6 November 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 6 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Amburadulnya Bea Cukai Entikong

AMRIL AGAM AP K G N A T DI POLISI

Satu Demi Satu Pengirim Uang ke Syafruddin Dibekuk PONTIANAK-RK. Satu lagi pengusaha ekspor impor dibekuk polisi. Dia adalah Amril Agam. Dua hari lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar menangkapnya di Jakarta, terkait kasus penyuapan pejabat Bea dan Cukai Entikong. Sore kemarin, ia diterbangkan ke Pontianak. Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistyanto mengatakan diciduknya Agam merupakan lanjutan kasus yang dia tangani sebelum menjadi Kapolda Kalbar. Arief mengatakan, Agam ditetapkan menjadi tersangka kasus penyuapan terhadap bekas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Entikong, Iwan Jaya. Iwan sendiri saat ini menjadi tahanan Polda Kalbar. Ini merupakan rangkaian kasus Bea Cukai yang

JELANG KENAIKAN BBM

Pertamina : Mohon Tidak Serbu SPBU Tambah 3 % Suplai se Kalimantan Cuma Tiga Hal Bikin BBM Langka; Panic Buying, Pembelian Berulang, dan Penimbunan

Halaman 6

Larangan Kawin Beda Agama

MUI Minta MK Tolak Gugatan UU Perkawinan

PONTIANAK-JAKARTA-RK. Menyikapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), PT Pertamina meminta masyarakat Kalimantan Barat untuk tidak panik dan khawatir. Penguasa minyak Indonesia itu menyatakan, pasokan untuk semua provinsi di Pulau Kalimantan sudah ditambah hingga 3 persen. Jadi, hanya faktor pembelian minyak karena panik saja yang bisa menyebabkan kelangkaan. Halaman 7

JAKARTA-RK. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mengatur ketentuan pelarangan perkawinan beda agama. Ini disampaikan saat MUI menjadi pihak terkait dalam sidang gugatan UU Perkawinan tersebut di Gedung MK, Jakarta, Rabu (5/11). Halaman 7

Anggap PDIP Main Sinetron

Godang R Siregar Kajati Kalbar

JAKARTA-RK. Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyindir sikap PDIP terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih itu hanya berpura-pura menolak kenaikan BBM. Tidak usahlah PDIP main sinetron tidak mendukung kenaikan (harga) BBM, kata Ruhut di gedung Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Politikus kontroversial ini mengatakan, PDIP

Resi Anna Napitupulu Jabat Inspektur V Jaksa Agung Muda J AKARTA -RK. Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung, Andhi Nirwanto melantik Godang Riadi Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Rabu (5/11). Godang yang sebelumnya menjabat Direktur Resi Anna Napitupulu

Halaman 6

Curhat Senator Indonesia kepada Menteri Susi

Hasil Laut Dicuri, Nelayan Setempat Tak Bisa Apa-apa JAKARTA-RK. Pencurian hasil laut tanpa izin memang marak di Indonesia. Tak hanya oleh nelayan asing, pencurian lintas provinsi pun kerap terjadi. Kemarin, Menteri Kelautan dan

Perikanan, Susi Pudjiastuti, melakukan meeting terbatas dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pertemuan tersebut, Susi diberondong pertanyaan, curahan

hati, hingga saran, mengenai masalah di laut berbagai daerah di Indonesia. Intinya kami memberi masukan kepada Ibu Susi tentang Halaman 6

Lagi-lagi Pelayanan di RSUD Soedarso Dikomplain klik!

www.rakyat-kalbar.com

Pasien BPJS Harus Bayar Biaya Rumah Sakit Rp20 Juta PONTIANAK -RK. Khairunnisa ST, warga Jalan Parit H Husein I (Paris I), nomor 5, RT 003, RW 014, Kecamatan Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara mengaku kesal dengan

klik!

Satu demi satu pengirim uang ke Syafruddin dibekuk -- Ngemeng-ngemeng, kapan penerima uang Syafruddin dibekuk gak?

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com @Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online HARIAN

Rakyat Kalbar

Dalam dunia pendidikan kita, ada satu hal yang unik ̶kalau tak mau dibilang aneh ̶menurut saya. Hampir set iap perg ant ian pemerintahan, kurikulum pendidikan juga ikut berganti. Terakhir adalah Kurikulum Pendidikan 2013. Saya tidak dapat memastikan, apakah di masa Jokowi-JK, kurikulum bakal berubah lagi. Tetapi yang pasti, seringnya perubahan kurikulum ini menyebabkanorangtua siswa mengeluh, lantaran harus menggonti-ganti buku matapelajaran. Buku-buku yang seharusnya bisa untuk tahun berikutnya, Halaman 6

Kejadiannya berawal, ketika Khairunnisa membawa ibunya, Hj Arifah ke RSUD Soedarso untuk mendapatkan perawatan medis. Hj Arifah menderita Halaman 7

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

Rakyat Kalbar

kebijakan RSUD Soedarso. Dia yang terdaftar sebagai pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharuskan membayar sejumlah uang selayaknya pasien umum.

Kurikulum (dan) Pendidikan

Partai Social Media @PartaiSocmed

Nila Moeloek @NilaMoeloek

Jika subsidi dihapus maka monopoli pertamina juga harus dihapus. Biarkan mereka bersaing agar eﬁsien

Dari segi pelayanan, #KIS menanggung biaya usaha kesehatan masyarakat, biaya skrining/deteksi dini dari bayi baru lahir hingga lansia

Cempaka @RINJ4Nl39

Yohana Yembise @YohanaYembise

nah! usul : turunkan/potong gaji dewan sampai dengan 50% selama 5 thn masa kerjanya, alihkan untuk keluarga kurang mampu

Kami optimis, kartu2 tersebut akan bermanfaat untuk rakyat Indonesia; Kami optimis, kami kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat

Lina Anandya @AnandyaLina

Nats @nataliuzone

Anggota parlemen pada bobok sanah,jangan begadang,biar besok lebih fresh,dan tidak bobok siang di rapat2 parlemen.

Ketimpangan Pembangunan yang amat sangat terasa yang membuat seolah-olah Kalimantan adalah anak tiri. 360°

Tunggu PLN? Mungkin Sepuluh Sampai Dua Puluh Tahun Lagi Baru Terang Pemerintah Kabupaten Sekadau pada tahun anggaran 2014 melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak tiga unit. Ketiga unit PLTMH tersebut berada di tiga lokasi berbeda, masing-masing di Desa Pantok Kecamatan Nanga Taman, di

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Halaman 6

Iklan/ Langganan...

M. Nur Hasibuan

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 6 November 2014

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR

Undang-undang dan Tatib Tidak Ada Dualisme Kepemimpinan DPR Koalisi Merah Putih (KMP) merespons positif niat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk membubarkan DPR tandingan bila jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dikocok ulang. Itu mungkin dilakukan, dipilih ulang pimpinan AKD asal fraksi di KIH mengikuti prosedur dewan. Sampaikan daftar nama. Setelah itu baru bicara. Kita nggak bisa pemilihan kalau nggak ada daftar nama, tegas Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), EďŹ&#x20AC;endi Simbolon mengatakan, peluang islah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) bisa saja terjadi asalkan ada penyesuaian lagi dalam komposisi alat kelengkapan dewan. Fahri Hamzah selanjutnya mengatakan, apapun bisa dibicarakan asal melalui prosedur dan sesuai perundangan yang berlaku. Yakni, Undang-undang MD3 yang mengatur mekanisme pemilihan pimpinan.

Laporkan Kekayaan

Johan Budi SP

KPK Sebar 500 Surat ke DPR dan DPD JAKARTA-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan 500 surat ke anggota DPR dan DPD RI. Isinya, imbauan agar para legislator dan senator baru itu melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya ke bagian LHKPN-KPK. Yang sudah dikirim kepada anggota DPR secara bertahap. Jumlahnya sekitar 500-an, yang sudah disiapkan, DPR maupun DPD, ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP dalam keterangan pers, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (5/11). Johan menjelaskan, dari 500 surat yang dilayangkan, baru satu legislator yang melaporkan. Yaitu, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat. Di sisi lain, Johan menginformasikan, pihaknya belum jadi melayangkan surat untuk Presiden RI, Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla serta jajaran kabinet hari ini. Alasannya, ada koreksi untuk redaksional surat. Jadi belum dikirimkan suratnya, terangnya. Kepada mantan Presiden SBY dan mantan Wapres Boediono surat sudah disampaikan kemarin sementara dititipkan ke Sekretaris Negara untuk imbauan melaporkan ke LHKPN, sambung Johan, yang juga Deputi Pencehagan KPK ini. Sementara itu, sudah ada tiga menteri kabinet kerja yang menyerahkan laporan harta kekayaannya ke bagian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Yuddy Chrisnandi datang. Tapi dia sudah membawa laporan itu menurut format yang bersangkutan. Jadi ada ketidaksamaan format. Jadi diperbaiki disesuaikan dengan format KPK, kata Jubir KPK, Johan Budi dalam keterangan pers, di Kantor KPK Jakarta, Rabu (5/11) petang. Dua menteri lainnya adalah Menteri Kesehatan, Nila Joewita F. Moeloek dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Nila sudah melaporkan dan langsung mendapatkan atau diberi tanda pelaporan LHKPN. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dan diberi tanda terima, terang Johan. Proses tidak serta merta dimasukkan ke TBN (Tambahan Berita Negara), ada veriďŹ kasi, ini akan dilakukan setelah itu baru akan dimasukkan ke TBN. Jadi posisi per hari ini itu, sambung Johan, yang juga Deputi Pencegahan KPK ini. Kalangan DPR periode 2014-2019, lanjut Johan, juga sudah mulai melaporkan hartanya. Salah satu yang sudah melaporkan yakni, legislator asal Fraksi Partai Demokrat, yang juga mantan Menkop UKM dan Koperasi Syarief Hasan. Kami siap diminta asistensi pengisian LHKPN baik di kantor DPR maupun kantor kabinet kerja, kami sudah siapakan staf kalau diperlukan, tandasnya. (RMOL)

Dalam undang-undang dan tatib tidak ada dualisme kepemimpinan di DPR. Sekretariat Jenderal paham dirinya diperintah oleh Undang-Undang sehingga tidak akan main-main. Karena semua hal yang terjadi dalam proses yang dilaksanakan DPR merupakan proses hukum. Sekretariat Jenderal tahu mana yang benar dan tidak, lugasnya.

Berikut kutipan selengkapnya: +KIH khawatir voting, nanti tidak dapat kursi pimpinan di alat kelengkapan dewan. Komentar Anda? -Ya, nasib begitu. Demokrasi itu kalau nggak musyawarah mufakat, ya voting. Jokowi-JK dan PrabowoHatta pernah di-voting dan kalah (Prabowo-Hatta). Kita pakai celah hukum tetap kalah, ya sudah. Kita dukung (Jokowi-JK). +Apa upaya Pimpinan DPR mengakomodir KIH? -Pimpinan DPR sebenarnya selalu memberikan ruang dialog dan komunikasi untuk KIH. Tapi sudah empat kali paripurna, lalu ada juga rapat pengganti Badan Musyawarah hingga terbentuknya kabinet Jokowi, belum ada juga titik temu. Pimpinan DPR tidak diam di tempat dan membiarkan suasana DPR dalam kondisi stagnan. +Jika DPR stagnan, ini bagaimana? -Nantinya akan dianggap menghambat kinerja dan menjegal pemerintah. Untuk itu, DPR harus segera

membentuk komisi dan pimpinannya itu semata-mata untuk mendukung pemerintah agar bisa berjalan. Jadi, pimpinan DPR tidak bisa menunggu terlalu lama KIH yang tidak mau menyerahkan nama-nama fraksi untuk komisi. +Apa solusi untuk mengatasi kebuntuan KIH dan KMP? -Seluruh anggota DPR harus membicarakan bersama terkait kondisi di DPR. Ada banyak ruang yang untuk mengubah Undang-Undang MD3. KIH sebaiknya legowo dengan menyerahkan nama-nama untuk dimasukkan ke dalam komisi dan alat kelengkapan dewan. +Bagaimana dengan mosi tidak percaya dari KIH? -Mosi tidak percaya itu nggak ada dalam undangundang kita. Kami ini pingin kompak. Tidak ada dualisme pimpinan DPR, karena kita mengandung azas kepastian. +Kalau dualisme kepemimpinan terus terjadi, bagaimana? -Negara tidak mengenal konseptualisme. Makanya dalam negara tidak ada aturan yang menentukan menjawab solusi dari dualisme. Itu nggak ada aturannya. Karena itu, kami tidak boleh menggunakan istilah dualisme. Di negara manapun nggak ada. Semua yang tidak legal itu ditiadakan. Karena itu Sekjen nggak mungkin alami dualisme. Re- editing : Andry

Petani Penggarap Lahan Negara Tak Perlu Bayar Sewa Lagi J AKARTA -RK. Para petani di Indonesia kini bisa bernapas lega. Karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Pasal 59, Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada persidangan yang digelar Rabu (5/11). Dengan putusan MK itu, maka petani telah bebas menggunakan tanah milik pemerintah khususnya lahan pertanian untuk bertani. Sebelumnya, gugatan uji materi itu diajukan oleh beberapa organisasi, diantaranya Aliansi Petani Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dan Yayasan Bina Desa Sadajiwa. Pasal yang dipersoalkan itu mengatur bahwa petani memperoleh lahan pertanian dan diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan. Menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, kata Hakim Ketua, Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan putusan, di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (5/11). Menurut MK, sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara, khususnya petani adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak

Ilustrasi

berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebab, politik hukum seperti itu adalah praktik peninggalan Hindia Belanda yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat. Mahkamah berpendapat, sewa menyewa tanah antara negara atau pemerintah dengan petani bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Karenanya MK berpendapat, jika negara melakukan sistem sewa maka hal itu bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani yang dianut dalam UUPA. Mahkamah perlu menegaskan bahwa negara dapat saja memberikan izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan kepada petani terhadap tanah negara bebas yang belum didistribusikan kepada petani, tetapi negara atau pemerintah tidak boleh menyewakan tanah tersebut

kepada petani, tegasnya. Hanya saja, MK menolak permohonan pemohon yang meminta agar tanah pemerintah yang diredistribusi kepada petani menjadi hak milik petani. Sebab, MK berpendapat pemberian hak milik atas tanah negara kepada petani sangat berpotensi akan mengubah kebijakan politik negara untuk mempertahankan suatu kawasan pertanian menjadi kawasan nonpertanian. Apabila diberikan hak milik kepada para petani maka itu akan dimiliki secara turun temurun dan bebas untuk dialihkan serta diperjualbelikan yang pada akhirnya juga dapat mengubah peruntukan kawasan pertanian menjadi peruntukan yang lain sehingga akan mengurangi kawasan pertanian. Menanggapi putusan ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyatakan, meski permohonan tak semua dikabulkan MK, tetapi pembatalan Pasal 59, Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 telah menjadi kemenangan penting dalam memperjuangkan hak petani khususnya petani kecil. Jadi tidak ada hak sewa yang selama ini digunakan sebagaimana ada tanah negara yang disalahgunakan, ujar Henry. (jpnn)

Moratorium CPNS Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Negara J AKARTA -RK. Setelah dikomplain beberapa kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi memastikan rencana moratorium penerimaan PNS yang dijadwalkan selama lima tahun ke depan, akan disesuaikan dengan kondisi kepegawaian secara nasional. Selain itu, kondisi keuangan negara juga menjadi salah satu pertimbangan yang tak bisa diabaikan. Moratorium dijadwalkan lima tahun, tetapi dalam perjalanan waktu, jika kondisi keuangan negara sudah membaik, kebutuhan pegawai juga meningkat, maka bisa saja pada tahun ketiga penerimaan PNS dibuka kembali, ujar Yuddy saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (4/11) petang. Nantinya lanjut Yuddy, penerimaan kembali PNS akan disesuaikan dengan hasil penataan organisasi, kompetensi pegawai meningkat, dan kebutuhan pegawai dalam jumlah besar. Jika kondisi bagus, kondisi keuangan memadai dan memang dibutuhkan pegawai dalam jumlah tertentu, maka bisa saja dibuka (moratorium-red) lebih cepat, ujarnya. Adapun dasar pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS ini lantaran beban biaya pegawai yang begitu besar. Di mana saat ini jumlah PNS mencapai 4,32 juta orang. Banyaknya jumlah PNS menyebabkan kinerja kurang maksimal. Terlebih

Yuddy Chrisnandi

menurutnya, tak sedikit masyarakat yang menilai buruk kinerja PNS. Kita mendengar adanya kritik dari masyarakat selama ini, dan itu kita tindaklanjuti. Kritik masyarakat, ada yang bilang PNS kerjanya baca koran, jam pulang kerja belum usai, tapi kosong sudah kantor. Kalau lebaran, cutinya panjang, bebernya. Karenanya di tengah kritik tersebut, MenPAN-RB) melakukan audit dengan melakukan evaluasi beban kerja pegawai. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara moratorium. Langkah ini diambil untuk melihat seberapa produktif dan efektifnya penerapan moratorium, juga dalam rangka eďŹ siensi, tegas politikus Partai Hanura ini. Selain itu Yuddy juga memastikan

moratorium tidak berlaku untuk guru-guru honorer dan pegawai medis. Yang banyak dikhawatirkan kan moratorium terhadap guru-guru honorer dan pegawai-pegawai medis, itu enggak ada moratorium, kata Yuddy. Yuddy mengungkapkan, guru honorer calon-calon pegawai negeri sipil yang sedang ikut tes tidak perlu khawatir. Jadi tenang-tenang saja, ujarnya. Soal moratorium CPNS, sambung Yuddy, saat ini masih dikaji secara mendalam. Rencananya, moratorium akan dilaksanakan pada awal tahun depan. KemenPAN-RB saat ini sedang melakukan audit internal dan organisasi di seluruh Kementerian. KemenPAN, kata dia, juga melakukan analisis beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan. P N S M u t u R e n d a h Pelaksanaan moratorium CPNS yang rencananya dilaksanakan tahun depan harus memerhatikan tiga aspek utama. Yaitu jumlah PNS, penyebaran, dan kualitas. Menurut Mantan Wakil MenPAN-RB Eko Prasojo, dengan melakukan kajian tiga aspek tersebut, moratorium semakin mudah dilaksanakan. Sebenarnya masalah aparatur di Indonesia itu ada di jumlah, penyebaran yang tidak merata, serta kualitas PNS yang variatif, kata Eko kepada JPNN, Rabu (5/11). Dari sisi jumlah, PNS di Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga

seperti Singapura, Malaysia dan Brunai. Namun jika dilihat kualitas, banyak PNS di Indonesia yang di bawah standar kompetensi. Sedangkan dari penyebaran, sangat tidak merata. Di daerah perkotaan, saking menumpuknya pegawai, satu pekerjaan ditangani tiga sampai empat PNS. Sebaliknya di daerah terpencil, satu PNS mengerjakan lebih dari tiga pekerjaan. Nah ini dulu yang harus dibenahi. Kalau sudah diatur, misalnya dengan peningkatan kompetensi PNS lewat Diklat atau pelatihan, redistribusi pegawai atau mutasi pegawai antarinstansi, baru kemudian bisa diketahui apakah PNS kita berlebih atau tidak, tutur pria bergelar profesor itu. Kalau ternyata PNS kita berlebih, namun untuk jabatan tertentu kurang, misalnya guru dan tenaga kesehatan, mau tidak mau harus rekrutmen baru lagi. Sedangkan bagi PNS yang di bawah standar kompetensi, suka atau tidak suka mesti dilakukan pensiun dini. Jadi meski ada rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan, tidak akan membuat jumlah PNS membengkak, karena diimbangi dengan adanya pensiun dini bagi PNS yang di bawah standar kompetensi. Namun untuk melakukan pensiun dini harus hatihati, harus ada standar baku untuk mengukur standar kompetensi PNSnya, tegas Eko. Re-editing: Hamka Saptono

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 November 2014

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4/2014 Beratkan Warga Miskin Andy Jap: Sudah Dilaporkan dan Menkes Tidak Setuju Dengan Peraturan Itu

Andy Jap.S

YAMSUL

PONT IANAK-RK. Peraturan BPJS Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembiayaan Peserta Perorang an BPJS Kesehatan dinilai memberatkan warg a miskin. Sebab, peraturan itu mengharuskan peserta mandiri mendaftarkan seluruh anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu keluarga (KK). S a a t mereka mendaf-

ARIFIN

tar, harus mendaftar satu paket, harus satu keluarga. Nah inikan, sangat memberatkan masyarakat. Karena, ada kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan memasukan satu paket tersebut, ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalbar, Andy Jap kepada wartawan, Rabu (5/11). Masa berlaku kartu peserta mandiri tujuh hari setelah membayar iuran awal itu akan memberatkan masyarakat. Sebab, masyarakat miskin yang tidak masuk PBI akan mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS ketika sakit.

Harusnya, mantan Direktur RSUD Sanggau ini menyarankan, ketentuan masa berlaku kartu peserta mandiri itu tidak perlu diberlakukan untuk masyarakat miskin yang belum tercakup PBI. Sehingga, mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan segera setelah mendaftar dan membayar iuran sebagai peserta mandiri. Andy Jap mengungkapkan, ada beberapa masyarakat yang sekarang ini setelah sakit dan dirawat di rumah sakit, baru memasukan dirinya untuk menjadi peserta BPJS. Nah dengan adanya peraturan itu,

otomatis tidak bisa. Karena waktu dia sakit, 7 hari baru terdaftar. Jadi selama 7 hari setelah masuk rumah sakit, ditanggung sendiri, jelasnya. Keberataan terhadap peraturan BPJS Kesehatan itu, ditegaskan Andy Jap, sudah disampaikan langsung ke Menteri Kesehatan, Dr dr Nila DA Moeloek. Sebab, sangat bertentang dengan filosofi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahwa jaminan kesehatan nasional kita, bukan asuransi komersial dalam tanda kutip, bukan memperhitungkan masalah untung dan ruginya. Tapi

merupakan jaminan nasional, yang menjamin kesehatan masyarakat Indonesia baik kaya atau miskin, katanya. Terhadap laporan keberatan itu, Andy Jap mengatakan, telah disepakati oleh Menteri Kesehatan untuk dibahas bersama Dirut BPJS. Selain itu, Menteri Kesehatan tidak setuju dengan peraturan itu. Kita juga telah mendapat telepon dari rumah sakit di Kalbar. Mereka mengeluh deng an adanya peraturan BPJS itu, pungkasnya. Laporan: Syamsul AriďŹ n Editor: Julianus Ratno

Rambut Nyonya Mengandung Zat Pewarna Tekstil Dijual di Kantin Sekolah PONTIANAK -RK. Langkah Pemkot Pontianak mewujudkan kantin sehat mulai dilakukan. Rabu (5/11) kemarin, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UKM Kota Pontianak bekerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak mengegalr inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa kantin sekolah di kota itu. Hasilnya, di salah satu sekolah didapati makanan yang disebut rambut nyonya positif mengandung zat pewarna tekstil dan berbagai makanan jajanan tidak standar. Sidak diawali dengan menyisiri kantin yang berada di SMPN 1 Pontianak, Sekolah Santo Petrus dan SMP Negeri 11. Tiba di sekolah, tim langsung memeriksa makanan-makanan yang diduga mengandung zat berbahaya baik yang ada di kantin sekolah maupun di luar sekitar sekolah. Makanan-makanan tersebut langsung diuji di mobil laboratorium atau lab mini keliling milik BBPOM yang dibawa dalam sidak. Hasilnya, satu jenis jajanan

Salah seorang petugas laboratorium BBPOM Pontianak memeriksa langsung makanan jajanan sekolah di mobil lab mini keliling saat sidak yang diinisiasi Disperindagkop Kota Pontianak di salah satu kantin sekolah di Pontianak, Rabu (5/11).G USNADI

berupa gula-gula harum manis yang dijual di kantin Sekolah Santo Petrus positif mengandung zat pewarna jenis rhodamin B, yang biasa digunakan sebagai pewarna tekstil. Jadi dari hasil sidak yang kami lakukan, didapati satu jenis jajanan yakni gula-gula harum manis atau lebih dike-

nal dengan sebutan rambut nyonya positif mengandung rhodamin B. Harum manis ini kami sita semuanya dan akan dimusnahkan oleh BBPOM, terang Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi usai sidak, kemarin. Sementara, lanjutnya, si-

Bingung Manusia Gerobok Mau Diapakan? PONTIANAK - RK. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pontianak, Imran mengatakan, pihaknya kebingungan menyikapi gelandangan dan pengemis (gepeng). Upaya pembinaan bahkan memberikan modal usaha sudah dilakukan, namun mereka tetap saja kembali turun ke jalan untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Ada gelandang dan pengemis, selama ini kita kenal kalau di dinas sosial sebagai manusia gerobak, yang berjalan terus setiap harinya, kata Imran, Selasa (5/11). Manusia gerobak itu, kata dia, terdiri dari ibu dan dua anaknya yang masih kecil turut dilibatkan ke jalan raya untuk meminta-minta. Anak-anaknya dimasukkan ke dalam gerobak kemudian didorong. Pihaknya, kata Imran, sudah memberikan bantuan yang disebut Wirausaha Ekonomi Kreatif (WEB). Namun upaya tersebut sia-sia dan mereka tetap saja kembali ke jalan raya. Pembinaan yang dilakukan sudah diamankan, namun ada dari pihak keluarga meminta dikeluarkan, dan akhirnya dikeluarkanlah mereka. Mereka sudah diberikan bantuan WEB sebesar Rp2 juta oleh tenaga kerja sukarelawan tingkat kecamatan. Mereka dibuatkan toko di dekat rumahya kawasan Siantan, setelah dibuatkan toko ternyata mereka tidak bisa seperti itu, maunya tetap minta-minta. Akhirnya bantuan tersebut sia-sia dan tidak jadi apa-apa, jelasnya. Tidak sampai di situ, kata Imran, pihaknya juga memberikan bantuan kepada kedua anaknya yang masih kecil, berupa susu. Juga diberikan bantuan berupa balita miskin untuk susu anaknya sebesar Rp800 ribu, itu usaha kawankawan relawan untuk membantu mereka, lama-kelamaan mereka kembali lagi ke jalan. Kondisi di jalan kita melihatnya tidak nyaman sekali, mereka mandi di depan kantor BLH, salin pakaian, bahkan jemur pakaiannya juga di sana, kasihan

sekali kita melihatnya, ucapnya. Dikatakan sebagai manusia gerobak, kata Imran, karena gerobak yang dibuat bukan untuk memulung atau memungut barang bekas, melainkan hanya untuk kedua anaknya lengkap dengan pakaian mereka sehari-hari. Dia bawa anak di dalam gerobak, tapi bukan sebagai pemulung karena kalau pemulung, minimal ada mengangkut sampah, tapi mereka tidak seperti itu, itu yang dilakukannya terus-terusan, sementara kita kasihan melihat anaknya yang terbengkalai seperti tidak punya pakaian dan segala macam, terangnya. Terkahir, tambah Imran, pihaknya bekerjasama dengan instansi terkait serta kepolisian melakukan razia gabungan, dan kembali mengamankan manusia gerobak. Memisahkan sementara anaknya agar mendapatkan pembinaan, tidak terkecuali pembinaan psikologi. Kemarin kami melakukan razia gabungan, dari polresta, Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB, dan Satpol PP. Mereka sudah kita bawa lagi, sekarang pembinaannya kita berikan penjelasan secara tampak kasat mata agar mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, imbuhnya. Imran sempat menceritakan kejadian lucu sekaligus prihatin atas jawaban yang dilontarkan kepada orang yang pernah memberi manusia gerobak itu uang, dengan syarat melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu, namun manusia gerobak menjawab polos seolah tanpa ada sedikitpun beban bahkan rasa malu atas jawabannya. Pernah kejadiannya dari salah satu kelurahan memberinya uang sebesar Rp50 ribu namun harus menebas rumput terlebih dahulu, mereka bilang saya tidak mampu pak mereka bilang seperti itu. Banyak cerita-cerita lain agar mereka bekerja, hasilnya barulah mendapatkan uang, tapi mereka tidak mau, karena sudah merasa nyaman seperti itu (ngemis), katanya. (agn)

dak di SMP Negeri 1 hasilnya negatif, tidak ditemukan jenis makanan yang mengandung zat berbahaya. Sedangkan di SMP Negeri 11, saat tim melakukan sidak, kantin sekolah tersebut sudah tutup. Kemudian tim yang dipimpinnya itu pun menyusuri jajanan yang dijual di luar

lingkungan SMP Negeri 11. Hasilnya, ditemukan sosis yang dijual pedagang keliling tidak SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah kadaluarsa, terang Utin. Terkait sidak ini, kata dia, digelar untuk memberikan rasa aman terutama terhadap anak-anak didik dalam mengkonsumsi jajanan di

Atlet Anggar Kalbar Torehkan Prestasi di Kejurnas PPLP Palembang

sekolah. Selain itu, untuk memastikan jajanan-jajanan di lingkungan sekolah tidak mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Makanya hari ini (kemarin, red) kita lakukan sidak dan pengecekan terhadap makanan-makanan yang dijual, baik di dalam kantin sekolah maupun di sekitar luar sekolah, jelasnya. Utin juga berharap para kepala sekolah dan guru supaya lebih jeli dalam menentukan makanan yang dijual di kantin sekolah demi menciptakan kantin sehat di sekolah. Siswa-siswa juga harus berhati-hati membeli jajanan, karena bukan tidak mungkin jajanan yang dikonsumsi mengandung zat berbahaya seperti yang kita temukan pada jajanan rambut nyonya yang positif mengandung rhodamin B, katanya mengingatkan. Salah seorang petugas laboratorium BBPOM, Titis Khulyatun menjelaskan, rhodamin B itu jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan kanker hati atau penyakit ginjal. Karena zat itu kan sebagai pewarna tekstil, jelas itu tidak bisa digunakan untuk

pewarna makanan. Logam beratnya masih tinggi sehingga memperberat kerja ginjal dan metabolisme dalam tubuh, pungkasnya. Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, sekitar 160 kantin yang ada di sekolah akan dijadikan kantin sehat. Kantin sehat adalah kantin yang menjual makanan atau jajanan yang sehat dan higienis serta tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu kantin sehat juga memiliki tempat yang bersih dan tertata rapi. Kalau pedagang kantin melakukan penyimpangan dengan menjual makanan yang tidak sehat maka dia tidak boleh lagi berjualan di areal sekolah. Ini buka hanya gertakan tapi saya sudah perintahkan seperti itu, tegas Midji. Tindakan tegas itu diambil bukan tanpa alasan, ia menerapkannya sebagai tindakan preventif dan untuk memproteksi masyarakat Kota Pontianak dan generasi ke depan. Supaya semuanya sehat dan generasi ke depan juga tumbuh sehat, ucapnya.(agn)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan debitur sebagai berikut : 1.Kartoman, berupa: a. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya SHM Nomor 384, seluas 3.008 m2, atas nama SAIDA, terletak di Jalan Haji Bahar, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota SIngkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan Harga Limit sebesar Rp.160.000.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp.50.000.000,b. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya SHM Nomor 256, seluas 1.595 m2, atas nama KARTOMAN, terletak di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota SIngkawang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan Harga Limit sebesar Rp.59.680.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp.18.000.000,2.Jarkasi, berupa: a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya SHM Nomor 188, seluas 196 m2, atas nama DJARKASI, terletak di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dengan Harga Limit sebesar Rp.99.000.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp.30.000.000,b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya SHM Nomor 31, seluas 473 m2, atas nama MASMIRI, terletak di Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dengan Harga Limit sebesar Rp.99.000.000,- dan Uang Jaminan sebesar Rp.29.500.000,-

Istimewa.NET

Raih 2 Emas, 2 Perak, dan 2 Perunggu PONTIANAK-RK. Anggar Kalbar berhasil mendulang prestasi pada Kejuraan Nasional (Kejurnas) antar Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan PPLP Daerah (PPLPD) tingkat SMP dan SMA yang diselenggarakan di Dining Hall Jakabaring Sport City, Palembang, 27 Oktober-1 November 2014 lalu. Atlet anggaran berhasil membawa dua medali emas, dua perak dan dua perunggu dari 4 atlet yang diikutsertakan. Pelatih PPLP Kalbar, Verdian Rihandini merasa bangga atas prestasi yang diraih para atlet binaannya itu. Kita cukup bangga, atlet kita bisa bersaing dan bahkan bisa menorehkan prestasi, pastinya pencapaian ini juga tak terlepas dari kerja keras atlet dan dukungan berbagai pihak, ujarnya, Rabu (5/11). Torehan prestasi ini, kata Verdian, merupakan kasil kerja keras atlet dan pelatihnya dalam

peningkatan dan pembinaan atlet PPLP Kalbar. Meski begitu ia tak mau berbesar hati dan terus mengingatkan kepada para atletnya agar tidak terlalu cepat puas. Dari apa yang mereka raih ini, Alhamdulillah ada peningkatan. Namun kita berharap mereka jangan cepat puas, mereka harus tetap berlatih untuk lebih baik lagi dan untuk meningkatkan prestasi, katanya. Atlet PPLP yang ikut serta ini, kata Verdian, merupakan atlet binaan Pusdiklat Kabupaten Mempawah yang dibina diajar untuk berlatih disiplin. Hal itu juga yang membuat mereka bisa menjadi yang terbaik. Tak terlepas juga dukungan dari instansi terkait dan keluarga. Di sana mereka diajarkan untuk berlatih dan disiplin, tentunya kalau sudah begitu mereka pasti berlatih dengan sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan dan menjadi yang terbaik. Dan dukungan pula seperti orangtua dan Dispora, karena itu sangat berpengaruh. Sehingga apa yang mereka lakukan selama ini sudah bisa menorehkan prestasi, ucapnya.(agn)

SYARAT-SYARAT LELANG : 1. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga naik-naik, barang dijual dalam kondisi apa adanya. 2. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang ke rekening an.KPKNL Singkawang (Rekening Penampungan Lelang) pada BNI Cab. Singkawang No. Rek. 174089479 yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Apabila penyetoran dengan pemindahbukuan nama pemilik rekening harus sama dengan peserta lelang, dan mendaftarkannya ke Bendaharawan Penerima / Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang dimulai. 3. Peserta lelang atau kuasanya yang sah wajib hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa fotokopi KTP/SIM, NPWP yang masih berlaku serta menunjukan aslinya, Surat Kuasa jika bertindak selaku Kuasa dari pihak lain untuk mengikuti lelang serta dibubuhi materai secukupnya. 4. Lelang dilaksanakan secara terbuka dengan penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat; 5. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan biaya lainnya yang sah secara tunai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang; 6. Barang-barang yang dilelang dijual apa adanya pada saat pelaksanaan lelang dan semua resiko ditanggung pembeli dan Calon peserta lelang dapat melihat barang tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/ dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pontianak, Jalan A. Yani No.42 Pontianak-78124 Telp. (0561) 731 661, 737 661, 736 971. - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Singkawang, Jalan Pangeran Diponegoro Singkawang, Telp. (0562) 331 9800 - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Pemangkat, Jalan Pembangunan No.11B, Desa Harapan Pemangkat, Telp. (0562) 244 792, 331 9827 - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Singkawang, Jalan Alianyang No. 2 Singkawang, Telp. (0562) 634803. WAKTU DAN TEMPAT LELANG: Lelang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 November 2014, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Ruang Lelang KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang nomor 2 Singkawang Pontianak, 06 November 2014 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Tertanda SRI INDRAJAYA Pemimpin Cabang Pontianak

Pro Ekbis

Rakyat Kalbar Kamis, 6 November 2014

Inﬂasi Negatif 0,48 Persen

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 1 (kesatu) November 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.250 20.000 50.000 115.000 60.000 120.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 23.000 60.000 120.000 65.000 130.000 17.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00

Deflasi Kota Singkawang Tertinggi di Kalimantan SINGKAWANG-RK. Implikasi turunnya indeks kelompok bahan makanan, Oktober 2014, Kota Singkawang mengalami Inflasi Negatif (Deflasi) 0,48 persen. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,77. Deflasi ini karena penurunan indeks pada satu jenis kelompok pengeluaran. Yaitu hanya pada kelompok bahan makanan 4,66 persen, ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang, Rosihan Anwar, Rabu (5/11). Rosihan mengungkapkan, Kota Singkawang dan Kota

KOMODITI SAWIT

PONTIANAK RK. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar melalui berita resmi Statistik, Rabu (5/10) merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar Triwulan III 2014, yang mengalami pertumbuhan 4,45 persen. Kepala BPS Provinsi Kalbar, Badar mengatakan, secara y-oy perekonomian Kalbar untuk triwulan III tahun 2014 tumbuh 4,45 persen. Yang sebelumnya tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kalbar berdasarkan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 6,08 persen. Besaran PDRB atas dasar harga berlaku yang berlaku

April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski KIH berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia, tapi lembaga legislatif justru dikuasai KMP. Setelah dilantik pada 20 Oktober, Jokowi-JK yang membentuk Kabinet Kerja langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Sayangnya, perseteruan KIH dan KMP bagai tak berkesudahan. Sebelumnya kedua kubu berbeda sikap mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPR dalam sidang paripurna harus menyuguhkan perdebatan panjang hingga voting, hanya untuk menentukan keputusan. Saat itu, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir. Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara antara pendukung pilkada oleh DPRD dan pilkada langsung menjadi tidak seimbang ketika divoting. Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara. Setelah pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang menyuguhkan peseteruan kedua kubu, kini pertempuran kembali terulang. Bahkan, DPR kubu KIH sampai membentuk pimpinan legislatif tandingan. Hanya karena takut tidak kebagian jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedikit banyak kondisi ini akan mempengaruhi kinerja presiden dan kabinetnya. Menurut anda?

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Pontianak sama-sama mengalami deﬂasi pada Oktober 2014. Tetapi, deflasi Kota Pontianak 0,42 persen dengan IHK 117,22. Yakni lebih rendah dibandingkan Kota Singkawang. Deflasi Kota Singkawang paling tinggi di Kalimantan, timpalnya. Menurutnya, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,88 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,3 persen.

Untuk sandang meningkat 0,08 persen, kesehatan 1,81 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,37 persen serta kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,04 persen, papar Rosihan. Sedangkan penurunan harga beberapa komoditas yang memberikan sumbangan deﬂasi Kota Singkawang, yakni terdiri atas kacang panjang, sawi hijau, tongkol/ambuambu, ketimun, udang basah, cabai rawit, bayam, kangkung, cabai merah, bawal, cabe hijau, sawi putih, buncis, lobak, oy-

ong/gambas, terong panjang, jeruk, daging ayam ras, ayam hidup, tomat sayur, kol putih/ kubis, dencis dan lain-lain. Sementara untuk laju inflasi tahun kalender Oktober 2014, Rosihan menambahkan, yakni 6,03 persen. Sedangkan inflasi Year on Year (Oktober 2014 terhadap Oktober 2013) Kota Singkawang 6,13 persen. Dari 82 kota se-Indonesia, inflasi Kota Singkawang menempati rangking ke-78, bebernya. Pada Oktober 2014, tambah Rosihan, dari 82 kota IHK,

tercatat 74 kota mengalami inflasi, sedangkan 8 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual, yakni 2,18 persen dengan IHK 120,13 dan terendah terjadi di Kota Mamuju, yakni 0,06 persen dengan IHK 112,61, ulasnya. Sedangkan deflasi tertinggi, kata Rosihan, terjadi di Kota Sorong, yakni 1,08 persen dengan IHK 113,96 dan terendah di Kota Tanjung Pandan, yakni 0,12 persen dengan IHK 120,95. Reporter: Mordiadi Editor: Andry

Ekonomi Kalbar Tumbuh 4,45 Persen

Sumber: Bank Indonesia

Masalah kita

di Kalbar triwulan III tahun 2014 mencapai Rp 24,46 triliun atau meningkat 7,26 persen dibandingkan triwulan II tahun 2014 yang besarnya hanya 22,80 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan III tahun 2014 mencapai 9,61 triliun, ujar Kepala BPS Provinsi Kalbar, Badar. Ada pun untuk pertumbuhan tertinggi dikuasai oleh sektor jasa pengangkutan dan komunikasi yang mencapai hingga 9,83 persen. Sedangkan yang terendah terjadi di sektor industri pengolahan hanya sebesar 1,42 persen. Secara komulatif triwulan I

hingga triwulan III tahun 2014 dibandingkan periode yang sama tahun 2013 (c-to-c) tumbuh sebesar 4,58 persen, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi 9,47 persen, sedangkan yang terendah di sektor pertanian 1,06 persen. Menurutnya, struktur perekonomian Kalbar triwulan III tahun 2014 didominasi oleh tiga sektor. Yaitu, sektor perdagangan, hotel, restoran (23,92) persen, sektor pertanian (21,09) persen dan sektor industri pengelolaan (15, 18) persen. Dari sisi penggunaan, pertumbuhaan PDRB triwulan III tahun 2014 terhadap triwulan sebelumnya didorong oleh kenaikan

konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 7,83 persen, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 4,28 persen, konsumsi rumah tangga sebesar 2, 87 persen. Sedangkan ekspor tumbuh sebesar 0,46 persen dan komponen impor mengalami penurunan sebesar 6,70 persen dibanding triwulan sebelumnya. Kata Badar, pertumbuhan PDRB penggunaan triwulan III tahun 2014 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013 (4,45) persen yang ditopang oleh pertumbuhaan PMTB 8,90 persen, konsumsi rumah tangga sebesar 8, 36 persen dan konsumsi pemer-

intah 7,25 persen. Sedangkan komponen ekspor dan impor pada periode yang sama mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,50 persen dan 9,44 persen. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalbar yang diukur berdasarkan kenaikan PDRB pada triwulan III tahun 2014 dibandingkan triwulan II tahun 2014 atau q untuk q meningkat sebesar 6,10 persen. Pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh sektor jasa-jasa yang tumbuh 13, 60 persen, sektor pertanian 9,92 persen dan sektor jasa pengangkutan dan komunikasi 6, 76 persen, ulasnya. (Abelnus)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

577868

Tanggapan

Sms Warga Kemerdekaan Sejati Kemerdekaan yang sejati kita miliki bilamana negeri ini bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba. Hukum merupakan panglima di atas segala-galanya untuk mengamankan negeri ini tanpa kecuali. Merdeka, adalah hak setiap warga negara tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak manapun. Akan tetapi, taat serta sadar hukum merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemimpin yang sejati, tidak berpihak pada satu kelompok tertentu, dalam artian memiliki jiwa Bhineka Tunggal Ika. Kebahagiaan yang sejati yang kita miliki apabila kita bisa berada diantara kenyang dan lapar. Akan tetapi, bukanlah kekenyangan di atas kelaparan sesama kita. Maka untuk menyelamatkan kemerdekaan, korupsi, narkoba dan penyelundupan harus segera stop di negeri ini. Mengucapkan terima kasih kepada gubernur dan Kapolda Kalbar, Jalan akses ke perbatasan Malaysia-Indonesia harus diawasi. Politik tidak mengenal keluarga, sahabat mau pun kawan. Tapi politik sangat sarat dengan kepentingan! Prinsip politik tidak ada teman yang abadi, dan sebaliknya tidak ada pula musuh yang abadi. Maka janganlah anda menangis karena miskin, lebih baik jadi singa satu hari daripada jadi domba seribu tahun! Oleh karena itu, gunakanlah hak pilih anda dengan sebaikbaiknya, namun tidak juga akan bisa dijamin jika manusia sulit dipercaya. Yang baik dan yang benar adalah yang baru lahir dan yang sudah mati. Selain daripada itu adalah pengkhianat! termasuk diri aku sendiri. Waspadalah! koruptor memang tersohor, terhormat, penyelamat. Akan tetapi koruptor paling pengkhianat. Ibrahim Myh. 081288673500 11-10-2014

05.40

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Ingat petani karet se-Indonesia. Harga karet anjlok. Presiden terpilih Jokowi-JK harus perjuangkan itu, kasihan rakyat? 085245519512 18-10-2014

14.24

Jokowi-JK resmi dilantik sebagai kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) periode 20142019 oleh MPR RI pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 dalam keadaan aman dan damai. Namun, sayangnya sambutan para pendukung xxxxx sangatlah berlebihan hingga menduga adanya usaha penggagalan oleh xxx bersama xxx. Namun tidak terbukti, kecuali yang terbukti hanyalah ﬁtnah, dan hampir semua rakyat NKRI yang katanya berxx xx dikerahkan oleh xx berpesta kemenangan selama satu hari penuh, hingga ketinggalan lima waktu kewajiban selaku umat Islam, yaitu sholat wajib dan sunnah. Inikah perubahan yang bakal dilaksanakan oleh xxx dengan dalih membangun demokrasi rakyat NKRI? Iya atau bukan, yakinlah aparat NKRI yang katanya akan membasmi koruptor di negeri ini akan gagal, dan faktanya calon pejabat yang bakal duduk di kabinet hampir 10 orang diminta oleh KPK kepada Jokowi-JK, agar dibuang karena dianggap oleh KPK berisiko tinggi bisa dianggap tersangka korupsi. 085245391975 22-10-2014

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

14.34

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Obyeah, M. Fahrizal. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Syamsul Ariﬁn, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alﬁ Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika. Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak. Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000. Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

Kursi Rakyat Sikap

Pimpinan DPRD Tetap Jatah Peraih Kursi Terbanyak JAKARTA-RK. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undangundang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang diajukan oleh 24 anggota DPRD Purwakarta dengan nomor registrasi 93/PUU-XII/2014. Para pemohon tersebut menyoal tentang pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan pasal 377 ayat (6) UU a quo. Dalam hal ini para pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU a quo karena sebagai anggota DPRD kabupaten/kota mereka tidak dapat menjadi pihak yang berhak menentukan pimpinan DPRD. Menurut para pemohon seharusnya pemilihan pimpinan DPRD sama mekanismenya dengan di DPR yaitu berdasarkan masukan dari anggota DPRD bukan dari sistem perolehan suara partai secara berjenjang seperti diatur dalam UU MD3. UU tersebut dianggap para pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dibatalkan MK. Namun, permohonan tersebut justru ditolak MK. Menyatakan menolak permohonann para pemohon seluruhnya, kata Ketua Majelis Hakim dalam sidang, Hamdan Zoelva di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, (5/11). MK berpendapat permohonan para pemohon tidak berasalan menurut hukum. Menurut Hamdan diaturnya tata cara pengisian pengisian pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam UU MD3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusi para pemohon sebagai partai politik yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif 2014. Itu karena pemohon tetap memiliki kesempatan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota. Selain itu, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 29 September lalu, bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR, termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Hamdan menyatakan dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan bahwa pemda provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. Berarti, ujar Hamdan, UU 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Hal tersebut dianggap adalah ranah kebijakan pembentuk UU untuk mengaturnya. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 375 ayat (3) UU MD3 yang menentukan bahwa tata cara pembentukan susunan serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam UU a quo tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahann seperti yang didalilkan para pemohon. Karena hal tersebut merupakan ranahh kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk UU yang tidak bertentangan dengan UU 1945 sehingga permohonan para Pemohonan tidak beralasan menurut hukum, tegas Hamdan. Menanggapi itu, kuasa hukum pihak pemohon Ahmad Irawan mengaku pihaknya menghormati putusan MK. Apalagi, MK menyatakan bahwa pengaturan itu sesuai dengan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk UU. Kita hormati putusan MK. Orang kan bersidang di MK karena ada kepentingan hukumnya, tentu ketika kepentingan hukum itu tidak dikabulkan oleh MK, kita jadi kurang bahagia, tutur Ahmad. Ahmad pun mengakui bahwa dalam persidangan, pihaknya juga tidak menempuh semua proses yang standar. Di antaranya dengan tidak menghadirkan ahli dan saksi karena memburu keputusan MK harus segera diputuskan. Keputusannya memang kami mau harus cepat, karena pimpinan DPRD di daerah sudah harus dipilih, tandasnya. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 November 2014

Cipayung Plus Kecam Dualisme DPR Sikap Anggota Parlemen Tak Mencerminkan Sebagai Orang-Orang Pilihan PONTIANAK -RK. Cipayung Plus yang di dalamnya ada HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, IMM dan HIKMAHBUDHI menggecam keras dualisme di tubuh DPR. Menurut Ketua Presedium PP PMKRI, Lidya Natalia Sartono, terbelahnya elit politik di parlemen semakin memperlihatkan watak elit yang hanya berebut kekuasaan dan ini sama sekali tidak mendidik rakyat. Rakyat menyimak apa yang terjadi dan jangan dilupakan bahwa efek pembelahan saat pilpres belum selesai dan akan terus berlanjut jika elit seperti parlemen tidak segera mengakhirinya. Jika ini terus berlanjut, maka stabilitas politik sulit tercapai dan pemerintahan akan berat dalam melakasanakan program pembangunan, tegas Lidya dalam rilisnya yang diterima redaksi, Selasa (4/11). Bisa dibayangkan, kata dia, dengan situasi yang terus terjadi akan sangat sulit keadaannya, bagaimana parlemen bisa mencapai konsensus atau kesepakatan dalam membuat Undangundang. Cukup sudah berebut kekuasaan dan tunjukanlah kepada rakyat bahwa parlemen hasil pilihan rakyat benar akan bekerja demi kepentingan rakyat, apalagi di tengah rencana kenaikan BBM, seharusnya hal ini sudah dibahas dan rakyat mendapat pencerahan terhadap kebijakan pemerintah itu, tegas Lidya. Kekecewaan terhadap dualisme di Senayan juga disampaikan Ketua Umum PB HMI, M Arief Rosyid Hasan. Kami sangat menyayangkan

dualisme kepemimpinan yang terjadi di DPR. Hal ini tentunya menjadi preseden buruk terhadap upaya perbaikan citra DPR yang terus merosot di mata publik, katanya. Kompetisi tidak sehat yang dipertontonkan anggota DPR itu, dikatakan Arief, tidak akan memenangkan siapasiapa. Justru semakin merugikan masyarakat yang notabene membutuhkan produk legislasi yang dapat berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kami berharap para petinggi partai untuk dapat menunjukkan sikap kenegarawanannya sebelum peristiwa ini berlarut-larut dan menciptakan keresahan sosial di tengah masyarakat, ujarnya. Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting berpendapat, sebagai lembaga terhormat sejatinya DPR melalui para anggotanya sepatutnya menunjukkan cara-cara terhormat sebagai anggota parlemen. Tidak sepatutnya, ditegas-

JAKARTA-RK. Presiden Jokowi meluncurkan tiga kartu sakti , Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kompensasi atas kanaikan harga BBM dalam waktu dekat. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Soepriyatno mempertanyakan anggaran untuk tiga program itu menggunakan anggaran yang mana. Menurutnya program pemerintah ini bagus, hanya darimana anggarannya, misal sudah ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ada payung hukumnya. KIS belum ada payung hukumnya. Kita harus pertanyakan nanti anggarannya darimana, karena belum dibahas dengan DPR, katanya dilansir dari Parlementaria Rabu (4/11). Ia menginformasikan bahwa APBN-P 2014 sudah ditetapkan begitupula dengan APBN 2015. Tinggal APBN-P 2015. APBN 2015 bisa dilakukan perubahan setelah melewati tahun 2014. Kita akan pertanyakan, bahwa program-program pemerintah itu bagus hanya anggaran-

nya dimana, jangan sampai menyalahi aturan. Ada KIS, KIP, dan ada Kartu Keluarga Sejahtera. Kesemuanya ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar, terang Soepriyatno. Ia menyatakan DPR belum bisa membahas mengenai KIS, karena payung hukumnya belum ada. Jika KIS silakan Presiden Jokowi sendiri, pemerintah sendiri. Sebelum pemerintah menyampaikan ke DPR mengenai program itu, tegasnya, DPR tidak akan merespon. Tapi jika BPJS akan direspons, karena BPJS untuk rakyat. Menurutnya, pembiayaan dengan fasilitas kesehatan itu berbanding lurus. Tidak mungkin pembiayaannya kecil fasilitas kesehatannya bagus. Kasihan rakyat juga nanti, jangan salah ya. Makanya besaran biayanya harus disampaikan dulu ke DPR. Berapa besaran biaya yang digunakan untuk KIS, imbuhnya. Kalau BPJS jelas, semua aturannya ada. Kalau KIS ini berapa, menggunakan sistem kartu atau asuransi, berapa premi yang harus dibayar, tambah Soepriyatno.

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230. ALISHA. 082352849311 No sms

Biro LOWONGAN Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448

IKL AN

Hubungi

(0561)768677

Demokrat Tolak Pimpinan AKD Dipilih Ulang JAKARTA-RK. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Benny K Harman ogah jika pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) harus dikocok ulang demi mengakomodasi keinginan fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tidak ada alasan untuk kocok ulang toh, karena dari segi kuantitas jumlah anggota mereka sedikit. Dibawa ke paripurna mana lebih banyak anggotanya (dibandingkan KMP), tegas Benny K Harman di Gedung DPR RI, Jakarta, R a b u (5/11). I a men-

Benny K Harman

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Dedi Dewanto 0812 5605 6477

SAMBAS Muhammad Ridho 0852 4569 8977

SINTANG

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

MELAWI SUKARTADJI 0852 4508 4541

gatakan, Fraksi Demokrat ingin mosi tak percaya dari KIH diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dia menyayangkan karena fraksi PDI Perjuangan Cs terkesan enggan untuk duduk bersama. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kita duduk sama-sama, bermusyawarah. Tapi kok you (kamuKIH) gak mau duduk. Duduk dulu dong baru musyawarah, tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini. Benny mengaku menghargai kreatiﬁtas politik PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP untuk bernegosiasi di DPR. Sampai-sampai menyatakan mosi tak percaya dan membentuk DPR tandingan. Tapi belum tentu KMP tunduk pada kemauan KIH. Solusi paling tepat adalah menambah komisi, alat kelengkapan, mekarkan komisi, sehingga teman-teman KIH yang ingin duduk di posisi pimpinan AKD terfasilitasi, pungkasnya. (jpnn)

I K L A N

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

THERAPY

Mega Carry Extra ERTIGA DP. 18.340.000 DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800 Cicilan 2.438.900

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

PROMO IDUL FITRI

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

Splash Wagon R DP. 29.207.000 DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

SiNGKAWANG

Darmansyah 0853 2887 9844

0813 4806 2271 0856 5085 7244

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

LANGGANAN

MENERIMA PANGGIL AN

HUB: BANG ABU

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

MENERIMA PESANAN :

INFORMASI PEMASANGAN

Laporan: Abelnus Editor: Julianus Ratno

Hotline (0561). 768677

DIBUTUHKAN SEGERA CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

Semua program untuk rakyat, kata Supriyatno, harusnya disampaikan ke DPR dulu, tidak bisa begitu saja ada atau tiba-tiba, ini menyangkut uang rakyat. DPR harus awasi. Jangan sampai rakyat senang tapi pelaksanaannya ancur-ancuran. Misalnya pembiayaannya terlalu kecil, mana ada rumah sakit yang mau melayani, nanti dia bangkrut, tukasnya. Selain dibicarakan dengan DPR, harus diajak bicara pula stakeholder yang lain, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Asosiasi Rumah Sakit Inodnesia (ARSI). Karena berbicara Rumah Sakit berarti bicara mengenai fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya. Harus win win solution, bicara pemilik modalnya juga, kalau pemilik modalnya rugi terus dan pinjam di bank, nanti jadi masalah, ujarnya lagi. Diakui Soepriyatno, rakyat tidak dipungut premi, karena KIS untuk rakyat miskin dan preminya dibayar oleh pemerintah. Sama seperti BPJS, BPJS untuk rakyat miskin preminya dibayar oleh pemerintah. (Rmol)

lai bekerja. Namun baru satu bulan berjalan, para anggota Dewan yang terhormat mulai memperlihatkan perilaku yang tidak mencerminkan dirinya sebagai orang-orang pilihan. Para anggota Dewan harus sadar sepenuhnya bahwa mereka telah didaulat oleh rakyat agar bekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan untuk memperjuangkan hak pribadi, golongan maupun partai. Pemilu telah usai, saatnya bersatu padu, gotong-royong memikirkan jalan keluar atas persoalan bangsa yang sedang terjadi, bukan mementingkan egoego sektoral, ujarnya. Terjadinya perpecahan di parlemen dengan terbentuknya DPR tandingan, kata Adi, menandakan para anggota Dewan tidak cukup dewasa dalam membagun komunikasi politik, yang seharusnya mengedepankan musyawarah dan mufakat. Para anggota Dewan kita telah mengingkari Pancasila dan UUD 1945 dalam men-

jalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya, katanya. Ketua Umum GMKI, Ayub Pongrekun menambahkan, dinamika politik di kalangan elit Indonesia sedang mengalami tarik menarik yang kuat. Hal ini tergambar dalam silang pendapat dan kepentingan dari dua kelompok kekuatan di DPR. Unsur keterwakilan dan keseimbangan dalam parlemen harus dikembangkan. Sikap monopoli posisi dalam parlemen adalah sikap yang mesti dijauhkan karena melemahkan esensi dari demokrasi. Pembentukan pimpinan DPR tandingan adalah bentuk dari ketidakdewasaan dalam menjalankan proses demokrasi. Seharusnya, DPR mengedepankan semangat persaudaraan dan persatuan Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa, serunya. Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula berpendapat, Senayan idealnya mentransformasikan diri sebag ai arena pertarungan ide dan gagasan yang muaranya untuk kepentingan rakyat. Bukan bertahan pada paradigma klasik sebagai arena perebutan kekuasaan atas nama rakyat. Dualisme di DPR, menunjukkan bahwa secara substansial DPR tak lagi menjadi representasi rakyat. Kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan rakyat. Oleh karenanya, kami meminta kepada anggota DPR, agar secepatnya menyelesaikan permasalahan ini, sebelum DPR dihakimi rakyat, demikian Beni.

Informasi Pemasangan

EKO SERVICE

Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

kan dia, wibawa DPR sebagai lembaga negara dirusak oleh cara-cara pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut persoalan bangsa dan negara. Terlebih cara-cara tersebut akhirnya menciptakan faksionalisasi secara struktural di DPR. Kami menyerukan kepada anggota DPR untuk bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. DPR sebagai lembaga negara tentu harus menjadi motor dalam pengejawantahan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika melalui praktik politik di DPR. Jangan sampai rakyat didorong untuk mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tinggal Ika, sementara elit politik (DPR) sendiri tidak menjalankannya, ucap Twendy Noviandy. Sementara itu, Ketua Umum Presidium HIKMAHBUDHI, Adi Kurniawan mengatakan, sejak dilantik 1 Oktober lalu, anggota DPR secara resmi mu-

Gerindra: Dari Mana Anggaran Tiga Kartu Sakti Jokowi?

Iklan Baris & Paket Murah Pendaftaran Diklat

A H O K

NATA

0852 4541 2468 BB : 29D9FFBE

0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

PASANG IKLAN di Biro Harian

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 4541 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 65999 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139 SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 November 2014

Polri BNN Tak Sejalan Soal Rehabilitasi

JAKARTA-RK. Mabes Polri mengungkap adanya perbedaan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Karenanya, Polri membutuhkan payung hukum yang lebih konkret dari pada sekadar peraturan bersama. Memang ada beda pandangan, ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen. Boy Raﬂi Amar, di Mabes Polri, Rabu (5/11). Menurut Boy, Polri akan tetap memproses pengguna narkoba secara hukum. Tapi jika dalam proses menunggu persidangan pengguna narkoba mengajukan permohonan untuk rehabilitasi, maka hal itu akan dipertimbangkan oleh penyidik. Boy menegaskan, Polri justru khawatir jika pengguna narkoba yang tertangkap langsung direhabilitasi maka hal itu tidak akan menimbulkan efek jera. Padahal pengguna narkoba mewabah di mana-mana. Tapi, kita juga sadar bahwa mereka adalah korban, kata Boy. Karenanya, jalan yang ditempuh Polri saat ini adalah tetap memproses hukum para pengguna narkoba. Meski demikian, Polri juga tidak menghilangkan hak mereka atau para korban untuk memohon rehabilitasi. Hakim juga nanti bisa memutuskan mereka untuk direhabilitasi, tapi proses hukum tetap berjalan. Kita juga ingin para pengguna itu sembuh makanya ada hak mereka untuk mengajukan rehabilitasi, ujarnya. Seperti diketahui, saat ini sudah ada Peraturan Bersama yang ditandatangani Polri dengan sejumlah pihak termasuk BNN bahwa pengguna narkoba akan langsung direhabilitasi begitu lolos assesment (penilaian). Proses assesment ini sedianya berlaku sejak 16 Agustus 2014 lalu di 16 kota sebagai pilot project. Jika sudah direhabilitasi maka ini akan mengesampingkan proses penyidikan. Hal inilah yang tidak disetujui Polri. (jpnn)

Si Gendut Tidak Mandi Lima Tahun PARA petugas pemadam kebakaran di Nurtigen, kota kecil di dekat Stuttgart, Jerman, punya tugas berat. Sangat berat. Juga berbau. Mereka harus mengeluarkan seorang lelaki yang sudah bertahun-tahun menderita obesitas. Lelaki itu berumur 65 tahun. Beratnya 160 kilogram. Saking beratnya, dia nyaris tidak bisa bergerak dalam lima tahun terakhir ini. Yang dia lakukan hanyalah tergolek di ranjang. Karena tidak bisa bergerak, keluarganya tidak pernah memandikan pria yang tinggal sendirian di apartemen tersebut. Total sudah lima tahun pria itu tidak pernah membersihkan diri. Entah mandi atau aktivitas kebersihan yang berhubungan dengan hajat lain. Maka, ketika si gendut tersebut tiba-tiba sesak napas kemarin, keluarganya kelabakan. Mereka tidak bisa mengangkat pria yang identitasnya tidak disebutkan

Ilustrasi

itu ke rumah sakit. Jalan satusatunya adalah mengundang tim penyelamat dari dinas pemadam kebakaran. Menurut seorang petugas, bau apartemen ‒plus pria gendut tersebut‒ sangat busuk. Kamarnya kotor. Sampah menumpuk setinggi lutut. Mulai kotak piza, sisa makanan, kaleng minuman, kain-kain kotor, hingga sampah-sampah lain yang bisa Anda bayangkan sendiri. Ketika proses evakuasi itu, para penyelamat harus mengenakan masker seperti saat bersiaga melawan serangan senjata kimia. Lantaran tidak ada pintu yang cukup, pria tersebut harus dilewatkan jendela samping apartemen. Setelah proses penyelamatan usai, petugas kembali sibuk. Mereka harus membersihkan alatalat yang dipakai untuk menggotong si gendut yang sudah setengah dekade tidak mandi itu. (jpnn)

Godang R Siregar.........dari hal 1 Perdata Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara, dipercaya mengisi jabatan Kajati Kalbar yang selama ini dijabat Resi Anna Napitupulu. Sedangkan Anna ditempatkan dalam jabatan baru sebagai Inspektur V pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan. Anna menggantikan Soegiarto yang dilantik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kemudian Kajati Kaltim dipercayakan kepada Ahmad Djainuri. Ahmad mengganti Amri Sata yang digeser sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Jampidum. Berikutnya adalah Kajati Papua, dipercayakan kepada Herman DM Lose da Silva. Herman sebelumnya menjabat Wakil Kejati Papua, kurang lebih setahun. Herman merupakan pejabat yang dilantik atas rekomendasi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Iya benar, khusus Papua dan Aceh karena ada undang-undang khusus, jadi sebelum kita mengangkat pejabat Kejati itu, perlu konsultasi dengan gubernur, kata Andhi Nirwanto usai pelantikan. Lebih jauh Andhi menegaskan, mutasi ini dilakukan dalam rangka kerangka optimalisasi kinerja dan pembenahan organisasi. Dia juga menjelaskan bahwa pelantikan serta sumpah jabatan eselon II itu bukan kebijakannya. Namun, kata dia, rotasi itu atas keputusan yang sudah dilaksanakan ketika Basrief Arief masih menjabat Jaksa Agung. Jadi pengambilan keputusan rotasi dan mutasi dilakukan melalui rapat pimpian, nah itu sama dengan keputusan Jaksa Agung. Sehingga setelah diputuskan, maka dikeluarkanlah SK dan keputusan Jaksa Agung tanggal 16 Oktober, jelas Andhi. Re-editing: Hamka Saptono

Satu Demi ...............................................................................................................................................................................dari halaman 1 ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, kata Arief, kepada wartawan, Rabu (5/11). Lanjutnya, Agam dijerat dengan tindak pidana pencucian uang ( TPPU) dengan pokok perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Dijelaskan Arief, Agam ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober lalu menyusul ditangkapnya Iwan. Sudah dua kali pemanggilan dilontarkan, namun tidak dipenuhi yang bersangkutan. Akhirnya, polisi memburu Agam. Setelah diketahui keberadaannya di Jakarta, Direktur Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo menugaskan Kasubdit III Kompol Dewa Nyoman untuk menangkapnya. Agam sendiri ditangkap saat berada dalam indekos di bilangan Jakarta Timur, Selasa (4/11). Mengenai Iwan Jaya, ia tersangkut kasus gratifikasi dan TPPU selama masa jabatannya di Entikong periode 2008 hingga 2011. Iwan bertugas di sana sebelum digantikan oleh Syafruddin. Iwan ditangkap pada Agustus lalu, saat

sudah menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Hasil Barang Penindakan Kantor Bea dan Cukai Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap karena menerima suap dari beberapa pengusaha Kalbar, termasuk di antaranya Herry Liwoto. Herry sendiri saat ini tengah menjalani masa tahanan dalam proses sidang dan kasusnya ditangani Bareskrim Polri. Status tersangka Iwan juga didapat setelah kasus Hendrianus Langen Projo, mantan Kepala Kantor KPPBC Entikong periode 2008-2010, dikembangkan. Selain membekukan dua rekening milik Iwan, Polda Kalbar bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang melakukan pendataan aset kekayaan yang diduga merupakan hasil suap. Sementara Syafruddin, seperti diketahui, saat ini tengah menjalani vonis tujuh tahun penjara, terkait kasus korupsi dan pungutan liar di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Sanggau. Selain kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Kalbar,

Syafruddin juga ditangani Mabes Polri dan kini masih berproses. Untuk diketahui, Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong merupakan kawasan kepabeanan dengan menggunakan beberapa cara, PIB, PIBK dan KILB. Oleh Syafruddin, barang yang tak diizinkan lewat malah diperbolehkan. Dalam kasus Syafruddin ini, nama Agam disebut-sebut. Pada sidang di Pengadilan Negeri Pontianak, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Kalbar menemukan sejumlah aliran dana masuk, dominan dilakukan secara tunai serta transfer, dari para eksportir dan importir. Hal ini didapat berdasarkan penelusuran pada rekening Syafruddin di Bank Mandiri dan BCA. Dana yang mengalir di Bank BCA sebesar Rp3.123.350.000,- dengan daftar nama pengirim atau pentransfernya adalah Ade Putra Sulimin, Amril Agam, Antoni Mohammad, Heriawan Noviar, Herry Liwoto, Krishadi, Lau Ai Lan, Melly Sulimin, Raisal Miraj, Renny Copryeni, Sumartono Sulimin, Sunoto Soemarno, Sutianto, dan Tonny Halim.

Sedangkan dana yang mengalir di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1460004247743 sebesar Rp583 juta. Sebagai pengirim diantaranya Media Syahril, Kasdriyanto, Ratiman, Amril Agam, Iwan Suwita, Lim Lip On, Syafaruddin, dan Mashur. Para pengirim ini tidak sekali dalam melakukan pengiriman. Diantara mereka juga telah diperiksa Mabes Polri beberapa waktu lalu. Mashur, satu dari sekian nama yang disebut dalam sidang Syafruddin sebagai pengirim uang ke rekening Syafruddin, juga merupakan Legislatif DPRD Provinsi Kalbar terpilih. Namun, dia gagal duduk di kursi DPRD itu lantaran tersangkut hukum. Kini, Mashur sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih diproses di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar. Kasus Mashur adalah penipuan dan pemerasan terhadap Syafrudin, serta pencatutan nama baik Polri. Laporan : Ocsya Ade CP Editor : Mohamad iQbaL

Anggap PDIP .............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 tidak mungkin menolak kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, PDIP sudah terangterangan mendeklarasikan diri sebagai partai pemerintah. Rakyat sudah cerdas. Sudah bukan eranya lagi PDIP pencitraan dengan menolak kenaikan BBM, ujarnya. Lebih lanjut Ruhut mengingatkan, suksesnya program pemerintah tergantung juga kepada dukungan partai pengusung di

legislatif. Solidnya dukungan, lanjut Ruhut, jadi kunci keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikan harga BBM. Jadi aku lihat sekarang PDIP bagaikan simalakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati, tutur pria yang mendukung Jokowi saat Pemilu Presiden 2014 ini. Anggota DPR RI dari PDI Per-

juangan, Hendrawan Supratikno tak mau reaktif menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dengan alasan menunggu penjelasan resmi pemerintah, Hendrawan terlihat lebih kalem dibanding rekan-rekan separtainya. Karena ini baru akan. Yang pastinya kita perlu dengar. Pertimbangan mengalihkan subsidi ke kegiatan yang lebih produktif,

semisal pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kata Hendrawan saat dihubungi wartawan, Rabu (5/11). Namun demikian, pria yang sering disapa dengan panggilan Prof Hendrawan itu berpendapat, menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan yang mendesak untuk segera diberlakukan. Karena itu, ia berharap pemerintah bisa mem-

persiapkan kebijakan tersebut dengan sangat matang. Ia juga mengatakan, PDIP saat ini sudah membentuk tim untuk mengkaji seluruh aspek kenaikan BBM. Hendrawan pun pastikan, selama alasan pemerintah masuk akal, PDIP pasti memberi dukungan. Jadi kita tidak serta-merta menolak. Selama penjelasan masuk akal dan tidak memukul daya beli

masyarakat kami akan dukung, jelasnya. Lebih lanjut Hendrawan mengingatkan, kenaikan harga harus diiringi dengan perbaikan tata kelola Migas. Salah satunya adalah dengan mewujudkan transparansi biaya produksi Migas. Karena rakyat kalau terbuka akan lebih ikhlas, kata Hendrawan. Re-editing: Hamka Saptono

Tunggu PLN? .............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Dusun Sarik Kecamatan Nanga Taman, dan PLTMH Nuak, desa Rirang Jati, Kecamatan Nanga Taman. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau melalui Kabid Pertambangan, Mawardi Nur Hasibuan, mengatakan pembangunan PLTMH tersebut saat ini telah mencapai tahap ﬁnalisasi. Di Pantok sudah selesai, bahkan sudah kami lakukan ujicoba.

Hasilnya, listrik bisa menyala dengan terang benderang. Rencananya tidak lama lagi akan diresmikan. Sedangkan, di Sarik dan Nuak saat ini sedang dalam tahap pengerjaan, ungkap Hasibuan ditemui wartawan di kantornya, Rabu (5/11). Sebelumnya, pada tahun 2012 lalu Pemkab Sekadau juga telah membangun PLTMH di Sangke, Desa Meragun. Pembangkit listrik tersebut telah beroperasi

selama dua tahun dan berhasil mengatasi permasalahan buta listrik di wilayah tersebut. PLTMH sendiri dianggap sukses dalam mengentaskan kebutuhan setrum di wilayah Kabupaten Sekadau yang sangat tinggi dan otomatis memberikan manfaat bagi ribuan masyarakat. Hasibuan mencontohkan, masyarakat di wilayah Dusun Sarik yang berjarak lebih kurang 20 kilometer dari ibukota Ke-

camatan Nanga Taman sudah lama menginginkan adanya penerangan listrik. Jika menunggu dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), mungkin sepuluh atau dua puluh tahun kedepan pun belum tentu terealisasi. Masyarakat sangat senang dengan adanya pembangunan PLTMH, karena mereka sudah menunggu selama puluhan tahun untuk mendapatkan penerangan listrik, ujar Hasibuan.

Pemkab Sekadau melalui DPU dan Pertambangan sendiri masih akan terus menggiatkan pembangunan PLTMH di tahun-tahun mendatang sesuai kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, DPU telah mengantongi lebih dari dua puluh lokasi PLTMH pra survei. Dari jumlah itu, beberapa diantaranya sudah dilakukan studi kelayakan. Misalnya, di daerah Seburuk Kecamatan Belitang Hulu, Gurung

Urau dan Kemokak Kecamatan Nanga Mahap, yang sudah uji kelayakan. Ada beberapa yang sudah kami survei dan punya potensi. Masyarakat juga diharapkan proaktif menyampaikan usulan jika di daerahnya terdapat potensi PLTMH, tandas Hasibuan. Laporan : Abdu Syukri Editor : Mohamad iQbaL

Hasil Laut ........................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di daerah kami masing-masing, ujar Anggota Komite II DPD asal Aceh, Rafli Kande, usai pertemuan di ruang GBHN Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Contohnya seperti di wilayah Aceh sendiri, tutur dia, banyak nelayan dari negara tetangga yang tertangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kita dekat dengan Thailand, yang selalu

tertangkap nelayan asal Thailand. Kita minta adanya penjagaan atau pos dengan peralatan yang lengkap, dan juga butuh lemari pendingin yang besar, jelas Raﬂi, dinukil dari laman Detik.com. Ia pun menceritakan permasalahan serupa di perairan Maluku. Tadi di dalam, teman saya dari Maluku juga sempat sampaikan. Katanya di Maluku bagian tenggara banyak seperti pasar malam, banyak kapal yang mencuri di sana. Tapi nelayannya nggak bisa

apa-apa karena kalau mendekat kapalnya ditenggelamkan, ungkapnya. Di depan anggota DPD, Menteri Susi menceritakan banyak hal soal sektor perikanan di Indonesia termasuk soal potensi yang tak tergarap bahkan digarap oleh negara lain. Ia juga menerangkan kebijakan terbarunya terkait penghentian izin sementara penangkapan ikan untuk kapal-kapal di atas 30 GT. Alasan Susi, kapal-kapal ini um-

umnya dimiliki oleh perusahaan asing dan kontribusinya terhadap negara sangat minim. Ke n a p a ? Ka r e n a m e r e k a mengeruk kekayaan laut kita ribuan ton dan tak ada 1 kg pun yang sampai ke darat. Kalau itu dipertanyakan, saya akan mengundurkan diri pulang kampung, kata Susi, kemarin. Kembali diterangkannya soal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tangkap ikan kapal di atas 30 GT yang berjum-

lah 5.329 per tahun hanya Rp 300 miliar/tahun. Nilai ini dianggap terlalu kecil dibandingkan alokasi subsidi BBM yang diberikan pemerintah sebesar Rp 11,5 triliun atau 2,1 juta kiloliter/tahun. Anda perlu tahu, kita nggak dapat apa apa malah kita harus tambah dengan subsidi untuk BBM mereka yang menikmati. Ini sangat besar sekali. Kalau ada kalkulator, 2.000 ton dikali US$ 1 dikali 100 kapal, jelasnya. Ia juga menceritakan soal Thai-

land yang bisa menjadi negara eksportir perikanan, meski tak memiliki laut luas seperti Indonesia. Hal ini karena ada penyimpangan di lapangan. Kenapa Thailand bisa ekspor lebih besar dari kita? Karena banyak kapal mereka jual ikan tidak lewat pelabuhan kita, tidak lewat sistem perdagangan kita. Makanya mereka bisa ekspor lebih besar dari kita, kata Susi. Re-editing : Mohamad iQbaL

Kurikulum ......................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 kini tidak bisa lagi digunakan, karena perubahan kurikulum itu tadi. Padahal buku-buku lama boleh jadi tidak kalah kualitasnya dengan buku baru. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah persoalan pendidikan hari ini murni terletak pada kurikulum, hingga harus terus berevolusi seiring pergantian pemerintahan? Tentu saja tidak. Karena kalau demikian, bagaimana dengan orang-orang hebat di Indonesia, seperti Soekarni, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Gus Dur atau Buya Hamka? Mereka justeru tidak menggunakan kurikulum baru. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang hanya sebentar mengenyam pendidikan

formal. Bukan berarti kurikulum tidak penting. Namun persoalan pendidikan bukan semata-mata kurikulum. Pendidikan mencakup hal yang sangat kompleks. Harus mengena pada akal dan hati peserta didik. Sehingga ada ungkapan bahwa guru adalah seniman paling hebat, karena kanvasnya adalah akal dan hati murid-muridnya. Memang kita sadari, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang bisa maju tanpa pendidikan. Itulah sebabnya usai tragedi Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang kala itu justeru meminta mengumpulkan guru-guru yang tersisa. Sang Kaisar sadar betul, bahwa

dengan pendidikanlah, negara Matahari Terbit itu akan bangkit dari kehancuran akibat Bom Atom. Pendidikan maju, otomatis peradaban akan maju. Namun harus pula diingat, pendidikan yang sukses bukan hanya dilihat dari kurikulum yang canggih, gedung-gedung sekolah atau universitas yang besar, fasilitas laboratorium yang lengkap atau jumlah medali olimpiade yang didapat. Jika hanya sebatas itu, dapat dibayangkan bagaimana hasilnya. Bukankah sudah banyak contoh koruptor yang jebolan dari universitas kenamaan. Bahkan ada yang bergelar doktor pula. Belum lagi tawuran pelajar yang

sering terjadi seolah-olah menampar dunia pendidikan kita. Anak didik hanya tahu teori soal moral, tetapi tidak bisa mempraktikkannya dalam kehidupan. Pendidikan yang diberikan hanya menyentuh aspek kognitif. Fenomena inilah yang diistilahkan oleh teoritikus pendidikan asal Brazil, Paulo Freire (19211997) dengan Banking Concept of Education. Ciri utamanya adalah komunikasi bersifat antidialogis, guru mengajar-murid belajar, guru tahu segalanya-murid tidak tahu apa-apa, guru bicara-murid mendengarkan, guru adalah subjek proses belajar-murid objek belajar. Pendidikan kehilangan nilai-nilai humanisme.

Semua orang hanya menjejali isi kepalanya dengan pengetahuanpengetahuan baru. Tidak peduli pengetahuan itu berguna atau tidak bagi dirinya. Celakanya jika pengetahuan itu digunakan untuk menyengsarakan oranglain. Terdapat jurang pembeda antara mendidik dan mengajar. Jika mengajar hanya mentrasfer ilmu, tetapi pendidikan lebih dari itu. Memanusiakan manusia secara manusawi. Kegagalan terbesar dari sistem pendidikan kita bukan terletak pada masalah lemahnya pendidikan mencerdaskan rakyat atau rendahnya minat di dunia pendidikan. Tetapi pada masalah ketidak-

mampuan pendidikan menyadarkan rakyat terhadap permasalahan hidup yang nyata. Tidak heran peserta didik kaget dengan kehidupan nyata usai mereka menempuh pendidikan. Sejatinya, banyak faktor yang memengaruhi pendidikan. Namun bagi saya, faktor utama suksesnya pendidikan adalah keteladanan dari pendidik itu sendiri. Itu yang dirasa kurang dalam pendidikan kita saat ini. Apa yang disampaikan pada murid akan lebih terasa jika guru atau dosen lebih dulu mempraktikkannya. Tidak hanya sekedar teori, tetapi menjadi teori yang hidup di tengah-tengah mereka. Wallahu a lam. (Kiram Akbar)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 November 2014

Pasien BPJS .................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 penyakit kanker, sehingga butuh perawatan intensif. Nisa sapaan Khairunnisa, kala itu membawa ibunya ke ruang ICU. Sebelum masuk ICU, Nisa terlebih dahulu melakukan registrasi (pendaftaran) di bagian administrasi. Ia mendaftarkan ibunya menggunakan kartu BPJS. Pihak RSUD menerima Nisa sebagai pasien BPJS. Kemudian Hj Ariah dirawat di ruang ICU. Setelah dirawat selama 15 hari, pihak rumah sakit meminta Nisa memindahkan ibunya ke ruang rawat inap biasa, dengan alasan kondisi Hj Arifah berangsur membaik. Kemarin saya mendaftar ke RSUD Soedarso menggunakan kartu BPJS dan diterima pihak rumah sakit. Setelah proses administrasi selesai, kami langsung dibawa ke ruang ICU. Dan ibu saya dirawat di ruangan itu selama 15 hari, ujar Nisa ketika ditemui Harian Rakyat Kalbar di kediamannya, Senin (3/11). Selain merasa dirugikan karena harus membayar sejumlah uang. Nisa juga kecewa dengan pelayanan RSUD Soedarso. Alasannya, ibunya yang harusnya membutuhkan perawatan intensif, diharuskan untuk pindah ke ruang inap biasa. Padahal menurutnya, kondisi sang ibu belum membaik. Pelayanan rumah sakit pemerintah ini juga buruk. Ibu saya harusnya belum boleh keluar dari ruang ICU. Karena ibu dari pertama masuk ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadar dan parah. Tapi setelah 15 hari, pihak Soedarso mengatakan ibu saya boleh keluar dari ruang ICU dan kami diharuskan mencari ruangan rawat inap biasa, kesal Nisa. Nisa menduga RSUD Soedarso sengaja mempermainkan keluarganya. Setelah diminta untuk

pindah dan mencari ruangan biasa, pihak rumah sakit seakan bersandiwara. Dengan berpurapura sibuk mencarikan ruangan untuk Hj Arifah. Kami seperti dimainkan. Awalnya pihak Soedarso mengatakan kepada kami, bahwa tidak ada ruangan biasa. Dan mereka pun sibuk telepon sana telepon sini mencarikan ruangan untuk ibu saya. Pertama mereka bilang tidak ada, ujung-ujungnya ada. Akhirnya ibu saya pun dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap biasa. Nah di sini saya tidak diberikan penjelasan yang sebenarnya oleh pihak rumah sakit. Kenapa ibu saya harus keluar dari ICU, ucap Nisa. Diceritakan Nisa, pemindahan itu dilakukan sepihak oleh RSUD dan terkesan memaksa. Hj Arifah yang harusnya mendapatkan perawatan di ruang ICU, malah dipindahkan ke ruang Arwana (kelas 1). Atas kejadian ini, Nisa merasa ada kejanggalan di RSUD. Pihak rumah sakit mengatakan kontrak BPJS kami sudah habis dan bagaimanapun harus keluar dari ruangan ICU. Setelah kejadian itu, kami pun mengkonfirmasi hal ini kepada pihak BPJS. Nah pihak BPJS sendiri malah kaget dan heran kenapa RSUD, kok bisa melakukan hal itu, ujar Nisa. Sebelumnya, pada saat pemindahan Hj Arifah dari ruang ICU ke ruang inap biasa (ruang Arwana), Nisa disarankan oleh pihak RS untuk masuk ke ruang Irna (kelas VIV). Perawat mendatangi saya. Dikatakannya ternyata nama ibu saya sudah tercatat di ruang Irna (kelas VIV). Lalu perawat itu mengatakan, sebaiknya ibu saya di pindahkan ke ruang Irna saja. Mendengar tawaran ini saya pun mau saja, karena kebetulan keluarga saya ramai. Dan sebelumnya

administrasinya bilang begitu. Saya minta diperlihatkan undangundangnya dan mereka memperlihatkan. Namun undang-undang tersebut tidak ada tanggalnya. Dan saya melihat aturan itu baru dibuat pada Oktober, tidak ada tanda tangan lagi. Setelah saya periksa mendetail, tidak ada tanda tangan kepala rumah sakit. Jadi undang-undang ini dari mana? Oktober terbit tanggal berapa tak jelas, apakah undang-undang itu dibuat setelah adanya permasalahan ini? kesal Nisa. Kejanggalan lainnya, pihak rumah sakit mengatakan keluarga Nisa menandatangani surat pernyataan, jika keluarga sudah mengetahui kalau ruang ICU itu bayar. Pihak RS bilang begitu, ada tanda tangan keluarga. Dan Keluarga kami sudah tahu prosedur ini. Kami pun bertanya-tanya, ada apa ini? Dari pertama dipindahkan tidak pernah satu kali ada konfirmasi dari perawat. Kami hanya dikasih resep dan tebusan. Jadi tidak pernah diberi kabar mengenai hal ini, papar Nisa. Dikatakan Nisa, tak terima dengan tudingan pihak rumah sakit, ia mendatangi pihak RSUD. Mempertanyakan siapa yang bertugas pada waktu itu. Kalau misalnya pihak keluarga kami yang tanda tangan, ngapain kami komplain masalah tersebut. Sama saja kami menyetujui. Sedangkan kami tidak pernah tanda tangan sama sekali. Waktu kami melihat surat itu, asli itu bukan tanda tangan kami dan kami tidak pernah tanda tangan, kesal Nisa. Dikonﬁrmasi, Kepala Seksi Humas RSUD Soedarso, H Bahrudin SKep MKes mengaku belum dapat memberikan penjelasan dengan detail terkait komplain Nisa hari ini (Rabu, red). Alasannya, pihaknya harus meluruskan dan

di kelas 1 (ruang Arwana) ada pasien satu kamar itu terserang sakit jantung. Jadi kami memikirkan mereka juga, akhirnya malam itu juga kami pindah ke Irna, kata Nisa. Inti Permasalahan Nisa diminta pihak RSUD Soedarso untuk membayar perawatan dari hari pertama ibunya dirawat. Mulai dari ruang ICU hingga ruang rawan inap biasa. Pihak RSUD Soedarso mengatakan, sebenarnya Nisa dan keluarganya tidak perlu membayar perawatan di ruang ICU. Diharuskan membayar karena Nisa memindahkan ibunya dari ICU ke ruang Irna. Karena kami pindah ke ruang Irna, maka dihitung include. Pihak rumah sakit mengatakan, jika saya di ruang Arwana, maka yang ICU ditanggung BPJS. Inikan aneh. Parahnya dari mulai pindah, hingga lima hari ke depannya, kami tidak dapat konﬁrmasi sama sekali, tidak ada pemberitahuan mengenai hal ini. Kami komplain adalah masalah biaya, karena kami tidak diberikan penjelasan dari perawat maupun pihak rumah sakit. Padahal ketika ibu saya mau dipindahkan ke ruang inap biasa, harusnya mereka sosialisasi dan memberi tahu kami, bahwa jika kami pindah ke ruang VIV, dihitung sama dengan pasien umum, kesal Nisa. Lanjut Nisa, keluarganya diminta membayar perawatan di ICU serta di ruang Irna sebesar Rp20 juta lebih. Kalau kami tahu dari awal, kami tidak bakalan pindah ke ruang VIV. Lebih baik kami mengikuti aturan saja, yang penting ICU tidak include dan dihitung gratis. Karena kami pasien BPJS, tuturnya. Kebijakan ini, kata Nisa, diterapkan RSUD Soedarso sesuai dengan SOP rumah sakit. Kepala

mencari akar permasalahan. Kami akan mengklarifikasi bagian ICU. Bagaiman pelayanan mereka terhadap pasien tersebut. Dan saya akan tanyakan kenapa pasien harus dipindahkan ke ruang inap biasa kala itu, ucap Bahrudin. Dikatakan Bahrudin, khusus ICU RSUD Soedarso ada kriteria tersendiri. Artinya, ada kebijakan dari pihak rumah sakit. Jika menurut rumah sakit masa krisis pasien sudah lewat, maka perlu melanjutkan perawatan lanjutan. Namun bukan intensif hanya perawatan ruang biasa. Kami bukan mengusir. Mungkin ada pasien lain yang membutuhkan penanganan dan pengawasan ketat. Intinya jika pasien masa kritisnya lewat, ya maka harus di pindahkan. Mungkin ini bahasa komunikasi di pelayanan. Jika masa kritis sudah lewat, maka pasien dipindahkan ke kelas I (ruang Arwana) sesuai dengan haknya atau hak pasien yang terdaftar sebagai pasien BPJS kelas I, papar Bahrudin. Bahrudin membantah jika pihaknya tidak memberikan sosialisasi sebelum pasien masuk ke ruang VIV. Bisa saja dari pihak keluarganya meminta ruangan yang lebih bagus dari ruang Arwana. Memindahkan pasien dari ruang Arwana ke ruang VIV itu tidak semata-mata inisiatif petugas ruangan. Biasanya jika pasien dari ruang ICU dipindahkan ke ruang Arwana terima saja, tidak ada komentar apa-apa. Tapi ini menurut saya, jika pasien dipindahkan ke VIV, pada umumnya pasien pindah ruangan ke kelas tinggi, itu permintaan dari pihak keluarga, tegas Bahrudin. Dipertanyakan mengapa pasien BPJS diharuskan membayar layaknya pasien umum? Bahrudin

belum dapat menjawab pertanyaan wartawan saat itu juga. Ia meminta waktu satu hari untuk menjawab hal tersebut. Menyangkut ICU. Misalnya pasien BPJS kelas I jatahnya gratis, ternyata disuruh bayar oleh pihak kami. Terus terang saja kami belum bisa menjawab sekarang. Paling tidak besok saya konfirmasi dulu ke ruang ICU. Kemudian jika pihak kami menghitung umum, ini juga saya perlu konfirmasi dengan bagian keuangan. Saya juga perlu konfirmasi di bagian Irna. Karena pasien dibebankan menambah biaya. Ini perlu kita konfirmasi sejauh mana pelayanan di Irna. Saya pun akan mempertanyakan kepada kepala ruangan, janji Bahrudin. Bahrudin juga membantah jika pihaknya tidak memberitahukan kepada keluarga pasien mengenai prosedur, mekanisme dan kebijakan rumah sakit. Keluarga pasien mempermasalahkan tidak ada konfirmasi dari pihak kami. Nah kalau segala sesuatu misalnya seperti dipindahkan, tentu tidak mungkin petugas kita tidak menyampaikan mekanismenya. Kadang kala sering ada permasalahan di sini, ketika keluarga dekat diberitahukan. Ada pihak lain atau keluarga lain yang merasa bertanggungjawab, merasa dirinya paling dekat. Padahal ketika keluarga pertama diberitahukan, bisa saja tidak dikomunikasikan ke pengunjung pasien lain. Intinya kami perlu waktu untuk menjawab semua ini, agar lebih jelas. Paling tidak besok (hari ini, red) kami baru bisa menjelaskan kepada publik melalui media massa, ungkap Bahrudin. Laporan: Deska Irnasyafara AP Editor: Hamka Saptono

Pertamina : Mohon ..............................................................................................dari halaman 1 MUI Minta ..........................................................................dari halaman 1 Kami tetap menyalurkan BBM sesuai dengan kebutuhan dan menjamin itu cukup dengan catatan bila masyarakat tidak melakukan panic buying (pembelian karena panik) dan pembelian berulang, ungkap Andar Titi Lestari, Senior Supervisor Eksternal Relations Marketing Operation Region VI (MOR VI) PT Pertamina, dalam rilisnya, Rabu (5/11). Mengklaim sudah memperhitungkan pasokan BBM secara seksama, Pertamina mengkhawatirkan kepanikan beberapa masyarakat bisa menular ke warga lainnya. Pembelian berulang akan mengakibatkan antrian panjang dan dapat meresahkan masyarakat, imbuh Andar. Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM dengan hemat alias sesuai keperluan. Dan, tentu saja, jangan memanfaatkan keadaan dengan menimbun BBM atau tindakan pelanggaran hukum lainnya di daerah masing-masing. Menjadi pelaku penimbunan akan berbahaya bagi diri sendiri dan sekitar serta melanggar hukum, wanti Andar.

Senada, VP Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir. Ia menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga pasokan BBM sampai akhir tahun 2014 agar aman terkendali. Karenanya, dia berharap masyarakat tidak menyerbu tempat pengisian BBM dan membeli sesuai kebutuhan alias jangan sengaja melakukan penimbunan. Pertamina menjamin stok BBM sangat aman dan masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan normal saja, pinta Ali, di Jakarta, kemarin. Ali juga menambahkan, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga akhir Oktober mencapai 39,07 juta kiloliter atau 86,1 persen terhadap alokasi kuota BBM bersubsidi yang disalurkan Pertamina tahun ini. Dari data itu juga diketahui, Premium telah tersalurkan sebanyak 24,92 juta KL atau 85,1 persen terhadap kuota. Adapun, realisasi penyaluran Solar pada periode tersebut, telah mencapai 13,38 juta KL atau 88,2 persen dari kuota Pertamina. Sementara, untuk Kalimantan, PT

Pertamina mengklaim dalam dua bulan terakhir, September-Oktober 2014, telah menyalurkan BBM hampir 3% lebih dari kebutuhan. Premium di Kalimantan Utara Oktober 2014 sebesar 6.299 KL, mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang hanya 6.174 KL. Kalimantan Timur Oktober 2014 sebesar 56.465 KL, sedangkan September 52.873 KL. Kalimantan Selatan Oktober 52.930 KL, sedangkan September 49.029 KL. Di Kalimantan Tengah, realisasi penyaluran di bulan Oktober 32.587 KL,sedangkan September 30.282 KL, terang Andar Titi Lestari. Tutup dia, Dan, di Kalimantan Barat hingga Oktober, penyaluran BBM subsidi sebesar 49.966 KL, lebih besar dari bulan September sebesar 46.244 KL. Begitu pula dengan penyaluran Solar Subsidi di Kalimantan, Pertamina telah menyalurkan Solar sesuai dengan kebutuhan dan relatif bertambah, dengan total realisasi hingga Oktober sebesar 890.486 KL . Laporan : Gusnadi Editor : Mohamad iQbaL

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

SALE

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

+ Cashback

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 778

(NEW) GARANSI

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.250

Hanya

7.588 Ribu

4.688 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

FS 4110 3M +INCLINE

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.388 Ribu

Tgl 30 s/d 6 November 2014

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

6.550

Hanya

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

+0%

disc upetor s e n P

AIR WALKER 6.850

23.750

Hanya

4.888 RB

2.788 Ribu

9.988 RB

9.750 Hanya

3.988 Ribu

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

FS 802 NEW ORBITRACK 9.150 Hanya

9.550

4.288 Ribu

Hanya

4.588 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.950 Hanya

2.688 Ribu

1.950 Hanya

1.288 Ribu QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

KUNJUNGI PAMERAN KAMI DI MATAHARI MALL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 1 - 2 NOVEMBER 2014

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan undang-undang MUI, Luthfie Hakim dalam sidang menilai para penggugat UU Perkawinan di MK tersebut tidak mengetahui sejarah panjang terkait hukum perkawinan. Para penggugat hanya mengadopsi pemikiran dari aturan hukum yang pernah dibolehkan masa kolonial Belanda. Pada masa itu, cara pandang pemerintah Belanda menganggap hukum perkawinan hanya diatur dalam konteks perdata. Pemohon mengajak kita semua kembali pada cara berpikir seperti zaman kolonial Belanda. Sedangkan yang menyangkut hukum agama dikesampingkan, kata Luthfie dalam sidang. Atas dasar itulah, Luthfie berharap empat mahasiswa Universitas Indonesia (UI) selaku pemohon membaca kembali literatur mengenai hukum perkawinan. Luthfie menerangkan, pembentukan UU Perkawinan melalui proses diskusi dan diplomasi panjang oleh para pendiri negara bersama tokoh agama. Yang kemudian diputuskan hukum perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurutnya tafsir hukum pemohon yang menyatakan negara memiliki unsur memaksa dalam hukum perkawinan sangat tidak beralasan. Sehingga MUI mendesak MK untuk menolak seluruh permohonan pemohon. Ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat 1 tidak dapat dimaknai negara memaksa warga negaranya. Sejak undang-undang perkawinan disahkan, jauh sebelum pemohon lahir, pemohon terlalu membesarbesarkan persoalan tanpa referensi yang jelas, sambung Luthfie. Menurut Luthfie, para penggugat UU itu seolah ingin mengajak masyarakat untuk kembali merujuk pada hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut dia, hal itu justru mengajak masyarakat untuk berpikir mundur. Pa r a p e m o h o n h a d i r dalam persidangan ini dengan maksud mengajak kita semua kembali pada cara pandang kolonialis Belanda, tuturnya. Seperti diketahui permohonan uji materi UU nomor 1 tahun 1974 diajukan oleh empat orang berstatus mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bernama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Luthfi Saputra, dan Anbar Jayadi. Para pemohon mempersoalkan masalah status hukum menurut agama. Mereka memohonkan pengujian Pasal 2 Ayat (1) tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dalam permohonannya mereka menyatakan, penerapan UU Perkawinan menurut agama telah menghilangkan hak konstitusional para pemohon secara individu. Sebab, dengan berlakunya UU itu, pengaturan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Atau dengan kata lain, menurut pendapat pemohon bahwa, negara disebut memaksa agar setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dalam bidang perkawinan. Pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan di Indonesia. Penerapan hukum agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada interprestasi baik secara individual maupun secara institusional. Melanggar HAM Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mendukung judicial review terhadap pasal 2 ayat (1) UndangUndang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur ketentuan pelarangan perkawinan beda agama. Menurut anggota Komisi Hukum PGI, Nikson Lalu ketentuan yang melarang adanya perkawinan beda agama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Larangan itu, ujarnya, berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai moral, seperti hidup bersama tanpa perkawinan atau kumpul kebo. Banyak pasangan yang beda agama terjebak dalam situasi yang tidak mereka kehendaki, yaitu tidak memiliki rasa moral seperti hidup bersama tanpa menikah, ujar Nikson saat memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Perkawinan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (5/11). Menurut Nikson, ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengandung potensi hilangnya pengakuan atas pernikahan beda agama. Catatan sipil menolak untuk mencatatkan pernikahan pasangan beda agama. Pasal tersebut, sambungnya, justru membuat potensi penyimpangan moral dan spiritual karena banyaknya catatan sipil menolak menikahkan pasangan-pasangan tersebut. Dalam hal ini, Nikson mengakui gereja bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Harus juga patuh pada peraturan negara. Meski demikian, ujarnya, hal itu bukan berarti gereja tidak diperbolehkan kritis terhadap kebijakan negara yang bersifat diskriminatif. Pasal

itu dianggapnya diberlakukan menggunakan interpretasi yang sempit. Bahwa penerapan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan, karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang untuk menikah, lanjutnya. Nikson juga menganggap lembaga catatan sipil seharusnya hanya bertugas melakukan pencatatan atas terjadinya pernikahan. Tetapi, pada faktanya lembaga ini melampaui wewenangnya dengan menolak pencatatan pernikahan beda agama. Artinya lembaga ini telah mengintervensi keabsahan dari suatu perkawinan yang telah disahkan oleh agama, tegas Nikson. Dukung Kawin Beda Agama Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) termasuk pihak yang mendukung, perkawinan beda agama tidak dapat dilarang oleh aturan. Ketua Bidang Ajaran Walubi, Suhadi Sendjaja menyatakan perkawinan beda agama tidak dapat dihindari, jika pasangan sudah berjodoh. Hal ini berdasar pada ajaran karma yang menyatakan perkawinan dapat terjadi karena jodoh masa lampau, tanpa memandang latar belakang agama. Dalam analoginya, Buddha mengatakan, sepasang manusia melangsungkan pernikahan karena adanya jodoh masa lampau, kuat sangat dalam, tuturnya saat menjadi pihak terkait dalam sidang judicial review terhadap pasal 2 ayat (1) UndangUndang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di MK, Jakarta, Rabu (5/11). Suhadi mengatakan pernikahan merupakan peristiwa kemanusiaan yang berlangsung antarmanusia. Menurut dia, dalam hal ini nilai moral menjadi patokan utama. Meski demikian, tutur Suhadi, agama Buddha juga tidak pernah memberikan aturan ketat terkait perilaku manusia. Ini karena ajaran Buddha memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menjalankan dharma tanpa harus berpindah agama. Sejauh ini, Suhadi mengaku umat Buddha sendiri selalu patuh terhadap ketentuan pemerintah, termasuk pada persoalan perkawinan. Menurut dia, Walubi berusaha agar perkawinan tetap berjalan dengan iman yang sama. Sebenarnya kita usahakan seiman, tetapi jika sampai terjadi ada yang beda, ya kita upayakan agar pernikahan itu tetap berlangsung, karena ini bisa terjadi disebabkan ada jodoh karma yang kuat dan dalam, ungkapnya. Re-editing: Hamka Saptono

SPORT

Ragu Permanenkan Falcao MANCHESTER United dilaporkan akan melupakan rencana untuk membeli Radamel Falcao secara permanen di musim panas mendatang, terkait isu kebugaran sang striker. Falcao, yang baru mencetak satu gol untuk United semenjak mendarat di Old TraďŹ&#x20AC;ord, pernah mengalami cedera ligamen parah di awal tahun 2014 hingga membuatnya absen membela Kolombia di Piala Dunia Brasil. (*)

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 November 2014

REAL MADRID 1:0 LIVERPOOL

Dortmund ke 16 Besar, Klopp Incar Arsenal Kemenangan 4-1 atas Galatasaray di matchday keempat memastikan pasukan hitam-kuning itu meraih poin sempurna, 12. Dengan dua matchday tersisa, Jurgen Klopp ingin timnya meraih status juara grup. Kemenangan pun sudah menjadi target jauh-jauh hari sebelum mereka tandang ke London untuk melawan Arsenal (27/11). Kami lolos tapi belum menjadi juara grup. Bila anda memiliki peluang itu , anda harus mengambilnya. Terbang ke London dan mengincar hasil imbang sepertinya bukan ide yang bagus. Kami ingin menikmati kemenangan ini, meskipun kami akan menghadapi lawan yang sulit di Bundesliga dengan menghadapi Monchengladbach hari Minggu ini. ujar pelatih berkaca mata itu pada uefa.com. Musim ini memang berjalan cukup aneh buat Dortmund. Mereka begitu bagus saat menjalani pertandingan di Liga Champions dan DFB Pokal, tapi terseok-seok di liga. Sesuatu yang benar-benar harus dicari solusinya bila tak ingin terus berada di papan bawah. (*)

FABIO BORINI

Masih Mungkin Lolos BOS Liverpool, Brendan Rodgers, mengklaim timnya masih lebih dari mampu untuk lolos ke fase 16 besar Liga Champions, pasca kekalahan 0-1 dari Real Madrid (05/11). Juara Eropa itu mengalahkan tim tamu di Santiago Bernabeu, berkat gol yang dicetak Karim Benzema. Hasil tersebut membuat tim asuhan Rodgers membutuhkan enam angka di dua pertandingan sisa untuk bisa lolos ke babak berikut. Masih ada peluang yang besar untuk kami bisa lolos. Kami sudah melihatnya dan kami tahu kami harus menang di Ludogorets dan kemudian di pertandingan terakhir di kandang melawan Basel, jadi pada akhirnya semuanya masih

ARSENAL 3:3 ANDERLECHT

KEBUTUHAN mendesak Inter Milan akan striker baru membuat sejumlah nama mulai dikaitkan dengan kepindahan menuju San Siro pada bursa transfer musim dingin nanti, salah satunya adalah Fabio Borini. Striker Liverpool ini memang masih kesulitan menembus skuat inti dan tak kunjung tampil meyakinkan saat diberi kesempatan. Terkait rumor tersebut, agen Borini, Marco De Marchi memberikan tanggapannya. Meski menolak untuk secara gamblang membenarkan rumor tersebut, namun ia tak menutup kemungkinan kliennya akan pindah ke Inter dalam waktu dekat. Apakah ia ingin pindah ke Inter? Saya tak bisa menjawabnya, hal itu adalah tindakan yang tidak menunjukkan respek kepada kedua pihak. Fabio saat ini fokus membela Liverpool dan tak memikirkan hal lain, ungkap De Marchi. Kami memandang Inter sebagai klub besar, namun saat ini ia bermain untuk Liverpool dan belum ada perkembangan lebih jauh mengenai diskusi transfer. Menjadi rekrutan pertama Liverpool di era Brendan Rodgers pada tahun 2012 silam, Borini memang sejauh ini gagal membuktikan bahwa ia layak dihargai 13 juta Euro. Ia hanya mencetak dua gol dalam 20 laga di musim debut, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Sunderland musim lalu. Musim ini, ia baru bermain enam kali di seluruh kompetisi dan masih belum berhasil mencetak gol. (*)

Amburadul

Tak Menampik Pindah ke Inter

ada di tangan kami, tutur Rodgers. Kami kecewa dengan hasil yang kami dapat, karena kami kalah. Namun penampilan kami lebih baik. Real Madrid biasanya menang dengan tiga atau empat gol dan kami datang, serta mampu menunjukkan kualitas yang kami punya, pungkasnya. Dengan kemenangan atas The Reds, kini El Real mengoleksi poin sempurna 12 dari empat laga dan dipastikan menjuarai Grup B dengan dua laga tersisa. Striker Real Madrid, Karim Benzema senang bisa melihat timnya tampil lebih rileks dalam laga sisa kontra Basel dan Ludogorets. Ia mengaku puas dengan kemenangan 1-0 yang diraih timnya atas wakil Inggris tersebut. Dalam pertandingan tersebut, pria asal Prancis ini menjadi pahlawan kemenangan timnya dengan gol tunggal yang dicetaknya di pertengahan babak pertama. Kemenangan hari ini san-

PAUL Merson mengecam taktik yang diterapkan oleh Arsenal, usai mantan klubnya itu membuang keunggulan tiga gol di pertandingan melawan Anderlecht semalam. The Gunners hampir dipastikan lolos ke babak 16 besar, usai mereka unggul tiga gol tanpa balas hingga 30 menit menjelang duel usai. Namun tim asuhan Arsene Wenger tak waspada, hingga kecolongan tiga gol dan akhirnya harus pasrah diimbangi oleh tamunya asal Belgia. Jika saya boleh jujur, taktik mereka sangat kacau. Itu adalah opini yang jujur. Bagaimana bisa anda unggul 3-0 dan terus menyerang seperti itu. Ini bukan kali pertama, ini terus terjadi berkali-kali. Bagi saya, ini merupakan pesan untuk manajer, tutur Merson. Anda bermain dengan pesepakbola Internasional, mereka bukan anak kecil. Para pemain ini bermain untuk negara mereka di Piala Dunia, mereka bermain di Premier League. Namun mereka terus membombardir di lini depan. Anda harus tahu kapan waktunya berhenti, pungkasnya. Gelandang Arsenal, Mikel Arteta, mengkritik permainan timnya di babak kedua melawan Anderlecht, usai mereka mem-

gatlah penting, kami mampu meraih tiga poin dan tidak kebobolan. Tentu saja dampaknya positif, karena kami bisa bersantai saat menjalani dua laga terakhir. Kami saat ini tengah berada dalam tren positif, dan akan terus melanjutkannya, ungkap Benzema. Performa Benzema membuat sang pelatih, Carlo Ancelotti memuji striker Prancis itu. Pertandingan berjalan di bawah kendali, jadi kami tidak perlu menunjukkan kecepatan. Kami mencoba untuk mencetak gol kedua dan kami punya peluang. Namun sekarang target kami adalah untuk ďŹ nish di posisi puncak, tutur Ancelotti. Semenjak saya berada di Madrid, ini merupakan momen terbaik Benzema. Saya benarbenar suka apa yang ia berikan pada tim dan bagaimana ia bekerja. Pemain pengganti Gareth Bale juga bermain dengan baik. Ia siap untuk memainkan lebih banyak pertandingan, tutup Anceloti. (*)

biarkan keunggulan tiga gol lepas begitu saja. Arteta ikut bermain ketika The Gunners unggul 3-0 hingga pertandingan menyisakan setengah jam, sebelum Anderlecht mencatat comeback gemilang dengan mencetak tiga gol ke gawang Wojciech Szczesny. Hasil imbang 3-3 membuat kans Arsenal menjadi juara grup kini dan lolos ke babak berikutnya semakin sulit. Target utama ketika anda mulai bermain di kompetisi ini adalah menjadi juara grup, jadi kami membuang sebuah peluang emas hari ini. Kami masih punya dua peluang, namun anda tidak boleh melewatkannya di kompetisi seperti Liga Champions. Setiap tim yang bermain di sini punya kualitas dan anda bisa melihat apa yang terjadi hari ini, tutur Arteta. Kami tidak bisa membuat kesalahan dan kemasukan tiga gol usai unggul 3-0. Ini tidak cukup. Kami amat kecewa dan kami melewatkan kesempatan untuk menjalankan tugas kami dengan baik. Kami tahu apa yang ingin kami raih dan ini laga yang penting untuk kami, pungkasnya. Arsenal butuh dua poin dari dua laga sisa di fase grup untuk bisa lolos ke babak 16 besar. (*)

Rakyat Kalbar Kamis, 6 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Honda Mobilio Tabrak Tiang Lampu PJU di Jalan Sutoyo

Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul di Atas

PONTIANAK-RK. Honda Mobilio merah maron plat merah KB 1975 XY yang dikendarai Jimmy menabrak lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak Selatan, Selasa (4/11) sekitar 08.30. Halaman 15

PONTIANAK-RK. Hukum tajam ke bawah benar adanya. Tanah milik paman dan bibi Hendro Sugiarto, 37, di Jalan Purnama II, RT 02/04, Pontianak Selatan seluas 16.200 meter persegi diserobot.

Tanah Diserobot, Pemilik Jadi Tersangka Halaman 15 Tanah milik Hendro kini telah dibangun menjadi Ruko (rumah toko) oleh Chandra Wijaya. Ironisnya, ruko tersebut juga di sewakan kepada PT ACA. DESKA-RK

Sejumlah polisi mengamankan lalu lintas. Dan Honda Mobilio milik Jimmy ringsek di bagian depan usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Sutoyo, Selasa (4-11). DESKA-RK

Oknum Intel Polsek Utara Diduga Jaringan Narkoba

PONTIANAK-RK. Oknum unit Intelkam Polsek Pontianak Utara, Brigadir NN terindikasi menjadi jaringan peredaran Narkoba. Oknum polisi ini membawa Narkoba dan diberikannya kepada tahanan Polsek Pontianak Utara berinisial K. Terbongkarnya kasus tersebut, menurut Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Permana, adik dari pelaku kejahatan berinisial K datang membawa makanan bukan pada waktu jam besuk. Adiknya itu datang ke Mapolsek tengah malam membawa nasi bungkus, alasannya, abangnya tersebut kelaparan. Halaman 15

Dua Wanita dan Satu Pria Tidur Sekamar PONTIANAK-RK. Diduga pasangan di luar nikah yang tidur satu kamar di indekos Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota, dua wanita dan satu pria diamankan Satpol PP Kota Pontianak, Rabu (5/11). Salah seorang wanita yang diamankan merupakan mahasiswi akademi keperawatan salah satu perguruan tinggi di Kota Pontianak. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak, Rachmad Suprayetno mengaku, awalnya mendapatkan laporan warga adanya perusakan pohon di kawasan makam di Kelurahan Sungai Bangkong. Satpol PP mengindentiďŹ kasi pelaku pengrusakan pohon tersebut. Di lokasi makam, Satpol PP didatangi salah satu warga yang mengatakan ada

Polsek Rawan Kriminalitas Diberi Tanda Tengkorak

PONTIANAK-RK. Kejahatan di Kota Pontianak kian meningkat. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Raden Heru Permana memberikan instruksi kepada Kasat dan Kapolsek agar lebih optimal menekan tindak kejahatan. Jika kejahatan yang wilayahnya meningkat, Kapolresta memberikan bendera berlambang tengkorak serta memberi pita hitam di seragamnya. Seperti lima pelaku yang berhasil ditangkap, yakni Abdul Hadi alias Kacong Linggis, 22, yang tewas tertembak, Farid, 26, Melki, 34, Man Oceng, 33, dan Heri Gagap, 27, komplotan perampok yang meresahkan warga Kota Pontianak. Mereka bisa dikatakan perampok sadis, makanya polisi melumpuhkannya, kata Heru, Rabu (5/11). Aksi kejahatan yang dilakukan kelima pemuda tersebut menggunakan senjata tajam (Sajam) dan senjata api (Senpi) serta peralatan lainnya untuk melumpuhkan korban. Tapi kami ingatkan dengan pemegang wilayah, setelah ada informasi kejahatan, Halaman 15

Halaman 15 Mahasiswi Akademi Keperawatan dan teman lelakinya diamankan Satpol PP. SYAMSUL ARIFIN-RK

Beroperasi di Wilayah Terlarang

Kapal Trawl Dibakar Nelayan MEMPAWAH-RK. Nelayan tradisional Kuala Mempawah menangkap basah kapal trawl yang kerap beroperasi di perairan terlarang di daerah itu, Rabu (5/11) sekitar pukul 10.30. Para nelayan tradisional yang emosi langsung membakar kapal di muara Sungai Kuala Mempawah. Sedangkan nelayan kapal trawl itu sendiri telah diamankan terlebih dahulu. Mereka ini (kapal trawl, red) tertangkap tangan sedang beroperasi di wilayah perairan tempat aktivitas nelayan togok sekitar pukul 10. 30 pagi. Padahal mereka pasti tahu daerah sekitar togok tidak boleh ada aktivitas trawl. Halaman 15

Bobol Kantor Indosat

Rp46 Juta Dibawa Kabur SUNGAI PINYUH-RK. Jajaran Polsek Sungai Pinyuh meringkus dua pembobol kantor Indosat Cabang Sungai Pinyuh. Pelakunya berinisial Sn dan Ds yang juga karyawan aktif dan mantan karyawan yang pernah bekerja di Indosat. Kapolres Pontianak, AKBP Hady Poerwanto melalui Kapolsek Sungai Pinyuh, Kompol Wastono mengatakan, kedua pelaku membobol kantor Indosat Sungai Pinyuh, Senin (27/10) sekitar pukul 02.00. Setelah mendapatkan laporan, polisi melakukan penyelidikan. Sn merupakan warga Jalan Tanjung Raya II, Pontianak Timur dan Ds warga Sungai Pinyuh. Mereka mencuri uang Rp46 juta. Keduanya dibekuk polisi di rumahya masing-masing, Selasa (4/11). Halaman 15

Petugas kepolisian menunjukkan kapal trawl yang dibakar nelayan. ALFI SHANDY-RK

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

Kubu Raya Musyawarah Kite

Terus Genjot UMKM SUNGAI RAYA-RK. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kubu Raya, Sutoyo mengatakan, pihaknya berkomitmen melakukan upaya peningkatan produktivitas sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kubu Raya. Misalnya dengan memberikan pelatihan termasuk bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih matang dan siap bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Sejumlah pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pelaku UMKM tersebut kata Sutoyo, secara rutin telah dilakukan di setiap kecataman. Secara rutin kita terus memantau perkembangan dan memberikan sejumlah pelatihan bagi pelaku UMKM di Kubu Raya. Hanya saja karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produk yang dimiliki membuat kita belum maksimal memberikan bantuan bagi pelaku UMKM tersebut, terangnya, Rabu (5/11). Sutoyo memprediksi, jika dikalkulasikan di Kubu Raya terdapat lebih dari seribuan pelaku UMKM. Namun yang telah terdata hingga sekarang dan yang mendaftarkan beragam produk olahan yang dimiliki baru 200 UMKM saja. Untuk meningkatkan lajunya pertumbuhan sektor UMKM, saya berharap ke depan akan semakin banyak pelaku UMKM lokal yang mendaftarkan produk yang dimiliki ke BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu), sehingga kami dari Dinas Koperasi juga bisa mendata dan mengupayakan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di setiap daerah, ujarnya. Disinggung masih banyaknya pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produk olahannya, Sutoyo mengakui hal tersebut memang masih menjadi salah satu persoalan. Namun sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pihaknya telah mengupayakann melakukan promosi terhadap berbagai produk lokal UMKM di Kubu Raya, seperti melalui pameran produk UMKM mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Selain soal jarak yang masih terlalu jauh, faktor lain yang saya lihat hingga sekarang karena kita belum bisa memiliki galeri khusus untuk memasarkan produk olahan UMKM. kedepan saya akan berupaya agar galeri dekranasda yang ada di Kubu Raya bisa difungsikan dan menjadi salah satu pusat penjualan berbagai oleh-oleh khas Kubu Raya, demikian Sutoyo. (asy)

Rakyat Kalbar

Kamis , 6 November 2014

8 Peserta Tes CPNS Kubu Raya Raih Nilai Tertinggi S UNG AI R AYA -RK. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya, Kusyadi mengatakan, dalam tes CPNS 2014 yang dilaksanakan belum lama ini ada delapan peserta meraih nilai tertinggi. Kedelapan orang ini merupakan peserta dari beberapa formasi yang dilamarnya yakni tenaga kesehatan, pendidikan maupun teknis, kata Kusyadi, Rabu (5/11). Namun, menurut dia, meski memiliki nilai tertinggi kedelapan orang tersebut mesti melalui tahapan berikutnya, yakni perangkingan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Untuk perangkingan ini dtentukan oleh Panselnas. Bagi peserta yang melamar dua formasi umum, jika meraih nilai tertinggi bisa berpeluang lulus di salah satu formasi. Misalnya di salah satu formasi yang dila-

marnya ternyata peserta itu nilainya rendah namun jika formasi lainnya dia meraih nilai tertinggi, maka bisa lulus, terang Kusyadi. Ketentuan ini, kata dia, pengecualian bagi formasi khusus seperti tenaga guru dan kesehatan yakni dokter. Karena itu, kita akan menunggu hasil dari Panselnas, ujar Kusyadi. Ia menambahkan, berkasberkas hasil tes kemarin sudah diserahkan kepada Panselnas. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke BKD Kubu Raya barulah pengumuman resmi diumumkan melalui Keputusan Bupati. CPNS nantinya akan mengisi di berbagai formasi baik tenaga pendidikan, kesehatan maupun teknis dengan total berjumlah 113 orang, jelas Kusyadi. Setelah pengumuman itu, ditegaskan dia, tidak akan ada lagi tes-tes yang diberikan ke-

pada para lulusan CPNS tersebut. Namun, pihaknya hanya meminta kepada lulusan yang ada untuk memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Kita belum mengetahui kapan Panselnas mengesahkan hasil tes tersebut, kemungkinan serentak di seluruh Kabupaten/Kota di Kalbar, namun hingga saat ini masih ada kabupaten yang belum melaksanakan CPNS, jadi kita belum mengetahui apakah hasil tersebut dikeluarkan berkala ataukah serentak nantinya, imbuh Kusyadi. Sebelumnya, hampir 4 ribu orang mendaftar penerimaan CPNS tahun 2014 di Pemkab Kubu Raya. Namun, yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 2.700 orang. Mereka ini berhak mengikuti tes CPNS sistem CAT (Computer Assisted Tes) yang dimulai pada Rabu (15/10) hingga Minggu (18/10) lalu.

Dalam sehari ada sekitar 600 orang mengikuti tes terbagi menjadi enam sesi yang setiap sesinya 100 orang dengan lamanya waktu tes 1 jam dimulai dari pukul 7.30 wib hingga 17.00 wib. Komputer yang disiapkan sebanyak 100 unit terbagi menjadi dua lokal masing-masing 50 unit. Dari jumlah peserta tes, nantinya yang hanya akan diterima 113 orang saja. Dalam tes itu, salah satu syarat untuk lolos adalah para peserta musti melewati nilai passing grade (nilai minimal) yang ditentukan untuk tiga kategori soal yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Kepribadian (TKP). Nilai passing grade yang terbesar adalah TKP yakni 126, TIU 70 sedangkan passing grade TWK 75. Nilai passing grade ini sudah otomatis ketahuan dan masuk dalam sistem server komputer BKN

Kusyadi.ARI SANDY pada saat peserta mengikuti tes. Untuk total nilai sempurna adalah 500. Hasil itu langsung diprint oleh BKN yang mengawasi jalannya pelaksanan tes. Kemudian ditempelkan di dinding pengumuman. Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Pemda Diminta Transparan Soal CSR SUNGAI RAYA-RK. LSM Aliansi Indonesia meminta perusahaan beroperasi di Kalbar, termasuk Kubu Raya untuk transparan terhadap kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Menurut Ketua Harian LSM Aliansi Indonesia, Windy Dwi Lantoro, pihak perusahaan tidak transparan mengeluarkan dana CSR kepada masyarakat melalui pemerintah, hanya disalurkan beberapa persen saja. Ini akibat kurangnya publikasi kepada masyarakat

terkait CSR tersebut. Dana CSR tersebut sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk diserahkan kepada masyarakat, terutama dalam melakukan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sarana dan prasarana umum lainnya, tegasnya, Rabu (5/11). Pemerintah daerah, ditegaskan Windy juga harus transparan, ini penting agar masyarakat dapat mengetahui mengenai dana CSR tersebut. Sesuai aturan tentang CSR, perusahaan wajib mengeluarkan CSR seperti pertamina, perusahaan per-

tambangan, perkebunan. Tapi kalau di kota ini seperti indomaret dan alfamart juga harus dan wajib mengeluarkan CSR, ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan, CSR tersebut memang satu di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, dan secara umum CSR terhadap perusahaan BUMN hanya 2 persen saja setelah keuntungan dipotong pajak. Namun untuk perusahaan swasta memang tidak ada ketentuan berapa persen harus memberikan dana

CSR, tetapi perusahaan harus memberikan tanggung jawab sosial dalam bentuk CSR, bebernya. Pihaknya, akan melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di Kubu Raya, baik perusahaan perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Intinya kita ingin membangun sistem yang lebih baik, ke depannya kita akan membuat semacam regulasi dalam bentuk Perbup dengan buku petunjuk teknis tentang bagaimana me-

kanisme yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menyalurkan dan melaksanakan kegiatan CSR, terang Hermanus. Ke depan, kata dia, pemerintah daerah akan menata ulang untuk mendukung percepatan pembangunan. Selama ini, jujur kita katakan terkadang pemerintah daerah tidak tahu apa yang mereka laksanakan, nah ini salah satu yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana kita memberikan petunjuk teknisnya kepada perusahaan, pungkas Hermanus. (asy)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Besok, Sayembara Logo Daerah Ditutup Sayembara Desain Logo Daerah Kabupaten Mempawah akan ditutup besok, Kamis (7/11). Setelah semua desain terkumpul, tim akan memberikan penilaian dan menentukan pemenang sayembara. Para pemenang sayembara itu akan mendapatkan total hadiah uang tunai sebesar Rp 29 juta. Sayembara rancangan lambang daerah ini diperuntukkan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) baik itu perorangan, organisasi, instansi, BUMD/BUMN, swasta, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Desain terbaik akan kita berikan hadiah berupa uang tunai dengan total hadiah Rp 29 juta, terang Bupati Mempawah, H Ria Norsan dalam pengumuman resminya. Norsan mengungkapkan, penyelenggaraan sayembara penyempurnaan logo daerah Kabupaten Mempawah dimaksudkan, agar pelaksanaan kegiatan lebih transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Dengan keterlibatan masyarakat tersebut, maka telah berpartisipasi aktif dalam mendukung perubahan dan kemajuan daerah. Kita berharap, para peserta dapat menghasilkan suatu desain logo daerah yang dapat mengakomodir identitas, potensi, dan harapan masyarakat Kabupaten Mempawah dalam suatu lambang. Sehingga lambang inilah yang nanti akan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat dan daerah sesuai karakteristik Mempawah, tuturnya. Kepada para peserta sayembara, Norsan mengingatkan, agar dapat memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Yakni, peserta perorangan diminta melampirkan surat keterangan domisili atau fotokopi e-KTP serta membuat surat pernyataan sesuai dengan ketentuan format yang dapat diunduh melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Setiap peserta boleh mengirimkan proposal atau karya sebanyak maksimal dua buah desain rancangan lambang daerah. Nantinya, tim seleksi akan memilih desain terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi pemenang. Dan hasil karya terbaik itulah yang akan digunakan sebagai lambang daerah Kabupaten Mempawah dimasa mendatang, tukasnya. (ﬁa)

Dua Bulan DPRD Makan ‘Gaji Buta’ Rp 390 Juta per Bulan untuk Dewan

MEMPAWAH. Sejak dilantik pada 17 September 2014 lalu, Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dituntut untuk segera mempersiapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun, hingga saat ini AKD tak kunjung ditetapkan. Akibatnya, para wakil rakyat itu belum bisa bekerja maksimal. Tak heran jika sebagian kalangan menyebut para legislator itu makan gaji buta. Kita menyesalkan sudah terlalu lama dilantik, tetapi struktur ketua deﬁnitif maupun AKD belum juga disahkan. Artinya, sudah dua kali gajian (Oktober-November, red) mereka hanya makan gaji buta. Hanya jalan-jalan ke kantor dan tidak bekerja, tetapi dibayar negara, geram Ketua FPKR, Sudianto Nursasi SH, Rabu (5/11). Menurut pengamatan Sudianto, bukan perkara sulit membentuk AKD dan menetapkan pimpinan definitif DPRD. Dia mencontohkan apa yang terjadi pada lembaga DPR-RI. Baru saja dilantik

pada siang harinya, pada dini hari sudah ditetapkan pimpinan defiinitif. Kondisi itu berbanding terbalik dengan DPRD Mempawah yang membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Apalagi untuk penetapan pimpinan DPRD di kabupaten dan kota sebagaimana ditentukan dalam UU MD3, tidak ada perubahan dari UU sebelumnya. Jadi sudah dipastikan, parpol dengan kursi terbanyak dan suara tertinggi yang akan menjadi pimpinan. Harusnya proses ini tidak terlalu sulit dan butuh waktu lama hingga berbulan-bulan, tegasnya. Molornya penetapan pimpinan dan AKD, imbuh dia, berimbas terhadap kinerja DPRD yang belum bisa berjalan secara maksimal. Padahal, DPRD sudah harus bersiap untuk membahas APBD 2015, dan berbagai persoalan lain yang cukup krusial berkaitan dengan aturan, serta permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Mempawah. Kita ingatkan kembali akan

tanggungjawab DPRD kepada masyarakat untuk bekerja, bukan berleha-leha menikmati gaji dan fasilitas negara saja. Secepatnya lah disahkan pimpinan definitif dan AKD. Agar DPRD Mempawah dapat memulai kinerjanya sebagai mitra eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, ujarnya. Di tempat terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan), Anwar memperkirakan seluruh proses pelantikan pimpinan definitif dan AKD akan rampung hingga Desember nanti. Pada saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan proses pelantikan pimpinan definitif yang rencananya akan dilangsungkan pada minggu ke dua bulan November nanti. Untuk memulai kinerja dewan, maka harus menunggu semua AKD disahkan terlebih dahulu. Makanya yang paling utama kita selesaikan, yakni pelantikan pimpinan definitif. Setelah itu, baru akan dibahas AKD dan disahkan dalam sidang paripurna. SK pelan-

tikan dari Gubernur sudah ada, terang Anwar. Anwar menyebut, proses penetapan ketua definitif memang tidak gampang. Sebab, harus melalui prosedur yang berlaku. Yakni, menunggu persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol itu sendiri untuk menetapkan kadernya yang duduk di parlemen. Jadi tidak bisa ditunjuk langsung dari daerah, melainkan harus ada persetujuan dari DPP. Makanya proses ini agak lama, karena menunggu persetujuan tersebut. Yang pasti semuanya kita lakukan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku, tegasnya. Sementara itu, Anggota DPRD Mempawah, Safruddin mengaku pihaknya belum mengesahkan pembentukan AKD. Sebab, saat ini masih menunggu proses penetapan Pimpinan Deﬁnitif DPRD Kabupaten Mempawah. Setelah itu, barulah pihaknya mengesahkan AKD yang telah disepakati bersama seluruh

fraksi dewan. Kita masih menunggu penetapan pimpinan definitif dulu. Karena memang prosedurnya seperti itu, setelah penetapan pimpinan definitif barulah disahkan kelengkapan dewan. Mungkin dalam waktu dekat sudah ditetapkan dan disahkan, sebut Safruddin. Ketua DPC Hanura Kabupaten Mempawah, Taufik Urochman menyebut, ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam penetapan pimpinan definitif dan AKD. Untuk memenuhi semua prosedur tersebut, dibutuhkan waktu hingga nanti mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Semuanya ada prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh, jadi tidak bisa secara instan mengesahkan. Harus melalui rapat internal partai, rapat dewan, persetujuan partai dan lainnya. Maka memang butuh waktu sedikit lama untuk mendapatkan pengesahan itu, tutur Taufik menanggapi.(fia)

Kenaikan BBM Pengaruhi Harga Pakan Ternak Mempawah. Pemerintah memastikan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada November ini. Kenaikan itu menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan peternak di Kabupaten Mempawah. Sebab, mereka memprediksikan harga BBM akan mempengaruhi kenaikan harga jual pakan ternak. Bercermin dari sebelumnya, kenaikan BBM akan memicu kenaikan terhadap kebutuhan lainnya, termasuk pakan ternak. Jika kenaikan itu benar terjadi, tentunya menimbulkan kekhawatiran para peternak. Bisa saja, kami akan mengalami kerugian akibat membengkaknya biaya pakan tersebut, pendapat Iqbal, seorang pembudidaya

ikan air tawar di Mempawah, Rabu (5/11) siang. Dia menjelaskan, usaha budidaya ikan yang ditekuninya cukup menjanjikan. Saat ini, dirinya memiliki 30 kolam ikan air tawar di Sungai Mempawah yang dibudidayakannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sedikitnya menghabiskan kurang lebih 100 karung pakan untuk konsumsi belasan ribu ikan tersebut. Untuk sekarang harga pakan masih berkisar Rp 295 ribu per karung. Biasanya sekali beli bisa 50 karung. Sedangkan keseluruhan kebutuhan pangan hingga panen nanti bisa mencapai 100 karung. Sehingga, untuk biaya pakan saja biasanya menghabiskan hingga pulu-

han juta, terangnya. Terhadap kenaikan BBM tersebut, dirinya khawatir akan berimbas naiknya harga jual pakan ikan. Seiring kenaikan BBM, ia mengaku belum mendapatkan jaminan jika harga jual ikan juga naik. Sebab, jika kenaikan BBM tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan, maka dipastikan para peternak akan mengalami kerugian. Jika kenaikan BBM nanti tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan, pasti kami akan mengalami kerugian yang cukup besar. Makanya kita minta pihak dinas dapat memberikan solusi agar para peternak ini tidak merugi nantinya. Sebab, jika kerugian yang diderita cukup

besar bukan tidak mungkin banyak yang gulung tikar, sebutnya. Kekhawatiran tersebut juga disampaikan peternak ayam di Mempawah. Sama halnya dengan pakan ikan, harga pakan ayam juga diprediksi akan mengalami kenaikan seiring naiknya harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah. Para peternak pun harus pintar-pintar mencari cara agar tidak merugi nantinya. Untuk ukuran kandang dengan ayam sebanyak 1000 ekor, membutuhkan 75-80 karung pakan hingga panen. Sedangkan harga pakan sendiri terus naik hingga Rp 370 ribu per karung. Jika terjadi kenaikan yang cukup signiﬁkan, tentunya akan sangat berdampak

terhadap kelangsungan usaha ternak, pendapat Hendra, peternak ayam. Sementara itu, sambung dia, harga jual ayam daging kerap tidak menentu. Harga beli dari agen sendiri biasanya naik turun sesuai permintaan pasar. Seperti halnya panen sebelumnya, harga ayam daging yang dijual peternak kepada agen berkisar Rp 22 ribu untuk ukuran ayam 1, 5 kilogram. Kita berharap jika memang terjadi kenaikan harga pakan, maka ada penyesuaian dengan harga jual ayam daging. Sehingga, kami masih bisa sedikit bernapas untuk melanjutkan usaha peternakan ini walaupun dengan hasil yang pas-pasan, harapnya. (ﬁa)

Kayong Utara

Rakyat Kalbar Kamis, 6 November 2014

2015, KKU Tuan Rumah Rakon BKOW/GOW XV Kalbar

Perlindungan Lahan Kelola Masyarakat

Aprilia: Maksimalkan Persiapan

Hermawansyah, Peneliti dari Swandiri Institute.

Ketua GOW KKU Aprilia Junaidi (kedua dari kanan) menerima souvenir dan oleh-oleh khas Kabupaten Melawi yang diserahkan Bupati Melawi H Firman Muntaco, Sabtu (1/11). HUMAS SETDA KKU

S UKADANA . Tahun 2015 m e n d a t a n g , Ka b u p a t e n Kayong Utara (KKU) akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan rapat konsultasi (Rakon) Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) XV se-Kalimantan Barat. Penetapan Kabupaten Kayong Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut berdasarkan hasil Keputusan Rapat Konsultasi BKOW/GOW XIV se-Kalimantan Barat di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Sabtu (1/11). Sebag ai tuan rumah, GOW KKU dituntut mulai dari sekarang akan memaksimal persiapan baik dari sisi pendanaan hingga kepada hal-hal yang mendu-

kung pemantapan kegiatan tersebut, kata Aprilia Junaidi, Ketua GOW KKU usai acara penutupan. Supaya kegiatan ini nantinya dapat terselenggara dengan baik, lanjut dia, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Jadi, kegiatan ini tidak hanya semata-mata keterlibatan dari semua organisasi wanita yang ada di KKU saja. Namun semua pihak termasuk di dalamnya unsur masyarakat mesti turut mendukung dan berpartisipasi, guna suksesnya terselenggaranya kegiatan ini nanti. Sebagai tuan rumah, kita berkewajiban menyambut para tamu dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar yang datang ke KKU ini den-

gan baik. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak termasuk masyarakat, mari kita tunjukan sikap kita sebagaimana tuan rumah yang baik, ajak Aprilia. Dalam waktu dekat kita akan segera mulai menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak. Terkait menyikapi persiapan kita sebagai tuan rumah kegiatan Rakon BKOW/GOW XV se-Kalimantan Barat, tambah dia. Aprilia berharap melalui koordinasi dan kerjasama yang baik, kegiatan ini nantinya dapat terlaksana sesuai dengan diharapkan. Sebagai bahan informasi, setelah Rakon BKOW/GOW XV se-Kalimantan Barat pelaksanaannya dipusat-

kan di KKU pada tahun 2015, tuan rumah berikutnya pada tahun 2016 telah diputuskan di Kabupaten Sambas, sedangkan tahun 2017 dipusatkan di Kabupaten Kubu Raya. Sementara itu, dalam berbagai perlombaan pada kegiatan Rakon BKOW/GOW XIV se-Kalimantan Barat di Kabupaten Melawi, kontingen GOW KKU baru berhasil meraih juara Harapan Pertama Lomba Stand Pameran dan Juara Harapan Pertama Lomba Master Chef. Ketua GOW KKU Aprilia Junaidi mewakili kontingen GOW KKU, menerima souvenir dan oleh-oleh khas Kabupaten Melawi yang diserahkan Bupati Melawi H Firman Muntaco SH MHum di acara penutupan kegiatan. (lud)

S UKADANA . Peneliti dari Swandiri Institute, Hermawansyah mengupas terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, diperlukan kebijakan lokal secara spesifik dan legal, untuk memberikan kepastian dan keamanan atas lahan kelola masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Dengan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap lahan, perlu dibuat prioritas kebijakan dalam hal pemanfaatan areal penggunaan lain (APL) untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya yang telah memiliki sandaran legal seperti Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL) untuk komoditi durian dan lain-lain, ungkap Wawan, sapaan akrab dia, kemarin. Dikatakan dia Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara dalam menyusun implementasi Perda RTRW Kabupaten, baik dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun kebijakan turunan lainnya,

perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh terkait lahan kelola masyarakat. Kebjakan penataan ruang KKU yang tertuang dalam RTRWK, orientasinya dititik-tekankan sebagai pengarah dalam pelaksanaan pembangunan, kata Wawan. Kondisi ini tergambar dalam konsideran Perda RTRW KKU menimbang huruf a yang menyatakan, lanjut dia, bahwa rencana tata ruang mengatur proyeksi pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebutuhan pembangunan sebagai pengarah bagi pelaksanaan pembangunan daerah Selanjutnya di huruf b menyebutkan, bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Kayong Utara, dibutuhkan penataan ruang yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan berbasis wilayah (spasial), mencerminkan pendekatan orientasi pembangunan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah kecamatan, ulas Wawan. Misalnya, kata dia, di Kecamatan Sukadana sebagai ibukota kabupaten, dijadikan wilayah untuk pengembangan sektor jasa, pusat pemerintahan, dan pendidikan. Kemudian di wilayah kepulauan, Kecamatan Pulau Maya dan Karimata di titik-beratkan pada pengembangan sektor perikanan dan ekowisata. Begitu juga halnya di Kecamatan Seponti yang di orientasikan untuk pengembangan pertanian dan peternakan. Kecamatan Teluk Batang sebagai pusat pengembangan sektor industri dan perdagangan. Kecamatan Simpang Hilir dijadikan pusat pengembangan sektor perkebunan dan pertambangan. Di samping itu, secara spesifik kebijakan penataan ruang berbasis spasial juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sesuai potensi masing-masing wilayah. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

DBD Renggut Tiga Nyawa Didampingi Kasi Promosi dan Fungsional Jabatan Rudi MPd, Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Dr Yan berbincang dengan salah seorang pekerja di lokasi pembangunan SMPN 4 Monterado.

Sekolah Kejar Pemukiman BENGKAYANG. Dibangunnya 5 Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Bengkayang di Setanduk Capkala, Monterado, Lembah Bawang, Sanggau Ledo, dan Siding merupakan upaya mendekatkan sekolah dengan pemukiman penduduk. Begitu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Dr Yan, Rabu (5/11) saat berbincang dengan salah seorang pekerja di lokasi pembangunan SMPN 4 Monterado. Beberapa daerah yang sebelumnya jauh dari jangkauan sekolah, saat ini sudah tersedia sekolah baru. Tahun 2015 sudah siap digunakan. Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mencari sekolah, karena saat ini sekolah yang mengejar pemukiman, bukan pemukiman yang mengejar sekolah, tegasnya. Di tempat yang sama, Field USAID Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia, Lydia Febri Wati mengungkapkan hadirnya USB disambut antusias oleh masyarakat. Sesuai rencana, pembangunan USB akan selesai dibangun awal tahun 2015. Jika dilakukan penerimaan siswa baru, maka tahun depan SMP Negeri 4 Monterado sudah siap untuk menerima siswa baru Tahun Ajaran 2015-2016, ujarnya. Ia memastikan setiap USB yang dibangun memiliki 6 Ruang Kelas Baru (RKB), satu kantor, dan 5 toilet untuk siswa dan guru. Kita tidak main-main, artinya pengawasan akan kita lakukan setiap saat dan material bangunan harus sesuai dengan draf yang sudah ditentukan, katanya. (kur)

KETAPANG. Kepala Puskesmas Kedondong Ketapang Hj Suyatmi K mengungkapkan dalam beberapa bulan ini sudah tiga anak yang meninggal yang disebabkan Demam Berdarah Dengue (DBD). Ketiga anak tersebut berasal dari kelurahan Tengah, Paya kumang dan Kelurahan Sukaharja. Pergantian musim dari panas ke musim hujan membuat nyamuk aedes aegypti bersarang di tempat penampungan air bersih, seperti bak mandi, WC, tempayan, drum dan sampahsampah plastik, katanya. Supaya tak merebak, Puskesmas mengambil langkah antisipatif melalui penyuluhan kader Posyandu, foging dan pembagian bubuk abate. Dikatakannya, wilayah padat penduduk sangat rentan penyebaran DBD.

Ilustrasi/Ist

Pada 8 November nanti kami bersama kader dan masyarakat akan melakukan pemberian abate kepada masyarakat. Namun kendalanya permohonan abate sebanyak 650 kilogram belum diberi-

kan Dinkes karena persediaan belum ada, ungkapnya. S e m e n t a r a d r. W i l l y G u nawan mengimbau warga segera memeriksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat jika anak atau

keluarga yang menderita demam panas selama tiga hari tidak kunjung sembuh. Untuk mengetahui gejala deman berdarah dengan melakukan cek darah dan trombosit di rumah sakit

atau klinik, jelasnya. Ia menjelaskan, selain upaya memberikan cairan kepada penderita seperti jus buah, upaya terpenting menurutnya harus tanggap terhadap indikasi penyepabaran DBD yang terjadi di lingkungan maupun keluarga. Kita mengajak masyarakat melakukan gerakan 3M plus menguras bak mandi atau penampungan air. Menutup tempat penampungan air dan mengubur barangbarang bekas yang dapat menampung air, ujarnya. Tindakan bersama dalam menjaga lingkungan yang sehat perlu selalu dilakukan. Satu ekor nyamuk DBD yang menetas di air yang tertampung dalam masa delapan hari akan ada 100 jentik nyamuk DBD baru yang akan berkembang biak.(Jay)

Tanggulangi PETI Secara Menyeluruh S I N G K A W A N G . Pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) harus dilakukan secara menyeluruh (komprehensif ). Bukan hanya harus melibatkan semua pihak, tetapi juga dalam hal penanggulanggannya. Masalah PETI memang harus diselesaikan secara komprehensif, tidak terkotak-kotak, tidak sepihak, kata H Elmin, Camat Kota Singkawang ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan PETI di Kantor Walikota Singkawang, baru-baru ini. Elmin menjelaskan, penanganan yang komprehensif itu, selain harus melibatkan pihak-pihak terkait, juga harus melakukan kegiatan penyuluhan, penertiban, penyediaan lapangan kerja dan lainnya. Kita sudah berupaya memberikan penyuluhan

ke masyarakat mengenai bahaya PETI, dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, jelas Elmin. Selain itu, kata Elmin, telah diupayakan pula pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor-sektor lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja ini tentuny melalui kerjasama dengan Pemkot Singkawang, ujarnya. Seiring sejalan dengan upaya tersebut, kata Elmin dilakukan pula penertiban di lokasi-lokasi yang masih ada aktivitas PETI-nya. Konsepnya ditekankan pada penanggulangan, salah satunya dengan penertiban, terangnya. Dia mengingatkan, semua komponen masyarakat mesti mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah PETI. Kita lakukan

secara bertahap. Sekarang yang diperlukan rencana aksi jangka pendek, yakni penertiban-penertiban, patroli bersama dan lainnya, ucap Elmin. Kendati PETI sudah berlangsung lama di beberapa titik di Kecamatan Singkawang Selatan, Elmin masih kesulitan untuk mendata warganya yang menjadi penambang ilegal tersebut. Karena ini ilegal, tidak ada yang mau menginformasikannya secara resmi, jelasnya. Elmin bahkan pernah mengimbau agar RT dan Lurah melaporkan ke Kecamatan, siapa-siapa saja warganya yang menjadi penambang emas. Nampaknya mereka para penambang ini masih sembunyi-sembunyi, padahal mereka ini akan kita diberikan penyuluhan, ujarnya.

Di tempat yang sama, Kapolsek Singkawang Selatan, AKP Eko Andi Sutejo mengungkapkan, lokasi-lokasi PETI di wilayah hukumnya masih yang lama. Banyak yang sudah lama tidak ada aktivitas. Fokus kita sekarang, PETI di kawasan Gudang Garam dan Patek, sebenarnya ini hanya satu blok. Di kawasan ini yang kadang masih ada aktivitas penambangan, kata Eko. Sedangkan lokasi PETI di Bukit Enau sudah lama tanpa aktivitas. Sementara di Danau Serantangan ada beberapa aktivitas. Baru-baru ini sudah ditertibkan dengan dipimpin langsung Bapak Kapolres, ungkap Eko. Sedangkan di Sagatani, praktis tidak ada lagi aktivitas PETI pasca tewasnya 18 penambang beberapa waktu lalu. Tragedi disana henda-

knya menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menjadi penambang ilegal. Ke t i k a d i t a ny a l u a s a n areal PETI di Kecamatan Singkawang Selatan, Eko memperkirakan rata-rata 1 hektar hingga 2 hektar. Lokasi Gudang Garam sekitar 1 hektar, lokasi Patek pun sekitar 1 hektar, katanya. Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Singkawang, Agus Prayitno juga menyatakan penanggulangan PETI akan secara bertahap, mulai Jangka Pendek, Menengah hingga Panjang. Penanggulangan PETI dilakukan secara menyeluruh, termasuk akan diselidiki bagaimana bahan bakar untuk dongfeng bisa masuk ke lokasi PETI. Mata rantai ini harus diputus, kata Agus. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju

Dishubkominfo Optimis Capai Target Retribusi Parkir

Istimewa.NET

NANGA PINOH-RK. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishunkominfo) Kabupaten Melawi optimis akan memenuhi target Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun ini. Pasalnya, hingga semester akhir hingga Oktober lalu, retribusi parkir sudah terealisasi sebesar Rp 32.123.000 dari target Rp 37.800.000. Total target retribusi parkir yang dibebankan sebesar Rp 37.800.000. Kami optimis akan mencapai target retribusi parkir tersebut dalam kurun waktu dua bulan tersisa sebesar Rp 5.677.000, ungkap Kepala Dishubkominfo Kabupaten Melawi, H. Hinduansyah, kemarin. Strategi yang dipakai Dishubkominfo agar target tersebut tercapai, kata Hinduansyah, pihaknya konsisten dalam kesepakatan yang telah dibuat dengan koordinator parkir di berbagai wilayah. Dinas ini konsisten untuk menagih dana parkir kepada koordinator. Demikian pula dengan koordinator tetap konsisten untuk memberikan dana parkir. Kita akan upayakan agar target itu bisa terealisasi hingga jelang akhir tahun mendatang. Untuk mendongkrak penerimaan itu setiap koordinator parkir wajib membayarkan retribusi kepada Dishubkominfo sesuai dengan setoran yang sudah ditentukan dari berbagai lokasi parkir di Kota Nanga Pinoh, terangnya. Dia menjelaskan, kendaraan roda dua sekali parkir dipungut biaya hanya Rp 1.000, sedangkan untuk roda empat Rp 2.000. Menurutnya, pihaknya akan memaksimalkan pendapatan dari sektor-sektor tersebut, khususnya parkir yang potensinya dinilai masih cukup besar. Menurutnya, sebenarnya titik parkir di Kota Nanga Pinoh terus bertambah. Namun lahan tak mendukung alias terbatas. (aji)

Rakyat Kalbar

Kamis, 6 November 2014

Buku Kurikulum 2013, Hanya Terpenuhi 50 Persen Pemenang Tender Tak Mampu Penuhi Semua NANGA PINOH-RK. Percetakan pemenang tender cetak buku kurikulum 2013 semester genap hanya mampu menyediakan separuh dari kebutuhan buku di Kabupaten Melawi. Terpaksa, siswa dari berbagai sekolah menggunakan buku ajar. Persoalan ini memang disebabkan oleh percetakan yang memenangkan tender pengadaan buku kurikulum 2013 yang mencetak buku Melawi dan sejumlah kabupaten lainnya tak mampu memenuhi kebutuhan seluruh kabupaten, ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Melawi, Paulus, kemarin.

Akibatnya, ungkap Paulus, seluruh sekolah di Kabupaten Melawi akan kekurangan buku kurikulum 2013 untuk semua sekolah. Kondisinya ini bukan hanya terjadi di Kalbar, tetapi juga dialami se-Indonesia. Karena hanya mampu mencetak 50 persen buku, sambung Paulus, dana yang disediakan oleh Disdik juga tak sepenuhnya terserap. Untuk buku kurikulum 2013 semester genap sebenarnya dianggarkan Rp 4 miliar. Tapi karena ini cuma separuh, paling banyak sekitar Rp 1 miliar saja yang terserap. Sisanya ya kembali ke kas negara, lugasnya.

Implikasi dari gagalnya percetakan memenuhi kuota buku tersebut, kata Paulus memang akan berdampak terhadap jatah buku untuk setiap sekolah menjadi berkurang. Namun, setiap sekolah tetap akan menerima seluruh buku mata pelajaran. Tetap lengkap terimanya. Hanya ya tidak semua dapat. Ada yang dua siswa satu buku nantinya, paparnya. Sementara itu, untuk buku kurikulum 2013 semester ganjil, hampir semua sekolah sudah menerima buku tersebut. Menurut Paulus, tinggal beberapa tema saja yang belum datang. Pelatihan kurikulum

2013 untuk guru-guru juga terus gencar dilakukan. Kalau untuk guru SD, kita sudah latih untuk kelas 1, 2, 4 dan 5. Sedangkan untuk kelas 3 dan 6 akan dilatih pada tahun depan. Karena mereka belum menerapkan kurikulum ini pada tahun ini, timpalnya. Sedangkan untuk SMP dan SMA, pelatihan para guru tersebut dilakukan langsung di Kota Pontianak. Paulus menerangkan, pelatihan kurikulum 2013 memang didanai oleh Pemerintah Pusat termasuk yang dilaksanakan, di Kabupaten Melawi. Dari APBD hanya 30 persen saja. Sisanya didanai dari

APBN, termasuk pengadaan buku, ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Paulus mengaku belum mendengar soal wacana perubahan atau revisi kurikulum 2013, karena pergantian menteri. Menurutnya, tidak mudah untuk mengganti kurikulum mengingat anggaran yang dikucurkan juga sangat besar. Tidak mungkin langsung ganti kurikulum lagi. Untuk kurikulum 2013 saja anggarannya sudah berapa triliun, ingatnya. Reporter: Sukartaji Editor: Andry

Sengketa Lahan Transmigrasi Desa Lengkong Nyadom Bupati: Masyarakat Harus Bersabar

NANGA PINOH-RK. Bupati Melawi, H. Firman Muntaco minta masyarakat transmigrasi Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi bersabar terkait permasalahan sengketa lahan yang berlarutlarut di daerah setempat. Pemerintah akan berusaha mencari penyelesaian terbaik supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Saya minta masyarakat sabar, karena kemarin penuh dengan kesibukan. Karena persoalan lahan di Lengkong Nyadom akibat salah posisi dan peletakan. Nantinya akan kita tata ulang, ujar Bupati Melawi, Firman Muntaco. Firman mengatakan, pemerintah akan berusaha agar lahan yang seharusnya menjadi hak para transmigran bisa segera diserahkan. Termasuk sejumlah lahan yang saat ini masuk dalam wilayah garapan

perkebunan sawit. Pemerintah Kabupaten Melawi merencanakan akan mengganti lahan perkebunan dengan lahan lain yang juga sesuai dengan peruntukkan kawasannya. Dalam kesempatan tersebut, Firman Muntaco mengharapkan, kepada perusahaan untuk mengembalikan lahan tersebut. Saya akan ganti dari status kawasan yang ada dalam kewenangan saya. Ada tiga pihak yang mesti menerima kebijakan seadil-adilnya terkait dengan sengketa lahan transmigrasi tersebut. Masyarakat lokal juga tidak bisa dipaksakan untuk menyerahkan lahan tersebut. Apalagi memang diakuinya ada klaim dari masyarakat lokal terhadap lahan transmigrasi. Saya cari win-win solution, ucap Bupati Melawi. Bupati berpendapat, jadi

masyarakat lokal maupun pendatang tidak dirugikan terkait hal tersebut. Pemerintah bisa memenuhi kewajibannya pada transmigran. Investor yang punya lahan juga bisa kita ganti lahannya. Pemerintah menerapkan kebijakan yang seadil-adilnya bagi ketiga pihak ini. Saya siap untuk datang langsung ke Desa Lengkong Nyadom. Namun saya lebih menitikberatkan dengan penduduk lokal, karena persoalan klaim lahan ini, timpalnya. Mungkin nanti juga ada perubahan ke kementerian, karena lahan transmigrasi ini sudah diajukan, nanti dimana letak perubahannya. Berkaca dengan sejumlah masyarakat transmigran, khususnya dari NTT yang kemudian memilih kembali ke kampung halamannya. Hal tersebut berbeda kasus dan tuntutan. Ya, dulu

masyarakat ingin fasilitasnya langsung terpenuhi. Seperti minta sekolah, jalan dan tempat ibadah. Saya bilang, kita tidak bisa langsung seperti itu. Karena saya harapkan pada transmigrasi untuk menularkan ilmunya serta daya juang hidupnya, ucap Firman Muntaco. Sementara itu, warga transmigran sendiri sudah berulang kali bertemu dengan pemerintah, baik ke Dinsosnakertrans Kabupaten Melawi maupun langsung ke Kantor Bupati Melawi. Saat ini warga hanya mendapat jatah rumah dan lahan perkarangan seluas 23 kali 100 meter serta lahan usaha I seluas 75 meter kali 100 meter. Hanya saja lahan itu tidak semua bisa digarap, khususnya bagi warga tahap kedua. Pasalnya lahan yang diberikan untuk warga transmigrasi diklaim oleh warga

lokal, karena pada dasarnya lahan tersebut milik masyarakat lokal. Ketika kita paksakan untuk digarap tentu akan ribut dengan warga lokal. Kalau etika, ya kita ngalah, karena kita pendatang. Seharusnya diselesaikan oleh pemerintah tapi tidak terselesaikan sehingga terjadi seperti ini hingga sekarang, ujar Sutrima, salah satu transmigran, di Lengkong Nyadom. Sutrima yang berasal dari Sala Tiga, Jawa Tengah ini menambahkan, mereka hanya mempertanyakan hak yang dijanjikan oleh pemerintah. Karena pada pertemuan sebelumnya persoalan yang ada di lokasi transmigrasi diselesaikan pada waktu itu, ternyata sampai hari ini tidak selesai-selesai dan tidak ada tindakan-tindakan yang dilihat nyata oleh masyarakat. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Harga LPG 3 Kilogram Meroket

Istimewa.NET

SINTANG-RK. Keluhan masyarakat terkait tingginya harga gas LPG 3 kilogram harus menjadi perhatian serius pihak agen dan pangkalan. Apalagi pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sejatinya, HET harus menjadi patokan agen maupun pangkalan dalam menjual gas kepada masyarakat. Pihak agen dan pangkalan harus bertanggungjawab. Kenapa harga di masyarakat bisa melebihi dari HET yang telah ditetapkan. Tanggungjawab ini seharusnya bukan pada pemerintah melainkan pihak agen dan pangkalan, tegas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang, H. Sudirman, Rabu (5/11). Sudirman menegaskan, pemerintah telah menetapkan HET gas LPG 3 kilogram. Penetapan tersebut bermaksud agar harga gas terkontrol. Hanya memang, fakta di lapangan, persoalan harga LPG melebihi HET sudah berlangsung lama dan sangat meresahkan masyarakat. Persoalan ini sudah sering kita bahas. Tapi pada intinya ada pada pihak agen dan pangkalan. Mereka yang harus bertanggungjawab, ucap Sudirman. Pihak agen, lanjut Sudirman, harusnya bisa mengontrol pangkalannya masing-masing. Sebab distribusi terakhir gas LPG 3 kilogram kepada masyarakat ada di pihak pangkalan. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah ada kesengajaan atau pembiaran dari pihak agen. Pastinya, harga gas LPG 3 kilogram mahal, karena pangkalan menjual di atas HET, terangnya. Sudirman menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki tim untuk memantau persoalan ini. Tidak menutup kemungkinan tim akan turun ke lapangan guna melakukan pengecekan serta mencari tahu persoalan sebenarnya. Ketua tim ada di asisten II dan sekretarisnya ada pada Dinas Pertambangan Kabupaten Sintang. Kita minta agen dan pihak pangkalan segera menyelesaikan masalah ini. Kita juga dalam waktu dekat akan turun untuk mencari tahu persoalan ini, lugasnya. (din)

Kampung Narkoba Digrebek Polisi Kapolres: Status Mereka Masih Saksi SINTANG-RK. Kepolisian Resort Sintang mengepung daerah Sungai Kawat, Kelurahan Mekar Jaya, yang disinyalir merupakan salah satu tempat surganya Narkoba, di Kabupaten Sintang, Rabu (5/11) sekitar pukul 15.00 WIB. Puluhan polisi bersenjata lengkap datang dari berbaga penjuru, baik darat maupun air. Polisi Air dan Udara (Polairud) datang dari sungai menggunakan speed bot, sementara sejumlah mobil polisi mengepung jalur darat. Satu rumah kecil, persisnya terletak di RT 005/RW 002, digrebek. Rumah tersebut disinyalir merupakan tempat jual-beli Narkoba. Saat penggrebekan, sejumlah orang di dalamnya sedang asik berpesta sabu. Enam orang diamankan dan satu diantaranya seorang perempuan. Empat orang diamankan dari rumah tersebut, sementara dua orang lainnya hasil pengembangan. Dari penggrebekan itu polisi men-

Polisi menangkap salah seorang yang diduga gembong Narkoba.

gamankan sejumlah barang bukti yang diduga Narkoba. Satu diantara yang diamankan adalah Alek, selaku pemilik rumah. Berdasarkan pengakuan Alex, dirinya menyimpan barang haram tersebut di rumah orangtuanya, yang berhadapan persis dengan rumahnya. Di rumah tersebut polisi menemukan salah satu ruangan yang terbilang mewah. Ruangan berukuran

kira-kira 2X2 meter yang dilengkapi dengan komputer dan fasilitas wiďŹ serta pintu dari kaca. Didampingi Alek, polisi langsung melakukan penggledahan. Upaya penggeledahan tidak semudah yang dibayangkan. Polisi harus melewati dua pintu. Pintu kaca dan pintu kayu. Karena kuatnya pintu tersebut, akhirnya polisi membuka secara paksa dengan cara memecahkan kaca.

Sejumlah barang diamankan. Belum diketahui secara pasti barang bukti apa yang diperoleh di dalam ruangan tesebut. Penggrebekan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiansyah. Kapolres mengatakan, penggrebekan berawal dari informasi masyarakat yang menduga adanya praktek atau transaksi perdagangan Narkoba di tempat tersebut. Selain itu, polisi juga sudah memiliki Target Operasi (TO). Status mereka masih saksi, barang buktinya akan kita telusuri lebih lanjut, ujar Kapolres. Penggrebekan ini cukup menyita perhatian warga setempat. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi penggrebekan. Sementara itu, Lurah Mekar Jaya, Ahmad Bakri, yang turut serta dalam penggerebakan tersebut tak menampik bahwa wilayahnya dijadikan sebagai tempat gembong Narkoba untuk melakukan transaksi.

Sebelum saya jadi lurah, saya sudah mengetahui persoalan Narkoba di wilayah ini, ucap Ahmad Bakri. Bahkan, dirinya mengaku telah memperintahkan kepada seluruh RT untuk mengawasi lingkungan mereka masing-masing dari peredaran barang haram tersebut. Tiap malam selalu ada gerak-gerik orang yang mencurigakan, masuk dan keluar dari lokasi tersebut, paparnya. Tidak menutup kemungkinan masih ada gembong Narkoba yang masih berkeliaran di wilayah Sungai Kawat. Saya sangat mengapresiasi upaya kepolisian kali ini dan saya berharap agar polisi dapat melakukan pengembangan lebih lanjut sekaligus menangkap pengedar atau otak pelaku kejahatan di wilayah Mekar Jaya ini. Bila tidak dikhawatirkan dapat merusak generasi muda, harapnya. Reporter: Suhardin Editor: Andry

Pembangunan Jembatan Sungai Demu Dimulai SINTANG-RK. Pembukaan akses transportasi dari Nanga Serawai, Kecamatan Serawai menuju Nanga Kemangai, Kecamatan Ambalau mendapatkan tantangan besar, karena harus melalui 27 sungai besar dan kecil. Dari 27 sungai tersebut, ada 5 sungai yang memilki bentangan 20 hingga 80 meter. Baru dua jembatan yang sudah dibangun jembatan rangka baja. Yakni, Mentibar dan Melaku, ujar Camat Serawai, Oktavianus saat mendampingi Bupati Sintang, Milton Crosby saat penancapan tiang pertama pembangunan jembatan rangka baja, di Sungai Demu, Kecamatan Serawai,

Selasa (4/11). Oktavianus menambahkan, hingga saat ini ada 15 sungai yang masih menggunakan jembatan yang dibuat masyarakat maupun oleh PT Barito PasiďŹ k dan PT Benua Indah pada saat mengambil kayu. Jembatan di 15 sungai tersebut pada tahun 2013 gagal diperbaki meski sudah dianggarkan. Saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polda Kalbar, paparnya. Dengan dimulainya pembangunan jembatan rangka baja Sungai Demu, lanjut Oktavianus, maka akses mobilisasi masyarakat ke depan akan lebih mudah, khususnya dari Nanga Serawai menuju Nanga Ke-

mangai. Sementara itu, Bupati Sintang, Milton Crosby menjelaskan, pembangunan jembatan Sungai Demu pada tahun ini baru tahap mengerjakan abotmen atau pondasi. Dan pada anggaran tahun 2015 nanti akan dianggarkan kembali untuk penyelesaiannya. Saya berterima kasih kepada warga yang sudah memberikan tanahnya untuk mengatasi kemiringan jembatan Sungai Demu ini. Masyarakat di sini harus mendukung pembangunan jembatan ini, karena jalur ini merupakan jalur tengah menuju Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ucap Bupati

Milton. Milton berharap, pembangunan jembatan Sungai Demu berkualitas baik. Dinas Pekerjaan Umum dan pihak konsultan harus mengawasi proses pengerjaan jembatan ini secara benar, ingat Bupati Sintang. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Tanjung Harapan, Hermansyah mengucapkan, terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sintang yang sudah menganggarkan pembangunan jembatan Sungai Demu ini. Ia meminta pihak perusahaan serius bekerja sesuai dengan porsi anggaran yang ada.(din)

Bupati Milton Crosby melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Sungai Demu.

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Setor Sisa UP Paling Lambat 31 Desember PUTUSSIBAU-RK. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menegaskann kepada kecamatan dan SKPD agar sisa Uang Persediaan (UP) yang tidak digunakan harus sudah disetor ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Bila tidak, maka diberi sanksi penundaan pemberian UP. Hal itu disampaikan Bupati saat membuka sosialisasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Rabu (5/11) di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu. Nasir juga meminta agar pelaksanaan pengawasan dalam penggunaan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan serta batas waktu yang telah ditetapkan. Camat dan kepala SKPD juga mesti melaksanakan rekon aset yang mengalami perbedaan serta tumpang tindih, termasuk kemungkinan adanya yang belum tercatat. Jangan sampai mengabaikan penggunaan atau pencatatan aset, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak, tegasnya. Pada pembukaan sosialisasi yang digelar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu ini hadir pula Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana dan Ketua Komisi A DPRD Kapuas Hulu, H Muhsin SAg. Sementara narasumber dari BPKP Perwakilan Kalbar dan Kantor Pajak Pratama (KPP) Sintang. Sebagaimana diketahui, bahwa basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akutansi yang menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini ada dua, yaitu yang berbasis kas dan berbasis akrual, kata Bupati. Dalam akuntansi berbasis kas, kata Nasir, teransaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh rekening kas umum daerah atau dibayar dari kas pemerintah. Akuntansi berbasis kas inilah yang saat ini digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu. Bupati melanjutkan, sedangkan akuntansi berbasis akrual, dimana transaksiekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat semuanya, jelas Nasir. Sesuai amanat Permendagri, kata Bupati, penerapan akutansi berbasis akrual pemerintah daerah paling lambat tahun anggaran 2015. Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual ini betul-betul harus memperhatikan kualitas para aparatur serta adanya komitmen seluruh pimpinan SKPD dalam melaksanakan pertangungjawaban keuangan secara baik. Apabila sudah kita laksanakan secara baik dan benar, maka impian kita untuk mencapai WTP, Insya Allah akan bisa terwujud, tutup Nasir. (aRm)

Rakyat Kalbar Kamis, 6 November 2014

Ada Peserta Didiskualifikasi di Hari Bertama Tes CPNS 10 Menit Usai Ujian, Hasilnya Diketahui PUTUSSIBAU-RK. Pelaksanaan tes CPNS Kapuas Hulu tahun 2014 dimulai, Rabu (5/11) kemarin. Tes dengan sistem komputer atau computer assisted test (CAT) yang dipusatkan di SMKN 1 Putussibau, Kecamatan Putussibau Selatan itu berjalan lancar, namun ada sejumlah peserta yang didiskualifikasi. Hasil pemantauan di lapangan sekitar pukul 11.30, panitia baru melaksanakan tiga sesi tes. Sepanjang ketiga sesi ini sudah tujuh orang yang gugur (didiskualifikasi), baik tidak hadir maupun datang terlambat. Sesi satu tidak diikuti tiga orang, sesi 2 ada dua orang, dan sesi tiga ada

2 orang, kata Kepala BKD Kapuas Hulu, H Sarbani SE ditemui di sela-sela tes, Rabu (5/11). Di tempat yang sama, Koordinator Pengawas Ujian CPNS tahun 2014 di Kapuas Hulu dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Jamaludin Malik menuturkan, sistem komputer atau computer assisted test (CAT) adalah tes yang transparan dan lebih objektif dari metode tes CPNS tahun sebelumnya. Dalam jangka waktu 10 menit setelah selesai ujian, hasilnya langsung diprint out dan dapat diketahui oleh siapa pun, hasil tes itu tidak bisa diintervensi, terang Ja-

Jamaludin Malik. ARMAN HAIRIADI

maludin. Tes CPNS tahun ini, kata dia, masih menggunakan passing grade. Standar passing grade itu pun secara nasional sama,

untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) skornya 70, untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) skornya 75 dan Tes Intelegensi Umum (TIU) skornya 126. Jadi patokan passing grade adalah melampaui standar tersebut bukan jumlah skor akhir, kata Jamaludin. Sistem CAT ini, menurutnya, sebenarnya sudah lama dikembangkan, namun baru diterapkan pada tahun 2007. Dulu saat penerimaan CPNS untuk BKN, sistem ini sudah diterapkan. Begitu pula dengan tes dasar yakni TWK, TIU, dan TKP sebetulnya sudah dikembangkan sejak lama , jelas Jamaludin. Sementara itu, salah seorang

peserta, Yonas menuturkan soal-soal yang ia kerjakan tidak terlalu sulit. Hanya saja kendalanya, notebook yang disiapkan terlalu kecil, sementara soal banyak yang panjang. Sehingga membaca soal menjadi sulit, karena hurufnya kecil. Sementara bila diperbesar (zoom), soalnya dibaca tidak utuh. Notebook untuk mengerjakan soal, hanya 10 inci. Sedangkan soal sebanyak 100 dengan waktu mengerjakan hanya 90 menit, kata peserta tes hari pertama pada sesi kedua ini. LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Perlu Kebijakan Pempus Bagi Putra Daerah Dalam Penerimaan CPNS Jamaludin: Seluruh WNI Berhak Untuk Jadi PNS Sepanjang Memenuhi Syarat PUTUSSIBAU-RK. Meski pelaksanaan tes CPNS 2014 sudah dimulai, namun Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir masih berharap pemerintah pusat (pempus) memperhatikan putra daerah dalam penerimaan CPNS tahun ini. Hal itu disampaikan Nasir saat meninjau pelaksanaan tes CPNS Kapuas Hulu hari pertama di SMKN 1 Putussibau, Rabu (5/11). Hendaknya pemerintah pusat juga bisa menghadirkan kebijakan untuk putra daerah, sebab tahun lalu tidak sampai 50 persen formasi yang disiapkan Pemda Kapuas Hulu dipenuhi putra daerah, kata Bupati. Sementara pelamar dari luar yang lulus dan diterima CPNS pada tahun 2013, diungkapkan Nasir, malah ada beberapa yang mengundurkan diri karena

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir bersama pengawas ujian meninjau pelaksanaan tes CPNS Kapuas Hulu hari pertama di SMKN 1 Putussibau, Rabu (5/11). ARMAN HAIRIADI

tidak mampu dengan medan Kapuas Hulu. Ini bukan untuk mendeskriminasi putra-putri luar daerah, tegasnya. Terlepas dari rencana pemerintah memberlakukan moratorium CPNS selama lima tahun ke depan, Bupati pun menginginkan agar ke

depan pemerintah pusat bisa memberi jatah pegawai yang mendekati pemenuhan kebutuhan pegawai daerah. Untuk tahun ini saja ada 64 orang guru di Kapuas Hulu yang pensiun, tapi pada peenrimaan CPNS tahun ini yang diterima hanya 41 orang.

Terkait moratorium CPNS, itu kemungkinan untuk formasi teknis. Untuk guru dan tenaga medis tetap ada penerimaan, kata Nasir. Saat meninjau pelaksanaan tes, Bupati didampingi Wakil Bupati Agus Mulyana, Ketua Komisi A DPRD Kapuas Hulu H Muhsin, Kepala BKD Kapuas Hulu, Sarbani dan Kabag Umum, Bung Tomo SHut MM. Sementara itu, menanggapi keinginan agar ada prioritas bagi putra daerah, Koordinator Pengawas Ujian CPNS tahun 2014 di Kapuas Hulu dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Jamaludin Malik menjelaskan, sesuai dengan aturan kepegawaian, seluruh WNI berhak untuk jadi PNS sepanjang ia memenuhi syarat. Tidak ada

perbedaan suku dan daerah dalam penerimaan aparatur negara tersebut. Memang, menurut dia, dalam praktiknya ada yang kurang, seperti mereka yang bukan putra daerah, baru saja berapa bulan ditempatkan sudah minta pindah atau mengundurkan diri karena tidak sanggup ditugaskan ke daerah tersebut. Hendaknya bagi yang baru lulus itu, kata Jamaludin, ditambah kebijakan daerah, selama lima tahun mereka tidak boleh pindah daerah. Setelah lima tahun itu pun antara disetujui atau tidak pemindahannya. Dalam pemindahan tidak boleh ada pertimbangan khusus untuk mengabulkan pemindahan sebelum waktu yang ditentukan, pasalnya kalau itu dilakukan berarti ada pembedaan, tutupnya. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Entikong Tuan Rumah MTQ SANGGAU. Kecamatan Entikong, ditunjuk Pemkab Undang kaﬁlah Sanggau dan Lembaga Malaysia dan Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) KabupatBrunei en Sanggau sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten ke-26, 2015. Penunjukan ini disambut baik sejumlah pihak termasuk Kepala Desa (Kades) Entikong, Raden Nurdin. Kami masyarakat Entikong sangat berterima kasih kepada Bupati Sanggau yang telah menetapkan Kecamatan Entikong menjadi tuan rumah MTQ ke-26 tingkat Kabupaten Sanggau pada Tahun 2015 nanti, ucap Raden Nurdin, Rabu (5/11). Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pihaknya berencana mengundang dua negara sahabat dalam pagelaran dua tahunan ini. Undangan itu akan dilakukan dalam kapasitas peninjau. Kami akan mengusulkan kepada pantia pelaksana atau LPTQ Kabupaten Sanggau agar mengundang kaﬁlah Malaysia dan Brunei Darussalam untuk menjadi peninjau dalam kegiatan MTQ nanti, harapnya. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa mendukung pembangunan sarana pelaksanaan MTQ yang memadai dan baik. Sebagai tuan rumah pihaknya menyiapkan lokasi untuk pembangunan lapangan dan tribun. Kami berharap semua pihak ikut mensukseskan kegiatan ini terutama untuk semua masyarakat Entikong agar bisa mjadi tuan rumah yang baik, ajaknya. Sebagai Kades sekaligus pengurus LPTQ Entikong, ia juga berharap prestasi dari kontingen Entikong. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan sumber daya yang mumpuni yang akan berkompetisi nantinya. Penetapan Entikong sendiri menjadi tuan rumah sesuai dengan surat keputusan Bupati Sanggau nomor 353 tanggal 4 Agustus 2014 lalu, tutupnya. (KiA)

Bupati Perintahkan Kepala SKPD Jadi Agen Perubahan “Kalau Tidak, Kita yang Tergilas Perubahan” SANGGAU. Bupati Poulus Hadi menginstruksikan Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sanggau menjadi agen perubahan dalam hal reformasi birokrasi. Sesuai komitmennya menuju tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, demokratis serta berorientasi pelayanan publik. Saya minta lakukan, dan jadilan agen perubahan. Sebagai agen perubahan, dorong pegawai di SKPD-SKPD yang saudara pimpin untuk berubah. Perubahan itu penting, kalau tidak kita yang akan tergilas perubahan.

Ikuti perkembangan saat ini. Mulailah, ujarnya dihadapan puluhan para kepala SKPD yang mengikuti sosialisasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sanggau, belum lama ini di aula lantai satu Kantor Bupati. Perubahan, kata Bupati, mutlak dilakukan. Terlebih adanya persaiangan tingkat pelayanan publik antar daerah, provinsi dan negara yang semakin ketat. Masyarakat sangat peka dengan tuntutan zaman, hal ini berdampak pada segala bentuk pilihan dan kualitas.

Bupati Sanggau, Poulus Hadi.

Kesemuanya itu memicu kita sebagai birokrat untuk cepat dan tanggap terhadap perubahan yang ada, ujarnya. Sebagai pelayan masyarakat, ia meminta seluruh jajarannya

lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi yang ada secara efektif dan eﬁsien. Pegawai yan tak mau mengikuti perubahan, kata dia, akan kesulitan bekerja di pemerintahan. Tidak ada lagi pertanyaan dulu kok boleh sekarang tidak, atau memang kita ini malas mengikuti perkembangan, informasi dan teknologi. Apalagi sistem elektronik akan diperkuat oleh bapak presiden kita yang baru. Kita harus ikuti, katanya. Lebih lanjut ditegaskannya, reformasi birokrasi saat ini

sudah menjadi kebutuhan dan mutlak harus dilakukan. Kita ini kan kadang ditakuti dengan kata wajib dan tidak wajib , akhirnya lupa. Padahal yang paling mendasar adalah kebutuhan . Kalau itu sudah mejadi kebutuhan kita, perubahan itu, tidak perlu lagi kita bicara wajib dan tidak wajib, pungkasnya. Sosialisasi tersebut menghadirkan nara sumber dari Kemen PAN RB, Harry Sukamto dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar, Moses Taba. (KiA)

Pemda Wajib Buat Laporan Keuangan Berbasis Akrual SANGGAU. Mulai 2015 mendatang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia wajib membuat lapo-

Sosialisai penerapan SIMDA keuangan dan sosialisasi probity audit kepada Kepala SKPD di aula lantai satu Kantor Bupati. IST

ran kuangan berbasis akrual. Ini sebenarnya sudah terlambat, karena dulu saat ada Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan itu sudah wajibkan Pemda laporan keuangannya berbasis akrual, ujar Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Fadjar Irawan, usai pembukaan Sosialisai Penerapan SIMDA Keuangan dan Sosialisasi Tentang Probity Audit Kepada Kepala SKPD Di Jajaran Pemerintah Kabupaten Sanggau, Selasa (4/11) di Lantai I Kantor Bupati Sanggau. Fadjar mengungkapkan, sebelum diterapkan laporan keuangan berbasis akrual, laporan keuangan pemda berbasis KAS. Kalau berbasis KAS, itu setiap pengeluaran dan pengakuan pencatatannya hanya pada saat kas keluar dan kas masuk. Dan pada saat

itu baru diakui, ungkapnya. Bertahap, pemda seluruh Indonesia sudah harus menggunakan laporan keuangan berbasis akrual di tahun 2015. Kita dari BPKP memback up PemdaPemda, kita mengembangkan sistem. Jadi ada namanya Simda yang terus kita kembangkan sampai sekarang. Dan kita berikan bantuan ke pemda-pemda, ini loh kita punya aplikasi Simda yang bisa mengakomodir PP Nomor 71 tahun 2010. Sehingga akan bisa menghasilkan laporan keuangan, laporan neraca, berbasis akrual, jelasnya. Fadjar berharap, seluruh Pemda serius dengan hal ini. Selain itu juga perli adanya komitmen. Bukan hanya dari Bupati, tapi juga SKPD-SKPD. Sementara itu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi pun menyatakan bahwa Pemda Sanggau sudah siap menggunakan

laporan keuangan berbasis akrual di tahun 2015. Siap. Harus. Makanya kita minta pendamping (BPKP). Perangkatperangkat sudah ada, ini tinggal mengembangkan sistem, ujarnya. Paolus menuturkan, ada empat komponen yang harus disajikan dalam menyusun laporan keuangan yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menurutnya, catatan atas laporan keuangan, tentunya membutuhkan perhatian, komitmen, keseriusan dan kerja keras semua pihak baik kepala SKPD, pihak-pihak terkait dan secara teknis operasional seperti para Kasubag keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan pada masing-masing SKPD serta staf yang menangani laporan keuangan SKPD.

Paolus menjelaskan, untuk dapat melaksanakan dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan basis akrual, serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu dibangun suatu sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sebab itu saya harapkan para Kepala SKPD memotifasi staf untuk bekerja maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama nantinya dapat terwujud yaitu penyusunan APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2015 yang tepat waktu dan dapat mengahasilkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan akrual basis, ujarnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edoâ&#x20AC;&#x2122; Injeh Karaja

Abdul Hadi. ANTONIUS

Kamis, 6 November 2014

Diresmikan 2007, IPA PDAM Desa Raja Baru Difungsikan Seminggu Lalu NGABANG. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Landak baru mengaktifkan bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di jalan Munggu, desa Raja Kecamatan Ngabang sejak seminggu lalu. Padahal IPA tersebut diresmikan sejak 29 Januari 2007 oleh Usman Dja far, Gubernur Kalbar kala itu. Ada tiga unit IPA milik PDAM Landak yakni IPA desa Raja, desa Hilir Tengah dan IPA kawasan Yon Armed Ngabang. Direktur Utama (Dirut)

PDAM Landak, Gusti Muhardi mengaku meski IPA desa Raja sudah diaktifkan, namun operasionalnya belum begitu efektif. Sebab untuk saat ini kita baru saja mengajukan tenaga listrik dari PLN terhadap IPA tersebut. Dengan demikian, pelayanan penyuplaian air kepada pelanggan baru sebatas pelanggan di sekitar jalan Mung-

gu dan BTN jalur II dengan batas jembatan. Dulunya pelayanan di BTN jalur II ini memakai IPA Desa Hilir Tengah, bebernya. Ia mengatakan, jika tenaga listrik dari PLN sudah terpasang di IPA itu, pendistribusian air ke rumah

pelanggan dapat lebih luas. Untuk sementara ini pihaknya masih menggunakan tenaga gravitasi untuk mengantar air ke rumah pelanggan. Secara total, jumlah pelanggan kita sebanyak 933 pelanggan dengan jumlah air terjual sebesar 22841 kubik per bulan, jelasnya. Muhardi menegaskan, pengolahan air leding dari sungai Ngabang memang hanya sebatas MCK saja. Sedangkan pengolahan air dari riam Setegung d a n

Pasang Bendera Setengah Tiang N GABANG . Dalam rangka memperingati hari Pahlawan 10 Nopember mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak akan melakukan rangkaian kegiatan yang sudah diputuskan dalam rapat, Rabu (5/11) diruang rapat Wakil Bupati Landak. Rapat dipimpin Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Setda Landak, Marsianus dihadiri Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Landak, Perwira Penghubung (Pabung) Dandim Mempawah, Danramil Ngabang, Yonarmed Ngabang dan SKPD terkait. Kabag Humas dan Protokol Setda Landak, Abdul Hadi mengatakan, dalam rapat itu sudah diputuskan untuk melakukan upacara renungan suci taman makam juang Ngabang yang akan digelar 9 Nopember mendatang pukul 24.00. Pagi harinya atau bertepatan dengan 10 Nopember pukul 07.30 akan digelar upacara bendera dihalaman Kantor Bupati Landak. Setelah itu, akan dilaksanakan ziarah ke makam pahlawan di Sidas Kecamatan Sengah Temila, ujar Abdul Hadi. Dikatakannya, pada rapat itu, juga diputuskan supaya para camat se Landak melaksanakan upacara bendera di kecamatannya masing-masing. Kepada masyarakat Landak juga diminta untuk memasang bendera merah putih satu tiang penuh pada 10 Nopember mendatang mulai pukul 06.00 hingga pukul 18.00, pintanya. Bertindak selaku koordinator seksi upacara yakni Pabung Dandim Mempawah. Sedangkan tema yang diambil dalam peringatan hari pahlawan ini yaitu, pahlawanku idolaku.(ius/Humas)

riam Merasak bisa untuk dikonsumsi, karena sumber air langsung dari air terjun. Tapi harus tetap dimasak dulu sebelum dikonsumsi, katanya. Ia menambahkan, untuk saat ini tarif pemakaian pola konsumsi air di PDAM Landak masih memakai tarif dari Mempawah. Sampai saat ini kita belum ada penyesuaian tarif. Tapi untuk ke depan kita akan menyesuaikan pola konsumsi pemakaian air dan penyesuaian tarif dasar pemakaian air, janjinya.(ius)

IPA di Desa Raja milik PDAM Landak ini sudah diaktifkan. ANTONIUS

BBM Naik, Distamben Tak Punya Persiapan NGABANG. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Landak belum melakukan langkah antisipasi atas rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal pemerintah akan menaikan harga BBM pada bulan ini dengan nominal kenaikan rencananya sebesar tiga ribu Rupiah. Menurut Kepala Distamben Landak, Andi Ali mengakui, pihaknya tidak mungkin melakukan antisipasi kenaikan harga BBM dengan turun ke lapangan jika tidak menggandeng pihak terkait lainnya. Sebab di instansi

kami sendiri memang tidak tersedia anggaran. Kalau kita sendiri yang turun ke lapangan, jelas tidak mungkin juga, ujar Andi Ali, Rabu (5/11) di kantornya. Dikatakannya, sampai saat ini Pemprov Kalbar belum melakukan rapat dengan Pemkab dan Pemkot untuk membahas rencana kenaikan harga BBM tersebut. Meskipun kita belum ada persiapan, tapi kita sudah memberi Surat Edaran kepada SPBU yang ada di Landak ini, katanya. Ia menambahkan, salah

tentunya berimbas juga kepada naiknya harga sejumlah sembako. Untuk di pasar Kota Ngabang sendiri, biasanya menjelang kenaikan harga BBM ini, para pedagang t e t a p m e ny e s u a i a n harga sembako, ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Landak, Marius Baneng. Ia mengakui, selama ini isu kenaikan harga BBM, para pedagang di pasar Kota Ngabang tidak melakukan penimbunan sembako secara berlebihan.

Diskoperindag Pantau Harga dan Stok Sembako satu poin dalam surat edaran itu yakni melarang SPBU untuk melayani konsumen pengecer. Sebab kita mensinyalir para pengecer itu akan melakukan penimbunan BBM sebelum kenaikan harga, ucap Andi Ali. Sementara, rencana pemerintah menaikan harga BBM

Sejumlah toko di pasar Kota Ngabang memang ada menyimpan stok barang, tapi tidak secara berlebihan. Namun kita tetap melakukan pengawasan terhadap harga dan peredaran stok sembako, tegasnya. Ia menambahkan, jika dalam pengawasan ditemukan adanya pedagang menyimpan stok sembako secara berlebihan, pihaknya akan memberikan teguran. Tapi syukurlah, untuk saat ini stok dan harga sembako dan barang makanan serta minuman lainnya di pasar Kota Ngabang masih normal, akunya.(ius)

Bumi Lawang Kuari

Sudah November, Progres Baru Separuh, Kontraktor di Dinas Pendidikan Harus Ngebut Liri Muri. ABDU SYUKRI

Balai Betomu

Tiga Belitang Banyak Kemajuan SEKADAU. Anggota DPRD Sekadau, Liri Muri, mengatakan telah banyak kemajuan di Sekadau sejak pemekaran dari Sanggau satu dekade silam, termasuk di kawasan tiga Belitang. Contohnya, akses jalan menuju Ibukota Kecamatan Belitang Hulu Balai Sepuak yang sudah relatif baik, tersedianya sarana telekomunikasi, bangunan sekolah, dan sarana kesehatan masyarakat. Tidak dipungkiri sudah banyak perubahan pembangunan di sana (Belitang) sejak pemekaran, kata Liri kepada wartawan, belum lama ini. Beberapa hari lalu, saat menggelar reses ke daerah pemilihan III, yang meliputi kecamatan Belitang Hilir, Belitang, dan Belitang Hulu, Liri mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Tak hanya itu, ternyata masyarakat juga memuji hasil pembangunan. Beberapa aspirasi yang diterima Liri, diantaranya soal status Jalan Simpang Bantok ke Bak Merat sepanjang kurang lebih 5 kilometer, Jalan Danau Kumpang Ilong, dan Jalan Pateh menuju SP 8 yang di bangun dari dana PPIP 2014. Ini disampaikan Kades Kumpang Ilong, Remulus Seliki. Mereka juga menginginkan adanya perbaikan atau pembangunan kantor desa baru karena yang lama sudah menua, ujar Liri. Remulus sendiri memang mengharapkan usulan yang disampaikan lewat agenda reses anggota DPRD Sekadau dapat diakomodir dalam program pembangunan. Kami harap program pembangunan yang sudah direncanakan dalam RPJMDes dan Musrenbangdes tahun 2014 dapat direalisasikan pemerintah daerah tahun 2015 nanti. Forum reses ini juga diharapkan memperkuat usulan kami, harap Seliki. (bdu)

SEKADAU. Perkembangan pembangunan ďŹ sik di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau masih jauh dari target. Hal itu diakui Kepala Dinasnya, Djemain Burhan. Menurutnya, hingga awal November ini, capaian kinerja atau progres pembangunan ďŹ sik baru berkisar 50 persen atau lebih. Karena itu, para kontraktor di lingkup Dikpora harus bekerja ekstra alias Ngebut. Sampai saat ini baru 50 persen ke atas. Bahkan, ada beberapa diantaranya yang belum mencapai 50 persen, kata Djemain, ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/11). Jika melihat waktu yang tersisa, jelas progres tersebut relatif lamban. Menurut Djemain, ada beberapa ken-

Honorius Bruno SKM. ABDU SYUKRI

dala yang menyebabkan hal itu. Faktor teknis dan non teknis, ucapnya tanpa menyebut detail. Djemain mengatakan, pekerjaan ďŹ sik yang ada di lingkungan Dinas Dikpora diantaranya berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rumah dinas guru, gedung perpustakaan, dan rehab gedung sekolah. Pelaksanaan pembangunan tersebut bersumber dari dana DAU dan DAK. Tahun ini dana DAK berjumlah 14 miliar lebih dengan rincian 6 miliar untuk SD, 4 miliar untuk SMP, 2 miliar untuk SMA dan 2 miliar untuk SMK, rincinya. Mengingat sisa waktu tutup tahun anggaran yang kurang dari satu bulan, Djemain mewanti-wanti agar

pelaksana pekerjaan dapat ngebut menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Hal itu penting demi mencapai target realisasi pembangunan seperti yang direncanakan. Tentu kita butuh kerjasama rekanan untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin sebelum batas waktu yang ditentukan. Apalagi sekarang sudah musim hujan, jadi harus lebih ngebut, pinta Djemain. (bdu)

Drs Djemain Burhan MM. ABDU SYUKRI

Perpustakaan Daerah Tambah 4000 Buku SEKADAU. Ketersediaan stok buku di kantor perpustakaan daerah menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini terlihat dengan upaya penambahan jumlah buku untuk melengkapi perbendaharaan buku yang sudah ada sekarang. Tahun ini kita sudah melakukan penambahan lebih dari 4.000 buku, ujar Honorius Bruno SKM, Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sekadau kepada Rakyat

Kalbar, Rabu (5/11). Jumlah 4.000 buku itu berasal dari lebih 1000 judul berbeda. Untuk satu judul buku, jumlahnya bervariasi. Ada yang dua, tiga, hingga empat buku untuk tiap-tiap judul. Bidangnya pun berbedabeda. Ada buku pelajaran, buku cerita, buku sejarah, dongeng, dan buku-buku lainnya, jelas Bruno. Anggaran dana untuk pembelian buku itu, lanjut Bruno, memang tidak besar. Totalnya hanya Rp200 juta. Anggarannya berasal dari dana APBD tahun 2014, tegasnya. Diakui Bruno, hingga saat ini, jumlah perbendaharaan

buku di Perpustakaan Sekadau memang masih kurang. Untuk buku-buku tertentu, ada buku yang hanya tersedia satu buah untuk satu judul buku. Akibat kondisi tersebut, jumlah peminjam untuk buku-buku tertentu tidak bisa banyak. Jika ada yang ingin meminjam buku yang sama, harus mengantre menunggu pengembalian buku dari orang yang pertama meminjam. Dengan penambahan 4000 lebih buku ini, tentu perbendaharaan buku kita akan semakin meningkat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat juga bisa leluasa meminjam, pungkas Bruno. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Biasakan Pola Hidup Sehat kita. Dan ini dimulai dari lingkungan keluarga hingga teman atau sahabat. Makanya, kita patut peduli dengan kondisi ini, sebab penyakit asma bisa menyerang siapa saja, ujarnya. Selain mengkampanyekan pola hidup sehat, senam sehat dilaksanakan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional Tahun 2014. Sebagai elemen masyarakat, kita harus mendukung seluruh partisipasi masyarakat, terutama dalam menyukseskan Gerakan Indonesia Sehat, salah satunya dengan Senam Sehat Paru, paparnya. Pemkab Sambas mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan acara senam, karena panitia juga menyiapkan hadiah hiburan bagi peserta yang beruntung. Mari kita biasakan pola hidup sehat dengan Senam Sehat Paru di Halaman Kantor Bupati Sambas, ajaknya. (edo)

Desak Gubernur Kalbar Lengkapi CIQS SAMBAS. Terungkapnya peredaran narkoba jenis sabu seberat 5,2 kilogram melalui Border ArukBiawak, membuktikan lemahnya pengawasan terhadap barang dan barang. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH didesak agar ikut mempercepat kelengkapan peralatan dan personil Custom, Imigrasi, Quarantine, Security (CIQS). Hingga saat ini kata Tan Rusman, pengurus Aliansi Masyarakat Perbatasan (AMP) Kabupaten Sambas, dari empat institusi yang mestinya ada yaitu Bea Cukai, Imigrasi, karantina dan keamanan, di Border Aruk hanya Bea Cukai dan Imigrasi yang telah menyiapkan personilnya. Makanya, wajar saja jika pengedar narkoba berani memasukkan sabu seberat 5,2 kilogram melalui Border Aruk. Kita tidak ingin terulang kembali

Muare Ulakan

Reformasi Penegakan Hukum SAMBAS. Kapolres Sambas, AKBP Wandy Aziz mengingatkan seluruh anggota Polres Sambas, agar bersiap-siap menghadapi reformasi penegakan hukum. Saat ini sudah dilaksanakan reformasi birokrasi, dan selanjutnya kita akan siap-siap menghadapi reformasi penegakan hukum, tegas Kapolres saat memimpin upacara pagi di Halaman Polres Sambas, Senin (3/11). Polisi jelasnya, harus mengurangi dampak-dampak yang menjadi sorotan masyarakat, karena bisa jadi tindakan yang dilakukan akan menjadi isu yang tidak bagus bagi institusi kepolisian.

Kamis, 6 November 2014

Border Aruk Sasaran Narkoba Lintas Negara

Tumpahan Salok Sambas. Pola hidup sehat harus dibiasakan. Makanya, Jumat (7/11) pukul 06.00 pagi, Pemkab Sambas akan menggelar Senam Sehat Paru bekerjasama dengan Yayasan Asma Indonesia (YAI) Cabang Kalbar di Halaman Kantor Bupati Sambas. Senam dilaksanakan untuk mengkampanyekan pola hidup sehat, dan memperkenalkan pemahaman yang benar tentang penyakit asma dan penyakit paru, kata Kabag Kesra Setda Sambas, Rahmad SIp usai rapat persiapan senam, Selasa (4/11) di Ruang Rapat Wakil Bupati Sambas. Mantan Camat Salatiga ini menjelaskan, Senam Sehat Paru dilaksanakan terbuka bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Menurutnya, kampanye melalui senam sehat ini sangat penting dan strategis. Karena penderita asma kebanyakan orang di sekitar

Rakyat Kalbar

Maka dari itu, sesuai instruksi Kapolda, budayakan bekerja tepat, cepat tanpa kesalahan, kata Kapolres. Kapolres memerintahkan anggota kepolisian untuk menegakkan disiplin, tanggap dan respon terhadap apa yang ada di sekitarnya, sehingga setiap kejadian bisa diatasi dengan cepat. Jaga kebersamaan dan solid dalam kinerja harus terus ditingkatkan, termasuk kemitraan bersama masyarakat. Selain itu, upayakan tidak memunculkan polemik yang bisa dipolemikkan, seperti operasi Pertambangan Emas Tampa Izin (PETI), pesannya. (edo)

masuknya narkoba dari Malaysia ke Kalbar melalui Aruk. Bila perlu semua perbatasan yang ada diberikan fasilitas yang sama, desaknya. Pria yang aktif di berbagai organisasi ini meminta Pemprov Kalbar sigap dan tanggap terhadap kondisi perbatasan. Sehingga petugas perbatasan yang ditugaskan di border merasa terbantu. Bayangkan saja, sabu seberat 5,2 kilogram bisa lolos melintasi perbatasan antara negara. Artinya fasilitas yang ada sangat lemah. Jika terus seperti ini, tentunya akan berdampak buruk bagi pemuda kita, karena ke depan narkoba akan muda didapat, tegasnya. Beruntung aparat kepolisian tanggap dan sigap, sehingga berhasil menggalkan peredaran narkoba ke Kalbar. Kinerja aparat

kepolisian patut diapresiasi. Jika adanya perlengkapan alat deteksi, alat deteksi di border lengkap, misalnya anjing pelacak dari Polda ditambah sigapnya aparat kepoli- di Border Aruk. Ini perlu disikapi. sian dan TNI, tentu narkoba tidak Alat deteksi canggih perlu diaakan bisa masuk. Apalagi pemilik dakan, guna membantu petugas yang ditempatkan di perbatasan. narkoba belum terungkap, Semoga ini dapat disikapi Pemrov ditambah lagi masih ada Kalbar, supaya peredaran narkoba ratusan jalan tikus di kabisa dihentikan, harapnya. (edo) wasan perbatasan antara negara, imbuhnya. Tan Rusman lantas mengutip pernyataa n Ka p o l r e s Sambas saat menyerahkan penghargaan kepada anggota Polres yang berhasil menggagalkan peredaran Border Aruk-Biawak minim fasilitas alat deteksi barang narkoba, bah- dan orang, sehingga menjadi sasaran peredaran narkoba wa diperlukan lintas negara. M Ridho

Gasak MU, Real Madrid Juara Futsal Fans Club SAMBAS. Tim Futsal Pena Real Madrid Indonesia (PRMI) Kabupaten Sambas berhasil meraih Juara 1 Turnamen Futsal Antar Fans Club 2014. Pada partai ﬁnal yang digelar Sabtu (1/11) lalu, Real Madrid berhasil menggasak Manchester United (MU) dengan skor 2-1. Pertandingan futsal antar klub ini digelar di Lapangan Futsal Rambi Kecamatan Sambas. Peserta turnamen ini merupakan para fans club sepakbola di Indonesia.

Tercatat, sembilan fans club yang ada di Kabupaten Sambas ikut serta. Yaitu Juventus, Arsenal, Borussia Dortmun, Chelsea, Real Madrid, Manchester Uniter, Manchester City, AC Milan dan Liverpool. Sebelum mencapai ﬁnal, Real Madrid Sambas mengalahkan Chelsea dan Juventus dengan skor telak masing-masing 4-1, kata Yuhan, Ketua PRMI, Rabu (5/11). Yuhan menjelaskan, turnamen futsal ini menerapkan sistem gu-

gur, mengingat pesertanya hanya sembilan tim. Pada babak pertama, Real Madrid Sambas terus melakukan serangan, hingga akhirnya menjadi juara turnamen futsal dengan nama-nama klub dunia, ujarnya. Yuhan mengaku puas dengan kemenangan yang diraih, karena untuk pertama kalinya turnamen antar fans klub dengan nama klub besar dunia diselenggarakan di Kabupaten Sambas, dan tim Real Madrid di bawah

kepemimpinannya berhasil juara. Mudah-mudahan turnamen antar klub ini bisa dilaksanakan kembali, karena memberikan motivasi besar bagi atlet bola, dan ini suatu inspirasi, katanya. Ia optimis mempu mempertahankan gelar juara pada turnamen serupa tahun depan. Tim yang telah kami kukuhkan dengan nama Pena Real Madrid Indonesia yang disingkat PRMI tetap menjadi juara bertahan, tegasnya. (edo)

Sambungan Dua Wanita .................................................................................................................dari halaman 9 Polsek Rawan ...................................................................dari halaman 9

indekos tak berizin. Bahkan pemiliknya tidak berkoordinasi dengan ketua RT setempat, tepatnya di Jalan Cendrawasih. Di indekos itu ada tiga muda-mudi yang sering tidur sekamar. Daftar tamu tidak ada, semuanya pendatang dari luar Kota Pontianak dan sudah satu bulan lebih ngekost di tempat tersebut, papar Rachmad.

Satpol PP menggerebek satu persatu kamar di indekos itu. Ditemukan pasangan muda-mudi dalam satu kamar. Menurut penghuni indekos, dua wanita dan satu pria itu masih satu keluarga. Yang laki-laki masih sekolah SMA, yang perempuannya sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Pontianak dan tidak mempunyai KTP, ungkapnya.

Rachmad berharap adanya partisipasi dari masyarakat maupun tokoh masyarakat, termasuk ketua RT untuk melaporkan bila ada sesuatu hal yang dicurigai. Tujuannya agar semua yang datang bisa teridentiﬁkasi. Jangan sampai kecolongan terhadap orang-orang yang tidak jelas masuk ke Kota Pontianak, tegas Rachmad. (sul)

Oknum Intel ...............................................................................................................dari halaman 9 Alasan tersebut tidak membuat penjagaan lengah, dan membiarkan begitu saja makanan itu lolos dari pengawasan. Saat bungkusan nasi diperiksa dan dibuka, ternyata di dalamnya ada bungkusan kecil berisi Narkoba. Dari pengakuan adik tersangka, barang terlarang tersebut milik Brigadir NN, salah satu oknum polisi yang bertugas di bagian Intelkam. Anggota tersebut pada saat dites urine, ternyata positif pengguna Narkoba. Ia kemudian ditarik di provost

Polresta untuk disidik dan di bawah penjagaan provost, tegas Heru, Rabu (5/11). Heru tidak memberikan toleransi terhadap oknum polisi pengguna Narkoba itu. Apalagi terbukti mengedarkan Narkoba kepada tahanan. Instruksi dari Kapolda, bagi anggota yang melakukan pelanggaran, terlebih pada tindak pidana khususnya kasus Narkoba, maka perbuatannya tersebut tidak dapat ditoleransi dan tetap diproses hukum, tegasnya.

Selain diberikan sanksi pidana umum, Brigadir NN juga dikenakan sanksi disiplin dan kode etik kepolisian. Mantan Kabid Humas Polda Sumatra Utara ini menegaskan, anggota Polri yang terlibat kasus Narkoba akan ditindak tegas. Untuk sekarang ini, kasus ini masih didalami. Dari pengakuan tersangka K, memang ada keterlibatan Brigadir NN. Namun masih di dalami sejauh mana keterlibatan oknum anggota tersebut, papar Heru. (sul)

Kapal Trawl ..................................................................................................................dari halaman 9 Makanya nelayan togok langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkapnya, kata Imam, salah seorang nelayan, kemarin. Dari tengah laut, kapal trawl itu digiring nelayan ke ke muara Kuala Mempawah. Nelayan togok yang sudah telanjur emosi dengan aksi kapal trawl yang selama ini merusak penghasilan mereka langsung membakarnya. Nelayan kapal trawl sudah diamankan terlebih dahulu. Sedangkan kapalnya langsung dibakar di pinggiran muara. Para nelayan kesal, karena aktivitas kapal trawl ini bisa mematikan usaha para nelayan togok. Makanya ketika berhasil ditangkap, langsung dilakukan tindakan ini sebagai pelajaran. Kabarnya kapal trawl ini milik H Idrus warga Sungai Pinyuh, jelas Imam. Kapolres Pontianak, AKBP Hady Poerwanto berjanji akan mencari saksi terkait pembakaran kapal trawl tersebut. Polisi akan mengungkap pelaku pembakaran dan motif di balik aksi anarkis itu. Dengan kejadian ini, maka kita akan memperketat keamanan di wilayah

perairan. Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kita harus mengantisipasi segala bentuk pelanggaran dan hal-hal yang dapat memicu terjadinya pertikaian antarnelayan itu sendiri, tegas Hady. Pol Air telah melaksanakan tugasnya melakukan patroli di wilayah perairan Polres Pontianak. Bahkan mereka juga dilengkapi dengan peralatan seperti speed berkapasitas besar yang memiliki kemampuan daya jelajah tinggi di perairan. Patroli rutin sudah pasti kita lakukan dan ke depan akan terus ditingkatkan lagi. Meski demikian, kita senantiasa mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan perairan. Mulai dari nelayan itu sendiri, pemerintah daerah dan TNI serta pihak lainnya, harap Hady. Anggota DPRD Mempawah, Muhammad Faisal meminta agar aparat berwenang baik kepolisian maupun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) meningkatkan pengawasan terhadap keamanan perairan laut di wilayah ker-

janya. Pengawasan itu sangat penting, mengantisipasi terjadinya aktivitas di laut yang melanggar aturan. Dengan adanya kejadian ini (pembakaran kapal trawl), maka semua pihak harus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan. Sebab, perairan laut kita kaya akan potensi alam yang melimpah, hingga sangat rentan dengan aktivitas illegal seperti pencurian ikan, kata Faisal. Legislator PDI Perjuangan ini menyarankan aparatur hukum dan pemerintahan lebih sigap dan tanggap merespon setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mengingat, kesigapan aparat sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Aktivitas kapal trawl memang menyebabkan kerusakan dan sudah semestinya ditindak tegas. Namun kita berharap permasalahan itu dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita lebih mengedepankan proses hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungannya, ujar Faisal. (ﬁa)

Kapolsek harus membekuknya, tegasnya. Berdasarkan data dari kepolisian, kasus kriminalitas di wilayah kerjanya semakin meningkat. Sebagai pimpinan di wilayah Polresta Pontianak, Heru menekankan jajarannya agar menghidupkan Kamtibmas. Tujuannya agar kejahatan bisa diminimalisir. Tapi lihat nanti, kami lihat dalam satu bulan, jika yang paling tinggi kriminalitasnya,

maka akan diberi bendera tengkorak serta disematkan dengan pita hitam di seragamnya, ungkapnya. Meminimalisir kejahatan di wilayah hukum Polresta Pontianak, Heru meminta masyarakat agar menjaga lingkungan dari gerak-gerik orang yang mencurigakan. Terutama menghidupkan Poskamling. Sehingga kita bisa melakukan pengamanan untuk mengawasi lingkungan-

nya sendiri, jelas Heru. Jika melihat orang yang mencurigakan serta melakukan tindak kejahatan, Heru meminta warga segera melaporkan ke pihak berwajib terdekat. Sehingga cepat diambil tindakan dan diproses hukum. Jangan sampai kita menjadi korban kejahatan. Kami juga meminta jangan beri kesempatan orang lain untuk melakukan kejahatan, tegasnya. (sul)

Bobol Kantor ......................................................................dari halaman 9 Setelah melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut, maka kita menyimpulkan kedua nama tersangka ini sebagai pelaku pencurian di kantor Indosat Sungai Pinyuh. Keduanya berstatus sebagai karyawan aktif dan mantan karyawan yang dulu pernah bekerja di tempat tersebut, ungkap Wastono. Menurut keterangan salah seorang karyawan yang sempat melihat aksi pencurian itu

menyebutkan, pelaku membobol kantor melalui teras belakang di lantai dua. Mereka menanggalkan kaca nako dan leluasa membuka pintu lantai atas, kemudian masuk ke dalam kantor. Pelaku naik ke lantai dua dengan cara memanjat atap di lantai satu bangunan kantor. Sn dan Ds menyergap karyawan yang juga tinggal di kantor itu. Kemudian pelaku membongkar seisi ruangan

hingga membongkar lemari berisikan uang Rp46 juta hasil penjualan produk Indosat. Dari tangan kedua pelaku, kita mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit laptop dan satu unit infocus, serta sejumlah uang tunai. Semua barang bukti itu sudah ada di kantor untuk penyelidikan lebih lanjut, jelas Wastono seraya mengatakan kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP. (ﬁa)

Honda Mobilio.................................................................dari halaman 9 Warga Gang Perintis, Jalan Purnama ini diamankan polisi. Jimmy mengendarai mobilnya melaju dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Purnama. Tiba-tiba mobil yang dikemudikannya menabrak dua pot bunga dan tiang lampu PJU. Mobil itu laju. Tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, dia menghantam pot-pot bunga dan tiang lampu itu, ujar Ibnu, saksi yang melihat kecelakaan tunggal itu. Jika mobil itu tidak berhenti, kemungkinan akan terjadi kecelakaan maut. Kalau tak berhenti, bisa bahaya itu. Pengendara lawan arah bisa ditabraknya, ucapnya. Ibnu mengaku heran melihat Jimmy yang tidak merasa

panik usai menabrak. Saya yang mengevakuasi Jimmy dari dalam mobil usai terjadi kecelakaan. Saya heran kenapa dia tidak ada rasa takut atau terkejut, seperti tidak ada masalah. Tidak ada beban sama sekali, setelah saya membawa dia duduk ke warung kopi Akiong, dia malah balik ke mobil mau ambil rokok, heran Ibnu. Ibnu menduga Jimmy sedang di bawah sadar. Pasalnya raut wajahnya terlihat cool usai terjadi kecelakaan. Saya keluarkan dari mobil dia mengangguk-angguk saja. Saya sempat melarang Jimmy untuk masuk ke mobil. Namun Jimmy malah balik memarahi saya. Saya punya hak dong sebagai masyarakat untuk cu-

riga. Saya tidak mengizinkan dia untuk masuk mobil. Siapa tahu dia mengonsumsi barang terlarang, ungkap Ibnu. Kanit Lantas Polsek Selatan, Ipda Kasmono mendapatkan laporan dari warga. Namun dia belum mengetahui penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Kita tidak tahu pengendaranya mengantuk atau bagaimana. Mungkin tidak bisa berkendaraan dengan baik. Sehingga terjadinya tabrakan tunggal, jelasnya. Jimmy menderita luka di jarinya dan mobilnya ringsek. Sedangkan tiang lampu PJU rusak dan bengkok. Pengendara langsung diamankan di Polresta untuk di periksa oleh penyidik, ungkap Kasmono. (dsk)

Tanah Diserobot ...................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Anehnya, bukan penyerobot yang salah, malah Hendro dijadikan tersangka oleh polisi. Tanah itu milik bibi dan paman saya. Itu berdasarkan akta jual beli tanah 19 September 1956. Tiba-tiba diserobot oleh Polycarpus Widjaya Chandra Wijaya SH yang informasinya sudah memiliki sertiﬁkat atas tanah itu, jelas Hendro di Polresta Pontianak, Selasa (4/11). Dijelaskan Hendro, pada saat pihak Polycarpus Widjaya Chandra Wijaya memulai pembangunan rumah toko (Ruko) empat pintu, Hendro sudah menghubungi yang bersangkutan. Namun upaya itu tidak ditanggapi. Hendro dan keluarganya membuat pengaduan ke Polresta. Kemudian Hendro diarahkan oleh petugas pelayanan untuk menghadap penyidik. Saat di depan penyidik, saya malah diminta membiarkan kasus penyerobotan itu. Penyidik bilang, biarkan saja dia (penyerobot, red) membangun. Saya terus terang kecewa, masak tanah kami diserobot malah diminta biarkan oleh penyidik polisi itu, cerita Hendro. Anehnya lagi, penyidik mengingatkan Hendro, agar jangan macam-

macam melawan Chandra Wijaya. Itu orang kuat, orang nomor satu di Pontianak, ceritanya. Merasa tidak ada tanggapan, tanah yang diserobot oleh Polycarpus Widjaya Chandra Wijaya coba disterilkan oleh Hendro. Rupanya tanah itu sudah di pagar. Lalu, Hendro membongkar pagar tersebut. Wajar dong kalau saya bongkar, karena tanah itu milik bibi dan paman saya. Bahkan, terakhir saya timbun tanah di lokasi yang diserobot dengan tujuan agar jangan ada lagi aktivitas di lahan itu, papar Hendro. Ternyata Polycarpus Widjaya Chandra Wijaya merasa tidak terima ulah Hendro. Justru sang penyerobot merasa berhak atas tanah tersebut, karena sudah memiliki sertiﬁkat tanah. Lalu Hendro dilaporkan ke polisi. Di sini juga aneh. Keluarga kami pemilik sah tanah tersebut. Kami punya bukti-buktinya. Kok bisa pihak BPN (Badan Pertahanan Nasional) mengeluarkan sertiﬁkat atas nama orang lain. Sangat aneh dan kami akan usut masalah ini, tegasnya. Kuasa hukum Hendro, Rizal Karyansyah SH mengatakan, ahli waris dijadikan tersangka oleh polisi, jelas

tidak adil. Itu namanya mengkriminalisasi Hendro. Saya menilai ada indikasi keberpihakan polisi kepada pihak penyerobot. Sekarang tanah itu sudah dibangun ruko dan telah disewa ke asuransi ACA. Kasihan pemilik tanah sah, justru tidak tahu tanahnya sudah dibisniskan. Lalu mendapatkan ketidakadilan dari penegak hukum, tegas Rizal. Bagaimanapun Rizal akan membela Hendro dan keluarganya, agar tanah mereka bisa dikembalikan. Ia minta polisi jangan menjadi alat pengusaha berduit. Begitu juga pihak BPN jangan seenaknya mengeluarkan sertifikat di tanah yang bukan pemiliknya. Teliti dulu, apakah tanah itu ada pemiliknya atau tidak. Kalau memang ada pemiliknya, kenapa dikeluarkan sertifikat, kesal Rizal. Ketika dikonfirmasi ke Kapolresta Pontianak melalui Kasat Reskrim AKP Andi Yul Lapawesean TG SH S Ik MH belum bisa memberikan keterangan. Saya baru saja serah terima jabatan. Saya baru dilantik ini. Jadi, belum bisa berikan keterangan. Nanti, saya pelajari dulu kasusnya, kata Andi Yul, Rabu (5/11/14). Berikut hasil pengaduan Hendro

tanggal 19 Agustus 2014 ke Kapolresta Pontianak melalui Kasat Reskrim. Bahwa saya adalah pengadu/pelapor, dalam hal ini selaku kuasa dan atau keponakan dari Ratiyem binti Ratman dan Pariman bin Ratman. Sebagai mana tercantum dalam surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2013, (terlampir P.1) . Bahwa Ratiyem binti Ratman dan Pariman bin Ratman adalah pemilik sebidang tanah adat berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 September 1956 yang terletak di sebelah kanan masuk Parit Tokaya Kotapradja Pontianak dengan ukuran panjang 200 depak, lebar 25 depak, atau panjang 360 meter, lebar 45 meter (16.200 meter persegi). Sekarang letak tanah tersebut dikenal dengan nama Jalan Purnama II Rt.02/Rw.04 Pontianak Selatan, (Terlampir P.2). Bahwa dalam tanah milik adat tersebut sejak dibeli telah dikuasai oleh Ratiyem binti Ratman dan Pariman bin Ratman. Untuk tanam tumbuh dan selanjutnya oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendapatan Daerah telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi Bangunan, (Terlampir P.3) Kemudian oleh yang bersangku-

tan sebagian tanah dimaksud seluas 2.395 meter telah dimohonkan hak milik melalui proyek adjudikasi tahun anggaran 2007, sedangkan sisanya seluas 13.805 tetap dikuasai oleh Ratiyem dan Pariman. S e l a n j u t ny a , s e k i t a r t a h u n 2011/2012 sebagian tanah dimaksud (13.805 meter persegi) pada bagian depan telah didirikan bangunan berupa empat ruko (3 lantai) oleh pihak lain yang kemudian kami ketahui bernama Polycarpus Widjaya Chandra Wijaya. Sedang pemilik tanah Ratiyem dan Ratiman tidak pernah menjual atau memindahtangankan kepada Polycarpus Widjaya Chandra Wijaya. Atas tindakan pembangunan empat ruko (3 lantai) tersebut, pengadu bersama Ratiman bin Ratman telah memberitahukan kepada pihak yang mendirikan bangunan, dan telah menyampaikan pengaduan dan atau melaporkan kepada pihak Polresta Pontianak, dan pengaduan kami disampaikan dihadapkan (di ruangan) Bapak Suratno HP, namun tidak ditanggapi. Karena tidak ada tanggapan, maka pada 17 Juli 2014. Pengadu membuat pagar pada bagian depan tanah dimaksud dengan

menggunakan kayu cerucuk dan dipasang seng. Karena tanah dimaksud merupakan tanah milik adat Ratiyem binti Ratman dan Ratman bin Ratman. Namun beberapa waktu kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 13.00 tanggal 15 Agustus 2014, ada sekelompok orang yang jumlahnya lebih 10 orang telah melakukan perusakan serta pembongkaran pagar. Yang kemudian kami ketahui dalam melakukan pengrusakan dan pembongkaran tersebut dipimpin oleh saudara Polycarpus Widjaya Chandra Wijaya. Oleh karena itu, pihak kami sangat berkeberatan atas tindak pidana pengerusakan yang dilakukan secara bersamasama tersebut. Dasar hal tersebut, demi untuk menempuh upaya hukum dan perlindungan hukum, maka kami mengajukan pengaduan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai laporan polisi berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan bukti-bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

Bibir Mer COWOK BERKUMIS

Rakyat Kalbar Kamis, 6 November 2014

Informasi dan Gosip Selebritis

CITA CITATA

BIKIN GELI

Cita Citata menyebut statusnya saat ini jones alias jomblo ngenes. Pelantun lagu Sakitnya Tuh Disini ini mengaku sedang membuka pendaftaran bagi yang ingin menjadi kekasihnya. Tapi, ia mengaku tidak suka dengan cowok berkumis. Apa aku pacaran dengan sutradara saja, ya biar aku nggak harus menunggu di lokasi syuting, hahaha! candanya. Aku masih jomblo dan sekarang berencana untuk membuka pendaftaran. Yang jelas aku nggak mau punya pacar berkumis. Takut geli, hahaha! Cita menyambung obrolan dengan geli. Mengenai karirnya, Cita mengaku tak pernah menyangka dirinya begitu cepat terkenal berkat lagu Sakitnya Tuh Disini. Terbilang sebagai rising star pedangdut yang juga main sinetron Diam-Diam Suka ini kebagian jatah mendapat gosip miring. Tapi gosip yang menimpa Cita ini tergolong tak biasa. Beredar kabar, sebelum nyemplung di dunia hiburan, Cita pernah menjadi jablay dan pembantu rumah tangga. Nggak pernah, ucap Cita kepada wartawan. Dara kelahiran Bandung, 14 Agustus 1994 ini menyikapi dengan senyuman dan tidak mau ambil pusing soal gosip tak enak itu. Menurut Cita, hal itu wajar dan sudah bagian dari risiko yang harus dihadapi. Banyak banget isu aku dibilang tukang apa lah. Sudah banyak (gosip macam-macam). Ya sudah lah, wajar ada pro dan kontra, semua ada masanya, tegasnya. Cita mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi selebriti. Karenanya, meski sekarang terkenal, pemilik nama asli Cita Rahayu itu berjanji tidak akan berubah. Aku masih Cita yang dulu, aku masih

yang berpikir oh aku jadi artis yah , padahal aku nggak mau jadi artis, ungkapnya. Dirinya belum siap menjadi selebriti lantaran merasa kurang percaya diri. Nggak pernah mikir juga kalau sekarang terkenal, nggak pernah. Malah aku minder, aku kecil begini, yang lain tinggi ada yang badannya bagus, tuturnya. Tapi alhamdulillah senang dengan karya aku, dan itu berkah banget, tukasnya. Jauh sebelum terkenal, Cita mulai menggeluti dunia musik dengan singel Kalimera Athena ciptaan Doel Sumbang. Saat Kelas 4 Sekolah Dasar, ia sering menyanyi dangdut di acara resepsi pernikahan. Sejak SMA, ia mulai menyanyi pop. Kemudian, ia mulai bernyanyi musik jazz. Ia mengawali kariernya sebagai penyanyi jazz, namun bergabung dengan Sani Musik Indonesia pada pertengahan tahun 2014 sebagai penyanyi dangdut. Ia merilis singel yang berjudul Sakitnya Tuh di Sini. Cita sangat terkejut sekaligus bangga dengan pencapaiannya. Ia tak mengira lagu dangdutnya bisa digemari masyarakat Indonesia. Dalam beberapa minggu, lagu tersebut berada di posisi puncak di berbagai radio di seluruh Indonesia. (RM)

DIANA DANIELLE

Kolaborasi yang Menyenangkan

Artis Malaysia, Diana Daniel Danny Beeson mengaku senang berkolaborasi dengan aktor dan aktris Indonesia dalam film Gunung Emas Almayer . Itu sebabnya, saat ditawari berkolaborasi dengan aktris Indonesia, dia pun langsung menyanggupi. Saya sangat excited bisa bergabung dalam project film ini. Ini sangat luar biasa, pujinya. Apalagi, dirinya bisa menghadiri premier di Indonesia. Menurutnya, bisa berkunjung ke Indonesia itu sangat tidak terduga. Diana berlakon sebagi Nina, putra dari Almayer yang diperankan oleh aktor asal Australia, Peter O Brian. Lewat film ini, perempuan berdarah Amerika Serikat-Melayu itu dirinya bisa akting bareng aktor senior Indonesia, seperti El Manik (Raja Ibrahim), Alex Komang (Abdullah). Dia semakin bangga, karena karyanya itu juga diputar di 11 negara lain. Menurutnya perjalanannya di industri perfilman masih cukup panjang. Dia juga mengaku, pengalaman berkolaborasi dengan aktor dan aktris asal Indonesia semakin mematangkan aktingnya. Dia yakin, film itu akan membawa dampak luar biasa terhadap karirnya. Bagi saya masih mudah dalam meminati bidang perlakonan. Dan saya tidak menutupi dirin. Saya tidak tahu spesifik dengan siapa (nanti bakal berkolaborasi). Tapi buat saya itu, peluang itu rezeki, ucapnya. Ia pun memuji film karya Indonesia. Salah satunya, film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang ternyata tidak hanya populer di Indonesia, tapi juga di negara tetangga, Malaysia. Diana masih teringat pada film yang rilis pada 2002 silam itu. Ia mengaku masih mengingat detil ceritanya. AADC sudah buat hati saya terpaut. Saya masih ingat dan suka dengan artis Indonesia yang lamalama, ungkapnya. (idp)

Dedikasi Albert Yaputra (2)

Kader Demokrat yang Layak Diteladani PONTIANAK. Kiprah Partai Demokrat (PD) tidak diragukan lagi dalam pembangunan bangsa dan negara. Selama 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PD menjelma menjadi partai papan atas. Di balik kebesaran PD tersebut tentulah didukung oleh kaderkadernya yang hebat. Salah satu kader Demokrat yang patut diteladani adalah Albert Yaputra. Beliau telah banyak berkorban untuk partai. Saat awal-awal pendirian Demokrat, bukan hanya tenaga dan pikiran ia sumbangkan, melainkan juga uang dari kantong sendiri, cerita mantan Ketua Umum DPP PD Prof Subur Budhisantoso di Rumah Pintar (Rumpin) Jalan Sungai Selamet Dalam Pontianak Utara, Selasa (4/11) lalu. Diceritakan Prof Budi̶sapaan akrabnya, Albert Yaputra merupakan refresentasi etnis Tionghoa di Demokrat. Ternyata, Demokrat memang tidak salah mencetak kader seperti Albert Yaputra. Beliau telah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa, bukan hanya untuk partai, melainkan untuk daerah pemilihannya sendiri, Kalimantan Barat, ungkapnya. Beliau memang tidak terpilih lagi sebagai wakil rakyat di Senayan mewakili Kalbar. Namun, perhatiannya untuk Kalbar tidak luntur sedikitpun. Sebagai contoh, Rumah Pintar dimotori Pak Albert sebagai bukti nyata, begitu besar perhatian beliau terhadap Kalbar. Jarang-jarang kader Demokrat bisa mendirikan Rumah Pintar, ujar Prof Budi. Dalam kesempatan itu, Prof Budi yang juga pendiri PD ini meninjau secara langsung Rumpin. Ia didampingi Albert Yaputra dan sejumlah kader PD. Saya cukup bangga dengan Albert Yaputra telah memperlihatkan sisi terbaik dari kader Demokrat. Terus terang saya sedih, apabila ada kader

Demokrat terlibat korupsi. Kader yang korupsi, jangan ditiru. Teladanilah Pak Albert sebagai politisi yang santun dan memperlihatkan kerja nyata di masyarakat, saran Prof Budi. Sementara itu, anggota DPRD Kalbar, M Isa juga ikut memuji Albert Yaputra. Menurutnya, sepak terjang Albert saat mewakili Kalbar di Senayan, patut dicontoh. Beliau sangat peduli terhadap persoalan Kalbar, ucapnya. Saat beliau reses, saya sering mendampinginya. Saya pernah mendampingi beliau saat memberikan bantuan mesin genset untuk masyarakat Paloh Sambas. Tentunya itu sebuah bukti nyata bahwa beliau telah berbuat nyata untuk masyarakat Kalbar. Belum lagi Bantuan Siswa Miskin (BSM, red), lewat rekomendasi beliau, ribuan siswa di Kalbar berhasil mendapatkannya, ungkap politisi PD asal Sambas ini. Pujian juga datang dari Syaiful Anwar, kader Demokrat dari Kubu Raya. Ia mengakui, selama ini banyak mendapat bimbingan dari Albert. Setiap kali ada masyarakat Kubu Raya yang memerlukan bantuan, Syaiful mencoba meneruskan ke Albert. Beliau selalu membantu. Saat ia membantu, tidak pandang etnis, agama, maupun golongan. Selama orang membutuhkan, pasti beliau bantu. Makanya, saya banyak belajar politik sama Pak Albert, ungkap Syaiful. Selain BSM yang banyak dibagikan ke siswa miskin, Albert Yaputra juga banyak membantu alat pertanian di Kubu Raya. Saya ikut mendampingi beliau saat menyerahkan bantuan alat pertanian. Saya melihat, itu adalah bukti nyata bahwa beliau tidak melupakan daerah konstituennya, ujar Syaiful. Sementara itu, Muhammad Sukardi, anggota DPRD Kayong Utara juga memuji kiprah Albert Yaputra. Kayong

Utara bisa dibilang daerah terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. Namun, Albert selalu ringan langkah untuk mengunjungi Kayong Utara. Biasanya wakil rakyat dari Senayan, banyak berpikir untuk menginjakkan kaki di Kayong Utara. Tidak dengan Pak Albert. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Kayong Utara bila masa reses. Tidak sekadar berkunjung, beliau juga banyak memberikan bantuan untuk masyarakat Kayong Utara, kata Sukardi yang digadang-gadang calon kuat Ketua DPRD KKU ini. Ir Usman, anggota DPRD Kubu Raya memandang Albert Yaputra adalah soko guru politiknya. Ia sudah kenal dengan Albert Yaputra sejak tahun 2004 lalu. Saat Albert di Kalbar, Usman selalu ikut mendampingi. Terus terang saya banyak belajar politik sama Pak Albert. Kesantunan beliau dalam berpolitik adalah satu nilai tersendiri. Saat di masyarakat, beliau tidak pernah membedakan etnis, agama, maupun golongan. Beliau sangat mudah diajak komunikasi, tambah Usman. Terakhir, Setyo Gunawan SE MSi, anggota DPRD Kalbar merasa kagum dengan kiprah Albert Yaputra di Kalbar. Saya yang lahir di Kalbar belum mampu mendirikan Rumah Pintar. Namun, beliau yang tinggal di Jakarta mampu mendirikan rumah untuk mencetak generasi hebat untuk Kalbar. Dari situlah saya sangat kagum sama Pak Albert. Makanya, setiap kali beliau di Pontianak, saya ikut mendampingi, katanya. Pak Albert telah memberikan keteladanan nyata. Walau beliau tidak terpilih sebagai wakil rakyat, namun perhatiannya untuk Kalbar selalu menyala. Saya berharap, kader Demokrat yang lain bisa meneladani beliau, agar berbuat nyata untuk masyarakat, harap Setyo. (ros/tamat)