9 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Senin, 9 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Penetapan Tersangka Bukan Objek Praperadilan

Judul Tuntutan BG Tak Pas Jakarta-RK. Praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi bergulir hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang memutuskan status bekas Kabareskrim itu kali ini menyatakan siap datang.

Dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, alasan BG mengadu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disebut tak tepat. Justru Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, lah yang punya dalih cocok untuk mempraperadilankan penahanannya oleh Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Mantan jaksa Adnan Paslyadja menyatakan praperadilan yang diajukan BG terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasalnya, dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.

“Yang jadi pertanyaan penetapan tersangka dipraperadilan? Kalau kembali pada undang-undang tidak ada,” kata Adnan dalam diskusi tersebut seperti dilansir JPNN, Minggu (8/2).

Adnan mengungkapkan mekanisme praperadilan bisa digunakan untuk sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Mekanisme praperadilan, sambung dia, juga bisa digunakan untuk permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik.

Halaman 7

Aliran Dana Bansos Kota Pontianak

Bekas Sekda Lebih Banyak Menikmati Seret Juga Mantan Pimpinan DPRD ke Meja Hijau Pontianak-RK. Penanganan kasus bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak yang menyeret mantan Walikota dr Buchary A Rachman dan mantan Sekda Hasan Rusbini mestinya dilakukan tanpa pandang bulu. Artinya, Syafruddin Nasution semua pihak yang ikut merasakan uang korupsi Bansos itu juga diseret ke meja hijau. “Kita mendukung penuh langkah aparatur hukum di Kalbar melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Seharusnya pemberantasan korupsi dilaksanakan tanpa pandang bulu. Semua yang terlibat dalam kasus korupsi dana Bansos harus diusut hingga ke akar-akarnya,” kata H Syafruddin Nasution SH MH, koordinator tim penasihat hukum (PH) terdakwa mantan Walikota Pontianak, dr Buchary Abdurahman, Minggu (8/2).

Semestinya penegakan hukum harus berjalan sesuai undang-undang tanpa ada pandang bulu. “Kami minta, semua oknum-oknum yang terlibat dalam perbuatan Halaman 6

Konsentrasi K KP PK Terpecah, Tersangka Korupsi Mangkir Jakarta-RK. Kasus hukum yang menyeret Abraham Samad dan wakil-wakilnya mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah yang diungkapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjayanto saat ditemui di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (9/2).

“Dengan adanya upaya melemahkan KPK ini memang iya. Ada tiga hal jadi lemah ya, pertama kita berantas korupsi jadi tidak optimal,” ujar Bambang.

Kedua, sambungnya, para tersangka tindak pidana korupsi dengan sengaja mengabaikan panggilan KPK, karena mencontoh

Musdalub HIPMI Kalbar Tanpa Ketum

Jabatan M Rifal akan Tergeser Pontianak-RK. Meskipun tanpa Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalbar, Muhammad Rifal, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) tetap dilaksanakan, Minggu (8/2).

Musdalub ini digelar karena Ketum, Sekretaris maupun Bendahara HIPMI Kalbar periode 20142017 yang kinerjanya baru berjalan selama enam bulan ini dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Musdalub inipun atas dasar permintaan seluruh Badan Pengurus Cabang (BPC)

Mushar @mush4r jadi AMHP itu mantan Bin atau pengusaha otomotif sih

Dimas Dwi Nugraha @dimasdwin Politik memang dibutuhkan balas jasa, namun yang negatif jangan dilakukan #KASTRADDICTED

Terpidana mati kasus Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) sudah mengemis-ngemis minta diampuni (grasi).

Negara asalnya pun ikut “membelanya” sambil mencak-mencak, tetapi Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo (Jokowi) tidak bergeming.

Halaman 6

Halaman 7

Awas Kecubung Palsu

Ketapang-RK. Kecubung palsu atau yang disebut obsidian, sudah beredar luas di Ketapang dan juga ke nusantara. Para kolektor dan juga hobies diingatkan untuk hati-hati membeli kecubung termasuk di Ketapang sekalipun.

“Sebelum membeli sebaiknya ditanya dan dicek untuk memastikan keasliannya.

Pemalsuan ini merusak Halaman 7

Bersama Perangi Narkoba

Indonesia tetangga baik. Saat pembantu dihinakan oleh Malaysia - kita balas dengan membantu proton untuk bangkit dari banyak masalah

KPK dihancurkan, maka ini indikasi secara jelas bahwa bangsa ini nggak punya komitmen berantas korupsi,” tegas Bambang.

Bambang mengaku jajarannya telah mendiskusikan terkait kemungkinan status tersangka bagi seluruh pimpinan KPK.

Obsidian Sudah Beredar Luas

se Kalbar. Ketidakhadiran para tampuk pimpinan HIPMI Kalbar, tentulah memunculkan spekulasi dari para pengurus BPC dan anggota lainnya, bahwa jabatan Ketum dipastikan akan lengser.

Karena dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan tudingan-tudingan miring terhadap mereka saat Munas HIPMI beberapa waktu lalu. Pelaksanaan Musdalub ini dihadiri sejumlah peserta utusan dan peninjau dari BPC se Kalbar.

Sebelum Musdalub dibuka, Pimpinan Sidang, Aliansyah menghubungi Halaman 6

Muhammad Said Didu @saididu

klik! www.rkonline.id

sikap yang ditunjukkan oleh penegak hukum lain.

“Ketiga, dalam bidang investasi, kepercayaan investor menurun karena mereka ini datang ke kita nanya apa benar serius aman menanamkan investasi di sini. Buat mereka barometernya adalah KPK. Kalau

Trio Macan?

Hahaha….

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dikabarkan berusaha menjauhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Halaman 6

Prabowo Subianto

Jika Tetangga Merasa Lebih Tinggi dari Indonesia (1)

Pejabat Negara pun Diperlakukan Seperti TKI klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Aliran dana Bansos Kota Pontianak bekas Sekda lebih banyak menikmati -- Enak di awal sakitnya tuh di sini (akhir).

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Serumpun tak mesti sehati. Mulai dari Border Tebedu, Malaysia, semua anak negeri dianggap seperti TKI. Bagaimana menangkal serbuan komoditi di MEA?

Sebutan Indon berkonotasi stereo type merendahkan orang atau negara Indonesia yang kerap mencuat dari mulut orang Malaysia, terutama Sarawak. Ada kesan, karena dididik kolonial Inggris jadi merasa Barat ketimbang Melayu. Benarkah begitu?

Adalah Konggo Tjintalong Tjondro, anggota DPRD Sanggau, jengkel, kecewa, bahkan sakit hati mengungkapkan pengalamannya memasuki Imigresen Border Tebedu, Sarawak, Malaysia Timur, Januari lalu.

“Saya bukan sombong, saya sering ke Kucing.

Tapi perlakuan petugas bordernya dengan kita keterlaluan, dianggapnya kita ini macam TKI semua.

Halaman 7

Kiram Akbar, Biro Sanggau

Imigrasi di Tebedu, Malaysia. (Inzet) Konggo Tjintalong Tjondro. IST

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Senin, 9 Februari 2015

2

Wawan Kosmanda, SH/Calon Komisioner Panwaslu Ketapang

Saya Akan Mengawal Proses Demokrasi, Supaya Menghasilkan Pemimpin yang Berkualitas Tahapan pesta akbar demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung di Kabupaten Ketapang maupun di sejumlah kabupaten lain di Provinsi Kalbar sudah di depan mata.

Tak hanya KPUD selaku penyelenggara pemilu yang terlibat langsung di dalam perhelatan pesta akbar lima tahunan tersebut, melainkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sejatinya diberi mandat serta kewenangan oleh undang-undang sebagai wasit di dalam pertarungan politik memperebutkan kursi kekuasaan juga punya andil yang sama dalam menyukseskan Pemilukada di Negeri Bertuah.

Lalu seperti apa akuntabilitas setiap lembaga yang terlibat di dalam penyelenggaraan Pemilukada serta mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas dan kewenangannya kepada publik, baik secara politik maupun secara hukum?

Berikut wawancara reporter Biro Harian Rakyat Kalbar (RK) di Kabupaten Ketapang, Jaidi Chandra. Dengan salah seorang calon Komisioner Panwaslu Ketapang, Wawan Kosmanda, SH. +Kenapa Anda tertarik untuk menjadi anggota Panwaslu Ketapang?

-Sebenarnya saya lebih kuat ingin terlibat secara langsung di dalam mengawal proses penyelengaraan Pemilu. Saya sebagai generasi muda ingin memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Ketapang dengan terlibat secara langsung menjadi bagian dari proses demokrasi ini.

+Lalu seperti apa keinginan Anda dengan proses demokrasi di Kabupaten Ketapang?

-Saya punya keinginan kuat agar proses Pemilukada di Kabupaten Ketapang berjalan secara bersih, independent dan bermartabat. +Jika melihat perkembangan Panwaslu di Kabupaten Ketapang, apa saja yang menurut Anda masih perlu dibenahi?

-Saya menaruh harapan besar bahwa fungsi pengawasan Panwaslu Kabupaten Ketapang terhadap Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ketapang bisa berjalan sesuai dengan koridornya serta tetap dalam posisi independent, namun tetap kritis. Kalau bicara subtansi kurang atau lebihnya kinerja Panwas Ketapang, tentu bukan kapisitas saya untuk menjawabnya. +Seandainya Anda menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Ketapang, Apa yang akan Anda lakukan - Sebenarnya kita tidak bisa berandai-andai. Apalagi saat ini proses masih berjalan.

Kami ada tiga calon Komisioner Panwas Ketapang dan baru lolos menjadi anggota Panwas Kabupaten Ketapang dan belum dilantik secara resmi. Jadi kita jangan berandai-andai dululah. +Di mata Anda, idealnya sosok ketua Panwas Kabupaten Ketapang itu seperti apa?

-Yang jelas Panwas Ketapang harus bisa dipimpin oleh seseorang yang akan membawa Kabupaten Ketapang ke arah yang lebih

Buat Laporan Palsu di Irak

Pembawa Acara Mundur Pembawa acara NBC Nightly News, Brian Williams akan segera mengundurkan diri dari pekerjaannya dalam beberapa hari ke depan.

Langkah itu diambil di tengah kritik yang meningkat baru-baru ini terkait laporan palsu yang dibuat Williams dalam sebuah insiden yang terjadi di Irak tahun 2003 silam.

Williams sendiri Brian Williams. NET pada Rabu lalu diketahui membuat pengakuan bahwa dirinya telah berbohong dalam melakukan pemberitaan tahun 2003.

Pada saat itu ia menyebut dirinya berada di helikopter yang terkena tembakan musuh.

“Saya melakukan kesalahan dalam mengingat peristiwa 12 tahun yang lalu,” ucap Williams seperti dimuat Press Tv. “Saya ingin minta maaf. Saya mengatakan bahwa saya melakukan perjalanan di dalam pesawat terbang yang terkena RPG (roket granat). Padahal saya berada di dalam pesawat berikutnya,” sambungnya.

Sementara itu dalam sebuah pernyataan kepada staf NBC News yang dipublikasikan pada hari ini (Minggu, 8/2) Williams mengatakan bahwa ia menyesali tindakannya tersebut.

Kendati tidak memastikan kapan ia akan kembali menapaki karirnya, ia menekankan bahwa ketika ia kembali, ia akan menjaga kepercayaan setiap orang.

Pengakuannya terkait berita tahun 2003 lalu itu muncul menyusul laporan sejumlah veteran perang yang mengaku berada di dalam helikopter yang terkena tembak musuh itu tapi tidak melihat Williams di dalamnya. (rmol)

baik. Bisa mengayomi tingkat di bawahnya, seperti Panwas Kecamatan, Panwas Lapangan di Desa maupun Panwas TPS harus bisa berjalan on the track dan optimal. Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi ketua Panwas Kabupaten Ketapang, tentu diharapkan bisa mewujudkan hal tersebut. +Lalu seperti apa wewenang komisioner Panwas Kabupaten Ketapang dalam membuat keputusan yang urgen dalam proses Demokrasi ini?

-Keputusan yang kita buat sifatnya secara kolektif kolegial serta tidak bisa kita memutuskan secara orang per orang. Artinya keputusan yang kita buat bersifat kesamaan persepsi untuk memutuskan. Apalagi keputusan yang kita buat bersifat sangat penting. +Jika sudah resmi dilantik dan proses Pemilukada di Kabupaten Ketapang sudah berjalan, lalu seperti apa komitmen kerja para komisioner Panwas Kabupaten Ketapang?

-Pada prinsipnya di dalam menjalankan tugas dan wewenang, kita tidak bersikap diskriminatif dan selalu mengedepankan independensi dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah diamanahkan oleh Undang-undang serta peraturan yang berlaku. +Di setiap tahapan pemilu di semua tingkatkan, baik itu pusat maupun daerah, bukankah sering kita dengar adanya dugaan pelanggaran pemilu, apakah bersifat black campaign, money politik maupun pelanggaran pidana pemilu lainnya.

Kemudian dilaporkan masyarakat maupun

tim sukses pasangan calon kepada Panwas. Seperti apa Anda menyikapi fenomena ini?

-Setiap dugaan pelanggaran pemilu, baik itu bersifat administratif maupun pidana pemilu akan ditindaklanjuti. Dengan catatan adanya bukti kuat yang bisa mengarah dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

pada

+Harapan Anda kepada masyarakat supaya Panwas Kabupaten Ketapang dapat bekerja secara maksimal seperti apa?

-Kita selalu berharap ada kritik maupun saran dari masyarakat sebagai masukan bagi kinerja Panwas Kabupaten Ketapang.

Karena kritik dan saran dari masyarakat merupakan poin penting bagi saya.

Sebab, semua masyarakat pasti sangat menginginkan seorang kepala daerah yang berintegritas serta menghasilkan pemimpin yang baik dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakat di masa mendatang.

Reporter: Jaidi Chandra Redaktur: Andry

Pemerintah Bukan Raja, Tetapi Pelayan Masyarakat

Cornelis: Semua Unsur Pemerintah Jangan Korupsi Pontianak-RK. Gubernur Cornelis mengingatkan kepada seluruh jajaran di Pemerintahan Provinsi Kalbar supaya tidak menjadi seorang raja. Pasalnya peran pemerintah di tengah-tengah masyarakat merupakan seorang pelayan alias abdi negara.

“Kita bukan raja, penguasa atau tauke, tetapi pelayan masyarakat. Jadi seluruh lembaga eksekutif yang ada di Kalbar untuk tidak terkesan seperti seorang raja,” tegas Gubernur Cornelis, belum lama ini.

Tak hanya itu, Cornelis mengharapkan kepada SKPD dan pegawai PNS lainnya untuk tidak berlindung pada Bupati, Gubernur dan Presiden. Akan tetapi, mereka semua diharapkan tetap berlindung kepada Undang-Undang yang berlaku di republik ini.

“Saya akui jabatan saya sebagai kepala daerah dan orang nomor satu di Kalbar ini bukanlah siapa-siapa. Maka dari itu jabatan Gubernur, Bupati dan Presiden bukanlah tempat untuk berlindung ketika mendapatkan suatu persoalan yang melanggar aturan Undang-Undang di negara ini. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh SKPD dan PNS di Provinsi Kalbar harus bekerja sesuai dengan aturan dan Undang-undang,” tegasnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar ini menegaskan, kepada seluruh sekda yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar untuk selalu mengedepankan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Karena tugas seorang sekda sangat penting.

“Tertib administrasi sangat penting.

Jangan asal paraf. Jangan asal teken supaya Bupati tidak di bui. Dan tak kalah pentingnya lagi bahwa persoalan penyimpanan dokumen juga sangat penting untuk dijaga benar-benar. Yang sifatnya rahasia negara, harus dijaga kerahasiaannya. Jangan diumbar ke muka umum,” lugasnya.

Cornelis menambahkan, dirinya di lingkungan birokrasi pemerintahan sudah 35 tahun. “Jadi saya minta semua unsur pemerintahan yang ada di Provinsi Kalbar maupun di kabupaten/kota tolong jangan ada yang coba-coba melakukan praktik korupsi. Jangan ambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Kita harus takut dengan Tuhan dan Undang-undang. Dengan undang-undang bisa lolos, tetapi dengan Tuhan kita tidak

akan lolos,” ingat Cornelis.

Mantan Bupati Landak ini menilai, apabila lembaga eksekutif bekerja sesuai dengan Undang-undang dan mentaati segala isi-isinya maka dirinya menjamin tidak ada kepala daerah di Provinsi Kalbar yang di bui oleh aparat penegak hukum.

Namun, jika ada yang melanggar aturan Undang-undang maka tanggung sendiri resikonya.

“Ya, berani berbuat maka harus berani menanggung segala resiko serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Kita Negara hukum. Jadi aturan yang ada patut kita hormati dan taati,” ucapnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Penikmat Lelong Acuhkan Bakteri E-Coli yang Intai Pencernaan Pontianak-RK. Meskipun sudah ada imbauan dari Kementerian Perdagangan RI terkait larangan membeli pakaian bekas (lelong). Pasalnya mengandung bakteri berbahaya bernama Escherichia Coli (e-coli).

Namun pecinta lelong tidak khawatir dan tak mengindahkan imbauan tersebut.

Dengan sebagian besar dalih mereka adalah lebih murah dan terjangkau serta sesuai dengan kantong masyarakat menengah ke bawah, bahkan anak kos sekalipun.

Salah seoarang penggemar lelong, Andi (26) warga Jalan Komyos Soedaro, Kecamatan Pontianak barat bela-bela mendatangi Pasar Sudirman (pasar tengah) lebih awal hanya lantaran hendak mimilih lelong yang diampar pemiliknya. Yakni dengan harga yang relatif murah dari lelong-lelong di pinggir jalan kebanyakan.

Saat ditanya, pemuda yang juga anak kuliahan di salah satu universitas di Kota Pontianak ini mengatakan, tidak takut dan khawatir akan virus e-coli seperti yang diberitakan di beberapa media online yang diketahuinya.

“Memang saya sudah baca tentang e-coli ini, tapi tergantung orangnya yang membeli.

Kalau setelah membeli kemudian dicuci seperti biasanya, mungkin bakteri itu masih ada di pakaian. Tetapi kalau sebelum mencuci direndam dengan air panas, kemungkinan kan sudah mati bakterinya. Jadi, saya yakin aman apa yang saya beli ini,” ucap Andi disela-sela memilih pakaian, Minggu (8/2).

Andi menambahkan, dirinya mulai memburu pakaian bekas atau lelong semenjak kelas tiga SMA. Bahkan, ia mengaku sama sekali tidak pernah mengalami keluhan

kesehatan, baik dalam maupun kulit.

“Sudah lama saya berburu lelong, hasil buruan saya tak kalah dengan pakaian bagus, bahkan bermerek mahal dengan harga murah banyak sudah saya dapatkan. Kayak tadi, saya dapat celana jeans merek levi’s, masih bagus lagi,” paparnya.

Di tengah-tengah tumpukan pakaian bekas yang menggunung tersebut, beberapa pemudi terlihat semangat memilah-milih pakaian yang disenangi. Namun saat ditanyai tentang e-coli dan bahayanya, ia menyatakan tidak tahu dan tak takut dengan bakteri tersebut.

“Tak tau saya bang dengan itu, yang penting kami bisa dapat pakaian bagus dengan harga yang murah. Lagian kalau dicuci pastilah uda hilang, baik baunya dan segala macamnyalah. Tapi kami pilih-pilih juga sih.

Kalau pakaian dalam pasti kami tak ambil, khawatir kenapa-kenapa,” ujar Andini yang didampingi ketiga temannya yang juga berburu lelong di pasar tengah.

Rabu, (4/1) lalu, Kementerian Perdagangan RI, Widodo telah melakukan uji sampel 25 pakaian bekas yang ada di Pasar Senen.

Dengan hasil menemukan adanya beberapa jenis mikroorganisme. Yakni, bakteri staphylococcus aures, bakteri escherichia coli (e-coli) dan jamur kapang pada pakaian bekas terebut.

Mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal dan infeksi pada saluran kelamin sehingga kemendag melakukan sosialisasi melalui imbauan kepada konsumen untuk tidak membeli dan menggunakan pakaian bekas impor. (agn)

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Senin, 9 Februari 2015

3

Gubernur Cornelis Dukung Polda Kalbar Tipe A Polisi Harus Tingkatkan Kemampuan dan Kinerja

Gubernur Cornelis

Pontianak-RK. Gubernur Cornelis menyambut baik wacana perubahan status Polda Kalbar, yakni dari tipe B menjadi

tipe A. Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mendukung dan berharap supaya hal itu segera terealisasi.

Sekolah Jangan Mendidik Siswa dengan Kekerasan Pontianak-RK. Aksi kekerasan di dunia pendidikan kembali terulang. Bukannya memperbaiki sistem, ironisnya malah menampar sekaligus memperkeruh potret buram dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak.

Beberapa waktu lalu, salah seorang murid yang ditampar serta dikeluarkan oleh gurunya, di SMA Negeri 2, Kecamatan Pontianak Barat.

Mendengar aksi itu, anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, H. Suarmadjat menyayangkan, tindakan tersebut dan menilai kurangnya pantauan dan pengawasan yang dilakukan pihak sekolah. Lantaran tindakan siswanya yang sampai membawa minuman keras masuk ke lingkungan sekolah, bahkan ke dalam ruang kelas belajar.

“Kenapa sampai minuman keras sampai di sekolah menjadi pernyataan kita. Sekolahkan ada penjagaan seperti satpam, kenapa bisa sampai keteledoran seperti itu. Ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan kita di Pontianak,” ucap H. Suarmadjat, Sabtu (7/1).

Menyikapi tindakan terhadap siswa yang kedapatan membawa minuman keras ke kelas, Suarmadjat berpendapat, untuk memberikan pelajaran terhadap siswa tersebut tidak perlu dilakukan pemukulan. Bisa melalui jalur atau ketentuan dari sekolah itu sendiri. Seperti memberikan surat peringatan (SP) dan memanggil orangtua yang bersangkutan serta menelusurinya melalui guru BK atau sejenisnya.

“Pihak sekolah jangan main kekerasan, main tangan.

Apalagi sampai menampar siswa itu yang saya dapat informasinya, tapi terlusuri kenapa sampai bisa hadir ke sekolah minuman itu, apa penyebabnya? Solusinya, pihak sekolah jangan mengambil kebijakan mengeluarkan. Apakah itu solusi terbaik? Harusnya ada peringatan dulu, kecuali anak tersebut sudah berulang kali sering membuat ulah,” terangnya.

Secara pribadi, dirinya tidak menyetujui tindakan kekerasan dengan cara memukul di lingkungan sekolah.

Apalagi masih banyak pola hukuman lain sebagai bentuk pengajaran tanpa harus memukul, bahkan langsung mengeluarkan anak tersebut. Terlebih jika yang bersangkutan sudah duduk di kelas XII, karena sebentar lagi akan menempuh ujian nasional.

“Di sana ada BK, seharusnya dipanggil dulu, panggil orang tuanya, jangan main tampar saja. Ujung-ujungnya kan terlibat dengan hukum. Visum, menjadi sekolahnya yang memukul itu terjerat hukum, bisa saja kena nantinya.

Panggillah anak itu. Mungkin kita telusuri permasalahan anak itu. Kalau mau mendidik, didiklah secara manusiawi dan jangan main tangan,” ingatnya.

Semestinya, lanjut Suarmadjat, dalam pencegahan permasalahan seperti ini, pihak sekolah sedini mungkin sudah melakukan pencegahan. Yakni dengan mengoptimalkan fungsi BK di sekolah masing-masing supaya lebih dekat dengan siswa serta mengetahui permasalahan siswa sekaligus mempercepat proses perkembangan siswa yang mereka didik.

“Peran aktif dari pihak pendidik dalam mengawasinya, BK itu kan konseling. Memang sekian ratus siswa macam bentuknya, 10 siswa penyakitnya berbeda. Kita berharap lakukan fungsinya. Aktifkan lagi. Jangan hanya saat ada permasalahan baru dipanggil. Masalah seperti ini, pihak sekolah sangat penting mengawasi. Karena itu tanggung jawab penuh pihak sekolah, karena sekolah memantau anak didiknya dalam perkembangannya,” ulasnya. (agn)

Pasalnya, luas Provinsi Kalbar serta gangguan kamtibmas yang sering terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat sehingga

sudah seharusnya wacana perubahan status itu terwujud.

“Nah, maka nantinya dengan akan terjadinya perubahan status tersebut maka diharapkan semua jajaran Kepolisian Kalimantan Barat untuk lebih menyiapkan diri di dalam mengemban tugas ke depan serta selalu meningkatkan kualitas maupun kemampuan skil di setiap tubuh prajurit Polri,” ujar Gubernur Cornelis.

Mantan Bupati Landak itu mengharapkan, kepada jajaran Polri supaya senantiasa meningkatkan kemampuan dan kinerja di dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pemelihara kamtibmas. Karena, penegak hukum merupakan pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat.

“Dengan luasnya wilayah hukum di Kalbar ini maka menjadi tanggungjawabnya dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan keteriban masyarakaat agar tetap kondusif,” timpalnya.

Gubernur Cornelis menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar akan sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian di dalam melakukan penegakan hukum di Provinsi Kalbar.

Asalkan, semua penegakan hukum itu sudah sesuai dengan ranahnya serta bukti-bukti kongkret di dalam melakukan

penegakan hukum terhadap seseorang yang diduga pelaku. Baik itu pelaku kriminalisasi, korupsi dan lainnya.

“Sejauh tidak melanggar dari prosedur mereka dalam melakukan penegakan hukum, maka Pemprov Kalbar mendungkung langkah-langkah yang diambil,” lugasnya.

Selain itu, Cornelis mengakui, belum lama ini di Provinsi Kalbar, khususnya di Kota Pontianak terjadi aksi tindak kejahatan bersenjata api maupun senjata tajam yang sering menghantui masyarakat.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Kalbar optimis bahwa aparat penegak hukum dapat mengatasi persoalan tersebut.

Karena, mereka memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menekan angka kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat dapat merasakan suasana aman, nyaman dan kondusif.

“Saya rasa yang diharapkan masyarakat itu hanya terbebas dari segala gangguan kamtibmas. Kepolisian yang memiliki kewenangan harus mampu menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif di tengah-tengah masyarakat,” ucap Gubernur Cornelis.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Satpol PP Tak Punya Nyali Tertibkan PKL Pontura Pontianak-RK. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak gencar melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), namun masih saja pedagang kaki lima terlihat menggunakan fasum di kawasan Kota Pontianak.

Salah satu lokasi tumpulnya penindakan aparat penegak Perda, yakni Satpol PP Kota Pontianak terhadap eksistensi PKL adalah di Kecamatan Pontianak Utara, khususnya di Pasar Puring Siantan. Pasalnya masih banyak PKL yang tetap berjualan bebas tanpa khawatir diobok-obok oleh petugas.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Mashudi menilai, permasalahan ini, yakni Pemerintah Kota Pontianak yang dalam hal ini Satpol PP dalam menertibkan PKL bandel masih terlihat tumpul dan setengah hati.

Padahal berbagai upaya telah dilakukan, baik berupa mediasi bahkan dewan sempat pernah turun langsung ke lapangan.

“Pemkot Pontianak harus bisa menyelesaikan polemik PKL yang masih amburadul di Kecamatan Pontianak Utara.

Jangan kerja setengah-setengah dan jangan pandang bulu.

Ini semua demi kemajuan

Pontianak Utara supaya lebih baik ke depan,” tegas Mashudi, Minggu (8/2).

Menurutnya, sejauh ini karena masih minimnya penindakan hukum terhadap PKL di kawasan tersebut, dalam mencari solusinya apabila Satpol PP sudah tidak mampu menegakkan aturan maka perlu adanya regulasi atau koordinasi bersama dalam mencarikan solusi tersebut.

Karena kalau tidak ada penindakan dan terkesan dibiarkan saja, lokasi sekitar tidak menutup kemungkinan jumlah PKL akan bertambah. Namun jika sudah ditindak tegas tentu akan membuat efek jera terhadap pedagang lain.

“Kalau bukan sekarang kapan lagi Kecamatan Pontianak Utara akan maju. Mari kita bersama-sama untuk mencari solusi untuk para PKL,” ucapnya.

Legislator dari Partai Hanura dari daerah pemilihan (dapil) Pontianak Utara ini menyatakan, keprihatinannya atas lokasi pasar tersebut yang dipenuhi PKL yang sudah bertempat di pinggir badan jalan. Sejauh informasi yang diperoleh, para PKL di dapilnya

Mashudi. GUSNADI

ini minta waktu untuk mulai menjual dagangannya sudah jelas. Yakni dari pukul 17.00selesai. Oleh karena itu, dirinya berharap permintaan terebut bisa saja dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

“Kalau memang PKL minta gerobak jam 5 sore sampai malam, apa salahnya kita ikuti.

Seperti di Jalan Tanjungpura bisa otomatis, pasti Pontianak Utara juga bisa seperti itu,” paparnya.

Pengawasannya, lanjut

Mashudi, Satpol PP dapat sesekali memantau di lokasi pasar.

Apabila menemukan PKL yang melanggar harus diberikan peringatan, bahkan penindakan tegas berupa pengangkutan gerobak. Namun, semuanya harus berdasarkan kesepakatan dengan dasar aturan dari Pemkot Pontianak.

“Gerobak keluar pagi, Satpol PP harus menertibkannya.

Angkut dan berikan sangsi bila perlu. Karena ini semua demi kepentingan masyarakt bersama. Pemerintah sudah siapkan Pasar Puring beroperasi dari pagi, mari kita patuhi,” pintanya.

Semrautnya Pasar Puring yang dipergunakan hingga badan jalan, sambung dia, tentu sangat mengkhawatirkan para pengguna jalan, termasuk membahayakan pula bagi para pedagang itu sendiri jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Terlebih jika saat jam-jam sibuk masyarakat yang hendak melintas yang kerap kali terjadi kemacetan panjang.

“Yang penting kita ikut aturan pemerintah. Kalau PKL masih saja melanggar, sangsi dan tindakan tegas harus dilakukan,” tegasnya. ( agn )

Thamrin Jadi Rektor, PD III Fisip Mengundurkan Diri Pontianak-RK. Pembantu Dekan (PD) III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untan Pontianak, Syarif Usmulyadi memenuhi janjinya mengundurkan diri dari jabatan terkait terpilihnya Prof. DR. H. Thamrin Usman DEA sebagai Rektor Untan.

Menurut Syarif Usmulyadi, dirinya memenuhi janjinya tersebut lantaran dirinya pernah berjanji saat jelang pemilihan Rektor Untan apabila Thamrin Usman kembali maju menjadi Rektor Untan maka ia siap mengundurkan diri.

“Ini sudah janji saya. Saya mengeluarkan statemen baik tertulis maupun lisan di beberapa media. Kalau incumbent rektor Untan terpilih lagi sebagai rektor maka saya mundur dari PD III Fisip Untan,” ucap Syarif Usmulyadi, Minggu (8/2).

Ia menjelaskan, surat pengunduran diri tersebut telah dilayangkan sejak 5 Februari 2015.

Ia menegaskan, pengunduran dirinya sebagai PD III Fisip merupakan upaya memberikan pembelajaran kepada publik.

“Ketika statemen dan janji itu sudah saya sampaikan melalui media. Maka apapun risikonya harus dilaksanakan sesuai dengan janji yang telah saya buat,” lugasnya.

Syarif Usmulyadi merupakan salah satu dosen yang menuntut keras agar Thamrin Usman tidak mencalaonkan diri kembali sebagai rektor untan. Pasalnya, dia berpendapat bahwa rektor yang kembali terpilih tersebut pernah berjanji hanya memimpin satu periode saja. Namun kenyataannya kembali mencalonkan diri menjadi rektor untan periode berikutnya.

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

“Saya berpikir apa yang disampaikan rektor saat itu tentunya sudah dipikirkan matangmatang dan saya berpikir apa yang dikemukakan rektor mengandung konsekuensi tidak pantas. Baik dalam kapasitas sebagai seorang akademisi, pendidik maupun pejabat publik,” tegasnya.

Meskipun tidak semua pihak di lingkungan kampus Fisip Untan dan lingkungan Untan setuju dengan pengunduran dirinya sebagai PD III, namun Syarif Usmulyadi tetap konsisten dengan apa yang telah dijanjikannya.

Menurutnya, apa yang ia lakukan merupakan bentuk tanggungjawab moral. “Saya tidak ingin mahasiswa dan publik menilai saya adalah pemimpin dan pendidik yang tidak konsisten. Sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai

Syarif Usmulyadi

panutan dan tauladan. Untuk itu saya buktikan janji saya,” lugasnya.

Ia menambahkan, dengan pengunduran dirinya sebagai PD III Fisip Untan, Syarif Usmulyadi memohon maaf kepada

seluruh unsur civitas akademika Fisip Untan termasuk unsur pimpinan di Fisip Untan serta anggota senat maupun mahasiswa Fisip yang selama ini ia bimbing saat menjabat di bidang kemahasiswaan tersebut. (fie)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Senin, 9 Februari 2015

4

Dorong Desa Tumbuhkan Ekonomi Kreatif Jakarta-RK. Pemerintahan Joko Widodo saat ini tengah getol mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif.

Terlebih, banyak potensi lokal di bidang industri kreatif yang bisa dikembangkan demi mendongkrak perekonomian.

Potensi itu pula yang tengah dibidik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). Kementerian yang dipimpin Marwan Jafar itu berupaya menumbuhkan desa-desa yang bisa menjadi pelopor dalam ekonomi kreatif.

Menurut Marwan, Indonesia memiliki banyak desa yang warganya punya kreatifitas tinggi terutama di bidang seni dan kerajinan. Menurutnya, kondisi itu bisa dikembangkan menjadi

Marwan Jafar

Kasongan di Bantul, Yogyakarta yang dikenal sebagai penghasil keramik dan tembikar.

Sementara untuk kain tenun tradisional, Indonesia punya banyak daerah yang membuatnya dengan ciri khas masing-masing. Misalnya, ada desa tenun di Wajo, Sulawesi Selatan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat juga ada desa tenun. Sedangkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ada desa tenun Pande Sikek, sementara Nusa Tenggara Barat punya Desa Sukarare yang dikenal sebagai penghasil tenun tradisional.

Karenanya, Marwan juga mengingatkan pentingnya badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mengambil peran dapal pengembangan ekonomi kreatif di desa-desa. “Dukungan bagi pengembangan industri kreatif pedesaan dapat disinergikan dengan kegiatan BUMDes. Untuk dukungan modalnya bisa dengan dana bantuan dari pusat dan daerah yang tentunya setelah melalui kesepakatan bersama dalam musyawarah desa,” paparnya. (jpnn)

Pupuk Subsidi Langka, Satu Sak Tembus Rp140 Ribu

VALAS

Jumat, 6 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,924.04 14,536.84 3,574.73 3,377.83 9,431.55 12,676.00

9,817.87 14,389.83 3,536.21 3,343.37 9,336.41 12,550.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

industri rumah tangga yang produk-produknya bisa dipasarkan hingga mancanegara.

“Hasil kreatifitas perajin desa ternyata makin diterima oleh konsumen domestik dan global.

Ini adalah potensi besar yang tidak boleh disia-siakan, tentu harus terus kita kembangkan supaya perekonomian desa makin berkembang maju” ujar Marwan dalam rilisnya ke media, Minggu (8/2).

Ia mencontohkan, hasil kreatifitas para perajin di pelosok Tanah Air yang bisa diekspor.

Misalnya, batik, kerajinan ukir dan kaligrafi, emas, perak, produk kerajinan dari kulit, hingga camilan. “Banyak produk-produk itu dihasilkan oleh industri rumah tangga di desa-desa,” ucap Marwan.

Menteri asal PKB itu lantas menyebut, sejumlah desa yang kini menjadi sentra penghasil kerajinan berorientasi ekspor. Misalnya, Desa

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Blitar-RK. Sejumlah petani di wilayah Kabupaten Blitar kelimpungan, karena pupuk subsidi sulit dicari.

Kalau stok ada, harganya selangit. Sebab, harga pupuk urea bersubsidi yang semula Rp90 ribu kini mencapai Rp140 ribu per sak. Padahal, petani sangat membutuhkan pupuk untuk musim tanam tahun ini.

Karena sulit memperoleh pupuk, petani harus mencari di luar daerah dengan harga selangit. Diduga kelangkaan pupuk tersebut disebabkan banyak faktor. Antara lain, stok dari produsen berkurang dan pendistribusian dari produsen ke kios molor.

Hal itu diketahui setelah Komisi II DPRD Kabupaten Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah Kecamatan Nglegok, Kecamatan Doko, dan Blitar Selatan.

Dari hasil sidak tersebut, dewan menerima keluhan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. ”Memang di lapangan ada kelangkaan pupuk subsidi,” ujar Mujib, anggota komisi II, Sabtu (7/2).

Totok Ariyanto, salah seorang petani asal Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, mengungkapkan, pada musim tanam saat ini petani sulit mencari pupuk bersubsidi. Kalaupun stoknya ada, harga pupuk tersebut tinggi. ”Setelah mendatangi beberapa kios pupuk, saya baru bisa menemukan pupuk di Kecamatan Talun. Tetapi, harganya selangit. Satu sak urea yang harga normalnya Rp90 ribu kini mencapai Rp140 ribu,” ungkapnya.

Terkait dengan kondisi itu, dewan berkoordinasi dengan semua pihak seperti kelompok tani, pemilik kios pupuk, distributor pupuk dan instansi terkait. Dari hasil koordi-

nasi tersebut, diketahui beberapa faktor menyebabkan kelangkaan pupuk. Antara lain, stok memang berkurang.

Sebelumnya, Kabupaten Blitar menerima jatah 30 ribu ton setiap bulan.

Kini jatah kabupaten itu berkurang menjadi sekitar 29 ribu ton. Berdasarkan informasi yang diperoleh, mesin pabrik pupuk rusak sehingga jumlah produksi berkurang. “Karena produksi berkurang, stok juga berkurang. Stok yang berkurang tidak hanya untuk Kabupaten Blitar, tetapi seluruh wilayah di Jatim,” jelas Mujib.

Selain itu, terang dia, distribusi pupuk dari pabrik ke kios terkendala terbatas- Ilustrasi/Ist nya armada. Akibatnya, distribusi agak terlambat. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya pembagian pupuk untuk petani tanaman pangan dan perkebunan. Jadi, stok pupuk bersubsidi yang seharusnya untuk petani tanaman pangan juga diambil petani perkebunan. Alhasil, banyak petani yang tidak kebagian pupuk. “Kondisi tersebut banyak ditemui di wilayah Blitar Selatan,” bebernya.

Menurutnya, masalah itu akan dijadikan bahan evaluasi agar tidak terjadi kelangkaan pupuk lagi. Salah satunya dengan membenahi manajemen distribusi pupuk. Misalnya, mempercepat ketersediaan stok sebelum musim tanam tiba. ”Sebelum musim tanam tiba, pupuk harus sudah tersedia di gudang maupun kios-kios,” katanya.

Pihaknya juga akan menambah jumlah kios pupuk. Saat ini ada daerah yang kekurangan kios pupuk. Misalnya, di Kecamatan Bakung, hanya ada dua kios pupuk. Padahal, wilayahnya cukup luas. “Kami akan rekomendasikan agar kios pupuk bersubsidi ditambah dan dilakukan evaluasi terhadap distributor nakal,” tuturnya.

Dia menyebut, saat ini ada beberapa distributor nakal yang tidak memenuhi kebutuhan pupuk di wilayahnya.

Pupuk malah dijual ke wilayah lain. Dalam waktu dekat, pihaknya sidak ke sejumlah distributor dan kios pupuk.

“Kami akan menindak tegas. Kami akan rekomendasikan agar distributor dan kios nakal diputus kontraknya,” harapnya. (JPNN)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan

Sms Warga Bobroknya Moral

Bro, aku malas ngomongin KPK vs Polri. Mudah-mudahan cepat selesailah pertandingan ini agar tidak membingungkan masyarakat. Semua pejabat kita pandai ngoceh, tapi selalu linglung, memang susah.

085348090038 5-2-2015

16.37

Sepekan ke depan Kapolri yang baru segera di lantik oleh Presiden Jokowi-JK, apakah Komjen BG atau yang lain? Ini hak prerogatif presiden, lihat saja nanti.

085245519512 5-2-2015

16.28

Kepala SMAN 2 Pontianak menampar siswi Kelas XII karena kedapatan membawa minuman beralkohol (Minol) pada saat jam belajar berlangsung diadukan kepada Polresta Pontianak yang dikawal oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Provinsi Kalbar.

Dasar laporan tersebut, Kepala SMAN 2 Pontianak melanggar pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Satu hal yang sangat aneh, anak nakal yang jelas-jelas membawa minol pada jam belajar berlangsung, bisa dilindungi oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tersebut dari kemarahan tenaga pendidik karena anak didiknya kedapatan membawa minol. Apakah larangan minol oleh agama dan UU tidak berlaku bagi anak-anak, terutama anak sekolah hingga mereka bisa hancur masa depannya?

Kalaulah anak-anak masa kini hancur moralnya disebabkan akhlak dan perilakunya bobrok akibat minol dan narkoba, yakinlah pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan lebih bobrok dibanding masa sekarang ini, yaitu masa jayanya koruptor bersama pejabat negara berjiwa kotor. Wallahualam bissawab. (HAM).

085245391975 5-2-2015

16.57

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Pemimpin Jangan Saling Curiga Jakarta-RK. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bersyukur melihat suasana politik di DKI Jakarta berlangsung kondusif dan penuh perdamaian. “Partai lain kawan seperjuangan, tidak ada rival. Pemimpin bukan yang saling curiga, bukan jelek-jelekan,� kata Prabowo saat meresmikan dan meletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung DPD Gerindra DKI Jakarta, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (8/2) Menurut Prabowo, parpol bersaing untuk memperjuangkan mandat dan kepercayaan rakyat. Gerindra kata mantan danjen Kopasusu ini harus bersaing dengan kekuatan positif, bukan negatif. “Kita berlomba gagasan, membela kebenaran, kebaikan dan membela orang yang lemah,� lanjut Prabowo.

Acara ini turut dihadiri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua DPD Gerindra DKI Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPD Demokrat DKI Nachrowi Ramli, Ketua DPW PKS DKI Selamat Nurdin, dan Ketua Umum Front Betawi Rempug (FBR) KH Luthfi, serta sejumlah anggota fraksi dan pengurus Gerindra di Ibukota. (rmol)

Senin, 9 Februari 2015

5

Amien Rais yang Dulu Beda dengan Sekarang

Ingin PAN Cetak Politikus Negarawan Mataram-RK. Calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menginginkan partainya bisa mencetak politikus-politikus berkelas negarawan.

Menurutnya, watak negarawan itulah yang diperlukan dalam kondisi politik yang dinamis dan terus berubah demi membentuk bangsa yang berkarakter.

Hal itu disampaikan Zulkifli di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Minggu (8/2) saat berbicara pada konsolidasi bagi pencalonannya sebagai kandidat ketua umum PAN dalam kongres di Bali, 28 Februari yang akan datang. Ia mengatakan, karakter politikus sangat menentukan kemampuan suatu bangsa untuk dapat bertahan dan terus melangkah maju. “Kondisi politik yang dinamis dan selalu berubah merupakan tantangan sekaligus peluang untuk politisi dan partai politik. Hari ini kita menghadapi kondisi yang tidak ideal hubungan KPK dan Polri yang penuh dengan dinamika. Sejatinya, ketegangan yang terjadi di antara kedua lembaga tersebut lebih merupakan masalah perorangan yang melebar menjadi masalah lembaga,� katanya.

Mantan Sekjen PAN yang akrab dipanggil dengan sapaan Bang Zul itu menambahkan, jika masalahnya sudah kompleks dan mengancam kepentingan bangsa, para pejabat negara sudah seharusnya mendahulukan kepentingan bangsa. Di situlah diperlukan kepekaan para pejabat negara. “Apa ukurannya? Sederhana saja, yaitu aspirasi dan tuntuntan rakyat. Terkait tidak harmonisnya hubungan kedua lembaga tersebut, aspirasi dan tuntutan publik dapat dibaca secara tersurat dan tersirat,� tambahnya.

Mantan menteri kehutanan yang kini dipercaya sebagai Ketua MPR itu menambahkan, seorang pemimpin memang kadang dihadapkan pada situasi untuk membuat keputusan yang belum tentu menyenangkan semua pihak. Namun, lanjutnya, politikus dan pejabat publik yang memiliki sikap, keteguhan dan keberpihakan akan mampu mengelola dan keluar dari kondisi tersebut. “Seorang pemimpin harus teguh bersikap untuk berpihak terhadap kepentingan yang lebih besar. Dan salah satu sumber dari sikap, keteguhan dan keberpihakan tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang diperjuangkan oleh partai politik,� tambah Zul. Karenanya, sambung Zul, PAN semenjak kelahirannya telah memperjuangkan nilai-nilai kebajikan yang penting dalam berbangsa dan bernegara, serta mengedepankan kepentingan rakyat dengan tetap mengacu pada moral agama, kemanusiaan dan kemajuan. Dia ingin PAN terus menggali kebajikan demi perjalanan bangsa. “Nilai-nilai kebajikan adalah pondasi yang mengubah seseorang dari politisi yang sekadar membela kelompok dan golongan menjadi seorang negarawan yang mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat.

Dan PAN di masa depan adalah partai yang mendukung transformasi para politisi menjadi negarawan,� pungkasnya. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Amien Rais (kanan), Hatta Rajasa (tengah) dan Zulkii Hasan..JPNN

Manado-RK. Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Eurico Guterres mengatakan, Musyawarah Nasional PAN lima tahun lalu di Batam, akan sangat berbeda dengan Munas akhir Februari ini di Bali. “Kondisi sekarang beda. Kalau dulu Pak Amien Rais minta semua kader aklamasi

saja menentukan ketua umum, bisa dipahami karena beliau lepas dari conflict of interest. Sekarang Pak Amien telah memihak salah seorang kandidat,� kata Eurico Guterres, di sela-sela persiapan Konsolidasi Wilayah Indonesia Timur, untuk Pemenangan Hatta Rajasa Ketua Umum PAN periode 2015-2020, di Hotel Aryaduta, Manado

Sulawesi Utara, Minggu (8/2).

Oleh karena itu lanjutnya, DPW dan DPD PAN se Nusa Tenggara Timur memilih bersikap rasional. “Hatta Rajasa tetap menakhodai PAN hingga 2020, setelah itu baru jagoan Pak Amien Rais kita dukung,� tegasnya.

Satu periode ke depan menurut Eurico,

PAN akan buktikan ketua umum tanpa jabatan kenegaraan atau pemerintahan akan membuat PAN lebih kuat dan maju. “Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Amien, saya nyatakan, karena mengambil sikap memihak, beliau tidak lagi jadi tokoh pemersatu di internal PAN,� tegasnya. (jpnn)

Partai Demokrat Thailand Tukar Pendapat dengan PKB Jakarta-RK. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima Kunjungan delegasi dari Partai Demokrat Thailand di Graha Gusdur Kantor Sekretariat Jenderal DPP PKB, Jakarta, Sabtu (7/2).

Utusan Partai Demokrat Thailand, H.E. Chuan Leekpai, menerangkan bahwa pihaknya ingin melakukan studi banding terkait dengan proses desentralisasi (otonomi daerah). �Kami juga menginginkan adanya tukar pendapat terkait proses berbangsa dan bernegara dalam kacamata parlemen dan Partai Kebangkitan Bangsa yang kita ketahui sebagai partai yang memiliki asas Nasionalis Religius,� jelas Chuan sebagaimana rilis yang diteruskan ke redaksi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand dua kali ini juga sedikit bercerita soal partainya. Kata dia, meski sudah berusia 64 tahun, Partai Demokrat Thailand tetap eksis sampai saat ini. Partainya juga sudah empat kali melawan rezim penguasa yang otoriter. “Partai kami adalah partai yang berideologi kebebasan dan sangat jauh dari keterkaitan dengan militeristik,� terang Chuan, yang pernah menjadi Duta besar Thailad untuk Indonesia ini.

Dia bilang, selama 46 tahun dirinya terjun ke kancah politik, Indonesia dipandangnya sebagai negara yang terhitung berhasil menerapkan otonomi daerah meski mengalami proses yang sangat panjang. “Kami telah berusaha melakukan perjuangan dalam menerapkan otonomi daerah namun hingga saat ini masih belum membuahkan hasil. Pemerintah kami masih menerapkan sistem sentralisasi, namun begitu kami akan terus berjuang untuk memperkuat basis civil society,� terangnya.

Sementara terkait otonomi, parlemen RI Menurutnya, sebagai partai yang me- Hasanudin Wahid.

Karding jelaskan, di era sebelum refor- menerbitkan regulasi otonomi yang memmiliki tujuan guna membuat pemerintah daerah sebagai penyeimbang pusat, In- masi 1998, kekuatan militer dan birokrasi berikan kewenangan kepada kabupaten. “Kecuali agama, luar negeri, pertahdonesia merupakan tempat yang paling sangat dominan sehingga menimbulkan baik untuk belajar dan bertukar pikiran gejolak di negeri Indonesia. Tapi, setelah anan dan fiskal. Provinsi sebagai peterkait dengan otonomi daerah yang kami reformasi yang diiringi dengan berbagai nyambung, kabupaten bisa lebih kreatif, perbaikan struktural, Presiden Abdu- bisa maju dalam membangun daerahnya inginkan “Terkait hal itu semua saya memohon rahman Wahid pada kala itu berusaha tanpa harus tergantung pada pusat,� kepada pihak PKB untuk berbagi pengala- menata dan memperbaiki sistem dengan terangnya.

PKB, lanjut Karding, berusaha dan man terkait kesuksesan dan kegagalan langkah pertama mengurangi kewenanotonomi daerah dari sisi pertahanan dan gan militer dan melakukan langkah refor- mencoba mengatasi ketimpangan daerah-daerah di Indonesia. Menurutnya, masi birokrasi secara bertahap. fiscal,� terangnya.

Dia jelaskan, otonomi daerah baru sekarang adalah waktu yang tepat menSekjen PKB, Abdul Kadir Karding, juga menceritakan jejak rekam partainya. Kata dicanangkan pada tahun 2001. Otonomi dorong kepala derah untuk memiliki dia, PKB adalah partai yang lahir dari re- dimaksudkan sebagai upaya untuk mem- kemampuan yang memadai untuk meformasi 1998. PKB juga lahir dari lembaga bagi kewenangan kepada daerah-daerah. mimpin daerahnya. (rmol) independen keagamaan yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan memiliki dukungan masa dari NU. “Di usianya yang ke 16, PKB telah mengikuti pemilu sebanyak 4 kali dan menghantarkan Gus Dur sebagai presiden RI ke 4.

PKB juga sebagai partai pemerintah yang mendukung Presiden Jokowi dengan menempatkan 4 Menterinya dalam pemerintahan saat ini,� terang Karding di hadapan Chuang.

Dari pihak PKB, hadir juga Ketua DPP PKB, Abdul Wahid Maktub, Ketua Perempuan Bangsa, Siti Masrifah yang juga anggota Fraksi PKB DPR- RI, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulawesi, Grety T Iskandar, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Ali Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778 Ansory, Safira Mahrusah,

Iklan Baris & Paket Murah -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 57(

/ 8$ 57(

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

LOWONGAN KERJA

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten, ME / Engenering (berpengalaman) kirim lamaran ke PT Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

Kubu Raya

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

PASANG IKLAN

HUBUNGI:

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Menjual :

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Senin, 9 Februari 2015

Serang ISIS, Rudal pun Ditulisi

Trio ............dari hal 1

“Ini untuk Musuh Islam”

Sejak memisahkan diri dari Al Qaeda pada 2014, militan Negara Islam alias Islamic State (IS) yang juga dikenal sebagai ISIS atau ISIL semakin brutal dan narsis. Mereka sengaja merekam dan menyebarluaskan aksi kejinya agar ditakuti. Tetapi, faktanya, kelompok tersebut malah dibenci dan dimusuhi di seluruh dunia.

IS tampaknya sengaja memancing amarah ketika membakar pilot Jordania Letnan Maaz Al Kassasbeh hidup-hidup dan merekam detik demi detik kebiadaban tersebut sebelum memublikasikannya lewat internet.

Pembunuhan sadis itu pun menjadi bumerang bagi organisasi radikal yang mengusung nama Islam tersebut. Sebab, sesaat setelah video brutal itu beredar luas, IS sukses menjadi musuh utama seluruh bangsa di dunia.

Raja Jordania Abdullah II menjadi pemimpin pertama yang menabuh genderang perang terhadap IS. ‘’Teroris tersebut tidak hanya menjahati kita, tapi juga menodai Islam,’’ tandas pemimpin monarki berusia 53 tahun itu. Senada

Ratu Rania turun ke jalan bersama warganya untuk menentang kekejaman ISIS. AFP/JPNN

dengan Abdullah, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pun mengecam pembunuhan Kassasbeh.

Pemerintah Jordania mendapat dukungan

penuh dari penduduknya untuk memerangi ISIS. Jumat (6/2) ribuan warga Jordania turun ke jalan untuk mendukung serangan udara yang dilakukan pemerintah. Bahkan, Ratu Rania ikut turun membaur bersama rakyatnya. ‘’Kita tidak bisa memenangkan perang ini sendirian. Tapi, ini adalah perang kita,’’ ujar Rania.

Jordania mengerahkan sekitar 30 pesawat tempur untuk menggempur militan ISIS di Iraq maupun Syria. Rudal-rudal yang mereka kirim buat kelompok bengis itu ditulisi dengan huruf arab yang berarti ini untuk musuh Islam.

Eksekusi Lagi Kelompok militan ISIS telah kembali melakukan eksekusi kepada tujuh orang warga sipil di wilayah pendudukannya di utara Suriah.

Menurut kabar terbaru yang dihembuskan oleh organisasi HAM yang berbasis di Inggris, Syrian Observatory for Human Rights pada Minggu (8/2) itu menyebut bahwa eksekusi terbaru yang dilakukan ISIS itu dilakukan secara terpisah.

6

Tiga orang pertama dibunuh ISIS dengan cara dipenggal di bagian kepala di wilayah dekat basis udara al-Tabqa di Raqqa Suriah. Ketiga orang itu dieksekusi karena dituduh telah bersekongkol dengan pasukan Suriah.

Dalam informasi yang sama disebutkan bahwa ISIS juga membunuh seorang pria lainnya di sisi barat kota Raqqa atas tuduhan sihir.

Sedangkan tiga orang lainnya, seperti dimuat Press TV, dibunuh dengan cara ditembak mati dan kemudian disalibkan oleh ISIS di provinsi sebelah utara Aleppo.

Awal Februari lalu, Syrian Observatory for Human Rights juga telah mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa ISIS telah melakukan eksekusi kepada sekitar 50 orang pada awal tahun ini.

Beberapa di antaranya dilakukan dengan cara ditembak dan dipenggal. Di antara mereka adalah pilot Yordania Moaz al-Kassasbeh yang dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup dan dua orang tawanan Jepang yang dibunuh dengan cara dipenggal. (jpnn)

partai-partai pengusungnya.

Mereka juga dituding sebagai orang-orang yang paling memengaruhi sang presiden dalam membuat kebijakan strategis.

Ditanya mengenai sepak terjang tiga anggota kabinet yang dijuluki media sebagai “Trio Macan” itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto enggan berkomentar. Ia menilai isu tersebut tidak jelas kebenarannya.

“Trio Macan? Ada-ada saja,” kata Prabowo sambil tertawa saat ditemui usai meresmikan pembangunan kantor DPD Gerindra DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Minggu (8/2).

Ia juga enggan menanggapi saat ditanya pendapatnya tentang kondisi pemerintahan Jokowi-JK yang kini telah berusia lebih dari 100 hari. Prabowo hanya berpesan agar masyarakat memberi kesempatan kepada bekas rivalnya di Pemilu Presiden 2014 lalu itu untuk bekerja. “Kita percayakanlah pada presiden,” singkatnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Bersama Perangi ...................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Tidak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi sudah menolak memberikan grasi kepada 64 terpidana mati kasus Narkoba. Enam orang di antaranya sudah dieksekusi mati. Tidak lama lagi, 12 orang lainnya menyusul.

Keengganan Jokowi memberikan grasi terhadap terpidana mati kasus Narkoba ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Apalagi negara-negara asal terpidana mati menolak habis-habisan warganya di hukum mati di Indonesia.

Negara asing yang tidak menghormati hukum di Indonesia itu di antaranya Brazil, negara yang dikenal dengan sepakbolanya, dan Belanda, negara yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun.

Sebagai bentuk protesnya terhadap hukuman mati terhadap kasus Narkoba, Brazil dan Belanda menarik Duta Besarnya (Dubes) dari Indonesia. Hal ini sebagai sinyal pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut dengan Indonesia.

Tetapi tetap saja Presiden Jokowi mengatakan, tidak ada ampun untuk terpidana

mati Narkoba, karena Indonesia sudah darurat Narkoba, peredaran gelap barang haram itu kian marak di bumi pertiwi.

Hal ini dikarenakan Indonesia dijadikan pangsa pasar yang begitu besar untuk mengedarkan Narkoba. Tidak mengherankan dari tahun ke tahun, pengungkapan kasus peredaran gelap Narkoba cenderung meningkat, baik yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun Bea dan Cukai.

Hasil survei BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) dan universitas lain menyebutkan, terjadi peningkatan persentase prevelensi pengguna Narkoba di Indonesia.

Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia jelas sangat memprihatinkan. Apalagi yang menjadi korbannya berbagai lapisan masyarakat kita.

Bukankah sudah banyak anak negeri ini yang nyawanya hilang sia-sia akibat Narkoba?

Belum lagi Narkoba juga dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS, terutama untuk penggunaan narkoba yang menggunakan jarum

suntik.

Saking maraknya peredaran Narkoba di tanah air, Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai surga bagi peredaran Narkoba. Bahkan, pengedar dunia menjadikan kawasan Indonesia sebagai potensial pemasaran barang haramnya.

Ini dapat dilihat banyaknya ditemukan Narkoba yang berusaha dimasukkan ke Nusantara ini. Baik melewati udara, laut maupun darat. Itu mungkin hanya sebagian kecil saja yang terungkap, karena diyakini, masih banyak berbagai jenis barang haram tersebut yang berhasil lolos.

Untuk memerangi Narkoba, memang pemerintah sudah membentuk lembaga khusus untuk membantu Polri menangani peredaran Narkoba di tanah air, yaitu BNN. Tidak hanya di pusat, badan ini juga dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

Tidak hanya badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk memberangus Narkoba, aturannya pun khusus, yaitu Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, itu dirasakan belum cukup, karena banyak kalangan yang menilai, hukuman bagi pelaku Narkoba masih tergolong ringan.

Bahkan sudah di penjara pun mereka masih bisa mengkoordinir peredaran Narkoba di luar penjara.

Hal inilah yang menyebabkan Indonesia tetap menjadi ladang subur peredaran Narkoba. Tetapi, dengan pemberlakuan hukuman mati dan menyegerakan eksekusi matinya, mudah-mudahan membuat pengedar Narkoba ciut masuk ke Indonesia.

Patut disadari, Narkoba bukan hanya mengancam orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Bahkan anak-anak mudalah yang menjadi sasaran empuk Bandar Narkoba. Selain jiwa mereka yang masih labil, anak-anak muda juga mudah dipengaruhi.

Dapat dibayangkan, kalau generasi muda yang notabene generasi penerus bangsa terjerat Narkoba, mau jadi apa bangsa ini di masa mendatang. Olehkarenanya, tindakan penyelematan dari pengaruh Narkoba sangat

mendesak dilakukan.

Presiden sudah tidak mengampuni terpidana mati Narkoba. Polri, BNN dan Bea Cukai pun sudah semakin gencar memberangus pengedar Narkoba. Tetapi ini semua belum cukup, kesadaran semua elemen masyarakat masih sangat diharapkan. Tanamkan Anti Narkoba dalam diri, keluarga dan masyarakat.

Untuk menyelamatkan generasi muda dari Narkoba, peran orangtua sangatlah vital. Olehkarenanya, para orangtua harus mengetahui apa itu Narkoba, bagaimana penyebarannya, dan dampaknya bagi pemakai dan pengedar. Selanjutnya, mengantisipasi agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam jurang Narkoba.

Selain mengawasi, tanamkan pula pendidikan agama terhadap anak-anak sejak dini. Karena di tengah kemajuan zaman saat ini, hanya agamalah yang menjadi benteng terkuat dan teraman bagi generasi muda, agar terhindar dari hal-hal negatif. (Arman Hairiadi)

Jabatan M Rifal ........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Ketum agar dapat menghadiri Musdalub ini.

Namun melalui telepon dan diperdengarkan kepada semua peserta Musdalub, M Rifal menyatakan tidak dapat menghadiri acara yang dihelat di Hotel Transera tersebut.

Ketua BPC HIPMI Ketapang ini memastikan, jabatan Ketum HIPMI Kalbar periode 2014-2017 yang diamanahkan kepada M Rifal dipastikan segera berakhir. Menurutnya, M Rifal tidak bisa hadir dalam agenda penting organisasi itu.

“Artinya dia tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tuntutan para anggota BPC ini. Maka dari itu, Musdalub akan memilih Ketum HIPMI Kalbar yang baru,” tegas Aliansyah, Minggu (8/2).

Kembali Aliansyah menegaskan, dalam Musdalub kali ini tidak hanya jabatan Ketum yang diganti, akan tetapi seluruh kepengurusan HIPMI Kalbar yang baru berjalan enam bulan ini akan diganti. Menurut dia, tidak ada dasarnya Musdalub ini melanggar AD/ART atau ilegal.

“Buktinya, kami sudah menghubungi Ketum untuk hadir, tetapi yang bersangkutan mengatakan tidak bisa hadir dan itu didengar oleh seluruh peserta Musdalub,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan BPD HIPMI Kalbar, Iwan Gunawan mengatakan, Musdalub sebenarnya tidak diinginkan. Akan tetapi wajib dilakukan untuk menjaga nama baik organisasi.

“Musdalub sesuatu yang dibenarkan dan ada aturannya. Memang sudah saatnya Musdalub dilakukan, karena ada beberapa penyebab yang tidak bisa diampuni lagi,” tegasnya.

Menurut pria yang pernah mencalonkan sebagai Walikota Pontianak ini, kepengurusan saat ini telah melanggar kode etik dan pasal yang ada di dalam AD/ART HIPMI. Seperti misalnya, kata Iwan, mencemarkan nama baik HIPMI Kalbar, pelanggaran aturan menjelang Munas di mana tidak dilaksanakan pleno diperluas.

Kendati demikian, dikatakan Iwan, sebena-

rnya masalah yang terjadi sudah diusahakan untuk diselesaikan, namun tak ada respon dari Ketum HIPMI Kalbar. Sehingga timbullah mosi tidak percaya dari BPC hingga digelarnya Musdalub ini.

Iwan juga menyayangkan ketidakhadiran Ketum HIPMI Kalbar, M Rifal di Musdalub.

Kehadiran Rival, kata Iwan, merupakan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan jawaban atas dikeluhkan terkait permasalahan yang selama ini terjadi di BPD HIPMI Kalbar.

“Nah, jika ada laporan pertanggungjawabannya, dan diterima pula, tentu tidak akan ada pergantian Ketum. Tapi kalau tidak hadir, tentu semuanya tergantung forum lagi, apakah diganti, diberhentikan secara hormat atau tidak, diganti seluruh atau tidak. Semuanya tergantung forum ini,” katanya.

Di kepengurusan HIPMI Kalbar saat ini, diakui Iwan, memang sudah terlalu banyak masalah. Bahkan Iwan membeberkan, HIPMI Kalbar sempat disebut seperti “pelacur”. Kata

yang tidak mengenakan seperti itu, didengar sendiri olehnya.

“Saya dengar, tapi saya tidak tahu maksudnya. Yang jelas, kader harus melakukan rekonsiliasi dan konsidasi untuk membangun HIPMI Kalbar yang lebih baik,” sarannya.

Ketua Bidang Organisasi dan Hukum BPD HIPMI Kalbar Fransisko Wardianus mengatakan, Musdalub yang digelar itu telah melanggar atau cacat hukum dan ilegal. Dia mengatakan, Musdalub cenderung dipaksakan. “Sesuai kitab suci, Musdalub bisa dilaksanakan, harus mendapat persetujuan 2/3 pengurus BPD HIPMI Kalbar, dan unsur BPP,” katanya.

Musdalub cacat hukum yang dimaksud Fransisko, karena 2/3 peserta tidak terpenuhi dan saat ini BPP susah tidak ada lagi. “Musdalub itu jelas dipaksakan. Artinya Musdalub yang dilaksanakan ini jelas salah dan keliru.

Karena di Munas kemarin jelas disampaikan, kalau ada polemik di daerah, maka seharusnya diselesaikan secara internal,”

ujar Fransisko.

Kemudian sambung dia, jika dilakukan pergantian dan pemilihan Ketum baru? Pertanyaannya siapa yang akan mengeluarkan surat keputusan dan melantik? “Karena Munas saja saat ini belum selesai,” katanya.

Fransisko mengancam akan membekukan kepengurusan, terhadap BPC yang mendukung Musdalub. Kembali dia menegaskan, Musdalub itu dipaksakan. Sebagai contoh, kata dia, peserta Musdalub harus mendapatkan materi 15 hari sebelum musyawarah dilaksanakan. Namun faktanya, panitia memberi materi baru diberikan pada pukul 00.00 Wib kemarin.

“Di dalam undangan pun tidak ada kalimat yang menyatakan meminta pertanggungjawaban. Karena Musdalub ini menurut kami cacat hukum, maka kami tidak hadir,” akunya.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Bekas Sekda..................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 menimbulkan kerugian keuangan negara itu ditangkap,” tegas Syafruddin.

Syafruddin berpandangan, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang pemberantasan Tipikor, supaya dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dapat mencapai tujuan tersebut.

“Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa Buchary A Rachman sebesar Rp2,34 miliar itu merupakan suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam menuntut dan memutus perkara ini. Selain itu, tindakan pengembalian uang ini perlu diaspresiasi dan dijadikan contoh untuk semua kalangan masyarakat Kalbar,” ungkap Syafruddin.

Menurutnya, kesalahan yang dilakukan kliennya diakibatkan adanya penyalahgunaan pendelegasian kewenangan. Semua pembelaan akan dibuktikan dalam persidangan. Syafruddin berharap terdakwa dipertimbangkan sematang-matangnya dalam kasus ini.

“Keahlian Pak Buchary sangat dibutuhkan

oleh masyarakat Kalbar. Sebab, terdakwa satu-satunya dokter kulit andal yang dimiliki provinsi ini. Terlebih lagi, karir dan pengabdiannya di lembaga-lembaga publik dan sosial perlu menjadi perhatian khusus. Sebab ia banyak menjabat di posisi strategis. Di mana tenaga, pikiran serta keahliannya masih sangat dibutuhkan di negeri Borneo ini,” tegas Syafruddin.

Sejak dilaksanakannya sidang perdana Tipikor penyalahgunaan dana Bansos tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 pada 5 Februari 2015 di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak terungkap fakta-fakta baru. Fakta pertama, pencairan dana Bansos tahun 2006 menjadi awal permasalahan yang menyeret Buchary.

Terungkap fakta dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bahwa peranan masingmasing pihak, di mana Hasan Rusbini selaku Sekda secara nyata pejabat yang mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan daerah, telah dengan jelas memegang kendali atas kewenangan terdakwa Buchary selaku Walikota Pontianak.

“Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya uang yang dinikmati oleh terdakwa Buchary dan saksi Hasan Rusbini. Perbedaan jumlahnya sangat fantastis,” ujar Syafruddin.

Lanjut Syafruddin, sebagaimana dakwaan JPU yang dibacakan pada Kamis (5/2), saksi Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak menjabat dari tahun 2006, 2007 hingga 2008 pada saat dianggarkan Bansos tersebut.

Sehingga atas uraian dakwaan JPU perihal peranan saksi Hasan Rusbini adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Karena penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar pasti sudah melakukan proses penyidikan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Tinggal diperlukan pembuktian dalam persidangan perihal dakwaan JPU tersebut apakah benar atau tidak.

“Bahwa kegiatan tersebut berlanjut pada tahun anggaran 2007 dan 2008, dimana total dana keseluruhan yang dinikmati oleh Hasan Rusbini selaku Sekda jauh lebih besar daripada yang dinikmati Buchary. Total kerugian negara Sebesar Rp 10,63 miliar. Anggota

DPRD Kota Pontianak menikmati sebesar Rp2,43 miliar. Terdakwa Buchary Rp2,43 miliar dan Hasab Rusbini menikmati sebesar Rp5,86 miliar,” tegas Syafruddin.

Dari fakta tersebut, kata Syafruddin, terlihat jelas bahwa terdakwa Buchary adalah korban penyalahgunaan sistem pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Kemudian dimanfaatkan oleh bawahannya untuk kepentingan pribadi. Akhirnya terdakwa Buchary yang menjabat Walikota Pontianak dan selaku pimpinan pemerintahan disalahkan dan bertanggungjawab penuh secara pribadi.

Selain itu terdapat pula peranan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak dalam menikmati dana Bansos tersebut. Dengan alasan sebagai komitmen dan pinjaman, dari kronologis kejadian sebagaimana dakwaan JPU terlihat jelas penyalahgunaan pendegelasian wewenang Walikota kepada bawahan. Kemudian dimanfaatkan dengan tidak baik oleh bawahan. Contohnya, adanya rapat secara diam-diam dan pengeras suara dimatikan. Pembuatan laporan menggunakan

prinsip Asal Bos Senang (ABS). “Pencairan dana menggubah SK Walikota jauh lebih kecil jika dibandingkan uang yang dicairkan oleh Sekda dengan kewenangannya,” katanya.

Syafruddin menuturkan, atas permasalahan tersebut, secara nyata Buchary dengan niat dan iktikad baik telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang disangkakan dinikmati olehnya.

Kemudian dalam dakwaan JPU menyatakan, ada beberapa uang yang mengalir ke anggota DPRD Kota Pontianak melalui Rudy Enggano Kenang dan kawan-kawan atas Hasan Rusbini selaku Sekda. Keterangan ini bisa menjadi petunjuk bagi hakim untuk menggali lebih dalam peranan masing-masing pihak. “Apabila terbukti adanya praktik korupsi oleh pejabat lain, maka bisa dipastikan proses pemeriksaan akan berlanjut kepada oknum-oknum lain, jangan hanya kepada Pak Buchary saja,” tegasnya.

Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Senin, 9 Februari 2015

7

Judul Tuntutan ...........................................................................................................dari halaman 1 Konsentrasi KPK .........................................................dari halaman 1 ”Kalau dihubungkan penetapan tersangka bisa dipraperadilan, karena bukan objek praperadilan maka tidak bisa,” tegas Adnan.

S o a l p e n e t a p a n t e r s a n g k a, Ad nan menjelaskan seseorang bisa menjadi tersangka kalau sudah diperoleh bukti permulaan. Bukti permulaan itu bisa berupa keterangan saksi maupun laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Apabila bukti permulaan dinilai cukup, maka kasus yang menjerat seseorang bisa ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. ”Kalau sudah ada bukti permulaan maka dinaikkan ke penyidikan,” ucap Adnan.

Hal senada disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bonaprapta. ”Upaya untuk penetapan tersangka tidak ada kalau mengacu pada aturan hukum,” terangnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, menurutnya, adalah pihak yang lebih tepat mengajukan praperadilan. Hal ini didasarkan pada proses penangkapan BW, sapaan akrab Bambang.

Kata Ganjar, pada saat penangkapan oleh Bareskrim Mabes Polri, tangan BW tampak diborgol. Jadi, proses penangkapan BW memenuhi syarat apabila dia ingin mengajukan praperadilan.

“Kalau proses yang diajukan BW atas proses penangkapan, ini sesuai aturan praperadilan. Jadi judulnya sudah benar,” paparnya.

Sedangkan, Ganjar menjelaskan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan tidak tepat. Karena, menitikberatkan kepada penetapan tersangka yang tidak tergolong persyaratan pengajuan praperadilan.

“Sementara yang diajukan BG judulnya aja tak pas. Karena penetapan tersangka,” tukas Ganjar.

Memang, dalam permohonannya, salah satu artikel dalam Undang-Undang yang digunakan Budi Gunawan adalah Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan, tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditang-

tumkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 63 ayat (1) UU KPK mengatur mengenai rehabilitasi dan/atau kompensasi dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

Dalam Pasal 63 ayat (2) UU KPK disebutkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahrain mengungkapkan dalam permohonannya, kubu Budi Gunawan hanya mengutip Pasal 63 ayat (1) dan (2), tidak memasukan ayat (3). Padahal, Pasal 63 ayat (3) tertulis bahwa gugatan rehabilitasi dan/ atau kompensasi diajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU KPK. Pasal 54 menyebutkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan pengadilan umum. Dalam 54 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ”Mestinya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Bahrain.

Bahrain menyatakan bahwa pengajuan praperadillan BG salah kompetensi relatif yakni pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara.

Karena mestinya diarahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan landasan itu, Bahrain menyebut bahwa hakim yang menangani praperadilan Budi Gunawan tidak perlu pikir panjang lagi untuk menolak permohonan tersebut.

“Bukan kompetensi dalam mengadili,” tandasnya.

kap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ganjar memaparkan, kerugian karena tindakan lain adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Tiga hal ini, sambung dia, belum dilakukan oleh KPK. “Pak Budi Gunawan rumahnya belum dimasukin, KPK juga belum melakukan penggeledahan. Penyitaan juga belum dilakukan,” tutur Ganjar.

Itu sebabnya, dia menyatakan, pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak bisa diterapkan dalam praperadilan yang diajukan Budi Gunawan.

“Pasal 95 tidak bisa baik dari isi pasal maupun penjelasan,” ucap Ganjar.

Intinya, penetapan tersangka tidak masuk dalam objek praperadilan. “Praperadilan ini upaya terbatas. Harus kembali pada empat tema utama praperadilan (penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan),” tegas Ganjar.

Seperti diketahui, Komjen BG ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan. Ia mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangkanya oleh KPK. Sidang praperadilan Budi Gunawan sebenarnya dijadwalkan dimulai pada Senin (2/2) lalu. Namun, sidang itu ditunda karena pihak KPK sebagai termohon tidak hadir. Rencananya, sidang praperadilan itu akan dimulai lagi hari ini (9/2).

Salah Alamat ?

Selain itu, masih dari diskusi tersebut, ada analisa dari Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain, yang menyebut permohonan praperadilan yang diajukan BG ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah alamat.

Seharusnya, permohonan itu diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Bahrain mengungkapkan hal itu didasarkan kepada salah satu pasal yang digunakan BG sendiri dalam permohonan praperadilan.

Dalam permohonannya, BG mencan-

Re-editing: Mohamad iQbaL

Awas Kecubung ........................................................................................................dari halaman 1 citra batu kecubung, sekaligus merugikan Ketapang sebagai sumber asal batu mulia itu,” kata Martinus, penggemar dan juga kolektor gemstone setelah membaca berita Rakyat Kalbar, Minggu (8/2).

Dia juga tahu kalau kecubung palsu yang terbuat dari kaca itu diperjualbelikan dengan harga miring. Menurut anggota Barisan Muda Dayak Ketapang ini, dampak dari meluasnya penggemar di Indonesia hingga ke mancanegara membuat pemalsuan tak terhindarkan.

“Ini sangat tidak bagus bagi pasar batu kecubung itu sendiri yang sedang tenar.

Sudah banyak yang jadi korban atau membeli batu obsidian. Orang Ketapang asli saja masih ada yang tertipu batu palsu ini, apalagi orang daerah lain,” kata Martinus.

Kalangan muda yang kini lagi trend dengan batu mulia, juga menyesalkan maraknya penjualan obsidian. Hal itu diakui Bewendy Hwa kalau batu obsidian banyak beredar. Namun tidak semua penjualnya harus disalahkan karena terkadang tidak ada unsur penipuan. “Sebab penjual batu obsidian saat menjual kadang tak mengatakan bahwa itu batu kecubung asli,” katanya.

berkualitas di bawah harga pasar maka perlu dipertanyakan. Kalau warna ungu yang bagus itu pasti harganya di atas Rp 10 juta. “Kalau biru laut yang bagus itu harganya Rp50 juta atau paling rendah Rp20 juta ke atas,” kata Bewendy.

Ia menambahkan, jika ada yang jual kecubung warna biru laut hanya tiga atau lima juta itu perlu dipertanyakan keasliannya. Apalagi kecubung Biru Laut sangat langka, informasinya jika di Kota Pontianak banyak beredar batu kecubung warna biru laut itu juga layak dipertanyakan. “Di Ketapang saja tempat asalnya batu kecubung biru laut sangat langka,” pungkasnya.

Pasar batu kecubung asli Ketapang berbagai jenis dan wana. Ada ungu kental hingga lembut. Ada yang pucat keputihan dengan berbagai tekstur. Sedangkan yang merah bertekstur rambut alias kecubung rambut merah, aslinya bisa ditawar hingga Rp150 juta. Trend batu akik atau gemstone membuat perajin maupun penambang kecubung makin menggiatkan usahanya.

Karena itu, tokoh muda penggemar kecubung ini mengingatkan pembeli, apakah mau kecubung asli atau palsu. Menurutnya, antara kecubung asli dan palsu atau obsidian terdapat perbedaan. Ada trik-trik atau cara untuk mengetahui apakah yang dijual itu asli atau palsu.

“Cara pertama, jika ada yang jual batu tapi tidak mengatakan kecubung asli atau obsidian, tanyakan dahulu apakah kecubung yang dijualnya asli atau palsu.

Kalau palsu dibilang asli berarti dia menipu, tersangkut hukum. Tapi kalau penjualnya diam saja itu menjadi tanda tanya,” ujarnya.

Jika penjual mengatakan kecubung asli disarankan Bewendy agar jangan langsung percaya. Sebaiknya lakukan beberapa tes untuk memastikan keasliannya. Di antaranya melihat dalam batu itu. Jika bening dan tak ada serat-seratnya maka batu itu palsu.

“Bisa juga direndam air, kalau ungu yang asli warnanya tak menyebar, yang palsu menyebar. Kemudian bisa dirasakan beratnya, yang asli agak berat sedangkan palsunya lebih ringan,” jelasnya.

Begitu pula dengan harga jual. Batu

Laporan: Jaydi Chandra Editor: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

+ Cicilan 0 %

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

6.388 Ribu

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

4.388 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE &

9.550

Hanya

4.388 Ribu

16.250

Hanya

6.888 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4 FEB S/D 11 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

+0%

Cashback P e r s e+ n

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

disc up to

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.688 Ribu

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

Hanya

4.588 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY &

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT &

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

“Kami sudah sampai pada tahapan mendiskusikan secara internal, bahwa kalau memang KPK dilumpuhkan, kami akan serahkan mandat pada presiden,” sebut Bambang.

Namun Bambang enggan mengomentari lebih jauh soal kemungkinan diterbitkannya Perppu oleh presiden untuk menyelamatkan KPK. “Soal kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki KPK kami serahkan pada kekuasaan karena kami hanya jalankan tugas dan mandat,” kata Bambang.

Gandeng TNI Mantan Wakil Ketua DPD RI, Dr La Ode Ida angkat suara terkait mangkirnya saksi maupun tersangka atas kasus Komjen Budi Gunawan dari panggilan KPK. Ia mengatakan, mangkirnya saksi dan tersangka itu merupakan gejala pembangkangan terhadap proses hukum di KPK. Hal itu menjadi sejarah buruk bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Ini merupakan sejarah buruk penegakkan hukum di Indonesia di awal pemerintahan Presiden Jokowi. Di mana pejabat yang sudah berstatus tersangka oleh KPK tidak peduli dengan kewajiban untuk menaatinya,” kata La Ode. La Ode membandingkan kasus kali ini dengan cicak versus buaya pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, meski hubungan kedua lembaga tegang, namun Polri dan KPK bersikap kooperatif.

“Kalau diperlukan, KPK harus segera siapkan aparat TNI untuk membantu tugas pemanggilan paksa terhadap mereka-mereka yang mangkir dari panggilan untuk menjalani proses hukum,” tegas La Ode. Berdampak di Daerah Konflik antara KPK dengan Polri akan berdampak buruk pada kinerja polisi.

Tidak hanya KPK yang akan tersendat dalam menangani

kasus korupsi, Polri juga bisa terhambat dalam menangani berbagai kasus di daerah.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan menjelaskan, konflik Polri-KPK yang berkepanjangan akan berdampak negatif pada kepolisian. Pasalnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian tentu akan turun drastis. “Saat itu terjadi, bukan tidak mungkin masyarakat meninggalkan Polri,” paparnya.

Akibat tidak adanya kepercayaan terhadap Polri, bisa jadi masyarakat ogah untuk berhubungan dengan polisi. Baik untuk menyelesaikan permasalahannya atau hanya sekedar memberikan informasi terkait masalah yang terjadi di masyarakat. “Kalau ini terjadi, tentu tanda-tanda buruk untuk lembaga hukum,” tuturnya.

Kompolnas telah berkoordinasi dengan petinggi Polri agar bergerak cepat menyelesaikan permasalahan antara KPK dan Polri. Harapannya, tidak terjadi kontra yang jauh lebih besar lagi.

“Kami juga berusaha menyelesaikan masalah yang seperti benang kusut ini, kasihan KPK dan Polri ini,” jelasnya.

Dengan begitu, rencana Presiden Jokowi untuk memutuskan masalah KPK dan Polri pada pekan depan itu sebenarnya sudah sangat ditunggu.

Kompolnas menyerahkan semuanya kepada Jokowi, apakah Komjen Budi Gunawan batal dilantik atau tidak. “Yang paling utama harus ada penyelesaian,” tegasnya.

Jika, Presiden Jokowi akhirnya membatalkan pelantikan Budi Gunawan, maka Kompolnas secara otomatis akan kembali mengusulkan nama-nama calon Kapolri. Seperti yang selama ini beredar, calon Kapolri yang bisa diajukan, diantaranya Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabareskrim Komjen Budi

Waseso. “Usulan calon Kapolri akan langsung diserahkan,” jelasnya.

Melawan Kami DPP Pemuda Muhammadiyah dan sejumlah tokoh masyarakat menggelar deklarasi ‘Berjamaah Lawan Korupsi’ di halaman gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (8/2). Dalam deklarasi itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Danil Anzar Simanjuntak mengajak semua kalangan masyarakat untuk berjamaah melawan korupsi dan mendukung KPK. ”Kita harus siap berjamaah melawan korupsi. Bila koruptor saja bisa berjamaah, kenapa kita tidak bisa berjamaah lawan korupsi,” kata Danil dalam sambutannya.

Selain mendeklarasikan dukungan tersebut, kata Danil, pihaknya juga mendirikan madrasah anti korupsi. Madrasah anti korupsi yang diluncurkan kemarin, menurutnya, tidak hanya melatih anak muda anti korupsi, tetapi juga sebagai kelompok perlawanan terhadap korupsi. Ini dilaksanakan dengan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Kami melawan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Pemuda dan jamaah Muhammadiyah terus mendukung KPK. Menghancurkan KPK berarti melawan pemberantasan korupsi, itu berarti akan melawan kami,” tegasnya.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menambahkan, para jamaah koruptor kini telah merajalela. Oleh karena itu, ia berharap para pemuda Muhammadiyah bersatu untuk melawan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. “Kami bersama pemuda Muhammadiyah dan rakyat siap menjadi jamaah KPK dalam memberantas korupsi,” tegas Ade.

Re-editing: Hamka Saptono

Pejabat Negara............................................................dari halaman 1 Saya ke negara anda (Malaysia) bawa duit lho, saya ke sana nginap, saya makan, belum lagi belanja, tapi perlakuan mereka seolah-olah kita ini TKI semua,” ujar Konggo kepada Rakyat Kalbar sembari menyeruput kopinya.

Wakil rakyat dari Partai Golkar ini ternyata mengamati apa saja tingkah laku para petugas Imigrasi, Bea dan Cukai serta aparat jiran itu yang terasa merendahkan orang Indonesia. Itu membuat harga diri Konggo sebagai bangsa Indonesia terasa dihina, dibandingkan aparat Indonesia begitu hormat dengan dirinya dan warga Malaysia yang masuk ke Kalbar.

Perlakuan buruk itu bukan sekali-dua dirasakannya. Pernah ketika membawa orangtua serta anak-isterinya berlibur, sesampainya di Tebedu dia melapor ke petugas dengan menyodorkan semua paspor orangtua dan anak-isterinya itu. Karena kasihan melihat orangtua, isteri dan anakanaknya kelelahan dan tetap di mobil.

“Tapi mereka (petugas border Tebedu) tak mau tau. Satu paspor harus dipegang satu orang. Omongannya juga ketus, kasar. Mereka mengira saya bawa TKI. Saya bilang ke mereka, kalau tak percaya cek saja ke mobil. Ya, ujungujungnya mereka diam saja.

Saya kan tidak mungkin mau memaksa orangtua saya keluar dari mobil untuk melapor,” bebernya.

Kongo lantas ingat tulisan di koran ini, kalau dari Hong Kong lewat darat mau masuk ke Tzenchen, Tiongkok, warga asing tak perlu turun.

Cukup menongolkan wajah di jendela mobil sejarak 2-3 meter dan mengecek paspor yang disodorkan supir. Petugas Imigrasi dan polisi yang turun melihat setelah itu menyilakan jalan disertai senyuman.

Berkali-kali mendapat perlakuan tak menyenangkan, Konggo pun malas pergi ke jiran itu kecuali mendesak.

“Memang ada warga Indonesia yang membuat masalah di sana (Malaysia, red), tapi jangan semuanya dianggap begitu. Sementara kalau mereka (warga Malaysia) ke sini (Indonesia), petugas kita ramah kok,” katanya.

Perbedaan perlakuan itu sangat tidak layak, seakan orang Indonesia itu sebagai warganegara kelas dua dibandingkan mereka yang merasa lebih sejahtera. “Ini bisa saja mereka merasa lebih makmur dari kita, yang dibandingkan dengan pembangunan di

wilayah mereka. Seakan-akan kita ini orang Indonesia butuh Malaysia. Mau belanja pergi ke sana, mau berobat pergi ke Kuching, cari dokter ke Malaysia katanya lebih bagus dan hebat. Itu juga kelemahan dan mungkin juga bodohnya kita melayani rakyat sendiri,” ungkapnya dengan perasaan rada marah.

Konggo menilai ketimpangan pembangunan Perbatasan Indonesia (Kalbar) dengan Sarawak, Malaysia, merupakan etalase buram negeri sendiri.

Belum lagi kesejahteraan antar dua negara, terutama kawasan perbatasan masing-masing, bagai bumi dan langit.

“Begitu masuk Tebedu, jalannya luas, rambu-rambu jalan tertata apik sampai pembangunan perumahan, pertokoan, industri, semua menunjukkan kemajuan. Imigrasi, Bea dan Cukai, JPJ bagian perhubungan pun ditata dengan baik. Begitu kita pulang, baru masuk Entikong sudah kumuh lagi. Mana mau ngurus Imigrasi, ngurus perhubungan, bingung orang, plang-plang namanya ndak jelas. Karena sudah biasa, saya tahu betul,” tuturnya.

Tak heran jika anak negeri ini kalau di jiran itu sering dianggap ‘kelas dua’ karena jauh tertinggal dari warga Malaysia.

“Mereka seperti menganggap kita ini setingkat di bawah mereka. Makanya saya juga suka kesal, bagaimanapun jiwa nasionalis kita ini ingin marah tapi apa mau dikata,” ujarnya.

Sebagai pejabat negara, walaupun ingin melampiaskan marah kepada petugas jiran itu, Konggo Tjintalong Tjondro juga harus menjaga sikap.

Sementara sebagai pejabat negara pun dia merasa tak bisa berbuat banyak. Kewenangan bagi kebijakan menangani Perbatasan murni berada di tangan pemerintah pusat.

Jangankan Pemkab Sanggau, Pemprov Kalbar sendiri tak banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah di sepanjang perbatasan Kalbar (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia Timur).

Termasuk dalam kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) yang cenderung menguntungkan mereka.

Banyak kalangan, tak hanya bisnis saja, sudah paham kalau Kuching, Sarawak, itu pertumbuhan ekonominya ketika booming kayu era 80an hingga dekade 1990 bersumber dari Kalbar. Selama 20 tahun mereka menikmati kayu dan ilegal loging namun memahatkan status sebagai pengekspor

kayu terbesar dunia, tanpa merusak lingkungan. Bahkan sampai era 2000an pun, banyak kayu dari kawasan perbatasan terutama Kapuas Hulu dan Sintang diseludupkan ke Kuching. Tapi jangan harap ada berita di media jiran itu soal penyeludupan baik kayu, gula, maupun Narkoba.

Kasus warga Malaysia beberapa kali memasok sabu-sabu hingga yang terbesar 28 kg saat Kapolda dijabat Brigjen Pol Tugas Dwi Apriyanto, sampai kini tak terungkap siapa pemiliknya. Banyak yang curiga, dalam gula yang diseludupkan bisa saja sabu diselipkan lantaran peralatan pelacak narkotika BNN atau Polisi sendiri di Perbatasan, tak memadai.

Artinya, standar ganda jiran meloloskan sabu ke Kalbar sementara di negerinya sendiri 1 gram saja ancamannya mati. Kemana Polisi Diraja Malaysia?

Kerjasama Sosek Malindo, sayangnya, tidak mampu menelurkan program yang menguntungkan Indonesia (Kalbar). Suara-suara kalangan elit yang menginginkan perubahan volume belanja warga kecamatan sepanjang Perbatasan RI-Malaysia Timur, justru ladang yang akan jadi garapan para penyeludup jiran memasok barang ilegal jika limit belanja RM600 diperbesar. Seakan warga perbatasan “impor” komoditi dan barang jadi lainnya yang kemudian ditampung “pemain” Entikong yang belakangan diseret Polda Kalbar dan belum dilimpahkan ke Pengadilan. Karena masih banyak yang belum diperiksa dan ditahan.

Sebenarnya warga perbatasan tidak mempersoalkan aturan tersebut, karena mereka belanja sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi pihak-pihak tertentu itu tadi yang memainkannya untuk berusaha ratusan kontainer yang tertahan, bisa dimasokkan ke Kalbar.

Ada missi kalangan tertentu yang coba merayu, apakah Sosek Malindo bisa bergeming untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Termasuk aparat Kamtibmas dan juga pengawal teritorial yang tetap eksis sebelum perbatasan ditimpa masalah.

Jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), siap-siap saja Kalbar dilindas serbuan barang legal dan ilegal dari jiran utara. Juga, pelecehan iklan vacuum cleaner (pengisap debu) terhadap TKI yang sangat merendahkan Indonesia. (Bersambung).

Ada Tato Ibu dan Anak di Tubuh Messi

SPORT B

ertandang ke Vicente Calderon, Sabtu (7/2) malam, Real Madrid babak belur diberondong empat gol Los Rojiblancos.

Di babak pertama tuan rumah unggul berkat gol Tiago serta Saul Gimenez.

Di peruh kedua, Madrid seperti kehilangan sentuhan juara. Mereka tak sekalipun melepaskan percobaan yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Atletico malah nyaman bermain dengan skema serangan balik.

Tuan rumah menambah gol di babak kedua melalui Antoine Griezmann serta Mario Mandzukic. Ini adalah kemenangan terbesar kedua Atletico atas Los Blancos. 7 November 1987, Atleti juga menumbangkan Madrid dengan skor sama.

“Sangat sederhana membaca pertandingan ini. Atletico layak menang, mereka mengalahkan kami dari semua aspek: daya juang, permainan, organisasi tim,” jelas pelatih El Real, Carlo Ancelotti.

Kekalahan telak tersebut memang tidak mengusik posisi El Real di puncak klasemen sementara. Kendati demikian, Don Carlo tak mau hal seperti ini terulang di pertandingan selanjutnya.

“Ini adalah pertandingan terburuk saya bersama Real Madrid.

Jadi, saya harus bertanggung jawab, dan mencoba memperbaiki kondisi ini secepatnya.”

“Kami harus mengevaluasi apa yang telah terjadi, mengubah sikap dari pertandingan ini. Saya masih yakin pemain bisa bereaksi lagi, karena mereka pernah melakukannya usai kalah dari Real Sociedad di tahun lalu,” ujarnya.

Namun ia juga heran melihat anak-anak asuhnya yang lesu darah dalam derby tersebut.

Pelatih kebangsaan Italia itu mengaku sudah berusaha menampilkan lineup terbaik di tengah permasalahan cedera yang dialami timnya. Tapi menurutnya, permasalahan terbesar adalah ketiadaan semangat juang saat tampil di kandang Atletico.

“Saya memilih line up berdasarkan opsi terbaik yang saya punya. Sami (Khedira) turun sejak awal untuk membantu kami bertahan dalam situasi bola mati, karena kami kekurangan pemain bertubuh tinggi,” ungkap Ancelotti.

LIONEL Messi belum lama ini dikabarkan membuat tato anyar di tubuhnya. Surat kabar Argentina, Ole, memuat gambar yang menunjukkan tato anyar bintang Barcelona tersebut. Di bagian punggung, La Pulga memilih untuk membuat gambar wajah sang ibu.

Tak lupa, Messi juga mengungkapkan rasa cintanya pada sang anak Thiago, dengan menjadikannya desain tato di kaki kanannya. (*)

Rakyat Kalbar

“Namun yang paling aneh adalah semangat juang yang rendah dan minimnya determinasi dari pemain kami. Trio BBC sudah pernah memenangkan berbagai gelar, jadi mempertanyakan kemampuan mereka adalah omong kosong. Jika mereka fit, mereka akan bermain,” pungkasnya.

Atletico memang benar-benar mendomimasi di pertandingan itu. Alih-alih mencari-cari alasan atas kekalahan memalukan itu, Iker Casillas lebih memilih memberikan ucapan selamat kepada rival sekotanya tersebut.

“Atletico bermain lebih bagus dari kami dan memang lebih superior di semua sisi. Kami mengucapkan selamat kepada mereka, Atleti sudah menunjukkan permainan sempurna, dan hanya itu yang ingin saya sampaikan,” terang Casillas.

Casillas juga meminta maaf kepada semua Madridista atas kekalahan tersebut. Kini Casillas berharap para penggawa Madrid bisa melupakan kekalahan itu dan mulai memikirkan pertandingan selanjutnya.

“Saat ini kami harus mulai memikirkan pertandingan kami selanjutnya. Tapi memang benar kami tampil sangat buruk hari ini.

Kami minta maaf kepada semua fans kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone mengungkapkan rahasia di balik kemenangan timnya.

Pria asal Argentina ini mengatakan bahwa dominasi lini tengah menjadi kunci bagi timnya untuk mengganjal sistem permainan Real.

Pada pertandingan tersebut, kuartet lini tengah Atletico memang tampak lebih unggul menghadapi trio gelandang Real. “Kami selalu menargetkan keunggulan di sektor tengah. Kami berulang kali merebut penguasaan bola Real dan menghentikan serangan balik mereka. Serangan melalui sisi kanan juga lebih mudah dilakukan karena kami punya satu orang lebih banyak di sisi itu,” ungkap Simeone.

“Eksekusinya sangat sempurna. Kami mengalirkan serangan ke sisi kanan, sementara Tiago dan Gabi bertahan dengan sangat baik. Koke memang mengalami cedera, namun Saul tampil bagus sebagai pemain pengganti.” (*)

POGBA BUKAN MESSI, JUAL SAJA JUVE! Rumor mengenai masa depan gelandang muda Paul Pogba di Juventus semakin ramai dibicarakan, tak terkecuali oleh allenatore legendaris Bianconeri dan Italia, Giovanni Trapattoni.

Menurut pria yang mendapat julukan Mr. Trap tersebut, Juventus harus menjual Pogba jika ada klub lain yang bersedia membayar tak kurang dari 100 juta euro, karena ia bukanlah Lionel Messi.

“Jika sebuah klub ingin melakukan hal gila untuk seorang pemain, maka sebaiknya mereka membiarkannya pergi.” ujar Trapattoni dalam wawancara dengan Tuttosport.

“Pogba merupakan pemain hebat namun ia bukanlah Messi. Akan sangat bodoh tidak menjualnya di harga 100 juta euro. Juventus bisa mendapatkan tiga pemain kelas menengah ke atas di

GIOVANNI TRAPATTONI

Senin, 9 Februari 2015

Eropa dengan uang t e r s e b u t.” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mr. Trap menyatakan akan sedikit berisiko jika Juve menggunakan hasil penjualan Pogba hanya untuk membeli satu pemain yang diproyeksikan menggantikan bintang asal Prancis tersebut.

Pogba sendiri masih terikat kontrak bersama La Vecchia Signora hingga 2019 mendatang. Namun sang agen, Mino Raiola menyatakan ia membuka kemungkinan kliennya hengkang pada musim depan.(*)

CHELSEA 2:1 ASTON VILLA

SELISIH TUJUH POIN MANAJER Chelsea, Jose Mourinho membantah jika ada yang menyebut gelar juara Premier League sudah ada di tangan mereka.

Meski sudah unggul tujuh poin dari Manchester City, Mou mengatakan kalau perburuan gelar juara masih belum usai.

The Blues berhasil pulang membawa tiga poin berkat kemenangan 1-2 di kandang Aston Villa. Kemenangan tersebut praktis menjauhkan Chelsea dari kejaran City yang pada saat bersamaan hanya mampu bermain imbang melawan Hull.

“Tujuh poin berarti tujuh poin, musim ini masih menyisakan 14 laga. Kita berbicara tentang kemungkinan dari 42 poin dan dari 42 yang ada, kami hanya

ungg u l tujuh.

Saya rasa hal itu tak berarti apapun,” jelasnya.

“Saya bisa mengatakan liga sudah usai di tempat lain. Namun di EPL, keunggulan 7 poin masih jauh dari juara, karena EPL adalah satu-satunya liga dimana semua tim mampu mencuri poin dari tim-tim besar,” pungkas The Special One. Kemenangan The Blues ditentukan gol yang dicetak Branislav Ivanovic, usai mereka sebelumnya unggul dulu lewat Eden Hazard. Sementara gol penyeimbang dari tuan rumah dibukukan oleh Okore.

Pada pertandingan itu, Mourinho juga menurunkan bintang anyar mereka, Juan Cuadrado melakukan debutnya di 10 menit sisa waktu, namun kehadiran pemain Kolombia itu tak mampu menghasilkan gol tambahan hingga laga berakhir. Chelsea menang 2-1 dan mereka kini unggul tujuh poin dari Manchester City, yang di laga lain hanya bermain imbang 1-1 melawan Hull. (*)

Rakyat Kalbar Senin, 9 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Warga Perbatasan Serahkan Dua Senpi Putussibau-RK. Berkat pendampingan dari Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 315/Garuda, masyarakat perbatasan antarnegara di Kapuas Hulu semakin sadar terhadap aturan kepemilikan dan bahaya menyimpan senjata api (Senpi).

Masyarakat menyerahkan dua pucuk senjata api berikut amunisi kepada Satgas Pamtas di pos Klawik dan Kapar,

Sabtu (7/2) lalu. “Kami memang telah menerima penyerahan dua pucuk senjata api, satu pucuk jenis pistol revolver dan satu pucuk lagi jenis pistol terakol serta satu butir amunisinya. Masyarakat menyerahkan secara sukarela,” kata Dansatgas Pamtas Yonif/315 Garuda, Letkol Inf M Albar, Minggu (8/2).

Albar menjelaskan, penyerahan senjata tersebut dilakukan warga di pos Klawik

dan Kapar, Kecamatan Batang Lupar.

Ada pun Kronologis penyerahan di Pos Klawik, awalnya pada Senin 2 Februari 2015 Wadanpos Klawik, Sertu Mesya beserta anggotanya, Prk Mastolih, Prk Kadir dan Prt Triyanto sedang belanja di pasar di Desa Lanjak. Saat belanja, petugas Pamtas mendapatkan informasi bahwa seorang warga bernama Donatus memiliki pistol jenis revolver.

“Dari informasi itu Wadanpos dan anggotanya melakukan anjangsana ke rumah Donatus, tanggal 3 dan 4 Februari 2015. Selain melakukan pembinaan aturan dan bahayanya memiliki senjata api, mereka juga melakukan pengobatan,” tutur Albar.

Halaman 15 Masyarakat menyerahkan pistol kepada Satgas Pamtas 315 Garuda. IST

Batal Main Judi Dingdong di Kampung Beting

Ilustrasi. Net

Gadis 16 Tahun Jadi Penadah Motor Curian Padang-RK. Gadis cantik yang masih berusia 16 tahun ditangkap jajaran Polsek Lubukkilangga, karena diduga menjadi penadah motor curian, Jumat (6/2) malam. Penangkapan terhadap FY, 16, dilakukan di Pengambiran, Kecamatan Lubukbegalung, Sumatera Barat itu.

Posmetro Padang (Grup JPNN.com) Minggu (7/2) memberitakan, berdasarkan keterangan salah seorang pelaku yang sudah tertangkap di Polsek Padang Selatan, FY adalah penadah motor dari semua aksi Curanmor yang dilakukan di Kota Padang ini, khususnya di kawasan hukum Polsek Lubukkilangan.

Adanya laporan tentang penadah barang curian tersebut, membuat jajaran Reskrim Polsek Lubukkilangga langsung melakukan penelusuran dan mendapatkan alamat rumah pelaku. Setelah memastikan lokasinya, petugas langsung menuju ke tempat penangkapan, kemudian melakukan pengintaian selama dua jam di sana.

Halaman 15

Spesialis Curat Ditembak Polisi Pontianak-RK. Agus Hendratmo alias Cino, 34, meringis kesakitan saat tim medis Rumah Sakit Anton Soedjarwo Bhayangkara (Dokkes) Polda Kalbar mengeluarkan peluru yang bersarang di betisnya, usai ditembak tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Pontianak, Minggu (8/2) sekitar pukul 10.00 Wib. Warga Gang Kemakmuran, Jalan Suwignyo, Pontianak Kota ini merupakan spesialis Curat (pencurian dengan pemberatan). Ia ditangkap di depan Gang Lestari, Jalan Tanjung Raya I, Pontianak Timur.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean mengungkapkan, Cino ditangkap pada saat dia menuju ke Kampung Beting untuk bermain mesin judi dingdong di Gang Lestari, Tanjung Raya I. “Kebetulan pula, anggota Jatanras tengah melakukan Pamtup di sekitar wilayah Keraton Kadriah. Anggota melihat tersangka dan langsung mengamankannya di Jalan depan Kompleks Keraton Sultan Kadriah Pontianak itu,” ungkap Andi Yul, Minggu (8/2).

Andi Yul menjelaskan, karena Cino berusaha kabur saat dilakukan penangkapan, anggota Jatanras tak pikir panjang untuk melumpuhkannya. “Dia berusaha kabur. Tembakan peringatan tak dihiraukan, makanya anggota melumpuhkan betisnya dengan tembakan,” ujarnya.

Pada saat penangkapan, keluarga Cino tak mengetahui hal ini. “Makanya, baca koran.

Sudah banyak penjahat ditembak,” tegas salah satu anggota Jatanras yang ikut menangkap Cino.

Resedivis bongkar rumah ini terakhir melakukan aksi kejahatannya di Jalan Sultan Abdurrahman, tepatnya di samping Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Cino saat itu mencuri uang Rp6 juta di dalam brankas, laptop dan mesin absensi elektronik di expedisi PT New Ship Nusa, pada 9 November 2014 lalu.

Dalam aksi itu Cino tak sendirian. Rekannya, Edi disebut-sebutnya sebagai dalang dari pencurian itu. Kepada polisi, Cino yang juga bekas tukang parkir di Mitra Mart depan PN Pontianak ini mengaku, pencurian itu karena ajakan Edi yang kini masih buron.

“Dia mengajak saya untuk melihat-lihat kantor yang berada di samping Pengadilan.

Edi ke belakang dan memanjat tembok menggunakan tangga. Lalu Edi membuka

Ngamar dengan Oknum Polisi Kepergok Suami dan Pak RT Sanggau-RK. Oknum anggota Polres Sanggau berinisial HR harus berurusan dengan warga di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Dia kedapatan sedang bersama istri seorang warga di sebuah losmen.

DL, 42, suami dari perempuan yang dikencani oknum polisi tersebut menceritakan, Jumat, 6 Februari lalu, sekitar pukul 01.00 Wib, ia yang baru saja pulang bekerja, namun tidak langsung ke rumah. Ia berencana singgah di Warung Lamongan di sekitar Kota Bodok, Kecamatan Parindu.

Dia terkejut melihat istrinya, NN, 32, melintas dengan sepeda motor bersama rekannya. Ia pun langsung membuntuti istrinya.

Waduh! Rupanya istrinya itu menuju sebuah losmen di sudut Kota Bodok. Sedangkan rekannya langsung beranjak pergi. Dia pun bertanya kepada petugas losmen, di kamar mana istrinya tersebut menginap.

Halaman 15

Sambil Menggendong Anak, Berupaya Kuras Kotak Amal

Halaman 15 Agus Hendratmo alias Cino di Rumah Sakit Anton Soedjarwo. OCSYA ADE CP/ RK

Bekali Pramuka Keterampilan Praktis Bidang Kamtibmas Ilustrasi. Net

Padang-RK. Tangisan lantang terdengar dari dalam ruangan penyidik Polsek Padang Selatan, kemarin sore.

Bocah dua tahun itu terus menangis di pangkuan sang ibu yang ditangkap polisi karena mencoba mengambil uang di dalam kotak amal di Masjid Syukur, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan Sabtu subuh.

Meri Corina, 35, ibu tiga anak yang nekat itu pun tampak merengek kepada petugas untuk melepaskannya. Dia terus meminta petugas memaafkan kesalahannya dan membiarkannya pulang. Namun, warga Jalan Tan Malaka itu sepertinya harus mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Saya khilaf Pak, saya mengaku salah, mohon keluarkan saya Pak, anak saya mau makan apa nanti Pak,” rengeknya kepada penyidik saat diperiksa dilansir Posmetro Padang (Grup JPNN.com), Minggu (8/2).

Halaman 15

Singkawang-RK. Praja Muda Karana (Pramuka) bukan hanya dituntut menguasai kemampuan tali temali dan semapore. Tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

“Ini merupakan salah satu upaya membentuk kader yang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan prak-

tis dalam bidang Kamtibmas, karena merupakan bagian dari pembangunan nasional,” kata AKP Agus Triatmaja SH SIk, Kapolres Singkawang ketika Upacara Pengukuhan Anggota Baru Satuan Karya (Saka) Pramuka Bhayangkara Singkawang Angkatan X, Minggu (8/2) pagi.

Agus menjelaskan, Polres Singkawang merupakan salah satu lembaga yang berkompeten langsung dalam mem-

bina Satuan Karya Bhayangkara, secara berkelanjutan melaksanakan pembinaan terhadap Pramuka Kota Singkawang melalui kegiatan ke-Saka-an. Selaku Ketua Majelis Bimbingan Saka Bhayangkara Singkawang, Agus berpesan kepada kader yang baru dilantik untuk berlatih bersungguh-sungguh. “Ukirlah prestasi sebanyak mungkin untuk diri kalian dan juga untuk Saka Bhayagkara Singkawang,”

katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga berpesan kepada seluruh Kasat dan Kapolsek untuk bersama-sama membina adik-adik Pramuka. Karena Saka ini bukan hanya milik Binmas, bukan hanya tanggungjawab Bhabibkamtibmas.

“Di Saka ada Krida Tibmas, Lantas, Penanganan Tempat Kejadian Halaman 15

Tujuh Pemuda Gilir Siswi SMP di Kandang Ayam Muarabulian-RK. Kisah pilu menimpa Mawar, 14, siswi kelas dua SMP di Kabupaten Batanghari. Tujuh pemuda tega memperkosanya secara bergiliran.

Ironisnya, perbuatan bejat para pemuda itu dilakukan di kandang ayam milik warga.

Tujuh pelaku yang tega menggilir Mawar yaitu Candra Wirman, 20, M Ige Kuswara, 18, Irmansyah, 24, Eko Purmanasari, 18, Ikrom, 18, A R Pandi, 18, Pirmandi alias Pak Do, 20. Semuanya merupakan

warga Desa Malapari, Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jambi Ekspres (Grup JPNN.com), kasus tersebut terjadi Jumat (6/2) lalu. Usai jam sekolah sore hari, korban diajak temannya M Ige Kaswara main-main di Simpang Dua Malapari, tepatnya di kandang ayam milik Pikri.

Sekitar pukul 19.00, temanteman M Ige sudah menunggu duluan di lokasi kejadian. Kemu-

dian memaksa korban melakukan hubungan suami istri secara bergiliran. Tiga jam kemudian, korban dibawa di lokasi kejadian yang kedua yakni di rumah pelaku Candra di RT 01 Desa Malapari.

Kejadian tersebut diketahui kedua orang tua korban, setelah melihat tingkah laku anaknya (Mawar) yang pulang ke rumah menjadi berubah. Yang biasanya Mawar ceria, berubah pendiam dan selalu murung.

Halaman 15

Ilustrasi. Net

Kubu Raya

Senin, 9 Februari 2015

10

Minimalisir Calo, Menhub Hapus Loket Tiket di Bandara

Musyawarah Kite Tingkatkan Kontribusi Perusahaan untuk KKR Kubu Raya. Ketua Komisi II DPRD Kubu Raya, Jauhari Ja’far berharap kontribusi dari perusahaan bagi pembangunan di Kubu Raya semakin meningkat. Sebab, hingga saat ini kontribusi yang diberikan perusahaan belum maksimal.

“Saya lihat masih banyak perusahaan yang tidak kooperatif, karena tidak transparan menyampaikan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu kewajiban perusahaan bagi masyarakat sekitar,” ungkap Jauhari Ja’far.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menilai, masih banyak perusahaan yang belum bisa memberikan paparan secara jelas mengenai program kerja, dan kontribusi yang diberikan untuk turut membangun daerah.

Padahal menurutnya, perlu diatur mengenai kewajiban perusahaan dalam membangun daerah. “Memang ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan kewajiban menjalankan program CSR. Namun, belum semua perusahaan memberikan gambaran untuk melaksanakan program tersebut,” jelasnya.

Ke depan, perusahaan diminta lebih kooperatif, terutama dalam menjalankan program CSR. Jauhari berharap, ada upaya eksekutif dan legislatif di Kubu Raya untuk membuat Perda tentang CSR di Kubu Raya.

“Perda CSR akan memudahkan pemerintah dalam mengontrol kontribusi, dan berbagai aktivitas perusahaan yang diberikan untuk turut membangun Kubu Raya,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Kubu Raya. Mulai 15 Februari, transaksi jual-beli tiket di terminal penumpang bandara tidak dibolehkan lagi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dalam surat edarannya memerintahkan seluruh pengelola bandara di Indonesia menghapus loket tiket. Salah satu tujuannya, guna meminimalisir praktik calo yang kian meresahkan.

“Surat Edaran Menhub Nomor HK 209/1/1/16/PHP.2014 per 31 Desember 2014, juga bertujuan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat pengguna transportasi udara, dan meningkatkan pelayanan publik di bandar udara seluruh Indonesia,” kata General Manager PT Angkasa Pura II Pontianak, Chandra Dista Wiradi, Minggu (8/2).

Dalam surat edaran itu paparnya, seluruh pengelola bandara termasuk PT Angkasa Pura II diminta meniadakan ruangan penjualan tiket di gedung terminal penumpang. Selain itu,

dalam surat edaran itu disebutkan pula larangan taksi yang tidak terdaftar atau taksi gelap beroperasi di sekitar bandara.

“Untuk sementara, kami akan mensosialisasikan dan secara bertahap akan memberlakukan larangan penjualan tiket di terminal penumpang Bandara Supadio Pontianak,” tegas Chandra.

Dijelaskan Chandra, pihaknya langsung melakukan koordinasi bersama perusahaan penerbangan yang beroperasi di Bandara Supadio untuk menyikapi surat edaran Menhub tersebut.

“Dari pertemuan kami, banyak pertanyaan yang disampaikan dari airline, diantaranya sebagian airline masih merasa kebingungan, mereka masih mempertanyakan bagaimana prosesnya nanti dalam melayani penjualan tiket,” ungkapnya.

Meski saat ini Bandara Supadio sedang dalam proses pembangunan, namun PT Angkasa Pura II Pontianak memastikan melaksanakan perintah Menhub. Sehingga mulai 15 Februari

Penjualan tiket masih terlihat di Bandara Supadio. SYAMSUL ARIFIN.

2015 mendatang penjualan tiket di bandara sudah ditiadakan.

“Kita lakukan ketentuan ini secara bertahap. Hanya kami minta sedikit pengecualian untuk melakukan penyesuaian dan sosialisasi kepada pengguna jasa. Target kami pada tanggal 1 Maret penjualan tik-

et di Bandara Supadio sudah kami hilangkan,” ungkapnya.

Sebagai pengganti loket tiket, Kemenhub meminta PT Angkasa Pura II Pontianak menyiapkan ruangan untuk customer service untuk masing-masing airline.

Customer service ini sebagai antisipasi menghadapi keluhan

penumpang yang bermasalah pada tiketnya. “Penumpang bisa menghubungi customer service jika tiketnya bermasalah, seperti jika kelebihan bagasi atau masalah keterlambatan dan lain sebagainya. Petugas di customer service yang akan menindaklanjuti,” katanya. (sul)

Tanah Perumahan Diserobot Perusahaan Sawit CV MKM Ancam Polisikan PT AAN Rasau Jaya. Tidak mau warga Komplek Melvi Raya dirugikan oleh ulah perusahaan sawit yang seenaknya membangun jalan, Hj Siti Fatimah, pemilik CV Melvi Karya Mandiri (MKM) bakal melaporkan PT Agro Alam Nusantara (AAN) ke Polisi.

“Saya mau memperjuangkan

hak-hak konsumen saya. Karena mereka membeli murni dari saya.

Saya beli tanah ini tahun 2008, dan pada 2009 dilakukan pemecahan sertifikat serta mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkab Kubu Raya. Makanya, saya bisa bangun perumahaan,” ujar Hj Siti kepada wartawan di lokasi, Kamis (5/2) lalu.

Menurut Hj Siti, perusahaan sawit milik PT AAN membangun jalan asal-asal dan tidak bertanya terlebih dahulu, terutama kepada

CV MKM selaku pengembang Komplek Melvi Raya. “Langsung saja main bangun. Kalau perusahaan sawit mau jalan, ya gunakan itu fasum Pemkab Kubu Raya. Kenapa harus menggunakan tanah saya?,” kesalnya.

Dikatakannya, tanah yang dibangun oleh perusahaan sawit masuk dalam sertifikat perumahaan. Apapun alasannya, Hj Siti mengaku harus melindungi hak konsumennya. “Daripada saya ganti rugi konsumen lebih dari Rp

2 miliar, sebaiknya saya menuntut. Kalau ada penggantian uang lahan, setidaknya saya membayar ganti rugi kepada konsumen,” ucapnya.

Jika PT AAN tidak mau mengganti lahan tersebut, ia mempersilakan mencari lahan lain untuk dibangun jalan. Sebab, tanah perumahannya bukan jalan umum. “Tanah saya jelas kok, sertifikat atas nama anak saya.

BPN Kubu Raya sudah pernah turun mengecek ke lapangan. BPN

menyatakan tanah ini milik kami.

Pembuatan sertifikat berdasarkan rekomendasi kepala desa serta camat,” urainya.

Di tempat yang sama, Hidayawati, anak Hj Siti Fatimah mengaku kesal terhadap Camat Rasau Jaya. Sebab aparatur pemerintah malah meminta agar tanah miliknya diikhlaskan dijadikan jalan oleh PT AAN. “Saya membangun perumahan ini sudah lama, sebelum PT AAN membangun jalan perusahaan. Kita tidak diberitahu-

kan apa alasan mereka seenaknya membangun. Seenaknya saja pihak perusahaan mengaku sudah ada rekomendasi dari pak Kades Razali dan pak camat,” keluhnya.

Ia mengakui, PT AAN pernah bernegosiasi dengan dirinya, tetapi hingga saat ini perusahaan sawit tidak ada inisiatif merundingkan permasalahan ini. “Kalau tidak ada titik terang, kita akan membawa masalah ini ke ranah hukum,” ancam Hidayawati. (dsk/sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Anggaran Prodeo Rp 28 Juta Sekretaris Pengadilan Agama (PA) Mempawah, Renny Susanti mengungkapkan, pihaknya mendapatkan anggaran prodeo (penanganan perkara gratis) pada tahun 2015 sebesar Rp 28 juta. Anggaran tersebut akan membiayai penanganan perkara bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah hukumnya, yakni Kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Landak.

“Dari pengalaman lalu, anggaran prodeo tersebut selalu kita maksimalkan penggunaannya.

Misalnya pada tahun 2014 lalu, anggaran prodeo sebesar Rp 35 juta. Dari anggaran itu, bisa menangani 113 perkara atau 13,8 persen dari total perkara di PA Mempawah sebanyak 819 kasus,” ungkap Renny, Minggu (8/2).

Humas PA Mempawah, Uray Gapima Aprianto menyebut, pada prinsipnya penanganan perkara di PA diberlakukan tarif atau wajib membayar.

Artinya, tidak ada biaya maka tidak ada perkara.

Namun, hal itu tidak berlaku bagi masyarakat miskin sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebut, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. “Membebaskan biaya perkara tersebut sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi rakyat tidak mampu. Jangan sampai faktor kemiskinan menjadi penghalang bagi masyarakat mendapatkan keadilan di negeri ini. Sebab, keadilan itu bukan hanya milik orang yang kaya,” tuturnya.

Lebih jauh, dirinya menerangkan, proses pengajuan perkara secara prodeo telah ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Aagung Nomor 1 Tahun 2014. Setiap pemohon yang berasal dari masyarakat kurang mampu diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa dan diketahui oleh camat setempat. “Walaupun syaratnya mudah, hendaknya masyarakat tidak berpura-pura miskin dalam mengajukan perkara di PA. Kalau memang memiliki ekonomi yang cukup, sebaiknya masyarakat membayar sesuai ketentuan. Supaya anggaran prodeo benar-benar bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.

Ia menerangkan, pengajuan perkara secara prodeo mencakup semua kasus yang menjadi kewenangan PA mulai dari perceraian, isbat nikah, dispensasi nikah, hak asuh anak, perwalian, wali adhal, pembatalan nikah, pencegahan nikah, asal usul anak, gugatan warisan, penetapan ahli waris, wakaf dan sengketa ekonomi syariah. (fia)

Minim Penerangan, Fasum jadi Tempat Mesum Botol Miras dan Kondom Berserakan di Taman Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah dituntut meningkatkan pengawasan terhadap Fasilitas Umum (Fasum) di ibukota Kabupaten Mempawah. Pasalnya, beberapa fasum kerap dijadikan tempat melakukan kemaksiatan dan kriminalitas. Aparat berwenang harus menindak tegas para pasangan mesum tersebut.

Aktivitas mesum di beberapa fasum di Kota Mempawah bukan pemandangan yang aneh di masyarakat. Setiap Sabtu malam misalnya, taman, gedung olahraga, kawasan perkantongan hingga Komplek Masjid Agung Al-Falah Mempawah kerap dijadikan tempat berkumpulnya Anak Baru Gede (ABG) dan pasangan mesum.

Sialnya, di lokasi itulah mereka melakukan aktivitas-aktivitas kriminal, mulai dari mabukmabukan hingga kemaksiatan.

Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama, namun belum ada upaya serius dari pihak-

pihak terkait untuk menindak tegas para pemuda dan pasangan mesum yang semakin meresahkan masyarakat. “Beberapa warga menyebutkan pada Sabtu malam komplek Al-Falah ramai dipenuhi gerombongan ABG. Sudah seperti orang yang hendak melakukan tawaf, mereka berkumpul melakukan kemaksiatan di Al-Falah,” sesal warga Mempawah, Sudianto Nursasi SH, Minggu (8/2) sore.

Bukan itu saja, timpal Sudianto, beberapa fasum seperti taman kota, taman alun-alun, GOR Mempawah, Komplek Masjid Al-Falah hingga jembatan baru Mempawah tak luput dari aktivitas pasangan mesum.

Seperti yang terjadi beberapa pekan lalu, warga menangkap basah pasangan mesum yang hendak berbuat kemaksiatan.

“Telah terjadi degrasi moral dan akhlak terhadap generasi muda di daerah ini. Sehingga pikiran dan otak mereka sudah diracuni dengan hal-hal negatif.

Sehingga mereka tidak peduli melakukan aktivitas mesum di tempat-tempat umum layaknya hewan,” cecarnya.

Keresahan terhadap aktivitas mesum juga disampaikan Aktivis Gerakan Cinta Masjid (GCM) Mempawah, Muhammad Agus.

Dirinya mengaku sedang menggalang dukungan agar aparat penegak hukum, pemerintah daerah hingga Front Pembela Islam (FPI) setempat menindak tegas para pelaku mesum tersebut. “Kita minta Satpol PP, Polres Pontianak bahkan FPI jangan diam saja melihat praktik kemaksiatan seperti itu. Segera lakukan sweeping dan tindakan tegas agar memberikan efek jera. Jika terus dibiarkan, semakin banyak generasi muda Mempawah yang rusak akhlak dan moralnya,” tegasnya.

Agus menyebut, aktivitas mesum dan kriminalitas di fasum tersebut bukan isapan jempol belaka. Dirinya kerap mengunjungi fasum dan mendapatkan

bekas kondom, botol atau kantong minuman keras hingga celana dalam pasangan mesum.

“Jika pemerintah daerah serius mewujudkan Mempawah sebagai Kota Pendidikan, maka hal-hal negatif seperti ini harus diberantas. Namun, apabila kemaksiatan dan kriminalitas itu tetap berlangsung, maka jangan bermimpi Kota Pendidikan akan terwujud,” pendapatnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW FPI Kabupaten Mempawah, Sawadi mengaku belum menerima surat apapun terkait keresahan masyarakat.

Namun, Sawadi menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan itu. Yakni dengan berkoordinasi dengan aparat berwenang, baik kepolisian maupun Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mempawah. “Dalam bertindak, kita selalu mengedepankan prosedur hukum yang berlaku. Kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum yang ada. Kita lakukan dahulu upaya

persuasif dengan pendekatan dan peringatan. Tetapi apabila tetap tidak diindahkan, maka bisa saja kita lakukan dengan cara yang lebih tegas yakni sweeping terhadap pasangan mesum dan kelompok ABG tersebut,” singkatnya.

Masyarakat Mempawah lain, Muhammad Yusuf menyebut, kurangnya pengawasan dan penerangan terhadap fasum di kota Mempawah menjadi salah satu penyebab pasangan mesum dan ABG melakukan perbuatan tercela. Fasum yang gelap gulita menjadi faktor pendukung melakukan aksi tidak senonoh itu. “Dinas PU harus lebih memperhatikan penerangan fasum.

Banyak fasum di Mempawah yang kurang penerangan. Kondisi gelap seperti itulah yang memang diinginkan para pasangan mesum untuk melakukan kemaksiatan. Makanya, fasum harus lebih diperindah dengan lampu-lampu sehingga terang benderang,” sarannya. (fia)

Selidiki Proyek Jalan Sirajudin Mempawah. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum menyelidiki realisasi penggunaan anggaran proyek Jalan H Sirajudin Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Baru saja dibangun, proyek yang dibiayai melalui APBD Provinsi tahun 2014 senilai Rp 199 juta itu kondisinya sudah mulai rusak.

“Kita menduga ada penyimpangan dalam realisasi proyek Jalan H Sirajudin tersebut.

Karena baru saja selesai diker-

jakan, tetapi kondisinya sudah rusak kembali. Kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggarannya bisa saja terjadi. Makanya kita mendesak aparat berwenang baik polisi, kejaksaan segera menyelidiki,” pinta warga setempat, Iswandi, Minggu (8/2) sore.

Iswandi mengungkapkan, proyek pembangunan jalan rabat beton tersebut digarap oleh CV Dua Pilar Inti. Program pembangunan yang berada di bawah pengawasan Bidang

Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar itu memiliki volume panjang 232 meter dan lebar 3 meter. “Proyek tidak direalisasikan secara maksimal. Hal itu terlihat dari ketebalan jalan yang sangat tipis, dan terbukti saat ini badan jalan sudah retak serta berlubang. Makanya, kami merasa dirugikan dan tidak dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya,” sesal Iswandi.

Lebih jauh, Iswandi menyebut, lemahnya pengawasan Dinas PU Provinsi Kalbar juga

menjadi salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya hasil pekerjaan. Pengawasan yang kurang baik menyebabkan kontraktor pelaksana bekerja asal-asalan tidak sesuai dengan konsep pembangunan. “Pengawasan Dinas PU harusnya bisa lebih baik.

Harus lebih sering mengontrol hasil kerja di lapangan, jangan hanya menunggu laporan di balik meja. Karena, pengawasan sangat menentukan hasil proyek di lapangan,” pendapatnya.

Ke depan, dirinya mengingatkan agar Dinas PU lebih selektif dan teliti dalam menentukan pelaksana kerja. Jangan asal tunjuk hingga pekerjaan tidak beres dan merugikan masyarakat luas. Serta berikan sangsi tegas kepada kontraktor nakal yang bermasalah. “Blacklist saja kontraktor yang tidak bisa bekerja maksimal. Sebab, kontraktor seperti inilah yang merugikan pemerintah daerah dalam merealisasikan program pembangunan di masyarakat,” pungkasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang

Senin, 9 Februari 2015

11

USAID-IFACS Konfirmasi Keberhasilan Bupati: Kami Sangat Terbantu

Penderita tunarungu Yudi Sarwandi (kanan) yang ingin mengelilingi Pulau Kalimantan singgah di Sukadana dijamu Wabup Kayong Utara Idrus di ruang kerjanya, Senin (2/2). HUMPRO SETDA KKU

Penderita Tuna Rungu Keliling Kalimantan Sukadana. Penderita tuna rungu, Yudi Sarwandi, warga Kalimantan Selatan, bertandang ke Sukadana, ibukota Kabupaten Kayong Utara (KKU), sebagai bagian dari lawatannya untuk berkeliling Pulau Kalimantan. Bahkan Yudi mengaku ingin keliling Indonesia kalau memungkinkan.

Mengenakan baju kebesaran Praja Muda Karana (Pramuka) lengkap dengan segala atributnya, Yudi berkeliling Pulau Kalimantan dengan mengayuh sepeda biasa. Kunjungan Yudi Sarwandi diterima Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara, Idrus di ruang kerjanya, Senin (2/2).

Dikarenakan tunarungu dan susah berbicara, dalam berkomunikasi, Yudi menggunakan bantuan tulisan tangannya di buku saku kecil. Demikian juga ketika berkomunikasi dengan Wabup Kayong Utara Idrus, dibantu media tulisan di buku kecil.

Hasil pertemuan itu, terungkap Yudi ini berencana keliling Indonesia menggunakan sepeda kayuh. Namun untuk ketahanan fisik dan kendaraan yang dibawanya dicoba dulu dengan mengelilingi Pulau Kalimantan. Seperti mulai dari Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan kembali lagi.

Niat awal Yudi Sarwandi berkeliling Pulau Kalimantan dengan sepeda kayuh, dikarenakan kecintaannya akan alam Bumi Pertiwi. Melalui tadabur alam ini diharapkan dapat menambah kecintaannya akan kehidupan walaupun dalam fisik kekurangan karena keterbatasannya.

Dalam perjalanannya berhari-hari ini, Yudi Sarwandi dapat meningkatkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Esa, sebab masih ada orang yang lebih kurang darinya. Yudi sendiri usianya masih sekitar 30-an tahun dan masih panjang lakonan hidupnya di masa hadapan. Semoga kebahagiaan terlimpah untuk semuanya, kurang lebihnya demikian doa yang disampaikan Yudi Sarwandi. (lud)

Sukadana. Tim Monitoring USAID-IFACS mengonfirmasi keberhasilan program kerjanya di Kabupaten Kayong Utara ke Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid di ruang kerjanya, Kamis (5/2). Bupati H Hildi Hamid mengaku sangat terbantu keberadaan program USAID-IFACS di daerahnya.

“Kami sangat terbantu keberadaan program USAID-IFACS di Kabupaten Kayong Utara (KKU) ini. Semoga program pemberdayaan masyarakat, rancang bangun ekowisata, mitigasi bencana akan perubahan iklim dan lain-lain yang dijalankan USAID-IFACS ke depannya semakin bermanfaat,” tutur H Hildi Hamid.

Rombongan tim monitoring program USAID-IFACS ini dipimpin Krisantus Atok, termasuk di dalamnya mengikutsertakan dosen Fakultas Kehutanan IPB Bogor hingga tim dari negara Australia.

Pertemuan dimulai sekitar jam 09.00 pagi, sampai sekitar sejam kemudian. Tim monitoring bertanyakan ke Bupati H Hildi Hamid mengenai persiapan rancang bangun ekowisata di KKU. Khususnya menyangkut penjagaan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) yang mayoritas di KKU dan Suaka Alam Laut (SAL) Karimata di Kecamatan Kepulauan Karimata, KKU. Kemudian ditanyakan juga ihwal dampak perubahan iklim di KKU dan persiapan masyarakat dan pemerintah KKU terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa.

Bupati H Hildi Hamid menjawab, menyangkut penjagaan TNGP dan SAL Karimata, perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaganya. Pemerintah KKU sendiri tak jemu-jemu meminta kepada masyarakatnya bergaya hidup sehat, berpendidikan yang baik, menjaga lingkungan. Demikian juga mem-

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid ketika menerima tim monitoring program USAID-IFACS di Kayong Utara di ruang kerjanya, Kamis (5/2).

HUMPRO SETDA KKU

perkuat kearifan lokal dalam penjagaan lingkungannya.

Terkait dampat perubahan iklim yang terjadi di Kayong Utara, Bupati H Hildi Hamid menerangkan kalau air laut mulai naik signifikan. Ini dibuktikan banyak kebun-kebun masyarakat, lebih banyak kelapa, yang mulai diterjang air laut.

Akhirnya pihak Pemerintah KKU banyak menggalakkan proyek tanggul bagi air laut atau air asin, demi menjaga hasil bumi masyarakatnya tetap baik. Sebab ini menyangkut peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat Kayong Utara. Namun proyek tanggul air asin yang juga mulai menyerang areal persawahan ini, tetap mengacu pada kemampuan keuangan pemerintah daerah dan skala prioritas program pemerintah daerah.

Sedangkan menyangkut implementasi UU Desa di Kayong Utara, Bupati H Hildi Hamid menerangkan saat ini pihaknya sedang berusaha mensinergikan tata ruang desa sesuai tata ruang kabupaten dan peruntukannya.

Pada umumnya Pemerintah KKU dan masyarakat desa di Kayong Utara siap melaksanakan UU Desa. Apalagi ini demi percepatan pembangunan kawasan Kayong Utara yang mulai dari desa.

Kemudian pihak USAID-IFACS juga berkenan memperpanjang program di Kayong Utara hingga September depan, guna menyelesaikan rancang bangun dan inventarisasi potensi ekowisata di Kayong Utara. Selain demi penjagaan alam, sekaligus menjadikan Kayong Utara satu di antara kawasan paru-paru dunia.

Tim monitoring juga mempertanyakan rencana tata ruang Kayong Utara yang pro rakyat, maksudnya wilayah masyarakat untuk ruang publik, ekonomi, sosial, dan budaya diakomodir dengan baik, bukan hanya mementingkan pemodal besar maupun kepentingan tertentu saja.

“Kita mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tata kelola lahan gambut di areal penggunaan lain bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita juga

sedang merencanakan tata ruang yang pro rakyat dengan mengakomodir wilayah bagi ruang publik, ekonomi, sosial, hingga budaya yang ada di masyarakat,” ungkap H Hildi Hamid.

Pihak USAID-IFACS bersama dengan Rumah Ide Kayong Utara, berencana akan menggelar workshop potensi ekowisata Karimata pada 25 Februari 2015 di Hotel Mahkota Kayong Sukadana.

Workshop potensi ekowisata Karimata ini akan menghadirkan narasumber Lorna Collins dari IFACS Kalimantan yang mendukung rancang bangun ekowisata di kawasan Suaka Alam Laut (SAL) Karimata. Menghadirkan narasumber lainnya yang cukup ahli di bidang ekowisata dari Jakarta.

Sebelumnya, Lorna Collins didampingi Gaye Thavisin, Partner Director Kalimantan Tour Destinations Wow Borneo, pernah saat bertandang di desa Padang kecamatan Kepulauan Karimata, awal April 2014. Hasil pengataman sementara, potensi

kawasan Suaka Alam Laut (SAL) Karimata cukup bagus namun data yang terhimpun masih sedikit.

Pemetaan awal tim USAID IFACS dan Pemerintah KKU di kawasan SAL Karimata untuk potensi satwa mamalia, ada tupai tiga warna, babi hutan, babi berjenggot, kera merah, kera ekor panjang, hingga kancil atau pelanduk.

Kemudian untuk satwa reptil seperti biawak, buaya, ular piton, dan penyu sisik. Sedangkan satwa aves (burung), seperti elang bondol, elang laut, burung tiong emas, sikatan bakan, madu sriganti, dara laut putih, cangak laut, camar kepala hitam, pergam laut.

Workshop ini akan mengundang pihak-pihak terkait dengan ekowisata di kawasan kecatamatan Kepulauan Karimata.

Selain dari pihak pemerintah, penggiat ekowisata, juga dari pihak masyarakat Karimata kita undang. Misalnya aparatur di Pemerintah Desa Padang, Betok, dan Pelapis. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

8 Pasien DBD Terancam Tidak Tertolong Singkawang. Sejak Januari hingga Februari 2015 ini, 18 pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dirawat di RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang, delapan pasien diantaranya terancam tidak tertolong. Lantaran sudah masuk tahap Dengue Shock Syndrome (DSS).

“Dengue shock syndrome terjadi lantaran pasien terlambat di bawah ke rumah sakit, akibatnya bisa fatal,” jelas NS Mularso, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Penunjang Medis RSUD Abdul Aziz Singkawang ditemui di tempat kerjanya, baru-baru ini.

DSS merupakan sindrom syok pada penderita Dengue Hemorhagic Fever (DHF) atau Demam Berdarah Dengue (DBD). DSS ini bukan hanya suatu permasalahan kesehatan masyarakat yang menyebar dengan luas dan tiba-tiba, tetapi juga merupakan suatu permasalahan klinis, karena 30 hingga 50 persen penderita DBD akan mengalami renjatan dan berakhir dengan kematian terutama bila tidak ditangani secara dini dan adekuat.

DSS menurut klasifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merupakan DBD derajat III dan IV atau DBD dengan

Singkawang Juara di Sambas Singkawang. Grup Zikir Maulud al-Hidayah Baiturrahman, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan berhasil meraih juara pertama Musabaqah Zikir Maulud ke-13 di Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.

“Ini kali kedua, tahun lalu juga menjadi juara dan mendapat piala bergilir,” kata Drs H Elmin MH, Camat Singkawang Singkawang yang bertindak sebagai Pembina Grup Zikir Mulud al-Hidayah Baiturrahman kepada wartawan, belum lama ini.

Elmin mengungkapkan, Musabaqah Zikir Maulut ke-13 yang dilaksanakan selama satu pekan sejak 22 November 2014 itu diikuti 88 grup Zikir Maulud, diantaranya merupakan wakil dari Kota Singkawang dan kabupaten/kota lain.

Dia mengungkapkan, Kota Singkawang diwakili grup Zikir Maulud al-Hidayah Baiturrahman, Kelurahan Sedau. “Singkawang mengikutkan tiga grup dalam Musabaqah Zikir Maulud di Sambas itu. Tetapi hanya Grup Zikir Maulud al-Hidayah Baiturrahman Kelurahan Sedau yang meraih juara,” ungkap Elmin.

Kendati grup yang menang ini merupakan grup dari Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, tentunya bukan hanya menjadi kebangga warga Sedau atas prestasi yang diraihnya. Ini tentu bukan hanya kebanggaan warga Sedau, tetapi juga kebanggaan bagi Kota Singkawang,” kata Elmin.

Dia mengharapkan, prestasi yang diraih Grup Zikir Maulud al-Hidayah Baiturrahman Kelurahan Sedau ini diikuti grup-grup lain di Kota Amoy ini. Sementara Grup Zikir Maulud al-Hidayah Baiturrahman Kelurahan Sedau diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuannya. (dik)

tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai tingkat renjatan.

Renjatan pada DBD biasanya terjadi pada saat atau setelah demam menurun, yaitu diantara hari ketiga dan ketujuh, bahkan renjatan dapat terjadi pada hari kesepuluh.

Ciri-ciri renjatan pada anak terdiri atas kulit pucat, dingin dan lembab terutama pada ujung jari kaki, tangan dan hidung. Anak semula rewel, cengeng dan gelisah lambat-laun kesadaran menurun menjadi apatis, spoor dan koma.

Selanjutnya terjadi perubahan nadi, baik frekuensi maupun amplitudonya. Tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau kurang. Tekanan sistolik menurun menjadi 80 mmHg atau kurang. Oligouri sampai anuria.

Sebagian para ahli membagi renjatan menjadi renjatan berat (profound shock) dan sedang.

Renjatan berat ditandai oleh tekanan darah yang tidak dapat diukur dan nadi tidak dapat diraba. Sedangkan renjatan sedang, tekanan nadi menurun 20 mmHg atau lebih dan atau tekanan darah sistolik kurang atau sama dengan 80 mmHg. Kebanyakan peniliti melaporkan DSS didahului panas. Suhu penderita DSS terendah 36,2 derajat Celcius dan tertinggi

Ilustrasi/Ist

40,8 derajat Celcius dan ternyata DSS banyak dijumpai pada suhu sekitar 37 derajat Celcius.

Terkait dengan hal inilah, Mularso mengimbau agar masyarakat segera membawa anaknya ke rumah sakit bila mengalami demam. Sehingga apabila terserang DBD dapat terdeteksi dan ditangani sedini mungkin, sebelum masuk tahap DSS. Dia juga mengingatkan ma-

syarakat, agar waspada terhadap serangan penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes Aegipty pada tahun ini. Lantaran pada tahun lalu, pasien DBD di RSUD Abdul Aziz mencapai 321 orang, dan satu orang meninggal dunia.

Dengan jumlah pasien DBD tersebut, tahun lalu ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Tetapi status tersebut telah dicabut, lantaran terjadi

tren penurunan jumlah kasus.

Artinya, kasus ini sudah dapat dikendalikan.

Untuk saat ini, Mularso belum dapat menentukan, apakah akan terjadi peningkatan kasus DBD kembali pada 2015. Lantaran hal itu baru akan diketahui ketika memasuki Maret dan April mendatang. “Tetapi, kalau kita melihat cuaca saat ini, di mana perubahan cuaca cukup cepat,

kadang panas dan kemudian hujan, sangat berpotensi menyebarkan virus DBD oleh nyamuk Aedes Aegypti,” ujar Mularso.

Selain itu juga, ingat Mularso, penyebab terjadinya DBD akibat kondisi kesehatan lingkungan.

“Jadi gerakan untuk Menutup, Mengubur dan Menguras (3M) merupakan langkah antisipasi yang perlu lebih digalakkan pada saat ini,” katanya. (dik)

Dewan Dapil Singteng Wajib Hadir Musrenbang Singkawang. Selama ini, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Singkawang Tengah (Singteng) tidak dihadiri semua anggota DPRD Kota Singkawang Daerah Pemilihan (Dapil) Singteng.

“Kami minta semua Dewan Dapil Singteng menghadiri Musrenbang pada Selasa (10/2) mendatang, supaya mereka tahu mana pembangunan yang dibutuhkan warga,” kata Awang Ali Akbar, Ketua RT2/RW9 Kecamatan Singteng kepada

wartawan, Jumat (6/2) lalu.

Ali mengharapkan hal tersebut, lantaran setiap Musrenbang Singteng paling hanya dihadiri satu anggota DPRD Kota Singkawang Dapil Singteng.

“Selama ini yang kami usulkan dianggap nol, selalu larinya ke aspirasi dewan yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, di Kecamatan Sinteng itu terdapat 169 RT. Masing-masing mewakili warganya mengusulkan berbagai pembangunan. “Semuanya disampaikan ke Musrenbang.

Jadi Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan usulan dari semua RT dan lurah,” kata Ali. Musrenbang tingkat kecamatan ini dilakukan setiap tahun. Tetapi, usulan-usulan dari warga itu malah tidak satu pun terealisasi. “Jadi Musrenbang yang kami jalani selama ini hanya formalitas, hasilnya nol,” jelas Ali. Setelah berbagai usulan itu tidak terealisasi, kata Ali, tiba-tiba saja yang terealisasi merupakan aspirasi DPRD Kota

Singkawang, yang notabene tidak mengetahui seluk beluk Kecamatan Singteng. “Banyak pembangunan dari aspirasi dewan itu tidak tepat sasaran,” kesalnya.

Dikarenakan hal tersebut berlangsung dari tahun ke tahun, Ali menilai, lebih baik tidak usah dilaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan. Semua pembangunan lebih baik melalui aspirasi DPRD saja.

Ali merasakan betul, kalau aspirasi warganya tidak terealisasi. Padahal sudah disepakati

dalam Musrenbang Kecamatan Singteng. Justru, pembangunan-pembangunan yang tidak diusulkan ada di wilayah tersebut. Ketika ditelusuri, ternyata dari aspirasi dewan.

Untuk membuktikan hal tersebut, Ali juga mengharapkan Walikota Singkawang Awang Ishak dan Kepala Bappeda Bakri Siddiq untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan Singteng. “Perlu diingat, walikota itu jabatan politis, dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya. (dik)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Senin, 9 Februari 2015

12

Dusun Sebaju Terendam Banjir Nanga Pinoh-RK. Meskipun belum sampai menjadi bencana, namun banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Melawi sangat menyulitkan kehidupan masyarakat setempat. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu.

Bahkan, hampir satu minggu siswa SD 22 Negeri Sebaju

Laboh Ju

Lucu, Panen Jengkol Kok Ditebang Nanga Pinoh-RK. Sebagian be sar pohon jengkol yang ada di Kabupaten Melawi tumbuh liar peninggalan zaman nenek moyang. Begitu harga jengkol mahal, per kilogram mencapai Rp5000, tak pelak warga beramai-ramai memanen jengkol. Namun sayang, cara panen yang dilakukan tidak menggunakan konsep berkelanjutan.

Yakni, penan jengkol dengan cara ditebang.

“Orang di sini panen jengkol dengan membawa sinso.

Jengkol yang ada buahnya ditebang dan diambil buahnya. Karena jengkol yang ada tidak ditanam, tapi tumbuh dan besar sendiri,” ujar warga Sayan, Erin, akhir pekan lalu.

Tindakan pemanenan dengan cara menebang ini jelas memusnahkan pohon jengkol. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bisa-bisa 10 tahun mendatang jengkol sudah tidak ada di Kabupaten Melawi, terutama di daerah tertentu. Seperti, Sayan, Tanah Pinoh, Sokan dan Tanah Pinoh Barat.

Panen dengan cara menebang ini, selain tidak sejalan dengan konsep ekologi berkelanjutan, secara ekonomi juga tidak berkelanjutan. Kalau saat ini harganya Rp5 ribu per kilogram, dipastikan 5 tahun mendatang harganya akan naik terus.

Lantaran, jengkol bukan lagi makanan orang kampung.

Menu jengkol sudah banyak di rumah makan. Bahkan, ada restoran besar yang salah satu menunya jengkol.

Orang kota juga sudah banyak yang suka dengan jengkol.

Bahkan, ada kesan panen jengkol dengan cara menebang ini sangat egois. Tidak peduli dengan ekonomi generasi mendatang. Kalau ditebang jelas generasi akan datang tidak bisa menjual jengkol. Sama saja dengan memiskinkan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, Erin mengharapkan supaya semua pihak terkait segera memberi pemahaman kepada warga yang memanen jengkol dengan cara menebang tersebut.

Cara lain yang bahkan lebih mudah adalah dengan cara menjolok atau mengkait dengan sadau. Seperti panen kelapa.

“Bagaimana pun kebiasaan ini jangan sampai berkelanjutan. Mesti segera diubah. Supaya secara ekonomi dan ekologi ada keberlanjutan jengkol,” ulasnya. (aji)

tidak bisa sekolah. Pasalnya jalan menuju sekolah sudah tidak bisa dilintasi, karena Sungai Sebaju meluap. Warga mengharapkan supaya pemerintah menyediakan fasilitas transportasi air untuk anak bersekolah. Supaya meskipun banjir, proses pendidikan tetap berjalan.

“Anak-anak sekolah tidak bisa sekolah. Karena kalau mereka ingin ke sekolah harus melalui jalan yang banjirnya tinggi. Dipastikan mereka tidak akan bisa melalui, kita orang dewasa saja sulit,” ujar warga Sebaju, Buden, kemarin.

Pemukiman warga dengan sekolah memang terbilang jauh, yakni sekitar 6 kilometer. Posisi pemukiman berada di pinggir Sungai Kebebu. Sedangkan sekolah berada di pinggir Jalan NangaElla Hilir. Jalan akses dari pemukiman ke sekolah masih berupa tanah. Kalau siswa ke sekolah harus melalui jalan tanah.

Sepanjang jalan 6 kilometer tersebut, ulas Buden, memang tidak semuanya banjir. Sekitar 600 meter jalan banjir. Yakni, dari pemukiman sampai di dekat jembatan Sungai Sebaju. Tetapi banjirnya tinggi dan arusnya deras.

“Saat banjir kita selaku orangtua juga tidak berani menyuruh anak-aak sekolah. Sedangkan untuk mengantarnya pun tidak bisa. Kalau banjir, terjangan air sangat kuat. Kita orang dewasa berenang untuk badan sendiri saja sulit,” ulasnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Dusun Sebaju, Siyondi mengungkapkan, pemukiman sebaju berada di pinggir sungai yang rendah. Hingga sering terjadi banjir. Akibatnya, seringkali siswa tidak bisa sekolah. Kadang dalam satu tahun kalender pendidikan bisa tiga atau bahkan empat kali banjir yang membuat siswa tidak bisa bersekolah.

Oleh karena itu, dia bersama orangtua siswa mengharapkan supaya pemerintah bisa menyediakan kendaran air khusus untuk anak-anak sekolah. Bisa saja berupa bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertras) Kabupaten Melawi.

Bisa pula dinas pendidikan yang menyediakan transportasi air kepada pihak sekolah.

Lantaran, ulas Siyondi, transportasi air ini menyangkut kualitas sumber daya warga Sebaju.

Bagaimana mungkin kualitas

Siswa Setempat Tak Bisa Sekolah siswa bisa meningkat kalau sering kali tidak sekolah. Kondisi ini membuat transportasi air menjadi kebutuhan penting.

“Masalah ini benar-benar

menjadi kekhawatiran orangtua.

Sementara mereka tidak mampu untuk menyediakan kendaraan air sendiri. Mudah-mudahan pemerintah bisa menyediakan

kendaraan air bagi anak-anak sekolah,” harapnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Ilustrasi

.

NET

Klon Karet Lebau, Peninggalan Hindia Belanda Nanga Pinoh-RK. Zaman penjajahan Hindia Belanda, warga menanam karet yang dikenal secara umum sebagai karet lebau. Berdasarkan cerita warga, latek karet ini sangat banyak. Meski demikian, warga masih belum mengetahui jenis karet tersebut.

Upaya penelusuran karet ini mestinya dilakukan serta dilakukan pemurnian klon.

Pasalnya di beberapa daerah di Kabupaten Melawi karet yang dikenal dengan karet lebau ini sangat cocok serta menghasilkan banyak latek.

“Kalau cerita dari orangtua, karet yang dikenal sebagai karet lebau itu banyak menghasilkan

latek. Bahkan, jauh lebih banyak dari pada latek yang dihasilkan karet saat ini. Tapi kita tidak tahu jenisnya apa,” ujar tokoh muda Melawi, Supardi, kemarin.

Kata lebau sendiri dibeberapa pemukiman berbeda penyebutan. Ada pula yang menyebut lenebau, lembau, lenbau dan banyak lagi penyebutan untuk penamaan karet zaman tua tersebut. Tergantung pada lidah orang yang menyebutkannya.

Tapi, rata-rata orang Kalbar mengidentikan nama jenis karet.

Kendati demikian, sebutan tersebut ada pergeseran. Saat ini seolah-oleh menunjukan jenis karet. Tapi kenyataannya, pada zaman pemerintah Hinda

Belanda kata yang tepat adalah landbouw. Kata ini artinya pertanian. Bukan jenis karet atau bahkan buka penyebutan karet dalam bahasa Belanda.

Di Indonesia sendiri, tanaman karet pertama kali diperkenalkan oleh Hofland pada tahun 1864. Awalnya, karet ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. Selanjutnya karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah. Termasuk di Provinsi Kalbar dan beberapa daerah di Kabupaten Melawi.

“Bila membaca sejarah, lebau itu bukan jenis karet. Bahkan, tidak menunjukan sedikit pun pada karet. Hanya saja menun-

jukan arti pertanian. Identik dengan lembaga dan lahan pertanian,” paparnya.

Menurutnya, ketika jenis karet ini ditemukan lalu dilakukan pemurnian. Sebab, jenis ini sangat cocok dibeberapa daerah di Kabupaten Melawi, terutama di daerah yang berada di bantaran sungai atau dataran rendah.

“Berdasarkan cerita orangtua, karet tersebut banyak lateknya.

Walau pun tidak ada pemupukan. Bayangkan saja, dulu mana ada pupuk. Tapi berdasarkan cerita orangtua, airnya banyak,” ulasnya.

Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Melawi memiliki balai penelitian karet.

Lantaran ketergantungan warga Melawi terhadap karet sangat besar. Hampir sebagian besar warga Melawi menanam dan menyadap karet.

Bila pula balai penelitian karet tersebut dirintis dari mengembangkan lembaga usaha pembibitan yang telah ada. Di Kabupaten Melawi sendiri sudah banyak pembibitan. Namun masih belum dilengkapi dengan sarana penelitian.

“Lembaga penelitan ini salah satunya akan meneliti karet yang diadakan Hindia Belanda. Sebab, karet peninggalan Hindia Belanda hingga kini masih ada. Khusunya dibeberapa bantaran sungai di Melawi,” paparnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Absen Sidik Jari Berlaku April 2015 Sintang-RK. April mendatang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah akan memberlakukan absen sidik jari (fingerprint) kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pemberlakuan sidik jari ini dalam rangka memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta keputusan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk absensi menggunakan sidik jari per 1 Januari 2016.

“Kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah kita imbau untuk mempersiapkan penerapan absen sidik jari. Persiapan penting dilakukan karena pada tahun 2016, pemerintah pusat sudah mewajibkan seluruh Pemda untuk menggunakan absen sidik jari,” ujar Yosepha.

Menurutnya, harga peralatan absen sidik jari ini tidak terlalu mahal. Harganya terjangkau untuk dibeli oleh setiap SKPD. “Sudah kita cek dan harga peralatan fingerprint ini sekitar Rp3 juta. Saya yakin semua SKPD mampu,” ucapnya.

Penggunakan absensi fingerprint untuk memudahkan pengimputan data serta meminimalisasi kecurangan yang dilakukan oleh PNS. Selain itu, adanya rencana pemerintah pusat untuk menghapus tunjangan anak, tunjangan istri serta tunjangan jabatan dan akan merubah sistem penggajian seluruh PNS. Yosepha menekankan, pentingnya seluruh PNS di Kabupaten Sintang untuk merubah mental dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kesadaran PNS akan patuh terhadap peraturan harus ditingkatkan, termasuk kewajiban absensi fingerprint.

Sekda menjelaskan, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok rencana penerapan Single Salary System atau Sistem Penggajian Tunggal untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terus mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian. Ditargetkan pembahasannya dapat tuntas Oktober mendatang.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian akan mendorong tingkat kesejahteraan aparatur sipil negara atau lebih dikenal dengan sebutan PNS. Seluruh komponen gaji akan mengalami peningkatan.

“Sistem gaji PNS akan kita atur sehingga lebih profesional dan sesuai kinerja. Yang berkinerja bagus akan mendapatkan income lebih besar. Struktur gaji ASN hanya terdiri dari tiga komponen. Yaitu, gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan,” terangnya.

Gaji pokok ASN semuanya sama. Tidak ada beda antarinstansi pusat maupun daerah. Yang menjadi pembeda adalah tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. (din)

Anomali, Laboratorium di Sintang Tak Kantongi Izin Lingkungan Sintang-RK. Penertiban Laboratorium menjadi agenda Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sintang ke depan.

Bukan tanpa alasan. Dari sekian banyak laboratorium, ternyata tak satu pun yang sudah memiliki izin lingkungan.

“Belum ada laboratorium yang mengajukan izin lingkungan. Kita juga belum pernah mengeluarkan izinnya,” ujar Kepala BLH Kabupaten Sintang, Henri Harahap, Kamis (5/2).

Menurut Henri, sejatinya setiap pendirian laboratorium memiliki izin lingkungan sebelum beroperasi. Izin lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui proses pembuangan limbah. Apakah ditanam atau dibakar.

Selain itu untuk memudahkan dalam hal pengawasan lingkungan. “Limbah itukan berbahaya. Seperti darah yang bisa menimbulkan penyakit.

Jadi, tidak bisa dibuang semba-

rangan,” tegasnya.

Henri melanjutkan, pembuangan limbah, seperti darah harus steril. Ada tata cara yang harus dilalui. Baik dibakar ataupun ditanam. “Misalkan radius dari pemukiman warga harus diatur. Tidak bisa dibakar atau ditanam begitu saja. Prosesnya harus jelas,” papar Henri.

Menurut Henri, bukan hanya laboratorium yang harus memiliki izin lingkungan. Sejumlah usaha lain, seperti pertamban-

gan, perhotelan, klinik kesehatan dan sejumlah usaha lain juga memerlukan izin lingkungan.

Dalam pemberian izin lingkungan tidak bisa sembarangan.

Harus melalui sidang dokumen dan pengawasan ke depan. “Jika tidak mengindahkan izin lingkungan, usahanya bisa ditutup,” timpalnya.

Henri berharap, para pelaku usaha mengindahkan izin lingkungan. Penataan bakal dilakukan supaya pembangunan

berwawasan lingkungan dapat terwujud. Kepada para pelaku usaha yang belum memiliki izin lingkungan, diminta segera mengajukan.

“Kita ingin pembangunan di Kabupaten Sintang berwawasan lingkungan. Setiap pelaku usaha akan kita data. Yang tidak ingin mengurus izin lingkungan kita tertibkan,” ulasnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Serius Investasi Sawit, Harus Bangun Pabrik Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby mengingatkan kepada seluruh investor yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit untuk membuktikan keseriusan berinvestasi dengan membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

“Dengan adanya pabrik sawit ini akan menimbulkan banyak manfaat. Seperti penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan efektifitas perkebunan,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby.

Sebagai kompensasinya, lanjut Milton, pihaknya akan mempermudah proses perizinan untuk membangun pabrik.

“Setiap perusahaan perkebunan

Milton Crosby

kelapa sawit yang sudah memiliki luas lahan sekitar 7 ribu hektar ke atas dan sudah produktif harus membangun pabrik,” ucapnya.

Milton menambahkan, beberapa persyaratan pembangunan PKS adalah daya dukung bahan baku yang cukup.

Bahan baku merupakan unsur pokok dalam sebuah produk yang akan dihasilkan. Semakin baik bahan baku maka semakin baik produk yang dihasilkan. Sebab pembangunan sebuah pabrik merupakan investasi yang padat modal serta memerlukan dana yang cukup besar. “Analisa pembangunan sebuah pabrik harus mencakup analisa ketersediaan bahan baku,” ulasnya. (din)

Permasalahan Kesehatan di Sintang Kompleks Sintang-RK. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Sintang masih cukup kompleks sehingga perlu dicarikan solusi yang aplikatif guna meningkatkan kinerja pembangunan bidang kesehatan.

Demikian diungkapkan Dekan Ilmu Kesehatan Universitas Muhamadiyah Pontianak (UMP), Ismail Saleh, M.Kes, saat menggelar seminar, di Kabupaten Sintang, Sabtu (7/2).

Menurutnya, UMP Prodi Kelas

Sintang, khususnya Prodi Ilmu Kesehatan merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan ide yang konstruktif guna mencari solusi masalah kesehatan di Kabupaten Sintang. “Seminar ini juga bagian proses pendidikan di UMP Prodi Kelas Sintang,” ujar Ismail.

Seminar dilakukan menjadi penting untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Sintang khususnya dan Provinsi Kalbar pada umumnya. Tujuan dasar UMP

Prodi Kelas Sintang dibuka untuk ikut serta meningkatan kualitas SDM di kawasan timur Provinsi Kalbar sehingga capaian Indeks Pembangunan Manusia Kalbar dapat lebih baik.

Saat ini IPM Provinsi Kalbar bertengger diperingkat 28 dari 33 Provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sintang, Senen Maryono mengatakan, amal usaha perserikatan Muhammadiyah

adalah di bidang pendidikan.

Karenanya, nafas Muhammadiyah adalah nafas membangun pendidikan.

Menurutnya, di Kabupaten Sintang, salah satu isu strategis, yakni akses pendidikan tinggi masih sangat rendah, sehingga Muhammadiyah mengambil terobosan untuk menciptakan perguruan tinggi Muhammadiyah.

“Saya mengimbau anak-anak lulusan SMU di Sintang untuk

masuk ke UMP Prodik Kelas Sintang. Tidak perlu lagi jauhjauh ke Pontianak atau ke Jawa.

Karena di Kabupaten Sintang sudah ada Prodi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Kesehatan,” terangnya.

Ia mengucapkan, terima kasih kepada semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Sintang, yang sudah membantu UMP Prodik Kelas Sintang sehingga proses perkuliahan beberapa tahun ini berjalan dengan baik. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Senin, 9 Februari 2015

13

Pembangunan Rumah Ibadah

Ningkau Nuan

Jangan Hanya Berharap pada Bantuan Pemerintah Zainudin, S.Ag, S.Pd.I

Jempol untuk Mendag Putussibau. Langkah Menteri Perdagangan (Mandag), Rachmat Gobel yang melarang penjualan Minuman Keras (Miras) Golongan A (kadar alcohol di bawah 5 persen) di Minimarket mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Di antaranya Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kapuas Hulu.

Ketua NU Kapuas Hulu, Zainudin SAg SPdI menyambut baik kebijakan Mendag Rachmat Gobel, lantaran ini sebagai salah satu langkah menyelamatkan generasi muda dari Miras.

Zainuddin mengaku sangat mendukung kebijakan larangan Miras, lantaran sesuai dengan Alquran surat Almaidah ayat 90. “Sesungguhnya mengkonsumsi Khamar (Miras di antaranya, red) itu perbuatan Setan. Dilihat dari sisi agama mungkin itu jadi landasan adanya larangan itu,” katanya kepada wartawan, Jumat (6/2).

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, menurut Zainuddin, haruslah ditindaklanjuti di daerah.

Pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) diharapkan dapat menegakkan aturan tersebut di Kapuas Hulu. “Terutama Polisi-lah yang melakukan tindaklanjut terhadap larangan Miras tersebut,” ujar Zainuddin.

Dia mengungkapkan, Miras masih banyak beredar di Kapuas Hulu, termasuk di minimarket, walaupun kadar alkoholnya rendah. Dengan adanya aturan Mendag RI ini, penjualan miras tersebut harus ditertibkan. “Dampak Miras ini bahaya, jika sudah terkena Miras maka akalnya akan rusak. Jika akalnya rusak maka muncul perbuatan yang negatif,” ingat Zainudin.

Terpisah, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kapuas Hulu , Soiti Santoso SSos mengaku sangat mendukung kebijakan Mendag tersebut terkait Miras tersebut. “Karena Miras ini mengganggu moralitas generasi muda,” katanya.

Dia pun berjanji akan segera merazia minimarket dan café di Kapuas Hulu agar bersih dari Miras. Lantaran masih banyak Miras yang beredar di Kapuas Hulu, baik secara terbuka atau dia.

Razia Miras tersebut tentunya melibatkan instansiinstansi terkait. Olehkarenanya, Soiti mengingatkan pedagang agar tidak menjual Miras lagi ke masyarakat, kalau tidak ingin terjaring razia dan dikenakan sanksi yang setimpal. (aRm)

Putussibau. Dalam membangun rumah-rumah ibadah, jangan semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah. Tetapi, kedepankan partisipasi umat.

Lantaran bantuan pemerintah itu sifatnya hanya stimulus.

“Perlu partisipasi umat untuk membangun rumah ibadah, mengingatkan banyaknya rumah ibadah di Kapuas Hulu, baik itu Masjid, Surau, Gereja, Kapel, dan lainnya,” kata AM Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu saat meresmikan Gereja GKE Immanuel Putussibau, Minggu (8/2) siang.

Nasir menjelaskan, kalau pun ada bantuan dari pemerintah untuk membangun ibadah, hal tersebut sifatnya memotivasi. Lantaran bantuan itu tidak boleh dua tahun berturut-turut. Aturan hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) saat ini juga sangat ketat.

“Rumah ibadah di Kapuas Hulu tidak hanya di ibukota kabupaten.

Tetapi juga kecamatan-kecamatan. Bagi yang belum dapat bantuan akan menyusul, karena harus antre. Tidak mungkin sekaligus semua rumah ibadah dapat

AM Nasir SH dan Pdt. D. Petrus Jarob, S.Th ketika menandatangani prasasti peresmian Gereja KGE Putussibau. ARMAN HAIRIADI

bantuan,” kata Nasir.

Dia mengatakan, berdirinya Gereja GKE Immanuel Putussibau ini merupakan salah satu wujud partisipasi dan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pengurus, umat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu.

Menurut Nasir, membangun rumah ibadah ini gampang-gampang susah. “Tetapi kalau ada

kekompakan dan kerjasama, tidak ada yang berat, termasuk membangun rumah ibadah,” katanya.

Nasir memastikan, kalau Pemkab Kapuas Hulu akan konsistem memerhatikan rumah ibadah.

“Sebab ini merupakan salah satu misi kami yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertakwa, cerdas dan sehat,” jelasnya.

Bangsa Indonesia, kata Nasir, patut bersyukur hidup dalam suatu negara yang secara konstitusional menjamin kebebasan beragama. Begitu pula halnya di Kapuas Hulu. Walaupun masyarakatnya majemuk, mempunyai keyakinan, agama, suku yang berbeda, tetapi hidup dalam keharmonisan.

Keharmonisan ini, tambah dia,

yang harus tetap dipertahankan dan dipupuk terus menerus secara berkesinambungan. “Keberagaman ini akan kita jadikan modal untuk kekuatan dalam mebangun dan menyejahterakan masyarakat di Kapuas Hulu yang kita cintai ini,” ujar Nasir.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pembangunan GKE Immanuel Putussibau, dr Berounly Star Rey MPh menuturkan, dana yang direncanakan untuk pembangunan tempat ibadah ini mencapai Rp1,4 miliar.

Namun, dengan menjalankan strategi efisiensi, sampai saat ini hanya menghabiskan Rp 1.230.000.000. Sumber dananya dari hibah atau Bansos Pemkab Kapuas Hulu Rp600.000.000 serta sumbangan donatur dan jemaat Rp605.000.000.

“Jadi, total pendapatan panitia Rp1.205.000.000, sedangkan pengeluarannya Rp 1.230.000.000.

Sehingga panitia masih berhutang Rp25 juta. Ke depan, jemaat masih harus mengusahakan pembangunan pagar keliling Gereja,” kata Rey. (aRm)

BOS SD Rp800 Ribu, SMP Rp1 Juta Putussibau. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2015 untuk Sekolah Dasar (SD) Rp800 ribu per murid per tahun. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1 juta per pelajar per tahun.

“Kalau untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), kita tidak tahu pasti berapa, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mengelolanya. Namun kemungkinan Rp1 juta juga,” jelas M Jumran H SPd MSi, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Jumran memastikan, setiap sekolah akan menerima BOS yang merupakan program dari Pemerintah Pusat (Pempus) ini.

Bagi sekolah di daerah terpencil yang memiliki murid di bawah 60 orang, akan tetap dihargai 60 orang. Tetapi belum diketahui kapan cairnya.

“Salah satu ketentuan untuk mendapatkan dana BOS bagi sekolah terpencil dengan murid di bawah 60 orang harus ada Surat Keputusan (SK) Bupati. Untuk menentukan daerah tepencil ini mesti dibahas kembali. Sedangkan kategori sekolah daerah perbatasan, tidak ada,” terang Jumran.

M Jumran H, SPd, MSi

Terkait penggunaan BOS, jelas Jumran, harus berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah

ditetapkan pemerintah. “Juknis untuk 2015 ini belum keluar. Sementara masih mengacu Juknis 2014,” katanya.

Dia mengingatkan, BOS ini intinya untuk biaya operasional, termasuk pembelian buku-buku, gaji guru honor, dan lainnya.

“Untuk itu kita harapkan pihak sekolah nantinya agar menggunakan dana BOS sesuai Juknis yang ada,” terang Jumran.

Dia menjelaskan, pencairan BOS dilakukan secara bertahap, per triwulan. Agar bisa mencairkan untuk triwulan berikutnya harus ada bukti penggunaan keuangan pada triwulan sebel-

umnya. SPj-nya tetap di sekolah pengguna anggaran. “Kita hanya meminta laporan penggunaannya,” jelas Jumran.

Selain BOS dari Pempus, Pemkab Kapuas Hulu juga mempunyai BOS Daerah (BOSDA).

Bantuan ini diberikan sebagai dana sharing dengan pusat, ketika penggunaan dana BOS tidak dapat ter-cover. “Contohnya kegiatan perayaan hari besar agama di sekolah, itu di BOS tidak boleh, maka denga BOSDA boleh dilaksanakan. Setiap sekolah berbeda-beda, sesuai kriteria, yang jelas BOSDA itu ada,” pungkas Jumran. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Kasat Sabhara Polres Sanggau Diomeli Pengendara Motor “Saya Ini Perwira Lho, Dimaki Di Depan Orang Ramai”

Anggota dari King Rattle Club Sanggau menggalang dana di bundaran lampu merah. KIRAM AKBAR

Galang Dana Demi Kesembuhan Herama Sanggau. Simpati terus mengalir terhadap Herama Zuanda, 30, warga Batang Tarang yang sejak setahun lalu terserang kanker kulit dan tumor, salah satunya dari King Rattle Club (KRC) Sanggau dan Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU).

Beberapa anggota KRC Sanggau turun langsung menggalang dana di perempatan lampu merah, Minggu (8/2) sekitar pukul 15.00.

Ketua KRC Sanggau, Iwan Kusnadi mengatakan penggalangan dana berawal ketika pihak keluarga menghubunginya, pekan lalu, meminta bantuan dana, untuk biaya operasi Herma. “Tak disebut berapa besar biayanya, tapi kita bantu semampu kita,” katanya kepada Rakyat Kalbar, di sela-sela penggalangan dana.

Iwan mengaku penggalanan dana sengaja dilakukan pada akhir pekan, lantaran itu menjadi waktu berkumpulnya anggota KRC Sanggau. “Kita mulai pukul 15.00, selesai sebelum magrib. Mungkin Minggu depan kita galang dana lagi,” katanya.

Ia mengaku bukan kali ini saja menggalang dana.

“Kita juga galang dana untuk saudara kita di Gaza, Palestina,” akunya.

Sementara itu, Ketua IPNU, Slamet Riyanto mengaku dana yang terkumpul saat ini sekitar Rp1,9 juta, belum termasuk penggalangan dana di perempatan lampu merah. Dana itu dikumpulkan dari Anggota DPRD dan bantuan dari salah satu perusahaan. “Dari anggota dewan secara pribadi dapat Rp1,6 juta, dari perusahaan Rp300 ribu,” terangnya.

Hari ini, rencananya ia akan mendatangi instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan Dinsosnakertrans. “Kita kasihan Herama. Saat ini dia tinggal dengan kakaknya di Batang Tarang, yang tergolong tak mampu.

Orangtuanya sudah tidak ada. Dia juga masih belum menikah,” beber Slamet.

Ia berharap meski dana yang digalang belum tentu cukup untuk mengobati hingga sembuh, setidaknya dapat meringankan beban Herama dan keluarga.

“Karena harus kemoterapi dan perawatan intensif,” pungkasnya. (KiA)

Sanggau. Fauziah Marwan, 46, tak mampu menahan amarahnya, usai terguling di simpang jalan ahmad Yani kota Sanggau, samping warung kopi Among, Sabtu (7/2) sekitar pukul 08.00.

Pengendara motor merek Honda Vario itu langsung mengomeli pengendara mobil yang tak lain adalah Kasat Sabhara Polres Sanggau, AKP Mariko.

Cerita berawal ketika dia dalam perjalanan pulang sehabis belanja di pasar Jalan Kartini.

Fauzia berencana mengunjungi ibunya di Jalan Jendral Sudirman. Di persimpang, ketika hendak masuk ke jalan utama, di hadapannya masuk mobil yang dikendarai Mariko.

Melihat posisi mobil yang maju-mundur, Fauziah gugup dan jatuh tertelungkup, bersama barang belanjaannya. “Saya bingung mau lewat, ujung-ujungnya dia langsung ngerem mendadak, saya ngerem juga, langsung saya terjatuh, seperti orang tiarap

begini,” ujar Fauziah.

Yang bikin Fauzia naik pitam adalah tindakan Mariko yang tidak perduli dengan penderitaannya. Dengan santainya Mariko justru berlalu membiarkan Fauziah tergeletak di jalan dengan segala barang-barang bawaannya. Karena akibat kejadian itu, tulang engsel siku tangan sebelah kanannya bergeser.

“Kesal saya, sampai saya tunjuk-tunjuk mukanya, memang tidak sampai nabrak, tapi garagara ngelakkan mobil dia lah nih saya jadi begini. Saya tahu situ polisi, bukan malah nolong, dia ada keluar dari mobil, tapi asik main-main HP jak, sambil lewat,” katanya.

Karena kesakitan, Fauziah sempat menangis, untungnya beberapa orang, diantaranya Didi Fahriyadi yang juga mantan Anggota DPRD Sanggau bersama Indra pegawai Jasa Raharja langsung menolong Fauziah. Didi dan Indra saat itu kebetulan sedang ngopi di dekat lokasi

kejadian. Akhirnya, karena kondisi Fauziah yang kepayahan, dia dibawa ke rumah ibunya di Jalan Jenderal Sudirman. “Tulang lengan saya tadi menonjol ke samping, tapi ini sudah dibetulkan,” katanya sambil menunjukkan bekas bengkak-bengkak di siku lengannya.

Syarif Marwan, suami Fauziah, yang sesaat mendengar kejadian itu melalui sambungan seluler, langsung buru-buru pulang dari Pontianak. Pria yang menjabat selaku Kepala Bagian RapatRapat (RRP) di DPRD Sanggau ini menyesalkan atas sikap oknum Polres Sanggau tersebut.

“Saya tidak salahkan siapasiapa, tidak juga mau benarkan siapa-siapa, cuma ya ditolong lah. Kita saja kalau lihat orang kecelakaan, entah itu mau kenal atau tidak kan kita tolong. Mana itu slogan polisi yang katanya melayani dan mengayomi. Apalagi jalan itu kan satu arah, kok bisa-bisanya dia parkir di situ,” tuding Marwan geram.

AKP Mariko yang baru dapat dikonfirmasi malam harinya, membantah sebagian cerita Fauziah dan menegaskan kalau dia bukan penyebab Fauziah jatuh.

“Ibu itu jatuh sendiri,” katanya.

Mariko membenarkan, memang pagi itu dia sedang akan memakirkan mobilnya, tapi di depan RM Melati, samping jalan negara bukan di koridor jalan satu arah. Dia mengatakan posisi mobilnya kala itu cukup jauh, sekitar 10 meter dari posisi Fauziah. Mariko justru kaget, setelah dia keluar dari pintu mobil, dia langsung disemprot Fauziah.

“Saya di dalam mobil, parkir juga jauh, tidak tahu, begitu keluar langsung saya dimarah-marahin, mencak-mencak, maki-maki saya dan sebagainya, ya pikir saya ibu-ibu ya sudah saya diam.

Waktu mau pergi pun dia masih maki-maki saya,” katanya.

Mariko tidak merasa kalau dirinya harus bertanggungjawab terhadap situasi tersebut. Karena dia tidak merasa menghalang-halan-

gi, menyenggol kendaraan, atau sekedar mengklakson sehingga Fauziah terkejut dan jatuh.

Tak hanya wartawan, kata Mariko, dia juga sempat dihubungi oleh pihak keluarga Fauziah untuk menanyak hal yang sama. “Saya mau nolong gimana, wong dah dimaki-maki kok. Kalau saya nyenggol, tentu saya minta maaf, saya pasti bertanggungjawab. Tapi ini, posisi mobil lagi berhenti,” katanya.

Ia bahkan mengatakan banyak saksi yang melihat kejadian itu.

Tudiangan dan makian yang dilancarkan Fauziah tersebut pun sempat membuatnya malu.

“Saya sendiri malu depan orang ramai. Saya ini perwira lho, dimaki-maki depan orang ramai. Kalau saya nyenggol dia wajarlah dia marah, ini baru juga buka pintu, langsung maki-maki, ini ibu-ibu apa-apaan. Kalau saya ladeni ribut, ya sudah lah, karena dia ibu-ibu tidak mau saya ladeni, makanya saya diam jak,” katanya. (KiA)

Dansat Yonif Blusukan ke Pedalaman Perbatasan Sanggau. Melaksanakan tugas pokok khususnya bidang teritorial, Komandan Satgas Yonif Linud 501/BY, Letkol Inf Andi Kusworo melakukan blusukan ke daerah pedalaman perbatasan RI-Malaysia.

Sembari blusukan, Dansat Yonif juga memberikan sejumlah bantuan pada para siswa sekolah dasar di pedalaman perbatasan itu. “Adapun bantuan yang diberikan dalam bakti sosial seperti buku berjumlah 1500 buah, alat tulis 500 buah,

tas sekolah 350 buah dan seragam sekolah 200 pasang,” kata Letkol Inf Andi Kusworo.

Sekolah yang mendapat bantuan adalah SDN 9 Lubuk Sabuk, SDN Segumun, SDN Sei Tekam, SDN 25 Perimpah di Sei Beruang.

Ia berharap, dilaksanakan kegiatan bakto sosial ini dapat memberi motivasi kepada pemerintah pusat dan daerah agar lebih memperhatikan wilayah pedalaman yang selama ini kondisinya memprihatinkan.

(KiA)

Ilustrasi/Ist

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Disdikbud Masih Tunggu POS UN Ngabang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Landak mulai melakukan persiapan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2015 ini. Dijadwalkan, awal April 2015 akan dilaksanakan Ujian Sekolah (US) yang dilanjutkan dengan pelaksanaan UN. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK Disdikbud Landak, Jongki mengatakan, pelaksanaan UN tahun 2015 masih sama dengan pelaksanaan UN tahun 2014 lalu.

“Namun sampai saat ini kita belum mendapat Prosedur Operasional Standar (POS) UN dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Saat ini kita memang sedang menunggu POS UN tersebut,” ujar Jongki, Jumat pekan lalu.

Dalam POS UN itu, ada beberapa komponen yang akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut di antaranya, kebijakan menganai UN yang bukan lagi sebagai salah satu alat untuk mementukan kelulusan UN di semua satuan pendidikan. “Perubahan ini sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,” katanya.

Jongki, mengakui pihaknya memang sudah melakukan persiapan pelaksanaan UN tahun 2015 khusus untuk satuan pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. “Apapun bentuknya pelaksanaan UN ini, kita tetap melakukan persiapan. Sebab, UN merupakan penilaian akhir dari prestasi para peserta didik,” ucapnya.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalupun Disdikbud Landak sudah menurunkan tim pembuatan soal UN dari kabupaten ke Pontianak. “Kita sterilkan tim pembuat soal UN ini. Hal ini sudah rampung. Kurang lebih satu minggu kita lakukan persiapan. Nanti kita masuk ke percetakan untuk mencetak naskah soal UN. Dipercetakan nantinya naskah soal akan disortir dan akan dipak berdasarkan jumlah peserta UN dimasing-masing sekolah penyelenggara UN,” jelas Jongki.(ius)

Ilustrasi/IST

Senin, 9 Februari 2015

14

Derita Warga Desa Nyiin: Jalan Hancur, Tak Berlistrik Pejabat Landak Dorong mobil Amblas dalam perjalanan menuju desa Nyiin kecamatan Jelimpo. ANTONIUS

Jelimpo. Warga desa Nyiin kecamatan Jelimpo meminta pemerintah memprioritas pembangunan ruas jalan di daerah mereka. Selama ini desa Nyiin termasuk satu di antara desa

termiskin dan tertinggal di kabupaten Landak.

“Jalan hanya di bangun tahap pengerasan saja, yang melewatinya cukup banyak terutama mobil perusahaan maka jalan

ini banyak yang rusak,” ungkap Kades Nyiin, Ungis.

Hanya mobil yang memiliki double gardan yang mampu melintas di jalan itu. Selebihnya, tak jarang amblas.

Akibatnya hasil-hasil desa kebanyak hanya dimanfaatkan warga desa sendiri, sulit dibawa ke luar. Menurutnya jika ruas jalan tersebut diaspal, tentu bisa mengejar ketertinggalan dengan desa-desa lainnya. “Kami minta kedepan pembangunan di prioritakan ke jalan dulu,” pinta Ungis.

Tak cuma jalan, derita warga bertambah, lantaran hingga saat ini desa mereka belum dialiri listrik. Rumah-rumah warga hanya diterangi pelita jika malam tiba.

Hanya beberapa yang sanggup menikmati listri, tapi itupun harus menggunakan mesin

genset. Padahal kata Ungis, letak desanya hanya 11 kilometer saja dari kota Ngabang.

Menanggapi hal itu, Kabag Pembangunan Setda Landak, Drs Sameon, meminta warga desa Nyiin kecamatan Jelimpo bisa lebih baik dari desa lain.

Desa Nyiin, diakuinya merupakan desa binaan Pemda Landak.

“Pembangunan ini bukan hanya pembangunan fisik saja, tapi pembangunan mental, untuk merubah pola pikir yang positif,” kata Sameon, pada Musrenbang di desa Nyiin, Dikatakannya, berdasarkan data dulu desa Nyiin, termasuk desa termiskin dan tertinggal di Landak. “Tapi kalau sekarang kita lihat sudah tidak lagi miskin benar. Karena sudah banyak rumah yang bagus, dan mempu-

nyai pekerjaan yang layak cukup untuk hidup,” kata Sameon.

Ia minta aparatur desa Nyiin, mendata kembali masyarakatnya denga akurat. Karena data ini selalu berubah, apalagi data masyarakat yang masuk katagori miskin.

“Data ini biasanya cepat berubah ada yang dulu miskin sekarang sudah berubah menjadi kaya dan sebaliknya kaya menjadi miskin. Jadi kalau data itu tidak didata kembali maka bisa terjadi kesalahan,” katanya.

Sesuai data yang ada, pemerintah bisa melihat kondisi yang ada di desa. Namun lebih peting dari itu, kata Sameon adalah mengubah pola pikir masyarakat. “Jika pola pikir masyarakat sudah baik, pembangunan lainnya pasti bisa berhasil dan lebih baik lagi,” tutur Sameon. (ius).

Operasi Ketahanan Pangan di Jalur Sutra Masyarakat Jangan Jadi Penonton Ngabang. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot berecana mencanangkan operasi ketahanan pangan khusus di wilayah jalur sutra Landak, mulai dari batas pintu gerbang antara Landak dengan Kabupaten Mempawah dan antara Landak dengan Kabupaten Sanggau, Maret 2015.

Ia mengajak, semua komponen masyarakat menyukseskan operasi ketahanan pangan tersebut.

“Tugas dari Camat, menginventarisir berapa luas lahan pertanian yang ada di kanan kiri jalan jalur sutra sepanjang Landak itu. Siapkan semua komponen masyarakat yang

ada di kecamatan,” perintah Bupati saat memberi sambutan pada pengambilan janji jabatan dan pelantikan Camat Jelimpo, pekan lalu di Kantor Camat Jelimpo.

Menurutnya, pola operasi ketahanan pangan ini akan dilakukan secara serempak. “Saya juga meminta masyarakat jangan hanya nonton. Masyarakat atau pemilik lahan harus turun dalam rangka operasi ketahanan pangan ini,” pintanya.

Saat ini Landak sudah memiliki 60 orang ahli pertanian yang sudah selesai disekolahkan Pemkab Landak.

“Mereka harus melakukan pengabdian di Landak.

Demikian juga dengan para pelajar, PNS, TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya harus terlibat,” harap bupati.

Dikatakan Bupati Landak, dalam rangka operasi ketahanan pangan ini, Pemkab Landak akan mengerahkan sejumlah hand traktor. “Bantuan hand traktor ini sudah terparkir di halaman rumah dinas saya.

Kalau masih kurang, tentu nantinya ada bantuan hand traktor lagi,” katanya.

Ditegaskan bupati, operasi ketahanan pangan ini memang perlu dilakukan untuk memerangi kemiskinan.

Adrianus Asia Sidot. ANTONIUS

“Saya tegaskan, tidak ada alasan Landak menjadi miskin.

Malu kita dapat predikat

miskin. Padahal kita punya tanah yang luas dan siap untuk digarap,” ungkapnya (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Permintaan Camat kepada Kepala Desa

Jangan Sampai Musrembang Hanya Dilakukan Asal-asalan

Persiapan Imlek 2556

Berburu Pernak-pernik Imlek Sampai Kuching Sekadau. Menyisakan sepuluh hari lagi, gong perayaan Imlek 2556 dipastikan cukup meriah. Sejumlah warga etnis Tionghoa di Kabupaten Sekadau sudah mempersiapkan diri menyambut hari besar itu.

Dekorasi khas Imlek di rumah masing-masing mulai terlihat.

“Untuk lampion sudah kita pasang sejak 3 hari lalu,” ujar Khelvin Chandra, warga Jalan Mawar, Kompleks Terminal

Lawang Kuari Sekadau, kepada wartawan, Minggu (8/2).

Menurut pria yang akrab disapa Afuk itu, ada berbagai macam jenis pernak-pernik yang mereka pasang. “Ini selalu kita lakukan saat Imlek,” ucap Afuk.

Pantauan awak koran ini, pernak-pernik khas Imlek seperti lampion berbagai jenis, pohon bunga Mei Hwa, hingga nanas plastik sudah terpasang

di rumah Afuk yang sekaligus difungsikan sebagai hotel tersebut. Ornamen atau pernakpernik yang terpasang lebih didominasi warna merah sebagai warna khas Imlek.

“Warna merah atau warna cerah sengaja kita pilih. Masalah pemilihan warna ini lebih identik dengan kepercayaan kita bahwa bisa mengusir segala bentuk kesialan,” jelas Afuk.

Dipaparkannya, ornamen-or-

namen itu akan tetap dipasang hingga beberapa hari selepas Cap Go Meh. Imlek sendiri akan dilangsungkan 19 Februari, sementara Cap Go Meh 15 hari kemudian.

Diakui Afuk, ornamen-ornamen yang mereka pasang, semuanya dibeli. Bahkan untuk membeli ornament itu, mereka harus rela pergi ke luar negeri.

“Ornamennya ada yang kita beli di Pontianak. Ada juga yang

harus kita beli ke Kuching,” ucap Afuk.

Soal biaya, tak perlu ditanya lagi. “Kalau ditotalkan, mungkin ada belasan juta yang sudah kita keluarkan untuk membeli ornamen itu,” pungkasnya.

Tak hanya Afuk, sejumlah warga lain juga sudah mulai memasang ornamen khas Imlek.

Termasuk di Pekong Fuk Tet Chi, satu-satunya pekong yang ada di Kota Sekadau. (bdu)

Nabil Butuh Uluran Tangan Hermanto S Sos M Si. ABDU SYUKRI

Sekadau. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang direncanakan secara berjenjang mulai tingkat desa hingga tingkat nasional merupakan kunci kesuksesan sebuah pembangunan. Menyadari pentingnya Musrembang, Camat Sekadau Hilir, Hermanto SSos MSi, mengimbau kepada semua kepala desa di kawasan yang dia pimpin untuk betul-betul melaksanakan Musrembang di daerahnya.

“Jangan sampai Musrembang hanya dilakukan asalasalan,” ujar Hermanto, Minggu (8/2).

Di Kecamatan Sekadau Hilir, sejumlah desa sudah melaksanakan Musrembang. Hermanto sekalu Camat selalu berupaya untuk hadir dalam setiap pelaksanaan agenda itu.

“Kalau pun jadwalnya bersamaan, saya biasanya mengutus Kasi atau Sekcam untuk bisa hadir,” ucapnya.

Hermato menegaskan, Musrembang jangan hanya dijadikan sebuah formalitas belaka. Dalam pembangunan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Yang pertama adalah bagaimana pembangunan yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif untuk daerah. Artinya, jangan pembangunan hanya orientasinya untuk proyek semata.

“Karena itu, Musrembang harus berpijak pada 3 hal.

Pertama masalah sarana dan prasarana, sosial budaya, dan yang ketiga masalah ekonomi produktif,” pungkasnya. (bdu)

Bocah Tujuh Tahun Itu Menderita Kista Ginjal

Nabil. ABDU SYUKRI

Sekadau. Senyum kecil menghiasi wajah polos Fauzan Nabil saat rombongan sejumlah wartawan yang tergabung dalam

Ikatan Wartawan Kabupaten Sekadau (IWAS) bersama Kapolsek Sekadau Hilir tiba di kediamannya, kemarin. Kanak-kanak tujuh tahun itu tampak malumalu saat dimintai berfoto.

Bocah laki-laki yang tinggal di gang Nyai Suma, jalan SekadauRawak, ini seperti anak-anak seusianya. Keseharian Nabil diisi dengan bermain. Namun, ada yang membedakan dia dengan teman-teman sepermainannya. Postur tubuh anak pasangan Amin dan Juliana ini berbeda.

Nabil menderita kista ginjal.

Penyakit tersebut mengakibatkan perut Nabil membengkak seperti perut ibu hamil. Ukuran perutnya tak sebanding dengan tubuh Nabil yang mungil.

Badannya pun kurus akibat penyakit tersebut.

Ketika ditanyai apakah ada rasa sakit pada perutnya, Nabil menggeleng. “Ndak sakit om,” ujarnya polos, Minggu (8/2).

Meski tidak mengeluh sakit,

namun Nabil malu akan penyakit yang dideritanya itu. Soalnya, teman-temannya di sekolah sering menanyakan kenapa perutnya buncit. Bocah yang duduk di kelas 2 SDN 04 Sungai Ringin itu tak mau lagi pergi sekolah karena malu kepada teman-temannya.

“Dia tidak mau sekolah lagi, katanya malu,” terang ibu Nabil, Juliana.

Juliana mengatakan, pembengkakan pada perut Nabil sudah mulai terlihat sejak bocah kelahiran 25 Agustus 2007 itu berusia setahun. Semakin lama, perut Nabil semakin besar.

Pihak keluarga pun telah berupaya mencari solusi dengan memeriksakan Nabil ke dokter.

Dokter yang mendiagnosa Nabil kala itu mengatakan terdapat kista pada ginjal bocah tersebut.

Kista inilah yang menyebabkan pembengkakan pada perutnya.

“Waktu itu dokter bilang ada kista di ginjalnya. Dokter nyarankan operasi di Ponti-

anak,” kata Juliana.

Namun, hingga kini pihak keluarga belum dapat mengupayakan operasi Nabil. Biaya salah satu kendala yang dihadapi. Dokter yang memeriksa penyakit Nabil beberapa waktu lalu mengestimasi biaya untuk mengangkat kista dari ginjal Nabil membutuhkan setidaknya 15 juta rupiah.

Uang sebesar itu cukup memberatkan keluarga Nabil. Ayah Nabil, Amin, yang bekerja sebagai tukang bangunan kesulitan untuk memenuhi biaya pengobatan putra sulungnya itu.

“Itu untuk operasi saja. Belum lagi biaya makan minum selama disana,” tutur Juliana.

Melihat kesulitan yang dialami Nabil dan keluarganya, IWAS berniat untuk mencoba membantu meringankan beban keluarga Nabil. Salah satu anggota IWAS, Antonius Sutarjo, menuturkan IWAS berencana menggelar aksi penggalangan dana untuk biaya operasi

Nabil.

“Rencananya begitu. Tapi kami belum dapat memastikan kapan aksinya. Mudah-mudahan dua-tiga hari ini sudah bisa,” tutur Tarjo.

Aksi serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan IWAS yakni penggalangan dana untuk operasi Sujinem, penderita tumor parotis asal KM 7 Jalan Sekadau-Sintang. Kala itu aksi IWAS didukung oleh siswa-siswi sekolah, PMI Sekadau, pramuka, dan kalangan lain.

“Rencananya akan melibatkan pelajar dan unsur lain. Kami akan koordinasi dulu,” terang Tarjo.

Sementara, Kapolsek Sekadau Hilir Iptu Muhadi mendukung langkah IWAS untuk menggelar penggalangan dana bagi Nabil.

“Muspika Sekadau Hilir mendukung rencana rekan-rekan IWAS. Memang sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu sesama yang sedang dalam kesulitan,” ucap Muhadi. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Senin, 9 Februari 2015

15

Dukung Program Ketahanan Pangan

Warung Kopi IPM

Poktan Serai Wangi Jawai Panen 7,8 Ton Padi

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH berdialog bersama pelajar saat peresmian Perpustakaan Bhayangkari Polda Kalbar di Kecamatan Sajingan Besar. Dok

Gemar Membaca, Tingkatkan Wawasan Masyarakat Sambas. Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pelajar agar gemar membaca untuk meningkatkan wawasan. Sebab, membaca dapat menambah ilmu pengetahuan baik di bidang ekonomi, kesehatan, sejarah dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH maupun pengetahuan umum lainnya.

“Banyak koleksi buku bacaan Pemkab Sambas di Kantor Arsip dan Perpustakaan (Arpusda) Kabupaten Sambas. Bahkan ada juga buku di perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, dan perpustakaan kepolisian bantuan dari Bhayangkarai Polda Kalbar bagi masyarakat perbatasan. Tentunya ini harus dimanfaatkan dengan baik,” kata Bupati, belum lama ini di Sambas.

Membaca, jelas Bupati, dapat meningkatkan semangat pendidikan, karena pelajar dapat mengetahui berbagai informasi melalui membaca.

Dampaknya, anak-anak akan termotivasi untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Untuk mewujudkannya, tentunya kita minta kepada masyarakat dapat membiasakan membaca kepada anak-anak sejak dini,” jelasnya.

Buku, kata Bupati merupakan gudangnya ilmu.

Makanya, diharapkan masyarakat Kabupaten Sambas dapat mengajak generasi penerus agar gemar membaca. Sehingga wawasan ilmu mereka makin bertambah. “Oleh karena itu, manfaatkanlah koleksi buku bacaan yang ada di perpustakaan. Sehingga anak-anak kita mengetahui berbagai ilmu untuk meningkatkan pendidikannya,” ajak Bupati. (edo)

Sambas. Kelompok Tani (Poktan) Serai Wangi Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kamis (5/2) lalu, berhasil memanen padi varietas Cibogo sebanyak 7,8 ton. Di bawah bimbingan Pemkab Sambas, para petani menerapkan pola tanam System of Rice Intensification (SRI).

Penyuluh Pertanian Lapangan, Darma Irawan SST yang mendampingi Pokta Serai Wangi kepada wartawan menjelaskan, teknologi SRI yang diterapkan mempunyai banyak kelebihan daripada sistem yang digunakan petani selama ini. “Sistem ini sangat hemat dalam pengembangan hasil panen, karena bibit padi yang diperlukan jauh lebih irit dibandingkan sistem penanaman padi yang biasa dilakukan petani,” ujar Darma Irawan.

Diungkapkan dia, sistem tanam tersebut jauh lebih baik, karena dengan pola tanam SRI hanya diperlukan bibit sebanyak 9 kilogram untuk setiap hektar. Sementara tanpa menggunakan teknologi SRI, diperlukan 25 kilogram bibit setiap hektarnya.

“Untuk semaian padi sistem ini, hanya diperlukan satu batang saja untuk setiap lubang tanam. Hasilnya dalam 7 hingga 15

Anggota DPRD, SKPD dan Forkopincam Jawai memperlihatkan hasil panen padi Kelompok Tani Serai Wangi, beberapa waktu lalu di Desa Sentebang, Kecamatan Jawai. M Ridho hari bisa mencapai 28 anakan dalam satu meningkatkan hasil pertanian,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengerumpun semaian padi,” jelasnya.

Menurut Darma, dengan pola tanam lola Sumber Daya Dinas Pertanian dan SRI petani akan mempunyai banyak pelu- Peternakan Kabupaten Sambas, Friyanto ang menghasilkan padi yang berlimpah. menyambut baik usaha yang dilakukan Sebab, dari hasil panen yang baru dilak- oleh Pokta Serai Wangi Desa Sentebang. sanakan Pokta Serai Wangi telah berhasil “Hasil tanaman padi dengan jumlah memanen 7,8 ton per hektar. “Keberhasi- tersebut, akan mampu membantu upaya lan pelaksanaan pola tanam SRI tidak pemerintah pusat dalam menjaga ketahlepas dari dukungan Pemkab Sambas anan pangan,” kata Friyanto.

Saat ini, ujarnya, pemerintah pusat yang mendorong ketahanan pangan yang saat ini digaungkan pemerintah untuk sangat serius memperhatikan sektor

pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari program yang dibuat oleh kabinet sekarang. “SRI adalah salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan metode yang baik mulai dari jarak tanam, penggunaan bibit dan pengolahan tanah, serta penggunaan pupuk organik,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini memang berbeda dengan pola tanam petani kebanyakan, terutama olah tanah. Begitu pula dengan jumlah benih yang digunakan. Sehingga hasilnya menjadi lebih baik seperti yang telah dipanen Pokta Serai Wangi.

SRI kata Friyanto, merupakan program nasional yang dapat meningkatkan produksi petani. Oleh karena itu, ia mengajak kelompok tani lain agar mencontoh keberhasilan Pokta Serai Wangi yang sudah melaksanakan SRI. “Kita mendorong kelompok-kelompok lain di Kabupaten Sambas untuk ikut menanam padi dengan pola tanam SRI, karena memang sudah terbukti hasilnya. Kelompok Tani Serai Wangi merupakan kelompok dengan hasil penen tertinggi, yaitu 7,8 ton per hektar,” ajaknya. (edo)

Harga BBM Turun, Tarif Penyeberangan Mahal Sambas. Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah tidak diikuti harga komoditi lain. Tidak terkecuali tarif penyeberangan Tebas Kuala-Perigi Piyai yang hingga saat ini masih tinggi. Kondisi ini dikeluhkan warga Kecamatan Jawai, Jawai Selatan dan Tekarang.

“Saya heran tarif penyeberangan masih tidak turun. Ini terjadi karena pasca kenaikan harga BBM kemarin, tapi sekarang BBM sudah turun. Lalu kenapa harga tiket penyebrangan masih tetap sama dengan saat harga BBM naik,” keluh Kepala Desa Sui Nilam, Kecamatan Jawai, Khairudin kepada wartawan, Kamis (5/2) lalu.

Diungkapkan Khairudin,

sebelum harga BBM naik, tarif penyeberangan Rp 6.500 per motor air dengan jumlah penumpang 2 orang. Namun sejak harga BBM naik, penumpang dikenakan tarif Rp 10.000 hingga 15.000. “Ini yang masyarakat pertanyakan. Padahal harga BBM sudah turun, artinya ini perlu keseriusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM saat ini,” harapnya.

Agar penyesuaian harga tidak memberatkan masyarakat, diharapkan Pemkab mengawasi penetapan tarif retribusi tiket penyeberangan. “Kami minta kepada Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti turunnya harga BBM, karena tidak diikuti tarif angkutan pasca kenaikan BBM. Ini sangat vital bagi roda perekonomian masyarakat,” terangnya.

Harapan serupa diungkapkan Er-

wita, 29, warga Kecamatan Tekarang.

Ia merasa tarif yang dikenakan kepada penumpang untuk menyeberang perlu dilakukan penurunan seiring turunnya harga BBM. Sebab, berdampak pada perubahan harga kebutuhan masyarakat.

“Sekarang harga minyak sudah turun, otomatis harga tiket penyeberangan seharusnya ikut turun juga. Kalau tidak turun masih disamakan harga waktu kenaikan BBM, jadi harga-harga barang yang dipasok ke daerah kita harganya masih mahal. Akibatnya memberatkan ekonomi masyarakat,” ungkap Erwita.

Menurutnya, pengusaha penyeberangan memanfaatkan kondisi penyeberangan saat ini. Sebab ferry penyeberangan masih belum beroperasi akibat dermaga rusak. Maka tidak heran harga tiket yang ada di karcis Rp 3.500, tapi kadang Rp

6.500. Namun, saat ini sudah Rp 10.000.

Harga tersebut akan berbeda antara siang dan malam yang bisa mencapai Rp 15.000. “Harga ini sangat memberatkan kami masyarakat, tentunya ini juga dirasakan warga lain yang menggunakan jasa penyeberangan,” ungkapnya.

Terpisah Kepala Dishub Kabupaten Sambas, Drs H Zainal Abidin MSi berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Ia akan segera berkordinasi dengan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau (Gapasdap). “Ini akan segera kita tindaklanjuti, nanti bagaimana kebijakan Gapasdap tentang harga. Sebab ini ada mekanismenya, dan kita minta Gapasdap melakukan koordinasi bersama pengusaha angkutan lain terkait tarif penyeberangan,” tegasnya. (edo)

Sambungan

Tujuh Pemuda.........................................................................................................................dari halaman 9 Warga Perbatasan ...................................dari halaman 9 Setelah ditanya lebih mendalam akhirnya Mawar menceritakan kejadian yang telah menimpa terhadap dirinya.

Juru bicara Polres Batanghari Iptu Syamsudin membenarkan pemerkosaan terhadap siswi SMP yang dilakukan tujuh pemuda itu. “Benar, hal tersebut diketa-

hui berdasarkan laporan kedua orangtua korban ke Mapolres Batanghari kemarin,” ujarnya.

Dikatakannya, berdasarkan laporan tersebut, Satreskrim pun langsung bertindak dan dengan secepatnya berhasil mengamankan 6 dari 7 pelaku pemerkosaan

pada pukul 07.00 WIB, Sabtu (7/2).

“Enam pelaku telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Batanghari untuk dilakukan pengembangan kasus lebih lanjut. Sementara sementara seorang pelaku masih dilakukan pengajaran,” tegasnya. (jpnn)

Gadis 16 ...........................................................................................................................................dari halaman 9 “Tidak menunggu lama, ternyata pelaku ini terlihat keluar menggunakan sepeda motor yang diduga hasil curian,” papar Kapolsek Lubukkilangan, Kompol Edissra Alwin, Sabtu (7/2).

Jajaran reskrim Polsek Lubukkilangga yang dipimpin Dantim Buser, Aiptu Ricardo langsung menangkap dan mengamankan pelaku berikut barang bukti berupa satu unit sepeda motor Suzuki Spin dengan Nopol BA 5953 BC. Kemudian, barang bukti dan pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Lubukkilangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Kita yakin remaja ini adalah penadah aksi

Curanmor yang sering terjadi di kawasan hukum Polsek Lubukkilangan, namun kita masih memeriksa dia secara intensif,” papar Kapolsek.

Ditambahkannya, saat pemeriksaan pelaku mengakui kalau dirinya membeli barang curian tersebut dari tangan ‘A’, warga Kampung Jawa yang masih di kejar oleh pihak kepolisian.

Namun karena TKP pencurian yang dilakukan oleh A ini ada di kawasan Polsek Padang Selatan, pemeriksaan diserahkan ke sana.

“Setelah kita melakukan pemeriksaan intensif, ternyata TKP pencurian tersebut berada di kawasan Padang Selatan. Pelaku ini langsung

diserahkan ke Polsek Padang Selatan berikut dengan barang bukti untuk proses lebih lanjut,” jelas Edissra.

Pelaku ini tampak tertunduk saat ditanyai petugas di Mapolsek Padang Selatan. Dia mengaku membeli sepeda motor tersebut dari pelaku A seharga Rp1 juta. Selain itu, FY yang berparas cantik ini menyebut baru mengenal pelaku ‘A’ sebulan belakangan ini.

“Saya baru kenal dia sebulan Pak, makanya saat ditawari motor murah, saya tergiur dan mengambilnya. Sama sekali saya tidak ikut dalam aksi Curanmor ataupun jadi penadah Pak,” dalih FY sembari tertunduk. (jpnn)

Dari pendampingan tersebut, Donatus mengaku menyimpan senjatanya di dalam tanah. Ia pun bersedia menyerahkan kepada Satgas Pamtas Pos Klawik. “Donatus kemudian menyerahkan satu pucuk pistol jenis revolver yang dimilikinya pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015, saat Wadanpos Klawik, Sertu Mesya beserta anggotanya Prk Mastolih, Prk Kadir dan Prt Triyanto menyambangi rumahnya,” papar Albar.

Kalau penyerahan di Pos Kapar, lanjut Dan Satgas Pamtas, berawal laporan yang diberikan warga bernama Roni, saat Wadanpos Kapar Emil bersama Prk Syarif, Prt Cahyudi, Prk M Syarif dan Prt Fikri anjangsana ke rumahnya, Selasa 3 Febbuari lalu. Roni menyampaikan bahwa kakeknya memiliki senjata pistol jenis tarakol. Wadanpos dan empat anggotanya pun menyarankan agar senjata tersebut diserahkan kepada negara.

Pada Sabtu 7 Februari 2015, Wadanpos dan empat anggotanya melaksanakan

anjangsana ke kediaman orangtua Roni di Desa Lanjak dan menanyakan senjata tersebut. Wadanpos menjelaskan ketentuan pemegang senjata serta bahaya yang ditimbulkan.

“Karena selama ini sudah sering komunikasi dengan anggota pos, jadi yang bersangkutan dengan kesadaran menyerahkan pistol jenis tarakol beserta 1 butir amunisinya kepada Wadanpos Kapar,” papar Albar.

Ia pun menuturkan, Satgas Pamtas terus melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan kepemilikan senjata api. Dengan adanya kesadaran menyerahkan senjata tersebut, masyarakat telah mendukung upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. “Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama dengan baik. Menjaga kedaulatan NKRI memang membutuhkan peran serta masyarakat sebagai pagar hidup nusantara,” tutup Albar. (arm)

Curat ...............................................dari halaman 9 Bekali Pramuka.......................................................................................................................dari halaman 9 Spesialis ventilasi pakai sendok dan membukakan ini masih diburu tim Jatanras.

Perkara (PTKP) dan Penanganan Penanggulangan Bencana (PPB). Sehingga tidak bisa tidak, pembinaan Saka Bhayangkara memerlukan uluran tangan semua komponen, baik di Polres maupun Polsek sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing,” papar Agus.

Dia mengingatkan, Pasal 14 huruf c Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 (UU 2/2002) tentang Polri menyebutkan, dalam melaksanakan tugas pokok, Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Agus menjelaskan, untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta kemampuan masyarakat, berperan serta dalam pembinaan Kamtibmas secara mandiri, dapat dilihat

dari tumbuhnya ketaatan, kepatuhan bagi setiap masyarakat terhadap norma sosial.

Selain itu, tambah Agus, timbulnya kepekaan masyarakat terhadap masalah-masalah sosial yang menjadi penyebab atau sumber gangguan Kamtibmas. Adanya sikap mental masyarakat yang mampu mencegah, menangkal serta menanggulangi setiap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap Kamtibmas.

Kemudian adanya kemampuan masyarakat melakukan tindakan pertama terhadap kasus tertangkap tangan. Sehingga terhindari dari tindakan main hakim sendiri. Adanya kemampuan masyarakat membantu aparat penegak hukum dalam pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melaporkan dan mau menjadi saksi. Adanya kemampuan masyarakat untuk merehabilitasi ketenteraman yang terganggu

akibat konflik sosial, kecelakaan atau bencana alam.

Kasat Binmas Polres Singkawang, AKP Isbullah mengungkapkan, jumlah peserta Saka Bhayangkara Polres Singkawang Angkatan X 2015 ini terdiri 126 anggota Pramuka. Dari Polsek Singkawang Utara 20 putra putri, Polsek Singkawang Barat 14 putra putri, Polsek Singkawang Timur 19 putra putri, Polsesk Singkawang Tengah 18 putra putri, Polsek Singkawang Selatan 18 putra putri dan Polres Singkawang 37 putra putri.

“Sebelum pengukukan, kumpul dulu di Mapolres lama dan long march menuju Taman Gunung Sari untuk Caraka dan pengambilan badge Saka. Kemudian kembali ke Mapolres baru untuk istirahat malam, pagi hari kemarin baru dilantik,” kata Isbullah. (dik)

Sambil Menggendong ................................................................................................dari halaman 9 Perempuan kurus itu pun berusaha membujuk polisi dan menyebutkan berbagai macam alasan, mulai dari memiliki teman seorang polisi hingga menyebut anaknya yang paling kecil masih erat menyusui. Tapi, tetap saja ibu beranak tiga ini digelandang petugas, karena saat ditangkap, wanita tersebut juga tengah memegang dua unit HP yang diduga adalah HP curian.

“Tolong saya Pak, anak ini masih butuh ibunya, saya janji tidak akan berbuat lagi Pak,” begitu pintanya mengiba kepada petugas.

Menurut Hendra Eka Putra, 24, petugas masjid, penangkapan terhadap wanita ini bermula dari aksi yang dilakukannya di masjid tersebut usai salat subuh. Dengan berpurapura menjadi jamaah masjid, wanita itupun terlihat mencurigakan saat akan beranjak keluar.

“Dia terlihat mencurigakan Pak, saat itu dia tidak pakai mukena hanya melilitkan sajadah di lehernya, kemudian terlihat berdiri di sekitar kotak amal,” jelas Hendra saat membuat laporan.

Setelah itu, Hendra melihat wanita itu mengeluarkan sebuah obeng dari saku celana dan terlihat membuka paksa kotak amal tersebut.

Sontak Hendra pun langsung memergoki aksi wanita itu. Bahkan yang lebih menyedihkan, saat beraksi wanita itu membawa anaknya di gendongan.

“Melihat kondisi itu saya langsung berteriak dan memanggil warga. Wanita itu langsung diamankan dan diserahkan kepada polisi.

Untung saja dia belum berhasil mengambil isi kotak amal itu Pak,” papar Hendra.

Kapolsek Padang Selatan, Kompol Sukirman membenarkan tentang penangkapan

tersebut. Saat ini wanita itu masih diperiksa intensif di Polsek Padang Selatan setelah diantar warga. Namun petugas sempat kewalahan memeriksa, karena dia terus merengek minta dibebaskan.

“Saat ini wanita itu sudah kita tempatkan di sel tahanan khusus wanita di Polsek Padang Timur,” papar Kapolsek.

Selain itu, polisi menduga wanita ini juga terlibat dengan sejumlah aksi pencurian lainnya, karena saat diamankan, ibu rumah tangga ini memegang dua unit HP yang bukan miliknya. Tapi, petugas tetap melakukan penyelidikan intensif terhadap wanita ini dan apa saja aksi yang sudah dilakukannya.

“Kita masih mengikat pelaku ini dengan Pasal 363 jo 53 KUHPidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun,” tegas Sukirman. (jpnn)

pintu agar saya bisa masuk ke dalam kantor itu,” jelas Cino sambil merintih kesakitan kepada polisi.

Ketika keduanya berhasil mencuri, Cino sendiri mendapat bagian uang sebesar Rp3,5 juta. “Uang itu separoh buat makan, sisanya buat judi mesin dingdong dan beli Narkoba,” akunya.

Polisi masih mengembangkan kasus ini.

Cino terancam penjara tujuh tahun mengacu pasal 363 KUHP. Sementara Edi saat

Andi Yul mengimbau, setiap warga meninggalkan rumah, harus dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela. Juga memberitahukan kepada tetangga.

“Pengamanan sepeda motor agar gunakan kunci ganda dan parkir di tempat yang aman atau masukkan dalam garasi. Begitu juga untuk perkantoran, agar gunakan jasa pengamanan ataupun penjaga malam dan tetap pastikan terkunci setiap jendela dan pintu-pintunya,” imbaunya. (oxa)

Ngamar dengan .........................................dari halaman 9 Setelah mengetahui kamar yang dimaksud, ia kemudian memutuskan melanjutkan pengintaiannya. Tidak lama berselang, datang seorang pria yang merupakan oknum anggota kepolisian di wilayah tersebut, berinisial HR, menuju ke losmen dan langsung masuk ke kamar tersebut.

Pada saat itu ia sempat berpikir akan langsung memergoki keduanya. Tetapi ia kemudian memutuskan pulang sebentar, sambil mencari saksi untuk memperkuat kasus itu. Ia kemudian menemui ketua RT setempat, dan kemudian membawanya menuju losmen tersebut.

Sesampainya di sana, ia dan Ketua RT langsung menggedor kamar tempat keduanya berada. Tetapi tidak ada jawaban dan penghuni kamar tidak mau membukanya.

Akhirnya ia memutuskan untuk menunggu keduanya di depan pintu hingga pukul 04.00 WIB. Sekira pukul 04.00 WIB tersebut, keduanya kemudian keluar kamar dan terkejut melihat DL dan Ketua RT masih ada di depan pintu.

Keduanya tidak dapat mengelak dan

kemudian ditangani oleh Ketua RT pada malam itu juga. DL juga sudah melakukan tuntutan adat kepada keduanya dan sudah melakukan pertemuan dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Parindu, terkait hal itu ketika itu juga.

Sidang adat sudah dilakukan kepada keduanya. DL saat ini berencana membuat laporan kepada kepolisian.

Kapolres Sanggau, AKBP Donny Charles Go, saat dikonfirmasi Sabtu (7/2) sore, membenarkan adanya kasus ini.

Pihaknya bahkan sudah memerintahkan Propam Polres Sanggau, untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas atas tindakan anggotanya tersebut. “Selain sanksi adat, nanti juga ada sanksi disiplin, sesuai aturan dikepolisian,” ujarnya.

Kapolres Sanggau, AKBP Donny Charles Go menegaskan untuk kasus ini, tidak ada yang harus ditutupi. “Begini ya, anggota saya kan bukan malaikat, jadi pasti ada salahnya.

Nah, kita akan lakukan tindakan tegas.

Sanksi sosial di masyarakat juga tidak dapat dihindari. Saya harap ini jadi pelajaran untuk yang lainnya,” tegasnya. (jpnn)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Senin, 9 Februari 2015

A S A R E T IH S A M A Y N IT K SA SITI BADRIAH

Siti Badriah putus cinta. Jalinan asmaranya dengan Fahmi berakhir sejak dua minggu lalu. Artis yang akrab disapa Sibad ini tampaknya belum bisa mengobati sakit hati yang dirasakannya.

“Ada pokoknya. Itu suatu hal yang nggak bisa diceritain. Termasuk dengan keegoisan aku,” ujarnya.

Siti menyebut putus cintanya sebagai rehat sejenak. Dia menyatakan masih kontak-kontakan dengan Fahmi meski tak intens lagi. “Sekarang masih baik. Jarang-jarang banget komunikasi. Bikin kegiatan jadwal akting supaya aku kerja-kerja dan nggak mikirin apa-apa,” tuturnya.

Sudah dua minggu ini Siti memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Fahmi. Padahal, sebelumnya, dia kompak dengan Zaskia Gotik yang memacari Ryan, kakak Fahmi. Bahkan, dua pasangan tersebut pernah berlibur bareng. “Udah dua minggu, tapi rasanya sudah sama kayak kemarin-kemarin.

Bedanya cuma kayak jarang komunikasi. Kalaupun kadangkadang komunikasi, istilahnya, agak ada gimana,” ungkap pemilik hit Berondong Tua itu.

Siti menampik adanya perselingkuhan di balik putusnya hubungan mereka.

“Nggak Sibad. Alhamdulillah, nggak ada cowok lain. Kalau Ami sih, aku nggak tahu. Aku jarang ketemu dan komunikasi sama Ami. Penyebabnya bukan pihak ketiga. Ada beberapa yang nggak bisa diungkapin,” jelasnya.

Dia menyatakan menjadi penentu yang mengakhiri hubungan tersebut.

Dia merasa bahwa ada yang perlu diubah dalam hubungannya dengan Fahmi. (Jp)

DIAN SASTRO

Makin Cantik

DEWI SANDRA

Nikmatnya Bareng Suami

Dari sononya, Dian Sastrowardoyo, 32, memang cantik. Tapi makin terlihat cantik ketika ibu dua anak itu menghadiri sebuah acara di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Kamis (5/2) malam.

Dian mengenakan cropped top dan asymmetrical skirt rancangan Ardistia New York.

Dian menuturkan, dirinya sudah lama mengagumi rancangan-rancangan Ardistia.

Dia adalah desainer Indonesia yang justru memulai karirnya di New York, Amerika Serikat.

Bintang film 7/24 itu akhirnya kesampaian mengenakan rancangan Ardistia. “Aku hari ini pakai baju Ardistia New York. Udah lama pengin banget pakai baju dia,” ucapnya.

Dia mengatakan, banyak perancang busana tanah air yang sudah mengharumkan nama negara ini di kancah internasional. Karya-karya mereka sangat inspiratif dan bisa bersaing dengan karya perancang luar negeri.

Karena itu, dia bangga mengenakan rancangan desainer lokal. Nah, salah satu yang bikin Dian jatuh cinta dengan karya Ardistia adalah jahitannya yang rapi.

Selain itu, pemilihan bahan yang tepat membuat baju-bajunya menjadi terasa pas di badan. Dian mengatakan suka mengikuti tren fashion yang dibuat desainer tersebut. “Aku lihat-lihat trennya lagi apa. Kalau memang cocok, ya beli. Baju ini enak banget dipakai. Aku seneng banget akhirnya bisa pakai baju ini,” tuturnya.

Nama-nama desainer Indonesia kini semakin diakui di mancanegara. Hal itu membuat Dian berpikir akan lebih baik jika ada penghargaan untuk mereka. Selama ini desainer luar negeri selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat.

Menurut dia, dengan adanya penghargaan untuk desainer lokal, terutama yang muda, mereka akan termotivasi. Semangat mereka juga semakin tinggi. “Dan pasti, karya-karya mereka akan semakin luar biasa,” ucapnya. “Aku pengin ada award untuk desainer-desainer muda Indonesia gitu,” tuturnya. (Jp)

Dewi Sandra kini menikmati indahnya berumah tangga. Agus Rachman yang menikahinya pada 11 Desember 2011 tidak hanya dijadikan kepala keluarga. Agus menjadi teman dan sahabat dalam memutuskan untuk menerima kembali tawaran di dunia entertain, selain manajernya.

Sebagai istri, Dewi merasa saat ini adalah untuk kembali menjadi ibu rumah tangga biasa, setelah lebih dari setahun menghabiskan waktu di lokasi syuting demi sinetron stripping CHSI. Sepanjang itu pula, menurut Dewi, suaminya sangat pengertian dan tidak pernah mempermasalahkan jam kerja Dewi yang pulang ke rumah hingga menjelang dini hari. “Agus tidak pernah komplain ini atau itu, karena itu saya juga harus tahu diri, nggak bisa egois hanya dimengerti, tapi saya juga harus mengerti bagaimana posisi sebagai istri,” kata anak dari almarhum John George Killick dan almarhumah Prihartini Killick seperti dilansir dari Nyata.

Agus juga selalu bisa menghadirkan senyum di wajah Dewi lewat kejutankejutan bunga darinya. Momen yang paling berkesan dan dinikmati oleh Dewi adalah ketika Agus menjadi imam saat salat berdua. “Saya paham bahwa kita tidak bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini. Tapi, saya yakin, saya mendapatkan apa yang saya butuhkan,” katanya. (ny)

ALICE NORIN

ASIPPINDO MEMBANGUN INDUSTRI PENJAMINAN

Pengurus Asippindo berfoto bersama di sela-sela acara Rakernas yang digelar di kantor pusat Perum Jamkrindo, Jakarta, 4 Februari 2015.

Menyambut tahun 2015, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) bertekad mendorong akselerasi industri penjaminan di Tanah Air. Potensi bisnis yang masih sangat besar diharapkan bisa segera tergarap seluruhnya. Dengan demikian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai sekitar 90 persen dari total usaha di Indonesia, semuanya bisa terlayani.

Berbagai strategi pengembangan industri penjaminan dibahas secara mendalam pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asippindo yang digelar di kantor pusat Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (4/2).

Agenda triwulanan tersebut dihadiri seluruh anggota Asippindo yang kini jumlahnya telah mencapai 18 perusahaan. Asippindo, terbentuk pada 13 Desember 2012, merupakan wadah bagi pelaku industri penjaminan guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional, agar terjalin hubungan baik antara pelaku industri penjaminan dan pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam Rakernas Asippindo adalah Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penjaminan Kredit Bersama (Co-Guarantee) antara seluruh anggota Asippindo. ”Kerjasama ini merupakan solusi atas masalah keterbatasan kapasitas penjaminan yang dimiliki sebagian besar perusahaan penjaminan dan sekaligus mengefektifkan peran perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asippindo,” kata Ketua Asippindo Diding S Anwar.

kami bahu-membahu menggarap potensi pasar yang masih sangat besar dan belum tergarap seluruhnya,” kata Diding yang juga menjabat Direktur Utama Perum Jamkrindo.

Tahun ini diperkirakan penjaminan yang dilakukan oleh seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asippindo nilainya mencapai Rp 100 triliun. Jamkrindo sebagai perusahaan dengan modal terbesar menargetkan nilai penjaminan mencapai Rp 77 triliun, mencakup 4 juta UMKM dan menyerap 5,6 juta tenaga kerja.

Diding S Anwar, Ketua Asippindo yang juga Direktur Diding melanUtama Perum Jamkrindo jutkan, Rakernas pengalaman yang handal Asippindo juga membahas susunan dalam menjamin kredit UMKM penyempurnaan pengurus organisasi, pendirian dan Koperasi. penetapan pengurus Setelah semua anggota dan Asippindo menjalin kerjasama Lembaga Alternatif Penyelesaco-guarantee ini, Diding opti- ian Sengketa (LAPS), kemudian penyelenggaraan mistis bisnis penjaminan bisa persiapan tumbuh di atas 20 persen tahun ACSIC Conference di Denpaini. Selama ini, rata-rata penja- sar, Bali pada November 2015 minan yang dilakukan perusa- mendatang. ACSIC Cenference haan anggota Asippindo tum- adalah konferensi tahunan lembaga penjaminan kredit buh 20 persen per tahun.

Selama 45 tahun Jamkrindo se-Asia, selain dihadiri lembaberdiri, kata Diding, sampai ga penjaminan dari negara Asia saat ini baru sekitar 18 persen juga akan dihadiri wakil dari potensi pasar penjaminan yang Amerika Serikat, Eropa, Austratergarap di Indonesia. Dia lia, Afrika dan Amerika Latin.

Dibahas pula tindak lanjut yakin, potensi pasar di tiap provinsi tidak sampai 20 persen Program Kartu IUMK (Izin yang sudah tergarap oleh Usaha Mikro Kecil) yang masing-masing Jamkrida. Apa- merupakan hasil kerjasama lagi sebagian besar Jamkrida Kementerian Dalam Negeri, baru berdiri beberapa tahun Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagabelakangan ini. ”Di sini kami tidak rebutan ngan, Bank BRI, dan Asippindo. kue yang sudah habis. Justru Dan membahas persiapan Dengan kerjasama ini, lanjut Diding, keterbatasan kapasitas penjaminan tidak lagi dapat menghambat perusahaan dalam melakukan penjaminan. Sebab, ketika salah satu anggota asosiasi telah mencapai batas nilai penjaminan, bisa di-back up oleh anggota lainnya. Terutama Perum Jamkrindo yang memiliki modal terbesar tapi dengan

Sertifikasi Ahli Penjaminan Kredit.

Asippindo juga mempersiapkan Naskah Akademik untuk Rancangan UndangUndang Penjaminan, sebagai persiapan untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. ”Asippindo mengajukan permohonan Naskah Akademik kepada DPR sebagai pihak yang mempunyai hak inisiatif. Diharapkan DPR membahasnya tahun ini untuk disahkan menjadi undangundang,” kata Diding.

Sebetulnya, RUU Penjaminan ini sudah beberapa kali diajukan oleh pemerintah kepada DPR, tapi selalu gagal. ”Kami butuh undang-undang ini sebagai landasan hukum yang lebih kuat bagi industri penjaminan. Seperti halnya industri perbankan dan asuransi yang sudah ada undang-undangnya,” kata Diding. (*)

Daftar Perusahaan Anggota Asippindo

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI) PT UAF Jaminan Kredit PT Penjaminan Jamkrindo Syariah PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumatera Barat PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Barat PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumatera Selatan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalimantan Selatan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalimantan Tengah PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalimantan Timur PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bangka Belitung PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTT PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua

Nggak Gaul Lagi Alice Norin yang awalnya dikenal sebagai pesinetron yang juga punya keahlian memainkan piringan hitam sebagai Disc Jockey (DJ), kini mulai mengurangi aktivitasnya di dunia malam. Dia lebih fokus berakting di sinetron Tukang Bubur Naik Haji dan berbisnis.

“Jujur aku sudah nggak gaul lagi. Sudah jompo syuting, sekarang mulai usaha,” ucapnya.

Setelah menjajal dunia modeling, sinetron, Alice memang sempat dikenal sebagai DJ. Tidak hanya manggung di Jakarta saja, Alice seringkali dipanggil untuk acara dugem di berbagai daerah, seperti Batam dan Surabaya. Berbagai aksi-aksinya sebagai DJ pun seringkali di-upload lewat instagramnya @ alicenorin. Belakangan, Alice tak lagi mengisi foto-foto DJ di akun instagramnya. “Sekarang sudah jarang nge-DJ lagi.

Soalnya acaranya kan malam, ngantuk. Pagi kerja lagi.

Kadang ada acara atau ultah juga nggak diambil,” jelasnya.

Keputusan untuk mundur dari gemerlapnya dunia malam sebagai DJ sudah dia pikirkan sejak lama. Pertimbangannya adalah usianya yang akan menginjak usia 27 tahun ini. Selain kesehatan, ia mengaku sudah tidak lagi bisa lagi membagi waktu dengan kesibukannya yang lain.

“Sebelum nikah sudah nggak lagi. Tapi, ya itu lagi karena sudah cape dengan usaha,” jelas istri dari Alvin Yudhapatria itu.

Jika pun muncul, dia tidak bermain. Alice memilih menghibur diri bersama teman-temannya.

“Kadang perlu juga sih.

Kayak kemarin ada keluarga dari Norway. Mau nggak mau ngajak mereka pergi dari pagi sampe malam. Tapi karena sudah nggak keluar malam, jadi bingung, blank jadinya,” ucapnya lantas tertawa.

Jika pun dia keluar malam, biasanya hanya untuk sekedar nongkrong di kafe. Menikmati beragam kuliner atau sekedar bercanda dengan temantemannya. “Mungkin sudah beda. Kesenangannya beda.

Sekarang lebih senang yang santai, lebih yang untuk lunch aja sekarang,” ungkapnya. (idp)