7 Agustus 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 7 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Istri Rokib Berteriak, Bilang Suaminya Dibunuh

Adik Wakil Walikota Singkawang Tewas Singkawang-RK. Rokib, adik kandung Wakil Walikota Singkawang H Abdul Mutalib, tewas mengenaskan dengan luka di kepala, wajah, tangan serta sekujur tubuhnya, Kamis (6/8) sekitar pukul 12.30.

“Itu bukan polisi, itu pembunuh, aku tidak puas.

Aku tuntut kau,” teriak Pipit, istri Rokib di pemakaman suaminya di Kompleks Pemakaman tak jauh Halaman 7

LANGSUNG DIMAKAMKAN. Belum sempat divisum, Rokib adik kandung Wakil Walikota Singkawang H Abdul Mutalib dimakamkan pihak keluarga, kemarin sore. Rokib tewas mengenaskan di RSUD Abdul Aziz Singkawang, diduga berkelahi dengan polisi di Sekretariat PKB Singkawang, Kamis (6/8) dini hari.

WASPADA DICAPLOK. Pihak Yayasan SLB Dharma Asih memasang plang bertuliskan tanah dan bangunan yang dimiliki pihaknya tidak diperjualbelikan atau diagunkan kepada siapapun, beberapa bulan lalu.

MORDIADI-RK

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Dakwaan Dewan Diduga Pemalsu Sertifikat SLB Dharma Asih Berkurang

KKP Tangkap 10 Kapal Vietnam 17 Agustus akan Diledakkan Menteri Susi Pontianak-RK. Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 10 kapal ikan ilegal asal Vietnam yang mencuri sumber daya laut di wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).

Halaman 6 ABK VIETNAM. Sebanyak 48 ABK Kapal Ikan Ilegal Vietnam ditangkap Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka ditahan di PSDKP Pontianak untuk menjalani proses hukum. ISFIANSYAH-RK

Satarudin Pasang Badan, Candi pun Keluar Rutan Pontianak-RK. Sedap nian jadi wakil rakyat.

Dua hari lalu, anggota DPRD Kota Pontianak, Hendri Mahyudin alias Candi mereguk udara bebas setelah Ketuanya, Satarudin, pasang badan jadi jaminan.

Seperti diketahui, Candi merupakan terdakwa kasus hukum yang berpotensi merugikan penyandang disabilitas (cacat). Politisi PKB ini diduga memalsukan sertifikat tanah Sekolah Luar Biasa (SLB) Dharma Asih (Gembala Baik), di Jalan Ahmad Yani, Pontianak.

Disebutkan Humas Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Sutarmo, salah satu pertimbangan mereka mengalihkan Candi dari tahanan Lapas Klas II A Pontianak menjadi tahanan kota Halaman 7

Pengurus SLB-B Dharma Asih Pasrah Maukah Ketua Dewan Pasang Badan untuk Warga Pontianak Lainnya?

Pontianak-RK. Tak banyak komentar dilontarkan pengurus sekolah terhadap perubahan status tahanan anggota DPRD Pontianak, Hendri

Hari Ini, Lantamal XII Pontianak Diresmikan

Nikmat Kemerdekaan itu nikmat dari Allah Swt. Sebagaimana nikmatnikmat lainnya, tentunya harus disyukuri. Sebab, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Halaman 6

Atensi Kasus di Perbatasan Pontianak-RK. Hari ini, Jumat (7/8), Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Pontianak dengan status type B dinaikkan menjadi Pangkalan Utama TNI AL XII (Lantamal XII) Pontianak atau type A. Perubahan status, mengingat wilayah kerja Lanal Pontianak yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, akhir-akhir ini semakin memanas dan dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, serta berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Sehingga rawan pelanggaran hukum di laut yang meliputi pelanggaran wilayah, illegal fishing, illegal logging, peredaran obatobatan terlarang dan perdangangan manusia.

Perwira Seksi Intel (Pasintel) Lantamal XII Pontianak, Mayor Laut (P) Libra Dian Prasetyawan mengatakan, dengan peningkatan status

Yaaa.. Antara penghinaan dan kritik pedas itu absurd, subyektif, tergantung penegak hukum yg notabene di bawah pemerintah!

Hans DaVid @hansdavidian Emang kudunya koruptor itu dihukum hukuman yg lebih berat dari hukuman mati. Dibikin miskin & status manusianya diambil.

miund @miund Sebagai mantan perokok, saya suka miris liat orang2 yg merokok cuek padahal banyak anak kecil atau bayi di sekitarnya.

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Dua Mantan Pejabat Pemprov Ngaku Korupsi Pontianak-RK. Dua mantan pejabat Pemprov Kalbar yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi operasional mobil dinas Setda Kalbar, akhirnya diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak.

Dia adalah Sukrisman Atmasasmita, Kepala Biro Umum dan Yusamri, Kasubbag Protokol Perjalanan. Keduanya menjabat pada tahun 2007 s/d 2008.

Halaman 7

Pedagang musiman di sepanjang Jalan Merdeka, Pontianak Kota, terancam tidak lagi diberikan izin oleh Pemkot Pontianak.

Sampah dibuang di parit dan tidak diangkut ke bak sampah,

Halaman 7

Brata.R @BrataRobinto

Halaman 7

Kisah Bocah Delapan Tahun Jual Koran

Injet-injet

Hanya Diupah Rp200 Ribu per Bulan Perusahaan media lokal (Pontianak) sampai hati mempekerjakan Obin Aldi sebagai penjual koran (pengasong) di jalanan.

Bocah delapan tahun yang duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar (SD) ini hanya diupah Rp200 ribu per bulan tanpa libur.

SEDIH rasanya melihat Obin Aldi dan kawan sebayanya Dikki Prananda, menjual koran di perempatan traffic light Kota Pontianak. Di tengah sengatan matahari, kedua bocah itu menawarkan koran kepada siapa saja yang lewat di hadapan mereka. Baik pengendara mobil, sepeda motor maupun pejalan kaki. Berbadan mungil serta berwajah lumus ‘memang’ menarik perhatian dan simpatik sejumlah orang.

Halaman 7 HITUNG RECEHAN. Obin Aldi dan Dikki Prananda, menghitung uang recehan usai menjual koran kepada pembeli, Kamis (6/8). DESKA IRNANSYAFARA-RK

Deska Irnansyafara, Kota Pontianak

HARIAN

Rakyat Kalbar

Halaman 6

Larang Sotong Pangkong

LANAL JADI LANTAMAL. Persiapan perubahan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Pontianak menjadi Pangkalan Utama TNI AL XII (Lantamal XII) Pontianak. IST klik! www.rkonline.id

Mahyudin alias Candi, yang didakwa atas dugaan pemalsuan sertifikat tanah Sekolah Luar Biasa Tunarungu Wicara (SLB-B) Dharma Asih.

Tersirat, pengurus sekolah hanya berharap hukum diterapkan secara adil. Artinya, mereka masih menyimpan sebersit kepercayaan

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

Maukah Ketua Dewan pasang badan untuk warga Pontianak lainnya?

- Kan kamek udah mileh Bapak, kate warge.

Walikota mau larang Sotong Pangkong - Jadikan Waralaba jak, macam dua pasar modern yang agek dipansuskan tuh.

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Jumat, 7 Agustus 2015

2

Hj. Rubaety Erlita Prabasa/Anggota DPD RI, Dapil Kalbar

Perlu Solusi Dibalik Penutupan Pintu Gerbang Perbatasan IndonesiaMalaysia di Wilayah Kalbar Ditutupnya pintu gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Provinsi Kalbar disebut-sebut merupakan kepentingan politik pengusaha Tanah Air. Desas-desus menguat bahwa para pengusaha besar di Pulau Sumatera merupakan aktor intelektual dalam konteks permasalahan ini.

Di Kalbar, sempat beredar kabar bahwa Pulau Sumatera sudah dijadikan pintu gerbang masuknya barangbarang illegal paska penutupan pintu gerbang Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalbar.

Rupanya, anggota Komite II DPD RI, Dapil Kalbar, Hj Rubaety Erlita Prabasa juga mempunyai firasat ihwal desas-desus tersebut. Bahkan, dirinya menengarai memang ada kepentingan politik di dalam penutupan pintu gerbang Entikong.

Simaklah wawancara wartawan Rakyat Kalbar dengan Hj Rubaety Erlita Prabasa selengkapnya;

perburuk kondisi, jangan semua diizinkan, namun hanya barang-barang tertentu saja. Tentu harus diberikan batasan-batasan sehingga masyarakat tahu.

+Perbatasan Entikong-Malaysia ditutup. Apakah Anda melihat penutupan ini ada unsur politik?

-Unsur politik itu mungkin ada. Tapi tergantung cara pandang masing-masing bagaimana kita melihatnya.

Karena ada keluhan-keluhan illegal logging serta pedagangan liar. +Bagaimana Anda menilai peran pemerintah dalam hal ini?

-Pemerintah mengambil sikap, tetapi malah mematikan pasar rakyat kita. Efek ditutupnya pintu gerbang perbatasan ini merugikan warga kita. +Menurut Anda solusi terbaik dalam permasalan ini?

-Sebaiknya kita memberikan izin perdagangan antarnegara, tetapi harus legal. Namun supaya tidak mem-

+Anda pernah mendengar kabar bahwa penutupan pintu gerbang perbatasan di Kalbar sebagai upaya politik untuk membuka jalur di Pulau Sumatera?

-Saya belum pernah dengar itu. Tapi program pemerintah pusat, perbatasan harus dikembangkan. Walaupun prosesnya lebih lama. Kita lihat saja perkembangannya ke depan.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Kasus Pembakaran Kantor PT HHK Timur

Menuju Pra-PON

Polisi Didesak Tangkap Dalang Kerusuhan

Porserosi Seleksi Atlet Sepatu Roda

Pontianak-RK. Desakan agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran Kantor PT HHK Timur di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang yang terjadi 10 Juli 2015, semakin bergejolak.

Bahkan, tuntutan tidak hanya datang dari Komisioner Kompolnas, Adrianus Meliala dan pengamat investasi Untan, Susanto, namun juga datang dari sejumlah tokoh masyarakat.

“Pembakaran merupakan tindak kriminal.

Polisi harus segera mengusut kasus tersebut, termasuk menangkap dalang kerusuhan,” tegas Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Antonius, Kamis (6/8).

Antonius setuju, pengusutan kasus pembakaran tersebut harus dituntaskan petugas sehingga bisa menjadi pintu masuk bagi penyelesaian akar masalah yang selama ini terjadi. Hanya dengan penegakan hukum, suasana kondusif bisa diciptakan. Sebaliknya, jika aparat kepolisian membiarkan hal ini berlarut justru akan menjadi preseden buruk dan membuat persoalan menjadi kian runcing.

Dampaknya membuat semua pihak merasa

PontianakRK. Pengurus P rov i n s i Pe rsatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Pengprov Porserosi) Kalbar memilih 20 atlet yang akan diseleksi menjadi delapan Zulfydar Zaidar besar. Mereka nantinya mewakili Kalbar, berlaga di ajang Pra-PON sepatu roda 2015 di Palembang.

“Jadi tidak semua atlet yang diberangkatkan. Nanti hanya akan dipilih empat atlet putra dan empat atlet putri,” kata Zulfydar Zaidar Mochtar, Ketua Umum Pengprov Porserosi Kalbar, belum lama ini.

Dikatakannya, 20 atlet terdiri 12 putra dan delapan putrid, akan menjalani seleksi ketat hingga 15 Agustus mendatang.

“Mereka terus kita genjot. Semua itu kita lakukan demi hasil yang maksimal nantinya. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang ini, bisa memberikan yang terbaik,” harap Zulfydar.

Sebelum bertanding di Pra-PON, delapan besar yang terpilih nantinya juga akan diuji coba melalui pertandingan pada tanggal 16 Agustus. “Mereka akan uji coba di sini, dalam kejuaraan yang akan berlangsung nanti. Setelah itu pada tanggal 22-23 Agustus mereka kembali diuji coba pada ajang Kejurnas di Solo,” katanya.

Zulfydar sangat berharap dukungan semua pihak, agar anak asuhnya itu mampu membawa nama harum Kalbar diajang nasional.

“Mudah-mudahan, untuk itu kita perlu dukungan dan doanya, agar apa yang diharapkan ini dapat terealisasikan,” katanya. (fik)

tercekam ketakutan dan saling mencurigai.

Jika suasana kondusif bisa tercapai maka perusahaan dan masyarakat bisa kembali duduk satu meja dan membahas akar permasalahan yang ada. Karena bagaimanapun, baik masyarakat maupun perusahaan, sebenarnya berada pada posisi yang saling membutuhkan dan harus saling menghargai.

“Masyarakat membutuhkan investor untuk bisa membangun daerahnya, begitu pula sebaliknya,” lanjut Antonius.

Dalam konteks itu pula, Antonius mengingatkan agar masyarakat bisa berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi. Karena dalam suasana seperti ini, sangat memungkinkan adanya penunggangan atau dimanfaatkan dari pihak luar, termasuk LSM yang tidak jelas.

“Kemungkinan bahwa kasus itu ditunggangi sangat terbuka. Apalagi pemikiran masyarakat memang sangat terbatas sehingga bisa saja terlalu percaya kepada LSM yang tidak jelas,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Sedau,

Apriansyah juga mendesak aparat kepolisian untuk segera bertindak. Karena, Apriansyah percaya bahwa kasus pembakaran itu sendiri merupakan ulah dari orang luar yang menunggangi warga setempat. “Dalang itu yang harus ditangkap. Polisi harus segera bertindak cepat agar kondisi bisa tenang kembali,” harap Apriansyah.

Apriansyah berpendapat, selama ini warga Batu Sedau tidak pernah bertindak anarkis.

Namun karena memang berpendidikan rendah maka warga sangat mudah diprovokasi dan dihasut. “Saya malu atas kejadian itu.

Saya tahu persis bahwa warga tidak mungkin melakukan pembakaran dan pengrusakan tanpa ditunggangi pihak lain. Tidak ada itu! Jadi pasti ada yang menunggangi. Dan itu adalah tugas polisi untuk mengusut.

Saya mendesak agar polisi bertindak cepat menangkap dalang kerusuhan,” tegas Apriansyah.

Senada dengan Antonius, Apriansyah menegaskan bahwa penegakan hukum oleh aparat kepolisian mutlak dilakukan dengan

segera. Karena dengan menangkap dalang kerusuhan tentu akan meredakan suasana yang sempat memanas. Suasana kondusif seperti itu sangat dibutuhkan agar warga bisa kembali berbicara dengan perusahaan dan perusahaan bisa menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

Sebelumnya, pembakaran dan pengrusakan Kantor PT HHK Timur terjadi 10 Juli 2015 sekitar pukul 19.30-23.00 WIB. Akibat pembakaran tersebut, PT HHK Timur menderita kerugian besar. Tidak hanya karena beberapa bangunan luluh-lantak, namun juga karena operasional perusahaan menjadi terhambat. Beberapa bangunan yang rusak dan dibakar antara lain, kantor utama, kantor teknik, pos pengamanan, gudang pupuk beserta isinya. Bahkan, mobil ambulance pun ikut dibakar. Tidak hanya kerugian materiil, namun karyawan PT HHK Timur juga banyak yang trauma atas kejadian tersebut.

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry Soe

Parkir di Jalan Pattimura Wajib Satu Lapis Pontianak-RK. Diberikan izin parkir, ternyata malah melanggar ketentuan Pemerintah Kota Pontianak sehingga membuat Walikota Sutarmidji berang terhadap ulah juru parkir di Jalan Pattimura, Kecamatan Pontianak Selatan.

Pasalnya, ketentuan parkir hanya satu lapis, namun ditambah menjadi tiga lapis parkir sehingga kerapkali terjadi kemacetan di kawasan ruas jalan tersebut. “Parkir harus ditertibkan, terutama di Jalan Pattimura yang sampai dua hingga tiga lapis. Cukup satu lapis saja,” tegas Walikota Sutarmidji, Kamis (6/8).

Walikota menjelaskan, sebe-

Pemasangan Iklan Pengumuman

lumnya Jalan Pattimura tidak diberikan izin untuk parkir lantaran tidak adanya lahan pakir yang memadai. Hanya saja, dengan tidak ada parkirnya, kondisi perekonomian atau ruko dan toko di jalan itu seakan mati sehingga diberikanlah izin parkir, tetapi hanya satu lapis saja.

“Selama ini tidak ada parkir, tapi toko itu mati. Lalu diberikanlah kesempatan untuk parkir.

Tapi justru sampai tiga lapis,” kesalnya.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi juru parkir untuk tidak mematuhi aturan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak.

Terlebih menimbang di lokasi tersebut sering terjadi kemac-

etan panjang, karena cukup sempit yang ditambah dengan parkir di pinggir jalan. Bahkan badan jalan turut dipergunakan sampai tiga lapis motor.

Sutarmidji mengingatkan, juru parkir jangan memanfaatkan kondisi tersebut. Karena parkir satu baris dipastikannya bisa dilakukan, seperti di beberapa ruas jalan di kawasan Kota Pontianak. Dengan demikian, disamping rapi juga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.

Dan terpenting tidak mengakibatkan kemacetan. “Makanya saya bilang cukup satu lapis, jangan tiga. Buktinya Jalan Gajah Mada bisa, kenapa yang lain tidak,” cetusnya. (agn)

Ilustrasi

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro

Jumat, 7 Agustus 2015

3

DPD RI Dikabarkan Akan Merevisi Undang-Undang Tentang Pemda Hj. Rubaety Erlita: Kewenangan Pemda Harus Lebih Besar DIABADIKAN. DIABADIKAN. Sejumlah Anggota DPD RI diabadikan bersama dengan Dekan Fakultas Hukum UPB Pontianak, Yenny AS dan sejumlah akademisi serta para narasumber, di Gedung Fakultas Hukum UPB Pontianak, Kamis (6/8). Deska Irnansyafara/Rakyat Kalbar

Pontianak-RK. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak menggelar Focus Group Discussion Law Center Eksaminasi Legal Pusat-Daerah, di Gedung Fakultas Hukum UPB Pontianak, Kamis (6/8).

Pertemuan ini membedah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). “Kita mengkaji dan menguji Undang-undang tersebut. Pokok bahasannya ialah menilik sejauh mana kewenangan daerah dalam melakukan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU), Ir. Anang Prihantoro.

Dari hasil diskusi tersebut, Anang berpendapat, warga perbatasan maupun Pemerintah Provinsi Kalbar merasa tidak diberikan kewenangan untuk mengembangkan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.

“Pusat merasa Pemda hanya sekadar diberikan pengelolaan saja. Lalu Pemprov Kalbar mengharapkan ada pembangunan. Mestinya harus ada eksekusi dari

Pemprov. Tetapi selama ini memang kelihatan daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengelola maupun mengeksekusi,” lugasnya.

Menurutnya, eksaminasi yang dilakukan DPD RI dan UPB itu tidak bisa menyelesaikan masalah secara langsung. “Kita harus melihat dari sisi peraturan perundangundangan. Jadi harusnya pemerintah pusat memetakan.

Mana daerah-daerah yang harus dengan cara pendekatan dan tidak. Karena tidak semua daerah di Indonesia bisa disamakan,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (BP2DT) mengharapkan agar DPD yang hadir dalam kegiatan ini bisa melobi pemerintah pusat supaya memberikan kewenangan kepada Pemda.

Tak mau menyia-nyiakan kunjungan kerja ke Kalbar, Anang akan minta Kementerian Dalam Negeri untuk melihat mana-mana kewenangan yang harus diberikan pemerintah daerah. “Karena eksekusi di pemerintah pusat, pengelolaan perbatasan jadi kurang maksimal.

Pemkot Pontianak, kemudian sandingkan dengan penataan kawasan pemukiman kumuh dalam RPJM Bappenas.

Menurut Ahi, setelah adanya peninjauan Menteri Bappenas beberapa waktu lalu dan setelah tim perencana turun maka diharapkan hasil dari perencanan tersebut dapat disandingkan dengan kewenangan dalam pengembangan pembangunan.

Ia menjelaskan, dengan adanya penataan maka nantinya akan tercipta suatu ruang publik yang nantinya berdampak pada ekonomi. Menurutnya, saat ini Kota Pontianak semakin berkembang dan kota yang kecil tentunya dapat dilihat pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan.

“Terkait inilah maka perlu adanya penataan, selain itu perlunya penataan kota baru terhadap pusat administrasi untuk digeser tidak di dalam kota lagi.

Ini masih dalam tahap perencanaan,” paparnya.

Ia menambahkan, untuk menggeser pusat administrasi tidak di dalam kota lagi maka diperlukan uji kelayakan. “Jadi masih perlu dilakukan uji kelayakan untuk menggeser pusat administrasi agar tidak di dalam kota lagi,” ujarnya. (fie)

daerah,” ulasnya.

Kunjungan Rubaety dan rekan-rekan untuk meninjau ulang Undang-undang tersebut. Sudah sesuai atau tidak.

Kalau tidak sesuai harus direvisi ulang. Sesuai dengan keadaan daerah Kalbar. Pemerintah Provinsi Kalbar harus mempunyai kewenangan.

“Ini rumah kita, tapi kita tidak mempunyai hak. Bagimana mau membangun daerah ini? Misalnya ada jalan rusak tetapi kita tidak bisa membetulkan, karena itu adalah jalan negara,” sesalnya.

Law Center akan melihat sejauh mana Undang-Undang tentang Pemda berjalan di Provinsi Kalbar. “Harusnya fenomena ini di balik. Kewenangan pemerintah daerah lebih banyak dari pada pemerintah pusat. Pemerintah Pusat sebaiknya ikut campur di hal-hal tertentu saja,” selorohnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Budayakan Transaksi Elektronik di Kalangan Pelajar dan Masyarakat

Bappeda Kalbar: Kota Pontianak Harus Berbenah Pontianak-RK. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar, Ahi MT mengatakan, Kota Pontianak merupakan salah satu yang masuk dalam penataan kota baru atau kota proritas pembangunan dan penataan pemukiman yang masuk dalam RPJM 2015-2019.

Ia menjelaskan, membangun kota baru, bukan berarti membangun sebuah kota dari awal, melainkan bisa juga merevitalisasi dan menata kembali suatu kawasan yang akan dijadikan kota baru.

Terkait hal tersebut tentunya Kota Pontianak harus dapat berbenah, lantaran termasuk dalam penataan atau kota prioritas pembangunan yang masuk dalam RPJM. “Kota Pontianak termasuk kota sungai meskipun banyak juga kota lainnya yang memiliki sungai, tetapi Pontianak dipilih untuk dijadikan atau ditata menjadi kota baru, terutama di kawasan pinggir Sungai Kapuas,” ungkap Ahi, Kamis (6/8).

Kota Pontianak memiliki potensi besar dalam bidang wisata yang khususnya wisata peraian Sungai Kapuas. Menurutnya, untuk menata pemukimannya di sepanjang pinggir sungai yang sebelumnya memang sudah direncanakan oleh

Sebaiknya kewenangan dan eksekusi diberikan kepada pemerintah provinsi saja. Bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah, termasuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemda,” ulasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Kalbar, Hj. Rubaety Erlita Prabasa mengatakan, kedatangan PPUU mencoba menilai apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda itu sudah sesuai atau tidak dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Kalbar.

“Dalam diskusi tadi sudah banyak keluhan-keluhan dari masyarakat Kalbar. Tentu saya selaku anggota DPD RI Dapil Kalbar akan berusaha dan berjuang bagaimana supaya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Kalbar ke pemerintah pusat,” ucap Hj. Rubaety Erlita Prabasa.

Ia berpendapat, kewenangan pusat selama ini terlalu mendominan dari kewenangan pemerintah daerah, seperti Gubernur dan Walikota serta Bupati. “Sebagai orang yang mewakili rakyat Kalbar. Saya akan memikirkan bagaimana untuk terus berjuang supaya pusat akan segera memberikan wewenang itu kepada pemerintah

Sutarmidji Pontianak-RK. Guna menekan penggunaan transaksi tunai yang menggunakan uang kartal, baik uang kertas maupun logam, seiring dicanangkannya kantin sehat di sekolah-sekolah, Walikota Pontianak, H. Sutarmidji menggagas transaksi nontunai atau uang elektronik di kalangan pelajar.

“Bisa saja diintegrasikan dengan kartu pelajar sehingga kartu pelajar itu nantinya dicetak oleh

pihak bank yang bekerja sama dalam penyediaan fasilitas transaksi elektronik di kantin sekolah,” ujar Walikota Sutarmidji saat penandatanganan nota kesepahaman elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kamis (6/8) di Aula Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalbar.

Walikota mengajak kaum muda untuk menjadikan transaksi nontunai atau uang elektronik sebagai gaya hidup di kalangan pelajar. Sebab penggunaan uang tunai dalam bertransaksi akan membebani anggaran yang dikeluarkan negara untuk mencetak uang. Oleh karena itu, pihak perbankan diminta semakin memperluas jaringannya dalam memudahkan penggunaan transaksi keuangan secara elektronik.

“Dengan tingkat sumber daya manusia yang semakin baik, saya rasa akan memudahkan penerapan transaksi elektronik.

Selain ditunjang dengan jaringan perbankan yang diperluas,” ulas Midji.

Transaksi nontunai di jajaran Pemkot Pontianak yang berkaitan dengan keuangan di bawah pengelolaan Pemkot, hampir 80 persen sudah menerapkan transaksi nontunai atau

melalui transfer. Terakhir, yang telah diterapkan Pemkot adalah pembayaran upah bagi tenaga harian lepas termasuk petugas penyapu jalan dan petugas pemungut sampah melalui transfer.

“Kami akan terus berupaya untuk mendorong masyarakat Pontianak supaya bertransaksi nontunai. Ini perlu juga dikuatkan di pasarpasar tradisional,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Dwi Suslamanto menyatakan, transaksi nontunai tidak hanya berlaku antara masyarakat dengan masyarakat saja, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya.

“Misalnya penyaluran bantuan-bantuan sosial, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembayaran tagihan PLN, telepon, PDAM dan sebagainya,” tuturnya.

Menurut Dwi, berdasarkan informasi dari salah seorang kepala daerah di Jawa yang memanfaatkan transaksi nontunai dengan Perbankan menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya bisa meningkat dua kali lipat dalam waktu tidak sampai setahun.

“Bahkan ada hasil survey yang mengindikasikan adanya hubungan positif antarpenggunaan transaksi nontunai dengan pendapatan per kapita,” ulasnya. (agn)

Karnaval Sungai Kapuas, Meriahkan HUT RI Ke-70 Pontianak-RK. Memeriahkan 70 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dan seiring akan dijadikannya Sungai Kapuas sebagai ikon Kota Pontianak dengan dibangunnya waterfront, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menggelar Karnaval Sungai Kapuas. Karnaval ini rencananya akan digelar bertepatan pada 17 Agustus mendatang.

Yakni usai upacara peringatan hari Kemerdekaan RI ke-70.

“Karnaval Sungai Kapuas akan kita jadikan kalender tahunan dalam rangka promosi Kota Pontianak serta dalam rangka kita menunjukkan keseriusan dalam menata pinggiran Sungai Kapuas,” ujar Walikota Pontianak, Sutarmidji, Kamis (6/8) di kediaman dinasnya.

Walikota berharap, masyarakat Kota Pontianak ikut mendukung serta menyukseskan even yang akan menjadi daya tarik wisata dari keindahan Sungai Kapuas. Kalangan Perbankan, pengusaha-pengusaha di bidang perkapalan dan pelayaran juga diharapkan turut serta dalam memeriahkan Karnaval Sungai Kapuas. Selain itu, sanggar-sanggar seni dan tari juga diminta berpartisipasi mengisi kegiatan karnaval ini.

Nantinya akan ada beberapa atraksi dalam karnaval itu terutama di atas kapal tongkang.

Misalnya, atraksi barongsai, tanjidor dan lain sebagainya.

“Saya berharap bisa diikuti 100-an kapal besar dan kecil dalam karnaval ini. Mudahmudahan dalam persiapan yang sangat mepet ini bisa kita laksanakan karnaval Sungai Ka-

Karnaval kapal di Sungai Kapuas beberapa tahun lalu. HUMAS puas ini,” harap Sutarmidji.

Karnaval Sungai Kapuas sendiri merupakan saran dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago yang menginginkan kegiatan ini dalam rangka mengkampanyekan Sungai Kapuas.

“Dalam waktu tidak berapa lama perhatian

masyarakat akan tertuju pada Sungai Kapuas sebagai obyek wisata di Kota Pontianak. Sebagai sungai yang cukup besar yang perlu dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah bagi percepatan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ulasnya.

Sutarmidji juga berencana membangun

Gedung Perpustakaan Kota Pontianak di kawasan pinggiran Sungai Kapuas. Namun lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan gedung perpustakaan itu masih diupayakan.

“Saya akan menghadap Pak Gubernur supaya ada lahan milik pemerintah provinsi

yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Pontianak di pinggir Sungai Kapuas,” ulasnya.

Selain itu, untuk menjadikan Sungai Kapuas sebagai obyek wisata yang bisa dinikmati wisatawan, akan disediakan homestayhomestay di rumah penduduk, khususnya di pinggiran Sungai Kapuas. Supaya mereka bisa menginap dan menikmati keindahan Sungai Kapuas. Begitu pula meriam karbit, pihaknya akan menyediakan meriam karbit di beberapa titik sehingga wisatawan bisa menikmati sensasi dari penyulutan meriam karbit sembari menikmati suasana pinggir Sungai Kapuas.

“Meriam karbit akan terus kita lestarikan dan ke depan bisa dinikmati sepanjang waktu, tidak hanya pada saat Hari Raya Idul Fitri saja,” imbuh Sutarmidji.

Walikota berharap, apapun yang dilakukan untuk penataan Sungai Kapuas, masyarakat harus berpartisipasi untuk menjaga kebersihan Sungai Kapuas. Tidak membuang sampah di Sungai Kapuas harus didukung secara serius oleh seluruh masyarakat sehingga Sungai Kapuas bisa menjadi sungai terbersih di Indonesia.

“Menteri PPN/Kepala Bappenas juga sudah berupaya untuk menyediakan bantuan kapal penyapu sampah dari Pelindo II. Mudah-mudahan ini bisa terwujud,” ujarnya. (agn/humas)

Pro Ekbis

Rakyat Kalbar

Jumat, 7 Agustus 2015

4

Job Fair 2015

Peluang Lapangan Kerja, Tekan Angka Pengangguran Pontianak-RK. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pontianak menyatakan bertekad menekan presentase angka pengangguran di seantero Kota Pontianak. Supaya implementasi itu terwujud, Dinsosnaker akan menggelar event ‘job fair’.

“Job fair merupakan bursa lowongan kerja. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan calon pekerja (pelamar) dengan perusahaan penyedia kerja. Acara ini akan dilangsungkan di Gedung Pontianak Convention Center pada tanggal 11 sampai 13 Agustus 2015,” ujar Kepala Dinas Sosnaker Pemkot Pontianak, Aswin Djafar, kemarin.

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.000 5.500 25.500 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 22.000 24.000 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Kamis, 6 Agustus 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,963.88 14,826.17 3,494.47 3,626.35 9,825.84 13,597.00

Beli 9,856.14 14,675.18 3,456.86 3,589.12 9,721.24 13,461.00 Sumber: Bank Indonesia

Aswin menambahkan, sejumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru akan standby di Gedung PCC. “Nantinya, selama tiga hari para pencari kerja akan mencari informasi di lokasi even,” timpalnya.

Aswin menjabarkan, pihaknya akan memfasilitasi kegiatan tersebut. “Kami akan siapkan meja untuk para pelamar membuat lamaran kerja. Kalau sudah melihat lowongan dan merasa cocok, pelamar langsung bisa memasukkan berkas ke perusahaan tersebut,” ulasnya.

Orang dekat Walikota Sutarmidji ini menyuarakan, di momen job fair tersebut, pihaknya berkeinginan banyak tenaga kerja baru yang terserap. “Diutamakan para pelamar yang berdomisili di Kota Pontianak. Selain job fair ini menggunakan anggaran Pemerintah Kota Pontianak, kami bertujuan supaya warga Pontianak dapat bekerja supaya bisa menekan angka pengangguran,” ulasnya.

Supaya banyak tenaga kerja yang terserap, Dinsosnaker yang dikomandoi Aswin Djafar mengundang sebanyak 70 perusahaan agar ikut membuka lapangan kerja. “Sejauh ini baru 20 perusahaan yang terdaftar. Target kami 50 perusahaan harus ikut even ini,” selorohnya.

Medio 2014, presentase angka pengangguran berada dilevel 7,05 persen. Data itu menunjukan; ada penduduk yang siap bekerja dan tidak memiliki perkerjaan. “Tahun ini kami targetkan harus angka pengangguran lebih turun.

Yang bekerja harus banyak, pengangguran sedikit saja,” harapnya.

Aswin menyesalkan, setakat ini banyak perusahaan yang memangkas jumlah tenaga kerja. Tenaga manusia sudah tergantikan oleh tenaga mesin. Untuk itu, ia berharap

datang berkunjung ke bursa lowongan kerja tersebut. “Selama ini respon masyarakat sangat bagus. Tahun 2014 saja, selama dua hari ada 6000 pengunjung. Mereka datang untuk melihat lowongan,” ceritanya.

sejumlah perusahaan lokal wajib menggunakan tenaga manusia.

“Kalau masih bisa menggunakan tenaga manusia, pakailah jasanya. Sekarang banyak yang menggunakan mesin sebagai pekerja. Contohnya, pengambilan karcis parkir di pusat perbelanjaan sekarang sudah pakai mesin, seperti pencet tombol keluar karcis. Ini sama saja mengurangi tenaga kerja. Memang ini upaya perusahaan jadi hemat. Tapi di satu sisi, angka pengangguran menjadi tinggi,” sesalnya.

Aswin berpesan, sebaiknya perusahaan lebih menggunakan tenaga manusia. Ini demi kebaikan sosial. “Selama pekerja tidak menuntut yang macam-macam kan tidak masalah,” ingatnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinsosnaker Pemkot Pontianak, Affan mengatakan, bursa kerja tersebut diadakan hanya satu kali dalam setahun. “Even ini menampilkan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, mereka membuka lowongan. Spesifikasinya, mulai dari tamatan SMA, D1, D3 hingga S1,” sebutnya.

Maka dari itu, Affan berharap para pemuda-p emudi Pontianak supaya

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Aswin Djafar

Pemdes Dilarang Tarik Biaya Kepada Warga Kubu Raya-RK. Terkait larangan Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus yang minta kepada pemerintahan desa untuk tidak melakukan pungutan kepada masyarakat yang mengurus administrasi di kantor desa.

Kades Tanjung Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Abdul Halim AR menyebutkan, pihaknya sudah lama tidak melakukan pungutan kepada warga yang mengurus administrasi di kantornya.

Namun, diakuinya untuk warga yang mengurus perizinan memang masih ditarik biaya, karena memang tidak ditetapkan

Equatoriana

besaran dana yang dimaksud. “Itu kami lakukan untuk menutupi biaya operasional kantor sehari-harinya,” ucap Abdul Halim.

Sebelumnya, kata Halim, memang ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur terkait biaya pelayanan. Namun karena tidak diperbolehkan lagi maka Perdes tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagai acuan.

Sebenarnya, lanjut Halim, tidak masalah kalau pemerintah melarang pemerintah desa memungut biaya administrasi kepada warga. Namun pemerintah juga harus menjalankan Undang-undang yang mengharuskan pemerintah bagi hasil pe-

nerimaan pajak sebesar 10 persen ke desa serta dana perimbangan dari ADD yang besaran seharusnya 10 persen.

“Namun pembagian besaran pungutan dari pajak tidak pernah terealisasi. Sementara dana perimbangan dari ADD hanya dibagikan ke desa sebesar 4,7 persen,” keluhnya.

Sehingga tidak masalah kalau pemerintah tidak memperbolehkan pemerintah desa menarik biaya. Namun apakah pemerintah mau menjalankan UU tersebut, sementara biaya operasional kantor harus tercukupi.

Menurutnya, tunjangan kepala desa

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Operasi pasar dan pasar murah digelar untuk mengendalikan harga serta menjamin ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar. Pemerintah membantu menstabilkan bahan pokok dengan digelarnya pasar murah dan operasi pasar.

Fokusnya, adalah harga sembako yang stabil, supaya warga tidak mampu dapat terbantu dalam mencukupi kebutuhan pangan.

082253549430 3-8-2015

15.10

Sms Warga Doyan Korupsi Pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini doyan korupsi?

Apa sebab, karena masa menjabat hanya 2 periode, maka dari itu lah pejabat suka korupsi, nanti hukumannya bisa dibayar/disuap!.

085245519512 31-7-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

per bulan hanya Rp1.600.000, intensifnya Rp200 ribu, sedangkan untuk kepala seksi di desa Rp800 ribu dan intensifnya Rp130 ribu. “Saya hanya mengatakan kepada bawahan saya sabar saja. Mudah-mudahan di tahun depan ada perubahannya,” paparnya.

Halim berharap, pemerintah jangan hanya melarang pemerintah memungut biaya kepada masyarakat, tapi kesejahteraan aparatur desa. Seperti kesehatan perangkat desa juga perlu diperhatikan, karena kalau perangkat desa sakit tidak ditanggung oleh pemerintah dan harus mengeluarkan dana sendiri. (sul)

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

04.58

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya Musyawarah Kite

Hanya 20 Persen yang Bagus

Jumat, 7 Agustus 2015

Rencana Reshuffle Pimpinan SKPD

Bupati: Depan dan Belakang Bisa Ditukar

Ilustrasi.

Kubu Raya. Rencana pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi pembicaraan di kalangan PNS di lingkungan Pemkab Kubu Raya. Bahkan, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengibaratkan pejabat yang saat ini berada di baris depan bisa pindah ke belakang, begitu pula sebaliknya.

“Nanti akan ada yang diganti. Yang baris di depan bisa ke belakang, dan baris di belakang bisa maju ke depan,” ucap Rusman Ali saat Apel Pagi Bersama PNS di Kantor Bupati Kubu Raya, belum lama ini.

Menurut Rusman, pergantian jabatan dilakukan dalam rangka penyegaran. Hal itu biasa dilakukan dalam sebuah organisasi pemerintahan. Jika ada yang dipromosikan, maka itu menjadi sebuah reward (penghargaan) atas kinerjanya selama

NET

Kubu Raya. 529 kilometer panjang badan jalan di Kubu Raya yang akan dibangun, baik perbaikan maupun jalan baru, yakni jalan poros. Dinas Bina Marga Kubu Raya pun berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar, karena hanya 20 persen jalan yang kondisinya bagus.

“Jalan yang kondisi baiknya sekitar 20 persen. Sisanya banyak dilakukan pembangunan baru,” ungkap Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Rahmi.

Chairil mengatakan, saat ini jalan yang masih ditangani perbaikannya, yakni Jalan Trans Kalimantan, Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Adisucupto.

“Tapi ada beberapa jalan yang kami minta bantuan provinsi, karena melihat Kubu Raya keterbatasan anggaran. Supaya jalan yang berada di daerah Kubu Raya terbangun semua. Kami selalu mengejar ketinggalan, agar Kubu Raya lebih maju,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali terus mengimbau masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. “Saya minta seperti itu, karena tidak mau ada keluhan. Makanya, saya minta masyarakat yang langsung mengawasinya,” ungkap Rusman Ali. Pembangunan jalan poros, lanjut Rusman Ali, merupakan janji politik saat kampanye mencalonkan diri sebagai Bupati Kubu Raya. Sehingga harus dilaksanakan. “Kami tidak mau masyarakat kecewa. Jika ada keluhan, silakan adukan langsung kepada kami atau ke dinas terkait, agar kami tahu keluhan yang dirasakan masyarakat,” imbaunya. (sul)

5

Rusman Ali

ini. Sebaliknya, jika ada yang dimutasi, atau bahkan tidak menempati lagi sebuah jabatan, hendaknya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi.

“Untuk pergantian ini, saya akan langsung memantaunya. Agar orang yang menempati jabatan itu benar-benar yang tepat dan komitmen untuk membangun Kubu Raya,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya, Kusyadi membenarkan rencana reshuffle, terutama pada jabatan eselon III dan IV atau setara Kabid, Kabag, Kasubid maupun Kasubag. “Dalam sebuah organisasi pemerintahan yang dinamis itu biasa. Itu hanya untuk penyegaran, seperti ada yang dimutasi atau dipromosikan,” jelasnya.

Dikatakan Kusyadi, pejabat yang ditempatkan dalam sebuah jabatan penting, harus dilihat sejumlah indikator penilaian.

Antara lain capaian kinerja, pembinaan personil, kinerja personil itu sendiri, masa kerja, pengalaman dan lainnya. “Jika itu semua dianggap baik, maka wajar saja seseorang mendapatkan penghargaan ditempatkan pada posisi meningkat. Apalagi integritas dan kredibilitasnya cukup baik,” tuturnya Karena itu, BKD maupun Tim Baperjakat dalam memberikan penilaian terhadap seseorang yang layak membutuhkan berbagai penilaian dan kajian. Sehingga figur yang dimaksud benar-benar dapat amanah dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Gerakan Sayang Ibu Tekan AKI dan AKB Kubu Raya. Berkurangnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu manfaat dari Gerakan Sayang Ibu (GSI). Begitu penegasan Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus saat Penilaian Lomba GSI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/8) siang di Posko Bersama di Komplek Kantor Camat Sungai Ambawang.

Kecamatan Sungai Ambawang merupakan kecamatan yang dipilih untuk mengikuti Lomba Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Kalbar.

Acara penilaian ini dihadiri Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kubu Raya Hj Endang Indrawati, dan Wakil Ketua PKK Kubu Raya Alberta Jeniard Mana’o .

Lebih lanjut, Hermanus men-

gatakan, pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kematian dan kesakitan ibu hamil, melahirkan dan nipas semakin meningkat. “Hal ini ditandai dengan terbentuknya Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) dan Dana Sosial Bersalin (Dasolin), ambulan desa, serta pondok sayang ibu dan lain-lain,” tuturnya.

Menurutnya, GSI bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program penurunan kematian ibu.

“Dewasa ini ruang lingkup GSI tidak lagi semata-mata terfokus pada penurunan kematian ibu, namun diharapkan GSI makin berkembang,” ujar Hermanus.

Dia menambahkan, GSI meliputi beberapa program, diantaranya

peningkatan posisi penentuan dalam masyarakat, peningkatan derajat kesehatan perempuan terutama kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, mengurangi kematian ibu akibat kehamilan, dan menurunkan kematian bayi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kubu Raya, Hj Endang Indrawati menjelaskan, GSI tahun ini diikuti delapan kabupaten/kota se-Kalbar. “Jadi delapan peserta ini akan diterapkan penilaian dengan variabel-variabel yang juga dinilai,” jelas Endang didampingi Wakil Ketua TP PKK Kubu Raya Alberta Jeniard Mana’o.

Lomba ini paparnya, merupakan suatu upaya untuk mendorong dan memotivasi pelaksana-pelaksana di lapangan. “Artinya, bagaimana

Pokja Pusat GSI di kabupaten/kota bekerja di kecamatan, di kelurahan dan lain sebagainya, bagaimana ibu-ibu PKK juga sharing pemikiran di dalamnya,” imbuhnya.

Dia berharap, melalui kegiatan ini nantinya tidak terjadi kematian ibu dalam kondisi hamil dan melahirkan, atau dalam kondisi nipas yang sia-sia. Program GSI di kecamatan tidak hanya untuk mencegah kematian ibu hamil atau bayi, tetapi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kubu Raya, Titus Nursiwan mengungkapkan, angka kematian ibu dan bayi di Kubu Raya masih terjadi,

Hermanus

kendati sudah semakin sedikit karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. “Juga didukung akses jalan yang memadai. Jadi, tidak ada alasan bagi ibu-ibu untuk datang ke layanan kesehatan,” katanya. (sul)

Kursi Rakyat Nenek-nenek Juga Sudah Tahu

Siti Zuhro

Jakarta-RK. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan hanya bekerja dalam aspek tekstual.

Namun juga harus mampu melakukan sesuatu dalam koridor kontekstual.

“KPU jangan hanya melakoni tugasnya secara tekstual, tetapi juga harus kontekstual,” kata Siti Zuhro, saat berdiskusi, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/8).

Kalau hanya bekerja dalam tekstual lanjutnya, KPU kerjanya hanya akan membuat spanduk pilkada serentak.

Kalau tesktual, kerja KPU hanya bikin spanduk panjang tulisannya “Ingat 9 Desember 2015 Pilkada Serentak”.

“Soal spanduk Pilkada serentak 9 Desember, nenek-nenek juga tahu dan bocah taman kanak-kanak juga bisa bikin spanduk,” tegasnya.

Tapi kalau bekerja dalam konteks lanjutnya, pasti KPU akan bersikap akomodatif dalam menyerap berbagai masukan demi kebaikan pilkada serentak. “Kalau itu sepanjang kebaikan, KPU jangan ragu mengakomodasinya,” tegas Siti Zuhro. (jpnn)

Tuding Jokowi Jadi Biang Masalah Pilkada Jakarta-RK. Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menuding Presiden Joko Widodo menjadi biang kekisruhan dalam pelaksanaan pilkada serentak. Pasalnya, Jokowi -sapaan Joko Widodo- tidak bertindak ketika DPR memaparkan tentang potensi masalah dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Rambe mengatakan bahwa sebelum RUU Pilkada diputuskan di paripurna DPR, para pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR dan fraksi-fraksi sempat mendatangi Presiden Jokowi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berbagai potensi masalah dalam RUU Pilkada.

“Dia (Jokowi, red) bilang, ‘ya saya pertimbangkan’. Tapi keluar dari situ, cerita lain lagi,” kata Rambe dalam diskusi di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/8).

Rambe menegaskan, bahwa yang menemui Jokowi untuk membahas RUU Pilkada bukanlah elite politik, tetapi DPR RI secara kelembagaan. Sayangnya, kata politikus Golkar itu, justru kabar yang beredar di luar berbeda.

“Di luar isunya beda lagi, Golkar dituding mendesak presiden agar pilkada serentak ditunda ke tahun 2016 karena adanya perselisihan internal Golkar dan PPP. Padahal, dalam pertemuan itu disepakati bahwa ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Rambe juga menyinggung permintaan Komisi II DPR ke BPK untuk mengaudit KPU sebelum proses pilkada serentak dimulai. Sebab, kata Rambe, dari hasil audit sebelumnya atas KPU ternyata BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian. Pasalnya, ada dana

Rambe Kamarulzaman

sekitar Rp 334 miliar belum bisa dijelaskan penggunaannya oleh KPU. “Ada 10 rekomendasi audit. Termasuk audit ketersediaan sumber daya manusia di KPU untuk menyelenggarakan pilkada serentak,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

Selain itu, kata Rambe, DPR juga meminta KPU membersihkan dulu data pemilih secara keseluruhan sebelum tahapan pilkada serentak dimulai. Sebab pada Pilpres 2014 terdapat kelebihan suara pemilih sekitar 8 juta yang

melampaui data KPU. “Tapi semuanya berlalu begitu saja,” pungkas Rambe.

Kali Ini Jokowi Cerdas Banyak pihak memberikan apresiasi positif terhadap sikap resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang calon tunggal Pilkada 2015.

Kalau saja pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut, menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro, akan lain ceritanya.

“Presiden Jokowi pasti ditembaki oleh banyak pihak,” kata Siti Zuhro, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/9).

Tapi karena Jokowi tidak mengeluarkan Perppu, akhirnya mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menuai pujian. “Kali ini Jokowi Cerdas,” ujar wanita yang akrab disapa Wiwik ini.

Sebagai presiden dan kepala pemerintahan lanjut Wiwik, Jokowi sudah sangat cermat menyimpulkan keadaan yang sesungguhnya dan melihat betul tidak ada hal yang mendesak dan urgent untuk mengeluarkan Perppu.

Terkait dengan calon tunggal pilkada Kota Surabaya, menurut dia itu soal harga diri. “Para bakal calon saya lihat sadar betul tidak mau melawan karena tidak sebanding.

Artinya, mereka tahu diri. Ini agak berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki lebih dari dua pasang calon Pilkada ikut bertarung tanpa mengukur diri,” imbuhnya.

Karena itu, untuk tujuh daerah yang calonnya masih tunggal, Wiwik menyarankan ambil inisiatif duduk bersama untuk menentukan jalan keluarnya. “Elite politik di Jakarta, tidak perlu juga mendorong-dorong Presiden Jokowi bahwa sudah terjadi kegentingan memaksa karena ada tujuh daerah yang terancam tidak ikut Pilkada serentak pada 9 Desember 2015,” sarannya.

Barangkali menurut Wiwik, tidak perlu ditunda ke tahun 2017. “Tunda dua bulan saja, sebab hakekatnya itu juga Pilkada serentak,” pungkasnya. (jpnn)

KPU Diingatkan Jangan Macam-macam, Kena Gugat? Nganggur JAKARTA-RK. Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus hati-hati menyikapi Pilkada.

Hal ini kata Rambe, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa Pilkada bukan rezim pemilihan umum (Pemilu).

Karena itu menurut Rambe, mengacu kepada putusan MK tersebut, KPU sama sekali tidak berwenang menjadi penyelenggara Pilkada.

“KPU jangan macam-macam. Majelis hakim MK sudah memutuskan Pilkada bukan

rezim Pemilu. Jadi tidak ada kewenangan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada,” kata Rambe, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/8).

DPR lanjut politikus Partai Golkar ini, bukan tidak paham fakta hukum tersebut. “Tapi untung tidak ada masyarakat yang menggugat KPU ke MK. Kalau ada yang tuntut, KPU nganggur,” tegasnya.

Beda posisinya hukumnya dengan MK yang hingga kini masih berkewajiban menyelesaikan-sengketa Pilkada. “Pilkada bukan rezim Pemilu, tapi MK berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada sampai terben-

tuknya badan khusus penyelesaian sengketa Pilkada,” pungkasnya.

Siap Digugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi gugatan yang akan diterima pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2015 pada 9 Desember nanti. Terlebih, jika yang digugat adalah terkait keputusan menambah waktu pendaftaran calon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota.

“Kalau soal gugatan sengketa track utama kita tiga hari setelah tanggal 24 (Desember), dan kami yakin bahwa yang akan digugat adalah SK kami. Kami pastikan gugatan itu

tidak akan terlalu banyak,” ujar anggota KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (6/8).

Lebih jauh, Hadar merasa yakin bahwa pasca pemungutan suara 9 Desember nanti tidak akan ada perbedaan suara yang begitu besar.

“Sehingga kami yakin tidak ada perbedaan pemungutan suara nanti. Itu kan masih lama, tanggal 29 Desember,” katanya.

Diketahui, KPU memutuskan membuka kembali masa pendaftaran calon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota. Hal itu sesuai rekomendasi Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) untuk mengakomodir tujuh daerah yang terancam batal ikut Pilkada serentak 2015 lantaran hanya punya satu pasangan calon.

Yaitu di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 12/2015, daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon akan mengalami penundaan pergantian pemimpin hingga 2017 mendatang. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Rupa-rupa Konon, Pansus Perizinan Banyak Kantongi Pelanggaran,

Tapi Yandi Belum Mau Buka-bukaan Cuma Bilang Ada Intervensi Sebelum Pansus Terbentuk

Yandi

Pontianak-RK. Setelah mengantongi sejumlah pelangaran berdasar informasi yang mereka terima dari sejumlah pelaku usaha kecil, Panitia Khusus (Pansus) Perizinan DPRD Pontianak kembali mendapat temuan lainnya sehabis mendengar pendapat beberapa pakar.

Sayangnya, Ketua Pansus, Yandi, belum mau

buka-bukaan.

“Nanti akan ada rapat intenal dengan teman-teman Pansus, kita akan evaluasi kembali.

Sejak Pansus dimulai, banyak temuan yang kita peroleh,” ujar Yandi kepada Rakyat Kalbar via seluler, Rabu (5/8).

Berbentuk apa saja pelanggaran yang didapat Pansus Perizinan pasar modern ini? Yandi enggan membocorkan bentuk pelanggaran tersebut. Dalam waktu dekat, ia menyatakan akan mengumpulkan seluruh anggota.

“Kalau tidak sampai pada pelanggaran pidana, tidak kita rekomendasikan. Tapi, kalau ada dan memungkinkan untuk diteruskan ke penegak hukum akan kita koordinasikan dengan anggota lainnya,” tutur dia.

Yandi melanjutkan, Pansus sudah bekerja dua pekan, waktu yang tersisa hanya untuk memperdalam temuan saja. Menurut dia, masih perlu penggalian pendapat dari seluruh anggota menyikapi pelanggaran yang sudah dikantongi.

“Karena putusan ini bukan saya sendiri yang ambil, tapi satu tim. Sudah dapat, hanya butuh proses lagi. Setelah mantap, akan kita sampaikan,” terangnya.

Dia membeberkan, banyak halangan dalam pembentukan Pansus. Bahkan, Yandi mengungkap ada intervensi. Hanya saja, tak disebutnya dari siapa. Setelah Pansus terbentuk, suarasuara sumbang itupun mati alias tak terdengar lagi.

“Apapun hasilnya, kita mau itu yang terbaik.

Kalau salah akan kita sampaikan salah, begitu juga sebaliknya. Biarkan kami bekerja dulu, nanti akan kita umumkan,” tandasnya. (agn)

Jumat, 7 Agustus 2015

Lelang Proyek Waterfront City Beres,

Pontianak-RK. Taman Alun Kapuas, Pontianak, ditutup sementara oleh pemerintah kota hingga Desember mendatang. Hal ini menyusul dimulainya proyek Waterfront City.

“Proses lelangnya sudah selesai, mulai 5 Agustus ini akan kita pagar. Di-deadlinenya paling lambat Desember, tapi mudah-mudahan 23 Oktober sudah bisa diresmikan oleh pemerintah kota,” ujar Wakil Wali Kota (Wawako) Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, kepada Rakyat Kalbar, Rabu (5/8).

Imbuh dia, “Target kita Edi Rusdi Kamtono sebenarnya tiga bulan, tapi kontrak kerjanya sampai akhir Desember”.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pontianak ini meminta kepada seluruh pedagang untuk tidak lagi beraktivitas di kawasan itu selama pengerjaan Waterfront City berjalan. “Sementara ditutup dan kita akan menata ulang. Kita sudah punya data pedagang lama yang sudah ada surat-suratnya,” papar Edi. Pemerintah tidak memberlakukan relokasi terhadap pedagang.

Sebab, ia melanjutkan, izin yang diperoleh pedagang diperoleh setelah proses lelang Waterfront City berlangsung.

“Tidak ada pengalihan, karena selama ini sebagian besar mereka tidak berizin. Setelah baru-baru ini saja mereka masuk berizin.

Kadang ada sebagian yang sudah ditempatkan ke lain, tapi melihat di area itu ramai, mereka kembali pindah,” tutur Edi. Dia menginginkan Taman Alun Kapuas tertata dengan oke.

“Selama renovasi, kita tata sehingga nanti pengunjung di malam hari akan nyaman berada di situ. Nanti akan lebih baik dari sisi kerapihannya, keamanannya, aturannya. Sehingga fungsi Alun Kapuas menjadi destinasi wisata rekreasi keluarga bisa tercapai,” demikian Edi Rusdi Kamtono. (agn)

penahanan Candi. Menurut dia, mudah-mudahan tindakan itu tak menimbulkan prasangka negatif dari publik Pontianak.

“Ini akan menjadi catatan kita semua. Harusnya dibiarkan saja proses hukum berjalan seperti apa.

Jika harusnya ditahan, ya ditahan,” ujar Sabran ketika Rakyat Kalbar meminta pendapatnya, Kamis (6/8).

Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah warga Pontianak juga akan mendapatkan privilege yang sama dari Sang Ketua Dewan? “Kalau tidak, maka ini diskriminatif. Masyarakat bisa tak percaya (dengan lembaga Dewan,red) nantinya,” tutur Sabran.

Ia memahami bahwa penangguhan atau tahanan kota sah-sah saja terjadi. Hanya saja, apakah akan sesuai dengan harapan korban (SLB Dharma Asih,red) yang meminta keadilan?

“Nanti yang tidak percaya dan bingung adalah masyarakat, harusnya dipertimbangkan. Karena saya yakin banyak yang mengamati kasus ini,” ujar Sabran.

Selain itu, dia berpendapat, jika aparat hukum sudah memeroses perkara tersebut hingga tersangka/terdakwa ditahan, semestinya pihak pengadilan juga melakukan hal serupa.

“Harusnya tidak hanya Polda dan Jaksa saja yang

tegas, pengadilan juga harus tegas. Dalam arti kata, kepolisian itu pasti bekerja mati-matian mengungkap kasus ini. Dan, ketika dibongkar, dalam persidangan tiba-tiba dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota. Kan bingung kalau sudah seperti ini,” papar Sabran.

Perlu diingat, ia melanjutkan, yang menjadi korban adalah tempat pendidikan dan peserta didik, dalam hal ini SLB-B Dharma Asih dan murid-murid yang ada di sana. Sabran meminta hukum tidak dipermainkan.

“Saya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi ini kelakuan oknum yang sangat naif, memalukan. Tentu merugikan masyarakat. Kalau semua penegak hukum dan pengadilan tegas, maka akan ada efek jera,” terangnya.

Menurut Sabran, Ketua DPRD Pontianak tentu lebih smart dari dirinya. “Saya kira, catatan saya, Beliau (Satarudin,red) lebih pintar dan bisa menganalisa hal yang terjadi. Saya harap tidak ada diskriminasi atau karena kekuasaan bisa diatur sedemikian,” tutupnya.

Laporan: Ocsya Ade CP dan Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

KKP Tangkap 10 Kapal Vietnam Dari 10 kapal tersebut, Kapal Pengawas Hiu Macan 001 menangkap empat kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam di perairan ZEEI, sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada 29 Juli 2015. Sementara itu 6 KIA Vietnam ditangkap KP Hiu Macan 005 pada 1 Agustus 2015 di ZEEI, sekitar Anambas Kepri.

“Enam kapal ikan asal Vietnam yang ditangkap oleh kapal pengawasan perikanan Kapal Hiu Macan 005, dititipkan ke Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Sementara empat kapal lainnya dititipkan di PSDKP Pontianak,” ungkap Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Asep Burhanudin, Kamis (6/8).

Asep menjelaskan, untuk enam kapal ikan asal Vietnam yang dititipkan di PSDKP Batam dengan jumlah anak buah kapal (ABK) 43 orang, kemudian empat kapal ikan Vietnam yang dititipkan di PSDKP Pontianak dengan jumlah 48 ABK. Kapal-kapal yang ditangkap, seluruhnya diawaki oleh 48 warga negara Vietnam, yaitu KM BV 9619 TS (85 GT, ABK 3 orang), KM BV 8281 TS (90 GT, ABK 20 orang), KM BV 9947 TS (85 GT, ABK 3 orang), dan KM BV 7282 TS (90 GT, ABK 22 orang).

“Ke empat kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dari Pemerintah RI,” ujarnya.

34 SMAN 1 Sekadau Hulu Keracunan

Alun Kapuas Polisi Bidik Dua Tutup 3 Bulan Calon Tersangka

Pengurus SLB-B Dharma Asih Pasrah kepada para penegak hukum dan pengadilan.

Kepala SMALB-B Dharma Asih, Dra. Susilowardani, berprasangka baik. Kata dia, mungkin pengalihan status itu karena ada pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Biar yang berwenang saja yang menangani hal ini. Kami percaya kepada pihak berwenang,” ujarnya pasrah, ketika dihubungi, Kamis (6/8).

Sementara, Kepala SLB-B Dharma Asih, Dra. Suyanti, enggan berkomentar. Soal sertifikat, dipersilakan untuk bertanya langsung dengan Ketua Yayasan Dharma Asih.

“Ini bukan wewenang kepala sekolah,” tutur Suyanti.

Kendati begitu, wanita ramah ini mencoba mengakomodir agar Rakyat Kalbar dapat mewawancarai ketua yayasan. Meskipun, pada akhirnya ketua yayasan belum berkenan bicara kepada media.

“Maaf, nggak bisa, bang. Saya sudah telepon Beliau,” terangnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Sabran Achyar, menyikapi aksi pasang badan Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, atas pengalihan status

6

Kapal-kapal penangkap ikan yang tertangkap tangan, melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

“Saat ini, kesepuluh kapal ikan beserta ABK dan nakhodanya sedang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Stasiun PSDKP Pontianak dan Batam,” papar Asep.

Menurutnya, kegiatan pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia berjalan dengan baik. Atas dukungan dan sinergi dari berbagai instansi terkait, seperti TNI-AL, Polri, Kejaksaan, MA, Bakamla serta pemerintah daerah.

“Dukungan dari media juga mempunyai peran sangat penting, menyampaikan informasi kegiatan pemberantasan ilegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.

Mengenai jumlah tangkapan kapal saat ini, ada 92 kapal ikan asing. Dari jumlah tersebut 36 kapal akan dimusnahkan atau ditenggelamkan, sisanya saat ini masih proses hukum.

“Rencananya yang sudah selesai proses hukumnya akan ditenggelamkan pada 17 Agustus ini. Mudahmudahan sebelum 17 Agustus ini proses hukum kapal yang lainnya selesai, sehingga akan ditenggelamkan secara bersamaan,” harap Asep.

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Sumono Darwinto men-

gatakan, dari 48 nelayan asing yang ditangkap ini, sudah ada penetapan tersangka delapan orang dari dua kapal yang ditangkap. Lainnya akan disampaikan kepada pihak imigrasi untuk dilakukan proses deportasi. Sementara dua kapal sudah diserahkan pihak kejaksaan dan dinyatakan P21.

“Dalam proses penyidikan, dua kapal dibantu penuh oleh tim Ditpolair Polda Kalbar. Ini tentunya menjadi kerjasama yang baik dalam melakukan penindakan hukum,” kata Sumono.

Ia menjelaskan, kapal-kapal yang ditangkap ini menggunakan alat tangkap yang dilarang di Indonesia.

Dimana menggunakan Pair Trawl atau alat tangkap yang ditarik oleh dua kapal.

“Tentunya dengan sistem ini sangat merusak. Satu kapal saja menggunakan sistem tangkap seperti ini sudah merusak apalagi dua kapal. Satu tarikan dapat diperkirakan ber ton-ton hasil laut yang didapat,” ujarnya.

Saat ini berbagai modus dilakukan kapal ikan asing untuk mencuri hasil laut Indonesia. “Modusnya salah satunya di mana kapal ini habis menangkap, memindahkan hasil tangkapannya ke kapal lain yang berada di daerah perairan terluar. Selain itu masuk menggunakan bendera Indonesia sehingga harus teliti mendeteksi modus yang dilakukan,” ujar Sumono.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Sekadau Hulu-RK. Polres Sekadau masih mendalami kasus keracunan 34 siswa SMAN 1 Sekadau Hulu. Sementara Ibu Sabli dan Danil Diman terancam jadi tersangka, dijerat pasal 360 ayat 2 KUHP tentang kelalaian, hingga mengancam keselamatan orang lain.

“Mereka masih kita perika. Mereka dikenakan pasal 360 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara,” ungkap AKP P Poerba, Kasat Reskrim Polres Sekadau, Rabu (5/6).

Keracunan 34 pelajar SMA N 1 Sekadau Hulu ini terjadi, Senin (3/8) lalu. Kasus awalnya ditangani Polsek Sekadau Hulu dan dilimpahkan ke Mapolres Sekadau. Dugaan keracunan puluhan pelajar itu, diduga memakan makanan yang dijual di kantin Ibu Sabli. Sedangkan makanan tersebut dimasak menggunakan minyak goreng yang bercampur oli.

Kepada Rakyat Kalbar, Poerba menceritakan, Minggu (2/8), Ibu Sabli, pemilik kantin SMAN 1 Sekadau Hulu berbelanja keperluan kantinnya di Toko Sinar Rejeki milik Danil Diman di Pasar Rawak. “Pemilik kantin itu membeli minyak goreng kiloan,” ucap Poerba.

Bukannya minyak goreng yang diberikan, namun salah seorang pelayan toko, Wewen justru memberikan oli drum sebanyak 5 Kg. Diduga oli itu lah yang digunakan Ibu Sabli untuk menggoreng makanan, antara lain bakwan, sosis, bakpau, dan bumbu nasi kuning.

“Keesokan harinya, pelajar sekolah pun berbelanja di kantin itu. Namun tak lama setelah berbelanja, mereka keracunan,” jelas Poerba.

Dirujuk ke RSUD Dari 34 pelajar SMAN 1 Sekadau Hulu yang menderita keracunan masal, dua diantaranya dirujuk ke RSUD Sekadau menjalani perawatan intensif.

Pelajar yang dirujuk, Erika Yuni alias Rika, 16 dan rekan sekelasnya, Ade Ridwan, 16, dari Rawak dibawa ke RSUD Sekadau, Senin (3/8) malam.

Rika terbaring lemah di ruang perawatan anak. Tubuhnya tampak lunglai. Di lengan kirinya terpasang jarum infus. Ditemani sang ibu, siswi kelas XII SMAN 1 itu sudah dua hari menginap di RSUD Sekadau.

Saat didatangi wartawan, Rabu (5/8) sore, Erika bersedia menceritakan kronologis keracunan yang menimpanya. “Jam istirahat pertama, sekitar jam 09.15. Waktu itu saya makan nasi kuning sama gorengan di kantin. Waktu makan sih tidak ada reaksi apa-apa,” tutur Erika.

Erika baru merasakan ada yang tak beres pada tubuhnya kirakria tiga jam setelahnya. Sekitar pukul 12.30, ia mulai mual dan sakit pada ulu hati, kemudian muntah-muntah. Parahnya lagi, Rika sempat kejang-kejang dan pingsan beberapa saat setelahnya.

“Awalnya mual, terus nyeri di ulu hati, muntah, terus katanya saya pingsan dan sempat kejang juga,” kisah Rika.

Khawatir dengan kondisi Rika, pihak sekolah dan orangtuanya membawanya ke Puskesmas Rawak bersama siswa lain yang juga mengalami keracunan. Namun, kondisi Rika semakin melemah.

Khawatir, keluarganya merujuk Erika ke RSUD Sekadau untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih memadai.

“Saya sama teman satu orang dibawa ke rumah sakit, karena kondisi kami yang paling parah. Teman-teman yang lain dirawat di Puskesmas saja. Sekarang sih sudah agak mendingan,” ucap Rika.

Dari informasi yang diterima Erika dan keluarganya, makanan yang tersedia di kantin sekolah kala itu tercampur dengan zat minyak. “Katanya minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng makanan di kantin sudah tercampur oli, mungkin jerikennya bekas oli. Begitu kabar yang saya dengar,” ungkap Erika.

Ade Ridwan, rekan sekelas Erika yang juga menjadi korban keracunan makanan di kantin sekolahnya juga terlihat lunglai di ruang rawat anak RSUD Sekadau. Saat wartawan mencoba mewawancarainya, Ade terus mengeluh sakit di perutnya. (bdu)

Nikmat sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim: 7).

Apabila bangsa Indonesia pandai memanfaatkan nikmat kemerdekaan ini dengan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara melalui program-program ketaatan kepada Allah Swt, niscaya nikmat ini akan ditambah.

Sebaliknya, bila kemerdekaan ini diisi dengan berbagai kegiatan atau program yang menjauhkan diri dari tuntutan Ilahi, maka nikmat kemerdekaan ini akan terasa menjadi sumber bencana dan azab.

Memang sesederhana itu memaknai kemerdekaan. Tetapi hal ini menjadi sulit, manakala masih ada yang menganggap Indonesia belum merdeka, melainkan hanya “berganti nama” dari Hindia Belanda menjadi Indonesia.

Anggapan ini cukup logis, lantaran kondisi ketika masih Hindia Belanda (masih dijajah Belanda) tidak jauh berbeda ketika sudah menjadi Indonesia. Misalnya, sama-sama masih dalam belenggu kezaliman.

Bukti belenggu kezaliman saat ini, di antaranya masih dijumpai penyerobotan tanah, penggusuran, perampasan hak, perlakuan hukum yang timpang, penegak hukum yang menindas dan diskriminatif, pejabat yang doyan memakan uang rakyat dan lainnya.

Selain itu, sebagian rakyat Indonesia masih hidup dalam kesulitan, beban hidup semakin berat, pelayanan kesehatan minim, pendidikan mahal. Semuanya tidak jauh berbeda ketika masih bernama “Hindia Belanda”, hanya bentuknya yang ter-upgrade.

Patut disadari, rakyat Indoensia akan merasakan kemerdekaan bilamana beban hidup ringan, himpitan ekonomi teratasi, layanan kesehatan dan pendidikan mudah dan murah, tidak sulit mencari pekerjaan dan lainnya. Kalau sudah begini masih juga tidak bersyukur, berarti tinggal menunggu azab. (mordiadi)

Rakyat Kalbar

Sambungan

Jumat, 7 Agustus 2015

Adik Wakil Walikota Singkawang Tewas dari rumahnya di Gang Amal 1, Jalan Sudirman, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang, kemarin sore.

Pipit yang menangis karena ditinggal suaminya itu, tampak ingin mengamuk.

Beberapa sanak familinya berupaya menenangkan dan menggiringnya masuk ke kediamannya yang tidak jauh dari kompleks pemakaman.

Ibu dua anak ini tampak sangat kesal dengan polisi. Beredar kabar, Rokib tewas disiksa polisi di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Singkawang di Jalan Firdaus I, Kamis dini hari.

Di tempat yang sama, abang kandung Rokib, Toha yang mendapat kabar adiknya itu ditangkap polisi di Sekretariat PKB pada dini hari, langsung mendatangi lokasi penangkapan sekitar pukul 03.00. “Waktu saya menemuinya, saya melihat dia terbaring dengan tangan terborgol,” kata Toha.

Melihat adiknya seperti itu, Toha sempat memarahi adiknya yang memang dikenal cukup badung itu. “Kenapa lagi kau ini, bikin malu saja,” kata Tona seraya hendak pulang dari sekretariat PKB, karena menurut polisi di TKP tersebut, dia akan dibawa ke Mapolres Singkawang.

Tetapi di saat bersamaan, ketika polisi menyentuh Rokib sambil menanyakan sesuatu, terdengar suara adiknya itu kesakitan. “Berkali-kali dia terdengar kesakitan, sambil menyebut ‘Allahu Akbar’,” cerita Toha.

Setelah menemui adiknya itu, Toha pun pulang dan mendapat kabar kalau Rokib akan dibawa polisi pulang ke rumahnya.

Ternyata hanya polisi yang datang untuk menggeledah rumahnya.

“Tiba-tiba habis Zuhur tadi (kemarin) saya mendapat informasi dari kawan, kalau Rokib telah meninggal dunia di ICU RSUD Abdul Aziz Singkawang. Saya pun bertanya-tanya kok di rumah sakit, katanya mau dibawa ke Polres,” ujar Toha.

Tetapi, Toha enggan menduga-duga

tentang penyebab kematian adik bungsunya itu. Dia bersama keluarga dan warga lainnya pun mengurus jenazah dan memakamkan Rokib selayaknya.

Ketika pemakaman itu, bukan hanya keluarga atau tetangga yang berdatangan, Wakil Ketua DPRD Singkawang dan beberapa wakil rakyat juga hadir, termasuk Kapolres Singkawang yang menyampaikan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya adik kandung Wakil Walikota Singkawang ini.

Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja SH SIK yang ditemui usai pemakaman, menceritakan kronologis tewasnya Rokib tersebut. “Awalnya ada dua anggota Polres sedang patroli di Jalan Firdaus. Lalu anggota kami melihat di depan Sekretariat PKB, ada satu orang yang mencurigakan,” katanya.

Ketika petugas patroli menghampiri dan bertanya ke orang yang belakangan diketahui bernama Mukhlis itu, mengaku sedang menunggu temannya. “Satu petugas bertanya ke orang tersebut, sementara satu petugas lagi langsung melihat ke belakang Sekretariat PKB,” ujar Agus.

Ternyata petugas itu melihat jendela yang sudah dibongkar paksa. Dia pun langsung masuk dan menemukan orang yang diketahui belakangan bernama Rokib, pria yang bekerja di Kementerian Agama (Kemenag) Perwakilan Kota Singkawang.

“Pada saat itu posisi Rokib sedang di tangga, mau turun dari lantai atas,” cerita Agus.

Petugas pun langsung memerintahkan Rokib untuk jangan bergerak. Tetapi perintah itu tidak diindahkannya, justru langsung menyerang polisi. “Jadi terjadi perkelahian antara anggota kita dengan Rokib, lalu keduanya jatuh dari tangga,” papar Agus.

Setelah terjatuh itu, polisi mengalami luka-luka di kakinya, sedangkan Rokib luka-luka cukup serius di sekujur tubuh-

nya. Polisi itu pun langsung mengamankan Rokib dan memeriksa tas yang dibawanya.

Ternyata di dalam tas itu terdapat alat-alat untuk mencungkil, obeng, tankur dan sebagainya.

Melihat kondisi Rokib yang semakin parah, sekitar pukul 06.00 dilarikan RSUD Abdul Aziz Singkawang. Tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. Dia mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 12.30.

Terkait dengan dugaan pihak keluarga kalau Rokib dianiaya polisi, Agus mengatakan, itu nanti akan diketahui dari hasil visum. Apakah ada penganiayaan atau karena terjatuh dari tangga. “Nanti hasil visum yang bisa menjelaskan,” jelas Agus.

Hasil pemeriksaan sementara, Rokib diketahui pernah direhabilitasi lantaran ketergantungan Narkoba. Bahkan saat kejadian di Sekretariat PKB itu, Rokib diduga dalam keadaan mabuk, lantaran tampak labil dan sulit dimintai keterangan.

“Sementara ini kita terus dalami, hasil penggeledahan di rumahnya juga ada barang-barang yang diduga hasil pencurian,” ungkap Kapolres.

Ketika polisi melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, pihak keluarga memakamkan Rokib dengan layak. Saat pemakaman itu, abang tertuanya Darsuki sambil berlinangan air mata mengatakan, kalau adiknya memang nakal luar biasa.

“Makanya atas nama keluarga, saya mohon maafkanlah adik saya ini,” lirihnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Singkawang, H Abdul Mutalib yang mendapat kabar adiknya meninggal dunia, belum bisa pulang ke Kota Singkawang. Dia yang sedang mengikuti Diklat di Lemhannas, Jakarta tidak bisa langsung pulang, lantaran tidak dapat tiket pesawat.

Laporan: Mordiadi Editor: Hamka Saptono

Atensi Kasus di Perbatasan Lanal menjadi Lantamal XII, konsentrasi penjagaan wilayah perairan Kalbar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan lebih maksimal.

“Pangkalan Utama TNI AL XII ini merupakan salah satu komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), juga sebagai unsur pendukung yang memberikan bermacam dukungan kepada unsur-unsur persenjataan dan armada lainnya, baik kapal perang, pesawat udara (Pesud), maupun mariner. Nantinya, sebanyak 1300 personil ditargetkan menjadi bagian penguatan personil Lantamal XII Pontianak,” ungkap Libra, Kamis (6/8).

Peningkatan status ini sedianya telah mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI, dengan dikeluarkanya Perpang TNI No 12 tahun 2015, tanggal 9 Juni 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XII Pontianak, Lantamal XIII Tarakan dan Lantamal XIV Sorong.

Adapun Komandan Pangkalan Utama TNI AL XII (Danlantamal XII) Pontianak nanginya dijabat Kolonel Laut (P) Heru Santoso MSi, sebelumnya menjabat Direktur Pendidikan (Dirdik) Komando Pengembangan TNI AL (Kobangdikal).

Maka, pada hari ini, Jumat (7/8), Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi SE MAP akan meresmikan Lantamal XII Pontianak.

Pasintel mengatakan, setelah adanya peningkatan status dan peresmian, pastinya berbagai fasilitas juga akan ditingkatkan. Dimulai dari pembangunan Markas Komando (Mako) Lantamal XII Pontianak sendiri direncanakan dimulai pada tahun 2016 mendatang. Dibarengi pula dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukung operasional Lantamal, seperti Mako Lanal Sambas, Mako Lanal Ketapang, perumahan bagi para personil dan satu batalyon marinir di Mempawah.

Menurutnya, peningkatan status Lanal menjadi Lantamal XII Pontianak memang sangat dibutuhkan, untuk mendukung ketahanan dan pertahanan operasional KRI dan Pesud dalam mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuknya konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Apalagi konflik di wilayah Laut Cina Selatan semakin memanas, ditengah agresifitas militer Tiongkok dalam mengklaim wilayah tersebut. Tiongkok dengan kekuatan militer yang dimilikinya, sepertinya berusaha meningkatkan klaim sepihak. Beberapa waktu lalu, angkatan laut Tiongkok juga melakukan patroli di Laut Cina Selatan yang masuk ke wilayah Malaysia.

“Dihadapkan dengan kondisi wilayah

yang mempunyai nilai strategis, Kalbar dituntut untuk selalu mampu mengamankan potensi Sumber Daya Alam dan objek-objek vital di wilayahnya, dari segala macam bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam keselamatan negara. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuknya konflik berdampak ke negara kita,” tegas Libra.

Kemudian lanjutnya, permasalahan yang sangat menonjol terkait dengan issue perbatasan di wilayah perairan Kalbar dengan Malaysia, menuntut pihak-pihak terkait di Indonesia untuk memusatkan perhatian, sekaligus memikirkan dan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang sering terjadi di daerah perbatasan. Oleh sebab itu, selama permasalahan tersebut masih belum ada penyelesainnya, ditegaskan Pasintel, Lantamal XII Pontianak bertekad selalu menjaga keamanan perairan yuridiksi nasional di wilayah Kalbar.

Sebagai benteng samudera pengamanan wilayah perairan, Lantamal XII Pontianak juga akan selalu berupaya semaksimal mungkin mencurahkan tenaga dan pikirannya, menjaga dan menyelamatkan sumber-sumber kekayaan alam laut dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. “Kasus-kasus yang terjadi di wilayah perairan perbatasan, dapat menjadi issue nasional maupun internasional. Maka akan selalu menjadi atensi bagi Lantamal XII Pontianak untuk melaksanakan tindakan preventif dalam mengamankan wilayah perairan perbatasan, guna menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Sejarah Lanal Perwira Seksi Intel (Pasintel) Lantamal XII Pontianak Mayor Laut (P) Libra Dian Prasetyawan menjelaskan, sejarah singkat mengenai Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Pontianak yang berstatus type B, sebelum dinaikkan statusnya menjadi Pangkalan Utama TNI AL XII (Lantamal XII) Pontianak, atau status A. Sejak tahun 1958 di Pontianak sudah ada perwakilan TNI AL yang pada saat itu disebut Perwira Pemeriksa Laut, di bawah komando yang dinamakan Penguasa Perang Laut (Peperla). Akan tetapi dalam melaksanakan aktifitasnya, belum mempunyai fasilitas kantor secara tetap. Kemudian sejak tanggal 27 Mei 1958 berdirilah Sional Pontianak yang kantornya di Jalan Pelabuhan (Jalan Husein) No 1. Kini gedung tersebut digunakan sebagai kediaman Komandan

Lanal Pontianak.

Pada tahun itu, berdasarkan surat Kepala Materiil Angkatan Laut No. R.6/16/13 tanggal 30 Juli 1958 dan surat Panitra Penguasa MV. KPM No. 2659 tanggal 5 Agustus1958, Kapten Laut F Sugeng diberi amanah sebagai Komandan Sional Pontianak. Kemudian, demi efektifitas dan efisiensi, maka Komandan Kendali Pembinaan terjadi beberapa kali perpindahan. Diantaranya, di bawah Komando Kendali Kodomar-5 Banjarmasin dengan sebutan Kosional-604. Tahun 1969 dibawah Komando Kendali daerah-3 Jakarta dengan sebutan Kosubmarsional306. Tahun 1970 kembali dibawah Komando Kendali Daerah-5 Banjarmasin.

Namun tidak berapa lama berpindah dibawah Komando Kendali Daerah-2 Tanjung Pinang dengan sebutan Stasion TNI AL Pontianak. Tahun 1980 berpindah dibawah Komando Kendali Lantamal II, Teluk Ratai, Jakarta yang pada akhirnya kembali pindah ke Lantamal VII Tanjung Pinang, sampai dengan sekarang (Lanal Pontianak), sebelum berubah menjadi Lantamal XII Pontianak.

Lanal Pontianak saat itu merupakan satuan kerja dibawah Lantamal IV Tanjung Pinang yang mengemban tugas pokok antara lain, menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi kepada unsur-unsur operasional Koarmabar dan unsur-unsur SSAT lainnya, baik kapal, Pesud maupun Marinir berupa faslabuh, fasharkan, fasbek, faswatpers dan fasbinlan serta melaksanakan patroli terbatas di perairan Kalbar.

“Kemudian juga melakukan pembinaan potensi Maritim menjadi kekuatan Hankamneg di bidang Maritim. Selain itu melaksanakan tugas pokok, juga melaksanakan tugas-tugas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh komando atas,” jelas Libra.

Terhitung Januari hingga sekarang, pada 30 April 2015 lalu, Lanal Pontianak berhasil menangkap lima Kapal Ikan Asing (KIA) asal Thailand yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan pulau Pejantan oleh KRI Patimura371. Kemudian dibawa dan diproses di Mako Lanal Pontianak.

“Penangkapan KIA Thailand oleh KRI Patimura-371 itu, merupakan bentuk keseriusan TNI AL dalam memberantas kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing di perairan Yuridiksi Nasional,” tutur Pasintel.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Larang Sotong Pangkong menjadi dasar Pemkot melarang pedagang kuliner khas Kota Pontianak itu. Padahal, jika dilakukan pembinaan, lokasi penjualan sotong pangkong ini bisa menjadi icon makanan khas musiman sepanjang Ramadan.

“Jalan Merdeka itu paritnya kotor terus.

Setiap hari harus dibersihkan, bawa pengangkut sampah. Kan banyak yang jualan di situ, bekas botol jualan dibuang di parit setiap hari, kita tukang bersihkan tiap pagi. Sudah, bandelnya na’udzubillah, diangkut jak tidak usah jualan,” tegas H Sutarmidji SH MHum, Walikota Pontianak, Kamis (6/8).

Pedagang musiman di sepanjang Jalan Merdeka, kata Sutarmidji, seluruhnya membandel. Selesai jualan, sampah mereka tidak diangkut ke bak sampah yang disediakan. Bahkan yang semakin membuatnya kesal, sampah tersebut di buang di parit pinggir jalan.

“Daripada di situ kotor semua, tidak boleh jualan lagi. Boleh jualan malam,

tapi dia harus bersihkan parit itu, tidak repot-repot lagi kita,” katanya.

Terdapat banyak pedagang musiman di sepanjang Jalan Merdeka, sperti sotong pangkong yang menjadi kebanggan masyarakat, buah kelapa dan sebagainya.

Tapi apalah daya, tidak mau disosialisaikan terlebih dahulu dan mengancam tidak diberikan izin jualan. Para pedagang itu terancam tidak akan tampak lagi di Kota Khatulistiwa ini.

“Harusnya selesai jualan dibersihkan.

Ini tidak, bekas jualan kembang api, sotong pangkong, buah, air kelapa selama puasa, ditinggal begitu saja. Tahun depan begitu lagi,” kesal Sutarmidji.

Khusus sotong pangkong, Sutarmidji sangat kesal. Usai lebaran mendapatkan laporan bahwa sampah yang dihasilkan dari sotong kering tersebut sebanyak dua truk. Karena sampah itu dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya.

“Belum lagi yang jual sotong pangkong, habis lebaran setelah jualan dua truk sam-

pah yang ditinggalkannya. Tahun depan mau saya larang berjualan, kalau seperti itu,” ungkapnya.

Dikatakan Sutarmidji, Dinas Kebersihan bukan hanya mengerjakan dan mengangkut sampah di Jalan Merdeka saja, masih banyak lokasi yang juga harus diangkut sampahnya. Belum lagi berbicara anggaran yang terserap untuk membersihkan sampah dari pedagang bandel. Agar tidak ada lagi sampahnya, oleh sebab itulah tahun depan pedagang musiman ini dilarang berjualan.

“Saya setiap hari lewat, sampah dibersihkan petugas Pemkot. Berapa duit habis hanya untuk bersihkan parit seperti itu, hanya gara-gara pedagang 4-5 orang.

Bagus dia kita larang jualan, kalau tidak bisa tertib. Cobalah dibersihkan yang seperti itu, buat kita kesal saja,” tegas Sutarmidji.

Laporan: Gusnadi Editor: Hamka Saptono

7

Satarudin Pasang Badan karena status anggota Dewan yang disandang terdakwa.

“Dia anggota DPR (Daerah Pontianak) tenaganya diperlukan dan ada jaminan dari Ketua DPR (Satarudin,red). Ada suratnya, resmi,” beber Humas PN Pontianak, Sutarmo, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (6/8).

Pengalihan penahanan ini sudah diajukan oleh kuasa hukum Candi sejak awal masa persidangan. Namun, baru dikabulkan pada Rabu (5/8).

“Bukan ditangguhkan, tapi dialihkan dari (tahanan) Rutan ke (tahanan) kota,” terang Sutarmo.

Tak jelas ada tarik ulur apa dalam perkara hukum ini antara para hakim, jaksa, dan terdakwa, sehingga proses persidangan yang tengah berjalan ditengarai bakal lama mencapai putusan.

“Kami mempertimbangkan masa (proses pengadilan,red) ini tidak akan selesai dengan masa tenggat waktu penahanannya itu. Mau tidak mau, harus dikeluarkan. Kalau tidak, dia akan keluar demi hukum,” dalih Sutarmo.

Pertimbangan itu juga berpegang pada gugatan hukuman maksimal yang konon akan dijeratkan tapi tidak diwujudkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Dakwaan kepada Candi yang awalnya disebut-sebut 6 tahun malah berkurang banyak.

“Terdakwa didakwakan 4 tahun, bukan 6 tahun,” jelas Sutarmo.

Candi merupakan pelaku terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalbar dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah SLB Dharma Asih. Selain dia, ada tiga tersangka lainnya, yakni H. Usman, Rahmadi, dan Gusti Rudi.

Penyidik Polda Kalbar menemukan bahwa Candi membeli tanah SLB Dharma Asih dari Gusti Rudi bertujuan untuk menjadikannya milik pribadi sebagai investasi. Polisi menetapkan Candi sebagai tersangka sesuai dengan pasal 263 KUHP jo. 266 KUHP jo. 480 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Jeratan pasal-pasal tersebut karena Polda Kalbar menyangka Candi telah memalsukan dan menggunakan surat palsu, kemudian menyuruh orang memberi keterangan palsu di dalam akta otentik, serta membeli hasil penggelapan sertifikat yang dilakukan oleh Gusti Rudi.

Dalam perjalanan proses hukum perkara ini, Candi sempat melakukan perlawanan atas penyidikan yang dilakukan Polda Kalbar melalui praperadilan yang diajukan istrinya.

Namun, praperadilan ditolak PN Pontianak.

Artinya, proses hukum yang dilakukan Polda Kalbar sudah sesuai prosedur.

Sudah Tidak Kasihan dengan Pelajar SLB? Dalam wawancara dengan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Kalbar, Willy Ade Chaidir, pada 6 Juli lalu, pasal yang diterap-

kan polisi itu diperkuat. Willy menegaskan dakwaan yang diberikan kepada Candi adalah 6 tahun penjara.

“Pastinya Jaksa (JPU,red) akan menuntut dengan maksimal perkara Candi ini. Ancamannya enam tahun penjara, tiga pasal itu sudah JPU bacakan,” papar dia, kala itu.

Willy terlihat serius menangani kasus tersebut. “Lihat perkara ini, aduh gimana rasanya.

Korbannya itu SLB, kasihan anak-anak itu,” ungkapnya.

Sayangnya, kemarin, ketika Rakyat Kalbar mendatangi ruang kerja Willy untuk menanyakan kenapa tuntutan 6 tahun penjara itu bisa berkurang 2 tahun, bekas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik itu tidak berada di kantor.

“Aspidum sedang keluar,” begitu jawab salah satu Jaksa di ruang Aspidum, Kamis (6/8).

Yakin Candi Tak Akan Lari Terpisah, Ketua DPRD Pontianak, Satarudin membenarkan telah melayangkan surat permohonan kepada PN Pontianak untuk mengubah status penahanan Candi.

“Surat itu saya kirimkan sekitar 3-4 bulan lalu. Saya menjamin dan memastikan Candi tidak akan lari dari hukum karena dia juga harus mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya di DPRD,” ujar Satarudin melalui seluler, Kamis (6/8) sore.

Imbuh pria yang karib disapa Satar ini, “Masalah dikabulkan atau tidak, itu urusan pihak berwenang. Yang jelas siapapun yang bermasalah di Dewan, terlibat dengan hukum, saya wajib mengetahui dan memberikan pertimbangan penangguhan pada pihak berwenang”.

Terkait pasang badan ini, sebenarnya tak hanya Candi saja tersandung perkara hukum.

Anggota DPRD Pontianak lainnya, Mujiono, juga pernah tersenggol kasus hukum. Hanya saja, dalam perkara yang menimpa Mujiono, Satar tidak bertindak. Ia menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum.

Humas PN Pontianak, Sutarmo, selanjutnya menyatakan, pengalihan status penahanan Candi akan dilakukan hingga persidangan usai. Dengan catatan, jika sekali saja Candi tidak ikut sidang, maka PN Pontianak akan mencokok dan mengirimnya kembali ke Rutan.

“Sidang (agenda) pemeriksaan saksi sudah, tinggal sidang pemeriksaan terdakwa pada Rabu (12/8) depan. Kemudian, masih ada agenda sidang tuntutan, pledoi. Masih ada replik, duplik, dan kemudian putusan. Yang jadi ketua majelisnya Pak Kusno, (beranggotakan) Sutarmo (dirinya sendiri,red) dan Sofie,” tutup dia.

Laporan: Achmad Mundzirin, Fikri Akbar, dan Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Hanya Diupah Rp200 Ribu Pukul 07.30 kemarin, matahari sudah mulai terik. Wajar bila wajah Obin dan Dikki terlihat lumus dan bercucuran keringat. Lajur lalu lintas di perempatan traffic light Jalan Ahmad Yani IKH Ahmad Dahlan pun terlihat padat.

Lampu merah menyala, Dikki berlari menghampiri kendaraan yang berhenti. Rupanya ada pengendara sepeda motor yang terjebak lampu merah memanggil dia untuk mengantarkan koran. Tanpa lihat kanan kiri, Dikki pun bedesut membawa satu eksemplar koran jajakannya kepada pelanggan, uang Rp2000 ribu pun ia terima.

Sementara Obin, hanya ke sana kemari mengejar pejalan kaki tepat di depan kantor BCA Ahmad Yani. “Koran Pak, dua ribu jak. Beli lah,” ucap Obin yang berusaha menawarkan koran bawaannya kepada pejalan kaki dihadapan wartawan Rakyat Kalbar, Kamis (6/8) pagi.

Kala diwawancarai, Obin tak sungkan bercerita seputar rutinitasnyanya. “Saya sekolah masuk siang Om. Sekarang cari duit dulu untuk bekal (jajan) sekolah,” kisahnya.

Obin merupakan siswa Sekolah Dasar Negeri 01, Kecamatan Arang Limbung, Kubu Raya.

Orangtuanya masih ada (hidup). Ayahnya seorang pekerja swasta dan ibunya hanya mengurus rumah tangga.

“Upah (fee) jual satu eksemplar koran hanya 200 perak. Tapi perusahaan ada memberikan gaji, Rp200 ribu per bulan,” cerita Obin.

Ternyata perusahaan media lokal tersebut punya sistem tersendiri soal upah Obin dan Dikki.

Misalnya Obin membawa 20 eksemplar koran dalam satu hari, bocah delapan tahun itu hanya menerima uang Rp200 ribu per bulan. “Kalau lebih dari 20 eks koran, digaji Rp300 ribu lebih,” ungkapnya. Dikatakan Obin, ada banyak anakanak sebayanya yang dipekerjakan.

Sementara Dikki Prananda yang masih bersekolah di SDN 07, Kecamatan Arang Limbung, Kubu Raya mengaku kedua orangtuanya

masih ada. “Kami tinggal di Kampung Arang,” ucapnya.

Dikki pun mau buka-bukaan soal upah yang diterimanya dari perusahaan koran dijualnya.

“Satu bulan digaji Rp150 sampai Rp500 ribu, tergantung jumlah koran yang dibawa. Kalau banyak, sekitar 40 eksemplar koran, digaji Rp500 ribu satu bulan. Kalau bawa sikit dibayar Rp200 ribu saja,” ungkapnya polos.

Dikki bercerita, selama ini perusahaan-lah yang membayarnya dan Obin. “Bukan agen koran. Saya terima uang dari perusahaan yang punya koran ini,” terangnya.

Imbuhnya, “Perusahaan membayar gaji Saya setiap tanggal lima. Uang gaji itu saya berikan kepada orangtua untuk menabung,”.

Ironisnya, Dikki yang masih belia ini rupanya harus turun jualan koran tatkala fajar baru muncul. “Subuh jam lima pagi saya sudah jualan koran. Setiap hari kami dijemput sopir dari perusahaan,” ungkapnya Kepada Rakyat Kalbar, Dikki mengetahui bahwa ada larangan anak-anak sepertinya bekerja. “Saya tahu, orang dinas (Dinsosnaker Kota Pontianak) sudah pernah bilang ke kami, tidak boleh jualan koran, harus sekolah. Kalau dilarang jual koran, saya tidak jual. Tapi kami tidak bisa lakukan itu, karena harus cari duit untuk biaya sekolah,” sebutnya.

Padahal ada solusi, jika anak-anak ini berhenti bekerja menjual koran. Pemerintah Kota Pontianak akan memberikan fasilitas, diantaranya tanggungan biaya sekolah, biaya kesehatan dan bantuan lainnya. Bukan hanya anak-anak Kota Pontianak, tetapi juga luar Kota Pontianak, seperti Kubu Raya.

“Kalau orang dinas (pemerintah) mau menanggung hidup saya, kami mau behenti bekerja menjual koran. Saya pasti mau lah. Cuma sampai sekarang belum ada orang dinas yang menawarkan,” ungkap Dikki. (*)

Dua Mantan Pejabat Pemprov Pemeriksaan kedua mantan pejabat Pemprov itu sejak pukul 10.00-13.30, kemarin. Keduanya didampingi pengacara yang sama, Martinus Ekok SH. “Kedua tersangka kita panggil hari ini (kemarin). Keduanya kooperatif dan sudah kita lakukan pemeriksaan. Keduanya dalam pemeriksaan didampingi penasehat hukumnya,” ungkap Samhori DJ, Ketua Tim Sidik kasus Korupsi Operasional Mobil Dinas Setda Provinsi Kalbar tahun 2007, 2008 dan 2009, Kamis (6/8).

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Sidik yang dibentuk Kajari M Situmeang itu, melontarkan 27 pertanyaan, berkutat seputaran anggaran operasional dan pelaksanaan operasinoal mobil dinas pada dua tahun anggaran 2007 dan 2008.

“Ada 27 pertanyaan yang kita berikan. Terutama tentang peran mereka masing-masing dalam operasional mobil dinas Setda Provinsi Kalbar, dua tahun anggaran tersebut,” jelas Samhori.

Sebelumnya, diketahui dugaan korupsi yang dilakukan dua pejabat Pemprov itu, menelan kerugian negara sekitar Rp500 juta.

Selama pemeriksaan dilakukan, kedua mantan pejabat tersebut kooperatif, tidak ada bantahan.

Keduanya membenarkan dugaan tentang adanya kerugian negara (korupsi) dalam pelaksanaan

operasional mobil dinas Setda Provinsi Kalbar.

“Kedua tersangka mengakui kesalahannya, saat kita periksa,” tegasnya.

Mengenai alat bukti yang dipegang oleh kejaksaan, Samhori mengatakan, alat bukti yang dimiliki sudah lengkap dan cukup. “Untuk pembuktian, saat ini kita sudah cukup dengan data yang kita miliki,” tegasnya.

Apakah tersangka akan ditahan, pasca pemeriksaan? Samhori mengaku tidak melakukan penahanan, lantaran keduanya kooperatif dalam menjalani proses hukum. “Keduanya sudah kooperatif, kita panggil mereka datang. Baik itu saat sebagai saksi maupun tersangka. Sehingga kita tidak lakukan penahanan,” ujarnya.

Kejari akan melakukan proses hukum berlanjut. Jika ada keterangan yang kurang, maka kedua tersangka dipanggil kembali.

Sebelumnya, Sukrisman Atmasasmita dan Yusamri membantah penetapan tersangka yang ditetapkan Kejari Pontianak. Namun sekarang tidak ada bantahan lagi dari keduanya, karena dipanggil sebagai tersangka dan mengakui dugaan korupsi.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

SPORT

Rakyat Kalbar Jumat, 7 Agustus 2015

(Live) Sabtu 8 Agustus 2015 pukul 19.00 WIB

PETAKA SI NYONYA TUA J

uventus kembali mendapatkan kabar buruk jelang final Supercoppa yang akan digelar di Shanghai, Tiongkok, Sabtu (8/8). Setelah kehilangan Sami Khedira, kini giliran pemain depan mereka, Alvaro Morata, yang mengalami cedera.

Sebelumnya, Khedira mengalami cedera saat Si Nyonya Tua dikalahkan Marseille 0-2 dalam sebuah laga ujicoba. Pemain asal Jerman itu mengalami cedera hamstring dan harus menepi selama empat hingga enam pekan.

Kini, giliran Morata yang harus masuk ruang perawatan. Mantan pemain Real Madrid itu mengalami cedera paha dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Alvaro Morata akan menepi selama 30 hari setelah otot soleus di

betis kirinya robek saat menjalani sesi latihan,” demikian bunyi pernyataan resmi Juventus.

“Meninggalkan latihan lebih awal, sang pemain menjalani pemeriksaan di Shanghai untuk memeriksa seberapa parah cederanya,” tutup pernyataan tersebut.

Dengan demikian, Morata tak bisa memperkuat Juventus dalam ajang Piala Super Italia melawan Lazio,. Selain Khedira dan Morata, Si Nyonya Tua belum bisa memainkan Andrea Barzagli dan Giorgio Chiellini.

Namun, skuad Juventus tak patah semangat.

Juventus harus mengalahkan Lazio dalam ajang Supercoppa Italiana 2015. Itulah pernyataan tegas dari bek sayap Juventus Stephan Lichtsteiner. Lichtsteiner yakin, dengan juara di ajang ini, Juventus akan memberi sinyal bahwa mereka sudah siap menyongsong musim 2015/16. “Kami tahu kami kuat. Kami selalu bermain untuk menang,” katanya.

“Menjuarai Supercoppa bisa jadi pesan yang jelas untuk para rival. Kami harus tampil sebaik mungkin dan merengkuh trofi ini,” imbuh pemain berjuluk The Swiss Express tersebut.

Sementara itu, mantan bek Lazio Sebastiano Siviglia menilai duel Juventus vs Lazio bakal menjadi laga yang spektakuler.

“Ini adalah laga pembuka musim antara dua tim top yang sama-sama perlu mencari kes-

Pertahankan Gelar P

ertandingan final Audi Cup mempertemukan Real Madrid menghadapi Bayern Munchen. Laga ini digelar di Allianz Arena pada Kamis (06/08). Madrid ke final setelah menundukkan Tottenham sementara Bayern melaju ke final dengan mengalahkan AC Milan.

Pertarungan berjalan cukup panas untuk ukuran laga pramusim. Setelah mengalami deadlock selama hampir sepanjang pertandingan, Bayern akhirnya bisa meraih kemenangan lewat gol Robert Lewandowski pada menit ke-88.

Pertandingan berjalan dalam tempo tinggi sejak menit pertama. Meski kedua tim, terutama Real Madrid, tidak menurunkan starting line-up terbaik mereka, namun laga tetap berjalan menarik.

Bayern yang secara praktis merupakan tuan rumah tampil bersemangat. Mereka menciptakan lebih banyak peluang, utamanya melalui tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Madrid juga bukannya tanpa

peluang, namun kebanyakan peluang mereka didapat lewat skema bola mati.

Madrid dibuat khawatir dengan cedera minor yang dialami Pepe. Baru bermain seperempat jam, pepe sudah harus ditarik keluar dan digantikan dengan Nacho Fernandez.

Kedua tim saling beradu serangan sementara pertandingan berjalan semakin keras menjurus kasar. Marcelo diganjar kartu kuning lantaran mengganjal Philipp Lahm sementara Xabi Alonso dikartu karena melakukan tekel keras terhadap Dani Carvajal.

Bayern mampu menciptakan beberapa peluang tambahan, namun hingga babak pertama usai, tak ada gol yang tercipta. Pada pergantian babak, Rafael Benitez dan Josep Guardiola sama-sama melakukan dua pergantian pemain.

Pergantian yang lebih besar

dilakukan Benitez menjelang menit ke-60, kemungkinan untuk menghemat tenaga para pemain pentingnya. Sementara itu, Guardiola tak banyak melakukan perubahan lagi.

Alhasil, permainan Bayern lebih stabil dibanding Madrid. Die Roten pun bisa menciptakan lebih banyak peluang manis. Tapi Keylor Navas sangat tangguh dan menghalau nyaris semua ancaman yang dihadirkan oleh Bayern.

Terus menerus ditekan, gawang Navas akhirnya bobol dua menit sebelum laga berakhir.

Douglas Costa melepas umpan ke depan gawang Madrid yang kemudian disambut dengan tembakan terarah oleh Robert Lewandowski.

Bola bergulir masuk ke gawang lewat pojok bawah. 1-0 untuk Bayern.

Hingga laga berakhir, Bayern mampu mempertahankan keunggulan mereka. Dengan demikian, Bayern mampu mempertahankan gelar juara Audi Cup mereka tahun ini. (*)

eimbangan. Lazio cukup mengecewakan dalam laga-laga pramusim terkini, begitu juga Juventus, yang diperparah dengan cedera pemain-pemain penting mereka,” kata dia.

“Namun, saya yakin ini akan jadi laga yang spektakuler. Pasalnya, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi mengirim peringatan bagi rival-rivalnya,” tegas Siviglia.

Siviglia memperkuat Lazio periode 2005-2010. Selama itu, dia membantu Biancoceleste meraih masingmasing satu gelar Coppa Italia musim 2008/09 dan Supercoppa Italiana edisi 2009.

Siviglia pensiun di Lazio pada tahun 2010 setelah berulang kali dihantam cedera. (*)

Klub Terboros di Liga Inggris Salah satu raksasa Inggris, Manchester United, menjadi klub dengan pengeluaran terbanyak di bursa transfer musim panas ini. Setidaknya itulah hasil yang telah dihitung oleh pihak Sky Sports per 5 Agustus kemarin.

Seperti yang sudah tertera pada tabel, The Red Devils terlihat di urutan teratas dengan total pengeluaran sebesar 83,1 juta Pounds. Sedangkan tempat kedua ditempati oleh rival terbesar mereka, Liverpool dengan total pengeluaran 77,5 juta Pounds.

Sebagaimana diketahui, hingga detik ini Setan Merah telah mendatangkan empat pemain yang termasuk dalam kategori bintang ke Old Trafford. Di antaranya Memphis Depay, Matteo

Darmian, Bastian Schweinsteiger dan Morgan Schneiderlin.

Sementara itu, jawara Premier League musim lalu, Chelsea harus terlempar dari daftar tersebut. Ya, sampai saat ini The Blues memang baru mendatangkan dua pemain, yakni Radamel Falcao dan Asmir Begovic jelang bergulirnya musim kompetisi yang baru. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu juga baru saja menjual dua pemain mereka, Petr Cech dan Filipe Luis di bursa transfer kali ini.

Bursa transfer di Inggris sendiri akan ditutup pada tanggal 1 September 2015 mendatang. Dengan begitu, segala proses transfer para pemain masih mungkin terjadi, setidaknya hingga 26 hari ke depan. (*)

Warisi Nomor Punggung Xavi Terjawab sudah siapa yang bakal mengenakan jersey nomor 6 peninggalan Xavi Hernandez, ia adalah Dani Alves.

Sementara itu, dua rekrutan anyar Los Blaugrana, Aleix Vidal dan Arda Turan, belum mendapat nomor punggung.

Dalam rilis yang dikeluarkan FC Barcelona, ada empat pemain yang akan mengenakan nomor punggung baru musim depan.

Dani Alves yang musim sebelumnya mengenakan nomor punggung 22 bakal berganti ke nomor punggung 6 yang pernah dipakai legenda hidup Barca, Xavi Hernandez, yang hengkang ke Al Sadd.

Bek sayap kanan baru, Douglas, akan mengenakan seragam bernomor punggung 2 yang pernah dipakai Martin Montoya sebelum hijrah ke Inter Milan.

Sementara itu, Munir El Haddadi dan Sandro akan mengenakan dua nomor punggung yang musim lalu lowong, 17 dan 16.

Dua rekrutan anyar Los Blancos, Arda Turan dan Aleix Vidal, belum mendapat nomor punggung. Keduanya belum diperbolehkan bermain karena masih terbentur sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA akibat transfer ilegal Barca.

Mereka baru bisa membela Barcelona di bulan Januari 2016 saat sanksi tersebut berakhir. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 7 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

PACARAN

ABG DIPELASAH BARANG BERHARGA DIEMBAT Ketapang-RK. Pelarian Aminudin, 47, warga Kendawangan, Ketapang, pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) terhadap IN, 16, Rabu (4/8) lalu berakhir sudah.

Pelaku diringkus jajaran Polsek Kendawangan, Sabtu (18/7).

Halaman 15 RUMAH DINAS TNI LUDES. Api melahap dua unit rumah dinas TNI di Jalan Setia Budi, persis di depan gedung SDN 08 Kelurahan Beringin, siang kemarin. Kemudian penghuni rumah (tengah) dipapah seorang anggota TNI dan anak perempuannya.

Tongkang Golden Way Ditambat Pol Airud Polda

Proses Hukum Puyak Hitam Ilegal Lamban

Pontianak-RK. Penanganan kasus dugaan penyelundupan puyak hitam atau timah hitam yang diangkut menggunakan tongkang (ponton) Golden Way 2302 dari Limbung, Kubu Raya ke Kepulauan Riau, terkesan lamban.

Puyak illegal itu ditemukan nelayan, setelah ponton menabrak jermal. Hingga saat ini proses hukumnya dilakukan Dit Pol Air Polda Kalbar.

Sebelumnya Kasubdit Gakkum Pol Air Polda Kalbar AKBP Yuri mengatakan, temuan barang tambang berupa puyak hitam di ponton Golden Way, diduga melanggar hukum, menyangkut tindak pidana Minerba.

“Dugaan tindak pidana, karena belum diketahui keabsahan dokumennya,” tegas Yuri.

Pemilik puyak, pengusaha Kalbar berinisial A. Pengusaha ini warga Kota Singkawang yang menggunakan jasa Ruslan untuk membawa puyak dari Limbung, Kubu Raya ke Kepri (Kepulauan Riau). “Katanya pasir ini untuk proyek pembuatan pelabuhan di Kepri,” kata Yuri.

Yuri mengaku hasil tambang yang mirip dengan timah hitam itu sedang diuji di laboratorium (Lab) oleh Dinas Pertambangan Kalbar yang dilakukan Sucofindo. “Dimana sampel sudah diambil dan disaksikan oleh berbagai pihak. Kami yang meminta dilakukan uji Lab untuk mengetahui, ini benar barang tambang atau bukan,” sambungnya, tanpa menyebut nelayan setempat yang menemukan tongkang itu sebagai salah satu saksi.

Halaman 15

KIRAM AKBAR-RK

Rumah Dinas TNI Jadi Arang BENIH BERBAHAYA. Badan Karantina Pertanian Kelas 1 Pontianak memusnahkan sebanyak 790 benih luar negeri yang tidak memiliki dokumen bebas OPTK, Kamis (6/8). FIKRI AKBAR-RK

Sanggau-RK. Dua unit rumah dinas TNI AD di Jalan Setia Budi, persis depan gedung SDN 08, Kelurahan Beringin, ludes terbakar, Kamis (6/8). Tak satupun yang tersisa dari musibah tersebut.

Salah seorang saksi mata, Hamdan, menuturkan, api mulai berkobar sekitar pukul 11.45. Ketika kejadian, Kepala Sekolah SDN 08 ini sedang di ruangannya.

Halaman 15

BKP MUSNAHKAN 790 BENIH LUAR NEGERI Pontianak-RK. Badan Karantina Pertanian (BKP) Kelas 1 Pontianak memusnahkan sebanyak 790 benih tanaman dari luar negeri di kantornya Sungai Raya Dalam, Kubu Raya, Kamis (6/8) pagi.

Halaman 15

CURANMOR. And dan sepeda motor curiannya di Mapolsek Pontianak Barat.

OCSYA ADE CP-RK

Ngembat Sepeda Motor Untung Tak Ditembak Pontianak-RK. Lengah, sepeda motor Dewi Artika yang diparkir di halaman rumahnya, Jalan H Rais A Rahman, Sungai Jawi, Pontianak Barat, diembat maling.

Tak memakan waktu lama, ja-

jaran Polsek Pontianak Barat meringkus And, 22, pencuri sepeda motor (Curanmor) milik Dewi.

Warga Jalan Tebu, Komplek Tebu Raya Asri ini ditangkap di Halaman 15

MALING SEKOLAH. Er diamankan Polsek Pontianak Utara. OCSYA ADE CP-RK

JARAH INVENTARIS SD

Pontianak-RK. Jajaran Polsek Pontianak Utara membekuk Er, 23, warga Jalan Parit Pangeran, Gang Hasanudin, Siantan Hulu, Pontianak Utara, kemarin.

Er dilaporkan pihak Sekolah Dasar (SD) 05 Parit Pangeran, Siantan Hulu, karena mencuri barangbarang inventaris sekolah.

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

BARANG BUKTI NARKOBA. Sabu dan peralatannya yang diamankan dari tangan Denny Erwanda, 40, yang dibekuk jajaran Sat Restik Polres Sekadau dan Polsek Sekadau Hilir, Kamis (6/8). ABDU SYUKRI-RK

Bandar Narkoba Sekadau Diringkus

Satpam Disdukcapil Bawa Sabu Sanggau-Sekadau-RK. Satpam Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sanggau berinisial L, 22, warga Jalan Juanda, Kelurahan Beringin, dibekuk unit Reskrim

Polsek Kapuas, Rabu (5/8) sekitar pukul 23.30 di simpang Jalan Riam Kelurahan Bunut.

Satpam L ini kedapatan membawa empat paket Narkoba Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

Rakyat Kalbar

Jumat, 7 Agustus 2015

10

Kementan Gelar Upsus GPTT Varietas Cilosari

Bangun Kesadaran Pemuda Sungai Kumpai Sambas. Pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Tunas Harapan telah membuktikan, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah pun harus mementingkan pendidikan bagi anakanak mereka.

“Pemuda Karang Taruna Tunas Harapan bersama Pemuda Desa Sungai Kumpai telah memberi bukti. Mereka dengan ikhlas dan sabar membangun kesadaran baru untuk Sungai Kumpai menuju desa yang lebih baik, dan berharap bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia,” kata Ketua Karang Taruna Harapan Bersama, Jefriadi saat presentasi dalam kegiatan Festival Praktik cerdas (FPC) di Kota Pontianak, baru-baru ini.

Menurutnya, membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan di tengah-tengah masyarakat yang tingkat ekonominya lemah, dimana masyarakat hanya mengandalkan mata pencarian sebagai petani dan berkebun. “Walau sulit dan penuh tantangan menuju akses Desa Sungai Kumpai yang terpencil, namun ini memotivasi Karang Taruna mendukung kemajuan daerah,” paparnya.

Diungkapkannya, akhir tahun 2006 aktivitas Karang Taruna Desa Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat mendapat dukungan kepala desa dan perangkatnya, termasuk tokoh masyarakat. Sehingga tahun 2007 kepengurusan Karang Taruna bisa terbentuk. “Semangat awal kita adalah bagaimana mengubah aktivitas negatif pemuda desa yang dulunya sering kumpul tidak jelas, bahkan lebih cenderung pada aktivitas negatif untuk bersama dapat mendukung pembangunan,” jelasnya.

Hal paling nyata, yakni membangun generasi yang bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan desa. Permasalahan mendasar tegasnya, salah satunya adalah sulitnya perekonomian desa. Hal itu memaksa masyarakat Desa Sungai Kumpai tidak memprioritaskan pendidikan bagi anak mereka yang masih dalam usia sekolah. “Karang Taruna berambisi mendukung kemajuan pendidikan, sekaligus membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas,” jelasnya. (edo)

Derap Bestari Mempawah Enggan Contoh Pontianak Mempawah. Belum lama ini, Pemkot Pontianak tengah mewacanakan jam belajar siswa cukup lima hari bagi sekolah negeri. Namun, Pemkab Mempawah tidak tertarik mengikuti kebijakan Walikota Pontianak, Sutarmidji.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah, H Zulkifli Salim menegaskan, hingga saat ini jajarannya belum ingin melakukan pengurangan hari belajar siswa seperti di Kota Pontianak. “Kita belum mengarah seperti apa yang direncanakan Kota Pontianak, mengurangi hari belajar siswa sekolah menjadi lima hari seperti yang dilansir media cetak beberapa waktu lalu,” jelasnya, Kamis (6/8).

Dipaparkannya, banyak faktor yang membedakan Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, terutama terkait jarak tempuh siswa menuju sekolah. “Di kabupaten sangatlah luas. Untuk Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 kecamatan yang berjarak hitungan luar kota, dan banyak siswa-siswi kita bertempat tinggal jauh dari sekolah mereka, tentu jadi faktor pertimbangan kita,” paparnya.

Dia memaparkan, jika siswa di Kabupaten Mempawah disamakan seperti Kota Pontianak, yang akan memadatkan kegiatan belajar mengajar pada Senin sampai Jumat, maka proses belajar akan berlangsung hingga sore. Hal ini berimbas lebih lamanya waktu pulang siswa dari yang selama ini telah berlangsung. “Dengan jarak rumah siswa ke sekolah rata-rata jauh, sangatlah mengkhawatirkan. Beda kalau di Pontianak, antara rumah siswa dan sekolah masih terjangkau,” ungkapnya.

Ditegaskan Zulkifli, Pemkab Mempawah tetap menerapkan jadwal belajar siswa seperti biasa, dari Senin sampai Sabtu dengan jam masuk dan pulang sekolah seperti biasa. (sky)

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH bersama Kepala Distanak, TNI, Polri dan Batan saat Panen Padi Varietas Cilosari di Desa Sepinggan, Kecamatan Semparuk. M RIDHO

Sambas. Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Upaya Khusus Gerakan Pengendalian Tanaman Terpadu (Upsus GPTT) Varietas Cilosari di Desa Sepinggan, Kecamatan Semparuk. Hasilnya, 7,48 ton padi mampu dipanen di lahan seluas 1 hektar.

Saat menghadiri panen perdana, Rabu (5/8), Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sambas, perwakilan TNI/Polri, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapok-

PANEN 7,48 TON PADI PER HEKTAR tan). “Panen padi ini dilakukan di lahan percontohan Upsus GPTT. Untuk meningkatkan produksi, varietas Cilosari yang merupakan ujicoba penelitian dan pengembangan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerjasama dengan Kelompok Tani (Poktan) Desa Sepinggan, Kecamatan Semparuk pada lahan seluas 1 hektar,” jelas Bupati.

Mewakili Pemkab Sambas, dia mengucapkan selamat kepada para petani yang telah menanam padi varietas Cilosari. Pemkab Sambas ujarnya, terus melakukan upaya peningkatan produksi pertanian yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. “Apalagi Kabupaten Sambas merupakan daerah berbasis pertanian, dan salah satu lumbung

padi Kalbar. Saya imbau petani agar terus mengembangkan pertanian,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Distanak Sambas, Ir H Musanif menjelaskan, panen padi Upsus GPTT Varietas Cilosari di Desa Sepinggan, Kecamatan Semparuk merupakan kerjasama antara Poktan dan Batan.

“Dari hasil ubinan produksi padi varietas Cilosari mencapai 7,48 ton

per hektar. Sangat baik untuk terus dikembangkan varieras Cilosari yang dirilis Batan,” kata Musanif.

Musanif mengungkapkan, kegiatan panen padi juga disaksikan Tim Peneliti Batan dan Universitas Tanjungpura (Untan). “Kita harap panen ini semakin meningkatkan pertanian di Kabupaten Sambas, terutama dalam upaya mendukung swasembada beras yang digaungkan pemerintah,” harapnya.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Halal Bihalal, Kembalikan Muslim ke Fitrah Sambas. Acara Halal Bihalal seperti yang digelar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kabupaten Sambas, Kamis (6/8), merupakan upaya umat Muslim untuk menyempurnakan diri agar kembali ke fitrah.

“Pada halalbihalal kita saling memaafkan, agar ke depan bisa lebih baik lagi. Makanya usai Hari Raya Idulfitri, halalbihalal kita lakukan. Tujuannya, agar kita bisa kembali ke fitrah,” terang Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg. Di hadapan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopinda), mantan Bupati Sambas Ir H Burhanuddin A Rasyid, tokoh agama dan tokoh pemuda Kabupaten Sambas yang

menghadiri acara tersebut, lebih jauh Pabali menegaskan, halalbihalal yang dilaksanakan sebagai upaya umat Muslim untuk melengkapi atau menyempurnakan diri agar kembali ke fitrah.

Pabali menjelaskan, fitrah yang dimaksud ada dua makna.

Pertama suci, yaitu benar, baik dan indah dalam bersilaturahmi. Sedangkan fitrah kedua yaitu kesejatian manusia, “Sejati manusia yang dimaksud, ialah harmonis dalam diri kita maupun alam semesta selama kita bergaul sehari-hari, namun yang terutama kepada Allah SWT,” tegas Wakil Bupati.

Melalui halalbihalal ini, ke depan akan selalu tertanam semangat selalu berbuat baik, karena di halalbihalal telah sal-

ing bermaaf-maafan. “Mari jaga tali silaturahmi. Jangan setelah bermaaf-maafan, tetapi masih membicarakan hal tidak baik.

Sehingga dampak tersebut dapat menghilangkan makna dari halalbihalal yang telah kita lakukan saat ini,” ingatnya.

Sementara Kepala Dinas PU Cipta Karya Sambas, Ir H Ibrahim Kasim MM berterimakasih atas kehadiran seluruh SKPD, instansi vertikal, dan pegawai di lingkungan Dinas PU Cipta Karya.

“Halalbihalal sebagai wadah kita bersilaturahmi dan saling memaafkan, dimana selama beraktivitas sehari-hari ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, dengan harapan ke depan silaturahmi bisa lebih baik lagi,” harapnya. (edo)

Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg menyampaikan sambutan sekaligus tausiyah pada Acara Halal Bihalal yang digelar Dinas PU Cipta Karya. Insert: Seluruh undangan yang menghadiri Acara Halal Bihalal saling bermaaf-maafan. M RIDHO

Gema Kabupaten Mempawah Ria Norsan Doakan Anak Nakal jadi Bupati Mempawah. Anak dilahirkan suci tanpa noda. Apapun yang diajarkan orangtua akan membentuk kepribadian anak. Begitu pula saat memarahi anak, sebaiknya orangtua mengganti kata-kata kasar dengan kata-kata bijak dan terpuji.

“Kamu ini anak nakal, semoga besar jadi Bupati,” kata Bupati Mempawah, H Ria Norsan mencontohkan kalimat yang diucapkan orangtua ketika kesal dengan tingkah anakanaknya, Kamis (6/8).

Nasihat itu disampaikan Ria Norsan saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Halaman Markas Batalyon Infanteri (Yonif ) 643 Wanara Sakti, Kecamatan Anjongan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan KB, Pemberdayaan Anak dan Desa, dan Muspida Kabupaten Mempawah.

“Anak merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap insan manusia. Tak semua pasangan diberikan anak ketika mereka menginginkan, makanya titipan Tuhan tersebut harus dijaga dan disayang sepenuh hati,” ujar Bupati Ria Norsan kepada wartawan usai acara.

Ia mengatakan, patut ditanyakan apakah orangtua telah memberikan hak-hak anak seperti hak kesehatan,

hak pendidikan, dan hak untuk mendapatkan akhlak yang baik.

“Kadangkala saya melihat ada orangtua yang selalu mengajarkan anaknya sifat konsumtif, namun tidak mengajarkan akhlak yang baik, moral yang terpuji, dan anak akan terbangun mental dan perilaku dari didikan orangtua,” jelasnya.

Ria Norsan mengungkapkan, lahirnya seorang anak dari rahim ibunya sangatlah bersih tanpa noda. Ketika beranjak besar, sifat dan kelakuan mereka akan terbentuk, mulai dari hal yang kecil yaitu lingkungan keluarga hingga tempat ia melaksanakan pendidikan. “Merupakan tanggungjawab orangtua untuk memberikan kasih sayang yang penuh terhadap buah hati mereka. Jangan biarkan mereka menjadi korban kekerasan orangtua, seperti yang sering diberitakan dalam media beberapa akhir ini,” harapnya.

Ia mengaku pernah menyaksikan, orangtua yang memarahi anaknya hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar oleh anak mereka, sumpah serapah juga terucap. “Saya berharap ketika mengungkapkan kekesalan, jangan mengeluarkan kata-kata kasar, namun secara bijak sebagai orangtua,” ingat Bupati.

Dia berharap seluruh orangtua

Bupati Mempawah, H Ria Norsan bernyanyi bersama anak yang mengenakan seragam TNI saat peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Mempawah. ARI SANDY

mewujudkan anak-anak mereka menjadi teladan nantinya. “Karena di dalam sakinah, mawadah,

warahmah ialah keberhasilan orangtua dalam membimbing anak-anak mereka,” tegasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Dispenda se-Kalbar Bahas Strategi Tingkatkan PAD Mempawah. Dinas Pendapatan (Dispenda) kabupaten/kota seKalbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah Tahun 2015 di Aula Kantor Bupati Mempawah, Kamis (6/8). Kegiatan yang dibuka Bupati Mempawah, Ria Norsan ini membahas berbagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Rakor Pendapatan Daerah ini sangat strategis untuk membahas berbagai hal yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar.

Sehingga bisa dicari terobosan dan upaya-upaya positif secara sinergis, agar penerimaan daerah meningkat,” kata Bupati Ria Norsan.

Hal itu, kata Norsan, sejalan dengan tema rakor yang digelar, yakni ‘Membangun Sinergi Dalam Rangka

Optimalisasi Penerimaan Daerah.’

Bupati Norsan menyebut, upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, baik dari instansi pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, maupun dari masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi.

Meskipun upaya-upaya pemberian informasi dan penjelasan sudah dilakukan, namun masih ditemukan adanya wajib pajak yang belum memahami, bahkan dengan sengaja menghindari pembayaran pajak. “Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Norsan melanjutkan, institusi yang diberikan kewenangan memungut pajak daerah memikul

beban untuk mengupayakan penerimaan PAD, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. “Karena itu, saya sependapat perlunya mengevaluasi dan membahas hal-hal yang terkait dengan kendala, maupun hambatan dalam pelaksanaan peningkatan penerimaan daerah,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dispenda Kalbar, Samuel mengatakan, keseluruhan pajak yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, pelaksanaan pemungutannya berada di wilayah pemerintah kabupaten/kota. Karena itu bantuan dan dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sangat diperlukan. “Peningkatan penerimaan dari pajak-pajak provinsi akan berkorelasi positif bagi peningkatan penerimaan bagi hasil pajak

ke pemerintah kabupaten/kota,” jelas dia.

Samuel mengungkapkan, data lima tahun terakhir menunjukkan bagi hasil penerimaan pajak provinsi kepada kabupaten/kota menunjukkan tren positif. Sejak tahun 2010 hingga 2014, bagi hasil penerimaan pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dia berharap di tahun 2015 bagi hasil ke kabupaten/kota dapat lebih besar dari tahun 2014.

Hal itu sebutnya, tidak terlepas dari ketaatan dan kepatuhan masyarakat kabupaten/kota dalam membayar pajak. “Tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam kegiatan maupun prasarana untuk pemungutan pajak provinsi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Penyeleng-

gara Rakor, Fuji Nurinsan menjelaskan, Rakor Pendapatan Daerah Tahun 2015 memiliki tiga tujuan.

Pertama, mengevaluasi hasil kesepakatan rakor pendapatan daerah tahun 2014. Kedua, mengevaluasi hambatan-hambatan dalam penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Barat, dan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota se-Kalbar.

Ketiga, menyusun strategi dan kebijakan pemkab/pemkot dalam menyelesaikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). “Peserta rakor adalah Kepala Dispenda Kalbar, Kepala BPKAD Kalbar, Kepala DPPKAD atau Dispenda kabupaten/kota, Kepala UPPD Dispenda Kalbar, dan Kepala Bidang atau Kepala Seksi DPPKAD/Dispenda kabupaten/kota se-Kalbar,” terangnya. (sky)

Ketapang Bahari

Rakyat Kalbar

Jumat, 7 Agustus 2015

11

Kader HMI dan Kohati Harus Independen Jangan Memilih Karena Duit Ketapang-RK. Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korp HMI Wati (Kohati) Ketapang, menegaskan akan bersikap independen dan tidak akan terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.

Selain itu, para pengurus cabang HMI dan Kohati Ketapang juga menyatakan siap mengawal jalannya Pilkada Ketapang agar berjalan adil, aman dan lancar. Hal ini disampaikan langsung Ketua Umum HMI Cabang Ketapang dan Ketua Umum Kohati Ketapang seusai acara pelantikan Pengurus Cabang, BPL dan Kohati periode 2015-2016 seka-

ligus Halal Bihalal HMI dan Kahmi Ketapang yang juga dihadiri Dandim 1203, Perwakilan PB HMI, KAHMI Kota Pontianak, serta Wakil Ketua DPRD Ketapang.

Ketua Umum HMI Ketapang, Supardiansyah berpesan, seluruh kader HMI termasuk Kohati Ketapang agar bersikap independen dalam Pilkada Ketapang yang akan berlangsung dalam beberapa bulan kedepan ini.

“Semua kader HMI Ketapang harus tetap berada di jalur Konstitusi HMI agar independensi HMI dalam Pilkada Ketapang terjaga,” tegasnya, Kamis (6/8).

Selain itu, ia meminta semua kader HMI dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan proses

Pilkada Ketapang, agar berjalan aman, jujur dan adil. “Tidak boleh ada kader yang berpihak, semuanya harus tetap menjaga independensinya,” lanjutnya.

Tambahnya, Supardiansyah menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi para kader yang tidak menjaga independensinya dan terlibat dalam politik praktis yang dapat mencorong nama himpunan.

“Kita harus bersikap independen, tidak boleh memihak ke pihak manapun, dan membantu mengawal jalannya Pilkada akan jujur, adil dan menghasilkan pemimpin yang jujur dan mampu membangun Ketapang lebih baik,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh ma-

syarakat Ketapang dapat memilih pemimpin sesuai hati nurani dan memilih pemimpin yang dianggap dapat membangun dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jangan memilih pemimpin karena dekat, atau karena diberi uang.

Pilihlah pemimpin yang dapat memperjuangkan hak masyarakat dan dapat memajukan ketapang agar seluruh masyarakatnya sejahtera,” katanya.

Sementara, Ketua Umum Kohati Ketapang, Nur Atika menegaskan, walaupun Kohati merupakan badan Semi Otonom HMI, namun pihaknya tetap mengacu kepada aturan organisasi yang menginduk kepada HMI, yang perannya harus dapat meno-

pang kekuatan internal HMI dalam menjalan roda organisasi.

“Untuk itu, kita berharap para kader terutama kohati dapat terus belajar, mengasah potensi dan memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi himpunan tetapi bagi masyarakat umum,” tegasnya.

Sebagai organisasi kader yang fokus dengan persoalan keperempuanan, Kohati perlu bergerak dengan mengedepankan nilai nilai keperempuanan yang penuh tanggung jawab dengan memegang prinsip akademis, dan intelektual demi terbinanya insan akademis.

“Mengingat kondisi perempuan di Ketapang hari ini, selalu didefenisikan sebagai

kaum yang lemah,”’ ungkapnya.

Nur mengatakan, untuk itu, satu di antara cara perempuan khususnya Kohati untuk memperlihatkan kemampuan dengan ikut mengawal jalannya Pilkada di Ketapang yang direncanakan digelar 9 Desember mendatang, agar berjalan dengan adil dan aman.

“Namun kita tegaskan agar seluruh kader Kohati sendiri untuk tidak terlibat aktif dalam politik praktis, dan senantiasa mengawal jalannya demokrasi pada Pilkada Ketapang, agar berjalan lancar, aman dan jujur,” pungkasnya.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

Peringatan HKG PKK ke 43 Ketapang

Rini Henrikus Mohon Maaf Ketapang-RK. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ketapang, Ny Rini Henrikus dan Hj Rachmiwati Boyman Harun SH memohon maaf kepada seluruh pengurus PKK Kabupaten Kecamatan Desa dan kelurahan se-kabupaten Ketapang, selama lima tahun menjabat Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK masa bakti 2010-2015.

“Saya dan ibu wakil ketua memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus PKK,Kecamatan, Desa Kelurahan SKPD atas segala sikap dan perbuatan jika ada yang kurang berkenan selama ini,” kata Ny Rini Henrikus yang didampingi Hj Rachmiwati Boyman Harun SH, dalam kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 43 di Pendopo Bupati Ketapang, Kamis, (6/8).

Peringatan HKG PKK ke 43 yang berlangsung dengan sederhana penuh kekeluargaan tersebut, merupakan masa akhir jabatan Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada 30 Agustus 2015. “Kegiatan seperti ini saya harapkan terus dilaksanakan siapapun yang menjadi pemimpin,” harapnya.

Pembinaan yang berkelanjutan dengan memberdayakan secara maksimal seluruh potensi

yang ada akan menjadikan PKK sebagai mitra Pemerintah dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan keluarga.

“HKG PKK ke 43 tingkat provinsi berlangsung di Kubu raya dan Tim Penggerak PKK Ketapang berhasil meraih peringkat 3 itu semua tidak terlepas dari peran serta pengurus seluruh Tim PKK Ketapang,” kata Bu Rini sapaan akrabnya.

Ia berharap agar pengurus PKK terus menjaga kekompakan dalam membangun kemitraan dengan SKPD dan Dinas terkait untuk saling membantu dalam mewujudkan pebangunan keluarga yang sejahtera.

Usai menyampaikan sambutannya, Rini Henrikus meraih tangan Hj Racmiwati Boyman Harun turun dari podium dan kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian door prize kepada pengrus PKK kabupaten, kecamatan desa kelurahan yang beruntung untuk mendapatkan hadiahhadiah yang telah disediakan Panitia.

Usia pembagian Doorprize acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng Hari Kesatuan Gerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 43 oleh Ny Rini Henrikus kemudian diberikan kepada staf PKK yang telah membantu kegiatan PKK selama ini. (jay-humas)

Ketua Tim Penggerak PKK Ny Rini Henrikus didampingi Wakil Ketua Hj Racmiwati Boyman Harun SH bersama pengurus PKK Ketapang dalam acara peringatan KHG PKK 43 di pendopo Bupati Ketapang. HUMAS

Kayong Utara Padah Bertuah

Hj Diah Permata Hildi

Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi Sukadana-RK. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Kayong Utara (KKU), terbukti berguna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial dasar. Khususnya dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

“Untuk menghasilkan generasi penerus yang sehat, cerdas dan berkualitas, perlu disiapkan sejak dalam kandungan dan dijaga sejak lahir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan penyediaan pelayanan kesehatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan,” ungkap Hj Diah Permata Hildi, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) KKU. Dikatakannya kader Posyandu yang sebagian besar merupakan anggota PKK, mempunyai tugas yang mulia. Kader diharapkan dapat berperan sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat, penggerak masyarakat untuk penyampaian pesanpesan kesehatan.

Dirinya juga menjelaskan bahwa kader juga dapat berperan sebagai orang yang pertama kali menemukan jika ada masalah kesehatan di daerahnya, segera melaporkan ketenaga kesehatan setempat.

“Kader juga merupakan penghubung antara masyarakat dengan tenaga kesehatan, karena kader selalu berada ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Posyandu dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan kader, adanya kegiatan jambore kader Posyandu ini, agar Posyandu dapat beroperasional sesuai dengan fungsinya,” jelas Hj Diah Permata Hildi.

Ia mengharapkan kader Posyandu sering mengikuti kegiatan sosialisasi kesehatan dan pemberdayaan kaum hawa lainnya. Sebab dapat menjadi sumber informasi dan inovasi dalam pengembangan Posyandu. “Sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu dan dapat berperan optimal sesuai tugasnya, agar pengembangan Posyandu aktif benar-benar berhasil,” pungkasnya. (lud)

Tahun 2016 Semua Puskesmas Tersedia UGD Sukadana-RK. Demi mendukung program kesehatan, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mencanangkan pada 2016 semua pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kayong Utara (KKU) akan tersedia unit gawat darurat (UGD).

“Insyaallah kita mencanangkan pada tahun 2016 seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Kayong Utara memiliki layanan UGD. Sebab orang sakit kadang tidak mengenal waktu.

Keberadaan UGD ini diharapkan dapat memberikan layanan cepat kepada warga Kayong Utara,” doa H Hildi Hamid, belum lama ini.

Guna mendukung program mulia itu, Bupati H Hildi Hamid, juga akan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para petugas kesehatan yang telah ada. Seperti guna menuntut ilmu

kejuruan, seperti Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), penguasaan alat-alat kedokteran, dan lain-lain.

“Hal ini juga dilakukan guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kayong Utara. Jika tidak ada halangan, insyaa-Allah juga akan mulai dibangun pada tahun 2016 mendatang,” kata H Hildi Hamid.

Saat ini, lanjut dia, putra dan putri terbaik Kayong Utara yang telah lolos seleksi, mengemban pendidikan di Akademi Keperawatan dan Kebidanan di Kota Pontianak.

“Pendidikan kesehatan itu sangat penting, demi kemajuan pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Khususnya Puskesmas di kecamatan-kecamatan, sehingga lebih mudah jangkauannya,” ujar Bupati H Hildi Hamid.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara selain menyekolahkan putra-putri terbaiknya ke Akademi Keperawatan di Kota Pontianak, juga menyekolahkannya ke Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Ini hasil penandatanganan nota kesepaktan dan kesepahaman Pemkab Kayong Utara dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes-RI di Semarang tahun akademik 2015/2016, program beasiswanya bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi melalui jalur kerjasama. Pada tahun ini, ada kuota sebanyak 28 orang mahasiswa.

Menurut Bupati Kayong Utara, dipilihnya perguruan tinggi yang berada di Semarang, karena

faktor geografis yang tidak terlalu jauh dari Kabupaten Kayong Utara. Dapat ditempuh melalui tranportasi udara dan laut.

Selain itu, mengingat akan segera dibangunnya Rumah Sakit pada tahun 2016 nanti, yang tentunya memerlukan sumber daya manusianya, terutama di bidang kesehatan, maka hal tersebut mesti segera dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Kayong Utara.

“Dalam rangka untuk memenuhi sumber daya manusia yang akan dipersiapkan guna menunjang berdirinya rumah sakit di Kayong Utara pada 2016 nanti, maka pemerintah daerah perlu mempercepat hal tersebut,” papar Bupati.

Hildi Hamid juga berharap kepada Pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang untuk bisa

mengirimkan para Mahasiswanya ke Kayong Utara bagi yang ingin melakukan Penelitian atau Kuliah Kerja Nyata. Agar bisa memberikan dan berbagi ilmu kepada tenaga medis yang ada di Kayong Utara.

Direncanakan mulai 7 September 2015, para putra terbaik Kayong Utara sudah bisa menempuh proses belajar-mengajarnya di Poltekkes Semarang.

Polltekes Semarang berminat tidak hanya program penerimaan Mahasiswa saja yang bisa dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kayong Utara, namun bisa juga dalam bentuk program penelitian atau pengabdian masyarakat. Termasuk juga pengembangan tenaga kesehatan dan lain-lainnya.

Reporter : Kamiriluddin

2025 SPM Dikdas KKU Tuntas Sukadana-RK. Dicanangkan pada tahun 2025 pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) tercapai. Dinas Pendidikan (Disidik) Kabupaten Kayong Utara (KKU) tak jemu-jemu terus berusaha meningkatkan dunia pendidikan di daerah.

Praktisi pendidikan, Saleh SH menerangkan SPM secara tegas dan rinci berbagai hal yang harus disediakan dan dilakukan oleh dinas pendidikan. Sedangkan sekolah memastikan bahwa pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

“Asian Development Bank (ADB) telah memberikan tambahan bantuan hibah kepada pemerintah Indonesia untuk penyediaan bantuan teknis bagi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar, guna mengatasi adanya kesenjangan kinerja di sektor pendidikan dasar di kabupaten maupun kota,” kata Saleh di Sukadana, belum lama ini.

Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dasar, jelas Saleh, ditandai dengan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang layak, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kompenten, kurikulum yang baik, sistem penilaian pendidikan yang baik. Kemudian penjaminan mutu pendidikan yang baik dan manejemen sekolah/madrasah yang mantap seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor23 Tahun 2013 tentang SPM Dikdas.

“Setiap anak di Indonesia berhak mengecap pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan demikian mendesak untuk mengurangi kesenjangan kinerja

pendidikan antardaerah. SPM membantu menyusun jalur yang jelas bagi pemerintah, sekolah, dan komunitas untuk dapat terlibat dalam mencapai tujuan ini,” kata Saleh.

Dikatakannya untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan diperlukan sumber daya yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, proses, pembiayaan, dan keperluan penting lainnya. SPM difokuskan pada upaya untuk memastikan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik.

“SPM Dikdas mengatur mengenai Apa yang harus tersedia di sekolah/madrasah seperti guru, kepala sekolah/madrasah, tenaga kependidikan, sarana-

prasarana, media, buku, dan sebagainya. Apa yang harus terjadi di sekolah/madrasah, misalnya guru harus menyiapkan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik, pemenuhan jam belajar, dan sebagainya,” papar Saleh.

Kepala Disidk KKU Dra Hj Hilaria Yusnani mengatakan bahwa kegiatan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ini dananya bersumber dari bantuan Kerajaan Belanda dengan sistim hibah.

“Berdasarkan pemetaan awal, memang belum ada satu sekolahpun yang memenuhi Standar Pendidikan Nasional untuk Kayong Utara. Masih banyak yang akan dikerjakan, pada tahun 2015 dan 2016, akan dilakukan pemetaan Delapan Standar Pendidikan Nasional, dari dana

yang diberikan oleh Belanda tersebut,” ungkap Hilaria.

Setelah tahun 2016 tersebut, lanjut Hilaria, baru ada rekomendasi-rekomendasi tentang pencapaian standar masingmasing SPM. Jadi pada saat ini baru pada persiapan, bukan tindakannya.

“Ada delapan Standar Pendidikan Nasional, misalnya standar proses pembelajaran, memiliki indikator-indikator yang harus dipenuhi. Berapa indikator yang berhasil dipenuhi oleh suatu sekolah, jika tidak memenuhi standar pendidikan nasional, maka dikatakan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal,”jelas Hilaria.

“Semoga pada tahun 2025 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kayong Utara sudah bisa dituntaskan,” doa Hj Hilaria Yusnani. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun Laboh Ju

Halal Bihalal, Firman dan Panji Minta Maaf Nanga Pinoh. Pemerintah Kabupaten Melawi menggelar halal bihalal di Aula Pendopo Bupati Melawi, Kamis (6/8).

Kegiatan tersebut dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara pejabat dan masyarakat.

Halal bihalal dihadiri Bupati Melawi, Firman Muntaco dan wakilnya Panji.

Dalam kesempatan itu, Bupati Melawi, Firman Muntaco menyampaikan permohonan maaf kepada para pejabat, staf PNS, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat yang hadir. Apabila selama kepemimpinannya terdapat kesalahan.

Di kesempatan yang sama, Firman juga mengaku sedih karena harus berpisah dengan Panji. Setelah lima tahun bersama memimpin Kabupaten Melawi, karena saat ini mereka sama-sama mencalonkan diri sebagai Bupati Melawi pada Pilkada 9 Desember mendatang.

“Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Panji dan istrinya. Mungkin selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan selama bersama, kepada pejabat, kapolres dan masyarakat,” ucap Firman disambut tepuk tangan hadirin.

Menurutnya, kendati mereka saat ini sama-sama maju sebagai bakal calon Bupati, namun hubungan kekeluargaan harus tetap terjaga. Kata Firman, sikap politik boleh beda, namun niat baik untuk membangun Melawi harus menjadi prioritas utama.

“Saya hanya ingin pilkada Melawi berjalan dengan aman dan damai. Kita harus pertahankan kondisi selama ini, di mana Melawi menjadi daerah teraman kedua se-Indonesia dalam proses Pilkada. Saya yakin Pak Panji juga tidak setuju kalau Kabupaten Melawi pecah

hanya karena kami berdua,” bebernya.

Firman berharap, proses demokrasi supaya berjalan dengan baik. Kata Firman, apakah dirinya atau Panji yang terpilih sebagai pemimpin lima tahun ke depan, dirinya tetap menginkan agar Melawi dalam kondisi aman. “Kita akan buktikan bahwa kita adalah pemimpin yang bersahabat dan terbuka kepada masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Firman menegaskan, jika mereka berdua sudah resmi ditetapkan sebagai calon Bupati maka PNS jangan sampai ada yang terlibat politik praktis. Karena sanksinya sudah tegas dipecat.

“Jangan sampai ada kepentingan politik, karena mengejar karier. Jangan membuat isu atau hal yang bisa merugikan,” tegas Bupati Firman.

Setelah menyampaikan sambutan, Firman kemudian memberikan kesempatan kepada Panji untuk memberikan pesan dan kesan. Sementara itu, Panji juga menyampaikan hal senada. Sudah lima tahun dirinya mendampingi Bupati Firman. Maka dari itu jika ada hal yang kurang berkenan agar dimaafkan.

“Kepada pejabat, kepada masyarakat dan semuanya.

Mungkin selama kepemimpinan kami ada hal yang kurang berkenan di hati masyarakat.

Kepada yang memberikan dukungan atas program kami dari hati yang tulus saya juga sampaikan terima kasih,” ujar Panji.

Panji mengatakan, sekarang ini dirinya memang tengah mencalonkan diri sebagai Bupati. Kendati saat ini tengah bersaing untuk mendapatkan kursi Bupati Melawi, namun bukan berarti dirinya harus menjelekkan Pak Firman agar dirinya bisa naik. (aji)

Jumat, 7 Agustus 2015

12

PFKPM Melawi Dukung Firman-Jhon Nanga Pinoh-RK. Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kabupaten Melawi menyatakan sikap politik secara terang-terangan mendukung pasangan bakal calon Bupati H. Firman Muntaco, SH, MH dan Wakil Bupati Melawi, Drs. Jhon Murkanto pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang.

“Kami pengurus DPD PFKPM Melawi siap mengamankan dan menyukseskan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Kami juga sudah sepakat untuk mendukung dan memenangkan pasangan Firman Muntaco-Jhon Murkanto,” ucap Ketua Umum DPD PFKPM Kabupaten Melawi, Ardeni didampingi sekretaris, Joni Yusman dan wakil ketuanya, H. Heri Iskandar, Suwandi dan Widya Rima, di DPRD Kabupaten Melawi, Kamis (6/8).

Deni menegaskan, alasan mereka menyatakan dukungan politik terhadap

Pengurus DPD PFKPM Kabupaten Melawi ketika menyatakan sikap politik mendukung pasangan Firman Muntaco dan Jhon Murkanto-Irawan.

pasangan Firman-Jhon, karena figur Firman yang tegas dan berani sehingga kembali layak memimpin Melawi. “Pak Firman juga merupakan ketua umum DPP PFKPM Provinsi Kalbar, wajib kami dukung,” lugasnya.

Menurutnya, di dalam AD/ART tidak ada melarang lembaga PFKPM untuk berpolitik sehingga sudah sepatutnya yang kami dukung ketua umum DPP. Terlebih beliau juga merupakan figur yang tegas dan berani.

“Saya selaku ketua PFKPM mengimbau kepada seluruh pengurus DPD, DPC PFPKM dan seluruh puak Melayu untuk mendukung Firman MuntacoJhon Murkanto untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Melawi periode 20162021,” ajaknya.

Dengan ketegasan dan keberanian Firman menjadi Bupati maka nantinya pemimpin Melawi tidak dikendalikan orang lain. “Yang sudah baik wajib dilanjutkan dan jangan ditinggalkan.

Untuk itu perlu didukung,” ujarnya.

Menurutnya, figur calon Bupati Firman Muntaco sudah memperlihatkan buktinya, seperti yang sudah dirasakan masyarakat Melawi saat ini. “Jalan dua jalur. Itu di zamannya Pak Firman.

Kemudian adanya Stadion Raden Tumenggung. Dan berdirinya 5 kantor dinas. Itu di zaman beliau. Jadi mari kita lanjutkan,” serunya.

Sementara itu, Joni Yusman mengatakan, keberhasilan yang ada di Melawi merupakan sebuah hasil yang diperjuangkan Bupati Melawi bersama masyarakat. “Yang paling terasa yakni keamanan dan keharmonisan di Melawi. Selama Bupatinya Firman Muntaco belum ada konflik di Melawi.

Artinya situasi kondusif di Melawi terjaga,” paparnya.

Reporter: Irawan Redaktur: Andry Soe

Upah Kerja Tak Dibayar, Jalan Perusahaan Dipagar Warga

Warga Desa Labang memagar jalan perusahaan PT. Rafi Kama Jaya Abadi.

Nanga Pinoh-RK. Berbagai upaya terus dilakukan masyarakat atau kontraktor untuk mendapatkan hak mereka yang sampai sekarang belum direalisasikan oleh PT Rafi Kamajaya Abadi.

Tidak puas dengan DPRD Kabupaten Melawi yang belum mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekelompok masyarakat di Desa Labang melakukan pemagaran di salah satu jalan menuju areal perusahaan, tepatnya di jalan masuk yang berada di Desa Labang.

Akibat pemagaran tersebut sehingga hanya kendaraan roda dua yang bisa melintasi jalan tersebut, sementara untuk kendaraan roda empat, baik kendaraan milik masyarakat maupun milik perusahaan tidak bisa lewat. Pasalnya jalan tersebut ditutup dengan pagar yang menggunakan kayu bulat.

Ketua Adat Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Enel mengatakan, pemagaran tersebut mereka lakukan karena upah mereka bekerja di perusahaan PT Rafi Kamajaya Abadi belum dibayar sehingga memakan waktu empat bulan.

Bahkan terkait masalah pembayaran ini, mereka juga telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Melawi, namun sampai sekarang belum ada hasilnya.

“Informasinya dari perusahaan belum sanggup membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pemborong atau kontraktor termasuk para kontraktor dari Desa Labang,” ujar Enel saat ditemui di lokasi pemagaran, Kamis (6/8).

Menurutnya, menangani berapa jumlah hutang perusahaan kepada masyarakat di Desa Labang sampai sekarang masih belum diketahui jumlah totalnya. Karena pihaknya masih mendata siapa-siapa saja pemborong dari Labang yang pekerjaannya belum terbayarkan oleh perusahaan.

“Khusus dari Labang, ada sekitar belasan orang kontraktor yang haknya belum dibayar perusahaan dari April sampai sekarang,” ujarnya.

Enel menyampaikan, khusus yang dikerjakan oleh para pemborong dari Labang, memang lumayan banyak

pekerjaan. Diantaranya, seperti kontraktor penanaman, pemeliharaan, panen dan sebagainya. Pokoknya apa yang disuruh oleh perusahaan dikerjakan semua oleh masyarakat.

“Sayangnya pekerjaan yang telah dilaksakan oleh para kontraktor di lapangan belum terbayarkan sampai sekarang,” tuturnya.

Menurutnya, pemagaran tersebut akan berlangsung sampai ada kejelasan dari perusahaan. Selama hak mereka belum terbayarkan oleh perusahaan, selama itu juga pagar tersebut dipasang untuk menutup jalan poros menuju lahan perusahaan.

“Kami ini hanya memperjuangkan hak kami para kontraktor yang berada di Desa Labang, kami tidak ada sangkut pautnya dengan hutang perusahaan. Dengan kontraktor lain yang jumlahnya mencapai puluhan miliar,” bebernya.

Kemudian, Mael, salah seorang kontraktor pemeliharaan jalan dan pengangkut bibit mengatakan, permasalahannya sama, yakni sudah empat bulan pekerjaan dia belum dibayar oleh perusahaan. Bahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebenarnya sudah ada kesepakatan dalam surat perjanjian antara masyarakat dan perusahaan. Namun kesepakatan tersebut

tidak mereka tuntut, karena mereka masih menghargai perusahaan.

“Hanya dari perusahaan tidak ada memperhatikan kami yang sudah berbuat baik kepada perusahaan,” keluhnya.

Menurutnya, hutang perusahaan yang belum dibayar kepada dirinya tersebut tidaklah banyak hanya sekitar Rp7 sampai Rp8 juta. Walaupun tidak banyak, namun pekerjaan tersebut sudah cukup menyiksa mereka. Karena badan dan tulang telah sakit akibat mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan.

“Saya sudah ada setahun bekerja dengan perusahaan, hanya empat bulan ini yang nyedat dan belum terbayarkan,” tuturnya.

Menurutnya, dirinya ngotot kepada perusahaan untuk membayar hasil kerja mereka, karena seperti kegiatan pemeliharaan jalan, batu yang digunakan tersebut dia beli dari orang lain.

Kemudian diangkut menggunakan kendaraan orang lain supaya batu tersebut bisa sampai di lokasi.

“Setelah batu berada di lokasi, kami menggunakan tangan menghamparkan batu di jalan. Itu yang membuat segala badan dan tulang kami sakit,” ulasnya. (aji)

Sintang Raya

“Merah Putih”-kan Sintang Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU 24/2009) tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 7 ayat (3) UU 24/2009 mengamanatkan “Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”.

Pemkab Sintang, kata Kurniawan, juga mendorong seluas-luasnya prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-70 dengan tetap mengedepankan hiburan khas daerah. “Mohon partisipasi seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan dan memeriahkan Peringatan Hari Proklamasi Indonesia di Kabupaten Sintang,” harapnya.

Berdasarkan jadwal yang sudah disusun Pemerintah Kabupaten (Pemab) Sintang tentang acara Pokok Peringatan HUT Kemerdekaan RI , pada 12 Agustus 2105 Pukul 08.00 Pengukuhan Paskibraka di Gedung Pancasila dan Pukul 09.00 WIB Pemberian Penghargaan Satya Lencana di Gedung Pancasila. Pada 13 Agustus 2015, Pemkab Sintang akan anjangsana ke Panti Asuhan dan Lembaga Sosial.

Selanjutnya, pada 16 Agustus 2015 pukul 24.00 Sintang-RK. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Kabupaten Sintang, Abdurrani meminta seluruh anggotanya Makam Pahlawan Syuhada Pertiwi Sintang. untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga nama Ilustrasi.

Kemudian pada 17 Agustus 2015 pukul 08.00 baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dalam melakPemberian Remisi kepada para narapidana di Resepsi Kenegaraan di Gedung Pancasila Sintang. Tahun Indonesia Merdeka Kita Laksanakan Gerakan Nasanakan tugas di lapangan.

Keesokan harinya, 18 Agustus 2015 Peresmian Proyek- sional ‘Ayo Kerja’ guna Mewujudkan Kabupaten Sintang Lapas Klas IIb Sintang, “Dalam menghadapi masyarakat, anggota Satpol PP harus Puncaknya, pada 17 Agustus 2015 pukul 10.00 proyek, termasuk Peresmian Pra Operasional Bandara yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis”. sabar, tidak mudah terprovokasi, dan berusaha untuk menjaga Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Ke- Tebelian. nama baik Pemkab Sintang,” kata Abdurrani ditemui di ruang Pada HUT Kemerdekaan RI ke-70 ini, Pemerintah RI merdekan RI di Stadion Baning Sintang. Sore hakerjanya, Kamis (6/8). rinya, pukul 16.30 Upacara Penurunan Bendera mengusung tema yang singkat namun sarat makna yakni Reporter: Achmad Munandar Selain itu, Abdurrani juga mengharapkan setiap anggotanya “Ayo Kerja”. Sementara, Pemkab Sintang menerjemahkan Editor: Mordiadi Merah Putih juga di Stadion Baning Sintang mampu menjalin dan meningkatkaan koordinasi dengan berKemudian pada malam harinya, pukul 19.00 tema tersebut dengan tema lokal “Dengan Semangat 70 bagai intansi terkait. Terutama pada saat melakukan penertiban dan lain-lainya.

Dalam menegakan Perda, kata dia, setiap anggota harus bersikap profesional. “Jangan ada terkesan pilih kasih atau apa. Jika melanggar, tegur dengan Perda yang ada,” ujar Abdurrani.

Sementara itu, Bupati Sintang, Milton Crosby meminta Satpol PP menjalankan tugasnya dengan profesional. “Harus ada peningkatan kinerja secara profesional dan proporsional,” Hajizah menjelaskan, untuk pemasangan Sintang-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ka- “Jadi semua atribut dibatasi,” jelas Hajizah. ujarnya.

Untuk pembuatan APK ini, jelas Hajizah, KPU APK ini ada beberapa titik yang diperbolehkan bupaten Sintang sedang melaksanakan pelelangan Menurutnya, Satpol PP sudah fungsional, sehingga dalam pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk keper- masih menunggu desain dari Tim Pasangan Calon. dan ada juga yang titik yang dilarang seperti di menjalankan tugas harus tetap profesional. Apalagi sekarang luan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang 2015. “Belum ada yang menyerahkan, karena KPU atas fasilitas umum dan pepohonan. “Untuk ini Satpol PP menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) “Ada tiga jenis APK yang sedang dilelang dan penun- menetapkan pasangan calon 24 Agustus menda- jalan protokol, lembaga pendidikan, kantor miyang lebih mampu dalam menjalankan tugas sehari-hari. lik pemerintah, tempat ibadah sangat dilarang jukan langsung yaitu baliho, spanduk dan umbul- tang,” tuturnya.

Milton menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri saat ini suSementara untuk pemasangan APK tersebut, untuk melakukan pemasangan APK,” tegasnya. umbul,” kata Hajizah, Ketua Divisi Logistik, KPU dah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP, tambah dia, nantinya harus berkoordinasi dahulu Pemkab Sintang dan Panitia Pengawas Pemilu Sintang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8). dan juga membuat kriteria untuk meningkatkan kapasitas dan Sementara untuk APK lainnya seperti kalender, dengan Pemkab Sintang. Satu desa akan dipasang (Panwaslu) dapat mencabut semua alat peraga profesionalisme dalam menjalankan tugas. topi, baju, payung dan lainnya, sesuai P-KPU Nomor dua APK berupa spanduk dan 20 umbul-umbul. yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang.

Sebab, jelas dia, Satpol PP merupakan unsur terdekat den7 Tahun 2015, pengadaannya boleh dilakukan Sedangkan baliho hanya dipasang di ibukota “Melanggar, jelas semua APK dicabut,” pungkas gan kepala daerah. “Kita harapkan Satpol PP dapat menangani Pasangan Calon. Tetapi jumlahnya dibatasi 25 ribu kabupaten, masing-masing pasangan calon lima Hajizah. (Adx) permasalahan yang ada, terutama masalah ketertiban,” ucap lembar sesuai jumlah kepala keluarga yang terdata. baliho.

Milton. (Adx) Sintang-RK. Guna menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mewajibkan seluruh masyarakat untuk mengibarkan Bendara Merah Putih di depan rumah dan kantor masing-masing selama lima hari berturut-turut sejak 14 Agustus 2015.

“Sedangkan untuk pengecatan, pemasangan umbulumbul, lampu hias serta spanduk yang berisikan tema dan logo HUT Kemerdekaan RI ke-70 dilaksanakan sampai 31 Agustus 2015,” kata Kurniawan, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah (Setda) Sintang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Kurniawan menjelaskan, pemasangan Bendera Merah Putih di depan rumah dan kantor merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik

Jantoh Kita

Personel Satpol PP Jangan Terprovokasi

NET

KPU Lelang Pengadaan APK

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan PKBM Akomodir Anak-anak Putus Sekolah PutussibauRK. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memegang peran cukup penting dalam misi menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Betapa tidak, selain mengakomodir anak-anak yang tidak lulus ujian, juga mewadahi anak-anak yang Muhammad Suhada putus sekolah.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Nonformal dan Informal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu, Muhammad Suhada AMdPd SE menilai, PKBM di Bumi Uncak Kapuas cukup aktif memajukan dunia pendidikan.

Suhada mengungkapkan, mereka mempersiapkan murid-murid yang putus sekolah dan tidak lulus ujian untuk mendapatkan kesempatan kedua mengejar kenaikan jenjang pendidikan.

“Setelah ada ketidaklulusan, PKBM berusaha menawarkan agar mereka sekolah kembali. Selain itu mereka juga mengakomodir untuk putus sekolah,” tutur Suhada ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Dia mengungkapkan, untuk Tahun Ajaran 2014/2015 yang menyelenggarakan Paket B mencapai 6 PKBM, yaitu di Kecamatan Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Semitau dan Suhaid.

Kalau Paket C diselenggarakan 7 PKBM, yaitu Kecamatan Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Bunut Hulu, Semitau, Suhaid, Pengkadan dan Seberuang.

Sedangkan Paket A hanya dilaksanakan PKBM Kecamatan Putussibau Selatan.

“Tahun ini memang ada dua PKBM yang melapor untuk pelaksanaan tahun ajaran 2015/2016. Pelaksananya PKBM, yaitu di Kecamatan Bunut Hulu dan Semitau untuk Paket C,” papar Suhada.

Untuk pendaftaran Ujian Paket ini, memang ada batasan usia minimal. Pada Paket B, usia 13 tahun. Paket C usia 15 tahun, kalau Paket A usia 10 tahun atau mulai dari kelas empat. “Untuk usia ke atas atau maksimal, tidak ada batasannya. Namun kami tetap utamakan usia yang produktif,” ujar Suhada.

Untuk syarat ijazah, lanjut Suhada masuk kelas reguler Paket C harus dengan ijazah SMP. “Kalau yang langsung ujian, umur ijazah SMP-nya harus lebih dari tiga tahun. Walau ujian harus ada ikut tutorial, ujian sekolah. Sebab di PKBM memang terstandar kurikulum,” jelasnya.

Dia menambahkan, PKBM di Kapuas Hulu memang tidak terakreditasi. Tetapi untuk mengajukannya masih bisa, ada banyak yang harus dipenuhi. “Ini mungkin bisa memroses akreditasi, tetapi sangat berat syaratnya,” ungkap Suhada. (aRm)

Rakyat Kalbar

Jumat, 7 Agustus 2015

13

Silpa APBD Kapuas Hulu TA 2014 Capai Rp116,3 M Putussibau-RK. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2014 sekitar Rp116,3 Miliar terdiri atas Kas Daerah sekitar Rp112,7 Miliar ditambah dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekitar Rp3,2 Miliar.

“Adapun komponen Silpa terdiri dari pelampauan pendapatan sekitar Rp34,8 Miliar, penghematan belanja sekitar Rp74,9 Miliar, dan pengeluaran pembiayaan yang belum terealisasi penuh pembayarannya sekitar Rp6,6 Miliar,” terang Marius Marcellus TJ SH MM, Pejabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu saat Paripurna Pembahasan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2014 di ruang sidang DPRD Kapuas Hulu, Kamis (6/8) siang.

Marcellus mengatakan, sesuai amanat UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1), bupati menyampaikan Raperda tentang pertangungjawa-

Pj Bupati Marcellus menyerahkan laporan pertangungjawaban APBD 2014 kepada Pimpinan DPRD Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI

ban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK-RI. Selanjutnya pada ayat (2), laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2014, kinerja keuangan kita mendapat opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Semoga dimasa yang akan datang, kinerja kita semakin baik sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harap Marcellus.

Menurut pria yang juga menjabat Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalbar ini sesuai amanat PP 24/2005 tentang standar akuntansi pemerintah yang telah diubah dengan PP 71/2010, bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi.

Sehingga, tambah Marcellus, pada pelaksanaannya perlu melakukan konvensi atau penyesuaian laporan keuangan dari format berdasarkan Permendagri 13/2006 kepada format yang disesuaikan dalam standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu 2014 disusun berdasarkan konsolidasian. “Yaitu dengan menghimpun laporan keuangan SKPD yang menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan,” jelas Marcellus.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Pertengahan Tahun, Perpustakaan Daerah Dikunjungi 2.350 Orang Putussibau-RK. Jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah Kapuas Hulu pada pertengahan tahun ini mencapai 2.350 orang, terdiri atas pelajar, Pegawai Negeri Sipil (PNS), perusahaan, swasta, TNI, Polri dan umum.

“Target kunjungan per hari rata-rata 25 orang. Namun bisa lebih, mencapai 40 sampai 50 orang, seperti mendekati ulangan dan ujian. Pelajar yang paling banyak berkunjung, ” kata Hayatunnufus, Kepala Seksi (Kasi) Perpustakaan dan Kearsipan Humas, Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Hayatunufus memastikan, buku yang tersedia di perpustakaan lengkap dan disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Seperti buku pelajaran, umum dan lain-lain. Buku-buku ini diperoleh melalui bantuan pemerintah, baik pusat maupun provinsi dan kabupaten. “Ada pula sumbangan dari SKPDSKPD dan lainnya,” ungkapnya.

Ketentuan peminjaman buku di perpustakaan, kata Hayatunufus, sudah ada, di antaranya mengisi formulir, fotocopy KTP dan kartu pelajar. Siapapun boleh meminjam buku, bukan hanya untuk kaum pelajar.

Hayatunnufus

Hayatunufus berharap, minat baca masyarakat Kapuas Hulu terus meningkat. Hal tersebut

penting untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan masyarakat. “Sehingga kita mampu bersaing dengan daerah lain dalam hal ilmu pengetahuan,” jelasnya.

Menurutnya, Perpustakaan Daerah sangatlah penting, karena bagian dari pemantapan program peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk itu dukungan dari pemerintah daerah setempat perlu ditingkatkan. “Apalagi di sini sudah ada kampus Politeknik Negeri, otomatis perpustakaan menjadi referensi,” ucap Hayatunufus.

Dia mengungkapkan, kendala utama dalam pelayanan kepada pengunjung di Perpustakaan Daerah Kapuas Hulu yaitu belum adanya tempat yang representatif. Pasalnya hingga kini, perpustakaan masih menumpang di Gedung KONI Kapuas Hulu.

Belum lagi petugas yang masih minim.

“Usulan untuk bangun gedung baru pada 2016 sudah ada.

Denah kantor sudah ada. Kita berharap dapat masuk anggaran walaupun secara bertahap, sehingga tahun depan sudah bisa mulai dibangun,” harap Hayatunufus. (aRm)

Bumi Daranante

Bappeda Akui Penyerapan APBD Turun Keluhkan Aturan yang Sering Berubah-ubah Sanggau-RK. Statemen sejumlah Anggota DPRD yang menyatakan penyerapan APBD Sanggau tahun anggaran 2015 masih rendah, diakui Kepala Bappeda Sanggau, Kukuh Triyatmaka. Ia mengatakan presentase penyerapannya turun dari tahun 2014.

Pada semester pertama APBD 2015, penyerapan anggaran hanya sekitar 34 persen secara keseluruhan. Sementara untuk total belanja langsung sekitar 24 persen dari target yang seharusnya dicapai sebesar 40 persen.

“Namanya APBD itukan dananya macam-macam, ada dana alokasi khusus (DAK), DAU, bagi hasil. Permasalahannya ketentuan petunjuk pelaksanaan masih berubah-ubah pada intinya ada perinsip kehatihatianlah dalam menggunakan anggaran,” terangnya.

Sementara untuk semester kedua, masih belum dapat memastikan

jumlah penyerapan anggaran APBD. Mengingat laporan tersebut baru di-input pada Juni, baru diketahui secara persis pada Desember mendatang. Namun untuk target pencapaiannya minimal harus mengacu pada tahun sebelumnya, dimana untuk penyerapan khusus untuk keuangan mencapai 90 persen dan fisik mencapai 93 persen.

“Untuk penyerapan anggaran semester kedua tahun ini saya belum tahu persis sebab saya belum mengevaluasi, bulan depanlah baru ketahuan. Tapi berdasarkan evaluasi Bupati kemarien kita bukan bicara Juli nya tapi kita bicara triwulan ketiganya targetnya 60 persen,” jelasnya Ditegaskannya penyerapan anggaran bukan hanya di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Kabupaten Sanggau terdiri dari 46 SKPD termasuk yang ada di 15 kecamatan. “Orangkan tahunya penyerapan Anggaran hanya di PU, padahal PU itu hanya salah

satu ,” terangnya.

Meski presentasi penyerapan turun, tapi ia mengkalim tak terlalu signikfikan. Tahun lalu pada semester pertama penyerapan anggaran APBD sekitar 42 persen. “Artinya kan penurunannya tidak terlalu banyak.

Hal ini dipengaruhi kebijakan, peraturan, regulasi yang selalu berubahubah. Hal tersebut tentunya membingungkan kawan-kawan pelaksana di daerah,” pungkasnya.

Disinggung mengenai sanksi dari Mendagri apabila penyerapan anggaran APBD rendah, Kukuh mengatakan pemerintah pusat akan terlebih dahulu mengevaluasi duduk persoalannya, lantaran terkendala aturan atau ada kesengajaan.

“Tergantung hasil evaluasi nanti.

Kalau kita inginnya baik tapi sakit tidak bisa bekerja, ini kan soal kebijakan. Apakah akan kena sanksi kalau memang keterlambatan karena terkait masalah aturan bukan

kesengajaan kalau memang seperti itu, kita tunggu saja. Sejauh ini kita hanya baru mendengar informasi tentang sanksi. Sampai sekarang bupati belum menerima surat itu,” ungkapnya.

Bupati sendiri, lanjut Kukuh, telah menggelar evaluasi, dan meminta seluruh SKPD menggunakan penyerapan anggaran seefektif mungkin dengan sisa waktu yang ada. “Mana yang bisa dikerjakan langsung dikerjakan, tapi ada yang tidak bisa dikerjakan seperti pada sektor kehutanan dimana menterinya sering merubah-ubah aturan. Katanya untuk penghijuan dikasih duit Rp15 milyar tapi aturan tidak ada, jelas tidak berani,” terangnya.

Diterangkannya pula, rendahnya penyerapan anggaran di Dinas PU tak berpengaruh pada pencapaian optimal penyerapan anggaran.

“Saya optimis mampu menyerap anggaran secara optimal. Anggaran

untuk APBD PU hanya kurang lebih 16 persen,” ujarnya.

Sementara itu kepala Dinas PU Sanggau Abang Syafaruddin mengatakan memang terjadi penurunan dalam penyerapan anggaran tahun 2015 khususnya pada semester kedua. Persentasenya masih di bawah 10 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapi 89 persen.

“Belum dapat memastikan karena masih proses. Tapi jelas menurun, cuma kan pekerjaan fisik sudah mulai berjalan. Target kita untuk tahun ini semester kedua mampu menyerap anggaran sebesar 70-80 persen,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, Dinas PU sudah berupaya maksimal melakukan percepatan pengelolaan. Sejak perencanaan, lelang, penetapan dan pemenang hanya dalam tempo sebulan. Diperkirakan akhir September 2015 pelaksanaan pengerjaan paling lambat akan dilakukan.

“Kita akan memprediksikan mana yang kira-kira terkejar itulah yang kita prioritaskan dikerjakan, mengingat sisa waktu yang sudah tidak lama lagi. Kami bukan lalai. keterlambatan ini disebabkan adanya kebijakan yang mewajibkan harus diumumkan di koran,” terangnya.

Kata dia, saat ini diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran APBD, mengingat sudah ada PNS PU Sanggau yang tersandung masalah hukum. Hal tersebut diakuinya menjadi pembelajaran bagi dinas PU. “Sekarang sudah lebih hati-hati. Kesalahan lalu cukup menjadi pengalaman pembelajaran, kedepannya tidak terulang kembali.

Sejauh ini pegawai PU siap dalam menjalankan tugas dan tupoksinya masing-masing karena sudah diberikan arahan dan semangat,” pungkasnya.

Peralatan Modern, Petani Juga Harus Modern Lima Pintu Air Rusak Berat

Sanggau-RK. Wabup Yohanes Ontot meminta para petani bekerja profesional, sehingga menjadi petani yang modern. Mengingat saat ini, fasilitas maupun peralatan sudah menggunakan teknologi modern.

Ia juga meminta para penyuluh memberikan petunjuk-petunjuk dalam membimbing, menuntun, dan mengarahkan tentang cara pengunaan peralatan yang ada. “Manfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, agar para petani bisa lebih memahami tentang cara pemupukan yang sesuai dengan bibit unggul, pemeliharaan, pengolahan, serta penggunaan peralatan,” katanya pada acara panen perdana di dusun Timaga, desa Thang Raya, kecamatan Beduai, Rabu (5/8).

Dengan begitu, penghasilan para petani dapat meningkat. “Bisa saja dengan penghasilan dari usaha tani ini saudara-saudara bisa menyekolahkan

anak ke jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya. Ke depan, ia berharap desa Thang Raya bisa membangun lumbung untuk mengetahui jumlah hasil panen yang diperoleh.

Pada kesempatan itu, Wabup juga menyerahkan penilaian kepada tiga kelompok usaha tani, yaitu: Maju Jaya, Maju Terus 1, Kelompok Sungai Timaga.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani, PY. Pail, mengaku masyarakat dusun Timaga membentuk kelompok tani lantaran melihat potensi lahan yang luas dan subur. Awalnya, meski tanpa fasilitas memadai kelompok tani terus berusaha demi kebutuhan hidup sehari-hari.

Saat ini, kelompok tani Sungai Timaga memiliki 40 hektar sawah dan 45 hektar lahan kering. Sementara yang baru tergarap seluas 25 hektar.

“Sementara untuk lahan gadu yang dikerjakan seluas delapan hektar, dengan varietas padi ‘Patmawati’. Padi ung-

gulan tersebut ternyata berhasil dengan buah yang baik, dengan umur 100 hari sudah bisa di panen,” ungkapnya.

Untuk fasilitas, kelompok tani Sungai Timaga memiliki dua unit handtracktor dan satu saung tani yang dibangun dari dana bantuan pemetakan sawah tahun 2014-2015, dikerjakan secara swadaya.

Selain itu, pembuatan jalan usaha tani dengan panjang 100 meter, dan pintu air sebanyak tujuh unit, dua di antaranya merupakan bantuan dari lembaga YSDK, sisanya dari Pemda Sanggau.

Sayangnya, hanya dua unit yang bisa berfungsi, lainnya rusak berat.

“Mengingat potensi lahan yang belum digarap serta sarana pintu air rusak, kami atas nama kelompok tani Desa Thang Raya mengharapkan perhatian terutama pihak terkait untuk dapat memberikan bantuan baik berupa dana perbaikan serta sarana pendukung pertanian lainnya,” ungkapnya. (KiA/Jimi-Humas) Wabup Yohanes Ontot didampingi isteri melakukan panen padi.

HUMAS

Laporan: Kiram Akbar

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot saat panen raya di Andeng kecamatan Sengah Temila. ANTONIUS

Minta Petani yang profesional Sengah Temila-RK. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, saat panen raya padi di desa Andeng dan Sidas kecamatan Sengah Temila, Rabu(5/8), mengajak masyarakat Landak untuk menjadi petani yang profesional dan sungguhsugguh bertani.

Bertani dilakukan untuk menciptakan swasembada pangan di Landak sesuai dengan keinginan Pemerintah pusat dan daerah. “Saya mengajak para petani untuk sungguh-sugguh bertani, dan bisa menjadi petani yang profesional,” ajaknya.

Dijelaskannya, petani profesional yang dimaksud adalah petani yang betul-betul melaksanakan usaha tani dengan baik. “Bukan hanya sekedar namanya yang petani, atau hanya petani di KTP. Tapi, tidak memiliki sawah pertanian,” jelasnya.

Adrianus meminta, mulai sekarang petani harus mampu mengubah cara bertani dan pola pikir, serta mampu memberikan kepercayaan yang tinggi kepada apa yang dikerjakan sendiri. Apa yang dikerjakan itu adalah pertanian, karena sangat penting.

Di Indonesia sekitar 70 persen orang mengonsumsi nasi, sisanya jagung, ubi, sagu. Tetapi itu semua juga merupakan bahan makanan, sama nilainya dengan beras. “Karena itu saya juga minta semua untuk memanfaatkan, ubi, jagung dan sagu, dimanfaatkan. Agar tidak tergantung nasi,” pinta bupati.

Untuk mencapai semua itu, pemerintah tidak hanya tinggal diam, pemerintah pusat mencanangkan apa yang disebut dengan Upaya Khusus (Upsus) yang didukung penuh TNI. “Melalui Upsus pemerintah pusat sudah membantu, termasuk Landak. Landak mendapatkan dana Rp53 miliar, untuk memperbaiki saluran-saluran terutama saluran tersier. Saluran yang masuk ke sawah dan menjadi tanggungjawab petani,” bebernya.

Selain itu pemerintah juga membantu dengan alat-alat mesin pertanian, ada hentraktor, ada power traser, ada pompa air untuk mengantisipasi kekeringan musim kemarau. Meski hanya memang masih terbatas, karena masih tahun permulaan.

Tetapi jika bisa melaksanakan Upsus dengan baik, pemerintah akan membantu lebih banyak lagi. Karena dari hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap kegiatan upsus itu, Kabupaten Landak masuk dalam kategori sedang. (ius)

Jumat, 7 Agustus 2015

14

Lomba Cerita Tingkat SD/MI Hanya Diikuti Delapan Peserta Ngabang-RK. Untuk pertamakalinya Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Landak menggelar lomba bercerita tingkat pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se Landak.

Namun, lomba bercerita yang digelar mulai 5-7 Agustus ini, di Ngabang hanya diikuti 8 peserta dari sejumlah kecamatan yang ada di Landak.

Kepala KPAD Landak, Oktavius mengaku sudah meminta bantuan melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Landak di kecamatan supaya bisa memfasilitasi kegiatan ini. “Tapi sampai dengan acara pembukaan lomba, hanya 8 peserta yang mengikutinya. Merekapun mewakili sejumlah kecamatan se Landak,” ujar Oktavius usai pembukaan lomba.

Ia berjanji untuk pelaksanaan lomba cerita pada tahun depan akan lebih disiapkan dengan matang lagi dan lebih dipromosikan lagi. “Pelaksanaan lomba cerita tahun ini tentu akan kita

jadikan pelajaran pada perlombaan yang sama untuk tahun depan,” katanya.

Ada tiga judul cerita yang dilombakan yaitu: asal mula sungai Landak, semangka emas dan Ria Sinir. “Dari tiga judul cerita itu, peserta lomba bisa memilih salah satunya. Kemudian, pemenang dalam lomba cerita tingkat kabupaten ini akan dikirim lagi ke tingkat provinsi untuk mengikuti lomba yang sama,” tuturnya.

Sementara itu, meski minim peserta Sekretaris Daerah (Sekda) Landak, Ludis tetap mengapresiasi pagelaran lomba tersebut. “Ini salah satu kegiatan budaya kita yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Cerita atau dongeng memang sudah lama dikenal sejak kita kecil. Ini merupakan salah satu budaya yang menjadi identitas kita,” kata dia.

Ia menambahkan, judul cerita yang dilombakan tersebut juga digali dari cerita lokal. “Tujuan kita Salah satu peserta mengikuti lomba bercerita di aula Hanura dengan adanya lomba cerita ini, kita Ngabang. A bisa mewariskan budaya ini kepada

generasi penerus. Dengan mengenal cerita lokal, kita mau genarasi kita bisa mencintai budayanya. Sebab, kalau budaya sudah hilang, bisa saja kita kehilangan identitas kalau tidak kita lestarikan,” ungkapnya.

Ke depannya ia berharap lebih banyak lagi peserta lomba yang ikut.

“Tidak seperti sekarang ini yang hanya dikuti delapan peserta. Padahal jumlah kecamatan se Landak sebanyak 13 kecamatan. Tapi barangkali ini merupakan uji coba. Di samping itu, anggaran kita juga terbatas,” katanya.

Ludis juga berharap lomba cerita tahun depan bisa banyak diketahui masyarakat dan sekolah yang ada di Landak. “Selain itu, kita mau dengan adanya lomba bercerita ini, anak-anak bisa lebih giat membaca untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan memahami budaya lokal kita,” harapnya.

NTONIUS

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Masyarakat Wajib Pasang Bendera Aturannya, di Depan Rumah Sebelah Kanan Ngabang-RK. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 70 tahun 2015, Kepala Desa (Kades) Hilir Kantor Kecamatan Ngabang mengeluarkan imbauan yang ditujukan kepada warga desa. Salah satu poin himbauan tersebut yakni meminta warga desa Hilir Kantor untuk memasang bendera merah-putih.

Pemasangan bendera merah putih yang wajib dipasang oleh warga dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ini bertujuan menumbuh kembangkan semangat patriotisme rakyat. “Sebagai wujud daripada penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan RI,

salah satunya mengibarkan bendara merah-putih khusus bagi warga desa Hilir Kantor. Khusus warga pasar, saya tegaskan tidak boleh memasang bendera merah putih di rumah lantai dua,” terangnya.

Pasalnya ada peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam pamasangan bendera merah putih yang benar. “Artinya, bendera dipasang tegak lurus di depan rumah sebelah kanan. Tidak ada pemasangan bendera merah-putih yang miring dilantai dua rumah warga.

Pemasangan bendera inipun sudah dilakukan sejak 1 Agustus

hingga 31 Agustus mendatang,” terangnya.

Selain itu, untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 70 tahun 2015 ini, desa Hilir Kantor juga akan melaksanakan kegiatan berbagai macam perlombaan rakyat.

“Dari 20 jenis kegiatan perlombaan rakyat, diantaranya yakni perlomban memancing di sungai Landak yang dibuka untuk peserta umum dan lomba kebersihan tingkat dusun,” jelasnya.

Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, pihak desa Hilir Kantor sudah menyebarkan proposal kegiatan ke masing-masing RT

melalui panitia yang sudah dibentuk. “Suksesnya kegiatan ini tentu tidak terlepas dari kebersamaan dan dukungan warga. Apalah gunanya kami membuat program tapi tidak didukung warga, tentu program kami tidak akan jalan,” ucap Yohanes.

Imbauan sama juga dikeluarkan Ketua RT 15/RW 02 dusun Martalaya desa Raja Kecamatan Ngabang, Devi Zulkarnain. Ia sudah membuat surat imbauan yang ditujukan kepada masingmasing warga di lingkungan RT yang ia pimpin.

“Kita juga meminta warga RT untuk memasang bendera merah

putih dan umbul-umbul dihalaman rumahnya masing-masing.

Disamping itu, kita juga meminta warga untuk membersihkan perkarangan rumahnya dan memasang lampu jalan di rumah masing-masing warga,” ujar Devi.

Dikatakannya, untuk memeriahkan HUT RI ini, warga RT 15 akan melaksanakan berbagai macam perlombaan rakyat.

“Kita juga sudah menyebarkan proposal kegiatan kepada para donatur disamping kita menggunakan uang kas RT untuk menyukseskan kegiatan tersebut,” katanya. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Bibit Sawit Didominasi

Produk Luar Sekadau-RK. Sektor perkebunan kepala sawit di Sekadau mengalami perkembangan sangat pesat. Perkembangan ini berimbas pada banyaknya permintaan bibit sawit yang berkualitas.

Namun ada hal yang mengganjal pikiran banyak pihak, termasuk Bupati Sekadau, Simon Petrus.

“Selama ini bibit sawit masih didominasi oleh bibit yang didatangkan dari luar Kabupaten Sekadau,” ujar Simon saat menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kabupaten Sekadau triwulan II tahun 2015, belum lama ini.

Menurut Simon, sektor pembibitan sawit merupakan sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan. Karena itu, ia sangat berharap agar petani yang bisa menekuni bisnis pembibitan sawit itu.

“Saya berharap petani kita di Kabupaten Sekadau ini bisa lebih mengembangkan sektor pembibitan sawit tersebut. Ini peluang usaha yang menjanjikan,” yakin Simon.

Tak hanya petani, Ia juga berharap SKPD terkait ikut memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para petani mengembangkan sektor pembibitan sawit. Ini penting dilakukan agar bibit yang dihasilkan lebih berkualitas.

“Berikan pembinaan kepada para petani agar bibit yang dihasilkan tidak kalah kualitasnya dari bibit yang didatangkan dari luar Sekadau,” pintanya. (bdu)

Gelombang Panas Landa Sekadau Suhu di Atas 32 Derajat

Sekadau-RK. Gelombang udara panas alias elnino diyakini juga berimbas pada kondisi cuaca di Sekadau.

Selama sekitar sebulan terakhir, suhu udara di Sekadau cukup panas.

“Suhunya berpariasi. Tapi lebih sering diatas 32 derajat celcius,” ujar Syafi’i Yanto SE, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Pria yang karib disapa Fii itu menduga, meningkatkan suhu udara di Sekadau tidak terlepas dari fenomena elnino yang terjadi di sejumlah Negara di Asia. “Ini memang salah satu efek dari fenomena elnino itu,” tuturnya.

Tingginya suhu udara di Sekadau membuat sebagain besar wilayah di Kabupaten Sekadau dilanda kekeringan. Sejumlah sungai-sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Sekadau, seperti Sungai Kapuas dan Sungai Sekadau, airnya surut.

Ditambahkan Fii, tingginya suhu udara ini juga rawan menimbulkan bencana kebakaran. “Dari pantauan satelit NOAA, bulan Juli lalu ada satu titik api (hot spot) yang terdapat di wilayah Sekadau, tepatnya di

Kecamatan Sekadau Hilir,” ungkapnya.

Sejak Juli lalu, Pemkab Sekadau sudah menetapkan kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan untuk Kabupaten Sekadau hingga September nanti.

Kondisi darurat tersebut bisa saja diperpanjang jika gelombang panas masih melanda Sekadau.

“Karena itu, kita minta masyarakat yang beraktivitas di hutan untuk waspada. Jangan melakukan pembakara hutan dan membuang punting rokok yang masih menyala di sembarangan tempat,” pesannya.

Reporter: Abdu Syukri Editor: Kiram Akbar

81 Mahasiswa IKIP Pontianak KKM di Sekadau

Sekda Minta Jaga Kesopanan

Ilustrasi. NET

Sekadau-RK. Sebanyak 81 mahasiswa Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Pontianak menggelar KKM/PPL terpadu di Sekadau selama lebih satu bulan. Kegiatan KKM/PPL Terpadu ini ditandai dengan digelarnya acara penyerahan para mahasiswa tersebut dari pihak kampus kepada Pemkab Sekadau, kemarin.

Upacara penyerahan mahasiswa KKM ini digelar di Aula Lantai II Kantor Bupati Sekadau.

Hadir dalam kegiatan itu, Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM serta sejumlah dosen dari IKIP PGRI Pontianak.

Selama KKM, para mahasiswa

akan ditempatkan di sejumlah sekolah untuk melakukan praktik mengajar. “Totalnya ada 81 mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini,” ujar Musa S Pd, Koordinator KKM/PPL Terpadu IKIP PGRI Pontianak.

Selain para mahasiswa, pihak kampus juga menyertakan 10 orang dosen pembimbing para mahasiwa tersebut. “Mahasiswa yang menggelar KKM/PPL Terpadu ini adalah mahasiwa yang berasal dari Sekadau,” ungkapnya.

Selama ini Sekadau memang sering dijadikan lokasi KKM/PPL mahasiwa dari sejumlah kampus.

Salah satu yang juga sering adalah IKIP PGRI Pontianak.

“Kita berharap kerjasama dengan Pemkab Sekadau ini dapat terus terjalin. Kita juga sangat mengapresiasi pembangunan yang sudah dilakukan Pemkab Sekadau dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan,” tukas Musa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM dalam sambutannya mengatakan, tenaga pendidik adalah tenaga yang memberikan pendidikan akhlak yang baik kepada masyarakat. “Karena itu, saya berharap kepada adik-adik mahasiwa untuk menjaga kesopanan di tengah masyarakat,” imbuh Jhon.

Suasana peyerahan mahasiswa KKM/PPL Terpadu IKIP PGRI Pontianak dari pihak kampus kepada Pemkab Sekadau di aula lantai II kantor Bupati Sekadau, kemarin. ABDU SYUKRI

Jhon juga berharap para mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKM itu untuk serius dalam menjalankan tugas pendidikannya.

“Diharapkan kehadiran adik-adik bisa lebih meningkatkan pembangunan sektor pendidikan di Sekadau,” ulas Jhon. (bdu)

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Jumat, 7 Agustus 2015

BENGKAYANG

15

Tanah Diklaim TNI-AD, Warga Unjuk Rasa ke DPRD Singkawang-RK. Sekitar 700 warga, mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berunjukrasa ke DPRD Kota Singkawang, Kamis (6/8). Mereka menuntut pencabutan plang-plang “Tanah Ini Milik TNI-AD Cq Kodam Tanjungpura” yang bertebaran di Sekiplama.

“Kami yang datang ini menggunakan sepuluh kendaraan roda empat, 200 roda dua. Setiap Kepala Keluarga (KK) kami hanya minta dua orang untuk ikut,” ungkap Muhammad Abdurrahman, Koordinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa ditemui di halaman DPRD Kota Singkawang.

Kalau tuntutan para pengunjuk rasa tidak dipenuhi, mereka berjanji akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi, karena masyarakat sudah jenuh selama 13 tahun tanah mereka diklaim TNI-AD. Abdurrahman mengatakan, sengketa tanah antara TNI-AD terutama Brigif 19/ Khatulistiwa dengan masyarakat ini sudah berlangsung selama 13 tahun. Klaim TNI itu didasarkan pada penyerahan dari KNIL. “Sebenarnya sengketa ini sudah selesai setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi pada 3 Februari 2014 yang menyebutkan kalau TNI tidak mempunyai alas hak yang kuat terhadap tanah yang diklaimnya.

Sedangkan masyarakat mempunyai alat hak yang kuat, baik SKT, SPT maupun sertifikat,” papar Abdurrahman.

Rekomendasi Komnas HAM itu, kata Abdurrahman, merupakan hasil dari proses yang cukup panjang, seperti pertemuan-pertemuan yang melibatkan petinggi TNI di Jakarta, Pemkot dan Provinsi serta BPN. “Di situ terungkap bahwa apa yang dijadikan alas hak oleh TNI-AD berupa surat yang berbahasa Belanda itu, setelah diterjemahkan, Demo sengketa lahan. MORDIADI ternyata wilayahnya di Balikpapan, bukan di Kalbar. Bunyinya, segala mencabut plang mereka itu diserang denaset bergerak dan tidak begerak milik KNIL, gan personel TNI sekitar dua truk,” ungkap Belanja hitam itu diserahkan ke RIS pada Abdurrahman.

1950, bukan diserahkan ke TNI,” tegas AbUntuk menghindari konflik fisik itu yang durrahman. tentunya merugikan masyarakat tersebut, Tetapi sepertinya Brigif tidak menerima kata Abdurrahman, Permesta mengumpulrekomendasi dari Komnas HAM tersebut. kan masyarakat yang tinggal di 200 hektar Sehingga mereka melakukan intervensi di tanah (termasuk tanah MAN Model) yang lapangan, baik berupa tekanan psikologis diklaim TNI tersebut, untuk menemui DPRD maupun ancaman. “Jumat lalu hampir Kota Singkawang. terjadi konflik fisik, lantaran warga yang “Kami meminta DPRD berkoordinasi

dengan Pemkot Singkawang turun ke lapangan untuk mencabut plang-plang TNI yang bertebaran di tanah warga itu. Mereka kami berikan waktu sepekan,” kata Abdurrahman.

Kalau memang dalam waktu sepekan, tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka Abdurrahman akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi ke DPRD Kota Singkawang untuk mempertanyakan hal tersebut. “Kalau tidak dipenuhi, kami akan melakukan tindakan sendiri dan kami tidak menjamin stabilitas Singkawang, karena masyarakat sudah jenuh dengan ini,” ujarnya.

Ancaman Abdurrahman ini nampaknya tidak main-main, lantaran saat ini saja para pengunjuk rasa sudah hampir seribu orang, mereka datang membawa spanduk dan karton bertuliskan berbagai tuntutan, salah satunya jangan mengklaim tanah mereka..

Mereka dikawal ketat personel Polres dan Satpol PP Singkawang Para pengunjukrasa juga menuntut DPRD

dan Pemkot Singkawang berkoordinasi dan memfasilitasi penerbita sertifikat tanah warga di 200 hektar yang diklaim TNI tersebut. “Apabila TNI tidak puas dan akan melakukan gugatan hukum, maka kami minta DPRD untuk membantu masyarakat dengan melakukan penganggaran,” ucap Abdurrahman.

Setelah mendengar tuntutan para pengunjuk rasa melalui perwakilannya di ruang Ruang Rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Husen mengatakan, DPRD dan Pemkot Singkawang akan duduk bersama untuk menyikapinya. “Akan segera dilakukan, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Husen mengatakan, dari penjelasan warga yang berunjukrasa itu, bahwa Brigif mengklaim 200 hektar lahan, berarti bukan hanya tanah di Markas Brigif, tetapi juga semua tanah di Sekiplama itu milik mereka, padahal di situ banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun.

“Saya ini warga Roban usia saya 46 tahun, tetapi baru kali ini mendengar kalau tanah-tanah itu milik Brigif, dulu-dulu saya tidak pernah mendengar kalau tanah mereka seluas itu,” ungkap Husen. (dik)

Sambungan Ngembat Sepeda Motor Jalan Kom Yos Soedarso, Kamis (6/8).

Kapolsek Pontianak Barat, Kompol Joko Sulistiono mengungkapkan, And ditangkap tanpa melakukan perlawanan.

Penangkapan berdasarkan laporan polisi No LP/1931/V111/15 tanggal 2 Agustus 2015.

“Tersangka ini pelaku tunggal. Dari hasil pengakuan sementara tersangka, dia baru pertama kali mencuri sepeda motor,” kata Joko, kemarin.

Polisi tetap melakukan pengembangan kasus, melacak keterlibatan pelaku lainnya. Kepada polisi, And mengaku mencuri sepeda motor jenis Honda Vario bernopol KB 4640 QZ karena desakan

ekonomi. “Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup,” jelasnya.

Selain mengamankan And dan menyita hasil curiannya, polisi juga mengamakan BPKB sepeda motor tersebut.

“Rencananya sepeda motor itu mau dijualnya. Beruntung kita cepat mengungkap kasus ini. Meski belum terjual, tapi sepeda motor ini sempat berpindah tangan. Nah, kita masih mengembangkan kasus ini, untuk mencari apakah ada keterlibatan tersangka lainnya,” ujar Joko.

Joko menegaskan, And dipersangkakan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama lima tahun. (oxa)

Jarah Inventaris SD Kapolsek Pontianak Utara, AKP Ridwan Maliki mengungkapkan, Er ditangkap sesuai dengan Laporan Polisi No LP/1826/VII/2015 tentang Pencurian.

Saat ditangkap di kediamannya, Er pasrah tanpa melakukan perlawanan.

“Tersangka melakukan pencurian inventaris di sekolah tersebut, seperti gitar, printer, kipas angin, mikropon, saat libur lebaran lalu,” ungkap Ridwan, Kamis (6/7).

Selain menangkap Er, polisi juga me-

nyita barang buti kejahatannya, printer merek Canon warna hitam, amplyplier, kipas angin dan tabung elpiji 3 Kg. Barang hasil curian yang disita ini, sebagin sudah dijual pelaku. “Untuk sementara masih dilakukan pengembangan ke tersangka lainnya dan 480 (penadah), serta barang bukti lainnya,” ungkap Ridwan.

Er dijerat pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Ancamannya penjara paling lama tujuh tahun. (oxa)

Proses Hukum Puyak Hitam Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Arianto mengaku belum mengetahui hasil Lab dari Sucofindo. Malah dia mengatakan proses hukumnya saat ini masih berkutat di pemeriksaan saja.

“Untuk proses hukumnya masih dalam proses pemeriksaan,” jelas Arianto, Kamis (6/8).

Padahal proses pemeriksaan yang dilakukan Dit Pol Air Polda Kalbar sudah berlangsung sejak lama. Namun baru baru sekarang Dit Pol Air Polda Kalbar melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, yakni Sucofindo.

“Proses pemeriksaan yang kini dilakukan, yakni proses pemeriksaan saksi dan ahli,” ujar Arianto. Artinya, belum ada perkembangan sama sekali proses hukumnya, setelah Dit Pol Air mengajukan

sample puyak hitam ke Sucofindo sejak tiga bulan lalu.

Kasus dugaan puyak hitam tanpa dokumen atau ilegal itu dilaporkan sejak 23 November 2014 lalu. Kemudian dilaukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk para ahli.

“Kita laksanakan cek sample barang bukti (puyak hitam) di Sucofindo pada 5 Mei 2015. Kemudian pada 5 Agustus 2015 kemarin, kita membuat surat ke Sucofindo tentang hasil uji sample barang bukti,” ungkap Arianto.

Langkah proses hukum selanjutnya, menunggu keterangan perkembangan dari hasil uji Lab barang bukti tersebut.

“Kita masih menunggu keterangan dari hasil uji Lab barang bukti di Sucifindo,” tuturnya. (zrn)

Pacaran, ABG Dipelasah Aksi kejahatan Amin cukup sadis. Dia menganiaya IN, setelah itu merampas barang berharga berupa handphone Asus, jam tangan serta cincin kecubung.

Kapolsek Kendawangan, Iptu Ikhwan Syukri menjelaskan, pada saat kejadian, IN mojok berduaan dengan pacarnya, TR, 16, di Jalan Batu Begendang, Desa Mekar Utama, Kendawangan. Tiba-tiba tersangka menghampirinya dan mengancam akan membawa dua sejoli itu ke kantor polisi, lantaran berpacaran di tempat sepi.

“Karena melihat korban ketakutan, pelaku meminta keduanya mengikutinya masuk kedalam hutan. Kemudian pelaku meminta korban beserta pacarnya membuka pakaian. Karena korban menolak, pelaku memukulnya hingga pelipis mata kanan korban terluka,” jelas Ikhwan, Kamis (6/8).

Akhirnya IN dan pacarnya membuka semua pakaiannya. Kemudian Amin memaksa keduanya untuk melakukan hubungan intim. Karena kedua sejoli itu menolak, pelaku hanya menyuruh keduanya berciuman.

“Saat itulah pelaku kemudian memba-

wa pakaian korbannya, berikut dengan barang-barang milik korban,” jelasnya.

Kapolsek mengatakan, sehari setelah kejadian, IN melapor ke Polsek. Jajarannya meminta keterangan mengenai ciri-ciri pelaku. Salah seorang anggota Polsek mengenali ciri-ciri Amin, maka dilakukan penyelidikan.

Cukup bukti, polisi mendatangi kediaman Amin. Namun pelaku sudah tidak berada di Kendawangan. Polisi meminta istri pelaku menyuruh suaminya datang ke Polsek Kendawangan.

“Jadi pada Rabu (4/8) sekitar pukul 22.00, pelaku datang ke Polsek dan langsung kita amankan. Kemudian kita tanyakan ke korbannya, apa benar pelaku adalah orang yang memukul dan mengambil barang-barangnya,” jelasnya.

Ikhwan menjelaskan, Amin sedang menjalani proses pemeriksaan. Nantinya akan diserahkan ke Polres Ketapang, karena korbannya masih anak bawah umur. “Pelaku selain dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman Sembilan tahun penjara. Kemudian undang-undang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara,” tegas Ikhwan. (jay)

BKP Musnahkan 790 Benih Luar Negeri Ratusan benih itu berasal dari Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Thailand.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar.

Dasarnya, karena tidak dilengkapi surat kesehatan tanaman (phytosanatary certificate) yang sah dari negara asal.

Kepala seksi Karantina Tumbuhan BKP Kelas 1 Pontianak, Subur Pudji S mengatakan, awalnya ratusan benih ilegal ini hasil penyerahahan Petugas Bea Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak, 10 Juni lalu.

“Diberitahukan tentang adanya beberapa paket bibit dan benih tumbuhan yang masuk melalui paket pos, yang diterima di kantor Pos di Jalan Rahadi Usman,” kata Subur saat memberikan keterangan pers di kantornya.

Sebanyak 790 benih tanaman itu dikemas dalam beberapa paket. Dua paket berisi 400 benih kelapa sawit asal Malaysia, 20 benih tanaman bunga sakura yang dimasukkan ke dalam tujuh amplop. Kemudian 20 benih tanaman bunga peony yang dikemas dalam satu paket. Sebanyak 50 benih tanaman bunga

mawar raindbow yang dikemas dalam empat paket, asal Thailand. Kemudian empat jenis tanaman yang tidak diketahui namanya, jumlahnya 300 benih dari RRT. “Setelah melakukan pemeriksaan, diketahui paket-paket tersebut tidak sesuai persyaratan Undang-Undang No 16 tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan PP No 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan,” ungkap Subur.

Subur mengatakan, selain tidak mengantongi phytosanatary certificate, dokumen penjamin kalau benih tersebut bebas terjangkit Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) berbahaya, juga tidak disertai izin pemasukan benih/bibit yang diterbitkan Direktorat Jenderal Dirjend Holtikultura.

“Setelah proses 14 hari dan pemiliknya tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memenuhi dokumen yang diperlukan, maka benih tersebut dimusnahkan,” jelasnya.

Selama tahun ini, lanjut Subur, BKP sudah dua kali memusnahkan benih ilegal yang masuk dari RRT, Thailand dan Mexico.

Tanaman dari RRT, diantaranya 28 bungkus plastik kecil berisi benih sawi, lobak, kangkung, bayam serta beberapa jenis yang tak dikenal namanya.

“Dari masing-masing bungkus tersebut, terdapat sekitar 50 sampai 500 benih. Paket tersebut juga masuk melalui paket yang dikirim melalui Kantor Pos di Rahadi Usman pada tanggal 2 April,” katanya.

Kemudian satu paket berisi 100 benih tanaman bunga kiwi yang juga berasal dari RRT. Selanjutnya, tanaman asal Thailand yang diterima pada 7 April dari kantor Pos yang sama. Peket tersebut terdiri dari satu paket berisi tanaman kantong semar berisi satu batang, satu paket berisi tanaman kantong semar berisi lima batang.

Untuk kiriman dari Mexico, berisi 10 kantong plastik kecil, terdiri dari benih terong, kubis merah, tomat, cabe, lettuce, dan alfafa yang masing-masing kantong kecil berisi kurang lebih 100 hingga 450 benih. “Pemusnahannya dilakukan pada 16 April lalu,” katanya. (fik)

Rumah Dinas TNI Jadi Arang “Ibu-ibu itu teriak minta tolong. Saya keluar, melihat rumahnya sudah dipenuhi api dan asap hitam. Melihat sudah tidak memungkinkan untuk dapat memadamkan api lagi, saya langsung fokus menyelamatkan jiwa keluarga korban,” ungkap Hamdan kepada wartawan.

Hamdan memperkirakan api berasal dari ruang tengah rumah milik korban. Ia mengatakan ketika itu, para penguhuni rumah yang berjumlah lima orang sudah di luar rumah.

“Pertama yang saya lakukan langsung mengamankan dua orang anak kecil yang satunya kelas 1 SD dan yang satunya lagi masih belum bersekolah,” akunya.

Dikatakannya, posisi antara rumah korban dan rumah yang satunya lagi hanya dibatasi dinding. Kedua rumah tersebut berbahan dasar material dari kayu, sehingga api dengan cepatnya melalap bangunan tersebut.

“Untuk sumber api secara pasti saya belum mengetahui, apakah dari listrik atau kompor.

Tapi kalau menurut pengelihatan saya, api berasal dari ruang tengah rumah korban,” ungkapnya.

Penguhi rumah, Marice Kaleleng, 68, teriak histeris melihat satu persatu bagian rumahnya dilahap api. Hamdan mengatakan, Marice sempat beberapa kali memaksa masuk ke dalam

rumah yang sudah dipenuhi kobaran api itu, namun berhasil ia cegah.

“Korban sempat panik dan ingin menerobos api untuk mengambil barang-barangnya.

Namun saya cegah jangan masuk, harta dapat dicari yang terpenting selamatkan dulu jiwa dan pikirkan anak-anak yang ada ini. Tidak apaapa, biarkan saja barang tersebut terbakar. Dia bilang mau menyelamatkan barang-barangnya,” bebernya.

Usai menyelematkan korban, Hamdan meminta warga sekitar menghubungi petugas pemadam. “Saya tidak punya nomor pemadam kebakaran. Ketika ada orang lewat bilang dia punya nomor. Saya suruh dia yang telpon,” imbuhnya.

Sementara anak perempuan Marice Kaleleng, Nyong, 32, yang ketika itu sudah diamankan di gedung sekolah SDN 08, mengaku kakinya tergores akibat panik. Ia sempat mencoba memadamkan api menggunakan air, tapi tak berhasil.

“Ketika saya siram tiba-tiba api menyambar muka saya,” katanya.

Saat diwawancarai, anak perempuan ibu tersebut tak henti-hentinya memeluk ibunya dalam keadaan menangis. Kata dia, kobaran api berasal dari televisi bekas yang berada di ruang tengah, posisinya berdekatan dengan dinding

pembatas dengan rumah di sebelahnya.

“Pada saat kejadian, kami semua masih di teras luar rumah sedang ngobrol, lalu dengar gledag-gleduk dari dalam rumah. Sekali lihat ada asap. Saya sempat ambil air dari luar rumah untuk nyiram api,” ungkapnya.

Penghuni rumah dibawa ke Puskesmas terdekat, agar dapat menenangkan diri, beristirahat dan mendapatkan perawatan medis.

Danramil Kapuas, Kapten Asep Trisman mengatakan, belum diketahui secara pasti darimana api itu berasal dan penyebabnya. Untuk jumlah penghuni rumah sebanyak tujuh orang, namun penghuni tersebut tidak semua berada di rumah.

“Satu rumah itu memang ada orangnya satu rumah lagi kosong, tidak ada penghuninya. Tadi apinya katanya berasal dari televisi (TV). Tapi posisi TV nya tidak menyala dan colokannya tidak terpasang, dan itu yang membingungkan.

TV tersebut berada pas berbatasan dengan dinding rumah sebelah, dekat dengan lemari rumah. Rumah yang kosong tersebut listriknya tidak menyala,” kata Asep.

Sekitar lima unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Pemkab dan Yayasan dikerahkan.

Sekitar Pukul 13.00 api baru berhasil dijinakkan. (kia)

Satpam Disdukcapil Bawa Sabu jenis sabu. Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas dengan gelagat L bersama rekannya berinisial R, 28, yang diketahui seorang pecatan polisi.

“Keduanya kita amankan di Jalan Jendral Sudirman dekat pencucian motor simpang Riam. L sudah pasti tersangka, sementara R belum bisa kita buktikan keterlibatannya,” kata Kapolsek Kapuas AKP Bambang Suharno didampingi Kanit Reskrim, Bripka Ismet ditemui di kantornya, Kamis (6/8).

Kapolsek menceritakan kronologis penangkapan. Rabu malam itu, beberapa anggota Polsek Kapuas sedang menggelar patroli rutin. Petugas melihat ada pria yang mencurigakan, diduga sedang transaksi Narkoba. Petugas pun langsung merapat dan melakukan penggeledahan terhadap L dan R. “Dugaan kita mereka ini sedang melakukan transaksi, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan R ini bukan membeli, tetapi L kita dapati empat paket shabu,” katanya.

Saat ini keduanya ditahan di Mapolsek Kapuas.

Namun, Kapolsek mengaku pihaknya belum menemukan keterlibatan R. “Untuk tersangka L ini masih kita lakukan pendalaman, apakah sebagai pengguna atau sebagai pengedar. Kita juga nanti akan melakukan tes urin terhadap

tersangka,” timpal Bripka Ismet.

Untuk memastikan apakah empat paket tersebut Narkoba, Polisi akan segera mengirimkan sampel tersebut ke BP-POM Pontianak.

Jaringan Pontianak Sepak terjang Denny Erwanda, 40, warga Jeruju, Pontianak Barat mengedarkan sabu di Sekadau, akhirnya terhenti. Denny yang lama jadi incaran polisi ini akhirnya dibekuk jajaran Sat Restik Polres Sekadau dan Polsek Sekadau Hilir, Kamis (6/8) sekitar pukul 00.15, di rumahnya, Desa Sungai Ringin, Sekadau Hilir.

Saat ditangkap, pelaku sempat berkelit mengaku sudah lama tidak menjual sabu. Polisi yang tak percaya begitu saja, menggeledah kediaman Denny.

Di rumahnya, polisi menemukan uang Rp6 juta, diduga hasil penjualan sabu, empat unit HP, buku tabungan. Polisi juga mendapati dua bong sabu, dan dua bungkus plastik klip.

Penemuan barang-barang ini membuat polisi curiga, Denny masih menjual sabu. Kecurigaan ini terbukti setelah polisi menyita satu unit sepeda motor jenis Yamaha Fino milik Denny.

Secara mengejutkan, polisi menemukan tujuh paket sabu yang sudah dikemas dalam plastik dengan berat 4,04 gram, di jok motor. Begitu juga dengan timbangan sabu. Penemuan ini

membuat Denny tak dapat lagi berkelit.

Dari pengakuannya, sudah menjual sabu sejak delapan bulan terakhir. Ia mendapat pasokan sabu dari kawasan Beting, Pontianak Timur.

“Senin (3/8) kemarin dia baru ambil sabu ke Beting sebanyak lima gram. Sebagian sudah dijual, sisanya yang kita sita,” ungkap Kasat Restik Polres Sekadau, AKP P Silaen, Kamis (6/8).

Polisi tak kesulitan menyimpulkan Denny sebagai bandar. Argumen itu diperkuat dengan temuan timbangan sabu. Dalam aksinya, Denny memasok sabu hanya di wilayah Kota Sekadau dan sekitarnya. “Dia juga mengaku sebagai bandar,” papar Silaen.

Penangkapan Denny bermula dari pengembangan kasus sebelumnya, melibatkan seorang kurir asal Kota Pontianak yang ditangkap di Desa Ensalang, beberapa waktu lalu. Ditambah pula laporan dari masyarakat yang resah dengan tindak-tanduk Denny.

“Kami berterimakasih atas dukungan masyarakat, terutama menginformasikan tindak kejahatan kepada kami,” ucap Silaen.

Denny disangkakan melanggar pasal 112 dan 114 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. (kia/bdu)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

B

Malu Deh Gue

B

EN Kasyafani sempat merasa malu. Penyebabnya, beredarnya gosip dirinya tengah menjalin kedekatan Laudya Cynthia Bella.

Apalagi, banyak fans yang sepakat menjodohkan mereka berdua. ”Rasanya? Ya begitu deh. Malu deh gue, jadinya tengsin (malu). Tapi kalau ada doanya (dari fans) itu kan baik, gue terima saja,” tutur pesinetron Tukang Bubur Naik Haji ini.

K e dekatan Ben dan Bella berawal dari beredarnya foto yang menampilkan kemesraan mereka berdua, akhirnya muncul gosip mereka berpacaran. Walaupun keduanya sama-sama menyangkal, namun hubungan itu sepertinya didukung penuh oleh para fans. Ben pun tampak santai menjawab kedekatannya dengan bekas pacar Chico Jericho tersebut. “Saat itu kami memang ada kerjaan bareng dengan Bella dan Indra, itu memang gimmick-nya disuruh begitu. Buat gimmick di suatu acara seru-seruan saja, kebetulan seru dan diangkat media. Jadi ramai deh,” kata Ben Kasyafani, Selasa (4/8).

Ben menilai Bella merupakan sosok wanita yang baik. Namun, kedekatan Ben dan Bella hanya sekadar teman biasa. “Intinya dia baik lah. Nggak pernah jalan bareng, ketemu cuma pas ada kerjaan saja,” lanjut Ben Kasyafani. “Gue sekarang mencari yang akhlaknya baik saja. Karena kalau gue lihat yang cantik banyak dan bisa dicari, tapi yang akhlaknya baik mudah-mudahan bisa menciptakan dan menularkan akhlak itu ke gue,” tutur Ben. (idp)

“

Selalu ada seorang pria yang hebat di balik kesuksesan wanita dan kau benar, kau adalah pria hebat itu di dalam hidupku.

Aku mencintaimu".

Dian Sastrowardoyo

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

Rika Ley ona

Lebih Menjual

M

ERASA punya bakat, Rica Leyona memilih menjadi foto model sejak mundur dari JKT48, Desember 2014 lalu. Baginya dunia photoshoot lebih menjual ketimbang entertainment.

Saat beberapa mantan anggota idol group itu memilih tetap berada di jalur entertainment, tidak demikian dengan perempuan 23 tahun itu. Saat ini, dia memilih fokus menjadi foto model. Rica mengatakan sudah tidak asing kalau beberapa member keluar dari JKT48 lantas bermain film atau menyanyi. “Bikin sesuatu yang beda, keluar dari JKT48 tapi nggak ke entertainment dulu,” tuturnya.

Keputusan untuk tidak mengikuti jejak mantan memberJKT48 lainnya sudah dia pikirkan dengan matang. Rica makin mantap setelah teman-temannya juga menyarankan ke photoshoot karena dinilai lebih menjual.

Rica menjelaskan, keputusan itu membuatnya harus siap menjadi foto model untuk berbagai kegiatan. Termasuk bagi pebisnis yang ingin meng-endorse untuk memperkenalkan produknya.

Nah, sebagai salah satu bukti keseriusannya menjadi foto model, Rica sudah menyiapkan sebuah photobook. Dia memang masih merahasiakan detail buku tersebut. Yang jelas, sudah disiapkan dengan matang dan lebih pada fashion shoot. Rencananya, photobook tersebut akan dikeluarkan Agustus bertepatan dengan ulang tahunnya. “Bakal beda dengan Rica Leyona yang sebelumnya,” katanya.

Buku tersebut tidak hanya disiapkan untuk pasar Indonesia saja. Rica menyebutkan, photobook tersebut juga akan dijual di Jepang. Soal apakah foto model akan menjadi pekerjaan tetap untuknya, dia belum tahu pasti. Sebagai perempuan muda, Rica membuka peluang untuk banyak hal. “Bukan berarti tidak mau di dunia entertainment, mungkin ada saatnya masuk ke dunia itu. Tapi, sekarang fokusnya ke photoshoot dulu,” terangnya. (idp)

UNGGAH KEMESRAAN Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Jumat, 7 Agustus 2015

Ben dan Bella

ARUbaru ini Dian Sastrowardoyo mengunggah foto dirinya dan suaminya, Indraguna Sutowo.

Keduanya tengah tertawa bahagia dalam efek hitam putih.

Indra memeluk Dian dan mendekapnya.

Dian mengunggah kemesraan yang tampak dalam foto itu, dan menyebutnya sebagai hari ulang tahun suami tercinta yang jatuh pada tanggal 4 Agustus 2015 lalu.

Dian juga menuliskan kata-kata spesial untu ayah dari dua orang anaknya. “Happy birthday hubby…Tekad dan komitmen atas semua yang telah kau lakukan, bahkan caramu menjaga kesehatan menginspirasiku,” tulis Dian via Instagramnya.

Pernikahan mereka sejak 2010 bersama pemilik nama asli Maulana Indraguna Sutowo tersebut, Dian menyebut dirinya wanita yang paling bahagia. Indra adalah penyemangat hidupnya. “Aku telah menjadi wanita paling beruntung memilikimu. Tanpa cinta, dukungan dan selera humormu itu aku tidak akan mampu melakukan semuanya,” cerita Dian.

Pemeran `Ada Apa dengan Cinta?` ini juga berterima kasih kepada pria yang menikahinya itu karena dukungan besar atas karier dan sepak terjang Dian di dunia film dan akting Tanah Air. Ia juga bersyukur telah menjalin keluarga bahagia bersama Indra. “Selalu ada seorang pria yang hebat di balik kesuksesan wanita dan kau benar, kau adalah pria hebat itu di dalam hidupku. Aku mencintaimu,” tulis Dian. (idp)

Entertainment Entertain ment

Rakyat Kalbar