6 Maret 2014

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

Kamis, 6 Maret 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Ketika Rakyat Lelah “Diserang Saat Fajar�

PONTIANAK-RK. Rabu siang, 5 Maret 2014, saat sinar matahari membuat tubuh tak berbayang, sejumlah pengendara motor malah berhenti sejenak di tikungan untuk Halaman 6 ORANG KITE. Baliho terima serangan fajar terpampang di Jalan Sepakat Dua dan saat Satpol PP di back up polisi melakukan penertiban alat peraga kampanye para caleg maupun parpol bandel di kawasan Pontianak Selatan, Rabu (5/3). O A CP/ R K CSYA

DE

AKYAT

ALBAR

Tabrak Aturan Sesuka Hati

Caleg dan Parpol Bermuka Tebal atau Pura-pura Tuli?

PONTIANAK-RK. Meski UndangUndang Pemilu sudah mengatur, walau sudah berkali-kali diingatkan, sungguhpun penertiban baliho calon legislatif maupun partai politik di sepanjang jalan protokol kerap dilakukan, ma-

sih saja ada Caleg dan Parpol bermuka tebal. Hal kecil seperti ini mengisyaratkan, mereka tidak paham. Bagaimana mau jadi Wakil Rakyat jika tak tahu aturan?

Namun, ada juga dugaan, Ca-

leg dan Parpol sengaja menabrak regulasi atau pura-pura tak mendengar, meski penyelenggara Pemilu sudah 16 kali mengingatkan soal etika pemasangan balihoĚśnampang wajah saja Halaman 6

SMS Mesra, Perselingkuhan Terbongkar

Lagi, Dua Hakim Dipecat Bingung Habiskan Rp700 Ribu per Hari

JAKARTA-RK. Mas sudah tidur? Apa lagi nidurin? Kalau lagi nidurin pokoknya bayangin saya ya. I miss you. Inilah isi short message service (SMS) dari Puji Rahayu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menjadi dasar dipecatnya Wakil Ketua PTUN Banjarmasin, Jumanto oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kemarin siang.

Dalam sidang etik, kisah cinta terlarang kedua hakim yang bertugas di PTUN Banjarmasin itu. Fakta adanya hubungan mesra tersebut berdasarkan bukti-bukti seperti SMS, kata ketua MKH hakim agung Timur Manurung, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/3).

Pada malam hari di bulan September 2009, hakim Puji mengirimkan SMS kepada hakim Jumanto yang cukup mesra. Isi SMS tersebut kemudian diketahui oleh istri Jumanto.

Kemudian SMS ini memunculkan pertengkaran antara Doni, anak Jumanto dengan Puji. Menurut Puji, anak Jumanto memaki dirinya sebagai pelacur, sehingga membuat Puji marah dan mengancam, jika cinta terlarang mereka dilaporkan ke MA dan Komisi Yudisial (KY).

SMS itu berbunyi, Kamu melaporkan aku ke MA ya Bapak kamu juga aku seret, Goblok. Katanya mahasiswa tapi goblok, ujar Timur membacakan isi SMS Puji kepada anak Jumanto.

Lihai Atur Pertemuan Dua hakim pasangan selingkuh, Jumanto dan Puji Rahayu, sangat lihai mengatur gerak-gerik Halaman 6

JAKARTA-RK. Pemberian remunerasi (tunjangan profesi) diduga menjadi latar belakang banyaknya hakim berselingkuh. Terbukti, setelah pemberian remunerasi justru banyak ditemukan hakim-hakim yang selingkuh.

Kasus hakim selingkuh ini kembali menyeruak setelah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menyidangkan kasus pasangan hakim selingkuh. Pasangan itu adalah Elsadela Halaman 6

Remunerasi Bikin Hakim Doyan Selingkuh

Moral Para Hakim Perlu Ditata Kembali PONTIANAK-RK. Maraknya perselingkuhan yang dilakukan para hakim mencemari nama baik lembaga peradilan. Moral para hakim itu perlu ditata kembali. Hakim harus diberikan pembinaan terus menerus dan mendekatkan diri dengan Tuhan.

Penyebabnya moral sudah hilang, tatanan moral sudah tidak ada lagi. Beri pembinaan, penguatan moral. Harus sadar posisinya sebagai aparat penegak hukum,

Hakim terlapor Puji Rahayu menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim di pengadilan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (5/3). JPNN

Wahiduddin dan Aswanto Terpilih Jadi Hakim MK JAKARTA-RK. Komisi III DPR akhirnya memilih dua nama calon hakim konstitusi. Dua itu dipilih dari empat nama yang direkomendasikan tim pakar sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 peserta.

Dua calon pengganti Akil Mochtar dan Harjono dipilih melalui mekanisme voting oleh 50 anggota Komisi III. Hasil pemilihan voting didapat suara terbesar yaitu Wahiduddin Adams dengan 46 suara, dan Aswanto dengan 23 suara, ujar Al Muzzamil Yusuf, Wakil Ketua Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3).

Halaman 6

JAKARTA-RK. Makin dekat pemilihan umum, kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna, untuk membahas masalah rakyat, sema-

Halaman 6

MELOMPONG. Deretan bangku kosong pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (5/3). RM

Ragam Tipe Pemilih di Pemilu berapa banyak yang mengajukan diri atau diajukan menjadi pemimpin.

Fenomena seperti ini terjadi hampir setiap Pemilu, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun Nasional seperti pada Halaman 6

PotongKorupsiSistem! @Fahrihamzah Betulkah alat sadap di rumah jokowi...buatan Glodok?

Dipasang sendiri untuk pencitraan?

A.SYAMSUL ZAKARIA @syamzak Bangsa dan Masyarakat harus bersatu padu mentransFormasikan diri kepada negara hukum. Jika tidak, negara kekuasaan sebagai panglima

Jack Separo Gendeng @sudjiwotedjo Udah punya jago, ternyata milik si anu. Muncul jago lagi dari timur, ternyata pemiliknya sama. Sejak zaman Prabu Kresna, adu jago merepotkan

Gita Wirjawan @GWirjawan Saya bangga ikut proses politik di dalam konvensi. Konvensi jadi contoh proses demokrasi, edukasi politik ini sayang tidak dimanfaatkan media, -blb

S. B. Yudhoyono @SB_Yudhoyono_ Presiden SBY: Jika Anda mau menolong dan membantu orang, lakukanlah. Setelah itu, lupakan. Jangan diingatingat lagi.

Fadjroel Rachman @fadjroeL Kilah para PEMBOLOS RT @MataNajwa: Betapa hebatnya Anda, absensi tidak dilaporkan pada pimpinan DPR malah langsung ke Najwa, Priyo #MN

-- Mengutip kata almarhum Gus Dur, Seperti gerombolan anak taman kanak-kanak .

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Halaman 6

kin parah. Dalam rapat paripurna kemarin, tiga puluh lima hari jelang pemilihan Legislatif, dari 560

Anggota DPR bolos, setrap di atas Gedung sambil nyanyi Indonesia Raya

Rakyat Kalbar

Dr Hermansyah

Jika Anggota DPR Bolos, Setrap di Atas Gedung Sambil Nyanyi Indonesia Raya

Bila melihat perjalanan bangsa Indonesia, budaya berdemokrasi semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat di pentas Pemilu. Lihat saja, sudah

Bang Meng

ungkap Dr Hermansyah, Pengamat Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak kepada Rakyat Kalbar via telepon, Rabu (5/3).

Untuk melahirkan generasi bermoral dan bermartabat di lembaga peradilan itu, maka sistem rekrutmen harus diperhatikan dengan baik. Solusi saya pikir dari rekrutmen hakim. Harus ditata kembali. KY seharusnya memikirkannya, perhatikan betul-betul calon hakim itu,

Publik Dunia Maya Menjerit

los Nyob yat ak R l i Wak agi ari L 34 H

Injet-injet Semut

Hakim terlapor Jumanto menjalani sidang Majelis Kehormatan Hakim di pengadilan Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (5/3). JPNN

Pak Presiden, Kalau Gubernur Cuti Kampanye, yang Mimpin Siapa? Rakyat?

Mendekati masa kampanye Pemilu 2014, sejumlah kepala daerah seakan berlomba mengajukan cuti ke Mendagri. Waktu yang diajukan dalam meninggalkan amanat rakyat saat Pilkada untuk memimpin daerah juga rata-rata terhitung cukup lama, hingga 20 hari.

Fenomena ini lantas mendapat protes keras dari publik di dunia maya. Sampaisampai ada yang mengusulkan, kepala daerah yang cut i untuk kampanye Halaman 7

2

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

Badrodin Haiti, Wakapolri

Antisipasi Kerawanan Kontestasi POSISI orang nomor dua di Polri bergeser dari Komjen (Pol) Oegroseno ke Komjen (Pol) Badrodin Haiti. Oegroseno lengser dari jabatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) lantaran masuk masa pensiun.

Sedangkan Badrodin sebelum menjadi Wakapolri adalah Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (KaBaharkam) Polri. Sejak awal berkarir di kepolisian, Badrodin tak pernah berpikir bahwa akhirnya bisa menjadi Wakapolri.

Namun, Badrodin selama karier di kepolisian memang menempati berbagai pos strategis. Saat sudah menyandang bintang di pundak, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982 dan peraih Adhi Makayasa itu pernah memimpin Polda Banten, jadi Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Jawa Timur, Kadivkum Polri, Staf Ahli Kapolri, hingga Asisten Operasi Kapolri.

Sementara saat masih menjadi perwira menengah Polri, pria kelahiran Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958, itu pernah menjadi Kapoltabes Medan, Direktur Reskrim Polda Jatim, hingga Kapolwiltabes Semarang.

Kini, ia resmi menjabat Wakapolri dan mengemban tugas berat untuk menyukseskan pemilihan umum di tahun politik ini. Lantas apa yang akan dilakukan Badrodin dengan posisinya yang strategis itu?

Ternyata, kerawanan akibat ketatnya persaingan di tahun politik ini menjadi perhatian Badrodin. Menurutnya, electoral threshold bisa memicu partai berbondong-bondong melakukan tindakan curang demi memenuhi ambang batas pemilihan di kontestasi lima tahunan itu.

Berikut petikan wawancara wartawan JPNN, M Kusdharmadi dengan Badrodin Haiti di Mabes Polri, Selasa (4/3). +Pernah terlintas atau terpikir di benak Anda untuk menjadi Wakapolri?

-Awalnya berkarir biasa saja. Berpikir jadi polisi, itu saja. +Ketika pertama kali tahu ditunjuk sebagai Wakapolri, bagaimana ketika itu?

-Awalnya kita tidak tahu. Waktu itu saya lagi di Palu, Sulawesi Tengah. Kita bersyukur diberi anugerah sekaligus tantangan supaya bisa lebih baik. +Apakah ini awal langkah untuk melangkah lebih tinggi lagi, menjadi Kapolri misalnya?

-Kita konsentrasi kepada pekerjaan kita saja.

Apa yang jadi beban, kita konsentrasi di situ supaya berhasil. Sudah, selesai.

+Wakapolri itu lebih kepada menjalankan tugas internal, apa gagasan Anda?

-Wakapolri itu kan koordinasi pekerjaan staf.

Staf itu kan macam-macam. Supaya ada sinkronisasi satu dengan lain, itu tentu tugasnya Wakapolri yang mengkoordinasikan pekerjaan. +Lalu apa ide Anda?

-Itu sudah berjalan. Mulai inpres-inpres (Instruksi Presiden, red) yang sedang berjalan, termasuk program Kapolri dalam 12 program prirotitas, tinggal kita koordinasikan seperti apa.

Tinggal menjalankan saja. +Nah, sekarang pemilu semakin dekat. Apa langkah pertama Anda sebagai Wakapolri untuk mengawal kesuksesan Pemilu 2014 ini?

-Pertama, soal rencana strategis Polri, karena itu (renstra) merupakan jalannya Polri ke depan. Kalau sampai ini tidak komprehensif dalam pembahasannya, tentu ini terseok-seok nanti jalannya.

Kedua, untuk jangka pendek Pak Kapolri menyampaikan bagaimana soal pengamanan Pemilu 2014. Karena memang tahun ini tahun politik, prediksinya kerawanan itu begitu tinggi.

Sekarang, kalau dari electoral threshold 2,5 persen menjadi 3,5 persen, itu kan berat. Berbagai macam cara diupayakan untuk melewati itu (electoral threshold). +Berarti potensi ancaman atau kerawanan untuk mencapai angka itu lebih besar?

-Bisa ada kecurangan, bentrokan dan lain-lain.

Oleh karena itu kita antisipasi, termasuk yang kedua perebutan kursi presiden yang semakin seru nanti.

mudahan bisa ditangani. Daerah rawan kita berikan penebalan (penguatan pengamanan). +Daerah rawan itu seperti apa saja kriterianya dan di mana?

-Loh, daerah rawan itu kan cukup banyak kriterianya.

Mulai kita evaluasi dari Pemilu 2009 lalu, kemudian evaluasi pelaksanaan pilkada yang lalu itu yang ada terjadi konflik. Kalau terjadi konflik antarpartai itu sudah diselesaikan belum, kemudian juga potensi konflik di daerah, itu jadi pertimbangan.

Termasuk daerah rawan seperti Poso.

Selain itu juga ketersediaan banyaknya peredaran senjata api ilegal, itu juga menjadi satu faktor utama. Daerah konflik itu kan peredaran senjata apinya banyak.

Kalau kemungkinan itu digunakan bisa. Contohnya di Aceh kemarin, ada penembakan berarti masih banyak senjata illegal yang beredar. Itu harus diantisipasi.

Re-editing: Hamka Saptono

+Selain upaya preventif, langkah tegas apa yang akan diambil Polri jika nanti benarbenar ada partai politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai electoral threshold 3,5 persen itu?

-Ya kan sudah ada pengawas. Polisi kan juga bukan hanya pengamanan, tapi pengawas. Kita juga sudah melakukan Memorandum of Understanding dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk pengawasan. Bahkan, untuk penegakan tindak pidana pemilu kita ada MoU dengan keIlustrasi : M. Reza Setiawan jaksaan. Mudah-

Oegroseno, Bekas Wakapolri

Saya Ingin Jadi Presiden Satpam KOMISARIS Jenderal (Komjen) Oegroseno mulai Selasa (4/3) tak lagi menduduki jabatan Wakapolri. Lulusan Akademi Kepolisian 1978 itu telah memasuki masa pensiun Selama di kepolisian, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, 17 Februari 1956 itu pernah mengemban jabatan penting dan strategis. Antara lain, Karo Ops Polda Metro Jaya, Wakapolda Bangka Belitung, Kapolda Sulawesi Tengah, Kepala Divisi Propam Polri, Kapolda Sumatera Utara.

Sebelum menjabat Wakapolri, Oegro -begitu biasa pria bertubuh tegap ini disapa- pernah dipercaya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri. Lantas, ke mana Oegro setelah pensiun?

Ternyata, pria yang selama 36 tahun mengabdi di Korps Bhayangkara itu tak ingin jauh-jauh dari persoalan keamanan. Tapi, ia ingin tetap mendapat penghasilan dari profesi barunya nanti. Simpelnya, Oegro ingin menekuni bisnis jasa pengamanan dengan menghasilkan satuan pengaman (satpam) terlatih. Lebih jauh tentang langkah Oegro setelah pensiun,

+Setelah tak lagi menjabat Wakapolri, apakah Anda akan tetap memberikan masukan kepada institusi yang telah membesarkan Anda ini?

-Niat sebelum menjadi polisi sudah begitu.

Berarti sampai mati seperti itu.

Berikut petikan wawancara dengannya di Mabes Polri;

+Mekanisme yang rilnya seperti apa?

-Jadi begini, nanti satpam se-Indonesia harus ada data, sertifikasi dan kompetensinya. Nanti kitalah yang adakan koordinasi dan pengawasan bersama Polri. Kita tetap berikan terbaik supaya mitra kita, kawan kt terdekat itu satpam itu kita kelola. Ini belum sangat baik.

+Caranya?

-Kita akan berikan masukan secara tertulis kepada Kapolri. Kepada rekan di lapangan kan butuh informasi. Komunikasi itu tetap dibangun. Pensiun itu bukan turun (jabatan). Keliru kalau pensiun (dibilang) turun ya. Kalau main game, itu levelnya tambah tinggi. Sudah pernah melewati level 1 sampai 36 kan? Sekarang level 37, harus lebih bagus. Tantangannya lebih banyak. +Apa sudah punya kesibukan lain setelah ini?

-Kalau informil belum. Yang jelas saya ingin kembangkan satpam-lah. Satpam itu bagian dari Undang-undang nomor 2 tahun 2002.

Satpam itu belum dikelola dengan sangat baik.

Dikelola baik sudah, tapi belum dikelola dengan sangat baik.

Kemarin sebelum saya berhenti, masih ditemukan perusahaan jasa pengamanan ini ijazahnya palsu semua. Saya ambil kesimpulan berarti teroris bisa masuk kalau kita tidak kelola dengan baik. Karenanya saya ingin menjadi Presiden Satpam.

+Apa obsesi anda ingin menjadi presiden satpam itu?

-Obsesi saya nanti, ada anggota satpam yang duduk di Komisi III DPR. Anggota satpam loh, bukan kepolisian, bukan Oegroseno.

Kalau 500 ribu satpam di Indonesia milih rekannya untuk menjadi anggota DPR, maka jadi. Ini aset. Anda bisa bayangkan seorang anggota satpam memikirkan dirinya untuk bisa komunikasi dengan Kapolri.

Sebelum pensiun sudah kita bicarakan dengan rekan-rekan.

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Itu obsesi saya sejak jadi Kapolda. Tidak ada lagi satpam yang jadi tukang parkir, jadi tukang antar minuman, tidak ada. +Sertifikasi satpam yang diinginkan itu seperti apa?

-Tetap tidak bisa lepas dari kepolisian.

Bagaimana pengamanan TKP (tempat kejadian perkara), bagaimana kalau ditemuan bom, bagaimana identifikasi orang yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang). Karir dan gaji merea harus jelas. Selama ini satpam buat bulan-bulanan. Satpam itu lini terdepan, semua titik ada satpamnya. +Soal lain. Apa tertarik untuk menjadi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi?

-Saya belum berpikir ke situ. Karena itu kan masih berangan-angan. Yang penting begini, dimana pun kita berada adalahh untuk negara dan bangsa. Negara dan bangsa butuh pemikiran kitalah. Jangan selalu digerogoti uang (negara dengan) korupsi, itu yang kita paling benci di seluruh dunia itu korupsi. +Apakah ada penawaran untuk menjadi Komisioner KPK? -Itu kan (harus melewati) mekanisme. Tidak ujuk-ujuk kan? +Tapi tertarik atau tidak?

-Semua bidang yang tidak membebani kepada negara, itu cita-cita mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Polri. Itu tidak pernah saya surut. +Tertarik terjun ke dunia politik?

-Saya belum berani cerita, itu berandaiandailah. Itu politik sulit ditebak, bisa manis bisa pahit. Kita harus banyak belajar dulu. Kita belum banyak belajar kesitu. +Berarti ada rencana untuk terjun ke sana?

-Ke manapun. Sekarang di polisi sudah selesai 36 tahun. Tapi kita tidak bisa lepas dari lingkungan Polri. Kita tetap memberi kontriusi kepada ibu kandung kita. Polri kan ibu kandung saya. Saya kan putra kandungnya. +Apakah sudah ada tawaran jadi duta besar atau lainnya?

-Tidak ada. Kebetulan saya banyak rekan wartawan, kalau begitu nanti saya tanya dulu.

Paling dekat wartawan itu kan ke politik.

Re-editing: Hamka Saptono

metro Muhammad Nur Promosi ke Semarang SINGKAWANG. Masa pengabdian Muhammad Nur di Kota Singkawang sebagai Kepala PT (Persero) Jasa Raharja Perwakilan Kota Singkawang, berakhir. Pria yang akrab disapa Pak Nur ini menjadi Kepala Jasa Raharja Perwakilan Khusus di Kota Semarang.

Mutasi ini dadakan dan tanpa saya ketahui, karena SK-nya baru keluar pada Jumat. Saya juga sebelumnya tidak pernah membayangkan kalau dimutasi ke luar Kalbar. Sebelumnya belum pernah ditugaskan di luar Kalbar, kata Pak Nur kepada wartawan, Selasa (4/3).

Selama 2,2 tahun menjadi Kepala Jasa Raharja Perwakilan Kota Singkawang, Pak Nur menyimpan kesan yang mendalam terhadap Kota Amoy ini. Bukan hanya kotanya yang bersih.

Namun kesadaran masyarakat akan pentingnya berlalu lintas juga sangat tinggi, katanya.

Selain itu, tambah dia, kerjasama yang terjalin dengan Pe m e r i n t a h K o t a ( Pe m k o t ) Singkawang, khususnya dengan Dishubkominfo, masyarakat, pelaku usaha angkutan, Organda serta media massa juga baik. Walau saya tidak lagi bertugas di sini, saya mengharapkan agar hubungan itu tetap terjadi dengan baik, khususnya dengan kepala Jasa Raharja Perwakilan Kota Singkawang yang baru, ujar Pak Nur. Dia juga mengharapkan seluruh karyawan di Jasa Raharja Perwakilan Kota Singkawang untuk mendukung programprogram pimpinan yang baru.

Bagaimanpun juga, pimpinan tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa ada keterlibatan dari para karyawan, ingat Pak Nur. Sementara itu, Kepala Jasa Raharja Perwakilan Kota Singkawang yang baru, Edy Octo sebelumnya bertugas sebagai Kanit di PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Tengah. Singkawang baru bagi saya. Namun saya akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru ini, terutama dengan karyawan, masyarakat serta pemerintah setempat, katanya.

Karir Edy di Jasa Raharja diawali dengan tugas di Bandung.

Kemudian pindah ke Kantor Pusat dan sempat disekolahkan ke Malaysia selama dua tahun.

Kemudian kembali lagi ke Kantor Pusat, mutasi ke Kantor Cabang Kalteng dan kini di Kota Singkawang.

Di tempat yang sama, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalbar, Eko Setyanto menjelaskan, mutasi seperti ini merupakan hal yang rutin. Hanya penyegaran saja, katanya. (dik)

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

Data Penduduk BPS dan Disdukcapil Pontianak Berbeda

Selisih Data Bikin Pembangunan Melenceng

ILUSTRATSI

MANTAN Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pontianak, Abdul Ghoni, sangat menyesalkan perbedaan data penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Pontianak dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak.

Data penduduk menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan, kalau datanya berbeda bisa-bisa pembangunan melen-

ceng. Tapi masih banyak pihak yang tidak terlampau merisaukan persoalan tersebut, terang Ghoni.

Karena data menjadi sesuatu yang sangat penting, menurut

ILUSTRATSI

SINGKAWANG. Pasca terpilihnya Singkawang sebagai salah satu kota pengembangan Kota Hijau (eco district). Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang mulai menyusun rencana penataan kota sesuai konsep tersebut. Lahan yang disiapkan mencapai 30 hektar.

Kawasan eco district di Kota Singkawang direncanakan seluas 30 hektar, kata Bakri Siddiq,

iklanbaris baris KULIAH JALUR KHUSUS PROGRAM KONVERSI D3, S1, S2. PROSES CEPAT, RESMI/ L E G A L & T E R A K R E D I TA S I Bisa Wsd 2014, INFO Lengkap Hub Bp. Pandu 081210202819, 085313001119, 087875003007

LOWONGAN Dbthkn: Adm, Analisis Keuangan, Surveyor, 18-28 Th, Hub. 0852 4718 6699

Ghoni, sebelum dirilis menjadi hak publik. Data yang dihimpun harus diselaraskan. Bila perlu data yang diperoleh dua lembaga itu diuji kembali kebenarannya.

Karena data penduduk sangat

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang kepada wartawan, Rabu (5/3).

Untuk mendukung pengembangan Kota Hijau itu, kata Bakri, akan dibuat Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi yang memerhatikan aspek lingkungan, pengelolaan air, komunitas masyarakat hijau, energi dan gedung yang berwa-

wasan lingkungan. Desain green planning merencanakan kawasan dengan memasukkan atribut Kota Hijau dan melibatkan peran serta masyarakat serta stakeholder untuk mewujudkan Kota Hijau, kata Bakri.

Terpisah, Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi mengatakan, Kota Singkawang bisa mengembangkan konsep kota

Rp.5000/baris

HUB : 05610561-77 6 8 6 7 7

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

minimax max

Iklan MINI Hasil MAKSIMAL

Menerima Pesanan :

Xenia

DP 15% S/d 4 Th

G r a Max Grand n d PU-BOX Grand Max

• Cetak undangan lebih 2000 Model Undangan • Yain Spanduk, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama Dll • Lebih 200 Contoh Souvenir • Kawinan/khitanan (ready&stock) • Penyewaan Tenda & Kursi • Photo dan Video Shooting • Orgen Tunggal KUNJUNGI:

ANUGRAH WEDDING/ ADI

Segera Hubungi :

Jl. H. Rais A. Rahman Jl. Gunung Sahari No.21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

DODY 08125608423, 0561-7565151

Telp. 7183366, 081282587257

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Jual Mobil

PIJAT TRADISIONAL HUB : BANG ABU

0812 574 6667 0856 5085 7244

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK Jl. Kom Yos Sudarso

SEDOT WC

0816 649 97885

768677

085210738368 (Lita) Fasilitas: 1 Unit instalasi pengolahan IPLT 2 Unit kendaraan jenis vacuum truck

EKO SERVICE

HUB TELP.

Suzuki Escudo Tahun 1995, Kondisi Bagus, Pajak Hidup Berminat Hubungi :

950.000,HUB :Rp.0561

Hub: Telp. (0561) 7186955

SEDOT WC

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sambas Hub : M. Ridho 0852 4569 8977 MENERIMA PANGGILAN

Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Purbalingga.

Hasil seleksi tersebut disampaikan Direktur Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Dadang Rukmana, ketika membuka workshop dan Presentasi Akhir Eco District Berkelanjutan di Hotel Mercure Ancol, Senin (3/3) malam. (dik)

CETAK UNDANGAN TENDA & SOUVENIR

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

hijau. Untuk mewujudkan hal itu tentunya memerlukan peran dan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Perancis menyeleksi 122 kota di Indonesia untuk pengembangan Kota Hijau. Hasilnya, Kota Singkawang masuk delapan besar bersama Jombang, Mataram, Metro,

Biro Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh Hub : Mulyadi 08125639448

berpengaruh dalam mengambil kebijakan pembangunan, lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam mendata jumlah penduduk untuk lebih serius dalam melaksanakan tugasnya.

Zaman sekarang sudah berubah.

Pola lama bekerja di belakang meja bisa ketahuan, petugas harus turun ke lapangan sebagai bentuk tanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang diberikan, ingat Ghoni.

Ghoni lantas menuturkan, data yang diperoleh Disdukcapil Kota Pontianak per tanggal 13 Mei 2013, jumlah penduduk Kota Pontianak yaitu 660. 261 jiwa. Sedangkan sumber dari BPS Tahun 2013, Jumlah penduduk 579.276 jiwa.

Tentu aneh, antara data kedua lembaga ini beda. Katanya akibat metode yang dipergunakan beda, tapi selisihnya begitu banyak. Harusnya output yang dihasilkan sama, lihat saja bagaimana hasil survei lembaga-lembaga terkait masalah politik. Kalau perpeda errornya cuma 2,5persen saja, tuturnya.

Selisih data yang sangat besar mencapai 80.985 jiwa, tentu saja dapat menyesatkan dalam setiap perencanaan. Makanya dua lembaga ini harus kompak, tentunya dalam sisi positif. Bukannya membuat kesepakatan bersama untuk melakukan manipulasi data, pungkasnya. (ton)

30 Hektar untuk Kota Hijau

Pasang Iklan Anda !!!

Pendidikan

3

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

pasang iklan anda di

Segera hubungi:

768677

KALBAR raya Rp 5 Triliun untuk Jalan Paralel Perbatasan

RAKYAT KALBAR

4

Kamis, 6 Maret 2014

Gaji ASN Sesuai Kinerja P ONTIANAK -RK. Tahun ini, akan diterapkan sistem penilaian prestasi kinerja dalam penggajian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai itu akan mempeng aruhi total gaji ASN. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM mengatakan, dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 79 menyebutkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal itu adalah dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, ujar Sekda ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (5/3).

Menurut M Zeet, konsep secara bertahap mengandung makna bahwa proses peruba-

PONTIANAK -RK. Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Drs Christiandy Sanjaya SE MM mengungkapkan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) cukup serius memperhatiakan beberapa provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Termasuk provinsi Kalbar.

Kita sering menyampaikan permohonan, akhirnya beberapa anggaran dari Kementerian yang saya rekap itu kita paling tinggi dari daerah perbatasan se-Indonesai, kita dapat anggaran cukup besar yakni Rp 5 miliar, kata Christiandy, Rabu (5/3).

Ia menilai, kecilnya APBD Kalbar menyebabkan beberapa daerah belum bisa terakomodir semua pembangunannya. Kalau saya melihat inti masalah kita itu selain dukungan program SKPD masing-masing baik infrastruktur dan sebagainya. Daerah kita luas, sementara APBD hanya Rp 3 triliun, pasti terbatas, ujarnya.

Ia mengatakan, pada daerah perbatasan di Kalbar, Kementerian PDT nantinya memfokuskan pembangunan jalan parallel, Kementerian PDT, Pak Helmi sangat mendukung adanya jalan paralel perbatasan.

Bahkan beliau mengatakan, untuk Kalbar sebesar Rp 5 triliun, kata Wagub. Wagub menambahkan, sudah meminta badan pengelola perbatasan untuk mendata sejumlah program pembangunan. Jadi fungsi BNPP juga itu mengkoordinir masing-masing SKPD yang ada, demikian Christiandy. (dRe)

han sistem penggajian yang selama ini berbasis pangkat golongan dan masa kerja akan diubah ke sistem berbasis pada harga jabatan. Maka memerlukan kesiapan dalam menyusun peta jabatan dan analisis harga jabatan secara menyeluruh sehingga dibutuhkan waktu yang cukup, terangnya.

Dalam rangka peningkatan SDM aparatur sebagai bagian dari program reformasi birokrasi sangat perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan yang diperoleh melalui evaluasi jabatan.

Hasil evaluasi jabatan digunakan antara lain untuk kepentingan program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, penerapan sistem karir, peningkatan kinerja, pemberian tunjang an dan perbaikan sistem penggajian, kata M Zeet.

Sekda menambahkan, evaluasi jabatan merupakan proses

Hasil evaluasi jabatan digunakan antara lain untuk kepentingan program kepegawaian, seperti penyusunan formasi, penerapan sistem karir, peningkatan kinerja, pemberian tunjangan dan perbaikan sistem penggajian, M Zeet manajemen sumber daya menusia (SDM) yang digunakan membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (Job Value) dan kelas jabatan (Job Class). Nilai dan kelas suatu jabatan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut, demikian M Zeet.

Laporan: Andreas Editor: Julianus Ratno

M Zeet Hamdy Assovie

Menang di Pengadilan, Putusan Eksekusi Tak Kunjung Dikeluarkan PN Pontianak Alasannya, Ketua PN Tak Berada di Tempat PONTIANAK-RK. Endrotono alias Eng Hwa semakin resak melihat kondisi bangunan rumahnya di Jalan Meranti Nomor 9 Kelurahan Darat Sekip Pontianak Kota, yang retak dan semakin miring akibat bangunan rumah yang berada disampingnya.

Endrotono meng atakan, rumah tersebut milik Dra Nursiati. Meski sudah dibawa ke meja hukum dan dinyatakan menang dalam putusan, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak tak kunjung mengeluarkan surat putusan eksekusi.

Ia menceritakan, rumah miliknya yang dibangun sejak tahun 2000 itu tidak bermasalah sebetulnya. Namun ketika Nursiati mulai merehab bangunannya pada 2004, maka dari waktu ke waktu berdampak pada rumah milik Endarto tersebut, sebab bangunan rumah Nursiati bangunannya lebih besar dari bangunan Endarto. Kondisi kedua

bangunan itu sudah tidak stabil karena semakin miring.

Maka, Endrotono merasa keberatan, sehingga tahun 2006 lalu dirinya memperkarakannya di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak dan menang dalam putusan Nomor 59/PDTG/2006/PN.PTK. Bahkan sudah mendapat kekuatan hukum setelah ada putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar Nomor 54/PDT/2007/PT.PTK dan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1750 K/Pdt/2008 dengan bukti autentik Bangunan Nursiati selaku tergugat menimbulkan kerugian terhadap Endarto sebagai penggugat.

Dia (Nursiati) membangun rumah tidak punya tembok, menjadikan rumah saya sebagai tembok. Jadi kalau dari rumah saya, kelihatan ruang tamu rumah dia, kata Endrotono kepada Rakyat Kalbar, Rabu (5/3).

EQUATORIANA

Bahkan menurut Endrotono, Nurisati juga membangun rumah di atas tanah seluas 117 m2 tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota Pontianak. Sehingga Dinas Tata Kota. Dalam membangun juga menyerobot tanah milik saya seluas 9 m2, dengan perincian 20x45 cm. Dan sekarang dia (Nursiati) yang notebene Caleg itu semakin besar kepala, belum jadi aja, rakyat sudah ditindas, geram sekali melihatnya, kata Endrotono. Kuasa hukum Endrotono, Effendy SH mengaku sebelumnya PN Pontianak dalam putusan memberi kewenangan bongkar itu kepada tergugat dua, dalam hal ini Dinas Tata Kota Pontianak. Namun Dinas Tata Kota beralasan tidak memiliki alat bongkar. Sekarang malah PN Pontianak yang belum mengeluarkan putusan eksekusi, alasannya karena ketua PN tidak ada, wakil tidak bisa men-

geluarkan surat eksekusi, kata Effendy.

Effendy menambahkan, PN Pontianak juga sudah mengabulkan gugatan dari dirinya. Sebab terbukti perbuatan Nursiati selaku tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Putusan MA yang keluar tanggal 7 Mei 2010 menolak permohonan kasasi dari tergugat. Maka langkah hukumnya, setelah putusan inkrah selaku kuasa hukum dirinya minta PN Pontianak, untuk menjalankan putusan MA. Dari putusan ini, hambatannya di eksekusi, penyebabnya setelah kita menghadap ketua lama PN hambatanya di tergugat dua Kadis Tata Kota, tapi Tata Kota serahkan ke Satpol PP. Maka kita menghadap Hariadi (Kasatpol PP kota Pontianak), beliau merespon baik, saya meberitahu PN Pontianak bahwa sudah siap mengeksekusi, tapi wakil ketua PN menyatakan belum bisa mengeksekusi, jelas Effendy.

Sementara itu, Hakim Pen-

Rumah Endrotono (kiri) dan Rumah Nursiati (kanan)---Andreas gadilan Negeri Pontianak Erwin Djong SH MH menjelaskan, jenis perkara yang bisa dan tidak bisa dieksekusi seharusnya ada penjelasan dari unsur pimpinan PN. Kita melihat

jenis perkaranya, apakah sudah memiliki kekuatan hukum tetap, ada perkara yang harus dieksekusi dan ada yang tidak harus dieksekusi. Kalau tidak bisa dieksekusi mestinya ada

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif.

Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

penjelasan dari Ketua Pengadilan kepada yang bersangkutan, nggak bisa dieksekusi alasannya apa?. Kendalanya apa? Apa kendala karena masalah keamanan, tutup Erwin Djong. (dRe)

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Berada di Khatulistiwa, Indonesia di garis depan dan beresiko tinggi terhadap perubahan iklim global.

Buktinya, cuaca ekstrem yang sedang melanda Indonesia berpengaruh terhadap perbedaan cuaca di masing-masing wilayah. Jika di Pulau Jawa curah hujan terbilang tinggi, di kawasan lain justru sedang miskin hujan.

Selain itu, Indonesia juga dilanda berbagai bencana.

Banjir, gunung meletus, banjir bandang hingga kabut asap sedang akrab dengan masyarakat Indonesia. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta benda, tapi berpengaruh pada bidang-bidang lain, pertanian, ekonomi, kesehatan, perdagangan, pendidikan, transportasi dan sebagainya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, data sementara bencana dari 1 Januari hingga 16 Februari 2014 tercatat 282 kejadian. Sayangnya, tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana masih rendah.

Apa yang terjadi di Indonesia juga dipengaruhi

fenomena musim panas dan dingin ekstrem di Australia dan Amerika. Dampak perubahan iklim yang nyata di wilayah subtropis kali ini adalah suhu. Di wilayah Indonesia, dampaknya adalah anomali curah hujan, bisa sangat besar dan panjang atau sebaliknya.

Menurut Anda?

Tanggapan Ini teguran Tuhan. Tidak heran kalau bencana terjadi terus menerus. Alam tidak bisa lagi bertahan dengan eksploitasi yang dilakukan. Hujan sedikit, langsung banjir. Kemarau, langsung kebakaran. Setelah sejumlah wilayah dilanda banjir, lalu Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meletus, lalu Gunung Kelud di Jawa Timur yang mengamuk . Belum lagi kabut asap di sejumlah daerah.

087818268462 4-3-2014

Sms Warga /CW ,CFK #RC! Aku paling benci sama caleg bro. Dia mengingatkan

HARIAN

kita, ingat! Tanggal 9 April 2014 coblos ..nomor itu, nomor ini. Untuk apa ingat-ingat, memang ada untungnya? 90 persen anggota Dewan diduga maling semua.

Keluarga besarku pasti golput bro, karena masyarakat sudah nyata dibohongi oleh maling-maling tadi, dan

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak

14.12

kecewa koruptor semakin jadi-jadi mau jadi apa negara ini. Alam sudah marah gara-gara kau bro, terlalu.

085348090038 28-2-2014

18.55

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Kiki Rizky, Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma.

Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Khusairi, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin.

Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 8.000,00. Spot color: 10.500,00. Full color: 15.000,00. Iklan baris: 5.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS k untu

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

5

Belum Usulkan PAW Dedy Mulyadi, Fraksi Golkar Terancam Bubar SINGKAWANG-RK. Hingga saat ini, Partai Golkar Kota Singkawang masih belum mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dedy Mulyadi yang tersangkut kasus narkoba.

Konsekuensinya, jika hingga 16 Maret 2014, tidak dilakukan PAW maka Fraksi Golkar akan dibubarkan.

Sekarang status Dedy sudah terdakwa, sesuai informasi yang kita dapat. Sehingga cepat atau lambat, dia akan diberhentikan, kata Tavi Putra Purba, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Singkawang ditemui di tempat kerjanya, Rabu (5/3).

Kendati putusan ikrah Pengadilan Negeri (PN) Singkawang terhadap kasus Dedy tidak lama lagi, Golkar belum mengusulkan PAW terhadap Dedy. Partai berlambang beringin itu hanya

Caleg Perempuan Harus Pandai Melihat Kearifan Lokal PONTIANAK-RK. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Linda Amalia Sari Gumelar menegaskan, Calon Legislatif (Caleg) perempuan yang bertarung pada pesta demokrasi 9 April mendatang harus mempersiapkan diri dengan baik.

Harus meningkatkan kemampuannya, dengan waktu tersisa sekitar satu bulan, sebentar lagi masuk masa kampanye tentu mereka harus menyiapkan materi-materi yang betul-betul bisa menjamin pemilihnya akan memilih Caleg perempuan ini, ujarnya usai membuka Sosialiasi Best Practice Pendidikan Politik Bagi Calon Legislatif Perempuan Tahun 2014 di hotel Aston Pontianak, Selasa (4/3).

Linda Amalia beranggapan, dengan terbukanya akses kaum perempuan di dunia politik, juga memberi peluang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak. Sehingga dia ada didalam sistem. Artinya mereka ikut menyusun kebijakan, peraturan daerah, undang-undang dan juga melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan, katanya.

Selain itu, perempuan juga pasti lebih sensitif terhadap kepentingan kaum perempuan dan anak.

Hal itulah menurut Linda Amalia bagian dari suatu pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bukan umum tapi spesifik bagi perempuan dan anak laki-laki serta anak-anak perempuan.

Maka bagaimana menggerakan pemilih perempuan dan pemilih pemula, ini harus menjadi perhatian, harus pandai melihat kearifan lokal yang ada di Dapilnya, seperti apa keinginan masyarakat, tidak juga dalam bentuk janji-janji politik berupa uang, jangan seperti itu, tapi harus ada komitmen lain yang lebih kuat, kata Linda Amalia Ia juga mengapresiasi persentase Caleg perempuan di Kalbar bisa melebihi syarat minimal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya hal itu tidak lepas dari peran serta Partai Politik.

Ada beberapa Partai yang lebih konsen terhadap upaya memberikan pembekalan kepada Caleg perempuan. Contohnya di Kalbar keterwakilan perempuan bisa capai 37,5 persen jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) perempuan, disitu menunjukan tingkat pemahaman parti tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan, katanya.

Berdasarkan hasil Pemilu 2009, keterwakilan perempuan untuk provinsi Kalbar hany 7,27 persen, sementara anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) empat orang. Secara keseluruhan, keterwakilan perempuan ditingkat DPR RI hany 18 persen, dan DPD RI sekitar 27 persen.

Kalau bicara kualitas relatif, banyak yang bagus, banyak juga yang perlu di asah. Jumlah 18 persen dibandingkan dengan jumlah 82 persen kan juga banyak laki-laki yang tidak berkualitas. Kita juga harus mengapresiasi banyak Caleg perempuan ditingkat pusat yang berprestasi, terang Linda Amalia.

Ia berharap ke depan proses rekrutmen Caleg perempuan harus dilakukan dari awal. Sehingga Caleg tersebut dibsa mengikuti pembekalan dengan baik. Jangan sudah mendekati pengisian Daftar Calon Sementara (DCS) dan DCT-nya. Harusnya selesai Pemilu udah mulai rekrut, pungkasnya. (dRe)

mendesak BK untuk mencopot Dedy dari keanggotaan DPRD Kota Singkawang. Alhasil, DPRD Kota Singkawang belum dapat melaksanakan PAW terhadap Dedy, karena Golkar hingga kini belum mengusulkan PAW terhadap yang bersangkutan.

DPRD Kota Singkawang dapat menghentikan Dedy dari keanggotan bila yang bersangkutan sudah berstatus terpidana. Mengenai kapan hal itu dilakukan, tentunya menunggu putusan inkrah PN Kota Singkawang.

Apabila status terpidana Dedy keluar setelah 16 Maret 2014, maka peluang PAW sudah tertutup. Pasalnya, proses PAW hanya dapat dilakukan sebelum 16 Maret 2014 atau enam bulan sebelum berakhirnya DPRD Kota Singkawang periode 2009-2014.

PUTUSSIBAU-RK. Pelaksanaan kampanye umum atau terbuka pada pemilu 2014 memang sudah ditetapkan pada tanggal 16 Maret-5 April 2014. Pemkab Kapuas Hulu pun sudah menyiapkan fasilitas umum dan menentukan beberapa titik tempat yang boleh dilakukan untuk kampanye terbuka.

Setidaknya ada 28 titik yang tersebar di 23 kecamatan di Kapuas Hulu yang disediakan oleh pemerintah untuk Caleg maupun Parpol yang ing in berkampanye. Namun meskipun pemerintah daerah telah mentukan titik kampanye, masih ada partai politik (parpol) yang keberatan atas penentuan titik tersebut.

Salah satunya yang diungkapkan Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Kapuas Hulu, Eduardus. Menurutnya sudut pandang pemerintah dengan parpol berbeda. Karena persoalan kita inikan lebih terfokus pada basis-basis, sementara pemerintah hanya menentukan titik tersebut di pusat kecamatan saja, katanya, belum lama ini.

Menurut Eduardus, sebenarnya pihaknya bukan tidak setuju dengan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Hanya saja mereka sedikit keberatan karena titik kampanye yang ditetapkan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan basis partai.

Misalnya Kecamatan Kalis, pemerintah tetapkan titiknya di pusat kecamatan, yaitu Desa Nanga Kalis. Sementara basis kita ada di Desa Mandai Hulu

MUDAH

yang jaraknya sangat jauh, tentunya pendukung kita sulit untuk datang ke pusat kampanye tersebut karena jarak yang jauh dan biaya yang besar, ungkapnya.

Untuk itu, dirinya pun menyarankan agar pemerintah dapat menambah titik-titik kampanye sesuai dengan basis partai. Sehingga dimana basis para partai yang banyak tersebut bisa mengikuti kampanye seluruhnya. Sementara pemerintah melalui Kepala Kesbang pol Kapuas Hulu, Alfiansyah SE MSI mengungkapkan bahwa penentuan titik kampanye tersebut sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Pertimbangan titik kampanye yang dipusatkan agar mudah pengawasannya, termasuk mudah mengantisipasi pengamanan, serta dekat untuk memobilisasi segala keperluan dan lainnya. Kalau untuk teknis-teknis yang lebih rumit, itukan tinggal Parpolnya lagi menyikapinya bagaimana. Intinya pemerintah sudah menetapkan titik kampanye terbuka seperti itu, paparnya.

Alfiansyah menegaskan bahwasebelum-sebelumnya pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan Parpol-parpol yang ada. Bahkan menurut Alfiansyah, waktu itu tidak ada bantahan dari mana pun.

Kalaupun ada partai yang ingin menambah titik kampanye, menurutnya semua itu bisa disesuaikan dilapangan sepanjang itu sesuai dengan unsurunsur kampanye terbuka dan tertutup. Saya rasa tidak ada

SPESIAL

0%

Kini Semakin dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

SALE

50+ 20 %

up to Persen

+ Cashback

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak

Tgl 5 s/d 12 Maret 2014

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

MR. JACKIE (NEW) ELECTRIC

FS 802 NEW ORBITRACK

4.650

7.850

Hanya

Hanya

3.588 Ribu

4.588 Ribu

8.250 Hanya

4.788 Ribu

4.650 Hanya

2.688 Ribu

BONUS CARRY BAG FS 1022 (NEW) MAGNETIC BIKE 5.250 Hanya

2.888 Ribu

FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED 16.350

18.850

Hanya

Hanya

11.588 Ribu

9.588 Ribu

8.150 Hanya

3.988 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

TREADMIL MANUAL FREE STYLE FS 7288 ( 3 FUNGSI)

19.850 Hanya

8.950

13.988 Ribu

Hanya

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

han. Karena belum ada surat pemberhentikan secara resmi terhadap Dedy dari Gubernur Kalbar, kata Tavip.

Sebenarnya, kata Tavip , Partai Golkar bisa mengambil sikap dengan segera mengusulkan PAW. Sampai hari ini, proses PAW masih bisa dilaksanakan. Namun jika dilihat dari rentang waktunya, kita pesimis itu bisa dilaksanakan, karena prosedurnya sangat panjang dan memerlukan waktu yang tidak sebentar, katanya.Semuanya membutuhkan proses dan jalur birokrasinya panjang. Di mulai usulan PAW dari Partai Golkar, sidang di DPRD Kota Singkawang, KPU, Walikota Singkawang hingga Gubernur Kalbar. Masing-masing mempunyai pengkajian tersendiri.

Proses panjang yang dimaksudkan Tavip itu, bermula dari usulan PAW dari Partai Golkar kepada DPRD Kota Singkawang. Isinya berupa Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dedy sebagai anggota dewan, dan SK penunjukkan pengganti Dedy.

Berdasarkan usulan tersebut, DPRD Kota Singkawang akan memrosesnya, termasuk melakukan verifikasi terhadap pengganti Dedy yakni Sumardi ke KPU Kota Singkawang.

Kemudian DPRD Kota Singkawang menggelar sidang PAW. Hasilnya disampaikan ke Walikota Singkawang dan diteruskan ke Gubernur Kalbar.

Laporan: Mordiadi Editor: Julianus Ratno

Demokrat Kapuas Hulu Minta Tambah Titik Kampanye

IDACHI SPORTS

SCOOTER

Secara otomatis, jumlah kader Golkar di DPRD Kota Singkawang tersisa dua orang karena berkurang satu orang. Sehingga tidak mencapai batas minimal suatu fraksi, yakni tiga kursi.

Dengan kata lain, Fraksi Golkar di DPRD Kota Singkawang akan terhapus.

Kita akan segera pelajari, bagaimana suatu fraksi di DPRD sudah tidak utuh lagi. Apakah masih bisa berdiri sendiri atau harus bergabung dengan fraksi lain, karena tidak lagi memenuhi minimal suatu fraksi di dewan, kata Tavip.

Dengan status Dedy yang masih sebagai anggota DPRD Kota Singkawang, walau sedang mengikuti persidangan atas kasus Narkoba, dia masih menerima gaji dan tunjangan, kecuali tunjangan peruma-

5.188 Ribu

TREADMIL MAGNETIK FS 7285( 5 FUNGSI) NEW

8.950

9.850 Hanya

5.388 Ribu

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK 8.950

Hanya

Hanya

5.188 Ribu

4.788 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT Kunjungi pameran kami di Megamall di lantai dasar depan Body Shop

penambahan titik kampanye lagi, karena sebelumnya juga begitu, dan Alhamdulillah selama ini pelaksanaan Pemilu berjalan baik, terang Alfian-

syah. Ia pun yakin pelaksanaan pemilu kali ini akan tetap berjalan baik, asalkan adanya koordinasi dengan semua pihak terkait aturan-aturan yang

ada. Kita berharap seluruh elemen yang ada dapat berpartisipasilah dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai, harap Alfiansyah.(aRm)

Golkar Paling Banyak, Gerindra Paling Sedikit Laporan Dana Kampanye Periode II SINGKAWANG-RK. Peserta Pemilu 2014 di Kota Singkawang, terdiri atas 12 Partai Politik (Parpol), telah menyerahkan laporan dana kampanye periode kedua, tepat waktu. Golkar tercatat sebagai partai yang paling banyak dana kampanyenya. Sedangkan Gerindra yang paling sedikit.

Dana kampanye yang dilaporkan Gerindra paling sedikit, karena dalam laporan periode kedua ini, Parpol tersebut tidak memasukan dana kampanye periode pertama, ungkap Erwin, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang ditemui di tempat kerjanya, Selasa (4/3).

Oleh karenanya, jelas Erwin, KPU akan menyurati Gerindra untuk perbaikan, yakni memasukkan dana kampanye periode pertama dalam laporan dana kampanye periode kedua tersebut.

Perbaikan yang dimintakan kepada Gerindra tersebut, kata Erwin, hanya salah satu kesalahan dalam laporan dana kampanye yang mesti diperbaiki. Masih terdapat hal lainnya yang juga harus diperbaiki. Tidak hanya Gerindra, tetapi juga Parpol peserta Pemilu 2014 lainnya.

Erwin menjelaskan, 12 Parpol di Kota Singkawang yang menjadi peserta Pemilu 2014 sudah menyerahkan laporan dana kampanye periode kedua, sebelum berakhirnya batas waktu yang ditetapkan, yakni 2 Maret 2014 pukul 18.00 lalu. Semuanya sudah menyerahkan laporan dana kampanye tepat waktu, katanya.

Selanjutnya, KPU Kota Singkawang langsung mengumumkan laporan rekening dana kampanye tersebut di papan pengumuman. Kita mempunyai waktu selama tiga hari untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan memverifikasi laporan tersebut, papar Erwin.

Dari pemeriksaan sementara itulah diketahui kalau Gerindra tidak memasukkan dana kampanye periode kedua dalam laporan dana kampanye periode kedua.

Parpol lainnya juga ada yang kurang dari segi kelengkapan administasi. Misalnya, di dalam laporannya menyebutkan adanya pengeluaran, tetapi bukti pengeluarannya tidak dilampirkan, ungkap Erwin.

Atas berbagai hal tersebut, KPU akan menyurati Parpol yang bersangkutan untuk segera memperbaiki laporan dana kampanye tahap keduanya. Parpol diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporannya selama lima hari sejak berakhirnya masa verifikasi di KPU terhadap laporan dana kampanye periode kedua, terang Erwin.

Sama halnya dengan laporan dana kampanye periode pertama, pada periode kedua ini, kata Erwin, KPU tidak menemukan adanya sumbangan dana kampanye dari pihak yang tidak jelas, karena memang tidak ada sumbangan dana dari pihak lain. Dana kampanye mereka semua dari sumbangan Caleg. Kegiatan Caleg pun dinilai sebagai mengkampanyekan Parpol, makanya dimasukkan dalam laporan

tersebut, katanya.

Bukannya Parpol tidak dibolehkan menerima sumbangan dari pihak. Hal itu sah-sah saja, dengan syarat harus mengisi formulir DK yang terdiri atas DK1bila ada sumbangan pribadi atau perorangan. Tentunya dilengkapi dengan DK 2 yang merupakan surat pernyataan yang bersangkutan.

Selanjutnya Parpol menyerahkan DK 3 bila ada sumbangan dari kelompok dan dilengkapi dengan DK4 yakni surat pernyataan kelompok yang dimaksud.

Kemudian D5 bila ada sumbangan dari badan usaha disertai DK6 yakni surat pernyataan badan usaha dimaksud.

Pascalaporan dana kampanye periode kedua ini, Parpol masih diharuskan melaporkan dana kampanye periode ketiga, yakni setelah masa kampanye dalam bentuk rapat umum sejak 16 Maret mendatang. Setelah kampanye rapat umum itu, ada laporan dana kampanye periode ketiga, ujar Erwin.

Seperti diketahui, laporan dana kampanye periode pertama 27 Desember 2013.

Saat itu, hanya lima Parpol yang mempunyai dana kampanye.

Sisanya tujuh Parpol tidak mempunyai sepeserpun dana kampanye. Kemudian pada periode kedua yang deadline 2 Maret 2014, semuanya sudah punya dana kampanye. Paling banyak itu dari Partai Golkar senilai Rp1.188.283.000. Semuanya dari sumbangan Caleg dalam bentuk jasa. (dik)

PT BINA DINAMIKA RAGA

6

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

Ketika Rakyat ........................................................................................................................dari halaman1 Caleg dan Parpol memasuki Jalan Sepakat Dua, Kecamatan Pontianak Tenggara, dari arah Jalan Ahmad Yani. Yang menyita perhatian mereka ternyata spanduk nyeleneh bertuliskan Disini Menerima Serangan Fajar .

Pemasang spanduk menyebut dirinya Abang Tipu-Tipu.

Bentuk serangan fajar alias money politic para calon legislatif (Caleg), disebutnya boleh berupa uang, beras, gula, indomie, rumah, pekerjaan, semen, pasir dan lain-lain. Tak hanya itu, si Abang juga melayani jasa penjilat dan makelar politik.

Ilustrasi tangan Caleg menawarkan duit kepada rakyat kecil, yang disebut si Abang sebagai Orang Kite , pun ada di spanduk tersebut. Salah satu Orang Kite itu berucap, Kebiasan buruk yang harus dibasmi . Nada pesimis juga tertuang dalam pilihan setiap kata yang mengelilingi ilustrasi, Jangan pernah mimpi Indonesia bebas korupsi jika kita sebagai rakyat hak suaranya masih bisa dibeli .

Usut punya usut, pemasang spanduk ternyata salah seorang pengurus PAC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Pontianak Tenggara, Samhadi. Kain berisi propaganda penuh sindiran tersebut, disebutnya sebagai pendidikan politik, khusus bagi masyarakat Kota Pontianak, dan umumnya warga Kalbar.

Fakta di lapangan, banyak caleg yang akan turun melakukan serangan fajar pada hari H pencoblosan. Nah, hal itu tidak mendidik masyarakat, maka kami buat spanduk ini

untuk pendidikan politik bagi mayarakat memilih caleg sesuai dengan hati nuraninya, ujar Samhadi, Rabu (5/3).

Dikatakan dia, seharusnya Caleg yang dipilih rakyat itu tak dibayangi pemberian sejumlah uang maupun bendabenda. Semestinya murni dicoblos karena kemampuan dan integritas calon Wakil Rakyat itu sendiri.

Bukan kami mengintervensi semua caleg, tapi maunya kami silahkan pilih calonnya dengan hati dan visi misi caleg, serta pribadi caleg bersangkutan dan tidak mengiming-imingi uang dan bantuan lainnya, papar Samhadi lagi.

Mengenai spanduk yang sengaja ia pasang sejak Sabtu (1/3) lalu di empat titik seputaran Jalan Sepakat Dua, Kecamatan Pontianak Tenggara itu, ditegaskannya, sebagai bentuk kritik sosial.

Karena, dia melihat belum ada imbauan dari penyelenggara Pemilu, seperti KPU Kota maupun KPU Provinsi serta Bawaslu maupun Panwaslu Kota Pontianak, untuk mengingatkan hal tersebut kepada masyarakat.

Kami ingin Bawaslu dan KPU bersuara dan menyuarakan hal tersebut, sebagai pendidikan politik bagi masyarakat awam. Sehingga, paling tidak, Pemilu tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, pinta dia.

Samhadi juga menegaskan, bahasa yang dicantumkan dalam spanduk tersebut adalah bahasa sindiran. Sebab, dia menenggarai, memang ada

Lagi, Dua Hakim pertemuan agar tak diketahui keluarga terkait hubungan spesial keduanya. Berbagai cara dilakukan pasangan ini.

Namun, akhirnya kepergok juga.

Hal ini terungkap saat MKH membacakan fakta-fakta terkait hubungan keduanya dalam sidang etik.

Hakim Jumanto pernah membohongi keluarganya terkait keberangkatannya menuju ke Banjarmasin. Saat anaknya Doni mengantar Jumanto ke Bandara Juanda Surabaya menuju Banjarmasin, ia mengaku akan berangkat hari itu Minggu, 25 November 2012.

Namun, ternyata itu hanya jadwal yang dipalsukan. Ia justru berangkat pada Senin, 26 November 2012.

Faktanya, ketika anaknya mengecek counter Lion Air, pada hari Minggu tidak ada penumpang bernama Jumanto yang berangkat ke Banjarmasin, Minggu malam. Yang ada adalah atas nama Jumanto, berangkat pada Senin pagi, ujar Timur.

Setelah mengetahui fakta sebenarnya, anak Jumanto pun melaporkan hal itu pada ibunya. Ibu dan anak itu lalu membuntuti Jumanto pada hari Senin untuk membuktikan jadwal keberangkatan sebenarnya. Saat itulah dilihat Jumanto memang datang dengan diantar mobil Puji.

Anak dan istri terlapor memergoki bapaknya dalam satu mobil Avanza warna abuabu bersama saudari Puji di Bandara Juanda Surabaya, pada Senin 26 November 2012. Padahal anaknya sudah mengantarkan Jumanto ke bandara pada hari sebelumnya. Saat turun dari mobil Jumanto memakai jaket dan topi, papar Timur.

Tak hanya itu, Jumanto juga membuat sebuah KTP palsu di Banjarmasin. KTP itu atas nama Budi Santoso, tapi tetap menggunakan fotonya. KTP itu ditemukan istrinya di dompet.

Menurut Jumanto KTP palsu itu dibuat untuk memudahkan ketika ada urusan keluarga di Banjarmasin. Akan tetapi itu dibantah istrinya, pelapor. Menurutnya KTP sengaja dibuat untuk kelabui pelapor dan anak-anaknya, agar apabila melakukan penerbangan Banjarmasin-Surabaya, menemui Puji tidak diketahui oleh pelapor, sambung Timur.

orang yang mengiming-imingi masyarakat dengan sejumlah uang agar memilih Caleg tertentu pada saat pencoblosan, 9 April 2014 mendatang.

Jika caleg menebarkan uang, maka otomatis caleg tersebut tidak akan memperdulikan masyarakatnya yang sudah memilih dirinya, karena suara tersebut memang sudah dibayar sebelumnya, tegas dia.

Menurutnya, kasus serangan fajar tersebut memang sudah ada sejak dahulu dan menjadi pembahasan sehari-hari oleh masyarakat. Namun, saya tidak punya bukti tentang hal tersebut, baik masyarakat yang menerima uang maupun saksi yang menerima, demikian Samhadi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar, Ruhermansyah, baru melihat spanduk itu, kemarin. Meski mengaku menghargai pesan moral yang disampaikan warga untuk mencegah Caleg melakukan politik uang, dia tetap akan mengklarifikasi pemasang kain rentang tersebut.

Kami tentunya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas gerakan moral untuk mengajak masyarakat menolak suatu bentuk kecurangan seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat di jalan Sepakat II Ayani I dengan memasang spanduk menolak politik uang, katanya.

Hanya saja, Ruhermansyah mengingatkan, agar berhatihati dalam melakukan gerakan moral. Bisa saja salah sasaran dan masyarakat sekitar tidak

menerima hal tersebut dan tersinggung. Apalagi, jika bukan dari penduduk setempat yang memasangnya.

Meski begitu, Ruhermansyah menilai, maksud yang terkandung dalam pesan moral tersebut adalah baik. Yang dia wanti-wanti, terjadi salah paham, seolah-olah masyarakat di sekitar spanduk tersebut memang telah siap memenangkan Caleg yang membayar sejumlah uang.

Gerakan menolak politik uang itu bagus, itu sama juga dengan misi dan visi Bawaslu yang tidak berkenan pelaksanaan pemilu nanti dilaksanakan dengan penuh kecurangan, tekannya.

Ruhermansyah juga menegaskan, pihaknya ingin ada kejelasan dari si pembuat misi serta visi yang tercantum dalam spanduk. Dalam spanduknya bertuliskan disini menerima serangan fajar, yang seolaholah wilayah tersebut memang siap menerima serangan fajar pada saat pencoblosan nanti, terang dia.

Hingga berita ini diturunkan, Ruhermansyah tidak mencabut spanduk kreatif tersebut. Namun,dia berjanji akan melakukan pantauan. Jika meresahkan masyarakat, barulah kain itu disita Bawaslu.

Saya sudah koordinasi dengan Muhammad SH, MH, salah satu unsur di Bawaslu, karena hal tersebut dibawah kendali komisi hukum dan penindakan pelanggaran, pungkasnya.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbal

...............................................................................................................dari halaman1

Setelah akhirnya terendus perselingkuhan itu, menurut Timur, Puji dan anak Jumanto, Doni sempat bertengkar melalui pesan singkat (SMS).

Keduanya saling merendahkan dengan kata-kata kasar. SMS itu kemudian juga dijadikan bukti oleh keluarga Jumanto untuk sidang etik dua hakim tersebut.

Bu Hakim Ngaku Iseng Hakim PTUN Puji Rahayu membantah memiliki hubungan spesial dengan Wakil Ketua PTUN Banjarmasin Jumanto. Hal ini diungkapkan Puji dalam pemaparan pembeliannya dalam sidang etik yang dibacakan Ketua MKH Timur Manurung di Mahkamah Agung (MA).

Diakui hakim terlapor Puji Rahayu, kenal dekat dengan Hakim Jumanto ketika berdinas di PTUN Medan. Meskipun dekat tapi sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan khusus, ujar Timur saat membacakan pembelaan Puji.

Dalam hal ini, Puji juga mengakui ia memang pernah mengirimkan pesan singkat (SMS) mesra pada Jumanto. Menurutnya, itu hanya SMS iseng untuk Jumanto. Dalam hal ini Puji mengakui kesalahannya dan tindakan mengirim SMS tersebut, hanya iseng belaka tapi ternyata berdampak seperti ini, sambung Timur.

Terkait SMS kata-kata kasar antaranya dan anak Jumanto, Doni, Puji mengaku itu adalah kekhilafannya. Ia mengaku salah dan mohon maaf.

Puji juga telah menjadi janda. Setelah bercerai dengan suaminya, menyatakan ia tidak berniat mengganggu rumah tangga orang lain. Mengenai foto mesra di apartemen pribadi Jumanto, ia mengakui itu adalah benar dirinya. Foto diambil pada tahun 2002 dan 2007 di sebuah studio.

Hakim terlapor mengaku tidak tahu bahwa foto itu sengaja dipasang Jumanto di apartemennya. Meski demikian, hakim terlapor akui foto yang dibuat secara khusus itu sebagai bentuk hubungan khusus mereka, ungkap Timur.

Istri Kanker Payudara Jadi Alasan Selingkuh Wakil Ketua PTUN Banjarmasin, hakim Jumanto berselingkuh dengan Hakim Puji Rahayu dari PTUN Surabaya, ketika istrinya sedang menderita penyakit kanker payudara.

Ini terungkap ketika MKH membacakan pemaparan perihal fakta dan pembelaan Jumanto saat diperiksa di ruang sidang etik. Istri sakit kanker payudara, sehingga terlalu khawatir kalau terlapor meninggalkannya. Padahal terlapor sudah berjanji tetap mendampingi istrinya dan tidak akan menelantarkan keluarga, kata Ketua MKH Timur Manurung yang membacakan pembelaan Jumanto.

Awalnya, kata Timur, Jumanto mengaku hanya berteman dengan Puji. Mereka dekat saat bertugas bersama di PTUN Medan.

Jumanto mengaku hanya sesekali menghabiskan waktu dengan Puji.

Mengaku dekat tapi sebatas teman biasa di kala senggang di luar kedinasan. Meskipun sering jalan, bermain tenis bersama, hal itu dinilai tidak istimewa, hanya sebatas akrab tidak sampai dilakukan perbuatan tercela, kata Timur.

N a m u n , p a d a a k h i r ny a hubungan biasa itu menuntut hubungan yang lebih dekat lagi. Menurut Timur, Jumanto pernah mempertemukan istrinya dengan hakim Puji di sebuah restoran di Surabaya.

Saat itu, ia meminta agar diizinkan menikahi Puji Rahayu.

Namun, hal itu ditolak sang istri. Saat pertemuan keluarga, Jumanto juga sudah mengakui perselingkuhannya pada istri dan anak-anaknya. Ia berjanji akan berhenti berhubungan dengan Puji tapi dengan satu syarat.

Jumanto berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Puji Rahayu secara perlahanlahan. Tidak mau secara langsung. Tapi ketika diminta bersumpah demi Alquran, terlapor menolaknya, kata Timur.

Kini setelah perselingkuhannya telah sampai di dalam sidang etik, Jumanto dalam pembelaannya berharap MKH memberinya hukuman ringan.

Karena masih harus membiayai biaya pengobatan kanker payudara istrinya. Namun, pembelaan itu tidak diterima MKH. Jumanto diberi sanksi berat dengan pemberhentian dan hak pensiun.

Hakim harus berperilaku jujur dan fair, menghindari perbuatan yang tercela atau dapat menimbulkan kesan tercela.

Hakim wajib menghindari tindakan tercela. Ini digolongkan pelanggaran berat dan dapat dikenai sanksi pemberhentian

sebagai hakim, tegas Timur.

Pasangan Hakim Selingkuh Dipecat Hakim Jumanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua PTUN Banjarmasin telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik hakim. Ia dipecat dengan hak pensiun oleh MKH. Begitu juga selingkuhannya, meski banyak membantah bukti dan pelaporan istri Jumanto, pada akhirnya MKH tetap tidak menolak pembelaan hakim Puji Rahayu. Ia diberi sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

MKH memutuskan untuk memberi sanksi berupa pemberhentian tetap pada hakim yang terkait kasus selingkuh pada sidang etik di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (5/3).

Hakim Jumanto dengan pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b).

Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH), dan menjatuhkan hukum disiplin terlapor, berat, pemberhentian tetap, dengan hak pensiun, kata Ketua MKH Timur Manurung saat membacakan putusan di ruang Wiryono, Gedung MA. Hakim Jumanto dianggap terbukti melakukan perselingkuhan dengan Puji Rahayu, hakim pada PTUN Surabaya.

Perselingkuhannya dilaporkan istri dan anak-anak Jumanto.

Pemberhentian terhadap Hakim Jumanto ini nantinya harus menunggu keputusan Presiden. MKH memberikan putusan itu dengan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan mering ankan bag i hakim Jumanto.

Hal yang memberatkan di antaranya perbuatan perselingkuhan Jumanto mencederai pengadilan, bertentangan dengan KEPPH, perbuatannya tercela dan tidak menjunjung harga diri, martabat dan keluhuran hakim.

Yang meringankan adalah perjalanan karir hakim terlapor dan tanggungjawab serta kewajiban yang harus dilakukan hakim terlapor untuk memberi nafkah dan pendidikan untuk tiga anaknya, serta dengan mempertimbangkan bahwa selama ini yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, papar Timur.

Re-editing: Hamka Saptono

Moral Para ...................................................................................................................................dari halaman1 tegasnya.

Hermansyah sangat menyayangkan maraknya perselingkuhan di lembaga peradilan. Dari kasus yang dilaporkan Komisi Yudisial (KY) maraknya hakim yang melakukan perselingkuhan. Tentu ini mencoreng lembaga peradilan, hakim ini kan salah satu tugasnya menjaga moral dan etika. Maka apapun alasannya tidak bisa dipertimbangkan, karena melanggar

moral, ungkapnya.

Hermansyah tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri, menyatakan maraknya hakim selingkuh disebabkan pemberlakuan sistem mutasi setiap dua sampai tiga tahun, sehingga jauh dari keluarga.

Itu argumentasi yang tidak bermoral. Kalau mutasi kerja

bukanlah alasan, itu sudah resiko menjadi pejabat. Mutasi itu wajar. Hakim harus siap ditempatkan di manapun, sekalipun di daerah yang tidak ada di peta Indonesia. Ibarat ditempatkan di tempat jin betendang harus siap, kata Doasen Fakultas Hukum Untan ini.

Sebab kata Hermansyah, tidak ada ajaran yang membenarkan perselingkuhan. Terlebih hakim yang menyandang

julukan sebagai wakil Tuhan di dunia. Kalau seorang hakim wakil Tuhan di dunia, namun melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka KY harus beri sanksi tegas.

Perselingkuhan itu kan memang dilarang, maka ini sangat bertentangan dengan norma agama, jelasnya.

Laporan : Andreas Editor: Hamka Saptono

tanpa menunjukkan kemampuan̶di jalan-jalan protokol.

Lantas, pertanyaan yang mencuat kemudian, apakah Caleg dan Parpol yang pura-pura tuli itu layak dipilih pada 9 April mendatang?

Menurut Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pontianak, Sumardi, pihaknya sudah tiga kali melakukan pembersihan baliho di sepanjang jalur Jalan Tanjungpura dan Imam Bonjol, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Namun, Caleg dan Parpol tetap bandel dan memasang spanduk mereka. Sudah tiga kali kami lakukan penertiban di Jalan Tanjungpura dan Imam Bonjol, namun masih juga tetap ada yang nekat memasang spanduk dan baliho mereka, jelasnya, saat melakukan penertiban alat peraga kampanye, Rabu (5/3).

Apalagi, lanjut dia, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak sudah melakukan imbauan sebanyak 16 kali terhadap Parpol maupun Caleg. Peringatan tersebut tentang larangan memasang di jalur protokol dan fasilitas umum, serta di tempat-tempat yang memang dilarang. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Ragam Tipe Pemilu 2014 ini. Hal ini menggambarkan karakteristik bangsa Indonesia dalam menghadapi perkembangan negeri, khususnya dari sisi politik. Tak ayal, Pemilu bukan menjadi ajang adu program. Tetapi bertanding untuk mendulang suara terbanyak, sehingga aksi pasang muka berseliweran di mana-mana.

Lalu, seperti apa selera masyarakat?. Pemimpin seperti apa yang diinginkannya?. Untuk menjawab hal ini, tentunya dapat dilihat dari berbagai alasannya memilih seorang pemimpin.

Di antara alasan tersebut, masyarakat yang memilih karena iming-iming. Hal ini tidak dapat dimungkiri. Mereka tidak memikirkan jangka panjang dari pilihannya tersebut.

Mereka memilih seolah-olah akad jual beli. Sehingga munculkan istilah siapa berani bayar, akan kami pilih . Budaya seperti ini pun dimanfaatkan tokoh-tokoh tertentu. Terutama mereka yang mempunyai kekuatan dari segi finansial.

Alasan lainnya, memilih

........................................................dari halaman1

Umum (PKPU) pun sudah ada ketentuan dalam pemasangan baliho Caleg, dimana dalam aturan tersebut hanya membolehkan satu baliho untuk satu kelurahan. Akibatnya, Sumardi menduga pemasangan kembali baliho yang sudah ditertibkan memang sengaja dilakukan oleh caleg yang bersangkutan.

Akhirnya, ia ikut mengimbau dan berharap pada Caleg dan Parpol, agar memasang baleho di tempat yang memang sudah ditentukan dalam perundangundangan. Mana daerah yang boleh dan daerah yang tidak, tentu mereka lebih tahu.

Walau tidak ada sanksi hukum yang mengatur, namun ada sanksi moral. Baik pada caleg maupun parpol yang bersangkutan, tandasnya.

Sementara, Ketua Panwascam Pontianak Selatan, Sujianto menyatakan, dari hasil laporan PPL di setiap kelurahan, hampir keseluruhan caleg dilaporkan setiap minggunya ke Panwaslu Kota Pontianak. Laporan tersebut adalah memasang baliho bukan pada tempatnya, serta menabrak ketentuan satu baleho satu kelurahan.

Sudah disampaikan kepada Caleg, yakni mereka harus me-

Laporan: Ocsya Ade CP Editor : Mohamad iQbaL

........................................................dari halaman1 karena pamor si tokoh. Hal ini pun membuat orang-orang yang ingin menjadi pemimpin menampilkan citra positifnya. Misalnya melalui media massa.

Bagi masyarakat awam, pencitraan melalui media massa ini sangat mempengaruhinya.

Pasalnya, mereka cenderung memilih tokoh yang lebih terkenal. Banyak dibicarakan.

Kontan, kualitas pun diabaikan.

Terdapat pula masyarakat yang memilih pemimpin karena kepentingan. Hal seperti ini sulit disangkal. Karena ada yang memilih karena mengharapkan jabatan. Sejumlah proyek. Balas budi dan lainnya.

Selain itu, terdapat pula orang-orang yang memilih karena golongan. Misalnya, sesama organisasi. Seperti tidak ada yang memilih selain kader golongannya. Mereka tidak mau tau seperti apa orang segolongannya itu, taunya kalau tokoh itu lebih baik. Cukup.

Tetapi, ada pula secuil masyarakat yang memilih karena

Bingung Habiskan (hakim Pengadilan Negeri Tebo Jambi) dan Mastuhi (hakim Pengadilan Agama Tebo Jambi).

Rabu (5/3) kemarin lagi-lagi pasangan hakim dipecat. Wakil Ketua PTUN Banjarmasin, hakim Jumanto dan hakim PTUN Surabaya Puji Rahayu.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Ridwan Mansyur, mengatakan, MA sudah memberikan banyak fasilitas hakim. Selain remunerasi, MA juga memberikan SPJ untuk anak dan pasangan hakim. Makanya, ia mencurigai selingkuh yang dilakukan justru terjadi setelah hakim mendapat remunerasi.

Sekarang hakim itu ketika ada uangnya, mungkin bingung mau ngabisin uang Rp700 ribu per hari untuk apaan. Mungkin gitu ya, kata Ridwan di Jakarta,

masang baliho maupun spanduk pada tempat yang telah ditentukan, termasuk zona wilayah serta jumlahnya, tegas dia.

Walau sudah sering dilakukan imbauan, lanjut Sujianto, dirinya tidak mengetahui secara persis mengapa para Caleg masih tetap bandel. Apalagi, dia mengklaim, pihaknya selalu melakukan pegawasan secara rutin setiap minggunya dan membuat laporan kepada Panwaslu Kota Pontianak untuk direkomendasikan dilakukan penertiban oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Satpol PP. Penertiban hari ini (kemarin, red), terang dia, merupakan tindak lanjut hasil laporan dari pihak Panwascam kepada Panwas Kota dan Panwas Kota pada Pemerintah Kota Pontianak. Bisa dikatakan semua caleg bandel, dan sebenarnya mereka tahu tentang aturan tersebut namun mereka masih juga memasang. Seharusnya mereka (Caleg,red) sadar akan hal tersebut dan juga untuk kepentingan bersama masyarakat di wilayahnya, pungkasnya.

ingin perubahan. Bosan dengan kondisi saat ini. Atau karena tatanan negeri yang amburadul dan lainnya. Fenomena seperti ini memunculkan pemilih-pemilih cerdas dan rasional.

Memilih karena ingin perubahan ke arah yang lebih baik itu, biasanya menghinggapi kaum intelek atau terpelajar. Mereka rela suaranya diberikan kepada orang yang sudah nyata-nyata tidak akan menang. Sayangnya seringkali menjadikan mereka Golput, karena tidak ada calon pemimpin yang sesuai seleranya.

Apapun alasan itu. Setidak satu yang patut menjadi pegangan bagi pemilih, siapa pun dia. Yakni, bagaimana memilih pemimpin yang menjadikan kondisi politik di Indonesia ini lebih baik dari sebelumnya.

Tentunya jangan kerdil menilai politik itu seperti apa.

Pasalnya bila mengingat trias politika yang dianut Indonesia, maka terdapat tiga unsur, yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Jadikan ketiganya lebih baik dari sebelumnya. (mordiadi)

...................................................dari halaman1

Selasa (4/3) lalu.

Padahal, kata dia, pembinaan terhadap hakim terus menerus dilakukan. Belum lagi dari IKAHI, dari Pak Ketua. Lihat aja rekomendasi MKH MA itu keras, pemberhentian dengan tidak hormat, tegas Ridwan.

MA selama ini terus melakukan pembinaan, tapi hal itu tetap belum cukup untuk dapat mengubah perilaku hakim. Terutama terkait hakim yang doyan selingkuh.

340 hakim ada aja yang nyeleneh. Padahal pembinaan terus dilakukan, ujar Ridwan.

Banyak kritik yang menyebut hakim mudah berselingkuh, karena sistem mutasi yang memberatkan hubungan hakim dan keluarganya. Ini ditampik oleh Ridwan. Menurutnya, sejak

seseorang menjadi hakim sudah menandatangani perjanjian, termasuk siap ditempatkan di mana saja. Dengan perjanjian itu, kata dia, hakim sudah harus mempertimbangkan keluarganya jika ada mutasi.

Ketika mereka jadi hakim kan harus tandatangan perjanjian. Mereka siap ditempatkan di mana saja. Tentunya mereka juga harus mempertimbangkan bahwa ketika ada mutasi, keluarganya harus ikut. Saat jadi pimpinan juga tak bisa terus berada bersama. Hal ini terjadi khususnya saat suami dan istri keduanya bekerja. Sering terjadi seperti itu sehingga mutasi tapi keluarga enggak bisa ikut, papar Ridwan.

Re-editing: Hamka Saptono

Wahiduddin dan Aswanto ..........................dari halaman1 Sementara dua nama lain yang juga direkomendasikan tim pakar yaitu Atip Latipulhayat memperoleh 19 suara, dan Ni matul Huda dengan 12 suara.

Dengan ini Komisi III menetapkan nama calon hakim konstitusi. Kita ketok suara, sah pemilihan dari fit and proper test

hakim konstitusi. Maka dengan demikian berakhirlah pemilihan hakim konstitusi, jelas Al Muzzamil.

Wahiduddin Adam SH MA merupakan doktor lulusan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini dia pensiunan PNS Ke-

menterian Hukum dan HAM. Sedangkan Prof. Aswanto SH MSi DFM adalah doktor hukum pidana di Universitas Airlangga. Saat ini dia menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Re-editing: Hamka Saptono

Jika Anggota DPR .......................................................dari halaman1 anggota hanya hadir 86 orang atau 15,3 persen saja. Akibatnya, voting untuk mengesahkan Undang-Undang pun gagal. Kondisi ini langsung mengundang cacian dari publik di dunia maya.

Dalam daftar hadir paripurna sebenarnya tercatat sebanyak 296 orang anggota yang meneken daftar absen. Namun, yang masuk ke ruangan kurang dari 100 orang. Rapat pun, sedianya dilaksanakan pukul 10 pagi, molor satu jam. Tapi, sampai pukul 11, jumlah anggota DPR yang hadir tak kunjung kourum.

Publik di jagad Twitterland ngamuk dengan kondisi paripurna, yang salah satu agendanya pengesahan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur, hasil pembahasan Komisi IV. Taufiq, pemilik akun @taufiq1908 menyatakan, kalau anak sekolah suka bolos, orang tuanya suka dipanggil ke sekolah. Maka,

anggota DPR yang tukang bolos juga perlu orang tuanya dipanggil ke Senayan.

Anak SD kalau ngebolos distrap berdiri di pojokan kelas. Kalau anggota DPR bolos, bagusnya distrap di atas gedung DPR sambil nyanyi Indonesia Raya, usul akun @chef_qie.

Menurut akun @awaluddinludy, DPR selama ini kerjanya ngomong nggak jelas tapi saat rapat-rapat penting tidak ada. Dia pun membuat plesetan pepatah atas perbuatan anggota DPR tersebut. DPR itu tong kosong bolos bunyinya, kicaunya.

Akun @WahyuYou60 meminta KPU, Bawaslu, dan media untuk membeberkan nama-nama anggota DPR yang tukang bolos tersebut.

Dengan begitu, masyarakat tahu dan tertipu lagi dengan para pembolos tersebut.

Pemilik akun @hasanready mengajukan voting ke sesama tweeps.

Dengan mengajukan tiga pilihan untuk anggota DPR tukang bolos.

A. Pemecatan; B. Pengurangan

gaji; C. Tidak boleh nyalon lagi selamanya, kicaunya.

Untuk mengurangi aksi bolos ini, akun @edhoyridhoye usul agar setiap bulan diadakan tausiah keagamaan di gedung DPR. Biar moral dan akhlak mereka lurus, ujarnya.

Sedangkan akun @alfianriza18 menyatakan, bolosnya para anggota DPR ini jadi kesempatan untuk para caleg. Kata dia, daripada repot-repot kampanye dengan pasang poster di mana-mana, lebih baik langsung datang ke DPR. Yang mau jadi anggota DPR, langsung aja ke gedung DPR. Mumpung banyak kursi kosong tuh, ucapnya.

Tapi inti dari semuanya, seperti dikatakan akun @ucokBond. Dia meminta publik tidak lagi memilih para anggota DPR yang selama ini tukang bolos di pemilu 9 April nanti.

Jangan pilih lagi ya, tegasnya.

Re-editing : Mohamad iQbaL

VALAS

RAKYAT KALBAR

5 Maret 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 10,413.68 15,983.63 3,554.67 3,103.22 9,160.89 11,638.00

Beli 10,305.28 15,823.16 3,516.02 3,072.21 9,063.88 11,522.00

Sumber: Bank Indonesia

EMAS

5 Maret 2014

Gram 50 25 10 5 1

Rp 25.700.000 12.875.000 5.180.000 2.615.000 552.000 Sumber: Logam Mulia

PASAR GLOBAL 5 Maret 2014

Index Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Shanghai Composite Hangseng Index Kuala Lumpur Stock Exchange Nikkei 225 Osaka Straits Times Singapore Korea Composite FTSE 100 London

Nilai 16395.88 4351.97 2053.08 22579.78 1829.11 14897.63 3116.64 1971.24 6782.57

%+1.39 3.68 -0.89 -0.34 0.15 1.2 0.38 0.88 -0.6

Sumber: Mega Capital Indonesia

INDEX

5 Maret 2014 Indeks COMPOSITE ISSI FINANCE

Nilai 57.89 153.71 621.55

Poin 1.26% 1.91 8.74

Persen -0.78% 1.25% 1.43%

FTSE SAHAM 5 Maret 2014

Kode TIFA SSMS SIDO BBRI ASII

Harga 368 995 905 9.275 7.025

Selisih -13 10 20 125 200

Frek 21669 8621 7904 5274 5204

OBLIGASI 5 Maret 2014

Kode FR0071 FR0068 FR0070 FR0052 BNLI01ACN1

Vol BIO (Miliar) 3.564,95 186,61 1.395,35 270,00 75,00

Frek 81 42 27 12 10

Harga 102,00 99,05 102,25 117,22 100,95

Sumber: Bursa Efek Indonesia

KOMODITI SAWIT Maret 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks “K� (%) 90,58 CPO (Rp/Kg) 8.558,53 Inti Sawit (Rp/Kg) 5.275,25 Harga TBS/Kg Berdasarkan UmurSumber: Tanaman (Tahun) www.disbun-kalbar.go.id 3 tahun 1.399,28 4 tahun 1.517,32 5 tahun 1.627,94 6 tahun 1.674,41 7 tahun 1.736,27 8 tahun 1.790,01 9 tahun 1.839,16 10-20 tahun 1.902,03 Rata-rata Prosentase Naik

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke 1 bulan Maret 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

2.500 18.500 50.000 105.000 50.000 100.000 18.500 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200 -

3.000 22.000 60.000 120.000 60.000 110.000 21.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOCBroilerFinalStock Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter PakanPetelurGrower Pakan Layer PakanPedagingStarter PakanPedagingFinisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Kamis, 6 Maret 2014 Kalau mau Sukses harus Kerja Keras, karena Kesuksesan tidak diperoleh secara Instan.

STRATEGI PENGUSAHA @ENTRPRENEURSID

Beda Teori dan Praktik dalam Debat Bernegara Konvensi Demokrat MAKASSAR-RK. Debat Bernegara Konvensi Mencari Capres Partai Demokrat berlanjut, kemarin, di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini merupakan sesi kedua dari rangkaian acara konvensi kedelapan yang berlangsung di Grand Clarion & Convention, dengan mengambil tema mengenai masalah hukum dan ekonomi.

Enam peserta tampil kali ini.

Ada Dino Patti Djalal, Edriartono Sutarto, Dahlan Iskan, Sinyo Harry Sarundajang, Hayono Isman dan Ali Masykur Musa. Para peserta sepakat bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam penanganan pelanggar hukum seperti terorisme, korupsi, pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan narkoba.

Teroris, narkotika, korupsi, dan pelanggaran HAM, Ini semua tingkat kejahatan yang luar biasa sehingga harus diselesaikan secara luar biasa, kata Sinyo, yang mendapat kesempatan pertama menjawab pertanyaan dari moderator, Rabu (5/3).

Sementara Ali Masykur mengatakan para pelanggar hukum yang luar biasa ini perlu dijerat seberat-beratnya. Kata dia, pilihannya ada dua, yakni hukuman mati atau pemiskinan dengan dasar dasar kemanusian, pemulihan keuangan negara dan efek jera untuk koruptor.

Endriartono Sutarto sendiri lebih

Dahlan disambut Barongsai setibanya di Makassar. JPNN

menekankan pada penegak hukum yang perlu dibersihkan dulu. Ia mengumpamakan dengan lantai yang kotor harus diberishkan dengan sapu yang bersih. Makanya, presiden 2014 yang akan datang harus memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih dalam mereformasi aparat penegak hukum.

Presiden yang akan datang menunjuk siapa Jaksa Agung dan

Kapolri untuk melakukan perombakan ke dalam. Penegak hukum yang kotor harus dibersihkan, ucapnya.

Beda halnya dengan Hayono Isman yang tak sepakat dengan hukuman mati, walaupun setuju pelanggar hukum dipidana seberat-beratnya sebagai efek jera. Tidak setuju hukuman mati kepada bandar narkoba karena kematian

harus dipotong gajinya.

Dua hari lalu, tercatat ada enam kepala daerah yang mengajukan cuti kampanye. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengaku tidak bisa menolak permohonan cuti ini, karena memang hak mereka. Dia hanya bisa berpesan agar jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan di daerah. Artinya, tidak boleh gubernur dan wakilnya cuti bersamaan.

Harus gantian, ucapnya kepada Rakyat Merdeka, Selasa (4/3).

Jokowi, sapaan Joko Widodo, mengambil cuti selama 20 hari, mulai 16 Maret sampai 5 April 2014. Dia ditunjuk sebagai juru kampanye (Jurkam) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang akan keliling Indonesia untuk mensosialisasikan program PDIP.

adalah urusan Allah, ucapnya.

Dahlan Iskan sendiri yang menjawab pertanyaan moderator langsung menohok pada tataran teknis.

Ia mengatakan masalah penegakan hukum tidak bisa teratasi hanya sebatas wacana dan dipidatokan.

Dengan kata lain, harus dipraktikkan.

Ini harus diterobos, tidak bisa dipidatokan dan diwacanakan tapi

harus kerja, kerja, kerja. Kapolri dan Jaksa Agung harus mendukung presiden yang memiliki kewenangan yang luas, katanya.

Mantan Direktur Utama PT PLN ini lantas berterimakasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengangkatnya sebagai menteri BUMN. Alasannya, dijabatan baru itu, Dahlan bisa banyak menimba ilmu terkait dengan masalah birokrasi yang menyebabkan persoalan mandeg di aparatur negara.

Dahlan menjelaskan bahwa penegakan hukum dengan demokrasi merupakan sepasang pengantin yang harus beriringan. Kata dia, dengan hukum yang tegak dan demokrasi yang baik maka diskriminasi akan hilang dengan sendirinya. Istilah minoritas itu mengemuka karena hukum tidak ditegakkan, ucapnya.

Sedangkan Dino yang mendapat giliran terakhir menjawab persoalan hukum mengatakan perlu ada unit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus mengurusi pelayanan publik. Sebab, korupsi juga terjadi di pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perlu ada unit yang mengurus korupsi dan pungli di simpul-simpul pelayanan publik, katanya.

Re-editing : Mohamad iQbaL

Pendaftaran Calon Prajurit TNI AD Gratis PONTIANAK-RK. Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura membuka pendaftaran Tamtama Prajurit TNI Angkatan Darat (AD) 2014. Wakil Kepala Penerangan Kodam XII Tanjungpura Letnan Kolonel Inf Drs Rolando Mangatas mengatakan, pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Silahkan, persiapkan diri dan administrasi yang dipersyaratkan untuk menjadi prajurit TNI AD. Ingat, saya tegaskan bagi pemuda Kalbar-Kalteng yang ingin

bergabung dengan TNI AD, gratis, ujarnya di Makodam, Rabu (5/3).

Ia menambahkan, pendaftaran calon Tamtama Prajurit Karier (PK) TNI AD gelombang I TA 2014, dibuka sejak 3 Maret hingga 4 April 2014, setiap hari kerja mulai pukul 08.00 wib sampai 14.00 Wib. Untuk calon Taruna Akademi Militer (Akmil), pendaftaran mulai tanggal 17 Maret sampai 2 Mei 2014, kata Rolando Mangatas. Adapun syarat umum yang wajib dipebuhi pendaftar yakni

Warga Negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 28 April 2014, papar dia.

Selain itu tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian

Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk calon Tamtama, pendidikan serendahrendahnya SMP, Tsanawiyah atau setara baik negeri atau swasta terakreditasi, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama dan dua tahun setelah diangkat menjadi prajurit. Memiliki tinggi

badan 163 cm, bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama tujuh tahun, surat persetujuan dari orang tua atau wali, mengikuti pemeriksaan serta pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi Administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi dan psikologi. Tidak bertato atau memiliki bekas tato.

Tidak ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat, jelas Rolando Mangatas. (oxa).

Cegah Situs Porno

Pemerintah Harus Ubah Sistem JAKARTA-RK. Mudahnya mengakses situs porno saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab situs ini berdampak buruk bagi prilaku generasi muda, karena paling banyak diakses kalangan pelajar yang notabene masih di bawah umur.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, begitu mudahnya anak di bawah umur mengakses situs porno merupakan ekses dari keterbukaan informasi.

Tugas pemerintah menjaga supaya rakyat tidak bisa membuka situs-situs terlarang, katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3).

Tantowi mengapresiasi upaya pemerintah memblokir situs

porno meski masih ada juga yang bisa diakses, termasuk situs pribadi atau situs pembelajaran yang terdapat konten porno didalamnya.

Sekarang ini kan tidak mudah lagi mengakses situs porno, tapi kan ada yang masih bisa terus, ini kebobolan. Pemerintah harus memperketat. Di negara lain seperti Korea Selatan tidak bisa kita membuka situs porno sendiri, jelasnya.

Menurut musisi musik Country ini, masih bisa dibukanya situs berisi konten porno menandakan sistem yang dimiliki pemerintah Indonesia kurang canggih.

Karena itu, Komisi I membuka jalan apabila pemerintah ingin memperbaharui peralatan untuk

sistem keamanannya.

Pemerintah tidak boleh lengah kalau komitmennya benar-benar untuk memproteksi anak-anak Indonesia terhadap akses situssitus itu. Yang penting kan adanya Political Will dari pemerintah, bebernya.

Selain itu, dia juga mendesak agar pemerintah menghapus situs pengunduhan lagu secara cuma-cuma yang banyak beredar. Pasalnya, selain tidak menghargai hasil karya orang lain, situs pengunduhan lagu merugikan industri musik tanah air.

Pemerintah bisa menutup situs-situs yang memberikan layanan downloading free. Itu kan merugikan triliunan rupiah bagi

SAMBUNGAN

Pak Presiden

7

..........................................................................................................................dari halaman1 Apa yang akan dilakukan selama kampanye? Jokowi tidak mau membeberkan. Masak jurus pamungkas dibilangin sekarang. Ya rahasia dong, ucapnya, di Balaikota Jakarta, Selasa (4/3).

Ahmad Heryawan mengambil cuti lebih satu hari dari Jokowi.

Dia akan mulai tidak ngantor sejak 15 Maret sampai 5 April 2014 atau seluruh jatah cuti untuk 2014. Selama cuti, dia akan ikut berkampanye bersama DPP PKS. Aher mengaku sudah mengajukan permohonan cuti itu ke Mendagri. Namun belum mendapat balasan.

Bagaimana dengan roda pemerintahan Pemprov Jawa Barat? Dia memastikan tidak masalah karena Wagub Dedi Mizwar tidak cuti. Untuk kebijakan strategis, Insya Allah itu nggak masalah, itu bisa diserahkan karena kan cuti 20 hari, tidak ada masalah apa-apa, katanya di Unikom, Bandung.

Alex Noerdin juga mengaku sudah mengajukan cuti ke Mendagri. Saya sudah mengajukan cuti kerja mulai hari ini (Selasa,4/3,red). Waktunya saya lupa, tapi pasti cuti untuk kampanye, ucapnya.

Di jagad Twitterland, ber-

bagai macam protes muncul atas cutinya beberapa kepala daerah ini. Sharusnya kepala daerah tak boleh cuti gegara kampanye. Kalau gitu, mending mundur aja, tegas akun @ malafau.

Akun @rzk28 menyayangkan sikap para kepala daerah ini.

Menurutnya, kalau sudah menjadi kepala daerah harusnya lebih mementingkan rakyat, bukan partai. Seharunya sih sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat ngurusin rakyat, ucapnya. Haruskah kepentingan rakyat dikalahkan demi kampanye? timpal akun @ b_prasetya21.

Pemilik akun @endahchoiri bingung dengan kondisi ini. Dia menilai, para kepada daerah yang cuti untuk ikut kampanye telah menghambat pembangunan. Mau jadi apa negara ini, kepala daerah tetep pada kampanye, kicaunya.

Akun @fahrizalH mention dan bertanya langsung ke Presiden SBY melalui akun @SBYudhoyono mengenai fenomena ini. Pak, kalau semua kepala daerah minta cuti kampanye terus yang mimpin daerah itu siapa? Rakyat? tanyanya.

Ristianti Oktafiani sangat kesal dengan banyaknya ke-

pala daerah yang mengajukan cuti untuk kampanye. Dia pun usul agar para kelapa derah itu dipotong gajinya. Potong gajinya! kicaunya di akun @ missKErenCIL. Saking kesalnya, akun @rendranila menantang para kepala daerah lain untuk ikutan cuti kampanye. Ayo siapa lagi? tantangnya.

Sedangkan akun @wepewulan heran kenapa Mendagri mengizinkan cuti kampanye selama 20 hari. Kondisi ini sangat berbeda dengan izin cuti dirinya sebagai pegawai biasa.

Jokowi cuti 20 hari diizinin.

Gue ngemis cuti 7 hari doang ditolak. Harus pake alasan kampanye gitu? Apa harus jadi gubernur dulu? ucapnya.

Mendagri Gamawan Fauzi selanjutnya mengingatkan, kepala daerah yang cuti kampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Kalau kedapatan memakai fasilitas negara, harus ditegur, berdasarkan PP Nomor 18/2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Menjadi Caleg dan Pelaksanaan Cuti Kampanye Pemilu, jelasnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

ILUSTRASI

musisi, tegas Tantowi.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai pemerintah lalai karena membiarkan anak-anak mengakses situs porno. Anak yang semula mengakses situs pembelajaran

atau situs pengetahuan tiba-tiba saja situs pornograďŹ muncul. Data KPAI yang diperoleh dari Yayasan Kita dan Buah Hati tahun 2013 menunjukkan bahwa 75 persen anak-anak di DKI Jakarta telah mengakses situs porno. (rmol).

Marzuki Alie Tidak Akan Teken Surat Pemanggilan Boediono JAKARTA-RK. Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan tidak akan meneken surat pemanggilan Timwas Century DPR kepada Wakil Presiden Boediono.

Marzuki beralasan kalau sampai meneken surat itu maka dia melanggar keputusan paripurna DPR bahwa Timwas Century hanya berhak mengawasi jalannya proses hukum pengusutan kasus yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu.

Saya tidak akan tandatangani karena melanggar keputusan paripurna DPR, katanya dalam rilis yang diterima redaksi sesaat lalu (Rabu, 5/3).

Dia kembali menegaskan kalau sidang paripurna DPR memutuskan Timwas Century hanya memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum.

Ujarnya, Timwas tidak lagi memiliki kewenangan untuk memanggil Boediono.

Kalau saya langgar keputusan paripurna maka saya salah, katanya.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan kalau dia sama sekali tidak berkeinginan untuk melindungi siapapun yang bersalah, termasuk Boediono jika memang ada pelanggaran hukum.

Sebagai ketua DPR, kata Marzuki lagi, dia pun tidak memiliki kepentingan melindungi penguasa.

Tapi semata-mata berkomitmen terhadap mekanisme yang sudah disetujui oleh semua pihak di DPR bahwa kasus itu diserahkan kepada

aparat penegak hukum.

Saya tidak mau dan tidak bisa mencampuri apa yang menjadi kewenangan penegak hukum. DPR sudah menyerahkan pengusutan itu kepada penegak hukum, maka serahkan pada penegak hukum, ujarnya.

Marzuki menambahkan kalau memang dalam pengawasan Timwas aparat penegak hukum belum bekerja maksimal, maka harusnya yang dilakukan adalah mendorong penegak hukum untuk bekerja maksimal. [RM]

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK KB 3750 KE, NR :MH1JBA1188K043622 NM:JBA1E104365 A/N: SUMARNO

STNK KB 5142 KM, NR :MH355S002CK093068 NM:55S093186 A/N: YANIAH

STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK KB 4493 TI, NR :MH1JB9124CK984829 NM:JA91E29253203 A/N: KIJO

STNK KB 3224 TC, NR :MH331B002BJ618317 NM:31B618362

STNK KB 4983 PW, NR :MH32560059K563793 NM:2S653878 A/N: NASARUDIN

STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

A/N: TIKU MARIUS STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

KAMIS, 6 MARET 2014

Football INDONESIA ( U-23)

STRIKER Real Sociedad, Antoine Striker Giaccherini Griezmann, laris manis. Sejumlah tim Eropa dilaporkan mengantri Sociedad besar mendapatkan tanda tangan pemuda Resmi Dijual 22 tahun tersebut.

Diminati berusia Performa impresifnya itu telah ke Sunderland Empat membuat banyak klub besar melirik. Menurut TalkSport, JuvenRaksasa tus, Real Madrid, Manchester

3-0

United dan Arsenal siap berpacu mendapatkan Griezmann.

Dari empat klub besar tersebut Red Devils dan The Gunners diklaim berada di urutan terdepan. Namun, untuk mendapatkan Griezmann tidak murah. Griezmann disinyalir memiliki kisaran harga senilai 30 juta Euro (476 miliar Rupiah). (*)

MALAYSIA (U-21)

BAYU GATRA Nemanja Vidic

Resmi Berseragam Inter INTERNAZIONALE Milano akhirnya secara resmi mengumumkan, Nemanja Vidic telah resmi menjadi pemain mereka dan akan bergabung pada musim panas mendatang.

Pemain asal Serbia tersebut bergabung dengan status free transfer setelah kontraknya di Manchester United habis akhir musim ini. Di Giuseppe Meazza, Vidic disebut menandatangani kontrak selama dua tahun dan mendapat gaji 3 juta euro pertahun.

Kepastian bergabungnya Vidic ini sendiri diumumkan oleh Presiden Inter, Erick Thohir di situs resmi klub. Vidic adalah pemain world class. Saya sangat senang dengan terjalinnya kesepakatan untuk mendatangkan Nemanja ke Milan, ujarnya.

Dia adalah salah satu bek terbaik di dunia dan dia punya kualitas, track record internasional, dan karismanya akan menjadi aset klub sekaligus membantu pembinaan pemain muda kami. Dia akan menambahkan sebuah nilai di klub dan akan jadi bagian dari tim besar Inter yang tengah kami bangun, tambahnya.

Selain itu, Thohir juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Manchester United, klub Vidic saat ini. Saya juga ingin memanfaatkan peluang untuk berterima kasih kepada Manchester United, Nemanja dan orang-orang di sekitarnya atas pendekatan profesional dan kooperatif yang mereka tunjukkan selama proses negosiasi, tandasnya. (*)

Dua Gol, Indonesia Ungguli Malaysia SLEMAN. Timnas Indonesia U-23 berhasil memberi pelajaran penting kepada tim Malaysia U-21 saat kedua kesebelasan melakoni laga ujicoba di Stadion Maguwoharjo Sleman, Rabu (5/3).

Pada pertandingan yang berjalan tidak seimbang itu, anak asuhan Aji Santoso berhasil membungkam Malaysia dengan skor telak, tiga gol tanpa balas.

Bayu Gatra tampil sebagai bintang lapangan. Selain kerap melakukan aksi individu mengagumkan, pemain Pusam Samarinda itu berhasil menyarangkan dua gol ke gawang Malaysia. Satu gol lainnya dilesakkan striker Persija Agung Suprianto.

Indonesia langsung bermain cepat sejak menit pertama. Namun Garuda Muda (sebutan Timnas U-23) baru bisa mencetak gol di menit 21 melalui Bayu Gatra yang malam ini bertindak sebagai kapten kesebelasan.

Gol Bayu Gatra tidak lepas dari peran Fandi Eko Utomo yang memberi umpan tarik ke kotak penalti. Sergapan pertama

Bayu sempat ditahan pemain belakang Malaysia, namun bola rebound dimanfaatkan dengan baik Bayu.

Unggul satu gol membuat Garuda Muda makin percaya diri.

Hasilnya kembali terlihat di menit 41 saat Agung Supriyanto berhasil menciptakan gol memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan.

Aji Santoso membuat banyak perubahan di babak kedua. Sejumlah pemain utama, seperti Hendra Adi Bayau, Rasyid Bakrie dan Rizky Pellu digantikan pemain-pemain cadangan.

Malaysia mencoba memanfaatkannya dengan melakukan penguasaan bola lebih banyak. Namun serangan Malaysia belum mampu menggoyahkan pertahanan Indonesia.

Sebaliknya, Indonesia kembali berhasil mencetak gol lewat tendangan penalti Bayu Gatra. Skor akhir, Indonesia 3, Malaysia 0. (abu/jpnn)

Atletico Bakal Singkirkan Milan “Wenger Pecundang” WINGER Bayern Munich, Arjen Robben, belum lama ini menuduh bos Arsenal, Arsene Wenger, sebagai seorang pecundang yang buruk.

Pemain Belanda tersebut rupanya masih marah dengan komentar yang dilontarkan oleh manajer asal Prancis tersebut, usai leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Arsenal dan Bayern di Emirates bulan lalu, yang berakhir dengan skor 2-0 untuk Die Roten.

Kala itu Robben mendapat tackle dari Wojciech Szczesny yang akhirnya berbuah penalti dan pengusiran kiper asal Polandia tersebut. Wenger tak terima dengan hal insiden itu dan menuduh Robben memberikan reaksi berlebihan.

Saya masih merinding ketika melihat rekaman dari pelanggaran itu. Kejadiannya bisa saja lebih buruk. Saya beruntung, tuturnya pada De Telegraaf.

Komentar Wenger layaknya seperti pelatih pecundang. Saya tidak peduli dengan itu, karena itu bukan kali pertama ia melakukannya. Itu adalah momen yang menakutkan bagi saya. Saya mendapat cedera serius akibat pelanggaran yang sama di bulan Desember, pungkas Robben. (*)

“Muhammad Ali” Sepakbola PAUL Pogba disebut salah seorang jurnalis Tuttosport, Massimo Franchi, layak menjadi Muhammad Ali dari dunia sepakbola.

Komentar sang jurnalis tersebut terlontar setelah ia mendengar jawaban dari Pogba terkait pertanyaan mengenai siapa sosok dunia olahraga yang ingin ia temui. Tak dinyana, pemain Juventus tersebut menjawab Muhammad Ali, sosok petinju legendaris yang dikenal dengan filosofinya terbang seperti kupu-kupu, menyengat seperti lebah.

Desember lalu, dalam sebuah interview, saya bertanya padanya siapa yang paling ingin ia temui. Ia memberikan respon yang membuat saya tak bisa berkata-kata: Muhammad Ali, tutur Franchi menurut laporan yang diturunkan oleh HITC Sport.

Ia baru 20 tahun, namun tertarik pada tinju, khususnya seorang pria tertentu. Bagi saya, Pogba amat layak untuk menjadi Ali dari dunia sepakbola, pungkasnya. (*)

CARLES PUYOL

Selamat Tinggal Kapten KAPTEN Barcelona FC Carles Puyol mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim nanti.

Puyol mengatakan bahwa fisiknya sudah tidak sanggup lagi untuk bermain di level tertinggi.

Puyol mengadakan konferensi pers mendadak di Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí pada pukul 16.00 waktu setempat. Dalam konferensi pers tersebut, Puyol mengkonfirmasi rumor selama ini yang mengatakan ia akan meninggalkan Barca.

Namun Puyol enggan menjelaskan lebih jauh mengenai rencananya tersebut.

Belum jelas apakah ia akan meninggalkan Barca untuk pensiun atau bergabung dengan klub lain.

Saya berada di sini untuk mengumumkan saya akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim. Setelah menjalani dua kali operasi lutut, saya tidak mampu lagi tampil seperti yang saya harapkan. Saya belum tahu apa yang akan saya

lakukan setelah 30 Juni nanti. Saya butuh istirahat untuk berpikir. Kita lihat saja nanti, terang Puyol singkat.

Puyol menjalani debutnya bersama Barca pada tahun 1999. Dia sudah bermain nyaris dalam 400 pertandingan La Liga bersama Barca.

Tanggapan pun datang dari rekan setim Puyol, Cesc Fabregas yang menilai Puyol merupakan Kapten abadi Barcelona.

Kami sudah mengetahui sebelumnya. Ia adalah teman yang baik, anda bisa melihatnya bagaimana ia merasakan kebahagiaan saat ini. Situasi ini merupakan hal yang sulit baginya dan cukup sedih ketika seseorang teman membuat keputusan sulit, ujar Fabregas.

Tidak setiap hari semua orang untuk cukup berani untuk membuat keputusan ketika ia masih mempunyai kontrak selama dua tahun di klub ini. Bagi saya ia adalah kapten yang abadi, imbuhnya. (*)

BOS Real Madrid, Carlo Ancelotti, belum lama ini menyatakan dukungannya pada Atletico Madrid di Liga Champions. Ia yakin tim asuhan Diego Simeone itu bakal mendepak eks klubnya, AC Milan.

Diego Costa dkk menang 1-0 kala bermain di leg pertama di San Siro. Manajer asal Italia percaya bahwa Los Rojiblancos akan menuntaskan misi mereka dengan menang di kandang sendiri di leg kedua dan menyingkirkan Rossoneri dari babak 16 besar.

Semoga Clarence beruntung, namun favorit di laga antara Atletico dan Milan adalah Atletico.

Atletico adalah favorit karena sepakbola yang mereka mainkan, atmosfer di Vicente Calderon, dan karena keuntungan yang mereka dapat di San Siro. Simeone akan maju ke babak berikutnya. Ia amat intens, pungkasnya.

AC Milan menghadapi tugas berat pekan depan saat menjalani laga leg kedua babak 16 besar di kandang Atletico Madrid. Untuk bisa lolos ke perempat final, Rossoneriharus unggul gol tandang atau menang dengan selisih lebih dari dua gol.

Untuk mempersiapkan diri menyambut laga tersebut, bek Milan,

Urby Emanuelson mengaku bahwa ia menyempatkan diri menonton laga El Derbi Madrileno antara Atletico kontra Real Madrid akhir pekan lalu. Pemain asal Belanda ini mewaspadai permainan keras Los Rojiblancos, yang dianggapnya melakukan begitu banyak pelanggaran.

Saya melihat laga mereka lawan Real, Atletico merupakan tim yang

memiliki energi berlimpah dan hasrat untuk menang, ungkap Emanuelson seperti dilansir Milan Chanel.

Dalam pertandingan tersebut, mereka melakukan begitu banyak pelanggaran. Kami harus menjaga penguasaan bola dengan tenang untuk mencetak gol di kandang mereka. Tidak akan mudah, namun kami yakin bisa lolos. (*)

Messi Akan Jadi Pemain Bergaji Tertinggi Presiden Barcelona FC, Josep Maria Bartomeu mengungkapkan bahwa Lionel Messi akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia saat dirinya menandatangani kontrak baru akhir musim nanti.

Bartomeu mengungkapkan bahwa pihaknya memang tengah berusaha untuk kembali mengikat Messi dalam jangka panjang. Dan sekarang dirinya semakin jelas menunjukkan tekad tersebut dengan mengisyaratkan akan menjadikan Messi sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di dunia.

Kami ingin dia menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, dan pada musim panas semua akan terlihat, ungkapnya seperti dilansir AS. Kami tak ingin menjualnya. Dia bersama kami dan berharap dia akan pensiun di Nou Camp, tegasnya.

Dalam laporan tabloid asal Inggris, World Soccer, Messi masih berada di peringkat kelima sebagai pemain dengan gaji tertinggi di dunia, yakni gaji bersih sebesar 10,7 juta euro sepanjang tahun lalu.(*)

Hazard Enggan Sebut Belgia Favorit di Piala Dunia Bintang timnas Belgia, Eden Hazard menilai bahwa mereka bukanlah favorit untuk memenangkan Piala Dunia 2014 Juni mendatang.

Banyak kalangan yang menilai, Belgia saat ini merupakan generasi emas dengan banyak bakat serta kualitas di dalam skuat mereka. Namun menurut Hazard, hal itu tak otomatis membawa mereka menjadi pesaing kuat untuk memenangkan trofi Piala Dunia.

Semua orang mengatakan

bahwa kami memiliki generasi hebat dan menilai kami mampu meraih sesuatu yang besar. Tapi kami hanya mencoba untuk tetap membumi, ujarnya.

Kami tahu kami adalah tim muda. Ya kami memang t im yang sangat bagus, tapi kami m a s i h m u d a . Ka m i m e n c o b a untuk melangkah lewat tahap pertama, dan jika bisa ke perempat final atau semifinal, itu akan luar biasa untuk generasi kami, tegasnya. (*)

PATROLI

Rakyat Kalbar Kamis, 6 Maret 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy) / 081345479786 (Santo)

Hukum dan Keadilan

Kedua pelaku pemerasan dengan pengancaman digiring ke tahanan Mapolresta Pontianak, sejumlah barang bukti yang diamankan polisi dan Kompol Aries Aminullah saat diwawancarai sejumlah awak media di ruangannya.

OCSYA ADE CP/ RAKYAT KALBAR

Ngaku Anggota BIN dan Wartawan

Peras Konsultan Proyek PPIP

P O N T I A N A K -RK. Lag i-lag i wartawan abal-abal diringkus polisi karena memeras narasumbernya. Edy Badam Sio, 46, mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN) sedangkan Mulyadi, 30, men-

TRANSAKSI DI WISMA NUSANTARA, MINTA RP250 JUTA DIPANJAR RP20 JUTA gaku wartawan dari Swara Keadilan. Keduanya ditangkap jajaran Polresta Pontianak dan Danintel Kodam XII/Tanjung-

pura di kamar Hotel Queen, Jalan Hijas, Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Rabu (5/3).

Edy Badam Sio merupakan warga Jalan Lintas Utara KM 39 Sungai Uluk Palin, Putussibau. Ironisnya, Edy Badam

Sio merupakan Kepala Desa Sungai Uluk Palin. Sedangkan Mulyadi, 30, warga Jalan Tanjungpura, Kedamin Hilir,

Putussibau. Selain mengaku wartawan, Mulyadi juga mengaku jaringan KPK dan Pers.

Kedua pelaku ini diamankan di

55 Pikap dan Truk Terjaring Razia

kamar nomor 204 dan 207.

Kedua pelaku memeras dengan pengancaman Edi Sasrianto, 37, warga Jalan Nawai Hasan, Gang Matan 3, Pontianak Barat. Id card yang Halaman 15

Sindikat Pembuatan Surat dan Dokumen Palsu Diciduk Polisi

PONTIANAK-RK. Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polresta Pontianak dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Pontianak melakukan razia gabungan. Petugas gabungan ini mengamankan 55 pikap dan truk yang melintas di Jalan Rahadi Usman, depan Mapolsek KP3L, Rabu (5/3).

Kurang lebih satu jam kegiatan razia dilaksanakan, memeriksa kendaraan yang lewat dan 55 pelanggaran dikenakan tilang, ungkap Kompol Jovan R Samual, Kasat Lantas Polresta Pontianak.

Menurutnya dari 55 pikap dan truk umumnya melakukan pelanggaran karena tidak menggunakan lampu belakang serta ada juga tidak memiliki plat nomor kendaraan, khususnya pengangkut peti kemas. Razia ini merupakan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penertiban kendaraan, dilaksanakan sesuai Tupoksi dari masing-masing instansi.

Masing-masing memeriksa kendaraan sesuai dengan Tupoksinya. Kami STNK dan plat kendaraan, serta masalah kelengkapan kendaraan dan surat-menyuratnya, jelas Jovan.

Di Kota Pontianak masih banyaknya

PONTIANAK-RK. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar menggerebek dan menangkap Hardianto, 43, dan Edi Junaidi, 40, sindikat pembuat surat dan dokumen palsu. Kedua pria ini sudah hampir 10 tahun menggeluti usahanya di bidang pembuatan surat dan dokumen palsu.

Surat maupun dokumen yang dibuat Hardianto dan Edi Junaidi ada 13 item. Hardianto ditangkap di kediamannya, Jalan Khatulistiwa, Gang Kebangkitan Bangsa, Batu Layang, Senin (3/3) malam. Ia berperan sebagai penerima pesanan atau penjual (perantara) surat dan dokumen palsu.

Hardianto ditangkap berdasarkan pengakuan Halaman 15 Polisi menunjukkan barang bukti surat dan dokumen palsu serta Edi Junaidi (kemeja abu lengan panjang) salah satu sindikat pembuat surat dan dokumen palsu, Selasa (4/3). O A CP/ R K

Halaman 15

CSYA

DE

AKYAT

ALBAR

Rumah Bekas Penjaga Sekolah Ludes Terbakar

Sudah Makan Korban Pemain Layangan Diburu

Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air di bangunan rumah bekas penjaga sekolah SINGKAWANG-RK. Rumah bekas penjaga SMP PGRI 1 sekolah rata dengan tanah. Bangunan Singkawang. dua kamar di kompleks SMP PGRI 1

PONTIANAK-RK. Sudah beberapa warga yang menjadi korban akibat terjerat tali layangan. Bahkan sudah ada memakan korban jiwa. Namun baru sekarang Satpol PP Kota Pontianak melakukan penertiban pemain layangan. Sangat disayangkan.

Terkait beberapa orang yang menjadi korban akibat tali Halaman 15

MORDIADI/ RAKYAT KALBAR

GRAHA PENA KALBAR Dengan lokasi strategis dan area parkir yang luas, sangat cocok untuk aktiďŹ tas: - KANTOR - SEMINAR - WORKSHOP

- MEETING - TRAINING - PSIKOTES

Gang Karya II, Jalan Kridasana, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang

Barat itu ludes dilahap api, Rabu (5/3) sekitar pukul 06.00.

Semula saya mengira ada orang yang membakar sampah. Tetapi Halaman 15

Jalan Arteri Supadio (Ayani II) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat MENYEWAKAN

Meeting Room berkapasitas hingga 100 pax Dengan Fasilitas: - Full AC - Flipchart & Markers - Portable Screen - White Board - Mineral Water - WiďŹ Zone - LCD 27 Inch (sewa terpisah) - Katering (sesuai order)

Telepon: 0561 - 768677 Contact Person: 081 254 660 990

10

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

PT. Letmi-ITB Siap Produksi BenGas SUNGAI RAYA-RK. PT. LETMI-ITB menyatakan kesiapannya memproduksi dan mendistribusikan Converter Kit yang selama ini diciptakan dan dikembangkan oleh Amin BenGas. Sekitar pertengahan Februari lalu, saya telah menandatangani kontrak MoU dengan PT. LETMI-ITB untuk proses produksi Converter Kit ini. Dalam waktu dekat, Converter Kit ini akan kita pasarkan kepada masyarakat, namun melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, kata Amin, Rabu (5/3).

Dia menjelaskan, dengan adanya kerjasama itu, ke depan bersama PT. LETMI-IPB akan terus meningkatkan Converter Kit dengan merek dagang ABG. Kita juga akan meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran alat ini. Dengan demikian, saya harapkan alat ini bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tuturnya.

Amin mengatakan, kerjasama tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu dua tahun, terhitung sejak 11 Februari 2014 sampai 2016.

Namun, perjanjian ini dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sementara ini, lanjut Amin, baru Kabupaten

Bengkayang dan Sambas yang berencana memesan Converter Kit yang dikembangkan oleh Pemkab Kubu Raya untuk keperluan perahu nelayan. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat telah mengadopsi alat ini dan mulai mengenalkannya kepada nelayan yang ada di Bengkayang dan Sambas.

Bahkan dari informasi yang kita dapat, rencananya tahun 2014 Kabupaten Bengkayang akan menganggarkan dana APBD untuk memesan alat ini, katanya.

Amin memaparkan, selain Kabupaten Sambas dan Bengkayang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi juga akan mengadopsi alat itu. Belum lama ini Pemkab Tanjung Jabung Timur melakukan kunjungan ke Kubu Raya, melihat langsung alat ini. Untuk kelanjutannya mereka akan mengundang saya dan Pemkab Kubu Raya ke sana guna membahas kerjasama pengadopsian alat ini, tuturnya.

Amin mengaku, pada awal Desember lalu, dia juga diundang oleh Curtin University, Perth, Western Australia. Mereka ingin mengetahui lebih tentang Converter Kit itu. (asy)

ILLUSTRASI

ILLUSTRASI

Tiang Traffic Light Tumbang SUNGAI RAYA-RK. Sudah hampir satu bulan tiang traffic light yang tumbang di Simpang Sungai Raya Dalam (Serdam) dibiarkan begitu saja. Instansi terkait belum menunjukkan kepedulian untuk memperbaikinya.

Seharusnya dinas yang berwenang segera memperbaikinya. Jangan dibiarkan berlarutlarut seperti ini, kesal Supri, warga Sungai Raya Dalam, kemarin.

Ia mengaku kecewa dengan lambatnya perhatian dan kepedulian dari instansi terkait memperbaiki traffic light yang tumbang tersebut. Padahal, sudah hampir sebulan traffic light ini ditabrak truk. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda diperbaiki.

Menurut dia, traffic light ini sangat penting bagi pengguna jalan, sebagai pengatur lalu lintas. Namun yang terjadi, terkadang ada juga pengendara yang tiba-tiba langsung menerobos lalu lintas.

Nada yang sama dilontarkan Mulyadi,

pengguna jalan lainnya. Menurut dia yang dikhawatirkan adalah terjadinya kecelakaan, jika lampu pengatur lalu lintas ini tidak diperbaiki. Ini yang berfungsi hanya satu saja di bagian sebelah kiri jalan. Tapi yang bagian kanan rusak dan tumbang ditabrak, ucapnya.

Mulyadi mengimbau agar traffic light yang baru hendaknya dibuat lebih tinggi, agar tidak ditabrak oleh kendaraan besar seperti truk yang banyak masuk ke Jalan Sungai Raya Dalam. Kalau perlu Jalan Sungai Raya Dalam dibuatkan portal besar, sebagai pembatas agar kendaraan besar yang bermuatan banyak dilarang masuk Jalan Sungai Raya Dalam, ujarnya.

Selain mencegah agar tidak ditabrak kembali, juga untuk menjaga agar kondisi Jalan Sungai Raya Dalam tidak cepat rusak. Mengingat kapasitas jalan tersebut mungkin tidak lebih dari 7-8 ton. (asy)

PDAM Minta Bantuan Investor SUNGAI RAYA-RK. Belum maksimalnya pelayanan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kubu Raya sudah banyak dikeluhkan masyarakat. PDAM sendiri mengakui penyaluran air bersih belum maksimal. PDAM mengharapkan bantuan dari pihak ketiga untuk memperbaiki pelayanan.

Dalam jangka pendek, kita akan lakukan optimalisasi daerah kota, karena hingga saat ini daerah kota seperti Kecamatan Sungai Raya masih belum tercover 100 persen untuk pendistribusiannya. Namun 2014 kita yakin akan mencapai 80 persen dari keseluruhan jumlah pemakainya, kata Urai

Wisata, Kepala PDAM Kubu Raya kepada Rakyat Kalbar belum lama ini.

Urai menjelaskan, PDAM tidak menutup diri mengenai keluhan-keluhan masyarakat, terkait minimnya penyaluran air bersih yang saat ini bergulir.

Urai berjanji akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan mereka. Kita telah membuat master plan jangka pendek hingga jangka panjang, walaupun tidak serta-merta langsung sempurna, namun proses tersebut akan dilakukan bertahap, ungkapnya.

Saat disinggung mengenai perlunya keterlibatan pihak ketiga, Urai mengatakan, jikalau me-

mang ada pihak ketiga ataupun investor yang ingin membantu pengembangan penyaluran air bersih ini kepada masyarakat, dirinya sangat membuka.

Jikalau wacana yang bergulir, akan ada investor yang ingin bekerjasama dengan pihak PDAM dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang air bersih ini, kita sangat membuka diri dan sangat terbantu, ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga memang sangatlah membantu, apalagi dengan keterbatasan anggaran. Kalau memang pihak ketiga akan bergabung, PDAM tinggal menunggu perundingannya saja. Malah PDAM berharap

adanya kerjasama yang jelas.

Mengenai HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kubu Raya yang akan mencarikan investor untuk bergabung dalam pelayanan PDAM Kubu Raya, kami sangat berterima kasih. HIPMI telah peduli dengan masyarakat Kubu Raya yang membutuhkan air bersih, jelas Urai.

Urai mengungkapkan, bentuk kerjasama apapun yang diberikan kepada pihak lain, selagi tujuannya untuk pembangunan atau penyempurnaan pelayanan, maka sangat membantu PDAM. Kita sangat berupaya, dengan cara apapun untuk melayani masyarakat dengan baik, ujarnya. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Penetapan Prolegda 2014 Menuai Protes PDI Perjuangan Tidak Lanjutkan Pembahasan

Tim Penilai Lomba PHBS ketika mendatangi rumah warga di Desa Sungai Purun Kecil untuk memberikan penilaian. ALFI SHANDY

Kesehatan Dimulai Dari Rumah Tangga PEMBERDAYAAN kesehatan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga. Karena, rumah tangga yang sehat merupakan aset pembangunan di masa depan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sangat strategis untuk menggerakkan dan memberdayakan anggota rumah tangga, agar mempraktikkan pola hidup bersih.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Penilai Lomba PHBS tahun 2014 Provinsi Kalbar, Merry ketika meninjau Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh yang mewakili Kabupaten Pontianak dalam lomba tersebut, Rabu (5/3).

Merry menerangkan, rangkaian penilaian yang dilaksanakan pihaknya merupakan lanjutan dari program Kesra PKK-KB-Kes. Sasarannya yakni kegiatan-kegiatan kelompok swadaya masyarakat, PKK dan institusi KB-Kesehatan di daerah. Dengan sasaran utamanya keluarga dan kader sebagai ujung tombak dari program tersebut. Dengan pola PHBS ini, setiap rumah tangga agar tahu, mau dan mampu menolong diri sendiri khususnya berkaitan dengan kesehatan. Anggota keluarga harus senantiasa mengupayakan agar lingkungannya selalu sehat dan mengantisipasi kemungkinan gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Sungai Purun Kecil, Rafik menjelaskan, wilayah yang dipimpinnya memiliki luas 18,87 kilometer persegi. Terdiri dari lima dusun, 21 Rt dan 10 Rw dengan jumlah penduduk sebanyak 4.674 jiwa. Mata pencarian masyarakat Desa Sungai Purun Kecil sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan, buruh dan juga PNS. Berangkat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya PHBS di lingkungannya itulah, menjadi modal utama bagi kami dalam lomba ini, ujarnya.

Ke depan, dirinya berjanji akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan di bidang kesehatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Mengingat, masalah kesehatan menjadi hal yang penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami sadari, apa yang dilaksanakan masih belum maksimal. Karenanya, kami akan terus berusaha untuk memperbaiki pengelolaan bidang kesehatan di masyarakat Desa Sungai Purun Kecil. Mudah-mudahan kami mampu memberikan prestasi yang terbaik tampil sebagai juara pada lomba PHBS tingkat Provinsi Kalbar ini, harapnya.(fia)

Mempawah. Penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014 menuai protes dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pontianak. Mereka menghendaki agar Raperda Penanaman Modal ke PT Bank Kalbar dimasukkan dalam Prolegda. Namun, fraksi lain menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Raperda Penanaman Modal ke Bank Kalbar merupakan Prolegda 2013 lalu dan belum tuntas pembahasannya. Sehingga, raperda tersebut mesti dicantumkan kembali dalam MoU Prolegda 2014, kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Susanto menyampaikan instruksinya dalam Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Eksekutif-Legislatif terhadap penetapan Prolegda 2014 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ka-

bupaten Pontianak, H Rahmad Satria, Rabu (5/3).

Menurut Susanto, perlunya dimasukkan kembali Raperda Penanaman Modal ke PT Bank Kalbar ke dalam Prolegda 2014 bukannya tanpa alasan.

Mengingat, pembahasan raperda tersebut nantinya memerlukan anggaran yang bersumber dari APBD. Sehingga, harus jelas nomenklatur anggaran yang akan digunakan untuk pembahasan tersebut. Walaupun menyisakan tahapan akhir pengesahan ketok palu, tetap saja paripurna nanti membutuhkan anggaran. Kecuali hanya penandatanganan biasa, boleh saja tidak memakan anggaran. Apapun alasannya, raperda ini belum selesai dan belum disahkan. Susahnya apa sih memasukkan perda tersebut dalam Prolegda 2014, cetusnya.

Namun, sambung Susanto, apabila DPRD tetap memaksakan agar raperda tersebut tidak dimasukkan dalam Prolegda 2014, maka Fraksi PDI Perjuangan akan mengambil sikap politis terhadap kebijakan tersebut. Jika ini tetap dipaksakan, maka Fraksi PDI Perjuangan mengambil sikap untuk tidak melanjutkan pembahasannya. Karena, Prolegda itu satu kesatuan yang dikerjakan dalam satu tahun. Tidak mungkin ada materi lain yang bisa dibahas di luar dari Prolegda, sesalnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Rakyat Bersatu (RB), Darwis beranggapan, raperda tersebut tidak perlu dicantumkan kembali dalam Prolegda 2014. Alasannya, raperda tersebut sedang berjalan pembahasannya dan sudah hampir selesai. Karena, perda ini sudah berjalan pembahasannya dan

hanya tinggal menyisakan satu tahapan saja untuk disahkan, maka tidak perlu dimasukkan dalam Prolegda. Kita minta agar Banmus segera menjadwalkan paripurna pengesahan raperda ini, saran Darwis.

Pendapat senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, H Rahmad Satria. Ia menjelaskan, program yang dicantumkan dalam Prolegda 2014 merupakan program baru yang sama sekali belum pernah dibahas. Sedangkan raperda yang sifatnya sudah dalam pembahasan tidak perlu dimasukkan kembali dalam Prolegda 2014, meskipun belum tuntas pembahasannya.

Prolegda ini kan untuk raperda yang baru akan dimulai pembahasannya. Sedangkan untuk raperda yang telah berjalan proses pembahasannya, maka

bisa dilanjutkan. Kalau belum selesai itu belum dilaksanakan pembahasan sama sekali. Sedangkan Raperda Penyertaan Modal ini sudah hampir selesai. Artinya, prolegda itu memulai sesuatu dari nol yang masih dalam bentuk program, tutur Rahmad memberikan penjelasan.

Demikian halnya Ketua Banleg DPRD Kabupaten Pontianak, Edy Sugito mengatakan, tidak ada permasalahan terkait Raperda Penanaman Modal di PT Bank Kalbar. Raperda tersebut telah berjalan pembahasannya dan tinggal menyisakan satu tahapan, yakni pengesahan saja.

Raperda Penanaman Modal ini merupakan raperda inisiatif dari eksekutif. Dan kita sudah melakukan konsultasi kepada eksekutif berkaitan dengan masalah ini. Jadi tidak ada permasalahan lagi, singkatnya. (fia)

Wabup Lantik BPD di Kecamatan Mempawah Timur

BPD Dituntut Tingkatkan Ilmu Pengetahuan M EMPAWAH . Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut selalu belajar dan membuka diri terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan. Hal itu dinilai penting, supaya BPD mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menciptakan pelayanan prima, manajemen yang profesional, dan kemampuan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa.

Pesan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Pontianak, H Rubijanto ketika melantik sebelas orang anggota BPD di Kecamatan Mempawah Timur, Selasa (4/3).

Pelantikan yang digelar di Kantor Camat Mempawah Timur itu dihadiri jajaran SKPD dan Muspika setempat. BPD itu merupakan mitra dari pemerintah desa yang sekaligus menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa. Mengingat strategisnya peranan BPD, maka perlu dit-

Wabup Pontianak, H Rubijanto melantik Anggota BPD di Kecamatan Mempawah Timur. ALFI SHANDY ingkatkan ilmu pengetahuannya dalam upaya mewujudkan terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa, kata Rubijanto dalam amanatnya.

Meski demikian, Rubijanto berpandangan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah bukan perkara gampang. Tentunya, akan banyak halangan dan rintangan yang akan ditemui para penyelenggara pemerintahan desa.

Tantangan dan rintangan itu merupakan bagian dari dinamika perkembangan zaman. Kita kerap mendapatkan sejumlah persoalan yang harus dihadapi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan kerjanya. Dan permasalahan yang terjadi cenderung berat dan kompleks, tuturnya.

Untuk itu dalam pelaksanaan kerjanya, Rubijanto mengingatkan para anggota BPD agar tidak membuat banyak target dalam menyelesaikan suatu perma-

salahan di masyarakat. Sebab, menurut dia, masalah itu tidak akan pernah selesai. Baik dalam waktu seratus hari pertama ataupun seribu hari pertama. Jangan terlalu banyak target, bekerja saja dengan maksimal. Mari kita mulai untuk bekerja dan saya kira itu lebih baik dan bijaksana.

Insya Allah, hasilnya akan lebih baik dan memuaskan, ucapnya.

Lebih jauh, Rubijanto berpesan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya melibatkan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. BPD harus mampu merangkul semua pihak, agar dapat bekerjasama dan bekerja keras dalam rangka membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Harus melibatkan semua elemen masyarakat. Supaya, masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan di desa. Dengan begitu, setiap bentuk kegiatan pembangunan

akan berjalan dengan baik dan lancar, pendapatnya.

Mengingat, imbuh dia, secara kelembagaan BPD memiliki kewenangan besar untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Karenanya, anggota BPD harus mampu mengelola kewenangan yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. BPD harus memiliki kepekaan dan cermat terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian, harus bijak dalam ucapan dan tindakan, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan di lingkungan masyarakat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, harus dimusyawarahkan untuk mencapai kata mufakat bersama kepala desa. Kemudian, kebijakan yang ditetapkan mesti dijalankan dan dikelola secara maksimal sesuai aturan-aturan yang berlaku, tukasnya. (fia)

GELIAT KAYONG UTARA PADAH BERTUAH

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

Sawah Pangkalan Buton Tergusur Pemukiman Distanak Sarankan Tanam Sukun dan Pisang

H Hildi Hamid

Sistem Komputerisasi Puskesmas SUKADANA. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mencanangkan di masa yang akan datang, sistem integral database obat-obatan dan layanan purna, antara pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) KKU. Kita mencanangkan ke depan sistem komputerisasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Sekaligus kita ingin mengetahui obat-obatan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, sekaligus mengetahui obat-obatan apa saja yang sudah habis di Puskesmas, supaya selekasnya ditanggulangi, jelas bupati, belum lama ini.

Mengenai pendataan warga untuk terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Kesehatan (BPJSKesehatan), warga KKU hanya perlu membayar sekali saja.

Tujuannya untuk mengetahui, warga tersebut ingin masuk kelas I atau II atau III. Kalau masuk kelas I atau II, berarti warga itu mampu membayar iuran tiap bulan. Pemkab Kayong Utara hanya akan membayarkan warganya yang masuk di layanan kelas III. Warga hanya perlu membayar di pendataan dan iuran awal saja, selebihnya dibayar pemerintah daerah, papar bupati.

Sedangkan untuk warga yang masuk di Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau dari golongan tidak mampu, pembiayaan iuran ditanggung pemerintah pusat.

Kita harapkan seluruh desa, selekasnya menyerahkan data warganya untuk mengetahui iuran yang akan dikeluarkan pemerintah daerah ke BPJS-Kesehatan, pinta bupati. (lud)

KETAPANG

11

ILUSTRASI

SUKADANA. Perwakilan warga dusun Tanjung Belimbing desa Pangkalan Buton kecamatan Sukadana, Razali meminta saran di Distanak KKU kalau sawah beririgasi di desanya terancam tergusur ekspansi pemukiman warga.

Selaras pengembangan ibukota kabupaten.

Utusan Distanak KKU sarankan tanam sukun dan pisang sebagai pengganti

beras, sebab kalau singkong mungkin malu menanamnya.

Makan pisang empat batang saja, sama dengan sepiring beras untuk kalorinya.

Demikian juga dengan buah sukun dapat dijadikan makanan pengganti beras.

Saya meminta solusi kepada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kayong Utara (KKU), kalau lahan sawah di desa

Pangkalan Buton tergusur pengembangan pemukiman, selaras desa kami bagian dari ibukota KKU. Padahal lahan sawah di desa Pangkalan Buton didukung sistem irigasi yang baik, jelas Razali, Selasa (4/2).

Analisis Razali ini karena didasari beberapa orang yang memiliki lahan sawah representatif mulai mengaplingkan tanahnya untuk dijual dan

Satgas Porprov KKU Terbentuk S UKADANA . Dalam rangka mempersiapkan mempersiapkan Porprov pada Juni 2014, KONI KKU telah membentuk Satgas Porprov. Rapar pembentukan Satgas bertempat di sekretariat KONI KKU,

Kamis (27/2) jam 1 siang.

Rapat pengurus waktu itu, agendanya membentuk Satgas Porprov yang mempunyai tugas, mempersiapkan berkaitan dengan pelaksanaan Porprov Kalbar.

Mulai dari training center (TC/pemusatan latihan, red) sampai kegiatan pada hari pertandingan, papar H Dedy Efendy SH, Ketua KONI KKU di ruang kerjanya, Senin (3/3).

dijadikan kompleks pemukiman. Sebelumnya sekitar hektar tanah sudah dikaplingkan, kemudian sampai Maret 2014 sekitar setengah hektar sawah juga ikut dikaplingkan.

Kalau lahan sawah beririgasi di desa kami sisa 125 sampai 150 hektar, tentu lima atau sepuluh tahun ke depan makin tergusur buah pengembangan ibukota kabupaten. Wajar kalau kami meminta saran ke Distanak KKU, kalau ketahanan pangan desa Pangkalan Buton terancam, bolehlah disarankan menanam karet yang di lereng-lereng perbukitan desa.

Itu memiliki nilai ekonomis.

Hasil dari penjualan karet warga desa Pangkalan Buton dapat membeli beras dari Pulau Maya, Sedahan, Benawai Agung, dan lain-lainnya.

Jadi semua kawasan boleh berkembang dan saling bernilai ekonomis, ulas Razali.

Dikatakannya kalau lidah warga desa Pangkalan Buton sudah terbiasa dengan beras sebagai makanan pokok. Kalau disuruh makan sukun dan pisang, rasanya berat gaya hidup berabad-abad. Indonesia sudah merdeka, bukan zaman revolusi perang kemerdekaan lagi yang terpaksa

makan singkong, pisang, dan sukun karena beras susah dicari. Beras bukan monopoli makanan pokok para pegawai negeri sipil yang makin banyak selaras terbentuknya KKU. Warga kampung di alam kemerdekaan ini ingin tetap merasakan beras juga, ini bagian dari tugas pemerintah untuk membangun ketahanan pangan.

Warga desa Pangkalan Buton lainnya, Rahimin menyarankan ke pemerintah kalau memang lahan pertanian beririgasi di desanya tergusur ekspansi pembangunan ibukota kabupaten, hutan desa ditanami karet saja.

Perkebunan karet warga desa di tepian Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) terbukti menjadi benteng alam bagi aksi pembalakan liar. Para penebang kayu di hutan itu, tiap ada kebun karet warga tidak berani melewatinya untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Sebab memang ada penghormatan bagi lahan matapencaharian warga. Kalau nekat melewati kebun karet, kita minta ganti rugi bayar terhadap akar-akar pohon karet yang rusak. Kalau akar rusak, getah karetnya tidak bagus. Bayangkan saja kalau kawasan hutan kita dibenteng alam dengan karet atau tanaman ekonomis lainnya, tegas Rahimin. (lud)

Berdasarkan hasil rapat pengurus itu, Febri SE dari kantor Inspektorat KKU yang juga aktif di Pengurus Kabupaten (Pengkab) Keluarga Tarung Drajat (Kodrat) KKU, terpilih sebagai Ketua Satgas Porprov KKU. Berkaitan dengan sudah diterimanya surat dari KONI

Kalbar, mengenai untuk kuota bagi KKU untuk seluruh cabang olahraga mencapai 190 atlet. Kuota ini akan kita bahas lebih lanjut dengan pengurus KONI dan Pengkab cabang olahraga prestasi, serta Badan Pembina Olahraga Penyandang Cacat (BPOC) KKU, tutur Dedy. (lud)

metro

PEMPADAHAN

Panen Raya Hasilkan 5,5 Ton Gabah KETAPANG. Masyarakat dan kelompok Tani Kecamatan Simpang Hulu Ketapang kemarin melaksanakan acara panen raya di kawasan pertanian terpadu Poktan gunung Kerinta Desa Paoh Concong (baram). Panen kali ini menghasilkan gabah sekitar 5,5 ton perhektar.

Kepala Bappeda Ketapang yang diwakili Alexander Wilyo mengungkapkan, kawasan pertanian terpadu gunung Kerinta merupakan kawasan pertanian percontohan binaan Pemkab Ketapang untuk daerah pertanian dengan karakteristik lahan daerah irigasi di daerah pedalaman yg agak berbeda karakteristik lahannya dengan daerah rawa di daerah pesisir.

Kawasan pertanian gunung kerinta ini sejak tahun 2012 mendapat perhatian khusus dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan Bappeda Kabupaten Ketapang, kata Alexander.

Menurut Alexnder, anggota kelompok taninya dinilai serius dan memiliki pola serta cara bertani yang bisa dijadikan contoh oleh kelompok tani lainnya. Dijelasknya pada lahan pertanian sekitar seribu hektar mereka mengembangkan budidaya bermacam tanaman pangan seperti padi, jagung, bermacam-macam sayur-sayuran, buah-buahan, yang terintegrasi dengan ternak sapi, ayam daging dan ikan.

Hamparan lahan pertanian yang menghijau diperindah oleh pemandangan gunung Kerinta sebagai latar belakangnya, ucap Alexander.

Alexander, menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya panen raya ini serta menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di daerah dan nasional.

Ketua gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) gunung Kerinta, Brata, menyatakan, siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten Ketapang serta berterima kasih kepada Bupati Ketapang yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat petani berupa bantuan Alsintan, bibit, pupuk serta infrastruktur pertanian.

Kabid Tanaman Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Ruswandi mengatakan tahun 2014 ini pemda melanjutkan pembangunan infrastruktur pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian di kabupaten Ketapang termasuk di Kecamatan Simpang Hulu Kawasan pertanian terpadu Poktan Kerinta ini dilengkapi pula dgn infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, kandang ternak, kolam ikan, lahan budidaya padi, lahan holtikultura, sayur, buahbuahan, pungkasnya. (Jay)

Jalan Tak Diperbaki, Bupati Didemo Ratusan Warga KETAPANG . Sekitar 200 masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Lintas Selatan berunjuk rasa di Kantor Bupati Ketapang, Rabu (5/3), menuntut perbaikan jalan poros Ketapang-Kendawangan.

Mengendari sepeda motor, ratusan massa dari Desa Pesaguan dan Kendawangan Kecamatan Matan Hilir Selatan tersebut mendapat kawalan ketat dari aparat Polres Ketapang. Ratusan massa ini sempat tertahan di dipintu gerbang Kantor Bupati yang dijaga ketat Sat Pol PP dan Polisi. Karena pertimbangan keamanan, akhirnya massa yang datang diijinkan masuk untuk menyampaikan orasinya di hadapan Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun dan jajaran pejabat Pemkab Ketapang.

Kami datang kesini meminta Pemkab Ketapang untuk segera memperbaiki kerusakan parah poros jalan Ketapang kendawangan yang berakibat terganggunya transportasi warga Pesaguan dan Kendawangan, tegas koordinator lapangan (Korlap) aksi, Hamzah Saputra.

Mereka juga menuntut Pemkab Ketapang segera memperbaiki titik ruas jalan yang rusak dan berlobang. Pasalnya selama ini warga sekitar memperbaiki

Ratusan Massa yang berunjuk rasa di kantor Bupati Ketapang mendengarkan penjelasan Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun yang didampingi Ketua DPRD Gusti Kamboja, Plt Sekda Mahyudin, dan Kadis PU Devie Frantito Rabu (5/3)- Jaidi Chandra dengan swadaya dan menarik bayaran (miting) setiap pengendara yang melewati ruas jalan ini. Akibatnya, pengendara harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan ketika menujua arah KendawanganKetapang maupun sebaliknya.

Hamzah mengungkapkan,

kerusakkan poros jalan Ketapang- Kendawangan akibat adanya beban angkutan lalu lintas truk-truk sawit perusahaan yang setiap harinya melewati ruas jalan Ketapang- Kendawangan semakin memperparah kondisi rusaknya jalan.

Kedatangan warga tersebut di

terima Wakil Bupati Boyman Harun SH, didampingi Ketua DRPD Ketapang H. Gusti Kamboja, Plt. Sekda Drs. Mahyudin.

M.Si Kadis PU Devi Prantito.

Kabag Keuangan H.Marwan.

Sengaja saya datangkan instansi teknis, Ketua DPRD agar dapat mendengar sekaligus

memberikan penjelasan kepada kita semua tentang perbaikan ruas Jalan Ketapang Kendawangan, kata Wabup.

Yang perlu dipahami kata Boyman, perbaikan ruas Jalan Ketapang tidak dapat sekaligus lantaran keterbatasan anggaran. Selain itu, pembangunan jalan tidak hanya ruas Ketapang- Kendawangan tetapi seluruh Kabupaten Ketapang dengan wilayah yang sangat luas.

Pembangunan ruas Jalan Ketapang- Kendawangan sudah dianggarkan dan dananya sudah ada silahkan saudara-saudara bertanya ke Ketua DPRD dan Kadis PU yang hadir saat ini, ujarnya.

Boyman menuturkan, untuk masalah lalu lintas truk pengangkut sawit yang melewati poros jalan Ketapang- Kendawangan, Pemkab juga tidak bisa melarang aktivitas angkutan truk sawit tersebut, karena juga berkaitan dengan hajat hidup warga petani sawit.

Untuk melarang pengangkutan sawit melalui jalan itu tidak mungkin, tetapi saya akan membuat tim untuk meminta perusahaan agar program CSR-nya dapat digunakan perbaikan di titik -titik ruas jalan yang rusak, sambil menunggu perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemkab Ketapang, pungkas Boyman.( Jay)

April, Jalan Ketapang Kendawangan Diperbaiki K ETAPANG . Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ketapang Devei Prantito menjelaskan, April 2014 pergerjaan Ruas Jalan KetapangKendawangan siap dikerjakan.

Maret ini dilakukan tender, dan April sudah dikerjakan, jelas Devie dihadapan ratusan masyarakat di kantor Bupat i Ketapang Rabu (5/3).

Devie menuturkan, anggaran pembangunan ruas jalan Ketapang Kendawangan pada tahun 2013 lalu, sudah diang-

garkan, namun batal karena ada masalah perbedaan satuan harga. Kalau tidak ada sanggahan April sudah kontrak, dan sudah bisa dilaksanakan pegerjaan jalan ini, jelasnya.

Dijelaskan Devie, pembangunan ruas Jalan Ketapang- Kendawangan setiap tahunnya dianggarkan secara bertahap. Pada 2014 dianggarkan ruas Jalan KetapangPesaguan Rp23 milyar lebih, Pesaguan- Kendawangan Rp29 milyar lebih, total Rp49 milyar

lebih sampai tahun 2015 yang bersumber dari anggaran murni APBD Kabupaten Ketapang.

Dalam tuntutan masyarakat yang disampaikan secara tertulis, disebutkan, Bupati segera melakukan perbaikan terhadap jalan Ketapang-Kendawangan yang rusak parah, meminta kepastian masalah besaran anggaran pembangunan jalan KetapangKendawangan, kegiatan tender jalan Ketapang-Kendawangan dilaksanakan pada Maret dan

pengumuman paling lama April 2014.

Sementara menunggu pelaksaan tender, agar segera dilakukan pengikisan untuk meratakan dan penutupan lobang-lobang di sepanjang jalan dengan mengunakan alat berat. Diminta kepada Pemda untuk bertindak tegas menghentikan aktivitas angkutan kelapa sawit, dan memerintahkan perusahaan membuat jalan sendiri. UPTD PU juga diberdayakan dengan ditempat-

kan di kecamatan serta dilengkapi dengan perlengkapan.

Apabila tuntutan tidak terp e n u h i , m a s y a r a k a t Ke n d awangan akan terus melaksanakan kegiatan aksi tersebut.

Setelah mendapat penjelasan dari Pemkab Ketapang dan menandatangani berita acara kesepakatan bersama antara Pemda, DPRD dan perwakilan masyarakat, ratusan massa ini akhirnya membubarkan diri dengan terbit. (Jay)

12

MELAWI MEMBANGUN

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014 APAI KATO KITO

Lanjutkan Pembangunan Jembatan Batu Nangis NANGA PINOH. Warga yang bermukim di Sugai Kalan, Kecamata Ella Hilir, meminta agar pemerintah bisa melanjutkan Pembangunan jembatan abodmen Batu Nangis yang terletak di Dusun Tanjung Desa Nanga Kalan. Termasuk memperbaiki salah satu abodmen yang tumbang, akibat ditendang arus Sungai Kita sangat berbelum juga harap pembangunan diperbaiki.

Pembanjembatan tersebut gunan jemsupaya dilanjutkan, batan Batu karena jalan dilokasi Nangis yang terletak di jembatan tersebut satu Dutermasuk jalan pintas, salah sun di Desa sehingga pembangu- Nanga Kalan, belum ada nan jembatan tidak kelanjutanperlu dipindahkan ny a h i n g g a kelokasi yang lain, sekarang.

Hingga sekaERWANDI r a n g p e m bangunan jembatan tersebut baru pada tahap pembangunan abodmennya saja, kata Kepala Desa Nanga Kalan, Herwandi, kemarin.

Herwandi berharap kalau bisa pembangunan jembatan abodmen yang sudah dilakukan tersebut supaya dilanjutkan, karena jembatan tersebut merupakan salah satu jembatan yang menghubungkan ke 10 desa, baik ke desa-desa yang berada di jalur Sungai Ella maupun desadesa yang berada di jalur Sungai Kalan.

Kita sangat berharap pembangunan jembatan tersebut supaya dilanjutkan, karena jalan dilokasi jembatan tersebut termasuk jalan pintas, sehingga pembangunan jembatan tidak perlu dipindahkan kelokasi yang lain, harapnya.

Dijelaskannya, dengan belum adanya jembatan yang bisa digunakan untuk menyeberangi sungai yang berada di Batu Nangis tersebut, sehingga akses penyeberangan hanya bisa menggunakan sampan dan rakit yang memang disediakan oleh warga khusus untuk sarana penyeberangan.

Kalau untuk kendaraan roda dua walaupun sekali naik rakit atau sampan harus membayar sebesar Rp 5000, namun masih bisa dibawa ke seberang. Tapi kalau untuk kendaraan roda empat sampai sekarang masih belum bisa menyeberang, karena tidak ada sarana penyeberangan yang bisa digunakan untuk kendaraan roda empat, jelasnya.

Menurut Herwandi, kendala akses transfortasi di wilayah tersebut bisa diatasi, bila pembangunan jembatan rampung. Karena kalau pembangunan jembatan dilokasi tersebut sudah selesai, dia yakin akses transfortasi yang menghubungkan ke 10 desa yang berada dijalur tersebut pasti akan lancar.

Untuk angkutan barang, kalau tidak dibawa lewat sungai hanya bisa dibawa menggunakan kendaraan roda dua. Karena kalau lewat sungai kendaraan sulit lewat dengan kondisi sungai yang banyak terdapat batu-batuan tersebut, ulasnya. (aji)

“

H

”

Istri Bupati Angkat Istri Camat

Jadi Bunda PAUD Kecamatan N A N G A P I N O H . Bunda PAUD Kabupaten Melawi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Henny Dwi Rini Firman, melantik sejumlah istri-istri Camat menjadi Bunda PAUD Kecamatan. Pelantikan yang digelar di Pendopo Bupati Melawi, Rabu (5/2). Diharapkan agar pembinaan PAUD berjalan sampai ke tingkat kecamatan, bahkan juga desa.

Peran Bunda PAUD sendiri, memperluas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, serta memfasilitasi peningkatan pelayanan PAUD sampai ke desa-desa. Termasuk meningkatkan sinergisitas dunia pendidikan anak usia dini, kata Henny.

Henny juga menerangkan, kenapa setiap daerah perlu memiliki Bunda PAUD? Yaitu untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD, kualitas dan mutu layanan, kesetaraaan dalam memperoleh layanan pendidikan serta kepastian memperoleh layanan PAUD. Saya berharap pada Bunda PAUD Kecamatan, dapat meneruskan peran Bunda PAUD sampai ke desa-desa, katanya.

Program PAUD juga, kata Henny, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kepala daerah

saja, tapi juga dari pada Bunda PAUD atau istri camat dan istri kepala desa. Dukungan dan upaya sosialisasi harus terus dilakukan dari para Bunda PAUD untuk menyebarluarskan program PAUD pada masyarakat.

Saat ini masih rendahnya jumlah dan layanan PAUD disebabkan karena terbatasnya layanan PAUD di desa, jumlah pendidik dan tenaga pendidik PAUD yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta rendahnya dukungan dana. Ini tugas kita bersama untuk mengatasi berbagai persoalan ini, harapnya.

Tempat sama, Bupati Melawi, Firman Muntaco, tetap mengingatkan agar momen pelantikan Bunda PAUD Kecamatan bukan hanya sebatas kegiatan yang insidentil atau euforia semata. Dirinya pun berharap Bunda PAUD yang dilantik, bisa menjalankan amanah dan bisa bekerja untuk membina dan mengembangkan PAUD di kecamatan masingmasing.

Saya juga mengingatkan pada para pengelola PAUD, agar anak janganlah dibiasakan atau dipaksa untuk terus belajar. Di usia dini seperti anak yang berumur 0 sampai 4 tahun adalah momen bagi anak untuk bermain, pesannya.

Pelantikan bunda PAUD Kecamatan. SUKARTAJI Firman menuturkan, masamasa anak usia dini jadikan dunia bagi mereka untuk bermain, dan bergembira. Anak lebih baik diarahkan untuk mengenal lingkungannya. Anak-anak juga tidak mesti harus cerdas dan hebat, karena mampu berbahasa inggris atau sudah bisa membaca dan menulis di usia dini.

Tapi yang terpenting adalah perkembangan tumbuh anak itu sendiri, sesuai dengan keinginannya. Sehingga belum saatnya sang anak diberikan pendidikan

akademis yang diluar kemampuannya, katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Melawi, Paulus mengungkapkan, saat ini 88 lembaga PAUD baru berada di 51 desa. Padahal target nasional, setidaknya satu desa memiliki satu PAUD. Berarti masih ada 118 desa lagi yang kita dorong bisa terbentuk PAUD di tahun-tahun mendatang, karena seharusnya target tersebut bisa tercapai pada tahun ini, tuturnya.

Paulus pun berharap, mo-

men pelantikan Bunda PAUD kecamatan nantinya bisa diikuti dengan pelantikan Bunda PAUD Desa. Sehingga target nasional agar setiap desa memiliki PAUD benar-benar dapat terrealisasi.

Hal dasar lainnya yang juga masih perlu menjadi perhatian, adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di tahun 2013 yang baru mencapai 30,7 persen dari rata-rata nasional yang sudah mencapai 48 persen.

Dukungan anggaran dari pemerintah untuk PAUD di Melawi sendiri sudah ada dimana melalui APBD Melawi tahun 2013 pembinaan PAUD dianggarkan sebesar Rp 1,6 miliar. Sedangkan pada APBD tahun ini, dianggarkan lagi sebesar Rp 1,8 miliar, terangnya.

Paulus juga mengungkapkan, dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalbar pada tahun lalu untuk alat pembelajaran di PAUD mencapai Rp 1 miliar dari APBN sebesar Rp 452 juta. Sedangkan untuk tahun 2014 ini bantuan dari APBN meningkat drastis hingga Rp 1,1 miliar.

Sedangkan dari Provinsi tidak terlalu signifikan karena bantuan lebih banyak diarahkan untuk pendidikan dasar yang mencapai Rp 2 miliar, jelasnya. (aji)

Temukan Penyimpangan Lapor Ombudsman NANGA PINOH. Masyarakat dapat menyampaikan aduan bila memang terdapat keluhan terhadap layanan publik pada Ombudsman RI. Sehingga ada langkah penyelesaian serta menemukan solusi permasalahan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, saat mensosialisasikan tugas dan fungsi Ombudsman di Kantor Bupati Melawi, kemarin mengatakan, saat ini Ombudsman bahkan sudah membuka line SMS pengaduan. Sehingga memudahkan pelapor untuk menyampaikan laporan atau keluhannya.

Wewenang Ombudsman bisa

meminta keterangan tertulis dari pelapor dan terlapor. Jadi dalam menyelesaikan suatu laporan, tidak jarang kita meminta klarifikasi dari instansi terlapor. Klarifikasi tersebut kita kirim bisa lewat surat, email, fax bahkan telepon, ujarnya.

Banyak hal yang bisa dilaporkan pada Ombudsman. Agus menerangkan, berbagai hal maladministrasi seperti penundaan pelayanan berlarut-larut, tidak menangani atau tidak kompeten memberikan pelayanan publik, bertindak sewenang-wenang, adanya indikasi suap atau pungli sampai soal adanya penyimpan-

gan dan prosedur.

Kita juga tak jarang memantau sebuah laporan dari pemberitaan di media. Bisa berbagai macam persoalan yang dianggap menyangkut hajat hidup orang banyak seperti keluhan soal infrastruktur jalan, jembatan, soal BBM dan berbagai macam keluhan lainnya, katanya.

Pelaporan juga dapat disampaikan dengan datang langsung ke Kantor Ombudsman, melalui surat, telepon atau SMS. Pada tahun lalu, setidaknya ada 75 persen pelapor yang datang langsung.

Yang penting saat melapor ada identitas serta nomor telepon

yang bisa dihubungi. Adanya bukti pendukung baik berupa berkas, serta tidak dalam proses persidangan. Kalau sudah masuk dalam ranah persidangan, kita tidak bisa menanganinya. Karena sudah merupakan ranah pengadilan, ingatnya.

Selain itu, sebelumnya pelapor juga sudah menyampaikan laporannya pada instansi terlapor.

Kalau belum biasanya kita sarankan, agar mereka terlebih dahulu sampaikan laporannya ke instansi tersebut, kata Agus.

Usai menerima laporan, dan pemeriksaan berkas, Agus mengungkapkan, pihaknya akan

melakukan klarifikasi pada instansi terlapor. Proses klarifikasi ini yang terkadang memakan waktu yang lama, karena ketiadaan respon dari instansi terlapor walau memang ada batasan waktu selama 14 hari.

Dalam kewenangannya terlapor dan saksi yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan, Ombudsman bisa meminta bantuan Po l r i u n t u k m e n g h a d i r k a n .

Tapi langkah ini belum pernah kita lakukan, karena kita lebih mengedepankan penyelesaian masalah secara persuasif, pungkasnya (aji)

SINTANG RAYA APAI JI KITAK

Pindah Partai, Bang Cakil Digantikan Yulianus SINTANG. Masa jabatan Lusius Nelis di DPRD Sintang berakhir setelah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), Rabu (5/3). Lusius Nelis atau biasa dipanggil Bang Cakil digantikan Yulianus Kanisius dengan sisa Jabatan efektif enam bulan. Politisi ini di PAW karena pindah partai politik dari Pelopor ke Nasdem.

Ketua DPRD Sintang, Harjono Bejang, mengatakan PAW telah diatur oleh Undang‒Undang Nomor 27 tahun 2009. Meski jabatan menjadi anggota dewan sudah berada di ujung waktu, bukanlah menjadi alasan dapat melemahkan semangat untuk membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selamat berg abung di lembag a yang terhormat ini. Semoga karya semua anggota dewan menjadi sempurna dan semakin terasa manfaatnya, kata Harjono.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Lusius Nelis yang sudah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan secara baik.

Sementara Lusius Nelis mengaku masih banyak janji yang belum dilaksanakan. Hal itu terjadi, karena DPRD menggunakan sistem suara terbanyak.

Pertanian atau Perkebunan belum bisa maju karena pemerintah belum memiliki Perusda yang dapat menampung hasil pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ada pun tuntutan pembangunan masyarakat belum seluruhnya dapat di realisasikan, karena terganjalnya kemampuan keuangan daerah dan besarnya kebutuhan masyarakat, kata Nelis.

Anggota KPU Sintang, Ade M Iswadi, mengatakan usulan PAW Anggota DPRD Sintang merupakan usulan Partai Politik, mengingat Anggota DPRD Sintang dari Partai Pelopor Lusius Nelis berpindah partai, karena Partai Pelopor tidak lolos menjadi Peserta Pemilu tahun 2014.

Ini merupakan kewenangan Parpol untuk mengusulkan PAW atau tidak, maksimal enam bulan sampai akhir jabatan DPRD, pungkas Ade M Iswadi. (din)

Masyarakat Binjai Ancam Mogok Bayar Pajak

Kesal Jalan Tak Kunjung Diperbaiki S INTANG . Masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, mengancam tidak akan membayar pajak kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, bila kerusakan jalan di tempat mereka tidak segera diperbaiki.

Kerusakan jalan dirasakan sangat mengganggu akses mobilisasi warga dan barang.

Lebih baik tidak usah bayar pajak motor atau mobil lagi. Percuma bayar pajak kalau jalan masih tetap rusak, ujar Lewis, tokoh masyarakat setempat, saat demo ke pendopo rumah jabatan Bupati Sintang, Selasa (4/3).

Lewis mengungkapkan, kerusakan jalan sudah sangat parah. Paling parah terjadi di ruas jalan Sintang menghubungkan Binjai. Ketika musim kemarau jalan berdebu, dan disaat musim penghujan jalan berlumpur. Bahkan ketika banjir tiba, jalan tergenang air sehingga tidak bisa dilalui.

Ada sejumlah warga berinisiatif membuat jembatan dadakan di badan jalan agar bisa dilalui kendaraan dan warga. Hanya memang, untuk melintas di jembatan tersebut perlu biaya tidak sedikit.

Sekali melintas dikenakan biaya paling rendah Rp 10 ribu untuk satu jembatan, sementara ketika musim banjir banyak jembatan dadakan bermunculan. Warga terpaksa menggunakan jalur sungai. Namun tetap saja harus rela merogoh kocek lebih dalam.

Biaya transportasi sungai lebih mahal dari pada transportasi darat. Selain harus membayar mahal, transportasi sungai membutuhkan waktu cukup

Nyaris Putus : Kerusakan jalan akibat abrasi sungai mengancam Jembatan Masuka, lebih dari separuh badan jalan ambruk kendaraan roda empat tak bisa melintas. SUHARDIN

lama. Selama ini, kami, masyarakat, menderita karena jalan itu, kata Lewis.

Kerusakan jalan sudah pernah dilaporkan langsung ke Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi. Bahkan, Bupati pernah merasakan kerusakan jalan itu hingga mobilnya harus ditarik. Yang kita kesalkan, sudah tau jalan itu rusak tapi tidak segera diperbaiki. Jadi kemana kontribusi pajak yang selama ini kami bayar. Kami dirugikan, tegas Lewis.

Keluhan serupa disampaikan masyarakat setempat lainnya, Julian.

Karena kerusakan jalan itu masyarakat menjadi kesulitan untuk melakukan mobilisasi barang. Kalau musim penghujan, kendaraan roda empat bisa bermalam di jalan, kata Julian.

Ia menilai, pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya di Kecamatan Binjai Hulu, gagal. Sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan jalan menjadi lebih baik. Yang ada malah tambah hancur, ujarnya.

Pemerintah diharapkan lebih perhatian. Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Ketika infrastruktur jalan tidak diperhatikan dengan baik, maka sulit ekonomi masyarakat menjadi baik.

Jangan salahkan masyarakat jika tidak membayar pajak. Pilihan itu dilakukan karena mereka merasakan tidak ada manfaatnya dari membayar pajak. Pemerintah harus lebih baik bila ingin masyarakatnya baik, pungkas Julian. (din)

Masyarakat Perbatasan Pilih BBM Malaysia Akibat BBM Subsidi Menghilang SINTANG. Kesemerawutan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sintang berdampak terhadap masyarakat perbatasan. Warga perbatasan tetap harus membeli BBM di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sekalipun telah disubsidi pemerintah.

Subsidi BBM hanya dinikmati pemilik SPBU dan pengantre. Kami

di perbatasan, seperti di Ketungau Hulu, belum pernah merasakan harga BBM subsidi dibeli dengan harga normal. Bensin paling murah Rp 15.000. Begitu juga dengan solar, kata anggota DPRD Sintang Dapil Ketungau, Heri Jamri, Rabu (5/3).

Menurut dia, BBM di perbatasan selain mahal juga langka. Padahal

BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Penunjang warga dalam menggerakkan ekonomi. Karena itu, diharapkan pemerintah tanggap terhadap kondisi di perbatasan.

Tidak selayaknya masyarakat perbatasan harus terbebani dengan harga BBM. Bagusnya pemerintah segera cabut subsidi BBM. Karena, masyarakat perbatasan tak bisa menikmati. Sudah sejak lama dipaksa membeli BBM dengan harga mahal,

kata Heri.

Kelangkaan dan harga BBM diduga sebagai permainan stok.

Diciptakan kondisi seolah-olah BBM kurang. Akhirnya, masyarakat harus membeli BBM dengan harga tinggi, sekalipun telah disubsidi pemerintah.

Percuma banyak pengantri yang menggunakan jeriken ataupun tangki siluman di SPBU. Minyaknya di perbatasan tetap mahal, tegasnya.

Ia mengatakan, tidak heran jika masyarakat perbatasan menjadi ketergantungan dengan BBM dari Malaysia. Harganya lebih murah, juga berkualitas lebih baik. Mendapatkannya, tidak sesulit memperoleh BBM Indonesia. Karena keadaan memaksa, maka warga perbatasan memakai BBM Malaysia, jelasnya.

Menurutnya, pemerintah diminta kembali mengkaji soal BBM subsidi. Bila tak mampu memberikan

pada masyarakat perbatasan, maka lebih pantas subsidi dicabut. Dana tersebut akan lebih bermanfaat untuk dialihkan buat kepentingan lain. Selain subsidi yang diberikan pemerintah, terkesan hanya dinikmati segelintir masyarakat.

BBM subsidi jangan sampai untuk pemilik SPBU dan pengantre saja.

Itu sama saja penyelewengan. Polisi harus usut penyelewengan ini, pinta Heri Jamri. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Pemilihan Duta LH Dibuka Hingga 14 Maret PUTUSSIBAU-RK. Kantor Lingkungan Hidup Kapuas Hulu kembali menggelar kontes pemilihan Duta Lingkungan Hidup (LH) Tahun 2014 ini. Pendaftaran dibuka dari tanggal 3 hingga 14 Maret di Kantor Ling---Arman Hairiadi kungan Hidup.

Kepala Kantor LingDini Ardianto kungan Hidup Kapuas Hulu, Dini Ardianto SIP mengatakan pemilihan duta ini menindaklanjuti surat Sekda Provinsi Kalbar Nomor 660.1/05/9/BLHD-C pada tanggal 18 Februari 2014. Pemilihan Duta LH merupakan salah satu media kampanye lingkungan guna meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dengan pemilihan Duta LH diharapkan dapat terpilih seorang figur duta lingkungan yang selanjutnya dapat diberdayakan dalam even-even yang berkaitan dengan kampanye lingkungan, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, terangnya, Rabu (5/3).

Dijelaskan Dini, pemilihan Duta LH terbuka untuk umum dengan ketentuan berusia 16 - 23 tahun dan belum menikah. Untuk pria, tinggi badan minimal 165 cm dan wanita 160 cm. Peserta belum pernah memenangkan kejuaraan sejenis ditingkat provinsi. Bagi peserta yang ingin mendaftar harus menyerahkan satu lembar foto seluruh badan ukuran 4R, terangnya.

Ketentuan lainnya, peserta harus bersedia mengikuti pemilihan Duta LH tingkat provinsi serta mentaati segala peraturan yang berlaku.

Kemudian apa bila diperlukan, Duta LH yang terpilih mesti bersedia mengikuti kegiatankegiatan tentang lingkungan hidup yang diadakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kapuas Hulu. Proses pemilihan Duta LH mulai tanggal 17 - 20 Maret, dimana grand final akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2014 di Gedung Indor, Putussibau. Sedangkan pemberian materi, Postes dan lain-lain dilakukan di balai room Hotel Merpati, papar Dini.

Sama seperti sebelumnya, pada pemilihan Duta LH Kapuas Hulu 2014 ini menggunakan juri dari Kantor Lingkungan Hidup Kapuas Hulu, tenaga pendidik, yaitu Kepala SMP 1 Putussibau Supriyadi dan Desainer Jainur Santoso. (aRm)

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

13

BPK Pra Audit Keuangan Pemkab Kapuas Hulu

H Syafaruddin---Arman Hairiadi PUTUSSIBAU-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan

Kalbar saat ini tengah melakukan pra audit pengelolaan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. Pra audit itu dilakukan selama 25 hari yang akan berakhir pada tanggal 14 Maret mendatang.

Tim BPK RI Perwakilan Kalbar dalam tahap pengumpulan data, pra audit dilakukan secara keseluruhan mulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Pengumpulan data ini sampai SPj yang wajib dipertangungjawabkan PNS yang melaksanakan tugas atau yang berkaitan dengan kegiatan fisik di lapangan, ujar Drs H Syafaruddin MM, Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas

Hulu, Rabu (5/3).

M e n u r u t ny a , I n s p e k t o r a t Kapuas Hulu ikut membantu BPK memfasilitasi pengumpulan data dalam pra audit ini.

Caranya, inspektorat melakukan review keuangan keseluruhan di Kapuas Hulu. Bila ada instansi atau dinas yang datanya tidak cocok, agar segera diperbaiki.

Pada hari ini (kemarin, red) kita harap semua instansi sudah clear. Karena saat ini baru sekitar 98 persen yang clear, kata Syafaruddin.

Sebab dikatakannya, bila inspektorat belum melakukan review, maka BPK belum bisa menjalankan tugasnya. Untuk itu, tim BPK dan tim review

kabupaten bekerjasama dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Bila ada kekurangan dari tim review kabupaten, lanjut Syafaruddin, maka BPK memberitahu, begitu juga sebaliknya. Review laporan keuangan ini nantinya akan dilaporkan inspektorat ke Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).. Setelah itu akan disampaikan ke BPK RI dengan tembusannya kepada Gubernur Kalbar. Setelah pra audit ini selesai, maka t im BPK nantinya akan turun lagi guna melakukan pemeriksaan, jelasnya.

Syafaruddin mengklaim se-

lama ini laporan keuang an Kapuas Hulu cukup baik, namun harus lebih ditingkatkan.

Pasalnya Kapuas Hulu memiliki target memperbaiki kinerja disektor pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban keuangan dan neraca keuangan.

Pengelolaan keuangan kita harus berbasis kinerja, dimana kegiatannya jelas, lokasinya jelas, sasarannya jelas, peruntukannya jelas dan dananya pun jelas. Untuk itu prinsip akuntabel, transparansi, efektif dan efesien harus benar-benar dipegang, pungkasnya.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Pelatihan Pengelolaan Kawasan Hutan Berbasis REDD+ P UTUSSIBAU -RK. Selama tiga hari, District Project Management Unit (DPMU) ForClime-FC Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kapuas Hulu bersama dengan GIZ Forclime menggelar pelatihan pengelolaan kawasan hutan berbasis REDD+ serta teknik fasiltasi bagi pemandu lapangan, fasilitator desa dan staff KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kegiatan ini dibuka Kabid Pengelolaan Hutan Disbunhut Kapuas Hulu, Indra Kumara SHut MSi, di Hotel Merpati Putussibau, Selasa (4/3). Dalam sambutannya, Indra mengatakan, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+ adalah sebuah skema insentif yang ditawarkan oleh dunia internasional kepada negara-negara berkembang yang berhasil menurunkan emisi gas rumah rumahnya dari sektor kehutanan. Sebagai sebuah skema yang berbasis pada kinerja, REDD+ masih berkembang dalam

tataran konsep dan negosiasi baik pada tingkat Internasional dan Nasional.

Berbagai instrumen yang akan memastikan REDD+ akan bermanfaat bagi masyarakat dan berpihak pada lingkungan juga penting untuk mendapatkan kepastian. REDD+ juga adalah sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi dari sektor berbasis lahan dalam agenda penurunan emisi gas rumah kaca di daerah, kata Indra.

Kapuas Hulu, lanjut dia, terlibat secara aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, terutama lewat penyelenggaraan Demonstration Activities (DA REDD+).

Untuk membantu mempercepat penyebaran informasi mengenai REDD+ sebagai bagian dari agenda penurunan emisi gas rumah kaca di Kapuas Hulu serta membantu pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat dalam wilayah demonstrasi REDD (DA REDD+).

Kabid Pengelolaan Hutan Disbunhut Kapuas Hulu, Indra Kumara SHut MSi ketika membuka pelatihan pengelolaan kawasan hutan berbasis REDD+---Arman Hairiadi Selanjutnya, sambung Indra, diperlukan penyuluh-penyuluh kehutanan dan Fasilitator desa yang dapat menyampaikan berbagai substansi terkat isu REDD+ dan perubahan iklim kepada masyarakat dampingannya secara baik dan inovatif serta lebih jauh dapat membantu melakukan upaya fasilitasi mendorong kegiatan pembangunan pada

tingkat desa.

Untuk mendukung hal tersebut, DPMU ForClime-FC Disbunhut Kapuas Hulu bersama dengan GIZ Forclime melaksanakan Pelatihan pengelolaan kawasan hutan berbasis REDD+ dan Teknik Fasiltasi bagi Pemandu Lapangan, Fasilitator desa dan staff KPH ini, katanya.

Pelatihan ini bertujuan untuk

memberikan keterampilan yang dapat mendukung kegiatan fasilitator desa dalam menjalankan tugas di lapangan, memberikan pengetahuan dan wawasan yang berkenaan dengan isu perubahan iklim dan penurunan emisi, khususnya REDD+.

Kemudian, dijelaskan Indra setelah mendapatkan pelatihan selama tiga hari, penyuluh kehutanan diharapkan dapat menggunakan berbagai keterampilan untuk mengelola tugas-tugas hariannya sebagai penyuluh kehutanan, dapat menjalankan tugas pengkomunikasian kepada masyarakat suluhan secara inovatif, mendapatkan pemahaman dan informasi berkenaan dengan isu perubahan iklim dan penurunan emisi secara terbuka.

Serta menjadikan penyuluh kehutanan sebagai bagian penting atau utama dalam keberhasilan pengkomunikasian isu perubahan iklim dan penurunan emisi. (aRm)

BUMI DARANANTE APAI JI KITAK

Perpendek Jarak Pelayanan Kesehatan SANGGAU. Bupati Paolus Hadi, mengatakan dibangunannya Puskesmas di desa Harapan Makmur mengatakan bertujuan memperpendek rentang pelayanan kesehatan masyarakat. Ia meminta Puskesmas yang dibangun melalui APBD 2013 itu dijaga dengan baik. Demikian diungkapkannya ketika meresmikan Puskesmas tersebut.

Lingkungan Puskesmas agar dihijaukan dengan menanam pohon pelindung dan bunga hias. Berikan kenyamanan bagi petugas medis agar mereka betah dan bersemangat dalam menjalankan tugas, kata dia di Meliau.

Selanjutnya, hindari tindakan yang anarkis jika tak mendapatkan pelayanan memuaskan.

Ia juga meminta aparat desa, kecamatan serta kepada Kepala Desa lainnya berkoordinasi mendukung keberadaan Puskesmas Harapan Makmur berikan arahan kepada Warganya untuk selalu berkunjung ke Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan dr Jones Siagian M.QIH dalam sambutan mengatakan, Puskesmas di kota Meliau sudah tidak mampu menampung pasien. Terlebih cakupan wilayahnya yang cukup jauh dan luas. Maka kita sepakat untuk membangun Puskesmas di Harapan Makmur ini, kata Jones.

Ia menjelaskan berhasil tidaknya program kesehatan tergantung tiga hal yaitu: prilaku, lingkunga, dan fasilitas. Prilaku itu bagaimana kita hidup bersih dan sehat. Kemudian lingkungan, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih nyaman. Fasilitas kesehatan yang ada seperti Puskesmas dan sarana prasarananya tenaga medis dan ketersedian obat dan peralatan kesehatan lainnya, terangnya.

Kepala Desa Harapan Makmur Emilia A mengatakan, berdirinya Puskesmas tersebut merupakan dambaan dan dukungan masyarakat. Terutama penyiapan lahan sepenuhnya swadaya masyarakat dibantu pihak swasta di Harapan Makmur.

Berdirinya Puskesmas ini tentunya mempermudah bagi masyarakat sekitar dalam memeriksa kesehatan maupun berobat.

Tidak perlu ke Meliau yang jaraknya cukup jauh, ungkapnya.

Senada, Camat Meliau Drs Wayah Untung mengatakan ada 15 Desa dari 19 desa di kecamatan Meliau berdomisili di seberang ibukota kecamatan ini. Tentunya sesuatu yang positif sekali dalam hal pelayanan kesehatan. Untuk itu manfaatkanlah keberadaan Puskesmas ini tingkatkan terus kebersamaan dan kegotong royongan yang telah tumbuh selama ini kepada para Kepala Desa, pesannya. (KiA/hms)

Nama-nama Caleg Pelanggar Aturan Bakal Diumumkan Ada yang melanggar lebih dari 10 kali SANGGAU. Panwas Kabupaten Sanggau berencana mengumumkan nama-nama calon legislatif (Caleg) pelanggara aturan serta jumlah pelanggaran yang telah dilakukan, paling lambat H-3 pencoblosan. Demikian diungkapkan Divisi Pengawasan Panwas Kabupaten Sanggau, Amin Syukur.

Kita menunggu istruksi dari Bawaslu. Rencananya jelang pemungutan suara akan dipublikasikan jumlah pelanggaran alat peraga kampanye (APK) itu. Tujuannya supaya masyarakat bisa menilai dan menjadi referensi dalam memilih nanti, katanya kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Rabu (5/2).

Ia mengungkapkan setidaknya ada 717 pelanggaran APK yang dilakukan Parpol dan Caleg sejak penertiban tahap I, 22 Desember 2013. Area pelanggaran kebanyakan di Kecamatan Kapuas. Sementara untuk kecamatan lainnya, belum ditemukan pelanggaran.

Kemungkinan, kata Amin, Caleg sulit menembus kecamatan yang

Penertiban petugas gabungan dan Satpol PP, Panwas dan KPU terhadap alat peraga kampanye (APK) Caleg̶dok jauh itu.

Untuk wilayah Kapuas saja jumlah pelanggarannya sekitar 300an. Dua kecamatan yang banyak ditemukan pelanggaran lainnya adalah Tayan Hilir dan Entikong, tambahnya.

Jika dipersentasekan, di tahap I, 22 Desember-pertengahan Januari, jumlah pelanggaran APK Caleg sebesar 54 pesen. Di Tahap

II, pertengahan Januari-sekarang, persentasenya menurun menjadi 46 persen. Namun, Amin juga menilai persentase tersebut masih tergolong tinggi.

Meski tak menyebutkan nama, namun Amin mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan Caleg tak hanya sekali. Bahkan ada satu Caleg yang melakukan pelanggaran lebih dari 10 kali. Namun

sanksi yang diberikan sebatas pencopotan APK-nya saja. Untuk sanksi pidana kita belum sampai ke sana. Paling tidak ketika diumumkan jumla dan nama Caleg yang melanggar aturan itu, bisa menjadi referensi, terangnya.

Menurutnya pelanggaran yang dilakukan tersebut menunjukkan masih banyaknya Caleg yang membandel. Kalau Parpolnya

sih tidak, tapi Calegnya itu, kata dia.

Dikatakannya pula, penertiban masih akan terus berjalan hingga masa pencoblosan nanti.

Rencannya besok (hari ini, red) kita menggelar Rakor dengan KPU dan Parpol tentang upaya pencegahan pelanggaran, di sini (kantor Panwas Sanggau, red), pungkasnya. (KiA)

Waspadai Dampak Buruk Internet pada Anak “Lebih pandai anak saya mainkan internet ketimbang saya” S ANGGAU . Keselamatan anakanak ketika mengoperasikan internet menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian.

Mengingat di internet apa saja bisa ditemukan, dan banyak di antaranya yang tidak layak dikonsumsi.

Mengandalkan kebijakan

pemerintah untuk memblokir situs yang dianggap tidak layak tidaklah cukup, karenanya peran orang tua sangat diharapkan dalam mencerdaskan anak mereka berselancar internet. Demikian disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kecamatan

Kapuas, Abang Usman, Rabu (5/3).Abang Usman mengingatkan, orang tua memang tidak bisa melarang anak ketika si anak bersahabat dengan perangkat lunak tersebut. Tapi, orang tua tidak boleh begitu saja melepas anak karena dikhawatirkan akan berdampak bagi prilaku anak itu sendiri. Kalau di internet itu dia memperoleh informasi yang mendidik, tidak masalah, tetapi kalau yang didapat itu infor-

masi yang kurang baik, kan anak kita juga yang rusak, ujarnya mengingatkan. Dikatakannya, saat ini, internet yang masuk kategori mewah dan mahal, dengan sangat mudah diperoleh dan digunakan anak-anak kita saat ini. Contohnya saja anak saya dirumah, lebih pandai anak saya mainkan internet ketimbang saya. Tetapi saya tetap kontrol dia, apa yang dibuka diinternet tetap saya pantau, ujarnya.

Ia juga selalu mengingatkan orang tua tidak sembarangan memberikan hand phone (HP) pada anak-anaknya, sebab dampak dari keberadaan HP bagi anak-anak sudah sangat meresahkan. Saya sering imbau guru-guru atau Kepala Sekolah.

Bagi anak-anak yang bawa HP, sekali-kali diperiksa, takutnya mereka ini menyimpan video terlarang yang bukan untuk usia dia, tegasnya. (KiA)

14

LANDAK EDO’

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014 INJEH KARAJA

Pasien BPJS di RSUD Landak Ditarik Biaya Pius Erwin: Kepada Keluarga Almarhum Silahkan Tarik Kembali Biaya itu

Banda Kolaga. ANTONIUS

Satpol PP Akan Tertibkan Pelajar dan PNS N G A B A N G -RK. Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SMA sederajat kelas XII pada April mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Landak akan melakukan operasi penertiban terhadap para pelajar tersebut.

Menurut Kasat Pol PP Landak, Banda Kolaga mengatakan, pihaknya masih menunggu jadwal UN bagi pelajar SMA kelas XII dari Dinas Pendidikan (Disdik) Landak. Kalau kita sudah menerima jadwal UN itu, paling tidak kita bisa menyesuaikan dengan jadwal yang akan disusun, terutama dalam rangka penertiban para pelajar menjelang UN ini, ujar Banda di kantornya, kemarin.

Operasi penertiban itu, kata dia tidak hanya dilakukan pada siang hari saja.

Tapi juga pada malam hari.

Saya sudah perintahkan kepada Kabid Penertiban untuk melakukan kegiatan patroli malam. Saya pun berharap patroli malam ini bisa dikoordinasikan dengan pihak kepolisian, ujar Banda.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan jam malam

terhadap para pelajar jelang UN mendatang. Artinya, bagi pelajar yang berkeluyuran di atas pukul 21.00, tidak diperkenankan lagi untuk keluar rumah. Kalau ada pelajar yang tertangkap pada saat operasi, tentu akan dodata dan dilaporkan ke pihak sekolah.

Selain melakukan penertiban kepada para pelajar, Satpol PP juga melakukan penertiban terhadap para PNS di lingkungan Pemkab Landak yang berkeliaran pada jam kantor. Penertiban ini merupakan kebijakan Bupati dalam rangka penegakan disiplin PNS, terutama disiplin jam kerja bagi PNS, tegas Banda.

Jika operasi penertiban terhadap para PNS dilakukan pada siang hari, kata dia operasi inipun berlaku juga bagi para pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah. Apalagi kalau pelajar itu masih memakai pakaian sekolah. Sedangkan terhadap PNS yang tertangkap pada saat operasi, tentunya akan kita lakukan pembinaan. Pembinaan inipun kita serahkan kepada masing-masing SKPD, demikian Banda. (ius)

N G A B A N G -RK. Miris, salah satu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD Landak dikenakan biaya berobat. Padahal, seharusnya rumah sakit tidak perlu lagi memungut biaya dari pasien karena hal itu menjadi urusan pihak rumah sakit dengan BPJS. Ta p i k e n y a t a a n n y a , a l marhum Maimun (56), warga Desa Sebirang, Kecamatan Ngabang masih dipungut biaya. Menurut keluarga pasien, Ya Ayi Bonar saat menjalani perawatan di RSUD Landak hingga pasien meninggal dunia pada 22 Februari lalu, pasien dikenakan pembayaran biaya sebesar Rp 235 ribu.

Adapun rincian biaya yang dibayar pasien yakni, pemakaian oksigen sebesar Rp 200 ribu dan biaya tindakan medis sebesar Rp 35 ribu. Padahal almarhum sendiri merupakan pasien peserta BPJS, kesal Bonar kepada Rakyat Kalbar, Rabu (5/3).

Parahnya, tabung oksigen yang sempat dipakai almarhum milik pribadi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah bisa fasilitas kesehatan pribadi dibawa ke rumah sakit. Yang pada akhirnya dibebankan biayanya kepada pasien BPJS, ujar Bonar.

Berbeda dengan pasien BPJS lainnya. Menurut Bonar tidak ditarik biaya pada saat

mendapat perawatan. Pasien yang saya maksudkan itu atas nama Farida yang terkena penyakit paru-paru, ungkapnya.

Ia menceritakan, saat masuk RSUD Landak 3 Maret lalu dan dirujuk ke RSUD Soedarso Pontianak, pasien bersangkutan tidak dikenakan biaya perawatan sepeser pun dari pihak RSUD Landak maupun RSUD Soedarso.

Dikonfirmasikan, Direktur RSUD Landak, dr Pius Erwin menegaskan, selama pasien memegang kartu BPJS, pasien bersangkutan dibebaskan sama sekali dari biaya. Saya pun sudah menyampaikan kepada pegawai di RSUD Landak, baik dokter maupun perawat. Kalau

Tabung oksigen yang bertuliskan pribadi internist ini sempat dipakai almarhum Maimun yang merupakan pasien peserta BPJS Kesehatan. IST memang kita tidak punya sarana dan prasarana di rumah sakit, tapi kita menyediakannya sendiri, jelas resiko ditang-

gung oleh yang menyediakan.

Artinya, mereka bersedia untuk tidak menarik bayaran kepada pasien, ujar Pius.

Ia menegaskan, program BPJS ini memang gratis. Dengan demikian, ketika ada pihak yang menyediakan sarana dan prasarana yang seharusnya gratis, seharusnya pasien BPJS tidak dikenakan biaya, meskipun memakai sarana dan prasarana pribadi. Kecuali pasien umum, jelas dikenakan biaya, kata mantan Kepala Puskesmas Serimbu ini.

Pius pun mempersilakan keluarga pasien peserta BPJS tersebut untuk menarik kembali biaya yang sudah dibayar itu.

Sebab saya tegaskan lagi, pasien peserta BPJS memang tidak dikenakan biaya, timpalnya.

Laporan: Antonius Editor: Julianus Ratno

Pemkab Gelar Rakor Pemantapan Pemilu 2014 NGABANG-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menggelar rapat koordinasi pemantapan pemilu 2014 di aula besar Kantor Bupati Landak, Rabu (5/3).

Acara itu dihadiri unsur Forkompimda, kepala SKPD, para camat, ketua PPK dan PPS, tokoh adat dan tokoh agama.

Rakor ini diselenggarakan oleh Pemkab Landak untuk melaksanakan pasal 126 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pemkab wajib memberikan bantuan kepada penyelenggara pemilu, kata Lomon S.Sos, Ketua KPU Landak.

Melalui Rakor ini, diharapkan persiapan pemilu 2014 mendatang semakin matang, dan bersama-sama menyebarluaskan informasi tentang pemilu dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Landak, Sophia Tjakre mengatakan pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota dilak-

Ketua Panwaslu Kabupaten Landak, Sophia Tjakre (nomor dua dari kanan) saat menyampaikan arahan tentang persiapan pelaksanaan Pileg 9 April 2014. ANTONIUS sanakan oleh Panwaslu yang bersifat ad hoc dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan keanggotaan sebanyak 3 orang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 77, dan pasal 78, Panwaslu kabupaten/kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi, pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar

Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kemudian, terkait pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota dan pencalonan bupati/walikota.

Menurut Sophia, Panwaslu juga mengawasi pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, sampai pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.

Selain itu juga, Panwaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penghitungan

suara, pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/ kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, serta proses penetapan hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota.

Sophia menambahkan, tugas Panwaslu juga menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan

pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Selanutnya, sambung dia menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

Kita juga menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, terang Sophia.

Panwaslu, tambahnya, juga mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung. (ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Optimalkan Lahan Tidur SEKADAU-RK. Ada banyak lahan-lahan t idur yang berada dalam zona HGU investor yang tidak dikelola dengan baik oleh para investor itu. Anggota DPRD Sekadau, Paulus Subarno menyatakan, berdasarkan PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan Paulus Subarno. ABDU SYUKRI tanah terlantar, maka lahan-lahan yang tidak diolah alias lahan tidur akan ditertibkan.

Adapun obyek yang menjadi penertiban meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pakai, dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan.

Akan tetapi, tanah hak milik atau hak guna bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang dikuasai pemerintah yang berstatus BUMN/BUMD mendapat pengecualian dan tidak termasuk dalam kategori.

Dari laporan masyarakat, ada banyak sekali tanah yang sudah diserahkan kepada perusahaan tapi tidak diolah meskipun perusahaan tersebut sudah berjalan cukup lama. Ini nantinya akan menjadi sasaran penertiban, kata Subarno di ruang kerjanya, belum lama ini.

Instansi terkait yakni badan pertanahan berhak memberikan sanksi kepada pemilik hak atas tanah yang tidak diolah tersebut.

Menurut Barno sapaan akrabnya, langkah ini perlu diambil agar lahan-lahan tidak dibiarkan tidur. Sayang kalau lahan sudah diserahkan tapi tidak diolah. Lebih baik kembalikan saja kepada pemiliknya, cetus Barno. (bdu)

PLN Kembali Dikritik SEKADAU-RK. Sejumlah masyarakat Kabupaten Sekadau mengeluhkan pelayanan listrik dari PT. PLN Rayon Sekadau. Salah satu yang dikeluhkan adalah seringnya terjadi mati lampu (byar pet) sejak beberapa pekan terakhir.

Sekarang ini listrik sering mati. Dua hari lalu, mati lampu bahkan sampai empat kali dalam sehari, kata Sarul, warga Desa Mungguk, kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Menurut Sarul, seringnya mati lampu ini jelas mengganggu aktivitas masyarakat. Pasalnya, sekarang rata-rata peralatan rumah tangga sudah menggunakan listrik. Saya ini kebetulan kerja di toko fotocopy. Jadi kalau mati lampu, tidak bisa kerja, keluhnya.

Atas dasar itu, Sarul meminta pihak PLN untuk memperbaiki kinerjanya. Kita harapkan PLN segera memperbaiki jika ada kerusakan sehingga tidak terjadi lagi mati lampu, ujarnya polos. (bdu)

MABM Sekadau Dikukuhkan Chairil Efendy: Tidak Boleh Dijadikan sebagai Organisasi Politik SEKADAU-RK. Jajaran pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau periode 2013-2018 resmi dikukuhkan, di GPU Sekadau, Rabu (5/3).

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua DPP MABM Kalbar, Prof. Dr. H. Chairil Efendy.

Dalam sambutannya, Chairil menegaskan, keberadaan MABM merupakan perwujudan dari NKRI yang memiliki keberagaman yang luar biasa besarnya. MABM merupakan salah satu perwujudan NKRI, ujarnya.

Chairil meminta MABM Sekadau untuk terus meningkatkan kapasitas guna memperkaya khasanah budaya yang ada. Hal ini bisa diartikan bahwa MABM tidak boleh dijadikan sebagai organisasi politik, atau organisasi untuk kepentingan kekuasaan pribadi, apalagi kepentingan untuk lobi-melobi di luar persoalan adat dan budaya Melayu.

Kita harus bangga dengan kebudayaan yang kita miliki. Hal itu bukan berarti tidak nasionalis.

Tapi, keberagaman merupakan ciri khas NKRI dan itu terwujud dengan terbentuknya berbagai lembaga pemberdayaan kebudayaan lokal seperti MABM, DAD, maupun MABT, ucap mantan rector Untan itu.

Kepengurusan MABM Sekadau 2013-2018 ditetapkan dengan SK DPP MABM Kalbar nomor 28/ SK/MABMKB/XII/2013. Adalah Sunardi yang dipercaya menjabat sebagai ketua umum mengganti-

Pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau masa bhakti 2013-2018 dikukuhkan oleh Ketua DPP MABM Kalbar dan disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Wakapolres Sekadau, serta tokoh masyarakat. ABDU SYUKRI kan H. Syafe i Gani.

Dalam sambutannya, Ketua umum MABM Kabupaten Sekadau, Sunardi mengatakan jabatan yang dipercayakan kepadanya merupakan sebuah amanah.

Dalam menjalankan amanah tersebut, Sunardi menuturkan ia tidak bisa bekerja sendiri. Saya mohon dukungan rekan-rekan pengurus MABM untuk bersatu padu mengemban amanah ini demi membawa MABM kearah yang lebih baik, tutur Sunardi.

Menurut Sunardi, kekompakan dalam tubuh organisasi sangat

penting demi menjaga eksistensi serta mencapai cita-cita organisasi. Jika internal pengurus tidak bersatu padu, maka akan sulit menjalankan amanah yang dipercayakan. Pengurus harus bersatu padu demi menjaga marwah MABM, harap Sunardi.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab Sekadau yang telah memberikan perhatian kepada MABM. Kedepan, MABM siap bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti DAD, MABT, maupun ormas-ormas dalam mendukung program

pembangunan yang dijalankan Pemkab Sekadau. Pada prinsipnya MABM siap bergandengan tangan dengan DAD dan MABT dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sekadau, ucap Sunardi.

Adapun program kerja yang akan dijalankan MABM dalam waktu dekat yakni akan membentuk kepengurusan MABM di Kecamatan-Kecamatan, menggelar seminar budaya, serta mengikuti festival budaya Melayu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun ini. Sekretari-

at kita sudah ada. Untuk sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti festival budaya di Putusibau, papar Sunardi.

Bupati Sekadau, Simon Petrus mengatakan keberadaan MABM sangat baik untuk melestarikan kebudayaan lokal asli Sekadau.

Untuknya, ia berharap keberagaman budaya yang ada dapat dilestarikan dan terus dikembangkan.

Bupati juga mengharapkan agar MABM mendukung program-program pembangunan yang sedang dan akan dijalankan Pemkab Sekadau. Saya berharap MABM dapat mempertahankan khasanah budaya yang ada dan mendukung kegiatan pembangunan. Selamat kepada para pengurus yang sudah dikukuhkan, semoga mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, pesan Bupati.

Seusai pengukuhan pengurus, Bupati bersama ketua umum DPP MABM Kalbar meresmikan sekretariat MABM yang terletak di jalan Sekadau-Sanggau.

Turut hadir dalam acara itu Wakil Bupati Sekadau yang juga Ketua DAD Kabupaten Sekadau, Rupinus, Wakapolres Sekadau Kompol Yohanes Andis, Ketua MABT Sekadau, Apin, majelis Taklim, serta segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Sekadau.

LAPORAN: ABDU SYUKRI EDITOR: JULIANUS RATNO

Berharap Pemkab Bangun Rumah Melayu SEKADAU-RK. Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau menginginkan adanya bangunan Rumah Melayu. Ketua MABM Sekadau, Sunardi, mengatakan Rumah Melayu memiliki peran penting sebagai tempat bagi masyarakat Melayu untuk berkumpul dan bermusyawarah.

Selain itu, bangunan tersebut juga dapat dijadikan wahana untuk melestarikan beragam khasanah budaya Melayu baik

yang berbentuk benda, maupun literatur. Keinginan tersebut pun telah disampaikan langsung kepada Bupati Sekadau, (5/3) kemarin bertepatan dengan pengukuhan pengurus MABM Kabupaten Sekadau.

Kami mohon agar Bapak Bupati bersedia kiranya mengakomodir permohonan kami. Kami sangat mendambakan bangunan Rumah Melayu sebagai wadah untuk berkumpul serta melestari-

kan khasanah budaya yang ada, ucap Sunardi.

Masyarakat Melayu merupakan salah satu unsur yang cukup mayor di Kabupaten Sekadau. Ada banyak ciri khas budaya-budaya melayu yang layak dilestarikan.

Karenanya, dengan hadirnya rumah Melayu diyakini bisa mengakomodir beragam khasanah budaya tersebut agar bisa lebih terekspose.

Menanggapi hal itu, Bupati

Sekadau Simon Petrus mengatakan Pemkab Sekadau belum dapat memastikan apakah keinginan tersebut dapat diakomodir atau tidak. Pasalnya, proses pembahasan anggaran sudah berlalu.

Saat ini, program-program pembangunan tahun 2014 ini sedang berjalan. Untuk saat ini, saya belum bisa bilang ya atau tidak.

Karena, sekarang tahun anggaran sudah berjalan, jelas Bupati.

Bupati menegaskan, Pemkab Seka-

dau pada prinsipnya melaksanakan pembangunan secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, usulan tersebut akan ditampung oleh Pemkab Sekadau.

Untuk merealisasikannya, Pemkab perlu membahas bersama DPRD terlebih dahulu. Jadi, ada mekanisme yang harus kita patuhi. Untuk sementara, usulan ini akan kami tampung. Saya berharap masyarakat bisa mengerti dan bersabar saja dulu, tuntas Simon Petrus. (bdu)

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS

RAKYAT KALBAR Kamis, 6 Maret 2014

15

TUMPAHAN SALOK

Kepala Diskumindag Sambas Drs H Uray Tajuddin MSi, Camat Sambas Drs Yusran MSi, Kepala Desa Kartiasa Edi Rahman saat menghadiri pertemuan dengan pedagang Pasar Rakyat di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas. M Ridho

Jangan Tunda Lagi SAMBAS. Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas kembali diingatkan pemilik 44 kios, 36 los dan 5 kios daging di Pasar Rakyat di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas segera memulai usahanya.

Apalagi Menteri Koordinator (Mernko) Perekonomian Ir M Hatta Rajasa dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bakal meresmikan pasar tersebut. Makanya, Rabu (5/3) digelar pertemuan dengan pedagang Pasar Rakyat.

Hadir juga dalam acara tersebut Camat Sambas, Drs Yusran MSi dan Kepala Desa Kartiasa, Edi Rahman. Alhamdulillah sudah banyak juga kios yang buka. Pedagang sudah harus buka semua, tujuannya agar aktivitas pasar yang telah diserahkan pemerintah berjalan. Semua sudah harus siap, apalagi akan ada kunjungan Menteri Negara untuk meresmikan dan meninjau Pasar Rakyat, kata Kepala Diskumindag Kabupaten Sambas, Drs H Uray Tajuddin MSi dalam pertemuan tersebut.

Kerjasama dalam pengelolaan pasar ini sangat penting. Sudah waktunya kepengurusan pengelolaan pasar dibentuk, sehingga setiap permasalahan atau keperluan pasar dapat dirembukkan secara bersama antara pedagang di Pasar Rakyat. Maju tidaknya Pasar Rakyat tergantung bagaimana cara pengelola pasar memanfaatkan fasilitas yang ada, karena pasar rakyat ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas. Diharapkan pengelola mampu menjalankan programnya dengan baik, jelasnya.

Hal senada disampaikan Camat Sambas, Drs Yusran MSi. Dikatakannya, tidak semua daerah mendapatkan pasar ini. Makanya, pedagang yang menempati Pasar Rakyat harus dapat memanfaatkan peluang yang diberikan, serta dapat memajukan pasar ini sebagai pusat belanja masyarakat. Sehingga hasilnya mampu mendongkrak ekonomi pedagang dan masyarakat sekitar, pesannya.

Sementara itu, Ketua Pengelola Pasar Rakyat Sambas, M Ridho SSos berterimakasih atas saran dan masukkan yang diberikan Pemkab Sambas dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat. (edo)

55 Pikap

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH memperlihatkan sket pembangunan Pasar Rakyat Sambas, dan foto bersama saat peletakan batu pertama Pasar Rakyat Sambas oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa tahun 2013 lalu.Dok

Hatta Bakal Resmikan Pasar Rakyat S AMBAS . Jumat (7/3) besok, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa akan meresmikan Pasar Rakyat Tradisional Modern di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas. Sebelumnya, Juni 2013 lalu, peletakan batu pertama pasar ini juga dilakukan oleh Hatta.

Saat peletakan batu pertama Pasar Rakyat, kedatangan pak Hatta didampingi pak Menteri PAN dan RB H Azwar Abubakar. Sekarang kembali pak

Hatta akan meresmikan Pasar Rakyat. Kedatangan beliau bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, kata Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH kepada wartawan, Rabu (5/3).

Selain meresmikan pasar, ujarnya, Menko Perekonomian dan Menteri Kehutanan akan meninjau pengerjaan Jembatan Sabbok, meninjau pembangunan jalan yang dibiayai Asian Development Bank di Kecamatan Galing, serta agenda pemerintahan lainnya.

Kita juga mengagendakan pak Zulkifli Hasan menanam pohon di areal pasar rakyat, ujar Bupati perempuan pertama di Kalbar ini.

Bupati mengungkapkan, pasar bantuan pemerintah pusat ini sangat penting dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Kedatangan Menko Perekonomian dan Menteri Kehutanan di Kabupaten Sambas merupakan momentum yang tepat untuk peresmian pasar ini. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu

memanfaatkan bantuan pemerintah yang masuk ke daerah kita dalam rangka mendukung ekonomi kerakyatan, jelasnya.

Saat ini, ujarnya, pemerintah pusat sedang giat-giatnya mendukung perkembangan perekonomian masyarakat. Kehadiran Menko Perekonomian dan Menteri Kehutanan di Kabupaten Sambas dalam rangka mewujudkan dukungan pemerintah pusat tersebut bagi Kabupaten Sambas.

Pemkab Sambas ucap Juliarti,

berterimakasih kepada pemerintah pusat yang peduli terhadap pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Sambas.

Saya berharap, pemilik kios di Pasar Rakyat dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah. Sehingga keberadaan pasar ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya pedagang yang berada di kios Pasar Rakyat, harapnya. (edo)

Genjot Pusat Ekonomi Baru di Perbatasan Pemkab Usulkan Dua Raperda SAMBAS. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas menyerahkan dua draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Sambas, Rabu (5/3). Raperda Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa Sajingan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diharapkan mampu menggenjot pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Hal ini seiring masuknya KTM Gerbang Mas Perkasa dalam RPJM 2012-2016, demi mewujudkan kesejahteraan di wilayah tertinggal dan perbatasan di Kabupaten Sambas,

ungkap Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg mewakili Bupati Sambas dalam paparannya.

Raperda ini dibahas guna mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan. Makanya, kedua raperda ini perlu dilandasi produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dengan adanya payung hukum KTM Gerbang Mas Perkasa ini, ke depan diharapkan wilayah perbatasan menjadi beranda depan Republik ini, mengembangkan pusat pertumbuhan secara selektif, dan pembinaan kawasan konservasi serta sumber daya dan masyarakat lokal, jelasnya.

Menurutnya, KTM yang memiliki areal seluas lebih kurang 300 hektar ini bisa menjadi basis pemacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sambas.

Makanya, tersedianya sarana pendukung seperti infrastruktur, sarana-prasarana usaha pusat pertanian, perdagangan, pendidikan, pelatihan budidaya, bank, bengkel, terminal bis dan lain sebagainya akan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.

Diharapkan KTM Gerbang Mas Perkasa bisa menjadi pintu gerbang perbatasan.

Ia berharap, keberadaan KTM Gerbang Mas dan diperkuat dengan payung hukumnya berupa perda, tujuan didirikannya KTM

.........................................................................................................................................dari halaman 9

kendaraan yang tak memiliki kelengkapan kendaraan.

Bahkan berkaitan dengan lalu lintas dan perhubungan. Razia gabungan sebagai upaya shock terapi bagi pemilik kendaraan,

agar melengkapi surat-menyuratnya, seperti untuk angkutan barang dilengkapi dengan izin KIR, melihat kelayakan kendaraan.

Pengendara harus me-

Sudah Makan

......................................................................................................................dari halaman 9

layangan. Bahkan tali layangan menewaskan seorang bocah. Satpol PP terus melakukan penertiban dan penyisiran mencari pemain layangan, kata Rachmad Suprayetno SH, Kasi Penyidikan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak, Rabu (5/3).

Rahmat mengatakan, apa yang dilakukannya, hanya langkah awal, berupa pa-

troli. Para pemain layangan sudah sangat meresahkan warga. Jika masih ada yang kedapatan lagi, akan ditangkap orangnya dan akan diproses sampai ke pengadilan, ujar Rachmad.

Menjadi kendala, ketika Satpol PP melakukan razia di satu titik lokasi yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya pemain lay-

Rumah Bekas

......................................................................................................................dari halaman 9

k o k a s a p ny a t e b a l d a n hitam, kata Jalaluddin, 42, warga setempat yang melihat kali pertama api menghanguskan bangunan kosong itu.

Dikarenakan penasaran, Jalaluddin yang sedang membangun rumah tidak jauh dari SMP PGRI 1 itu bergegas menghampiri sumber kepulan asap. Saya dobrak saja p a g a r ny a , t e r ny a t a a p i sudah mulai membesar.

Nampaknya dimulai dari belakang rumah itu, ceritanya.

Di tengah kepanikannya melihat api yang semakin membesar itu, Jalaluddin langsung menghubungi penjaga STM yang berdekatan dengan SMP PGRI 1 itu. Lalu penjaga yang menghubungi itu langsung menghubung i petugas Pemadam Kebakaran.

Untunglah pemadam kebakaran cepat datang.

Terlambat dua menit saja semua kompleks bisa habis terbakar. Lihat saja,

tembok sekolah sudah mulai menghitam, kata Jalaluddin seraya menunjuk ke arah tembok.

Api berhasil dipadamkan tidak sampai satu jam oleh lima unit mobil pemadam kebakaran dari BPKS BPKS Dwi Tunggal, W i d y a B h a k t i , Tu a Pe kong. Kendati demikian rumah bekas penjaga SMP PGRI itu roboh dan rata dengan tanah.

Jalaluddin mengungkapkan, SMP PGRI 1 Kota Singkawang itu sudah lama tidak ada aktivitas belajar mengajar. Bahkan sejak tiga tahun terakhir.

Dikarenakan tidak ada siswa yang mendaftar.

Karena sekolah dengan sebelas lokal itu kosong, biasanya digunakan para muda-mudi untuk berkumpul, sekedar nongkrong atau menengg ak minuman keras dan membakar jagung. Tetapi penyebab kebakaran yang menghanguskan bangunan yang pernah ditempati penjaga sekolah itu

menuhi syarat berkaitan dengan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya, papar Jovan.Jovan mengharapkan, melalui razia ini, tingkat kesadaran masyarakat semakin

angan, namun saat dirazia tidak lagi menemukan pemain layangan.

Kita juga heran, saat kita razia di sini, di sana sudah hilang semua, seperti sudah mengetahui kalau sedang ada razia, ungkapnya.

Beberapa waktu lalu Satpol PP telah menertibkan dan mengamankan barang bukti serta pemain

masih t idak diketahui, ujar Jalaluddin.

Terpisah, Ketua PGRI Singkawang, Bambang Sri Seramto membenarkan jika yang terbakar itu merupakan bekas rumah penjaga SMP PGRI 1. Bangunan SMP tersebut pernah digunakan STKIP. Tetapi kini STKIP sudah pindah ke Jalan Demang Akub, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara.

Berdasarkan keterangan dari beberapa sumber di sekitar kompleks bangunan tersebut, kata Bambang, di selasar bangunan itu sering dijadikan tempat bermain jelangkung. Biasa dalam satu atau dua minggu sekali sering mudamudi bermain jelangkung di situ. Mereka mainnya di selasar dekat rumah penjaga sekolah yang sudah kosong itu, jelasnya.

Menurut Bambang, sudah dua kali petugas Satpol PP menemukan lilin yang masih menyala yang ditinggal muda-mudi usai

meningkat. Tidak lagi menggunakan kendaraan untuk angkutan barang dan jasa, tanpa memiliki surat-menyurat maupun melanggar ketentuan. (sul)

layangan ke markasnya.

Kemudian memberikan sanksi tegas sesuai aturan, bahkan sampai disidang.

Sudah banyak yang kita amankan dan kita jerat dengan Tipiring (tindak pidana ringan). Mereka dikenakan denda atas vonis hakim sebesar Rp200 ribu dengan mengacu pada Perda Kota Pontianak, jelas Rachmad. (sul)

bermain jelangkung itu.

Mungkin api itu dari lilin bekas permainan jelangkung, katanya.

Untuk menghindari agar kejadian serupa tidak terulang kembali, jelas Bambang, pihaknya sudah membangun sekretariat, yang rencananya kalau bangunan itu sudah jadi dan bisa difungsikan, pihaknya akan mengambil empat karyawan yang akan menempati tempat tersebut. Dua karyawan untuk bagian administrasi, satu karyawan untuk pesuruh dan satu karyawan untuk penjag a malam, terangnya.

S e m e n t a r a i t u , Ke t u a DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie merasa prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi nyaris menghanguskan bangunan sekolah yang kosong. Hendaknya Dinas Pendidikan dapat memfungsikan bangunan itu kembali, ket imbang dibiarkan kosong begitu saja, katanya. (dik)

Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg memaparkan draf dua Raperda di Ruang Sidang Utama DPRD Sambas. ini bisa menjadi sentra agribisnis dan agroindustri untuk menarik investor.

Juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan usaha, membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja dapat terwujud, katanya.

Sedangkan Raperda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, paparnya, terkait perlunya ditetapkan tarif yang didasarkan pada peraturan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (edo)

Sindikat Pembuatan Surat ........................dari halaman 9 dari seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia bernama Irma. Ia mengaku curiga saat membuat passport melalui jasa Hardianto, tidak sesuai prosedur sebenarnya.

Hardianto ditangkap karena ada laporan dari TKI yang mengurus passport dengan hanya mengeluarkan KTP saja, ungkap Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar kepada sejumlah wartawan di ruangannya.

Begitu Hardianto ditangkap, lanjut Mukson, dilakukan pengembangan kasus. Polisi menangkap rekan Hardianto, yakni Edi Junaidi, warga Gerbang Permata Asri, Kampung Dalam Bugis, Pontianak Timur, Selasa (4/3) sekira pukul 15.00.

Edi ditangkap tepat di depan kantor Imigrasi Pontianak.

Edi berperan sebagai pembuat surat-surat maupun dokumen yang dipesan dari Hardianto. Hardianto hanya sebagai penerima pesanan atau penjual,

kemudian terungkaplah ada yang tukang buat surat-surat palsu itu, yakni Edi Junaidi, lanjut Mukson.

Selain mengamankan kedua sindikat pembuat surat dan dokumen palsu ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit komputer, tiga unit printer, scanner, mesin press, pemotong kertas beserta 13 jenis sample surat dan dokumen asli maupun palsu.

Mukson memaparkan, 13 jenis surat dan dokumen yang dipalsukan sindikat ini diantaranya; Akte Lahir, Hologram Akte Lahir, KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah, Sertifikat Tanah, Segel Sertifikat, BPKB, STNK, SIM, SKCK, Kertas Laminating dan Materai 6000. Ini adalah 13 surat yang dipalsukan. Kita masih melakukan pengembangan lagi, apakah masih ada pelaku lainnya, papar Mukson.

Hardianto mengaku awalnya menjadi calo di Imigrasi sejak tahun 1999. Mulai bergabung

bersama Edi dalam hal memalsukan surat dan dokumen ini sejak tahun 2005. Nanti akan kita selidiki surat apa yang sudah dikeluarkan dan dimana beredarnya. Apalagi sertifikat, ini bisa jadi sengketa. Lebih parah lagi STNK dan BPKB, kendaraannya bisa double. passport juga, pokoknya semua mengandung resiko dalam pemalsuan ini, terang Mukson.

Kedua tersangka ini dikenakan pasal 263 KUHP, tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Edi Junaidi si pembuat surat dan dokumen palsu ini mengaku sudah menggeluti kegiatan ini hampir tiga tahun.

Masing-masing surat maupun dokumen yang ia palsukan mempunyai harga yang bervariasi.

Untuk sertifikat tanah misalnya, ia terima pembayaran sebesar Rp300 ribu. Banyak macam yang saya buat, aku Edi. (oxa)

Ngaku Anggota ..............................................................dari halaman 9 selalu ditenteng Edy Badam Sio dan Mulyadi menjadi tameng kekuatan untuk memeras.

Berdasarkan laporan, kita mengamankan dua pelaku yang diduga melakukan pemerasan dengan pengancaman. Mereka mengaku anggota BIN, Pers dan LSM, ungkap Kompol Aries Aminullah, Kasat Reskrim Polresta Pontianak kepada wartawan.

Pria yang kerap dipanggil Sas itu merupakan konsultan yang mendapatkan proyek Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu. Jumlah wilayah yang ditanganinya sebanyak 31 desa, dengan anggaran Rp250 juta setiap desanya.

Pelaku mengetahui adanya proyek PPIP di daerah Putussibau. Pelaku mendapatkan data dari Dinas PU tentang adanya proyek itu. Mereka berasumsi bahwa terjadi penyimpangan terhadap proyek tersebut, cerita Kasat Reskrim.

Aries menjelaskan, pelaku yakni Mulyadi menghubungi Sas lewat telepon. Namun yang berbicara adalah Edy BS. Dalam

telepon itu mereka mengatur jadwal dan tempat untuk bertemu. Kedua pelaku dan Sas bertemu di Wisma Nusantara, Jalan Suprapto, Senin (3/4) lalu. Karena mungkin ketakutan dengan ancaman bahwa korban mau dilaporkan pelaku ke Kejari dan diexpos ke media, korban mau bertemu dengan pelaku, jelas Aries.

Sebelumnya Sas sempat diminta uang Rp250 juta. Terjadilah negosiasi antara Sas dan pelaku, akhirnya jumlah uang yang diminta itu turun menjadi Rp150 juta dan turun kembali menjadi Rp108 juta.

Merasa terancam, korban menyerahkan uang sebesar Rp20 juta rupiah, sedangkan sisanya bisa cicil, papar Kompol Aries Aminullah.

Tak kuasa diancam dan selalu dapat teror dari kedua pelaku ini, akhirnya Sas melapor ke polisi. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan uang hasil perasan kedua pelaku dan sejumlah id card yang menjadi tameng kekuatan untuk memeras, diantaranya kartu pers Surat Kabar Independent Swara Keadilan, lencana intelijen in-

vestigasi, kartu anggota KPK, lembaga pemantau penyelenggara negara RI (LPPNRI) dan kartu tanda anggota Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), namun dengan nama berbeda.

Sementara ini kita amankan mereka dan barang bukti di Makopolresta Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kita amankan baru dua orang, papar Aries.

Uang yang diserahkan pelaku ke polisi tak sesuai dengan hasil perasannya. Uang tersebut berjumlah Rp15 juta. Keterangan sementara sisanya sudah dipakai untuk operasional melakukan aksi pemerasan, ungkap Aries.

Kedua pelaku ini dijerat dengan pasal 335 Junto 368 KUHP dengan ancaman kurungan penjara minimal satu tahun, maksimal sembilan tahun.

Pengakuan Mulyadi, ia tak mengetahui hal ini, ia hanya melaksanakan perintah dari salah satu instansi pemerintah provinsi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Saya tidak tahu, ini sesuai perintah dari dinas di provinsi dan kabupaten, ujar Mulyadi saat digiring ke tahanan Mapolresta Pontianak. (oxa)

Alyssa Miller

Kencan Mesra JODOH itu tidak kemana-mana. Setidaknya ini berlaku untuk Alyssa Miller dan Jake Gyllenhaal. Mereka dikabarkan sedang CLBK (cinta lama bersemi kembali). Aksi CLBK itu terwujud dalam sebuah kencan mesra.

Mereka memperbaiki kembali kisah cinta yang sempat kandas.

Mereka memang masih saling berhubungan juga meskipun sempat

Rakyat Kalbar Kamis, 6 Maret 2014

TIDAK SEMANIS JUDULNYA REVALINA S TEMAT berperan sebagai psikiater bernama Kartika dalam film Oo Nina Bobo besutan Jose Purnomo. Reva memastikan penonton akan dibuat tegang sepanjang film diputar. Pasalnya, film horor ini ceritanya tidak semanis judulnya.

Judulnya memang agak cute, tapi ceritanya sangat menegangkan. Semoga bisa membuat teman-teman yang nonton ketakutan. Mudahmudahan apa yang dilihat di bioskop akan sangat menegangkan. Apa sih sebenarnya di balik lagu Nina Bobo itu sendiri, katanya seperti dilansir dari Indopos.

Ceritanya, Kartika yang

tengah menyelesaikan tesis S2 menjadikan Ryan sebagai obyek penelitiannya. Bocah 12 tahun itu mengalami post traumatic stress disorder (PTSD), dan dirawat di sebuah panti. Trauma yang dialami Ryan berawal lima tahun lalu, saat melihat semua anggota keluarganya terbunuh dalam pembantaian misterius di rumahnya.

Sesuai cerita, aku juga harus memahami apa itu PTSD, sebabnya apa, dan bagaimana penanganannya, katanya.

Melihat kondisi Ryan, Karina merasa tertantang untuk menyembuhkannya.

Lantaran cara berpikirnya sangat logis, dia menolak

hal-hal bersifat mistis seperti keberadaan hantu atau sejenisnya. Ryan nggak banyak ngomong, karena ada rasa traumatik melihat orangtuanya dibunuh. Dan menurut dokter Karina, ini bahan penelitian yang bagus, ungkapnya.

Terlepas dari kesulitan yang dihadapinya sebelum dan selama syuting, mantan pacar Ringgo Agus Rahman itu senang bisa berlakon sebagai psikiater. Sebab, perannya sangat berbeda dari film-film yang dibintangi sebelumnya. Selama ini kalau main film aku kebanyakan jadi orang baik-baik yang tertindas. Disini aku per-

jalani masa break, ungkap sumber. Setelah proses syutingnya selesai, Jake sepertinya sangat merindukan kehadiran kekasihnya, ia pun sempat memilih berlibur dengan keluarganya, terangnya.

Gyllenhaal dan Miller sebelumnya berkencan selama enam bulan, sebelum kisah cinta mereka melempem sekitar Natal 2013. Perpisahan mereka akibat Gyllenhaal yang sibuk syuting film Nightcrawler. (RM)

REVALINA S TEMAT

ankan tokoh lain, jadi lebih menantang, tuturnya.

Rencananya, sang sutradara akan mengikutsertakan Oo Nina Bobo dalam Screamfest Horror Film Festival 2014 yang berlangsung di Amerika Serikat. Tahun lalu, Jose membawa film 308 besutannya ke ajang yang sama. Saya mau buat Oo Nina Bobo jadi film horor terbaik 2014. Insya Allah tercapai. Saya sudah belajar dari film 308 yang masuk nominasi Screamfest Horror Film Festival, tapi kalah karena dianggap kurang internasional, cakupannya hanya Asia saja, terang Jose. (idp) Sumber foto : Kapanlagi.com

OLIVIA LUBIS JENSEN

Andalkan Kuncir Kuda

ROSSA

OLIVIA LUBIS JENSEN senang gaya dandanan yang simple. Riasan tipis dan rambut kuncir kuda menjadi andalannya saat diburu waktu.

Tetap harus dandan walaupun acaranya pagi banget. Cukup make up simple dan rambut diikat, tuturnya.

Sejak lama, Olive punya ketertarikan besar pada fashion. Namun, model video klip Bukan Cinta Biasa milik Afgan itu berusaha tidak menjadi korban mode.

Terkadang, tren terbaru sebatas diketahui saja, ti-

Banyak Kenangan Manis ROSSA berteman dekat dengan Ustad Jefry Al Buchori alias Uje. Banyak kenangan manis yang membuatnya sedih saat suami Pipik Dian Irawati itu pergi untuk selamanya, 26 April 2013 lalu.

Baginya, Uje sosok inspiratif yang membuat siapapun yang mengenalnya merasa kehilangan setelah kepergiannya. Saya sedikit banyak cukup tahu soal Uje, kami bersahabat cukup lama, ungkapnya.

Saking dekatnya, perempuan asal Sumedang, Jawa Barat, itu tidak kuasa menahan tangis saat syuting video klip Hijrah Cinta, Selasa (4/3) lalu. Lagu itu merupakan soundtrack film berjudul sama yang menceritakan kisah hidup Uje. Mulai masa remajanya dengan berbagai kenakalan, hingga akhirnya menjadi seorang pendakwah yang dicintai umat Islam.

Rossa sudah biasa menyanyikan soundtrack film. Tapi, dia merasa lebih emosional saat menyanyikan lagu tersebut, karena memiliki kedekatan dengan Uje semasa hidup dan istrinya, Pipik.

Saya bersahabat dengan Uje dan Pipik cukup lama, kata Rossa.

Rossa menceritakan, saat rekaman lagu Hijrah Cinta, dirinya sering meminta waktu berhenti sejenak. Mungkin saking dekatnya sama almarhum.

Ada satu bait saya menangis, ungkapnya.

Tidak ada stok suara tanpa menangis. Selain karena mengenal dekat dengan orang yang diceritakan, lirik yang ditulis Melly Goeslaw itu juga memberikan makna tersendiri. Orang berpikir kematian tersebut menyedihkan. Tapi, Rossa berpikir, saat mengalami kecelakaan tragis itu, Uje justru bahagia karena bertemu dengan Sang Pencipta.

Dia mengharapkan lagu itu bisa mengulang sukses terdahulu seperti Ayat-Ayat Cinta. Dia juga berharap agar lagu Hijrah Cinta bermanfaat bagi banyak orang. Sebab, lagu ini berisi tentang cinta manusia kepada penciptanya. Saya, kalau dengar lagu ini, jadi ingin lebih baik sebagai manusia, ucap Rossa. (Jp)

ACHA SEPTRIASA

Bertekuk Lutut RADIPTO INDRA RUKMANA atau akrab disapa Dito membuat Acha Septriasa bertekuk lutut. Acha pun siap dinikahi. Berbagai persiapan mulai dilakukan, misalnya memesan penata rias.

Rencana itu (menikah, Red) sudah aku pikirkan matang-matang.

Mudah-mudahan nggak lama lagi terjadi. Yang pasti, aku sudah pesan make-up artist dari jauh-jauh hari, ujarnya.

Menurutnya, Dito yang bekerja di salah satu stasiun televisi adalah sosok pria idaman yang selama ini dicarinya. Bukan hanya ramah, sang pujaan hati memiliki sifat humoris yang membuat hubungan mereka selalu berwarna.

Aku sih bangga banget bisa bersanding dengan dia. Dapetin seseorang yang tidak jauh (kepribadiannya) dengan keluarga aku. Suka bercanda, saling support. Malah nggak pernah serius kalau pacaran, tutur Acha lalu tertawa.

Saat ini, dia dan calon suaminya masih memikirkan konsep pernikahannya.

Ingin mengusung adat daerah tertentu, tetapi keduanya masih bingung merancang konsepnya. Pengennya sih adat saja, tapi sejauh ini belum tahu konsepnya, terang Acha yang belum mau memberi tahu tanggal pernikahannya. (idp) Sumber foto : Kapanlagi.com

Sumber foto : Kapanlagi.com

dak lantas diaplikasikan kalau merasa tidak cocok.

Baginya, kenyamanan tetap nomor satu.

Makanya, meski Olive tidak punya latar belakang pendidikan fashion atau desain. Tetapi perempuan berdarah Norwegia itu mantap membuat clothing line. Dia yakin bisa menjalankan bisnis itu. Tidak belajar desain secara khusus, otodidak saja. Tapi saya yakin bisa, karena baju yang disediakan nanti sesuai dengan karakter saya.

Not too girly but feminine, katanya. (idp)