6 Agustus 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 6 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Si Kecil. Seorang anak bawah umur menjajakan salah satu koran lokal kepada pengendara mobil yang berhenti di perempatan Traffic Light, Jalan Ahmad Yani ‒ K.H. Ahmad Dahlan, tahun lalu. Tahun ini, Pemkot Pontianak bertekad menertibkan anak-anak yang berkerja sebagai penjual koran. DESKA-RK

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

“

Inilah perusahaan koran, mengkritisi orang tapi mereka melanggar peraturan. Perusahaan koran seperti ini tidak mencerdaskan masyarakat”

Aswin Djafar Kepala Dinsosnaker Kota Pontianak

Operasional Koran Eksploitir Anak Akan Distop

Kisruh PSSI Pusat Vs Menpora

PSSI Kalbar Terancam Tak Bisa Ikut Pra-PON Pontianak-RK. Perseteruan pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pusat dengan Menteri Olahraga (Mempora) Imam Nahrowi, mengkerdilkan PSSI Kalbar.

Sekretaris Umum PSSI Kalbar, M Husni mengisyaratkan anak Halaman 7

M Husni. Fikri Akbar-RK

Lima Pasangan Calon Perseorangan Belum Penuhi Syarat Dukungan

Jadikan Pontianak Kota Realistis Layak Anak Pontianak-RK. Predikat Kota Layak Anak (KLA) yang disematkan dinilai masih belum sepenuhnya layak untuk disandang oleh Kota Pontianak. Pasalnya, masih banyak hak-hak anak belum terpenuhi untuk menuju KLA yang realistis.

Hal ini pun, konon, diabaikan sejumlah perusahaan media yang seharusnya mencerdaskan masyarakat Kota Pontianak. Kabarnya, masih ada saja koran

yang memakai anak bawah umur sebagai loper maupun penjual surat kabar.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak, Suarmadjat, menyatakan KLA masih belum layak didapat lantaran masih minimnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan pemenuhan hak-hak anak. Perhatian tersebut, seharusnya tidak hanya terfokus pada Si Anak, orangtua juga Halaman 7

Halaman 7

klik! www.rkonline.id

ruhi seorang anak untuk turun bekerja.

Dan ini tidak dipungkiri lagi. Kita minta pemerintah daerah proaktif dalam menyikapi hal ini,” tutur Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Kalimantan Barat, Alik Rosyad, kepada Rakyat Kalbar, Rabu (5/8).

Halaman 7

Henrikus-Kamboja Tetap Berusaha SIDANG SENGKETA PILKADA. Gusti Kamboja beserta pengurus Partai Golkar menghadiri sidang penyelesaian sengketa Pilkada di aula Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Ketapang, Rabu (5/8). JAIDI CHANDRA-RK

Halaman 6

Tanpa terasa, pekan depan tepat 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia sudah berumur 70 tahun. Sejak dikumandangkan pada 1945, negara yang kita cintai ini telah mengalami jatuh-bangun, mulai Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi saat ini.

Pontianak-RK. Mempekerjakan anak di bawah umur, dalam kategori eksploitasi, sudah diatur sebagai tindak pidana. Meski begitu, faktor mengepulkan asap dapur keluarga menyebabkan anak dan orangtuanya tak begitu peduli dengan hal itu.

“Faktor ekonomi sangat mempenga-

Sidang Sengketa Pilkada Ketapang Ditunda

Pontianak-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar menyatakan, lima pasangan calon jalur perseorangan (independent) pada Pilkada serentak di Kalbar, semuanya belum memenuhi syarat dukungan.

Pasangan calon perseorangan itu menyebar di tiga kabupaten, Ketapang (tiga pasangan), Sambas dan Sekadau masing-masing satu pasangan, dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Kalbar.

Renungan Kemerdekaan

Eksploitasi Anak Itu Tindak Pidana

Kalau Benar Ada Pungli, Pintu Kejari Terbuka Lebar Pontianak-RK. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak membuka pintunya selebar-lebarnya, apabila terbukti ada indikasi permainana pada penerimaan siswa.

“Kita siap menerima pengaduan atau pun laporan serta informasi dari masyarakat atau siapapun,” jelas M Situmeang, Kajari Pontianak melalui Kasi Intelejen, Muhammad Agussalim Nasution, Rabu (5/8).

Sebelumnya, Iskandar, Sekretaris DPD Ormas Patriot Nasiona (Patron), membenarkan adanya indikasi permainan oknum Dinas Pendidikan

Ketika Musim Daftar Sekolah Tiba!

O R M TU AN U A G R ID

Ketapang-RK. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ketapang mengelar sidang perdana penyelesaian sengketa Pilkada, HenrikusKamboja sebagai Pemohon dan KPU Ketapang termohon. Sidang dilaksanakan di aula Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Halaman 7

Bukan Supadio Pontianak Karena berdomisili di Kubu Raya, nama Bandara Supadio diminta diganti. Selama ini warga Kalbar dan Indonesia pada umumnya mengenal dengan sebutan Bandara Supadio Pontianak.

“Kita minta namanya diganti menjadi Bandara Supadio Kubu Raya, bukan Bandara Rusman Ali Supadio Pontianak.

Karena letak bandara ini di Kubu Raya,” kata Suharso, Anggota DPRD Kubu Raya, kemarin.

Halaman 6

Ilustrasi. Net

Halaman 7

Lima Perempuan dan Enam Lelaki Dicokok Polisi

dewikusuma @kurakuramungil betapa yg namanya anak-anak itu sungguh polos. betapa tega dan kejinya mereka yg memanfaatkan anak-anak (baca:eksploitasi) apapun bentuknya

Siang Bolong Pesta Sabu dan Seks?

Selain rentan dipekerjakan, anak-anak juga rentan mengalami bentuk eksploitasi lain. #PeduliAnak

JazuliJuwaini @JazuliJuwaini Instrumen negara melalui aparat pemerintah & aparat gakum harus melindungi anak indonesia dari segala bentuk kekerasan & eksploitasi

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Siang bolong pesta sabu dan ngesek di sebuah rumah dalam gang di kawasan padat Sungai Jawi? Melihat barang buktinya, menandakan narkotika di ibukota Kalbar ini terhitung luar biasa.

Buktinya, Satuan Reserse Narkotika (Satrestik) Polresta Pontianak berhasil menangkap sebelas orang, lima perempuan muda dan enam lelaki di Gang Cahaya Baru, Jalan H Rais A Rahman, Sungai Jawi, Pontianak Barat, sekira pukul 15.30, Rabu (5/8).

Halaman 7

OCSYA ADE CP-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

Jadikan Pontianak kota realistis layak anak

SEKS DAN NARKOBA. Lima perempuan muda dicokok di sebuah rumah Gang Cahaya Baru, Sungai Jawi, Pontianak, Rabu (5/8) diduga tengah pesta seks berbalut Narkoba. Ditemukan pula barang bukti Narkoba dan minol.

Ocsya Ade CP, Kota Pontianak Peduli Anak @ProklamasiAnak

Injet-injet

- Niopkan angen surge tuh jangan sering-sering, jangan banyak-banyak.

Kalau benar ada Pungli, pintu Kejari terbuka lebar - Sukorlah pintunye yang tebuka, bukan dompetnye.

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 Agustus 2015

2

Yandi Algresto/Anggota DPRD Kota Pontianak

DPRD Desak KPAID Lindungi dan Selamatkan Anak dari Kepentingan Perusahaan Koran Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi Algresto mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kalbar segera melindungi dan menyelamatkan anak bawah umur dari kepentingan perusahaan media, seperti media massa alias koran.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menekankan, supaya ketua dan anggota KPAID Provinsi Kalbar jangan hanya banyak bicara terkait masalah anak bawa umur yang diperkerjakan perusahaan.

“Perlu langkah kongkret supaya masalah tersebut bisa terselesaikan,” tegas Yandi ketika dihubungi staf redaksi Rakyat Kalbar melalui seluler, tadi malam.

Kader partai politik besutan Prabowo Subianto ini mengharapkan, KPAID Provinsi Kalbar segera menelisik permasalahan ini.

Terutama ihwal anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran yang kerap dijumpai di sejumlah perempatan ruas jalan di kawasan Kota Pontianak. Di usianya yang terbilang belia, harusnya anak-anak yang tak ‘berdosa’ tersebut bisa merasakan bangku sekolah untuk mengenyam pendidikan demi masa depan mereka.

Bahkan, Yandi berharap supaya Dinas Sosial dan Ketenagaker-

jaan Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya sekadar bicara soal solusi yang nantinya diberikan kepada anak-anak penjual koran maupun keluarganya.

Berikut petikan wawancara Wartawan Rakyat Kalbar dengan anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi Algresto mengupas permasalahan anak-anak bawah umur yang diperkerjakan perusahaan media. +Bagaimana Anda menyikapi fenomena ini?

-Anak bawah umur itu diperkerjakan perusahaan itu motifnya apa? Apakah ada ‘sesuatu’ atau bagaimana, saya tidak usah sebutkanlah. +Bagaimana hati nurani Anda menyikapi permasalahan ini?

-Harapan kita, anak-anak itu harus punya pendidikan. Ini sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah. +Menurut KPAID Kalbar, perusahaan yang mempekerjakan

Bangun Karakter Bangsa dengan Gemar Membaca

anak itu salah. Bagaimana menurut Anda?

-Kalau sudah begitu, sekarang saya tanya. Apa upaya KPAID Kalbar kalau sudah tahu. Ada atau tidak upaya mereka untuk menyelamatkan dan melindungi anakanak tersebut. +Saran dan pendapat Anda untuk menyelesaikan masalah ini?

-Apa upaya KPAID Kalbar untuk memberikan anak-anak Pontianak dan sekitarnya supaya bisa hidup lebih baik.

Mari kita pikirkan bersama-sama masalah ini. +Apakah selama ini DPRD tidak pernah mengingatkan instansi pemerintah terkait masalah ini?

-Memang instansi terkait masalah ini harus berupaya. Kita harus menyelesaikan. Kami akan berkoordinasi.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

DPD RI Gelar Eksaminasi Legal

Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Zulfadhli: Membaca Adalah Jendela Dunia pemerintah pusat terus memberikan atensi serta perhatian lebih terhadap perkembangan dunia pendidikan di Kalbar, termasuk pertumbuhan serta perkembangan perpustakaan daerah di Kalbar. Seperti bantuan pengadaan koleksi buku dan lain sebagainya,” lugasnya.

Dalam kesempatan tersebut, mantan ketua DPRD Provinsi Kalbar itu memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk mengajukan beragam usulan pengadaan buku yang diperlukan untuk perpustakaan di seantero Kota Pontianak.

“Tergantung usulan dan kemampuan anggaran melalui Seminar Nasional, anggota Komisi X DPR RI, Dapil Kalbar, Ir. H. Zulfadhli, MM didampingi Walikota H. Sutarmidji APBN. Kalau berupa bangunan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional, di Kantor Walikota Pontianak, Rabu (5/8). G /R K itu merupakan asset Pemerintah Kota Pontianak dan didanai Pontianak-RK. Anggota Komisi X DPR RI, Ir. H. Zulfadhli, MM bertekad akan terus memperjuangkan nasib perpustakaan daerah APBD,” ujar mantan dosen Untan tersebut.

Sementara itu, Walikota Pontianak, H, Sutarmidji menjelaskan, yang tersebar di seantero Provinsi Kalbar.

Perpustakaan sebagai salah satu sarana untuk mencerdaskan pihaknya sudah memprogramkan untuk menghadirkan perpustakehidupan bangsa harus terus tumbuh dan berkembang. Sehingga akan di pusat keramaian di masa mendatang. Dengan pertimbangan, perkembangan itu diharapkan berimplikasi positif meningkatkan jika perputakaan tampak di lingkungan masyarakat, dengan mudah gairah serta minat baca masyarakat. Karena membaca merupakan dapat diakses guna menumbuhkan minat baca masyarakat.

“Kemudian program kita dalam rangka mengajak masyarakat jendela dunia. untuk selalu membaca. Perpustakaan itu harus hadir di taman“Kita mendorong agar perpustakaan berkembang, tidak hanya di lembaga pendidikan di sekolah. Tapi juga perpustakaan komunitas taman kota serta pusat keramian. Supaya minat baca itu cepat maupun daerah di Kota Pontianak. Kita akan mendorong pemerintah berkembang,” harapnya.

Namun pada tahun ini dan seterusnya, Midji menyebutkan akan pusat untuk memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah meningkatkan sektor lain, seperti menumbuhkan minat baca maKota Pontianak,” ujar Ir. H. Zulfadhli, MM saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema ‘Membangun Karakter Bangsa syarakat melalui program perpustakaan berbasis menyenangkan Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan’ dan hadir di tengah-tengah masyarakat.

“Terus terang selama ini kita masih fokus pada infrastruktur. di Kantor Walikota Pontianak, Rabu (5/8).

Sekarang kita sudah fokuskan dengan hal ini. Ada sekitar lima titik Legislator Partai Golkar ini berkomitmen, akan terus mendukung berbagai program pembangunan yang dilakukan di seantero Provinsi nanti akan kita buatkan perpustakaan dan taman-taman bacaan,” Kalbar, termasuk di Kota Pontianak yang notabene merupakan tanah ujar Walikota Sutarmidji. kelahirannya.

Reporter: Gusnadi “Insya Allah, saya akan terus mengawal serta menggiring supaya Redaktur: Andry Soe USNADI

Pemasangan Iklan Pengumuman

AKYAT

ALBAR

Hj. Rubaety Erlita Prabasa

Pontianak-RK. Law Center Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI akan menyelenggarakan eksaminasi legal pusat dan daerah sebagai upaya memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi terkait pengelolaan wilayah perbatasan.

Sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan wilayah perbatasan, di Kampus Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Kamis (6/8).

“Kami dari DPD ingin mengetahui kebijakan pemerintah daerah, terutama Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dalam hal pengelolaan kawasan perbatasan. Mengingat penanganannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral. Kami juga akan melakukan analisis regulasi mengenai pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar anggota DPD RI Dapil Kalbar, Hj. Rubaety Erlita Prabasa, Rabu (5/8).

Menurutnya, eksaminasi yang berbentuk Focus Group Discusion (FGD) ini bertema “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Negara”. Kegiatan dilakukan untuk menelaah materi-materi Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

“Kita berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang signifikan bagi perbaikan kebijakan pengelolaan perbatasan, teru-

tama perbaikan melalui peran legislasi dan pengawasan yang dapat diakomodir oleh DPD RI. Apalagi Kalimantan Barat, kita berkepentingan atas hasil dari kegiatan ini untuk menjadikan pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih baik melalui produk legislasi,” harapnya.

FGD dengan bentuk diskusi panel dilaksanakan secara komprehensif dengan menghadirkan akademisi dari perguruan tinggi sebagai narasumber. Peserta diskusi diikuti oleh pihak Rektorat, Dekan Fakultas Hukum dan Politik, Lembaga Kajian Universitas dan Biro Hukum Pemprov Kalbar. Sedangkan anggota PPUU yang akan hadir diantaranya, Hj. Rubaety Erlita (Kalbar), Anang Prihantoro (Lampung), Basri Salama (Maluku Utara), Eni Sumarni (Jawa Barat), Jacob Esau Komigi (Papua Barat), Muhammad Mawardi (Kalimantan Tengah), Abdul Azis Khafia (DKI Jakarta), Herry Erfian (Kep. Bangka Belitung) dan Asmawati (Sumatera Selatan).

“Hasil diskusi akan dirumuskan dalam bentuk paper policy untuk selanjutkan disampaikan kepada alat kelengkapan sebagai bahan referensi dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan,” imbuhnya.

Law Center PPUU DPD RI merupakan pusat perancangan kebijakan, data dan informasi yang digunakan oleh DPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Law Center juga berfungsi sebagai pusat perancangan kebijakan dan informasi hukum pusat-daerah.

Law Center juga mengembangkan hubungan dengan beberapa lembaga penelitian, universitas maupun pakar-pakar, baik di Jakarta maupun daerah. Dan seluruh hasil studi yang telah dirumuskan menjadi bahan dasar/acuan dasar dalam melakukan analisa dan pertimbangan. Baik yuridis formal, sosiologis maupun politis dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD. “Dalam konteks asistensi dukungan data dan informasi serta tenaga ahli, baik yang berasal dari lembaga penelitian, universitas di Jakarta maupun di daerah langsung dapat dipergunakan oleh DPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya,” ulas Erlita. (Soe)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro

Kamis, 6 Agustus 2015

3

Kapal Nelayan Berpeledak Ditangkap Polair

Bom Pecahkan Perut Ikan Pontianak-RK. Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Kalbar menangkap kapal nelayan tanpa nama di perairan Pulau Buan, Pulau Katimata, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Senin (27/7) lalu.

Kapal beserta satu orang nahkoda bernama Juanda alias Pentel dan ABK yang berjumlah tiga orang itu ditangkap petugas, karena menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Direktur Polair Polda Kalbar, Kombes Pol I Wayan Pinatih mengungkapkan, penangkapan berawal saat anggotanya melakukan patroli dengan menggunakan Kapal Patroli Karimata IV-3003 di perairan Pulau Katimata. Di perairan tersebut, ditemukan kapal motor tanpa nama yang dicurigai. Setelah dilakukan pemeriksaan, dalam kapal itu ditemukan seperangkat alat peledak yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

“Juanda ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka.

Dia diduga melanggar pasal tentang senjata api dan bahan peledak serta junto pasal tentang perikanan.

Dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp20 miliar,” tegas Kombes Pol I Wayan Pinatih, di Dit Polair Polda Kalbar, Rabu (5/8).

Alat peledak tersebut berupa, 5 buah detonator rakitan, 4 casing detonator, sumbu api pabrik, sebungkus campuran belerang dan potasium clorat, campuran

Bahan Peledak Ikan. Direktur Polair Polda Kalbar, Kombes Pol I Wayan Pinatih beserta jajaran menunjukkan bahan peledak untuk menangkap ikan.

Peledak beradius ratusan meter ini memecahkan gelembung udara di dalam perut ikan. Ocsya Ade CP/Rakyat Kalbar

Profesionalitas Kerja, Tak Tergantung Latar Belakang Pendidikan Pontianak-RK. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji berpendapat, keberhasilan pemimpin bukanlah sepenuhnya dilihat dari latar belakang pendidikannya. Pasalnya banyak kepala wilayah di bawah jajarannya, dengan spesifikasi tidak mendukung, tetapi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka malah menjadi yang terbaik untuk se-Kota Pontianak.

Sesuai dengan Permendagri yang menyatakan aparatur pemerintah jika ingin berjalan dengan baik, setidaknya kepala daerah menempatkan sesuai dengan spesifikasi pendidikannya. Hal ini tidak dibantah Walikota Sutarmidji, bahkan dirinya setuju dengan aturan itu. Namun tidak ada salahnya jika kinerja jajarannya baik, memberikan kesempatan kepada yang memiliki potensi ke arah itu untuk berkarya.

“Itu ada instruksi menteri dalam mendagri yang menyikapi profesionalisme aparatur, saya setuju. Tapi bukan berarti orang yang latar belakang di luar pendidikan semestinya, mereka tidak mampu,” lugas Sutarmidji, Rabu (5/8).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan, walaupun sudah adanya imbauan langsung dari Kemendagri, pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk membuktikan kinerja. Dengan menjadikannya kepala wilayah. Seperti camat yang spesifikasinya sarjana ekonomi, tetapi dapat memimpin, mengarahkan wilayahnya menjadi lebih baik.

Bahkan, dari enam kecamatan, ia mendapatkan predikat terbaik.

“Buktinya Camat Pontianak Kota, yang paling berhasil menata wilayahnya. Padahal dia sarjana ekonomi,” tukasnya.

Untuk menjadi lebih baik dalam menata wilayahnya masing-masing, Midji menilai jabatan harus diberikan kepada orang yang sesuai. Tetapi bagaiman pola kerja yang dilakukannya, penataan dan konsisten membangun suatu wilayah yang diberikan kepercayaan terhadap yang bersangkutan. “Tinggal tergantung mereka sebenarnya,” jelasnya.

Hanya saja, diakui Sutarmidji, lantaran tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya tetapi dapat memimpin, yang bersangkutan supaya dapat lebih paham tugas dan fungsi yang diberikan. Perlu adanya perhatian khusus dengan memberikan penataran dan selalu dipantau secara langsung oleh dirinya. “Tapi kalaupun diterapkan, mereka harus mendapatkan pendidikan khusus,” ucapnya. (agn)

Sucipto, Kecamatan Sungai Raya. Di mana yang bersangkutan harus menjalani hukuman pidana 2 tahun penjara.

Setelah dibacakan, sang terpidana yang merupakan pensiunan PNS Kota Pontianak itu meminta izin kepada Kejari Pontianak untuk menunda eksekusi, yakni esok harinya (Kamis, red). Lantaran ingin memberitahukan kepada pihak keluarga terlebih dahulu.

“Yang bersangkutan meminta kita untuk menunda eksekusi, besok. Tapi karena ada anaknya yang juga ikut saat kami melakukan eksekusi. Kami tidak menunda eksekusi.

Melainkan cukup anaknya saja yang menyampaikan kepada pihak keluarga. Dan terpidana langsung mengikuti kami,” terang Kasi Intelijen Kejari Pontianak, Muhammad Agussalim Nasution, Rabu (5/8).

“Saat ini Drs. Muhammad Yusuf Abdullan sudah dilakukan penahanan di Rutan,”

Pontianak-RK. Terpidana kasus korupsi tanah lapas Klas II A, Muhammad Yusuf Abdullah yang sempat dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, beberapa waktu lalu.

Namun, dalam proses banding dan kasasi yang dilakukan Kejari Pontianak, Mahkamah Agung (MA) akhirnya memenangkan korps adhyaksa, sehingga mengabulkan tuntutan pidana penjara selama dua tahun serta membayar uang pengganti Rp300 juta dan denda Rp50 juta dan subsider enam bulan penjara.

Muhammad Yusuf Abdullah, akhirnya harus merasakan dingin jeruji besi di Rutan Pontianak setelah dieksekusi oleh Kejari Pontianak, Rabu (5/8). Tanpa basabasi Kejari Pontianak langsung melakukan penangkapan dan membacakan amar putusan Mahkamah Agung atas perkara korupsi tanah Lapas Klas II A Jalan Adi

timpalnya.

Dipaparkannya, Muhammad Yusuf Abdullah ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran berperan sebagai kuasa dari Hj. Norsiah dan Alfian, yang meminta ganti rugi kepada Departemen Kementerian Hukum dan Ham (Depkemenkumham) RI pada 2010. “Sehingga selaku kuasa Hj. Norsiah, upaya ganti rugi pun dilakukan oleh Drs. Muhammad Yusuf Abdullah. Padahal sesungguhnya tanah tersebut adalah hak pakai negara untuk LP sehingga terjadilah kerugian negara,” paparnya.

Agussalim menambahkan, kerugian negara secara keseluruhan senilai Rp12 miliar.

“Rp12 miliar lebih ini merupakan uang negara yang diberikan kepada Hj. Norsiah atas permintaan ganti rugi, yang seharusnya tak dilakukan oleh Depkumham RI pada tahun 2010 lalu. Dan kerugian negara Rp12 miliar ini tidak hanya diambil sendiri oleh Muham-

mad Yusuf Abdullah, melainkan terhadap seluruh tersangka. Dengan jumlah total tersangka sebanyak 9 tersangka,” ulasnya.

Sebelumnya dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak dengan perkara korupsi tanah lapas klas II A Pontianak, Muhammad Yusuf Abdullah dibebaskan. “Kemudian jaksa melakukan banding di PT sampai kasasi di MA. Akhirnya putusan banding dan kasasi Mahkamah Agung memenangkan kami. Di mana, Muhammad Yusuf Abdullah diputus pidana penjara selama dua tahun lamanya. Kemudian membayar uang pengganti sebanyak Rp300 juta dan denda Rp50 juta dan subsider 6 bulan penjara. Di mana yang bersangkutan menjalani hukuman penjara ini, dipotong masa penahanan yang dulu,” ujarnya. (Zrn)

DPRD Ingatkan PR Dishubkominfo Kota Pontianak Semrautnya Parkir, Perizinan dan Bus Sekolah Pontianak-RK. Roling kepala dinas yang dilakukan Walikota Pontianak, H. Sutarmidji belum lama ini, diharapkan mampu membawa perubahan lebih baik ke depan sekaligus memperbaiki kinerja dari kepala dinas sebelumnya. Apalagi terdapat banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh kepala dinas yang baru.

Menanggapi persoalan yang tak kunjung tuntas hingga terjadinya roling jabatan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno menegaskan, khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkoinfo), bukanlah perihal mudah. Lantaran banyaknya permasalahan urgen yang belum ada solusinya “Seperti masalah parkir, bus sekolah, bahkan perairan di bawah naungan Dishub juga harus ditingkatkan kinerjanya. Yang terpenting bagaimana kepala dinas yang baru untuk mengatasi

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Lelang akan dilaksanakan pada: Hari, Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2015, Jam : 14.30 Waktu Server (Penutupan Penawaran: 13.30 Waktu Server, Pembukaan Penawaran: 14.30 Waktu Server) Tempat : Ruang Lelang KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang nomor 2 Singkawang Syarat dan Ketentuan Lelang : 1. Cara Penawaran.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Pendaftaran.

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan. a) Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas paling lambat pada: Hari/tanggal : Kamis, 13 Agustus 2015 Pukul : 13.30 waktu server ALI (sesuai WIB) Pembukaan Penawaran dilakukan pada pukul 14.30 waktu server ALI (sesuai WIB) Tempat : Ruang Lelang KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang nomor 02 Singkawang.

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

4. Uang Jaminan Lelang a) Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut : - Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).

- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat -lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang (12 Agustus 2015, pukul 17.00 WIB). b) Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

5. Penawaran Lelang. a) Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist serta memenuhi persyaratan. b) Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing-masing.

6. Pelunasan Lelang.

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, pemenang lelang dikenakan sanksi tidak dibolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

7. Obyek Lelang. a) Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Foto dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.

E 3HVHUWD OHODQJ GLKDUXVNDQ PHOLKDW ¿VLN EDUDQJ VHVXDL GHQJDQ DODPDW \DQJ WHUWHUD SDGD SHQJXPXPDQ 8. Informasi Lebih Lanjut: Penjelasan tata cara mengikuti lelang email dapat ditanyakan langsung di KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang Nomor 2 Singkawang pada hari kerja, atau dapat dibuka pada alamat https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Indra B. Laksana Assitant Collection Supervisor

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry Soe

Terpidana Korupsi Tanah Lapas Dieksekusi

Menunjuk pengumuman lelang tanggal 15 Juli 2015 yang terbit di Harian Surat Kabar Rakyat Kalbar, PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Retail Recovery & Collection Center Banjarmasin dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Singkawang, akan melalukan penjualan di muka umum (lelang) Eksekusi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, terhadap Objek hak tanggungan debitur : 1. Surjono.

- Sebidang tanah seluas 18.315 m2 berikut segala sesuatu yang berada diatasnya dengan SHM No.403 atas nama Hajjah Chairul Bariah, yang terletak di Jalan Raya Kartiasa, RT.016 RW.007, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Harga Limit Lelang Rp.359.000.000,00 Jaminan Lelang Rp.108.000.000,00 2. Habibi - Sebidang tanah seluas 53 m2 SHM No.221/ Galing, berikut bangunan diatasnya, atas nama Habibi, yang terletak di Jalan Pasar Galing Kompleks Pasar Galing No.61 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan Harga Limit Rp.100.000.000,00 dan Uang Jaminan Rp.34.000.000,00.

Banjarmasin, 6 Agustus 2015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Retail Recovery & Collection Center Banjarmasin

bubuk flash powder, potasium clorat KCL03, 4 stik pemadat sumbu api dan serbuk pentol korek api.

Wayan menjelaskan, alat peledak ini beradius ratusan meter. Jika diledakan di perairan maka ikan dan ekosistem lainnya akan mati dan rusak.

“Dengan menggunakan alat peledak dalam mencari ikan, bukanlah hal tradisional lagi. Daya ledak yang beradius ratusan meter ini akan memecahkan gelembung udara di dalam perut ikan dan membuat ikan lemas, bahkan mati. Setelah mati maka ikan langsung ditangkap,” bebernya.

Perwira polisi dengan tiga melati di pundaknya ini menegaskan, pihaknya akan selalu memberikan atensi yang besar serta konsisten dalam menegakan aturan tanpa pandang bulu. “Kasus seperti ini akan menjadi perhatian fokus. Ini sangat dilarang dan merugikan ekosistem di laut,” tegasnya.

Sebelumnya, dikatakan Wayan juga ada kasus serupa yang telah ditanganinya. Kini kasus tersebut sudah dalam proses P21. “Kita juga akan telusuri dari mana mereka mendapatkan bahan peledak itu. Nanti kita minta bekap dari Direktorat Reserse,” lugasnya.

Ilustrasi.

permasalahan yang ada,” ucap Agus Sutisno, Rabu (5/8).

Kadishubkominfo saat ini dipimpin oleh Utin Srilena, yang sebelumnya merupakan Kadisperindagkop UMKM Kota Pontianak itu harus membangun komunikasi yang baik untuk menyelesaikan PR yang tersisa.

“Jangan seperti yang lama, panaspanas tai ayam. Sekarang merebah, sudah lama senyap lagi nanti,” tegas Agus.

Masalah lain yang disoroti adalah persoalan semrautnya kondisi perparkiran di kawasan Kota Pontianak.

Kejadian ini bukanlah perihal baru di Kota Pontianak, khususnya di Dishubkominfo. Komunikasi yang dilakukan Dishubkominfo juga dinilai kurang baik.

“Ada beberapa hal yang belum selesai harus kita bicarakan samasama. Seperti tertibnya lalu lintas, perizinan, bus sekolah, parkir yang membuat Kota Pontianak yang kita sayangi ini menjadi semraut. Ini harus diselesaikan agar tidak terjadi masalah nantinya,” ulasnya. (agn)

NET

18 Tim U23 Berlaga di Piala Pangdam XII/Tanjungpura Pontianak-RK. Tak kurang dari 18 tim sepakbola usia 23 se-Kalbar beradu tanding di Gor Sultan Syarif Abdurrahman memperebutkan piala Pangdam XII/Tanjungpura 2015. Laga ini dimulai 5 sampai 15 Agustus mendatang.

Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Toto R Soedjiman usai membuka Pangdam XII Tanjungpura Cup menyampaikan, kegiatan ini merupakan perintah Panglima TNI. Yakni berkaitan dengan

peringatan kemerdekaan 17 Agustus ke-70 sekaligus memeriahkan HUT Kodam XII/Tanjungpura.

“Selain itu sasarannya, karena melihat kondisi PSSI secara nasional. Kita mulai dari tingkat provinsi dan mudah-mudahan bisa menyemangati PSSI ke depan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan,” ucap Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Toto R Soedjiman.

Pangdam menilai, persepakbolaan Kalbar kian

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Mayjen TNI Toto R Soedjiman. Fikri Akbar/Rakyat Kalbar

lesu. Oleh karena itu, dirinya memandang perlunya dukungan pemerintah daerah melalui KONI untuk berkonsentrasi melakukan pembinaan.

“Kalau begini-begini terus, tahun depan redup lagi, tidak ada lagi yang mensponsori. Pemerintah daerah dan TNI/Polri harus memiliki semangat yang sama. Intinya kegiatan ini untuk memancing dan memulai. Swasta juga bisa berperan melalui partisipasinya,” timpalnya.

Toto berharap, kepada para Bupati terpilih pada Pilkada serentak tahun ini supaya dapat mengusung program-program yang berpihak kepada olahraga.

“Kalau Bupatinya tidak serius mendukung percuma juga. Jadi harus semangat bersama, potensi itu ada di tiap-tiap provinsi. Mudah-mudahan setelah tahun politik ini lewat, kita secara bersama bisa lebih intens,” harapnya.

Ke-18 klub yang ikut berkompetisi tersebut, diantaranya PS Kubu Raya, Delta Kapuas Hulu, PSAU Lanus Supadio Pontianak, Persilan, PS Metra, Persista, Gabsis Sambas, PS Indonesia Muda, PS Erkatude, Persibeng, PSAD, Bintang Timur, PS POP, Persikat, PSKH, PS Sanggau, PS Wajah Baru serta Persiwang Singkawang.

“Selain medali dan tropi, para pemenang akan mendapatkan uang pembinaan Rp30 untuk juara 1, juara 2 Rp20 juta dan juara tiga 10 juta,” paparnya.

Dalam kegiatan ini, Kodam XII/Tanjungpura bekerja sama dengan PSSI Provinsi Kalbar. (fik)

Pro Ekbis

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 Agustus 2015

4

Pelatihan Tukang Dongkrak Keterampilan Buruh Kota Pontianak Pontianak-RK. Berkembangnya bisnis properti di seantero Provinsi Kalbar membuat produsen semen domestik, PT Semen Gresik kepincut untuk mengembangkan bisnisnya di daerah berjuluk ‘Bumi Borneo Barat’ ini. Anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ini bertekad menguasai pangsa pasar persemenan regional Kalimantan.

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.000 5.500 25.500 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 22.000 24.000 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Rabu, 5 Agustus 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,006.71 14,756.03 3,504.90 3,623.05 9,799.47 13,585.00

Beli 9,899.81 14,602.92 3,467.13 3,585.83 9,695.77 13,449.00 Sumber: Bank Indonesia

Menariknya, selain mempunyai visi misi dan kepentingan bisnis. Perusahaan yang dikomandoi Suparni ini juga bertujuan memajukan keterampilan para buruh bangunan (tukang). PT Semen Gresik melangsungkan pelatihan dan sertifikasi kepada 100 tukang di Kota Pontianak.

“Pelatihan dan sertifikasi kepada 100 tukang di Kota Pontianak sebagai bentuk kepedulian kami dalam berperan meningkatkan keahlian dan kapasitas para tukang. Supaya mampu bersaing dengan tukang professional,” ucap Kepala Departemen Penjualan Semen Indonesia, Bambang Djoko, Rabu (5/8).

Bambang berkeinginan, para tukang yang sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi tersebut tidak hanya menjadi tukang biasa saja di kemudian hari. Namun harus bisa menjadi seorang mandor, bahkan menjadi kontraktor maupun pemborong yang berkiprah membangun bangunan milik pemerintah maupun pihak swasta di Kota Pontianak dan sekitarnya.

“Kalau bisa pelatihan tukang yang kami berikan ini bermanfaat. Para buruh harus bisa membentuk komunitas tukang, seperti yang sudah dilakukan buruh di Pulau Jawa. Dengan adanya komunitas, masyarakat tidak perlu susah lagi mencari tukang. Tinggal menghubungi komunitas saja,” serunya.

Bahkan, Bambang mengharapkan supaya para tukang yang telah diberikan pelatihan itu bisa berbagi ilmu dengan tukang yang belum mendapatkan kesempatan untuk dilatih.

“Sehingga kegiatan ini bisa menjadi nilai tambah khususnya di bidang ilmu pertukangan bagi si peserta dan juga orang lain. Selain itu, pemilik bangunan akan merasakan manfaat karena telah menggunakan jasa tukang yang sudah diberikan pelatihan,” terangnya.

Bambang menjabarkan, setakat ini PT Semen Gresik sudah memiliki 10 ribu komunitas tukang. Dari total jumlah, sudah 40 persen yang bersertifikasi. “Sehingga para tukang itu sudah bisa mengikuti perlombaan di bidang pertukangan tingkat nasional. Begitu juga dengan para tukang yang diberikan pelatihan di Kota Pontianak sekarang ini,” sebutnya.

Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji mengapresiasi inisiatif PT Semen Gresik. Menurutnya, adanya pelatihan tukang di Kota Pontianak ini bakal menjadikan para buruh Pontianak mampu bersaing dengan para

Equatoriana

Serahkan Cinderamata. Kepala Departemen Penjualan Semen Indonesia, Bambang Djoko memberikan buah tangan kepada Walikota Sutarmijdi yang hadir dalam kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi 100 tukang, di Pontianak, Rabu (5/8). DESKA-RK

tukang di tingkat nasional.

“Diberikannya pelatihan kepada para tukang ini, pasti membuat kualitas kerja para tukang akan semakin baik sehingga di kemudian hari upah tukang yang diterima juga akan lebih baik lagi. Pemerintah Kota Pontianak mengucapkan terima kasih kepada Semen Gresik yang telah membuat program untuk kepedulian tukang,” ucap Sutarmidji.

Walikota berharap, PT Semen Gresik terus memberikan pelatihan kepada tukang di Kota Pontianak sehingga kebutuhan tukang yang bersertifikasi tidak lagi dipenuhi

Reporter: Deska Irnansyafara/Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Saran untuk PLN. Tingkatkan pelayanan, bukan hanya pemadaman lampu, tapi juga pembayaran rekening listrik yang terus tinggi setiap bulan. Padahal, pemakaian tetap sama bahkan terkadang mengurangi pemakaian.

087818268462 2-8-2015

01.19

Sms Warga Ketahuan Belangmu Dulu aku mengagumimu bro, oleh karena moral dan akhlakmu bejat, apalagi kau pexxx kondang, tapi sekarang belangmu sudah ketahuan. Kau punya istri10 yang xxxk jxs, anak 42 seperti xxx, sekarang kau masuk kerangkeng, kuxxx 7 xxan kau, agar hxxu sx sampai ke ccvava. terlalu.

085348090038 30-7-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

dari luar kota.

“Saya rasa kita masih kekurangan tukang. Mau membangun rumah toko atau menggali saluran saja harus mendatangkan buruh dari Pulau Jawa. Hampir 80 persen pekerja konstruksi didatangkan dari luar Kalbar. Kalau ada pelatihan ini, ke depannya diharapkan ketergantungan untuk pekerja konstruksi dari luar bisa dikurangi,” harap Sutarmidji.

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

17.32

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya Musyawarah Kite Kades Harus Proaktif Selesaikan Batas Desa Kubu Raya. Anggota Komisi I DPRD Kubu Raya, Muhammad Iqbal mengungkapkan, banyaknya permasalahan tapal batas antar desa di Kabupaten Kubu Raya akibat kepala desa (Kades) dan pemerintah desa (Pemdes) kurang proaktif.

“Saya sarankan agar ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kades dengan Pemdes. Ketika batas sudah ditetapkan di masing-masing desa, jika ada lahan masuk ke desa lain, maka untuk administrasi harus dilakukan ke desa yang bersangkutan, ” jelasnya.Iqbal menjelaskan, jika hingga saat ini ada desa di Kubu Raya tidak bisa mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD). Penyebabnya, desa tersebut belum mengantongi nomor desa, karena masalah batas desa yang tidak jelas terjadi diantara kedua desa. “Konflik batas desa ini memang sering terjadi, bahkan hingga berlarut-larut penyelesaiannya,” kata legislator PDIP ini.

Permasalahan batas desa yang terjadi selama ini, ungkap Iqbal, lantaran ketika desa A lahannya masuk ke desa B, maka desa B tidak mau mengurus administrasinya,. Begitu juga sebaliknya, sehingga terjadilah konflik di masyarakat.

“Saya bicara seperti ini, karena saya juga pernah mengalaminya saat saya menjadi kades. Konflik di masyarakat tidak akan terjadi jika kades bisa menyikapinya.

Kuncinya ada pada kades yang bersangkutan,” terang Iqbal.

Permasalahan batas desa akan menimbulkan permasalahan, saat ada program CSR perusahaan yang ada di dua desa yang masih mengalami sengketa tapal batas. Sehingga perlu kerjasama dari perusahaan untuk menentukan dan mengambil sikap, agar konflik di masyarakat tidak terjadi dan perusahaan juga dapat bersifat adil. “Sebagai contoh perusahaan itu lahannya masuk 40 persen di desa A, dan 60 persen masuk di desa B. Maka perusahaan itu dalam mencairkan CSR, 40 persen ke desa A, dan 60 persen di desa B,” saran Iqbal Selain itu, perusahaan juga bisa menerapkan program CSR dengan hitungan tahun secara bergantian. Misalnya, tahun ini dibagikan kepada desa A, dan di tahun berikutnya di salurkan ke desa B. “Jika perusahaan bisa bersikap seperti ini, maka tidak akan ada konflik di masyarakat, dan tidak ada yang saling iri antara dua desa,” ungkapnya. (sul)

Kamis, 6 Agustus 2015

5

Jabatan Sekda Kubu Raya Segera Dilelang Kubu Raya. Lemahnya pelayanan publik, salah satunya akibat banyaknya jabatan di jajaran Pemkab Kubu Raya dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Lelang jabatan menjadi pilihan yang akan ditempuh Bupati Kubu Raya, Rusman Ali. Termasuk terhadap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

“Ada beberapa kepala SKPD yang dijabat Plt, yakni BPMPT, Dispenda, BLH dan Dispenda.

Dua Kepala BPMPT dan Dispenda sudah kami ajukan. Tinggal surat rekomendasi atau SK-nya dikeluarkan,” ungkap Rusman Ali. Pengajuan pejabat definitif ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, lanjut Rusman Ali, agar pelayanan kepada masyarakat maksimal.

“Kami harap secepatnya dikeluarkan SK-nya.

Karena ini juga berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Juga supaya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat sesuai. Kami juga

tidak ingin keluhan masyarakat terus masuk ke kami,” ungkapnya.

Untuk jabatan Sekda, Rusman Ali menambahkan, akan segera dilaksanakan lelang untuk mencari figur terbaik di Kubu Raya, agar bisa menjalankan roda pemerintahan. “Lihat saja nanti, yang penting kami masih melakukan penilaian terhadap beberapa orang. Jika penilaian itu berhasil mendapat nilai yang terbaik, pasti akan kami rekomendasikan,” ungkapnya seraya menyebut kebijakan tersebut juga berlaku terhadap Kepala BLH. Disinggung figur Nursyam Ibrahim yang saat ini menjabat Plt Sekda, Bupati Rusman Ali tidak menampik kemungkinan yang bersangkutan dipilih sebagai Sekda definitif. “Sampai saat ini ada beberapa figur yang masih kami lakukan penilaian. Lihat saja nanti, kalian pasti tau siapa saja orangnya,” ujarnya tanpa

menyebutkan kandidat Sekda.

Terpisah, anggota DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mengatakan, jabatan pimpinan SKPD masih Plt tidak akan efektif dalam melayani masyarakat. Sehingga pemerintah harus segera melantik pejabat baru. “ Pelaksana Tugas dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum, sehingga tidak menempati posisi tersebut,” paparnya.

Jainal menambahkan, penunjukan Plt dilakukan pejabat pada tingkat di atasnya, dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan. “Meski demikian, karena sifatnya sementara, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio

yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari,” jelasnya.

Jainal mendesak Pemkab Kubu Raya, dalam hal ini Bupati segera mendefinitifkan pejabat Plt menjadi kepala dinas (Kadis).

Bisa juga, saran Jainal, Bupati memilih figur baru untuk menjabat Kadis. Tentunya, harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara. Sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai kadis definitif. “Supaya bisa terus meningkatkan kinerja dalam lingkungan satuan kerjanya,” pungkasnya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Lapas Anak Diganti LPKA

Perhatikan Psikologis Anak Bermasalah dengan Hukum Kubu Raya. Pola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang selama ini diterapkan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum dinilai tidak tepat. Padahal, negara bertanggungjawab dalam memberikan pembinaan bagi generasi penerus bangsa.

Itulah alasan perubahan Lapas Anak di Jalan Adisucipto Pontianak, menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Peresmian perubahan nama dilakukan Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, J M Baringbing, Rabu (5/8) pagi. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peresmian Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sehingga LPKA akan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung.

“Sekarang yang terjadi bagi anak menghadapi sanksi hukum, bukan balas dendam negara kepada anak. Namun, menjadi tanggungjawab bagi negara untuk memberikan pembinaan, agar nantinya dapat menjadi anak yang memiliki karakter dan perilaku yang baik, serta menyongsong kehidupan yang

Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kalbar, JM Baringbing sedang membuka pagar menandai perubahan nama Lapas Anak menjadi LPKA. Syamsul Arifin.

baik. Selain itu, anak juga diharapkan dapat menerima estafet kepempimpinan,” jelasnya.

Baringbing menyebut, dalam proses hukum, hak anak tetap dijamin dan diberikan negara, sehingga anak nantinya dapat menjadi hara-

pan Indonesia yang lebih baik. “Dengan adanya LPKA, maka anak-anak yang diduga terlibat tindak pidana, tidak lagi ditempatkan di Lapas, melainkan langsung dibina di LPKA,” tegasnya.

Menurut dia, penempatan anak yang dituduh

melakukan tindak pidana di dalam Lapas seperti yang selama ini terjadi, sangat berdampak pada perkembangan psikologi anak. Selain itu, pemidanaan terhadap anak juga menyebabkan seorang anak kehilangan masa depan yang lebih baik. “Melalui LKPA, negara memberikan perlindungan kepada anak. Sehingga masa depannya tidak terenggut oleh kasus tindak pidana yang dilakukan anak,” katanya.

Pada acara tersebut, Kepala Kanwil Hukum dan HAM juga secara simbolis mencopot teralis besi yang ada di salah satu ruangan. Menurut Baringbing, teralis itu tidak layak terpasang dalam rangka memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap warga binaan di Lapas Anak.

Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Pengadilan, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta para undangan dari dinas terkait. “Pada prinsipnya, peradilan sudah jelas. Kami terus bersinergi.

Kami terus be rupaya untuk mencari pihak ketiga, untuk membantu membina anak-anak yang ada di LPKA ini,” harap Kalapas Anak, Slamet Budiono. (sul)

Kursi Rakyat Jabat Plt Bupati Ketapang Berjanji Jaga Netralitas

Kartius

Pontianak-RK. Proses pergantian bupati di kabupaten yang habis masa jabatannya, akan diganti Penjabat Pelaksana Tugas (Plt), pelantikannya berlangsung hingga 31 Agustus 2015 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kalbar, Kartius SH MH yang direncanakan akan dilantik pada 31 Agustus mendatang, menjabat Plt Bupati Ketapang, berkomitmen menjaga netralitas saat memimpin daerah tersebut.

“Tentunya saya komitmen selama proses Plt yang waktunya tidak lama, sebagai penjabat tersebut, maka saya tetap akan menjaga netralitas saya.

Apalagi saya ini merupakan bagian dari PNS,” tegas Kartius ditemui di Kantor Gubernur, Rabu (5/8).

Ia menjelaskan, hanya melanjutkan pembangunan sehingga wajib menjalakan roda pemerintahan, dengan menjalankan undang-undang, serta menciptakan suasana yang kondusif.

“Kita berharap supaya bupati terpilih nantinya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga dapat mengabdi kepada rakyat,” harap Kartius.

Kartius memastikan tidak ikut berpolitik. “Saya harus tetap menjaga netralitas saya, apabila saya tidak netral, masyarakat akan menilai. Itu yang harus saya jaga,” ujarnya.

Mengenai Pilkada Ketapang, Kartius mengingatkan PNS menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada pasangan calon.

“Jadi saya ingatkan kepada PNS untuk tetap netral. Perlu diingat, bahwa PNS jangan dan tidak boleh berpolitik,” tegasnya. (fie)

Proses Pengunduran Diri Anggota DPRD

Anton Pamero Sudah Surati Sekretariat DPRD Kapuas Hulu Putussibau-RK. Sekretariat DPRD Kapuas Hulu sudah menerima surat pemberitahuan pencalonan Anton L Ain Pamero, anggota DPRD Kapuas Hulu Fraksi PKPI, sebagai bakal calon Wakil Bupati Kapuas Hulu, berpasangan dengan AM Nasir SH, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang.

“Kalau untuk pemberitahuan diri Pak Anton sudah disampaikan, sebelum beliau menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU kemarin,” ungkap Suhartono SSos, Kabag Persidangan, DPRD Kapuas Hulu, Rabu (5/8).

Setelah mengundurkan diri, kata Suhartono, penetapan penggantian antar waktu (PAW) terhadap yang bersangkutan melalui proses pengajuan kepada Komisi Pemilihan Umum

(KPU) yang dilakukan partai politik (Parpol).

“Biasanya kalau ada pengunduran diri, harus menunggu dari KPU setempat. Nanti KPU menerima usulan dari partai yang bersangkutan. Karena untuk PAW harus melihat asal Dapil Anggota DPRD yang mengajukan pengunduran diri itu,” jelasnya.

Suhartono memastikan tidak ada fasilitas negara yang digunakan Anton L Ain Pamero.

Sementara gaji, otomatis tidak lagi diterima yang bersangkutan, ketika surat permohonan pemberhentian sudah mendapat rekomendasi pimpinan DPRD. Kabag Pengembangan dan Legislasi, Theresia Lissa menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setiap anggota

Pangdam Bantu Amankan Pilkada

Mayjen TNI Toto Rinanto

Pontianak-RK. Kodam XII Tanjungpura memastikan siap membantu Polri mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak, 9 Desember 2015 mendatang.

Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Toto Rinanto menegaskan, jajaran TNI siap membantu Polda Kalbar untuk mengamankan Pilkada yang akan berlangsung di tujuh kabupaten di Kalbar.

Menurutnya, secara umum kondisi jelang pelaksanaan Pilkada di Kalbar dapat dikatakan aman. “Kami intinya membantu Polda dalam pengamanan Pilkada secara umum.

Saat ini Kalbar aman, sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya juga berjalan aman dan kondusif,” ungkap Pangdam XII/Tpr, Rabu (5/8).

Ia menjelaskan, peran TNI membantu Polda mengamakan pelaksanaan Pilkada serentak, sehingga apabila adanya permintaan Polda, maka TNI akan bergerak dan siap membantu mengamankan. “Secara umum Kodim-Kodim jajaran wilayah Kalbar semua siap,” ujarnya.

Jumlah personil yang siap, menurut Pangdam, seluruh satuan TNI yang ad di Kodam XII Tanjungpura, yaitu Kalbar-Kalteng dapat dikerahkan untuk pengamanan.

Sementara Dir Bimas Polda Kalbar, Kombespol Suhadi SW mengatakan, pengamanan Pilkada yang akan dilaksanakan di beberapa kabupaten di Kalbar saat ini, Polda Kalbar sedang melakukan pertemuan dengan Kapolres-Kapolres untuk menjabarkan kondisi dan kesiapan dalam pengamanan Pilkada.

“Para Kapolres diminta melakukan pemaparan dalam pengamanan Pilkada yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten di Kalbar,” ujar Suhadi.

Dalam pengamanan, Polda sudah mempersiapkan sedini mungkin, mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban saat Pilkada. (fie)

DPRD yang maju sebagai calon kepala daerah, harus mengajuan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. “Tentu dalam hal ini diproses oleh pimpinan DPRD. Kemudian setelah dinyatakan lolos dari seleksi dan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU, kembali menyurati sekretariat Dewan,” katanya.

“Sebelumnya Pak Anton sudah memberi pemberitahuan pencalonannya sebagai wakil bupati ke KPU. Hanya saja sekarang yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota DPRD Kapuas Hulu, karena belum ada surat pemberitahuan pemberhentiannya,” sambung Theresia.

Ketentuan pencalonan Anggota DPRD

menjadi kepala daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 tahun 2014, Undang-Undang No 1 tahun 2015 dan Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. “Pada BAB II, persyaratan calon, pasal 7 huruf R, memberitaukan pencalonan sebagai kepala daerah bagi anggota Dewan kepada pimpinan,” jelas Theresia.

Untuk pengunduran diri, Anggota DPRD tersebut mengajukan pengunduran diri tertuang dalam keputusan No 33/PUU-XIII2015MK, tentang pengujian pasal 7 huruf R dan pasal 7 huruf S, Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (arm)

AHWA Pilih Gus Mus Pimpinan Tertinggi NU Jombang-RK. Upaya ratusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) penentang ahlul halli wal aqdi (AHWA) menggelar pleno tandingan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang tidak menghalangi pleno rais syuriah untuk memilih rais aam sebagai pemimpan tertinggi di organisasi kaum nahdliyin itu. Tim AHWA yang terdiri dari 9 kiai telah memutuskan untuk menjadikan KH Mustofa Bisri alias Gus Mus sebagai Rais Aam Syuriah PBNU 2015-2020.

Pleno muktamar untuk menetapkan Gus Mus sebagai Rais Aam Syuriah PBNU itu dipimpin oleh KH Ahmad Muzzaki.

Keputusan lain dari pleno itu adalah menetapkan KH Ma’ruf Amin sebagai wakil Gus Mus di rais syuriah.

Sekretaris sidang AHWA, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam laporannya di hadapan muktamirin mengatakan, sebelum sidang dimulai ada surat dari Gus Mus. Isinya, Gus Mus menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada AHWA menentukan rais aam syuriah.

Namun, demi alasan kemaslahatan, Gus Mus mengaku tak bersedia dan tak mampu menjadi rais aam syuriah PBNU. Gus Ipul menjelaskan, setelah surat Gus Mus itu dibacakan, sidang yang dipimpin KH Ma’ruf Amin atas persetujan seluruh ang-

gota AHWA melakukan rapat memutuskan rais aam syuriah melalui musyawarah.

“Setelah mendengarkan dan mencermati pendapat dan usulan anggota AHWA, rapat memutuskan dan menetapkan dengan berbagai pertimbangan terutama dari KH Maimun Zubair, tetap meminta Gus Mus sebagai rais aam periode 2015-2020,” ujar Gus Ipul.

“Jadi surat ketidaksediaan Gus Mus malah dianggap sebagai suatu akhlakul karimah yang tak mau merebut jabatan.

Kira-kira begitulah. Dan bila Gus Mus masih tetap tak bersedia misalnya, penggantinya adalah KH Ma’ruf Amin,” ujar Gus Ipul.

Setelah mendengar laporan itu, KH Ahmad Muzakki selaku pimpinan pleno langsung menetapkan keputusan AHWA tersebut. “Berdasarkan hasil laporan yag baru saja dibacakan Gus Ipul, maka dengan ini Almukarrom KH Mustofa Bisri kita tetapkan sebagai Rais Aam Syuriah NU masa khidmat 2015-2020 dan KH Makruf Amin Wakil Rais Aam Syuriah,” ujar Kiai Muzakki sambil mengetuk palu.

Keputusan itu disambut takbir dan ucapan hamdalah dari para rais syuriyah yang menghadiri pleno. Hanya saja, saat keputusan diambil, Gus Mus tak terlihat hadir di arena sidang. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Rupa-rupa

Kamis, 6 Agustus 2015

BERPELUNCUR ROKET: Beginilah wujud Stratolaunch nantinya.

Saat ini, pesawat tersebut masih dalam konstruksi di pabrik pesawat di California. (sierra nevada corporation). (LEADERSONLINE)

6

Wajah Kadang Bisa Menipu ORANG bilang cinta tidak memandang rupa. Namun, jika wajah dianggap menipu daya, pernikahan yang baru saja dihelat pun langsung bubar.

Seorang pengantin laki-laki asal Aljazair terkejut bukan kepalang ketika kali pertama melihat wajah pasangannya yang sudah bersih dari riasan. Dia mengaku tak mengenali perempuan yang baru saja dinikahinya. Bahkan, lelaki itu sempat menyangka mempelai perempuan yang berada di kamar sebagai maling.

Alhasil, tidak hanya menyudahi pernikahan, si pria juga menuntut sang istri di pengadilan dengan tuduhan penipuan. ”Dia mengatakan kepada hakim bahwa dirinya telah ditipu dengan riasan,” kata sebuah sumber kepada Emirates247.

Menurut lelaki itu, perempuan yang dinikahinya terlihat cantik dan menarik. Malam pertama juga berjalan lancar. Namun, saat bangun pagi dan pasangannya itu membersihkan muka dari riasan, dia kaget dan mengaku tidak mengenalinya lagi.

Si pengantin pria menuntut ganti rugi sekitar Rp 260 ribu atas penderitaan psikologis yang dirinya alami. Alamak. (mirror. co.uk/c7/sof/jpnn)

Pesawat Terbesar Sejagat Stratolaunch Carrier Aircraft memang dinobatkan sebagai pesawat terbesar sejagat.

Ukurannya lebih besar daripada pesawat penumpang terbesar di dunia saat ini, yaitu Airbus A380, yang hanya 79,8 meter. Lebar sayap milik Stratolaunch adalah 117 meter. Berat Stratolaunch mencapai 544,311 kg dengan kecepatan maksimal 850 kilometer per jam.

Namun pesawat yang dibuat di Ojave Air and Spaceport di California itu bukanlah pesawat komersial. Pesawat tersebut diharapkan bisa digunakan untuk meluncurkan satelit maupun membawa roket.

Metode konvensional peluncuran roket biasanya dilakukan dari bumi. Itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, dengan adanya Stratolaunch nanti, peluncuran satelit bisa dilakukan dari udara dengan biaya yang jauh lebih murah.

Stratolaunch mampu terbang hingga ketinggian 30 ribu kaki dan meluncurkan satelit di luar atmosfer bumi. Dengan begitu, biaya bahan bakar untuk peluncuran dengan metode konvensional bisa dipangkas. Sistem di Stratolaunch ditujukan untuk mengirimkan satelit dengan berat hingga 6.124 kilogram ke orbit

antara 112–1.243 mil di atas bumi.

Berdasar simulasi, satelit akan diletakkan di bagian tengah dua badan pesawat. Stratolaunch juga mampu meluncurkan pesawat luar angkasa Dream Chaser. Kemampuan Stratolaunch untuk meluncurkan objek dari berbagai lokasi juga menjadi daya tambah tersendiri. ’’Meluncurkan (satelit) jauh dari wilayah populasi penduduk juga mengurangi risiko keselamatan publik secara signifikan,’’ ujar Direktur Eksekutif Stratolaunch Charles Beames.

(Metro/Daily Mail/sha/c20/ami/jpnn)

Jokowi Tolak Keluarkan Perppu Calon Tunggal

Presiden Jokowi mengadakan pertemuan di Istana Bogor, Rabu (5/8). JPNN

Bogor-RK. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk tidak menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur calon tunggal untuk pilkada serentak. Meski, opsi ini sempat diharapkan jadi pilihan terakhir menyelesaikan masalah calon tunggal di pilkada serentak, ternyata Presiden Jokowi tak mengeluarkan “jurus pamungkasnya”.

Penolakan penerbitan perppu ini disampaikan melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik usai mengikuti rapat terbatas bersama presiden, kementerian terkait, Bawaslu dan DKPP. “Untuk diketahui bersama, presiden tidak berkenaan mengeluarkan Perppu. KPU juga tidak memiliki ruang untuk inisiatif mengubah peraturannya dengan

sendiri atau inisiatif sendiri,” ujar Husni saat jumpa pers di ruang Garuda, Istana Bogor, Rabu (5/8).

Saat ini, kata Husni, KPU harus memanfaatkan opsi lainnya. Yaitu menunggu rekomendasi dari Bawaslu soal 7 daerah yang tidak ikut pilkada serentak.

Menurut Husni, rekomendasi Bawaslu itu sudah diatur UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Karena itu kami menanyakan pada Bawaslu ketika pertemuan dengan presiden. Bawaslu akan mere-

spon dengan mengeluarkan rekomendasi. Ini akan jadi dasar kami. Nah inilah jalan keluar sementara,” imbuhnya.

Bawaslu diberi waktu hingga sore ini oleh KPU dan pemerintah untuk merumuskan rekomendasi itu.

Tak Bahas Potensi Rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pejabat negara di Istana Bogor ternyata tidak sampai membicarakan potensi pemilihan kepala daerah di 86 daerah yang juga terancam ditunda.

Padahal potensi sangat terbuka, mengingat di 86 daerah hanya terdapat dua pasangan bakal calon dan KPU masih harus melakukan verifikasi terhadap persyaratan, sebelum kemudian menetapkannya menjadi calon kepala daerah.

“Pertemuan tidak membicarakan sampai ke 86 daerah yang juga berpotensi. Tapi tadi kami telah menyampaikannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon, beliau mengatakan akan dibicarakan kemudian,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Rabu (5/8).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggaeni, juga menilai pemerintah dan pengambil kebijakan juga perlu memperhitungkan kemungkinan potensi penundaan di 86 daerah yang hanya diikuti dua pasangan bakal calon.

“Dalam undang-undang memang ada penambahan perpanjangan masa pengajuan bagi partai politik, kalau memang bakal calon gugur (gagal tes uji verifikasi) atau meninggal dunia misalnya. Tapi juga tetap akan menjadi persoalan jika ternyata tetap tidak ada parpol yang kembali mencalonkan,” ujar Titi.

Titi khawatir jika hal ini tidak segera dibahas dan dicari solusi terbaik, juga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Jadi hal ini juga perlu dipertanyakan, karena berpotensi juga menjadi persoalan,” ujar Titi. (jpnn)

Bukan Supadio Pontianak Dikatakan Suharso, DPRD Kubu Raya sudah mengajukan ke eksekutif Kubu Raya untuk perubahan nama tersebut. Apalagi bandara ini akan berubah status internasional. “Memang tidak mudah untuk merubahnya. Tapi selagi ada peluang untuk diubah, sebaiknya diubah,” ungkap Suharso.

Perubahan nama seharusnya diusahakan Pemkab Kaubu Raya, agar ikon Kubu Raya bisa dilihat

oleh manca negara. “Pemerintah harus berjuang.

Pastinya akan membawa dampak perbaikan dan mengenalkan Kubu Raya di kancah internasional,” ungkapnya.

Pemkab dan PT Angkasa Pura II diminta saling membantu mengenalkan ikon Kubu Raya ke mancanegara.

Bupati Kubu Raya H Rusman Ali SH mengaku

terus mencoba mengajukan pergantian nama Bandara Supadio Pontianak menjadi Supadio Kubu Raya. “Harus membawa nama Kubu Raya, karena keberadaannya di wilayah Kubu Raya,” tegas Bupati Rusman.

Laporan: Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

Lima Pasangan Calon Perseorangan Belum Penuhi Syarat Untuk memenuhi persyaratan dukungan tersebut, KPU memberikan kesempatan kepada pasangan calon melakukan perbaikan. Perbaikan syarat dukungan di mulai 4-7 Agustus. “Ini dilakukan secara bersamaan, perbaikan dokumen kalau belum dilengkapi,” ungkap Umi Rifdiyawaty SH MH, Ketua KPU Kalbar, Rabu (5/8).

Umi menjelaskan, pasangan perseorangan harus menyampaikan lagi dukungan disertai fotokopi identitas kependudukan, minimal dua kali lipat kekurangan.

“Itu harus disampaikan, saat masa perbaikan yang telah dijadwalkan KPU,” ujarnya.

Mekanisme penelitian seperti semula, yaitu penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan KPU kabupaten. “Setelah masuk perbaikan dari pasangan

calon perseorangan terkait dukungan, maka KPU kabupaten akan melakukan penelitian terhadap dukungan tersebut,” kata Umi. Terkait dukungan pasangan calon yang diusung partai politik (Parpol), menurut Umi, sudah dilaksanakan dan sudah dilalui partai pengusung untuk mengusung jagoannya.

“Untuk pasangan calon yang diusung partai politik, kalau kurang, kita tolak di depan, saat pendaftaran.

Jadi kalau partai sudah final di pendaftaran beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Tony Kurniadi dan Eka Nurhayati menyatakan harus memperbaiki persyaratan dukungan sebanyak delapan ribu dukungan,

atau delapan ribu lembar indentitas penduduk.

Eka mengaku sudah mempersiapkan 30 ribu dukungan untuk menutupi kekeurangan dukungan. “Sudah kita persiapakan 30 ribu unut mengantisipasi kekurangan dari delapan ribu tersebut,” ujar Eka. Ia menjelaskan, saat pendaftaran di KPU beberapa waktu lalu, menyerahkan dukungan sebanyak 47.025 lembar dan untuk syarat maju di Pilkada Sambas diperlukan 50.750 lembar dukungan.

“Kami yakin dapat memenuhi kekurangan tersebut, dan kami akan serahkan perbaikan dukungan itu ke KPU,” katanya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Sang Bayi pun Kini Berbahagia

Bayi badak bersama induknya yang selamat dari penyerangan brutal saat mengambil culanya. JPNN

AFRIKA SELATAN - Seekor bayi badak selamat dari penyerangan para pemburu terhadap induknya yang saat itu tengah bunting kini bisa berlari dengan bahagia.

Seorang fotografer Jacques Matthysen menangkap momen membahagiakan itu di Cagar Alam Kariega Game, di Port Elizabeth timur,Afrika Selatan.

Induk badak itu sedang mengandung si bayi ketika pemburu mengambil culanya meninggalkan dia sekarat. Sang induk berhasil selamat dan bayinya sangat senang.

Dua ekor badak itu difoto Matthysen, 37, fotografer Afrika Selatan uang bekerja di cagar alam itu menyusul penyerangan tersebut.

Dilansir dari Daily Mail, Negara itu memiliki populasi badak terbanyak di dunia. Namun perburuan hewan ini mencapai titik kritis, hal tersebut diungkapkan oleh lembaga Save the Rhino.

Lembaga amal itu mengklaim tingkat kematian badak akan melebihi jumlah kelahiran pada 2016 sampai 2018 jika tingkat pembunuhan badak tetap seperti saat ini.

Tahun 2014, 1.215 badak dibunuh oleh pemburu hanya di Afrika Selatan, atau satu dalam delapan jam. Umumnya perburuan itu didorong oleh perdagangan ilegal cula badak.

Cula itu digunakan di sebagian negara Asia sebagai obat dengan harga yang tinggi. Ini mendorong tidak kriminal dengan peralatan berteknologi tinggi untuk melacak dan membunuh hewan tersebut. (ray/jpnn)

Wanita Chechnya Tipu ISIS GROZNY - Tiga wanita asal Chechnya berhasil menipu para anggota ISIS yang mencoba merekrut mereka untuk mengirimi uang hingga setara puluhan juta rupiah.

Dalihnya, uang itu akan mereka gunakan untuk berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS. Seperti dilansir RT News Rabu lalu, yang dikutip dari CNN, bahwa tindakan ketiga wanita etnis Chechen ini diketahui oleh E Unit dari kepolisian wilayah federasi Rusia, Republik Chechen, yang khusus Satu dari tiga wanita Chechmemantau aktivitas internet untuk nya yang menipu ISIS. JPNN bukti kejahatan.

Ketiganya ditangkap karena bersalah telah berkomunikasi dengan kelompok ISIS yang dianggap teroris oleh pemerintah Rusia.

Biasanya, para Muslim di Chechen adalah target mudah propaganda ISIS yang menyerukan para pemuda dan pemudinya bergabung dengan mereka di Irak dan Suriah. Namun kali ini, justru ISIS yang kena batunya.

Tiga wanita itu menipu seorang perekrut ISIS di sosial media, berpura-pura ingin berangkat ke Suriah. Namun ada satu kendala yang mereka sampaikan, yaitu tidak ada biaya.

Akhirnya, kelompok ISIS mentransfer uang sekitar US$3.300 atau lebih dari Rp44 juta pada mereka untuk ongkos pesawat ke Suriah.

Setelah uang itu ditransfer ke sebuah rekening rahasia, ketiganya menariknya dan langsung menghapus akun sosial media palsu yang mereka buat.

Sialnya, mereka tertangkap polisi karena ketahuan berkomunikasi dengan anggota ISIS. “Saya tidak menampik preseden seperti ini di Chechnya.

Namun, saya tidak mengimbau untuk berkomunikasi dengan kelompok berbahaya, apalagi hanya untuk mencari uang,” kata Valery Zolotaryov dari E Unit.

Seorang wanita tersangka penipu tersebut mengatakan memang banyak yang berusaha menipu ISIS untuk mentransfer uang. Tapi tidak jarang juga penipu yang terkena propaganda ISIS dan mengambil uang mereka untuk berangkat ke Timur Tengah.

“Banyak orang yang saya kenal pergi ke sana, tapi saya tidak tahu kondisi mereka,” kata dia.

Propaganda ISIS dilancarkan di internet untuk mencari anggota dari komunitas Muslim di seluruh dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Barat tengah ketar-ketir menghadapi ancaman keamanan jika ada warga mereka yang kembali setelah dilatih dan memiliki pengalaman perang dengan ISIS di Irak atau Suriah.

(CNN/ray/jpnn)

Rakyat Kalbar

Sambungan

Kamis, 6 Agustus 2015

Eksploitasi Anak Itu Tindak Pidana Anak, lanjut Alik, sudah diproteksi UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.

“Eksploitasi anak adalah suatu tindak pidana,” tegasnya.

Namun, kata dia, bukan tidak diperbolehkan sepenuhnya. Anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan oleh perusahaan punya batas waktu kerja. Maksimal hanya 3 jam, dengan catatan tidak mengganggu waktu sekolah atau waktu belajar. Kemudian, bayarannya sama dengan bayaran orang dewasa.

“Tinggal dilihat saja, apakah gaji anak yang bekerja itu sudah sesuai dengan UMK? Setelah itu, baru kita lihat tetek bengek lainnya lagi, sudah sesuai belum jam kerjanya?

Kalau belum, ini berarti eksploitasi anak,” jelas Alik.

Imbuh dia, “Karena yang namanya eksploitasi adalah memanfaatkan anakanak dan meraih keuntungan dari kegiatan anak tersebut. Maka dari itu, diwajibkan perusahaan atau yang memperkerjakan anak-anak untuk menjaga hak-hak dari anak itu sendiri”.

Di Kalbar, menurut Alik, adanya pekerja anak di bawah umur tidak dapat dielakkan.

“Pendataan yang valid itu ada di Dinas Ketenagakerjaan. Silakan dicek. Karena

perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur wajib didata oleh mereka,” terangnya.

Ia menyebut, kebanyakan pekerja anak di bawah umur tidak didata karena bekerja di sektor informal, seperti menjaga warung, buruh bangunan, pembantu rumah tangga, hingga menjual koran.

“Ini sulitnya untuk mendata. Yang pasti hak-hak anak, baik yang diatur dalam UU Perlindungan Anak maupun UU Ketenagakerjaan tidak dipenuhi, maka perusahaan atau yang memperkerjakan dapat dipidana,” tandas Alik.

Menilik kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya, Ketua Komisi D DPRD Pontianak, Herman Hofi mengakui predikat Kota Layak Anak (KLA) tak mudah diraih. Banyak kriteria yang harus dipenuhi.

“Sarana perkotaan, memberikan sarana untuk anak bermain yang membuat tumbuh kembang anak baik, ini harus terbangun. Jangan sampai ada sarana digunakan sebagai tempat berjualan yang melibatkan anak, bahkan ada tempat bermain judi, dan seterusnya. Ini bisa menjadi sarana tidak kondusif bagi pertumbuhkembangan Si Anak,” paparnya, kemarin.

Seharusnya, tambah Herman, kondisi negatif yang bisa menghambat tumbuh kembang anak tidak lagi ditemukan di Kota Pontianak, sebagai Ibukota Provinsi Kalbar yang dianugerahi KLA. “Setiap hiburan apapun yang melibatkan anak-anak, harus steril dari hal yang dapat merusaknya,” tukas dia.

Kemudian, semua stakeholder terkait harus memahami betul kriteria KLA. “Karena kota layak anak tidak bisa berdiri sendiri.

Sekolah-sekolah harus memahami betul bagaimana mewujudkan kota layak anak itu,” jelas Herman.

Intinya, dia melanjutkan, bagamana menciptakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak. “Kalau dibina dengan baik, maka akan baik pula. Tapi kalau sebaliknya, akan membawa anak tidak tumbuh dengan baik,” papar Herman.

Alhasil, politisi PPP Kota Pontianak ini menyebut kotanya baru menjadi KLA strata pertama. “Untuk menuju KLA yang sesungguhnya memerlukan beberapa hal (langkah,red) lagi,” demikian Herman Hofi.

Laporan: Achmad Mundzirin dan Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Kalau Benar Ada Pungli, Pintu Kejari Terbuka dan sekolah di Kota Pontianak pada penerimaan siswa baru. “Permainan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Pontianak serta oknum kepala sekolah, melakukan Pungli (pungutan liar), sudah kami dapatkan datanya. Tinggal dibuktikan di lapangan,” ujar Iskandar, Minggu (2/8) lalu.

Penerimaan siswa SMA jalur siluman tahun 2015 ini dilakukan secara rapi. Jalur siluman atau titipan sengaja dilakukan untuk menutupi kuota penerimaan siswa di setiap sekolah. “Hal ini dapat diketahui dari jumlah lokal yang dipergunakan dalam belajar mengajar. Pihak sekolah, dalam hal penambahan kuota melalui jalur siluman atau titipan, rata-rata mereka menerima sekitar 32 siswa,” bebernya.

Kembali kepada Agussalim Nasution, jika memang pungutan liar terjadi pada pendaftaran siswa baru tingkat SMA, silakan laporkan atau adukan. “Buatkan laporan atau pengaduan kepada kami.

Tentunya laporan dan pengaduan yang dibuat, memiliki bukti-bukti yang kuat,” jelas Agussalim.

Namun laporan atau pengaduan masyarakat, tidak serta merta diterima. Me-

lainkan ditindaklanjuti dengan mempelajari laporan atau pengaduan. “Pada intinya kita siap menerima laporan,” ujarnya.

“Bicara soal pungli, tentunya ada saksi.

Bahkan lebih bagus lagi jika ada kuitansinya,” sambung Agussalim.

Laporan atau pengaduan, harus benarbenar akurat. Sehingga Kejari dengan mudah melakukan penyelidikan atas dugaan Pungli. “Agar kita lebih mudah melakukan penyelidikan, diharapkan laporannya benar-benar akurat dan benar, serta sesuai fakta. Karena kalau tidak, bagaimana bisa kita menindaklanjutinya,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan Kota Pontianak, Mahdi M Daud mengatakan, isu jalur siluman pada pendaftaran siswa/siswi baru di Kota Pontianak, itu berdampak pada sekolah swasta. “Jika memang kasus siluman itu benar, maka sekolah swasta sangat berdampak. Adanya penerimaan jalur khusus itu, dapat mengurangi jumlah siswa swasta,” kata Mahdi.

“Dampak negatifnya terhadap pendidikan, guru-guru yang sudah sertifikasi, dengan berkurangnya jumlah murid di sekolah swasta, juga akan berdampak,” paparnya.

Dia meminta pemerintah maupun dewan bertindak. “Untuk apa sistem online, kalau ada jalur khusus. Pemerintah harus memberi sanksi oknum-oknum pegawai yang melakukan dan menyediakan jalur khusus itu,” pintanya.

Orangtua calon siswa baru, M Nasir, warga Kabupaten Pontianak, kecewa setelah mendaftarkan anaknya di SMKN 8 Pontianak. Padahal sudah dinyatakan lulus ketika mendaftar via online, ketika mau bayar biaya administrasi pednaftaran sekolah, anaknya tiba-tiba dinyatakan tidak lulus. “Nama anak saya Nabela Ristriandra daftar di SMKN 8 melalui jalur online. Di online nama anak saya tertera.

Istri saya mau bayar daftar ulang, ternyata pihak sekolah mengatakan anak saya tidak diterima. Alasannya karena anak saya warga luar kota. Jadi tak boleh mendahului anak kota. Kalau memang begitu, nama anak saya saat pendaftaran online jangan diterima,” kesalnya yang akhirnya memasukkan anaknya ke SMA swasta di Kota Pontianak.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Henrikus-Kamboja Bersikeras Ingin Maju Ketapang, Rabu (5/8).

Sidang dimulai pukul 10.00 berlangsung singkat dan berakhir sekitar pukul 11.00.

Sidang terpaksa ditunda atas permintaan termohon, karena berkas dari pemohon masih kurang. Panwaslu Ketapang memutuskan sidang dilanjutkan Kamis (6/8).

Pada awal sidang, Panwaslu mempersilakan Gusti Kamboja memaparkan tuntutannya. Kemudian Kamboja menyampaikan materi tuntutannya. Inti tuntutan pihaknya, agar Henrikus dan dirinya diterima menjadi peserta Pilkada Ketapang 2015.

“Subtansi tuntutan kita, intinya meminta KPU Ketapang menjadikan kita sebagai peserta Pilkada dengan bukti-bukti yang telah disiapkan. Kita telah memenuhi ketentutan Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang Pemilihan Umum,” jelas Kamboja.

Kemudian Panwaslu Ketapang mempersilakan KPU menanggapinya. Namun pihak KPU Ketapang enggan menangapinya, malahan meminta agar sidang ditunda karena tak memenuhi administrasi.

Setelah adu argumen, pemohon menerima kalau sidang ditunda. KPU menyatakan, secara administratif mengenai blangko pencalonan dari pasangan Henrikus-Kamboja belum sesuai, maka sidang belum bisa dilaksanakan. Padahal Kamboja sudah berkonsultasi dengan Panwaslu.

“Kita sudah berkonsultasi dengan Panwaslu soal kelengkapan berkas itu secara administratif. Panwaslu mengatakan cukup dan sudah teregistrasi. Tapi kita menerima permintaan termohon untuk ditunda ,” ujar Kamboja.

Dijelaskan Kamboja, penundaan sidang hanya karena persoalan yang bersifat tek-

nis. “Kita yakin, meski ditunda, tapi proses sidang tetap akan berlanjut sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Komisioner KPU Ketapang, Kartono Nuryadi mengatakan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pasal 11 ayat 1, permohonan penyelesaian sengketa diajukan kepada Bawaslu Kalbar atau Panwaslu kabupaten secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Pemohonan memuat identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon.

Kemudian alamat pemohon, nomor telepon atau faximile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor. Kedudukan pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan, serta uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa.

Kartono melanjutkan, selain itu juga memuat uraian kedudukan hokum pemohon dan termohon dalam penyelesaian sengketa. Uraian jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Uraian yang jelas mengenai objek yang disengketakan.

“Permasalahan sengketa memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah atau objek disengketakan. Serta hal yang diminta untuk diputuskan,” jelas Kartono.

Kartono menjelaskan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dibuat dalam tujuh rangkap. Tujuh rangkap itu terdiri dari satu asli dan enam salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

“Permohonan asli dan bukti tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibuat dalam tujuh rangkap, dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya,” ungkapnya.

Ketua Panwaslu Ketapang, Sukardi mengatakan, persoalan hingga sidang ditunda merupakan suatu kewajaran.

Hal tersebut karena persoalan regulasi peraturan baru. Menurutnya, mungkin khusus di Kalimantan Barat sidang seperti ini baru terjadi di Ketapang.

“Jadi perlu dimaklumi lah, yang penting pihak pemohon dan termohon bisa menerima. Artinya sidang bias dilanjutkan besok. Sehingga waktu yang tersisa kita minta pihak pemohon melengkapi berkas yang kurang, termasuk koreksi kita,” ungkap Sukardi.

Menurutnya, agenda sidang pertama ini mendengarkan keterangan pihak pemohon dan termohon. “Agenda hari ini pada prinsipnya mendengarkan keterangan dari pihak pemohon dan termohon. Tapi ditunda Kamis, 6/8 (hari ini),” ungkapnya.

Kekurangan berkas pemohon pada prinsifnya masih bisa diperbaiki. Masalah ditunda, Sukardi menegaskan sidang selanjutnya tetap akan dijalankan. Lantaran batas waktunya hanya 12 hari sejak Jumat (30/7) dan berakhir Selasa (11/8).

“Kita berdasarkan 12 hari kalender, jadi pelaksanaan sidang tetap dilaksanakan, meski Sabtu bahkan Minggu. Kita harapkan pemohon maupun termohon mengikuti sidang secara kooperatif, hingga putusan nanti. Keputusan finalnya secara terbuka. Semoga sidang ke depan berjalan lancar,” harap Sukardi.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

Siang Bolong Pesta Sabu dan Seks?

Polisi belum memejeng wajah para pria yang diduga pesta seks sembari nyabu.

Apa status mereka, apakah sudah tua atau masih muda. Tapi lima wanita muda berparas cantik dan ber-body aduhai dipampangkanbersama sejumlah barang bukti.

Lihatlah, ada sabu dalam kantong plastik, ada sedotan alias bong, ada alumunium foil, dan beberapa botol minuman keras dengan kandungan alkohol tinggi.

Kesebelas orang ini saat digerebek tengah berada dalam rumah Sis, tersangka yang diamankan. Sebelas tersangka, diantaranya ada yang pasangan suami istri. Celakanya, seorang gadis masih pelajar sebuah SMA swasta di kawasan Jeruju.

Lima perempuan, Del, warga Gang Swadaya, Don, warga Jalan Dr Sutomo, Li, warga Jalan Tritura, Yen, warga Jalan Kom Yos Soedarso dan Roh, warga Jalan Johar.

Sementara enam lelaki itu adalah Sis, Ad, Dan, Ek, Ar dan Juh. Kasat Restik Polresta Pontianak Kompol Abdullah Syam mengatakan penggerebekan dilakukan atas laporan masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitas di rumah milik Sis. Warga jengkel lantaran rumah itu kerap digunakan untuk men-

gumpulkan perempuan dan lelaki yang diduga pesta sabu dan seks.

“Setelah sepekan kami melakukan penyelidikan, baru kemarin sore itu dilakukan penindakan. Di situ kita temukan sebelas orang dalam rumah Sis dan sejumlah barang bukti. Dalam rumah itu ada orang berinisial U yang selama ini dalam proses penyelidikan kita. RT setempat mengatakan, dua tiga hari ini warga risih dengan aktivitas di rumah itu,” kata Abdullah di Satrestik Polresta Pontianak.

Barang bukti yang berhasl dikumpulkan dari rumah itu berupa satu paket Narkoba jenis sabu beserta alat isapnya dan dua botol minuman alkohol berlabel Vodka. Apakah untuk dikonsumsi U sendiri, atau dibagikan ke rekan-rekannya yang diamankan, masih kita dalami. Sebelas orang ini masih kita interogasi untuk membuktikan apakah benar di rumah itu dijadikan tempat untuk pesta sabu dan seks,” katanya.

Abdullah menduga, sebelum penggerebekan semua orang yang dicokok itu berada dalam satu kamar. Begitu polisi mendadak datang menggerebek, mereka berhamburan memisahkan diri.

Satrestik akan mengetes urin kesebelas

orang ini. Jika terbukti hasil lab positif Narkoba, ditambah sejumlah barang bukti, Abdullah sudah mengancer-ancer meeka akan dijerat dengan pasal 114 ayat (1) subsider pasa 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Anacaman hukumannya minimal lima tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

Tertunduk malu, Roh yang juga ipar Sis, itu mengaku ke rumah tersebut untuk mengambil STNK motornya. “Saya ke rumah Sis mau ambil STNK yang saya gadaikan ke dia untuk bayar zakat. Saya hanya setengah jam di situ. Eh, tiba-tiba ditangkap,” kilahnya.

Don, wanita yang ikut diamankan juga berkilah. Yen mengajaknya ke rumah Sis untuk menagih uang kreditan karpet.

Karena masih ada hubungan keluarga antara Don dan Sis, Don menemankan Yen menagih, dia nunggu di kamar Sis. Sebelum Don dan Yen berada di rumah itu, sudah ada tiga wanita lainnya dalam kamar Sis. “Karena letih, saya bilang kepada Yen, saya nunggu di kamar Sis saja. Dalam kamar itu sudah ada yang lainnya,” kilah Don yang juga bekerja sebagai SPG rokok. Kesebelas orang ini sudah digelandang dan diamankan di Satrestik Polresta Pontianak.*

7

Jadikan Pontianak Kota penting untuk diperhatikan keberadaannya.

“Kalau ekonominya bawah, wajar saja anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak.

Mereka harus turun ke lapangan membantu orangtuanya. Padahal, pekerjaan itu adalah pekerjaan orang dewasa,” tuturnya kepada Rakyat Kalbar, Rabu (5/8).

Selain itu, tambah Suarmadjat, tampak di depan mata masih banyak anak bekerja paruh waktu di lapangan demi mendapatkan uang menyambung hidup keluarganya.

“Jangan jauh-jauh, bukan sedikit anak bekerja di warung kopi, rumah makan, mengemis, jadi pemulung, jualan koran di perempatan lampu merah. Tapi anehnya, kenapa bisa sampai mendapatkan predikat KLA,” ujar wakil rakyat yang akrab disapa Madjat ini, bernada heran.

Sebenarnya, pemerintah kota (Pemkot), melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker)-nya, Aswin Djafar sudah menyiratkan ketidaksenangan atas anak bawah umur yang jualan koran di Pontianak. Apalagi, surat kabar-surat kabar itu dijajakan oleh mereka tatkala fajar menyingsing.

“Memperkerjakan anak di bawah umur ini namanya eksploitasi anak. Apalagi, memberikan upah kecil serta memperjakan anak di area berbahaya. Perempatan lampu merah itu kan lokasi berbahaya. Kami akan tegakkan aturan,” tegas Aswin, kepada Rakyat Kalbar, di ruang kerjanya, Rabu (5/8).

Imbuh dia, “Terkait dengan masalah ini, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan”.

Aswin membeberkan, orang nomor satu di Pemkot Pontianak sudah mengarahkan pihaknya menjaring dan membina anak-anak penjual koran.

“Pak Walikota sudah menginstruksikan saya untuk setiap pagi ke lapangan. Satpol PP juga akan standby, Dinsosnaker bakal setiap hari turun ke lapangan. Kalau kita temukan anak jualan Koran, akan kami tangkap,” terangnya.

Kemarin, pihaknya sudah turun ke lapangan.

“Faktanya masih ada sejumlah anak yang berjualan koran,” ungkap Aswin.

Bagaimana jika ada perusahaan yang berdalih anak bawah umur itu menjual koran sepulang sekolah? “Tidak boleh. Karena mereka dalam masa pendidikan,” cepat Aswin menjawab.

Ia menyampaikan, Wali Kota Sutarmidji bertekad menjadikan Pontianak sebagai KLA. Artinya, anak-anak di Pontianak wajib belajar selama 12 tahun.

“Di saat masa belajar, mereka harus belajar di sekolah. Kami akan menyelesaikan masalah ini,” tutur Aswin.

Lantas, apakah ada sanksi untuk perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur? “Kami akan lakukan teguran. Kalau masih memperjakan anak di bawah umur, Dinsosnaker akan lakukan pemberhentian operasional perusahaan koran itu,” tekan Aswin, terlihat bersemangat.

Dia menegaskan kembali, “Kalau mereka sudah sadar dan tidak melakukan kekhilafan itu lagi, bisa saja kembali beroperasional”.

Salah seorang yang dipercaya Wali Kota Sutarmidji ini mengaku heran dengan tabiat perusahaan koran yang sengaja memperker-

jakan anak-anak. “Inilah perusahaan koran, mengkritisi orang tapi mereka melanggar peraturan. Perusahaan koran seperti ini tidak mencerdaskan masyarakat,” sesalnya.

Apabila anak-anak yang diperkerjakan itu tidak terikat dengan perusahaan, dalam arti freelance (karyawan paruh waktu) bagaimana?

“Kami akan tindak sesuai dengan peraturan yang ada. Berarti ini temuan kasus baru lagi.

Pokoknya kalau tidak sesuai aturan, kami akan sanksi,” ujar Aswin.

Untuk mengusut kasus ini, langkah kongkrit Dinsosnaker yang pertama adalah mencari data dan mengecek perusahaan koran.

“Kalau ditemukan, akan kami tindaklanjuti.

Dinsosnaker akan lakukan tindakan tegas,” papar Aswin.

Pihaknya akan berpedoman pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengacu BAB X soal Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

“Di Pasal 68, pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Kami juga akan menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mensanksi perusahaan koran yang bersangkutan,” ucap Aswin.

Tambah dia, “Walaupun kantor perusahaan koran itu di Kubu Raya. Yang jelas, apapun temuannya tetap kita akan tindaklanjuti. Kami akan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Agen-agen Koran itu juga akan kita tangkap”.

Dinsosnaker sudah penah mencoba membina anak-anak penjual koran. Sayang, begitu Aswin dan kawan-kawan datang, mereka bedesut lari. “Usut punya usut, dia membiayai kehidupan orangtuanya. Jadi dilema kan. Kami akan kordinasikan dengan instansi terkait lain karena memang orangtuanya miskin,” tekadnya.

Dinsosnaker akan membuat formula sebagai solusi dilema tersebut. Aswin menjanjikan fasilitas seperti Kartu Sehat dan BPJS, kartu miskin, dan jaminan pendidikan, akan diurus pihaknya.

“Pemerintah akan memfasilitasi, kan sekarang sekolah sudah bebas SPP. Jadi, kami akan memfasilitasi supaya anaknya bisa hidup dan orangtuanya demikian juga. Kami tidak bisa melarang begitu saja. Makanya kita akan carikan solusi-solusi kepada keluarga tersebut,” janji Aswin.

Sekretaris Komisi A DPRD Pontianak, Suarmadjat, senang dengan apa yang dijanjikan Aswin. Selanjutnya, ia mengatakan, saat ini warga memang memerlukan bukti nyata peran pemerintah agar anak-anaknya dapat mendapatkan hak penuh.

“Bagi masyarakat, status KLA itu tidak penting. Bagaimana caranya mereka tetap bisa makan, itu yang terpenting. Jangan hanya membanggakan predikat, tapi implementasinya minim di lapangan. Kalau memang serius, pantau saja terus itu anak-anak yang jualan koran di perempatan lampu merah, pemulung yang masih anak, dan sebagainya,” tutup Madjat.

Laporan: Gusnadi dan Deska Irnansyafara Editor: Mohamad iQbaL

PSSI Kalbar Terancam Tak Bisa asuhnya bakal gagal berlaga pada ajang Pra-PON (Pekan Olahraga Nasional) tahun ini. Hingga Rabu (5/8) kemarin, PSSI pusat belum memberikan jawaban soal keikutsertaan PSSI Kalbar diajang bergengsi tersebut.

“PSSI Pusat belum menyatakan keikutsertaan PSSI Kalbar dalam Pra-PON,” kata Husni, di selasela event Pangdam Tanjungpura Cup 2015 di GOR Pangsuma, kemarin.

Padahal pada 6 Mei 2015 lalu, PSSI Kalbar sudah memberikan dukungan kepada tuan rumah Asosiasi PSSI di Kalimantan Selatan, untuk penyelenggaraan kualifikasi Pra-PON. Namun sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Kendati upaya inisiatif sudah dilakukan, dengan cara menghubungi Sekretariat PSSI pusat secara lisan.

“Kami masih menunggu TC untuk Pra-PON. Belum ada jadwal apapun baik tertulis maupun tidak tertulis yang dikonfirmasikan kepada PSSI Kalbar,” kesalnya.

Informasi yang diterima PSSI Kalbar, kondisi ini merupakan imbas dari belum meredanya konflik antara PSSI Pusat dengan Menpora RI.

“Itu salah satunya. Makanya kalau secara surat belum kita lakukan, karena kita tahu PSSI masih dibekukan. Tapi, setelah kemenangan di PTUN, tidak ada juga realisasinya sampai hari ini. Dan juga tidak ada informasi untuk divisi utama Kalbar, agar mempersiapkan diri menyelenggarakan divisi utama,” papar Husni.

Kalau direstui berlaga, PSSI Kalbar sudah melakukan persiapan untuk 32 pemain yang akan diikutkan dalam TC dan seleksi Pra-PON. Mereka, 32 pemain ini dipilih dari hasil penjaringan dan event Porprov. Namun kalau tidak, tentu hal tersebut sangat disayangkan.

“Kita sangat sayangkan sekali, bagaimana pun sepakbola ini adalah olahraga rakyat. Sebaiknya memang kita harus mensupport, kita akan tunggu sampai detik-detik terakhir. Menurut saya prestasi itu nomor dua, olahraga nomor satu.

Untuk koordinasi ke KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) sudah sering, tinggal PSSI pusat lagi,” jelas Husni.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Hamka Saptono

Renungan Kemerdekaan Umur 70 tahun bukan umur yang sebentar. Jika kita ibaratkan dengan umur manusia, 70 tahun tentu sudah masuk kategori renta dan tinggal menunggu ‘waktu’.

Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI, pertanyaan yang kerap terlontar adalah “Sudahkah kita merdeka?”. Jawabannya bisa ya, bisa belum. Jika merdeka yang dimaksud adalah lepas dari penjajahan Belanda, ya.

Tetapi jika dimaksudkan kepada kebebasan dari segala bentuk penjajahan, rasa-rasanya belum.

Penjajahan tidak harus berbentuk fisik, tetapi dalam bentuk lain; ekonomi, politik, hukum, sosial maupun budaya. Jargon yang diajarkan sejak kecil bahwa Indonesia adalah negara kaya, subur nan makmur pun lambat laun mulai memudar.

Pancasila yang menjadi dasar bernegara sebatas diucapkan dan dihafal dalam kata, tetapi dikhianati dalam perbuatan. Lihat saja kelakuan sebagian pejabat negeri ini, cukup membuat kita miris.

Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, kemiskinan, anjloknya nilai tukar Rupiah, tawuran, korupsi, manipulasi dan sebagainya, yang akan sangat panjang jika diteruskan, sepertinya cukup untuk kita bertanya “apa salah dan dosa kami?”.

Di pengadilan sekalipun tidak mesti ada keadilan. Hukum seakan tumpul pada mereka yang punya kekuasaan dan uang. Belum lagi masalah kaum minoritas yang kerap jadi sasaran empuk amuk massa, entah itu atas nama agama ataupun lainnya.

Sulit mencari tempat mengadu bagi rakyat kecil. Kepercayaan terhadap penegak hukum

luntur hingga mereka kerap lebih senang menggunakan pengadilan jalanan, main hakim sendiri atau sejenisnya.

Mungkin ada benarnya jika Buya Syafii Ma’arif menyebut sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sila ‘yatim-piatu’. Kepercayaan terhadap penegakan keadilan demikian terkikisnya. Belum lagi hegomoni asing atas hampir seluruh sumber daya alam kita.

Sementara televise, sepertinya lebih senang menayangkan gaya hidup glamor, pakaian, kendaraan mewah para artis atau para pejabat yang ditangkap lantaran menggelapkan duit rakyat miliaran bahkan triliunan Rupiah.

Tidak ada kesejahteraan tanpa keadilan. Tiga pekan lalu, saya menghadiri suatu pertemuan.

Di pertemuan itu, diperlihatkan peta perusahaan-perusahaan asing yang ada di seluruh Indonesia. Terus terang saya kaget. Hampir tidak satu provinsi pun di Indonesia yang sepi dari perusahaan asing. Seperti menggurita, mereka menguasai lumbung-lumbung sumber daya alam Indonesia. Miris.

Bapak-bapak Pendiri Bangsa Indonesia dulu berharap anak-cucunya bisa hidup sejahtera. Menjadi bangsa yang maju, kuat dan bisa berperan di kancah dunia. Momen jelang kemerdekaan saat ini, ada baiknya kita merenung. Bukan pada apa yang telah diberikan negara, tetapi apa yang telah kita berikan untuk negara.

Kita tentu berharap perayaan HUT-RI ke-70 nanti bukan sekedar seremonial. Merenungi kembali makna kemerdekaan adalah yang paling utama untuk kemajuan bangsa. Semoga.

(Kiram Akbar)

SPORT

Rakyat Kalbar Kamis, 6 Agustus 2015

Statistik Bale Posisi Penyerang Tengah GAMES

6

GOALS

3

ASSIST

2

Statistik Bale Posisi Sayap Kiri

GAMES

1

GOALS

1

ASSIST

0

Statistik Bale Posisi Sayap Kanan

GAMES

25

GOALS ASSIST

11 11

TEMUKAN POSISI IDEAL P unggawa Real Madrid, Gareth Bale mulai menemukan posisi idealnya jelang musim baru La Liga Spanyol. Pemain asal Wales tersebut mengaku ingin bermain di posisi penyerang tengah.

Sejak bergabung dengan Real Madrid di awal musim 2013-14, Bale lebih banyak dioperasikan melebar ke sisi sayap baik kiri maupun kanan. Menurut catatan

Whoscored, musim lalu Bale bermain 25 kali sebagai starter di sayap kanan. Ia mencetak 11 gol dan menyumbang 11 assist. Saat bermain di sayap kiri ia hanya tampil sekali dan mencetak satu gol.

Masih di musim yang sama, Bale empat kali memulai laga berposisi sebagai penyerang tengah. Dari posisi ini, pemain 26 tahun mencetak satu gol dan dua assist.

Saat Real Madrid berhadapan dengan AC Milan di turnamen Audi Cup 2015, Rabu (5/8) dini hari, pelatih Rafael Benitez memainkan Bale di posisi penyerang tengah.

Penampilannya saat itu terbilang tidak terlalu mengesankan, akan tetapi ia bisa menyumbang satu dari dua gol kemenangan Los Blancos. Bale yakin ia bisa bermain lebih baik jika ditaruh di posisi peny-

erang tengah.

“Saya bisa bergerak ke kiri dan kanan, dan itulah yang saya lakukan di Tottenham dan timnas Wales,” katanya kepada Marca.

“Sangat luar biasa mendapat dukungan dari pelatih dan presiden klub. Saya berharap bisa membayar kepercayaan mereka dengan banyak gol serta trofi,” tambah pemain termahal dunia itu. (*)

Cedera Panjang Diincar Juve

Malah Gabung

Fiorentina D

avide Astori yang menjadi milik Cagliari, diproyeksikan Juventus sebagai solusi atas cederanya Giorgio Chiellini dan Andrea Barzagli. Namun, bek sentral 28 tahun timnas Italia itu ternyata berlabuh di Fiorentina.

Astori resmi bergabung dengan Fiorentina. Dilansir

Transfermarketweb, Astori dipinjam Fiorentina dari Cagliari dengan kewajiban membelinya secara permanen pada Juli 2016.

Astori dipinjam Fiorentina dari Cagliari selama musim 2015/16 dengan biaya €1,5 juta.

Akhir musim nanti, Fiorentina harus membelinya sehar€3,5 juta.

Musim lalu, Astori dipinjamkan Cagliari ke AS Roma.

Bersama Roma, Astori membukukan 30 penampilan dan satu gol di semua ajang. (*)

Inter Milan harus kehilangan Nemanja Vidic di awal musim ini. Pemain asal Serbia itu dikabarkan akan menjalani operasi akibat cedera punggung yang dialaminya.

Dengan demikian, Vidic kemungkinan besar akan absen membela Nerazzuri untuk 3-5 bulan ke depan. Agen sang pemain, Silvano Martina, merasa optimis bahwa Vidic akan kembali pulih dalam waktu dekat.

“Kita lihat saja, Saya bukan dokter, namun Vidic memiliki fisik yang kuat. Dia akan segera pulih dan kembali ke lapangan,” kata Martina.

Martina lebih lanjut berbicara mengenai masa depan Vidic. Bek berusia 33 tahun kerap dikabarkan akan segera hengkang, namun Vidic masih ingin menghormat i kontraknya di Giuseppe Meazza.

“Masa depan Vidic? Dia masih menyisakan kontrak dua tahun. Inter selalu menaruh hormat kepada para pemainnya.

Tentu kami akan berbicara kepada Inter, namun yang terpenting saat ini adalah Vidic bisa segera pulih.”

“Saya yakin dia adalah pemain yang kuat dan masih bisa bermain baik untuk beberapa musim ke depan.” (*)

Transfer Campbell

Terancam Batal

ga

Nama penyerang Arsenal Joel Campbell saat ini tengah gencar dikaitkan dengan Palermo.

Namun transfer pemain asal Kosta Rika itu menuju Italia terancam batal.

Agen Campbell mengatakan bahwa Palermo mempunyai keinginan yang kuat untuk mendatangkan Campbell. Namun justru pihak Arsenal

yang sulit untuk diajak bernegosiasi sehingga akan merusak kepindahan Campbell.

“Negosiasi kandas. Sulit berhubungan dengan Arsenal,” ujar Gianluca Fiorini kepada Tuttomercatoweb.

“Dari Palermo ada kemauan untuk membawa Joel Campbell ke Italia.

Namun, kami sedikit terganggu oleh reaksi dari The Gunners dan kami sedang mempertimbangkan jalan lain.”

Campbell memang sudah tidak punya masa depan di Emirates Stadium.

Pemain berusia 23 tahun itu kerap dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Real Betis, Olympiacos dan Villarreal. (*)

Rakyat Kalbar Kamis, 6 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Ilustrasi. Net

BP2T Tunggu Hasil Lab Kebisingan Studio Family Karaoke

SELINGKUH, OKNUM GURU AGAMA DILAPORKAN ISTRI

BERHARAP KASATPOL PP TAK LAGI KELEMAK-KELEMEK

Sanggau-RK. Sumarni, 39, istri seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sanggau, melaporkan perbuatan tak senonoh suaminya berinisial Ah. Halaman 15

Pontianak-RK. Digantinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, Ir Haryadi Sobri Triwibowo diduga karena lemah menindak tegas pengusaha nakal dan perusahaan yang tidak memiliki izin atau Halaman 15

Curi Motor Anak Polisi untuk Beli Sabu

Mandi di Sungai, Tewas Tenggelam

Anak Oknum Polisi Ditangkap Polisi

TEWAS TENGGELAM. Jenazah Abet Latut dibawa ke RS Citra Husada, Selasa (4/8). SUKARTAJI-RK

Nanga Pinoh-RK. Mandi di Sungai Pemuar, Abet Latut, 18, warga Dusun Pedomai Desa Pemuar, Belimbing, Melawi tewas tenggelam, Selasa (4/8).

Kapolsek Belimbing, AKP Aang Permana SIK menjelaskan, sekitar pukul 12.00, Abet dan teman-temannya mandi di Sungai Pemuar. “Posisi korban mandi di tengah sungai sedangkan teman-temannya di pinggir sungai.

Halaman 15

Polisi Menyamar, Curanmor Dibekuk

UNDERCOVER BUY. Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Pontianak meringkus WT, pemain lama Curanmor di Kota Pontianak, Rabu (5/8).

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Paman Meninggal, Mahasiswi Gantung Diri

CURANMOR. Empat pelaku pencurian sepeda motor milik anak oknum Polri beserta barang buktinya digelar di Polsek Pontianak Barat, Rabu (5/8). Seorang pelaku merupakan anak oknum polisi. OCSYA ADE CP-RK

Pontianak-RK. Polsek Pontianak Barat menangkap empat tersangka kasus pencurian sepeda motor di parkiran warung internet (Warnet), Jalan Kom Yos Soedarso, Pontianak Barat, Rabu (5/8).

Satu dari pelaku pencurian sepeda motor ini merupakan anak anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polresta Pontianak. Ironisnya lagi, sepeda motor yang dicuri itupun juga milik anak dari seorang

GANTUNG DIRI. Warga melihat jasad Chartrine Oktaviana, 19, mahasiswi semester tiga di STKIP Melawi yang tewas gantung diri, kemarin. SUKARTAJI-RK

Nanga Pinoh-RK. Chartrine Oktaviana, 19, mahasiswi semester tiga di STKIP Melawi ditemukan tergantung tak bernyawa di rumahnya, Dusun Landau Mumbung, Desa Siai, Menukung, Melawi, kemarin.

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

Bebby Naylufa. DOK-RAKYAT KALBAR

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Pontianak (Mempawah). Uang dari hasil kejahatan ini digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu.

Anak oknum polisi yang mencuri sepeda motor itu berinisial WW. Dia dan MI mencuri sepeda motor milik Honda Supra X bernopol KB 3486 H milik Hayati, pada 2 Agustus lalu.

Kemudian MI meminta dua rekannya

DE dan ER menjual sepeda motor itu di Kampung Beting, Pontianak Timur. Karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat menyurat, maka hanya bisa digadaikan saja.

“Dalam kasus ini, kita berhasil menangkap empat pelaku, warga Pontianak Barat, pada 3 Agustus kemarin, di kediamannya masing-masing. Rencananya motor curian itu akan dijual.

Halaman 15

Pontianak-RK. Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Pontianak menggunakan system undercover buy (penyamaran), untuk meringkus WT, residivis Pencurian Sepeda Motor (Curanmor), Rabu (5/8).

Warga Kelurahan Batu Layang, Pontianak Utara itu ditangkap di simpang empat Tanjung Raya I, Pontianak Timur. Beserta barang bukti satu unit sepeda motor Suzuki Satria F langsung dibawa polisi ke Mapolresta Pontianak.

Wakasat Reskrim Polresta Pontianak AKP Kemas Abdul Aziz mengatakan, WT merupakan pemain lama. Pada 2013 lalu, pria ini keluar dari penjara.

“Jadi dasar kita melakukan penangkapan terhadap WT, atas dasar laporan polisi pada 2 Juli 2015 lalu,” ungkapnya.

Setelah mengetahui keberadaan WT di Pontianak Timur, tim Jatanras menyamar sebagai pembeli seepda motor. WT mengajak polisi melakukan transaksi di simpang empat Jalan Tanjung Raya. Motor curian itu akan dijual WT seharga Rp5 juta.

Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM Tekarang Juara Perticab Bakti Husada IX

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH membuka kegiatan Perticab di Kecamatan Subah. M RIDHO

Sambas. Ranting Kecamatan Tekarang tampil sebagai juara Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Cabang (Perticab) IX Tahun 2015 tingkat Kabupaten Sambas, Jumat (31/7) lalu. Kegiatan tersebut dipusatkan di Bumi Perkemahan Lapangan Bola Komplek UPT Dinas Pendidikan Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah.

Bupati Sambas, Hj Juliarti Djuhardi Alwi mengapresiasi kegiatan yang mampu meningkatkan kemandirian generasi muda Kabupaten Sambas menjadi lebih baik. Untuk itu, Gerakan Pramuka harus mampu berperan aktif membantu pembangunan Kabupaten Sambas, seperti kesehatan dan pendidikan. Sehingga Gerakan Pramuka ikut berperan membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas.

Bupati mengatakan, kegiatan yang digelar Satuan Karya Bhakti Husada menjadi wadah pembinaan dari Dinas Kesehatan dalam mengkaderisasi anggotanya dalam membantu pembangunan, khususnya bidang kesehatan.

“Kegiatan ini harus bisa melembagakan norma hidup sehat untuk diri sendiri, terutama untuk keluarga dan masyarakat sekitar,” imbaunya.

Terpisah, Ketua Panitia Pelaksana Perticab IX, Rita Ahie SKM MM kepada wartawan, belum lama ini menjelaskan, kegiatan ini upaya melatih mental dan kemandirian pelajar terhadap kondisi lingkungan sekitar. “Kemah ini diikuti 11 kontingen, yaitu Ranting Subah, Satai, Sambas, Sejangkung, Pemangkat, Sajad, Sebawi, Tekarang, Pimpinan, Paloh dan Galing.

Hasilnya, Ranting Kecamatan Tekarang menjadi yang terbaik, disusul Ranting Sambas dan Pimpinan,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Zainal mengatakan, kegiatan kemah dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi program kerja Pemkab Sambas, terutama meningkatkan kesehatan masyarakat dan visi Indonesia Sehat. “Melalui kegiatan yang bertemakan ‘Dengan Gerakan Pramuka Bakti Husada, Kita Ciptakan Generasi Muda yang Peduli akan Kesehatan untuk Kemajuan Bangsa’ dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harapnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 Agustus 2015

10

Cerdas Cermat Anti KKN

Generasi Muda Paham Hukum Sambas. Sebanyak 27 SMP se-Kabupaten Sambas bertarung wawasan menjadi yang terbaik dalam Lomba Cerdas Cermat yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas, Rabu (5/8). Ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman generasi muda akan hukum, sehingga terbentuk Jaringan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Kita sangat mengapresiasi lomba ini, karena dapat meningkatkan wawasan hukum generasi muda, apalagi sudah lama lomba adu wawasan tidak diselenggarakan,” kata Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg saat membuka lomba yang digelar di Aula Kejari Sambas.

Menurutnya, Lomba Cerdas Cermat sangat bermanfaat bagi generasi muda Sambas, terutama dalam upaya meningkatkan wawasan hukum mereka. Sehingga ke depan, generasi penerus paham akan aturan hukum. “Kegiatan ini kita harap dapat memotivasi

pelajar kita dalam mempelajari hukum, diantaranya mengenai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan perlindungan anak,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kejari Sambas, Eko Kuntadi mengatakan, Lomba Cerdas Cermat dilaksanakan sebagai upaya mengenalkan aturan hukum sejak dini, terutama pelajar SMP. “Lomba Cerdas Cermat diikuti 27 regu. Masing-masing regu beranggotakan 3 orang. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Sambas menurunkan 9 peserta, sedangkan 18 kecamatan lain masing-masing menurunkan 1 peserta,” jelasnya.

Eko menegaskan, Lomba Cerdas Cermat SMP se-Kabupaten Sambas untuk meningkatkan wawasan anak muda mengenai hukum. Sehingga momentum program penguatan Jaringan Anti KKN melalui Lomba Cerdas Cermat. “Program tahun ini beda.

Sebelumnya kita hanya memberikan penyuluhan hukum, namun

kali ini kita melaksanakan Lomba Cerdas Cermat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Eko menjelaskan kenapa alasan dipilih lomba cerdas cermat, karena lomba ini dianggap lebih efektif, terutama untuk anak muda, apalagi materi lomba ada materi UU Tipikor, sehingga mereka dapat belajar dan ingin mengetahui tentang UU Anti Korupsi serta dapat menanamkan nilai anti korupsi sejak dini dan dapat membentuk generasi muda yang berkarakter dan berwawasan tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam lomba cerdas cermat ini, ujarnya, kita lebih memperkenalkan UU Korupsi dan UU Perlindungan Anak serta Pengetahuan Umum, seperti UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dan UU No 23 tahun 2004 jo. UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan juga ilmu pengetahuan.

“Untuk bahan lomba kita yang siapkan, sedangkan materi lomba

Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa disaksikan Kajari Sambas Eko Kuntadi SH MH memperlihatkan baju kaos Jaringan Anti KKN sebelum dipakaikan kepada peserta Lomba Cerdas Cermat. M RIDHO

disusun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, “pungkasnya Wakil Bupati Sambas pada kegiatan yang dihadiri perwakilan DPRD, Polres Sambas, PN Sambas

dan Dinas Pendidikan kabupaten Sambas.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Presentasikan Program Kesehatan di FPC

Desa Sekuduk Wakili Sambas

Kades Sekuduk, Lamazi mempresentasikan program pendidikan dalam FPC di Function Hall Kapuas Palace Pontianak, Selasa (4/8). I STIMEWA

Sambas. Pengalaman mewakili Kalbar dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional membuat Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung dipercaya mewakili Kabupaten Sambas dalam Festival Praktik Cerdas (FPC) di Function Hall Kapuas Palace Pontianak,

Selasa (4/8).

Tim FPC Kabupaten Sambas di hadapan peserta FPC mempresentasikan program kesehatan yang telah dilakukan di Kabupaten Sambas, seperti aspek kesehatan dari Desa Sekuduk, serta kemitraan bidan desa dan

dukun kampung.

Didampingi Asisten II Setda Sambas Uray Santosa, Kepala Desa (Kades) Sekuduk Lamazi menjelaskan, Desa Sekuduk telah mewakili Kalbar dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional, beberapa bulan lalu. “Pengalaman ini memotivasi kami untuk lebih baik lagi dalam berbagai aspek,” tegas Lamazi saat menyampaikan presentasinya bersama Bidan Desa Sekuduk, Agus Yanti dan dipandu moderator Philip Siahaan dari WVI Sambas.

Sementara itu, Ketua PNS Kontingen PFC Sambas, Rissa menjelaskan, Tim Kabupaten Sambas dalam FPC juga mengikutsertakan Karang Taruna Tunas Harapan Bersama, Kepala Sekolah Hijau, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPPKB, Dinas Sosnakertrans, Dishubkominfo, Product House dan WVI Regional Kabupaten Sambas.

“Banyak kisah inspiratif yang didapat dari FPC,” kata Rissa kepada wartawan melalui rilis resmi yang disampaikan Humas Setda Sambas.

Sedangkan Direktur Nasional WVI Regional

Sambas, Diseba Tua Sinay mengatakan, kegiatan FPC dapat menjadi inspirasi dalam program daerah se-Kalbar dalam upaya mengangkat potensi yang ada, dan menjadi warna tersendiri bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. “Kegiatan ini banyak menyajikan kisah inspiratif dalam upaya mendongkrak kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar. Seperti yang disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, hingga hari ini IPM Kalbar masih di peringkat 29 dari 34 provinsi se-Indonesia,” katanya.

Sementara Panitia Penyelenggara FPC dari Bappeda Provinsi Kalbar, Eko S mengatakan, kegiatan ini diharapkan mendorong komitmen corporate dalam mewujudkan praktik cerdas. Lomba diikuti 11 kabupaten/kota se-Kalbar yang menampilkan presentasi dari 16 kelompok praktik cerdas. “Pemprov Kalbar melihat ini menjadi upaya strategis untuk diangkat ke level provinsi, agar praktik pembangunan ini dapat ditiru oleh wilayah lain untuk menjawab tantangan ke depan,” katanya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Ekonomi Kreatif Jadi Alternatif Mempawah. Lemahnya kondisi perekonomian nasional hingga daerah, mau tak mau menuntut semua stakeholder menyelamatkan ekonomi masyarakat. Pembinaan ekonomi kreatif menjadi alternatif mengatasi kondisi tersebut.

Ketua Front Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR) Mempawah, Sudianto Nursasi memaparkan, salah satu contoh kemerosotan perekonomian tergambar saat Ramadan. Tahun ini, daya beli masyarakat menurun drastis dibanding pasar juadah Ramadan tahun sebelumnya. Tak heran jika banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi itu. “Jika tahun sebelumnya sepanjang Pasar Juadah selalu ramai pengunjung sejak awal hingga akhir Ramadan. Namun, tahun ini Pasar Ramadan sepi pengunjung, hingga banyak makanan dan minuman pedagang yang tidak laku terjual. Akibatnya para pedagang pun merugi,” jelasnya Rabu (5/8).

Untuk itu, Sudianto mendesak Pemkab Mempawah membuat sistem ekonomi yang baik. Sehingga mampu membangkitkan sektor ekonomi. Program ekonomi yang tepat dan strategis sangat menentukan keberhasilan kerja. “Sebenarnya pemerintah daerah sudah memiliki modal yang baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Beberapa infrastruktur pasar sudah dibangun dengan konsep modern. Hanya saja, sistem ekonominya yang belum menunjukkan kemajuan. Dinas terkait harus lebih berani dan kreatif,” jelasnya.

Dikatakannya, pembinaan ekonomi kreatif juga perlu menjadi perhatian seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), pengrajin dan home industry. “Potensi ekonomi di Kabupaten Mempawah sangat besar. Baik itu industri, kuliner dan lainnya sangat berpeluang untuk terus dikembangkan. Dibutuhkan terobosan dan kreativitas agar potensi-potensi ekonomi semakin berkembang,” pungkasnya. (sky)

Ilustrasi.NET

Polisi Berkostum Hantu

Beberapa personil Polres Pontianak mengenakan kostum layaknya hantu yang mati sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas. ARI SANDY

Pelayanan Puskesmas Sungai Pinyuh Mengecewakan Mempawah. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sungai Pinyuh telah menelantarkan pasien. Tudingan itu disampaikan Hendra, warga Kecamatan Sungai Pinyuh, karena instansi tersebut tidak cepat memberikan tindakan medis terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

“Kami selaku warga sangat kecewa dengan pelayanan kesehatan di kecamatan kami. Puskesmas seharusnya membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, tetapi saat itu kami malah dibiarkan dan diabaikan,”

kesal Hendra, beberapa hari lalu kepada wartawan.

Hendra menjelaskan, kekecewaan terhadap buruknya pelayanan Puskesmas telah sering kali dirasakan warga. “Berapa waktu lalu, adik saya kecelakaan. Kejadiannya pagi hari.

Saat dibawa ke Puskesmas, tak satupun tenaga medis yang menangani.

Malahan ibu Novi (Kepala Puskesmas, red) menyuruh saya rujuk ke Rumah Sakit dr Rubini dengan wajah cemberut.

Padahal korban sangat membutuhkan pertolongan awal,” ujarnya.

Hendra berharap, Puskesmas Sungai Pinyuh cepat dan tanggap melayani pasien. Sehingga saat warga membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak mengalami kesulitan. “Saya harap petugas Puskesmas bisa melayani masyarakat dengan baik, ramah dan ikhlas. Kalau pelayanan Puskesmas seperti ini, saya terus terang lebih baik untuk di Kecamatan Sungai Pinyuh tidak usah memiliki Puskesmas saja,” ungkapnya.

Ia mendesak Kepala Puskesmas Sungai Pinyuh d ganti. Sebab, sudah

sering kali kejadian seperti ini terjadi.

“Bukan hanya adik saya, tetapi para korban lakalantas juga mengalami hal yang sama,” ucap Hendra.

Sementara itu, ketika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Hj Armini MPH dikonfirmasi menjelaskan, lambannya pelayanan yang dilakukan Puskesmas Sungai Pinyuh karena bangunan Puskesmas saat ini sedang dilakukan renovasi. “Yaa memang kita akui. Saat ini ada sedikit hambatan mengenai pelayanan Puskesmas Sungai Pinyuh akibat bangunan yang sedang direnovasi untuk perbaikan,” jelasnya via telepon kepada Rakyat Kalbar, Rabu (5/8).

Dikatakannya, sudah tidak banyak lagi pekerjaan renovasi yang dilakukan. Makanya, dalam waktu dekat akan segera rampung dan kembali melaksanakan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kita mohon maaf atas pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sungai Pinyuh belum optimal. Ketika usai renovasi, insya Allah kita optimalkan kembali pelayanan Puskesmas tersebut,” janjinya. (sky)

Mempawah. Tidak mau korban kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) kian meningkat di wilayah hukum Polres Pontianak, personil Satuan Lalu Lintas (Satlantas) rela mengenakan kostum hantu di tengah Jalan Raya Kecamatan Jungkat. Aksi ini merupakan bagian dari kegiatan Dikmas Berlalu Lintas, Rabu (5/8).

Perhatian pengguna jalan langsung tertuju pada sosok berbaju terusan warna putih, rambut palsu terurai panjang dan berkalungkan seruan bertuliskan imbauan, jangan sampai korban lakalantas yang sudah merenggut nyawa terus meningkat. Didampingi satu personil Satlantas, para ‘hantu’ seolah menyampaikan pesan, cukup mereka saja yang menjadi korban lakalantas. Sebab, nyawa sangatlah berarti untuk dijaga dengan sebaikbaiknya.

Kasat Lantas Polres Pontianak, AKP Tri Budiyanto SH menjelaskan, tidak hanya mengerahkan personil Satlantas Polres Pontianak dalam sosialisasi tersebut, tapi juga melibatkan anggota Pos Lantas Jungkat dan personil Polsek Jungkat.

“Memang ada hal yang menarik dalam kegiatan yang kami lakukan. Kami mencontohkan korban lakalantas dengan menggunakan baju putih yang digunakan oleh anggota kami, diibaratkan sebagai korban kecelakaan yang tak perlu lagi ada yang seperti itu, menjadi korban kecelakaan dan mati sia-sia, hanya karena tidak mematuhi peraturan berlalu lintas,” jelasnya.

Hal menarik lain, kata

Tri Budiyanto, jajarannya tidak melakukan upaya penindakan terhadap para pengendara kendaraan bermotor, melainkan hanya menyampaikan imbauan secara simpatik kepada pengguna jalan, agar menaati peraturan lalu lintas. “Kami mengimbau masyarakat supaya tertib berlalulintas. Juga dibagikan selebaran bertajuk “Surat Cinta Dari Kami” kepada para pengemudi yang melintas. Isinya, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif menjadi Pelopor Keselamatan Berlalulintas, karena dalam berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab Polisi, tetapi kita semua ikut berperan,” paparnya.

Ia mengklaim kegiatan yang digelar mendapat sambutan dari masyarakat, baik pengendara kendaraan, maupun warga sekitar lokasi kegiatan. “Malahan warga ada yang mengajak foto bersama. ‘Baru kali ini bapak Polisi melakukan kegiatan seperti ini’ kata kebanyakan warga yang ngajak foto,” ujar Tri. Di tempat terpisah, Kap o l re s Po nt i a na k AKBP Suharjimantoro SIk mengapresiasi kegiatan yang di lakukan Satlantas Polres Pontianak, mengingat angka kecelakaan yang meningkat akhir-akhir ini, dan banyaknya korban kecelakaan di wilayah hukumnya. “Jangan sampai saudara-saudara menjadi korban selanjutnya.

Taat peraturan bukan untuk Polisi, tapi untuk keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain,” pungkasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Ketapang Bahari

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 Agustus 2015

11

Panen Perdana Awali Inovasi Pertanian

Plt Sekda Drs H Mansyur mengalungkan tanda peserta kepada peserta Diklat Prajabatan CPNS gol III formasi umum di aula hotel Patra Ista Ketapang. HUMAS Temu lapangan dan panen perdana yang dihadiri kepala BTTP Kalbar di Desa Sungai Besar. ISTIMEWA

Ketapang-RK. Dalam mendukung upaya upaya khusus swasembada pangan di Kabupaten Ketapang dilaksanakan temu lapangan panen padi di desa Sungai Besar, kecamatan Matan Hilir Selatan, Senin (27/7). Temu lapangan dan panen perdana tersebut dihadiri Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalbar itu sebagai upaya mendiseminasikan inovasi pertanian. Padi yang dipanen pada temu lapang ini merupakan tanaman pada kegiatan demfarm (demonstrasi farming) padi yang dilaksanakan BPTP Kalbar di Kelompok Tani Sungai Sirih Maju. Tanaman seluas tiga hektar tersebut terdiri dari varietas Situ Bagendit dan Inpara 3.

Jika melihat performance tanaman di lapangan, kedua varietas tersebut tampak mampu beradaptasi dengan baik di daerah pasang surut seperti di desa Sungai Besar.

Selain penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) Situ Bagendit dan Inpara 3, teknologi lainnya yang diterapkan pada demfarm ini adalah penanaman bibit muda umur 21 hari sebanyak 2-3 batang/lubang tanam.

Sistem tanam yang digunakan pada

demfarm ini juga mengintroduksikan teknologi sistem tanam jajar legowo 4:1 dengan jarak tanam 25 cm x 12,5 cm dan jarak legowo 50 cm.

Pemupukan ber imbang dan pengendalian hama penyakit tanaman secara terpadu juga diterapkan pada demfarm ini.

Untuk mengawal penerapan teknologiteknologi tersebut, maka BPTP Kalbar bersama petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Ketapang yang ada di wilayah tersebut melakukan pendampingan secara intensif.

BPTP Kalbar Ir.Jiyanto MM mengatakan, penerapan teknologi-teknologi pertanian seperti penggunaan varietas unggul yang disesuaikan dengan agroekosistem setempat. Seperti Inpara 3 dan Situ Bagendit yang ditanam pada lahan pasang surut, sistem tanam jajar legowo dan teknologi pertanian lainnya dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

Berdasarkan hasil ubinan, produktivitas padi varietas Situ Bagendit adalah 4,29 ton perhektar lebih tinggi dibanding hasil yang biasa diperoleh petani sekitar 3 ton perhektar pada MT Gadu seperti musim penanaman demfarm

ini. Untuk padi varietas Inpara 3 belum diketahui produktivitasnya karena masih dalam fase pemasakan.

“Meskipun belum siap panen, performance padi varietas Inpara 3 tersebut tampak lebih baik lagi dibanding Situ Bagendit yang juga telah menunjukkan hasil cukup baik pada demfarm ini,” paparnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog antara para petani dengan instansi terkait. Dalam dialog ini, para petani berharap adanya bantuan alsintan seperti traktor, perontok padi, mesin pompa air, dan kemudahan dalam mendapatkan bahan bakar untuk operasional mesin pompa air terutama di musim kemarau untuk mengalirkan air dari sumur bor ke sawah.

“Semoga teknologi-teknologi pertanian yang telah didiseminasikan pada demfarm ini dapat diadopsi petani di kabupaten Ketapang agar produktivitas tanamannya dapat meningkat sekaligus mendukung upaya swasembada nasional,” pungkasnya.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

30 CPNS Ikuti Diklat Prajabatan Ketapang-RK. Bagian Kepegawaian Setda Ketapang menggelar Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) golongan III, formasi umum yang diikuti 30 orang CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, bertempat di Hotel Patra Ista Jalan Agus Salim Kelurahan Sampit Ketapang, Rabu (5/8).

“Diklat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keahlian keterampilan dalam melaksanakan tugas secara profesional, dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS,” kata Ibnu Syarif Kabag Kepegawaian Setda Ketapang.

Peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III formasi umum berjumlah 53 orang, yang dibagi dalam dua angkatan dengan jumah peserta 30 orang terdiri dari angkatan I sebanyak 23 orang yang dimulai 5 Agustus sampai September 2015. Sisanya dilanjutkan pada angkatan II, dimulai

15 September sampai 24 Oktober 2015, hal ini sesuai dengan PP nomor 101 tahun 2000.

“Selain itu Diklat Prajabatan untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Ia menambahkan kurikulum Diklat Prajabatan CPNS golongan III yang terdiri dari 16 mata pelajaran selama 31 hari atau setara dengan 263 jam pelajaran.

Plt Sekda Drs H Mansyur M.Si yang menyampaikan sambutan Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si mengatakan bahwa Diklat prajabatan ini merupakan persyaratan yang wajib oleh setiap CPNS sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS, yang membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

“Saudara sebagai PNS golongan III sebentar lagi akan diangkat

menjadi PNS, harus memahami betul status saudara sebagai aparat birokrasi yang notabeneya sebagai aparat birokrasi dan panutan masyarakat,” katanya.

Ia berharap sebagai PNS nantinya agar mempelajari UU nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara karena sudah terjadi perubahan pasal-pasalnya nomenkaltur jabatan golongan maupun status PNS itu sendiri.

Selain itu sebagai PNS harus melaksnakan tugas sesuai dengan yang sudah diarahkan atasan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan aturan disiplin PNS, agar menjadi PNS yang profesional yang sangat dibutuhkan untuk mengelola segala prakondisi dan sumber daya pembangunan yang ada.

“Jadikanlah diklat prajabatan ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan membentuk kepribadian yang utuh sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat,” harapnya (Jay-Humas)

Kayong Utara

Kayong Utara Respon Cepat Permendag Minol

Padah Bertuah

Segera tetapkan Perda Ilustrasi/ist

Sektor Pertanian Desa Kemboja Perlu Perhatian Sukadana-RK. Pertanian merupakan salah satu mata pencarian masyarakat desa kemboja, dalam satu tahun petani desa kemboja hanya menanam padi satu kali. Namun hasil yang didapatkan petani tidak memuaskan, dikarenakan beberapa faktor sehingga penghasilan petani padi di desa kemboja setiap tahunya menurun.

“Penyebab menurunnya hasil pertanian di desa kemboja disebabkan faktor, seperti musim, hama, keadaan tempat petani, dan kurangnya menggunakan bahan penyubur tanaman atau pupuk. Faktor musim seperti panas dan hujan dapat menyebabkan tanaman padi tidak tumbuh secara sempurna. Selain itu juga, daerah pertanian desa Kemboja perlu adanya pengaturan air atau irigasi,” kata Sabirin mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, ketika pulang liburan semester di Kemboja, beberapa waktu lalu.

Selain dua faktor musim dan keadaan daerah, lanjut Sabirin, faktor yang paling harus diperhatikan proses penyuburan dengan bahan urea atau pupuk.

“Sektor pertanian di desa kemboja perlu adanya perhatian pemerintah daerah, sehingga pendapatan petani desa Kemboja bisa stabil seperti dua tahun yang lalu. Yaitu, 2012 dan 2013 pendapatan hasil petani padi mencapai 900-1000 gantang,” kupas Sabirin.

Guns mengatasi faktor yang mempengaruhi pendapatan hasil petani, jelas Sabirin, pemerintah daerah harus membantu seperti penambahan traktor, pengadaan pupuk, dan saluran irigasi.

“Selain itu juga, penyeluhan pertanian harus memberikan pemahaman pemahaman tentang tata cara mengolah lahan tani dan mengatasi hama yang baik kepada masyarakat,” pintanya. ( lud )

Sukadana-RK. Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus mendukung dan merespon cepat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.06/M-DAG/PER/1/2015, mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol (Minol).

“Mengenai minuman beralkohol ini dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kayong Utara (KKU) serta Satpol PP KKU, telah melakukan pengecekan dan memberikan imbuan kepada para pedagang terkait peraturan dari Menteri perdagangan tersebut,” kata Idrus.

Diakuinyya peraturan itu, sangat baik dan Pemerintah KKU sangat mendukung. Sebab memiliki tujuan agar para pedagang tidak sembarangan menjualnya.

Bahkan yang sangat dikhawatirkan jika tidak adanya pengawasan, dapat membahayakan generasi muda. Pasalnya Minol sangat mudah didapat.

Minuman tradisional yang mengandung alkohol di KKU, saat ini mengenai Peraturan Daerah (Perda) sedang dalam proses pembahasan bersama DPRD. Dalam waktu dekat akan segera ditetapkan.

“Khusus untuk minuman tradisional di KKU, peraturannya masih dalam pembahasan bersama DPRD. Ini merupakan salah satu bukti jika kita turut mendukung adanya peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri perdagangan belum lama ini. Mudah-mudahan segera bisa ditetapkan,” kata Idrus.

Terkait hal ini, dikatakan salah satu warga Kecamatan Sukadana, Arif, 45 tahun, turut mendukung

dengan adanya penertiban Minol di Kayong utara, khususnya tempat dirinya bermukim.

“Sebagai masyarakat, kita sangat mendukung dengan adanya penertiban. Jika hal tersebut benar-benar diterapkan dan diberlakukan oleh pemerintah Daerah. Karena dengan mengonsumsi Minol berdampak kurang baik bagi kesehatan kita, terutama bagi anak-anak mudanya,” kata Arif.

Apalagi, lanjutnya, saat ini pemerintah sedang membahas peraturan Daerah tentang minuman tradisonal yang ada di sini (KKU.Red).

“Menurut saya, pemerintah yang akan menerbitkan Perda itu, berarti turut peduli atas apa yang telah diterbitkan oleh Menteri belum lama ini,” paparnya.

Reporter : Kamiriluddin

Ilustrasi/ist

Pemberian Beasiswa ke Perguruan Tinggi

Bupati Tepati Janji Kampanye Sukadana-RK . Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid telah menepati janji politiknya saat berkampanye.

Salah satunya yaitu memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang layak mendapatkannya.

Sekarang Kabupaten Kayong Utara bekerjasama dengan Poltekes Semarang yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang siap pakai di bidang kesehatan. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah bekerjasama dengan Unitri Malang.

Sekitar 83 orang yang sudah menjalani studi di Unitri Malang dengan

H Hildi Hamid

bermacam-macam jurusan. Selain itu juga, pemerintah daerah bekerjasama dengan universitas tanjungpura dalam hal beasiswa. Setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, baik di Unitri maupun di Untan mendapatkan uang sebesar Rp600 ribu perbulan.

“Adanya beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah KKU akan mempermudahm ahasiswa itu sendiri. Bupati berharap dengan adanya bantuan berupa beasiswa, maka akan mengurangi jumlah tamatan siswa-siswi yang lulusan SMA, SMK, dan MA yang tidak melanjutkan studi. Hampir setiap tahunnya jumlah mahasiswa yang

berasal dari Kayong Utara meningkat,” ungkap Sabirin dari Ikatan Pemuda Mahasiswa Pulau Maya Karimata (IPMPMK).

Setiap tahunnya, lanjut dia, khusus kecamatan Pulau Maya jumlah siswa yang melanjutkan studi, baik di Malang maupun di Pontianak, bertambah.

Hal ini tentu berdampak positif bagi kecamatan Pulau Maya, khususnya Kabupaten Kayong Utara.

Diharapkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang dibiayai pemerintah daerah, harus cepat dalam menyelesaikan studi perkuliahan. Jangan banyak maimain dan malas-malasan. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun Laboh Ju

Ayo Tanam Pohon Durian Nanga Pinoh-RK. Durian masih menjadi buah favorit di Kabupaten Melawi.

Bahkan, diminati orang Kalbar, Indonesia hingga dunia. Mulai berupa buah segar atau sudah dikelola berupa tempoyak maupun lempok.

Oleh karena itu, warga mesti menanam pohon durian yang telah disentuh dengan teknologi pertanian modern. Sehingga bisa menghasilkan buah dalam waktu singkat. Yakni ada sepanjang tahun, buah besar dan rasa enak.

“Mesti ada upaya pemerajaan pohon durian milik masyarakat. Mengingat pohon durian yang ada sekarang ini merupakan warisan nenek moyang. Di sisi lain, durian ini memerlukan waktu lama untuk bisa dipanen,” ujar pendamping petani, Sukoyo, kemarin.

Memang keberadaan pohon durian sendiri terancam punah oleh keluarnya surat izin mengedarkan kayu, salah satu kayunya adalah kayu durian. Sehingga banyak penjual kayu yang menebang pohon durian tua.

Tak pelak, di sejumlah kampung warga pun sempat tergoda untuk menebang pohon durian mereka. Meskipun pohon yang ditebang itu dianggap sudah tidak produktif lagi sehingga jumlah populasi komuditas pohon durian menjadi berkurang.

Meski demikian, buah durian sendiri merupakan komuditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Musim panen tahun ini saja, harga durian di Nanga Pinoh tidak kurang dari Rp10 ribu sehingga sangat menjanjikan apabila produk perkebunan ini dikembangkan di Kabupaten Melawi.

Apalagi bila durian ini dijadikan produk olahan. Seperti lempok durian. Harganya hingga menjadi Rp50 ribu per kilogram.

Terlebih jika dijual ke pasar luar atau internasional, tentu harganya menjadi lebih mahal lagi.

“Selain menggalakan menanam, pemerintah juga bisa mendorong terbentuknya industri rumah tangga pengelolaan durian. Mengingat harganya mahal. Hingga bisa menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat,” ulasnya.

Selain itu, sumber daya alam Melawi pun mendukung. Lahan kosong di Melawi masih terbilang sangat luas sehingga bisa dibuat sebuah perkebunan durian. Tentu saja indutri pengelolaan bahan baku juga mesti dipersiapkan untuk menopang hal tersebut. (aji)

Kamis, 6 Agustus 2015

12

DPT Kabupaten Melawi 189.856 Jiwa Julita: Tak Kenal, Coret

Nanga Pinoh-RK. KPU Kabupaten Melawi masih berusaha melakukan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang. DPT terakhir mencapai 189.856, sedangkan DP4 hasil analisis penyelenggara pemilu mencapai 152.530.

“Sedangkan yang tidak di DPT terakhir, muncul di TPS nol. Itu sebanyak 36.166, yang dimaksud dengan di TPS nol ini belum tahu. Orangnya nanti akan menggunakan hak suaranya di TPS mana. Jadi KPU yang akan mencocokkannya,” ujar Ketua KPU Kabupaten Melawi, Julita, Rabu (5/8).

Menurutnya, kebanyakan persoalan yang terjadi pada saat pemutakhiran data adalah terdapat beberapa warga yang meninggal dunia beberapa tahun lalu. Namun masih masuk di dalam DPT. Ada pula sebagian orang yang tidak dikenal.

“Maka dari itu, kita berharap kepada PPK bisa mengawal secara maksimal. Kalau memang ada yang tidak dikenal, silahkan coret.

Ada yang meninggal dunia beberapa tahun

masih masuk DPT, silahkan dihilangkan.

Untuk penetapan DPT ini masih panjang,” tegasnya.

Julita mengungkapkan, beberapa desa sudah ada yang selesai melakukan pemutakhiran data. Diantaranya, Balai Agas serta beberapa desa lainnya. Ada pula di Kecamatan Pinoh Utara. Sedangkan di Kecamatan Nanga Pinoh masih belum rampung.

Menurutnya, proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilaksanakan 15 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2015, melibatkan ketua RT dan ketua RW. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk turut aktif meneliti dan mengecek ke RT masing-masing.

“Guna memastikan apakah sudah terdaftar atau belum dan pastikan datanya benar satu diantara cara untuk mengecek pemutakhiran data masyarakat, bisa melihat kediamannya sudah ditempeli stiker,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Kabupaten Melawi, Lennys mengharapkan, masyarakat untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan pilkada Melawi. Jika mendapati adanya

kecurangan yang terjadi supaya segera disampaikan kepada pihak terkait.

“Sebab jumlah personel kami sangat terbatas. Sementara daerah yang harus diawasi cukup luas. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada Melawi,” ucap Lennys.

Waka Polres Melawi, Kompol Aris juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dalam proses pelaksanaan Pilkada. Diantaranya untuk saling menghormati kepada setiap warga yang berbeda pilihan.

“Jangan sampai mudah terprovokasi dengan tindakan yang bisa memecah belah persatuan kita,” harapnya.

Reporter: Irawan Redaktur: Andry Soe Julita, SH

Masyarakat Ella Hilir Geram, Listrik PLN Padam Total Nanga Pinoh-RK. Mesin Pembangkit Listrik PLM di Kecamatan Ella Hilir kembali rusak. Akibatnya, lampu mati total. Ironisnya, saat terjadi pemadaman listrik tidak ada pengumuman dari PLN setempat.

“Kita tidak diberitahukan pemadaman listrik. Apa penyebabnya. Saat listrik mestinya hidup, tetapi listrik mati. Itu yang membuat kita kesal,” keluh warga Ella Hilir, Dewa, kemarin.

Perlu diketahui bahwa listrik di Kecamatan Ella Hilir sendiri hanya hidup pada malam hari saja, sementara siang hari listrik padam. Namun, akibat kerusakan tersebut sehingga membuat listrik padam menjadi siang dan malam tanpa kabar pemberitahuan sebelumnya oleh PLN. Dewa berpendapat, mestinya PLN memberi tahu kepada masyarakat apabila terjadi pemadaman listrik. Pemberitahuan ini bisa saja dilakukan dengan menempelkan pengumuman di sejumlah tempat umum. Seperti masjid, gereja, pasar maupun sekolah sehingga warga bisa mempersiapkan diri sebelumnya.

“Kalau tidak ada pengumuman, kita pun tidak bersiapsiap. Tetapi kalau ada pemberitahuan sebelumnya tentu kita bisa mempersiapkan penerangan di rumah pada saat Ilustrasi-ist/net. malam hari,” ulasnya.

“Segeralah diperbaiki. Bila perlu datangkan mesin yang Selain berharap PLN segera memperbaiki mesin pembangkit yang rusak tersebut, Dewa juga minta agar listrik di mampu menghidupkan listrik selama 24 jam. Sebab perkemElla Hilir bisa hidup 24 jam. Seperti halnya listrik dari mesin bangan Ella Hilir sudah sangat baik selama lima tahun terakhir. Akan menjadi sangat laju apabila listrik bisa hidup 24 pembangkit Sidomolyo, Nanga Pinoh.

jam,” paparnya.

Meskipun demikian, apabila memang mesin masih mampu, hendaknya listrik pembangkit di Ella Hilir bisa dihidupkan pada hari libur nasional dan tanggal merah, seperti Minggu. Supaya masyarakat bisa menikmati liburan dengan fasilitas listrik. Seperti menoton TV dan lain sebagainya.

“Hari libur dan Minggu saja mati. Bahkan, saat Lebaran lalu hanya hidup di hari pertama Lebaran. Hari kedua dan ketiga sudah tidak hidup,” bebernya.

Secara terpisah, warga Ella Hilir, Ahmad Syaifudin mengaku sangat kecewa dengan adanya pemadaman listrik.

Apalagi tanpa pemberitahuan sebelumnya dari PLN sehingga membuat telepon selulernya ngedrop.

“HP saya saja kemarin mati gara-gara malamnya tidak bisa mengecas, karena listrik padam. Siangnya saya harus komunikasi dengan keluarga karena ada hal penting. Tetapi karena HP ngedrop sehingga tidak bisa mengontak keluarga,” kesalnya.

Dia mengharapkan, supaya PLN bisa bersikap bijak dan membuat kebijakan atas persoalan listrik di Kecamatan Ella Hilir. Jangan sampai masalah serupa terus dialami warga setempat. Mestinya ke depan listrik di Ella Hilir tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat. “Sudah saatnya. Saya ulangi sudah saatnya listrik di Ella Hilir hidup 24 jam. Tanpa ada gangguan pemadaman,” tegasnya. (aji)

Sintang Raya

Puluhan Lapak Diobrak-abrik Pol PP Sintang-RK. Puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sui Durian, Kabupaten Sintang dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Alhamdullah, tidak ada yang melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis dan lain-lainya,” kata Mawardi, Kepala Bidang (Kabid) Trantib, Satpol PP Sintang ditemui di sela-sela pembongkaran, Rabu (5/8).

Dia menjelaskan, pembongkaran secara paksa itu dilakukan, lantaran PKL di Jalan Brigjen Katamso tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tetang Penataan PKL. Mawardi mengungkapkan, sebelum pembongkaran lapang, Satpol PP sudah melayangkan surat peringatan kepada PKL di sepanjang Jalan Brigjen Katamso itu. Namun, surat tersebut tidak diindahkan.

“Sudah kita berikan surat sebanyak tiga kali, untuk sece-

Jantoh Kita

Daftar Tunggu Haji Hingga 2029 Sintang-RK. Niat setiap umat Islam di Sintang untuk menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci, Mekah masih sangat besar. Ini tergambarkan dari daftar tunggu haji yang mencapai 1.300 orang atau hingga 2029.

“Ini jika kuotanya dinormalkan, masih menggunakan kuota lama. Jika diperbaiki, daftar tunggu haji di Sintang hingga 2027,” kata H Anwar Ahmad, Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama (Kemenag) Sintang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/8).

Anwar menjelaskan, Kemenag Sintang masih melaksanakan kebijakan pemotongan kuota keberangkatan haji pada 2015, yakni 20 persen. Ketentuan ini masih sama dengan tahun sebelumnya.

Dia mengatakan, mereka yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini merupakan calon jemaah haji yang baru. “Tahun ini ada sekitar tujuh orangyang sudah haji sebelumnya , tidak bisa menunaikan kembali,” ungkap Anwar.

Tahun ini, ungkap Anwar, terdaftar 103 calon jemaah haji, terdiri atas 49 laki-laki dan 54 perempuan. Berangkat ke tanah suci 4 September mendatang. “Mereka rata-rata mendaftar sejak 2010,” katanya.

Calon jemaah haji terbanyak, tambah dia, masih didominasi Kecamatan Sintang Kota 67 orang. Tertua Mat Japar, 80, asal Kecamatan Dedai dan termuda Nofitri, 27, asal Sintang Kota.

Saat ini, kata Anwar, berbagai persiapan dan pembekalan terhadap calon jemaah haji terus dilakukan, seperti Manasik di tingkat kecamatan dan kabupaten yang akan dimulai hari ini hingga 7 Agustus mendatang. (Adx)

Satpol PP ketika membongkar lapak-lapak di Kelurahan Sungai Durian. AHMAD MUNANDAR/RK

patnya membongkar lapak-lapak tersebut. Tetapi, mereka masih tetap bandel, makanya kita turun hari ini (kemarin, red) melakukan pembongkaran paksa,” kata Mawardi,.

Dia menjelaskan, di sepanjang Jalan Brigjen Katamso tidak diizinkan untuk berjualanan. Sebab, lokasi ini

merupaakan kawasan Wajah Kota (City Face) Kabupaten Sintang yang perlu dipertahankan kebersiahan , keindahan, dan kenyamanannya. “Apabila melanggar , akan dikenakan sanksi sesuai dengan pertauran perundang-undnagan yang berlaku,” tegas Mawardi.

Lapak yang sudah dibongkar itu, kata Mawardi, langsung diamankan di Kantor Satpol PP dan Disperindag Sintang. “Gerobak dan bahan-bahan bangunan lapak lainya itu bisa kita kembalikan, jika PKL tidak lagi menjamur di sepanjang jalan itu,” katanya.

Mawardi menegaskan, tidak akan main-main dalam menegakkan Perda. “Siapapun yang melanggar Perda akan kita tertibkan. Jadi, tidak ada pilih kasih dalam mengambil tindakan,” ujarnya.

Terpisah, salah seorang Pedagang Sate yang lapaknya dibongkar paksa, Cak Ali mengaku bingung, lantaran tidak tahu lagi mau berjualan di mana. “Kalau di Pasar Masuka kita tidak dapat bagian di sana. Makanya, saya bingung setelah lapak saya dibongkar ini, selanjutnyaa harus berdagang di mana lagi,” keluhnya.

Seharusnya, kata Cak Ali, Pemkab Sintang terlebih dahulu mencarikan solusi sebelum pembongkaran, yakni mencari lokasi untuk PKL. “Kita mau pindah, tetapi mau pindah ke mana coba. Kalau kita pindah tetapi tetap dibongkar sama saja bohong kan,” tuturnya.

Sementera itu, Kepala Disperindag dan UMKM Sintang, Sudiman mengaku sudah mensosialisasikan kepada PKL agar tidak berjualan di pinggiran Jalan Brigjen Katamso, demi penataan dan penertiban dilokasi tersebut. “Jadi kawasan tersebut sudah harus steril,” katanya.

Pihaknya sudah mendata beberapa PKL di kawasan tersebut, untuk diarahkan ke Pasar Masuka. “Tetapi mulai kembali satu pedagang, dua pedagang, akhirnya tumbuh kembali. Ini yang tidak kita harapkan,” ujar Sudiman

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Peresmian Bandara Tebelian

Milton Sebar 1.000 Undangan Sintang. RK. Bupati Sintang, Milton Crosby telah menyebar 1.000 undangan untuk peresmian Bandar Udara (Bandara) Tebelian Tahap Pertama pada 18 Agustus 2015, satu hari setelah Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70.

“Tangga menuju lantan dua ditutup sementara, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena undangan yang akan hadir di sini sekitar 1.000 orang,” kata Milton Crosby ketika mengecek persiapan Bandara Tebelian, Rabu (5/8).

Milton mengungkapkan, undangan yang akan menghadiri peresmian Bandara Tebelian Tahap Pertama ini dari lima kabupaten di Kalbar, yakni Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau dan Sanggau.

“Kita undang semua bupati dan leg-

islatifnya, untuk melihat bagaimana proses peresmian Bandara Tebelian ini. Peresmian ini sifatnya terbuka untuk semua kalangan,” papar Milton.

Dia mengungkapkan, dalam acara peresmian nanti, para undangan akan melihat pesawat mendarat di Bandara Tebelian.

Agar peresmian itu berjalan lancar, kesiapan demi kesiapan terus dipacu dan dikontrol secara berkala.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sintang, Aef Sutardi mengaku sudah siap melaksanakan peresmian tersebut. “Kita sudah siap. Saat ini hanya ada beberapa bangunan yang memang masih dalam proses finishing,” katanya.

(Adx)

Milton Crosby meninjau Bandara Tebelian, menjelang peresmian, Rabu (5/8). AHMAD MUNANDAR/RK

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Penyelesaian Kasus Capai 91,5 Persen Putussibau-RK. Selama semester pertama 2015, Satreskrim Polres Kapuas Hulu menangani 59 kasus konvesional, transnasional dan perkara kekayaan negara. Penyelesaiannya mencapai 91,5 persen atau 54 kasus.

“Bila dibandingkan semester pertama 2014, jumlah kasus ini jauh menurun. Sebab, selama enam bulan pertama 2014 kita menangani 103 kasus, di mana penyelesaiannya 82 kasus,” ungkap AKP Siswadi, Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/8).

Dia mengungkapkan, 59 kasus yang ditangani Satreskrim Polres Kapuas Hulu itu terdiri atas 51 kasus konvensional, terdiri atas pencurian, judi, penipuan, penganiayaan dan lainnya.

Kemudian kasus transnasional satu kasus, terkait perkara perlindungan konsumen. Sedangkan kasus terkait kekayaan negara mencapai tujuh kasus, terdiri atas kasus korupsi, illegal logging, BBM Subsidi, illegal minning dan lainnya.

Siswadi mengaku akan terus berupaya menekan angka kejahatan dan mempercepat penyelesaian kasus di Bumi Uncak Kapasu. Apa lagi Polda Kalbar memberikan target di Polres agar penyelesaian perkara naik 15 persen setiap bulan. Sementara angka kejahatan mengalami penurunan sebanyak 15 persen. Sehingga bila memungkinkan akhirnya zero kejahatan.

“Untuk menekan angka kejahatan tentu harus melibatkan semua fungsi. Untuk preventif melalui Shabara dengan melakukan patroli, Pre-entif melalui Binmas, sementara kita di Reskrim melakukan refresif,” terang Siswadi.

Tetapi Siswadi mengaku dihadapkan pada beberapa kendala. Selain Kapuas Hulu yang luas dan medannya yan gsulit, personelnya juga terbatas. “Di Polsek-Polsek juga personel Reskrim kurang, ratarata hanya dua orang, yang terdiri atas satu orang Kanit dan satu anggota. Padahal standarnya lima orang,” katanya.

Walaupun begitu, Siswadi merasa bersyukur, pasalnya angka kejahatan di Kapuas Hulu terbilang masih rendah. Peran serta masyarakat dirasakan cukup baik dalam menjaga Kamtibmas. “Masyarakat cepat menginformasikan kepada petugas bila ada kejadian. Masyarakat proaktif membantu kinerja kepolisian,” ucapnya.

Agar angka kejahatan di wilayah Timur Kalbar ini terus menurun, Siswadi menilai, peran serta masyarakat mesti terus ditingkatkan, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun elemen masyarakat lainnya.

“Untuk mengantisipasi kejahatan konvensional, masyarakat harus proaktif, jangan takut melapor bila ada hal-hal yang mencurigakan. Segera lapor kepada polisi setempat,” ingat Siswadi. (aRm)

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 Agustus 2015

13

Dari Jawa Jual Merah-Putih di Putussibau Putussibau-RK. Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI, 17 Agustus, penjual bendera Merah-Putih dan umbulumbul mulai bermunculan. Kalau di Putussibau, mereka datang dari Jawa.

Salah seorang pedagang bendera musiman tersebut merupakan warga Garut, Jawa Barat, Anot. Setiap hari sejak pukul 07.00 dia sudah mulai menggelar barang dagangannya berupa bendera dan umbul-umbul dipinggir Jalan Komyos Soedarso, Putussibau.

Anot mencoba mengadu nasibnya di Kabupaten Kapuas Hulu, hanya dengan menjual bendera.

“Saya sudah tiga hari ini di Putussibau dan saya sudah berjualan bendera dari 1989. Saya sudah sering keliling Indonesia berjualan bendera, mulai dari Aceh hingga Papua,” terang saat sedang menjaga barang dagangannya, Rabu (5/8) pagi.

Ketika dihampiri, Anot mau berbagi cerita tentang suka dukanya menjadi menjadi penjual bendera musiman. Sukanya, banyak pengalaman dan mengetahui karakter masyarakat di setiap daerah. Sedangkan dukanya, mesti menempuh perjalanan panjang untuk menuju daerah yang dituju sebagai lokasi berjualan.

“Di dalam perjalanan, harus

Pedagang bendera dari Pulau Jawa berjualan di Putussibau. ARMAN HAIRIADI

memakan waktu yang lama, tiga hingga lima hari. Dikarenakan banyaknya calo yang dihadapi saat akan berangkat. Kalau sudah lewat calo berangkatnya, biaya yang dikeluarkan pun lebih besar,” cerita Anot.

Ayah dua anak ini mengaku sangat senang berjualan di Kapuas Hulu, karena masyarakatnya sangat ramah dan baik. Tetapi, antusiasnya menghadapi HUT Kemerdekaan RI masih kurang.

“Kalau di Jawa, bulan Agustus seperti ini sudah terasa kemerdekaanya, setiap rumah dan jalan di-

penuhi bendera,” ungkap Anot.

Pria berusia 40 tahun ini mengaku, setiap menjual bendera dan umbul-umbul, selalu membawa satu karung dengan berbagai macam isinya. Jika jumlah perlengkapan kemerdekaan tersebut habis terjual, uang tunai Rp30 Juta hingga Rp35 Juta pun dikantonginya. “Jika sudah dibagi dengan pemiliknya, bersihnya sekitar Rp10 Juta,” jelas Anot.

Sementara pedagang bendera dan umbul-umbul lainnya, Toteng.

Pria yang juga datang dari Jawa ini mengungkapkan, tahun ini HUT RI

ke-70 sangat sepi dari pembeli. Dia kurang mengetahui penyebabnya.

“Saya juga tidak tahu Mas, tahun ini pendapatan kami turun dan rugi,” katanya.

Toteng mengungkapkan, tahuntahun sebelumnya bisa merup untung mencapai Rp3 Juta. Tetapi, tahun ini sepertinya harus gigit jari. Jangankan untuk untung, mengembalikan modal saja susah.

“Jadi keuntungan hasil penjualan sehari-hari hanya bisa menutupi uang makan,” ucap pria yang sudah berjualan bendera 15 tahun ini.

Dia mengatakan, selama lima

hari di Putussibau, berjualan sejak pagi hingga pukul 15.00, masih banyak dagangan yang belum laku. Padahal barang dagangannya cukup menarik dan murah.

Toteng menjual berbagai macam pernak pernik HUT RI dengan ukuran dan harga yang bervariasi.

Di antaranya Umbul-umbul Rp25 ribu, background Rp300 ribu, bandir Rp50 ribu, bendera Rp25Rp50 ribu.

Menurut Toteng, sepi pembeli tahun ini, mungkin dikarenakan masyarakat kehabisan uang usai merayakan Lebaran. Tetapi bisa pula rasa Nasionalisme di masyarakat sudah mulai kurang.

Hal serupa diungkapkan penjual bendera lainnya, A Ceng. Menurutnya, penjualan bendera tahun ini jauh dari harapan. Tinggal beberapa hari lagi HUT RI barang dagangannya banyak yang belum laku. “Tahun ini sepi Mas penjualan kita, tidak seperti tahun lalu untungnya sampai puluhan juta,” ungkapnya.

Pria berusia 35 tahun ini pesimis bisa membawa uang banyak ke kampung halamannya, jika melihat kondisi saat ini. “Kembali modal saja saya sudah bersyukur,” kata A Ceng.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

UNPK April dan Mei 2016 Putussibau-RK. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kapuas Hulu masih menyediakan program Ujian Nasional Pendidik Kesetaraan (UNPK) bagi para pelajar yang tidak lulus pada ujian akhir.

Sayangnya, terhitung sejak 2015 ini, UNPK hanya dilakukan dalam satu tahap, sehingga para pelajar yang ingin memanfaatkan program ini mesti menunggu hingga 2016.

Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, Disdikpora Kapuas Hulu, Hj Sri Siti

Haslindar SPd MSi mengatakan, UNPK yang disiapkan terbagi dalam beberapa paket, yakni Paket A, B dan C. Untuk Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan C setara SMA. “Persiapan hingga pelaksanaan ujian paket ini nantinya akan disiapkan oleh Pusat Kegiatan Belayar Masyarakat (PKBM) di masing-masing kecamatan,” kata Sri saat ditemui di kantornya, Rabu (5/8) pagi.

Dijelaskan Sri, sejak Tahun Ajaran 2014-2015 lalu hingga Tahun Ajaran 2015-2016, jadwalnya UNPK sama dengan Ujian Nasional (UN) Sekolah Reguler.

Dari kalender pendidikan yang

Hj Sri Siti Haslindar. ARMAN HAIRIADI

sudah ditetapkan Disdikpora Kapuas Hulu, ujian Paket C mulai 11 hingga 13 Apri 2016.

Sedangkan jadwal ujian Paket B pada 9 hingga 12 Mei 2016.

Sedangkan Paket A mulai 23 sampai 25 Mei 2016. “Kalau dulu sebelum tahun ajaran 20142015, UNPK ada tahap dua. Jadi jika tidak lulus tahun ini, hanya dalam beberapa bulan bisa ikut UNPK. Tetapi sekarang tidak ada lagi, karena cuma satu tahap, jadi mereka yang daftar tahun ini baru bisa ikut UNPK tahun depan.

Ini semua sudah jadi kebijakan Kemendikbud,” Jelas Sri. Dia menjelaskan, Ijazah Paket dari UNPK masih diakui keabsahannya secara global. Tetapi, di Perguruan Tinggi ada yang seleksi ijazah paket, sebagian

ada yang menerima, sebagian menolaknya.

Kendati demikian, di perusahaan swasta kebanyakan masih bisa menerima ijazah UNPK, seperti ijazah Paket C. “Ijazah Paket UNPK ini memang ada sedikit kelemahan. Tetapi ini sangat membantu generasi kita yang kelulusannya tertunda. Sebab, banyak dari antara mereka malu untuk mengulang lagi di sekolah yang sama,” ungkap Sri. Dia pun berharap, para pelajar yang tidak lulus ujian dapat memanfaatkan UNPK. Sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah ataupun Perguruan Tinggi. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Kadis Klaim Penyerapan Anggaran Distankanak Meningkat Sanggau-RK. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Distankanak) Sanggau Ir. John Hendri mengklaim penyerapan anggaran pada 2015 di instansi yang dipimpinnya meningkat 60 persen dari tahun 2014.

Anggaran tak hanya mencakup yang bersumber dari APBD murni tapi juga dari dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat. Untuk 2015 penyerapan anggaran yang berasal dari dua sumber bantuan tersebut sekitar Rp40 milyar. Sementara untuk tahun 2014 hanya sekitar Rp27 milyar.

“Bila digabungkan dari dua sumber dana tersebut kita mengalami peningkatan sebanyak 60 persen dari tahun sebelumnya,” klaimnya.

Namun ia mengingatkan, penyerapan tersebut tak main hantam kromo, tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan.

“Kita harus mempelajari betul pedoman dan petunjuk yang ada agar meminimalisir kesalahan yang terjadi. Segala aturan yang ada harus kita benahi semua. Namun saya tetap optimis penyerapan anggaran akan mampu diserap secara optimal,” ungkapnya.

Saat ini, ia mengaku tengah memasuki tahap pelaksanaan pengerjaan, utamanya pembangunan fisik. Diupayakan pertengahan Desember mendatang semua pengerjaan sudah selesai.

“Kalau kita hitung kita masih punya waktu sekitar empat bulan. Dengan waktu yang singkat tersebut maka harus kita kejar agar penyerapan nggaran maksimal. Setelah pelaksanaan pengerjaan kami akan meilhat hasilnya pengerjaan tersebut. Kalau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada maka akan kita bayar. Ini merupakan prosedurnya,” terangnya.

Disinggung adanya keterkaitan antara keterlambatan proses pengerjaan pembangunan fisik dengan kasus yang menimpa PNS dilingkungan PU Sanggau, John mengatakan hal itu tergantung masing-masing individu menerjemahkannya. Menurutnya semua orang berpotensi salah. Kerena itu pengalaman tersebut akan menjadi pelajaran agar kedepannya pristiwa serupa tidak terjadi Di Distankanak.

“Kalau berada dikoridor benar kita tidak perlu takut. Kalau kita selalu mengatakan takut salah kapan kita mau bekerja?

Jabatan, tugas dan tanggung jawab melekat erat. Jika kita selalu membayangi kejadian di SKPD lain kapan ini mau berjalan sementara kita diberikan amanah melaksanakan,” jelasnya Ia mengungkapkan cepatnya penyerapan anggaran lantaran pihaknya sudah melengkapi administrasi yang diperlukan. “Ada versinya SK yang disiapkan dari Pemda, ada juga yang dari pertanian (Distankanak, red) cuma hal tersebut saling terkait. Pertanian ada kegiatan fisik yang diawali mulai dari konsultan, survei lapangan, yang kemudian disusun dalam RAB, gambar dan sebagainya kemudian barulah dilakukan kontrak mekanisme seperti itu,” jelasnya.

Setelah dihitung-hitung, semester pertama tahun, penyerapan anggaran sekitar 17 persen. Sementara untuk semester kedua di bawah 30 persen. “Survei lapangan terkait pertimbangan lokasi yang jauh memakan waktu. Kami sudah menyiapkan semuanya. Butuh waktu tiga bulan mulai dari proses pengajuan sampai pencairan, dan masih bisa terkejar,” pungkasnya. (KiA)

“Kenali, Cintai, dan Tulus Mengabdi di Sanggau” Tak Bisa Semuanya Dibebankan ke Pemerintah

Perwakilan IKIP PGRI Pontianak menyerahkan jaket KKM-PPL kepada Bupati Sanggau Poulus Hadi. Dan147 mahasiswa IKIP yang siap ditempatkan di 13 Kecamatan se-Kabupaten Sanggau. KIRAM AKBAR

Sanggau-RK. Bupati Sanggau, Poulus Hadi meminta seluruh mahasiswa IKIP Pontianak yang akan menjalani KKM-PPL di kabupaten Sanggau, melakukan tugas mereka sungguh-sungguh. Terlebih dari 147 mahasiswa tersebut, seluruhnya asal kabupaten Sanggau.

“Kalian harus pahami wilayah.

Dengan begitu kalian akan cinta dan tulus mengabdi di Sanggau.

Sanggau jangan hanya dijadikan tempat tinggal,” pesannya pada acara penyerahan Mahasiswa KKM-PPL Terpadu IKIP PGRI Pontianak Tahun Akademik 20142015 di aula lantai dua kantor Bupati Sanggau, Rabu (5/8).

Bukannya tanpa alasan, Bupati sengaja memesankan itu lantaran tingkat pendidikan di Sanggau yang masih jauh tertinggal.

Rata-rata pendidikan masyarakat Sanggau hanya 6,6 tahun. “Dari lima ratus ribu sekian itu, tingkat pendidikannya baru tamatan SD. Belum sampai wajib belajar sembilan tahun,” ungkapnya.

Namun hal itu, lanjut dia, harus dijadikan tantangan. Semua pihak harus berperan dalam memajukan pendidikan di kabupaten Sanggau. “Tidak bisa kalau hanya dibebankan kepada pemerintah.

Makanya dalam seven brand images itu kita berupaya menum-

buhkan budaya gotong-royong,” ujarnya.

Belum lagi persoalan kurangnya tenaga guru. Ia menyebut hingga 2018, kabupaten Sanggau kekurangan sekitar seribu guru.

Sementara jika rekrutan jalur CPNS jumlah sangat minim. Terlebih undang-undang mensyaratkan agar menyiapkan guru yang sesuai bidang studinya.

“Tahun ini kita menerima 250 orang guru kontrak. Tapi harus pula diketahui, khusus untuk SMA saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Termasuk apakah mampu menghonorkan guru-guru (untuk SMU, red) terse-

but,” tuturnya.

Selama ini, kata Bupati, untuk mencukupi kekurangan guru, pihak sekolah merekrut guru honor yang anggaranya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Tapi karena tak ada lagi yang direkrut, akhirnya yang tamatan SMA itu. Tapi syukur mereka sekarang sudah ada yang disekolahkan,” ujarnya.

Orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu memang tak mau main-main dengan pendidikan yang menjadi penggerak utama kemajuan daerah. “Tahun ini ada beberapa dokter spesialis asal Sanggau yang kita sekolahkan.

Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi,” harapnya.

Di hadapan para mahasiswa dan dosen IKIP tersebut, Bupati juga menyampaikan terkait demografi kabupaten Sanggau pada 2020 yang sebut-sebut sebagai masa emas. “Jumlah usia produktif itu lebih banyak. Masalahnya apakah SDM-nya itu baik. Kalau baik, akan mudah digunakan untuk percepatan pembangunan daerah. Tapi kalau banyak yang narkoba, malah jadi beban pemerintah dan sampah masyarakat,” ingatnya.

Laporan: Kiram Akbar

Fraksi PDIP dan Nasdem Pertanyakan Besarnya Silpa Sanggau-RK. Sisa lebih pembiyaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2014 sebesar Rp134,5 milyar lebih. Hal tersebut terungkap dalama rapat paripurna ke-10 masa kesidangan ke-3 tahun sidang 2015 DPRD Sanggau terkait pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2014.

Mayoritas fraksi di DPRD mempertanyakan besarnya sisa lebih anggaran tersebut, satu di antaranya adalah Fraksi PDIP

Dalam Pandangan Umumnya, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Edi Emilianus K mempertanyakan besarnya Silpa. Ia meminta Bupati Sanggau Paolus Hadi menjelaskan masalah utamanya dengan batas akhir waktu pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD pada bulan Desember 2014, apakah masih terdapat kegiatan-kegiatan luncuran sehingga berpotensi menambah besar pos Silpa dari yang sudah

diprediksikan.

“Semakin besar Silpa menunjukan semakin besarnya dana masyarakat yang belum atau tidak digunakan. Rasio Silpa terhadap belanja menunjukan porsi belanja yang tertunda,” katanya.

Edi menambahkan, berdasarkan catatan atas laporan keuangan bahwa Silpa tahun 2014 berasal dari Silpa tahun-tahun sebelumnya yang berada dalam kas daerah dalam bentuk giro

dan dapat menjadi isu publik.

Senada juga disampaikan Fraksi Nasdem. Melalui juru bicaranya, Rani Rahmawati, Nasdem juga mempertanyakan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah sehingga nilai Silpa tersebut besar. “ Ka m i k haw at i r ha l i n i menunjukan kelemahan dalam perencanaan, karena fraksi kami menilai masih banyak permasalahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tingkat

kemiskinan maupun kesejahteraan social yang belum ditangani secara optimal,” kata Rani.

Selain itu, Nasdem juga menyinggu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau yang selalu mengalami kerugian setiap tahunnya. Data 2013.

PDAM Sanggau merugi Rp425 juta lebih. Nasdem meminta Bupati bisa memberikan penjelasan terkait kondisi PDAM yang selalu merugi. (KiA)

Rakyat Kalbar

14 Landak Edo’ UPPD Ngabang Kejar Target Pajak Kendaraan Kamis, 6 Agustus 2015

Injeh Karaja

Sudah Kantongi Rp8 Milyar Ngabang-RK. Unit Penerimaan Pendapatan Daerah (UPPD) Ngabang secara rutin terus menggelar operasi kendaraan bermotor guna peningkatan Pajak Kenda-

raan Bermotor (PKB), yang dilaksanakan tiap Selasa dan Rabu.

Tak sendirian, UPPD Ngabang menggandeng Satlantas Polres Landak, POM TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Kepala UPPD Ngabang, Nasdiansyah mengatakan, selama dua hari kemarin, tercatat 74 pengendara bermotor, baik sepeda motor dan mobil dari berbagai jenis terjaring dalam operasi

yang berlangsung di terminal bus Ngabang.

“Sebanyak 29 pengendara di antaranyya langsung membayar pajak kendaraannya di tempat.

Sedangkan 45 pengendara lainnya belum membayar pajak. Selain itu, dalam operasi tersebut, Satlantas Polres Landak juga menilang sebanyak 30 pengendara yang melanggar peraturan berlalulintas,” ujar Nasdiansyah, Rabu (5/8) di

lokasi operasi.

Ia mengaku sejak dilakukannya operasi rutin itu, kesadaran masyarakat membayar PKB semakin meningkat. “Apalagi pada tahun 2015 ini kita sudah ditargetkan untuk penerimaan PKB ini sebesar Rp. 17 milyar lebih,” ungkapnya.

Dari target tersebut, saat ini UPPD sudah mengantongi Rp. 8 milyar lebih atau sebesar 46,6 persen. “Kita tetap optimis target

penerimaan PKB yang sudah dibebankan kepada kita ini tercapai meskipun kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Apalagi sekarang ini masyarakat lebih banyak mengejar bagaimana memenuhi kebutuhannya dulu ketimbang bayar pajak. Tapi segala upaya tetap kita lakukan,” pungkasnya.

Repoter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika saat memasang spanduk KTL di jembatan baru kota Ngabang. ANTONIUS

Pemkab Tetapkan Kawasan Tertib Berlalulintas Ngabang-RK. Pemkab Landak sudah menetapkan Kawasan Tertib Berlalulintas (KTL) di sepanjang ruas jalan Kota Ngabang.

Penetapan KTL ini merupakan hasil dari rapat forum lalulintas Kabupaten Landak.

“KTL yang sudah kita tentukan ini dalam rangka keselamatan berlalulintas bagi masyarakat pengguna jalan raya. KTL inipun juga merupakan program dari Pemkab Landak,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Landak, Lambertus Beni, Rabu (5/8) di sela-sela memimpin pemasangan spanduk KTL di jembatan baru Kota Ngabang.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat forum lalulintas tersebut, Dishubkominfo Landak memasang spanduk, baliho dan rambu lalulintas KTL disejumlah tempat strategis di wilayah KTL itu.

“Setelah itu, kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan dengan turun ke lapangan. Tapi kita tidak memberikan tindakan tegas bagi pengendara yang melanggar. Kita hanya memberikan sosialisasi saja,” kata mantan Kabid Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Landak ini.

Beni berharap, adanya KTL tersebut, masyarakat pengguna jalan bisa tertib dalam berlalulintas. “Ini juga dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal berlalulintas,” ucapnya.

Diharapkan pula meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal berlalulintas, tentunya bisa menurunkan angka lalulintas yang cukup tinggi di Landak ini. “Karena itu harus ada kerjasama yang baik antar pihak terkait, termasuk masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan,” pungkasnya.(ius)

UPPD Ngabang saat melayani pembayaran pajak kendaraan. ANTONIUS

Dinkes Minta Kerjasama Semua Pihak Ngabang-RK. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan (Dinkes), tapi semua pihak. Hal itu diungkapkan Kadinkes Landak, Nurainy Sitinjak, di sela-sela lokakarya ini lintas sektoral Puskesmas di Puskesmas Ngabang, Rabu (5/8).

“Kita akan membagi tugas sesuai dengan program yang ada di Puskesmas Ngabang antara staf di Puskesmas dan antara lintas sektoral seperti Camat, Kades, tokoh masyarakat dan kader kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Ngabang,” katanya.

Lokakarya mini ini juga digelar untuk mengevaluasi program

Kepala Dinas Kesehatan Landak saat membuka Lokmin di Puskesmas Ngabang. ANTONIUS

Puskesmas dan sudah disampaikan Kades kepada tokoh masyarakat serta kader kesehatan di wilayah Puskesmas Ngabang. “Supaya lintas sektoral tersebut bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan masyarakatnya masing-masing,” kata mantan Direktur RSUD Landak ini.

Ia berharap melalui lintas program dan lintas sektoral ini, nantinya ada kerjasama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kalau tenaga medis di Puskesmas jelas tidak mampu mengurus kesehatan semua masyarakat.

Karena itu harus ada kerjasama yang baik,” harapnya.

Nurainy juga berharap para

Kades bisa membantu melaksanakan program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Tapi saya menilai derajat kesehatan masyarakat di desa juga sudah mulai membaik.

Demikian juga dengan kerjasamanya sudah baik dari yang lalu.

Pak kadesnyapun sudah aktif.

Jadi, sekali lagi saya tegaskan, kita harus asa kerjasama yang baik dibidang kesehatan ini,” tegasnya.

Lokakarya itu juga dihadiri Kepala Puskesmas Ngabang, Justina Siregar, Camat Ngabang, Yosep, sejumlah Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kader kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Ngabang. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Gepeng Jadi PR Utama Pemerintah Sekadau-RK. Kian banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang berkeliaran di Kota Sekadau akhir-akhir ini, dinilai Anggota DPRD Sekadau, Herman A Bakar, tidak bisa dianggap sebagai angin lalu.

“Masalah Gepeng ini merupakan PR (pekerjaan rumah) yang wajib menjadi agenda pembahasan Pemkab Sekadau,” kata dia kepada Rakyat Kalbar via selulerya, kemarin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Pemkab Sekadau melalui Dinas Sosial lebih tanggap dengan para Gepeng tersebut.

“Kita minta agar Dinas Sosial juga melakukan pengecekan apakah benar mereka terorganisir seperti yang diperkirakan atau memang mereka ini memang benar fakir miskin dan orang duafa,” tegasnya.

Lanjut dia, harus diakui masyarakat sekarang memang mengalami kesulitan ekonomi.

Ini diperparah dengan harga komoditi andalan masyarakat yang rendah, seperti karet dan sebagainya. Selain itu, lapangan pekerjaan juga semakin sedikit. Kalau pun ada, namun sangat sulit didapat oleh masyarakat yang kebanyakan tidak memikili pendidikan tinggi.

Herman juga mempertanyakan, apakah kemunculan pengemis yang semakin bertambah ini ada kaitannya dengan peningkatan jumlah warga miskin di Sekadau. “Jelas ini merupakan fenomena yang kurang baik bagi Pemkab Sekad au . Ma k a n y a k i t a harapkan segera dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya,” pungkasnya. (bdu)

Jangan Kibarkan Bendera Lusuh tiang benderanya.

“Bagi mereka yang tidak memasang bendera, kita akan meminta para Camat, Kades dan RT untuk memberikan teguran,” tukas Jhon.

Lebih lanjut, Jhon mengatakan, kemerdekaan adalah milik semua masyarakat Indonesia. Karena itu, kemerdakaan yang sudah diraih oleh susah payah dengan pertumpahan darah oleh para pejuang bangsa itu harus dihormati.

“Salah satu cara menghormatinya adalah dengan pengibaran bendera setiap perayaan HUT kemerdekaan. Selain itu kita juga harus mengisi kemerdakaan ini dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta berdoa untuk kemajuan bangsa agar tidak kalah saing dengan bangsa lain,” imbuhnya.

Sekadau-RK. Pemda Sekadau meminta seluruh masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam perayaan HUT RI ke 70 ini. Pemkab akan membuat imbauan secara berantai kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan ke desa, RT hingga masyarakat.

Isinya, meminta masyarakat mengibarkan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggal, kantor perusahaan swasta maupun kantor-kantor pemerintahan. Pengibaran bendera dilakukan mulai 14 Agustus hingga 18 Agustus 2015.

“Bendera yang dipasang juga harus standar.

Jangan yang sudah lusuh. Gantilah dengan yang baru, harga bendera pun tidak seberapa. Masa setahun sekali pun tidak mampu beli bendera,” kata Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Jhon juga mengharapkan agar bendera yang dipasang memiliki standar tinggi yang baik. Artinya, tiang bendera jangan terlalu rendah. Minimal di atas dua meter tinggi

Reporter: Abdu Syukri Editor: Kiram Akbar

Ilustrasi. NET

Halalbihalal Terakhir Simon Petrus

Bupati Minta Maaf

Ilustrasi. NET

Sekadau-RK. Pemkab Sekadau menggelar kegiatan halalbihalal dengan jajaran Forkompinda, tokoh masyarakat dan PNS, Selasa (4/7) di aula kantor Bupati Sekadau. Halalbihalal dalam rangka Idul Fitri 1436 Hijriah itu dihadiri langsung Bupati Sekadau, Simon Petrus.

Dalam kesempatan itu, Simon meminta maaf kepada jajaran PNS Sekadau atas kesalahan yang disengaja maupun tidak, selama 10 tahun memimpin Sekadau. Ia juga menjadikan momen halalbihalal itu untuk pamitan dengan jajaran PNS di Sekadau.

“Saya mohon maaf jika dalam mengambil kebijakan ada yang menyinggung perasaan saudarasaudara,” ujarnya.

Dalam memimpin daerah selama dua periode, diakuinya banyak kebijakan yang harus diputuskan. Namun dalam setiap pengambilan kebijakan itu, ia tetap berusaha agar tidak menyakiti pihak lain.

Sekda Sekadau, Yohanes Jhon dalam kesempatan itu mengatakan, halabihalal itu dilakukan dalam rangka menjalin silaturrahmi antara pimpinan daerah dengan jajaran PNS. “Halalbihalal

Bupati Sekadau, Simon Petrus S Sos M Si tengah memberikan paparan dalam kegiatan halalbihalal jajaran Pemda Sekadau dengan Forkompinda, tokoh masyarakat dan PNS di lingkungan Pemkab Sekadau di Aula kantor Bupati Sekadau . ABDU SYUKRI

ini juga untuk jembatan komunikasi antara kita dengan semua jajaran pemerintah daerah,” singkat Jhon.

Sementara itu, Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, Drs M Taufik dalam tausiahnya menuturkan, halalbihalal memiliki arti penting dalam menjalin silaturrahmi antara sesama

umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya. “Di Kementerian Agama, masalah kerukunan antara sesama umat beragama selalu menjadi perhatian kita,” ucapnya.

Taufik beraharap antara umat beragama di Sekadau selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Republik Indonesia. “Jangan ada istilah agama mayoritas dan agama minoritas,” tukas Taufik.

Selain tausiah, kegiatan halalbihalal itu juga diisi dengan acara salam-salaman anatar ratusan PNS yang hadir dengan Bupati dan jajaran Forkompinda.

Hadir pula dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, pimpinan SKPD, Dandim 1204 Sanggau, Kajari Sekadau, Sukardi SH M Hum, Waka Polres Sekadau, Kompol Catur Prasetyo. (bdu)

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Kamis, 6 Agustus 2015

BENGKAYANG

15

Peran Pajak dan Retribusi Masih Kecil Singkawang-RK. Penerimaan pajak dan retribusi di Kota Singkawang masih sangat kecil. Sehingga belum berperan besar dalam menopang pelaksanaan program pembangunan di Kota Amoy ini.

Hal tersebut diakui Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi dalam Paripurna Jawaban Walikota Kota atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Singkawang

terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang 2014 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Singkawang, Rabu (5/8).

“PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Pajak dan Retribusi Daerah relative masih sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, seperti DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Awang.

Walikota Awang Ishak menyampaikan Jawabannya atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kota Singkawang Untuk mengoptimalkan peneriterhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014. MORDIADI maan pajak dan retribusi tersebut, kata Awang, akan ditempuh bebera tas pelayanan pajak daerah, meningkatkan yang telah dimulat dalam Perda dibidang upaya. Di antaranya, meningkat- sarana dan prasarana pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah, mengingat beberkan peran serta masyarakat dan pajak daerah, serta peningkatan kualitas dan apa di antaranya belum dilaksanakansecara meningkatkan kepatuhan dalam kuantitas sumberdaya manusia di bidang maksimal,” kata Awang.

Singkawang-RK. Untuk memeriahkan Hari membayar pajak yang menjadi pajak daerah.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Pembangunan Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70 pada kewajiban setiap orang (wajib Awang mengatakan, peningkatan koordi- Keadilan Rakyat (PKR) DPRD Kota Sing17 Agustus 2015 mendatang, Pemerintah Kota pajak). nasi antara SKPD yang menangani pendapa- kawang, Eka Candra mengaku prihatin sektor (Pemkot) Singkawang mendorong partisipasi maSelain itu, menyempurnakan tan daerah dengan Satpol PP dan SKPD ter- pajak tidak dapat terealisasi sebagaimana syarakat untuk menggelar berbagai lomba 17-an. data wajib pajak (database), me- kait lainnya merupakan salah satu prioritas yang telah ditargetkan, sedangkan retribusi “Kita mengharapkan partisipasi masyarakat ningkatkan koordinasi dengan yang akan dilakukan untuk meningkatkan tidak bisa dioptimalkan. untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau perdan antatrdinas teknis pengelola penegakan hukum di bidang pajak dan re“Tentunya hal ini sangat mengherankan, lombaan untuk memeriahkan Peringatan Hari penerimaan daerah, meningkatkan tribusi daerah. mengingat pesatnya kondisi pembnagunan Proklamasi Indonesia ini,” kata Drs Syech Bandar intensitas pengawasan terhadap “Secara khusus, saya juga akan meminta dan dunia usaha di Kota Singkawang. SemesMSi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang pajak daerah.

SKPD teknis untuk mengkaji potensi pajak tinya melalui dua sektor tersebut, PAD dapat ditemui di tempat kerjanya, Rabu (5/8).

Kemudian meningkatkan kuali- dan retribusi daerah lainnya, sebagaimana ditingkatkan secara signifikan,” kata Eka. Lomba17-an yang biasa dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, di antaranya Panjat Pinang, Makan Kerupuk, Tarik Tambang, Gigit Sendok, Memasukkan Paku dalam Botol, Balap Karung, Tangkap Belut/Bebek, Tepuk Bantal, Sepakbola Sarung, Merias dengan Mata Tertutup, Joget Balon, Gigit Koin, dan masih banyak Singkawang-RK. Untuk meningkatkan Kota Singkawang terhadap Rancangan hak pasien dan keluarga, dengan tetap lagi. kualitas pelayanan di Pusat Kesehatan Ma- Peraturan Daerah (Raperda) Pertang- memerhatikan hak petugas. Prinsip ini Bandar mengharapkan, masyarakat Kota Singsyarakat (Puskesmas), Pemerintah Pusat gungjawaban Pelaksanaan APBD Kota ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kawang lebih berperan untuk menggelar berbagai (Pempus) mengharuskan seluruh Puskes- Singkawang 2014 di Ruang Rapat Utama kualitas dan keselamatan pelayanan.

Dalam upaya mengembalikan Puskeslomba 17-an tersebut. Sehingga kemeriahan HUT mas terakreditasi. Menurut Kepala Dinas DPRD Kota Singkawang, Rabu (5/8) Kemerdekaan RI tahun ini lebih terasa dibandingAkreditasi Puskemas itu untuk pembi- mas ke jalan yang benar itu, kata Kismed, Kesehatan Kota Singkawang, akreditasi ini kan tahun-tahun sebelumnya di Kota Amoy ini. merupakan upaya untuk mengembalikan naan peningkatan mutu, kinerja melalui di Kota Singkawang dimulai dari PuskSementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) perbaikan yang berkesinambungan esmas Singkawang Utara. “Yang diperPuskesmas ke jalan yang benar.

Singkawang, kemarin siang sudah mulai rapat “Sebenarnya tidak ada yang berat untuk terhadap sistem manajemen mutu dan siapkan untuk akreditasi itu dimulai di untuk mempersiapkan berbagai kegiatan HUT mendapat sertifikat akreditasi bagi Pusk- penyelenggaraan pelayanan serta penera- Singkawang Utara dulu, kemarin sudah Kemerdekaan RI. Kegiatan yang hampir sama seesmas itu, karena saya mengistilahkan pan manajemen risiko, bukan sekedar diaudit oleh Auditor dari Provinsi Kalbar. tiap tahunnya, seperti pemberian Renungan Suci, akreditasi itu mengembalikan Puskesmas penilaian untuk mendapat sertifikat Berikutnya akan datang Auditor dari pusat,” ungkapnya.

Pemberitan Remisi, Upacara Peringatan Detikke jalan yang benar,” kata Kismed Pari- akreditasi.

Kismed menjelaskan, dipilihnya Puskdetik Proklamasi, Resepsi, Tabur Bunga di Makam Pendekatan yang dipakai dalam akredipurna Jawaban Walikota Kota atas PanPahlawan dan lainnya. (dik) dangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD tasi Puskesmas berupa keselamatan serta esmas Singkawang Utara ini lantaran,

Masyarakat Didorong Gelar Lomba 17-an

Di tempat yang sama, Juru Bicara Fraksi Karya Sejahtera Nasional (KSN) DPRD Kota Singkawang, Haryadi menilai, belum optimalnya pajak dan retribusi dikarenakan banyak tempat usaha yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak.

Dia mengungkapkan, terdapat minimal 40 usaha hiburan, 30 indekost, dan 140 penangkaran burung walet yang belum didata dan ditetapkan sebagai wajib pajak 2014.

Sementara Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Singkawang,Theresia Pones mengingatkan PAD yang bersumber dari pajak merupakan indikator kekuatan dan kemandirian suatu daerah. “Oleh sebab itu Walikota Singkawang dan jajaran SKPD terkait harus jeli dan lebih giat dalam menggali poensi pajak di Kota Singkawang,” katanya.

Seperti diketahui, dalam APBD Kota Singkawang 2014, pajak daera yang semula ditargetkan sekitar Rp24,3 Miliar, terealisasi sekitar Rp23,4 Miliar atau 96,38 persen. Sedangkan retribusi daerah yang semula ditargetkan sekitar Rp9,76 Miliar, dapat terealisasi sekitar Rp9,77 Miliar atau 100,16 persen.

Laporan: Mordiadi

Akreditasi, Mengembalikan Puskesmas ke Jalan yang Benar dinilai jauh lebih siap dibandingkan Puskesmas lainnya di Kota Amoy ini.

“Karena Puskesmas Singkawang Utara sudah mengenal ISO yang merupakan cikal bakal akreditasi, jadi mereka tidak terkaget-kaget, tinggal menambah beberapa persyaratan,” terangnya.

Agar terakreditasi ini, menurut Kismed, sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama, bisa setengah sampai satu tahun untuk persiapannya. “Yang penting komitmen dulu dari petugas Puskesmasnya, sedangkan sarana dan prasananya akan kita lengkapi secara bertahap,” paparnya. (dik)

Sambungan Polisi Menyamar, Curanmor “Rekan WT mencuri ini adalah D. Tersangka D terlebih dahulu ditangkap oleh Resmob Polda Kalbar. Mereka melakukan pencurian sepeda motor secara bersama-sama,” beber AKP Kemas.

Diceritakan Kemas, WT mencuri sepeda motor pada saat pemiliknya

sedang tidur, menggunakan kunci T. Diinterogasi, WT mengaku baru mencuri motor di dua TKP. “WT dijerat dengan pasal 363 KUHP yakni dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara,” tegas Kemas. (zrn)

Mandi di Sungai, Tewas Tanpa di ketahui teman-temannya, korban menghilang, karena posisi korban mandi membelakangi temannya. Menyadari korban tidak ada di sekitar tempat dia berenang, teman-teman korban mengira bahwa korban berenang sambil mencari ikan, karena itu kebiasaan korban sehari hari,” katanya.

Mengira Abet mencari ikan, maka teman-temannya pulang. Beberapa lama kemudian, Abet tidak kunjung pulang. Akhirnya keluarga dan teman temannya mencari keberadaan Abet.

Pukul 15.00 jenazah Abet ditemukan di

dasar sungai, tersangkut di batang pohon tidak jauh dari lokasinya berenang.

“Memang menurut keterangan, sebelum mandi, korban mengeluh kepada teman-temannya, kepalanya pusing dan keletihan,” ungkap Aang.

Jasad Abet dibawa ke Rumah Sakit Citra Husada dan di visum. Hasilnya tidak ditemkuan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. “Kuat dugaan korban meninggal karena tenggelam. Jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan,” jelas Aang. (aji)

Berharap Kasatpol PP izinnya bermasalah, seperti Studio Family Karaoke.

“Saya sependapat dengan Walikota Pontianak yang melakukan rolling atau mutasi terhadap para pejabatnya, khususnya Kasatpol PP. Saya menilai, pergantian Kepala Satpol PP (Haryadi) itu, karena beliau tidak mampu mentuntaskan kasus,” ungkap Bebby Naylufa kepada Rakyat Kalbar, Selasa (4/8).

Kasus yang belum tuntas dimaksud Bebby, diantaranya sengkarut izin Studio Family Karaoke dengan Rumah Sakit ProMedika di kawasan Pontianak Mall.

Kemudian sengkarut pembangunan Hotel 95 dengan warga Gang Pandu.

Parahnya lagi, keberadaan gudang PT Adira Dinamika Multi Finance yang tidak memiliki izin serta dikomplain warga Kompleks Akcaya III, Kelurahan Akcaya, Pontianak Selatan. Begitu juga industry mebel di Gang Cendana V Jalan Cendana, Pontianak Kota, tidak memiliki izin serta dikomplain warga setempat.

“Sudah jelas berbagai persoalan itu menjadi wewenang Satpol PP untuk menindaklanjutinya. Apalagi persoalan itu sudah menjadi sorotan publik dan media massa. Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari petugas trantib (Satpol PP),” kesal Bebby.

Legislator Partai Golkar itu mengatakan, masalah yang mencuat sudah membuat resah masyarakat. Mungkin Walikota Pontianak menginginkan masalah tersebut segera diselesaikan, sehingga digantilah posisi Kasatpol PP Kota Pontianak.

“Kita berharap kepada Kasatpol PP yang baru ini bisa menuntaskan persoalan-persoalan tersebut. Kasatpol PP harus tegas, salah katakan salah dan ditindak. Apabila pengusaha sudah bertentangan dengan warga, harus ada sikap dari pemerintah. Jangan pandang mereka yang bermasalah itu para pengusaha atau banyak uangnya,” tegas Bebby.

Bebby mengaku bingung, mengapa Kasatpol PP sebelumnya tidak mampu menyelesaikan masalah. “Saya tidak tahu

penyebabnya apa. Jadi langkah mengganti Kepala Satpol PP harus kita apresiasi dan kita tunggu tindakan tegas dari Kasatpol PP yang baru,” ungkapnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini berharap, adanya pergantian Kasatpol PP, bisa membawa dampak yang baik.

“Sehingga segala kasus yang meresahkan warga bisa segera terselesaikan. Ini pasti jadi harapan masyarakat. Kalau bisa terselesaikan persoalan yang meresahkan warga, pasti akan membawa Kota Pontianak menjadi kota tertib aturan,” ujar Bebby.

Mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengingatkan, Kasatpol PP yang baru (Syarifa Adriana) bekerja bertanggungjawab dan amanah. “Ayo kita bersamasama menjadikan Kota Pontianak ini semakin maju dan tertib aturan,” ajaknya.

“Saya yakin Ibu Syarifa Adriana bisa bekerja lebih baik, walaupun dia perempuan. Saya juga perempuan, saya mendorong langkah-langkah baik untuk Satpol PP. Tetap semangat dan maju terus menegakkan aturan. Action-nya harus lebih oke,” serunya.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemkot Pontianak, Drs Junaidi MSi mengaku akan bersikap tegas dan pro-rakyat. Belum diketahui dengan pasti, maksud dari sikap tegas dan prorakyat yang dimaksudkannya itu.

“Kalau untuk persoalan izin Studio Family Karaoke, kami masih menunggu hasil uji tingkat kebisingan dari Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar.

Kalau sudah ada hasil, saya pasti beritahu koran Rakyat Kalbar,” ujar Junaidi, Rabu (5/8) siang.

Mantan Camat Pontianak Kota ini menegaskan, apabila hasil uji Lab membuktikan Studio Family Karaoke mengeluarkan kebisingan hingga ke ruang inap pasien Rumah Sakit ProMedika, maka BP2T segera mengambil tindakan.

“Kalau terbukti, BP2T akan berikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan,” katanya. (dsk)

Paman Meninggal, Mahasiswi Gantung Diri Chartrine diduga syok ditinggal pamannya, yang belum lama ini meninggal dunia. Memang, pamannya itu sangat dekat dengannya.

Yosep, 64, ayah Chartrine bercerita, pada 3 Agustus 2015 lalu, dia bersama anak perempuannya itu sembahyang misa arwah pamannya yang dimakamkan paginya. Ketika keluarganya sembayang itulah, Chartrine permisi pulang.

“Ketika selesai sembayang, saya dan ibunya Ayang Pena, 35, pulang ke rumah sekitar pukul 07.00. Ketika membuka pintu melihat anak saya Chartrine sudah tergantung dengan tali nilon.

Sayapun lansung merangkul dan menyuruh ibunya melepaskan tali di lehernya,” ungkapnya.

Setelah jenazah putrinya diturunkan, Yosep rumah rumah meminta pertolongan warga.

“Ketika saya kembali ke rumah setelah meminta pertolongan warga, melihat ibunya sedang meneguk racun rumput. Saya lansung merampasnya,” cerita Yosep.

Setelah meneguk racun rumput Ayang Pena lansung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Melawi. “Ibunya lansung dibawa ke RSUDMelawi. Sementara anak saya lainnya

sampai di Pinoh sekitar pukul 10.00. Kami pun melaporkan kejadian ini ke polisi,” jelas Yosep.

Yosep bersama istri dan anaknya pergi ke Landau Mumbung, melayat atas meninggalnya paman Chartrine yang juga abang dari ibunya.

“Pamannya ini memang sangat dekat dengan anak saya,” ucapnya.

Hasil visum di RSUDMelawi, dr. Rudyanto, 29, mengatakan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti luka dan memar di tubuh Chartrine. Hanya memar bekas tali gantung diri. (ira)

Anak Oknum Polisi Ditangkap Polisi Namun karena tidak ada surat, motor tersebut hanya bisa digadaikan,” kata Kapolsek Pontianak Barat, Kompol Joko Sulistiono di ruang kerjanya, Rabu (5/8).

Pengungkapan kasus ini, dikatakan Joko, didukung dengan adanya CCTV pada Warnet tersebut. Sehingga polisi dapat mengidentifikasi identitas pelaku.

“Setelah berhasil menangkap WW dan MI, kita lakukan pengembangan. Dan mengarah ke DE dan ER yang turut membantu menjual hasil kejahatan. Saat ini mereka sedang disidik,” ujarnya.

Meskipun yang diringkus itu anak anggota Polri, Joko memastikan akan tetap memprosesnya. Baginya, siapapun di mata hukum tidak ada bedanya alias tidak pandang bulu.

“Namanya hukum, harus memberikan rasa

keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak melihat siapapun yang melakukan kejahatan.

Tetap kita sidik,” tegasnya.

Selain mengamankan sepeda motor curian, polisi juga mengamankan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan WW dan MI melancarkan aksi kejahatannya. Pelaku WW dan MI dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman paling lama tujuh tahun penjara. Sementara ER dan DE dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

Kapolsek Joko mengimbau pemilik usaha yang memiliki CCTV, hendaknya dipasang pada tempat yang tepat sasaran. Kemudian kemampuan rekam gambar dan suara pun sebaiknya yang jelas. Agar, jika terjadi tindak kejahatan dapat membantu kepolisian dalam mengungkapnya.

Kepada wartawan MI mengaku, bersama WW menemukan kunci sepeda motor di atas meja Warnet. Kunci tersebut dicocokan ke setiap sepeda motor yang ada di parkiran.

“Setelah ada yang cocok, saya larikan motor itu ke jalan Karet untuk dijual. Karena tidak ada surat, tidak ada yang beli. Kemudian malamnya saya ketemu ER dan DE, saya tanya ada tidak lubang yang mau terima motor itu. Kata DE ada, akhirnya dibawa ke Beting, dengan harga Rp500 ribu,” katanya.

Uang dari hasil kejahatan itu, lanjut MI, Rp300 nya dipakai untuk membeli sabu. Sementara sisanya dikuasi oleh MI. “Kami belikan sabu untuk pakai bertiga di Beting. Kalau WW tidak ikut. Sisa uang itu, saya ambil semuanya,” kata MI. (oxa)

Selingkuh, Oknum Guru Agama Dilaporkan Istri Padahal Ah berprofesi sebagai guru agama di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Sanggau.

Dia dituduh berselingkuh dengan sesama guru agama berinisial UN. “Sebenarnya kasus ini sudah saya laporkan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Dinas Pendidikan sejak 2013 lalu. Awalnya memang ditindaklanjuti. Keluarlah surat perjanjian yang isinya sepertiga dari gaji suami saya dibagikan ke saya dan anak saya. Tetapi setelah lama berjalan, perjanjian yang ditandatangani suami saya tanggal 26 November 2014 itu ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Awalnya mereka ini pernah disidang di BKD, tetapi tidak ngaku, cuma ada surat pernyataan Kepala Desa di sana, mereka sudah serumah, suratnya ada dengan saya,” kata Sumarni, Rabu (5/8).

Sumarni menceritakan sekilas perselingkuhan suaminya saat bertemu teman selingkuhnya, berinisial UN. “Saya dengar mereka ini ketemu saat kuliah di UT (Universitas Terbuka) Sanggau, kemudian sama-sama kuliah di salah satu perguruan tinggi di Sintang. Di situlah saya dengar mereka melakukan perbuatan selingkuh,” ungkapnya.

Sumarni bahkan membeberkan, keduanya pernah dikenai sanksi adat oleh warga Sungai Batu, Sanggau. Karena Ah tinggal serumah dengan perempuan lain, tanpa sepengetahuan istri sah. Serta tidak melaporkan membawa perempuan lain kepada pihak berwenang di Sungai Batu.

“Mereka kena adat basa yaitu sebesar Rp8.320.000 dengan jaminan motor dan STNK yang disaksikan para saksi, yaitu tokoh adat Sungai Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” beber Sumarni.

Karena kasus tersebut, kata Sumarni, Ah akhirnya dipindahtugaskan ke Meliau, ke Sosok dan sekarang ke Bodok.

Selain di Sungai Batu, lanjut Sumarni, Ah juga

pernah disanksi adat oleh warga Kembayan dengan kasus yang sama. “Si perempuan ini juga diadat di Kembayan. Artinya kalau nanya bukti saya sudah lengkap, tinggal bagaimana tindaklanjut dari BKD dan Dinas Pendidikan saja lagi,” tegasnya.

Dari kasus tersebut, Sumarni berharap Dinas Pendidikan dan BKD Sanggau segera mengambil tindakan tegas terhadap suaminya, serta selingkuhan suaminya itu.

“Sudah sembilan bulan ini tidak sepenuhnya dia membayar tanggungjawabnya terhadap saya dan anak-anaknya. Kalau suami saya tidak bisa memenuhi hak-hak saya dan anak saya, sesuai perjanjian di atas materai, saya minta suami saya dipecat dengan tidak hormat dari PNS, karena melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan UU perkawinan nomor satu tahun 1974 pasal 2,” tegas Sumarni. Dari hasil pernikahannya tahun 2010 silam sesuai akta nikah nomor 85/02/V/2010 tanggal 20 April 2010, pasangan Sumarni dan Ah dikaruniai seorang putri berusia 2,4 tahun.

“Untuk ngurus ini, saya selalu bawa anak saya, capek juga kadang. Biasanya saya jalan kaki, karena memang saya tidak bisa mengendarai sepeda motor. Saya kasihan dengan anak saya, gimana masa depannya nanti. Sementara status saya sampai sekarang belum jelas, apakah masih istri yang sah atau tidak,” tutur Sumarni.

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Sumarni mengaku bekerja di salah satu salon di Pahuman. “Ya, mau bagaimana lagilah, terpaksa saya kerja di salon untuk biaya anak, sementara dari suami tidak diberikan sesuai perjanjian,” kesalnya.

Penurunan pangkat Terpisah, Kabid Pengembangan Pegawai (P2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Saola saat dikonfirmasi mengatakan, Ah sudah diberi sanksi oleh Bupati dengan penurunan pangkat

dan mutasi yang direkomendasikan Ketua Tim. Namun saat disinggung soal perjanjian antara Sumarni dengan Ah, Saola mengaku sudah diterima istrinya.

“Saya dengar sudah diterima istrinya, tetapi kalau memang istrinya belum menerima sesuai perjanjian, silakan istrinya menghubungi Kepala Sekolahnya,” katanya.

Disinggung apakah ada sanksi berat untuk Ah, Saola mengaku akan terlebih dahulu memprosesenya sesuai tahapan-tahapan. “Belumlah sampai pemecatan, kan ada tahapan-tahapan yang kita lalui,” kata dia.

Namun ia mempersilakan jika Sumarni hendak melanjutkan kasus ini dengan melaporkan kembali ke BKD. “Kalau memang dirasakan masih ada permasalahan yang mengganjal, kami siap memfasilitasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sanggau, Sudarsono mengaku belum mengetahui pasti kasus tersebut, meski tak menampik pernah mendengan isu yang beredar.

“Saya dengar terakhir (Ah) dipindah ke Parindu, kami dari Dinas tidak tahu ada pemindahan itu, mungkin berkasnya sudah lama,” katanya.

Atas pemindahan Ah, Sudarsono mengaku terkejut, karena BKD tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan.

“Kami terkejut, lo, siapa yang memindahkan dia lagi, sedangkan kami tidak pernah mengusulkan dia ini pindah lagi,” ujarnya.

Sudarsono mengaku akan mempelajari kasus tersebut dan segera menindaklanjutinya dengan Kepala Dinas. “Nanti kita pelajarilah, kita lihat dokumen-dokumennya, kita koordinasikan dengan Kepala Dinas. Kalau ada pernyataan seperti itu, nanti istrinya juga kita panggil, kita telusuri kita rapat dengan BKD,” tegasnya. (kia)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis MERRY RIANA

Kejutan Tak Terlupakan

M

OTIVATOR Merry Riana tidak akan melupakan perayaan ulang tahunnya ke-35 yang jatuh pada 29 Mei lalu. Keputusan untuk merayakan hari lahir bersama para staf di Merry Riana Indonesia berbuah manis. Dia mendapat kejutan yang lantas diunggah ke akun YouTube-nya.

“Biasanya saya rayakan ulang tahun bersama keluarga. Meluangkan waktu seharian untuk tidak bekerja,” ujar Merry.

Total ada tiga video yang diunggah. Video tersebut berisi greeting ucapan ulang tahun, parodi lagu Selamat Ulang Tahun milik Jamrud oleh staf, dan video surprise party. Video terakhir menunjukkan bagaimana para staf di Merry Riana Indonesia menyiapkan pesta itu. Kejutan dimulai saat Merry dan suaminya, Alva Tjenderasa, berjalan ke kantornya. Ada staf yang mengenakan topeng dan memberikan beberapa petunjuk. Air mata Merry mulai mengucur ketika memasuki kantor.

Dia tampak terharu dengan yang dilakukan para staf. Tokoh inspirasi dalam film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar (2014) tersebut benar-benar tidak menyangka ada sesuatu yang disiapkan untuk menyambutnya. Dalam video itu, dia diminta untuk ke kantor karena ada wawancara dengan salah satu televisi. “Sungguh kejutan yang tak terlupakan di ulang tahun ke-35 ini,” imbuhnya. (idp)

LAURA BASUKI

Terlalu Gemes

P

thing spesial.

Sejak kedatangan Big Bang hingga kepulangan mereka ke Seoul, Raline tampak selalu menemani personel Big Bang.

Bintang film 5 cm, 99 Cahaya di Langit Eropa dan Surga Yang Tak Dirindukan ini bahkan tak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut untuk mempromosikan makanan khas Indonesia. “Aku bilang, kalian kesini ngapain cari makanan Korea. Ini Indonesia harusnya cari makanan Indonesia,” jawabnya.

Rupanya, saran Raline tersebut disambut baik oleh pemilik tembang Bang Bang Bang ini. G-Dragon cs pun akhirnya mencoba makanan yang direkomendasikan oleh Raline. “Aku saranin Big Bang nyoba sop buntut, nasi goreng dan gadogado. Ternyata mereka suka banget sama sop buntut dan pas konser mereka juga mention “suka nasi goreng dan sop buntut.” Aku bangga juga karena aku nyuruh mereka nyobain itu,” jelas Raline.

Tak hanya itu, bahkan salah satu personel Big Bang sampai rela menunda kepulangannya demi untuk kembali memakan sop buntut dengan Raline.

Banyak fan yang menebak bahwa salah satu member tersebut adalah Seungri. “Mereka suka Indonesia, malah maunya lama disini sampai ada satu personelnya cancel flight hanya untuk makan nasi goreng dan sop buntut lagi sama aku,” paparnya. “Buat aku itu something spesial berarti kan Indonesia ngangenin,” imbuhnya.

Fans di Indonesia pun heboh manakala salah satu personel, Seungri follow Instagram Raline, bahkan sampai membuat video Dubsmash bersama.

“Awalnya aku follow GD saja, karena cuma kenal dia.

Tapi pas kenal sama lain juga, si Seungri nanya aku punya Instagram nggak.

Itu aja sih awalnya,” ungkap Raline. (RM)

Entertainment Entertain ment

SH

Kamis, 6 Agustus 2015

ASI goreng dan sop buntut yang disarankan Raline Shah jadi menu favorit boyband Big Bang saat konser di Jakarta, baru-baru ini. Bahkan, salah satu personil pelantun If You sempat menunda kepulangannya ke Seoul. Bagi Raline, itu sebagai some-

“

Mereka suka Indonesia, malah maunya lama disini sampai ada satu personelnya cancel flight hanya untuk makan nasi goreng dan sop buntut lagi sama aku.

Buat aku itu something spesial berarti kan Indonesia ngangenin,”

Ra lin e

ENANTIAN empat tahun Laura Basuki mendapatkan momongan akhirnya terjawab. Kabar bahagia itu terungkap dari akun instagram Laura Basuki, @ Laurabas. Dalam akun itu, artis yang menikah dengan pengusaha Leo Sanjaya ini meng-upload beragam foto pose kehamilannya.

“Gemes sama perut sendiri,” tulis Laura.

Peraih Piala Citra lewat film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta ini terlihat memegang perut buncitnya. Laura mengenakan long dress berwarna kuning. Tidak ada yang tahu akan usia kandungannya. Bahkan sejumlah pengemarnya pun sempat dibuat kaget dengan foto tersebut. Lebih lagi, Laura baru merayakan ulang tahun pernikahannya keempat. Dalam pesta tersebut, perutnya belum terlihat. “Kehamilan anak pertama ya ka? Semoga diberi kelancaran dan dede bayi yang sehat,” ucap followernya.

Perempuan yang mengucap janji suci pada 25 Juni 2011 ini sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengar tangis bayi dan mengendongnya. Karenanya sebuah kado sepatu mungil didapatinya. Laura pun langsung meng-upload dalam akunnya itu. “Terlalu gemes, thank you,” tulis dalam akunnya lagi.

Kendati telah berbadan dua dan perutnya semakin membesar. Perempuan kelahiran Berlin Jerman, 9 Januari 1988 itu tetap beraktivitas seperti biasa. Salah satunya menjadi model salah satu baju ibu hamil. Aktivitasnya itu diupload nya kembali . “Lovely dress,” tulis pemain film Haji Backpacker itu.

Di salah satu foto memperlihatkan Laura Basuki masih saja lincah memakai hak tinggi, meski sedang hamil. Sejumlah followernya pun ikut bahagia melihat semangatnya Laura. Meski hamil, pemain film Love and Faith ini tetap men jaga penampilannya dan tetap beraktivitas. “Haduh hamilnya seksi,” tulis salah satu followernya @fatyamil. Laura pun langsung merespon dan membalasanya. “Terima kasih,” tulis Laura.

Tidak hanya penggemarnya, sahabatnya, Dewi Sandra yang baru tahu akan kehamilannya itu menuliskan komentar. “Laura apakah kamu hamil? Selamat! Aw kamu terlihat cantik!

Peluk @laurabas,” tulis Dewi Sandra. (Jp)

N

Rakyat Kalbar

H A

SOMETHING g n Ya NGANGENIN

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

Seperti Habis Melahirkan

S

YAHRINI seperti wanita yang baru saja melahirkan. Padahal, dia belum menikah, apalagi punya suami. Hal itu terlihat dari foto dalam Instagram miliknya. Syahrini berfoto dengan dua keponakan barunya di atas ranjang kamar Rumah Sakit Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Pelantun Sesuatu itu terlihat seperti ibu dari dua bayi itu lantaran turut menggendong di kanan-kiri tangannya. Bayi-bayi itu tak lain merupakan anak Aisyah, adik sekaligus manajer Syahrini. “Hadiah Ulang Tahun Terindah Tahun 2015 l Raja Arkan Fattan Geovani & Ratu Arkanyah Fatimah Geovani’ My Nephew & My Niece,” tulis Syahrini, 33, sebagai caption foto itu.

Meski terlihat sangat bahagia, Syahrini tidak berada di Jakarta kala dua keponakannya itu lahir, pada (4/8). Syahrini baru mendarat pagi tadi dari Ibiza dan beberapa kota di Spanyol. (Jp)