6 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 6 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Tetapkan Tersangka Baru, Polda Tunggu Keterangan Zulfadhli

Diperiksa Tujuh Jam UJ Belum Ditahan

Usman Ja far di parkiran Mapolda Kalbar saat istirahat menjalani pemeriksaan. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Pontianak-RK. Akhirnya mantan Gubernur Kalbar Usman Ja’far memenuhi panggilan Polda Kalbar untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar 2007-2008

dengan kerugian negara sebesar Rp20 miliar.

Pria yang akrab disapa UJ yang kini menjabat anggota DPR RI dapil Kalbar itu diperiksa Dit Reskrimsus Polda Kalbar se-

lama tujuh jam, terhitung pukul 09.00-16.00 Wib. Namun UJ tidak ditahan Polda Kalbar.

Sekitar pukul 09.00 Wib, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendatangi Polda Kalbar dengan dikawal tiga

pengacaranya Tobias Ranggi, Budi Wijaya dan Dewi. Pria berkacamata mengenakan kemeja putih bergaris lurus itu menaiki anak tangga menuju ruang pemeriksaan Halaman 6

Duduk Manis di Atas Tombak

Bela Sekwan, Sutarmidji Bantah Dugaan Korupsi Anggaran Security DPRD Pontianak-RK. Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum membantah adanya dugaan korupsi anggaran security (Satpam) di lingkungan DPRD Kota Pontianak. Alasannya, proses tender pengadaan sudah sesuai dengan prosedur melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan jumlah Satpam sesuai dengan kontrak, 16 orang.

“Kita sudah menjalankan proses tender melalui LPSE dengan jumlah satpam sebanyak 16 orang, sebagaimana dalam kontrak dengan pihak ketiga,” ujar Sutarmidji ditemui di kediaman dinasnya, Kamis (5/3).

Diakuinya, untuk pengamanan di DPRD Kota Pontianak memang tidak menggunakan anggota Satpol PP. Itu dikarenakan keterbatasan jumlah anggota Satpol PP. Halaman 7

Cornelis: Ke Depan Promosikan Enam Bulan Sebelumnya

Singkawang-RK. Ratusan Tatung yang mengenakan berbagai macam busana kebesarannya, beraksi di ruas Jalan di Kota Singkawang. Dari “hanya” duduk manis di atas tombak, parang dan paku, Halaman 7

“Belajar” dari Tatung

Foto-foto. MORDIADI-RAKYAT KALBAR

Tatung dalam bahasa Hakka merupakan orang yang dirasuki dewa atau roh leluhur. Raga orang tersebut menjadi “alat” komunikasi atau perantara.

Supaya roh dewa atau leluhur itu masuk ke raga seseorang, digunakanlah Mantra dan Mudra tertentu. Roh tersebut dipanggil ke altar kemudian masuk ke raga orang tersebut.

Halaman 7

Karni ilyas @karniilyas Dulu, eksekusi hukuman mati aturannya rahasia.

Hanya terpidana dan keluarganya yg dikasih tahu.

Sekarang heboh dulu berbulan-bulan. Kenapa?

Harry Azhar Azis @harryazharazis 73rb desa di Indonesia akan menerima dana desa sekitar 120-170jt per desa, tp aturan pendistribusiannya belum ada

gede pasek suardika @G_paseksuardika @Beritasatu: Tak Ajukan PK, Pimpinan KPK Diminta Mundur intervensi dalam bentuk lain.

Tersangka PETI Asal Jakarta Melawan

Polda Kalbar Dipraperadilankan Pontianak-RK. Langkah Komjen Pol Budi Gunawan yang menang praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diikuti tersangka pemodal dan penampung emas dari hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalbar.

Direktur PT Jardin Traco Utama, Djudju Tanuwidjaja, tersangka pemodal dan penampung emas ilegal dari H Tuki yang diduga hasil PETI di Kalbar, melakukan perlawanan terhadap Polda Kalbar. Dia mempraperadilkan Polda Kalbar

untuk membuktikan status tersangka yang diembannya.

Gugatan praperadilan itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo, Kamis (5/3).

“Praperadilan yang ditujukan Djuju kepada kita (Polda Kalbar) tersebut berkaitan dengan H Tuki yang ditetapkan sebagai tersangka produsen emas hasil PETI. Termasuk juga hasil PETI di Goa Boma, Bengkayang yang menewaskan 18 pekerja

pada 2014 lalu. “Awalnya ini bagian dari kejadian 15 Oktober 2014, H Tuki yang kita tetapkan sebagai tersangka.

Kemudian dari rangkaian H Tuki ini, kita melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Djudju di Jakarta,” jelas Widodo.

S eb e l u m n ya, Po l d a Ka l b a r menangkap H Tuki di rumahnya, di Kecamatan Pontianak Utara. Saat itu H Tuki sedang melebur emas yang dikatakannya hasil dari PETI di Kalbar.

Halaman 7

Bukan Mengintervensi Perkara Budiono Tan Perwakilan petani sawit Ketapang yang dipimpin Isa Ansyari melakukan penghadangan terhadap empat orang dari Jaksa Agung, pada saat akan meninggalkan Ketapang di Bandara Rahadi Usman, Kamis (5/3) pagi.

Halaman 7

Arief Sulistyanto

Banyak Kendaraan Luar Provinsi Beroperasi di Perusahaan

Potensi Pajak di Ketapang Belum Tergali Maksimal klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Polda Kalbar dipraperadilankan -- Nah..... kan banyak yang ngikot.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Ketapang-RK. Penerimaan pajak daerah tahun 2014 di Kabupaten Ketapang melampaui target hingga Rp 85.111.556.662 atau 102,83 persen dari target sebesar Rp 82.769:223.805. Untuk tahun ini Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dispenda Kalbar Kabupaten Ketapang ditargetkan Rp 111 miliar.

“Angka tersebut (realisasi pajak) masih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada di lapangan,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kalbar, Samuel SE, M.Si didampingi Kabid Pajak Joshua Makarius,SE saat kunjungan kerja ke Kantor UPPD/Samsat Ketapang dan Kayong Utara termasuk Gerai Samsat di kecamatan, belum lama ini.

Kadispenda berkunjung ke daerah itu menggunakan julur darat. Melakukan

melakukan monitoring dan pengarahan tugas kepada pegawai UPPD/Samsat, untuk memberikan motivasi dan mendapatkan berbagai informasi permasalahan yang dihadapi bagi kelancaran pelaksanaan tugas dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, serta untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Perjalananan marathon selama 2 hari yang dilakukan Kadispenda ini mulai dari UPPD Ketapang, dilanjutkan ke Gerai Samsat Kecamatan Kendawangan Kabupaten Kayong Utara. Kemudian melewati Siduk, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Gerai Samsat Sandai dan Balai Bekuak dan menuju Tayan kembali ke Pontianak.

Halaman 6 Kadispenda Kalbar, Samuel berdialog dengan petugas UPPD Ketapang. IST

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 6 Maret 2015

2

H. Muda Mahendrawan, SH/Penggagas Institut Indonesia Moeda (Instim)

Implementasi Undang-Undang Desa, Mengejar Predikat “Bukan Desa Biasa�

Implementasi Undang-Undang Desa pada tahun ini tentulah banyak hal-hal yang menyangkut desa yang perlu dibenahi. Apalagi pada masa transisi perubahan kewenangan tersebut, tentunya agar agenda pembaharuan desa dapat benar-benar berjalan optimal dan implementasinya tidak menimbulkan banyak kendala dan masalah yang berdampak terhambatnya prosesproses pelaksanaan dari kewenangan yang telah diakui dan diserahkan kepada pemerintahan desa.

Tentu para elit-elit desa harus menyiapkan dan berbenah diri agar seluruh kewenangan yang diserahkan berikut modal anggaran yang menyertai dapat dikelola sesuai koridor yang berlaku serta tidak menimbulkan permasalahan dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diemban.

Tak pelak, hal itu mengunggah penggagas Institut Indonesia Moeda (Instim), Muda Mahendrawan mengomentari implementasi Undang-Undang Desa tersebut.

Berikut wawancara selengkapnya bersama Rakyat Kalbar; +Menurut pendapat anda, apa yang harus disiapkan pemerintah desa agar implementasi Undang-Undang Desa dapat berjalan optimal?

-Tentu ujung tombak kemajuan daerah dan negara adalah di desa-desa sehingga aparatur desa harus berupaya secara proaktif untuk menyiapkan kapasitas diri sekaligus melatih diri dalam mengimplementasikan regulasi-regulasi desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban yang sejatinya merubah kewenangan desa menjadi lebih luas dan strategis untuk memaksimalkan potensi-potensi di desa.

Mulai dari potensi SDM dan SDA demi mempercepat pengurangan kemiskinan, pemiskinan dan keterpurukan serta ketimpangan hidup di daerah pedesaan. +Apa perubahan yang signifikan terjadi ketika Undang-Undang Desa diberlakukan?

-Undang-Undang Desa membawa banyak agenda pembaruan mendasar. Mulai dari pengakuan kewenanGubernur Cornelis Dijadwalkan Hadir

Hari Ini, Muskomda Pemuda Katolik Kalbar Resmi Dibuka Pontianak-RK. Hari ini, Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) Pemuda Katolik Provinsi Kalbar resmi dilaksanakan. Acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Cornelis, di Hotel Merpati Pontianak, Jalan Imam Bonjol pukul 17.00. Sekitar seratusan orang akan memadati acara tersebut yang berlangsung mulai dari 6 hingga 8 Maret 2015.

Ketua Komda Pemuda Katolik Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno menjelaskan, sebelum musyawarah itu terlaksana, terlebih dahulu dilaksanakan misa yang dipimpin oleh Uskup Agung Pontianak. “Muskomda dihadiri oleh seluruh pengurus Komda, pengurus pusat, dewan penasihat dan pastur moderator nantinya,� papar Martinus kepada Rakyat Kalbar, Kamis (5/3).

Tujuan dari penyelenggaraan musyawarah tersebut tidak lain untuk melakukan konsolidasi organisasi dan kaitan dengan dengan pembahasan bagaimana strategi supaya Kalbar menuju kedaulatan pangan. “Dengan mengusung tema Konsolidasi Organisasi untuk Mewujudkan Kader Organik bagi Pembangunan Gereja dan Tanah Air, organisasi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap daerah Kalimantan Barat ke depan dan memberikan gebrakan-gebrakan positif untuk memajukan organisasi dan daerah,� harapnya.

Menurutnya, Muskomda Pemuda Katolik Provinsi Kalbar tersebut juga akan dilakukan pergantian Ketua Komda Provinsi Kalbar yang diantaranya telah terdapat empat kandidat yang menjadi Ketua Komda Kalbar periode saat ini. “Yang pertama Maskendari. Dengan riwayat saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar. Kedua, Wiro Pranata yang pernah menjabat sebagai Ketua Komcam Pemuda Katolik Sintang, Glorio Fanen yang saat ini sibuk sebagai aktivis pemuda dan terakhir Abelnus yang pernah menjadi wartawan di beberapa media,� ujarnya. (Asy)

gan asal-usul dan berskala lokal desa yang lebih luas disertai sumber pendapatan yang lebih banyak sebagai modal anggaran yang lebih besar untuk dikelola oleh aparatur desa bersama masyarakat.

Agenda pembaruan desa lainnya, yakni dalam prinsip penataan desa, baik pemekaran atau penggabungan desa, dibukanya kemungkinan perubahan dari desa dinas menjadi desa adat atau sebaliknya. Perubahan dari desa bisa menjadi kelurahan dan sebaliknya, prinsip kesetaraan dan keadilan gender untuk perlibatan perempuan yang lebih maksimal dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan desa.

Pengembangan sistem informasi desa untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa, penataan-penataan ruang desa dan kawasan pedesaan yang lebih berkeadilan, peluang mendirikan BUMDesa untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di desa, keleluasaan bagi desa untuk mengambil kebijakan terobosan yang kreatif dan inovatif untuk perbaikan kualitas pelayanan publik desa. +Melihat adanya porsi lebih besar di dalam kewenangan desa, menurut anda apa yang menjadi tujuan dalam diberlakukannya UU tersebut?

-Tentunya dengan adanya UndangUndang Desa, bagaimana saat ini semua desa, mulai dari aparaturnya dan seluruh elemen masyarakat desa berpeluang untuk lebih berdaya. Dengan melatih diri untuk bisa mengatasi berbagai persoalan mendasar. Dengan merencanakan dan melaksanakan sendiri proses pembangunan sesuai skala kemampuan desa dan terbangun kesadaran kolektif untuk berpikir visioner dan lebih substan-

tif. Karena suksesnya suatu desa, yakni ketika jumlah rumah tangga miskin berkurang, hak-hak dasar pangan, sandang, tiap rumah tangga tinggal di rumah layak huni, semakin tidak ada gizi buruk, semakin mengecil anak putus sekolah, semakin menciut masyarakat desa yang urbanisasi ke kota.

Karena kalau semakin berbondong-bondong putraputri desa pindah meninggalkan desanya maka semakin sulit memajukan desa. Itulah ukuran-ukuran yang menjadi target perubahan nyata ke depan. +Tentunya menurut anda, apa yang menjadi faktor penting agar desa dapat menjadi mandiri?

-Langkah yang harus diubah. Yaitu, menjaga keseimbangan dan seluruh sektor haruslah merata, sumber pangan dan sumber air harus tetap dijaga. Jangan hanya menjadi desa yang konsumtif, akan tetapi jadilah desa yang produktif. Jangan hanya tahunya membeli saja, namun juga bergerak memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan produk-produk dari desa. Jangan dibiarkan mengalir hilang begitu saja karena kita semua mempunyai kemampuan untuk mengolah itu. Perlu terus belajar dan berupaya meningkatkan ketrampilan dan kapasitas diri.

Dengan sikap proaktif berusaha mengejar informasi dan referensi lebih luas dan jangan hanya menunggu saja seperti sebelum-sebelumnya sehingga tiap persoalan dan kendala yang muncul bisa dicarikan solusinya secara lebih cepat dan tepat. +Selama ini kebanyakan desa hanya mengharapkan bantuan yang turun, apa pendapat anda menge-

nai hal itu?

-Memang yang terjadi sebelumnya, kebanyakan desa hanya menunggu bantuan makanya dulu desa seolah hanya menjadi objek penerima bantuan saja tanpa ada kemampuan dan kewenangan untuk merencanakan dan mengelola sendiri proses pembangunan itu. Namun saat ini telah berubah karena posisi desa diakui sebagai subyek yang memiliki kewenangan asal-usul dan berskala desa sehingga desa harus berupaya untuk belajar mandiri untuk hal-hal yang masih dalam kategori kemampuan skala desa. Karena telah ditopang dengan modal anggaran yang semakin besar dari sebelumnya. +Menurut dari kaca mata anda, apakah desa dapat mandiri dengan adanya Undang-Undang Desa?

-Tentu optimis meski harus berproses dengan penuh kerja keras. Karena dengan adanya kewenangan tersebut, yang dulunya kurang berdaya ke depan bisa lebih berdaya, dulunya konsumtif ke depan bisa lebih produktif, dulunya hanya dipandang objek saja kini menjadi subjek/pelaku. Dulunya tak banyak melibatkan masyarakat, kini dan ke depan menjadi lebih partisipatif melibatkan banyak komunitas warga. Dulunya miskin inisiatif ke depan justru makin banyak inisiatif dan gagasan untuk menggerakkan potensi desa. Dulunya minoritas keterlibatan kaum perempuan, ke depan bisa lebih maksimal. Dulunya urbanisasi menjadi trend, namun diupayakan bisa berubah 180 derajat. Yakni, justru putra-putri desa banyak ingin kembali dan tetap menggerakkan potensi SDM dan SDA di kampung halamannya. Jika spirit kebersamaan bisa terus dijaga dengan ikatan sosial yang jadi modal tangguh bagi desa menuju kemandirian itu bisa digerakkan dengan konsisten maka langkah perbaikan hidup tiap rumah tangga di desa akan lebih terbuka dan terang. Sehingga potret gambaran desa-desa biasanya mesti bergeser pada semangat besar yang berlomba-lomba untuk mengejar predikat menjadi “Bukan Desa Biasa�.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Sajingan Ditengarai sebagai Pintu Masuk Peredaran Narkotika Subhan: Pemerintah Sambas Harus Ikut Bertanggungjawab Pontianak-RK. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar dapil Kabupaten Sambas, H Subhan Nur mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sambas harus bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan serta menanggulangi masuknya Narkotika melalui pintu masuk di wilayah Sambas.

Menurutnya, apa yang dikatakan oleh Gubernur Cornelis bahwa masuknya Narkoba melalui perbatasan dan bukan hanya dari Entikong, namun di wilayah Sambas dapat saja terjadi.

Ia menjelaskan, karena perbatasan Sajingan itu merupakan daerah perbatasan yang sudah terbuka sama dengan Entikong statusnya. “Dari sisi fasilitas Sajingan agak kurang. Sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pemain Narkoba jaringan internasional,� papar Subhan, di DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (5/3).

Ia mencontohkan, seperti penangkapan cukup besar beberapa waktu lalu yang pelakunya adalah warga Singkawang. Sehingga bisa saja masuknya Narkoba itu dari perbatasan Sajingan. “Pemerintah Kabupaten Sambas

juga harus bertanggungjawab. Jangan hanya mau berpangku tangan. Sebab banyak hal yang harus dilakukan berupa tindakan pencegahan terhadap bahaya narkoba itu sendiri,� ujar legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Ini harus diprogramkan lewat pemuda. Namun saya melihat anggaran-anggaran, dalam melakukan tindak dalam narkoba agak kurang. Jadi kita pertanyakan, sejauh mana implementasi RPJN yang dibuat oleh Bupati sendiri terhadap pembinaan pemuda termasuk pencegahan bahaya narkoba,� tegasnya.

Menurutnya, jumlah pemakai narkoba itu kaitan dengan peningkatan jumlah penerita HIV. Sebab, rata-rata yang terkena HIV itukan mengunakan jarum suntik. “Jadi kita minta antara kabupaten, provinsi dan pusat itu harus bekerja sama dengan baik dalam hal ini. Jangan sampai hanya saling menyalahkan,� lugasnya.

Terkait pengamanan aparat penegak hukum sendiri di perbatasan, menurut Subhan, sudah cukup baik. Namun tentunya perlu peran semua pihak dan aparat keamanan perlu menindak tegas

pelaku narkoba. “Kalau kita lihat, modus yang dipergunakan oleh penjahat narkoba sudah lebih hebat. Para sindikat juga mempergunakan oknum-oknum untuk turut serta meloloskan barang haram ini masuk ke wilayah Kalbar,� tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Cornelis menyatakan perang terhadap Narkotika yang saat ini di Provinsi Kalbar sudah dikatakan darurat penyalahgunaan Narkotika.

Hal ini dinyatakan Gubernur dalam Pencanangan Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 oleh Gubernur Kalbar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar, belum lama ini.

Ia menegaskan, yang menjadi rawan itu masuknya dari daerah perbatasan bukan dari Entikong saja, yang masuk dari daerah Sambas lalu melalui perairan Sintete. Namun hal tersebut diakui Cornelis luput dari pantauan aparat sehingga ke depan mestinya pengawasan perbatasan diperketat. “Masuknya narkotika ini sangat rawan melalui perbatasan. Ini berdasarkan

laporan dari orang-orang intelejen, baik intelejen kepolisian, Kodam, BIN atau Bais,� paparnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Cornelis menekankan agar dimulai dari internal terlebih dahulu. Seperti di SKPD atau instansi pemerintah, baik sipil maupun militer maupun vertikal untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. “Menekankan para kepala SKPD, komandan menganggarkan di setiap SKPD untuk mengecek anak buahnya terlibat atau tidak di dalam penggunaan narkoba,� tegas Cornelis.

Selain itu, Gubernur berpendapat, supaya kepala daerah, Bupati dan Walikota wajib mengurus permasalahan Narkoba.

Pasalnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri termasuk mefasilitais pencegahan dan penanggulangan. “Tolong Bupati dan Walikota kalau ada kepala SKPD ataupun kepala Badan tidak bekerja sama tolong diusulkan diganti dan sampaikan kepada Gubernur,� ucap Cornelis.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH

$WDX +XE -DP

Berlangganan

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Maret 2015

3

Shintya Fabyola, runner up Puteri Indonesia 2015

Mahasiswi Polnep yang Tak Lupa Akan Kampusnya Pontianak-RK. Tak lupa dari mana ia berasal. Begitulah ungkapan yang disematkan oleh mahasiswi asal Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) Sintya Fabyola yang telah berhasil menjadi runner up Puteri Indonesia 2015 yang kembali mendatangi kampus, tempat dirinya ditempa menjadi perempuan tangguh untuk datang berterima kasih kepada seluruh civitas akademik yang secara tulus mendukungnya. Baik secara moril maupun materil, Rabu (4/3) di Polnep.

Keberhasilannya tersebut bukan hanya mengharumkan nama Polnep di tingkat nasional, namun torehan kegemilangan perempuan kelahiran Pontianak itu sontak memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kalbar dan secara otomatis mempromosikan daerah Kalbar.

Walaupun prestasinya kurang mendapat dukungan dari pemerintah setempat, namun dirinya tetap optimis dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap daerahnya.

Mahasiswi semester akhir Jurusan Administrasi Bisnis inipun menyempatkan diri untuk menghaturkan terima kasihnya kepada seluruh dosen pengajar di Jurusan Administrasi Bisnis. Tempat dirinya mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan ia pun diberikan kesempatan untuk bertemu Direktur Polnep periode 2011-2015 Mahyus serta Direktur Polnep periode 2015-2019 M Toasin Asha yang baru saja dilantik Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Jakarta, Kamis (5/3).

Di wawancarai Rakyat Kalbar, Shintya Fabyola menuturkan, rasa terima kasihnya kepada seluruh civitas Polnep, terutama dosen,

Shintya Fabyola foto bersama Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Polnep. ARI SANDY

staf dan seluruh mahasiswa Polnep yang telah mendukung dirinya dari awal ia menginjakan kaki di Jakarta sebagai kontestan Puteri Indonesia 2015 hingga ia menjadi runner up Puteri Indonesia yang belum lama berlangsung.

“Entah bagaimana lagi mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada seluruh dosen, staf, mahasiswa Polnep dan seluruh masyarakat Kalbar yang telah secara tulus mendukung saya. Kalau tidak ada dukungan semuanya mungkin saya tidak sampai sejauh ini dan mendapatkan kes-

empatan mewakili Indonesia untuk ajang berikutnya,” paparnya.

Ia katakan, dirinya akan memfokuskan untuk menjadi salah satu dari tiga perwakilan dari Indonesia yang mengikuti ajang Miss International, di Jepang November mendatang. Berbagai aktifitas pun telah dimulai. Baik dari persiapan fisik maupun keilmuan telah dipersiapkan untuk menghadapi event internasional tersebut.

“Tentunya apa yang saya dapatkan.

Mulai dari nol hingga saat ini dan ke depan nantinya juga akan berguna.

SIAPA BILANG PENDERITA HIPERTENSI TIDAK BOLEH MINUM SUSU KAMBING???

“Sejak beberapa bulan yang lalau saya jadi gampang pusing, punggung terasa berat dan kepala pun sakit seperti ditusuk-tusuk.” Itulah keluhan dari Aida Yus Marni yang mengaku telah menderita hipertensi. Tahukah anda apa itu Hipertensi? Hipertensi merupakan kondisi medis kronis dengan tekanan darah di arteri meningkat.

Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah.

Upaya Aida untuk sembuh sudah dilakukannya meskipun hanya minum obat warung saja. Tapi kesumbuhan pun belum ia rasakan sama sekali. “Kalau sedang kambuh biasanya saya cukup minum obat warung saja.

Meskipun sakitnya terkadang hilang, tak lama kemudian kambuh lagi. Saya jadi bingung, ingin rasanya cepat sembuh dari hipertensi ini.

Saya juga ingin menikmati kesehatan dengan banyak melakukan aktivitas baik dengan keluarga maupun masyarakat.” Harap warga BTN Kayla 1, Pasir Putih, Muarabungo – Jambi tersebut dengan penuh harap.

Saking sayangnya terhadap isteri, akhirnya suami Aida pun menyarankan untuk minum Milkuma. “Untunglah suami saya menyarankan minum Milkuma dengan rutin.

Anjuran suami saya itu pun benar adanya karena saya kini telah merasakan perubahan yang maksimal. Setelah minum Milkuma dengan rutin sebanyak 2 kotak, badan saya sekarang terasa enteng.

Saya dapat beraktivitas kembali dengan normal. Setelah dicek kembali, tensi darah saya pun sekarang sudah kembali normal.” Ungkap ibu rumah tangga tersebut dengan penuh rasa syukur.

“Konsumsilah Milkuma dengan rutin, karena Milkuma dapat menstabilkan tekanan darah kita,” tambahnya.

Bagi para penderita hipertensi minumlah Milkuma, karena Milkuma dapat menstabilkan tekanan darah.

Banyak anggapan yang mengatakan bahwa susu kambing tidak boleh di konsumsi oleh penderita hipertensi. Anggapan itu tidak benar! Justru sebaliknya, jika kambing tersebut jenis ettawa. Karena susu ettawa memiliki kandungan kalium yang bermanfaat untuk menstabilkan tekanan darah, mengatur fungsi kerja jantung dan menekan resiko terkena arteriosklerosis (peradangan pada pembuluh darah).

Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www. milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

itu merupakan rezeki tambahan jika pendidikan telah dituntaskan.

“Diibaratkan jika menanam padi kemungkinan akan tumbuh rumput.

Sebaliknya jika menanam rumput niscaya tidak akan tumbuh padi. Jadi menurut saya pendidikan tetap fokus utama saya dan jika saya diberikan rezeki dapat mengisi panggung hiburan, Alhamdulillah itu juga merupakan rezeki yang patut saya syukuri,” ujar Shintya.

Sementara itu, di akhir kepemimpinannya sebagai Direktur Polnep, Mahyus.S.Pd,SE.MM memberikan

Baik untuk saya dan setelah ini pastinya saya akan kembali kepada daerah saya, yaitu Kalbar untuk memberikan kontribusi terbaik kepada daerah di mana saya dibesarkan,” lugasnya.

Ketika dihadapkan dua pilihan berkecimpung di dunia hiburan atau fokus terhadap pendidikan, menurutnya, dirinya tetap memilih untuk mengenyam pendidikan. Karena menurutnya ilmu yang diperoleh melalui pendidikan sangatlah berharga dan dibawa sampai akhir hayatnya.

Di lain sisi, dunia hiburan seperti menjadi artis dan lain sebagainya

wedangan terhadap Shintya agar tidak melupakan kaidah pendidikan yang menurutnya syarat penting dalam menjalankan kehidupan untuk menjadi orang yang berguna untuk keluarga, bangsa dan negara tentunya.

“Jangan abaikan kaidah pendidikan ketika saat ini kita diberikan hal yang besar. Karena ilmu sangatlah berguna untuk diri sendiri dalam menjalani rentetan kehidupan yang syarat warna-warni yang harus dilangkah,” ingatnya kepada Shintya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Polnep terpilih, Ir. H. Muh Toasin Asha. M.Si. Dirinya dan lembaga Polnep sangat mengapresiasi prestasi yang diraih mahasiswinya.

Chintya akan meraih pembebasan biaya kuliah serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir. “Seperti proses bimbingan tugas akhir bisa via email. Mengingat Chintya harus karantina lagi dan kemudahan seperti itu kami berikan,” ucapnya.

Meski lebih fleksibel, pedoman tugas akhir tetap harus diikuti Chintya.

“Saya harap, Chintya bisa selesaikan tugas akhir tahun ini. Jangan sampai stop out,” ingatnya.

Ia berharap, pada wisuda tahun ini bisa mempromosikan Chintya bersama Tim Shell Eco Marathon agar memberikan motivasi kepada mahasiswa lainnya.

“Tentunya sebagai pimpinan, prestasi Chintya sebagai runner up ini suprise. Hadiah yang tak terduga di akhir masa jabatan Pak Mahyus dan awal masa jabatan saya,” ujar Toasin.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Kalbar Implementasikan Inpres Tentang Pembangunan Infrastrukur Masal Pontianak-RK. Terkait adanya Instruksi Presiden (Inpres) yang mengharapkan kepada kota-kota besar untuk melakukan pembangunan infrastruktur massal. Pasalnya hal itu dilakukan guna mengatasi persoalan kemacetan di kawasan kota.

Menyikapi Inpres tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya menyatakan, pihaknya akan komitmen dalam menjalankan inpres tersebut.

Bahkan, salah satu bentuk nyata yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengatasi kemacetan, khususnya di pusat kota Provinsi Kalbar, yakni dengan melakukan pembangunan Jembatan Kapuas III. “Yang namanya Inpres tetap harus kita patuhi, taati serta melaksanakannya. Sehingga apa yang menjadi visi misi Presiden dapat segera terealisasi dengan baik,” papar Wagub.

Mengenai Jembatan Kapuas III, Wagub mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan Kota Pontianak.

“Pembangunan Jembatan Kapuas III bukan lagi sekadar wacana. Karena, pembangunan Jembatan Kapuas III itu memang sudah semestinya ada. Karena jika tidak maka titik kemacetan yang kerap terjadi seperti di persimpangan Tanjung Pura menuju jembatan Kapuas I akan tetap terjadi,” timpalnya.

Sementara itu, disinggung mengenai ada berapa titik lokasi pembangunan masal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, Wagub menyatakan, saat ini dirinya sedang berada di Kota Singkawang dan kebetulan

Ilustrasi.

NET

tidak memegang data pembangunan tersebut.

“Saya lagi di Kota Singkawang dan saya juga lupa ada berapa titik pembangunan itu. Coba kontak dengan Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, karena beliau yang memiliki data itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Ahi menyatakan, pihaknya sangat mendukung Inpres tersebut. Tidak pun dengan terbitnya Inpres sudah seharusnya pembangunan infrastruktur masal itu dilakukan.

“Mengingat Kota Pontianak merupakan pusat kotanya Provinsi Kalbar sehingga tidak luput juga dari yang namanya kemacetan,” ujarnya.

Meskipun demikian, kata Ahi, mengenai pembangunan infrastruktur nasal, saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar sudah menyiapkan Auter Ring (Jalan

Lingkar Luar). Yang mana nantinya jalan lingkar luar tersebut akan bersinergi dengan Jalan Trans Kalimantan.

“Intinya tanpa Inpres juga Pemerintah Kalbar saat ini sedang fokus melakuakan pembangunan infrastruktur secara masal itu sebagai bentuk pemerintah dalam mengatasi persoalan kemacetan yang sering kali terjadi di Kota Pontianak,” lugasnya.

Selain melakukan pembangunan Auter Ring (Jalan Lingkar Luar), Ahi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pembangunan Jembatan Kapuas III. “Jembatan Kapuas III dibangun untuk mengatasi persoalan kemacetan yang terjadi saat ini di Kota Pontianak. Jadi keseriusan pemerintah kita saat ini sudah terfokus ke infrastrukur,” ulasnya. (fie)

Kalbar Dapat Jatah Rehabilitasi Irigasi 70.000 Hektar

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Pontianak-RK. Kepala Bidang Perluasan Lahan dan Air (PLA), Dinas Pertanian Provinsi Kalbar, A. Irom menyatakan, tahun ini Provinsi Kalbar akan mendapatkan jatah rehabilitasi jaringan irigasi seluas 70.000 hektar.

“Rehabilitasi irigasi itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian menuju kedaulatan pangan di era pemerintahan Joko Widodo– Yusuf Kalla. Sementara untuk dampak utama dari irigasi yang diperbaiki, tanaman padi dapat panen dua kali setahun serta mengurangi potensi kegagalan, baik saat banjir maupun kekeringan secara otomatis produksi akan naik,” paparnya.

Secara nasional, kata dia, untuk reha-

bilitasi jaringan irigasi diperuntukkan lahan sejuta hektar. “Jadi dengan adanya rehabilitasi irigasi maka pendapatan petani meningkat dan ini dapat menjadikan petani kita menjadi lebih sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, di singgung mengenai upaya yang lain untuk peningkatan produktivitas padi di Provinsi Kalbar, Irom menambahkan, pihaknya saat ini akan menerapkan teknologi hazton. “Artinya, dengan teknologi hazton kita tidak lagi tergantung unggul atau tidaknya benih yang ditanam,” jelasnya.

Irom mengungkapkan, saat ini Provinsi Kalbar masuk dalam 13 Provinsi sentra beras nasional dengan kondisi surplus.

“Mudah-mudahan kondisi surplus ini bisa lebih meningkatkan lagi. Untuk mewujudkan itu semua perlu dukungan serta dorongan dari semua lini sehingga angka surplus beras di Provinsi Kalbar meningkat secara nasional,” ulasnya.

Irom berpendapat, irigasi merupakan salah satu usaha manusia untuk mengalirkan air dari sumbernya ke lahan pertanian.

Hal itu pun dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. “Irigasi tidak terlepas dari jaringan irigasi. Dalam jaringan irigasi ada empat unsur pokok dari bangunan irigasi. Yakni, bangunan utama, jaringan pembawa, kelengkapan pendukung, saluran pembuang dan petak tersier,” paparnya. (Adx)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Jumat, 6 maret 2015

4

Izin Ekspor Freeport Diperpanjang KPK Tak Boleh Diam Jakarta-RK. Pemerintah dan PT Freeport dianggap sudah melanggar perintah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Salah satu alasannya, perpanjangan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tidak berpihak kepada pengelolaan sumber daya alam bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Wakil Sekjen DPP Partai Perindo Hendrik Kawilarang menilai, Pemerintah telah melanggar UU Minerba dengan memberi relaksasi kepada Freeport karena belum dapat melakukan pemurnian dan gagal membangun smelter.

Ironisnya, relaksasi selama enam bulan yang diberikan sejak 25 Juli 2014 lalu, justru diperpanjang lagi untuk enam bulan ke depan.

VALAS

Kamis, 5 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,241.89 14,493.85 3,579.11 3,489.68 9,562.33 13,087.00

10,134.97 14,347.29 3,540.65 3,454.83 9,466.65 12,957.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Ilustrasi/Ist

“Sejak semula MoU yang ditandatangani pada 25 Juli 2014 itu melanggar Pasal 170 UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan Freeport harus melakukan proses pemurnian atas produksi konsentrat. Itu jelasjelas melanggar UU. Izin ekspor tidak boleh diberikan sebelum renegosiasi enam poin Freeport dengan pemerintah belum kelar,” tegas Hendrik dalam keterangan persnya, Kamis (5/3).

Di balik perpanjangan baru izin ekspor Freeport itu, Hendrik Kawilarang Luntungan mencium ada permufakatan diam-diam antara Pemerintah-Freeport. Karena sudah melanggar UU dan dibiarkan berjalan, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengusut dugaan pelanggaran izin tersebut.

Apalagi KPK pernah mengungkap bahwa

kebocoran di sektor tambang dan migas Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah. “Pihak-pihak yang bermain harus disikat,” tegasnya.

Dia juga mendesak agar smelter harus dibangun di Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur, seperti komitmen Freeport.

“Adalah janggal jika smelter dibangun jauh dari tempat produksi. Selain itu pembangunan smelter di Papua juga akan mendorong ekonomi, membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah di provinsi itu. Aspirasi ini juga didukung Gubernur Papua Lukas Enembe dan masyarakatnya,” ujar Rully, panggilan akrabnya.

Sebelumnya diberitakan, besok Jumat (6/3), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan bertemu PT Freeport Indonesia. Agendanya Pemerintah meminta Freeport menyampaikan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tembaga nasional. (jpnn)

Revitalisasi Industri Tekstil Ditargetkan Serap 10 Ribu Pekerja Jakarta-RK. Kementerian Perindustrian berupaya merevitalisasi dan menumbuhkan industri tekstil nasional agar tetap bertahan dan mampu menyediakan lapangan kerja. Pasalnya, kementerian yang dipimpin Saleh Husin itu menggolongkan industri tekstil sebagai sektor strategis.

Saleh mengatakan, program revitalisasi dan penumbuhan industri merupakan cara untuk meningkatkan produksi di sektor tekstil. Menurutnya, pihaknya telah menyediakan anggaran Rp 100 miliar dalam APBN 205 khusus untuk program revitalisasi dan penumbuhan industri.

Saleh menjelaskan, program revitalisasi dan penumbuhan industri tekstil itu akan mencakup restrukturisasi mesin dan peralatan.

“Tujuannya bukan hanya menaikkan kuantitas tapi termasuk kualitas, efisiensi, dan produktivitas,” katanya dalam peluncuran Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki di Jakarta, Rabu (4/3).

Saleh menjelaskan, program itu juga demi mempersiapkan industri tekstil nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 agar tak kehilangan daya saing. “Kita juga perkuat Saleh

SDM dengan pendidikan dan pelatihan,” ucapnya.

Berdasarkan catatan Kemenperin, industri tekstil mampu menyerap 1,5 tenaga kerja. Sedangkan untuk industri alas kaki dan penyamakan kulit mampu 700 ribu pekerja.

Dengan demikian, total tenaga kerja yang terserap dari industri teksitl, alas kaki dan penyamakan kulit mencapai 2,2 juta pekerja. Angka itu setara dengan 15,1 persen dari seluruh tenaga kerja industri manufaktur nasional.

Selain itu, industri tekstil, alas kaki, dan penyamakan kulit juga memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 1,89 persen. Sepanjang 2014 lalu, ekspor industri tekstil dan produk tekstil mencapai USD 9,13 miliar. Angka itu jelas melebihi impor tekstil yang hanya mencapai USD 5,8 miliar.

Sementara ekspor industri alas kaki, penyamakan kulit maupun barang produk dari kulit juga mencatat surplus. Sebab, ekspornya senilai USD 2,9 miliar, sedangkan impirnya hanya mencapai USD 0,9 miliar.

Saleh menambahkan, dari program revitalisasi itu diharapkan akan semakin banyak lapangan kerja tercipta. “Untuk tahun ini ditargetkan tercipta kesempatan kerja minimal 10 ribu orang untuk industri tekstil, alas kaki, dan penyamakan kulit,” ujarnya. (jpnn) Husin

Rupiah Terpuruk, Ini Saran DPR untuk BI Jakarta-RK. Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI) melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Sebab, kini nilai dolar Amerika Serikat (USD) sudah tembus di atas Rp Rp 13.000.

Misbakhun mengatakan, USD yang sudah melebihi Rp 13.000 bukan hanya melewati nilai keekonomian namun juga menjadikan kurs rupiah sudah terlalu rendah. Karenanya, BI sudah semestinya melakukan intervensi pasar dengan melepas cadangan USD yang dimiliki sehingga nilai tukar rupiah kembali pada nilai yang wajar.

“Kalau perlu diminta mereka menjadwal ulang kewajiban valuta asing dan minta melakukan pembayarannya menggunakan mata uang rupiah atas kewajiban valasnya,” kata Misbakhun, Rabu (4/3) malam.

Politikus Golkar itu juga menganjurkan BI segera melonggarkan aturan batas pemberian kredit di sektor perumahan, maupun motor dan mobil yang lebih dikenal dengan kebijakan LTV atau loan to value.

Harapannya, dengan longgarnya aturan kredit maka pertumbuhan ekonomi bisa terjaga dan meningkat.

“Dengan melonggarkan aturan makan kurva yang menurun dan lesunya gairah pertumbuhan ekonomi bisa diangkat kembali,” tambahnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan

Sms Warga Mempawah Sehat

Bapak MenPAN-RB Yth. Mendukung atas tindakan tegas Kapolda Kalbar dan jajarannya menumpas para koruptor, premanisme, narkoba dan pembalakan hutan di Kalbar. Kapolda Kalbar dan jajarannya cukup berat menumpas korupsi spektakuler di Kalbar. Namun, tidak membuat Kapolda Kalbar surut memberangus dua koruptor Kalbar, UJ dan Zul terkait kasus korupsi Bansos KONI Kalbar yang saat sekarang sedang diproses Polda Kalbar.

NCW melihat sifat serakah tentang rumah Kadis Pxx Prov Kalbar dan mobnas Kadis Pxx Provinsi Kalbar dijadikan milik pribadi oleh seorang mantan Kadis Pxx Provinsi Kalbar di atas kepentingan negara. Mengapresiasi Kejari Kota Pontianak memberangus kasus korupsi operasional mobnas, apakah M Zeet Hamdy Assovie Sekda Kalbar terlibat?

NCW Investigator Kalbar mencium bau yang sangat menyengat tentang bidadari simpanan seorang pejabat teras Kantor Gubernur Kalbar?

Waduh, 3 Ta ya? Ibrahim Myh. 081288673500 5-3-2015

09.01

Pak Bupati, saya ada usul, bagaimana kalau setiap Minggu pagi diadakan senam massal Mempawah Sehat. Lokasi bisa di Halaman Kantor Dinas Pendidikan. Agar warga antusias, sediakanlah doorprize murah meriah. Minggu pagi akan meriah di Mempawah. Terimakasih.

081347482200 4-3-2015 22.40

Bisa Hancur Apa kata pak JK, bisa hancur negeri ini. Jangan banyak bicara di media, hasil kerja nyata yang diharapkan oleh rakyat. Kasihan sekali rakyat di negeri ini, kasak-kusut dan amburadul mulai dari pemerintahan bahkan DPRD. Mohon pak SBY harus ikut dan bercampur tangan dalam urusan negara. Tampaknya negeri ini masih membutuhkan pemimpin seperti pak SBY. Pemerintahan pak SBY sepi di media masa, tapi kerja nyata.

081258383553 5-3-2015

12.36

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Maret 2015

5

Anggap Masih Seri, Kubu Ical Gugat Lagi

Sikap

Jakarta-RK. DPP Golkar hasil Munas Bali mendaftarkan gugatan baru terhadap Golkar pimpinan Agung Laksono ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (5/3).

Langkah ini diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Partai (MP) Golkar yang tidak memenangkan salah satu pihak terkait dualisme kepengurusan partai beringin itu.

Alasannya, MP Golkar dinilai gagal dalam menyelesaikan konflik internal partai. Selain itu, gugatan baru dilakukan untuk mempercepat proses sidang

Ruhut Sitompul. JPNN

Jelang Kongres PD 2015, SBY Sudah Keliling

pengadilan. PN Jakbar diharapkan langsung memeriksa pokok perkara dan lebih efisien. “Seluruh pengurus dan kader partai di daerah-daerah juga menghendaki perselisihan internal Partai Golkar cepat selesai,� kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dalam keterangan tertulis yang diterima jawapos.com.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali Tantowi Yahya mengatakan, pihaknya optimis dengan langkah mengajukan gugatan ke PN. “Kami yakin PN tidak lagi bisa meno-

lak karena putusan melalui internal di MP bersifat deadlock,� kata Tantowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut Tantowi, putusan MP Golkar terkait dualisme kepengurusan adalah seri. Sebab, dua majelis hakim MP mendukung keabsahan munas Ancol atau kubu Agung. Sedangkan dua majelis hakim MP lainnya tidak mendukung dan merekomendasikan kepada kepengurusan munas Bali untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

Sementara itu, langkah kubu Agung

yang mendaftarkan keabsahan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) ditanggapi kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, Menkum HAM belum bisa menerima pendaftaran kepengurusan DPP Golkar kubu Agung itu. Sebab, menurut UU Parpol, pendaftaran baru dapat dilakukan apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Saya harap Menkum HAM akan cermat dan tidak melakukan kesalahan,� papar Yusril. (jpnn)

Cerita di Balik Kekalahan Hatta Rajasa di Kongres PAN

Semua Minta Aklamasi Jakarta-RK. Setelah Muktamar Partai Persatuan Pembaungan (PPP), Munas Golongan Karya (Golkar) dan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN), kini tiba giliran Partai Demokrat menggelar kongres, untuk menentukan siapa pemimpin partai berlogo bintang mercy itu 5 tahun ke depan.

Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul saat ditemui di gedung DPR, Kamis (5/3), mengatakan konstelasi politik di partai pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedikit berbeda karena tidak ada kubu-kubuan. “Kami aklamasi. Kami sepakat Pak SBY (kembali memimpin Denmokrat),� kata Ruhut.

Ruhut menyebutkan bahwa SBY sudah berkeliling Indonesia menemui kader di daerah, mendengar pendapat para pimpinan DPW terkait pelaksanaan Munas 2015 yang rencananya dilaksanakan antara Mei-April.

Bahkan, pada tanggal 7 Maret 2015 ini Partai Demokrat akan melakukan konsolidasi nasional di Bali, untuk mendengar langsung aspirasi DPW yang akan memberikan dukungan secara aklamasi terhadap SBY. “Tanggal 7 kami mau ke Bali, mendengar DPW. Beliau (SBY) sudah keliling semua. Semua semua minta aklamasi,� jelas Ruhut, sembari menyebut saat ini belum ada figur pengganti SBY di partainya. “(Pengganti SBY) ketum belum lah,� tukas Ruhut.

Saat disebutkan adanya kemungkinan Pasek Suardika mencalonkan diri? “Mimpi kali ye, kan dia (Pasek) baru beberapa bulan (anggota) DPD. Apa mau kembali lagi ke jalan yang benar, kembali ke kami,� tandasnya sembari tertawa. (jpnn)

Denpasar-RK. Zulkifli Hasan sukses mengagalkan ambisi Hatta Rajasa untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PAN periode 2015-2020. Ketua MPR RI itu menang dengan selisih enam suara saja, yakni 292 berbanding 286.

Yang menarik, ada kabar yang menyebut bahwa salah satu faktor yang ikut membuat Hatta kalah karena suara dari PAN Sultra tidak solid ke mantan Menko Perekonomian tersebut. Padahal, sejak awal, PAN Sultra diklaim hanya mendukung Hatta.

Kabar soal tidak solidnya suara dari PAN Sultra itu diakui Ketua PAN Buton, Umar Samiun. Usai melakukan kewajibannya memilih, Bupati Buton itu mengakui bahwa ada kader yang membelot ke kubu lain, selain di Hatta Rajasa. “Setahu saya ada dua orang, siapa mereka, tidak usah saya sebut,� katanya sambil berlalu dari arena pemilihan seperti yang dilansir Kendari Pos (Grup JPNN. com), Selasa (3/3).

Penjelasan lebih gamblang disampaikan Pls Ketua PAN Buton Tengah, Suwandi Andi. Ia mengatakan memang ada dinamikan di internal PAN Sultra di arena kongres, setelah masing-masing mendengar visi calon dan rencana jangka

panjang soal partai.

Bagi Suwandi Andi, hal tersebut (perbedaan pilihan) biasa saja, dan ia yakin kekalahan Hatta Rajasa tidak akan berbias buruk terhadap PAN Sultra dimasa depan, di tangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua DPP PAN. Ia memastikan, sebelum keberangkatan ke Bali, Ketua PAN Sultra, Nur Alam sudah menggariskan bahwa Hatta Rajasa harus jadi pilihan. Bukan hanya di Sultra, Nur Alam bahkan mengimbau beberapa daerah di Indonesia Timur untuk memilih Hatta. Hanya saja, perkembangan di arena kongres memang dinamis dan bila ada kader Sultra yang memilih Zulkifli, tidak ada masalah. “Saya kira kita semua dengar, Zulkifli akan merangkul semua di PAN. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Ini sudah selesai,� tandasnya.

Ketika didesak, berapa suara Sultra yang membelot ke Zulkifli, anggota DPRD Sultra itu menjawab diplomatis saja, bahwa itu semua hak pemilik suara. Apa termasuk Buton Tengah ikut memilih Zulkifli? Suwandi memilih tertawa. “Saya memilih kader PAN,� katanya lagi.

Beredar informasi, salah satu Ketua

PAN yang memilih Zulkifli Hasan adalah Jainal ST, Ketua PAN Konsel. Selain itu, nama Kery Konggoasa, Ketua PAN Konawe. Kery yang dihubungi mengakui bahwa hati kecilnya memang tidak mendukung Hatta Rajasa, tapi karena arahan dari Ketua PAN Sultra, Nur Alam, ia harus ikut memilih. Apakah benar-benar di bilik suara dia tetap mencoblos Hatta, entahlah.

Sementara itu, Ketua PAN Kota Kendari, Ir. Asrun mengatakan bahwa kemenangan Zulkifli Hasan merupakan pertarungan yang adil. Saat ditanyakan apakah kemenangan Zulkifli Hasan akan berdampak terhadap PAN Sultra?. Dirinya mengatakan kemenangan Zulkifli Hasan tidak akan berdampak apa-apa. “Siapapun yang menang itulah kader terbaik kita di PAN. Namun saya berharap kepada Ketum baru ini agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah dilontarkan sebelum kongres ini,� harapnya.

Pantauan Kendari Pos di lapangan, banyak pendukung Hatta yang tidak bisa menahan sedih dan menangis. Mereka berpelukan sesama kader pendukung calon wakil presiden lalu itu.

Di tengah kerumunan pendukung Hatta terlihat Ketua DPW PAN Sultra,

Gubernur Nur Alam dan Sekjendnya, Abduraman Saleh juga turut bersedih dengan kalahnya jagoan mereka dikongres ke IV PAN di Bali.

Saat akan dimintai keterangan, Nur Alam menolak untuk diwawancara. Begitu juga dengan Abdurahman Saleh.

Sementara itu hari terakhir Kongres PAN di Bali berdasar pantau Kendari Pos peserta Munas PAN berkurang. Pembukaan rapat komisi tadi pagi peserta yang hadir nampak tinggal setengah dari peserta saat pembukaan Kongres.

Peserta yang hadir dalam rapat komisi tersebut adalah para pendukung Zulkifli Hasan. Sedangkan Hatta Rajasa dan pendukungnya tak nampak hadir.

Para elite PAN Sulawesi Tenggara juga tak nampak di arena Kongres PAN di Hotel The Wisten Nusa Dua Bali. Diketahui PAN Sultra mendukung penuh Hatta Rajasa sebgai incumbent calon Ketum PAN. Tidak hadirnya Hatta Rajasa dan pendukungnya dihari ketiga Kongres PAN tidak dipermasalahkan oleh Ketum baru PAN, Zulkifli Hasan. Ia yakin ketidak hadiran tersebut bukan karena kekalahan Hatta dalam perebutan kursi Ketum PAN. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Tiga Pesan Cornelis untuk Singkawang

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis membuka Festival Capgome Kota Singkawang 2015 di Panggung Kehormatan Jalan Budi Utomo, Kamis (5/3). MORDIADI

Singkawang. Lantaran Kota Singkawang memiliki laut dan dekat dengan Malaysia, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis menyampaikan tiga pesan pentingnya kepada Walikota Singkawang Awang Ishak beserta jajarannya serta masyarakat di Kota Amoy ini.

Pesan pertamanya terkait peredaran Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba). “Saya minta Walikota Singkawang dan jajarannya, sipil dan militer agar mewaspadai dan mulai saat ini menghentikan narkoba,� kata Cornelis ketika membuka Festiva Capgome Kota Singkawang 2015 di Panggung Kehormatan Jalan Budi Utomo, Kamis (5/3).

Cornelis menjelaskan, peredaran narkoba ini sudah menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. “Saya sudah mencanangkan bahwa kita Gawat Darurat Narkoba. Ini perintah Presiden RI,� katanya.

Terkait masalah narkoba ini, Cornelis juga menyinggung masalah eksekusi mati terpidana mati yang dipermasalahkan beberapa negara di dunia, terutama tempat asal terpidana mati. “Tidak perlu kalut dengan hukuman mati, karena sudah inkrah.

Saya yakin jika akan melakukan eksekusi tersebut.

Soal negara luar mau kalut, masa bodoh, karena kita tidak pernah mencampuri urusan negara lain,� tegas Cornelis.

Terkait bahaya narkoba ini, Cornelis juga berharap ketika perayaan agama seperti ini, disosialisasikan kepada anak-anak supaya mereka tidak memakai narkoba. “Semua mesti turut mengingat-

kan, jangan terlibat dengan narkoba,� katanya.

Sementara pesan keduanya, menyangkut Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). “Kamtibmas ini wajib kita jaga, kita pelihara.

Jangan sampai di samping rumah kita ada teroris, orang yang membuat bom. Kalau melihat seperti itu, segera lapor aparat keamanan. Jangan kita diam,� ujar Cornelis.

Menurut dia, laporan dari masyarakat terkait teroris dan sejenisnya ini sangat diperlukan, agar aparat keamanan dapat segera melakukan tindakan antisipasi. “Jangan dihakimi sendiri, sekalipun penjahat jangan main hakim sendiri,� pinta Cornelis.

Terkait main hakim sendiri ini, Cornelis juga mengungkapkan anekdot di masyarakat. “Jangan pula ketika ditanya Polisi, mengapa main hakim sendiri, lalu dijawab, kami tidak sendiri pak, tetapi satu kampung,� katanya.

Selanjutnya, pesan ketiga Cornelis menyangkut ketahanan pangan. Dia meminta, lahan di Singkawang yang bisa ditanami tanaman pangan, segera ditanam. Lakukan penghijauan. “Kota ini perlu dihijaukan kembali, dalam rangka mengantisipasi dampak global warming, dunia semakin hari semakin panas,� ucapnya.

Cornelis mengungkapkan, tertulis di dalam kitab suci, kalau zaman dulu kiamat itu karena air bah, seperti pada zaman Nabi Nuh. “Tetapi sekarang bisa saja karena panas, karena panas sudah tidak bisa dihitung lagi oleh BMKG,� katanya. (dik)

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

BURSA IKLAN BARIS Harian

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

CARA MUDAH

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN 0813 4806 2271 0856 5085 7244

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 6 Maret 2015

6

Cari Perhatian dengan Cara Aneh dan Menakutkan,Balita Sendiri Diracuni SEORANG ibu muda berusia 27 tahun di Kentucky, Amerika Serikat bernama Lacey Spears terpaksa harus berurusan dengan hukum. Penyebabnya, Lacey didakwa telah mengakibatkan putranya sendiri, Garnet Paul Spears yang masih berumur 5 tahun meninggal dunia.

Lacey disebut mengidap kelainan perilaku. Ia membuat anaknya sakit demi mendapat perhatian dari orang lain baik keluarga, teman-teman maupun layanan medis.

Menurut para ahli perilaku, kelainan jiwa yang terjadi pada Lacey itu diistilahkan dengan Munchausen syndrome by proxy.

Nama sindrom Munchausen itu berasal dari bangsawan Jerman bernama Baron Von Munchausen yang sering membuat cerita-cerita tentang dirinya yang dilebih-lebihkan dan sebenarnya tak pernah terjadi.

Lacey Spears dan putranya, Garnet Paul Spears Lacey biasanya mengunggah kondisi keyang masih berusia 5 tahun. FACEBOOK/JPNN

sehatan putranya ke internet, baik melalui blog maupun Twitter. Lacey berharap postingannya tentang kondisi kesehatan Garnett bisa mengundang empati dari pihak lain.

Namun, sebuah rekaman menunjukkan Lacey membawa putranya ke kamar mandi rumah sakit dengan membawa sebuah tabung konektor. Setelah itu, Garnet terlihat menderita.

Ternyata, Lacey justru meracuni putranya sendiri dengan memaksanya meminum cairan dengan kadar garam sodium tinggi. Terang saja motif yang bisa dibilang aneh itu membuat penegak hukum keheranan.

“Motifnya memang aneh dan menakutkan. Tapi ini nyata,” kata asisten jaksa wilayah di Kentucky, Patricia Murphy dalam persidangan yang digelar Kamis (27/2) pekan lalu.

Dalam dakwaan, Lacey sering memaksa putranya mengonsumsi garam di luar batas. Jaksa pun mengantongi bukti bahwa Lacey memang meracuni anaknya sendiri. (jpnn)

Kewenangan Luhut Besar, Fungsi Wapres Bagaimana?

Tantowi Yahya

JAKARTA - Politikus Partai Golkar DPR, Tantowi Yahya tidak mempersoalkan masalah jabatan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Hanya saja, Tantowi mempertanyakan kewenangan besar yang diberikan kepada Luhut, yang mirip dengan kewenangan wakil presiden.

“Saya mempertanyakan fungsi wakil presiden bagaimana?” kata Tantowi menanggapi keluarnya Perpres No.26 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Luhut, Kamis (5/3).

Menururtnya, staf kepresidenan diberikan kewenangan yang begitu luas akan berpengaruh pada

pola hubungan dengan menteri sekretariat Negara (mensesneg) dan sekretaris kabinet (Seskab) yang sama-sama berkantor di Istana.

Mengenai kepercayaan Jokowi kepada Luhut menurut Tantowi sah saja karena mungkin Jokowi nyaman bekerjasama dengan Luhut yang juga mantan timsesnya. Sehingga Jokowi percaya dengannya.

Tapi Tantowi tetap bingung bagaimana presiden membagi kewenangan kepada para pembantunya yang ngantor di Istana. “Kita bingung pola kerjasama staf kepresidenan, mensesneg dan seskab, pembagiannya gimana, belum begitu jelas. Ketiganya semua ring 1 dan semua bekerja di istana,” tandasnya.(fat/jpnn)

Ilustrasi

Mana Tahan. . . Kebesaran Aisha Minta Cerai Saja SETIAP pasangan yang baru menikah tentu berharap bisa langgeng dalam kebersamaan. Namun, tidak demikian dengan Aisha Dannupawa yang menikah dengan Ali Maizinari. Pasalnya, meski baru seminggu menikah tapi Aisha langsung menggugat cerai.

Aisha memang menyandang status janda sebelum dinikahi Ali. Perempuan asal Zamfara, Nigeria itu juga sudah memiliki tiga orang anak.

Lantas mengapa Aisha yang baru sepekan mengakhiri status janda ingin kembali menjanda? Usut punya usut, ternyata Aisha merasa tak tahan dengan ukuran penis suaminya yang tak ketulungan.

Tak disebutkan secara rinci ukuran penis Ali saat masih ”mentah” maupun ketika sudah tegang. Yang pasti, Aisha mengaku ketakutan setelah kena ’serangan’ dari suami barunya itu.

Karenanya, Aisha langsung mendatangi pengadilan agama agar membatalkan pernikahannya. Di depan pengadilan, ibu rumah tangga itu menceritakan pernikahannya dengan Ali setelah kegagalannya pada pernikahan pertama.

“Saat dia (Ali, red) datang, kami memang berhubungan badan.

Tapi pengalaman yang ada merupakan sebuah mimpi buruk,” katanya seperti dikutip Daily Mirror dari koran lokal Nigeria.

“Alih-alih menikmati berhubungan seksual, ini ternyata menjadi sesuatu yang lain karena penisnya terlalu besar.”

Aisha bahkan mengaku langsung minum obat penghilang rasa sakit setelah pertama kali berhubungan badan dengan Ali. Karenanya saat untuk kedua kalinya Ali mengajak bercinta lagi, Aisha jadi trauma. “Tak kuat untuk menanggungnya,” katanya.

Ali pun tak menyangkal tudingan Aisha. Di pengadilan, Ali mengakui bahwa dia memang memiliki penis yang berukuran cukup besar.

Namun, Ali pasang syarat untuk meladeni gugatan cerai Aisha.

Ali mengaku mau diceraikan asalkan mas kawinnya dikembalikan.

Yaelah.... mau enaknya sendiri.(ara/jpnn)

Potensi Pajak ............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Menurut Samuel, sepanjang perjalanan ia melihat banyak kendaraan alat berat/besar yang beroperasi baik di perusahaan perkebunan sawit, tambang maupun jasa konstruksi serta yang lewat di jalan raya terindifikasi belum membayar pajak.

“Salah satunya di Kecamatan Kendawangan di perusahaan pertambangan yang sempat kami singgahi, terlihat cukup banyak kendaraan yang beroperasi. Belum lagi di lokasi lainnya,” beber Kadispenda.

Dikatakan Samuel, kendaraan bermotor luar provinsi juga banyak yang masuk di sana, baik kendaraan pribadi maupun angkutan barang jenis mobil box, truk dan dumtruk.

Sementara jenis pungutan pajak lainnya juga belum memberikan kontribusi signifikan

adalah Pajak Air Permukaan (PAP).

Ia meminta perhatian serius para pegawai di UPPD Ketapang dan Kayong Utara agar proaktif melakukan operasional turun ke lapangan. Menginventarisir pendataan baik untuk kendaraan alat berat/besar maupun penggunaan air permukaan terhadap perusahaan yang ada dan terbitkan penetapan serta tagihan.

Lanjut Samuel, razia kendaraan yang sudah diprogramkan segera ditindaklanjuti, bekerjasama dengan instansi terkait yaitu kepolisian, Dinas Perhubungan serta pihak lainnya.

Ia mengingatkan, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab tersebut harus ada motivasi, dimulai dengan niat, tekad dan

semangat kerja keras melalui kebersamaan.

Karena seberat apapun bila terjalin kerjasama dan kebersamaan, tugas yang diemban akan membuahkan hasil yang optimal. “Layani masyarakat dengan baik, mudah, cepat, transparans serta pelihara kepercayaan dan sampaikan informasi secara jelas,” pesan Samuel.

Kadispenda berjanji akan memantau terus perkembangannya. Segala permasalahan yang dihadapi di lapangan segara disampaikan untuk ditindak lanjuti. “‘Terhadap pengusaha atau kepemilikan alat berat/besar yang didapati sengaja menghindar atau tidak mau membayar pajak tepat waktu, berikan sanksi tegas,” ujar Samuel.

Terkait kendaraan luar Provinsi yang

beroperasi ke Kalbar, menurut Samuel, memang tidak ada larangan. Tetapi ada aturan yang melekat peruntukannya. Artinya, kendaraan tersebut hanya diperkenankan paling lama 90 hari sejak lapor masuk untuk beroperasi. Setelah itu segera kembali ke daerah asal atau mutasi. Jika telah terjadi jual beli/pemindahan hak segera lakukan balik nama.

Maraknya kendaraan luar Provinsi yang beroperasi di Kalbar khususnya di Ketapang ini sangat merugikan. Pertama mereka beropersi dan beraktivitas menggunakan jalan daerah tetapi membayar pajak ke daerah asalnya.

Kedua, dikatakan Samuel, terkait dengan bahan bakar akan mengurangi persediaan

kuota BBM. “Hal inilah diharapkan kesadaran para pemilik kendaraan. Seharusnya ada rasa bangga dengan menggunakan plat no Polisi Kalbar atau daerah sendiri dibandingkan dengan plat nomor polisi daerah lain,” ucapnya.

Saat ini, Samuel menambahkan, Pemprov Kalbar melalui Dispenda sedang melakukan kajian produk hukum yang tegas terhadap kendaraan tersebut, karena dampaknya bukan saja merugikan bagi pendapatan daerah tapi juga motivasi masyarakat akan menurun terkait kecemburuan sosial terhadap keadilan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Laporan: Julianus Ratno

Diperiksa Tujuh ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Subdit III Dit Reskrimsus Polda Kalbar.

Pemeriksaan break (istirahat) ketika azan zuhur berkumandang. Terlihat UJ keluar dari Subdit III dan langsung dikerumuni wartawan media cetak maupun elektronik yang sudah lama menunggunya.

Sambil menuju mobil Toyota Fortuner hitam dengan nomor polisi B 1916 TLO yang dikendarainya, UJ tidak bisa diwawancarai panjang lebar. Bahkan dia terkesan enggan mengomentari pertanyaan wartawan tentang kasus hukum yang melilitnya.

UJ mengaku kalau dirinya taat akan hukum, kooperatif atas panggilan Polda Kalbar, setelah benar-benar fit dan sehat. “Saya juga melalui proses demikian (seperti Zulfadli, mantan Ketua DPRD Kalbar yang juga dipanggil Polda Kalbar dalam kasus serupa).

Namun saya menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan, atau memberikan keterangan kepada penyidik Polda, di saat masa Reses ini,” ujar UJ. Kuasa hukumnya, Tobias Ranggi mengatakan, ini pembuktian bahwa kliennya taat hukum dan aturan. “Beliau seorang pembuat peraturan, undang-undang. Dan beliau memberikan contoh, bahwa beliau taat akan hukum. Sehingga di saat fit saat ini (kesehatan optimal), beliau memenuhi panggilan, walaupun saat ini dalam masa Reses,” ujar Tobias.

Kembali kepada penasihat Hukum UJ,

Tobias Ranggi mengatakan, usai istirahat, kliennya menjawab 21 pertanyaan. “Hanya 21 pertanyaan, hingga pertanyaan penutup.

Pemeriksaan akan dilanjutkan, mengingat ada dokumen penting yang harus disiapkan atau dibawa ke penyidik,” ungkap Tobias Ranggi.

Dijelaskan Tobias, pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya itu, baru masuk kepada materi dugaan pidana korupsi Bansos 2007-2008. “Kerugian negara belum dibahas dalam pemeriksaan. Jadi yang ditanyakan tadi itu masalah tugas dan jabatan beliau, yakni ada tiga jabatan saat itu, Gubernur Kalbar, Ketua Umum KONI Kalbar dan Ketua Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Kemudian mengenai teknis penganggaran, mekanismenya seperti apa, itu yang ditanyakan. Jadi kita tunggu jadwal pemeriksaan lebih lanjut dari penyidik,” jelas Tobias Ranggi.

Setelah break, sekitar pukul 13.00 Wib, UJ kembali menjalani pemeriksaan dan selesai sekitar pukul 16.00 Wib. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Drs Widodo mengatakan UJ tersangka dugaan korupsi Bansos 2007-2008 datang tepat waktu. Sesuai apa yang dijadwalkan pihaknya.

“Yang bersangkutan datang tepat waktu dan didampingi tiga pengacara. Di mana kondisi kesehatannya sehat, bahkan sudah di-

check up, hasilnya bagus,” ungkap Widodo.

Menurut Widodo, ada sekitar 44 pertanyaan yang dicecar penyidik kepada mantan Gubernur Kalbar itu. Pemeriksaan paling cepat dilakukan penyidik lima jam, namun UJ diperiksa tujuh jam. “Kalau dari pemeriksaan, paling cepat lima jam. Di mana pertanyaan ini, membahas tentang pelaksanaan, di saat yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Kalbar, Ketua Umum KONI Kalbar dan selaku Ketua Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan hingga saat ini,” jelas Widodo.

Mengenai kerugian negara atas dugaan korupsi Bansos tersebut, lanjut Widodo, Rp20 miliar.

UJ tidak langsung ditahan. Dia masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan, apabila polisi membutuhkan keterangannya.

“Apakah ditahan atau tidak, kita lihat nanti.

Pertama pertimbangan kesehatan, naik lantai tiga ngos-ngosan. Yang terpenting yang bersangkutan sudah kooperatif,” ujarnya.

“Kalau itu si cukup-cukup saja (syarat penahanan). Apalagi sudah status tersangka, jadi dapat ditahan. Namun karena kondisi, maka tidak harus sekarang. Karena yang bersangkutan di Jakarta. Jadi faktor kesehatan, paling utama untuk dipertimbangkan,” kata Widodo.

Dijelaskan Widodo, sesuai dengan pasal 245 ayat 3 huruf b dan c, bahwa pemeriksaan tidak perlu ada izin dalam perkara pidana khusus, melainkan langsung kepada yang

bersangkutan. “Tidak perlu izin, dan pihak Usman Ja’far memahami hal ini,” katanya.

Berbeda dengan Zulfadli, mantan Ketua DPRD Kalbar yang juga menjadi tersangkan.

Widodo mengatakan, hingga saat ini Zulfadli belum dapat diperiksa alias tidak mau diperiksa, sebelum ada izin yang dikeluarkan dari dewan kehormatan DPR RI. “Undangan/pemanggilan sudah kita layangkan. Namun karena yang bersangkutan (Zulfadli) mengatakan harus ada izin, kita pun penuhi dan layangkan surat izin tersebut. Dan tinggal menunggu hasil rapat DPR RI saja pasca masa Reses ini,” jelas Widodo.

“Insya Allah, kabarnya itu tanggal 23 Maret ini sudah ada putusan dari Ketua DPR RI. Apa putusannya, kita belum tahu. Mungkin bisa menunggu dua bulan dan tiga bulan baru dilakukan pemeriksaan terhadap Zulfadli ini,” kesal Widodo.

Prediksi Widodo yang terlampau jauh ini, mengingat penafsiran dari Zulfadhli sendiri melalui Fraksi Partai Golkar. “Yang jelas sudah kita ikuti semuanya, dengan cara meminta izin tersebut,” terangnya.

Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo mengaku dipanggil Mahkamah Kehormatan DPR RI, karena memeriksa Zulfadhli. “Kajian fraksi dan Zulfadli dalam Pasal 245 UU MD 3 di ayat satu, penyidik harus melapor atau meminta izin ke mah-

kamah DPR RI, untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Zulfadli,” ungkap Widodo.

Dijelaskan Widodo, kini dirinya pun diminta untuk terbang ke Senayan menjelaskan, sebagai klarifikasi dari Mahkamah Kehormatan DPR RI atas pemanggilan yang dilayangkan pihaknya terhadap Zulfadli. “Saya diminta itu, untuk klarifikasi di DPR RI, jadi minggu depan saya ke sana, yakni bertemu dengan Ketua Fraksi Golkar, Ketua DPR RI serta Mahkamah Dewan Kehormatan DPR RI,” bebernya, Dampaknya, dengan kajian harus izin terlebih dahulu itu, dikatakan Widodo, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Zulfadli itu ditunda terlebih dahulu. “Tidak mengganggu, melainkan hanya mengganggu faktor waktu saja,” katanya.

Dalam kasus ini juga, ditambahkan Widodo, setelah melakukan pemeriksaan terhadap UJ, dipastikan ada tersangka baru, yakni berinisial SD. “Ada yang akan kita naikkan statusnya, saat ini pun juga bisa. Namun untuk lebih pastinya setelah kita memeriksa UJ dan Zulfadhli. Perlu diketahui juga, yang bersangkutan (SD) sebelumnya menjadi saksi, namun nanti kita naikkan statusnya menjadi tersangka,” katanya.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Maret 2015

7

Duduk Manis ..............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 pulnya tamu-tamu Very-Very Important Person (VVIP), sedang dimulai acara pembukaan Festival Capgome Kota Singkawang 2015.

Di Panggung Kehormatan itu tampak Gubernur Kalbar Cornelis beserta istri, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya beserta istri, Walikota Singkawang Awang Ishak beserta istri, Wakil Walikota Singkawang Abdul Mutalib, Kapolda Kalbar Arief Sulistyanto beserta istri, Forkopimda Kalbar dan Kota Singkawang, Putri Pariwisata, serta tamu undangan dari pusat, luar negeri dan daerah.

Para tamu yang duduk manis di Panggung Kehormatan dan di tribun yang berhadapan dengan panggung disuguhi dengan Tarian NKRI. Selanjutnya semua tamu dan undangan yang dikawal TNI, Polri dan Satpol PP itu diminta berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi dalam sambutannya mengatakan, setiap tahun Pawai Tatung bertambah ramai.

“Namun satu belum terwujud, kami belum bisa mewujudkan Singgah Kasik Uang (Singkawang). Saya baca koran, Kota Pontianak lebih banyak kecipratannya karena even ini,” ungkapnya.

Awang berharap Singgah Kasik Uang itu dapat terwujud pada even-even berikutnya. “Masih ada tiga even yang digelar terkait dengan budaya Tionghoa ini, yakni Sembahyang Kubur, Mandi Bacang dan Sembahyang Rampas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Awang juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan, wisatawan

menusuk-nusuk wajahnya, mengiris-iris badannya dengan pedang, hingga memakan ayam mentah.

Atraksi para Tatung yang merupakan puncak Perayaan Imlek 2566 dan Festival Cagpgome Kota Singkawang 2015 ini memang tergolong menyeramkan, bahkan sadis. Tetapi tidak menyurutkan nyali para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk menyaksikannya.

Tidak mengherankan, sejak Kamis (5/3) pagi, beberapa ruas jalan sudah dipadati warga yang ingin menyaksikan langsung atraksi para Tatung di atas tandu beralaskan pedang dan paku. Tatung itu juga dengan enteng mengiris atau menusuk badannya dengan pedang dan tombak, tetapi tidak terluka sedikitpun.

Sebelum mengikuti pawai, para Tatung tersebut sudah beratraksi di jalanan.

Tepatnya ketika mereka menuju Stadion Kridasana (start Pawai Tatung), dari tempat ibadahnya masing-masing. Hal ini pun sudah menjadi tontotan menarik bagi warga.

Setelah semua Tatung yang berusia tua hingga anak-anak berkumpul di Stadion Kridasana, sekitar pukul 07.00 dilepas menuju rute yang telah ditetapkan Panitia Perayaan Imlek 2566 dan Festival Capgome Kota Singkawang 2015.

Rutenya dimulai di Stadion KridasanaJalan Yohana Godang-GM Situt-BawalBudi Utomo (Panggung Kehormatan)-Toa Pekong-Niaga-Tugu Naga (Altar)-Stasiun dan Finish di Terminal Pasiran.

Ketika para Tatung dalam perjalanan, di Panggung Kehormatan, tempat berkum-

domestik dan mancanegara. “Saya merasa bangga, Singkawang yang multi etnis ini tidak pernah ribut. Ini modal penting untuk pembangunan. Makanya saya berharap Bandara Singkawang dapat terwujud,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH mengatakan, Imlek dan Capgome ini sudah berkali-kali digelar di Kota Singkawang. “Untuk itu kita pantas dan layak untuk bersyukur, karena kita bisa ke sini dalam keadaan sehat dan aman,” katanya.

Keamanan ini memang disinggung Cornelis, lantaran selama 42 tahun terakhir, di Kalbar kerap terjadi konflik. Mulai konflik pada 1967 hingga konflik terakhir pada 1997. “Konflik ini membuat kita menjadi bodoh, miskin, ketinggalan. Dengan zaman reformasi ini semua hak dan kewajiban warga negara dijamin oleh negara.

Jadi tidak ada perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan. Apalagi agama Konghucu sudah resmi diakui oleh negara,” paparnya.

Lantaran keamanan terjadi di Kalbar inilah, para wisatawan dapat datang ke Kota Singkawang untuk menyaksikan Pawai Tatung. “Tatung ini di negeri asalnya, Republik Rakyat Tiongkok, sudah tidak ada.

Di Tiongkok sudah ditumpas oleh istri Mao Tse Tung dalam Revolusi Kebudayaan,” kata Cornelis.

Kendati di negara asalnya sudah tidak ada, dan kemungkinan di negara lain juga tidak ada, tetapi di Singkawang ada. “Nah bagaimana Singkawang mengelola aset ini untuk menjadi sumber pendapatan

bagi masyarakat dan daerah. Kuncinya itu bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban di Kalbar ini,” ingat Cornelis.

Gubernur Cornelis berterima kasih kepada TNI dan Polri bersama rakyat yang dapat menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kalbar. Sehingga acara ini dapat berjalan baik dan lancar. “Saya atas nama Pemprov Kalbar dan masyarakat Kalbar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya,” katanya.

Sebenarnya, kata Cornelis, Capgome di Singkawang ini sudah mendunia.

Tetapi belum dikelola dengan baik, belum menggunakan manajemen modern.

Pemasarannya juga belum luas. “Untuk itu, ke depannya saya berharap enam bulan sebelumnya sudah dipasarkan ke seluruh dunia,” pintanya.

Pemasaran atau promosi ke seluruh dunia ini, kata Cornelis, sangat penting, agar mereka berminat untuk datang ke Singkawang. “Kalau mereka datang itu bukan hanya membawa gigi dan gusi, tetapi membawa uang. Mereka makan dan menginap, dari situlah Singkawang bisa menambah PAD (pendapatan asli daerah),” ucapnya.

Selain itu, Gubernur Cornelis juga berharap Pawai Tatung digelar lebih pagi.

Pertimbangannya agar tidak terlalu panas.

“Sekaligus supaya roh nenek moyang di tatung itu tidak cepat lari, kalau di atas jam 12 mereka pergi,” katanya.

Cornelis juga berharap pengelolaan Capgome di Singkawang semakin baik di masa mendatang. “Tatung-Tatung ini

bukan hanya warga Tionghoa, tetapi juga Dayak, Melayu, Jawa dan lainnya, aneh bin ajaib. Ini potensi untuk sumber pendapatan. Banyak keuntungan secara ekonomis.

Itulah kenapa kita butuh Kamtibmas,” ujarnya.

Selanjutnya Cornelis diminta untuk memukul gendang sebagai tanda dibukanya Pawai Tatung tersebut. Tidak beberapa lama setelahnya, rombongan Tatung pun mulai kelihatan.

Para Tatung yang beragam itu pun beratraksi di depan panggung VVIP. Hal itu pun membuat sibuk Cornelis untuk mengabadikannya dengan smartphonenya. Demikian halnya dengan Kapolda Arief yang sibuk menggunakan kamera DXLR-nya.

Satu per satu Tatung melintas sambil beratraksi dengan diiringi musik. Hal ini membuat para tamu undangan berdecak kagum. Tetapi suatu waktu mereka tertawa, lantaran melihat tingkah polah Tatung yang tampak lucu, misalnya duduk santai di atas parang sambil mengisap rokok, memasang wajah bak selebritis, melemparkan bunga ke penonton dan lainnya.

Lantaran jumlah peserta Pawai Tatung mencapai ratusan, masing-masing hanya diberikan kesempatan unjuk kebolehan selama tidak lebih dari satu menit di depan Panggung Kehormatan. Sekitar pukul 11.30 semua Tatung sudah selesai melintas di depan tamu VVIP dan VIP. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Altar di Tugu Naga dan membubarkan diri.

Laporan: Mordiadi

Belajar dari Tatung ..........................................................................................dari halaman 1 Polda Kalbar ................................................................dari halaman 1 Hal seperti ini nampaknya dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, misalnya dalam hal memberantas Narkoba yang kian hari kian mengkhawatirkan.

Untuk memberantas Narkoba, tentunya dibutuhkan orang-orang yang memiliki “kesaktian”, agar para gembong Narkoba jera masuk ke Indonesia. Eksekusi mati terhadap tersangka Narkoba, nampaknya sudah cukup menggambarkan kesaktian yang dimaksud.

Ternyata ketika beratraksi itu, para Tatung tidak hanya menunjukkan kesaktiannya, misalnya kebal terhadap senjata tajam dan lainnya. Tetapi juga sering terlihat seperti memberi hormat atau melempar senyum.

Hal ini mengajarkan kepada seluruh manusia untuk tidak lupa berlaku hormat kepada orang-orang yang pantas dihormati. Bukan selalu memasang muka masam plus galak.

Makna-makna filosofis ini, hanya dilekatkan secara bebas. Bukan bermaksud menyinggung perasaan umat Tao atau Konghucu. Tentunya di kalangan Tionghoa terdapat makna tersendiri dalam pawai atau atraksi para tatung tersebut.

Makna filosofis secara bebas terhadap tingkahpolah Tatung ini hanya untuk mengajak umat manusia agar mengambil pelajaran dari even tahunan di Kota Singkawang ini, bukan sekedar terkagumkagum melihat orang yang sudah dirasuki para dewa atau roh leluhur, kebal senjata dan lainnya. (mordiadi)

siapkan busana kebesaran dewa atau roh leluhurnya, tandunya, senjatanya, ornamennya, makanan dan minumannya serta lainnya.

Di sini, secara tidak langsung mengajarkan manusia untuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ketika akan melakukan sesuatu. Kalau dalam istilah sekarang, menyiapkan perencanaan (planning) yang matang.

Di dalamnya juga disiapkan anak-anak Tatung, misalnya untuk menabuh alatalat musik, membawa bendera, memikul tandu atau sekedar menjadi koordinator rombongan. Dalam istilah sekarang, mungkin disebut pengorganisasian (oraganizing).

Setelah semuanya dirasa siap, barulah orang tersebut memanggil para dewa atau roh leluhur agar masuk ke raganya.

Hal ini boleh disebut sebagai memulai kegiatannya (action).

Dalam action-nya tersebut, orang biasa yang sudah menjadi Tatung itu berlaku seperti para dewa atau roh leluhur yang masuk ke raganya.

Tatung ini menelusuri ruas-ruas jalan.

Tujuannya untuk mengusir roh-roh jahat yang selama ini mangkal di tengah-tengah manusia. Di sini, mengajar manusia untuk “bergerak” dalam melakukan sesuatu, bukan hanya berdiam diri di rumah.

Ketika mengusir roh-roh jahat itu, seringkali para Tatung tersebut menunjukkan kesaktiannya. Mungkin untuk menakuti roh-roh jahat, atau sebagai peringatan agar jangan coba-coba melawannya.

Biasanya, para dewa atau roh leluhur itu dipanggil untuk kepentingan tertentu.

Di antaranya untuk mengobati, menasihati, mengusir roh jahat dan lainnya.

Dahulu kala, Tatung ini banyak terdapat di Tiongkok, negeri asalnya. Tetapi kini sudah punah. Sehingga saat ini, paling banyak di Kota Singkawang, Kalbar, Indonesia.

Bayangkan saja, dalam satu perayaan Capgome atau hari ke-15 Imlek, di Kota Singkawang berkumpul ratusan Tatung.

Mereka pawai sambil beratraksi.

Atraksi para Tatung yang langka dan unik tersebut menjadi tontonan menarik bagi masyarakat. Bukan hanya bagi warga Tionghoa, tetapi juga lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara kasat mata, pawai Tatung itu hanya menyuguhkan kedigjayaannya.

Misalnya, kebal terhadap senjata tajam yang terbuat dari besi atau kayu.

Tetapi siapa sangka, dari sekian banyak ulah para Tatung tersebut terdapat makna filosofis yang jarang dikemukakan, lantaran jarang disadari oleh masyarakat umum.

Lihat saja bagaimana seseorang yang mempersiapkan dirinya sebelum dimasuki para dewa atau roh luluhur. Kendati mereka “terpilih”, bukan karena keinginan sendiri, biasanya melalui mimpi atau kejadian khusus lainnya.

Setelah mengetahui dirinya terpilih, orang tersebut pun menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan para dewa atau roh leluhur yang akan memasuki raganya.

Misalnya, orang tersebut memper-

IDACHI SPORTS

CAP GO MEH SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

MINI HOME GYM IDC

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 5 MARET S/D 11 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

9.950

Hanya

8.550

4.388 Ribu

Hanya

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.888 Ribu

6.888 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

9.950

8.950

Hanya

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.650

Hanya

3.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE

9.750

Hanya

3.988 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

23.250

6.850 2.588 Ribu

22.850

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 26 FEB SD 8 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU EVEREST (DEPAN PODIUM).

“Atas dasar penangkapan terhadap H Tuki, kemudian kami menangkapnya (Djudju). Kemudian Djudju tidak terima, karena dirinya memiliki izin.

Namun bagi saya, walaupun dirinya sudah memiliki izin, kalau yang dilebur itu adalah hasil dari PETI ya tetap salah,” tegasnya.

“Menerima hasil dari PETI, jelas melanggar Undang-Undang Minerba. Namun hal tadi yang saya sampaikan itu, menjadi dasar Djudju melakukan praperadilan,” katanya.

Diduga kuat Djudju menjadi pemodal H Tuki untuk melebur atau memprodusen atau juga mengelola emas batangan dari hasil PETI. Aset kejahatannya itu sangat besar. “Bahkan dalam waktu satu hari di salah satu bank, Djudju mencairkan uang sebesar Rp46 miliar. Asetnya begitu besar yang kita duga hasil dari kejahatan PETI ini,” jelas Widodo.

Dengan praperadilan yang dilakukan Djudju terhadap Polda Kalbar, itu merupakan upaya untuk menggagalkan penegakan hukum. “Sebelum di-praperadilan-kan, kami ini sudah sempat dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri, dan kami sudah diperiksa. Karena kami yakin kami tidak anehaneh, hantu belau sekalipun datang tidak masalah,” tegas Widodo.

Selain Divisi Propam Mabes Polri yang melakukan pemeriksaan terhadapnya, Dit Reskrimsus juga diperiksa Tim Wassidik Polda Kalbar. “Semuanya sudah dilakukan pengecekan terhadap kami, baik itu dari Mabes maupun dari Tim Wassidik

Polda sendiri. Hasilnya tidak ada masalah. Namun inilah tadi, ini upaya tersangka untuk menggugurkan tindak pidana,” beber Widodo.

Sebenarnya dikatakan Widodo, ada saksi kunci dari tindak kejahatan Minerba yang dilakukan Djudju atas kerjasamanya dengan H Tuki. Namun saksi kunci ini disembunyikan Djudju, yang tak lain adalah istrinya sendiri. “Namun kami sudah koordinasikan, tanpa saksi ini pun Djudju tetap dapat diproses hukum,” ujarnya.

“Bayangkan saja, emas sebanyak itu (kilogram) dilebur H Tuki. Dari mana kalau bukan hasil dari PETI. Tidak mungkin ini emas yang dilebur dari H Tuki adalah perhiasan yang rusak,” imbuhnya.

Kerjasama antara Djudju dan H Tuki ini, tercatat di Polda Kalbar sejak 2010 lalu. Dari tahun 2010-2014, tercatat sudah sebanyak Rp2,3 triliun transaksi antara H Tuki dan Djudju.

“Ada yang di transfer dan ada juga yang cash. Total transaksi keduanya yakni sebesar Rp2,3 triliun, yakni melalui tiga bank.

Dua bank swasta dan satunya bank BUMN. Menurut Widodo, sangat tidak mungkin, apabila seorang pelebur emas perhiasan rusak dengan melakukan transaksi yang nilai uangnya sangat besar itu. “H Tuki ini kan pelebur emas dari PETI yang ada di Kalbar, untuk dilakukan pemurnian dan dijadikan emas batangan.

Kemudian diserahkan kepada Djudju yang ada di Jakarta,” jelasnya.

Widodo menjelaskan, saat ini proses hukum H Tuki sudah

masuk tahap II. Sedangkan Djudju yang ditangkap Januari 2015 lalu, masih dalam proses hukum lebih lanjut. “Keduanya tidak hanya kita jerat dengan UU Minerba dengan ancaman lima tahun penjara. Keduanya juga kita jerat dengan UU tentang TPPU dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara,” tegasnya.

Ada pun barang bukti Djudju yang sudah disita Polda Kalbar, yakni 7 Kg emas yang dilebur H Tuki milik Djudju. Kemudian rumah, dua unit mobil, ruko, dan uang Rp50 juta. “Sebenarnya kalau kami tidak kalah cepat, kami akan mengamankan uang senilai Rp46 miliar itu dengan cara memblokirnya.

Sayangnya ketika kita menanyakan kepada pihak bank, Djudju sudah mencairkannya dalam waktu satu hari,” kesal Widodo.

Aktivitas PETI di Kalbar, sepanjang 2014 hingga akhirakhir ini masih terjadi. Widodo mengungkapkan, sebanyak 30 pendulang PETI tewas, terdiri dari kejadian pertama 18 pendulang, kemudian kejadian kedua delapan pendulang.

Kejadian ketiga ada dua pendulang dan terakhir dua pendulang.

“Total semua korban jiwa ada 30 orang pendulang emas.

Sedangkan untuk kasus yang ditangani Polda Kalbar dan jajaran Polres sebanyak 32 kasus PETI di Kalbar ini,” ungkap Widodo yang mengaku baru kali ini di praperadilan-kan selama dirinya menjabat Dir Reskrimsus Polda Kalbar.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Bela Sekwan .................................................................dari halaman 1 Karena itu digunakan jasa pengamanan yang dipercayakan kepada pihak ketiga.

Untuk pengadaan jasa pengamanan, pihak ketiga mengikuti tender melalui LPSE. “Jumlah perusahaan yang ikut dalam tender sebanyak lima perusahaan, sebagai pemenang PT Prospek Usaha Mandiri dengan nilai kontrak Rp476.400.000. Satpam yang dipekerjakan berjumlah 16 orang,” jelas Sutarmidji.

Namun apabila ada hakhak Satpam yang seharusnya diberikan oleh pihak perusahaan, tetapi tidak diberikan, upah tidak sesuai dengan UMR (upah minimum regional) dan lain sebagainya yang menyangkut hak-hak Satpam itu, Sutarmidiji membenarkan kalau Sekwan DPRD Kota Pontianak tidak mau tahu. Karena di luar tanggungjawab dan kewenangan dari pengguna jasa, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Terjadi misalnya hak-hak Satpam yang tidak diberikan perusahaan kepada Satpam-

nya, upah tidak sesuai dengan UMR, masalah dia bayar BPJS, atau apapun itu namanya, itu adalah urusan perusahaan,” tegas Sutarmidji.

“Yang jelas bagi Pemkot, kontrak tersebut sudah sesuai dengan termin, prestasi kerja yang harus dilakukan sesuai dengan kontrak, serta jumlah Satpam yang dipekerjakan sebagaimana yang ada dalam kontrak,” ungkap Walikota Pontianak.

Menurutnya, bila terjadi penyimpangan upah, penyimpangan atribut yang tidak diberikan perusahaan kepada Satpam dan lain sebagainya, karyawan (Satpam) berhak menuntut pihak perusahaan penyedia jasa pengamanan sebagai penanggung jawab.

Kajari Pontianak, M Situmeang memastikan dugaan korupsi pengadaan Jasa Pengamanan DPRD Kota Pontianak akan dinaikkan ke tahap penyelidikan. “Kita akan naikkan ke tahap penyelidikan. Saya sudah perintahkan Kasi Pidsus untuk memanggil semua pihak yang

terkait dalam pengadaan jasa pengamanan di DPRD Kota Pontianak pada tahun 2014 itu,” tegas Situmeang.

Situmeang juga menjelaskan, Kejari memastikan akan menaikkan dugaan korupsi dalam pengadaan jasa pengamanan itu, karena tidak ada iktikad baik dari pihak-pihak terkait untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp67 juta. “Semua pihak terkait yang dipanggil harus datang dan patuh serta taat pada hukum,” ujarnya.

Pihak terkait dalam dugaan korupsi pengadaan jasa pengamanan DPRD Kota Pontianak itu, baik Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pelaksana Anggaran. “Mulai dari Sekwan, PPK serta PT Prospek Usaha Mandiri, termasuk security juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan atas dugaan yang ada,” kata Situmeang.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Bukan Mengintervensi ...................................dari halaman 1 “Saya dapat laporan dari Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto. Katanya, para petani ini hanya ingin memastikan, bahwa kedatangan empat Jaksa dari Kejaksaan Agung bukan untuk mengintervensi Kajari Ketapang. Apalagi berkaitan dengan tuntutan perkara Budiono Tan yang saat ini sedang dalam proses persidangan,” kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto, kemarin.

Dijelaskan Kapolda Arief,

tindakan yang dilakukan oleh para petani, karena selama ini mereka telah menderita akibat Budiono Tan yang juga mantan Anggota MPR dan Big Bos PT Benua Indah Group (BIG) itu. ”Mereka mencurigai kedatangan tim Jaksa dari Kejagung, merupakan manuver dari Budiono Tan,” ujarnya.

Salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung menerima Isa dan kawan-kawannya untuk tidak melakukan

penghadangan, dengan alasan bahwa tim Jaksa Agung tersebut hadir di Ketapang bukan dengan maksud intervensi terhadap perkara Budiono Tan. “Sehingga dengan penyampaian tersebut, dari perwakilan petani tidak jadi menemui tim Jaksa Agung. Kemudian para petani kembali ke Ketapang,” ceritanya.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 08 Jumat, 6 Februari 2015

Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode 2015-2019 Ir H Muh Toasin Asha MSi.

Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode 2011-2015 Mahyus SPd SE MM.

Karir Ir H Muh Toasin Asha MSi No 1 2 3 4 5

JABATAN Kepala Jurusan Teknik Mesin Direktur TPSDP Direktur Duelike Pembantu Direktur I Direktur Polnep 2015-2018

Dilantik Langsung Oleh Menteri Ristek dan Dikti

Toasin Asha Direktur Polnep ke-7 Kepemimpinan Mahyus SPd SE MM di Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) periode 2011-2015 telah berakhir. Kini pucuk pimpinan telah berganti kepada Ir H Muh Toasin Asha MSi. Direktur Polnep ke-7 itu dilantik langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti), Muhammad Nasir di Jakarta, Kamis (5/3) sore.

Saat melantik Direktur Polnep Periode 2015-2019, Muhammad Nasir berpesan, tanggung jawab perguruan tinggi terhadap mahasiswa didikannya sangatlah besar, bagaimana meningkatkan kualitas yang lebih baik dan mampu menyediakan lulusan yang berkualitas. Terlebih untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Perguruan tinggi juga harus mengedepankan tranparansi untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Diharapkan Direktur sebagai pucuk pimpinan di perguruan tinggi dapat memberikan gebrakan kemajuan di semua sektor yang ada pada perguruan tinggi, agar tercipta pendidikan yang berkulitas,” imbau Muhammad Nasir.

Ia menambahkan, Direktur Polnep dapat melakukan tindakantindakan memajukan institusi dan menciptakan kampus yang kondusif, menciptakan kerjasama yang lebih baik, dan bertanggungjawab terhadap stakeholder. “Jangan sampai terhalang dengan masalah, dan menjalankan aturan dengan sebaikbaiknya,” pungkas Menteri Kabinet Kerja tersebut.

Sementara itu ketika diwawancarai Rakyat Kalbar, Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Ir H Muh Toasi Asha MSi menuturkan, visi dan misinya akan menjadikan Polnep menjadi pusat unggulan, inovasi dan kreatifitas. Tentunya untuk mewujudkan visi global Polnep tahun 2020, sebagai lembaga pendidikan yang terbaik dan terpercaya dari tingkat nasional maupun internasional. “Pergantian kepemimpinan di perguruan tinggi adalah hal yang lumrah terjadi, reguler dan sifatnya alamiah. Sudah pastinya saya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dengan catatan, halhal yang patut ditingkatkan akan kita tingkatkan, yang perlu penguatan kita kuatkan, yang malah dianggap lemah akan kita perbaiki,” ucap Toasin.

Program jangka pendek yang akan dilakukan, ia berkomitmen untuk membenahi pelayanan di bidang proses pembelajaran, dan juga berkaitan dengan sarana dan prasarana. Untuk menunjang peningkatan pembelajaran, tentulah dibutuhkan sarana yang presentatif, dan alat-alat penunjang perkuliahan juga harus ditingkatkan. “Kemungkinan akan ada perbaikan-perbaikan struktur organisasi sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi yang modern.

Kami akan meyakinkan kepada semua pihak untuk

Lima direktur perguruan tinggi dilantik oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir termasuk Direktur Polnep.

mendapatkan pelayanan prima.

Juga komunikasi ke semua pihak, dari manajemen tertinggi hingga terendah, agar sosialisasi misi dalam program dalam berjalan dan didukung penuh oleh seluruh stakeholder,” ujarnya. “Saya kira dengan SDM kita yang cukup banyak, yaitu 200 lebih dosen dengan spesifikasi pendidikan S3 lebih sebanyak 10 orang, S2 hampir mencapai 98 persen, dan S1 jumlahnya di bawah 10 persen, ini merupakan aset yang cukup penting untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang tangguh dan siap berkompetisi di dunia kerja nantinya,” imbuh Toasin.

Terlebih lanjutnya, dua

tahun terakhir, Polnep telah banyak menorehkan prestasi, baik di bidang kemahasiswaan maupun riset dan teknologi. Banyak pencapaian yang telah berhasil didapat, seperti penelitian di tingkat nasional, dan kerjasama penelitian dengan berbagai instansi. “Juga prestasi mahasiswa Polnep sangat terlihat, seperti Runner Up II Puteri Indonesia Shintya Fabyola, Tim Polnep yang menorehkan prestasi pada kejuaraan Shell Eco Marathon tingkat internasional, kejuaraan robot dan prestasi-prestasi lain yang sangat besar pengaruhnya

Penandatangan Berita Acara Pelantikan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Ir H Muh Toasin Asha MSi.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyampaikan ucapan selamat kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak Ir H Muh Toasin Asha MSi.

untuk mengharumkan nama Politeknik di mata dunia telah terlihat,” paparnya.

Ia yakin dengan dukungan seluruh civitas akademik Polnep yang kompak, dan dapat bersinergi satu dan lainnya dapat mewujudkan visi global Polnep ke depan. “Saya mengapresiasi kepada Direktur Polnep sebelumnya, bapak Mahyus karena telah memberikan banyak torehan perubahan untuk kampus ini. Saya berkomitm e n akan memberikan yang terbaik dan mende-

dikasikan diri seutuhnya untuk kampus kami tercinta selama kepemimpinan saya,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Polnep sebelumnya, Mahyus SPd SE MM mengucapkan selamat kepada Toasin. Ia optimis, semua program yang belum selesai atau belum sempurna dapat dilanjutkan dan diperbaiki oleh Direktur Polnep periode 20152019. “Saya mengucapkan selamat kepada bapak Toasin atas kegemilangan karirnya yang mencapai puncak tertinggi di Polnep. Semoga bapak dapat memberikan kontribusi terbaik untuk Politeknik Negeri pada kepemimpinannya,” tutur Mahyus. (*)

Foto: Humas Polnep Narasi: Ari Sandy

Rakyat Kalbar Jumat, 6 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Perda dan SK Walikota tentang Minol Dilanggar THM

Jangan Jadi Penonton, Tutup Saja THM-nya Pontianak-RK. Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM meminta Pemerintah Koto (Pemkot) Pontianak proaktif menegakkan peraturan daerah (Perda) tentang peredaran minuman beralkohol (Minol).

Sudah jelas banyak ditemukan THM menjual Minol tanpa izin, namun tidak ditanggapi apalagi ditindak tegas oleh Pemkot Christiandy Sanjaya Pontianak.

“Saya minta THM yang melanggar Perda dan SK Walikota tentang Minol itu segera ditertibkan, bila perlu ditutup sekalian THM itu,” tegas Christiandy, kemarin.

Dikatakan Wagub, Pemkot Pontianak memiliki aparat penegak peraturan daerah (Satpol PP).

Halaman 15

Kapolda Kalbar Baru Cabut Izin Keramaian Tiga THM

Rain Luxury, River X dan Kaisar Dibekukan Pontianak-RK. Meskipun hampir semua tempat hiburan malam (THM) melanggar peraturan daerah (Perda) dan SK Walikota Pontianak karena menjual minuman beralkohol (Minol) serta beroperasional melampaui batas waktu yang ditentukan, namun baru tiga THM yang dicabut izin keramaiannya oleh

Kapolda Kalbar.

“Saya sudah mencabut izin keramaian di tiga tempat hiburan malam yang dijadikan tempat mengonsumsi Narkoba oleh pengunjungnya. Ini terbukti ketika BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Kalbar dan kepolisian melakukan Sidak (inspeksi mendadak) ditiga tempat hi-

buran malam itu beberapa waktu lalu,” ujar Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto via SMS (short massage service) tadi malam.

Kapolda Arief menyebutkan tiga THM yang dicabut izin keramaiannya itu meliputi Rain Luxury Club di Kompleks Perdana Square, Jalan Perdana, Pon-

Si Raja Tega Ditembak di Kolong Rumah Warga

tianak Selatan, River X Aston Hotel di Jalan Gajahmada, Pontianak Selatan dan Kaisar Karaoke & Lounge Jalan Pattimura, Pontianak Kota. Ketiga THM tersebut izin keramaiannya sudah dicabut atau dibekukan.

Kapolda Kalbar telah menunjukkan Halaman 15

OPERATOR JUDI ONLINE DICIDUK

PEMILIKNYA WARGA MALAYSIA Pontianak-RK. Tim Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak menggerebek Warung Internet (Warnet) Judi Game Online di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Makmur Indah No. 5, Siantan Pontianak Utara, Kamis (5/3) dini hari.

Saat penggerebekan Warnet yang diketahui milik warga negara Malaysia itu, pemilik sekaligus sebagai pemodal memang tak berada di tempat. Polisi hanya mengamankan Jessica, 30, yang berperan sebagai kasir dan operator Warnet. Tim Jatanras juga menyita barang bukti berupa 15 set komputer berikut CPU nya, Modem Server, Kartu ATM BCA dan empat buku catatan transaksi selama permainan judi online ini berlangsung.

Halaman 15 Anggota Jatanras tengah menunjukkan tersangka dan barang bukti hasil penggerebekan Warnet judi game online.

OCSYA ADE CP-RK

Ian Codet usai mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Anton Soedjarwo Bhayangkara Polda Kalbar (Dokkes).

OCSYA ADE CP-RK

Pontianak-RK. Andy Bastiansyah alias Ian Codet, warga Kompleks Yuka, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di kakinya. Dia berusaha kabur dari kepungan anggota Reskrim Polsek Pontianak Barat di Gang Alpokat 8, Kamis (5/3) siang.

Ian Codet ditembak polisi di kolong rumah warga.

Ian Codet merupakan buronan polisi, karena kerap melakukan aksi pencurian dengan pemberatan (Curat).

Kasus yang dilakukan oleh residivis kambuhan ini, rupanya pernah dilakukan di luar Kota Pontianak.

Kapolsek Pontianak Barat Kompol Reza A Simanjuntak mengungkapkan, cukup banyak lokasi kejahatan yang dilakukan Ian Codet. “Andy Bastiansyah alias Ian Codet ini memang sudah lama jadi target operasi.

Halaman 15

Dugaan Pungli Raskin di Empanang Diselidiki Putussibau-RK. Satreskrim Polres Kapuas Hulu menyelidiki kasus dugaan pungutan liar (Pungli) pembagian beras miskin (Raskin) jatah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Empanang, Kapuas Hulu.

Dugaan Pungli yang dilakukan salah satu oknum pegawai Ke-

Halaman 15

Entertainment

camatan Empanang ini senilai sekitar Rp115 juta.

Satreskrim Polres Kapuas Hulu sudah memanggil seluruh kepala desa dan Sekdes se-Kecamatan Empanang. “Kami memang sudah melaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pungutan liar (Pungli) pada penyaluran Raskin Kecamatan Empanang,” ungkap Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah SIK, melalui Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, Ipda M Sutikno, Kamis (5/3).

Setelah dilakukan gelar perkara, terang Sutikno, patut diduga telah terjadi Pungli pada penyaluran Raskin untuk Kecamatan Empanang tahun angga-

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

ran 2011-2014. Mestinya, beras miskin dari Bulog dijual dengan harga Rp1.600/kg pada titik distribusi dan ditambah Rp300/ kg setelah sampai pada titik bagi. Tapi oleh oknum pegawai kecamatan Empanang berinisial As, dijual dengan harga Rp2.500/kg.

“Mestinya sesuai kesepakatan dengan seluruh Kades di Kecamatan Empanang, Raskin tersebut dijual dengan Rp1.800/kg, oleh oknum pegawai kecamatan dijual dengan harga Rp2.500/kg dan harga itu di luar sepengetahuan masyarakat maupun enam Kades di Kecamatan Empanang,” jelas Sutikno.

Selain itu juga tidak dibentuk tim koordinasi penyaluran Halaman 15

Waw, Satu Cewek Empat Cowok Nginap Sekamar

Sejumlah pasangan mesum terjaring razia Satpol PP Kota Pontianak. OCSYA ADE CP-RK

Pontianak-RK. Meskipun tidak berani menyentuh tempat hiburan malam (THM) yang melanggar Perda dan SK Walikota Pontianak, namun menindak cabe-cabean dan pasangan mesum di kamar indekos dan penginapan sudah menjadi keahlian Satpol PP Kota Pontianak.

Petugas Satpol PP Kota Pontianak kembali melakukan penggerebekan di indekos dan penginapan, serta menggelandang penghuninya yang tengah tidur pulas. Petugas mendatangi empat indekos dan satu penginapan di kawasan Pontianak Kota, Kamis (5/3) sekitar pukul 05.00 Wib.

Dalam razia rutin yang dibackup kepolisian, POM AL dan AD ini, sedikitnya ada 16 penghuni indekos yang terjaring. Di indekos Jalan Jenderal Urip diamankan satu pasangan Mesum, di Jalan Johar Gang Batu Bara juga satu pasangan mesum. Indekos di Gang Batu Bara itu seakan tak ada efek jeranya. Sebelumnya, Rabu pagi, telah dilakukan razia. Namun pemilik maupun penghuni indekos seakan tak takut dengan petugas, lantaran aktivitas yang meresahkan warga masih saja dilakukan.

Salah seorang warga sekitar, Wandi mengucapkan Halaman 15

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat

Kubu Raya Musyawarah Kite

1.824 Kartu Nelayan Sudah Dibagikan

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Maret 2015

Dinas Pariwisata Kenalkan Motif Khas Kubu Raya

Ilustrasi.

NET

Kubu Raya. Sebanyak 1.824 nelayan di Kabupaten Kubu Raya sudah menerima Kartu Nelayan.

Identitas khusus bagi nelayan ini telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya sejak tahun 2011.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kubu Raya, Djoko Triyanto memaparkan, tahun 2014 sudah dibagikan Kartu Nelayan di beberapa kecamatan, yakni di Kecamatan Kakap sebanyak 65 buah, Teluk Pakedai 67 buah, Baru Ampar 163 kartu, dan Kecamatan Terentang 27 kartu. “Tahun sebelumnya, kami juga sudah memberikan Kartu Nelayan yakni pada tahun 2011 sebanyak 211 kartu, tahun 2012 sebanyak 242 kartu, dan tahun 2013 sebanyak 633 kartu. Jadi total Kartu Nelayan yang sudah direalisasikan sebanyak 1.824 kartu sejak tahun 2011 hingga 2014,” jelas Djoko di Sungai Raya, Kamis (5/2).

Dikatakan Djoko, seluruh nelayan di Kubu Raya yang memiliki Kartu Nelayan akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Tujuannya, agar pemberian bantuan tepat sasaran, dan menghindari penyalahgunaan bantuan yang telah diberikan,” tegasnya.

Selain itu ujarnya, Kartu Nelayan diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Menurutnya, kepemilikan Kartu Nelayan ini sangatlah penting untuk mengenal masyarakat Kubu Raya yang bekerja sebagai nelayan. “Kalau di KTP itu tidak pernah disebut pekerjaan nelayan, disitu hanya tertera swasta atau wiraswasta. Kartu Nelayan ini sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah nelayan,” ungkapnya.

Manfaat lain dari Kartu Nelayan sebutnya, jika seorang nelayan memiliki putra atau putri yang ingin bersekolah ke SUPM akan lebih diprioritaskan. “Pemegang Kartu Nelayan juga bisa mendapat kemudahan memperoleh BBM bersubsidi,” pungkasnya. (sul)

10

Kabid Ekonomi Kreatif Kubu Raya, Firmansyah menunjukan motif kain Kubu Raya. SYAMSUL ARIFIN.

Kubu Raya. Sebagai kabupaten termuda di Kalbar, Dinas Pariwisata, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif Kubu Raya gencar mengenalkan motif khas daerah. Sehingga tumbuh rasa bangga masyarakat untuk mencintai daerahnya.

Penegasan itu disampaikan Kabid Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif Kubu Raya, Firmansyah. Ia mengungkapkan, secara umum masyarakat Kubu Raya tidak mengenal motif yang menjadi ciri khas daerahnya.

“Kebanyakan warga tidak mengenal motif Kubu Raya itu seperti apa.

Mungkin kalau ada yang tahu motif Kubu Raya hanya dari kalangan pegawai saja. Ini artinya masyarakat belum mengenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta,” ucapnya kepada wartawan,

Kamis (5/3).

Menurutnya, masyarakat Kubu Raya harus mencintai motif daerah sebagai ciri khas Kubu Raya. “Kita telah memiliki motif batik. Namun, seberapa jauh dan seberapa banyak orang-orang yang memakainya.

Mungkin tidak banyak,” sebutnya.

Padahal, sudah ada beberapa macam motif khas Kubu Raya, seperti motif gelombang meretas, motif air meretas, motif harmoni serampai, dan motif gelombang muara. Ia berharap, akan tumbuh semangat masyarakat untuk meenakan baju batik Kubu Raya. Bahkan ada juga baju kaos, gelas, map, kain, dan kopiah yang memiliki motif khas Kubu Raya. Sehingga warga tidak merasa asing terhadap motif khas daerahnya. “Beranjak dari itu, akan muncul rasa cinta. Sehingga dengan rasa

cinta, ada keinginan untuk menjaga dengan baik, dan rasa bangga saat menggunakannya,” jelasnya.

Firman berharap, nantinya dalam setiap even akan ditampilkan motifmotif Kubu Raya. Sehingga masyarakat mengetahui motif khas daerahnya. Bisa saja saat minum kopi menggunakan gelas khas motif Kubu Raya. Begitu pula dengan baju atau barang-barang lain bermotif nama daerah. Apalagi semua barangbarang tersebut dilengkapi dengan tulisan ’Aku Cinta Kubu Raya’. “Saya yakin kalau masyarakat cinta Kubu Raya, maka akan merasa bangga dengan design tersebut. Tahun ini memang baru tahap sosialisasi.

Selanjutnya tahun depan masuk tahap mengembangkan kuliner yang memiliki khas Kubu Raya,” jelasnya. (sul)

50 Tandu dan 106 Tatung Meriahkan Capgome Kubu Raya. Atraksi 50 tandu dan 106 tatung berbagai etnis dari beberapa kecamatan, Kamis (5/3) siang di Lapangan Pemakaman Bhakti Suci Jalan Adi Sucipto, mampu menghibur masyarakat merayakan Capgome di Kabupaten Kubu Raya (KKR).

Ketua Panitia Capgome KKR, Drs Yohanes Tjin Tjun Fa mengatakan, tandu dan tatung didatangkan dari berbagai yayasan Tionghoa di Kubu Raya. “Kalau jumlah yang terdata sekitar 50 tandu dan 106 tatung dari berbagai etnis di Kubu Raya. Tetapi sebagian besar yayasan di Kubu Raya juga ikut andil untuk memeriahkan acara ini,” katanya.

Yohanes yang juga menjabat anggota DPRD Kubu Raya menambahkan, awalnya kegiatan ini direncanakan

berlangsung selama tiga hari.

Namun panitia hanya bisa melaksanakan kegiatan tersebut seharian hingga malam.

“Kita terkendala biaya yang minim. Ke depan, semoga pemerintah daerah tanggap dan menganggarkan kegiatan ini, serta menjadikan sebagai agenda tahunan di Kubu Raya,” katanya.

Ia menambahkan, Kubu Raya harus siap bersaing dengan daerah lain, baik Singkawang maupun Bengkayang. Maka dari itu, panitia berharap perhatian dari Pemkab Kubu Raya untuk menganggarkan setiap tahun, dan memeriahkan perayaan Capgome. “Daerah lain bisa.

Kenapa daerah kita tidak. Kita harus siap untuk bersaing demi memajukan daerah kita,” ungkapnya.

Ke depan, lanjut Yohanes,

kegiatan ini akan dijadwalkan selama 16 hari, dan dilakukan penataan tempat yang dijadikan pusat perayaan Capgome.

“Lokasi sudah cukup luas.

Kalau untuk pindah ke tempat lain, seperti di depan Kodam, belum ada rencana. Tapi kami akan melakukan penataan tempat yang ada. Kalau hal itu memungkinkan, kami akan berusaha melakukan lobilobi kepada instansi terkait,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kubu Raya, Hamdan mengapresiasi kegiatan perayaan Capgome pada tahun ini berbeda dibanding sebelumnya, karena ada atraksi dari berbagai etnis yang ada di Kubu Raya. “Kami berharap budaya tatung dapat menjadi aset pariwisata Kabupaten Kubu Raya untuk ke depan,” ucapnya. (sul)

Atraksi tandu dan tatung memeriahkan perayaan Capgome di Kubu Raya mengundang perhatian masyarakat SYAMSUL ARIFIN.

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Penghargaan dari LSN

Hari Ini, BKD Serahkan 226 SK CPNS SK MenPAN-RB Bisa Di-PTUN-kan

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan, Iis Iskandar menyematkan pin penghargaan. ALFI SHANDY

Atas prestasi dan pengabdiannya, Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, Ya’ Mursidi mendapatkan Penghargaan Dharma Persandian dari Kepala Lembaga Sandi Negara (LSN).

Tanda penghargaan tersebut disematkan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan, Iis Iskandar di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Kamis (5/3) pagi.

“Penghargaan ini diberikan sebagaimana Peraturan Kepala LSN Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tanda Penghargaan Dharma Persandian, yang diberikan sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, jasa, dan prestasi pegawai dalam bidang persandian, serta atas kesungguhan pelaksanaan tugas selama 20 tahun secara kumulatif,” kata Iis Iskandar usai memberikan piagam dan pin penghargaan.

Dirinya menyambut gembira pemberian penghargaan LSN tersebut. Menurutnya Dharma Persandian yang dianugerahkan LSN kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Mempawah selaku operator sandi dan telekomunikasi pada Subbagian TU dan Santel Bagian Umum Setda Mempawah itu, sebagai bukti perhatian pemerintah pusat kepada seluruh pegawai negeri, khususnya yang berada di daerah. “Kita merasa bangga dan terhormat atas penghargaan ini.

Kepada Ya’ Mursidi selaku penerima, saya ucapkan selamat dan terimakasih atas pengabdiannya di Pemerintah Kabupaten Mempawah. Semoga ini menjadi motivasi bagi pegawai lain untuk terus bekerja dan berprestasi,” harapnya.

Sementara itu, Ya’ Mursidi mengaku tidak menyangka menerima penghargaan dari LSN tersebut. Dia pun terharu, selama 20 tahun mengabdi sebagai operator sandi dan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah mendapatkan apresiasi yang besar dari pemerintah pusat.“Penghargaan ini akan semakin penambah motivasi dalam bekerja. Karena, kita harus loyal dengan pekerjaan kita. Jalani dan nikmati saja apa yang ditugaskan kepada diri kita. Jangan berpikir tentang pujian dan penghargaan,” pendapatnya. (fia)

Mempawah. Hari ini, Jumat (6/3) pukul 13.00 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menyerahkan 226 Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dari MenPAN-RB. Terdiri dari 149 honorer Kategori II dan 77 Kategori Umum. Rencananya, SK tersebut akan diserahkan langsung Bupati Mempawah, H Ria Norsan di Aula Kantor Bupati Mempawah.

“Besok (hari ini, red) akan kita serahkan 226 SK pengangkatan CPNS. Pengangkatan itu sendiri berdasarkan keputusan MenPAN-RB, setelah melalui proses verifikasi terhadap hasil tes, baik yang dilaksanakan para honorer Kategori II maupun melalui Katergori Umum pada tahun 2014 lalu,” ungkap Kepala BKD Mempawah, Firman Juli Purnama dihubungi Rakyat Kalbar, Kamis (5/3) sore.

Firman mengungkapkan,

masih terdapat puluhan honorer di Kabupaten Mempawah yang belum lolos seleksi, dan belum mendapatkan SK CPNS. Namun, pihaknya berjanji akan terus memperjuangkan nasib para honorer tersebut agar mendapatkan SK pengangkatan CPNS dari MenPAN-RB. “Masih tersisa kurang lebih 90-an honorer yang belum mendapatkan SK CPNS. Makanya, kita akan upayakan agar puluhan honorer ini dapat diperjuangkan di MenPAN-RB untuk mendapatkan SK pengangkatan menjadi CPNS,” janjinya.

Terkait penempatan CPNS nanti, Firman menerangkan, bagi honorer Kategori II sebagian besar dikembalikan pada instansi asal tempatnya bekerja.

Namun, khusus honorer guru akan ditempatkan sesuai dengan usulan dan kebutuhan dari Disdikpora. Karena, Disdikpora

yang lebih mengetahui kebutuhan tenaga guru di setiap kecamatan. “Sedangkan untuk CPNS Kategori Umum, penempatannya telah ditentukan sejak awal penjaringan. Jadi tidak ada permasalahan, mereka langsung akan bertugas di dinas dan instansi yang telah ditetapkan,” paparnya.

Sedangkan Ketua Front Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR) Mempawah, Sudianto Nursasi SH menyayangkan proses pengangkatan honorer Kategori II tersebut. Sebab, menurut dia, masih banyak permasalahan terkait SK honorer yang sampai saat ini belum ada titik terang dari Pemerintah Kabupaten Mempawah. “Selama ini tidak ada kejelasan dari BKD dalam upaya menyelesaikan masalah SK honorer. BKD tidak pernah membuktikan adanya dugaan manipulasi SK honorer. Jika

memang tidak terbukti, tolong sampaikan kepada publik.

Semuanya terkesan dipaksa untuk mendapatkan SK CPNS dari MenPAN-RB,” geram Sudianto.

Lebih jauh, Sudianto menilai diterbitkannya SK CPNS dari MenPAN-RB belum menjamin tuntasnya permasalahan dugaan manipulasi SK honorer. Karena, bisa saja ada pihak lain yang memiliki bukti dan data otentik terkait manipulasi tersebut. Jika hal itu terbukti dan diadukan kepada MenPANRB, maka SK pengangkatan itu bisa saja di-PTUN-kan. “Jika ada pihak-pihak yang memiliki fakta dan bukti otentik terkait manipulasi SK honorer tersebut, maka bisa saja SK CPNS yang dikeluarkan MenPANRB di-PTUN-kan dan secara hukum akan membatalkan pengangkatan. Akibatnya, BKD

dan pejabat pembuat SK akan berurusan dengan hukum.

Karena ada perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi data,” tegasnya.

Pendapat senada dikatakan Sekretaris FKPP Mempawah, Hidayah. Ia berharap Pemkab Mempawah memperhatikan nasib honorer lain, baik yang belum lulus tes maupun yang mengantongi SK di atas tahun 2005. Sebab, masih banyak honorer pemegang SK di atas 2005 yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat. “Mereka (honorer SK di atas 2005) juga telah bekerja maksimal untuk masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. Jadi, kita minta tolong agar Bupati bersikap arif dan bijaksana memperhatikan nasib honorer tersebut. Paling tidak, ada kejelasan status dan kontribusi yang bisa diberikan daerah,” harapnya. (fia)

PKK Ajak Masyarakat Perangi Narkoba Mempawah. Genderang perang terhadap peredaran narkotika menyeruak di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Mempawah. Ketua Tim Penggerak PKK Mempawah, Hj Erlina Ria Norsan mengingatkan para orangtua meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anaknya. Jangan sampai anak-anak terjerumus dalam tindak penyalahgunaan dan peredaran barang haram itu.

“Jangan sampai ada masyarakat atau anak-anak kita yang terlibat dengan urusan hukum, khusus-

nya penyalahgunaan narkoba.

Pengurus Rt dan Rw harus aktif mengimbau warganya, agar tidak terjebak dalam rantai peredaran narkoba,” pesan Erlina kepada jajaran pengurus PKK kecamatan, kelurahan, desa, dan aparatur pemerintah kecamatan, belum lama ini.

Menurut Erlina, narkoba tidak saja merugikan individu penikmatnya, melainkan juga merusak nama baik keluarga dan daerah.

Apalagi, kasus narkoba sedang menjadi sorotan seluruh pihak, termasuk media massa yang kerap

menayangkan atau menampilkan pemberitaan seputar kasus narkoba. “Apalagi jika sampai masuk ke media massa, semua masyarakat di daerah ini akan menanggung malu jika ada salah satu warganya yang menjadi pelaku atau tersangka. Makanya, tolong galakkan lagi sistem keamanan lingkungan. PKK juga akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Tujuannya mengantisipasi supaya masyarakat kita tidak menjadi korban narkotika,” harapnya.

Kepada masyarakat yang telanjur menjadi pengguna barang

haram itu, Erlina meminta agar segera melapor ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Mempawah.

Sebab, tindakan melaporkan diri akan menyelamatkan si pengguna. BNN akan melakukan program rehabilitasi atau pengobatan. “Jika ada saudara, kerabat, teman atau tetangga yang terkena narkoba, sebaiknya kita ajak agar segera melaporkan ke BNN. Supaya si pemakai ini bisa segera diobati.

Sebab, jika terlebih dahulu ditangkap Polisi, maka harus menjalani proses hukum,” ujarnya.

Ke depan, istri Bupati Ria Nor-

san itu mengingatkan agar masyarakat ikut andil dalam pemberantasan narkoba, mulai dari lingkungan keluarga dan di sekitarnya. Terlebih bagi para orangtua, hendaknya berikan perhatian yang serius terhadap perkumpulan dan pergaulan anak di luar.

“Jangan sampai orangtua tidak peduli dengan perkumpulan anak.

Jangan tidak mau tahu dengan perilaku anak di dalam maupun di luar rumah. Selamatkan anakanak kita dari bahaya narkoba yang setiap saat bisa mengancam,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari

Jumat, 6 Maret 2015

11

Bupati Panen Raya di Kawasan Food Estate Tak Ada Penghadangan Jaksa Kejagung Ketapang. Kejari Ketapang, Kusnendar melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Tedhy Widodo membantah adanya penghadangan terhadap empat jaksa dari Kejagung yang hendak meninggalkan Ketapang di Bandara Rahadi Oesman.

Keempat Jaksa dari Kejagung ini datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, pada Rabu (4/3) sore, untuk mengoreksi berkas perkara terkait kesiapan pemeriksaan para saksi terkait di persidangan Budiono Tan guna pembuktian di persidangan.

“Memang ada beberapa orang petani yang datang ke bandara untuk mengkonfirmasi kepastian tujuan datangnya jaksa dari Kejagung, namun mereka tidak menghadang tetapi hanya ingin mengetahui tujuan dari kedatangan empat jaksa tersebut,” jelas Tedhy di ruang kerjanya, Kamis (5/3).

Menurutnya, setelah tiba di Bandara Rahadi Oesman, dirinya yang langsung menemui perwakilan dari para petani tersebut, dan menjelaskan kepada perwakilan para petani tujuan datangnya empat Jaksa dari Kejagung ini.

“Mereka datang ke bandara lantaran mengaku mendapatkan informasi adanya intervensi mengenai proses hukum Budiono dengan kedatangan empat jaksa dari Kejagung, namun setelah di jelaskan maksud dan tujuan empat jaksa tersebut datang, para perwakilan petani mengerti dan kemudian meninggalkan bandara, tanpa adanya penghadangan,” tegasnya.

Tedhy menjelaskan, kedatangan empat Jaksa dari Kejagung ke Kejari Ketapang, terkait penyempurnaan maupun pengoreksian berkas persidangan terkait para saksi yang akan disidangkan.

“Mereka memberi petunjuk ke kita agar mempelajari dengan teliti terkait pemeriksaan masing-masing saksi agar dapat mengungkap fakta dalam persidangan ini, selain itu dari kejagung juga memberi motivasi kepada jaksa yang menangangi kasus ini,” katanya.

Sekitar pukul 08.30 puluhan petani mendatangi Kejari Ketapang untuk menyampaikan poin-poin permintaan kepada Kejari agar dapat bertindak profesional dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

“Ada sekitar 60 pulahan petani yang datang ke kantor kita, menyampaikan aspirasi mereka, kemudian beberapa perwakilan petani dipersilahkan masuk untuk menyampaikan poin permintaan mereka yang disambut langsung Kepala Kejari serta Kapolres Ketapang,” bebernya.

Tedhy mengungkapkan, delapan point yang disampaikan para petani terkait proses hukum Budiono Tan yang saat ini sedang berlangsung, supaya jangan ada intervensi, campur tangan, paksaan maupun titipan dari pihak manapun.

“Jadi mereka mau perkara berjalan sampai putusan pengadilan tanpa ada intervensi, dan kita pastikan Kejari bersikap profesional dalam kasus ini,” tegasnya. (jay)

Canang Merk Lokal Dendang Bergeris Ketapang. Bupati Ketapang, Henrikus melakukan panen raya padi benih dendang di kawasan kebun pangan (food estate) desa Sukamaju Kecamatan Muara Pawan milik Jacky Henrik yang merupakan perintis pola tanam satu tahun sekali menjadi dua tahun sekali pada lahan sawah tadah hujan.

Varitas ini yang dicanangkan Jacky Henrick menjadi merk dagang lokal ‘Dendang Bergeris’ ini ditanam di atas lahan seluas 300 hektar dengan hasil panen gabah kering mencapai 5-6 ton perhektar.

“Hasil panen hari ini merupakan contoh yang dilakukan Jacky dalam memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong,” kata Bupati Henrikus usai melakukan panen raya kepada Wartawan, Kamis (5/3).

Bupati Henrikus mengharapkan

pembangunan kebun pangan (food estate) merupakan program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang dapat diikuti dan dicontoh masyarakat sekitar.

“Kawasan food estate ini merupakan percotohan langsung bagai mana tehnik pengolahan lahan agar menjadi produktif menghasilkan panen padi yang maksimal,” terangnya.

Sejumlah lahan milik masyarakat dibuka untuk dibangun kebun pangan (food estate). pada Dem Area percontohan masyarakat bisa langsung melihat bagaimana teknik pengolahan lahan sehingga bisa menghasilkan produksi yang maksimal.

Bupati mengajak seluruh kompenen masyarakat bersama dengan pemerintah Kabupaten Ketapang agar dapat memaksimalkan lahan lahan tidur untuk menjadi

Bupati melihat hasil mesin periontok padi. HUMAS

lahan produktif.

“Naiknya harga beras saat ini, dapat kita hadapi dengan memanpaatkan lahan tidur agar menjadi produktif,” jelasnya.

Kades Suka Maju, Syaiful Bachri mengungkapkan di wilayah desa Sukamaju terdapat kawasan rawa dengan luas total 1200 hektar, yang sebelumnya dikelola masyarat dengan sistem tanam padi sawah tadah

hujan, panen setahun sekali.

“Ditetapkannya kawasan food estate dan dem area menjadikan lahan-lahan di desa Sukamaju dapat produktif ,” katanya.

Menurut Syaiful Bachri panen raya yang dilakukan kali ini yang kedua kalinya, karena sebelumnya pada musim tanam kemarau tahun lalu sudah dilaksanakan panen raya. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Jacky se-

bagai inovator perintis merubah pola tanam setahun sekali menjadi dua tahun sekali,” katanya.

Diharapkan Syaiful dari hasil panen yang cukup menjanjikan dengan pemanpaatan lahan rawa tadah hujan dapat menghasilkan panen padi yang signifikan. Ia berharap akan menjadi merk dagang ‘dendang begeris’.

“Kami berharap beberapa lahan yang terlantar dapat segera digarap menjadi produktif, dengan dukungan infrastruktur seperti jalan dan pengairan serta peralatan pertanian untuk masyarakat,” katanya.

Usai melaksanakan panen raya, Bupati bersama Ny Riniwati Henrikus, Dandim 1203 Ketapang, Letkol Inf Asef Achmad Hidayat, Plt Sekda Drs M Mansyur, M.Si SKPD, para kepala Bagian Setda Ketapang melihat langsung demo mesin perontok gabah, mesin penggilingan padi.

(Jay-Humas)

Kementerian RI: Masa Depan Pertanian ada di Ketapang Ketapang. Tanaman padi milik keluarga besar Bupati Ketapang, Henrikus, di kawasan food estate desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan dipanen, Kamis (5/3).

Hadir pada panen ini beberapa kepala SKPD, jajaran Kodim 1203 Ketapang dan Polres Ketapang.

Panen ini juga dihadir Kementerian Pertanian Republik Indonesia dari pusat. Serta instansi swasta seperti Bank Kalbar, PT Pupuk Indonesia Kementerian Pertanian RI diwakili Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI, Dr IR Muhrizal.

Dr IR Muhrizal mengatakan, Ketapang sangat berpotensi menjadi lumbung padi Indonesia.

Pihaknya siap membantu pertanian Ketapang agar terus meningkat. “Bantuan dari Kementerian pertanian mesti ada, disediakan, asal konsepnya jelas. Jika masyarakatnya bisa mengerjakan maka ditunjukkan,” kata Muhrizal kepada wartawan di Ketapang, Kamis (5/3).

Ia mencontohkan di Sukoharjo, Jawa tegah, sekitar 300 hektar pertanian dicoba dibantu mulai alat untuk tanam hingga panen dan

Bupati Panen Raya.JAIDI CHANDRA

saat ini sudah sukses. “Tapi lahan di sana tak ada galangan-galangan lagi, kalau di sini sudah bagus tinggal dikerjakan,” ungkapnya.

Menurutnya, masa depan pertanian ada di Ketapang tinggal dikelola secara profesional saja.

Mau buka cetak sawah di sini tempatnya. “Kalau di Jawa tak ada lagi, karena sudah dialihfungsikan seperti dibuat bangunan dan lain-lain. Thailand dan Vietnam sawahnya seperti Ketapang ini,” jelasnya.

Muhrizal mengungkapkan, komitmen membantu pertanian di Kalbar juga sudah dilakukan.

Menurutnya pada saat Presiden datang ke Kalbar beberapa waktu lalu juga sudah memberikan bantuan untuk pertanian.

“Apalagi di sini lumayan besar, Kalbar termasuk ke 13 terbesar penyumbang padi nasional, luas lahannya besar sekitar 500 ribu hektar. Apalagi infrastruktur yang dibangun untuk pertanian di Ketapang sudah bagus, sudah ada jalan, saluran dan lain-lain,” ungkapknya.

Ia menegaskan, potensi pertanian Ketapang sangat besar jika bisa dikelola baik. Ia sangat menyayangkan jika saat ini lahan seluas sekitar lima ribu hektar di Ketapang baru dikelola hanya ratusan hektar saja. “Nanamnya juga harus seribu hingga lima ribu hektar,” ujarnya.

Namun proses penanaman padi di Ketapang harus berbeda dibanding di Jawa. Pengairan irigasi di Ketapang menggunakan air sungai sehingga keasaman

tanahnya lebih. Sebab itu di Ketapang penggunaan pupuk harus benar dan pas. Menurutnya jika kebanyakan pupuk maka penyakit akan banyak seperti gerek batang dan lain sebagainya.

“Makanya dosis pupuknya harus berbeda. Kemudian kalau di jawa tak perlu pakai kapur, tapi di sini perlu 500 hingga 1 ton,” jelasnya.

Ia menjelasnkan, kendala di Ketapang sebenarnya sudah bisa diatasi, seperti ada varitas padi yang tahan terhadap keasaman tanah.

Contohnya padi jenis Dendang ini sudah dicoba dan berhasil. “Jadi tinggal penggunaan pupuknya saja yang harus berimbang atau pas,” katanya.

Bupati Ketapang, Henrikus mengatakan, hasil pada penan ini meningkat. Hasil panen saat penanaman pada kemarau dan saat ini pada kondisi normal lebih banyak. Jika panen pertama hanya mencapai sekitar lima ton pada panen ini mencapai enam ton per hektar.

“Sebetulnya kalau saya ngomong seperti mempromosikan keluarga. Tapi ini lah implementasi kita, kurangi ngomong, berikan contoh biar masyarakat ikut. Kita

beri contoh, tak perlu menyuruh masyarakat, kalau masyarakat bertanya maka kita jelaskan,” tegas Bupati.

Bupati menegaskan selama ini kebanyakan ngomong tak ada gunanya. Sejak Orde Baru dilakukan penyuluhan tapi tak efektif, pertanian tak maju-maju. “Jadi kita berikan contoh, ini lah adanya yang dilakukan,” ungkapnya.

Bupati menjelaskan pada penanaman pertama saat kemrau seluas tiga hektar. Kemudian pada penanaman ini dilakukan keluarga besarnya sebesar 10 hektar. Ia berharap di Ketapang kedepan tak ada lahan tidur tak digarap.

“Sedapat mungkin tak ada lahan ngangur. Kalau ada lahan ngangur sekitar sini tetap akan kita garap. Target kita sebanyakbanyaknya. Jadi manusia dan lahannya tak boleh tidur,” ujar Bupati.

Kedepan Bupati akan terus melengkapi keperluan pertanian atau peralatan di food estate ini akan lengkapi termasuk mengatasi saat musim kemarau.

“Dengan pompa air. Jadi kita tak tergantung pada air sungai agar selamanya bisa produksi,” pungkas Bupati. (Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Peningkatan Daya Saing Daerah SUKADANA. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (UU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti dan ditetapkanlah UU 23/2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemda.

“Secara umum perubahan UU 32/2004 menjadi UU 23/2014 tentang Pemda ini didasari atas permasalahan-permasalahan. Antara lain, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Sy Muzahar, Asisten I Setda KKU, belum lama ini.

Kemudian, lanjut dia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

“UU 32/2004 tentang Pemda sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Dari dasar pokok pemikiran tersebut sehingga ditetapkanlah UU 23/2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terutama mengatur permasalahan antara lain kewenangan dan pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Mengatur susunan dan kedudukan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta menghapuskan 102 pasal UU 17/2014 tentang MD3,” papar Sy Muzahar.

Ia mengharapkan kepada semua Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kayong Utara, agar dapat mengembangkan kemampuan dan dapat memahami dengan seksama, baik perubahan-perubahan menyangkut pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun manajemen pengelolaan administratif penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini. “Sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan benar,” pungkas dia. (lud)

Sekolah Unggulan Andalan Daerah SUKADANA. Dalam sekolah kelas model di SMAN 1 Sukadana, selain faktor pendidikan, masalah kedisiplinan dan kemandirian diterapkan.

Didukung juga penggemblengan mental, information technology (IT), dan juga motivasi. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU), melibatkan unsur TNI, Dinas Kesehatan KKU, serta psikiater dalam mempersiapkan siswa di sekolah model.

“Sekolah Kelas Model saat ini baru memiliki siswa sejumlah sebelas orang, terdiri dari delapan murid laki-laki dan tiga siswa perempuan. Pengalaman terdahulu memberikan pelajaran kepada Pemda Kayong Utara, yang mana pada saat seorang siswa lulus dan memasuki perguruan tinggi negeri, mental serta pengetahuan ITnya masih rendah. Inilah menyebabkan pihak Dinas Pendidikan memasukkan pengajaran tentang hal itu di sekolah kelas model,” papar H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, beberapa hari lalu.

B u p a t i H H i l d i Ha m i d menjelaskan sekolah ini juga menerapkan sistem asrama.

Semua siswa diwajibkan menempati asrama, meskipun rumahnya tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah. Melalui penerapan sekolah berasrama

Ilustrasi/Ist

ini, diharapkan para siswa bisa beradaptasi, mengembangkan diri dalam bersosialisasi dengan orang lain, serta belajar kedisiplinan dan kemandirian.

“Kami memberikan apresiasi kepada para orangtua maupun walimurid yang mau mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk mendidik anakanaknya,” kata H Hildi Hamid.

Pada kegiatan silahturrahmi itu, tampak kepala dinas pendi-

dikan, Kepala SMA 1 Sukadana, Kepala Asrama Sekolah Model, serta perwakilan dari TNI dan Klinik Asri.

Klinik Asri ini merupakan sebuah non goverment organization (NGO) yang bekerjasama dengan Sekolah Kelas Model dalam pembelajaran Bahasa inggris. Seperti diketahui, bahwa banyak relawan-relawan dari negara asing yang magang belajar di Klinik Asri Sukadana.

Nantinya bahasa pengantar bersama relawan-relawan Klinik Asri menggunakan Bahasa Inggris, supaya pelajaran bahasa pengantar dunia itu akan mudah ditangkap siswa.

Satu di antara staf pengajar Sekolah Kelas Model menanyakan kepada pihak pemerintah daerah, mengenai apakah siswa yang nantinya setelah lulus SMA boleh melanjutkan keperguruan tinggi yang tidak memiliki pro-

gram ikatan dinas. Bupati H Hildi Hamid menjawab, sekolah kelas model memang merupakan prioritas bagi murid-murid yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bersistem ikatan dinas.

Namun jika di perjalanannya nanti, ada yang berubah keinginan serta ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain, pihak pemerintah daerah akan memberikan kemudahan ataupun mengizinkannya. (lud)

Antisipasi Menjelang Musim Kemarau SUKADANA. Kebakaran hutan itu jarang di Kayong Utara namun yang sering kebakaran lahan dan mayoritas di lahan gambut. Beberapa tahun terakhir di Padu Banjar, Sungai Paduan, Pemangkat, Nipah Kuning terjadi kebakaran lahan dan mayoritas gambut.

“Ketika ada kasus kebakaran lahan, ada warga yang menelepon ke saya minta bantuan mesin air penyemprot air karena terjadi kebakaran lahan. Laporan hari Jumat, Minggu sudah padam karena ada hujan. Model

kebakaran lahan di Kayong Utara pada umumnya seperti itu. Jadi banyak lahan kebakaran di daerah kita mampu dipadamkan oleh hujan juga,” kata Maman, pejabat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kayong Utara (KKU), beberapa hari lalu.

Dikatakan dia kejadian pada tahun 2012 kejadian kebakaran besar namun alam juga yang membantu memadamkannya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam memadamkan kebakaran tidak seindah yang dibayangkan

karena peralatan yang dimiliki terbatas.

“Desa Pemangkat dan Padu Banjar sekarang memiliki aturan siapa yang membakar lahan maka ada sanksi sampai ganti kerugian. Ini karena ada kejadian warga membakar semakbelukar tapi ditinggalkan, jadi api merembet sampai ke kebun orang lain. Akhirnya pembakar semak-belukar di lahannya sendiri itu harus membayar ganti rugi ke pihak lain yang dirugikan, kalau tidak salah mencapai Rp30 juta,” papar Maman.

Untuk menghindari parit di lahan gambut kering kerontang, Maman menyarankan harus memiliki pintu air. Sebab kalau sudah kering sangat mudah terbakar parit itu, baik karena dipantik api maupun karena terik sinar matahari di musim kemarau.

“Kalau parit dibikin di tanah mineral maka tidak terlalu bermasalah, sebab muka air akan mengikuti permukaan. Sedangkan air di gambut mengikuti bentuk gambut itu. Kita minta di SKPD (satuan kerja perangkat

daerah) di Kayong Utara, kalau ada anggaran untuk membuat parit harus disertai pintu air.

Kemudian kalau ada parit, diharapkan tidak ditembuskan langsung ke sungai atau laut, sebab itu akan membuang air dari gambut. Imbasnya ketika kering akan sangat mudah terbakar. Kita juga berkoordinasi ke Dinas PU (Pekerjaan Umum) KKU, supaya meninjau tanah di sekelilingnya ketika ada proyek normalisasi parit maupun bikin parit di lahan gambut,” tutur Maman. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Investor Harus Diberi Kenyamanan Investasi Nanga Pinoh-RK. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Melawi harus memberi kenyamanan kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Melawi. Yakni kepada investor yang serius akan menanamkan modalnya.

“Pemerintah, terutama masyarakat Melawi harus membuka diri terhadap investasi. Jangan hanya melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan. Misalnya tidak mempersulit investor yang serius menanamkan modal,” ujar tokoh pemuda Ella, Agus Salim, kemarin.

Agus menambahkan, Pemkab Melawi harus terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga. Apalagi kondisi perekonomian pada saat ini semakin tidak menentu. Maka untuk mengatasi hal itu, salah satu mencari investor dari luar untuk menanamkam modalnya, baik di bidang perkebunan, pertambangan dan yang lainnya.

“Pemerintah daerah harus mencari lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Salah satunya dengan mencari investor yang mau menanamkan modalnya. Serta memberi jaminan kemudahan bagi investor,” timpalnya.

Namun demikian, kata Agus, beberapa waktu yang lalu, dirinya mendapatkan keluhan dari investor yang bakal masuk ke wilayah Pelaik Keruap yang baru akan melakukan survey tentang berapa besar potensi yang ada di wilayah tersebut.

Ternyata para investor yang hendak melakukan survey terkena adat oleh masyarakat setempat. Sehingga investor tersebut tidak jadi melakukan survey di lokasi Keruap.

“Adanya kejadian itu memang berdampak besar terhadap investasi Melawi. Baru saja mereka hendak masuk untuk survey tetapi sudah kena hukum adat,” ujar Agus.

Agus mengharapkan, kepada masyarakat di Melawi supaya dapat menerima para investor yang baru. Apalagi mereka itu baru dalam tahap survey. Masyarakat harus berpikiran bijak dalam menghadapi investor. Masyarakat harus menerima investasi. Kalau memang mencurigai bahwa yang datang adalah investor nakal maka masyarakat harus memastikannya. Dengan cara mencari keterangan tentang keberadaan invertasi tersebut.

Agus menyarankan, agar pemerintah mempublikasikan setiap ada investor baik yang ingin berinvestasi di Melawi. Adanya publikasi ini agar masyarakat mendukung sepenuhnya.

“Khususnya investor yang baik harus didukung sepenuhnya,” paparnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Maret 2015

12

Desa Pelinggang dan Desa Bina Jaya Tak Tersentuh Listrik Nanga Pinoh-RK. Sejak dimekarkan menjadi desa, Pelinggang dan Bina Jaya yang berada di Kecamatan Pinoh Selatan, belum tersentuh jaringan listrik. Saat ini masyarakat setempat sudah merasa bosan hidup dengan kegelapan dan hanya diterangi oleh pelita.

Sementara pengajuan supaya pemasangan jaringan listrik baru di dua desa itu sudah dilakukan hingga ke PLN Provinsi dan Cabang PLN di Sanggau.

Banyak impian masyarakat setempat jika jaringan listrik masuk. Terutama ingin membeli alat-alat elektronik seperti televisi. Sebab saat ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menonton televisi. Karena hanya orang-orang tertentu itulah yang mempunyai mesin genset.

“Bagaimana bisa masyarakat bisa merasa sejahtera apabila jaringan listrik pun tak kunjung dipasang,” ujar Warga Desa Pelinggang, Korolous Boromeus Dedit, di Nanga Pinoh, kemarin.

Warga di dua desa tersebut berjumlah 300 lebih kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut sudah siap dan selalu menanti-nantikan adanya pesangan listrik. Masyarakat berpikir, menyambut tahun 2016, jaringan listrik di desanya sudah ada. Namun kenyataan malah tak kunjung direalisasikan.

Saat ini, lampu pelita menjadi penerang kehidupan warga di sana bila malam tiba. Selalu berkerumun di rumah orangorang yang memiliki genset dan menyalakan televisi.

“Sedih jika kita melihatnya. Namun apa mau dikata, masyarakat jika ingin menonton TV hanya bisa menonton ke rumah tetangga yang memiliki genset. Sementara mau membeli televisi listrik tidak ada,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Dedit itu berharap, pemerintah bisa segera memperhatikannya. Kepada pihak PLN juga diharapkan pengajuan dan pengusulan terhadap pemasangan jaringan listrik di dua desa itu supaya bisa segera direalisasikan.

Ilustrasi

.

NET

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Investor dan Petani Harus Simbiosis Mutualisme Nanga Pinoh-RK. Cerita sengkata perkebunan sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kalbar. Oleh karena itu, undang-undang perkebunan akan direvisi. Harapannya supaya muncul regulasi baru yang menguntungkan investor dan mensejahterakan petani.

“Banyak sengketa muncul terkait dengan investasi bidang perkebunan. Biasanya antara investor dengan petani.

Ini sangat merugikan banyak pihak,

baik petani maupun investor itu sendiri.

Hingga itu, kita akan revisi undang-undang perkebunan,” ucap pendamping warga, Duin.

Menurutnya, di masa reses yang dilakukannya, saat ini banyak sekali keluhan yang disampaikan warga pada dirinya terkait dengan adanya persoalan perkebunan.

Saat ini, ungkap Duin, pada waktu sosialisasi investor selalu berkata manis.

Namun, begitu perkebunan sudah menghasilkan, ternyata realisasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hingga masyarakat pun berontak mencari keadilan.

“Investor perkebunan juga mesti membina masyarakat. Bukan malah berkonflik dengan masyarakat. Jangan sampai janjijanji yang terus menerus diberikan pada warga, tetapi janji tersebut tidak pernah ditepati,” paparnya.

Dia mengingatkan, jangan sampai lahan

habis diberikan pada investor. Tapi sisakan juga untuk perkebunan yang dikekola secara mandiri oleh rakyat. Guna mengantisipasi bila terjadi penurunan harga pada komoditi perkebunan tertentu.

“Jangan hanya satu tanaman, tapi harus banyak. Karet jangan sampai dilupakan.

Kalau harga komoditi perkebunan yang banyak dilirik perusahaan anjlok, masyarakat masih memiliki karet,” ulasnya. (aji)

Ilustrasi

.

NET

Sintang Raya Jantoh Kita Raker Ketua BPD se-Kabupaten Sintang

BPD Awasi Pemerintahan Desa

Bupati Sintang Milton Crosby membuka Raker BPD. SUHARDIN

Sintang-RK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan.

Jika sebelumnya BPD merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa maka sekarang menjadi lembaga desa dan hanya berfungsi sebagai pengawasan politis.

Demikian disampaikan Bupati Sintang, Milton Crosby saat membuka rapat kerja Ketua BPD se-Kabupaten Sintang, Kamis (5/3).

“BPD harus ikut membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa serta menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Tugasnya juga melaksanakan musyawarah desa,” ucap Bupati Milton.

Ia melanjutkan, BPD itu setara dengan kepala desa serta menjadi penyeimbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

“Maju atau mundurnya desa tidak terlepas dari peran BPD. Kita minta BPD dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang, H. Hotler Panjaitan menjelaskan, rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan, pembinaan dari Pemkab Sintang terhadap persiapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Hal ini terkait dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, mempersiapkan lembaga BPD untuk menjadi lembaga penyeimbang. BPD harus membuat peraturan BPD dan memperkuat pengawasan terhadap pemerintahan desa,” bebernya.

Pengawasan yang baik oleh BPD terhadap jalanya pemerintahan desa, lanjut Hotler, diharapkan mampu mendorong desa yang mandiri.

“Rapat kerja ini dilaksanakan untuk memberikan informasi terbaru kepada ketua BPD tentang informasi terbaru dalam pelaksanaan pemerintahan desa,” ulasnya. (din)

Guru di Daerah Pedalaman Sintang Minim Sintang-RK. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Petrus Sandan mengharapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mampu mengambil sikap terkait permasalahan pendidikan, terutama mengenai ketersediaan tenaga guru di daerah pedalaman.

Pasalnya, sampai saat ini masih banyak sekolah di daerah pedalaman maupun perbatasan yang kekurangan tenaga pengajar (guru), khususnya yang berstatus PNS.

“Untuk masalah pendidikan di pedalaman maupun perbatasan memang masih menjadi masalah yang cukup memprihatinkan, terutamanya mengenai ketersediaan tenaga guru di daerah pedalaman,” ucap Sandan.

Menurutnya, hampir semua sekolah di pedalaman maupun di perbatasan Kabupaten Sintang kekurangan guru, terutama yang berstatus PNS. Bahkan di pedalaman Kecamatan Serawai dan

Ambalau ada satu sekolah yang hanya satu guru PNS dan selebihnya guru berstatus honorer.

Minimnya guru di pedalaman, kata Sandan, sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Terlebih saat ini IPM Kabupaten Sintang menempati urutan ke tujuh dari 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalbar. “Rendahnya IPM juga dipengaruhi oleh pendidikan. Harapan kami, pemerintah lebih memfokuskan pembangunan dunia

pendidikan,” timpalnya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini berharap, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang lebih tegas terhadap guru-guru yang kerap minta pindah dari daerah pedalaman ke kota. “Banyaknya guru yang mengajukan pindah dari pedalaman ke kota membuat guru di pedalaman minim,” ulasnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Kaji Terap Sepuluh Raperda ke Bali dan Pontianak Sintang-RK. DPRD Kabupaten Sintang melakukan kaji terap. Kaji terap yang dilakukan 35 anggota DPRD Kabupaten Sintang membahas sepuluh Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Rabu (4/3) sejumlah anggota DPRD melakuka kaji terap ke Provinsi Bali dan Kota Pontianak,” ujar Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, Kamis (5/3).

Kaji terap yang dilakukan DPRD Kabupaten Sintang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama melakukan kaji terap ke Kota Pontianak. Dan kelompok kedua ke Provinsi Bali. Kaji terap ke Kota Pontianak, salah satunya guna membahas Raperda tentang Penanaman Modal di Bank BPD. Sementara kaji terap ke Provinsi

Bali membahas Raperda tentang administrasi kependudukan dan penanganan sampah.

“Untuk Provinsi Bali, tepatnya di Kota Denpasar. Kota ini layak dijadikan lokasi kaji terap, karena kota tersebut sangat baik dalam penanganan administrasi kependudukan dan penanganan sampah,” ucapnya.

Kaji terap dijadwalkan selama tiga hari ke depan. Ada pun kesepuluh Raperda tersebut adalah Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Kalbar, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sintang.

Raperda lainnya tentang administrasi kependudukan, Raperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ada juga Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang, Raperda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ade M Djoen Sintang, Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Terakhir Raperda tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Abdul Syufriadi Kekerasan. (din)

Ormas dan LSM di Sintang Banyak yang Belum Terdaftar Sintang-RK. Semua organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) harus terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) jika tidak mau dianggap liar alias illegal.

“Sampai sekarang masih banyak ormas dan LSM di Kabupaten Sintang belum mendaftarkan diri ke Kesbangpol,” ujar Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang, Budiharto, kemarin.

Dijelaskan Budi, ketentuan pendaf-

taran ormas dan LSM merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mekanismenya pendaftaran adalah untuk ormas dan LSM di tingkat kabupaten harus didaftarakan di Kesbang Pol Kabupaten. Sedangkan untuk ormas dan LSM di tingkat Provinsi Kalbar harus mendaftarkan diri ke Pemerintah Provinsi.

“Ini penting dilakukan bagi ormas dan LSM, terutama dalam rangka kerja sama

dengan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten,” imbuhnya.

Menurut Budi, hanya LSM dan ormas yang terdaftar di Kesbangpol mendapatkan kesempatan kerja sama ataupun bantuan dana untuk kegiatan mereka dari pemerintah.

“Bagaimana kami melakukan pembinaan kalau ormas dan LSM tersebut tidak terdaftar,” ujarnya.

Budi enggan menyebutkan, LSM dan

ormas tersebut. Menurutnya, baru beberapa ormas dan LSM saja yang terdaftar.

Padahal di Kabupaten Sintang banyak sekali ormas dan LSM yang dibentuk.

Karena itu, Budi mengimbau, kepada sejumlah LSM dan ormas yang belum terdaftar di Kesbangpol untuk segera mendaftarkan diri.

“Untuk mengetahui syarat-syarat, silahkan datang langsung ke kantor Kesbangpol Kabupaten Sintang,” ulasnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Agus Mulyana SH MH

Harus Sepakat Menolak Narkoba Putussibau. Wakil Bupati sekaligus Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kapuas Hulu, Agus Mulyana SH MH mengajak masyarakat sepakat menolak Narkoba. Sehingga barang haram tersebut tidak memiliki celah untuk masuk di Bumi Uncak Kapuas.

“Kita memberikan apresiasi kepada kepolisian yang belakangan ini sudah banyak berhasil mengungkap Narkoba di Kapuas Hulu. Kita berharap kepada masyarakat jika ada melihat, tolong memberikan informasi kepada petugas,” ujar Agus kepada wartawan, Kamis (5/3).

Agus juga berharap kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan Narkoba. Pasalnya, berbagai cara akan dilakukan orang untuk memasukkan barang haram tersebut ke Bumi Uncak Kapuas.

“Maka dari itu, ketika kita memang sepakat menolak, dengan memberikan informasi kepada aparat, tentu tidak akan masuk ke daerah kita. Dan kita harus menjaga jangan sampai generasi kita terjerumus dalam lingkaran Narkoba,” imbau Agus.

Selama ini, kata Agus, pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi terkait Narkoba ini. Ke depan juga akan terus dilakukan, walaupun sudah banyak pengedar yang tertangkap. “Apalagi kita ini daerah yang jauh, luas dan tentu orang melihat ini peluang, mereka mengganggap aparat sulit mendeteksi,” ingatnya.

Saat ini, lanjut Agus, Narkoba tidak hanya masuk ke kota-kota, tetapi sudah merambah ke desa-desa. Tetapi mungkin belum terpantau, karena peredaran Narkoba dialkukan sindikat gelap. “Makanya kita harus sepakat menolak Narkoba, karena kita tidak mengetahui kapan dan tempatnya di mana Narkoba itu,” ujarnya.

Sebenarnya, menurut Agus, bukan hanya Kapuas Hulu, tetapi seluruh wilayah di Indonesia sedang marak peredaran Narkoba. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya agar Narkoba tidak semakin berkembang di Kapuas Hulu.

Agus juga mohon dukungana dari media untuk memberikan pemberitaan tentang bahayanya Narkoba.

“Karena bukan tidak mungkin kena ke kita-kita atau kerabat kita,” pungkasnya. (aRm)

Jumat, 6 Maret 2015

13

Pengembangan Beras Lokal Masih Minim Putussibau. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian. Selain memiliki padi Seluang atau beras Raja Uncak, ada pula komoditas beras merah, beras hitam dan beras wangi.

Sayangnya kurang dikembangkan.

“Beras hitam, beras merah dan beras wangi memang belum dikembangkan secara besarbesaran, karena ada kelemahan dari sisi produksi,” kata Sunarto, Kepala Seksi (Kasi) Produksi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perternakan Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/3).

Sunarto mengungkapkan,

pengembangan ketiga jenis beras lokal ini tidak terlalu oleh para petani local. Selama ini hanya diproduksi untuk memenuhi konsumsi pribadi.

Dia menjelaskan, beras merah, beras hitam dan beras wangi memiliki masa tanam yang berbeda-beda. Tetapi dari sisi produksi, semuanya sama, sekitar 3 ton per hektar, di lahan yang sedang-sedang basah dan kering. Produksi ketiga beras ini biasanya dilakukan oleh petani lokal sebanyak dua kali dalam satu tahun.

“Kalau padi karo yang dijadikan beras merah, tiga bulan sudah bisa dipanen. Kalau padi ketan untuk beras hitam sekitar

Sunarto. Arman Hairiadi

lima bulan baru siap panen, sama dengan padi aroma yang menghasilkan beras wangi,” papar Sunarto.

Lantaran produksinya hanya 3 ton, kalah dari padi Seluang atau

beras Raja Uncak yang mencapai 5,5 ton per hektar. Sehingga ketiga beras tersebut tidak terlalu dikembangkan petani-petani lokal.

Pada areal tanam Kelompok Tani Kresio Makmur Dusun Suai, Desa Melapi, dari hamparan 80 hektar, hanya 20 persen yang ditanam padi jenis beras merah, hitam dan wangi, sisanya padi seluang.

“Walau kalah dari sisi produksi, ketiga beras lokal tersebut tetap dikembangkan. Maret ini Kelompok Kresio Makmur akan menanam padi karo atau beras merah,” papar Sunarto.

Beras merah, beras hitam dan beras wangi masih dikem-

bangkan lantaran ada kelebihan tersendiri. Ketiganya mengandung serat yang cukup tinggi.

Sehingga baik untuk diet, menurunkan lemak dalam darah serta asam urat. “Khasiat lainnya, beras hitam dan beras merah bisa menurunkan kadar gula penderita diabetes,” ungkap Sunarto.

Lantaran khasiatnya itu, tambah Sunarto, ketiga beras ini juga menjadi buruang masyarakat.

“Karena produksi tidak bisa dikaprol (mencukupi kebutuhan), jadi permintaan terhadap ketiga beras ini belum bisa dipenuhi.

Untuk permintaan beras raja uncak kita juga masih kewalahan,” pungkas Sunarto. (aRm)

Cari Hasil Tambahan,Warga Tangkap Ikan Bantak Putussibau. Surutnya air Sungai Kapuas dimanfaatkan warga Kabupaten Kapuas Hulu yang tinggal di pinggir sungai untuk menangkap ikan-ikan kecil, khususnya ikan bantak.

Menggunakan pesut jaringan, mereka menangkap ikan pada sore hari.

“Lumayan, untuk jadi tambahan sampingan,” kata Davi, salah seorang warga Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan ditemui di rumahnya saat menjemur ikan Bantak hasil tangkapannya, Kamis (5\3).

Selain Davi yang menangkap ikan bantak pada sore hari, masih banyak warga lainnya yang melakukan hal serupa. Tidak mengherankan setiap sore, warga berjejer di pinggir Sungai Kapuas yang membentang pesut jaringnya.

Menurut Davi, ikan bantak di Sungai Kapuas pada tahun ini lebihbanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dia tidak mengetahui pasti penyebabnya membludaknya ikan bantak tersebut.

Pas lagi musim ikan bantak seperti ini, ia setiap hari menangkap ikan. Sekali “turun” setidaknya mendapat dua hingga tiga karung ikan bantak berukuran sekitar 10 kilogram. “Saya nangkap ikannya tidak lama, paling lama empat jam,” ungkap Davi.

Saat ini, kata Davi, harga ikan bantakmasih murah, lantaran sedang musimnya, rata-rata masyarakat ikut menangkap

Davi ketika menjemur ikan bantak hasil tangkapannya. Arman Hairiadi

di sungai. “Ikan Bantak ini jika dijual cuma Rp 10 ribu per kilogram, tetapi dijadikan ikan asin bisa Rp30 ribu per kilogram,” jelasnya.

Hal senada juga diucapkan warga Desa Sungai Uluk, Rohmat. Menurutnya, ramai warga yang menangkap ikan bantak kalau air sungai surut seperti

ini. “Sudah beberapa Minggu ini banyak orang yang nangkap ikan bantak pakai pesut jaringan,” katanya.

Pria yang sehari-harinya memang seorang nelayan ini pun kurang mengetahui sampai kapan musim ikan bantak ini berlanjut. Karena sampai hari ini, air sungai pun masih surut dan

ikan bantak ini pun lagi banyakbanyaknya.

Rohmat bersyukur, ada musim ikan yang suka melawan arus tersebut. Ini setidaknya bisa menjadikan penghasilan tambahan sendiri bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pinggir sungai.

“Apalagi sebenarnya untuk

menangkap ikan saat ini memang lagi sulit. Sehingga masyarakat pun jadi bingung untuk mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidupnya. Kami harap pemerintah dapat memikirkan peluang kerja bagi kami. Karena penghasilan kami selalu tergantung dengan alam,” ujar Rohmat. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Perayaan Cap Go Me Digelar Besok Sanggau. Tak kurang dari empat ratus undangan bakal menghadiri perayaan Cap Go Me di depan Pekong Jalan Kartini, Sabtu (7/3) besok.

Perayaan kali ini menggandeng Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sanggau.

“Undangan tersebut akan di bagikan kepada SKPD, LSM, Tokoh Adat, Masyarakat dan lapisan masyarakat,” kata Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Sanggau, Khironoto.

Tapi kata dia, undanga bukan patokan jumlah masyarakat yang hadir. Biasanya masyarakat berbondong-bondong datang menyaksikan kegiatan perayaan Cap Go Me sebagai hiburan dan tontonan. Bahkan tidak jarang menurutnya ribuan manusia memenuhi sekitar areal perayaan Cap Go Me. Perayaan Cap Go Me rencananya akan berlangsung selama dua malam, Sabtu (7/3) sampai Minggu (8/3). Dua orang artis Tionghoa dari pontianak pun didatangakan untuk menghibur masyarakat.

Selain itu pula atraksi barongsai dan menampilkan tarian khas tiga etnis terbesar di Sanggau yakni Dayak, Melayu dan Tionghoa dan acara karoke bebas untuk umum. Serta adanya penyajian makanan kuliner khas Tionghoa yakni kue keranjang goreng yang akan dihidangkan secara prasmanan.

Sementara itu khusus untuk tempat yang disediakan untuk perayaan Cap Go Me di depan Pekong Jalan Kartini akan dibuat berbentuk panggung dengan lebar 8X6 Meter dan luas areal tanah 40X100 meter. “Tempat yang disediakan akan mampu menampung jumlah pengunjung yang hadir,” katanya Sementara itu untuk pengamanan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres, Sat Pol PP, Perhubungan, Tagana dan perangkat lainnya.

Polres Sanggau sendiri menurunkan 75 personel guna mengamankan perayaan Cap Go Me. Adapun titik pengamanan di sekitar tempat berlangsungnya perayaan. “Sementara untuk di kecamatan Tayan dan Sosok dan Batang Tarang diamankan oleh Polsek setempat,” kata Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go. Mengingat banyaknya warga yang bakal menyaksikan acara Cap Go Me, Kapolres mengimbau masyarakat selalu menjaga ketertiban dan keamanan. “Tetap menjaga ketertiban dan keamanan serta meningkatkan rasa solidaritas diantara sesama warga masyarakat pemeluk berbagai agama dan kepercayaan yang diakui NKRI,” pungkasnya. (KiA)

Pilkada Sanggau Diprediksi 2018 Sanggau. Ketua KPU Sanggau, Sekundus Ritih mengatakan hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama DPR-RI terus menggodok rancangan undang-undang baru terkait mekanisme Pilkada serentak. Pilkada Sanggau pun diprediksi digelar 2018.

“Informasi tempo hari begitu (Pilkada Sanggau pada 2018, red).

Tapi kita belum tahu bagaimana perkembangan terakhir. Karena kalau untuk Sanggau Pilkada-nya Februari 2019, mungkin ke 2018.

Sempat ada wacana juga apakah 2018 terakhir atau 2017 terakhir,” katanya kepada wartawan via HP, Kamis (5/3).

Secara nasional, kata Sekundus, keputusan apakah Pilkada nasional akan dilaksanakan serentak pada tahun 2022 atau 2027 juga belum final. KPU kata dia, hanya melaksanakan tergantung hasil pembahasan Kemendagri bersama DPR. “Pertengahan Maret ini katanya jadwalnya sudah keluar. Jadi posisi kami menunggu dalam hal ini, kami diperintahkan (selama masa menunggu), walaupun tidak sedang Pilkada kami diminta mempelajari aturan-aturan terkait dengan kebutuhan data, pemetaan daerah, pemilih dan sebagainya,” katanya.

Namun karena lagi-lagi Pemi-

lukada selama ini sudah terlanjur acak waktu pelaksanaannya, kedepan dengan adanya kebijakan baru. Pelaksanaan Pilkada di Kalbar akan disesuaikan menjadi beberapa gelombang.

“Misalnya 2015 itu gelombang satu, gelombang duanya, 2016, gelombang tiga di 2017. Gelombang-gelombang ini ditentukan dari masa akhir jabatannya.

Misalnya sampai dipertengahan 2016 itu masuk di gelombang satu, kalau masa jabatannya selesai antara Juni-Mei 2017 itu masuk gelombang 2,” jelasnya.

Untuk Kalbar, ada tujuh kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada pada Juni 2016

mendatang. “Seperti Sambas misalnya, Sambas bisa duluan karena masa akhir bupatinya pertengahan 2016. Jadi yang masanya habis dipertengahan 2016 ditarik ke 2015. Cuma jadwalnya masih belum pasti apakah tanggal 2 atau 9 Desember. KPU-RI sedang menyusun tahapannya, biar tidak bentrok dengan Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Informasi yang diterimanya, tahapan Pemilukada nantinya akan dipangkas menjadi tujuh tahapan, awalnya 12 tahapan.

Selin itu pula wacana tentang tahapan adanya uji kelayakan publik bagi paket kepala daerah

kemungkinan besar akan dihapuskan. “Pertimbangannya dari DPR, karena menurut mereka jangan sampai katanya, proses uji publik ini sampai mengugurkan calon,” katanya.

Soal kemungkinan kekosongan jabatan pada paket kepala daerah yang masa jabatannya sudah selesai, dapat diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara. “Nanti itu tergantung dari Mendagri, ada arahannya seperti apa. Karena kemungkinan ada beberapa daerah yang satu tahun baru sampai difinitif. Intinya, kita masih menunggu semua itu,” pungkasnya. (KiA)

Kasus Tipikor Jalan Kedukul-Mukok

Satu Lagi Berkas Tersangka Sudah P21 Sanggau. Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP. Budi Hartono menjelaskan terkait kasus korupsi jalan Kedukul-Mukok yang merugikan keuangan negera tahun 2012 sebesar Rp737 juta.

“Kemarin itukan sisa tiga LP yang belum selesai, satu LP sudah P21 atasnama AF,” kata Kasat Reskirm Polres Sanggau, Kamis (5/3).

Kasat menambahkan, untuk tersangka SL dan RK saat ini masih dalam proses dan menunggu pemeriksaan berkas dari Kejaksaan apakah sudah lengkap atau P21 atau belum. “Berkasnya masuk ke Kejaksaan satu-satu menunggu antrean,” bebernya.

Disinggung apakah ada kemungkinan para tersangka yang sudah P21 akan ditahan penyidik, Kasat menjelaskan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan, apakah akan ditahan atau tidak. Tentunya, pihak Kejaksaan tidak akan sembarangan menahan seseorang, ada pertimbangan yang kuat.

“Semuanya kita serahkan ke pihak Kejaksaan apakah ditahan atau tidak. Kalau kami di penyidik Kepolisian begitu sudah menyerahkan ke pihak Kejaksaan sudah bukan lagi kewenangan kami, tapi sudah kewenangan Kejaksaan,”

Ilustrasi/Ist

tegasnya.

Polres Sanggau terus berupaya menyelesaikan enam Laporan Polisi (LP) terkait kasus dugaan korupsi jalan Kedukul-Mukok pada tahun anggaran 2012.

Sebelumnya ada delapan orang yang sudah ditetapkan tersangka, namun dua tersangka sudah divonis hakim tipikor Pontianak masing-masing bernama Puspa Juliana sebagai Kontraktor dan Sujoko

sebagai konsultas pengawas, sementara enam tersangka lainnya yaitu tiga LP sudah P-21 diantaranya WP, AF dan RN dan sisanya masing-masing JHMS, RK dan SL sedang proses tahap satu. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Kades Siap Bantu Urus Tanah Bedah Rumah

Jumat, 6 Maret 2015

14

Pemkab Siapkan Operasi Ketahanan Pangan Minta Data Kelompok Tani Jangan Dimanipulasi

Mardiro. ANTONIUS

Senakin. Upaya membantu keluarga Amen 50, dan istrinya Komariah 40, dan anak-anaknya yang tinggal di gubuk yang tidak layak huni, di desa Senakin kecamatan Sengah Temila, terus diusahakan, dengan membangun rumah bagi mereka.

Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot pada Rabu (5/3), mengunjungi rumah tersebut dan memerintahkan Kades Senakin, Mardiro mengurus surat-menyurat tahan guna lokasi pembangunan rumah tersebut.

Mendapat perintah dari ‘bosnya’ itu, Mardiro pun mengaku siap. “Sejak awal kami sudah berusaha membantu hanya untuk yang lebih besar tidak mampu,” katanya.

Mardiro mengaku sudah menyiapkan segala hal untuk menguru surat-menyurat tanah dan lokasi pembangunan rumah tersebut. Tinggal menungu pelaksanaan pembangunannya. “Kami sangat sedih melilhat kondisi mereka tinggal di gubuk seperti itu. Semua di situ, jika hujan pasti semua basah. Dan memang sangat memprihatinkan,” ucap Mardiro.

Ia berharap, setelah dibangun, mereka bisa tinggal dan mau bekerja seperti masyarakat yang lain.

“Banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, apalagi kita tinggal di desa. Semua dikerjakan ada hasilnya. Asal jangan kita malas, kalau malas tentu hidup kita pasti susah. Maka kita harus mau berkerja,” pungkasnya. (ius)

Ngabang. Pemkab Landak akan melakukan persiapan dalam rangka menyongsong operasi ketahanan pangan yang akan dimulai April mendatang.

Secara bertahap, akan dimulai di jalur sutra dari batas antara Landak dengan kabupaten Mempawah, dan antara Landak dengan Kabupaten Sanggau.

Semua unsur masyarakat akan dilibatkan dalam operasi ketahanan pangan ini.

Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengatakan, untuk saat ini Landak sudah masuk dalam kategori daerah ketahanan pangan. “Kita harus mendukung kebijakan presiden untuk swasembada pangan. Makanya kita akan melakukan operasi ketahanan pangan,” ujar bupati saat kegiatan coffee morning, di Mapolres Landak, Rabu (4/3) Dikatakannya, semua unsur masyarakat yang ada di Landak seperti TNI/Polri, PNS, para sarjana, mahasiswa, pelajar, kelompok tani dan unsur masyarakat lainnya harus terlibat. “Maret ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya,” terangnya.

Sebanyak 15 ribu hektar persawahan sudah disiapkan dari bantuan pusat.

“Kita juga sudah mempersiapkan dua ribu hektar untuk jagung dan lima ratus hektar untuk kedelai. Semuanya akan disalurkan melalui kelompok tani. Demikian juga dengan logistik seperti benih, pupuk dan alat pertanian sudah kita siapkan,” bebernya.

Dikatakannya, operasi sengaja dilakukan di jalur sutera agar mudah dalam mengontrolnya.

Sementara itu, Camat Ngabang, Yosep mengaku siap menyukseskan program operasi ketahanan pangan. Terlebih kecamatan Ngabang termasuk salah satu daerah yang masuk dalam jalur sutra.

“Kita sudah mempersiapkan lokasinya di desa Amboyo Inti, desa Amboyo Selatan dan desa Amboyo Utara,” kata Yosep, Kamis (5/3) di kantornya.

Pihak kecamatan juga sudah berkoordinasi dengan para Kades se-kecamatan Ngabang. “Kita minta para Kades untuk mendata lahan pertanian yang ada di desanya masing-masing,” pintanya.

Ia juga menyilakan kepada warga untuk membantuk kelompok tani. “Tapi data untuk kelompok tani ini jangan dimanipulasi. Jangan beranggapan bahwa satu orang satu hektar. Berapa yang punya lahan, itulah jumlahnya. Kita jangan buat data fiktif. Kita kepingin data yang riil,”

harap mantan Camat Sengah Temila ini.

Ia juga berharap program operasi ketahanan pangan yang akan dicanangkan bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik.

“Sebab hal ini untuk menunjang ketahanan pangan. Apalagi Landak ini termasuk swasembada beras nomor dua di Kalbar. Makanya hal ini harus ada gerakan dari bawah. Masyarakat harus mengubah pola pikir, jangan kita ongkang-ongkang kaki lagi. Jangan biarkan lahan kita tertidur,” pintanya.(ius)

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, saat pidato dalan persiapan Operasi Ketahanan Pangan pada acara coffee morning. ANTONIUS

Pola Bagi Hasil Perkebunan Banyak Tak Sesuai Ngabang. Persolan bagi hasil investasi perkebunan di Kabupaten Landak ternyata merupakan hal yang banyak dikeluhkan kepada DPRD Landak.

Pola bagi hasil selama ini dinilai tak sesuai dengan

harapan masyarakat.

“Akibat pola bagi hasil yang tidak sesuai dengan harapan, masyarakat merasa dirugikan.

Demikian juga sebaliknya perusahaan yang dirugikan,” ungkap Ketua DPRD

Landak, Heri Saman saat kegiatan coffee morning, di Mapolres Landak, Rabu (4/3).

Menurut legislator PDI Perjuangan ini, jika pola bagi hasil yang tidak sesuai harapan terus dibiarkan,

akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Apalagi masyarakat yang sudah menyerahkan lahan, tapi perusahaan tidak serius untuk berinvestasi. Hal ini tentunya akan terjadi pencuirian

buah kelapa sawit. Padahal pencurian sudah jelas melanggar hukum,” katanya.

Ia berharap segera dicarikan solusi terhadap persoalan ini. “Jangan sampai investor yang

sejahtera, masyarakat yang merana, demikian juga sebaliknya. Kita harus mencari pola kemitraan yang sama-sama menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat,” harapnya. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Jelang STQ Kalbar, Sekadau Siapkan Kafilah Sekadau. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’aan ( LPTQ ) Kabupaten Sekadau memastikan siap mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an ( STQ ) tingkat Provinsi ke-23 di Kota Pontianak, akhir Maret 2015 mendatang.

Begitu keputusan Rapat Kerja LPTQ Kabupaten Sekadaau di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), belum lama ini.

Rapat LPTQ dipimpin Ketua I LPTQ Sekadau, Kaharudin SAg juga dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sekadau Drs M Taufik, Pengurus LPTQ Kabupaten dan LPTQ kecamatan se-Kabupaten Sekaduau, serta para pemuka agama membahas persiapan pembentukan kafilah Kabupaten Sekadau untuk mengikuti STQ tersebut.

Kaharudin mengatakan, untuk mengikuti kegiatan STQ tingkat Provinsi, pihaknya akan mempersiapkan diri, terutama cabang-cabang yang akan dilombakan.

Diantaranya mengadakan Pemusatan Pelatihan (TC) sekaligus seleksi peserta yang rencananya dilaksanakan tanggal 12-15 Maret 2015 mendatang. “Untuk itu diminta kepada LPTQ kecamatan dapat mengirimkan masing-masing dua orang qari tilawah untuk mengikuti TC dan seleksi,” imbuh Kahar.

Kepala Kemenag Sekadau, Drs M Taufik mengingatkan pengurus LPTQ Kabupaten Sekadau, agar mempersiapkan segala sesuatunya secara matang. Sehingga dalam mengikuti STQ nantinya tidak mengalami kendala. “Persiapan yang dilakukan bukan hanya peserta yang akan ikut dalam lomba, tetapi juga persiapan lain yang menunjang kegiatan lomba. Di samping itu perlu dipertimbangkan cabang apa yang menjadi andalan, dan dianggap dapat memperoleh prestasi,” singkat Taufik. (bdu)

Naga Lampion Meriahkan Perayaan Capgome Sekadau. Perayaan Capgome di Kabupaten Sekadau telah dimulai sejak Rabu (4/3) malam. Panitia Perayaan Imlek dan Capgome menggelar acara khusus, yakni acara Malam Ramah Tamah Capgome di halaman SDN 21 Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, tak jauh dari Pekong Fuk Tet Chi. Ribuan warga, baik dari etnis Tionghoa maupun etnis lain tumpah ruah di lokasi acara. Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK tampak hadir ditemani sejumlah pejabat Polres Sekadau, dan Kapolsek Sekadau Hilir. Hadir juga dua anggota DPRD Sekadau, yakni Hermanto Titi dan Mulyadi Alif.

Selain itu, hadir pula Camat Sekadau Hilir Hermanto SSos MSi, Danramil Sekadau Hilir Lettu Agus Mulyana, sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa, Melayu dan Dayak, serta beberapa pengusaha.

Acara Malam Capgome berlangsung meriah. Beragam acara disuguhkan panitia, diantaranya atraksi dua ekor naga lampion dari Kelompok Naga Fuk Ten Liung, atraksi tarian etnis Tionghoa, serta tarian dari sejumlah Polwan Polres Sekadau.

“Capgome itu adalah acara penutupan

semua rangkaian kegiatan perayaan Imlek,” ujar Eng Chun Ni, Ketua Panitia Perayaan Imlek dan Capgome Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar.

Wanita yang akrab disapa Mak Sumini itu mengatakan, Capgome merupakan sebuah tradisi bagi masyarakat Tionghoa.

“Namun tidak berarti Capgome hanya milik warga Tionghoa. Ini milik semua masyarakat Indonesia. Semua etnis bisa nonton dan menyaksikannya,” ucap Mak Sumini.

Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, sejak pukul 07.00, ribuan masyarakat dari berbagai daerah sudah menyemut di lokasi acara. Sejumlah aparat kepolisian dari Sat Lantas Polres Sekadau pun harus bekerja ekstra keras untuk mengurai kemacetan kendaraan yang menumpuk di lokasi acara. “Kita atas nama panitia menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu kegiatan kita. Diantaranya kepada Pemkab, bapak Kapolres dan Kapolsek, bapak Camat, Danramil dan semua jajarannya, serta masyarakat dari semua etnis,” tukas Mak Sumini. (bdu)

Atraksi Naga Lampion memeriahkan perayaan malam Capgome di Kabupaten Sekadau. ABDU SYUKRI

Warga Tionghoa Patungan Meriahkan Capgome

Panitia Perayaan Imlek dan Capgome foto bersama Kapolres dan Muspika Sekadau Hilir disela acara Malam Perayaan Capgome, Rabu (4/3) malam. . ABDU SYUKRI

Sekadau. Masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sekadau memiliki semangat kerjasama yang tinggi. Hal ini terlihat saat perayaan Imlek dan Capgome yang mereka meriahkan secara mandiri.

Menurut Ketua Panitia Perayaan Imlek dan Capgome Kabupaten Sekadau, Eng Chun Ni, semua kegiatan dilakukan dari biaya mandiri, terutama untuk acara Malam Perayaan Capgome yang digelar Rabu (4/3) malam.

“Biaya untuk kegiatan ini kita kumpulkan secara patungan,” ucap Mak Sumini, panggilan akrab Eng Chun Ni. Di Kabupaten Sekadau, warga

Tionghoa memang memiliki semangat kerjasama atau gotong royong yang pantas diacungi jempol. Tiap ada kegiatan sosial, mereka selalu bahu-membahu untuk mensukseskan acara, mulai dari pendanaan hingga pekerjaan pelaksanaan. “Ibu-ibu juga banyak yang bantu kerja. Karena itu, kita ucapkan terimakasih kepada semuanya, terutama kepada ibu Lina Tjhong dan kawan-kawan,” ulas Mak Sumini.

Dijumpai di lokasi acara, Lina Tjong mengaku mau turun tangan mensukseskan acara tersebut, karena merasa terpanggil. “Ini adalah budaya kita. Kalau bukan kita yang sukseskan, siapa lagi,”

kata Lina beragumentasi.

Wanita berpenampilan modis itu mengatakan, Capgome merupakan acara penting dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Karena itu, semua warga Tionghoa wajib mensukseskannya. Terlebih Capgome juga sudah menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia, karena warga dari etnis lain pun ikut menikmatinya.

“Mudah-mudahan Capgome memberikan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meriah, dan lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat,” pungkas wanita yang lebih akrab disapa Ibu Aon itu. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Maret 2015

Warung Kopi IPM

15

Diskumindag Imbau Pedagang Jual Produk Berlabel SNI

Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menggelar Musyawarah Forum SKPD urusan kesehatan bersama pihak terkait di Aula Bappeda Kabupaten Sambas. M RIDHO

Mantapkan Renja Kesehatan 2016 Dinkes Gelar Musyawarah Forum SKPD Sambas. Guna mensinergikan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang tingkat kecamatan, Senin (2/3), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sambas menggelar Musyawarah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Urusan Kesehatan di Aula Bappeda Sambas.

Hasil Musyawarah Forum SKPD ini berupa Rancangan Renja (Renja) yang memuat program dan kegiatan prioritas, berdasarkan pagu indikatif yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan, baik APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN, serta meliputi Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD Kabupaten. “Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat, atau dampak dari program dan kegiatan SKPD. Sebab, program ini sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah,” kata Kepala Dinkes Sambas, dr I Ketut Sukarja.

Ketut berharap, pertemuan ini mampu menyelaraskan program dan kegiatan SKPD. Tentunya sesuai tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. Selain itu mempertajam indikator, target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan fungsi SKPD. Penyelenggaraan Forum SKPD Kabupaten Sambas dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi,

efisiensi dan efektifitas sesuai kebutuhan. Sehingga hasilnya dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD, atau dilaksanakan secara gabungan beberapa SKPD di bawah koordinasi Bappeda. “Hasil Forum SKPD ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan Renja SKPD,” ucapnya.

Pertemuan ini dihadiri Asisten III Setda Sambas, Ketua Komisi D DPRD Sambas beserta Sekretaris Komisi D dan 6 anggotanya, Direktur RSUD Sambas, Direktur RSUD Pemangkat, Camat dan pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Sambas.

Ketut menegaskan, rencana pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun, seperti dokumen perencanaan RKPD dan Renja SKPD yang diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dalam tahapan dan agenda kerja penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah, maka setelah musrenbang kecamatan dilaksanakan musyawarah SKPD. “Kita berharap agar musyawarah urusan kesehatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat, dan inspirasi mempercepat pembangunan Kabupaten Sambas,” harapnya. (edo)

Ilustrasi

Sambas. Guna meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri, Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas akan menyampikan surat edaran kepada pedagang, agar menjual barang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Sekarang kita akan segera menggalakkan kewajiban SNI bagi sejumlah barang yang ada di pasaran seperti helm, elektronik, pakaian anak, mainan, bahan bangunan, tepung dan lainnya,” ujar Nisa Azwarita, Kabid Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sambas kepada wartawan, belum lama ini.

Hanya saja, pelaksanaannya masih menunggu turunnya Surat Edaran Bupati Sambas yang nantinya akan diedarkan kepada pedagang. “Agenda sudah kita matangkan, tinggal menunggu surat edaran Bupati yang masih belum turun, karena banyak yang harus dikaji, apaapa jenis barang SNI,” ungkapnya.

Nisa menjelaskan, kewajiban produk memenuhi SNI telah diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/ PER/5/ 2009. Kemudian, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Mainan Wajib SNI. Selain itu, juga sesuai dengan Permendag 14/M-DAG/PER/3/2007, dimana setiap produsen dan importir yang memproduksi dan mengimpor mainan harus sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI. ”Mainan harus mencantumkan Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produk dalam negeri, atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) bagi produk impor,” paparnya.

Sejalan dengan penegakan aturan tersebut, ujarnya, seperti kewajiban SNI bagi mainan anak-anak yang sempat digencarkan beberapa waktu lalu, dimana pemerintah memberikan batas kewajiban SNI bagi mainan anak-anak mulai tahun 2015. “Dalam realisasinya memang masih ada kendala penerapan di Kabupaten Sambas, terutama bagi pedagang yang menjual mainan kecil,”

akunya.

Penerapan kewajiban SNI bagi mainan anak-anak diakuinya, memang gampang-gampang susah. Sebab, kebanyakan yang menjual mainan anak-anak adalah pedagang kecil yang berjualan di kaki lima. Alasannya, kebutuhan perut. “Namun kita akan berupaya memberikan imbauan dan pembinaan kepada pedagang kecil, sehingga ke depan bisa bisa ditertibkan.

Apalagi terkait mainan anak-anak ada MoU dengan pihak kepolisian untuk menerapkannya,” terangnya.

Setelah surat edaran disampaikan, Diskumindag Sambas berharap pedagang bisa memahami, karena aturan ini juga akan berlaku di daerah lain di Indonesia. “Jika masih kedapatan beredar mainan anak-anak tanpa SNI setelah tempo waktu sejak dikeluarkannya imbauan, maka akan akan ada sanksi berat. Ini sesuai Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dengan ancaman pidana 7 tahun dan denda Rp 15 miliar,” tegasnya. (edo)

Sambungan Si Raja Tega .............................................................................................................................................dari halaman 9 Dugaan Pungli ..................................dari halaman 9 Kasus yang menonjol dilakukan tersangka adalah kasus Curat, Curas dan Curanmor. Dia juga cukup meresahkan warga,” ungkap Reza.

Penangkapan residivis kambuhan ini kata Kapolsek Pontianak Barat, atas informasi dari masyarakat yang melihat Ian Codet di kediamannya. Tidak ingin buruannya kabur, Kompol Reza pun mengerahkan anggotanya untuk segera melakukan penangkapan.

Pada saat polisi mendekati kediamannya, tenyata Ian Codet berusaha melarikan diri. Pelariannya hingga ke kolong rumah warga. Polisi pun cukup lama melakukan pengejaran di Kompleks Yuka yang lumayan padat itu. Tidak ingin target operasi kabur, akhirnya tersangka dihadiahi timah panas.

“Pada saat ditangkap, didapat banyak pera-

latan dalam tas yang dibawa oleh tersangka.

Seperti kunci, obeng dan peralatan lainnya, termasuk bong sabu. Untuk indikasi Narkoba, masih dikembangkan,” papar Reza.

Kompol Reza juga menyatakan, kasus Ian Codet selain di Kota Pontianak juga sampai ke daerah lain. “Laporan kepolisian, akan kami kirim seluruhnya termasuk Tempat Kejadian Perkara (TKP) pencurian, baik yang ada di wilayah kota Pontianak maupun luar kota Pontianak,” terangnya.

Sebelumnya, pria bertatto di sekujur tubuhnya ini juga pernah melakukan pencurian di kediaman Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum di Gang Waris, Jalan Tebu, Pontianak Barat.

Ian Codet, kata Reza juga dikenal sebagai raja tega. Setiap kali korban mencoba melawan selalu

diancam oleh dia dengan pisau yang dibawanya seraya menyebut namanya sendiri.

Usai ditembak lalu dilarikan ke Rumah Sakit Anton Soedjarwo Bhayangkara Polda Kalbar (Dokkes), Ian Codet masih berusaha mengelak dalam menjawab setiap pertanyaan dari pihak kepolisian. Bahkan, Ipad dan handphone curian yang ia pegang dibuang begitu saja di jalur lima pertengahan Kompleks Yuka, tidak jauh dari lokasi ia ditangkap. “Handphone sudah saya jual pada teman di Gang Tri Dharma Pak, dan Ipad saya buang di pertengahan jalur lima Kompleks Yuka, karena berdering terus,” kata Ian Codet meringis kesakitan. Dalam kasus ini, Ian Codet dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman paling lama tujuh tahun penjara. (oxa)

Raskin seperti Juklak dan Juknis penyaluran Raskin. Atas tindakan tersebut, terjadi potensi Pungli selama tahun anggaran 2011-2014 dengan perkiraan nilai pungli Rp115 juta. “Semua pihak terkait sudah diperiksa penyidik. Mulai dari Sekdes dan Kades se-Kecamatan Empanang hingga Camat, Sekcam dan Bulog,” jelas Sutikno.

Sampai hari ini penyidik belum ada menetapkan tersangka, karena pemeriksaan masih terus berkembang. Kendati belum ditetapkan siapa tersangka, Pungli pada penyaluran Raskin Kecamatan Empanang sudah mengarah pada As. Tidak menutup kemungkinan ada calon tersangka

lain. “Untuk sementara masih As, tidak menutup kemungkinan ada yang lain.

Karena berdasarkan hasil pemeriksaan sementara Sekdes, Kades dan masyarakat tidak tahu mengenai harga Raskin,” jelasnya.

Dikatakannya, karena ini termasuk dalam Pungli, maka tidak bisa dihitung kerugian negara. Akan tetapi perkiraan nilai pungutan liar selama tahun anggaran 2011-2014 mencapai Rp115 juta.

Karena di Empanang ada enam desa yakni Nanga Kantuk, Bajau Andai, Keling Pangau, Keling Kumang, Laja Sandang, dan Tintin Peninjau. Semua desa dapat jatah Raskin sesuai RTS yang ditetapkan. (arm)

Waw, Satu Cewek ...........................................................................................................................dari halaman 9 Jangan Jadi ............................................dari halaman 9 Di dua indekos lainnya, juga masih di kawasan Ferry Abdi mengatakan, semua yang terjaring terima kasih kepada petugas yang tiada jera pula melakukan razia di indekos yang berdiri sejak dua tahun lalu itu. “Kami sudah bosan mengingatkan, tapi mereka cuek saja. Kan tidak mungkin kami main kekerasan,” kata Wandi.

Indekos tersebut, lanjut pria berusia 50 tahunan ini, memang mayoritas dihuni pasangan tidak sah yang diduga berbuat asusila. Bahkan, meminum alkohol (Minol) dan menggunakan Narkoba pun tak jarang dilakukan di indekos itu. Sayangnya, kegiatan razia petugas sering terendus oleh targetnya.

“Sudah terbuktikan Pak. Setiap razia pasti ada temuan, walaupun sering bocor informasinya.

Pemilik indekosnya juga tak bisa banyak ngomong, dia pernah kena stroke. Indekos ini juga terima jasa penginapan hitungan hari,” jelas Wandi.

Jalan Johar, tak ada pasangan mesum ditemukan.

Hanya saja dua penghuni yang tidak memiliki KTP ikut terjaring. Kemudian petugas Satpol PP menahan KTP sepuluh penghuni indekos yang mayoritas anak daerah, karena tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem).

Razia kemudian beralih ke Jalan HOS Cokro Aminoto, tepatnya di Hotel Perdana Inn. Di hotel ini juga ditemukan beberapa kamar yang berisi pasangan mesum. Lebih fenomenalnya, selain ada satu pasangan, juga ditemukan di kamar lain berisi satu perempuan dengan empat lelaki.

Kemudian, masih di hotel itu, di kamar lantai paling atas juga ditemukan dua perempuan di bawah umur dengan seorang laki-laki.

Kasi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pontianak,

razia akan disidang di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, pada siang harinya. “Seperti biasa akan kita sidangkan,” katanya.

Sedangkan untuk anak di bawah umur, kata Ferry, akan dikembalikan ke orangtuanya dengan syarat membuat surat pernyataan tidak mengulangi hal serupa.

Mengenai indekos di Gang Batu Bara, karena kerapnya ditemukan pelanggaran dan tidak mengindahkan peringatan, maka Satpol PP merekomendasikan ke Walikota Pontianak untuk ditutup.

“Karena meresahkan warga. Selalu, setiap kita tertibkan pasti ketemu pasangan asusila dan kegiatan kriminalitas. Maka akan kita rekomendasikan untuk ditutup,” tegas Ferry. (oxa)

Rain Luxury ..............................................................................................................................................dari halaman 9 komitmennya untuk mencabut izin karamaian THM yang melanggar aturan, sesuai tugas dan fungsi kepolisian. Sekarang apakah Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum juga menepati komitmennya untuk mencabut izin operasional THM? Meskipun demikian, tanpa adanya izin keramaian, maka THM tersebut tidak lagi diperbolehkan beroperasional. Artinya, secara tidak langsung THM itu ditutup, karena tidak lagi memenuhi syarat untuk beroperasi.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto sudah berulang kali menegaskan, dirinya sangat tegas dan komitmen dengan pelanggaran yang dilakukan di THM Kota Pontianak, khususnya karaoke dan lounge (diskotek mini).

Bahkan sudah lama Kapolda Kalbar ini memperingatkan THM agar tidak melanggar aturan.

Apalagi menjadi tempat peredaran dan penyalah-

gunaan Narkoba. Belum lagi adanya THM yang memperbolehkan anak bawah umur happy-happy bahkan mengonsumsi Narkoba, seperti yang ditemukan di Imperium Hotel Garuda, Jalan Pahlawan, Pontianak Selatan beberapa waktu lalu.

Pada 2014 lalu, kepolisian mencabut izin keramaian diskotek Biztro Jalan Budi Karya. Saat itu Kapolresta Pontianak masih dipimpin Kombes Pol Haryanta. Dengan dicabutnya izin keramaian Bizstro, maka hingga saat ini diskotek tersebut tidak lagi beroperasional. Tentunya ini juga diikuti oleh tiga THM yang dimaksud Kapolda Kalbar sudah dicabut izinnya keramaiannya.

Hilangnya diskotek di Kota Pontianak, menjadi salah satu faktor munculnya diskotek mini (lounge) dan peredaran Narkoba di karaoke.

Kapolda Arief juga sudah memerintahkan Dir Intel Polda Kalbar untuk berkoordinasi dengan

Pemkot Pontianak, menyikapi temuan dan pelanggaran yang terjadi di THM Kota Pontianak.

“Saya sudah perintahkan Dir Intel Polda berkoordinasi dengan Pemkot, mengkaji temuan kita dan BNNP Kalbar, yakni pengunjung yang mengonsumsi Narkoba serta ada narkoba yang ditemukan di THM,” tegasnya.

“Saya perintahkan Dir Intel untuk mencabut izin keramaiannya, dan THM itu sudah dicabut izin keramaiannya,” ujar Kapolda Arief.

Ditegaskan Kapolda Arief, THM yang dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba oleh pengunjung yang datang, maka tidak ada kata lain selain izinnya dicabut. “Komitmen saya tegas, kalau terbukti digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba agar dicabut izinnya,” tegasnya lagi. (zrn)

Jika THM melanggar aturan, maka aparat itulah yang seharusnya menertibkan. “Kalau memang ada izin yang dilanggar, maka instansi terkait seperti Satpol PP, BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) dan lainnya yang harus mengambil tindakan tegas. Kalau kita hanya berdiam dan menjadi penonton saja, maka aturan apa pun yang diterbitkan suatu daerah akan dilanggar oleh pemilik THM yang ada,” tegasnya.

Wagub Christiandy meminta kepolisian Kalbar serius menyikapi THM yang melanggar peraturan, khususnya menjual Minol tanpa izin serta beroperasional dibatas waktu yang ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah jelas bahwa Minol dilarang diperjual secara bebas.

“Marilah kita bersama-sama mengambil tindakan dalam menekan peredaran Minol. Jika kita hanya berdiam saja, maka Minol akan tetap dijual secara bebas. Terlebih lagi dampak yang akan ditimbulkan dari Minol itu yang besar, bukan hanya mengarah pada tindakan kriminalitas, tetapi juga merusak generasi muda di Kalbar,” tegas Christiandy.

THM, kata Wagub, tidak menutup kemungkinan juga dijadikan tempat peredaran Narkoba. Berdasarkan fakta, hasil razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar dan kepolisian, sering kali ditemukan Narkoba. “Nah, maka dari itu Satpol PP dan kepolisian serta pemerintah setempat saya minta keseriusannya menyikapi persoalan ini. THM yang melanggar aturan jangan dibiarkan,” pintanya.

Mengacu pada Perda No. 23 tahun 2002 serta SK Walikota Pontianak tentang Minol dilanggar hampir seluruh THM di Kota Pontianak. Khususnya karaoke dan lounge. Sepanjang masih masuk dalam radius 500 meter pemukiman warga, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit, dilarang menjual Minol.

Namun fakta di lapangan, beberapa hari yang lalu THM di Kota Pontianak masih menjual Minol. Bahkan dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Parahnya lagi, tidak ada keseriusan Pemkot Pontianak dan kepolisian.

Pertemuan koordinasi antaran Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Kapolresta Pontianak dan Kasatpol PP yang direncanakan Kamis (5/3) kemarin, senyap begitu saja. Jangankan hasilnya, pertemuannya saja tak ada kabar sama sekali.

Kepala BP2T Kota Pontianak, Drs Djunaidi MSi sempat mengatakan, pertemuan batal berlangsung pada pagi hari, lantaran Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso sedang sibuk. Pertemuan itu ditunda siang harinya.

Namun ketika dikonfirmasi kembali via telepon, memastikan pertemuan Kepala BP2T Kota Pontianak bersama Kapolresta maupun Kasatpol PP itu berlangsung atau tidak? Djunaidi malah tidak mengangkat telepon. Sedangkan Kapolresta Pontianak nomor teleponnya malah tidak bisa dihubungi. (zrn/adx)

Operator Judi ...........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Saat penggerebekan, Jessica tak bisa mengelak lagi. Dia terlihat tak berdaya. Namun wanita ini terlihat santai saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Dia menceritakan, dalam permainan judi games online tersebut, pemain harus membeli kredit minimal Rp5000 kepada Jessica. Kemudian mendapatkan poin dan bisa masuk menggunakan situs www.******. com. Selanjutnya, pembeli bisa memilih permainan yang total jumlahnya mencapai 134 games. Game-game itu memang sudah terinstal di CPU Warnet judi game online yang beroperasi selama 24 jam ini.

Berdasarkan dari empat buku catatan yang ikut disita, permainan ini sendiri sudah berjalan sejak 3 Februari 2015 lalu.

Keuntungan yang diperoleh dalam sehari rata-rata Rp1 juta hingga Rp4 juta. “Saya baru tiga hari kerja di situ, karena salah satu penjaganya telah berhenti duluan,” akunya, Kamis (5/3).

Menurutnya, sebelum menjadi kasir dan operator di Warnet judi game online milik warga jiran itu, Jessica memiliki Warnet biasa yang khusus untuk browsing di Jalan Tanjung Raya II, Pontianak Timur.

Terjerumusnya dia ke Cyber Crime ini

berawal dari tawaran uang sebesar Rp1 juta perminggu dari warga negara Malaysia yang bernama Pangiran. “Jadi belum seminggu, belumlah dibayar,” katanya.

Polisi pun kini tengah menyelidiki keberadaan Pangiran. Rupanya, Pangiran mempunyai istri asal Kota Pontianak. “Saya tidak tahu alamat persisnya, namun pernah bertemu di Warnet Venus Jalan Tanjung Raya II. Pontianak Timur,” jelas Jessica.

Selain dirinya, masih ada satu operator yang bekerja di Warnet itu. Anehnya, Jessica tidak mengenal rekan kerja yang berbeda shift itu. “Saya tidak mengerti soal

judi game online, hanya dijelaskan untuk menjaga Warnet game online saja. Untuk hari pertama, kami menang Rp400 ribu dan hari kedua menang lagi Rp14 juta lebih dan rata-rata pemainnya orang dewasa,” kata Jessica.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawsean mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah mendapatkan info dari masyarakat kepada unit Jatanras. Perjudian online di wilayah Pontianak Utara ini sudah berlangsung sebulan lebih. “Selama tiga hari dilakukan pengintaian, memang betul ada aktivitas perjudian game online,

dan subuh baru dilakukan penggerebekan,” ungkap Andi Yul. Untuk pemilik utamanya, dibenarkan Andi Yul, memang warga Malaysia. Pihaknya dalam kasus ini akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Mabes Polri pada Unit Cyber Crime.

Dalam kasus ini, Jessica dapat dijerat Pasal 303 KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp25 juta dan atau pasal 45 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp1 miliar. (oxa)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Jumat, 6 Maret 2015

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KETAPANG

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd (dua dari kiri) saat mendampingi kunjungan Wakil Ketua MPR RI Dr H Oesman Sapta Oedang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Ketapang.

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd saat menghadiri Kunker Wakil Ketua MPR RI Dr H Oesman Sapta Oedang di Pendopo Bupati Ketapang

Rapat intern Badan Legislasi DPRD Ketapang dipimpin anggota DPRD Magdalena Lili

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd dan Wakil Ketua DPRD Junaidi SP mendampingi Wakil Ketua MPR RI Dr H Oesman Sapta meninjau pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas

Anggota Komisi 2 DPRD Ketapang saat menggelar rapat intern

Ketua Komisi 4 DPRD Ketapang M Febriadi melakukan raker dengan Dinas PU Ketapang membahas infrastruktur

JAIDI CHANDRA

Rapat intern Komisi 2 dipimpin anggota DPRD Ketapang Abdul Sani

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus foto bersama Wakil Ketua MPR RI Dr H Oesman Sapta Oedang, Bupati, Wakil Bupati, Dandim, Kapolres, dan Ketua PN Ketapang

Anggota DPRD Ketapang saat mengahadiri Tax Gathering KPP Pratama Ketapang di Gedung DPRD Ketapang

Wakil Ketua DPRD Ketapang Kadarini beserta anggota DPRD saat menghadiri Tax Gathering KPP Pratama Ketapang di Gedung DPRD Ketapang