8 Agustus 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Sabtu, 8 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Polsek Sungai Raya Main Mata dengan Mafia Hukum?

HAK ASASI DITABRAK. Seorang warga Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Rosanah mengadukan dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM perwakilan Kalbar, Jumat (7/8). Indikasi pelanggaran hak asasi dilakukan Polsek Sungai Raya terhadap suaminya, Zulkarnaen.

Zero Tolerance Tak Diikuti Zero Abuse

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Polisi Kalbar Nomor 1 (Urusan Dugaan Pelanggaran HAM)

PUTIH-PUTIH KOMPAK. Kasal Laksamana TNI Ade Supandi SE MAP melakukan salam komando bersama Kolonel Laut (P) Heru Santoso MSi yang menjabat Danlantamal XII menggantikan pejabat lama Komandan Lanal Pontianak Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi di Mako Lantamal XII, Jumat (7/8). HUMAS LANTAMAL XII

Kasal: Lantamal XII Konsekuensi Logis Pontianak-RK. Menyadari perairan laut Kalimantan Barat berpotensi rawan gangguan karena berbatasan langsung dengan negeri jiran, akhirnya status Pangkalan Kelas B (Lanal Pontianak) ditingkatkan jadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XII, kemarin. Selain pangkat komandan pangkalan naik jadi bintang satu, alutsistanya pun segera bertambah.

Halaman 6

Kasus Tewasnya Adik Wakil Walikota Singkawang

Haji Dol: Tegakkan Hukum Setegak-tegaknya

Abdul Mutalib

Singkawang-RK. Tewasnya Rokib Sasmara, 37, menyisakan luka mendalam bagi keluarganya, tak terkecuali Wakil Walikota Singkawang, H Abdul Mutalib ME. Pria yang akrab disapa Haji Dol ini enggan menuntut polisi. Dia hanya meminta hukum ditegakkan setegak-tegaknya.

Halaman 7

Pontianak-RK. Polisi di Kalimantan Barat menempati peringkat pertama. Sayang, bukan dalam urusan zero tolerance, alias tak ada toleransi dengan pelaku kejahatan, yang kerap didengungkan dan jadi kebanggaan Polda Kalbar di level nasional. Mereka justru rangking 1 dalam urusan

klik! www.rkonline.id

îren @irenemaulidha berlakukan pasal penghinaan gak membuat yg hina jadi terpuji, people know you re good if you re good, langit gak perlu jelaskan dirinya tinggi

Andi Arief (AA) @AndiArief_AA Pasar penghinaan warisan kolonial itu hidup di saat semua masih manual. Belum terkoneksi dunia yang maya dan tak berhadapan.

Rachland Nashidik @ranabaja Di zaman demokrasi kini, cocoknya Presiden yang bisa dipidana karena menghina rakyat.

@Rakyat_Kalbar

dugaan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, dalam kasus terbaru yang dilaporkan kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM perwakilan Kalbar, kesan polisi melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan/wewenang) sehingga mengabaikan hak asasi

PENERTIBAN PARKIR, JALAN DIPONEGORO KOK DIBIARKAN

PARKIR SEMBARANGAN. Jalur kanan Jalan Pangeran Diponegoro Kota Pontianak, tepatnya di depan Hotel Santika, digunakan untuk parkir mobil hingga dua lapis. Sedangkan kanan jalan digunakan untuk parkir sepeda motor hingga dua lapis. Sempitnya jalan mengganggu pengendara. Namun sayang kendaraan yang parkir sembarangan itu tidak ditertibkan Pemkot Pontianak.

GUSNADI-RK

seseorang luar biasa santernya. Bahkan, dalam aduan anyar itu, kencang tersirat petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang markasnya tak seberapa jauh dengan Polda Kalbar, main mata dengan mafia hukum.

Halaman 7

Pontianak-RK. Semut di seberang tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ungkapan ini mungkin tepat digambarkan Anggota Komisi B DPRD Pontianak, Yuli Armansyah terhadap Pemkot Pontianak yang dinilainya tebang pilih atau pilih kasih dalam menertibkan parkir.

“Jangan tebang pilih. Kalau mau menertibkan parkir ini, tertibkan semuanya yang bermasalah. Kalau dikatakan parkir di Jalan Pattimura itu menggangu dengan tiga lapisnya, mengapa di lokasi lain tidak!”

Halaman 6

Sidang Sengketa Pencalonan Henrikus-Gusti Kamboja

SENGKETA PILKADA. Calon Wakil Bupati Ketapang, Gusti Kamboja dan komisioner KPU Ketapang memeriksa dokumen persyaratan pencalonan pada sidang sengketa Pilkada yang disaksikan Panwaslu Ketapang, Jumat (7/8).

Keputusan Panwaslu Final dan Mengikat Ketapang-RK. Sidang ketiga sengketa Pilkada yang diajukan pasangan bakal calon Bupati Ketapang, Drs Henrikuis MSi dan Wakil Bupati Ir H Gusti Kamboja MH melawan KPU Ketapang berakhir tidak sepakat.

Penegakan Hukum Kebablasan Hukum adalah panglima atau penguasa tertinggi (supremasi) di negeri ini. Tetapi penegakannya saat ini dinilai sudah kebablasan.

Halaman 6

Rakyat Kalbar

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya keputusan sengketa ini kepada Panwaslu Ketapang. Apapun keputusan Panwaslu, wajib dilaksanakan kedua belah pihak.

“Karena kedua belah tidak sepakat

dalam sidang ini, dan sepakat menyerahkan keputusan kepada Panwaslu, maka keputusan final dan mengikat akan diambil Panwaslu. Keputusan nantinya wajib dijalankan Halaman 7

Berkelas Dunia, Polytron Raih Rising Global Stars Polytron adalah merk Indonesia berkelas dunia yang telah berdiri sejak 1975. Bermula dari produksi televisi hitam putih, hingga kini Polytron telah merambah jajaran produksi Home Appliances dan Smartphone.

Polytron memiliki lebih dari 10.000 karyawan tersebar di seluruh Indonesia, dan juga memiliki kantor perwakilan di Thailand.

Halaman 6

JAIDI CHNADRA-RK

Malaysia Ruang Tamu, Kalbar Dapurnya Buruknya fasilitas negara di wilayah perbatasan Kalbar dengan Malaysia, seperti infrastruktur jalan, air bersih, penerangan, pendidikan hingga kesehatan, sangat memalukan.

Ibarat kata,

Public Relations and Marketing Event Manager PT. Hartono Istana Teknologi, Santo Kadarusman (kiri) dan Marketing Director PT Hartono Istana Teknologi, Tekno Wibowo memegang Rising Global Stars Award 2015 versi Majalah Forbes. IST

Halaman 6

Pengalaman Sang Kapten Pengawas Illegal Fishing

Injet-injet

Hadapi Kapal dan Para ABK Tangguh Menahkodai Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi harus menghadapi kelompok nelayan kapal ikan asing ilegal yang menjarah dan mencuri sumber daya laut di wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).

Kapten Macan Hiu 001 Kapal Pengawas Perikanan KKP, Samson AMD sudah mengarungi laut sejak tahun 2000 hingga saat ini. Tak ada rasa takut, meskipun nyawa taruhannya.

Samson AMD

Halaman 7

KAPAL NELAYAN ASING. Pengawas Perikanan KKP sudah menangkap puluhan kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Kapal-kapal tersebut ditambat di dermaga PSDKP Pontianak. ISFIANSYAH-RK

Isfiansyah, Kota Pontianak

HARIAN

Rakyat Kalbar

Rubaety Erlita Prabasa

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

Penertiban parkir, Jalan Diponegoro kok dibiarkan - Punye saham keh di situ?

Polsek Sungai Raya main mata dengan mafia hukum?

- Kalok dibiarkan, ini baru namenye Zero Tolerance.

Betol tadak, Pak?

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Sabtu, 8 Agustus 2015

2

Kepala seksi Karantina Tumbuhan BKP Kelas 1 Pontianak, Subur Pudji S

Smokel Benih atau Bibit Tanaman Ilegal Marak Terjadi di Provinsi Kalbar Kasus penyelundupan benih atau bibit tanaman ilegal asal luar negeri marak terjadi di Provinsi Kalbar. Hal itu tercatat dari tingginya angka pemesanan yang mencapai ribuan butir dari berbagai jenis, yang telah dimusnahkan pihak Badan Karantina Pertanian (BKP) Kelas 1 Pontianak selama semester pertama 2015.

Tahun lalu, lebih gila lagi. Untuk benih impor tanaman sawit saja, BPK telah memusnahkan sebanyak 51.250 butir.

Dari akumulasi data benih yang diperoleh, setidaknya ada empat negara yang menjadi favorit sebagai tempat pemesanan benih-benih ilegal ini. Diantaranya, Malaysia, Cina, Thailand dan Mexico.

Menariknya, kalau dicermati sekilas, sebagian besar (kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya), benih-benih yang diselundupkan ini juga banyak dikembang-biakkan secara lokal oleh penangkar-penangkar di Kalbar.

Sebut saja jenis benihbenih yang diselundupkan dari Malaysia, Cina dan Thailand itu misalnya; benih kelapa sawit, benih tanaman bunga sakura, benih bunga Peony, benih bunga mawar raindbow, benih bunga Kiwi, benih tanaman sawi, lobak, kangkung, bayam, benih tanaman kantong semar dan lainnya.

Smokel benih asal

Mexico juga begitu. Seperti misalnya benih terong, kubis merah, tomat, cabe dan lainnya. Di mana itu juga sangat mudah diperoleh dari petani tradisional kita. Murah, aman dan kualitas mutunya juga terjamin.

Namun kenapa masyarakat cenderung harus memesannya ke luar negeri. Dengan mengeluarkan biaya mahal untuk benihbenih yang sebenarnya ada di Indonesia, khususnya Kalbar?

Berikut wawancara wartawan Rakyat Kalbar bersama Kepala Seksi Karantina Tumbuhan BKP Kelas 1 Pontianak, Subur Pudji S, Jumat (7/8) seputar pengiriman benih ilegal asal luar negeri. +Apa motifnya. Kenapa masyarakat lebih memilih benih asal luar negeri. Padahal kalau dilihat dari jenisnya, benihbenih ini banyak didapati di Kalbar?

-Sepertinya mereka itu pengen bibit baru, mungkin karena hobi atau apa. Jadi coba-coba siapa tahu kalau ditangkarkan ke sini bisa lebih bagus. +Siapa-siapa saja yang biasa pesan. Kalau hanya dari kalangan petani, pertanyaannya cukup canggih juga petani Kalbar mampu menguasai empat bahasa sekaligus?

-Dari petani ada, pernah juga ada dari oknum petugas BRI Singkawang. Tidak juga semua petani. Selama ini yang pesan perorangan, tidak ada laporan misalnya perusahaan mana yang pesan, belum ada. Kalau pun untuk kepentingan penelitian, juga harus izin dari Kementerian Pertanian. +Bagaimana modus pengiriman barang-barang ini?

-Yang kita terima selama ini dari Bea dan Cukai, pengiriman tersebut berupa paket-paket yang dikirim melalui pos. Masyarakat biasa memesannya dengan cara online. Seperti kita pesanpesan baju di Jawa. Seperti yang dari Mexico kebanyakan begitu.

Harganya tidak sampai satu dolar per benih.

24 Agustus 2015, Penetapan Paslon Pilkada Serentak KPU Verifikasi Dokumen Paslon Perseorangan Pontianak-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar memastikan penyerahan perbaikan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Dari hasil penyerahan perbaikan tersebut, penyelenggara pemilu melakukan verifikasi kembali untuk memastikan validasi dokumen dukungan yang disampaikan oleh pasangan calon perseorangan.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty mengatakan, untuk progres pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di tujuh kabupaten di Kalbar, saat ini untuk pencalonan sudah memasuki tahapan perbaikan dokumen syarat calon yang sudah dimulai sejak 4 Agustus lalu.

“Hari ini (Jumat, 7 Agustus) merupakan masa akhir perbaikan dokumen Paslon perseorangan,” ujar Ketua KPU Provinsi Kalbar, Umi Rifdiyawaty, Jumat (7/8).

Umi menjelaskan, dokumen hasil perbaikan yang disampaikan pasangan calon perseorangan tidak serta merta langsung dapat meloloskan pasangan calon tersebut. Namun diverifikasi lagi oleh KPU Kabupaten.

Sebelumnya, KPU Provinsi Kalbar menyatakan, lima pasangan calon jalur perseorangan (independent) pada Pilkada serentak di Kalbar, semuanya belum memenuhi syarat dukungan dan masih harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan di masing-

masing Kabupaten.

Ia menjelaskan, pasangan calon perseorangan yang berada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Ketapang (tiga pasangan), Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sekadau masing-masing satu pasangan dari tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Kalbar.

Ia menjelaskan, hasil dari perbaikan yang disampaikan pasangan calon mekanisme akan dilakukan penelitian seperti semula. Yaitu, penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan KPU kabupaten.

Menurutnya, pasangan perseorangan menyampaikan lagi dukungan disertai fotokopi identitas kependudukan, minimal dua kali lipat kekurangan. Setelah masuk perbaikan dari pasangan calon perseorangan terkait dukungan maka KPU kabupaten akan melakukan penelitian terhadap dukungan tersebut.

Sementara itu terkait hasil penetapan baik dari pasangan calon perseorangan dan partai politik akan diumumkan bersamaan. “Penetapannya dilakukan secara bersamaan, baik calon yang diusung parpol maupun calon perseorangan, yaitu tanggal 24 Agustus 2015 mendatang,” terangnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Pemasangan Iklan Pengumuman

+Siapa yang paling dirugikan dari aktivitas smokel benihbenih ini?

-Para petani dan perusahaan. Seperti BUMN di bidang pertanian. Karena kebanyakan benih-benih yang dikirim ini tidak disertai phytosanatary certificate (dokumen kesehatan tanaman) yang sah dari negara asal.

Yang itu dikhawatirkan benih ini mengandung Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau disingkat OPTK. Seperti virus, cendawan dan bakteri. Dan itu bisa menular dengan tanaman yang ada di sekitarnya. Tanaman menjadi layu dan mati. +Seberapa besar bahayanya bagi manusia?

-Tidak. Ini hanya antara tanaman ke tanaman saja. OPTK ini bisa menyebabkan pohon menjadi sakit, buahnya sedikit dan rasanya tidak enak. Paling parah bisa membuat pohon atau tanaman itu mati. Jadi misalnya, benih jeruk yang ditanam itu ada mengandung OPTK. Kemudian jeruknya di makan manusia, tidak apa-apa, hanya rasanya tidak enak. +Bagaimana langkah BPK Kelas 1 Pontianak meminimalisir praktik ilegal peredaran benih berbahaya di Kalbar?

-Tidak semua benih-benih itu berbahaya sebenarnya. Cuman untuk tahu itu berbahaya atau tidak, benih-benih itu harus dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau dokumen lainnya. Seperti phytosanatary certificate tadi. Untuk meminimalisir, kita juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalbar melakukan sosialisasi tentang bahaya penyakit tanaman.

“Upaya lainnya, yakni dengan memusnahkan benih-benih itu dengan cara membakarnya. Itu saja. Karena wewenang kami bukan pada penindakan. Tugas kami hanya memantau jalur lalu lintas pengiriman,” lugasnya.

Reporter: Fikri Akbar Redaktur: Andry Soe

Penampung Pengemis Akan Dihukum Bersihkan Parit Sebulan Pontianak-RK. Maraknya pengemis yang berkeliaran di kawasan Kota Pontianak, baik yang cacat tubuh maupun yang tidak, ditengarai sudah bersifat komersil. Bahkan, para pengemis ini ditampung dan dikoordinir oleh oknum warga. Walikota Pontianak, H Sutarmidji minta masyarakat untuk tidak memberikan apapun kepada pengemis, baik yang cacat tubuh maupun tidak.

“Karena apa, itu semuanya sudah dikomersilkan. Pernah kita merazia pengemis yang cacat, di dalam tasnya ditemukan uang yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah.

Itu bukan lagi meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi sudah untuk mencari kekayaan,” tegas H Sutarmidji di kediaman dinasnya, Jumat (7/8).

Walikota berharap, masyarakat tidak menaruh belas kasihan kepada para pengemis yang berkeliaran itu, karena sejatinya mereka adalah orang kaya. Bahkan data dari hasil investigasi pihaknya, ada pengemis yang memiliki sawah hingga berhektar-hektar di daerah asalnya, punya rumah yang bagus dan bahkan ada pengemis yang beristri dua hingga tiga orang. Mereka menjalani profesi sebagai pengemis untuk meraup jutaan rupiah dalam sehari dari hasil belas kasihan orang. Sayangnya, masyarakat tidak menyadari itu sehingga pengemis masih menjamur di Kota Pontianak.

“Nah, kalau memang mau bersedekah, kan banyak panti asuhan, tempat ibadah dan masih banyak orang-orang miskin yang kehidupan sehari-harinya masih perlu perhatian. Kalau memang masyarakat masih saja memanjakan mereka, suatu waktu orang yang memberi sedekah kepada pengemis yang dikomersilkan itu akan kita tipiring dan diajukan ke pengadilan,” lugas Sutarmidji.

Diakuinya, memang benar pengemis-pengemis itu penyandang cacat. Tetapi hal itu justru dikomersilkan untuk mendapatkan uang dari belas kasihan orang. Pemerintah

Kota (Pemkot) Pontianak siap menampungnya di pantipanti jompo dan sebagainya. Namun kenyataannya mereka tidak bersedia ditampung di sana.

“Mereka justru minta dipulangkan ke daerah asalnya di Pulau Jawa, bahkan minta naik pesawat dengan biaya sendiri. Dia tidak mau naik kapal,” bebernya.

Terhadap pelaku yang mengkomersilkan atau mengkoordinir para pengemis ini, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas. Dengan menangkap dan menjatuhkan hukuman.

“Hukumannya adalah membersihkan saluran atau parit selama satu minggu atau satu bulan,” ucapnya.

Sutarmidji mendesak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Satpol PP dan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pontianak untuk membersihkan pasar dan wilayah Kota Pontianak dari para pengemis. Bahkan, ia akan ikut memantau dan memonitor di titik-titik mana yang masih ditemukan adanya pengemis.

“Di mana saja di wilayah Kota Pontianak, jika masyarakat temukan ada pengemis, silahkan telepon kita. Nanti kita akan datang dan jemput pengemis itu untuk ditertibkan.

Saya minta semuanya dikembalikan ke daerah asalnya.

Kalau pengemis itu berasal dari kabupaten di Kalbar, antar ke Kantor Bupatinya. Bila di luar Kalbar, naikkan dia di kapal dan dikawal dan pastikan dia kembali ke kampung halamannya,” timpalnya.

Demikian pula terhadap anak-anak putus sekolah dan anak-anak usia sekolah yang berjualan koran di perempatan lampu merah yang sebagian besar bukan berasal dari Pontianak, pihaknya akan menindak tegas dengan mengembalikan mereka ke daerah asalnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro

Sabtu 8 Agustus 2015

3

Perpustakaan Nasional Keluhkan Infrastruktur Jangkau Perbatasan Pontianak-RK. Keterbatasan sarana infrastruktur menjadi kendala sehingga perpustakaan nasional belum menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat di daerah perbatasan Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan terobosan. Yakni dengan bekerja sama dengan TNI yang bertugas di daerah perbatasan.

Sekretaris Perpustakaan Nasional, Dedi Djunaidi saat berkunjung ke Provinsi Kalbar, kemarin menyatakan, pihaknya juga kesulitan mengatasi permasalahan ini.

“Memang perbatasan belum, tapi kami dari badan sudah ada kerja sama dengan Kodam. Karena daerah perbatasan itu, untuk datang ke sana saja sangat sulit. Tapi memberdayakan TNI membawa buku dengan ranselnya sampai ke perbatasan,” ujarnya, Jumat (7/8).

Dalam kunjungannya bersama anggota Komisi X DPR RI, Ir. H. Zulfadhli, MM beberapa waktu lalu ke Kantor Pemerintah Kota Pontianak, Dedi menyatakan, semenjak 2012, pihaknya sudah berupaya agar tetap bisa menyuplai buku-buku untuk masyarakat perbatasan melalui TNI. Karena keterbatasan akses yang susah dijangkau itulah.

Namun upaya menyuplai buku tetap menjadi prioritas.

“Beberapa memang kerja sama dengan badan dari 2012, karena dukungan pemerintah sangat antusias sekali.

Dispora Kalbar

Lintasan Lomba Lari Masih Dicari Pontianak-RK. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalbar akan menyelenggarakan lomba lari 10 K (kilometer) 2015 yang dijadwalkan dijadwalkan pada 6 September mendatang.

Kepala Dispora Syawal Bondorekso Provinsi Kalbar, Syawal Bondorekso menyampaikan, kegiatan ini menggandeng Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi Kalbar. Dispora juga telah berkoordinasi dengan PASI Provinsi Kalbar mengenai hal-hal teknis perlombaan.

“Kami men-survey calon lintasan sepanjang 10 kilometer tersebut, termasuk beberapa pihak terkait yang akan mendukungnya,” ujar Syawal Bondorekso melalui siaran pers, Jumat (7/8).

Syawal menambahkan, lomba ini digelar guna memeriahkan Hari Olahraga Nasional 2015. Sejauh ini beragam persiapan sudah mulai dilakukan.

“Saat ini masih dalam tahap mempertimbangkan kategori peserta yang akan diperbolehkan mengikuti lomba tersebut. Apakah hanya tingkat pelajar atau umum serta melibatkan kalangan TNI dan kepolisian,” paparnya.

Setelah segala persiapan teknis dimatangkan, Syawal akan segera melakukan penjaringan terhadap peserta. “Kita akan membuka pendaftaran bagi para pesertanya,” ujarnya. (fik)

Makanya dibentuknya kementerian desa,” timpalnya.

Selain itu, Dedi berpendapat, khusus di daerah perbatasan buku yang diberikan harus tepat sasaran. Di mana daerah khusus tersebut dengan segala keterbatasannya, sementara kebutuhan informasi dan keilmuan harus sesuai dengan bidang untuk perkembangan masyarakat perbatasan.

“Tentu daerah perbatasan, sifatnya tepat sasaran.

Seperti budidaya, pertanian dan sebagainya. Jangan di perbatasan, tapi bukunya tentang IT. Kan tidak nyambung jadinya,” paparnya.

Meskipun dengan segala keterbatasannya, ia menjelaskan sudah menjadi kewajiban perpustakaan nasional untuk tetap menyuplai masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Hanya saja, perlu kesabaran sambil menunggu akses pemerintah membaik ke depan.

“Di perbatasan itu koran bekas bungkus gorengan dibaca juga, saking hausnya informasi. Makanya sekarang kita dekatkan baca. Kalau sudah ada bahan dasarnya, itu pasti bisa. Bahkan pulau terluar pun yang terpencil kita fasilitasi,” ulasnya.

Suasana permukiman masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia, di Desa Lanjak, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Ist/Net

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Digelar 8-9 Agustus, Seminar dan Halal Bihalal IDI-PDGI Kalbar Pontianak-RK. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kalbar akan menggelar Seminar Bersama di Hotel Mercure, Pontianak. Seminar “Peran Dokter dan Dokter Gigi dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kalimantan Barat yang Komprehensif ini akan dilaksanakan selama dua hari, 8–9 Agustus 2015.

Ketua IDI Kalbar, dr. H. Berli Hamdani GS. MPPM mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada dokter dan dokter gigi di Kalbar tentang pelayanan komperhensif kesehatan masyarakat.

“Selain itu sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi antarsesama keluarga besar dokter dan dokter gigi di Kalimantan Barat. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan acara halal bihalal sesama dokter dan dokter gigi,” ujar dr.

H. Berli Hamdani GS, Jumat (7/8).

Dalam kegiatan seminar bersama, panitia menghadirkan pembicara Itjen Kemenkes RI-Pengwil IDI-PB PDGI pusat, yang akan memberikan informasi seputar Pembinaan Organisasi Profesi khususnya dokter dan dokter gigi.

Materi lainnya, lanjut Berli juga membahas mengenai Blood Dyscrasia pada Anak dan Bayi yang akan disampaikan oleh (Prof. Dr. Djayadiman Gatot, Sp. A (K) dan drg. Laily Kadaryati, Sp.KGA).

“Sebagai peningkatan informasi dokter dan dokter gigi tentang endocarditis bacterialis sebagai komplikasi dari tindakan medis, kami juga mengajak rekan-rekan dokter dan dokter gigi untuk lebih banyak mengetahui informasi tersebut melalui narasumber dr. Infan Ketaren, Sp.JP dan

Panitia dan Pengurus IDI Kalbar foto bersama. Istimewa drg. Chairul Ikhlas, Sp.BM,” harapnya.

Untuk memberikan informasi yang lebih detil dan lengkap mengenai panduan praktek klinis dokter gigi

dan penerapan KepMenkes RI No 62 Tahun 2015, kata Berli akan dijelaskan nantinya oleh drg. Aditya Wisnu Putranto, sp. KG. (jul/*)

Even Sepatu Roda Pangdam Tanjungpura Cup

PANGDAM CUP: CUP: Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Sepaturoda Seluruh Indonesia (Porserosi) Kalbar bersama Pomdam XII Tanjungpura duduk bersama membahas even sepatu roda Pangdam Tanjungpura Cup. Fikri Akbar/Rakyat Kalbar Pontianak-RK. Setelah sukses membuka kejuaraan sepakbola tingkat Provinsi Kalbar, kini Kodam XII/Tanjungpura akan menyelenggarkan

kejuaraan Piala Pangdam XII Tanjungpura untuk sepatu roda. Kegiatan ini dilakukan guna memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-70 sekaligus meme-

riahkan HUT Kodam Tanjungpura 2015.

Penyelenggaraan kejuaraan yang terbuka untuk umum itu akan dilak-

sanakan pada 16 Agustus 2015, di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak.

Danpomdam XII/Tanjungpura,

Kolonel CPM, Agus Wijanarko yang sekaligus ketua panitia menyampaikan, sama halnya dengan sepakbola, kejuaraan sepatu roda ini juga merupakan instruksi dari Panglima TNI kepada Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Toto R Soedjiman untuk mengembangkan olahraga sepatu roda di Kalbar. “(Ada empat cabang olahraga, red), yang merupakan perintah panglima.

Nanti ada karate dan balap motor,” ujar Danpomdam XII/Tanjungpura, Kolonel CPM, Agus Wijanarko usai melakukan rapat koordinasi pembentukan panitia bersama Pengprov Porserosi Kalbar, di Mapomdam XII/Tanjungpura, Kamis (6/8) malam.

Dalam event ini, Agus sendiri ditunjuk langsung oleh Pangdam Tanjungpura untuk menjadi ketua panitia sekaligus mengakomodir kegiatan para atlet dan pecinta sepatu roda di Kalbar.

“Harapan Beliau (Pangdam Tanjungpura, red), dari kegiatan ini ada bibit baru dari cabang sepatu roda. Kami siap menyelenggarakan kejuaraan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Porserosi Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar menyambut, baik kesediaan Kodam XII/Tanjungpura untuk memfasilitasi penyelenggaraan ini.

“Tentunya kami sangat berterima kasih juga, Kodam XII Tanjungpura sudah memberikan ruang untuk mencari saluran bagi para pecinta sepatu roda,” paparnya.

Berdasarkan rapat koordinasi kemarin, Porserosi akan mulai membuka pendaftaran Minggu (9/8 hari ini). Pendaftaran dilakukan di Sekretariatan Porserosi di Jalan Karimata, Nomor 14.

Pendaftaraan ini dibuka untuk umum, tak terkecuali bagi para atlet yang akan mengikuti kejuaraan Pra PON. “Atlet Pra PON harus wajib diikutkan.

Nanti ada kelasnya sendiri, di kelas bebas. Ini juga sebagai ajang uji coba dan latihan. Bagi para pemenang nanti akan mendapatkan piagam pengharghaan yang ditandatangani oleh Pangdam, KONI dan Porserosi,” ujarnya. (fik)

2 September 2015, Jamaah Haji Kalbar Mulai Berangkat

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Pontianak-RK. Calon jamaah haji kloter pertama asal Kalbar dijadwalkan akan berangkat pada 2 September mendatang. Saat ini pihak Kementerian Agama masih memproses pelunasan tahap ke tiga.

“Sampai sekarang untuk calon Abdul Rojak jamaah haji di Kalbar dalam tahap proses pelunasan tahap ke tiga terhitung tanggal 5-9 Agustus ini masih tersisa 44 porsi kosong. Kita sedang memperjuangkan 44 orang dapat melunasi tahap ketiga ini sampai hari minggu,” ujar Kepala Bidang Haji dan Umroh Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Abdul Rojak, ditemui di kantor Kemenag Kalbar, Jumat (7/8).

Abul Rojak menjelaskan, dari kuota 1.872 orang untuk Kalbar, sampai saat

ini tahap kedua kurang 44 orang dan 44 orang itu sedang diproses tahap ke tiga dan hasilnya belum diketahui.

“Yang 44 kursi ini masuk tahap ketiga, di mana tahap pertama diusahakan yang belum pernah berhaji. Tahap kedua untuk lansia dan ketiga untuk menggabungkan suami istri dalam satu kloter ternyata masih tersisa 44 kursi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana keberangkatan jadwal yang diberikan di Kalbar termasuk dalam gelombang kedua. “Jadi dari Kalbar akan masuk dulu, akan berangkat dari embarkasi Batam langsung menuju Jedah,” paparnya.

Menurutnya, sejauh ini terkait pembatalan untuk keberangkatan haji ada beberapa orang. Seperti di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Adanya laporan yang batal berangkat, karena meninggal dunia.

“Terkait hal tersebut kita ajukan ke pusat terkait pembatalan berangkat dan nantinya akan ada penggantinya,” ujarnya.

Mengenai keberangkatan calon jamaah

dari Kalbar yang mulai diberangkatkan 2 September mendatang akan menginap semalam di Batam. “Untuk keberangkatan satu kloternya 450 orang, kita ada lima kloter. Kloter ke lima itu digabung dengan kloter dari Kepulauan Riau jumlahnya 92 orang,” paparnya.

Mengenai jumlah pendaftar haji saat ini di Kalbar tercatat sekitar 25 ribu orang dan antrean cukup panjang hingga 13 tahun.

“Kalau dari kabupaten/kota masing-masing berbeda jumlah pendaftarnya. Untuk Kota Pontianak sampai 19 tahun daftar tunggu. Jadi daftar sekarang 19 tahun ke depan baru berangkat,” ulasnya.

Ia menambahkan, untuk calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini diharapkan dapat menyiapkan diri terutama masalah kesehatan “Kalau kurang sehat agar tetap melakukan konsultasi kepada dokter. Dan calon jamaah haji dapat menyiapkan segala sesuatu yang dibawa terutama yang terpenting ilmu manasik hajinya. Agar diperdalam supaya siap melaksanakan umrah atau haji,” ingatnya. (fie)

Pro Ekbis Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.000 5.500 25.500 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 22.000 24.000 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Jumat, 7 Agustus 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,038.39 14,862.37 3,472.18 3,627.73 9,822.38 13,604.00

Beli 9,929.96 14,711.10 3,433.09 3,590.99 9,716.47 13,468.00 Sumber: Bank Indonesia

4

Rakyat Kalbar

Sabtu, 8 Agustus 2015

Provinsi Kalbar

Delapan Kabupaten Kekurangan Beras Pontianak-RK. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar mencatat sampai dengan 2014, terdapat delapan kabupaten masuk kategori kekurangan beras. Ke delapan kabupaten/ kota itu, diantaranya Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau.

Kepala Seksi Produksi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Kalbar, Nur Fahri mengatakan, hanya Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah yang mengalami surplus beras.

“Meski sebenarnya masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai swasembada pangan, tapi Kalbar sampai saat ini masih mendatangkan beras dari luar,” ujar Nur Fahri di sela-sela pelaksanaan bimbingan teknis supervisi pemantau petani, Jumat (7/8), di Kota Pontianak.

Fahri menjelaskan, di Kalbar memiliki dua model sawah. Yakni sawah irigasi seluas 81 ribu hektar dan nonirigasi 242 ribu hektar yang ditanami padi. Sementara ada sekitar 4 ribu hektar sawah irigasi dan 36 ribu hektar sawah nonirigasi tidak ditanam apapun. “Sehingga total sawah yang ada

Ilustrasi/Ist

seluas 527.850 hektar,” ulasnya.

Capaian luas panen padi lima tahun terakhir, dari 2010 sampai dengan 2014, produktivitas gabah cendrung menurun.

Dari luas panen 452 ribu hektar, produksi padi mencapai 1,3 juta ton dikonveksi menjadi beras hanya menyisakan 758 ribu ton.

“Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalbar, itu artinya Kalbar masih kekurangan beras sebanyak 64 ribu ton.

Kalau kebutuhan beras tidak tercapai, tentu akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Sehingga mau tidak mau pasokan beras harus dikirim dari luar,” paparnya.

Menurut Fahri, penyebab Kalbar masih kekurangan beras, karena teknologi budidaya sebagian besar masih konvesional serta bibit padi yang dipergunakan masih bibit lokal dan bukan unggul.

“Dari 100 persen luas lahan padi 60 persen diantaranya padi varitas lokal. Produksi varitas lokal sangat jauh berbeda dengan varitas unggul. Padi varitas unggul mampu menghasilkan beras lebih banyak. Tapi sayang, petani masih banyak yang belum mau menanam padi unggul,” ungkapnya.

Penyebab lain menurunnya produktivitas padi, yakni karena disebabkan pendistribusian pupuk yang tidak tepat sasaran, bibit padi yang susah didapat, peralihan lahan sawah ke sawit yang masih terjadi.

Jika dibandingkan dengan target swasembada nasional, yakni 5,5 juta ton, Fahri menambahkan, Kalbar masih belum mampu mencapai target tersebut. Karena dua jenis pengolahan penanaman padi yang ada, yakni padi sawah hanya menghasilkan 3,3 ton, sementara untuk padi ladang hanya

1,8 ton. “Total produksi padi kurang lebih hanya sekitar 3,3 ton jauh dibandingkan dengan target nasional,” ulasnya.

Yang lebih mengherankan, menurut dia, ratusan ton pupuk dimasukan ke Kalbar, ternyata hasilnya juga belum mampu menggenjot produktivitas padi.

Untuk mendorong terciptanya swasembada pangan maka mau tidak mau yang harus dilakukan adalah bersama-sama mengawal pertanian yang ada serta memanfaatkan potensi lahan sawah yang belum tertanam.

Dia mengaku optimis, Kalbar dapat mencapai terget swasembada pangan.

Jika lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan memperbaiki teknologi budidaya.

“Sama halnya dengan jagung dan kedelai. Dari data lima tahun terakhir, produktivitasnya pun cendrung terus menurun,” ungkapnya. Dia berharap, peran supervisi pertanian yang nantinya akan pengawalan, pengawasan dan pendataan pertanian di lapangan dapat benar-benar menjalankan tugasnya untuk menyampaikan data produktivitas padi di lapangan yang akurat.

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry Soe

Ini Cara Pemerintah Pangkas Dwelling Time katanya, LS dinilai kurang berperan dalam penentuan pelarangan barang masuk. Sebab, kementerian atau lembaga terkait masih tetap melakukan pemeriksaan masing-masing sesuai kewenangannya.

Karena itu, proses tersebut bakal dipangkas. Pemangkasan itu bukan hanya untuk mempercepat pengurusan dokumen tetapi juga mencegah penumpukan barang di pelabuhan.

“Yang pre custom dilaksanakan dan post custom kalau bisa satu hari.

Jadi upayakan pelabuhan nggak lagi dijadikan tempat penimbunan barang. Begitu selesai, Bea Cukai keluar,” tegas bekas Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan itu.

Dengan pemangkasan proses pre custom clearance maka target pemerintah untuk mengurangi dwelling time bisa terwujud. Maksimal pada Desember nanti dwelling time cukup 4 hari saja.

“Kami mau buat 3,5 sampai 4 hari saja. Langkah-langkahnya segera akan kami terapkan. Oktober atau Desember ini bisa terealisasi,” ulasnya. (jpnn)

Jakarta-RK. Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas jumlah perizinan dalam proses bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan. Dalam rapat koordinasi (rakor) di Jakarta, Kamis (6/8) lalu, pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan pre-custom clearance atau proses perizinan sebelum masuk ke Bea Cukai.

“LS (laporan surveyor, red) kami kurangi jumlahnya. Yang tidak perlu tidak usah pakai LS dan tim dari Bea Cukai dan otoritas pelabuhan lebih memperketat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo usai rakor yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian.

LS merupakan dokumen dari lembaga survei yang ditunjuk Kementerian Perdagangan dengan tugas melakukan pemeriksaan fisik barang. Tujuannya adalah mengetahui jenis dan jumlah barang yang dikirim.

Indroyono menjelaskan, selama ini LS dijadikan acuan dalam mengizinkan atau melarang barang ekspor maupun impor. Namun,

Equatoriana

Ilustrasi/Ist

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Kami warga masyarakat Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Durian mohon penjelasan, mengapa aliran listrik di daerah tersebut setiap malam mengalami giliran pemadaman, apakah memang sudah jadwalnya, terima kasih.

08125785653 7-8-2015

08.10

Sms Warga Jangan Ajarkan Suap xxx itu manusia xxat, pengumpul xxa, penghuni nxx, bxx xxn, penipu ulung dan tak pernah ngaca diri. Dia itu sudah tua xca, seharusnya jadi contoh pada cucu-cucu dan anak-anaknya. Jangan justru mengajarkan jadi tukang suap. Ini cermin bangsa belum siap untuk berbudi pekerti mulia.

Pakar hukum saja berbuat tak senonoh, pantas saja dia selalu menang dalam berpekara, rupanya suap menyuap menjadi senjatanya. xxbx.

085247071360 4-8-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

HP : 081345479682

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

05.39

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya

Sabtu, 8 Agustus 2015

5

11 Agustus, PKL Jalan Alianyang Ditertibkan

Tanpa Kompromi, Tidak Ada Ganti Rugi Musyawarah Kite

Jangan Sembarangan Kubu Raya. Pembangunan jalan poros dinilai memiliki dampak positif bagi kelancaran transportasi dan pengembangan perekonomian masyarakat di Kubu Raya. Namun Wakil Ketua Komisi II DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin mengingatkan, percepatan pembangunan infrastruktur tersebut tidak boleh sembarangan.

“Kami harap mutu dan kualitas pembangunan mampu bersaing dengan Kota Pontianak. Ke depan, diperlukan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Kubu Raya,” harap Jainal.

Jainal menambahkan, lantaran secara geografi luas wilayah Kubu Raya puluhan kali lipat dibandingkan Kota Pontianak, maka memerlukan waktu dan anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Kubu Raya.

Tahun 2015 ungkapnya, Pemkab Kubu Raya memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan poros yang menghubungkan desa dengan desa, dan desa dengan kecamatan. “Program ini senada dengan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD lima tahun ke depan,” ucapnya.

Selain jalan poros, Jainal meminta Bupati Kubu Raya menganggarkan pembangunan jalan lingkungan yang ada di desa, saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2015. “Banyak keluhan dari kepala desa. Tahun ini sedikit sekali dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan. Bahkan, ada desa yang sama sekali tidak masuk dalam pembangunan jalan lingkungan. Maka untuk perubahan ini, kami minta dianggarkan jika dananya ada,” pungkasnya. (sul)

Kubu Raya. Selasa (11/8) mendatang, kios-kios di Jalan Mayor Alianyang depan Makodam akan dieksekusi. Menyalahi aturan mendirikan bangunan di atas fasilitas umum (fasum), para Pedagang Kaki Lima (PKL) dipastikan tidak akan menerima ganti rugi.

Sebelumnya, pada bulan Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kubu Raya yang di-backup TNI/Polri sempat mencoba melakukan eksekusi terhadap kios-kios tersebut. Namun, penertiban batal dilakukan lantaran berbagai pertimbangan. “Kalau merujuk kesepakatan, pembongkaran dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2015. Pemilik kios diharuskan membongkar sendiri bangunan kiosnya. Namun, ternyata di hari itu pemilik juga belum membongkarnya,” kata Kasat Pol PP Kubu Raya, Fitria Fadli, Kamis (6/8).

Fitria membantah jika surat kesepakatan tersebut dibuat hanya sepihak. “Karena ada memang yang tidak mau menandatangani

surat kesepakatan itu, terutama pemilik kios,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemkab Kubu Raya tidak akan kompromi lagi terhadap para pemilik kios. Pihaknya akan kembali melakukan pembongkaran pada tanggal 11 Agustus 2015.

“Pada tanggal tersebut, kami akan melakukan pembongkaran dan tidak ada kata kompromi atau ditunda lagi. Apapun risikonya, kami harus lakukan dan menjalani kesepakatan,” tegasnya.

Menurutnya, kurang lebih 300 personil yang terdiri dari Satpol PP Kubu Raya, Satpol PP Kota Pontianak, dan Provinsi Kalbar, serta dari TNI/Polri akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan saat eksekusi berlangsung.

Selain itu, katanya, pada saat dilakukan eksekusi juga akan diturunkan alat berat seperti ekskavator, ambulance, dan mobil pemadam kebakaran. “Jika memang nantinya pada saat eksekusi kios-kios berlangsung terjadi aksi

anarkis, seperti perlawanan dari para pemilik kios, maka akan kami serahkan semua kepada aparat keamanan yang akan mem-backup.

Kalau Pemkab tidak tegas terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi aturan, maka akan semakin banyak warga yang membangun bangunan dengan menyalahi aturan. Itu akan berakibat kumuhnya wilayah di Kubu Raya,” ungkapnya.

Tak hanya bangunan kios di Jalan Mayor Alianyang saja yang ditertibkan, namun bangunan lain di lokasi lain yang menyalahi aturan juga akan dibongkar. “Usai membongkar bangunan kios-kios di Jalan Mayor Alianyang, kami juga akan membongkar bangunan liar di wilayah Pasar Kakap, lapak-lapak di sepanjang jalan menuju Bandara Supadio, serta bangunan liar yang ada di depan Polda Kalbar. Malah lapak-lapak yang ada di sepanjang arah Supadio sudah dilayangkan SP 2, sehingga kalau masih tidak dihiraukan, maka akan dilakukan

pembongkaran juga,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya H Rusman Ali mengatakan, perintah pembongkaran tersebut harus dijalankan, dan pihaknya tidak akan memberikan ganti rugi. Sebab, mereka telah mendirikan bangunan di atas fasum.

“Kalau kami memberikan ganti rugi, pastinya banyak orang yang akan mendirikan bangunan liar. Bisa jadi di Halaman Kantor Bupati ada bangunan liar dan minta ganti rugi, kalau Pemkab menggantinya,” ungkapnya.

Rusman Ali menambahkan, terkait pembongkaran tersebut, ia sudah mendapat laporan dari Satpol PP yang akan melakukan pembongkaran pada tanggal 11 Agustus nanti.

“Kami minta mengertilah PKL itu, karena bangunan itu didirikan di atas fasum, dan bongkarlah sendiri,” imbaunya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Bupati Minta SKPD Ingat Dosa Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar selalu ingat dosa dan tidak melanggar ketentuan agama, maupun peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas.

“Kita ini tidak terlepas dari dosa, tapi jangan terus-terusan melakukannya. Kami harap menjalankan tugas dengan baik, dan para pimpinan SKPD mendidik anak buahnya agar sesuai ajaran agama,” ungkap Rusman Alisaat menghadiri acara Halal Bihalal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Jumat (7/8).

Dalam kegiatan yang mengusung tema, “Dengan Halal Bihalal Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan dan Kabupaten Kubu Raya,” lebih jauh Rusman Ali meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya agar selalu mengingatkan para kepala sekolah supaya mendidik murid-murid-

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya menggelar acara Halal Bihalal. Syamsul Arifin.

nya dengan baik, terutama tidak melupakan membaca doa. “Kalau yang beragama Islam, usahakan disuruh membaca Alquran. Kalau untuk agama lain, diharapkan membaca doa bersama,” ungkap Rusman Ali. Ia juga meminta para guru agar tidak malas-malasan dalam mendidik anak muridnya. Sehingga anak didik tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, seperti narkoba dan pelanggaran hukum lain. “Hal itu yang tidak kami harapkan.

Kalau cara mendidiknya bagus, tentunya anak tidak menyimpang.

Begitu juga orangtua, agar selalu menjaga anaknya, terutama saat keluar rumah,” imbaunya.

Penghargaan, lanjut Rusman Ali, akan diberikan kepada para pendidik yang berhasil mendidik muridnya bisa dikenal di daerah lain. “Kalau siswanya bagus, tentu kami tetap mengingat gurunya untuk diberikan reward. Makanya ajarilah anak didik dengan baik,” harapnya. (sul)

Kursi Rakyat

Marcellus Bukan Tunggul Su aib Ketua KPU Sambas. Ridho

Dukungan Tony-Eka Lengkap Sambas-RK. Ketua KPU Sambas, Su’aib SPd mengatakan, penerimaan berkas atau pemberian berkas syarat pencalonan pasangan calon perseorangan Tony Kurniadi ST dan Hj Eka Nurhayati sesuai dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Persyaratan yang diajukan sesuai ketentuan pencalonan calon perseorangam yang harus dilengkapi.

“Kami telah menerima berkas dukungan Tony-Eka sebagai syarat calon perseorangan, sesuai ketentuan dengan jumlah dukungan paling sedikit 47.025 jiwa atau 7,5 persen dari jumlah 626.995 jiwa penduduk Kabupaten Sambas, dan kekurangan 8.676 dikali dua telah dilengkapi pasangan Tony-Eka dengan menyerahkan tambahan dukungan sebanyak 30.100 dukungan,” kata Su’aib, Ketua KPU Sambas kepada Rakyat Kalbar, Jumat (7/8).

Su’aib menjelaskan, setelah penyerahan berkas pasangan calon, selanjutnya KPU akan melakukan penelitian administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftar. Apakah pasangan calon tersebut sudah memenuhi syarat atau belum.

“Setelah berkas perbaikan dipenuhi, setelah masa perbaikan berkas pasangan calon dibuka KPU dari tanggal 4 hingga 7 Agustus 2015, maka pasangan calon perseorangan masih akan melalui tahap verifikasi administrasi dan faktual,” jelas Su’aib.

Disampaikan Su’aib, setelah semua tahapan calon perseorangan dilengkapi, selanjutnya akan dilakukan tahapan penelitian administrasi dan factual, syarat dukungan pasangan calon di desa-desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2015. “ Na n t i a k a n d i l a k u k a n t a h a p a n v e r i f i k a s i f a ktual oleh PPS di desa, apakah dukungan calon perseora n g a n m e m e n u h i s y a r a t d u k u n g a n ,” t e g a s n y a .

Jika tahapan administrasi dan verifikasi oleh PPS dari tanggal 12 hingga 16 Agustus telah dilalui, jelas Su’aib, maka akan diilanjutkan dengan rekap tingkat kecamatan dan tingkat KPU Kabupaten Sambas. “Seandainya batas minimal terpenuhi, 47,025 jiwa dari persyaratan calon perseorangan, maka dukungan tersebut akan dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU akan menetapkannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas tanggal 24 Agustus 2015,” jelas Su’aib.

Setelah itu, katanya, pada 25-26 Agustus 2015 akan ada pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, tiga hari setelah ditetapkan, 27 Agustus 2015 pasangan calon yang telah ditetapkan dan mendapat nomor urut, akan melaksanakan kampanye hingga 5 Desember 2015.

“Kita mengimbau kepada pasangan calon dapat memanfaatkan masa kampanye dan dapat mengikuti aturan kampanye sesuai aturan yang telah ditentukan,” imbaunya. (edo)

RAPAT KERJA. Gubernur Kalbar, Cornelis memberi sambutan pada acara Raker Penyelenggaraan Pemkab Kapuas Hulu, Jumat (7/8). Arman Hairiadi

Putussibau-RK. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH menegaskan, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus TJ SH MM yang dilantiknya 4 Agustus lalu di Kota Pontianak, bukan sekedar tunggul.

Keberadaan Plt Bupati Kapuas Hulu ada, karena jangan sampai terjadi kekosongan pimpinan pemerintahan daerah, setelah berakhirnya masa jabatan AM Nasir SH dan Agus Mulyana SH MH sebagai bupati dan wakil bupati.

“Pemerintahan tidak boleh ada kekosongan. Jadi saya angkat Plt. Posisi Plt, walaupun nomenklatur, tapi posisinya sama dengan bupati. Saya melantiknya atas nama Presiden,” kata Cornelis, pada acara Rapat Kerja (Raker) Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (7/8) sekitar pukul 14.00 di Gedung Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kapuas Hulu.

Cornelis mengatakan, adanya Plt Bupati Kapuas Hulu, bukan karena pemecatan terhadap Pak Lay (AM Nasir) dan Agus Mulyana. Melainkan masa jabatan AM Nasir-Agus Mulyana selaku Bupati-Wakil Bupati Kapuas Hulu telah berakhir. “Bukan juga karena menantu Cornelis maju, bupati-wabup dipecat. Tidak!” tegas Cornelis.

Orang nomor satu di Kalbar ini pun menilai salah, bila ada anggapan Plt Bupati tidak bisa memberhentikan atau mengganti seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, itu bisa saja dilakukan, bila PNS bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, maupun sementara, atau tersandung kasus hukum yang sudah inkrah.

Sehingga tidak mungkin jabatan yang kosong dibiarkan. “Apakah jabatan yang kosong dibiarkan.

Apakah tidak bisa menegur PNS yang malas. Jadi, Plt dipasang bukan sebagai tunggul, tapi melaksanakan penyelengaraan pemerintahan,” kata Cornelis blakblakan.

Tugas bupati, termasuk Plt, kata Gubernur, harus melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tugas utama bupati menjaga Kamtibmas, menjaga ideologi negara, menjalankan kebhinekaan, dan menjalankan UUD 1945. Apalagi ideologi menjadi permasalahan besar bagi Indonesia, termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

“Apalagi kita berbatasan dengan negara yang ideologinya berbeda dengan kita,” ucapnya.

Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2015 ini. Untuk pelantikan bupati definitif, diperkirakan pada Februari 2016 mendatang. Kepada PNS, agar melaksanakan tugasnya secara baik. “Dalam rangka Pilkada, saudara memang memiliki hak politik untuk memilih, tapi PNS tidak boleh terlibat dalam tim kampanye,” tegasnya.

“Saya tidak mengancam, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Saya bisa saja minta bantu intelejen untuk memantau, apakah dari kepolisian, TNI, BIN, BAIS,” sambung Cornelis.

Cornelis mengungkapkan, ada kelompok tertentu dengan sandi tertentu, berupaya menggembosi masyarakar agar tidak memilih. Untuk itu, Cornelis meminta agar yang hadir dapat mengajak masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Negara sudah berbaik hati kepada daerah, agar masyarakatnya memilih pemimpin sendiri.

“Kalau dulu, kita tidak tau siapa yang akan memimpin di daerah, karena dari pusat langsung dan dibawa ke dewan,” pungkas Gubernur Kalbar ini.

Untuk itu, lanjut Cornelis, dalam pelaksanaan Pilkada di Kapuas Hulu ini, jangan sampai menimbulkan perkelahian dan pertikaian. Kepada pasangan calon diharapkan menonjolkan program-program yang dijual kepada masyarakat. Biarlah masyarakat yang menilai siapa program terbaik.

“Peluang dan kesempatan yang diberikan negara terhadap Kapuas Hulu ini, agar benar-benar dimanfaatkan. Jangan mudah terpancing dan diadu domba, apalagi di Kapuas Hulu ini calon kepala daerahnya head to head,” imbaunya.

Para pasangan calon dan pendukung, jangan saling jelek-menjelekkan pasangan lain. Termasuk menjelekjelekan melalui internet. “Jangan kita kira polisi tidak bisa melacak, walau akunnya palsu. Itu namanya cyber crime, ancamannya tujuh tahun penjara,” tegas Cornelis.

Gubernur meminta semua elemen di Kapuas Hulu dapat menjaga suasana kondusif saat Pilkada nanti.

“Tolong dijaga, karena habis Pilkada ketemu dan berteman lagi. Beda dukungan itu biasa. Kemarin saya dengan Pak Lay saja ketemu dan ngopi bersama, tapi di lapangan kita bertempur. Usaha wajib, tapi sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Cornelis, yang disambut tawa hadirin.

Pada kegiatan tersebut Gubernur hadir didampingi Ketua TP PKK Kalbar, Frederika Cornelis MPd, Ketua DPRD Kalbar L Kebing dan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar. Bahkan Andi Aswat SH, Anggota DPRD Kalbar yang juga Calon Wakil Bupati Kapuas Hulu mendampingi Fransiskus Diaan SH yang juga menantu Cornelis pun tampak hadir pada acara tersebut. Sementara dari Pemkab Kapuas Hulu, selain Plt Bupati Kapuas Hulu Marius Marcellus TJ, hadir pula Sekda Kapuas Hulu Ir H Muhammad Sukri, Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa dan Pengurus PKK Kapuas Hulu. Hadir pula Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah SPd.I beserta beberapa anggotanya, Dandim 1206/Psb Letkol (Kav) Budiman Ciptadi, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Sudarmin SIK dan tamu lainnya.

Plt Bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus TJ menegaskan, PNS di Kapuas Hulu bersifat netral pada Pilkada nanti. Mulai dari Sekda, Kepala SKPD hingga para Kades. “Para PNS, dari Sekda, SKPD hingga Kades tidak boleh terlibat politik praktis dalam mendukung pasangan calon tertentu. Sebagai aparatur, wajib menjaga netralitas, kesetiaan PNS pada pemerintahan dan negara. Siapa pun jadi pemimpin nantinya, wajib kita mendukung,” ujarnya.

Ditegaskan Marcellus, kehadirannya sebagai Plt Bupati, mengemban tugas pemerintahan. Terutama mengatasi stagnasi program pembangunan paska berakhirnya jabatan bupati-wakil bupati.

“PNS di Kapuas Hulu diharapkan bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” paparnya.

Raker yang diselenggarakan ini, kata Marcellus, memiliki makna strategis. Momen ini sekaligus upaya perkenalan dirinya, setelah sebelumnya dilantik Gubernur sebagai Plt. Bupati Kapuas Hulu pada tanggal 4 Agustus di Pontianak. “Sebagai Plt, saya tentu perlu bersinergi dengan semua elemen, termasuk pemangku kepentingan di daerah ini,” ungkap Marcellus yang juga Kepala Dinas Kehutanan Kalbar itu.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

Rupa-rupa

Rakyat Kalbar Sabtu, 8 Agustus 2015

Malaysia Ruang Tamu, Kalbar Dapurnya

Bangkai Monster Mengerikan di Pinggir Danau

LONDON - Sesosok bangkai makhluk danau yang mengerikan ditemukan di pinggir danau Hollington di Rochdale, Inggris. Panjang bangkai hewan tersebut sekitar 1,5 meter. Munculnya bangkai itu mengagetkan banyak pejalan kaki.

Sejumlah pejalan kaki kemudian mengunggah foto bangkai hewan aneh yang kemudian menimbulkan perdebatan apakah hewan itu merupakan pemangsa dari masa lampau atau hanya ikan tombak biasa.

“Saya sedang menikmati jalan-jalan bersama pasanganku Suzanne saat saya tertegun melihat hal ini,” ujar Jonny Beckett, warga setempat.

“Saya kira itu hanya seekor buaya atau makhluk dari masa yang bertahan dari masa lampau dan saya lalu mengambil gambarnya,” Beckett menambahkan.

“Bangkai itu besar, panjangnya sekitar 1,5 meter. Sekelompok anak melihat saya mengambil foto hewan itu dan mereka terlihat ketakutan.”

Ikan tombak biasanya ditemukan di danau tersebut, tapi ia diketahui hanya bisa tumbuh sampai 120 sentimeter. Diluar perdebatan itu, sejumlah orang merasa ketakutan dengan danau tersebut.

“Entah itu monster atau ikan tombak, itu sangat menyeramkan dan saya tidak akan bersepeda lagi di danau itu,” kata warga lainnya, Carole Ann Gleeson. (ray/jpnn)

Malaysia ruang tamu, Kalbar dapurnya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, daerah pemilihan Kalbar, Hj Rubaety Erlita Prabasa menyesalkan nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk Provinsi Kalbar terbilang rendah. Padahal dearah berjuluk ‘Bumi Borneo Barat’ ini merupakan penyumbang anggaran cukup besar terhadap pemerintah pusat melalui hasil pajak.

“Kalbar punya banyak perusahaan perkebunan dan pertambangan, belum lagi lainnya. Rata-rata menghasilkan pajak dalam jumlah besar. Tetapi masyarakat Kalbar tidak bisa menikmati hasil pembayaran pajak, karena pajaknya bukan masuk ke daerah kita, tapi ke daerah lain seperti Medan, Riau,” sesal Rubaety kala berkunjung ke Kota Pontianak, kemarin.

Lantas, apakah Ibu Rubaety sudah melakukan lobi-lobi kepada Menteri Keuangan, supaya memberikan dana APBN lebih banyak lagi untuk Provinsi Kalbar?

“Setiap rapat dengan para Menteri, saya selalu agak keras, setengah memaksa. Saya minta masalah jalan rusak yang menghubungkan ke wilayah perbatasan tolong diselesaikan. Saya sudah ingatkan kepada pemerintah pusat, bahwa jangan belum selesai lalu mau kerjakan proyek lain lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, Kalbar hanya mendapatkan jalan rusak. “Saya juga meminta perhatian dari Menteri Perdagangan. Saya sampaikan ke beliau supaya memikirkan bagaimana caranya industri kecil di Kalbar bisa hidup. Karena masyarakat Kalbar sedang mengalami ekonomi sulit. Sekarang harga karet jatuh, pendapatan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kalau kita biarkan masyarakat kita tambah miskin. Mau taruh di mana muka Indonesia?” kesalnya.

Ia menyuarakan, jalan yang sudah menjadi kewenangan negara, sebaiknya dibetulkan. “Lihat saja Malaysia jalannya bagus. Wajah negaranya diperbatasan bersih. Nah sementara kita jelek, layaknya seperti dapurnya saja,” singgungnya.

Dikatakan Hj Rubaety, dari Rp27 triliun dana APBN yang digelontorkan khusus untuk daerah perbatasan seluruh Indonesia, Kalbar hanya kebagian Rp300 miliar saja. “Masyarakat jangan melihat nominalnya besar. Tetapi pikirkan, uang ini cukup atau tidak membangun Kalbar,” selorohnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

MUNCULNYA bangkai itu mengagetkan banyak pejalan kaki. MERCURY/DAILYSTAR

Patron Tuding Adanya Jalur Siluman

DPRD Minta Bukti Titipan Dewan Pontianak-RK. Ormas Patriot Nasional (Patron) segera mengungkap data penerimaan siswa SMA di Kota Pontianak, baik via online maupun jalur siluman.

“Ormas kami menemukan kejanggalan yang ada di sekolah-sekolah yang menerima siswa, baik itu lewat jalur online maupun jalur siluman,”tegas Sekretaris Ormas Patron, Iskandar, Jumat (7/8).

Menurutnya, dari hasil investigasi di dua SMA, untuk SMA 2, penerimaan siswa lewat online tercantum 276 siswa. Mereka dibagi ke sembilan lokal, Namun fakta yang ada dilapangan, ternyata jumlah penerimaan siswa membengkak menjadi 356 siswa.

“Artinya, ada kelebihan 80 siswa yang masuk melalui jalur siluman,” bebernya.

Persoalan penambahan sebanyak 80 siswa ini, dijelaskannya, sudah dicoba dikomunikasikan langsung kepada Kepala Sekolah. Namun, berhubung Kepala Sekolah sedang ada rapat di Dinas Pendidikan, pertemuan itu hanya diwakilkan pada Abdul Rahim, wakil Kepala Sekolah SMA 2.

“Saya datang ke sekolah tersebut. Dan diterima langsung oleh Wakil Kepala Sekolah. Namun, Wakil Kepala Sekolah enggan menjelaskan perihal adanya penambahan kuota yang tidak sesuai dengan jumlah

yang tercantum di online. Karena kata dia, hanya kepala sekokah yang tahu adanya penambahan tersebut,” beber Iskandar.

Untuk pungutan biaya seragam sekolah, siswa yang masuk melalui jalur online dikenakan tarif seragam. Di SMA 2, Wakil Kepala Sekolah menyatakan kepadanya, dipungutt uang Rp790 ribu per siswa.

“Pihak sekolah mematok dana sebesar Rp790 ribu per siswa. Yang terdiri dari seragam sekolah dipatok Rp680ribu ditambah biaya asuransi sebesar Rp60 ribu dan siswa yang bersangkutan juga dibebani dengan uang Rp50 ribu untuk tabungan. Namun, mereka enggan menjelaskan tentang besaran dana siluman yang diterima pihak sekolah dari siswa yang masuk lewat jalur belakang,” terangnya.

Tak hanya SMA 2, melainkan SMA 4 juga terjadi hal serupa. Dikatakan Iskandar, untuk SMA 4, dia tidak bisa menemui Kepala Sekolah maupun wakilnya. Ia hanya bisa menemui guru-guru yang pada saat itu sedang berada di ruang guru.

“Alasan yang diberikan oleh guru di SMA 4 ini, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sedang ada rapat bersama guru-guru lainnya. Untuk SMA 4 ini, dari jumlah data yang tercantum di online, jumlah penerimaan 306 siswa. Namun fakta dilapangan, ternyata menjadi 360

siswa,” ungkapnya.

“Untuk menampung 360 siswa ini, SMA 4 menyiapkan sembilan lokal. Untuk satu lokal, menampung 40 siswa. Berarti, ada kelebihan 54 siswa, yang masuk melalui jalur belakang,” imbuh Iskandar.

Untuk SMA 4, lanjut Iskandar, guru yang ditemuinya menjelaskan, dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak, menyampaikan bahwa untuk satu lokal hanya diisi 38 siswa. “Tapi ternyata, penerimaan itu sampai 40 siswa,” ujarnya.

Ketua Fraksi Bintang Hati Nurani Rakyat yang juga sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak, Damri SH meminta Patron membuktikan adanya titipan anggota DPRD Kota Pontianak.

“Kalau memang ormas atau LSM ada menemukan keterlibatan anggota dewan yang menitip ke sekolahsekolah, harus dibuktikan lebih lanjut,” pinta Damri, Kamis (6/8) lalu.

Damri juga menyampaikan, silakan Ormas melakukan investigasi di sekolah-sekolah. Di situ akan terbukti, apakah memang ada titipan dari anggota dewan.

“Hal ini memang diperlukan agar ada keterbukaan.

Biar semua masyarakat tahu, bahwa kasus seperti ini tidak boleh ditutup-tutupi,” jelasnya. (zrn)

Penertiban Parkir, Jalan Diponegoro Kok Dibiarkan tegas Yuli kepada Rakyat Kalbar, Jumat (7/8).

Tak hanya masyarakat, pelaku usaha atau juru parkir saja merasa iri dan berpandangan miring terhadap Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum yang menyatakan kawasan Jalan Pattimura sangat menggangu. Sementara daerah lain yang juga serabutan, bahkan melebihi kapasitas serta memakan badan jalan, tapi dibiarkan.

“Coba lihat di depan Hotel Santika (Jalan Pangeran Diponegoro) itu, bukan main padatnya. Di sana tidak hanya sepeda motor, bahkan mobil juga parkir di badan jalan. Memanng hanya dua lapis, tapi kalau dibandingkan mobil dengan motor yang tiga lapis parkirnya, itu menjadi empat bahkan lima motor,” jelas wakil rakyat yang akrab disapa Maman ini.

Politikus Partai Nasdem ini menjelaskan, kalau lokasi Jalan Pattimura ditertibkan, parkir di depan Jalan Pangeran Diponegoro, tepat di depan Hotel Santika, juga harus diberlakukan sama.

“Ada apa sebenarnya ini? Jangan mentang-mentang di sana ada pelaku usaha hotel besar, terus dibiarkan

saja. Kan sama, melakukan pelanggaran. Jangan ada kesan anak emas dan tidak, ini akan membangun image, citra buruk ke masyarakat,” tegasnya.

Dikatakan Maman, jika dibandingkan, parkir di Jalan Pattimura dengan Pangeran Diponegoro, terpampang jelas di Jalan Pangeran Diponegoro melakukan pelanggaran. Tapi tindakan nyata dari pemerintah tidak diperlihatkannya secara nyata.

“Siapa bilang itu tidak kelihatan, jelas sekali di sana pelanggarannya. Itu jalan digunakan untuk umum, kenapa digunakan untuk parkir. Uang yang digunakan pemerintah untuk kemaslahatan, kenyamanan masyarakat, tapi justru malah diperuntukkan pelaku usaha besar. Pemerintahnya ke mana? Ada apa sebenarnya?,” sindir Maman.

Tidak hanya di dua lokasi itu saja, sebagai bidang pengawasan, Maman memantau, terdapat beberapa titik yang area parkirnya menggunakan badan jalan.

Anehnya saat dikritisi dari berbagai pihak, memang ditertibkan. Namun setelah ditertibkan, tindakan pelanggaran juru parkir kembali terjadi.

“Seperti itu kan sudah mengejek pemerintah, atau memang ada setoran wajib, tapi tak masuk ke pemerintah alias Pungli (pungutan liar), makanya dibiarkan.

Coba lihat di samping Mall Matahari, depan Pasar Tengah dan sebaginya itu,” cetusnya.

Menurut pantauan Rakyat Kalbar, khusus di depan Hotel Santika atau Jalan Pangeran Diponegoro, sebelah kanan badan jalan dipadati parkir mobil hingga dua lapis, bahkan hampir setengah badan jalan. Sedangkan di kiri jalan, digunakan parkir motor hingga dua lapis membuat badan jalan menjadi sempit.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkoinfo) Pontianak, Utin Srilena dikonfirmasi via selular sekitar pukul 21.56, dirinya enggan berkomentar dan menyatakan “nanti ya nanti, saya lagi di lapangan”. Hingga berita ini diterbitkan, mantan Kedisperindag Kop ini tidak mau berkomentar.

Laporan: Gusnadi Editor: Hamka Saptono

Kasal: Lantamal XII Konsekuensi Logis Upacara peresmian pangkalan berlangsung di lapangan markas komando Lantamal XII Pontianak. Bertindak selaku inspektur upacara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, SE, MAP. “Perairan ini memiliki potensi kerawanan konflik perbatasan maritim dengan negara tetangga serta memiliki potensi tindakan kejahatan maritim lintas negara lainnya, maka menjadi suatu konsekuensi logis perlunya peningkatan status Pangkalan TNI Angkatan Laut di Pontianak ini,” ujar Ade, dalam rilisnya kepada sejumlah media, Jumat (7/8).

Peningkatan status ini tentu diikuti naiknya kelas jabatan tampuk pimpinan yang tadinya seorang perwira menengah berpangkat Kolonel menjadi perwira tinggi bintang satu berpangkat Laksamana Muda. Penambahan 1.300 personel ditargetkan untuk menambah kekuatan Lantamal XII Pontianak. Sebelumnya, saat berstatus Lanal, hanya diawaki 280 personel.

Selain itu, Ade menyatakan, pembangunan Markas Komando (Mako) Lantamal XII Pontianak direncanakan start pada tahun 2016 mendatang disertai pendirian berbagai fasilitas pendukung operasional seperti pembangunan Mako Lanal Sambas, Mako Lanal Ketapang, perumahan bagi para personel, dan penempatan satu Batalyon Korps Marinir di Mempawah.

“Kami berharap dengan diresmikannya Lantamal

6

XII Pontianak maka akan bisa menambah kekuatan TNI-AL di wilayah barat dalam mencegah maraknya pencurian ikan dan ketegangan di Laut Cina Selatan, permasalahan batas laut, serta masuknya imigran melalui laut sehingga rawan tindak pidana dan ilegal lainnya,” terangnya.

Ade menambahkan, terealisasinya peningkatan status Lantamal XII Pontianak ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan Gubernur Kalbar beserta seluruh jajarannya, termasuk Wali Kota Pontianak, kolega-kolega di TNI/Polri, dan segenap lapisan masyarakat Pontianak.

“Kami juga harapkan keberadaan Lantamal XII bisa memberikan nilai positif dalam percepatan pembangunan di Kalbar. Untuk itu, atas nama TNI Angkatan Laut, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, disertai harapan semoga bantuan dan dukungan serta koordinasi maupun kerja sama yang selama ini terjalin, dapat terus dipelihara dan ditingkatkan pada masa mendatang,” tutup dia.

Peningkatan status pangkalan tersebut didasari Perpang TNI No.12 tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XII Pontianak, Lantamal XIII Tarakan, dan Lantamal XIV Sorong. Peningkatan kelas ini juga didasari Peraturan Kasal Nomor 3 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI

Angkatan Laut Kelas B Pontianak Menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII. Pada kesempatan tersebut, Kasal melantik Kolonel Laut (P) Heru Santoso MSi menjadi Komandan Lantamal XII (Danlantamal XII) menggantikan pejabat lama Komandan Lanal Pontianak Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi. Sebelumnya, Heru yang segera promosi bintang satu menjabat sebagai Direktur Pendidikan (Dirdik) Komando Pengembangan TNI AL (Kobangdikal) di Surabaya. Pendahulunya, Guntur akan menempati jabatan baru sebagai Wadan Lantamal IV Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Kalbar memang sudah selayaknya ditempatkan lapangan utama TNI AL, ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, mengingat kawasan perairan sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara lain. Apalagi, Kalbar sudah memiliki Kodam XII Tanjungpura, dan peringkat Pangkalan Udara Supadio dari tipe B juga naik ke tipe A. “Karena kita ketahui, Kalbar ini mempunyai perairan yang luas dan berada tempat strategis yakni Alki I, dan cukup banyak kasus-kasus illegal fishing yang muncul dari negara tetangga,” tuturnya, seraya berharap kekayaan laut Kalbar akan lebih terjaga.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Penegakan Hukum Kebablasan Lantaran banyak penyimpangan dalam prosesnya, mulai di tingkat penyidik di Kejaksaan, penuntut di Kejaksaan hingga hakim di Pengadilan.

Penyimpangan dalam proses penegakan hukum ini cenderung disebabkan keangkuhan para penegak hukum itu sendiri. Lantaran merasa dilindungi Undang-Undang, mereka selalu bersikap arogan, hingga akhirnya melakukan penyimpangan.

Untuk menghentikan hal tersebut, peningkatan pengawasan sangat penting dilakukan. Salah satunya seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY); memeriksa dan memberikan sanksi terhadap hakim nakal.

Tetapi, bagaimana dengan penegak hukum lainnya, seperti penyidik dan penuntut yang arogan. Hal ini tentunya patut menjadi evaluasi para petinggi negeri ini, demi memenuhi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, para penegak hukum seringkali dianggap telah melanggar asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yakni asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.

Anggapan itu cukup beralasan. Pasalnya, kendati seseorang belum dinyatakan bersalah, tetap saja harus merasakan sakit yang teramat sangat–bahkan banyak kasus– sampai nyawanya lepas dari raga.

Sakit atau kematian yang diterimanya itu dikarenakan “tidak manut” dengan penegak hukum yang menginterogasinya. Apalagi tidak semua yang menginterogasi itu orang yang “sabar”.

Diinterogasi tentunya menjadi hal yang sangat menakutkan bagi siapapun. Jangankan yang memang bersalah, yang tidak bersalah saja ketir bukan kepalang. Lantaran mereka cenderung mendapatkan kekerasan, bila tidak mengaku.

Sudah banyak contoh, seseorang terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya, karena tidak tahan lagi disakiti penegak hukum yang menginterogasinya.

Sebenarnya, mereka yang bertugas menginterogasi ini merupakan orang-orang yang telah dibekali taktik psikologi dan pengaruh sosial. Tetapi dalam beberapa kasus, “ilmu” itu tidak dapat diterapkannya, karena terbawa emosi.

Untuk membuat seseorang mengakui kejahatannya, memang bukanlah pekerjaan mudah. Bahkan sering ditemukan pelaku yang mengaku tidak bersalah. Sehingga orang yang menginterogasi “semakin keras”.

Apabila manipulasi psikologi yang diterapkannya tidak kunjung berhasil, petugas yang menginterogasi pun cenderung mengeksploitasi kelemahan alami manusia, yakni rasa sakit. Lantaran sudah bercampur dengan emosi, mendorongnya untuk arogan.

Padahal cukup banyak kelemahan alami manusia selain rasa sakit yang bisa dieksploitasi, misalnya dominasi dan terdominasi, kontrol dan yang dikontrol pemaksimalan dan peminimalan konsekuensi.

Penjahat paling kakap pun akan mengaku jika petugas yang menginterogasinya bisa menemukan kombinasi yang pas antara teknik dan keadaan berdasar pada kepribadian tersangka dan pengalamannya. Jadi tidak perlu menyakiti fisik orang yang belum dinyatakan bersalah, apalagi sampai menewaskannya. (mordiadi)

Berkelas Dunia, Polytron Distribusinya sudah merata di seluruh Indonesia, dan sebagian produknya telah merambah dunia ekspor hingga United Arab Emirates, Asia, Eropa dan Amerika.

PT Hartono Istana Teknologi sebagai pemegang merk Polytron kembali membuktikan kelasnya. Pada malam penganugerahan Rising Global Stars Award 2015 versi Majalah Forbes, 6 Agustus 2015 di Jakarta, Polytron menerima penghargaan atas keberhasilannya di dunia industri elektronik di Indonesia.

20 Rising Global Stars yang diusung Majalah Forbes asal Amerika ini diberikan kepada perorangan dan industri termasuk di dalamnya artis, designer hingga fitness centre. “Kami merasa bangga karena penghargaan ini. Semoga dengan penganugerahan ini membawa Polytron makin maju di usianya yang akan beranjak 40 tahun berdiri di tanggal 18 September 2015 nanti,” ujar Santo Kadarusman, Public Relations and Marketing Event Manajer PT. Hartono Istana Teknologi lewat rilisnya kepada Rakyat Kalbar, Jumat (7/8).

Dikatakan Santo, serah terima penganugerahan Rising Global Stars dilakukan oleh Chief Editorial Advisor Forbes Indonesia, yang diserahkan kepada Tekno Wibowo selaku Marketing Director dari PT Hartono Istana Teknologi.

Kinerja Polytron yang luar biasa selama inilah, yang dipercaya Forbes bahwa Polytron telah dianggap berhasil dan berhak menerima penganugerahan. Sejak dulu Forbes telah terkenal dengan hasil analisa ekonominya dan daftar-daftar perusahaan berhasil di dunia, pengusaha-pengusaha terkaya di dunia hingga orangorang terkaya di dunia.

“Kepercayaan akan penganugerahaan yang diberikan majalah Amerika ini kepada Polytron adalah sebagai bukti bahwa Polytron hingga kini selalu tetap eksis dan selalu memberikan kepuasan kepada konsumen baik dari kualitas produk, distribusi produk hingga after sales-nya”, demikian Santo. (jul)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Sabtu, 8 Agustus 2015

Zero Tolerance Tak Diikuti Zero Abuse “Informasi dari bagian pengaduan kita mencatat, dalam semester pertama tahun 2015, sebanyak 56 pengaduan yang masuk.

Yang paling banyak pengaduan masuk ke kita adalah tentang kepolisian,” ujar Ketua Komnas HAM perwakilan Kalbar, Kasful Anwar SH MSi, kepada sejumlah wartawan, di kantornya, Jumat (7/8).

Kasful menyebut, 35 persen dari keseluruhan laporan pelanggaran HAM itu tentang pihak kepolisian. Artinya, sejak Januari-Juni 2015, ada 20 kasus yang ditengarai sebagai pelanggaran HAM dilakukan polisi Kalbar.

“Ya laporan tentang kepolisian paling banyak ketimbang laporan tentang pihakpihak lainnya,” bebernya.

Hanya saja, tingginya persentase tersebut tak cuma terjadi di Kalbar. “Catatan Komnas HAM pusat juga sama. Dimana sekitar 40% laporan yang masuk itu adalah tentang kepolisian,” papar Kasful.

Pengaduan terbaru yang diterima Komnas HAM Kalbar datang dari seorang warga Jalan Wonodadi, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemarin. Sang Warga, Rosanah, mengadu karena suaminya, Zulkarnaen, yang melapor karena menjadi korban pengeroyokan malah ditahan atau diamankan Polsek Sungai Raya, dua hari lalu. Sedangkan, 20 terduga pengeroyoknya yang juga sempat diamankan justru dibiarkan pulang tanpa diperiksa.

Rosanah mengadukan nasibnya ke Komnas HAM Kalbar didampingi 2 orang.

Salah satu pendamping, yang sempat menemani kala Zulkarnaen melapor ke Polsek Sungai Raya, mengemukakan seseorang tak dikenal bermata sipit tiba-tiba merapat ke Polsek Sungai Raya. Ajaibnya, kehadiran orang itu bisa membuat polisi langsung membebaskan 20 terduga pengeroyok.

“Ada orang yang datang ke Polsek Sungai Raya, polisi melihatnya langsung hormat dan kemudian 20 orang itu dilepaskan tanpa di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan,red).

Sedangkan, suami Ibu ini yang jelas-jelas jadi korban justru diamankan,” kata salah seorang pendamping Rosanah, di kantor Komnas HAM, Jumat (7/8).

Rosanah bercerita, Sang Suami yang sedang memperbaiki rumah didatangi 20 orang. “Mereka menanyakan kepada suami saya, kenapa rumah ini (rumahnya,red) dibangun. Ya suami saya jawab, ini tanah

orangtua saya. Kemudian suami saya dikeroyok. Dia melakukan perlawanan,” tutur dia.

Sambil mengelap air mata di depan petugas Komnas HAM yang menerima laporannya, Rosanah mengimbuh, “Tapi apa artinya satu lawan 20. Suami saya yang dikeroyok mengalami luka berat di bagian kepala, tangan, dan sekujur badan”.

Petani dan tukang jahit Desa Limbung ini tak tahu duduk persoalan pengeroyokan itu. Rosanah juga membantah ada perselisihan terkait tanah di balik masalah tersebut.

“Tidak ada sengketa tanah, tanah itu milik orangtua. Dan kami tinggal sudah 3 tahun lamanya dan itu tidak ada masalah.

Bahkan, rumah yang kami diami adalah rumah orangtua yang dibangun sejak belasan tahun lalu,” kisahnya, masih terisak.

Bagaimana kondisi suaminya yang berusia 32 tahun itu saat ini? Rosanah mengaku belum tahu. Sebab, sejak Kamis (6/8), dia dan keluarga tidak boleh menjenguk Zulkarnaen yang diamankan di Mapolsek Sungai Raya.

Entah tuduhan apa yang dikenakan kepada suami Rosanah hingga hak asasinya untuk didampingi kuasa hukum pun tak diindahkan polisi. Bahkan, ditengarai ada tindak kekerasan verbal yang dilakukan polisi kepadanya.

“Tidak boleh dilihat, tidak boleh didampingi. Saya hanya bisa mendengar suami saya dibentak-bentak saat ditanyatanya petugas di sana. Suami saya korban, benar-benar korban. Mereka yang datang ke rumah kami, lalu membuat suami saya mengalami luka di kepala, badan, dan tangan. Tapi 20 orang yang mengeroyok suami saya tak satu orang pun ditahan atau diamankan, malah dibebaskan polisi,” tutup Rosanah.

Sedikit berbeda dengan pendahulunya yang standby hampir 24 jam dan selalu bisa memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi publik, Humas Polda Kalbar, AKBP Arianto masih belum memberikan jawaban resmi terkait peristiwa tersebut hingga berita ini diturunkan.

Menyikapi permasalahan ini, Kepala Komnas Ham RI perwakilan Kalbar, Kasful Anwar, menyatakan segera melakukan kroscek dengan pihak Polsek Sungai Raya.

Yang jelas, ia akan mempelajari kemudian merespon aduan tersebut.

“Yang menjadi permasalahan, kenapa korban tidak boleh ketemu dengan istri dan keluarganya. Apakah ada pelanggaran SOP dari kepolisian akan kita telusuri.

Semuanya kan harus di-BAP, tidak hanya Zulkarnaen. Kita akan meminta penjelasan kepada Kepala Polsek Sungai Raya. Kalau ini benar terjadi, namanya kriminalisasi,” tegasnya.

Polisi Perlu Diajari Hormati Hak Asasi Terkait 20-an laporan dugaan pelanggaran HAM dalam satu semester yang dilakukan polisi Kalbar, Kasful selanjutnya menyatakan, pengaduan yang masuk kepada pihaknya mencakup ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan kepolisian. Namun, yang paling banyak (booming) adalah laporan soal kinerja polisi yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Misalnya saja penangkapan dan penahanan. Dimana kepolisian wajib mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, tetapi kebanyakan keluarga tersangka tidak mengetahui di saat hari penangkapan dan penahanan tersebut.

Harusnya, surat itu sampai ke ke keluarga tersangka di hari penahanan,” terangnya.

Menindaklanjuti aduan dugaan pelanggaran HAM tersebut, Kasful mengaku sudah berkoordinasi dengan Irwasda Polda Kalbar dalam pertemuan di salah satu hotel di Jalan A.Yani, Pontianak Selatan.

“Ada sebanyak 150 Polsek di Kalbar yang diminta untuk memahami hal ini ketika bertugas. Dan, ini didukung oleh Polda Kalbar. Bahkan, kita sedang menjadwalkan untuk melakukan sosialisasi HAM kepada pihak kepolisian,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk polisi yang melakukan pelanggaran SOP akan ditindak oleh internal mereka dengan tuduhan pelanggaran kode etik dan disiplin. “Kapolda Kalbar (Brigjen Pol Arief Sulistyanto) yang baru ini begitu tegas. Sebanyak 21 anggota sudah dipecat karena tidak sesuai prosedur dan melakukan tindak pidana lainnya,” puji Kasful.

Dari catatannya, runner up terduga pelanggar HAM terbanyak di Kalbar adalah pihak perusahaan, baik sawit maupun pertambangan. “Yang ketiga dilakukan oleh Pemda dan terakhir dilakukan oleh orang per orang,” pungkas Kasful.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Keputusan Panwaslu Final dan Mengikat kedua pihak,” tegas Sukardi, Ketua Panwaslu Ketapang usai siding, Jumat (7/8).

Sukardi menjelaskan, keputusan nantinya akan ditetapkan melalui rapat pleno bersama komisioner Panwaslu Ketapang, Selasa (11/8) mendatang. “Dalam keputusan ini, kami besrsifat independent, netralitas dan objektif,” tegas Sukardi.

Sukardi menegaskan, kepututusan Panwaslu bersifat final dan mengikat.

Apapun yang diputuskan, kedua belah pihak wajib menerima dan melaksanakannya. Kalau memang ada pihak tidak menerima putusan Panwaslu, maka dipersilakan mengajukan gugatan ke PTUN. Jika keputusan Panwaslu nantinya merekemondasikan pasangan HenrikusGusti Kamboja diterima menjadi peserta Pilkada, Sukardi menegaskan, maka KPU Ketapang wajib melaksanakannya, begitu juga sebaliknya.

“Kalau keberatan silakan diuji kelayakannya di PTUN. Tapi keputusan wajib ditaati meski proses PTUN berjalan,” jelasnya.

Sementara bakal calon Wakil Bupati Ketapang, Gusti Kamboja menyimpulkan, penolakan KPU Ketapang yang tertuang dalam Berita Acara No: 27/BA/VII/ tanggal 12 Juli 2015, tidak berdasar dan cacat hukum. Termohon dalam jawaban termohon pada sengketa dalam register perkara nomor :01/PS/PWSL.KTP.20.05/ VII/2015 tertanggal 5 Agustus, dalam pokok permohonan point 3 berbunyi, bahwa mengacu pada ketenttuan pasal 34, ayat 4, 5, 6 dan ayat 7, Peraturan KPU No 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan, pada ayat 4 berbunyi, “Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Menyampaikan Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Propinsi dan atau Kabupaten Kota kepada KPU Sesuai Permintaan KPU”.

“Pada ayat 5 berbunyi ‘KPU Menyampaikan Salinan Keputusan Menteri dan Saliman Kepengurusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Pada KPU Propinsi/ KIP Aceh dan atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota Sebelum Masa Pendaftaraan Pasangan Calon,” jelas Kamboja.

Kamboja melanjutkan, pada ayat 6 berbunyi “Dalam Hal Pengesahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkatt Pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh Meminta Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Propinsi Sebelum Masa Pendaftaraan Pasanagan Calon.

Pada ayat 7 berbunyi “Dalam Hal Partai Politk Tidak Menyampaikan Salinan Keputusan Sebagaiman Dimaksud ayat 4 dan ayat 6 Partai Politik Tidak Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon.

“Berdasarkan website KPU pada www. kpu.go.id tentang keputusan kepengurusan partai politik, Partai Golkar (Munas Bali) hingga masa akhir pendaftaraan tidak terdapat surat keputusan tentang kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Ketapang beserta lampiran susunan kepengurusan. Dengan demikian, keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Kalbar No Kep-18/Golkar- KB/VI/2015 telah kehilangan haknya untuk mendaftarkan

pasangan calon, sebagaimana yang ditegaskan oleh Peraturan KPU No 9 tahun 2015 pasal 34 ayat 4, ayat 5 dan ayat 7,” jelas Kamboja.

Dikatakannya, pada 26 Juli 2015, pihak terkait telah berkonsultasi kepada KPUD Ketapang, dimana pada tanggal tersebut merupakan masa pendaftaraan pasangan calon, yang mana KPUD Ketapang belum memiliki SK DPD Partai Golkar Kalbar Nomor Kep-18/Golkar- KB/VI/2015 tertanggal 10 Juni 2015. Adapun SK yang dimiliki oleh KPUD Ketapang pada saat tersebut adalah SK Nomor : KEP-06/Golkar-KB/VIII/2014.

“Dengan demikian keputusan DPD Partai Golkar Kalbar Nomor Kep-18-/ Golkar-KB/VI/2015 beserta lampiranya telah kehilangan haknya untuk mendaftarkan pasangan calon, sebagaiman yang telah ditegaskan oleh Peraturan KPU No 9 tahun 2015 pasal 34 ayat 6 dan pasal 34 ayat 7,” tegas Kamboja.

Kamboja menyebutkan, berdasarkan PKPU No 12 tahun 2015 pasal 42 ayat 1 huruf a berbunyi, “Surat Pencalonan Yang Ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Para Pimpinan Partai Politik yang Bergabung Sesuai dengan Tingkatan Mengunakan Formulir Model B-KWK Parpol Beserta Lampiran”.

“Dengan demikian, penandatangan surat pencalonan yang dimaksud pasal ini dapat dilakukan oleh wakil-wakil ketua dan wakil-wakil seketaris,” ujar Kamboja.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Kamboja memohon kepada Panwaslu Ketapang untuk menjatuhkan keputusan, mengugurkan hal keputusan DPD Partai Golkar Kalbar Nomor Kep-18/GolkarKB/VI/2015 beserta lampiranya dalam persyaratan Pencalonan Drs Henrikus MSi dan Ir H Gusti Kamboja MH dan mengakui bahwa hanya terdapat satu kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Ketapang yang dapat mengajukan pencalonan, yaitu kepengurusan yang diputuskan DPP Partai Golkar Nomor KEP-631/DPP/Golkar/VII/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Ketapang Masa Bakti 20152020 tertanggal 23 Juli 2015.

“Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor 27/BA/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaraan Pasangan Calon Drs Henrikus MSi dan Ir H Gusti Kamboja MH serta Panwaslu memerintahkan kepada KPU Ketapang untuk menerima pendaftaraan pasangan calon Drs Henrikus MSi dan Ir H Gusti Kamboja MH,” tegas Kamboja.

Ketua KPU Ketapang, Ronny Irawan mengatakan, pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan keputusan KPU Ketapang telah sesuai dengan peraturan dan perundanganundangan.

Poin lain dalam kesimpulan KPU Ketapang menyebutkan, bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 39 huruf c angka 2 PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, secara jelas dan tegas dinyatakan tugas KPU kabupaten bertugas meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, berupa keabsahan kepengurusan partai politik tingkat provinsi atau

kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan.

Kemudian benar berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 4, 5, 6 dan 7 PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa proses penerimaan salinan dokumen SK kepengurusan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten yang diterima KPU Ketapang dari KPU Pusat atau KPU Provinsi telah dilakukan dengan mekanisme dan prosedur benar, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Mengacu pada ketentuan yang berlaku, dimana Surat Pencolanan Model B-KWK Parpol wajib ditandatangani oleh masing-masing pengurus Parpol yang memiliki dua kepengurusan atau para pemimpin Parpol yang tergabung ditingkat kabupaten,” kata komisioner KPU, Alkap Pasti yang membacakan kesimpulan KPU Ketapang.

Dalam kesimpulan KPU tersebut, juga membenarkan telah terbukti bahwa Surat Pencalonan model B-KWK Parpol pasangan Henrikus-Kamboja ditandatangani Kamboja sebagai Ketua dan Budi sebagai sekretaris Golkar Ketapang hasil Munas Ancol. Serta, Wakil Ketua, Hairani dan Wakil Sekretaris, Suriandi Kepengurusan Golkar Ketapang hasil Munas Bali.

“Benar telah terbukti SK DPD Golkar Kalbar Nomor Kep-18/Golkar-KB/ IV/2015 tangal 10 Juni 2015 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi dan Personalia Golkar Ketapang masa bakti 2009-2015 yang telah diterima KPU Ketapang dari KPU melalui KPU Kalbar adalah sah. Sementara nama Suriandi tidak terdapat dalam Kepngurusan Golkar Ketapang sebagaimana SK dimaksud,” ungkapnya.

Dikatakan Alkap, surat pencalonan Henrikus-Kamboja tidak ditemukan adanya tandatangan M Yasyir Ansyari ST dan Martin Rantan selaku Ketua dan Sekretaris Golkar Ketapang versi ARB (Aburizal Bakrie) yang sah. Ia juga membenarkan kepengurusan Golkar Ketapang versi Agung pada 23 Juli 2015 sah.

Kemudian nama Hairani dan Suriandi terbukti terdapat dalam kepengurusan Golkar Ketapang versi Agung sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris. Hairani dan Suriandi menandatangani surat pencalonan mewakili Golkar Ketapang hasil Munas Bali atau ARB. Ronny juga membenarkan Surat Pernyataan DPP Golkar ditandatangani Burizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal DPP Golkar pada 28 Juli 2015. Bahwa Hairani dan Suriandi dalah sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris berdasarkan Keputusan DPD Golkar Kalbar nomor Kep-77/GK/Kalbar/VII/2015.

Namun dalam surat itu tidak menyebutkan pendelegasian tugas atau kewenangan keduanya menandatangani surat pencalonan. Maka pendaftaran Henrikus-Kamboja yang dicalonkan Partai Golkar dan Gerindra tidak memenuhi ketentuan persyaratan.

“Demikian kesimpulan termohon dengan harapan Panwaslu Ketapang dapat mempertimbangkan dan memutuskan seadil-adilnya berdasarkan perundangundangan yang berlaku,” harap Ronny.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

7

Haji Dol: Tegakkan Hukum “Saya sebagai abang tidak perlu melakukan penuntutan terhadap kasus yang menyebabkan meninggalnya adik kandung saya ini. Mereka (polisi) sudah tahu aturannya. Dan aturannya juga sudah jelas, masaklah kita harus mengajari bebek berenang,” kata Haji Dol ditemui di rumah pribadinya di Gang Amal Satu, Jalan Sudirman, Jumat (7/8).

Seperti diketahui, sewaktu Rokib mengembuskan napas terakhirnya, Haji Dol sedang mengikuti Pendidikan di Lemhanas, Jakarta.

Mendapat kabar duka tersebut, dia bermaksud langsung pulang, tetapi tidak mendapatkan tiket pesawat. Dia hanya berpesan agar jenazah adiknya itu segera dikebumikan.

Kepulangan Haji Dol ditunda satu hari setelah kejadian. Kemarin pagi, tepatnya sekitar pukul 07.00, dia tiba di Bandar Udara (Bandara) Supadio dan langsung meluncur ke Kota Singkawang. Tiba di rumahnya sekitar pukul 11.00.

Baru saja Haji Dol tiba, sanak famili, rekan dan tetangganya sudah “menyerbu” dan mendesak agar segera menuntut polisi—yang menurut versi keluarga, polisi telah melakukan penganiayaan terhadap Rokib hingga tewas.

“Di antara yang meminta itu menyebutkan, kalau adik wakil walikota saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan keluarga-keluarga lainnya. Makanya saya diminta untuk melayangkan tuntutan,” kata Haji Dol. Kendati mendapat desakan demi desakan, Haji Dol masih dapat berpikir jernih, dan menjelaskan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. “Saya bilang tidak perlu melakukan penuntutan, karena aturannya sudah jelas.

Tinggal action-nya yang kita lihat, tentu akan kita kawal. Polisi saja melarang warga main hakim sendiri. Nah sekarang bagaimana kalau dia yang melakukannya sendiri,” paparnya.

Dia bahkan menganalogikan, bagaimana kalau seorang kiyai dan penyabung ayam samasama menyabung ayam (sama-sama melanggar aturan). Tentunya kiyai yang notabene lebih mengetahui aturan yang mendapatkan hukuman atau dosa yang lebih besar, dibandingkan penyabung ayam yang pengetahuannya abuabu.

Kendati tidak akan melakukan penuntutan terhadap polisi yang diduga melakukan penganiayan terhadap Rokib hingga tewas, Haji Dol berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Karena kita tidak mau, kasus serupa menimpa keluarga saya lainnya atau masyarakat lainnya,” katanya.

Haji Dol yakin, kasus ini tidak akan bisa ditutup-tutupi atau dipeti-eskan. Apalagi pascakasus tersebut, dia sudah dihubungi via selular oleh petugas Mabes Polri, dan Polda Kalbar, menanyakan kasus tewasnya Rokib usai ditangkap polisi.

“Saya jawab, kasus tersebut dikembalikan ke aturan saja, karena aturannya sudah jelas.

Jadi ini bukan mentang-mentang kasus yang menimpa adik Wakil Walikota, tetapi memang aturannya sudah jelas,” tegas Haji Dol. Dia juga mendapat informasi kalau petugas Polda Kalbar sudah datang ke Kota Singkawang untuk menyelidiki kasus tersebut. “Kedatangan petugas dari Polda, apalagi Mabes juga tahu, berarti penyelidikan sedang berjalan. Akan kita kawal terus,” ungkap Haji Dol. Terkait kasus yang menimpa Rokib ini, Haji Dol berharap semua pihak dapat menahan diri. Tidak terprovokasi untuk melakukan halhal yang dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

“Kita serahkan saja pada proses hukumnya.

Sekali lagi aturannya sudah jelas dan sama di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rokib, adik kandung Wakil Walikota Singkawang H Abdul Mutalib, tewas dengan luka di kepala, wajah, tangan dan sekujur tubuhnya, Kamis (6/8) sekitar pukul 12.30.

Versi keluarganya, Rokib dituduh mencuri di Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Singkawang di Jalan Firdaus 1 yang notabene kantor abang kandungnya sendiri, Abdul Mutalib. Kemudian polisi menangkap dan menganiayanya hingga tewas.

Sedangkan versi Polres Singkawang, Rokib kepergok masuk secara paksa ke Sekretariat PKB pada dini hari, tetapi melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Terjadilah perkelahian antara polisi dengan Rokib. Keduanya jatuh dari tangga. Luka Rokib sangat parah, dibawa ke RSUD Abdul Aziz, tetapi nyawanya tidak terselamatkan.

Polda Bantah Kelahi Sementara Polda Kalbar menegaskan, kasus tewasnya Rokib, adik wakil Walikota Singkawang Abdul Muthalib, bukan karena perkelahian dengan polisi. Akan tetapi, yang bersangkutan berupaya melarikan diri saat tertangkap tangan hendak membobol sekretariat DPC PKB Singkawang kemudian terjatuh dari lantai atas.

“Personel satuan Reskrim Polres Singkawang juga sempat melakukan pengembangan kasus lain terhadap Rokib dan rekannya, yang terlibat kasus pembobolan rumah dan Curanmor (pencurian sepeda motor) di wilayah Polsek Singkawang Tengah,” ujar Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto melalui Kabag Humas, AKBP Arianto, kepada Rakyat Kalbar, Jumat (7/8).

Arianto menekankan, tidak ada kontak fisik antara polisi dengan Rokib. Rokib terjatuh saat berupaya melarikan diri, ketika kedapatan menaiki tangga di sebuah bangunan sekira pukul 02.00, pada 6 Agustus 2015 lalu. Awalnya, kata Arianto, ketika personel Satuan Reskrim Polres Singkawang Tengah melakukan patroli.

Saat melewati sebuah jalan, petugas kepolisian melihat seorang pria yang duduk di atas motor di depan DPC PKB Singkawang. “Ketika ditanya, Molis, nama pria tersebut mengatakan, menunggu temannya. Tak lama polisi mendengar suara keras dari arah kantor tersebut,” kata Arianto.

Saat polisi mendekati sumber bunyi, dan segera meminta bantuan kepada polisi yang tengah bertugas lainnya, karena diduga ada pelaku tindak pidana pencurian di rumah tersebut. Molis kemudian diamankan oleh petuas polisi lainnya. Sementara itu, seorang personil Satuan Reskrim Polres Singkawang pun mencoba mencegat pelaku pembobol kantor melalui pintu belakang. Rokib sempat terlihat melarikan diri ke lantai atas kantor tersebut.

“Saat itu, petugas langsung menyerukan agar pelaku tidak bergerak dan menyerahkan diri.

Mungkin karena terkejut, dan tergesa-gesa, pelaku berupaya melarikan diri, seraya melakukan perlawanan, namun terjatuh dari lantai atas tersebut,” paparnya.

Rokib pun terluka serius di tubuhnya, terdapat tas hitam yang berisi tiga tang pemotong, kunci ring, obeng, sangkur, kunci pas, pencongkel dan tujuh kunci kendaraan roda dua dari berbagai merek.

Lebih lagi, abang kandung Rokib, Toha, usai penangkapan itu dia datang ke tempat kejadian peristiwa. Toha tampak geram dengan tindakan Rokib yang membobol kantor partai tersebut, yang nota bene adalah partai abangnya yang menjabat sebagai Wakil Walikota Singkawang.

Toha kemudian memaki korban, bahkan memukul dan menendang Rokib, karena emosi.

“Rokib dianggap membuat malu. Polisi lantas memisahkan Rokib dan Toha,” tambahnya.

Karena kondisi Rokib menurun, sekitar pukul 05.00 dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Azis Singkawang, guna dilakukan perawatan dan pengobatan serta dibuatkan Visum Et Repertum.

Dalam kasus ini, polisi telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, M Maulana, Roni Faisal dan Iyan Daryanto. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti di lokasi atau TKP di kantor Sekretariat DPC PKB di jalan Firdaus Singkawang.

“Rencana penyidikan selanjutnya, Polres Singkawang melakukan pemanggilan keterangan terhadap Toha dan Patori,” katanya.

Sementara itu, Molis akan dijerat dengan pasal Primer 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana Sub Pasal 362 KUHP Pasal 53 KUHP.

Laporan: Mordiadi dan Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Hadapi Kapal dan Para ABK Samson terus melakukan pengawasan dan menangkap kapal nelayan atau kapal ikan asing illegal di lautan.

“Sampai saat sekarang melakukan pemberatasan illegal fishing, dan itu saya lakukan sejak tahun 2000 sampai sekarang. Alhamdulillah, paling banyak melakukan penangkapan,” ungkap Samson ditemui di PSDKP Pontianak, Kamis (6/8).

Berbagai strategi dilakukan untuk menangkap kapal nelayan asing illegal. Sulit untuk ditangkap, kalau tidak melakukan pengintaian, saat para pencuri ikan itu memasuki perairan ZEII. Kapal-kapal asing ilegal yang masuk pengawasan, biasanya secara bersamaan dan melakukan penangkapan menggunakan pukat harimau ataupun dengan sistem jaring besar atau biasa disebut Pair Trawl. Jaring atau alat tangkap ini ditarik oleh dua kapal.

“Untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ini, dilakukan dengan membiarkan kapal tersebut masuk. Setelah kapal asing ilegal tersebut akan keluar dari ZEII, maka langsung dilakukan penangkapan,” ujar Samson.

Sistem Pair Trawl atau alat tangkap yang ditarik oleh dua kapal, tentunya sangat merusak.

Satu kapal saja menggunakan sistem tangkap seperti ini, sudah merusak dan bias menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Apalagi dua kapal. Satu tarikan dapat diperkirakan menjaring ikan ber ton-ton.

Menurut Samson, saat ini proses pengawasan di laut berbeda dari sebelumnya. Nelayan asing ilegal mulai pintar mengelabui petugas pengawas.

“Saat ini kapal asing lebih lihai dan pintar, dapat mengelambui petugas dengan berbagai modus. Seperti mereka menggunakan bendera Indonesia, bahkan lebih lihai lagi, mereka dapat mengusir nelayan Indonesia,” ungkap Samson.

Ia menceritakan, sejauh ini, terkait pengalaman dalam menangkap kapal asing, memang para ABK kapal asing ilegal tidak ada membawa senjata, namun berdasarkan pengalamannya, ABK kapal nelayan asing ilegal ini biasa melakukan pengusiran terhadap nelayan Indonesia.

“Dia (kapal asing ilegal) mengejar kapal ne-

layan Indonesia. Artinya supaya mereka bebas.

Karena kapal mereka lebih kokoh, sementara kapal nelayan Indonesia dapat dilihat kalah jauh dari kapal mereka,” jelas Samson.

Jalan satu-satunya, nelayan Indonesia melaporkan kepada kapal pengawas, selanjutnya ditindaklanjuti informasi tersebut.

Menurut Samson, ada modus baru yang dilakukan kapal nelayan asing ilegal untuk menjarah hasil laut Indonesia. “Mereka melakukan penangkapan ikan pada malam hari. Hal ini dilakukan mereka, karena jarak pandang terbatas, jadi mereka ambil waktu malam agar lebih leluasa,” jelas Samson.

Selain itu, nelayan asing itu menangkap hasil laut di perairan Indonesia pada malam hari, agar mudah kabur. “Mereka mainnya di wilayah perbatasan. Apabila ada kapal pengawas mendekat, maka mereka mudah kabur,” jelasnya.

Samson mengakui, awak kapal nelayan asing ilegal ini bermental kuat. “Kita akui mereka manusia bermental kuat. Kalau mental, kita boleh dikatakan sangat jauh dengan mereka.

Bisa dilihat dengan kodisi kapal mereka yang ukuran kecil saja, mampu sampai ke perairan Indonesia,” katanya.

Tetapi untuk melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan asing ilegal, tentunya sejauh ini para petugas KKP mengetahui apa saja yang dilakukan untuk mengelambui pengawas.

“Kita sudah mengetahui bentuk kapal mereka, meskipun mereka mengelabui dengan mengibarkan bendera Indonesia. Bentuknya kita sudah hafal, mana kapal Thailand mana kapal Vietnam,” papar Samson.

Sementara mengenai kodisi kapal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kapalnya sudah mulai menyerupai kapal nelayan Indoensia.

Untuk menangkapnya, dengan cara didekati dan melakukan pemeriksaan dokumen kapal tersebut.

Berdasarkan data PSDKP Pontianak, terhitung Januari hingga Agustus 2015, Kapal Pengawas Macan Hiu 001 telah menangkap 22 kapal nelayan asing, 20 kapal Vietnam dan dua kapal Thailand.*

SPORT Sabtu, 8 Agustus 2015

(Live) Sabtu, 8 Agustus 2015 Pukul 18:45 WIB

GENGSI DI LAGA PERDANA M

anchester United besutan Louis van Gaal akan mencoba menghindar dari rekor kalah dua kali beruntun di laga pembuka Premier league di Old Trafford, kala menjamu Tottenham (8/8).

Swansea City membuat semua orang terkejut ketika mereka mengalahkan United 12 bulan silam, hasil yang membuat Van Gaal mengalami masa-masa sulit di klub, sebelum akhirnya bisa menghantar mereka finish di empat besar.

Usai memenuhi janjinya membawa klub kembali ke kompetisi elit Eropa, Van Gaal bergerak aktif di bursa tarnsfer dan merekrut total lima wajah baru menyambut musim 2015/16.

Namun demikian, hal tersebut juga diiringi dengan kepergian nama-

nama tenar seperti Angel di Maria, Radamel Falcao, Robin van Persie, Nani, dan Rafael.

MU lantas bakal berharap nama-nama baru seperti Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, dan Matteo Darmian, bisa langsung bersinar sejak start Premier League 15/16 dimulai.

United sendiri dipastikan takkan diperkuat Marouane Fellaini, yang masih harus absen akibat kartu merah yang ia terima musim lalu.

Pada pertandingan nanti, Setan Merah wajib mewaspadai satu pemain yang pernah menjadi mimpi buruk kubu van Gaal. Dia adalah Dele Alli.

Pemain 19 tahun ini menjadi bagian dari MK Dons, klub League One yang mengalahkan MU 4-0 di Capital One Cup. Setelah kembali ke Spurs, Alli memiliki kesempatan menjalani

debutnya di Premier League ketika bertanding melawan MU akhir pekan ini. “Debut itu akan menjadi impian yang menjadi nyata buat saya, bisa bermain di Old Trafford. Kami berharap bisa mengulangi kemenangan 4-0. Tapi itu akan sangat sulit,� kata Alli.

Alli diturunkan oleh Mauricio Pechettino ketika Spurs melawan Real Madrid di Jerman. Dalam laga itu, Alli tampil luar biasa hingga bisa mengecoh Luca Modric dengan teknik nutmeg.

Pada pertandingan nanti Mauricio Pochettino sepertinya masih aakn mengandalkan Harry Kane untuk menjadi mesin gol tim, sembari menargetkan klub finish empat besar dan bermain di Liga Champions musim depan. (*)

Lanjutkan Tradisi C

helsea selalu memiliki tradisi bagus ketika mengawali kompetisi .Premier League Menghadapi Swansea City pada hari Sabtu (8/9) besok, di Stamford Bridge, pasukan Jose Mourinho diprediksi akan menuai bagus.

Kekalahan melawan Arsenal merebutkan trofi Community Shield pekan lalu mungkin masih menyisakan kecewa. Namun kekalahan itu bisa menjadi cambukan untuk mengawali musim ini dengan baik. Mereka tentunya sangat ingin menjaga gelar juara Premier League yang diraih pada musim lalu.

Guna menjaga tradisi kemenangan di laga perdana, Jose Mourinho bisa menurunkan pasukan terbaiknya seperti yang sering diturunkan musim lalu. Satu pemain yang tak bisa diturunkan adalah Diego Costa, mengalami cedera ketika menjalani laga uji coba melawan Barcelona di USA beberapa waktu lalu.

Ketidakhadiran Costa bisa saja mengurangi ketajaman The Blues. Namun untungnya masih ada Loic Remy yang cukup bisa diandalkan.

Atau mungkin, Jose Mourinho menurunkan dua striker sekaligus, duet antara Remy dengan Radamel Falcao.

Playoff Liga Champions

Sama halnya di kubu lawan, Swansea juga bisa menurunkan kekuatan penuh ketika melawat ke markas klub London itu. Gary Monk kemungkinan besar akan menjajal amunisi baru yang didatangkan pada musim panas ini; Andre Ayew dan Franck Tabaou.

Tapi, mengalahkan Chelsea di kandang adalah misi yang sangat berat bagi setiap lawan.

Faktanya, dalam 20 pertandingan terakhir di Stamford Bridge, The Blues tak pernah menelan kekalahan. (*)

Manchester United terhindar dari lawan berat di babak playoff Liga Champions. Setan Merah akan menantang klub Belgia, Club Brugge.

Dalam undian yang digelar Jumat (8/8) sore, MU akan menjamu Brugge terlebih dulu di Old Trafford 18 atau 19 Agustus.

Satu pekan kemudian, giliran Brugge yang menjamu MU di Jan Breydel Stadium 25 atau 26 Agustus. Hasil undian ini cukup menguntungkan bagi Manchester Merah karena mereka terhindar dari tim kuat seperti AS Monaco atau Lazio.

Brugge lolos ke playoff Liga Champions setelah di babak sebelumnya mengalahkan wakil Yunani dengan agregat 4-2. Sementara itu, bigmatch tersaji di Stadion Olimpico dimana Lazio berhadapan dengan wakil Jerman, Bayer Leverkusen.

Wakil Spanyol, Valencia, juga mendapatkan lawan tangguh, yakni AS Monaco, tim yang menyingkirkan Arsenal fase knock-out Liga Champions musim lalu. (*)

Rakyat Kalbar Sabtu, 8 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

RIBUT SAMA ISTRI, KETAHUAN SIMPAN

SENPI

Ilustrasi. Net

Berobat di Rumah Sakit Plat Merah

Peserta BPJS Kesal, Obat Tanggung Sendiri

Pontianak-RK. Menyimpan senjata api (Senpi) laras pendek rakitan jenis revolver, pria berinisial BBS, 39, diciduk anggota Sat Reskrim Polsek Pontianak Utara, Jumat (7/8) sekira pukul 15.00.

Warga Jalan Teluk Selamat, Siantan Hilir, Pontianak Utara itu diciduk di depan rumahnya. Penangkapan ini tanpa perlawanan dan protes dari BBS. “Tersangka sudah kita ringkus. Sementara ini tersangka masih kita dalami. Untuk men-

Pontianak-RK. Program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kalbar dikeluhkan anggotanya. Pasalnya, pengguna kartu sakti dari Presiden Jokowi itu tetap saja harus mengeluarkan biaya untuk membeli obat yang tidak tersedia di apotik rumah sakit pemerintah yang ditunjuk BPJS tersebut. Serta mendapatkan pelayanan yang tidak baik.

Anggota BPJS itu adalah, Abdul Rahman.

Dia menceritakan, pada 3 Agustus lalu, didiagnosa menderita saraf mata lumpuh. Setelah melakukan pemeriksaan di Puskesmas, kemudian dirujuk ke salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Pontianak. Saat membawa surat rujukan menuju loket pelayanan BPJS di rumah sakit itu, dijelaskan karyawan perusahaan swasta ini, petugas di loket tidak memberikan pelayanan yang baik.

Pertengkaran tersebut terjadi, karena BBS dituding istrinya, memiliki wanita simpanan.

Pada saat pertengkaran, BBS Halaman 15

Baru Mau Pesan Sabu, Kepergok BNN di THM

Halaman 15

Ilustrasi. Net

DILIPUT, USMAN ABULUNG NGAKU PELINDUNG WARTAWAN SE KALBAR

Jasad WN Malaysia Diarak ke Mapolsek

Pontianak-RK. Kontributor I-News TV wilayah Kalbar, Rossi Yulizar diancam tamu Tempat Hiburan Malam (THM) yang mengaku sebagai wartawan mingguan. Celakanya lagi, mengaku pelindung hukum wartawan se Kalbar. Oknum tersebut belakangan diketahui bernama Usman Abulung.

Pengancaman terjadi, ketika Usman

Batu Ampar-RK. Warga Malaysia, Muhammad bin Salleh,60, diduga tewas di kamar nomor 201 hotel Bunda, Pelita, Batuampar, Rabu (5/8) sekitar pukul 18.00 WIB. Polisi belum bisa pastikan penyebab kematian, pria yang sudah sejak 17 Desember 2013 masuk ke Indonesia itu.

Hanya saja ada yang janggal dengan kematian korban, sebab Hariyadi rekan korban yang merupakan warga Batam bersama pihak manajemen hotel mulanya enggan melaporkan kasus kematian korban itu ke polisi. Secara diam-diam Hariyadi hendak memakamkan jenazah korban ke pemakaman umum (TPU) Seipanas. Namun pengelolah TPU Seipanas menolak, sebab surat atau dokumen kematian korban sebagai WNA tidak ada sama sekali.

Menggunakan ambulans jenazah korban akhirnya dibawa ke Polsek Batuampar. Saat itulah baru polisi tahu dan langsung kembali membawa jenazah korban ke lokasi kamar hotel untuk dilakukan olah TKP sebelum dibawa ke kamar jenazah RSOB, Sekupang untuk ditindak lanjuti.”

kepergok Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar ketika melakukan razia di THM Kapuas Dharma Karaoke, Kamis (6/8) sekira pukul 23.00. Target utama razia ini adalah para pengunjung yang diduga mengonsumsi Narkoba. Untuk mengetahui itu, maka dilakukanlah tes urin oleh petugas BNNP Kalbar.

Setiap ruangan karaoke diperiksa

Ditemukan Pesta Seks dan Narkoba di Indekos

Walikota Minta Pemilik Usaha Ditindak Tegas

Pontianak-RK. Pemilik indekos kini harus lebih berhati-hati dan waspada menerima penghuni. Banyak ditemukan pesta seks dan Narkoba yang dilakukan di kamar kos.

Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum akan menindak tegas

Halaman 15

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

getahui Senpi ini digunakan untuk apa dan berasal darimana,” ungkap AKP Ridwan Maliki, Kapolsek Pontianak Utara, kemarin.

Senpi yang diamankan ini, tidak turut serta bersama anunisinya. “Sementara dari hasil Lidik kita, Senpi ini nihil peluru,” tambah Ridwan.

BBS ditangkap, setelah Senpi rakitan miliknya diserahkan oleh warga kepada polisi.

Sementara kepemilikan Senpi rakitan tersebut terbongkar, ketika terjadi pertengkaran antara BBS dengan Mn, 28, istrinya, Rabu (5/8) lalu.

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Ilustrasi. Net

satu persatu. Namun, di kolong tangga bangunan yang lebih dari satu lantai itu, petugas BNNP melihat ada kaki seorang perempuan. Setelah dicek, rupanya itu kaki wanita pemandu karaoke yang tengah bersembunyi bersama dua tamunya, yakni oknum wartawan mingguan tersebut dan oknum karyawan Halaman 15

Tertelan 3 Jam, Rp94 Juta Raib Cirebon-RK. Ini peringatan bagi masyarakat, jika kartu ATM tertelan lekaslah menuju bank terkait untuk melakukan blokir rekening. Jika tidak, nasibnya bisa seperti Agus Sudrajat, 60, warga Dawuan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, tiga jam setelah kartu ATM-nya tertelan mesin ATM di Cirebon Plaza ternyata tabungannya yang berjumlah Rp94 juta ikut raib.

Agus menjelaskan, kemarin sekitar pukul 10.00, berencana mengambil uang di salah satu mesin ATM yang terletak di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Cirebon. Saat Agus memasukan kartu dan mulai bertransaksi, namun belum sempat bertransaksi tiba-tiba kartu ATM korban tidak bisa keluar dan tertelan mesin.

Karena waktu yang mepet, Agus rencananya baru memblokir ATM tersebut setelah salat Duhur. Namun saat datang ke cabang bank tersebut, Agus begitu kaget ketika diberitahu telah terjadi penarikan baik itu secara tunai dan transfer melalui rekening dan jumlahnya sekitar Rp94 juta.

Ia pun bertanya kepada pihak bank, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Kaget dan bingung, korban pun buruburu meminta pihak bank untuk memblokir rekening miliknya, pasalnya di rekeningnya masih tersisa tabungan yang rencananya digunakan untuk kebutuhan di masa pensiun.

“Saya kaget, bingung juga harus bagaimana. Pikirnya tidak apa-apa, makanya blokirnya belakangan,” ujarnya. (jpnn)

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

Rakyat Kalbar

Sabtu, 8 Agustus 2015

10

Dukung Upsus Swasembada Beras

Raih Predikat Terfavorit FPC SAMBAS. Desa Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat berhasil meraih predikat Program Favorit Pilihan Peserta dan Undangan Festival Praktik Cerdas (FPC).

Prestasi tersebut disematkan setelah Karang Taruna Tunas Harapan mempresentasikan berbagai program unggulan, ide, prakarsa dan hasil karya.

Rissa, Ketua Tim FPC Kabupaten Sambas mengaku puas dan bangga ketika Tim Desa Sungai Kumpai dipilih para peserta dan undangan FPC sebagai yang terfavorit. “Itu sebuah penghargaan yang tinggi atas konsep, ide, prakarsa dan hasil karya masyarakat Kabupaten Sambas yang diwakilkan Karang Taruna Tunas Harapan.

Sehingga tampilan mereka dinilai masyarakat Kalbar yang terwakilkan melalui forum FPC, layak menjadi inspirasi terfavorit,” katanya, Diungkapkan Rissa, festival itu bukan untuk menentukan siapa yang juara, tetapi lebih sebagai wahana mengapresiasi karya-karya inspirasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat. “Apa yang ditunjukkan pemuda Desa Sungai Kumpai berarti mendapat tempat di hati undangan FPC,” ujar Rissa.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Tunas Harapan, Jepriadi mengatakan, gagasan perubahan yang disampaikan Desa Sungai Kumpai ini mampu meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan tingkat desa, seperti pendirian Rumah Baca Semayong Institute, terbentuknya kelompok usaha, kelompok remaja masjid, dan berdirinya kelompok sanggar tari.

Namun hal yang paling membanggakan di bidang pendidikan, Desa Sungai Kumpai berhasil melahirkan 46 orang sarjana, dan masih ada puluhan lagi mahasiswa yang siap meraih titel sarjana dari desa tersebut. “Para orangtua Desa Sungai Kumpai saat ini lebih terbuka mengenai wawasan pentingnya pendidikan dan kemajuan desa. Sehingga program ini berjalan lancar, terutama akan pentingnya pendidikan,” pungkasnya. (edo)

Distanak Bagikan 32 Traktor dan 8 Pompa Sambas. Jumat (7/8), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sambas menyerahkan 32 traktor dan 8 pompa air kepada Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Unit Pengelola Jasa (Upjal) di Aula Distanak Sambas. Ini merupakan dukungan terhadap Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Beras dari Kementerian Pertanian (Kementan).

“Dari data Dinas Pertanian Kalbar, untuk luas lahan pertanian, Kabupaten Sambas berada di urutan keempat se-Kalbar, karena kegigihan petani, maka hasil produksi beras Kabupaten Sambas terbesar di Kalbar. Artinya, ini dukungan yang baik dari masyarakat petani untuk memajukan pertanian Kabupaten Sambas,” jelas Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH. Bupati menegaskan, keseriusan masyarakat petani berbuah banyaknya bantuan untuk peningkatan pertanian yang masuk ke Kabupaten Sambas. “Dalam

realisasi di lapangan, kita telah meminta para camat untuk mengawasi dan melakukan pembinaan. Sehingga hasil pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati dihadapan Ketua Gapoktan, Poktan dan Upjal penerima bantuan traktor dan pompa.

Sementara itu, Kepala Distanak Kabupaten Sambas, Ir Musanif mengatakan, bantuan traktor dan pompa merupakan program pemerintah pusat dalam upaya mendukung Upsus Swasembada Beras. “Bantuan 32 unit traktor roda dua dan 8 pompa besar menggunakan dana ABPN-P Tahun 2015 pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian,” jelasnya.

Musanif menambahkan, Upsus Swasembada Beras merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan hasil pertanian.

Program ini mengutamakan empat hal, yaitu pengembangan jaringan irigasi, program penerapan pengelolaan tanaman terpadu, optimalisasi lahan, memfasilitasi

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH didampingi Kepala Distanak dan Kepala Badan Ketahanan Pangan menyerahkan bantuan traktor roda dua kepada kelompok tani. M RIDHO

bantuan alat mesin pertanian.

“Yang banyak dibantu ialah traktor dan pompa air,” ungkapnya.

Menurut Musanif, bantuan 32 unit traktor dan 8 pompa air ukuran besar merupakan bantuan tahap kedua. Sebelumnya

maka total bantuan traktor untuk Kabupaten Sambas berjumlah 155 unit, dan pompa besar berjumlah 33 unit,” pungkasnya.

pada tahap pertama, Kementan telah membantu 100 unit traktor dan 25 unit pompa besar untuk Kabupaten Sambas. Rencananya, nanti ada bantuan tahap tiga sebanyak 23 traktor. “Jika tiga tahap bantuan ini telah disalurkan,

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Minimalisir Keluhan, Wujudkan Pelayanan Berkualitas pengaduan, SMS pengaduan, hotline/telepon pengaduan, surat pengaduan dan survei pengaduan.

Selain itu, survei pengaduan juga harus dilakukan secara objektif dan independen. Sehingga hasil yang didapat mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan yang dirasakan.

Dampak lain, hasil survei ini juga dapat dijadikan pedoman penyusunan janji perbaikan dan rekomendasi perbaikan pelayanan yang didasarkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan.

“Dengan dibukanya keran komunikasi melalui layanan aduan, diharapkan ke depan keluhan masyarakat terhadap buruknya kualitas layanan dapat diminimalisir, dan petugas dapat bekerja lebih procedural. Sebab, ini momentum mewujudkan pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya. (edo)

Sambas. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas dan Pemangkat telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.

Begitu penegasan Kabag Ortal Setda Sambas, Dedy Zulkarnaen Kabag Ortal Setda Sambas, Dedy Zulkarnaen menjelaskan Program Survei Pengaduan dalam upaya meningkatkan pelayanan RSUD. M RIDHO

Peserta PFC Kabupaten Sambas foto bersama usai meraih predikat karya terfavorit di FPC se-Kalbar di Kota Pontianak. M RIDHO

dalam kegiatan Lokakarya Pengelolaan Survei Pengaduan Masyarakat (LKPSPM) untuk RSUD Pemangkat dan RSUD Sambas. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kepercayaan pelayanan publik terhadap aparatur sebagai penyedia pelayanan. “Pentingnya kegiatan ini, bagaimana agar kita dapat memberikan kepercayaan

pelayanan kepada masyarakat,” kata Dedy, Rabu (5/8) lalu di Aula PKBI Kabupaten Sambas.

Dedy menegaskan, peningkatan pelayanan publik, ujarnya, diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Sehingga setiap penyelenggara pelayanan dituntut terus berupaya memperbaiki akses, maupun

kualitas dari pelayanan yang diselenggarakan. “Pemerintah saat ini dituntut dan harus peka terhadap kebutuhan masyarakat selaku pengguna pelayanan,” ingat dia.

Mantan Sekretaris BKD Sambas ini menambahkan, untuk memperbaiki kualitas pelayanan pada RSUD, maka dilakukan survei pengaduan masyarakat melalui kotak

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Besok, Jalan Santai Berhadiah

Tak Ingin Narkoba Masuk Sekolah

BNN Gandeng Guru Susun Strategi P4GN Mempawah. Status darurat narkoba yang disandang Indonesia dengan pengguna terbanyak dari kalangan usia produktif, disikapi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mempawah. Guru dan kepala Sekolah Dasar (SD) pun diajak menyusun strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Ajakan ini disampaikan Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Mem-

pawah, Murni SH saat menghadiri acara Perumusan Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Lingkungan Pendidikan Kecamatan Mempawah Hilir di Wisma Chandramidi, belum lama ini. “Pasca ditetapkannya status Indonesia Darurat Narkoba, maka BNN menggencarkan sosialisasi maupun pembekalan tentang bahaya narkoba kepada elemen masyarakat, termasuk kepala sekolah dan guru,” ujarnya.

Dijelaskannya, hal ini merupakan

upaya dini pencegahan bahaya narkoba, terutama di kalangan pelajar di tingkat SD. Kegiatan ini nantinya melahirkan kesepakatan bersama dalam upaya menyusun strategi P4GN di lingkungan sekolah.

“Nanti akan disiapkan strategi apa saja bagi peserta workshop dalam merumuskan kebijakan bersama P4GN di sekolahnya masing-masing,” kata Murni.

Sedangkan output apa saja yang bisa diperoleh peserta, Murni

menerangkan, para peserta selain mendapatkan pemahaman strategi bahaya narkoba bagi dirinya sendiri, materi yang diterima juga bisa disampaikan kepada keluarga, masyarakat, maupun peserta didiknya.

“Tak kalah pentingnya, kita harap peserta workshop dapat menjadi perpanjangtanganan BNN dalam memerangi dampak penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, dan UPT Mempawah Hilir,” ucapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendi-

dikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah, Drs H Zulkifli Salim MSi menegaskan, komitmen instansinya untuk mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari narkoba. “Saya minta guru dan kepala sekolah berperan aktif dalam menyampaikan materi pelajaran mengenai bahaya narkoba kepada peserta didik,” imbaunya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Serahkan Bantuan, BAZ Harap Tepat Sasaran Ilustrasi.NET

Mempawah. Memperingati Setahun Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, Minggu (9/8), Pemkab Mempawah menggelar kegiatan jalan santai berhadiah.

“Jalan santai dimulai dari Halaman Kantor Bupati Mempawah.

Kita mengajak masyarakat Kabupaten Mempawah dan sekitarnya beramai-ramai mengikuti jalan santai berhadiah,” kata Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah, Toni Muhardi.

Menurut dia, peringatan Setahun Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah, merupakan momen yang patut diingat oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah. “Ini ulang tahun pertama kita sebagai Kabupaten Mempawah. Karena itu, mari beramai-ramai memeriahkan dengan mengikuti jalan santai. Kita olahraga sekaligus silaturahmi.

Kalau beruntung maka peserta juga bakal mendapatkan doorprize dari panitia,” tuturnya. (sky)

Ketua BAZ Kecamatan Sungai Pinyuh, El Zuratnam mendatangi SDN 1 Sungai Pinyuh untuk menyerahkan bantuan kepada siswa-siswi tak mampu. ARI SANDY

Mempawah. Bantuan Siswa Miskin telah diserahkan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Sungai Pinyuh kepada pelajar, Jumat (7/8). Bantuan untuk tingkat SDN/ MIN, SMPN/MTsN, dan SMAN ini diharapkan tepat sasaran.

Begitu harapan Ketua BAZ Kecamatan Sungai Pinyuh, El Zuratnam.

Penyerahan bantuan terangnya, merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan BAZ Kecamatan Sungai Pinyuh. Anggarannya berasal dari infak dan sedekah. Bantuan diberikan kepada 10 siswa setiap sekolah. “Total dana yang disalurkan sekitar Rp 30 juta untuk seluruh sekolah di Kecamatan

Sungai Pinyuh,” ujarnya.

Sebanyak 32 sekolah masingmasing mendapatkan bantuan Rp 1 juta, dan untuk 8 sekolah mendapatkan dana masing-masing Rp 500 ribu. Setiap siswa tidak mampu menerima bantuan sekitar Rp100 ribu. “BAZ juga menyalurkan bantuan berupa bedah rumah dan

bantuan untuk 2 TPA di Kecamatan Sungai Pinyuh,” tutur Zuratnam, baru-baru ini.

Zuratnam juga memaparkan, BAZ juga melakukan pembagian zakat untuk 40 sekolah. Salah satu penerima zakat adalah fakir miskin.

Bantuan ini diberikan kepada siswa untuk meringankan biaya pendidi-

kan bagi anak-anak sekolah, dan membantu untuk membeli peralatan sekolah. “Saya harap bapak/ ibu guru menyalurkan bantuan tepat sasaran, supaya bantuan ini bermanfaat bagi penerimanya.

Jadikan hal ini sebagai motivasi untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (sky)

Ketapang Bahari Manis Mata

Tampilkan Kecubung dan Rotan Ketapang-RK. Selain menjadikan Pameran Ketapang Expo sebagai wadah informasi pembangunan dan pengenalan potensi yang ada di masingmasing wilayah Ketapang, pameran Ketapang Expo juga diharapkan dapat menarik minat para investor asing untuk masuk menanamkan modalnya di setiap wilayah yang ada di Ketapang.

Kecamatan Manis Mata juga ikut ambil bagian menampilkan stand-stand yang berisi informasi sumber daya alam dan kerajinan yang berpotensi menjadi penghasilan bagi para masyarakat.

Camat Manis Mata, Darma mengaku, pihaknya mengaku senang dapat mengikuti pameran Ketapang Expo ini. Selain dapat mempelihatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan, juga dapat menjadikan wadah untuk menarik para investor masuk ke wilayahnya.

“Ini tahun kelima kita mengikuti pameran ini, kita memang menampilkan informasi mengenai seputar wilayah Manis Mata, termasuk sumber daya alam dan potensi yang ada di Manis Mata,” Katanya Jumat (7/8).

Ia mengatakan, beberapa sumber daya alam yang dijadikan sebagai kerajinan bagi masyarakat diwilayahnya, seperti sumber daya alam rotan yang dijadikan kerajinan tangan anyaman bagi masyarakat, serta sumber daya alam batu kecubung yang dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat Manis Mata.

Apalagi menurutnya, sumber daya alam yang dijadikan komoditi dan mata pencaharian warga tersebut masih banyak didapat di wilayah Manis Mata, seperti Rotan maupun Batu Kecubung.

“Selain memberikan informasi seputar pembangunan dan perkembangan yang ada di Manis Mata, juga menyediakan kerajinan seperti anyaman dari rotan seperti bakul, tempalang, dan batu kecubung, yang menjadi komoditi khas Manis Mata,” jelasnya.

Darma mengaku tujuan dan harapan kedepannya, agar potensi alam yang jadi komoditi dan mata pencaharian masyarakat dapat dikembangkan baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak luar, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Adanya Ketapang Expo ini tentu kita berharap dengan informasi yang kita tampilkan, dapat menarik investor masuk ke Manis Mata sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Jay)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 8 Agustus 2015

11

Titik Api Menurun Dratis Polres Dihadiahi Bendera Api Ketapang-RK. Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Triyoga mengatakan, titik api di Ketapang pada 2015 relatif menurun dibanding tahun 2014 lalu.

“Tapi bulan berikutnya kita belum tahu karena kemarau di Ketapang masih berlangsung,” katanya, Jumat (7/8).

Data Satelit NOAA-18 pada Juli 2014 menyebtukan terdapat 139 titik panas yang tersebar di Ketapang. Ia menjelaskan hal tersebut menunjukkan frekuensi titik api di Ketapang. Meski tidak seratus persen tapi titik

api di Ketapang sudah menurun drastis. Menurunnya titik api di Ketapang karena peran serta semua pihak.

“Manggala AGNI, BPBD, Kepolisian, Perusahaan dan lainlain. Semua saling bekerjasama dalam hal mencegah kebakaran hutan dan lahan di Ketapang,” ungkapnya.

Triyoga mengatakan, karena telah disebarluaskannya informasi-informasi yang berkaitan bahaya kebaran hutan dan lahan di Ketapang. Bahkan beberapa sudah ada kesepakatan bersama untuk menanggulangi kebakaran di Ketapang.

“Tiap perusahaan juga sudah memiliki sarana dan prasaranan pemadaman kebakaran.

Pihak perusahaan juga sudah melakukan pelatihan kepada Satgas Pemadam kebakarannya,” jelasnya.

Sementara Kapolres Ketapang, Hady Poerwanto mengakui Ketapang adalah kabupaten dengan titik api terbanyak di Kalbar setelah Kapuas Hulu. Ia mengungkapkan khusus di Ketapang ada 12 titik api sehingga pihaknya diberi bendera api.

“Kemarin kita terdapat 12 titik api. Lokasinya jauh-jauh

semuanya di pedalaman seperti Manis Mata, Marau, dan Nanga Tayap yang wilayahnya sulit dijangkau,” ungkapnya.

Bendera api yang didapat Polres Ketapang menjadi penyemangat meningkatkan kinerjanya.

“Bendera api itu tentu menjadi penyemangat dan kita akan maksimalkan kinerja dalam menangulangi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang,” ungkapnya.

Ke depan Polres Ketapang akan menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan la-

han. Masyarakat juga diminta menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kebaran seperti membuat puntung rokok sembarangan.

“Kedepan akan kita berupaya untuk menekan bahkan kalau bisa hingga tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Ketapang. Apabila ada warga didapatkan melakukan pembakaran jangan salahkan Kepolisian jika diproses hingga diberi saksi atau hukuman,” pungkasnya.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

Hari Ini Ketapang Expo Akan Ditutup Ketapang-RK. Ketapang Expo 2015 yang dibuka pada 1 Agustus 2015 akan ditutup hari ini. Selama pameran, setiap malam, ribuan pengunjung memadati areal pameran.

“Pameran tahun ini nampaknya lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pameran seperti ini perlu dilakukan setiap tahun,” kata Rizal, warga Ketapang, Jumat (7/8).

Pameran yang diikuti 45 stand terdiri SKPD, jasa keuangan, TNI/ Polri, PKK, kecamatan dan lainlain. Selain itu ikut juga 162 PKL dan hiburan anak-anak sehingga menambah suasana semakin semarak. Di lokasi ini warga dapat menyaksikan hasil pembangunan sekaligus bertanya tentang informasi pelayanan.

Pameran yang difasilitasi Bagian Perekonomian Setda Ketapang tersebut juga dilaksanakan hiburan baik dari pendopo entertaiment maupun festival jepin Melayu. Kaloborasi hiburan yang ada selama sepekan itu membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi pameran. Tak hanya pengunjung yang bisa terhibur

Pameran Ketapang Expo 2015 di kompleks pendopo Bupati Ketapang. HUMAS

dengan pameran. Masyarakat juga dapat memonitor perkembangan pameran melalui informasi yang terbaru dihadirkan Humas Setda Ketapang.

Informasi ter-update tersebut dihadirkan melalui penyiaran langsung Radio Kabupaten Ketapang, peliputan media cetak dan online. Berbagai informasi pelayanan stand membuka wa-

wasan masyarakat akan peran serta pembangunan. Salah satunya stand TP PKK Ketapang menghadirkan informasi pelayanan terhadap 10 program PKK. Begitu juga dengan stan KTNA. Berbagai perkembangan pertanian maupun pengolahan hasil perikanan yang dilakukan nmasyarakat bisa dilihat ditempat tersebut.

“Kita mengharapkan pameran seperti ini terus berlanjut dimasa akan datang sehingga dapat membuka wawasan masyarakat,” kata Anis Munisah, Ketua KTNA Ketapang.

Pesan akan pelayanan kemasyarakatan, khususnya terkait dengan pelayanan kepolisian Mapolres Ketapang juga disampaikan IPDA Sulardi. Baik

terkait pelayanan SIM, pajak kendaraan maupun upaya masyarakat menjaga ketertiban dan ketentraman.

Salah satunya menja g a k e t e r t i b a n di jalan raya. Ia menilai pameran Ketapang Expo cukup membantu dalam mendekatkan informasi akan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.(Jay-Humas)

Kayong Utara Padah Bertuah

Jaga Regenerasi dari Daerah Sukadana-RK. Pelatih bolavoli Kalbar, Rizal mengajak semua pihak untuk memperkuat dunia olahraga Kalbar. Satu di antaranya potensi dan prospek yang sudah ada diperkuat. Kemudian pada umumnya kemampuan atlet akan berkurang karena bertambahnya usia. Di sinilah penjagaan regenerasi di tiap tiap cabang olahraga prestasi harus digalakkan dan daerah memiliki potensi itu.

“Kita menggali potensi atlet sampai ke pelosok daerah. Tujuannya supaya penjagaan regenerasi dapat terjaga dengan baik,” kata Rizal saat bertandang ke Sukadana belum lama ini.

Misalnya, lanjut Rizal, banyak potensi pemain bolavoli di daerah-daerah di Kalbar ini. Akan tetapi biasanya terkendala kurang terbina dengan baik.

“Kemudian ada atlet bolavoli kita bermain bagus.

Akan tetapi postur tubuhnya kurang begitu tinggi.

Skil kita mampu, namun postul atlet bolavoli kita kadang kala kalah dengan atlet-atlet bolavoli dari Pulau Jawa. Jadi dalam penjaringan atlet bolavoli di Kalbar, ada baiknya selain memiliki skil dan performa yang bagus, juga memiliki postur yang bagus juga,” kupas dia. (lud)

Permudah Pasarkan Hasil Pertanian Masyarakat Bupati: Tempatkan Mobil Angkut di Simpang Tiga Sukadana-RK. Sektor pertanian di desa Simpang Tiga masih sangat prospek untuk dikembangkan. Mengingat areal lahan di kawasan ini masih terbilang luas namun belum diolah secara maksimal.

Jika lahan di desa ini dapat digarap secara maksimal bukan mustahil kebutuhan pangan berupa sayur-mayur untuk Kabupaten Kayong Utara bisa ditopang dari wilayah yang terletak persis di batas antara Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang ini. Bahkan, untuk saat ini hasil pertanian dari desa Simpang Tiga lumayan dirasakan untuk kebutuhan masyarakat Simpang Tiga dan sekitarnya.

Sekretaris Gapoktan Agro Mulyo, Doni Suprapto mengakui prospek pertanian di Desa Simpang Tiga. Pria asal Demak, Jawa Tengah yang lebih dua puluh tahun bermukim di Desa Sim-

Pejabat Dishubkominfo KKU menyerahkan mobil DAK Prasarana Pedesaan kepada Kepala Desa Simpang Tiga dan didampingi Sekretaris Gapoktan Agro Mulyo Desa Simpang Tiga, Doni Suprapto di kantor Dishubkominfo KKU. KAMIRILUDDIN

pang Tiga ini menyadari bahwa seiring berjalannya waktu hasil pertanian sekarang ini mulai dirasakan.

“Belakangan ini masyarakat mulai tekun menggarap pertanian. Kalau dulu masyarakat belum begitu tertarik untuk bertani karena lebih memilih usaha

kayu, dan seiring lesunya usaha kayu sehingga banyak warga mulai serius garap lahannya untuk kebutuhan hidup,” ujarnya.

Melihat potensi pertanian di Desa Simpang Tiga dan jaraknya lumayan jauh dari ibukota kabupaten, Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid pun memerintah-

kan Camat Sukadana, Drs Syahrial Solihin, menempatkan satu unit mobil di Desa Simpang Tiga.

Mobil DAK Prasarana Pedesaan yang semula dikelola kecamatan itu diserahkan kepada Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali untuk mengelolanya.

“Silahkan kelola mobil tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Misalnya untuk memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertanian dan dapat dipasarkan di Sukadana, ibukota Kabupaten Kayong Utara,” pesannya.

Ataupun lanjut Bupati Hildi, bila memang memungkinkan manfaatkan mobil tersebut untuk mengangkut barang dan orang dari Pal 12 ke Siduk, Desa Simpang Tiga. “Kita juga sudah menyiapkan dua unit bus dan rencananya untuk angkutan yang rutenya dari Siduk hingga Teluk Batang. Bus nya sekarang sudah ada di Dishubkominfo,”

jelasnya.

Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali menyambut baik atas kepercayaan pemerintah daerah kepadanya untuk mengelola mobil plat merah itu. “Kami akan gunakan mobil ini dengan baik utamanya untuk kepentingan masyarakat banyak,” ucapnya.

Pejabat dari Dishubkominfo mengatakan, bahwa mobil tersebut masih dalam kondisi baik.

Hanya lama terparkir di halaman Dishubkominfo dan tidak dioperasikan lumayan lama sehingga seperti kurang terawat. “Karena ini kurang dimanfaatkan, maka Pak Bupati memerintahkan untuk ditempatkan di Simpang Tiga supaya lebih bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat dalam mengangkut hasil tani dan sebagainya,” jelasnya.

Reporter: Kamiriluddin Editor: Kiram Akbar

Penantian Panjang RS Asri Kayong Utara Didesain Mahasiswa Arsitek Amerika Serikat Sukadana-RK. ASRI membangun RS Rumah Sakit Asri (Alam Sehat Lestari) dengan visi masyarakat yang sehat sejahtera dan hutan yang lestari.

Bangunannya didesain mahasiswa arsitek Amerika Serikat.

“Harapan kami ASRI bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau juga RS ini menjadi pusat pembelajaran mengenai upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi menuju masyarakat dan dunia yang sehat serta hutan yang lestari,” kata drg Hotlin Ompusugu, Ketua Yayasan Asri di acara penancapan tiang pertama yang dihadiri Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid di Sungai Mengkuang, Selasa (4/8).

Dikatakannya pihaknya membangun RS ASRI dengan beberapa konsep yaitu yang pertama sesuai dengan budaya lokal, kita menghargai semua pasien dan keluarga, asri, ramah lingkungan dan hemat energi, kokoh dan tahan lama, efisien.

“Kita juga melakukan studi band-

ing jadi kita melihat bukti-bukti atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita terapkan yang dalam istilahnya namanya abiden babizine, dan kita berharap tempat ini menjadi pusat harapan hidup yang lebih baik dan lebih sehat dan penyembuhan dan konsepnya fleksibel jadi bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.

“Kami ingin terapkan dalam RS ini adalah harmoni. Dari awal dari 2007 sampai sekarang kita selalu menerapkan diskusi dengan semua sektor masyarakat, stakeholder yang kita sebut dengan radikalismi. Jadi inilah juga yang tetap kami pegang yaitu mendengar. Kita menjunjung tinggi martabat manusia. Kita ingin memperlakukan semua sama seperti kita memperlakukan kepada orang yang kita sayangi. Juga ada nilai kesetaraan juga kita ingin menerapkan nilai jujur dan berintegritas dan nilai kebersamaan. Jadi Asri adalah bersama masyarakat,” tambahnya.

Bupati H Hildi Hamid meninjau areal lahan yang akan didirikan RS ASRI di Sungai Mengkuang, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana. KAMIRILUDDIN

Sampai saat ini, lanjut dia, Klinik ASRI sudah melayani lebih dari 35 ribu kunjungan pasien. “Harapan kami RS ASRI yang dibangun ini dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih banyak dan lebih lengkap dengan fasilitas yang lebih besar yang dilengkapi ruang operasi, ICU, radiologi, dan peralatan medis yang lebih lengkap,” doa dia.

Ia mengaku atas nama ASRI dan

pribadi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas saran dan ide, nasehat dan kerja kerasnya sehingga RS ini dapat terwujud. Semoga RS ini dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan untuk masy yang sehat dan sejahtera dan hutan kita yang tetap lestari.

“Sejak dari awal, Yayasan ASRI berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera dan hutan

yang lestari. Komitmen ini diwujudkan dengan memulai sebuah klinik kesehatan yang melayani masyarakat yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palong Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang,” jelas dia.

Namun, lanjut dia, hal ini belumlah cukup dikarenakan masih banyaknya jenis pelayanan kesehatan yang belum dapat dilakukan di Klinik ASRI. Melihat kebutuhan dan mendengar saran dari masyarakat akan suatu fasilitas kesehatan yang lebih lengkap maka kami berusaha membangun RS dengan asilitas yang memadai sehingga kami dapat melayani masyarakat yang lebih baik lagi.

“Pada tahun 2009 rencana pembangun RS dimulai, sekelompok mahasiswa arsistektur dari Amerika Serikat tertarik membantu merancang RS ASRI. Mereka datang ke Sukadana untuk studi banding dan meninjau langsung lokasi RS. Persiapan secara tekhnis pun terus berlanjut dimulai dari deasin RS, perijinan, penggalan-

gan dana hingga persiapan tenaga dokter spesialis yang akan bekerja di RS ASRI nantinya. Kabar yang menggembirakan pun datang di awal tahun ini, setelah melalui kerja keras dan penantian yang panjang ASRI akhirnya siap membangun,” tutur dia.

Langkah untuk membangun RS ASRI pun semakin nyata setelah Edi Cahyadi dan Kok Jon bergabung dengan tim ahli dan memimpin tim managemen konstruksi RS. Dengan dukungan masyarakat dan jajaran pemda kku, ASRI kini telah mengantongi perijinan yang dibutuhkan dan siap membangun RS. “ASRI pun akhirnya mengadakan pertemuan lagi ke masyarakat untuk menyampaikan kabar tersebut serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan RS yang segera dimulai. Hingga tibalah waktu yang dinantikan yaitu peletakan batu pertama pembangunan RS ASRI,” pungkasnya. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun Laboh Ju Kembangkan Pertunjukan Seni Melawi Nanga Pinoh-RK. Bila melihat antusias warga menyaksikan hiburan, seperti halnya saat hiburan rakyat Rhoma Irama dan Soneta Grup yang dihadiri sekitar 60 ribu penonton.

Menandakan warga Melawi sangat haus akan hiburan.

Oleh karena itu, di Melawi bisa dikembangkan pertunjukan seni yang melibatkan sanggar-sanggar lokal. Apalagi, keberadaan alun-alun lapangan kecamatan telah ada. Perlu dikembangkan oleh berbagai pihak.

“Kalau dicermati secara seksama, Melawi sangat kaya dengan potensi ekonomi kreatif.

Namun masih belum dikembangkan secara maksimal,” ucap Pemuda Melawi, M. Yusli, kemarin.

Menurutnya, potensi seni di Melawi hampir merata di seluruh desa yang ada. Lantaran masing-maisng komunitas di Melawi memiliki seni, budaya dan adat yang berbeda. Apalagi bila dilihat dari sub suku yang ada di Melawi memiliki seni dan budaya masing-masing.

Namun sayang, ulas Yusli, banyak diantara seni dan budaya sudah tidak pernah ditampilkan lagi. Jangankan untuk dinikmati oleh warga secara umum, pertunjukan adat dalam komunitas warga memiliki saja sudah jarang.

“Kita sudah jarang sekali menyaksikan jepin, rodat, nopeng pun hanya ada di komunitas tertentu. Belum lagi acara adat untuk memulai mananam padi miliki Katab Kebahan sudah beberapa tahun ini tidak pernah diselenggarakan,” paparnya.

Banyaknya seni dan budaya lokal yang jarang tampil ini membuat Yusli mengharapkan Dinas Budaya Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budpora) Kabupaten Melawi untuk memfasilitasi agar seni dan budaya tersebut bisa tampil.

“Pemerintah hanya menyediakan pentas saja. Itu cukup. Tapi diminta warga masingmaisng komunitas untuk tampil. Sebuah pembiayaan untuk tampil tersebut ditanggung masing-masing komunitas,” ucapnya.

Yusli optimis, apabila pertunjukan seni ini diselenggarakan, dipastikan akan ada perputaran ekonomi. Akan muncul wisata lokal dan tidak menutup kemungkinan akan diminati oleh wisatawan luar Melawi. Bila ada pertemuan, orang dalam jumlahnya banyak dan tentu akan muncul pula berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Misalnya, parkir, penjualan dan lain sebagainya.

“Potensi ekonomi kreatif berupa pertunjukan seni ini sangat memerlukan sentuhan Disbudpora Melawi. Warga dalam hal ini hanya menunggu saja. Bila sudah ada akan banyak keuntungan yang didapatkan,” bebernya. (aji)

Sabtu, 8 Agustus 2015

12

Tiang Listrik di Desa Kompas Raya

Masih Tiang Kayu Nanga Pinoh-RK. Di beberapa tempat di Kabupaten Melawi, tiang listrik masih menggunakan kayu. Diantaranya Dusun Sungai Raya, Desa Kompas Raya. PLN Nanga Pinoh akan melakukan survei terhadap tiang jaringan yang tidak standar.

“Kita akan melakukan survei terhadap jaringan yang tidak standar. Termasuk pula tiang kayu dan tiang yang tidak layak pakai untuk meningkatkan kualitas jaringan,” ucap Manajer PLN Nanga Pinoh, Akhmadin, baru-baru ini.

Menurutnya, survei ini dilakukan untuk menginventarisir tiang jaringan yang tidak layak. Lalu akan diusulkan untuk dilakukan pergantian bagi yang benar-benar tidak layak.

Bagi yang bisa diperbaiki akan dilakukan perbaikan.

“Tidak serta merta langsung bisa dikerjakan. Akan ada proses pengajuan, pembahasan dan disetujui atau tidak.

Bagi yang langsung disetujui, berarti akan dikerjakan pada tahun depannya,” ulasnya.

Sebelumnya, Kades Kompas Raya, Saharman mengungkapkan, warga Dusun Sungai Raya, Desa Kompas Raya mengharapkan agar PLN segara mengganti tiang jaringan listrik tersebut. Tiang jaringan listrik yang sudah berusia sekitar 4 tahun ini mestinya diganti dengan besi yang standar tiang listrik.

“Tiang yang ada sekarang ini sudah tidak kuat lagi. Kita minta agar pihak PLN segera mengganti dengan tiang besi. Jangan sampai menunggu tiang yang ada patah,” tegasnya.

Sebenarnya jarak jaringan yang menggunakan tiang listrik terbilang pendek, berkisar 2 kilometer saja. Banyak tali yang sudah kendur lantaran posisi tiang yang bergesar. Lantaran tiang kayu tersebut pun disambung.

Kayu dasar yang masuk ke tanah tingginya berkisar 2 meter. Lalu disambung dengan kayu yang panjangnya sekitar 4 meter. Sambungan dengan baut besi. Banyak tiang jaringan listrik yang sambungannya sudah bergeser dari posisi semula. Hal ini disebabkan baut yang sudah berkarat.

“Kayu ini kan tidak ada pelindung, tidak pula dicat. Jelas kena hujan dan terik matahari yang mengurangi kekuatannya. Kayu yang paling kuat sekalipun kena hujan dan panas akan rapuh pula,” papar Saharman.

Oleh karena itu, Saharman khawatir bila ada tiang yang tumbang dan menimpa warga. Meskipun kayu tidak kena warga, namun tali listrik yang tumbang juga berbahaya bagi manusia. Paling tidak akan membuat penerangan terganggu apabila ada tali yang menyentuh tanah. “Kita tidak ingin hal buruk terjadi. Tetapi bisa saja itu terjadi bila tiang kayu ini jatuh,” paparnya.

Sebenarnya, ungkap Saharman, PLN sudah pernah melakukan pengecekan terhadap kondisi tiang. Namun setelah dicek, hingga kini balum ada tindak lanjut dari PLN untuk mengganti menjadi tiang listrik yang standar dan aman.

Secara terpisah, warga Sungai Raya yang juga salah satu kepala Urusan (Kaur) Desa Kompas Raya mengungkapkan,

tiang kayu kedat dengan rumahnya hampir saja roboh.

Posisi tiang sudah sangat miring alias sudah tidak pada posisi tegak lurus.

“Kalau tidak diberi tali, sudah pasti roboh tiang itu. Hanya bertahan pada tali penyanggah saja itu. Kita sangat takut kalau tali rebah ke tanah,” keluhnya sambil menunjukan tiang yang hampir roboh di dekat dengan rumahnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Pelatihan Pembuatan Perdes untuk Jaga Hutan Nanga Pinoh-RK. Suar Institute bekerja sama dengan WWF Indonesia program Kalbar dan Pemerintah Desa Nanga Kebebu berencana akan menggelar pelatihan pembuatan Perdes Pengelolaan Kekayaan Hutan. Agar pengelolaan kekayaan alam terkelola dengan baik sekaligus memberikan kesejahteraan masyarakat dan hutan tetap lestari.

“Kita dibantu oleh WWF dan Suar untuk mengadakan pelatihan pembuatan Perdes mengelolaan kekayaam hutan, terutama hutan Rasau Sebaju,” ujar Kepala Desa Nanga Kebebu, Ahmad Yani, kemarin.

Sementara itu, koordinator kegiatan, Jane Ridho mengungkapkan, pelatihan yang akan dilakukan selama dua hari, sejak Jumat (14/8) mendatang akan diikuti 20 peserta.

Terdiri dari aparatur Pemerintah Desa Nanga Kebebu, BPD Desa Nanga Kebebu, warga Dusun Sebaju yang masuk dalam pengurus Lembaga Pasak Sebaju.

“Pelatihan ini hanya difokuskan pada satu desa saja, Nanga Kebebu. Sebab di desa ini

ada lembaga kemasyarakatan, Pasak Sebaju yang berinisiatif untuk menjaga kawasan hutan Rasau Sebaju,” ucap Ridho.

Diharapkan, setelah pelatihan akan muncul inisiatif masyarakat Nanga Kebebu.

Dalam hal ini warga Dusun Sebaju yang masuk dalam kepengurusan Pasak Sebaju membuat Perdes menjaga Rasau Sebaju.

Apalagi saat ini, ungkap Ridho, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar bagi pembangunan desa. Kewajiban dan hak desa untuk mengelola potensi kekayaan dan pembangunan desa menjadi sangat besar.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban ini tentu harus taat aturan.

“Hingga desa harus membuat aturan teknis untuk pelaksanaan teknis roda pemerintah desa. Serta sebagai wujud dari taat aturan di atasnya. Sebab peraturan yang dibuat di desa tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,” ulasnya.

Terkait Perdes, Ridho menerangkan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyebutkan, jenis peraturan di desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Dalam proses pembuatan peraturan desa, pihak yang berperan bukan hanya kepada desa dan aparatur desa. Tetapi Badan Permusyawarahan Desa (BPD) juga berkontribusi sama dengan kepala desa. Termasuk pula masyarakat desa, terutama warga yang terkait dengan aturan tersebut. Sedangkan camat yang berperan dalam hal memberi masukan isi Peraturan Desa (Perdes).

Secara gamblang, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 menerangkan, perencanaan penyusunan Perdes. Pasal 5 menyebutkan, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Sedangkan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di

desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Penyusunan Perdes oleh Kepala Desa BPD. Dalam penyusunan Perdes juga diatur dalam pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Tersebutkan bahwa penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Perdes yang dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Sedangkan masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Perdes yang telah disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. (aji)

Sintang Raya

Byarpet, Warga Kecam PLN Sintang Sintang-RK. Masyarakat Sintang mengeluhkan kondisi listrik yang sering byarpet. Meskipun sebelumnya, PLN sudah berjanji segera mengatasi krisis listrik ini, namun hingga saat ini jadwal pemadaman terus bergilir.

“Sampai kapan PLN bisa memberikan kenyamanan pelayanan pada masyarakat di Sintang ini. Masak setiap tahun mesinnya rusak terus. Cobalah diganti, tetapi dengan yang baru, jangan dengan mesin bekas,” kata Nur Aini, warga Sintang Kota ditemui di kediamannya, Jumat (7/8).

Ibu rumah tangga ini mengaku sudah capek dengan persoalan listrik yang sering hidup-mati. Lantaran kejadian seperti ini bukan hanya satu-dua bulan, tetapi sudah lama. “PLN tidak pernah tuntas atas persoalan listrik,” kesal Nur. Bukan hanya malam hari, di saat beban puncak, pada siang hari pun listrik kerap mati mendadak. Akibatnya, cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan kalau peralatan elektroniknya rusak.

Jantoh Kita Perempuan, Motor Penggerak Pembangunan Sintang-RK. Perempuan memiliki memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara.

Pasalnya, perempuan merupakan motor penggerak pembangunan. Sehingga kaum perempuan diharapkan dapat menggunakan perannya itu dengan baik.

Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sintang, Ny Katty Evelina Milton saat Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 Tingkat Kabupaten Sintang, Jumat (7/8).

Menurutnya, PKK merupakan gerakan representatif perempuan yang telah diakui keberadaannya dan mempunyai payung hukum, yaitu Kepmendagri Nomor 53 Tahun 2000. “Program pokok PKK adalah program yang memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga,” kata Katty.

Di sisi lain, jelas Katty, PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri.

Di tempat yang sama, Ketua Pembina PKK yang juga Bupati Sintang, Milton Crosby mengajak kepada semua yang hadir, secara khusus TP-PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan/ desa, untuk terus melakukan berbagai upaya mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

“Saya juga berharap TP-PKK bisa menjadi pionir dan motivator bagi masyarakat sekaligus organisasi terdepan, yang mendukung program pemerintah untuk mencapai kesejateraan keluarga,” pungkas Milton. (Adx)

Ilustrasi

Hal senada juga disampaikan Rozali. Menurutnya, PLN tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan krisis listrik di Kabupaten Sintang. “Persoalannya, dari tahun ke tahun masyarakat terus dihadapkan dengan persoalan pemadaman bergilir, alasannya overhoul dan kerusakan mesin,” katanya.

Parahnya, tambah dia, permasalahan mesin PLN yang rusak ini tidak pernah usai, selalu dijadikan tameng kalau masyarakat mempertanyakan pemadaman bergilir yang terus menerus.

Kalau memang mesin PLN sudah tua dan tidak layak lagi, tegas Rozali, jangan dioperasikan. PLN harus meng-

gantinya dengan mesin baru. Sebandinglah dengan tuntutan terhadap pelanggan untuk selalu membayar tagihan rekeningnya.

“Kalau tidak bayar diputus, dan masyarakat okayokay saja. Tetapi giliran PLN, kenapa tidak pernah bisa tuntas memberikan jaminan listrik yang benar-benar nyaman bagi mayarakat,” tutur Rozali Terpisah, Supervesor Teknik PLN Sintang, Ibnu Suryawardana menjelaskan, pemadaman listrik yang hampir setiap menjelang malam (Maghrib) dipastikan bukan karena kerusakan mesin pembangkit di PLN Sintang.

Listrik padam saat itu, ungkap dia, dikarenakan peng-

gunaan listrik di masyarakat mencapai puncaknya.

“Beban puncak pemakaian listrik di Sintang ini terjadi sekitar pukul 17.00 hingga 22.00. Setelah jam itu, semua akan normal dan tidak ada pemadaman. Kalaupun ada pemadaman itu bisa jadi disebabkan oleh faktor lain,” kata Ibnu.

Tetapi, Ia tidak menampik, pemadaman yang kerap dilakukan belakangan ini memang diakibatkan oleh kerusakan pada mesin pembangkit. Satu mesin mengalami kerusakan pada bagian kipas yang patah, sedangkan satu mesin lagi perawatan rutin.

Namun, ujar Ibnu, mesin tersebut telah bisa dioperasikan kembali. “ Kalau siang begini, ada dua mesin pembangkit yang tidak kita gunakan. Jadi tidak akan kita lakukan pemadaman,” katanya.

Ibnu menjelaskan, untuk mesin-mesin yang telah digunakan selama sekitar 6.000 jam, harus dilakukan perawatan tingkat TO (Top Overhoul), di atas 12.000 jam harus dilakukan perawatan Semi Overhoul dan di atas 18.000 jam harus dilakukan Mayor Overhoul. “Kalau istilah pada motor itu harus dibubutlah,” terangnya.

Meski begitu, tambah dia, PLN tidak berani memastikan bahwa tidak akan terjadi pemadaman listrik. Sebab, pemadaman listrik bukan hanya disebabkan oleh kerusakan mesin pembangkit, namun bisa karena faktor cuaca dan gangguan jaringan yang disebabkan oleh ranting atau dahan pohon.

“Meskipun dari bupati sudah ada imbauan untuk pemangkasan pohon atau tanaman yang bisa menganggu jaringan, namun masih ada juga masyarakat yang tidak bersedia tanamannya di bawah jaringan listrik ditebang,” terang Ibnu.

Dengan telah dioperasikanya PLTU Sanggau, Ibnu berharap, bisa mensuplai kebutuhan listrik di wilayah Manis Raya sampai ke sebagian Sungai Tebelian. “PLTU Sintang sendiri belum bisa dipastikan kapan akan bisa dioperasikan,” tutupnya

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Harga Cabai Rawit Tembus Rp80.000 per Kilogram Sintang-RK. Harga cabai rawit di Kabupaten Sintang mulai naik. Setelah beberapa bulan terakhir stabil di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram, kini tembus harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram.

“Harga cabai rawit dalam minggu ini merangkak naik, saat ini saja berkisaran Rp 70.000 hingga Rp80.000 per kilogram,” ujar Tini, Pedagang Sayur di Pasar Inpres Sintang ditemui di tengah kesibukannya melayani pembeli, Jumat (7/8).

Saat ini, Tini mengaku was-was kalau harga cabai rawit tidak terkendali lagi, seperti pada akhir tahun lalu yang sempat menyentuh Rp150.000 per kilogram. “Jadi pusing kalau harganya sudah melambung seperti itu,” tuturnya.

Terpisah, salah seorang warga Sintang Kota, Sri mengaku, khawatir melihat kenaikan harga cabai rawit akhir-akhir ini. Kemungkinan akan terus naik. “Cabai rawit merupakan hal paling pokok di Sintang. Kalau

sudah naik, akan membuat pusing semua ibu-ibu rumah tangga,” ucapnya.

Untuk itu, dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dapat menekan kenaikan harga cabai rawit, jangan sampai naik lagi. Sebab jika dibiarkan, masyarakat kecil akan semakin kesulitan.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Sintang, H Sudirman mengaku tidak bisa mengintervensi harga pasar. “Jadi, jika harganya naik, berarti pasokan berkurang, sebaliknya jika harganya turun, berarti pasokan berlimpah,” katanya.

Namun demikian, untuk menjaga agar harga tetap terjangkau, Disperindagkop dan UKM terus menjaga agar distribusi barang lancar, tanpa ada hambatan ke tangan pembeli. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Baru Dua BUMDes Putussibau-RK. Dari 278 desa di Kabupaten Kapuas Hulu, baru dua desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu Desa Tembang, Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara.

“Di Desa Tembang, BUMDes-nya mengelola air bersih dan listrik diesel.

Sedangkan di Desa Seluan, BUMDes-nya bergerak di sektor pertanian,” kata Marcellus Marcellus SSos, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kapuas Hulu di ruang kerjanya, Jumat (7/8).

Macellus menjelaskan, belum banyaknya desa yang membentuk BUMDes, lantaran terbentur masalah modal, managemen dan Sumber Daya Manusia (SDM). “Itulah di antara mengapa masih banyak desa belum membentuk BUMDes,” katanya.

Dia mengaku, terus mendorong desa-desa di Kapuas Hulu membentuk BUMDes, agar desa memiliki pendapatan untuk membiayai kegiatan desa, tidak selalu berharap dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten, Bantuan Desa dari APBD Provinsi dan Dana Desa (DD) dari APBN. “Sebenarnya sudah banyak desa yang akan membentuk BUMDes, hanya belum terealisasi. Kita pun akan melakukan pembinaan apabila desa membentuk BUMDes,” kata Marcellus.

Pembentukan BUMDes ini, jelas Marcellus, telah menjadi amanat Undang-Undang. Tetapi, karena masih baru, desa banyak yang belum mengetahui teknisnya. “Undang-Undangnya belum setahun.

Sehingga BUMDes ini merupakan hal baru bagi desa, mereka belum mengerti teknis pegelolaannya,” ungkapnya.

Namun ke depan, Marcellus yakin BUMDes ini akan berjalan dengan baik. Apalagi bila kader pemberdayaan masyarakat desa dibentuk. “Kita belum ada kader pemberdayaan masyarakat desa, karena petunjuk teknisnya belum ada,” ujarnya Kalau ada kader, tambah dia, nanti mereka bisa mendiskusikan dengan Kepala Desa (Kades) dan Badan Musyawarah Desa (BMD). “Kita optimis kalau ada kader, pembangunan di desa akan berjalan lebih baik,” terang Marcellus.

Untuk proses pemilihan atau rekrutmen teknis kader pemberdayaan masyarakat desa, diakui Marcellus, belum diketahui pihaknya. Namun ia berharap, yang direkrut itu merupakan putra putri terbaik dari desa bersangkutan.

“Berdasarkan Undang-Undang Desa memang harus ada kader. Dan kita akan secepatnya membentuk kader tersebut, bila petunjuk teknisnya sudah ada,” tutup Marcellus. (aRm)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 8 Agustus 2015

13

Macellus Terima Dua Amanat Penting Putussibau-RK. Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus TJ SH MM menerima dua amanat penting dari pemerintah, yakni menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana mestinya dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar berjalan dengan baik.

“Saya pikir semuanya prioritas sesuai tugas yang telah diberikan oleh pemerintah. Namun ada dua hal penting, Pertama menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, kemudian Kedua, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada,” kata Marcellus saat ditemui di DPRD Kapuas Hulu, Jumat (7/8).

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalbar menjelaskan, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai mestinya, tentunya tidak terlepas dari prioritas pembangunan di Kapuas Hulu. “Apa yang sudah direncanakan itu harus tetap menjadi komitmen untuk dilaksanakan,”

ujar Marcellus.

Dia menjelaskan, untuk proses pembangunan tersebut sudah ada tahapannya, mulai dari Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, bahkan Nasional.

“Tentu prioritas-prioritas pembangunan yang akan dilakukan, disesuaikan dengan rencana kerja Pemkab Kapuas Hulu yang telah tersusun dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan tertuang dalam anggaran,” papar Marcellus.

Kalaupun setelah berakhirnya tahun anggaran, tambah dia, masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), tentu akan dimanfaatkan dengan pembahasan lebih lanjut. “Tentu kita akan diskusikan dengan teman-teman di legislatif,” ucap Marcellus.

Sementara terkait Pilkada, kata Marcellus, tentunya akan berkoordinasi semua pihak, baik Forum Komunikasi Pemimpin

Daerah (Forkopimda) Kapuas Hulu, maupun lainnya. “Saya berharap bahwa penyelenggaran Pilkada dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta tidak ada persoalan-persoalan ke depannya,” ujarnya.

Mercellus sebagai Pj Bupati Kapuas Hulu sampai pelantikan bupati definitif sekitar Februari 2015. Selama itu, dia berharap pelaksanaan Pilkada tanpa kendala, berjalan lancar dan tepat waktu. “Itu tentu doa kita bersama,” katanya.

Ia pun menekankan, Pengawai Negeri Sipil (PNS) menjaga netralitasnya selama Pilkada Kapuas Hulu. Siapapun yang terpilih nantinya, bupati hanya sebagai penyelenggara pemerintahan. “Siapapun nanti jadi bupati tidak masalah, dan PNS tentu sudah tau dengan aturan tersebut (harus netral, red),” tegas Marcellus.

Marius Marcellus TJ. ARMAN HAIRIADI

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Penyebab Kapuas Hulu Belum WTP

Program SKPD Teknis Molor dan Aset Daerah Bermasalah

Putussibau-RK. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2014 hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, belum Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lantaran, serapan anggaran rendah dan aset bermasalah.

“Program di SKPD teknis molor, sehingga serapan APBD rendah. Mestinya instansi teknis mempersiapkan lebih awal programnya, seperti melakukan tender dan sebagainya,” ungkap Hamdi Jafar SSos, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kapuas Hulu usai menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kapuas Hulu TA 2014 di DPRD Kapuas Hulu, Jumat (7/8).

Hamdi mengaku, dalam berbagai kesempatan, Legislatif seringkali memberi masukan kepada SKPD terkait melalui pimpinan Eksekutif. “Kita sudah beberapa kali memberi masukan, supaya kegiatannya dipercepat.

Jangan sampai dana yang sudah kita programkan tidak terlaksana secara maksimal,” katanya.

Ia berharap, Inspektorat selaku pengawas daerah memantau secara intensif kinerja SKPD Kapuas Hulu, agar program yang sudah masuk, berjalan sesuai yang telah dijadwalkan. “Inspektorat perlu mengawasi kinerja instansi terkait. Kita berharap, dana yang sudah kita salurkan bisa diserap secara maksimal,” ujar Hamdi.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Kapuas Hulu, Wan Taufikorrahman SE MAP menilai,

belum WTP-nya Kapuas Hulu dikarenakan persoalan aset daerah. “Maka ini yang perlu dikejar.

Kalau kinerja keuangan daerah sudah bagus,” katanya.

Taufik berharap, ke depannya masalah aset tidak lagi menjadi kendala untuk Kapuas Hulu meraih WTP. Ia pun menyarankan seluruh aset Pemkab Kapuas Hulu diinventarisir dengan baik.

“Kita mau lihat aset mana yang menjadi kendala kita untuk mendapatkan WTP. Karena selama lima tahun, predikat kita masih WDP,” sesalnya.

Dia mengungkapkan, masih ada beberapa aset Kapuas Hulu yang tidak aktif difungsikan.

Sehingga perlu penanganan lebih lanjut, baik oleh eksekutif, maupun legislatif. Karenanya, manajemen pengelolaan aset daerah Kapuas Hulu perlu ditata

dengan baik.

“Kita juga melakukan pengawasan, sesuai tugas. Aset daerah mana yang aktif dan tidak. Kalau tidak aktif diapakan. Supaya kita tidak selalu terkendala dengan aset dalam mencapai WTP,” tegas Taufik.

Te r p i sa h, Ke p a la Di na s Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu, Drs Mohd Zaini MM menjelaskan, persoalan aset yang muncul dipengaruhi banyak faktor.

“Masalah aset kita sudah berupaya maksimal. Karena aset ini banyak bentuknya, ada aset pusat, provinsi yang diserahkan ke daerah. Sementara kita daerah menerima daftarnya saja. Sedangkan kepemilikan tidak semua tersedia,” ungkap Zaini.

Masalah tersebut, lanjut Zaini,

sudah dikonsultasikan ke BPPKAD Kalbar. Sejauh ini, bukti fisik aset tersebut masih simpang siur. “Umpamanya tanah untuk lokasi sekolah, bukti fisik tidak ada, hanya tercatat. Bukti kepemilikan yang tidak ada, misal tanah nggak ada sertifikatnya,” terangnya.

Zaini mengatakan, aset daerah yang tidak difungsikan, bisa saja dihapus. Seperti bekas rumah dinas wakil bupati dan beberapa aset Pemda lainnya. “Karena kalau seperti rumah dinas wakil bupati memang mengganggu kelancaran penerbangan. Kita jelas berusaha tahun ini ada aplikasi melalui program yang ada.

Terus terang masalah tahun pengadaan ada penyusutan. Secara administrasi kita tidak mengetahui tahun berapa pengadaannya,” pungkasnya. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Fraksi Gerindra Usulkan Pengadaan Mobdin Ditiadakan BPKAD: Kita Lihat Dulu Aturannya

Ketua TP PKK Sanggau menyerahkan tali kasih ke salah satu anak SDLBN. HUMAS

Arita Apolina: Guru SDLB, Guru yang Istimewa Sanggau-RK. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sanggau, Arita Apolina mengakui tak mudah mendidik para siswa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Para guru itu harus memiliki kesabaran ekstara dalam menghadapi tingkah polah para siswa tersebut.

“Guru-guru di SDLB ini sungguh luar biasa dan istimewa. Tak semua orang dapat menjadi guru di sini, karena harus memiliki keahlian, niat yang tulus, penuh kesabaran dan ketegaran dalam mendidik. Kita bersukur masih ada guru yang mau mendidik dan mengajar di sini. Bayangkan bagaimana seandainya tidak ada guru tentunya berdampak kepada anak-anak bagaimana masa depan mereka nantinya,” katanya ketika mengunjungi SDLBN 65 di Jalan Dr.Setia Budi, Jumat (7/8).

Dalam kunjungan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Keluarga 2015 itu, Arita tak lupa bersyukur dan berterimakasih lantaran para siswa dididik dengan baik oleh para guru. “Anak-anak masih punya potensi dan bisa dikembangkan. Harapan saya dengan keterbatasan tenaga pendidik yang ada, untuk berbuat secara maksimal, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat kita yang berhak mendapat perlakuan dan pendidikan yang layak dari negara,” ulasnya.

Saat ini, SDLBN 65 Sanggau menampung 25 siswa dengan lima pendidik dan seorang tenaga Tata Usaha. Jumlah itu, diakui Kepala SDLBN 65 Sanggau Burhan S.AP masih kurang. Kata dia, setidaknya SDLBN 65 membutuhkan 10 guru.

“Karena katagori dan tingkat tuna anak sangat beraneka ragam, yang tentunya memerlukan keahlian yang beragam pula,” katanya.

Di sisi lain yang sangat dirasakan pihak sekolah adalah dana operasional sekolah yang sangat minim.

“Untuk itu saya harapkan ibu Arita dapat menampung aspirasi saya ini untuk disampaikan ke Pemkab Sanggau,” pintanya. (KiA/Tekam-Humas)

Sanggau-RK. Meski menyetujui pertanggungjawaban Bupati Sanggau dalam pelaksanaan APBD 2015, namun sejumlah catatan, kritikan maupun usulan diutarakan fraksi Partai Gerindra dalam pendapat akhir fraksinya, Jumat (7/8) di aulan lantai dua gedung DPRD Sanggau.

“Fraksi Gerindra mengusulkan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, agar pembelian kendaraan roda empat untuk pejabat daerah ditiadakan, termasuk bagi anggota dewan,” kata Robi

Sugianto, SE, juru bicara Fraksi Gerindra.

Pe mb e l i a n m o b i l d i na s dinilai sangat memberatkan keuangan daerah, baik dari sisi pengadaannya, maupun perawatannya. Soluisnya, Pemda Sanggau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyediakan kendaraan roda empat yang dibutuhkan pemerintah dengan sistem sewa.

“Cara ini sangat menghemat pengeluaran keuangan daerah.

Untuk kendaraan Pemda yang sudah ada, supaya dilelang ke

publik dengan prioritas pejabat yang bersangkutan diutamakan untuk memilikinya. Kita dapat mencontoh salah satu kabupaten di Kalbar yang sudah melaksanakannya,” ujarnya tanpa menyebut kabupaten yang dimaksud.

Menanggapi usulan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sanggau, Hadi Sudibyo menegaskan harus lebih dulu melihat aturan yang ada. “Kita lihat dulu aturannya kalau menggunakan pihak ketiga. Aturan bupatinya seperti

apa sih? Kita juga mengacu pada aturan-aturan lain yang lebih tinggi supaya kita tidak salah,” jelasnya kepada wartawan.

Selama ini aturan bupati terkait mobil dinas bermacammacam, baik khusus untuk Bupati, perorangan, operasional maupun kerena jabatan. Namun ditegaskannya, pengadaan mobil dinas selama ini didasari pada kebutuhan. “Kalau ada dinas yang membutuhkan, melihat beban kerjanya berat sehingga membutuhkan mobil dinas, Bupati bisa mengusulkan,” terang-

nya.

Soal mana yang lebih hemat, sistem sewa atau beli sendiri, hal itu masih perlu kajian lebih lanjut. “Kalau hasil kajiannya lebih efisien menggunakan sistem sewa, harus dilihat lagi aturannya seperti apa. Tidak langsung (mobil dinas yang ada, red) dilelang semua, kemudian diberikan biaya sewa. Tapi kita akan tetap mengkaji, mana yang lebih menguntungkan. Aturannya juga harus dikaji,” pungkasnya.

Laporan: Kiram Akbar

LKPj Bupati Diterima dengan Catatan Sanggau-RK. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sanggau sepakat menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban (LKPj) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Sanggau. Paripurna yang dihadiri Bupati, Paolus Hadi, Sekretaris Daerah Sanggau A. L. Leysandri dan seluruh SKPD serta anggota DPRD Sanggau itu berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna lantai II DPRD Sanggau, Jumat (7/8). Paripurna yang mengagendakan pendapat akhir fraksifraksi tersebut sempat diskor tiga jam untuk menghormati umat muslim yang melaksanakan salat Jumat.

Meskipun menerima, sejumlah fraksi memberikan catatan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 kepada Bupati Sanggau untuk dilaksanakan, di antaranya fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaran-

Bupati Sanggau Paolus Hadi menerima Raperda LKPJ APBD tahun anggaran 2014 untuk diusulkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2014 dari Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman. ISTIMEWA

ya, Yeremias Marsilianus, PDI Perjuangan meminta Bupati mengingatkan dan mendesak seluruh SKPD untuk segera mempercepat pelaksanaan lelang proyek pembangunan karena saat ini sudah memasuki bulan Agustus.

Hal itu disampaikan PDI Perjuangan agar kegiatan yang dananya telah dianggarkan di APBD tahun 2015 bisa terserap seluruhnya. Percepatan lelang proyek itu, menurut PDI Perjuangan sangat diperlukan untuk menyerap APBD terealsiasi dengan baik

dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara jika terjadi keterlambatan dipastikan agar meruginkan masyarakat karena banyak pembangunan yang tidak selesai atau selesai separuh tapi tidak bisa digunakan.

Sementara itu, fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya, Susana Herpena juga menerima pelaksanaan LKPj APBD tahun anggaran 2014. Fraksi berlambang pohon beringin tersebut juga memberikan beberapa catatan penting untuk Pemerintah Daerah. Diantaranya menyoroti kinerja PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau. Menurut Golkar, dengan tidak disampaikannya laporan keuangan pada PDAM Tirta Pancu Aji Sanggau tahun anggaran 2014 membuktikan lemahnya sistem pengelolaan administrasi keuangan pada PDAM. Hal itu, menurut Golkar menyebabkan LKPj pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 yang disampaikan Bupati menjadi tidak lengkap. Oleh karenanya,

Golkar meminta Bupati untuk segera membenahi lemahnya kinerja PDAM Tirta Pancur Aji Sanggau.

Dalam pendapat akhirnya, Golkar juga menyoroti masih lemahnya penyerapan anggaran tahun berjalan yang masih sekitar 40 persen dari total APBD tahun anggaran 2015. Atas kondisi tersebut, Golkar meminta Bupati untuk melakukan evaluasi secara ketat langkah-langkah yang sudah diambil dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada belanja modal bangunan gedung, jalan serta jaringan irigasi karena ada kekhawatiran dari fraksi Golkar bahwa penyerapan anggaran tahun 2015 tidak berjalan maksimal. Dalam pendapat akhirnya, Golkar juga memuji kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dalam kurun waktu 10 tahun baru mampu meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Sabtu, 8 Agustus 2015

Mencari Serbuk Emas di Pinggir Sungai

Linda ketika melakukan aktivitasnya mendulang emas dengan peralatan manual dipinggir sungai Landak Kota Ngabang. ANTONIUS

Mahasiswa fakultas ekonomi Untan saat berbaris di halaman kantor camat Mandor. ANTONIUS

Mahasiswa KKM Harus Jaga Nama Baik Mandor-RK. Sebanyak 261 mahasiswa Fakultas Ekonomi Untan Pontianak melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), di kecamatan Mandor. Mereka akan disebar ke seluruh dusun dan desa di Mandor.

“Ada 17 desa di kecamatan Mandor,” ujar Silvester Ansel Urep, Ketua Unit Pengelola KKM fakultas ekonomi untan, Jumat (7/8).

Rencananya mereka akan mengabdi selama dua pekan. Ia pun meminta seluruh mahasiswa menjalankannya dengan baik, karena KKM ini sangat penting bagi mahasiswa. “Jika tidak di laksanakan dengan baik, mahasiswa ini bisa mengulanginya kembali pada tahun depan,” katanya.

Ia berharap, seluruh mahasiswa yang KKM bisa berbuat yang terbaik, dan mampu menjaga nama baik di dusun, di desa tempat mereka KKM masing-masing. “Harus memberikan nilai yang baik, dimanapun mereka berada, bisa menunjukan jadi dirinya yang terbaik,” harap Ansel.

Dijelaskannya, KKM bertujuan agar mahasiswa bisa menjalin hubungan dengan masyarakat. “Kerjasama ini, sangat penting dan bermanfaat bagi mahasiswa selama menjalankan KKM. Mahasiswa diharapkan juga bisa menjadi motivator, agen perubahan yang baik untuk di lakukan di desa selama KKM,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Mandor, Rajiman mengatakan masing-masing desa mulai dari desa Ngarak sampai desa Sebadu akan mendapat ‘jatah’ mahasiswa KKM. “Kades, harus memantau mahasiswa KKM di desanya masing-masing dan kerjasama selama KKM,” katanya.

Selain itu camat juga berpesan agar seluruh mahasiswa yang melaksanakan KKM di wilayahnya, agar bisa menjaga sopan santun.

Jaga adat istiadat di dusun dan di desa itu masing-masing. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. “Jangan sampai ada timbul kesan mahasiswa yang tidak baik pada KKM nanti. Kita harus berbuat yang terbaik untuk masyarakat” pesan camat. (ius)

Ngabang-RK. Surutnya sungai Landak di Kota Ngabang dimanfaatkan sebagian masyarakat setempat untuk mendulang emas di pinggiran sungai.

Seperti yang dilakukan Linda, 37 warga Kampung Lalang Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang. Ia bersama rekannya, Nurlina, 49 dan sejumlah masyarakat lainnya mendulang emas dengan peralatan manual di pinggir sungai Landak persis di dekat jembatan baru Kota

14

Ngabang.

Ditemui di sela-sela mendulang emas kemarin siang, Linda mengaku, setiap hari bersama masyarakat lainnya mendapat serbuk emas ketika mendulang. “Tapi serbuk emasnya memang tidak terlalu banyak. Serbuk emas yang kami dapat inipun dijual kepada pembeli emas di Kota Ngabang,” ujarnya, Jumat (7/8).

Dari hasil menjual emas tersebut, besarnya pendapatan sehari-hari Lin-

da bersama masyarakat lainnya memang tidak menentu. “Paling tinggi kita mendapat keuntungan menjual serbuk emas sebesar Rp40 ribu per hari. Tapi kadang-kadang kita hanya dapat Rp20 ribu per hari,” akunya.

Ia mulai bekerja sejak pukul 06.00, baru pulang ke ruma sekitar pukul 18.00.

“Tapi kalau kita capek, pukul 16.00 sudah pulang ke rumah,” jelasnya.

Ibu empat anak ini mengaku sudah

biasa mendulang emas di tempat lain.

“Keuntungan yang saya peroleh dari hasil mendulang ini kita gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Lagipula saya mau kerja apa lagi kalau tidak mendulang emas. Kalau air sungai pasang, terpaksa kita tidak mendulang emas,” katanya.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Pasang Daftar Nomor Telepon Polisi Jika masyarakat memerlukan bantuan, bisa menelepon langsung ke nomor yang sudah ada daftarnya,” kata Sudarsum.

Dikatakanya, daftar nomor yang sudah dipasang perlu dijaga untuk mempermudah masyarakat. “Jangan sudah dipasang ada maysarakat yang merusaknya.

Karena ini bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.(ius)

Mandor-RK. Jajaran Polsek Mandor, memasang daftar nomor telepon Polda dan jajaran Polres se-Kalbar. ke seluruh desa kecamatan Mandor. Terutama di perkantoran, tempat umum dan rumah penduduk, Jumat (7/8).

Menurut Aiptu Sudarsum di dampingi Bripka Hardiansyah, daftar nomor telepon ini perlu diketahui masyarakat luas.

“Karena ini nomor telepon Polda Kalbar dan Polres se-Kalbar.

Anggota Polsek Mandor memasang daftar nomor telpon Polda. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Kasus Keracunan Makanan di SMAN 1 Sekadau Hulu

Balai Betomu

Modernisasi Pertanian Tunjang Swasembada Sekadau-RK. Bupati Sekadau, Simon Petrus dalam lawatannya ke daerahd a e ra h s e l a l u menyerukan agar masyarakat Sekadau khususnya yang para petani, perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan bertani Simon Petrus. A S dengan metode konvensional yang mengandalkan peralatan manual serupa cangkul, parang dan utilitas tradisional lainnya.

“Memang tidak gampang meninggalkan tradisi yang diwariskan turun temurun.

Perlahan saja. Namun, prosesi-prosesi adat dalam pertanian tradisional tetap tidak boleh dilupakan,” ujar Simon, belum lama ini.

Menurut Simon, metode bertani tradisional memang lebih menekankan aspek gotong royong. Namun, cara bertani itu dinilai kurang efektif dan cenderung disefisiensi waktu dan biaya. Faktanya, dalam 1 tahun petani padi tradisional di Kabupaten Sekadau hanya bisa sekali panen. Sebaliknya, sistem pertanian modern yang mengandalkan alat mesin pertanian lebih efektif. Dalam 1 tahun, petani bisa panen minimal 2 kali dilahan yang sama.

Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam beberapa tahun belakangan memang cukup konsentrasi dalam meningkatkan pembangunan di sektor pertanian. Salah satu upaya yakni dengan memberikan bantuan Alsintan kepada kelompok-kelompok tani secara kontinyu.

“Bantuan alat mesin pertanian ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas petani. Yang tadinya hanya bisa 1 kali panen dalam setahun, bisa meningkat menjadi dua kali. Hal ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan swasembada beras di Kabupaten Sekadau,” pungkas Simonw. (bdu) BDU

Sabas. ABDU SYUKRI

YUKRI

Masih Banyak Poktan yang Kaku

Satu Guru dan Satu TU Ikut Jajan Sebagian pelajar kita langsung menuju salah satu kantin yang berada di lingkungan sekolah untuk makan dan minum. Ada beberapa yang merasa ada sesuatu yang ada pada makanan yang dimakan, tapi tetap mereka makan. Sementara pihak kantin tidak menyadarinya,” kata Apen.

Karena belum ada reaksi apapun, semua pelajar kembali ke kelas. Namun setelah jam istirahat kedua, sekitar pukul 11.45, sebagian pelajar mulai merasa mual dan muntah-muntah. “ Me re k a ya n g mu a l d a n muntah-muntah ini langsung

Sekadau Hulu-RK. Kasus keracunan masal 34 pelajar SMA Negeri 1 Sekadau Hulu, Senin (3/8) lalu masih diselidiki pihak kepolisian. Pihak sekolah juga tidak membantah adanya pelajar mereka yang keracunan itu.

Kepala Sekolah SMA N 1 Sekadau Hulu, Apensius S Pd mengamini kasus keracunan masal tersebut. Dalam rilis yang dikirimkan khusus kepada Rakyat Kalbar, kemarin, Apen menceritakan secara jelas kronologis keracunan itu.

“Senin (3/8) sekitar pukul 09.15, jam istrirahat pertama sekolah.

ditangani pihak sekolah melalui UKS. Mereka pun akhirnya bisa kembali melanjutkan pelajar hingga jam pulang pukul 13.30 WIB,” cerita Apen.

Namun sekitar pukul 14. 00, ada wali kelas yang datang ke salah satu guru di Rawak melaporkan ada salah satu siswa yang pingsan.

Dibantu pihak medis, guru serta wali siswa itu pun melakukan penanganan. “Malam harinya, kita dari dewan guru dibantu mantra dan dokter mengunjungi pelajar kita yang sakit. Jumlahnya malam itu ada 11 orang,” beber Apen.

Keesokan harinya, para dewan

guru pun menggelar rapat untuk menyelidiki kasus keracunan itu.

Dari hasil rapat ddiketahui penyebab keracunan adalah oli yang digunakan untuk menggoreng jajanan di kantin. Pengakuan pihak kantin, ternyata benar oli yang digunakan untuk menggoreng makanan. Sehari sebelumnya, pihak kantin belanja minyak makan di warung, namun secara tidak sengaja diberikan oli oleh pihak warung.

Pada hari yang sama, pihak sekolah mengumpulkan para pelajar. Dari pendataan yang didapat ada 34 pelajar yang berbelanja di

kantin tersebut. Satu orang guru dan satu orang staff TU juga ikut jajan di kantin itu. “Jadi totalnya ada 36 orang yang belanja di kantin itu,” kata Apen.

Oleh pihak sekolah dan keluarga, sejumlah pelajar yang keracunan akibat jajan di kantin itu pun langsung dibawah ke Puskesmas Rawak untuk mendapatkan perawatan intensif. “Sementara 2 orang yang kondisinya sangat lemah langsung kita rujuk ke RSUD Sekadau,” tukas Apen.

Reporter: Abdu Syukri Editor: Kiram Akbar

Petakan Daerah Rawan Kebakaran Sekadau-RK. Kebijakan pemerintah daerah menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan untuk Kabupaten Sekadau mendapat dukungan kalangan Wakil Rakyat.

Namun penetapan itu juga harus didukung dengan langkah-langkah strategis penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Satu yang paling penting adalah pemetaan daerah hutan dan lahan yang rawan kebakaran,” ujar Muslimin, anggota DPRD Sekadau, kemarin.

Menurut legislator yang akrab disapa Long Amin itu, pemetaan daerah rawan kebakaran merupakan salah satu komponen penting dalam penanggulangan kebakaran. Pemetaan harus menyangkut semua aspek, misalnya kondisi geografis lahan, serta yang paling utama adalah ketersediaan sumber air yang terdekat.

Sekadau-RK. Keberadaan kelompok tani (Poktan) diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan khususnya di bidang pertanian. Caranya, masingmasing poktan mesti proaktif dengan rajin mengusulkan pembangunan. Umumnya, di setiap desa terdapat satu atau lebih kelompok-kelompok

“Jadi seandainya kalau terjadi kebakaran, kita sudah punya bayangan tentang kondisi daerah itu. Sumber air terdekat pun kita sudah tau. Jadi jika mau melakukan proses pemadaman, sudah nyaman,” kata politisi Golkar tersebut.

Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Sekadau menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Penetapan ini menyusul gelombang udara panas alias elnino yang ikut melanda

tani. Mereka dibina oleh Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL) ataupun mantri tani yang ditugaskan di wilayah setempat.

“Poktan sebagai salah satu stakeholder pembangunan di bidang pertanian harus aktif, misalnya rajin mengusulkan proposal pembangunan di wilayah masing-masing.

Keberadaan kelompok tani

Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan keterangan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau suhu udara di Sekadau rata-rata diatas 32 derajat celcius. Bahkan di waktu-waktu tertentu, suhu lebih dari 36 derajat celcius.

Selain membuat siang hari terasa panas, suhu seperti ini juga dinilai rawan menimbulkan kebakaran hutan maupun lahan. (bdu)

Muslimin. ABDU SYUKRI

diharapkan betul-betul bisa menjadi wadah penyalur aspirasi petani,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, Sabas kepada wartawan, belum lama ini.

Sejauh ini, belum semua poktan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan. Masih banyak poktan-poktan yang

terkesan kaku dan vakum. Hal itu sangat disayangkan mengingat keberadaan poktan cukup strategis dalam memperjuangkan kebutuhan petani.

Untuk itu, Sabas menghimbau agar pengurus poktan mulai menggiatkan programprogam atau usulan pembangunan kepada pemerintah.

Pihaknya, kata Sabas, siap

menampung setiap usulan yang disampaikan petani melalui poktan.

“Sangat disayangkan kalau poktan tidak aktif. Poktan harus bergerak memfasilitasi petani. Kami di Dinas Tankannak siap menampung usulan petani, sampaikan saja usulannya,” imbau Sabas. (bdu)

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Sabtu, 8 Agustus 2015

BENGKAYANG

Remisi, 13 Napi Langsung Bebas Singkawang-RK. Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIb Kota Singkawang mengusulkan remisi (pemotongan masa piadana) 214 narapidana (napi) atau warga binaannya, 13 di antaranya langsung bebas.

“Sedang kita usulkan ke Kanwil Kalbar, yakni 167 remisi umum dan 214 remisi Dasawarsa,” kata Florensius, Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pendidikan (Binadik), Lapas Klas IIb Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Florensius menjelaskan, Remisi Umum merupakan pengurangan atau pemotongan masa hukuman pidana yang diberikan setiap HUT Kemerdekaan RI. Napi yang akan mendapatkannya tentu harus memenuhi beberapa persyaratan.

Napi yang telah menjalani 6 hingga 12 bulan hukuman, akan mendapatkan potongan satu bulan. Jika sudah lebih dari satu tahun, maka mendapat potongan dua bulan.

Sedangkan Remisi Dasawarsa merupakan remisi yang diberikan setiap sepuluh tahun, yakni seperduabelas dari masa pidana dan selamalamanya tiga bulan. “Misalnya, masa pidananya dua tahun, maka remisi dasawarsanya seperduabelas dikali dua tahun sama dengan dua bulan,” jelas Florensius. (dik)

15

Singkawang Cuma Punya 30 Pemandu Wisata Singkawang-RK. Sebagai Kota Wisata, ternyata Kota Singkawang hanya mempunyai 30 Pemandu Wisata (Tour Guide). Sehingga mereka sering kelabakan ketika berlangsung even besar yang diserbu banyak turis asing seperti Imlek dan Festival Capgomeh.

“Jumlah tour guide di Kota Singkawang diperkirakan hanya sekitar 30 orang, sehingga kita masih butuh lebih banyak lagi,” kata Triwahdina Safriantini, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8).

Dibutuhkannya lebih banyak tour guide ini, kata Triwahdina, agar saat even-even besar di Kota Singkawang, para turis benar-benar dapat memanfaatkannya untuk mengunjungi objek-objek wisata di Kota Singkawang. Sehingga, sepulangnya mereka merasa puas.

Puasnya turis tersebut, tambah dia, tentunya memberikan efek positif bagi Kota Singkawang, mereka bisa menularkan ke turis lainnya melalui mulut ke mulut tentang keindahan Kota Amoy ini. Ujungujungnya mereka semakin tertarik untuk berkunjung kembali.

Menurut Triwahdina, menjamurnya turis asing di Kota Singkawang, terutama ketika even besar, tentunya menjadi peluang ekonomi di depan mata bagi tour guide dan tentunya bagi Kota Singkawang.

“Dengan adanya tour guide, tentu mereka juga dapat mengenalkan wisata kuliner di Kota Singkawang kepada para turis,” ujarnya.

Menjadi tour guide ini, kata Triwahdina, merupakan peluang besar bagi pemuda pemudi di Kota Singkawang. “Karena merekalah yang mengetahui betul kondisi dan tempat-tempat wisata yang dapat di kunjungi di kotanya ini,” ucapnya.

Apalagi saat ini, tambah dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang akan mengembangkan potensi wisata alam, tempat bersejarah, rumah ibadah dan lainnya, yang tentunya semakin membutuhkan banyak tour guide.

“Potensi di Singkawang seperti laut, pegunungan, kelenteng dan lainnya sangat layak untuk dipromosikan. Tinggal bagaimana cara kita mengemasnya, sehingga mempunyai nilai jual ke daerah atau negara lain,” kata Triwahdina.

Tetapi, menurut Triwahdina, untuk pengembangan tersebut tidak semuda membalikkan telapak tangan. Pemkot Singkawang mesti melibatkan pihak ketiga, yaitu pengusaha atau investor. “Cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk mempromosikannya sudah ada dalam pikiran kita,” ujarnya.

Laporan: Mordiadi Wisata Pasir Panjang, Singkawang.

Singkawang Harus Siap Hadapi MEA Singkawang-RK. Sebagai satu-satunya kota di Kalbar yang dekat dengan perbatasan negara, Kota Singkawang dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) “Kita harus siap hadapi MEA. Pelaku UMKM pun harus mempersiapkan diri menghadapi era tersebut,” kata Drs Syech Bandar MSi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang ditemui di tempat kerjanya, Rabu (5/8).

Tuntutan untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA ini, kata Bandar, menjadi salah

Ilustrasi MEA.

satu pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) Wilayah II, Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan 2015 di Palangkaraya, Kalteng baru-baru ini.

“Apeksi merupakan asosiasi pemerintahan kota, sehingga isu-isu pembangunan akan dibahas di forum tersebut. Untuk tahun ini, mewujudkan sasaran pembangunan UMKM menghadapi MEA. Kemudian mewujudkan kerjasama pembangunan antarkota di Kalimantan menuju kota cerdas dan inovatif,”

jelas Bandar.

Seperti diketahui, Bandar juga pergi ke Palangkara untuk menghadiri Raker Apeksi tersebut. Dia beserta rombongan menempuh jalur darat, Jalan Trans Kalimantan. “Jalannya cukup bagus, karena jalan negara,” katanya.

Bandar berharap akses darat ini mampu mendekatkan kota-kota di Kalimantan, baik dalam pembangunan maupun menghadapi MEA. Sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (dik)

Sambungan Ribut Sama Istri yang sudah berang, masuk ke kamarnya. Dari gelagatnya, Mn curiga kalau suaminya mau mengambil Senpi di dalam kamarnya. Lantas Mn berbohong, mengatakan Senpi tersebut sudah ia buang ke dalam parit. Tidak lama kemudian, BBS pun meninggalkan rumahnya.

Merasa sudah aman, Mn cepat-cepat masuk ke kamarnya dan mengambil Senpi suaminya. Kemudian diserahkan kepada mertuanya sendiri. Mendapat Senpi dari menantunya, Ts, 51, cepatcepat masuk ke kamarnya, menyimpan senjata api tersebut agar tidak diminta kembali oleh anaknya.

Karena rasa khawatir menderu dibenaknya, Ts menyerahkan Senpi itu kepada warga. Keesokan harinya Kamis (6/8) sekitar pukul 10.00, warga tersebut melaporkan kepemilikan Senpi itu ke Mapolsek Pontianak Utara. Polisi pun menuju alamat yang dimaksud, dan mengamankan Senpi milik BBS yang selama ini ia simpan di kamar tidurnya.

“Anggota mendapat info, bahwa BBS berada di Pasar Flamboyan. Namun setelah dilakukan pencarian, ternyata yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di Pasar Flamboyan. Baru keesokan harinya (Jumat) BBS ditangkap di

kediamannya tanpa perlawanan,” jelas Ridwan.

Menurut Ridwan, keterangan Mn sudah membuktikan kalau Senpi itu milik suaminya. Untuk diketahui, berbagai bentuk kriminalitas di Kota Pontianak yang selalu ada, baik dari kuantitas maupun kualitas, memungkinkan menjadi alasan bagi masyarakat sipil untuk memiliki senjata api, baik dengan prosedur yang legal maupun secara ilegal.

Senjata api dianggap solusi mengamankan diri dari kriminalitas di ibukota. Meskipun prosedur kepemilikan senjata api yang telah terorganisir dengan baik, namun tetap saja pada pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan kepemilikan senjata api.

Kepemilikan senjata api telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api. Namun bagi masyarakat yang memiliki senjata api secara ilegal, maka melanggar Pasal 335 KUHP tentang ancaman yang membahayakan orang lain.

“Pemilik Senpi ini bisa diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, sesuai aturan Undang-Undang Darurat,” tegasnya. (oxa)

Peserta BPJS Kesal “Pelayanan petugas di loket BPJS sangat tidak sopan, nada bicaranya sangat kasar.

Beda dibandingkan di loket umum,” kesal Abdul Rahman kepada sejumlah wartawan, Jumat (7/8).

Dia juga menyesalkan, sudahlah lama mengantri, tapi malah diover sana-sini.

Ketika itu, sesuai nomor antriannya dia dipanggil untuk diperiksa mata. Diceritakannya, dokter pertama mengatakan tidak bisa melakukan psikoterapi, karena saraf mata yang lumpuh di bagian otak bukan di mata. Sehingga dirujuk ke dokter di lantai dua. Di sana, dokter kedua justru mengatakan yang berbeda, yakni dia tidak menderita lumpuh saraf mata.

Pada akhirnya, lanjut dia menambahkan, dokter tersebut menuliskan resep obat untuk diambil di apotik rumah sakit pemerintah tersebut.

“Saya kasikan resep dokter, awalnya petugas apotik bilang seluruh obatnya ada namun setelah dipanggil untuk ambil obat, hanya ada satu. Saya tanya kenapa hanya satu, petugas bilang dua merek obat kosong dan harus beli di luar,” kesalnya.

Rahman menuturkan, pelayanan petugas sangat tidak baik, bahkan, petugas mengeluarkan perkataan yang tidak enak didengar, yakni mengatakan pasien BPJS buat pusing.

“Sampai sekarang obat dari apotik itu tidak saya minum. Karena takut obat yang diberikan tidak sesuai pula,” tuturnya.

Dia mengatakan, karena diminta untuk membeli obat di luar, akhirnya

pada 5 Agustus, Rahman komplain kepada pihak BPJS. Saat itu dia menghadap petugas bagian pengaduan. “Saya sangat kecewa dengan BPJS, karena dari hasil pertemuan itu, BPJS mengatakan, tidak tahu menahu soal ketersediaan obat di apotik rumah sakit. Petugas pengaduan itu mengatakan, pihaknya hanya melayani pendaftaran,” sambungnya.

Menurut Rahman, lalu apa gunanya masyarakat atau karyawan perusahaan swasta membayar iuran asuransi yang dipotong dari gaji tiap bulan. Jika pelayanan BPJS dan rumah sakit tidak sesuai dengan harapan, dimana obat harus beli di luar dengan biaya sendiri.

“Yang lebih parah, kawan saya istrinya pendarahan. Berobat di rumah sakit yang sama, bukan mendapatkan pelayanan, tapi malah disuruh beli obat dulu di apotik luar rumah sakit,” kesalnya.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Kalbar, Unting Patri Wicaksono ketika dihubungi Rakyat Kalbar mengatakan, semua obat anggota BPJS memang ditanggung oleh BPJS. Namun, dia menjelaskan, jika ada keluhan dari anggota BPJS haruslah jelas, jelas siapa yang mengeluh, dimana terjadinya hal yang menyebabkan keluhan itu dan kapan hal itu terjadi.

“Secara Undang-Undang, peserta BPJS berhak mengeluh kepada kami, tapi harus jelas. Secara umum, semua obat ditanggung oleh BPJS kesehatan atas dasar Permenkes No 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujarnya. (oxa)

Jasad WN Malaysia Diarak ke Mapolsek Tapi olah TKPnya sudah tidak efektif karena sudah diangkat duluan mayatnya,” ujar salah satu anggota polisi di TKP kamar hotel.

Polisi sangat menyesalkan tindak tanpa prosedur yang dilakukan oleh Hariyadi dan manajemen hotel Bunda yang tidak melaporkan penemuan mayat tersebut. “Itulah yang kami sayangkan. Hariyadi dan manajemen hotel lagi kami periksa sekarang,” kata Kapolsek Batuampar Kompol Ari Broto.

Seharusnya, kata Ari penemuan mayat WNA itu harus dilaporkan terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar TKP dan mengangkat jenzah korban. “Apalagi ini WNA, jadi harus melalui

banyak prosedur. Penyebab kematian belum tahu masa mau langsung dimakamkan,” kata Ari. Akibat ulah ceroboh Heriyadi dan pihak manajemen hotel penyelidikan polisi terkait kematian korban terganggu. Untuk mempertanggung jawabkan kejadian itu, Heriyadi dan pihak manajemen hotel diperiksa oleh polisi.

Sejauh mana kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Heriyadi dan pihak manajemen hotel atas penutupan penemuan mayat WNA, Ari belum membeberkan karena masih dalam penyelidikan awal. Begitu juga penyebab kematian korban, masih menunggu penyelidikan lanjutan

termasuk hasil otopsi di RSOB. Jenazah korban pertama kali diketahui oleh Hariyadi. Saat itu korban ditemukan terlentang diatas kasur kamar hotel tanpa busana. Kondisi jenazah sudah mulai membusuk dan diperkirakan sudah dua hari meninggal.

Korban menginap di kamar 201 Hotel Bunda sudah hampir setengah tahun. Pria yang belum tahu apa kepentingannya di Indonesia itu, merupakan warga negara Malaysia yang over stay (izin tinggal sudah lewat). Menurut sumber kepolisian korban masuk Indonesia sejak 7 Desember 2013 silam. (jpnn)

Walikota Minta Pemilik Usaha Ditindak Tegas pemilik indekos yang ceroboh menerima penghuni.

Walikota Sutarmidji meminta Satpol PP untuk memberikan pelajaran kepada pemilik indekos. Kemudian menyeretnya ke Pengadilan untuk dijatuhkan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring). Kemudian menutup usaha indekosnya, lantaran sudah membuat keresahan dan melanggar ketertiban masyarakat. Pengadilan juga diharapkan memberikan efek jera kepada pemilik indekos dengan menjatuhkan denda setinggi-tingginya, supaya kapok.

“Saya minta kalau perlu pemilik rumah kos ini didenda hingga Rp10 juta, karena membiarkan penghuninya melakukan hal-hal yang melanggar ketertiban di rumah kos miliknya.

Dan bila perlu, kalau ada pasal-pasal tentang pidana yang bisa menjerat pemilik rumah kos, karena adanya orang pesta seks dan Narkoba di kamar, dia juga harus dikenakan pasal turut serta menyediakan tempat untuk orang melakukan kegiatan kejahatan,” tegas Sutarmidji di kediaman dinasnya, Jumat (7/8).

Tak hanya indekos, hotel pun diingatkan Walikota Pontianak, supaya tidak membiarkan pengunjung melakukan transaksitransaksi yang berkaitan dengan kejahatan seksual, Narkoba dan hal-hal lainnya. Karena mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat. Diakui Sutarmidji, dirinya juga merasa gerah lantaran ditengarai banyak pelajar yang melakukan hal-hal seperti itu.

Namun ia memastikan hanya segelintir saja warga Kota Pontianak yang terjerumus dalam perbuatan asusila tersebut.

“Nah, kalau pendatang saya ingatkan jangan melakukan hal-hal seperti itu di Kota Pontianak, karena tidak mungkin bisa leluasa, karena akan ditindak tegas,” tegasnya.

Selain itu, juga meminta anak-anak punks yang masih berkeliaran di wilayah Kota Pontianak untuk dibersihkan. Dia menilai, gaya hidup yang dijalani anak-anak punks tersebut sudah diluar kewajaran, karena tidur di tempat-tempat umum, makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah dan lainnya.

“Di mana pun, jika masyarakat menemukan anak punks, silakan lapor ke kita, dan saya akan ambil tindakan tegas. Saya minta Satpol PP untuk mencukur rambut mereka hingga plontos, dan kalau ia mengenakan anting-anting, copot semua dan buang,” ujar Sutarmidji.

Sutarmidji tidak menginginkan hal-hal yang tak pantas seperti itu ada di kota yang dipimpinnya. Untuk itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta memback-up Pemerintah Kota Pontianak seperti Polresta, Kodim, Kejaksaan dan Pengadilan, dalam menangani dan menindak hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

“Saya berharap kita jadikan Pontianak ini sebagai kota yang bermartabat, kota yang nyaman dihuni, kota yang berbudaya dan kota yang penduduknya saling toleransi, serta menjaga kenyamanan kehidupan di Kota Pontianak,” harapnya. (agn)

Baru Mau Pesan Sabu, Kepergok BNN di THM bagian periklanan di salah satu media cetak lokal dan ternama di Kalbar.

Diancam, Rossi dan wartawan lainnya yang meliput razia BNNP Kalbar bukannya takut, malah ketawa. Rossi dan wartawan TV lainnya langsung merekam ocehan Usman Abulung yang dianggapnya lucu, bahkan memiliki nilai jual dari sisi jurnalis.

“Awalnya, dia bersembunyi di bawah tangga, karena tidak mau diperiksa (tes urin) oleh petugas BNNP. Namun, saat diperiksa, dia langsung mengeluarkan sebentuk lencana yang di dalamnya terdapat kartu pengenal wartawan yang bertuliskan nama Usman Abulung. Saat kami mengambil gambar (video), dia malah marah dan mengaku sebagai pelindung hukum wartawan se Kalbar. Terus dia mengancam dan menunjuk-nunjuk muka wartawan lainnya. Padahal tamu lainnya juga kami ambil gambarnya, namun tidak pula ada yang marah,” cerita Rossi, Jumat (7/8).

Yang jelas, dikatakan Rossi, disaat pemeriksaan tes urin petugas, Usman terbukti positif sebagai pengguna Narkoba. Ditambah lagi, kata Rossi, petugas juga menemukan bukti pesan singkat dari kedua oknum ini yang menyebutkan sedang memesan satu paket sabu dari Kampung Beting, yang akan diantarkan ke THM Kapuas Dharma Karaoke itu. Temuan itulah yang men-

jadi fokus wartawan lainnya untuk mengambil gambar, meskipun pada akhirnya diancam.

“Dia ancam saya begini, ‘Kamu jangan ambilambil gambar saya, nanti saya laporin ke kantor.

Saya ingat muka kamu, saat di luar saya cari kamu nanti. Saya ini sudah banyak membela wartawan, jadi jangan beritakan saya, ingat itu ya’,” kata Rossi menirukan ancaman Usman Abulung.

Rossi mengatakan, jika Usman memang wartawan, tentunya wajahnya tidak asing lagi di kalangan wartawan lainnya, yang bertugas meliput pada malam itu. Dikatakan Rossi, sebuah kartu pers bukan berarti mutlak menandakan seseorang itu wartawan yang legal atau resmi.

Karena kartu pers sangat mudah untuk dibuat dan dicetak. Menurutnya, legalitas seorang wartawan adalah hasil liputannya yang dicetak atau ditayangkan di televise serta adanya pengakuan dari wartawan lainnya.

“Kurang tahu juga dia wartawan mana?

Yang jelas saya tidak kenal dia. Dari kartu yang ditunjukinnya kalau tidak salah, tertera nama Kalimantan Post. Di ruangan agak gelap, kalau tidak salah, ya itulah medianya. Dia juga mengaku sebagai pelindung hukum wartawan se Kalbar,” ujar Rossi.

Merasa terancam, Rossi akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan di kantornya.

Selain itu, meskipun Rossi belum menjadi anggota Aliansi Jurnalis Indonesi (AJI) Kalbar, dia juga akan meminta petunjuk kepada organisasi wartawan terbesar di Kalbar itu, apakah akan dilaporkan ke polisi.

“Saya akan melaporkan hal ini ke AJI, mungkin teman-teman AJI bisa mengambil tindakan atau memberi petunjuk. Saya tidak berharap lebih, tapi setidaknya ada kebijakan dari AJI untuk melindungi kawan-kawan pers di lapangan,” jelasnya.

Maka dari itu, Rossi mewakili teman-teman wartawan lainnya, juga meminta kepada setiap instansi maupun lembaga lainnya untuk melakukan kegiatan resmi, setidaknya mendata wartawan-wartawan yang akan diundang untuk meliput, termasuk razia di THM. “Yang jelas, medianya terdaftarlah. Kalau tidak, ya diusir saja. Tidak ada nanti mengaku ini itu,” kata Rossi Kontributor MNC Group ini.

Sementara Plh Kabid Pemberantasan Narkotika BNNP Kalbar, Anindasari menegaskan, lembaganya tidak memberi toleransi apapun kepada seluruh pengunjung THM yang terjaring dan positif sebagai pengguna Narkoba. Pengunjung yang terjaring positif Narkoba, tetap digiring untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. “Razia ini kita lakukan untuk menekan peredaran Narkoba di Tempat Hiburan Malam,” tegasnya. (oxa)

Bibir

Mer

Rakyat Kalbar Sabtu, 8 Agustus 2015

Informasi dan Gosip Selebritis

ENGGAK HAMIL KOK

S

ELAMA 9 bulan ke depan, Kimberly Ryder akan berada di Inggris. Namun karena waktunya selama itu, isu yang berkembang artis seksi itu pergi ke luar negeri karena hamil.

“Iya jadi aku dua minggu ke depan akan kembali ke Inggris, untuk melanjutkan studi aku. Sembilan bulanan, tapi saya lagi enggak hamil kok,” tegas Kim. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri seberang, mungkin itu yang menjadi alasan Kimberly Ryder melanjutkan studi ke Inggris. Namun, maraknya kabar bohong tersebut mengusik Kim. Dia pun meyakinkan awak media, kalau memang kepergiannya ke Inggris murni kuliah, bukan karena ada sesuatu yang lain. “Tadi aku sudah bilang kalau aku ke Inggris memang buat studi, dan selama aku studi di Inggris, syuting-syuting aku juga bakal stop dulu, dan film Kastil Tua ini film terakhir aku sebelum berangkat ke Inggris,” tegasnya. (idp)

VICKY SHU

Panas Tapi Puas

NADLA KHAIRINISA

Jadi Pusat Perhatian

M

K

EHA DIRAN Miss Ten Indonesia 2015, Nadla Khairinisa di tengah kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Riau menjadi pusat perhatian.

Lulusan SMAN 1 Pekanbaru itu bagaikan bidadari saat membagikan masker secara gratis.

Seperti dilansir dari Riau Pos, Rabu (5/8), cewek 18 tahun ini menegaskan, kegiatan bagi-bagi masker ini adalah bagian dari kegiatan sosial kesehatan yang merupakan misi aktivitasnya sebagai Miss Ten Indonesia. Dalam aksinya, mahasiswi Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini didampingi rekannya Mister Asian dari Indonesia 2015 (runner up) asal Dumai, serta Yudi Tia, 18, yang juga akan mengikuti ajang di Filipina dalam waktu dekat ini.

Sejumlah pengendara kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil terperangah melihat nona cantik ini berjalan di jalan raya saat menyerahkan masker. Ada pula pengendara yang berhenti dulu melihat kecantikan nona mirip bidadari bergaun putih itu. “Kegiatan saya ini bagian dari aksi sosial kesehatan. Seperti masalah kabut asap di Pekanbaru ini, jangan hanya mementingkan diri sendiri dengan membakar lahan untuk kepentingan pribadi, tapi orang lain menderita karena asap itu,” kata Nadla.

Miss Ten Indonesia dan Mister Asian Indonesia ini dikelola oleh organisasi Nusantara International Peagent. Kamis (6/8), mereka juga melakukan aksi penghijauan di Taman Hutan Raya (Tahura) Minas. Ini juga bagian dari aksi sosial kesehatan yang akan dibawa ke ajang internasional di Taiwan dan Filipina. (idp)

PRILLY LATUCONSINA

Digendong Sampai Mobil

S

EBU TAN anak papa layak disematkan untuk Prilly Latuconsina.

Hubungan mereka begitu dekat. Pada sebuah foto yang diunggah, Kamis (6/8), Bintang Ganteng Ganteng Serigala itu tampak digen-

dong ayahnya.

“Bingung mau kasih caption apa. Ini salah satu keromantisan papa. Padahal, tadi pagi cuma ngeluh pegel aja terus tiba-tiba langsung digendong sampe mobil. He always treat me like a princess,” begitu tulis Prilly sebagai caption.

Kenapa bingung Pril, kan bisa tulis caption “love you my daddy”. (idp)

“

Aku sudah bilang kalau aku ke Inggris memang buat studi, dan selama aku studi di Inggris, syuting-syuting aku juga bakal stop dulu".

ESKI harus menghadapi cuaca ekstrem, tapi Vicky Shu mengaku sangat puas berlibur ke Jepang, belum lama ini. Saat ini negara impian Vicky itu ternyata mengalami musim panas.

“Sumpah ya. Jepang panasnya ngelebihin Indonesia.

Panas banget pas aku ke sana,” kata Vicky.

Meski demikian, artis berusia 28 tahun itu cukup puas bisa berlibur di Negeri Sakura itu.

Apalagi, Vicky sempat ke tempat hiburan ternama dunia, yaitu Disneyland.

“Seru!

Paling menyenangkan adalah serba disiplin, rapi banget negaranya.

Pas aku ke Disneyland saja, aku rela panas-panasan dan simpan sampah. Sampah itu baru aku buang pas di rumah atau toilet,” ungkap Vicky. (Jp)

Kimberly Ryder Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sudah dapat Restu

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

B

AIM Wong dan Pica Priscilla makin serius menjalin kedekatan. Keduanya mengaku sudah memperkenalkan ke keluarga masing-masing. Bahkan, ibunda Baim sudah merestui anaknya dengan Pica.

Saat awak media bertanya tanggapannya atas restu yang diberikan ibunda Baim, dengan malu-malu Pica menjawab, “Pastinya senang dong,” ungkap keduanya saat ditemui di Studio 1 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (6/8). Serasa ingin membagi kebahagian pada awak media, Baim lalu menimpali dengan bercanda, “Kamu sih, harusnya kamu baca kalimat syahadat.”

Seperti diketahui, Baim dan Pica berbeda keyakinan. Keduanya mengakui perbedaan itu menjadi penghalang untuk membawa hubungan mereka lebih jauh. (idp)

BAIM WONG DAN PICA PRISCILLA