9 September 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 9 September 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Ganti Rugi JK I Rp9,4 Miliar Tak Sampai Kas Negara

Aparat Hukum â&#x20AC;&#x153;Tiarapâ&#x20AC;?, Kejati Hanya Tukang Tagih PONTIANAK -RK. Penanganan ganti rugi perbaikan Jembatan Kapuas I (JK I) benar-benar simpangsiur. Perusahaan yang tidak mau ganti rugi terkesan lepas dari jeratan

Terseret Kasus Ganti Rugi Lahan

Kadishub Kapuas Hulu Ditahan Kejaksaan Tinggi

hukum. Sedangkan Kejaksaan Negeri (Kejati) Kalbar selaku lembaga hukum hanya bertugas sebagai penagih alias debt collector? Kami tidak mau tahu, begitu ditegaskan Kajati Kalbar Resi Anna Napitupulu SH MH saat ditanya mengenai uang ganti rugi perbaikan JK I sebesar Rp9,4 miliar dari PT Makmur Abadi Shipping (MAS) dan PT Kapuas Armada Nusantara (KAN) yang tidak sampai ke kas negara, Senin (8/9). Menurut Resi, Kejati tidak mengurusi ganti rugi yang dilakukan PT MAS dan PT KAN kepada PT Asria Nurlinda Inti Sejahtera (ANIS). Walaupun uang ganti rugi dari kedua perusahaan tersebut tidak sampai ke kas negara. Karena

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar hanya meminta Kejati melakukan penagihan kepada perusahaan yang belum membayar ganti rugi atas kerusakan JK I akibat ditabrak oleh pontoon atau tongkang. Pada tanggal 25 Agustus 2014 kemarin PU meminta kita untuk melakukan penagihan kepada penabrak pilar empat Jembatan Kapuas I dengan nilai Rp4,1 miliar, dan saat ini sedang negosiasi. Di mana permintaan oleh PU dengan melayangkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada kita, ungkap Kajati Resi. Dijelaskan Resi, selain sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), kejaksaan juga

Halaman 7

Kata Kadispenda Pontianak, Tak Bayar Pajak Tak Rugi Kok Usaha Kecil Disegel RM Umy Tak Bayar Pajak 4 Tahun Karena Menilai Regulasi Tak Jelas

PONTIANAK-RK. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kapuas Hulu berinisial RAS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar. Pejabat eselon dua ini masuk dalam panitia sembilan yang melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Halaman 7

ASI Kartini

Halaman 6

Sat Pol PP dan Dispenda Kota Pontianak sebelum menyegel Rumah Makan Umy, di Jalan Pak Kasih, Pontianak, yang tidak membayar pajak makan dan minum sejak 2011 hingga saat ini, Senin (8/9). GUSNADI-RK

Jual Aset Kodam, Polisi Sita Rp4,5 Miliar

Pangdam Kaget Namanya Dicatut PONTIANAK -RK. Polda Kalbar masih melakukan pengembangan kasus penjualan aset Kodam XII/Tanjungpura oleh Toni alias Ali, warga Kota Pontianak yang

berdomisili di Jakarta. Polisi sudah mengamankan barang bukti uang Rp4,5 miliar dari tangan tersangka. Uang yang kita amankan ini

Jangan Mau Jadi Penonton di Kampung Sendiri Anak Bangsa di Grand Ballroom, Lumire Hotel Jakarta. Saya merasa bangga, apa yang kita lakukan saat ini mendapat

Bang Meng

Rakyat Kalbar

Basuni Andollini @DONbasoeni

Emil Salim @emilsalim2010

bukannya kalo dipilih DPRD kita kembali ke masa lalu ? Nanti kayak orde baru gitu ?

Kuda tunggangan Presiden-elect Jokowi ingin cepat lepas landas hadapi banyak tantangan. Prosedur & waktu belum mengizinkan, perlu tunggu!

biak belitong @siahaan_anita

Lina Anandya @AnandyaLina

Pilkada langsung mau dirubah??? Kemunduran!!!

Perubahan mulai berhembus. Mungkin akan lahir pula barisan sakit hati,kelompok pasrah, dan pencela. Dibikin jamak. Siapa kuat?

Rustam Ibrahim @RustamIbrahim

SAMMY NOT A SLIM BOY @NOTASLIMBOY

Bagi saya, sistem pemilihan DPRD adalah sistem yang buruk. Di tangan orang yang buruk lebih buruk lagi

Siap-siap banyak anggota DPRD yang tajir melintir dengan UU Pilkada yang baru.

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Kapolda Tak Tahu Apakah AKBP Idha Endri Prasetiono Dipulangkan ke Indonesia PONTIANAK -RK. Nasib Kasubdit Dit Narkoba Polda Kalbar, AKBP Idha Endri Prasetiono dan anggota Polsek Entikong Bripka MP Harahap yang diringkus Polisi Diraja Malaysia (PDRM) terkait kasus Narkoba, hingga saat ini belum diketahui pasti, apakah dipulangkan ke Indonesia atau tetap ditahan di Negeri Jiran. Keduanya sudah menArief Sulistyanto jalani satu kali perpanjangan penahanan oleh PDRM. Sebelumnya wartawan mendapatkan informasi, Idha dan Harahap dipulangkan ke Pontianak menggunakan jalur darat pagi kemarin, Senin (8/9). Setelah ditunggu-tunggu, informasi tersebut belum diketahui kebenarannya. Berita pemulangan Idha Endri dan MP Harahap ini sangat santer sejak Minggu (7/9) lalu. Seluruh pewarta di Kota Pontianak bersiaga Halaman 7

Halaman 7 Dicky Arianto Padmadipura penerima penghargaan Indonesian Best Entrepreneur Award 2014. IST

Aparat hukum tiarap , Kejati hanya tukang tagih -- Bagosnye rakyat buat perusahaan debt collector jak, lumayan fee-nye.

berasal dari pembayaran panjar tanah milik Kodam dari korban kepada tersangka Toni. Korbannya tujuh orang. Mereka Halaman 7

Raih Indonesian Best Entrepreneur Award 2014

JAKARTA-RK. Sabtu (6/9) lalu, nama Kalbar kembali diharumkan melalui Dicky Arianto Padmadipura SE. Pengusaha muda kelahiran Sanggau yang telah memiliki jaringan usaha secara nasional itu dianugerahi Indonesian Best Entrepreneur Award 2014 oleh yayasan Citra Prestasi

Injet-injet Semut

Dewan Kota: Periksa Kadispenda! PONTIANAK-RK. Buka usaha besar di Pontianak itu enak lho. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)-nya hebat, terkesan bisa memilih-milih ketika menjalankan regulasi. Contohnya, bisnis besar Karaoke River X Hotel Aston, di Jalan Gajah Mada, Pontianak, yang terindikasi tidak membayar pajak room sebesar 30 persen selama 2,5 tahun. Dispenda Kota Pontianak tak merasa dirugikan dengan hal ini. Selama dua tahun setengah mereka (Karaoke River X) tidak bayar pajak, kita Dispenda tidak dirugikan, kita maklumi karena mereka tidak tahu, kata Kadispenda Kota Pontianak, Ir. Amirullah, di kantor DPRD Kota Pontianak, Selasa siang, 12 Agustus 2014. Namun kemarin, usaha kecil seperti Rumah Halaman 6

Kadis Perhubungan Kab Kapuas Hulu digiring ke Rutan Kelas IIA Pontianak setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan rumah dinas Pemkab, Senin (8/9). OCSYA ADE CP-RK

Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April merupakan momentum kebangkitan kalangan wanita untuk setara dengan kaum pria. Tetapi, Kartini-Kartini masa kini bukan hanya berjuang pada tanggal tersebut. Hari Kartini hanya sebagai tonggak perjuangan kaum hawa memperjuangkan hakhaknya. Wanita saat ini seakan tidak mengenal waktu dalam meneruskan perjuangan Kartini. Hari Kartini tentu tidak bisa lepas dari sosok Raden Ajeng (RA) Kartini. Pasalnya, dialah yang kali pertama menggaungkan istilah emansipasi wanita di republik ini.

Resi Anna Napitupulu

Mundur, Masih Dipertimbangkan PELANTIKAN anggota DPR RI periode 20142019 akan digelar 1 Oktober mendatang. Satu dari tujuh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang terpilih menjadi wakil rakyat di Senayan belum bisa memastikan Halaman 7

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama

Virus Ebola Tak Membuat Jamaah Batalkan Niatnya Ke Tanah Suci Tidak ada calon jamaah haji Indonesia membatalkan keberangkatan ke Arab Saudi karena mewabahnya virus ebola. Semua jamaah tetap akan berangkat sesuai jadwal yang ditentukan, kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, kepada Rakyat Merdeka Group RakyatKalbar, di Jakarta. Kekhawatiran virus ebola, lanjut Wakil Ketua PPP itu, tidak membuat jamaah membatalkan niatnya ke tanah suci. Sebab, mereka menunggu cukup lama. Kemunculan virus ebola tidak membawa kendala bagi keberangkatan haji. Insya Allah tidak ada masalah, paparnya.

mencegah virus ebola menimpa jamaah haji Indonesia? -Pemerintah bekerja sama dengan petugas medis di Arab Saudi untuk menangani jemaah yang tertular virus ebola. Pemerintah Arab Saudi akan menyediakan sarana isolasi serta melakukan diagnosis penyakit dan pengobatan. Pemerintah juga telah mempersiapkan beberapa hal untuk pencegahan. Di antaranya, melatih petugas kesehatan mengenai penyebaran dan penanganan ebola. Kemudian memberikan penyuluhan terhadap jamaah haji ihwal bahaya virus mematikan ini. Kami juga mengimbau kepada seluruh jamaah haji untuk tetap menjaga kesehatan dan terus mencari informasi selama di tanah suci.

Berikut kutipan selengkapnya;

+Apa ada pemeriksaan kesehatan terhadap jamaah yang akan pulang ke Indonesia? -Ada. Di sana terdapat balai pengobatan selama 24 jam siaga memberikan bantuan kepada setiap jamaah yang terganggu kesehatannya. Jika jamaah sehat, maka bisa pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika ada yang sakit atau kurang sehat. Maka kepulangannya akan ditunda dan diberikan penanganan hingga kondisinya memungkinkan untuk dipulangkan.

+Kenapa Anda yakin virus ebola tidak mengganggu keberangkatan jamaah haji? -Pemerintah Arab Saudi telah melarang empat negara, yaitu Liberia, Nigeria, Guinea dan Siera Lione untuk mengirim jamaah hajinya. Sebab, khawatir berpotensi menularkan virus Ebola. Itu sebuah ketegasan yang patut diberikan apresiasi. Ilustrasi : Masjek

+Bagaimana strategi Kemenag

1.861 Jemaah Haji Kalbar Berangkat ke Tanah Suci

Abdul Rojak

PONTIANAK-RK. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Abdul Rojak mengatakan, jumlah jemaah haji Kalbar yang positif berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini sebanyak1.865 jemaah. Jadi sampai sekarang tera-

khir dari 1.872 orang jatah haji Kalbar, yang jadi betangkat 1.865 orang, namun empat orang mutasi ke luar Kalbar. Dua orang ke Sumatera Barat dan dua orang ke Jogja. Jadi tinggal 1.861 orang yang akan berangkat dari asrama haji Pontianak, kata Abdul Ro-

jak di kantornya, Senin (8/9). Ia menambahkan, mulai besok (hari ini) kloter 11 sudah mulai tiba di Asrama Haji Po n t i a n a k . D i k a t a k a n ny a , semua persiapan untuk keperluan jemaah sudah disediakan. Tempat di asrama haji kami pantau langsung, baik itu kamar tidur, kasur itu sudah dipersiapkan. Fasilitas kesehatan lingkungan sudah difogging untuk menghindari nyamuk. Dapur umum untuk masak sudah siap semuanya. Mulai besok jemaah masuk asrama haji. Kloter 11 dari Melawi, Sambas, dan Kabupaten Pontianak, paparnya. Rojak mengaku, pihaknya sudah mendata jemaah haji cadangan. Sesuai instruksi pemerintah pusat, terutama untuk pendampingan bagi jemaah lanjut usia (Lansia). Ada proses dari pusat kita disuruh mendata cadangan untuk melengkapi kuota haji Kalbar tahun ini. Syaratnya harus dari keluarga yang bersangkutan, misal anak dengan bapaknya yang sudah pikun. Itupun harus ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan si bapak ini sudah lansia dan pikun, bebernya. Pendamping ini juga harus sudah mendaftar. Tidak bisa mendadak. Ada batas waktu

penetapan. Namun hari ini batas akhir pendaftaran. Surat dari pusat itu baru kita terima Jumat kemarin, sambungnya. Rojak melanjutkan, dari seluruh jemaah haji asal Kalbar yang akan berangkat, beberapa diantaranya belum mendapatkan pasport. Namun Rojak memastikan pihaknya akan mempercepat pengurusan pasport tersebut ke Jakarta. Dari seribu lebih yang akan berangkat itu, dua orang belum clear. Satu orang dari Sambas dan satunya lagi dari Kota Pontianak. Tapi petugas kita hari ini (kemarin) sudah berangkat lagi ke Jakarta. Urus pasport itu, mudah-mudahan bisa selesai, harapnya. Ia mengimbau, jemaah haji mentaat i aturan yang sudah ditetapkan Dinas Perhubungan maupun Bea Cukai, seperti pembatasan membawa uang dan barang. Uang maksimal Rp100 juta. Ini aturan baku dari Bea Cukai. Kemudian bagi yang membawa alat-alat elektronik, harus ada surat keterangan dari Bea Cukai Kalbar. Nanti Bea Cukai akan stanbay di asrama haji pada saat penerimaan barang, mulai besok pagi (hari ini), ucapnya. (dRe).

PT GMS Pertanyakan Pemasangan Garis Polisi di Lahan Mereka P ONT IANAK -RK. Perusahaan perkebunan sawit PT Gemilang Makmur Subur (GMS) yang berlokasi di Desa Lamansatong, Kecamatan Matan Hilir Utara dan Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang mempertanyakan tindakan Kepolisian Resort (Polres) setempat yang memasang garis polisi atau police line di lahan mereka. Dikatakannya, police line yang dilakukan Polres Ketapang pada 3 September 2014 lalu dengan alasan PT GMS dituding tidak mengantongi izin dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Ketapang. Sehingga aktivitas di areal perkebunan berhenti total. Kapolres Ketapang mengatakan kebun GMS adalah kebun tidak bertuan, izinnya bodong, kebun ini milik bersama, kebun milik Tuhan dan siapapun boleh melakukan kegiatan disana, kata Ridwan SP, Manager Coorporate AďŹ&#x20AC;air PT. GMS wilayah Kalbar ketika dihubun-

gi di Pontianak, Senin (8/9). Padahal di satu sisi, kami sedang mengurus izin perkebunan ini dan telah melalui proses perizinan sesuai Undang-Undang yang berlaku, imbuhnya. Menurut Ridwan, proses pengurusan perizinan tidak ada kaitannya dengan Kepolisian setempat, tetapi langsung melalui Pemerintah Kabupaten Ketapang. Bahkan, selagi kami mengurus izin perkebunan, ada informasi bahwa Bupati Ketapang mendapat ancaman, sehingga terkesan Bupati tidak dipercaya kepada PT GMS ini, katanya. Sejak saat itu, ribuan pekerja yang sebagian besar merupakan masyarakat setempat tidak bekerja dan mendapatkan penghasilan, karena selama ini masyarakat di sekitar perkebunan mendapatkan nafkah dari perkebunan PT GMS yang sebelumnya bernama PT Golden Youth Plantation itu. Perusahaan turut memikirkan masyarakat yang mencari nafkah

disana karena sehari-harinya, masyarakat menggantungkan pencaharian mereka di kebun dan sejak kejadian itu, hampir 1.083 orang tidak bekerja hingga hari ini (8 September 2014). Sementara 80 hingga 90 persen karyawan PT GMS adalah masyarakat setempat dan mereka akhirnya mempertanyakan kepada perusahaan permasalahan ini, beber Ridwan. Bahkan disaat PT GMS sedang mengurus perizinan, timbul persoalan, yakni penjarahan tandan buah segar (TBS)milik perusahaan oleh masyarakat, namun berhasil diselesaikan oleh pihak perusahaan yang bekerja sama dengan tokoh adat setempat. Penjarahan terjadi sekitar 1,5 bulan. Ketika penjarahan pun, perusahaan telah melapor ke Polsek setempat yang dilanjutkan ke Polres. Hingga saat ini saja, laporan penjarahan TBS tidak ditanggapi oleh Polres Ketapang yang akhirnya berhasil kita selesaikan dengan tokoh

adat di beberapa desa disekitar perusahaan, papar Ridwan. Atas tindakan Polres Ketapang yang memasang garis polisi, Ridwan menegaskan pihaknya akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat melalui Direktorat Kriminal Umum. Sambil berharap hukum juga ditegakkan dan tidak ada rekayasa masalah dan menyangkutpautkan perusahaan perkebunan oleh Kepolisian Resort Ketapang, jelas Ridwan. PT GMS yang berlokasi di Dusun Nek Doyan, Desa Laman Satong dan Dusun Tanah Merah, Muara Kayong, Sepahan, Desa Sungai Kelik ini memiliki areal seluas lebih kurang 4.700 hektare, dimana dari luasan tersebut, 20 persennya adalah milik masyarakat (plasma). PT GMS pun telah membagi sisa hasil kebun (SHK) kepada masyarakat di sekitar perkebunan. (dRe).

+Apa saja terobosan yang Anda buat dalam penyelenggaraan haji tahun ini? -Tidak banyak. Saya hanya melakukan beberapa penyempurnaan saja. Antara lain buku manasik haji. Selama ini buku tersebut selalu dibawa oleh seluruh jamaah haji, dan dikalungkan di leher mereka. Saat ini, buku manasik sudah bisa digunakan melalui telepon genggam dengan sistem android. Ditambah dengan peta di Mekkah, Madinah dan Arrafah. Itu sangat memudahkan jamaah untuk memperoleh informasi. +Bagaimana dengan katering? -Untuk persoalan katering juga terus kami sempurnakan. Saat ini kami sangat selektif dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan katering di sana. Selain itu, kami melakukan kontrol terhadap kualitas makanan. Seperti gizinya ditingkatkan, aneka keragaman menu yang disajikan dan ketepatan waktu pemberian makanan. Tidak akan ada lagi makanan siang disajikan sore hari. Sebab, diberikan tanda yang berbeda di setiap waktu makan. Re-editing : Hamka Saptono

Belanja Operasi Lebih Tinggi dari Belanja Modal

Christiandy Sanjaya

PONTIANAK -RK. Tahun Anggaran ( TA) 2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar untuk belanja operasi pemerintah lebih tinggi dibanding belanja modal. Ini menggambarkan bentuk dari pembangunan yang tengah dilaksanakan pemprov Kalbar. Memang benar, dari data yang ada belanja operasi lebih tinggi dari belanja modal, kata wakil gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya SE MM di Pontianak belum lama ini. Christiandy menjelaskan belanja operasi merupakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah untuk pembangunan di segala bidang, yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat di Kalbar. Sedangkan belaja modal menjadi aset Pemerin-

tah Provinsi Kalbar dan diproyeksikan sebesar 29 persen dari total belanja daerah di luar gaji. Hal ini berpedoman pada PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, paparnya. Selain itu, lanjut orang nomor dua di Kalbar ini, pada belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, pihak ketiga, pemerintah, maupun pemerintah daerah lainnya. Pada umumnya bersifat belanja modal yang tidak dicatat dalam neraca Pemerintah Provinsi Kalbar, kata Christiandy. Sementara penganggaran belanja tidak langsung dalam APBD TA 2013 mencapai 52,03 persen atau lebih besar dari belanja langsung yang sebesar 47,97 persen. Hal ini dikarenakan adanya penganggaran belanja hibah. Dana hibah itu merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada SD dan SMP di Kalbar. Belanja hibah BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kepada satuan pendidikan dasar sebesar Rp534,57 miliar atau 29,60 persen, kata Christiandy. (dRe)

SBY Harus Batalkan Bebas Bersyarat Hartati Murdaya JAKARTA-RK. Pembebasan bersyarat Hartati Murdaya, terpidana kasus suap terhadap Bupati Buol saat itu, Amran Batalipu, terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah, terus menuai protes. Pasalnya, keistimewaan yang diperoleh Direktur Utama PT Hardaya Int i Plantation dan PT PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) ini seolah merobohkan bangunan perjuangan Indonesia untuk bebas dari Korupsi. Apa pun alasan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM berkaitan dengan pembebasan bersyarat Hartati, itu telah menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tegas aktivis antikorupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak (Senin, 8/9). Dahnil curiga Menkum H A M A m i r Sy a m s u d d i n sengaja memanfaatkan kekuasaan untuk membantu membebaskan Hartati menjelang pemerintahan

SBY berakhir. Karena baik Amir, Hartati, dan SBY samasama elit Partai Demokrat. Pembebasan Hartati ini sekali lagi menjadi tragedi bagi usaha untuk memberikan efek jera dan hukuman yang berat bagi para koruptor, tegas Dahnil. Menurutnya, tindakan Menteri Amir Syamsuddin itu bisa saja digugat oleh terpidana korupsi lainnya agar diberikan hak yang sama berkaitan dengan pengurangan hukuman dan pembebasan bersyarat. Jadi, Presiden saya kira perlu membatalkan pembebasan bersyarat tersebut untuk membuktikan bahwa SBY memang punya komitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi sampai akhir masa jabatannya, sekaligus menepis dugaan pembebasan bersyarat Hartati, karena kedekatan dia dengan penguasa yang sebentar lagi berakhir, demikian dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. (Rmol).

metro

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

Depositokan Uang Rp 70 Miliar

SALMONELLA TYPHI, BAKTERI PENYEBAB TYPHUS

‘Anak Buah’ Awang Bolak Balik ke Kejati

Elista R.

Muliati

SINGKAWANG. Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak mengaku kasihan terhadap jajarannya yang harus dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, terkait kebijakannya mendepositokan uang daerah sebesar Rp 70 miliar. Kasihan melihat anak buah saya dipanggil (Kejati, red) terus karena masalah deposito, kata Awang tanpa merinci siapa saja anak buahnya yang dipanggil Kejati, ketika halal bihalal insan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Kamis (4/9) lalu. Saat ditemui usai halal bihalal pun, Awang belum bersedia diwawancarai tentang siapa saja yang telah diperiksa Kejati Kalbar terkait persoalan deposito itu. Dia buru-buru masuk mobil, karena ingin menghadiri kegiatan di Balairung, Kantor Walikota Singkawang. Permasalahan deposito yang membuat beberapa jajarannya bolak balik ke Kejati Kalbar, tidak lain menyangkut dugaan tindak pidana korupsi yang dil-

aporkan Ridha Wahyudi, beberapa waktu lalu. Dalam laporannya, Ridha menyebutkan terjadi tindak pidana korupsi dalam mendepositokan uang daerah senilai Rp 70 miliar di beberapa bank swasta. Laporan Ridha membuat Awang kesal, lantaran maksudnya baik, bukan untuk kepentingan pribadi. Terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi itu, Awang seringkali menjelaskan, bahwa mendepositokan uang daerah itu tidak menyalahi prosedur dan tidak masuk ke kantong pribadi, justru masuk ke kas daerah. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, bahkan negara diuntungkan, karena uang tidur sebesar 2 persen itu menjadi 5 persen. Sehingga kas daerah menjadi bertambah, papar Awang suatu waktu. Mendepositokan uang daerah ini pernah dilakukan Gubernur Riau, dan dinilai tidak menyalahi ketentuan. Lain halnya dengan kasus di Situbondo, karena dana hasil depositonya masuk ke

kantong pribadi. Yang saya lakukan sama dengan yang dilakukan Gubernur Riau, uang depositonya dimasukkan ke kas daerah, kata Awang. Kalau bunga dari deposito itu masuk ke kantong pribadi walikota, kata Awang, tentunya akan diketahui BPKP Kalbar ketika melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Tentu BPKP tidak sebodoh itu, tidak mungkin dia tidak mengetahui kemana bunga deposito masuk, kalau tidak jelas kemana larinya, tentu akan jadi barang temuan, tetapi ini jelas-jelas masuk ke kas daerah, tegas Awang. Penjelasan Awang seperti sudah seringkali disampaikan di hadapan publik. Bahkan hampir dalam setiap kesempatan. Dia juga sangat menyayangkan sikap Ridha yang melaporkan hal tersebut, karena membuat jajarannya mengurus hal tersebut dibandingkan menjalankan tugas-tugas rutinnya. Tetapi, pada halal bihalal tersebut, cukup berbeda dengan penjelasan-penjelasan

sebelumnya. Kali ini Awang menyampaikan permohonan maafnya, bila kebijakan yang dikeluarkannya tidak berkenan di hati masyarakat. Terpenting jangan suka mencari kesalahan dan berprasangka buruk kepada orang lain, katanya. (dik)

Typhus merupakan penyakit infeksi akut usus halus, disebabkan oleh sejenis bakteri yaitu Salmonella typhi. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit typhus dapat menyebabkan; komplikasi pembuluh darah jantung, anemia, radang paru-paru, radang hati, ginjal, tulang. Dapat menyebabkan kematian pada penderita karena septicemia, gagal jantung, gagal ginjal atau pneumonia. Salah seorang penderita gejalanya ialah Muliati, wanita berusia 27 tahun tersebut sudah 1 tahun terakhir ini tidak dapat tidur dengan nyenyak akibat gajala typhus yang dialaminya. Namun demikian, ibu rumah tangga ini tidak ingin keluhan penyakitnya bertambah parah sehingga mencoba mencoba ke dokter, bahkan

juga kebeberapa pengobatan alternatif lainnya. Tapi tetap saja gejala typhusnya masih sering kambuh. Memang tidak enak sekali kalau gejala typhus ini datang, badan jadi demam, panas dan lemas dan juga mual. Selain itu tidur pun jadi susah, padahal besok paginya saya harus beraktiﬁtas kembali. Sampai suatu hari saya ditawari minum Damar, awalnya bukannya tidak yakin tapi takut soalnya saya juga minum obat dokter. Namun setelah dijelaskan kalau tetap bisa diminum walaupun minum obat dokter saya akhirnya mau mencobanya, katanya. Lebih lanjut, Yanti, begitu ia disapa mengatakan, Ternyata memang benar, sejak minum Damar dengan teratur, sekarang ada perubahan, gejala typhus yang saya rasakan sudah hilang dan sembuh, tidur juga tidak susah. Dan yang lebih nyaman itu setelah rutin minum Damar, sekarang bangun pagi badan terasa segar. tutur wanita yang sehari-hari tinggal di Jl. Bukit Raya Induk, Palangkaraya ‒ Kalimantan Tengah tersebut. Damar dibuat dari propolis murni yang memiliki takaran dan komposisi yang tepat tanpa campuran alkohol sangat efektif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Dalam

Damar terdapat kandungan ﬂavonoid yang berfungsi sangat baik untuk tubuh, yaitu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, memblokade prostaglandin yang menyebabkan nyeri, merangsang pembentukan sel darah putih, mencegah alergi, berperan sebagai anestetik (antinyeri), anti-peradangan, antiinﬂamasi, penetral racun, antibiotik, antifungi (antijamur), antioksidan, antiseptik, antikanker, sampai antitumor. Khasiat Damar dapat anda buktikan dengan mengoleskan pada luka, luka tersebut akan cepat sembuh. Jika anda minum Damar di pagi hari sebelum sarapan, anda akan merasakan tubuh anda lebih sehat sepanjang hari. Untuk satu kali pakai cukup beberapa tetas Damar saja sehingga satu kemasan bisa dipakai untuk waktu yang relatif lama. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi www.damarpropolis.com. Ingat, hanya Damar yang terbuat dari propolis murni tanpa campuran alkohol, bukan yang lain! Bagi yang membutuhkan Damar kini bisa didapatkan di apotek/toko obat terdekat di kota anda. Atau hubungi telp. 0812-5324-9757. DINKES P-IRT NO. 209321601308

Asrama Haji Pontianak Siap Digunakan Abdul Rojak: Tahun Ini, Delapan Calon Haji Gagal Berangkat P ONT IANAK -RK. Asrama Haji yang berada di Kawasan Jalan Sutoyo, Kecamatan Pontianak Selatan mulai berbenah. Petugas tampak sibuk mempersiapkan serta membersihkan kamar dan sarana yang akan digunakan para calon jemaah haji tahun ini. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalbar, Abdul Rojak menuturkan, sejauh ini proses penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Kalbar belum menghadapi kendala yang

berarti. Mulai dari proses pendaftaran administrasi hingga penyetoran ongkos biaya haji dari para jemaah. Kementerian Agama Kalbar juga sudah siap menyambut kedatangan para jemaah calon haji dengan melakukan pembenahan sarana dan prasarana di Asrama Haji, seperti kamar penginapan dan proses keberangkatan, terannya, Senin (8/9). Menurut Abdul Rojak, ada empat kabupaten pertama yang akan menginap di asrama haji mulai tanggal 8 September. Para jemaah

calon haji itu dijadwalkan akan mulai melakukan pemondokan pada hari pertama sejak menginap di asrama haji hingga hari keberangkatan. Jemaah calon haji ini akan diterbangkan untuk kelompok pertama pada 13 September mendatang. Ada lima paviliun haji yang sudah disiapkan Panitia Haji, diantaranya paviliun Mekkah, Paviliun Mina, Paviliun Multazam, Paviliun Muzdalifah, Paviliun Madinah, ujar Abdul Rojak. Seluruh Paviliun ini kata dia nantinya akan dihuni

oleh 1.861 calon jemaah haji dari 14 kabupaten/ kota di Kalbar, yang akan melakukan pemondokan secara bertahap. Pihaknya pada tahun 2014 ini akan memberangkatkan empat kelompok terbang melalui embarkasi Batam. Dari seluruh calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, tercatat tujuh calon jemaah haji yang gagal berangkat dengan berbagai kendala. Seperti meninggal dunia hingga yang sedang mengalami hamil muda, demikian Abdul Rojak. (oxa)

DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA BESERTA SELURUH STAF SEKRETARIATAN MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses ATAS DILANTIKNYA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

MUHAMMAD SUKARDI, SE.MM (PARTAI DEMOKRAT) RINTO ARIFARMUJI (PARTAI DEMOKRAT) SARNAWI (PARTAI DEMOKRAT) RIDUANSAH (PARTAI DEMOKRAT) ALIAS (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) HARIPIN (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) INDRA RIDUANI (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) JALIAN, S.Sos (PARTAI NASIONAL DEMOKRAT) TAJUDIN (PARTAI NASIONAL DEMOKRAT) ASNAWI (PARTAI NASIONAL DEMOKRAT) NAJADOLA, SH (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) H. EFFENDI AHMAD, S.Pd.I, M.Pd.I (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) MUHAMMAD SANI (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

ZAINUDIN VANDIO, SE (PARTAI GERINDRA) AMRU CHANWARI (PARTAI GERINDRA) KUSPANDIAH, S.Sos (PARTAI GOLKAR) NGADIKUN (PARTAI GOLKAR) BUKHORI (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) ALHUSAINI, SH (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) ISHAK, SH (PARTAI AMANAT NASIONAL) LENI YUNIATI (PARTAI AMANAT NASIONAL) SAHID (PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA) BURHAN (PARTAI HANURA) SYUKRAN, S.Ag.M.Si (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) H.M. RAWI NAIM (PARTAI BULAN BINTANG)

SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA MASA BHAKTI 2014-2019 SERTA UCAPAN TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN SETINGGI-TINGGINYA DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA MASA BHAKTI 2009-2014 YANG TELAH BERAKHIR MASA TUGASNYA PADA 9 SEPTEMBER 2014 TERTANDA: SEKRETARIS DPRD

JUMANTI, S.SOS.MM

RAKYAT KALBAR

Pro EKBIS

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 1 (kesatu) September 2014 Jenis Komoditi

Eceran (Rp)

Soal Kenaikan BBM

3.200 19.000 50.000 100.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 22.000 60.000 115.000 65.000 125.000 19.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

J AKARTA -RK. Calon wakil presiden RI terpilih Jusuf Kalla (JK) yakin kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan membuat rakyat kecil kian sengsara. Sungguh mencengangkan. Menurut JK, pengalamannya menaikkan harga BBM begitu mulus, tidak dapat perlawanan yang massif dari rakyat. Jika ada penjelasan rinci kepada rakyat soal alasan pemerintah menaikkan harga BBM, maka rakyat akan paham dan tak mempermasalahkan. JK menegaskan, jika ingin menaikkan BBM tak perlu lagi seminar dan menggalang dukungan. Cukup yakin dan lak-

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

JK: Cukup Yakin, Laksanakan

Distributor (Rp)

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Selasa, 9 September 2014

sanakan. Apalagi jika ditambah kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) maka beres semua masalah. Seorang politisi berkata, akan sangat lucu bila pemerintahan yang mengklaim berasal dari kemenangan rakyat, kebijakan pertamanya adalah mencabut subsidi rakyat. Meski diselipkan BLT, seperti dikatakan Rieke Diah Pitaloka, politisi perempuan PDIP yang tersohor karena kekritisannya itu, BLT hanya membantu kehidupan rakyat beberapa waktu. Sisanya, uang BLT habis dan kehidupan wong cilik makin menderita. Namun, tidak ada opsi lain.

Begitu dikatakan JK. Dia tak mau ambil pusing dengan berbagai opsi yang disodorkan oleh Tim Transisi dan juga Jokowi. Ah. dikaji terus bertahuntahun. Tidak ada opsi lain. Subsidi harus dialihkan. Opsinya sekarang pindahkan konsumtif jadi produktif, tegas JK. Sebagai pebisnis besar sekaligus politisi ulung yang biasanya berhitung cermat akan setiap dampak dari tindakan dan ucapannya, kita patut bertanya kenapa JK begitu terburu-buru. Apakah ini misi bunuh diri atau jangan-jangan justru JK pribadi sudah memperhitungkan dengan baik ke mana arah kemarahan itu akan menerkam jika kebijakan tak populer itu direalisasikan. Ada yang mengatakan, lua-

pan kemarahan rakyat tidak akan terlalu telak memukul JK, yang memang dikenal semua orang sebagai saudagar. Rakyat akan merasa paling disakiti, dikecewakan atau bahkan dikhianati oleh Jokowi, sosok yang selama ini tampil begitu populis, merakyat dan memahami isi hati rakyat. Jokowi jangan anggap remeh gerutu rakyat yang hanya terdengar di lorong-lorong sempit tempatnya blusukan selama ini. Ia juga tidak bisa hanya mengandalkan program cuci otak dari media massa pendukungnya dengan harapan rakyat miskin yang jumlahnya banyak itu bisa menerima begitu saja kenaikan harga BBM. Apalagi, ada kekuatan mayoritas di parlemen yang menanti-nantikan

kesalahan fatal Jokowi sebelum melancarkan serangan politik paling keras. Dengan citra Jokowi yang pro rakyat selama ini, akan sangat mudah bagi publik menimpakan kesalahan sebuah kebijakan yang tidak populis terhadap dirinya seorang. Ketika rakyat sudah membenci Presiden Jokowi, dan parlemen menjadikan kekecewaan rakyat itu sebagai alasan untuk sebuah pemakzulan, lantas bagaimana? Untuk menjawabnya, kita kembali ke aturan konstitusi. Bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. (rmol).

Setoran Dividen Sudah 80 Persen

Januari-Juli, Penerimaan dari BUMN Rp 32,5 T JAKARTA-RK. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi salah satu andalan untuk mengisi pundi-pundi kas negara. Selain pajak, perusahaan pelat merah juga memberi kontribusi langsung melalui dividen. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan, sepanjang Januari-Juli 2014, penerimaan dari bagian laba atau dividen BUMN sudah mencapai Rp 32,5 triliun. Artinya sudah 81,2 persen dari target Rp 40 triliun, ujarnya dalam laporan Ditjen Perbendaharaan kemarin (7/9). Dividen BUMN selalu menjadi

isu hangat karena selalu terjadi proses tarik ulur. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2014, Kementerian BUMN sempat mengusulkan penurunan target dividen BUMN dari sebelumnya Rp 40 triliun menjadi Rp 37,9 triliun. Namun, pada saat pembahasan Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR, target dividen 2014 akhirnya tetap dipatok Rp 40 triliun untuk meringankan deﬁsit APBN. Jika dicermati, realisasi setoran dividen BUMN melonjak sejak April 2014. Menurut Marwanto, data Ditjen Perbendaharaan pada

akhir Maret 2014 baru menerima Rp 2,7 triliun. Pembayaran dividen biasanya memang dilakukan setelah rapat umum pemegang saham sekitar Maret atau April. Jadi sepanjang periode April-Juli 2014 BUMN menyetor dividen Rp 29,8 triliun, katanya. Target setoran dividen 2014 merupakan bagian atas laba yang diraih BUMN pada 2013 lalu. Berdasar data Kementerian BUMN, realisasi laba BUMN sepanjang 2013 mencapai Rp 150,7 triliun. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, pemerintah sebenarnya in-

gin menaikkan target setoran dividen BUMN untuk menambah penerimaan negara. Tapi kita realistis karena laba beberapa BUMN belum bisa dimaksimalkan, ucapnyaMisalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang pada 2013 lalu menderita rugi Rp 29 triliun akibat gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, kinerja beberapa BUMN sektor pertambangan yang masih lesu karena rendahnya harga komoditas di pasar internasional. Menurut Askolani, upaya pemerintah meningkatkan setoran dividen BUMN akan ditempuh dengan tetap memperhatikan beberapa hal. Misalnya, tingkat

proﬁtabilitas dan likuiditas perusahaan, serta kebutuhan pendanaan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Termasuk kebutuhan pendanaan dalam APBN, katanya. Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, setoran dividen mestinya memang jangan dipatok terlalu tinggi. Dia menyebut, di tangan BUMN dana hasil laba tersebut memiliki leverage untuk membiayai proyek atau bisnis hingga 4 kali lipat. Misalnya, dana Rp 5 triliun bisa diputar untuk menjalankan proyek senilai Rp 20 triliun. Kalau disetor (dalam bentuk) dividen, nilainya tetap Rp 5 triliun. (jpnn)

Pemerintah Resmi Dukung Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg JAKARTA-RK. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung (CT) meminta penjelasan direksi PT Pertamina mengenai rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Penjelasan itu dirasa penting mengingat kenaikan harga elpiji 12 kg sempat menuai protes dari masyarakat. Kita telah meminta Pertamina menjelaskan

mengapa menginginkan kenaikan harga elpiji 12 kilogram, kata CT usai menggelar Rakor di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (8/9). Dijelaskan, harga keekonomian elpiji sudah jauh di atas harga jual. Saat ini, harga elpiji perkilo mencapai Rp 6.100. Sementara harga keekonomian sudah mencapai Rp

EQUATORIANA

12.100. Jadi ada selisih harga Rp 6.000. Tentu ini akan memberatkan keuangan Pertamina. Oleh karenanya Pertamina usulkan kenaikan tersebut, serunya. Karena alasan itulah, pemerintah, kata CT, telah menyetujui rencana kenaikan elpiji 12 kg. Mengenai waktu serta berapa kenaikan

harga elpiji 12 kg, ia menyerahkan sepenuhnya pada Pertamina. Nantinya, kata CT, Pertamina akan melakukan penghitungan agar kenaikan harga elpiji 12 kg tidak terlalu memberatkan masyarakat. Kami menyatakan pemerintah mendukung usulan Pertamina. Besaran dan waktunya kami serahkan ke Pertamina. Pertamina akan

hitung berapa besaran yang dianggap pas dan tidak memberatkan masyarakat dan tidak merugikan Pertamina, papar dia. Lalu kapan Pertamina akan mengumumkan kenaikan harga elpiji 12 kg? Dalam waktu dekat Pertamina akan umumkan hal tersebut, jawab bos Trans Corp ini. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

chairul Tandjung

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Sumber : inilah.com

Tanggapan

Sms Warga Hanya Pajangan Rumkit Jeruju memang megah. Pelayanannya oke, tapi di ruang tunggu, ruang bedah, dan ruang apotek, tv-nya tidak hidup alias pajangan, mengapa?. 082350687903 29-8-2014 10.36

Kasihan Masyarakat Maﬁa tanah berkeliaran, terutama di Kabupaten Kubu Raya. 70 % dikuasai mxx xxt. Mohon aparat protektif. Kasihan masyarakat penduduk dijajah lagi. Kalau ada pejabat terlibat, pecat aja, terimakasih. 081352653899 7-9-2014 HARIAN

09.29

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

Yth Bapak Kapolda Kalbar beserta jajaran. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Itulah yang pas tuk Kepolisian Kalbar. Toh kalau benar yang disangkakan PDRM. Jadi saya masyarakat mengharapkan kepada anggota Polri, bertugas sebagaimana mestinya yang ndak neko-neko. Benar dan salah itu manusiawi, tapi kalau dilakukan berulang-ulang sudah beda halnya. Ingat waktu menjalankan tugas itu amanah, dan waktu pulang tugas, istri dan anak menanti di rumah dengan perasaan senang, bukan perasaan gundah. 081345017262 3-9-2014

11.30

Pengguna narkoba semakin meluas, menyebabkan Indonesia jadi target pasar bagi sindikat narkotika internasional. Berbagai cara dilakukan sindikat lintas negara untuk memasukkan narkotika ke Indonesia, baik melalui darat, laut dan udara. Indonesia pun disebut sebagai good market and good price. Suplai narkoba dikirim menggunakan orang-orang dari negara Afrika, Iran dan orang-orang Asia seperti Vietnam dan Malaysia, serta melalui Australia. Bahkan, kini sering menggunakan orang Indonesia sendiri. Modus yang dilakukan sindikat internasional pun terus diperbarui. Mulai dari memasukkannya ke bungkus sabun hingga di dalam kitab suci seperti Alquran dan Injil, spare part kendaraan, botol shampoo dan sabun sachet. Ironisnya, penyalahgunaan narkoba juga masuk ke lingkungan pejabat negara, tidak terkecuali Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, keberadaan BNN bukan cuma di pusat, tapi juga di daerah. Di satu sisi, pemerintah begitu getol dan keras melawan peredaran narkoba, tetapi fakta sosialnya, peredaran narkoba juga begitu gencar. Tertangkapnya AKBP Idha Endri Prasetiono dan Bripka MP Harahap oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jumat (29/8) lalu, karena membawa narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, membuktikan fakta serangan sindikat narkoba ke Indonesia benar adanya. Tidak hanya itu, BNN pun memberikan sebutan lain untuk Lapas Klas II A Pontianak sebagai Pasar Besar Narkoba . Dari jalur masuk barang, aparat penegak hukum, hingga tempat memberikan hukuman, semua sudah terkontaminasi enaknya menangguk duit haram bisnis narkoba. Seperti diketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obatobatan berbahaya. Istilah narkoba ini sangat berkaitan dengan senyawa yang memberi efek kecanduan bagi para penggunanya. Bahaya narkoba tidak hanya berpengaruh pada ﬁsik, tetapi bisa mengganggu mental atau jiwa pecandu narkoba tersebut. Menurut anda?

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS SMS dan dan BBM BBM bisa (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 25.000,00, Full color: 35.000,00. Iklan baris: 7.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS k

untu

KIPP Setuju Gubernur Tetap Dipilih Rakyat

Girindra Sandino

Saya kira rakyat sudah cerdas, dan lebih banyak masyarakat sipil yang akan mengawasi (Pilkada di DPRD), Girindra Sandino JAKARTA. Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino mengatakan ada baiknya pemilihan kepala daerah tingkat Bupati dan Walikota tidak lagi dilakukan langsung oleh rakyat, tetapi dikembalikan ke wewenang DPRD. Namun untuk pemilihan gubernur tetap dilaksanakan langsung oleh rakyat (Pilkada langsung). Nah, untuk meminimalisir politik uang dalam pemilihan kepala daerah lewat DPRD, Girindra menyarangkan pelibatan lebih dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan menanggapi kekhawatiran bahwa Pilkada lewat DPRD akan kental unsur politis, misalnya dikendalikan kekuatan politik tertentu, Girindra tak terlalu risau. Saya kira rakyat sudah cerdas, dan lebih banyak masyarakat sipil yang akan mengawasi (Pilkada di DPRD), ujar Girindra Sandino, Senin (8/9) menanggapi pembahasan polemik RUU Pilkada. Selain itu, masih kata dia, lebih baik anggaran Pilkada Bupati atau Walikota dialokasikan untuk program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas misalnya program kerakyatan layaknya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Pintar atau untuk menciptakan lapangan kerja. Kasihan, banyak pemudapemudi lulus sekolah dan kuliah tetap saja menganggur, tandasnya. (Rmol)

Sikat Mafia BBM Jakarta. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi duet Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti bukan hanya masalah defisit anggaran. Herdi justru mengingatkan tentang perlunya duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu menghentikan praktik pemburu rente di sektor minyak dan gas. Tidak akan efektif penyelesaian problem ekonomi bangsa ini jika hanya utak-atik RAPBN 2015. Presiden terpilih Joko Widodo harus punya kemauan politik yang keras untuk menghentikan para pemburu rente sektor BBM, kata Herdi di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9). Menurutnya, sepak terjang para pemburu rente selalu mengorbankan rakyat menengah ke bawah. Jadi tidak cukup signifikan perbaikan ekonomi dan daya saing bangsa ini kalau hanya subsidi BBM yang dicabut, ujarnya. Lebih lanjut Herdi mengatakan, praktik pemburu rente terjadi di hampir semua sektor produksi yang diperlukan rakyat. Karenanya jika pemerintahan Jokowi nanti menyelesaikannya dengan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, Herdi menilai hal itu bukan solusi. Tidak perlu juga Jokowi jadi presiden, lulusan SLTA juga bisa seperti itu, tegasnya. Herdi menegaskan, menghabisi praktik pemburu rente hendaknya masuk dalam agenda revolusi mental. Caranya, bisa nggak, Jokowi menegakan pemerintahan yang bersih dari praktik pemburu rente? Itu hendaknya bagian dari revolusi mental, pungkas Herdi. (jpnn)

SUNGAI RAYA-RK. Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sungai Kakap, Bahrudin mendatangi Kantor KPU Kubu Raya, Senin (8/9/2014). Bahrudin tidak sendiri, ia ditemani Ketua DPD Laskar Pemuda Melayu Kalbar, Darwin Hanjaya. Kedatangan Bahrudin itu untuk mempertanyakan hasil tindaklanjut KPU Kubu Raya terhadap rekomendasi Bawaslu setempat terkait kasus ijazah palsu Caleg terpilih daerah pemilihan Sungai Kakap dari PKB, Rahmad S. Kedatangan saya ke KPU ingin mempertanyakan perkembangan rekomendasi dari Bawaslu. Tapi hari ini (kemarin, red) kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti, karena ketua KPU tidak ada di tempat, kata Bahrudin kepada wartawan, Senin (8/9). Sebelumnya, Bahrudin telah melaporkan Rahmad S kepada Bawaslu terkait masalah administrasi dalam pencalegan. Dikatakannya, Rahmad S hanya mengantongi Ijazah Sekolah Dasar (SD), artinya sudah cacat hukum dan KPU harus mengambil sikap tegas. Saya sebagai ketua PAC sama sekali tidak terima. Pemilihan ini cacat hukum dan cacat administrasi. Kalau dihitung dari

persyaratan yang bersangkutan, Rahmad S dinyatakan gugur, karena hanya memiliki ijazah SD, tegas Bahrudin. Dikatakannya, berani mendatangi KPU karena sudah mendapatkan bukti dari Dinas Pendidikan Kubu Raya yang menyatakan bahwa Ijazah SMA/Sederajat (Paket C) yang digunakan Rahmad S untuk persyaratan pencalegan tidak sah dan akan dimusnahkan. Atas dasar itulah Bawaslu memberikan surat rekomendasi. Mungkin Bawaslu sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, kita meminta kepada KPU untuk mengganti Dewan terpilih ini, karena itu perintah dari Bawaslu, ujar Bahrudin. Pemalsuan ijazah itu, kata dia sangat memalukan, khususnya bagi PKB. Sebab, syarat utama untuk pencalegan adalah minimal harus tamat/lulus SMA atau sedarajat. Okelah kalau waktu klarifikasi dan verifikasi tidak dapat mengecek kebenaran ijazah tersebut. Tapi setelah mendapatkan surat pernyataan dari Diknas, ini sudah nyata bahwa ijzah yang bersangkutan palsu dan tidak benar. Jadi kami minta kepada KPU untuk bekerja profesional, secara objektif, harap Bahrudin.

Ketua PAC PKB Sungai Kakap, Bahrudin (kanan) dan Ketua Laskar Melayu Kalbar, Darwin---Deska Irnansyafara Ia menambahkan tidak mendapatkan respon dari Ketua DPC PKB dan hanya menerima hasil bersih dari keputusan KPU. Artinya mereka sudah menyerahkan kepada pihak berwajib. Kita akan menempuh jalur itu, kita akan kejar, karena sudah dekat pelantikan, kita tidak ingin yang bersangkutan ini dilantik menjadi Dewan, kata Bahrudin. Bahrudin juga Caleg nomor urut 1 Dapil Sungai Kakap. Tidak mau rivalnya yang hanya berlatar

Ada Motif Balas Dendam di Balik RUU Pilkada JAKARTA. Revisi RUU Pilkada yang disodorkan Koalisi Merah Putih dianggap sebagai upaya balas dendam atas kekalahan Pilpres lalu. Salah satu poin yang didorong dalam RUU tersebut yakni mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Jadi partai-partai yang ngotot RUU Pilkada itu bangsat. Mereka itu 63 persen. Jadi setan pun dicalonkan ya otomatis menang kalau dipilih DPRD, kritik mantan calon gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri usia diskusi di Menteng, Jakarta, Minggu (7/9). Menurutnya, alasan efisien yang dikemukakan oleh kubu pendukung RUU Pilkada itu hanya omong kosong. Faisal justru melihat ada motif balas dendam di balik dukungan atas Pilkada tak langsung. Mereka melihat Pemilu langsung, mereka kalah, itu kan bangsat, tegasnya

blak-blakan. Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, menurut Faisal, itu sama saja menghilangkan semangat demokrasi. Pasalnya, calon independen dan tokoh-tokoh yang punya kapasitas dihambat untuk maju. Tapi saya yakin ini akan dilawan civil society. Seandainya RUU Pilkada jadi pun saya dan kawan-kawan akan langsung bawa ke MK, kata Faisal Wacana, sambung dia jelas bertentangan dengan cita-cita reformasi 1998. Karena reformasi menuntut demokrasi lebih langsung dan tidak melalui proses percaloan, kata Faisal. Seperti diketahui, wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tengah menjadi perdebatan hangat dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Wacana ini didukung oleh partai-partai anggota Koalisi Merah

Putih yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden 2014 lalu. Faisal berpendapat, manuver Koalisi Merah Putih ini jelas didasari motif kekuasaan belaka. Pasalnya, dengan kursi mayoritas di parlemen, Koalisi Merah Putih jelas menjadi pihak yang paling diuntungkan melalui pemilihan oleh DPRD. Gak ada hubungan sama hemat-hematan, dengan ekonomi. Kalau mau efisiensi ada caranya, bukan begini, tegas Ekonom Universitas Indonesia (UI) itu. Partai-partai yang mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung dinilai tengah menggali kuburan mereka sendiri. Pasalnya, kebijakan itu dipastikan bakal mendapat penolakan secara luas dari masyarakat. Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima yakin rakyat pasti marah

PELUANG INCOME Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah

JAKARTA. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyuarakan penolakannya atas upaya pelemahan advokat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang akan digesa pengesahannya dalam bulan ini. FPDIP tak mau UU Advokat justru melemahkan organisasi advokat. Anggota FPDIP, Sayed Muhammad menegaskan pihaknya ingin agar UU Advokat mampu mem-

perkuat organiasi advokat. Karena organisasi advokad ini suatu pilar hukum di Indonedia. Jangan sampai undang-udang ini justru men-downgrade (melemahkan) organisasi advokat, ujarnya usai menerima rombongan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Otto Hasibuan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (8/9). Sayed memaklumi jika Peradi

mempersoalkan klausul pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) dan sejumlah persoalan lainnya yang akan memposisikan advokat sebagai mitra pemerintah. Padahal, kata Sayed, selama ini justru advokat dalam posisi sejajar dengan aparat penegak hukum. Mereka (Peradi) komplain bahwa ada kata-kata mitra pemerintah. Sedangkan selama

HUB TELP.

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

ERTIGA

Mega Carry Extra DP. 18.340.000 Cicilan 2.438.900

PROMO IDUL FITRI

MENERIMA PANGGIL AN

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

A H O K

NATA

0852 4541 2468 BB : 29D9FFBE

0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

HUB/SMS”BERMINAT”

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

lebih lanjut. Ditegaskannya, advokat sebagai profesi harus dijaring melalui rekruitmen dan pendidikan yang jelas. Dengan demikian, sambung dia semua advokat mempunyai standar yang sama dan pencari keadilan tidak dirugikan. Itu adalah inti daripada sikap FPDIP. Udang-undang ini untuk perkuat, jangan memperlemah advokat, tandasnya. (jpnn)

Menjual :

7089235

Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

ini organiasi advokat sejajar dalam catur wangsa penegak hukum. Memang kita sepakat advokat ini sejajar dengan pemerintah, khususnya penegak hukum lain, katanya. Karena itu, Sayed yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Advokat menyatakan bahwa pihaknya ingin menampung setiap masukan dari elemen masyarakat termasuk Peradi, guna dibahas

PD. ANEKA BATU ALAM

SEDOT WC

(www.indofxexpress.com)

0822 7681 5430 0877 6819 1666

gan sesuatu yang sebenarnya sudah usang, pasti akan timbul kebingungan. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan DPR dalam membuat sebuah produk legislasi pun akan anjlok. Justru rakyat kebingungan apa makna dari undang-undang yang tidak mencerminkan proses perbaikan ini, ujarnya. Lebih lanjut politisi asal Jawa Tengah ini mengimbau partai anggota Koalisi Merah Putih untuk meninggalkan pola pikir jangka pendek. Ditegaskannya, kepentingan politik tidak boleh sampai merugikan rakyat. Kita (PDIP) pernah kalah (pemilu) dua kali, dan kita menghargai proses waktu itu, juga hasilnya. Walaupun berada di luar pemerintahan, tapi kita tidak pernah merusak sistem. Tidak mengamburadulkan sistem, pungkasnya. (jpnn)

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675

EKO SERVICE

PEMIJATAN TRADISIONAL

(tanpa kerja)

jika hak mereka menentukan kepala daerah dicabut secara sepihak oleh para elite di parlemen. Kemarahan itu bisa diekspresikan dengan menarik atau mengalihkan dukungan saat pemilu legislatif nanti. Tentunya akan ada sabotase politik, mungkin juga sabotase dukungan, kalau hak rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan ini diambil menjadi hak anggota dewan, kata Aria di Jakarta, Minggu (7/9). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini juga mengatakan, tradisi demokrasi yang dibangun sejak awal era reformasi mulai menunjukan hasilnya. Masyarakat pun sudah mulai terbiasa dengan pemilihan langsung, baik untuk anggota presiden, anggota legislatif, ataupun kepala daerah. Karenannya, lanjut Aria, jika sekarang tradisi itu dirubah den-

Fraksi PDIP Tolak Pelemahan Organisasi Advokat

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji: 0852 45084541

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Kubu Raya. Hub : 0561-768677

belakang SD itu dilantik, ia datang sendiri untuk mengurus masalah itu. Saya suara nomor dua terbanyak di PKB. Karena waktu sudah semakin dekat, saya minta KPU segera ambil sikap tegas, ujarnya. Di tempat yang sama, Ketua DPD Laskar Pemuda Melayu Kalbar, Darwin Hanjaya mengaku diminta pelapor untuk bersamasama membawa masalah ini ke KPU Kubu Raya. Caleg nomor urut 4 dari PKB, Rahmad S disiny-

alir menggunakan ijazah Paket C palsu. Maka dari itu kami hari ini (kemarin, red) mengkonﬁrmasi ke KPU Kubu Raya sesuai dari arahan dari Bawaslu, katanya. Darwin menegaskan, pihaknya tidak mempunyai kepentingan apapun dan bukan tim sukses Bahrudin. Sebagai masyarakat Kalbar ia malu jika ada pemimpin yang hanya berlatar belakang pendidikan SD saja. Alasan inilah yang menggerakkan hatinya untuk membantu Bahrudin melakukan investigasi. Masak kita mau dipimpin sama orang tamat SD? Berartikan sudah miris benar di Kalbar ini, khususnya di Kubu Raya. Kami sudah investigasi selama tiga bulan usai pleno. Kita akan turunkan anggota, Rahmat S mengaku pernah bersekolah di Jember, terangnya. Setelah anggotanya investigasi ke Jember, kata Darwin, timnya bersama Dinas Pendidikan langsung mengecek ke sekolah yang diakui Rahmad S. Sesudah ke sana, barulah ada surat yang menyatakan Rahmad S tidak benar sekolah di Jember dan tidak ada datanya. SMP 1 Jember tidak membenarkan Rahmat S bersekolah di situ, beber Darwin. (dsk)

Cabut Hak Rakyat, Partai Pendukung Pilkada di DPRD Bakal Dihukum Rakyat

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub : Mulyadi 08125639448

Ingin berlangganan Haria Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Indra: 085245686818

Bahrudin Minta Rahmad S Tidak Dilantik

Biro

IIngin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hub Dedy: 081256056477

Selasa, 9 September 2014

Diduga Gunakan Ijazah Palsu

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang. Hub : 081352112659 (Suhardin)

RAKYAT KALBAR

PASANG IKLAN di Biro Harian

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139 SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

CARA MUDAH

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via telp/email/SMS 2. Siapkan materi iklan 3. Kirim materi via email/BBM/SMS 4. Materi kami desain 5. Pembuatan form order 6. Pembayaran 7. Iklan siap tayang

SOAL BIAYA...? TENTU PASTI HEMAT!!!

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR LT. 3 JL. ARTERI SUPADIO KM 3,5 KUBU RAYA Hotline : (0561).768677 HP: 0852 454 11544 PIN: 73F2B87C Email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

Wow, Menteri Jokowi Nanti Pakai Mobil Mercy

Ani Yudhoyono Mulai Beberes Presiden SBY akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober nanti. Berarti, masa tugas SBY hanya tinggal 43 hari lagi. Ibu Negara Ani Yudhoyono rupanya tidak mau menunggu sampai waktu mepet untuk beres-beres. Mulai kemarin (Sabtu, 6/9) dia sudah berkemas merapikan barang-barang pribadi di Istana Negara untuk dibawa pulang ke Puri Cikeas, Bogor.

Sebuah foto yang menggambarkan Ani sedang beres-beres telah diunggah dalam akun instagram @aniyudhoyono dan akun twitter pribadi SBY, @SBYudhoyono. Dalam foto itu Ani sedang duduk di lantai di depan tempat tidur sambil melipat baju. Di sampingnya berjejer kontainer plastik. Ada yang sudah terisi, ada yang masih kosong. FOTO REPRO/Rmol

Sebaiknya Lebur BPKP ke BPK JAKARTA-RK. Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sadar Subagyo mengusulkan agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilebur ke dalam BPK. Meski secara teori kedua lembaga itu melakukan tugas yang berbeda. BPK bertugas melakukan pengawasan pemerintah secara eksternal dan BPKP bertugas melakukan pengawasan pemerintah secara internal. Namun dalam dalam prakteknya kata Sadar, banyak wewenang pada kedua lembaga itu yang tumpangtindih. Selain menghemat anggaran negara triliunan rupiah, peleburan BPKP ke BPK juga untuk meningkatkan efektivitas serta eﬁsiensi pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, kata Sadar Subagyo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (8/9). Dijelaskannya, birokrasi pemerintahan selama ini

mengenal mekanisme pengawasan internal kementerian yakni Inspektorat Jenderal (Itjen). Di luar itu lanjutnya, masih ada BPKP yang saat ini juga bertugas sebagai pengawas internal pemerintahan dan BPK yang bertugas sebagai pengawas eksternal. Namun, walaupun instansi jumlahnya banyak dan berlapis, ternyata masih sering terjadi kasus-kasus korupsi. Pertanyaanya, apa yang dilakukan audit oleh instansi pengawasan (audit intern) dalam rangka mengurangi potensi kerugian negara?, ucap pria yang juga politikus Partai Gerindra itu. Padahal ujar Sadar, institusi pemeriksa atau audit proyek pembangunan mengeluarkan dana sangat besar untuk kegiatan audit, baik untuk gaji, fasilitas dan overhead. Akan tetapi, hasil audit sangat tidak efektif. Faktanya, hasil audit BPKP cenderung melindungi Kepala Pemerintahan. Se-

mentara, hasil audit Itjen terkesan melindungi Menteri, tegasnya. Secara legal lanjutnya, keduanya tidak ada dalam UUD 1945 karena hanya menyebut BPK sebagai institusi pemeriksa keuangan. Dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen dan Undang-Undang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa BPK menjadi auditor tertinggi (supreme audit) yang memeriksa seluruh aktivitas keuangan negara, ujarnya. Karena itu, Sadar mengusulkan BPKP dilikuidasi saja. Selain memperkuat BPK, peleburan ini memungkinkan BPK yang baru menjalankan tugasnya sampai ke semua entitas pusat dan daerah yang jumlahnya 3100 entitas. Ia mengaku, managemen pengawasan dan pemeriksaan selama ini memang terpencar di BPK, BPKP dan Itjen. Namun peran BPKP tidak efektif karena

hanya berfungsi seperti konsultan saja. Ke depan Pengawasan Internal cukup dilakukan oleh Itjend, Pengawasan external oleh BPK. Jika Presiden membutuhkan unit pengawas internal pemerintah, cukup dibuat satu tim koordinator seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto, sarannya. Apalagi, kenyataannya banyaklembaga pengawas itu tak menjamin terlaksana efektif untuk mengurangi penyimpangan, pemborosan, ataupun korupsi. Terbukti, Indonesia masih tetap masuk salah satu negara paling korup di dunia. Bila jumlah auditor di seluruh lembaga tersebut digabung maka kualitas hasil pemeriksaan pun akan lebih baik sehingga mengurangi celah terjadinya kebocoran anggaran negara, pungkasnya. (jpnn)

Istana Limpahkan Kasus Munir ke Jokowi JK Jakarta-RK. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry turut memperingati sepuluh tahun tewasnya Munir Said Thalib pada 7 September kemarin. Ia pun mengirimkan surat ke Indonesia yang mempertanyakan janji pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menjawab pertanyaan itu, pihak Istana Negara melalui Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah mengung-

kapkan pemerintah sejauh ini sudah berupaya menyelesaikan kasus Munir. Kalau dari proses hukum kan sudah berjalan sebenarnya. Ada proses hukum yang dilakukan dan kalau memang kemudian ke depannya masih dilihat ada peluang untuk melihat kembali kasus tersebut tentunya bisa-bisa saja, ujar Faizasyah di Jakarta, Senin, (8/9). Sejak awal, ujar Faizasyah, Presiden sudah memberi

instruksi agar kasus itu diselesaikan. Namun, imbuhnya, apabila dianggap kasus itu perlu pengembangan lagi, maka dapat diupayakan di pemerintahan selanjutnya. Tepatnya di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Apabila penyidikan kembali belum bisa dituntaskan di era pemerintahan SBY, kiranya hal ini akan menjadi perhatian pemerintahan yang akan datang, kat-

anya. Faizasyah pun menegaskan selama ini komitmen Pemerintahan SBY sangat tegas dalam pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah tidak abai terhadap kasus Munir. Penting untuk dicatat bahwa dalam sepuluh tahun ini Indonesia tidak lagi dihadapkan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat, tandasnya. (jpnn)

JAKARTA-RK.. Para menteri di kabinet Joko WidodoJusuf Kalla nanti bakal memiliki tunggangan mewah. Sekretariat Negara membelikan mobil untuk menteri dan pejabat negara seharga Rp 91,9 miliar. Beda dengan kabinet SBY yang menggunakan Toyota Crown Royal Saloon, para menteri Jokowi akan menggunakan Mercedes-Benz. Lelang untuk pengadaan mobil ini sudah selesai sejak 24 Agustus lalu. Berdasarkan pengumuman nomor: Peng-03/PPBJPKMPSM/08/2004, yang dimuat di situs setneg.go.id, pemenang tender pengadaan mobil tersebut adalah PT Mercedes-Benz Indonesia dengan nama Presiden Direkturnya Dr Claus Herbert Weidner. Harga total mobil tersebut sebesar Rp 91.944.000.000. Sayangnya tidak disebutkan berapa jumlah mobil yang dibeli itu. Dalam pengumunan itu disebutkan, pagu anggaran untuk pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 104,4 miliar dengan harga perkiraan sendiri sebesar Rp 101,1 miliar. Kendaraan ini nantinya di-

ASI Kartini Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 dan wafat di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904 di usia 25 tahun. Tanggal kelahirannyalah yang sekarang diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini merupakan wanita dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, Bupati Jepara. Ia adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Kartini anak kelima dari sebelas saudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini anak wanita tertua. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat menjadi Bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Europese Lagere School (ELS). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

peruntukkan bagi para menteri/pejabat setingkat menteri dan kendaraan untuk SBY dan Boediono sebagai mantan presiden dan mantan wakil presiden. Sedangkan kendaraan untuk Jokowi dan JK sebagai presiden dan wakil presiden tidak masuk dalam lelang ini. Di pasaran, harga Mercedes-Benz bervariatif. Mulai dari tipe A-Class yang merupakan tipe terendah dengan harga kisaran Rp 539 juga, sampai tipe S-Class seri S 500 L yang merupakan tipe tertinggi dengan harga mencapai Rp 3,3 miliar. Sedangkan paling sering digunakan adalah tipe S-Class tipe S 300 L dengan harga sekitar Rp 1,8 miliar. Dari Dunia Marketing Presiden terpilih RI Joko Widodo mengaku hanya akan memilih menteri yang ahli marketing. Alasannya, beberapa posisi menteri membutuhkan orangorang yang ahli di bidang pemasaran. Diantaranya Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM Menteri yang berkaitan dengan itu harus mengerti

soal marketing. Misalnya pariwisata yang berhubungan dengan produk. Kemudian menteri perdagangan, menteri koperasi UKM, katanya saat ditemui dalam sebuah acara di RRI, Jakarta Pusat, Senin (8/9). Ia berharap tiga posisi menteri tersebut tidak terjebak pada rutinitas birokrasi. Jangan terjebak pada rutinitas birokrasi. Yang paling penting itu, melihat apa kekurangan itu, yang paling penting, katanya. Alasan lain yang membuat Jokowi memilih menteri yang harus paham ilmu marketing adalah agar setiap menterinya mampu memasarkan program-program yang dikembangkan oleh setiap departemen di kementeriannya. Sekarang memang eranya bukan produk sentris lagi, bukan terpaku pada bukan costomer sentris lagi. Tapi negara ini masih memerlukan marketing yang memarketingi produk negara secepat-cepatnya. Sekuat tenaga. Oleh sebab itu, menteri yang akan datang akan banyak dari orang marketing, tandasnya. (Rmol).

.........................................................dari halaman 1 Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada temanteman korespondensi dari Belanda. Salah seorang di antaranya Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini pun sangat tertarik pada kemajuan berpikir perempuan-perempuan di benua biru tersebut. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini. Sehingga Kartini diberi kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Bupati Rembang, atau di suatu bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka. Meski dirinya aktif memperjuangkan kebangkitan

wanita, namun dalam urusan keluarga, Kartini tidak perbahmelupakannya, apalagi meninggalkannya. Sejalan dengan perjalanan waktu, emansipasi wanita yang diperjuangkan Kartini ini terus berkembang hingga sekarang. Hanya saja, dalam penerapannya banyak yang salah kaprah, bahkan salah arah atau tujuan semula. Jauh dari yang diperjuangkan Kartini. Emansipasi banyak membuat kalangan wanita, terutama wanita karir lupa diri dengan kodratnya sebagai wanita. Yang paling penting adalah kodrat sebagai wanita yang mempunyai anak dan harus menyusui. Dengan alasan emansipasi dan karir, banyak wanita yang enggan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya. Mereka lebih tega mengganti susunya dengan susu sapi. Sehingga dengan kata lain sudah menyuruh sang anak bayinya untuk menganggap sapi sebagai ibunya. Parahnya lagi, ada juga yang beralasan tidak mau menyusui karena takut kemolekan tubuhnya hilang. Padahal emansipasi seperti ini bukanlah emansipasi sesungguhnya yang dicita-citakan Kartini. (Abdu Syukri)

Kata Kadispenda ...........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Makan Umy, di Jalan Pak Kasih, juga masih dalam kawasan Kota Pontianak, disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) atas permintaan Dispenda Kota Pontianak. Katanya, tak bayar pajak Dispenda tak rugi, tapi kok ada yang disegel? Sebelum Sat Pol PP dan Dispenda Kota Pontianak melakukan penyegelan RM Umy, pengurus rumah makan bernama Rusdianto menyatakan, memang sengaja tidak membayar pajak dari tahun 2011 lalu. Alasan pria berumur 40 tahun ini, karena tidak ada kejelasan dari Dispenda. Memang benar ada pemberitahuan, cuman pajaknya tak jelas, bingung berapa persen. Kemarin dia (Dispenda, red) minta dari konsumen, mana bisa. Inikan bukan rumah makan seperti restoran dan sebagainya, hanya sekelas rumah makan keluarga tingkat menengah ke bawah atau industri rumah tangga, keluhnya, di RM Umy, Senin (8/9) sekitar pukul 13.00 Wib. Rusdianto menyatakan, kalau pajak tersebut dibebankan kepada konsumennya, maka akan berdampak pada penghasilan usaha kecil tersebut. Mau tidak mau pihaknya harus menaikkan harga untuk memenuhi pajak. Pajaknya dari konsumen tidak bisa dilakukan.Misal-

nya, orang makan Rp10 ribu terus kita tarik Rp11 ribu, kan tidak mungkin. Tetap orang komplain, terangnya. Hanya saja, layaknya rakyat bermodal kecil , atas penyegelan ini pengurus rumah makan tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa membiarkan tokonya disegel Pemerintah Kota Pontianak hingga waktu yang tidak ditentukan. Terhadap tunggakan pajak selama 4 tahun tersebut, Rusdianto berupaya melakukan koordinasi dengan Dispenda, dengan harapan Pemkot Pontianak akan kondisinya saat ini. Mereka minta sepuluh persen dari penghasilan. Ya yang namanya kita usaha seperti ini, tidak tetap penghasilannya. Bisa untung, bisa juga rugi dagang kayak gini, nanti kita coba nego dulu sama Dispenda bagaimana caranya, jelasnya. Sementara, Kasat Pol PP Kota Pontianak, Haryadi menegaskan pihaknya hanya menjalankan peraturan daerah sesuai dengan permintaan Dispenda Kota Pontianak untuk menertibkan rumah makan yang tak jauh dari markasnya ini. Rumah makan Umy itu tidak mengeluarkan pajak ke Dispenda Kota Pontianak. Sudah tiga kali teguran melalui surat tidak diindahkan, hingga keluar surat dari Wali Kota

untuk penutupan sementara. Maka, hari ini (Senin, red), kami Sat Pol PP memback-up Dispenda untuk menindaknya, katanya. Haryadi menegaskan, walaupun sudah diberlakukan penyegelan, pemilik usaha tetap bisa menjual makanannya hanya di hari saat disegel saja. Besok dan sampai segel dicabut, tetap harus menaati peraturan. Artinya, tidak lagi beraktivitas seperti biasa sebelum pemilik RM Umy membayar utangnya kepada Dispenda. Kita berikan tenggang waktu sampai besok pagi karena hari ini mereka masih ada aktivitas, namun seandainya besok kembali berjualan otomatis alatnya kita sita, kita angkut semua ke Mapol PP. Kita tidak main-main hal ini, agar mereka sadar dan semakin cepat mereka menyelesaikan pajak maka semakin bagus, ungkapnya. Data yang diperoleh Rakyat Kalbar, pajak yang tidak disetorkan RM Umy hingga saat ini senilai Rp 13.428.000. Haryadi menegaskan, pihaknya akan menindak pelaku usaha yang tidak menaati Perda. Kita tidak pandang bulu, tidak perduli siapa orangnya kalau melanggar tetap kita tindak tegas, tutup Haryadi dengan nada tegas. Diyakini, semua unit usaha, termasuk RM Umy

dan River X Aston, sebelum memulai bisnisnya sudah mendapat penerangan soal perpajakan dari instansi terkait. Kepala Dispenda Amirullah sendiri yang menyatakan hal itu. Kami datang biasanya sosialisasi tentang pajak. Jika ada hal yang tidak pas, kita pasti beri tahu, tutur Amirullah, pada hari yang sama kala menyatakan pihaknya tak rugi kalau River X Aston tak bayar pajak. Namun, jumlah belasan juta rupiah itu jelas tidak kecil bagi usaha-usaha mikro yang seharusnya mendapat dukungan dan tentu saja pembinaan dari pemerintah. Bandingkan dengan sistem paket di usaha besar Karaoke River X Hotel Aston yang berkisar Rp 5.000.000 plus makan dan minum per kamar. Pertanyaan lebih lanjut, bulu mana yang dimaksud Haryadi, bulu pengusaha besar atau pengusaha kecil? Beranikah Sat Pol PP dan Dispenda Kota Pontianak menyegel River X Aston yang indikasi tidak taat aturan pajaknya ditemukan saat inspeksi mendadak Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, HM Syaﬁun Al Aminy SH, bersama Sang Kepala Dispenda sendiri? Dari pengakuan Amirullah, Karaoke River X Hotel Aston berjanji akan membayar pajak room 30 persen

yang selama ini tidak disetor. Setelah kami klariﬁkasi, mereka bersedia mau mengubah dan berjanji mengembalikan ke ketentuan semula, tarif room 30 persen. Jika menyediakan makan dan minum dikenakan 10 persen. Dan ini sudah dilaksanakan, ungkap dia, namun enggan mengomentari apakah pajak 2,5 tahun yang tidak dibayar itu akan ditagih untuk PAD Pemkot Pontianak. Jika Pajak Ditarik dari Konsumen tapi Tak Disetor, Itu Kerugian Negara Sementara, saat dimintai tanggapannya dari sisi hukum oleh Rakyat Kalbar, Kasi Intel Kejari Pontianak, Medie, menyebut pajak selama 2,5 tahun yang tidak disetorkan bisa dikategorikan penggelapan. Sebab, hal tersebut berpotensi merugikan Negara. Penarikan pajak yang dilakukan kepada suatu badan usaha wajib disetorkan kepada dinas terkait untuk Kas Daerah. Dan, apabila pajak yang sudah ditarik tersebut tidak disetorkan, maka yang akan terjadi adalah kerugian Negara, papar Medie, kemarin. Menurut Medie, pernyataan Kadispenda Kota Pontianak ̶yang mengatakan tidak ada kerugian dan memaklumi, dalam kasus Karaoke River X, dengan alasan pihak manajemen karaoke tidak tahu̶ itu salah. Pajak

ini merupakan sumber PAD di suatu daerah, jika tidak disetorkan oleh suatu badan usaha, bagaimana bisa ini tidak merugikan daerah. Pertama, dari segi PAD sendiri berkurang. Kemudian potensi merugikan Negara itu ada, dimana pajak ditarik tidak disetorkan ke Kas daerah, jelasnya lagi. Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Harry Adrianto alias Harry Daya, meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kadispenda. Ini sudah luar biasa, masak Kadispenda mengatakan tidak ada kerugian. Padahal jelas‒jelas hasil Sidak yang dia lakukan bersama kolega saya, Syafiun, menemukan River X Karaoke tidak membayar pajak selama dua tahun setengah. Lari kemana pajak yang ditarik River-x Aston ini? tanya Harry. Ia meminta aparat penegak hukum memanggil owner River X untuk mencocokkan dengan keterangan Kepala Dispenda. Jika memang tidak masuk, namun River X menarik pajak dari tamu yang datang, ya ini sudah merugikan Negara dan harus diproses , tutur Harry. Imbuhnya, Untuk pengusaha maupun Kadispenda harus diproses lebih dalam lagi, karena ini ada

unsur pembiaran juga dari Dispenda . Nah, dengan adanya pajak yang tak disetorkan oleh River X kepada pemerintah, diduga pungutan liar maupun penggelapan pajak ini dilakukan oleh oknum pejabat Dispenda maupun si pengusaha. Banyak sekali dugaan pajak yang tidak terserap dan juga digelapkan, dimana ini dilakukan dengan modus kesepakatan pengusaha dan oknum Dispenda. Ini terbukti River X tidak menyetorkan pajak selama 2,5 tahun, tapi aman ‒ aman saja, tambah Harry. Selain itu, menurutnya, aparat penegak hukum harus secepatnya melakukan penyelidikan terkait pajak-pajak di tempat‒tempat hiburan malam yang ada di Kota Pontianak. Kemungkinan besar tidak hanya di River X Karaoke Hotel Aston saja, melainkan tempat hiburan malam lainnya juga harus diselidiki dan Dispenda harus cepat berkoordinasi dengan dinas terkait, guna izin operasional mereka cepat dicabut. Untuk menghindari penggelapan pajak yang terjadi seperti dugaan yang dilakukan oleh River X, demikian Harry Adrianto. Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Selasa, 9 September 2014

Aparat Hukum .......................................................................................................dari halaman 1 Pangdam Kaget ...................................................dari halaman 1 sebagai pengacara negara. Kejaksaan mewakili pemerintah, sesuai dengan pasal 30 UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan dasar itu, dalam hal ini kami dapat melakukan penagihan pihak penabrak Jembatan Kapuas I, jelasnya. Perusahaan yang menabrak pilar empat JK I, awalnya sudah ada janji untuk membayar kepada negara, namun ingkar janji. Sedangkan penabrak lainnya seperti PT KAN, bukannya membayar ganti rugi kepada negara, melainkan kepada PT ANIS. Seakan-akan JK I itu bukan milik negara, melainkan milik PT ANIS. Perusahaan pilar empat yang menabrak punya asuransi, dan pihak asuransi menghitung ke lokasi yang ditabrak. Ada perbedaan angka antara PU dan asuransi dalam melakukan penghitungan, sehingga kami pun saat ini sedang berusaha menagih uang negara yang tidak kembali sebesar Rp4,1 miliar, ujar Resi. Sesuai dengan SKK dari PU kepada kami, kami hanya diminta untuk menagih uang negara sebesar Rp4,1 miliar yakni dari perusahaan yang menabrak pilar empat Jembatan Kapuas I. Di luar dari permintaan dari SKK yang dikirimkan kepada kami, kami tidak akan melakukannya, tegas Resi. Mengenai proses ganti rugi, perusahaan dan PU sudah deal. Kejati Kalbar selaku pihak yang diberikan kuasa, tinggal melakukan penagihan saja. Di mana ini adalah per-

data dan non litigasi. Kami menagih sesuai permintaan Dinas PU, ungkapnya. Sebelumnya, Kabid Bina Marga Dinas PU Kalbar, Ir Anugerah Rahmanto MT tidak ada mengatakan kerugian negara sebesar Rp4,1 miliar seperti yang disebutkan Kajati Kalbar. Menurut pria yang akrab disapa Nunuq ini, penabrak JK I pada Agustus 2013 lalu, kerugiannya sebesar Rp4,7 miliar dan Nunuq mengaku belum diganti oleh perusahaan penabrak. Sedangkan ganti rugi yang dilakukan PT KAN Rp4,4 miliar, baru dibayar 50 persen saja dari total ganti rugi. Itupun tidak masuk ke kas negara, melainkan masuk ke rekening PT ANIS, seolaholah PT ANIS yang memiliki JK I. Sedangkan untuk penabrak tiang utama pada bulan Juni 2014 (penabrak ketiga, red) Nunuq mengatakan kerugian negara Rp2,1 miliar saja. Dia mengakui dari tiga kali insiden tabrakan, terdapat dua perusahaan yang tidak ganti rugi, yakni penabrak pada Agustus 2013 dan Juni 2014. Jika ditotalkan, negara mengeluarkan dana Rp6,8 miliar untuk memperbaiki JK I dan hingga kini dana tersebut belum dikembalikan ke kas negara. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, dari tiga tabrakan yang terjadi, terdapat dua perusahaan (PT MAS dan PT KAN) yang telah melakukan ganti rugi dengan total Rp9,4 miliar kepada PT ANIS, bukan masuk ke kas negara. Sebaliknya, malah negara yang mengeluarkan

uang sebesar Rp6,8 miliar untuk membenahi JK I akibat ditabrak pada Agustus 2013 maupun Juni 2014. Koordinator Datun Kejati Kalbar, Andi Fahruddin mengatakan, pihaknya tidak akan mengurusi ganti rugi. Apalagi sampai melakukan penyelidikan terkait ganti rugi yang sudah dibayar, namun tidak masuk ke kas negara. Sesuai dengan SKK dari PU kepada kita, bahwa kami hanya diminta untuk menagih uang sebesar Rp4,1 miliar dari PT Intan BugarBugar, penabrak pilar empat JK I, mengenai hal lainnya kami tidak akan melakukan tindakan. Karena hanya itu yang diminta oleh PU. Mengenai PT Bugar-Bugar ini, penabrak tahun berapa dan bulan berapa kami tidak tahu, jelas Andi. Mengenai ada dugaan atau indikasi korupsi dari ganti rugi yang dilakukan penabrak kepada PT ANIS, dan tidak sampai ke kas negara, Andi mengaku, itu bukanlah wewenang pihaknya (Kejati). Andi malah menyarankan agar menanyakan langsung kepada Asipidsus Kejati Kalbar. Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH menegaskan, apa yang dilakukan aparat penegak hukum di Kalbar, baik kejaksaan maupun kepolisian, dalam hal ini Polda dan Kejati sungguh jauh dari harapan. Kalau sudah Polda dan Kejati tidak bisa atau enggan menyelidiki ganti rugi Rp9,4 miliar yang tidak sampai ke kas negara itu, berarti ini harus dipertanyakan, ada apa aparat di

Kalbar ini mundur teratur, tegas Retno. Tak hanya itu, Retno mengatakan, ketika kondisi aparatur hukum di Kalbar sudah seperti ini, menunjukkan Kalbar sudah hancur. Keadilan tidak ada lagi di Kalbar. Ini sudah luar biasa menurut saya. Saya rasa ini ada persekongkolan sejumlah oknum yang mengetahui ganti rugi, untuk menutup-nutupi dugaan atau indikasi yang ada, ungkapnya. Pertanyaan besar lagi, lanjut Retno, mengapa ganti rugi dilakukan secara tertutup dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat melalui media. Ini dapat dikatakan modus terselubung dalam merugikan negara. Ini harus diselidiki. Apa harus KPK, Kejagung dan Mabes Polri yang melakukannya, barulah bisa melakukan penyelidikan, kesalnya. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, negara sudah dirugikan karena telah memperbaiki JK I akibat ditabrak tongkang milik perusahaan yang mestinya harus bertanggungjawab. Uang negara terpakai, namun ganti rugi tidak pernah sampai ke kas negara. Anehnya aparat kita malah diam, tidak mau menyelidiki, tidak mau tahu, kan aneh ini. Biasanya ketika muncul dugaan-dugaan yang merugikan negara, aparat cepat melakukan penyelidikan. Mana hati nurani aparat kita ini, ungkap Retno. Laporan: Achmad Mundzirin, Syamsul Ariﬁn Editor: Hamka Saptono

Kadishub Kapuas................................................................................................dari halaman 1 untuk pembangunan perumahan dinas Pemkab Kapuas Hulu. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Agustus lalu. Dalam kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar Rp1.699.088.000, ungkap Didik Istiyanta, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, usai memeriksa RAS di Kejati Kalbar, Senin (8/9). Tanah tersebut kata Didik, berada di perbatasan antara Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Ilir, Kecamatan Putusibau Utara, Kapuas Hulu. Luasnya 68 hektar. Kapasitas RAS ini sebagai salah satu dari tim sembilan dalam proyek pengadaan tanah tahun anggaran 2006 lalu. Ini bukan program Dinas Perhubungan, jelasnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RAS dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Pontianak sembari menunggu persidangan. Tersangka ditahan dalam 20 hari ke depan, mulai dari hari ini (kemarin, red), jelas Didik. RAS dipersangkakan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi den-

gan ancaman penjara selama 20 tahun. Kuasa hukum tersangka, Tobias Ranggi SH mengaku kecewa dengan Kejati Kalbar. Tobias merasa keberatan atas ditahannya kliennya tersebut. Ia mengaku belum mengetahui kliennya tersangkut dalam kasus apa. Sampai sekarang kami juga belum tahu apa masalahnya, sebab dalam surat panggilan yang kami terima, tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan bahwa klien kami ini telah melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pembebasan tanah masyarakat Dayak Taman, kata Tobias. Dikatakannya, namanya panggilan juga harus disesuaikan dengan materi pokok perkara. Dalam surat panggilan tidak menyebutkan pasal mana yang dilanggar. Mestinya dalam surat panggilan tersebut harus disebutkan kasusnya apa dan disangkakan dengan pasal berapa. Jaksa tidak menyebutkan, itu yang juga menjadi persoalan. Apalagi lahan tersebut sudah diganti rugi oleh Pemkab Kapuas

IDACHI SPORTS

MUDAH

Hulu kurang lebih 1,7 miliar kepada pemilik, paparnya. Mantan anggota DPRD Kalbar ini menilai, masalah ganti rugi lahan itu merupakan persoalan perdata. Siapa yang memiliki lahan tersebut, apakah orang Dayak Taman atau Dayak Iban? Kalau masalah pembebasan tanah milik Dayak Taman, inikan menjadi rancu dan persoalannya bisa menjadi perdata. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tanah tersebut milik orang Taman atau Iban. Yang kami tahu, itu milik orang Iban dan sudah diakui masyarakat, ujarnya. Mengenai pengadaan lahan, menurut kuasa hukum tersangka ini, memang ada anggapan bahwa tanah yang dikasuskan ini merupakan milik negara. Namun, dikatakannya juga, tanah ini sebenarnya berasal dari tanah warga Iban, yang digarap sejak tahun 1950-an. Kalau di Kapuas Hulu tanah adat tidak mengenal adanya ganti rugi garapan. Yang dikenal adalah ganti rugi tanah, jelas Tobias. Dibeberkan dia, sudut pandang inilah yang berbeda

dengan para penegak hukum. Sekarang persoalannya apakah negara yang terbentuk dulu ataukah adat yang ada terlebih dahulu. Menurut dia, masyarakat adat sudah terbentuk sebelumnya negara terbentuk. Apalagi lanjut Tobias, tidak disebutkan dalam surat jual beli, di mana letak tanah, batas tanah, luasnya, dengan siapa dibeli dan siapa yang bertanda tangan dalam jual beli tanah tersebut. Namun demikian kami masih mendalami perkara ini, apakah semata-mata karena ganti rugi lahan ataukah ada hal yang lain, sehingga dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, papar Tobias. Ia juga mengungkapkan, masyarakat adat Iban kecewa dengan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, sehingga mereka akan mengadakan demo di Kejari Kapuas Hulu. Mereka keberatan, kalau tanah tersebut dikatakan sebagai tanah negara, karena itu tanah moyang mereka, tegas Tobias.

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

FS 4110 3M +INCLINE

988

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

(NEW) GARANSI

7.550

Hanya

6.288 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

+ Cashback

Tgl 3 s/d 10 September 2014 ELEKTRIC BIKE FS 998 (NEW) GARANSI

Hanya

7.588 Ribu

8.688 Ribu

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

22.650

2.688 Ribu

FS 917 N

AIR CLIMBER

(NEW) EXBIKE

1.350

Hanya

8.988 RB

688 Ribu

9.550

Hanya

3.988 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 8.950

8.850

Hanya

4.388 Ribu

4.188 RB

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.650

Hanya

2.688 Ribu

1.950 1.288 Ribu

QUALITY & PRICE & SPAREPART & DELIVERY &

KUNJUNGI PAMERAN KAMI DI MEGAMALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BUDY SHOP TGL 3 - 7 SEPTEMBER 2014

terhadap informasi pemulangan Idha Endri dan Harahap. Paling memungkinkan melalui udara. Namun belakangan ada informasi, dua petugas Resmob Polda Kalbar ditugaskan ke Malaysia. Tidak, tidak benar itu, bantah Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto, kemarin. Arief mengeluhkan pemberitaan mengenai Idha Endri yang over expose. Sebelumnya, Mahkamah Agung di Kuching mengabulkan permohonan tim penyidik polisi Malaysia untuk memperpanjang masa penahanan Idha dan Harahap, yang diduga terlibat kasus penyelundupan Narkoba di Negeri Jiran itu. Namun, Mahkamah Agung Malaysia hanya memberi waktu perpanjangan penahanan selama lima hari dari tujuh hari yang diminta penyidik. Pernyataan itu disampaikan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, seperti dilansir di berbagai media nasional. Jika benar pemulangan dua anggota Polri tersebut, agaknya PDRM tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk menjeratnya dalam kasus Narkotika. Idha dan Harahap sudah menjalani masa penahanan sejak 29 Agustus 2014. Menurut aturan hukum Ma-

laysia, kasus peredaran Narkotika tergolong kejahatan luar biasa. Penetapan atau peningkatan status tersangka dilakukan selama tujuh hari dari waktu penangkapan. Namun, apabila hasil penyidikan belum memuaskan, maka pemeriksaan akan ditambah untuk tujuh hari ke depan. Kapolda Arief menyatakan, nasib kedua Polri itu masih menunggu keputusan PDRM. Untuk kasus Polri yang di Malaysia, saya masih menunggu kabar perkembangan dan keputusan dari PDRM terhadap status kedua orang anggota ini, ungkap Arief. Ditanya sejauh mana perkembangan pemeriksaan yang dilakukan PDRM, Polda Kalbar menjawab hingga kini masih menunggu informasi. Ya, sama-sama masih menunggu, katanya. Arief bahkan mengaku sama sekali belum mengetahui lebih lanjut perkembangan pemeriksaan kedua anggotanya tersebut. Kedua anggota Polda Kalbar itu menjadi terperiksa di Malaysia, namun belum berstatus apapun di Indonesia, khususnya di Polda Kalbar. Sementara hasil penyelidikan tim khusus yang dibentuknya, dikatakan Arief,

sampai saat ini masih bekerja untuk mengumpulkan barang bukti mengenai perkara yang pernah diungkap Idha. Tim itu telah menemukan beberapa informasi dari tim penyidik saat melakukan sidang kode etik atas beberapa kasus Narkoba yang diungkap Idha. Ditemukan telah terjadi beberapa tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dalam kasus yang diungkap Idha semasa masih memegang jabatan sebagai Kasubdit III Direstik Polda Kalbar. Kapolda juga masih mencari kebenaran akan kasus Idha yang ditangkap di Malaysia dengan penyalahgunaan wewenang. Dan selebihnya masih didalami. Bagaimana hasilnya, itu nanti saya sampaikan. Akan kita buatkan berita setelah ada keputusan dari PDRM terhadap status kedua anggota Polri ini, papar Kapolda Arief. Apapun keputusan dari PDRM itu, ditegaskan Arief, Polda Kalbar siap menerimanya. Yang jelas kami siap apapun resiko yang akan diterima nantinya, mudahmudahan yang terbaik diputuskan, harapnya. Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Jangan Mau ................................................................dari halaman 1 kat Indonesia. Tak terlepas dari peran aktif para pelaku pembangunan, dalam hal ini pemimpin/pengelola atau yang menjabat salah satu posisi penting baik di instansi pemerintah maupun swasta, yang telah berpikir dan bekerja keras mendorong masyarakat secara maksimal mengisi pembangunan di berbagai bidang. Para pelaku pembangunan itu menunjukkan inisiatif dan kreativitas yang inovatif di tempat mereka bekerja. Pemberian penghargaan tersebut dimaksudkan untuk menampilkan ﬁgur dari berbagai kalangan yang berhasil mengukir karya nyata dalam mengisi pembangunan di Indonesia, maupun di daerahnya masing-masing. Diharapkan menjadi motivasi bagi para pelaku pembangunan lainnya untuk lebih memacu diri meningkatkan karyanya yang inovatif dalam mengisi pembangunan. Dan memotivasi generasi muda untuk menjadikan para ﬁgur terpilih sebagai panutan dalam berkarir. Dicky pun berharap hal ini juga menjadi pemicu semangat rekan-rekan pengusaha muda, terutama HIPMI, di Kalbar untuk bisa berkarya

lebih baik. Dan yang lebih penting buat pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Supaya lebih memerhatikan pengusaha lokal dan pengusaha muda. Berikan regulasi yang berpihak pada mereka. Agar mereka bisa berkarya untuk daerahnya masing-masing dan jangan menjadi penonton di kampung sendiri, tandas pria yang gemar olahraga golf ini. Pasar Global Asean Menyikapi era pasar global Asean atau sering disebut Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Dicky juga mewantiwanti. Pasar global ini harus kita sikapi dengan bijak. Karena mau tidak mau, kita sebagai pengusaha terkena imbasnya. Prinsipnya tetap harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka untuk menjawab tantangan itu kita harus meningkatkan kualitas kerja, profesionalitas dan tentunya kualitas output dari perusahaan kita, pungkas pemilik jaringan usaha pertambangan batubara, kontraktor, property ini. Laporan: Mohamad Qadhafy

Hanya

GUARANTEE & SERVICE &

Kapolda Tak Tahu .............................................dari halaman 1

Mundur, Masih ......................................................dari halaman 1

7.550

21.350

Hanya

+0%

up to Persen

TREADMIL MOTORIZED

Laporan: Syamsul Ariﬁn Editor: Hamka Saptono

2.388 Ribu

SALE

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

penelusuran hingga kemana saja aliran dana hasil penipuan Toni. Hal itu penting dilakukan untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang. Saudara Toni alias Ali sudah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan predikat crime penipuan melawan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 378 tentang penipuan barang, teg as Wido do. Toni ditangkap di luar daerah Kalbar. Pada saat penangkapan, tersangka sedang makan malam bersama keluarganya. Setelah berhasil ditangkap tersangka langsung dibawa ke Polda Kalbar. Terhadap kasus penipuan, kami sudah memeriksa 12 orang saksi atas laporan Haryonoto dengan korban lainnya, enam orang, papar Widodo. Ka p o l d a Ka l b a r B r i g j e n Pol Arief Sulistiyanto mengatakan, Kodam tidak tahumenahu adanya pembebasan lahan TNI yang dilakukan tersangka Toni. Bahkan Pangdam sendiri Kaget, namanya dicatut, kata Arief.

5.550

BOOM

ing. Salah satunya rekening khusus atas nama Harsady. Sementara rekening lainnya juga menggunakan nama temannya yang ikut membantu penipuan. Dari beberapa rekening itu mereka melakukan transfer, dan sudah kami deteksi masingmasing pengiriman uang ke rekening mana, berapa jumlahnya, ungkap Widodo. Hasil pengembangan kasus yang dilakukan polisi, total barang bukti uang yang dikumpulkan dari tersangka sebesar Rp4,5 miliar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam, beberapa rekening, blackberry, notebook yang di dalamnya terdapat kegiatan judi online dan rekening tertutup yang belum dibuka. Selain itu, surat atau dokumen pekerjaan antara Kodam dan tersangka tentang pembebasan aset tanah yang diketahui ﬁktif. Kami masih terus melakukan pengembangan. Yang jelas tersangka menawarkan hendak menjual sembilan bidang tanah milik Kodam yang akan dibebaskan dan dapat dibangun perumahan atau sentral bisnis, paparnya. Widodo menegaskan, jajarannya akan terus melakukan

perhatian masyarakat luas sehingga dianugerahi award. Award ini menjadi pemicu semangat saya untuk berkarya lebih baik ke depan. Yang pasti saya akan ikut serta membangun Kalbar dengan berbagai cara sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, ungkap Dicky yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Badan Pengurus Cabang Kabupaten Kubu Raya, ditemui Rakyat Kalbar seusai acara. Citra Prestasi Anak Bangsa adalah yayasan bersifat independen, non politik, nirlaba dan bergerak di bidang sosial. Kegiatan utama lembaga ini berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti memprakarsai pemberian penghargaan kepada ﬁgur atau tokoh masyarakat dari berbagai kalangan profesi yang berprestasi dan telah memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan di negeri ini. Dasar pemikiran yayasan Citra Prestasi Anak Bangsa berdasarkan pembangunan nasional secara nyata telah banyak membuahkan kemajuan hampir di seluruh aspek kehidupan masyara-

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Kini Semakin dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

tertarik dengan tawaran tersangka dengan pertimbangan lokasi tanah sangat strategis, yakni di Jalan Gusti Sulung Lelanang, ujar Kombes Pol Drs Widodo, Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Senin (8/9). Modus perampasan tanah Kodam XII/Tanjungpura serta penipuan yang dilakukan Toni, menyampaikan kepada calon korbannya, kalau rekannya memiliki perjanjian dengan Kodam XII Tanjungpura tentang pembebasan aset milik TNI tersebut. Tujuh korban yang ditargetkan tersangka Toni akhirnya tertarik, lantaran diiming-imingi mendapat keuntungan hingga Rp30 miliar kalau tanah yang dibelinya itu dijual kembali kepada orang lain. Dengan perjanjian yang telah disepakati, secara bertahap korban penipuan membayar uang panjar baik dengan cara transfer maupun tunai kepada tersangka Toni. Khusus via transfer, tersangka sudah menyiapkan rekening bank untuk menampung uang setoran, jelas Widodo. Untuk menampung uang setoran korbannya, Toni menggunakan empat reken-

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

kapan akan mengajukan surat pengunduran diri, dia adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. Belum (ajukan surat pengunduran diri). Saya akan pertimbangkan di akhir jabatan, kata Cak Imin, begitu Ketua Umum PKB ini disapa kepada wartawan di hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (8/9). Cak Imin berkilah, menunggu keputusan pengunduran diri sampai akhir jabatan bukan karena masih belum dapat kepastian akan diangkat menjadi menteri lagi oleh Joko Widodo-Ju-

suf Kalla. Saya ada acara krusial tanggal 1-20 September. Apakah saya perlu dilantik DPR atau tidak, katanya. Sebagaimana diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ) telah menginstruksikan kepada para menterinya yang terpilih sebagai Anggota DPR periode 2014-2019 untuk mengajukan surat pengunduran diri. Ada tujuh menteri KIB II yang terpilih menjadi anggota dewan mendatang. Tujuh menteri itu adalah Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menkominfo

Tifatul Sembiring, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Nama menteri lainnya adalah Menteri Kehutanan Zulkiﬂi Hasan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faishal Zaini dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. (Rmol)

KEHILANGAN STNK & BPKB Mobil KB. 1065 V NR : MHF21KF5200048524 NM :7K-0100446 N: MASYONO BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Korbankan Waktu Libur Demi Derby

CRISTIANO Ronaldo bekerja keras memulihkan kebugarannya. Sang bintang bertekad mencapai kondisi terbaik dan bisa tampil saat Real Madrid melakoni derbi menghadapi rival sekotanya, Atletico Madrid, Minggu (13/9/14).

Ronaldo, yang masih berkutat dengan cedera engkel, amat dibutuhkan Los Blancos dalam menghadapi laga tersebut. Seperti diberitakan AS, sang penyerang tetap berlatih pada Sabtu (6/9/14), meski seharusnya ia berhak untuk libur. (*)

SELASA, 9 SEPTEMBER 2014

TERTIMPA SIAL Portugal 0:1 Albania PAULO Bento enggan menanggapi tisu-tisu putih yang dikibarkan fans Portugal sebagai tanda protes atas kekalahan memalukan Portugal dari Albania. Portugal kalah 0-1 dari tamunya, Albania, pada laga perdana Grup I KualiďŹ kasi EURO 2016 di Stadion Magalhaes Pessoa, Senin dini hari (8/9). Fans pun mengibarkan tisu putih tanda kritikan kepada pelatih portugal, Paulo Bento. Meski demikian, sang pelatih enggan menanggapinya. Secara statistik, Portugal menguasai jalannya pertandingan dengan 59 persen penguasaan bola dan 18 tembakan, sementara Albania hanya tiga. Meski demikian, Albania sanggup mencetak gol tunggal lewat Bekim Balaj. Dari 18 tembakan yang dilepas Portugal, tujuh diantaranya mengarah ke gawang namun tak satupun berbuah gol. Seleccao nyaris menyamakan kedudukan pada menit akhir pertandingan. Tendangan Ricardo Horta menerpa mistar. Bento pun menganggap timnya sedang sial. (Tisu putih) itu adalah situasi yang normal dalam sepak bola. Saya rasa kami harus menghormati pilihan dan keputusan mereka dan melanjutkan pekerjaan kami, kata Bento seperti dilansir El Nacional.

Kami tahu pertandingan tidak berjalan seperti yang kami mau, meski saya rasa hasilnya tak adil, ia menambahkan. Meski demikian, pelatih berusia 45 tahun itu mengakui bahwa timnya menyia-nyiakan dominasi sepanjang

babak pertama. Secara hasil, ini bukan pertandingan yang baik. Tetapi di babak pertama kami punya sejumlah peluang untuk mencetak gol. Kami menguasai pertandingan sepenuhnya di 45 menit pertama, Bento mengakhiri. (*)

Jor-joran di Januari MANCHESTER United nampaknya benarbenar belum puas berbelanja. Berbagai media Inggris mengabarkan bahwa The Red Devils sudah mempersiapkan minimal tiga pembelian besar pada bursa transfer Januari mendatang. Pada bursa transfer musim panas ini, United sudah menghabiskan sekitar 150 juta pound untuk belanja pemain. Untuk Januari, United sudah menganggarkan dana senilai 50 juta pound saja. Sosok yang diinginkan United musim dingin nanti adalah Arturo Vidal, Mats Hummels dan Sami Khedira. Selain itu, jika bisa mendatangkan Cristiano Ronaldo, dana transfer tambahan akan disediakan klub. Namun besar kemungkinan United baru akan bergerak untuk Ronaldo pada musim panas tahun depan. Untuk mendatangkan Vidal, Hummels dan Khedira, uang 50 juta pound tidak akan cukup. Karena itu, United disebut siap mengorbankan Juan Mata demi mendanai transformasi klub. Selain tiga target utama itu, Van Gaal juga mempertimbangkan alternatif untuk mendatangkan K e v i n Strootm a n dari AS Roma. Kebetulan, Louis

MIMPI ANAK PETANI

MENJADI DEWAN TERLAHIR sebag ai anak seorang petani dari pasangan Idah, 60, dan Magdalena Anang, 58, dari daerah yang terletak 35 kilometer dari Nama : Esidorus, SP kota Bengkayang, Esidorus TTL : Molo, 4 April 1981 SP ternyata mampu meraih Alamat : Dusun Lumar, Desa Tiga Berkat, mimpinya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang periode 2014-2019. Status : Kawin Pria kelahiran Molo 33 Istri : Erna Lipia Dewi tahun lalu ini menjadi legisAnak : - Maria Angel (11 tahun) lator dari Partai Demokrasi - Cristian Renta Pronangkis (7 tahun) Indonesia Perjuangan (PDIP), di bawah asuhan Ketua DPD - Asterius Petra Pronangkis (3 tahun) PDIP Kalbar Drs Cornelis MH, Pendidikan: dan Ketua DPC PDIP Kabu1. SDN 16 Jelatok, tamat tahun 1994. paten Bengkayang Martinus 2. SMPN 2 Bengkayang, tamat tahun 1997. Kajot AMd. Mantan aktivis kampus 3. SMAN 1 Bengkayang, tamat tahun 2000. Universitas Tanjungpura yang 4. Strata 1 Fakultas Pertanian Untan Pontianak, tamat tahun lulus tahun 2005 silam ini 2005. juga aktif dalam organisasi gereja, seperti menjadi Wakil Organisasi: Ketua Pemuda Katolik Kabupaten Bengkayang, aktivis 1. Sekretaris Gapensi Kabupaten Bengkayang Periode 2008dan pengurus Perhimpunan 2012 dan 2013-2018. Mahasiswa Katolik Republik 2 Ketua DAD Kecamatan Lumar Periode 2012-2017. Indonesia (PMKRI) Cabang St. 3 Ketua Umat Katolik Gereja St. Paulus Stasi Lumar Periode Thomas More Pontianak. Sehari-hari di kampungnya Tahun 2011-2014, dan Periode Tahun 2014-2017. Lumar, Esidorus dipercaya oleh masyarakatnya menjadi Perusahaan: Ketua Umat di Gereja St. Direktur CV Lumar Agro Mandiri. Paulus Stasi Lumar berturutturut, dari periode 20112014 dan kembali dipercaya Sebelum berkiprah di dunia poli- Anggota DPRD Bengkayang sebagai ketua umat periode 2014tik, Esidorus merupakan satu kon- berusia termuda, yaitu 33 ta2017. Melalui PDIP, Esidorus men- traktor yang terkenal baik dan hun. Selamat berjuang untuk calonkan diri menjadi Anggota jujur. Sebagai Direktur CV Lumar kesejahteraan masyarakat DPRD Bengkayang dengan nomor Agro Mandiri, ia ikut berpartisipasi Kabupaten Bengkayang. Doa urut 4 dari Daerah Pemilihan 4, dalam beberapa kegiatan pekerjaan istri, anak-anak, keluarga, meliputi Kecamatan Lumar, Suti proyek di lingkungan Pemerintah sanak-saudara, kerabat, hanSemarang, Ledo, Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang melalui dai taulan, serta seluruh masyarakat di Daerah Pemilihan Tujuh Belas, Seluas, Siding dan Ja- perusahaan miliknya. Empat 4 Bengkayang khususMottonya ketika maju menjadi goi Babang. Angka keberuntungan itu pun bertepatan dengan tang- Calon Anggota Legislatif yaitu Ber- nya, dan seluruh masyarakat Bengkayang umumnya akan gal kelahirannya, tanggal 4 April juang untuk kesejahteraan Rakyat. 1981. Pernikahannya dengan Erna Ia pun dipilih masyarakat di Daerah selalu menyertai karya nyata Lipia Dewi membuahkan tiga anak, Pemilihannya menjadi Anggota yang akan dilakukan pada yaitu Maria Angel, 11, Cristian Renta DPRD Kabupaten Bengkayang Peri- masa-masa yang akan datang. Pronangkis, 7, dan Asterius Petra ode 2014-2019, dan dilantik Selasa (*) (9/9) untuk lima tahun mendatang. Pronangkis, 3. NARASI: KURNADI Esidorus SP tercatat sebagai

BIODATA

Van Gaal dan Strootman sudah saling mengenal ketika sama-sama bekerja di timnas Belanda. Namun di balik gila belanja itu, MU juga harus rela melepas pemainnya. Van Gaal dikabarkan bersiap melepas gelandang serang Juan Mata di bulan Januari mendatang. Seperti yang dilansir Dailymail, United kemungkinan akan melepas pemain 25 tahun itu dikisaran harga 20 juta Pounds (379 milair Rupiah). Diklaim, penjualan pria Spanyol itu sebagai salah satu manuver klub untuk mendapatkan dana segar guna kembali belanja pemain incaran. Sejak didatangkan Januari lalu dari Chelsea dengan nilai transfer 37 juta Pounds (700 miliar Rupiah), mantan pemain Valencia itu dinilai masih sulit menemukan posisi ideal dan penampilan terbaiknya. Kedatangan Angel Di Maria diklaim bisa menyingkirkan Mata dari skuad utama ke bangku cadangan. Hingga saat ini, diketahui ada tiga klub peminat menampung jasa Mata yaitu Atlet ico Madrid, Roma dan Juventus. (*)

PATROLI

Rakyat Kalbar Selasa, 9 September 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Warga Desak Pembangunan SPBU CODO 1 Dihentikan PONTIANAK-RK. Warga mendesak Pemkot Pontianak dan Pertamina menghentikan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) CODO 1 yang katanya milik H Tanggok Usman, di ujung Jalan Prof M Yamin, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota. Kami memang berencana untuk menutup paksa pembangunan SPBU CODO 1. Malam ini (tadi malam, red) akan kami rundingkan, langkah yang akan kami ambil. Ini semua akibat dari tidak dipedulikan pemerintah, ujar Ripat, warga Gang Mawar, Senin

Abaikan Pengantri Prioritaskan Spekulan

Polisi Sergap SPBU 64.783.05 PT Buana Pinyuh Agung KUBU RAYA-RK. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 64.783.05 milik PT Buana Pinyuh Agung di Jalan Adisucipto, Kampung Arang, Kubu Raya di sergap Sabhara Polda Kalbar. Polisi menemukan konsumen mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan jeriken. Kronologis penyergapan, anggota Sabhara Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat, karena banyaknya pembeli BBM bersubsidi menggunakan jeriken. Kemudian 15 anggota Sabhara turun menggunakan sepeda motor menuju lokasi. Halaman 15

Satpol PP Pantau Transera Family Karoke PONTIANAK-RK. Meskipun Transera Family Karaoke sudah ditutup, bukan berarti lepas dari pantauan Satpol PP Kota Pontianak. Petugas trantib ini merasa kurang yakin tempat hiburan malam di Jalan Merdeka Barat, Pontianak Kota itu menghentikan aktivitasnya. Kalau memang Transera Family Karaoke ini beraktivitas, begitu juga dengan restoran The Tha di sampingnya, maka akan kita sita peralatan mereka, tegas Haryadi S Triwibowo, Kasatpol PP Kota Pontianak, Senin (8/9). Haryadi menepis anggapan masyarakat, kalau dirinya hanya menertibkan pedagang kecil saja. Ia mengaku, penegakan hukum tidak pandang bulu, Halaman 15

Ilustrasi. Net

Dibuntut, Pemakai Sabu Diringkus BENGKAYANG-RK. Satuan Narkoba Polres Bengkayang meringkus dua pemakai Narkoba jenis sabu di depan Kantor Polres Bengkayang, Sabtu (6/9) pukul 23.00. Mereka adalah HerjulďŹ tri alias Ijul dan Yuniardi alias Yakop. Kedua orang ini sudah ditarget sejak lama, kata Kasat Narkoba Polres Bengkayang, AKP Dwi Harjana, Kepada Rakyat Kalbar, Minggu (7/9). Dwi menjelaskan, kedua pemakai sabu tersebut sudah diendus keberadaannya saat berada di Samalantan, Bengkayang. Ketika memasuki Pasar Bengkayang, mereka dibuntuti petugas. Halaman 15

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Info lebih lanjut, kunjungi

SPBU. Selain itu mengecek warga mana yang setuju dan tidak setuju atas pembangunan SPBU tersebut. Kita meminta kepada legislatif dan eksekutif segera mengambil tindakan, agar tidak merusak pelaksanaan demokrasi dan transparansi. Kemudian tidak menghambat hak asasi warga yang menolak. Kemudian dengan tegas kami mengatakan pembangunan SPBU di lingkungan kami harus dihentikan, tegas Sri. Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas L MBA mengaku aneh, IMB sudah keluarkan, tetapi ada Halaman 15

MINTA RP45 JUTA DAN PERHIASAN EMAS PONTIANAK-RK. Kasat Narkoba Polres Melawi, Iptu Gunawan Manurung memeras istri tersangka penyalahgunaan Narkoba. Pejabat polisi ini meminta uang Rp45 juta dan perhiasan emas. Jabatannya langsung kita copot dan kasusnya kita proses. Kasat Narkoba Polres Melawi ini melakukan penyalahgunaan wewenang, kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto, Senin (9/9). Kapolda mengatakan, terungkapnya kasus pemerasan yang dilakukan Iptu Gunawan Manurung berdasarkan hasil penyelidikan dari penangkapan kasus Narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Melawi pada 29 Januari 2014. Ditangkap seorang pengedar narkoba, Asep dengan LP nomor: A17/I-2014/Res-Melawi, 29 Januari 2014. Barang bukti disita, berupa tiga paket besar sabu seberat 2,7 gram, tujuh paket sabu 1,5 gram dan 23 paket sabu serta 100 butir ekstasi, ungkap Arief. Setelah Asep ditahan, istrinya bernama Siti meminta tolong kepada Kasat Narkoba, agar suaminya diringankan hukuman. Istrinya memberikan jaminan uang Rp50 juta, asalkan Kasat Narkoba berkenan membantunya. Setelah beberapa hari kasus Asep berjalan, istri tersangka menyerahkan uang di kediamannya sebesar Rp40 juta. Tiga hari kemudian setelah menerima Rp40 juta, Siti menyerahkan lagi uang sebesar Rp5 juta serta sejumlah perhiasan (emas), jelas Arief. Namun penyidik Narkoba tetap bekerja sesuai prosedur, hingga kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan. Uang sudah dikeluarkan oleh istri tersangka, tetapi Asep dituntut 12 tahun dan divonis 8 tahun enam bulan, papar Kapolda Arief. Mendengar putusan itu, istri Asep melaporkan Kasat Narkoba ke Kapolres Melawi. Kapolres menerus-

Ilustrasi. Net

kan laporan itu ke Kapolda. Kami langsung meminta Kapolres untuk memeriksa kasusnya dan pemerasan yang dilakukan Kasat Narkoba dilimpahkan ke Polda. Melihat hal itu, kami memerintahkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan

ternyata terbukti menyalahgunakan wewenang, ungkap Arief. Selasa, (2/9) lalu jajaran Polda Kalbar meringkus Iptu Gunawan Manurung dan digelandang ke Mapolda Kalbar. Saat ini Kasat Narkoba itu masih diproses hukum. Proses ini masih

ditangani Subdit Tipikor dan Subdit Reskrimsus Polda Kalbar. Oknum anggota Polri ini terancam pasal 5 ayat 2, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, tegas Arief. (sul)

Walau Lulusan Akademi Polisi Kalau Berengsek Tetap Ditindak Tegas PONTIANAK-RK. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto akan membersihkan polisi nakal dan sering meresahkan masyarakat. Walaupun lulusan akademi polisi (Akpol) kalau berengsek dan berbuat kejahatan atau melanggar ketentuan organisasi, langsung diproses. Mari kita bersihkan polisi hantu yang mencoreng nama institusi. Polisi yang bermasalah kami tindak sesuai dengan ketentuan organisasi, tegas Arief, kemarin. Komitmen ini diucapkan jenderal bintang satu itu, lantaran dirinya geram dengan

Samsung Smartphone TVSMotorIndonesia

Mawar juga hanya satu orang. Warga yang tidak setuju sangat terkejut ketika izin lingkungan dikatakan sudah keluar oleh ketua RT dan dipegang oleh H Tanggok Usman untuk mengajukan IMB (izin mendirikan bangunan) pembangunan SPBU tersebut, katanya. Ini benar-benar membuat warga Ari Karya Indah VI dan Gang Mawar terkejut, ketika izin lingkungan sudah keluar, karena setahu kami izin itu belum dikeluarkan, tambahnya. Warga Gang Ari Karya Indah VI, Sri meminta lembaga eksekutif dan legislatif secepat mungkin turun ke lapangan dan mengecek lokasi pembangunan

Kasat Narkoba Melawi Peras Istri Tersangka

TVS Apache

*Syarat dan ketentuan berlaku :

(8/9). Menurut Ripat, warga yang berada di ring 1 hanya ada 1 orang saja yang setuju pembangunan SPBU, baik itu di Kompleks Ari Karya Indah VI maupun di Gang Mawar. Yakni atas nama Helena, sedangkan di Gang Mawar juga sama satu orang, yakni atas nama Usman, ungkap Ripat. Ripat mengatakan, pembangunan SPBU CODO 1 ini harus segera dihentikan. Karena izin warga yang dipegang oleh H Tanggok Usman dan dikeluarkan ketua RT itu tidak benar. Karena hanya ada satu orang dari Kompleks Ari Karya Indah VI yang setuju sedangkan di Gang

beberapa anggota yang bertugas di jajaran Polda Kalbar yang banyak melakukan pelanggaran. Apalagi pemerasan terkait kasus Narkoba. Walaupun lulusan Akpol, tapi berengsek, tetap kami tindak, Kata Arief. Dikatakannya, polisi yang melakukan pelanggaran ini, merupakan petugas yang mencederai citra kepolisian. Kami sekarang sudah tidak melihat latar belakang kepolisian, meskipun lulus Akpol, tetapi tidak seperti polisi, akan ditindak. Begitu juga sebaliknya, jika Secapa dan SPA baik

dalam bertugas, kami akan memberikan kesempatan memimpin, ungkapnya. Arief meminta masyarakat, tokohtokoh agar membantu mengawasi kepolisian yang bertugas di lingkungannya. Jika ada anggota kami melakukan penyimpangan, segera laporkan, agar cepat kami berikan tindakan dan proses hukum. Jika melakukan pelanggaran pidana, saya tidak segan-segan memBrigjen Pol Arief Sulystianto ecatnya, tegas Arief. (sul)

TVS DAZZ

Paket Umroh

Penarikan Periode 1 : 15 Oktober 2014 / Penarikan Periode 2 : 15 Oktober 2015

www. tvsmotor.co.id www.tvsmotor.

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

Politisi PDIP Sambut Baik Putusan MK Soal Pemangkasan Kewenangan Banggar

Kakap Bakal Masuk KTM SUNGAI RAYA-RK. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya, dr Nursyam Ibrahim mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan revitalisasi pelaksanaan sarana dan prasarana sejumlah fasilitas yang ada di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dalam waktu dekat, kita akan melakukan pembentukan tim pemanfaatan gedung-gedung dan sejumlah fasilitas lain yang berada di KTM seperti pasar tradisional. Termasuk kawasan pusat bisnis di dekat dermaga Rasau Jaya, kata Nursyam, Senin (8/9). Untuk memfungsikan pasar tradisional ini, langkah pertama yang dilakukan adalam membentuk Lembaga Pengelola Pasar (LPP). Sudah ada juknis dari Kementerian Transmigrasi untuk memfungsikan pasar tradisional di KTM, terangnya. LPP nantinya, kata Nursyam akan dibentuk melalui tim yang terdiri unsur desa, kecamatan, DPPKAD, Dinsosnakertrans Kubu Raya dan sejumlah pihak terkait lainnya. Harapannya ke depan bisa memonitor pelaksanaan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional. Jika dikelola secara baik dan optimal, kita yakini memberikan manfaat bagi masyarakat Kubu Raya. Khususnya masyarakat yang berada di KTM seperti Kecamatan Rasau Jaya, Teluk Pakedai, Sungai Raya dan Kecamatan Kubu, katanya. Melihat cukup besarnya potensi pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Kakap, Nursyam mengatakan pihaknya juga akan mengupayakan kecamatan itu juga masuk dan menjadi bagian dari KTM. Kalau saat ini hanya ada 4 kecamatan yang tergabung dalam KTM, ke depan seiring dengan adanya rencana perubahan Perda tentang KTM Nomor 4 tahun 2012, akan kita upayakan Kecamatan Kakap juga bisa masuk dalam KTM, ujarnya. Setelah Kecamatan Kakap menjadi bagian KTM, kata Nursyam pemerintah daerah berharap KTM bisa berkembangan lebih cepat dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan eknomi di Kubu Raya. Terutama dalam pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman padi. (asy)

Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang dimohonkan koalisi LSM. Dalam putusannya, MK menghapus frasa kegiatan, dan jenis belanja dalam Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara; dan kegiatan dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c UU MD3; antarkegiatan dan antarjenis belanja dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) UU MD3; dan kegiatan dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c UU MD3; kegiatan, dan jenis belanja dalam Pasal 159 ayat (5) UU MD3. Agus mencontohkan dalam pembahasan mengenai anggaran untuk pekerjaan umum yang di dalamnya ada beberapa program seperti infrstruktur jalan dan jembatan. Artinya, sesuai putusan MK itu Badan Anggaran DPRD

SUNGAI RAYA-RK. Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia menilai putusan MK itu positif untuk mengembalikan marwah DPR, termasuk DPRD. Putusan MK yang runutnya hingga ke DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ini pastinya memberikan dampak positif bagi lembaga DPRD, ujar politisi PDI Perjuangan ini kepada Rakyat Kalbar, Senin (8/9/2014). Seperti ketahui, MK membatalkan kewenangan Badan Anggaran DPR membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah melalui uji materi sejumlah pasal UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

“Pastinya beban tugas DPRD menjadi sedikit ringan, dan kita tidak lagi membawa dosa dari lahir,” Agus Sudarmansyah hanya dalam sebatas ruang lingkup umum saja. Kita tidak masuk dalam detail program. Jika eksekutif mengajukan anggaran yang realistis dan objektif menurut kami, kami tinggal mengesahkan saja tanpa membahas isi detail program tersebut, jelasnya. Namun, kata Agus jika dalam pembahasan anggaran tersebut ada yang perlu dikoreksi, akan dimintakan kepada eksekutif untuk merubahnya. Akan tetapi sekali lagi kita ingatkan dalam putusan MK ini, kita tidak lagi membahas satuan kegiatannya seperti sebelumnya, membahas hingga

detail, ujarnya. Putusan MK ini bagi Agus merupakan suatu hal yang positif. Karena dapat meringankan beban tugas DPRD, terutama badan anggaran DPRD. Pastinya beban tugas DPRD menjadi sedikit Agus Sudarmansyah. ARY SANDY ringan, dan kita tidak lagi membawa dosa dari lahir, ucapnya. sepenuhnya ketika ekseDPRD, lanjut Agus bisa leb- kutif nantinya ditemukan ih meningkatkan fungsi pen- pelanggaran atau penyimgawasan terhadap impele- pangan di luar ketentuan mentasi program eksekutif. perundang-undangan. Jadi, Jika terjadi penyimpangan akan menjadi resiko seumaka akan diketahui secara tuhnya pihak eksekutif, jelas karena fungsi penga- demikian Agus. wasan lebih besar ketimbang dulu. Laporan: Ari sandy Menjadi tanggung jawab Editor: Julianus Ratno

Pengguna Jalan Keluhkan Debu Akibat Proyek Jalan Adisucipto

Debu berterbangan akibat pengerjaan Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya. Kondisi itu dikeluhkan warga sekitar dan pengguna jalan. ARI SANDY

SUNGAI RAYA-RK. Pengerjaan proyek jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya, dikeluhkan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Pasalnya, proyek itu menyebabkan debu-debu berterbangan dan tak terkendali. Tono (39) salah satunya. Warga Adisucipto ini merasa terganggu akibat aktivitas pekerjaan proyek jalan itu. Selain debu, kata dia proyek itu juga menyebabkan kemacetan yang panjang di pagi hari. Memang pemerintahan sekarang lumayan cekatan,

tapi ini pengerjaannya pada waktu padat, orang berangkat kerja, anak sekolah. Tidak hanya debu, terhambat karena macet juga. Kenapa pengerjaannya tidak malam hari saja seperti di Jalan Soekarno Hatta, kata Tono kepada Rakyat Kalbar, Senin (8/9). Senada dikeuhkan tokoh masyarakat Desa Parit Baru, Iswandi. Ia menuturkan kekesalannya terhadap pelebaran dan penimbunan material di sepanjang Jalan Adisucipto yang berdampak kepada masyarakat. Seperti debu yang

sangat pekat. Bisa dilihat debu di jalan ini sangat berbahaya terhadap masyarakat, apalagi banyak anak-anak. Kami meminta kepada pihak terkait untuk melakukan penyiraman, proyek tersebut pasti ada pengerjaan siram jalan seperti proyek yang lain. Ini hanya bisa dihitung dengan jari penyiramannya, kata Ketua RT ini. Ismian (33), Warga Parit Baru ini mengaku pernah menanyakan kepada pihak kontraktor terkait debu yang seharusnya ada penyiraman

jalan. Namun pihak kontraktor tidak menjawab apa ada atau tidak penyiramanan jalan. Pernah saya tanyakan penyiramanan jalan, biasanya setiap proyek seperti ini selalu ada anggaran untuk penyiramana, namun kenapa penyiraman di sini tidak ada. Dan itupun hanya ada beberapa kali saja yang dilakukan oleh pemadam kebakaran, tambah Firman warga Gang. Nurul Huda seraya berharap agar keluhan masyarakat ini segera disikapi dinas terkait. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Rp 800 Juta untuk Rumah Pintar Pemerintah Kabupaten Mempawah sudah mempersiapkan anggaran Rp 800 juta untuk merealisasikan pembangunan Rumah Pintar. Rencananya, sarana itu akan didirikan di samping Kantor Perpustakaan Daerah (Perpusda). Untuk pembangunan Rumah Pintar, kita sudah alokasikan anggaran sebesar Rp 600 juta. Dana itu hanya untuk pembangunan ﬁsiknya saja. Sedangkan untuk isinya kita mendapatkan bantuan dari pusat sebesar Rp 200 juta. Jadi total seluruhnya kurang lebih Rp 800 juta, ungkap Bupati Mempawah, H Ria Norsan. Norsan menginginkan Rumah Pintar menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung ke Kota Mempawah. Apalagi ditunjang dengan sarana dan prasarana lain. Dia optimis hal itu dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Nantinya akan menjadi suatu kompleks tujuan pengunjung. Selain Rumah Pintar juga ada Pusat Wisata Kuliner. Jadi pengunjung bisa jajan sekalian menambah ilmu di Rumah Pintar, tuturnya. Karenanya, Norsan mengajak semua pihak, terlebih masyarakat Mempawah untuk mendukung realisasi pembangunan Rumah Pintar. Keberadaan Rumah Pintar akan menjadi daya tarik sekaligus wadah untuk mencerdaskan generasi muda dimasa mendatang. Insya Allah keberadaan Rumah Pintar akan menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Mempawah nantinya. Yang terpenting, Rumah Pintar ini akan menjadi sumber ilmu bagi masyarakat, harapnya. (ﬁa)

Dewan Desak Dinas PU Serius Tangani Sampah MEMPAWAH. DPRD Mempawah mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) serius menangani pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sungai Bakau Besar (SBBL). Jika penanganannya tidak dilakukan secara baik dan benar, maka masyarakat yang akan menjadi korban dari pencemaran lingkungan. Jangan sepelekan masalah pengelolaan sampah di TPA. Apalagi kondisinya sudah seperti itu, hingga menimbulkan bau busuk dan meresahkan warga. Petugas harus segera menindaklanjuti dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Agar keluhan serupa tidak terulang lagi, kata Anggota DPRD Mempawah, Suherman Khouw, Senin (8/9) menanggapi keluhan masyarakat di sekitar TPA SBBL. Menurut Legislator PDI Perjuangan itu, kekhawatiran masyarakat terhadap dampak bau busuk yang ditimbulkan dari tumpukan sampah di TPA SBBL cukup beralasan. Selain bau yang menyengat, lalat yang beterbangan dapat memicu datangnya berbagai penyakit. Masyarakat manapun pasti akan protes jika lingkungannya bau busuk seperti itu. Dengan kondisi

Tumpukan sampah di TPA Desa Sungai Bakau Besar Laut yang telah meresahkan warga. ALFI SHANDY

lingkungan yang tidak sehat, maka sangat beralasan jika masyarakat merasa khawatir terhadap ancaman kesehatan terhadap keluarganya, tuturnya. Ke depan, Legislator Dapil Sungai Pinyuh itu menyarankan agar petugas dapat mengubah sistem pengolahan sampah di TPA SBBL. Agar

kasus serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang. Jika masih menggunakan sistem lama, maka pada musim hujan dipastikan tumpukan sampah akan mengeluarkan bau menyengat. Harusnya sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti menjadi pupuk atau aneka ragam kerajinan tangan. Se-

hingga keberadaan sampah tidak hanya menimbulkan dampak negatif, melainkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sarannya. Pendapat senada disampaikan Anggota DPRD Mempawah, Sarmadi. Ia mengungkapkan, sampah sebagai tempat berkembangbiaknya

organisme penyakit. Jika pengolahannya tidak dimaksimalkan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kesehatan terhadap warga di sekitarnya. Dalam pengolahan sampah ini jangan sampai nanti warga sekitarnya menjadi korban. Karena kalau tidak benar akan menjadi biang perkembangan penyakit. Makanya sangat penting pengolahan yang baik dan benar, ujarnya. Dewan Dapil Sungai Pinyuh itu menegaskan, selama ini pemerintah daerah selalu mensosialisasikan pentingnya hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Mencuatnya keluhan masyarakat terhadap bau dari tumpukan sampah di TPA SBBL, membuktikan pemerintah daerah belum mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam menggalakkan kebersihan lingkungan. Kasihan masyarakat sekitar yang menjadi korban akibat lemahnya kinerja Dinas PU dalam menangani pengelolaan sampah di TPA SBBL. Kita sangat menyesalkan lemahnya kinerja pengelolaan sampah. Kita ingatkan agar Dinas PU secepatnya menangani masalah pengelolaan sampah, tegasnya. (ﬁa)

Kualitas SDM Tentukan Kesejahteraan Bangsa Perpustakaan Nasional Gelar Safari MEMPAWAH. Hingga 69 tahun merdeka, Indonesia belum bisa memaksimalkan sumber daya alam untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu penyebabnya berkaitan dengan masalah fundamental, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan tinggi tidak berkorelasi langsung dengan kualitas SDM. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional RI, Syarif M Bando di Gedung Kartini Mem-

pawah, Senin (8/9) saat acara Safari Pemasyarakatan Kegemaran yang digagas oleh Perpustakaan Nasional RI. Syarif menerangkan, safari yang dilaksanakan pihaknya merupakan rangkaian dari sosialisasi pentingnya perpustakaan dalam proses pembangunan bangsa. Menurutnya, perpustakaan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata seperti dimasa lalu. SDM adalah bicara tentang keterampilan, penguasaan pengelolaan, dan yang paling pokok tentang

penguasaan transfer ilmu pengetahuan dalam mengaplikasikan produksi barang dan jasa. Terlebih tahun 2015, suka tidak suka kita menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Betapa beratnya Indonesia menghadapi MEA dengan kondisi SDM yang seperti sekarang ini, tuturnya. Syarif Bando memaparkan, banyak persoalan terkait sumber daya manusia yang menyebabkan potensi sumber daya alam di Indonesia tidak bisa dinikmati. Menurutnya, jawaban atas

berbagai persoalan tersebut justru ada di dalam berbagai bahan bacaan, termasuk buku. Syarif mengandaikan, jika bisa bicara, buku akan marah melihat masyarakat banyak bodoh dan miskin, tapi membiarkan buku berdebu. Buku juga akan menangis, betapa dia mengandung banyak ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan masyarakat, tapi orang tidak mau membuka untuk membacanya, ujar Syarif. Sedetik membaca secercah harapan, itu menjadi ﬁlosoﬁ

yang sangat fundamental, imbuhnya. Di tempat yang sama, Bupati Mempawah, Ria Norsan mendukung penuh kegiatan Safari Pemasyarakatan Kegemaran Membaca. Ia berharap berbagai komponen masyarakat yang terdiri atas jajaran pemerintah, akademisi, pendidik, dan para pemerhati pendidikan memiliki kepedulian untuk mengembangkan budaya membaca di kalangan masyarakat sejak dini mungkin. Menurutnya, agenda Safari Kegemaran Membaca ber-

makna dalam bagi usaha promosi dan peningkatan kegemaran membaca seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah, timpal Norsan memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan perpustakaan dan kegemaran membaca diwujudkan dengan ketekunan dan kerja keras yang tinggi, demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat perkembangan ke depan, Pemerintah Kabupaten Mempawah akan menjadikan Mempawah sebagai kota pelajar. Tekad ini di-

tandai dengan dibangunnya beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Mempawah. Kami tetap mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan perpustakaan, supaya bisa maju dan diminati masyarakat. Kalau masyarakat senang, maka tanpa disuruh dia akan datang. Sebaliknya, kalau petugas tidak ramah dan bahan bacaan tidak lengkap. Mudah-mudahan semakin hari pelayanan kita semakin bagus, dan masyarakat akan tumbuh kegemaran membacanya, tukasnya. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

Segera Bentuk PDAM

CAKAP ALANG

MELANO. Tokoh masyarakat Melano, Amru Chanwari mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara untuk segera membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Apalagi peraturan yang menaunginya sudah ada. Tujuannya supaya ada yang mengurus pengadaan air bersih layak konsumsi bagi warga.

Daerah kita ini sering kesusahan air. Kita harapkan pemerintah daerah segera membentuk PDAM, supaya jelas yang mengatur air bersih bagi masyarakat. Kalaupun operasional PDAM untuk tahap awal subsidi, kami rasa tidak masalah, paling penting masyarakat Simpang Hilir khususnya dan Kayong Utara pada umumnya dapat air ber-

sih, pinta Amru di kediaman di Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Jumat (5/9). Anggota DPRD KKU terpilih masa khidmat (pelayanan) 2014-2019 dari daerah pemilihan (Dapil) Simpang Hilir ini menganalisis, ketika ada air mampet maka ketika ada petugas dari PDAM segera bergerak. Kemudian memiliki kewenangan untuk menertib-

kan aksi nebok (menjebol pipa induk suka-suka) warga yang inginkan sambungan baru. Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah membangun pipa jaringan, setelah jadi dan terisi air tidak ada pihak yang menjaganya. Kalau ada PDAM kita harapkan diisi orangorang yang profesional dan bertanggungjawab, pinta Amru. (lud) Amru Chanwari. KAMIRILUDDIN

Hubungan Seksual Pra-Nikah hingga Aborsi Ilustrasi/IST

Pipa Rantau Panjang Diketahui Desa SUKADANA. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kayong Utara (KKU), Yamani SH menerangkan kalau proyek pemasangan pipa air bersih di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara (KKU), merupakan proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar, diketahui Pemerintah Desa (Pemdes) Rantau Panjang. Proyek pipanisasi air bersih di Desa Rantau Panjang itu, ada keinginan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi Desa Rantau Panjang dan sekitarnya. Muncullah proyek itu, kata Yamani di kediamannya, Jumat (5/9). Dikatakannya sebagai proyek dari APBD Provinsi Kalbar di Desa Rantau Panjang itu sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara. Kepala Desa (Kades) Rantau Panjang, Sarkandi itu sudah tahu ada proyek di daerahnya. Jadi tidak benar kalau dia (Kades, red) tidak tahu ada pekerjaan proyek pipanisasi air bersih di desanya, kata Yamani. Yamani mengatakan ihwal beberapa pipa yang sudah terpasang sebelumnya namun belum teraliri air secara berkelanjutan, itu masalah teknis dengan dinas terkait. Masyarakat perlu air bersih maka kita harapkan pipa yang ada terintegrasi dan ada pengelolanya, pinta Yamani. (lud)

Ilustrasi/IST

SUKADANA. Pada saat ini, kaum muda dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu berkaitan masalah sosial dan masalah kebangsaan. Masalah sosial seperti NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat aditif ) dan obat-obat terlarang, hubungan seksual pra-nikah dan aborsi yang disebabkan pergaulan bebas, hingga kriminalitas remaja lainnya. Sedangkan masalah kebangsaan meliputi antara lain solidaritas sosial rendah, semangat kebangsaan rendah, bela negara rendah, dan

KETAPANG GMKB Gelar Aksi di Pelantikan DPRD Terpilih K ETAPANG . Aliansi Gerakan Mahasiswa Ketapang Bersuara (GMKB) yang tergabung dari berbagai organisasi di Ketapang berencana menggelar aksi damai pada saat pelantikan 45 Anggota DPRD Ketapang terpilih di gedung DPRD Ketapang, Selasa (9/9) nanti. Ketua Umum HMI Ketapang, Abdul Salim mengatakan, aksi damai tersebut dilakukan untuk meminta para anggota dewan terpilih baik 26 anggota dewan lama dan 19 anggota dewan baru menuntaskan janji-janji kampanyenya pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 lalu. Aksi ini merupakan gerakan untuk mengingatkan Anggota DPRD Ketapang agar tidak lupa dengan janji-janji kampanye mereka, katanya, Minggu (7/9). Menurutnya, mereka yang terpilih sebanyak 45 anggota tersebut tidak hanya menjadi pemimpin perdapil akan tetapi mencakup seluruh elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Ia mengatakan, aksi tersebut selain untuk mengingatkan anggota DPR terhadap

janji-janji kampanye, juga mengingatkan peran dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Kami menilai selama ini ada beberapa anggota DPRD yang lupa akan janjinya saat kampanye, setelah mereka duduk, untuk itu kami dari mahasiswa Ketapang yang membawa aspirasi rakyat ingin mengingatkan kepada anggota DPRD agar benar-benar mengemban amanah ini dengan benar demi kepentingan rakyat, tegasnya. Ia menjelaskan aksi damai tersebut akan diikuti gabungan organisasi eksternal dan internal k a m p u s , d i a n t a r a ny a Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Badan Eksekutif Mahasiswa ( B E M ) S TA I A L- H a u d l Ketapang. Kita berharap aksi ini dapat menjadi bentuk pengingat para anggota dewan akan janji dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan kita akan terus memantau dan mengawal jalannya kinerja para anggota dewan, pungkasnya. (Jay)

Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun Keluarga Besar Harian

Rakyat Kalbar Menyampaikan Turut Berduka Cita yang sedalam dalamnya atas telah berpulangnya ke Rahmatullah

Mardiah binti Gusti Hasan Ibunda Jaidi Candra, Kepala Biro Harian Rakyat Kalbar di Kabupaten Ketapang Pada Senin, 8 September 2014 di Ketapang Semoga Amal Ibadah Beliau Diterima di Sisi Allah Swt dan Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan ketabahan. Tertanda Pemimpin Umum

semangat kesatuan dan persatuan rendah. Hampir setiap hari media massa cetak maupun elektronik memberitakan gambaran kaum muda masih mengalami sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki, rendahnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan para guru, perubahan gaya hidup yang menjurus pada perilaku tidak sehat, meningkatnya merokok di usia muda, ungkap H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, Provinsi Kalbar, saat menerima len-

cana Satya Wira Madya pada apel besar Hari Praja Muda Karana (Pramuka) ke-53 tahun 2014 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kayong Utara, bertempat di halaman Dinas Pendidikan (Disdik) KKU, Senin (25/8). Permasalahan ini, lanjut dia, sangat memprihatinkan. Demi kepentingan bangsa dan negara pada masa depan, pelbagai masalah maupun tantangan yang harus dihadapi itu, harus segera dapat ditanggulangi. Di sinilah menjadi peranan penting Gerakan Pramuka

sebagai lembaga non-formal yang tujuan utamanya, untuk membentuk kaum muda berkarakter, menanamkan semangat kebangsaan, dan meningkatkan keterampilan, ajak Bupati. Untuk itulah, pinta Bupati H Hildi Hamid, kerjasama dengan berbagai pihak sangat diharapkan, karena kaum muda harus diselamatkan dari cengkeraman berbagai masalah. Dalam kurusn satu dasawarsa (sepuluh tahun) dapat dicatat tiga momen penting perkem-

bangan Gerakan Pramuka. Pertama, Presiden Republik Indonesia (RI) SBY telah mencanangkan kembali revitalisasi Gerakan Pramuka tahun 2006 yang tampak keberhasilannya sampai ke daerah-daerah. Kedua, terbitnya undang-undang nomor 12 tahun 2010 (UU 12/2010) tentang Gerakan Pramuka yang memperkuat legalitas. UU 12/2010 mengamanatkan pendidikan kepramukaan tidak lagi hanya sekadar mengisi waktu luang kaum muda, namun meningkat menjadi kewajiban setiap warga negara untuk mengimplementasikannya, kata Bupati H Hildi Hamid. Ketiga, sambung Bupati, masuknya pendidikan kepramukaan ke dalam kurikulum 2013, sebagai ekstrakurikuler wajib yang mulai diberlakukan pada Juli 2014 lalu. Gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non-formal akan melengkapi pendidikan informal yang diperoleh anak-anak dalam keluarga, serta pendidikan formal di sekolah. Mengingat, pendidikan formal saja tidaklah cukup untuk menghasilkan kaum muda handal dan berkarakter. Sedangkan peranan keluarga sebagai pelaku pendidik informal yang dilakukan orangtua dalam membentuk karakter anak-anak sangat penting, papar H Hildi Hamid. (lud)

metro

Lamaran Online, Pemkab Ketapang

Buka Penerimaan CPNS Pelamar Harus Punya E-Mail Sendiri KETAPANG. Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah(CPNS) Daerah sebanyak 113 orang. Formasi CPNSD dari pelamar umum tersebut, diantaranya kependidikan sebanyak 41 orang, tenaga medis sebanyak 20 orang, dan tenaga teknis sebanyak 51 orang. Pendaftaran dilakukan secara sistem online dimulai tangg al 10 September sampai 24 September 2014, dan hardcopy (berkas lamaran) disampaikan ke Bupati Ketapang Up.Bagian Kepegawaian Setda Ketapang mulai tanggal 10 September sampai 30 September 2014. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Ketapang, Ibnu Syarif S.Sos, M.Si didampingi M.Tauran, Kasubbag Umum dan Pengembangan Pegawai menjelaskan bahwa penerimaan CPNSD sesuai dengan pengumuman dari Bupati Ketapang Nomor 810/1774/UP-B tanggal 5 September 2014. Dimana, pengadaan CPNSD Tahun Anggaran 2014 di lingkung an Pemerintah Kabupaten Ketapang mengacu kepada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Salah satu syarat terseb u t d i a n t a r a ny a m e m i liki kualiďŹ kasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk mengisi jabatan formasi yang dibutuhkan. Indeks prestasi komulat if (IPK serendah-rendahnya) 2,50 untuk kelompok eksakta, dan 2,75 untuk kelompok

non eksakta. Demikian juga untuk formasi perencana yang dapat dilamar oleh semua tamatan S-1 dipersyaratkan memiliki IPK serendah-rendahnya 2,75. Untuk memasukan lamaran, Pelamar harus punya e-mail sendiri dan Nomor induk kependudukan atau E-KTP, tegas Ibnu Syarif, S.Sos, M.Si, Kabag Kepegawaian Setda Ketapang. Setelah memiliki e-mail dan NIK e-KTP, calon pelamar masuk ke portal panselnas (http://panselnas. menpan.go.id). Dari portal panselnas, selanjutnya pelamar mendapat ID dan password. Hal ini tidak serta merta langsung didapatkan calon pelamar, tetapi ID dan password akan dikirimkan e-mail calon pelamar paling cepat 24 jam. Setelah menda[atkan ID dan Password, pelamar dapat masuk ke alamat portal pelamaran yaitu http;//sscn.bkn.go.id. Pada alamat ini pelamar akan mendaftar dengan sistem single entry. Pada portal ini pelamar mengisi data pribadi pelamar melalui lamaran Sistem Online dimulai tanggal 10 sampai dengan 24 September 2014. Selanjutnya setelah semua data pelamar dientry, pelamar mendapat Nomor Registrasi (tanda bukti telah melakukan pelamaran secara online). Halaman tersebut harus di print atau dicetak untuk disampaikan bersamaan dengan berkas lamaran, ujar Ibu Syarif.

D i t a m b a h k a n , Ka s u b bag Umum dan Pengembang an peg awai bahwa hardcop (berkas lamaran) disampaikan kepada Bupati Ketapang Up. Bagian Kepegawaian Setda Ketapang dalam map dan dimasukkan pada amplop tertutup, mulai tanggal 10 September 2014 dan sudah diterima paling labat hari Selasa pukul 12.00 WIB tanggal 30 September 2014. Hard copy berkas lamaran terdiri dari surat lamaran ditulis tangan pelamar sendiri dengan menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Bupati Ketapang dengan mencantumkan jenis jabatan formasi yang dipilih/dilamar. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibelakang photo. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk. Fotokopi ijazah dan Transkrip nilai serta ijazah/sertifikat Profesi khusus dokter melampirkan STR yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (serendah-rendahnya Dekan Fakultas). Khusus bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta dan bila ijazah tidak tercantum akreditasi ag ar melampirkan surat keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang status, peringkat, dan hasil akreditasi program sarjana di perguruan tinggi yang masih berlaku. Print tanda bukti pelamar yang sudah mendaf-

tar melalui sistem online rangkap 2 (dua) dan ditempel pas photo, terang Tauran, Kasubbag Umum dan Pengembangan Pegawai. Pelamar harus membuat surat penyataan bersedia ditempatkan di seluruh w ilayah Kabupaten Ketapang atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang, serta tidak mengajukan pindah tempat tugas dalam waktu minimal delapan tahun. Lamaran online yang disampaikan bila tidak sesuai deng an data yang diisi pada formulir online serta tidak mengirimkan berkas persyaratan dianggap pelamar tidak memenuhi persyaratan administrasi dan berkas menjadi milik panitia. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan tanggal 6 Oktober 2014 sebagai pelamar yang lulus administrasi selanjutnya, akan diberikan kartu dan nomor peserta test tanggal 7 s/9 Oktober 2014. Pelamar yang tidak mengambil kartu dan nomor peserta test sampai dengan tanggal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti test. Pelaksanaan test melalui computer assisted (CAT ) akan ditentukan BKN dan akan diumumkan kemudian. Ada pun penerimaan CPNSD untuk kependidikan sebanyak 42 orang. Formasi yang diterima adalah guru kelas pertama sebanyak 24 orang.Guru

penjasorkes 2 orang, guru bahasa Inggris pertama 2 orang, guru bahasa Indonesia pertama 2 orang, guru bimbingan konseling 3 orang, guru matematika pertama 3 orang, guru kimia pertama 4 orang, dan guru biologi pertama 2 orang. Sedangkan kualifikasi tenaga medis adalah dokter pertama 3 orang, dokter gigi pertama 1 orang, bidan pelaksana 6 orang, perawat pelaksana 6 orang dan asisten apoteker pelaksana 4 orang. Untuk tenaga teknis, formasi yang diterima adalah penata ruang pertama 6 orang, perencana pertama 6 orang, inspektur tambang pertama 2 orang, statisi pertama 2 orang, penyuluh pertanian pertama 3 orang, analis kelembagaan/organisasi 2 orang, analis jabatan 4 orang, analis diklat 3 orang, analis hukum 2 orang, analis irigasi dan air baku 2 orang, analis layanan keluarga berencana 2 orang, penyuluh keluarga berencana pertama 2 orang, pranata laporan keuangan 2 orang, pemeriksa jalan dan jembatan 2 orang, pengendali jaringan sistem komputer 5 orang, pengelola wajib pajak sebanyak 3 orang. Kita imbau pelamar berpikir secara matang dan teliti sebelum memasukkan lamaran, pastikan lamaran sesuai formasi dan tempat pelamar melamar yang ada di Ketapang, ujar Kasubbag Umum dan Pengembangan Pegawai. (humas/PK)

MELAWI MEMBANGUN

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

Gubernur Suruh

LABOH JU

Dewan Melawi Belajar Cara Membuat Aturan dan Anggaran

Ilustrasi/IST

Lestarikan Pohon Jengkol

NANGA PINOH. Sebanyak 30 anggota DPRD Melawi periode 2014-2019 dilantik di Gedung DPRD Melawi, Senin (8/9). Gubernur Kalbar, Cornelis sempat berpesan, agar para wakil rakyat cepat belajar cara membuat aturan dan mempelajari APBD. Pengucapan janji disaksikan oleh orang lain dan diri sendiri. Yang pasti disaksikan Tuhan. Dia tahu apa yang dilihat dan tidak dilihat. Apalagi disaksikan oleh hakim. Ini bukan sepele. Sebab saudara-saudara (anggota DPRD Melawi, red) membuat aturan. Membuat aturan harus hati-hati, sebab bisa membuat orang celaka, kata Cornelis. Cornelis menegaskan, anggota DPRD Melawi yang baru dilantik harus belajar membuat aturan daerah. Sebab mengurus negara maupun daerah tidak mudah. Harus ada kapasitas yang memang

NANGA PINOH. Sebagian besar pohon jengkol yang ada di Kabupaten Melawi tumbuh liar. Sayangnya, meski harga jual jengkol bisa mencapai Rp 5 ribu per kilogram, cara warga memanen jengkol tidak menerapkan konsep berkelanjutan. Jengkol dipanen dengan cara ditebang. Orang disini panen jengkol dengan membawa chainsaw. Jengkol yang ada buahnya ditebang, lalu buahnya diambil. Karena jengkol yang ada tidak ditanam, tapi tumbuh dan besar sendiri, kata warga Sayan, Erin. Tindakan memanen dengan cara menebang jelas memusnahkan pohon jengkol. Bila ini terus berlanjut, bisa-bisa 10 tahun mendatang pohon jengkol sudah tidak ada di Melawi. Terutama di daerah tertentu, seperti Sayan, Tanah Pinoh, Sokan dan Tanah Pinoh Barat. Panen dengan cara menebang tidak sejalan dengan konsep ekologi dan sisi ekonomi yang berkelanjutan. Kalau saat ini harganya Rp 5 ribu per kilogram, dipastikan lima tahun mendatang harganya akan naik terus. Pasalnya, jengkol bukan lagi makanan orang kampung lagi. Menu jengkol sudah banyak di rumah makan. Bahkan ada restoran besar yang salah satu menunya jengkol. Orang kota pun sudah banyak yang suka dengan jengkol, pungkasnya. (aji)

Hanya satu wanita yang duduk sebagai anggota DPRD Melawi periode 2014-2019. SUKARTAJI dimiliki oleh wakil rakyat. Belajar membuat aturan bisa mencari buku tentang membuat aturan. Begitu pula

dengan cara membaca APBD. Jangan sampai dibohongi oleh eksekutif. Bisa juga tanya Kejaksaan, bagaimana

membuat undang-undang, ajar Cornelis. Cornelis yakin anggota DPRD bisa membaca APBD

MK Beri Peluang Pelestarian Hutan Adat NANGA PINOH. Kendala kelompok masyarakat untuk mendapat pengakuan dari pemerintah daerah untuk mengelola hutan sudah ada solusinya. Pasalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengakui pengelolaan hutan adat. Pasal 1 angka 6 keputusan MK menyatakan, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kemudian, Pasal 4 ayat 3 menyebutkan, penguasaan hutan oleh negara

tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang. Adanya aturan tersebut ditanggapi positif oleh Kepala Desa Gelata Kecamatan Sokan, Suandi. Sebab, warga desanya juga berkeinginan melestarikan hutan adat. Lahan yang terdiri dari beberapa perbukitan ini, selama ini sudah dijadikan

oleh masyarakat sebagai hutan adat, kata Suandi, Senin (8/9). Suandi mengungkapkan, kawasan tersebut dijadikan hutan adat oleh masyarakat, lantaran selama ini digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sudah turun menurun hingga sekarang. Selama ini hutan tersebut menjadi tumpuan hidup masyarakat, baik untuk berladang, berkebun, berburu binatang maupun mencari ikan, serta menjadi sumber air bagi masyarakat,

ucapnya. Merujuk kepentingan masyarakat, hingga kini kawasan tersebut dijaga dan dilindungi oleh masyarakat. Baik dari pengerusakan maupun digarap oleh perusahaan. Apalagi di Desa Gelata, hingga kini kawasan hutan masih luas. Kami sangat khawatir jika hutan adat yang kami lindungi sekarang digarap perusahaan, nantinya bisa berpengaruh terhadap kehidupan kami yang selama ini sudah sangat tergantung dengan hutan, tuturnya.

Suandi berharap, terbitnya Keputusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, segera direspon Pemerintah Kabupaten Melawi dengan membantu masyarakat agar bisa mengakui keberadaan hutan adat. Paling tidak dengan adanya putusan MK, hutan adat milik masyarakat diakui oleh pemerintah melalui keputusan bupati. Lebih baik lagi jika dibuat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur hal itu, pungkasnya. (aji)

dalam waktu singkat. Apalagi Dewan yang telah beberapa periode menjabat. Ia mengingatkan, jangan sampai pengetahuan membaca APBD malah dikesampingkan atau dianggap sepele. Kalau Dewan yang telah dua atau tiga periode, mesti bisa membaca dokumen APBD dalam waktu 5 menit. Bisa membaca urusan wajib, dan urusan tidak wajib, ujarnya. Sebab, ulas Cornelis, jangan sampai dalam menjalankan tugas malah menyalahi aturanaturan yang ada. Begitu pula membuat aturan, jangan sampai aturan yang dibuat malah melanggar undang-undangan di atasnya. Jangan sampai masa otonomi daerah ini semau-maunya. Jangan pakai pokoknya, tegasnya. Selain itu, dia meminta dalam pembahasan anggaran mesti mengutamakan kepentingan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai pembahasan APBD hingga berlarut-larut sampai jatuh temponya. Sehingga pemerintah pusat menjatuhkan sanksi berupa pengurangan dana DAK sebesar 25 persen. Pembahasan APBD jangan sampai molor, harus sesuai dengan aturan, ingatnya. Cornelis meminta anggota Dewan baru atau Dewan yang telah dua atau tiga periode mengikuti orientasi. Biasanya orientasi wakil rakyat ini diadakan setiap kali awal masa jabatan. Tujuannya, untuk memberikan kapasitas bagi wakil rakyat. Jangan tidak ikut orientasi. Jangan sampai banyak alasan untuk tidak ikut orientasi, pungkasnya. (aji)

SINTANG RAYA

35 Anggota DPRD Dilantik

LABOH JU

Tak Boleh Jualan di Jalan Katamso

Cornelis: Jangan Bekerja Semaunya

SINTANG. Kepala Seksi Pengendali Operasi (Dal Ops) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) Kabupaten Sintang, Sabtu Kusumawati, menegaskan ruas Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, harus bersih dari lapak liar dan pedagang kaki lima. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan keselamatan pennguna jalan. Pembongkaran lapak kita lakukan bertahap. Setelah dibongkar, kawasan itu harus steril dari pedagang, kata Sabtu, kemarin. Para pedagang tidak diizinkan berjualan di kawasan itu pada siang hari, terlebih sampai mendirikan bangunan. Bila didapati, Sabtu memastikan bangunan bakal dibongkar petugas Satpol PP. Kecuali malam hari, itupun setelah berjualan harus dibersihkan. Siangnya tidak boleh lagi ada yang berjualan, kata Sabtu. Kebijakan itu diambil untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan para pedagang itu sendiri. Pasalnya, pada siang hari, lalu lintas di tempat tersebut padat. Selain itu, agar tidak ada bangunan-bangunan yang muncul kembali. Kalau ada yang coba-coba, pasti kita bongkar, tambah Sabtu. Bantaran sungai di Jalan Katamso akan ditata menjadi tempat wisata. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Sintang merencanakan pembangunan water pront. (din)

SINTANG. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang terpilih priode 2014-2019 menjalankan tugas sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, terutama tertib administrasi dan tidak dibenarkan memperkaya diri sendiri. Jangan bekerja semaunya, nanti kena tangkap Polisi, Jaksa, atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Maka peganganya harus undang-undang dan peraturan, tegas Cornelis saat menghadiri pelantikan DPRD Sintang, Senin (8/9). Menurutnya, dalam sumpah yang diucapkan, fungsi dan tugas anggota dewan merupakan mitra pemerintah, bukan sebagai oposisi. Eksekutif dengan DPRD, tidak ada istilahnya sandra menyandra APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Terutama bagi yang

Gubernur Kalbar Cornelis ketika menghadiri pelantikan DPRD Sintang. SUHARDIN baru masuk ke dalam lingkran ini, anda harus mengikuti aturan, pinta Cornelis. Cornelis juga menekankan para Legislator dari PDI Perjuang an. Ia meminta agar politisi partai berlambang moncong putih itu bisa memberi contoh yang baik dalam mewakili rakyat. Dewan harus tertib, jangan

macam-macam. Lebih- lebih dari PDIP. Kalau macammacam saya pecat, ucap Cornelis yang juga sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar. Ia mengingatkan, anggota dewan terpilih harus memahami fungsi dan tugas p o k o k ny a . D i a n t a r a ny a fungsi legislasi, anggaran

dan pegawasan. Jangan sampai menyalahkan wewenang tersebut. Begitu terima honor pertama, beli buku undang-undang tugas dan fungsi dewan, ujar Cornelis. Rapat paripurna istimewa DPRD Sintang dengan agenda pengambilan sumpah, janji dewan terpilih priode jabatan 2014-2019 dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota dewan priode sebelumnya yang tidak terpilih, tokoh masyarakat dan pemuka agama di Kabupaten Sintang. Cornelis yang hadir tampak menggunakan stelan jaz hitam, tiba di kantor DPRD Sintang, pukul 10.00 WIB tampak didampingi Bupati Sintang, Milton Crosby. Rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah, janji anggota DPRD Sintang ber-

langsung di aula kantor DPRD setempat. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Sintang priode sebelumnya Harjono Bejang S. Sos, Msi. Acara pelantikan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB sempat molor, namun baru berlangsung pukul 10.15 WIB. Total Anggota DPRD Sintang terpilih periode 20142019 sebanyak 35 anggota dewan. Pengambil sumpah dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri (PN) Sintang Setyanto Hermanwan dan rohaniawan. Untuk mengaman acara pelantikan, Kepolisian Resort (Polres) Sintang mengerahkan 279 personil ditambah satu pleton Brimob Dalam ruangan kita sterilkan. Konstituen hanya boleh di luar, sesuai tenda yang telah dipersiapkan, ujar Kabag Ops Polres Sintang Kompol Andi Yul. (din)

Ajau Hanya Dituntut 10 Bulan Penjara PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG BESERTA STAF & JAJARAN Mengucapkan

Selamat & Sukses KEPADA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINTANG MASA JABATAN 2014-2019

Yang Telah Mengucapkan Sumpah/Janji Pada Senin, 8 September 2014, dipandu Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang Dan Terima Kasih Kepada :Anggota DPRD Kabupaten Sintang Periode 2009-2014 Atas Pengabdiannya Tertanda: Bupati Sintang

Wakil Bupati Sintang

Drs Milton Crosby M.Si

Drs. Iganasius Juan, MM

Plt Sekda Sintang

Ketua Tim PKK

Drs Yosepha Hasnah M.SI

Ny. Katty Evelina, S.Sos

SINTANG. Djauhari alias Ajau terdakwa kepemilikan emas batangan seberat 3,363 kilogram dituntut pidana 10 bulan penjara dan denda Rp50 juta, subsidair dua bulan kurung an. Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sintang yang dibacakan Dani K Daulay, SH saat sidang di Pengadilan Negeri Sintang, Senin (8/9). Dalam tuntutannya, jaksa berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan per-

munian, peng angkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) IUPK atau izin. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2) , pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU nomor 4/2009, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 junto 164 UU Nomor 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Jaksa menuntut supaya majelis hakim memutuskan barang bukti diram-

pas untuk negara. Sementara bukti kuitansi yang disampaikan terdakwa emas berasal dari jual beli, dengan berat barang bukti terdapat perbedaan. Sebanyak 76 kuitansi jual beli yang menjadi alat bukti di persidangan. Kemudian berat totalnya hanya 2281,211 gram dengan kadar dibawah 24 karat. Sementara barang bukti emas batangan keseluruhan beratnya 3.364 gram dengan kadar 99 persen. Karena itu, menurut jaksa jika emas batangan yang bersumber dari leburan perhiasan dengan dibuktikan kuitansi dari toko cahaya Indah untuk transaksinya, apabila dile-

bur begitu saja berdasar keterangan saksi ahli tidak akan mungkin memperoleh kadar emas 98 persen atau dengan kadar 24 karat. Kendati demikian, jaksa dalam tuntutannya menyatakan tak ada hal yang memberatkan terdakwa. Sementara meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian terdakwa ikut dibebankan biaya perkara sebesar Rp2000,Kuasa hukum terdakwa, Andel, tidak banyak komentar atas tuntutan JPU. Namun menyatakan akan ditanggapi melalui pledoi. Penyampaiannya, diagendakan pada sidang hari Kamis mendatang. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

Buntut Sengketa Lahan Kantor Bupati yang Baru

Ratusan Warga Dayak Iban Gelar Ritual

Sembelih Babi di Kejari Putussibau Sekda Kapuas Hulu, H Muhammad Sukri menyerahkan bola kaki kepada ketua panitia sebagai tanda dimulainya Poraja se-Kabupaten Kapuas Hulu 2014. ARMAN HAIRIADI

Sembilan Organisasi Gereja Ramaikan Poraja ke-V Dari Lomba Bola Voli hingga Cerdas Cermat Alkitab PUTUSSIBAU -RK. Sebanyak 600 peserta lomba meramaikan Pekan Olahraga Antar Gereja (Poraja) se-Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014. Poraja ke-V itu dibuka secara langsung oleh Sekda Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri di Gedung SKB, Putussibau, Senin (8/9). Dalam sambutannya, Sekda berharap melalui kegiatan ini pihak gereja mampu merekatkan hubungan persaudaraan umatnya. Pertandingan ini adalah persahabatan antar gereja, jadi diharapkan dengan kerja sama ini dapat membangun umat secara keseluruhan. Komunikasi antar gereja pun dapat terjalin, sehingga hal-hal terkait masalah umat dapat segera terselesaikan, ujar Sukri. Hal lainnya yang sangat diharapkan, lanjut Sekda, dari kegiatan ini akan tumbuh anak-anak yang kuat, sehingga tidak salah arah. Untuk itulah, Pemkab Kapuas Hulu sangat mendukung kegiatan seperti ini agar dapat berjalan terus.

Paling tidak, kata Sukri kegiatan ini dapat dihadirkan di tingkat kabupaten dengan melibatkan pengurus gereja-gereja di tingkat kecamatan. Kalau bisa pengurus-pengurus gereja yang ada di kecamatan dapat mengagas kegiatan serupa untuk tingkat kecamatan. Ini kan bentuk pembinaan, jadi kalau bisa tahun depan harus ada lagi, katanya. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Pdt Maraden Simanjuntak Sth MA mengatakan, ada sembilan organisasi gereja kristen yang dilibatkan dalam perlombaan tersebut. Selain organisasi gereja ada juga keterlibatan pelajar SMA Kristen Setia. Adapun cabang lomba yang diperlombakan yakni ada bola voli, badminton, catur, tenis meja dan juga cerdas cermat alkitab untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Total peserta yang dilibatkan sekitar 600 orang. Sementara Poraja ini berlangsung hingga 12 September mendatang, tutupnya. (aRm)

P UTUSSIBAU -RK. Sekitar tiga ratus orang masyarakat Suku Dayak Iban mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau, Senin (8/9/2014) sekitar pukul 10.00 Wib. Selain beraudensi, mereka melakukan ritual sembelih babi. Aksi ini buntut dari perkara sengketa lahan Kantor Bupati Kapuas Hulu yang baru di Kecamatan Putussibau Utara. Perkara ini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Warga Dayak Iban mengklaim lahan kantor bupati yang baru itu merupakan tanah adat. Mereka tidak terima pernyataan pihak Kejati Kalbar yang menyebutkan bahwa tanah adat yang diperoleh turuntemurun tersebut adalah tanah Negara. Kedatangan kita ke sini (Kejari Putussibau) karena hak adat orang Iban ini tidak diakui keberadaannya, dikatakan itu adalah tanah negara. Inilah yang membuat kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi di Kejari. Harapan kami Kejari Putussibau bisa menyampaikannya ke Kejari Kalbar. Karena yang menyebut itu tanah Negara dari Kejati Kalbar, ujar Koordinator Aksi, Edi BS kepada awak media, kemarin. Selain beraudensi, mereka melakukan ritual sembelih babi di halaman Kantor Kejari Putussibau. Ditegaskan Edi ritual ini berisikan sumpah-sumpah atau jampijampi. Ini mengandung arti, bila penegakan hukum ini tidak benar akan dimakan oleh sumpah pada dirinya hingga tujuh keturunan.

Makanya, kami berharap penegakan hukum ini berjalan baik dan tidak berat sebelah. Itu harapan kami, ucapnya. Masyarakat Suku Dayak Iban, kata dia sangat kecewa dengan pernyataan kalau tanah tersebut dikatakan milik negara. Sebab, tanah itu sudah puluhan hingga ratusan tahun dimiliki nenek moyangnya, hingga akhirnya jatuh ketangan mereka. Tapi ini dikatakan tanah negara, jadi dimana hak kami orangorang Dayak Iban. Itulah yang membuat kami tidak terima, tegas Edi. Ia meminta kepada penegak hukum supaya betulbetul dalam menyelesaikan masalah ini, jangan sampai berat sebelah. Jika dalam kasus ini menghasilkan keputusan yang tidak memuaskan, maka dari masyarakat akan lebih banyak lagi datang untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Kami akan kumpulkan suku Iban dan orang Dayak. Karena kami tidak mau, bukan hanya di lokasi yang bermasalah ini saja, tapi mungkin di tempat-tempat lain, karena kami tidak mau kehilangan warisan yang merupakan hak kami dari nenek moyang kami, ucap Edi. Sambung Edi, tanah adat Dayak Iban ini mempunyai bukti-bukti yang kuat tentang kepemilikannya, sertiﬁkatnya pun ada. Selain itu buktinya juga bisa diliihat dan dibuktikan dari suku Iban itu sendiri yang memang merasa membuka lahan tersebut dari awal untuk anak cucunya ke depan. Kami datang ke sini dengan

Masyarakat Dayak Iban melakukan ritual sembelih babi di halaman Kantor Kejari Putussibau, Senin (8/9/2014) sekitar pukul 10.00 Wib. ARMAN HAIRIADI baik, karena kami tidak memiliki niat untuk melakukan kekerasan, anarkis atau lain sebagainya, terangnya. Hal serupa diungkapkan Tri Tugastanto. Kami tidak terima disebut tanah negara, karena tanah kami diterbitkan sertiﬁkat oleh negara tetapi tidak atas nama orang Dayak Iban, melainkan orang lain, ini yang kita pertanyakan, kesalnya. Tri menegaskan tanah yang berada di Desa Pala Pulau tersebut dari awal merupakan milik masyarakat suku Dayak Iban. Karena dari awal masyarakat suku Iban sudah membuka lahan tersebut. Ia tidak bisa merinci secara pasti berapa luas lahan tanah yang diklaim oleh negara, namun bisa dihitung sendiri dari tanah luasnya 2 hektar dibuat sembilan sertifikat yang kini dipermasalahkan. Kalau untuk jumlah luas lahan tanah masyarakat itu sendiri kata Tri, ada

beberapa kepala keluarga, ia juga mengaku tidak mengetahui berapa luas tanah bagian setiap kepala keluarga. Sebab dulu masyarakat melakukan pembukaan lahan bertahap, jadi mereka tidak menghitung berapa bagiannya. Karena dulunya lahan ini dibuka memang untuk berladang, jadi semampunya mereka berladang maka semampunya juga ia membuka lahan, jelasnya. Sementara itu KBO Reskrim Polres Kapuas Hulu, Ipda Jamitko SH menjelaskan masalah sengketa lahan kantor Bupati Kapuas Hulu ini pada tanggal 3 Sepetember 2014, Pemda Kapuas Hulu menyampaikan surat permohonan minta diusutnya tanah yang bersengketa saat ini. Sebab, ada sembilan sertiﬁkat di atas tanah yang sebelumnya telah dibebaskan oleh Pemda. Setelah kami pelajari berkas-berkas yang dikirim Pemda, maka kita memben-

tuk tim yang berkoordinasi dengan Pemda. Kemudian sampai hari ini kita masih mencari langkah-langkah untuk penyelesaian masalah ini, jelasnya. Jika melihat hasil penyelidikan dan kenyataan di lapangan, menurut Jatmiko memang tanah yang bersengketa ini sebelumnya terbit 13 Surat Keterangan Tanah (SKT). SKT ini diterbitkan pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2008, 2010, 2011, serta terbit lagi 9 sertiﬁkat melalui prona, ini yang menjadi tumpang tindih. Sementara batas desa belum clear semuanya, karena yang diajukan itu tanah Pemda yang berada di Desa Sibau Hilir, sementara yang diajukan sertifikat tanah yang ada di Desa Palak Pulau objeknya sama. Di sinilah terjadi permasalahan, makanya kita belum berani menentukan langkah-langkah yang diambil. Maka untuk kasus sengketa lahan ini masih dalam proses penyidikan, kata dia. Di tempat yang sama, Kasi Pidsus Kejari Putussibau, Heri mengatakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Iban ini akan ditampung dan segera disampaikan ke Kejati Kalbar agar bisa ditindaklanjuti. Dari pantauan yang ada, massa bubar dan meninggalkan kantor Kejari Putussibau tepat pukul 12.00 Wib, setelah perwakilan dari mereka selesai audiensi bersama Kepala Kejari Putussibau. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian. LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

BUMI DARANANTE

Orang Miskin Dapat Bantuan Hukum Gratis

APAI JI ONGAH

Ilustrasi/IST

Dua Langkah Pemberatasan Penyakit Kaki Gajah SANGGAU. Program Eliminasi Filariasis (kaki gajah) merupakan satu di antara prioritas nasional dalam pemberantasan penyakit menular. Bahkan sudah masuk dalam Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 ‒ 2014. Dua langkah sudah disusun guna mengeliminir penyakit kaki gajah itu. Pertama, memutuskan rantai penularan dengan pengobatan massal di daerah endemis dengan pengobatan filariasis menggunakan kombinasi diethyl carbamazine citrate (Dec) 6 mg/KgBB, albendazole 400 mg dan paracetamol 500 mg. Kedua, mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus filariasis, kata Kepala Dinas Kesehatan, Jones Siagian pada acara advokasi dan sosialisasi eliminasi filariasis di Kabupaten Sanggau, belum lama ini. Sementara itu, Wabup Yohanes Ontot mengatakan bahwa sehat merupakan hak setiap orang. Artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan yang aman, bermutu, dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Di sisi lain setiap orang diwajibkan ikut mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan setinggitingginya termasuk dalam kewajiban untuk berperilaku hidup sehat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan orang lain, kata Wabup. Dikatakannya, Sanggau yang termasuk daerah endemis filariasis sedang melakukan pemberian obat massal pencegahan filariasis selama lima tahun berturut-turut melalui sharing dengan Pemerintah Pusat, dalam bentuk pengadaan obat, pencegahan penyakit dimulai dari tahun 2011. Ia menekankan semua pihak, khususnya Camat dan Kepala Puskesmas mendukung proses eliminasi filariasis. Terutama sesuai dengan 7 brand images yang di antaranya Sanggau Bersih, Sanggau Sehat dan Sanggau Pintar, karena jika bersih bisa jadi sehat dan dengan Sehat manusia akan jadi pintar, katanya. (KiA-humas)

S ANGGAU . Pemda Sanggau saat ini tengah merancang Peranturan Daerah (Perda) terkait pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat tak mampu. Perda ini dinilai penting lantaran banyaknya masyarakat miskin Sanggau terjerat masalah hukum. Kita lihat realita di Sanggau. Banyak juga masyarakat kita yang tidak mampu itu terjerat kasus hukum, kata Bupati Poulus Hadi, usai menghadiri pembahasan tiga Raperda di Gedung DPRD Sanggau, Senin (8/9). Tak jarang kata dia, masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum tersebut

secara frontal berhadapan dengan para investor-investor, yang notabene orang-orang berduit. Melalui Perda itu nantinya, pemerintah ingin menjamin agar kualitas hukum dan hak-hak keadilan masyarakat miskin dapat tercapai. Termasuklah dengan investor yang sekarang ini, banyak masalah-masalah. Kita Undang-Undang ada, dan menjamin itu. Masyarakat punya hak atas keadilan, ujarnya. Namun ia tak merinci mekanisme dari proses bantuan hukum yang akan diberikan pemerintah daerah tersebut. Namun dia menjelaskan,

bantuan hukum yang akan diberikan ini, sampai pada tahap penyediaan fasilitas pengacara. Mau menyewa pengacara dan segala macam, (masyarakat miskin tidak mampu), makanya kita perlu Perda itu, terangnya. Selain Rancangan Perda (Raperda) bantuan hukum, bersama DPRD Sanggau, eksekutif juga tengah membahas Raperda terkait Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Daranante. Perda ini bertujuan untuk memberikan payung hukum kepada Radio Daranante agar dapat beroperasi lebih luas.

Itu terkait kepentingan kita, karena kita selama ini sudah punya, harus memenuhi aturan hukum salah satunya dengan cara Perda. Dan niat kita juga radio lokal ini untuk promosi (sosialisasi program dan kebijakan) kita, sehingga mudah sampai ke jalur tingkat dusun, sehingga masyarakat bisa mendengar, katanya. Melalui Perda tersebut, radio ini akan secara legal beroperasi dibawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Radio milik pemerintah, kedepan apakah dia dibawah BUMD kita, atau dibawah dinas (Dishubkominfo). Itu tidak ada masalah,

yang penting izinnya dulu, katanya. Raperda ketiga, yang juga ikut dibahas, adalah soal Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kalbar. Jamkrida ini ditujukan untuk membantu usaha-usaha mikro masyarakat seperti UMKM, koperasi dan lainnya. Kita lihat juga kepentingan kedepan, bahwa UMKM masyarakat ini, koperasi, apalagi penguatan ekonomi kreatif inikan perlu permodalan. Dan kita punya BUMD yang akan mengelola Jamkrida ini, nah payung hukumnya harus Perda, paparnya. (kia)

Minim Fasilitas, Kodim Pinjam Mobil Pemda SANGGAU. Komandan Kodim (Dandim) Sanggau, Letko (inf ) Zulkiﬂi mengakui Kodim Sanggau minim fasilitas, terutama kendaraan roda empat untuk operasional. Tak jarang, dalam keadaan tertentu pihaknya meminjam mobil milik Pemda atau Polisi. Misalnya kalau ada kegiatan kita pinjam (mobil) dari Pemda, kepolisian maupun rekan lainnya, kata Dandim usai pemeriksaan kendaraan dinas Kodim, Senin (9/9) di halaman Kodim Sanggau. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kodim Sanggau hanya memiliki total kendaraan 164 unit kendaraan roda dua dan roda empat. Sementara 13 di antaranya rusak berat. Terlebih kondisi medan di Sanggau cukup berat. Secara keseluruhan kita punya 13 mobil, termasuk bus. Hanya lima Koramil yang memiliki mobil dinas Toyota Triton. Sementara di Sanggau

Pemeriksaan kendaraan dinas anggota Kodim di lapangan Kodim Sanggau. KIRAM

ada 21 Koramil. Jadi faslitas kita memang minim, akunya. Akan halnya dengan Babinsa yang belum semua memperoleh kendaraan dinas dari Mabes TNI. Sementara jumlah Babinsa cukup banyak. Namun Kodim terbantu lantaran banyak anggotanya yang memiliki motor pribadi. Secara bertahap kemungkinan dipenuhi, apalagi mengingat tugas Babinsa ini cukup berat, harus kesana-kemari, kalau tidak ada kendaraan, kan repot juga, tetapi tetap kita usulkan, ujar Zulkiﬂi. Namun sebagai prajurit, Dandim mengaku tak menjadikan hal itu sebagai alasan bagi anggotanya untuk tidak menjalankan tugas melayani masyarakat. Setiap prajurit TNI harus memiliki semangat yang kuat untuk membangun bersama masyarakat. Jadi tidak ada alasan anggota TNI itu malas karena tidak ada kendaraan. Tetapi meskipun begitu, akan kita upayakan untuk dipenuhi, pungkasnya. (KiA)

LANDAK EDOâ&#x20AC;&#x2122;

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014 INJEH KARAJA

Empat Pejabat Struktural Dilantik

Kinerja SKPD Buruk

Ilustrasi/IST

Warga Keluhkan Listrik Byarpet NGABANG. Warga kota Ngabang keluhkan kondisi litrik byarpet dalam beberapa pekan belakangan. Sementara PLN tak melakukan sosialisasi maupun pemberitahuan lebih dulu. Manajer PLN Rayon Ngabang Arif Rahman Hakim mengaku kondisi byarpet lantarna terjadi gangguan jaringan yang disebabkan hujan lebat disertai angin. Beberapa kawasan yang jaringannya sering alami gangguan bila cuaca tak bersahabat antara lain: jalur Mandor hingga Sebadu, Meranti, Paloan dan Sebangki. Saat ini petugas sedang melakukan perbaikan jaringan ketiga kawasan tersebut. Ditambah lagi adanya dua mesin pembangkit di PLTD mengalami kerusakan pada beberapa hari yang lalu. Untuk sekarang kami sedang melakukan perbaikan, memang terjadi deďŹ sit daya sekitar 300-400 KW, tapi akan kita minimalisir untuk di lakukan pemadaman, ungkapnya. Mulanya yang rusak hanya satu mesin selama sekitar sepekan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian spare part penganti di pesan, maka kita fungsikan mesin pembangkit cadangan milik PLN, katanya. Ketika menunggu spare part pesanan datang, tiba-tiba beberapa hari kemarin, kembali satu unit mesin pembangkit milik sewatama rusak. Terpaksa kita fungsikan lagi satu unit mesin pembangkit cadangan, ungkapnya. Untuk saat ini tidak ada lagi, mesin pembangkit cadangan, karena dua unit mesin sudah difungsikan semuanya. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada mesin, karena kedua mesin tersebut tak bisa dioperasikan secara maksimal. Rusaknya dua mesin pembangkit ini, mengakibatkan berkurangnya suplai listrik ke pelanggan sekitar dua megawatt atau 2000 KW. Kami berupaya Minggu depan dua mesin itu sudah bisa di operasikan, dan spare part sudah datang, satu mesin yang lain itu tidak mengalami kerusakan yang tak terlalu parah, ujarnya.(ius)

Pejabat Tanggungjawab NGABANG. Mengisi kekosongan beberapa jabatan strategis di kabupaten Landak, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, melantik pejabat struktural dan Direktur PDAM kabupaten Landak, di Aula Bupati Landak, Senin (8/9). Keempat pejabat itu meliputi Asep Yusuf, dilantik menjadi Kepala Dinas Pertanian yang sudah lama kosong sejak pensiunnya Padu Palimbong, kemudian Salihin dilantik menjadi Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Y. Jumirat menjadi Kabag Umum Sekretariat DPRD dan Gusti Muhardi dilantik menjadi Direktur PDAM Landak. Dalam sambutannya Bupati mengatakan pelantikan ini juga disertai sumpah/janji jabatan. Ini sudah seharusnya menjadi suatu hal yang mengikat bagi yang bersangkutan agar dalam melaksanakan

Empat pejabat struktural dilantik oleh Bupati Landak Adrianus Asia Sidot. ANTONIUS tugas dan tanggungjawabnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatan tersebut. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh saudara Asep Yusuf, SE, Yulianus Ju-

mirat dan Salihin, S.IP adalah sesuatu yang baru bagi yang bersangkutan dikarenakan sebelumnya bertugas pada satuan pada satuan kerja perangkat daerah lain. Karena itu, tugas pertama yang mesti di lakukan adalah dengan memperlajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perang-

kat daerah, ungkap Bupati. Kepada Gusti Muhardi, SE ia meminta agar berinovasi dan kreatif mendayagunakan potensi sumber daya yang ada, dan menjadi Badan Usaha yang mandiri sekaligus dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan pemesukan kabupaten Landak. D i k a t a k a n n ny a , P DA M bersama BUMD yang lain,

diharapkan mampu membangun usaha, selain harus selaku melakukan koordinasi dengan instansi/ SKPD yang secara teknis mempunyai tugas dan fungsi untuk pengembangan perekonomian daerah. Saya berpesan kepada seluruh kepala SKPD di lingkungan pemkab Landak, untuk memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD berjalan dengan baik serta penegakan disiplin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujarnya. Jika hal tersebut tidak di laksanakan oleh SKPD , sehingga mengakibatkan buruknya kinerja SKPD, ia menjadi orang pertama yang meminta pertanggunjawaban adalah Kepala SKPD yang bersangkutan. Jadi saya minta hal ini agar menjadi perhatian kita bersama, tegas Adrianus. (ius).

Siap Benahi PDAM N GABANG . Setelah dilantik sebagai Direktur PDAM Gusti Muhardi, SE berjanji membenahi pelayanan PDAM di kota Ngabang. Saya mentargetkan sampai 80 persen masyarakat di kota Ngabang bisa mengunakan air PDAM, dan selama ini masih dalam pembenahan, ujar Gusti Muhardi usai acara pelantikan, Senin (8/9).

Selain di kota Ngabang PDAM, kecamatan Sompak dan Sengah Temila, pengembangan juga dilakukan di kecamatan-kecamatan. Hanya yang paling di utamakan dulu di kota Ngabang, karena sarana air bersih di kota Ngabang juga masih minim, sedangkan air merupakan yang sangat utama untuk kebutuhan sehari-hari, katanya.

Saat ini jumlah pelanggan PDAM di kota Ngabang baru 900 lebih. Kita menargetkan pada 2015, jumlah pelanggan bisa mencapai 2000-an, tekad Gusti. Ia mengakui, untuk PDAM di kota Ngabang, masih terkendala sumber air bersih. Bertahap kita benahi pembangunan agar semua bisa berjalan dengan baik, ungkapnya. (ius)

Gusti Muhardi. ANTONIUS

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Mau Jadi PNS? Tak Guna Pakai Calo SEKADAU. Penerimaan calon pegawai negeri sipil akan dilakukan serentak secara online se-Kalimantan Barat selama dua minggu dimulai besok. Termasuk di Kabupaten Sekadau. Sekretaris Daerah Pemkab Sekadau, Drs. Yohanes Jhon MM, mengimbau kepada calon pelamar CPNS agar teliti dan berhatihati sebelum mendafYohanes Jhon tar. Yang paling dia tekankan, agar pelamar tidak menggunakan jasa calo. Jamak terjadi, mereka mengiming-imingi dengan janji yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu pelamar jangan menggunakan jasa calo. Apabila ada hal yang penting, supaya bisa menghubung panitia, pintanya kepada masyarakat, di kantornya, Senin (8/9). Memang tak ada gunanya menggunakan perantara dalam memuluskan jalan jadi Abdi Negara, sebab sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk ujian CPNS sudah diberlakukan di Kabupaten Sekadau. Untuk perangkat komputernya, Sekda mengatakan, panitia menjalin kerjasama dengan salah satu sekolah swasta di Kota Sekadau. Untuk tes online sistem CAT ini, panitia bekerjasama dengan SMK Amaliyah, tandas Jhon. (bdu)

Inilah Sorotan Fraksi Bersatu Soal Pembahasan Tiga Raperda Perda PDAM Butuh Kesepakatan Tiga Pihak S E K A D A U . Fraksi bersatu DPRD Kabupaten Sekadau menyampaikan pendapat terhadap tiga rancangan peraturan daerah. Raperda dimaksud adalah tentang APBD Perubahan 2014, struktur organisasi Kecamatan, dan perusahaan daerah air minum (PDAM). Juru Bicara Fraksi Bersatu, Paulus Subarno, mengatakan fraksinya mencatat beberapa poin penting dari tiga Raperda tersebut. Diantaranya, menjaga kemitraan antara lembaga Legislatif dan Eksekutif yang sudah berjalan baik selama ini, dan memandang pentingnya pembangunan trotoar dari SMPN 1 Sekadau sampai ke SPP Karya Sekadau jalan Sekadau-Rawak. Pembangunan trotoar sangat diperlukan. Untuk itu, mohon perhatian dari pihak eksekutif untuk keberadaan trotoar itu, tegas Subarno,

Paulus Subarno. ABDU SYUKRI dijumpai di Gedung DPRD Kabupaten Sekadau, Senin (8/9). Kemudian, Fraksi Bersatu memberi catatan kepada

eksekutif bahwa perlu dipertimbangkan penganggaran pembangunan jalan rawak-Cupang Gading, untuk dialihkan ke Jalan Cuka Hilir

Manjang ke Jopo dan Cupang Belungai ke Cupang Gading, Kecamatan Sekadau Hulu. Selain itu, mereka meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau untuk mengecek ke lapangan terhadap adanya informasi lahan plasma di PT. Averna Sepakat di Kecamatan Nanga Mahap yang dijual lepas masyarakat kepada perusahaan. Kami meminta dinas terkait memantau kondisi di lapangan benar atau tidak adanya informasi itu, dan apakah ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, tanya Subarno. Fraksi Bersatu juga turut memandang pentingnya Pemkab Sekadau membuat ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Sekadau. Subarno mengatakan dasar dari RTH itu sudah diamatkan dalam regulasi nasional.

Sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang RTH itu minimal 30 persen dari luas daerah, tandasnya. Sementara, hhusus untuk pembahasan Raperda PDAM, anggota panitia khusus, Aron SH menyatakan, ada beberapa hal yang perlu disepakati Eksekutif dan Legislatif. Bahkan, persetujuan pemerintah pusat juga diperlukan. Sekarang kita teng ah melakukan konsultasi ke kementerian terkait, ulas politisi Partai Demokrat ini. Poin penting yang memerlukan kesepakatan tersebut adalah mekanisme pengangkatan dan syarat pencalonan Direksi dan badan pengawas. Ada juga persoalan sanksi pidana kepada masyarakat yang merusak aset PDAM. Kita harapkan pembahasan ini bisa berjalan cepat. Target kita bulan ini sudah kelar, pungkas Aron. (bdu)

Potensi Pertanian di Janang Sebatu S EKADAU . Masih banyak lahan dengan daya tersembunyi untuk dikembangkan dalam dunia pertanian di wilayah Kabupaten Sekadau. Kawasan yang belum mendapat sentuhan pembangunan itu salah satunya berada di kawasan Dusun Janang Sebatu, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir. Menurut anggota DPRD Sekadau, Kamasi, di kawasan tersebut terdapat lahan rawa yang sangat berpotensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian. Luasnya mencapai puluhan hektar dan masih dalam kondisi tidur alias belum digarap sama sekali oleh warga

setempat. Waktu saya berkunjung kesana, saya melihat sendiri lahan yang saya perkirakan seluas 60 hektar tapi belum digarap. Padahal, lahan itu sangat potensial untuk dijadikan lahan persawahan, kata Kamasi kepada wartawan, Senin (8/9). Kamasi sangat menyayangkan bila potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Saat ini, areal itu belum dilirik oleh instansi terkait di lingkungan Pemkab Sekadau. Sayang sekali jika lahan itu tidak digarap, paling tidak dibangun cetak sawah. Setelah itu biarkan petani yang mengurusinya. Saya

yakin kalau lahan itu disentuh pembangunan, kese jahteraan petani setempat bisa meningkat karena lahannya potensial sekali, ujar Kamasi. Di Dusun Janang Sebatu, ia melanjutkan, sudah ada kelompok tani yang dibentuk petani setempat. Hal itu tentu memudahkan instansi terkait jika hendak membagi kue pembangunan ke daerah tersebut. Setahu saya sudah ada kelompok tani disana. Tinggal bagaimana pembinaan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu. Menurut saya potensi ini mesti diakomodir dalam pembangunan, pungkas Kamasi. (bdu)

Ilustrasi/IST

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS

RAKYAT KALBAR Selasa, 9 September 2014

Pelantikan Anggota DPRD Sambas

TUMPAHAN SALOK

Kabag Tapem Atur Wartawan

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH berbincang-bincang dengan pelajar Kecamatan Sajingan Besar di Taman Bacaan KCI, Sajingan Besar. M Ridho

Bupati: Ayo Membaca S AMBAS . Semangat membaca harus ditingkatkan. Gemar membaca kata Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH akan menambah ilmu dan wawasan berbagai informasi. Pesan itu disampaikan Bupati Sambas kepada pelajar di Kecamatan Sajingan Besar, beberapa waktu lalu saat menghadiri acara peresmian Taman Bacaan Kemala Cita Indonesia (KCI) di Kecamatan Sajingan Besar. Membaca itu sangat penting. Nanti kita minta Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, serta Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah untuk melengkapi buku-buku di taman bacaan yang ada di kabupaten Sambas, kata Bupati kepada wartawan disela-sela meninjau Taman Bacaan KCI. Juliarti mengaku sangat serius memajukan pendidikan. Salah satunya melalui membaca, makanya ia antusias begitu melihat semangat pelajar di Kecamatan Sajingan Besar mengunjungi taman bacaan. Ke depan ini akan kita tingkatkan. Sehingga anak-anak kita gemar membaca, ujar Bupati sambil berdialog bersama pelajar di Kecamatan Sajingan Besar. (edo)

SAMBAS

SAMBAS. Kabag Tapem Setda Sambas, Uray Willi membatasi wartawan meliput proses pelantikan Anggota DPRD Sambas, Senin (8/9). Sikap pilih kasih justru ditunjukkan, karena hanya membolehkan Humas Pemkab, Humas DPRD dan TV Sambas mengabadikan seluruh prosesi acara. Selain tiga instansi tersebut, wartawan media cetak dan elektronik hanya dibolehkan mengabadikan foto pembukaan acara. Setelah itu, Uray Willi menyuruh seluruh wartawan berkumpul di belakang podium. Prosesi pelantikan hingga selesai hanya boleh diliput oleh Humas Pemkab, Humas DPRD dan TV Sambas. Padahal DPRD Sambas dan Pemkab Sambas sudah rapat sejak awal dan menunjuk media massa mengambil foto momen penting untuk informasi berita, dari samping podium melalui Kasubag Humas Setda Sambas Ilham

Jamaluddin. Bahkan wartawan diberi pin panitia untuk liputan. Namun kenyataannya, justru Kasubag Humas ditegur Kabag Tapem sambil melihat ke arah wartawan. Melihat Kasubag Humas saja ditegur terus, kami (wartawan, red) pilih keluar ruangan, karena sangat tidak etis Kabag Tapem bersikap seperti itu, sesal Hari Kurniathama, wartawan Pontianak Post, Senin (8/9) di DPRD Sambas. Seharusnya lanjut Hari, Kabag Tapem dapat mengenali wartawan media massa. Kami profesional, tidak mungkinlah kami mengambil foto berita untuk masyarakat dalam jumlah banyak hingga membuat proses pelantikan tidak khidmat, ucapnya. Apalagi Bagian Humas Setda Sambas pun sudah paham seperti apa pola kerja para wartawan. Kenapa jadi Kabag Tapem yang mengatur wartawan. Apalagi sampai be-

berapa kali menegur Kasubag Humas. Ini preseden buruk jelang pelantikan dan berakhirnya masa jabatan DPRD Sambas, tegasnya. Pembatasan wartawan meliput acara ungkap Hari, tampak dari pernyataan Kabag Tapem. Wartawan hanya boleh foto pembukaan. Untuk sesi pengucapan janji, pengambilan sumpah, penandatanganan hanya Humas Pemda, Humas DPRD dan TV Sambas. Wartawan sesi pembukaan saja, setelah itu harus ke belakang, kata Hari mengutip pernyataan Uray Willi. Inikan lucu, masa kami (wartawan, red) dianggap bisa mengganggu proses khidmat pelantikan. Jadi tampak kebiasaan tidak transparannya Pemkab Sambas. Padahal, proses pelantikan menggunakan dana rakyat. Jadi sewajarnya masyarakat bisa menyaksikan foto terbaik pelantikan wakilnya di DPRD, sindirnya.

Kekesalan serupa disampaikan Indra Nova, wartawan TVRI. Ditegaskannya, tugas wartawan dilindungi undangundang. Namun, di Gedung DPRD Sambas sangat disayangkan justru terjadi pembatasan. Berita apa yang mau ditayangkan dan diinfokan kepada masyarakat, karena hanya momen liputan pembukaan saja yang boleh dishooting, apa yang mau ditayangkan. Sementara moment pentingnya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, sesuai undangan dan tema acara, kesalnya. Ova sapaan akrabnya menambahkan, dari informasi yang didapat wartawan. Selain Humas Pemkab, Humas DPRD dan TV Sambas, ternyata Humas Polres justru bisa mendokumentasikan setiap momen penting pelantikan, dan tidak dibatasi hanya sesi foto pembukaan seperti yang disampaikan Kabag Tapem. Sangat lucu, kenapa jadi

Kabag Tapem yang mengatur proses pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD. Seharusnya ini kewenangan Sekretaris Dewan dan Humas, karena undangan yang kami terima ditandatangani H Mas ud Sulaiman Ketua DPRD Sambas, bukan dari Pemkab Sambas, pungkasnya. Terpisah, Misni Safari, anggota DPRD Sambas terpilih saat menggelar acara selamatan di kediamannya, sempat menanyakan tidak adanya wartawan yang meliput acara pelantikan. Tidak seharusnya Kabag Tapem seperti itu, karena ini acara rakyat dan harus diketahui rakyat. Kalau diatur, bagaimana wartawan akan menginformasikan pemberitaan pelantikan kepada rakyat. Ini tidak boleh terulang, karena Pemkab Sambas dituntut transparan. Kalau seperti ini bukan reformasi birokrasi namanya, kata Legislator PAN Sambas. (edo)

Anggota DPRD Sambas Dilantik

Ingat Janji Kampanye, Jangan Langgar Sumpah Jabatan SAMBAS. Anggota DPRD Sambas terpilih, Senin (8/9) telah dilantik. Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) meminta para legislatif dapat mengemban amanah rakyat untuk masa jabatan 2014-2019. Termasuk, mewujudkan janji yang pernah disampaikan kepada konstituen saat kampanye. Sebagai masyarakat, kita tidak ingin hanya dijadikan objek untuk meraup suara dan melupakan aspirasi yang disampaikan saat kampanye dihadapan masyarakat, karena janji tersebut bila direalisasikan, pastinya akan memberikan kemajuan pembangunan bagi Kabupaten Sambas, kata Sairi,

Pengurus KMKS kepada Rakyat Kalbar, Minggu (7/9). Sairi menegaskan, kabupaten yang maju dan berkembang pesat merupakan impian semua orang. Harapan itu juga menjadi keinginan masyarakat Sambas secara keseluruhan, Namun, perlu kerja keras dan melalui perencanaan dan pengawasan yang terorganisir untuk mewujudkannya. Dewan terpilih periode 2014-2019 harus dapat merealisasikan janjinya kepada masyarakat, tegasnya. Jika janji politik yang disampaikan saat kampanye dicermati, rata-rata menyangkut kebutuhan khalayak ramai, diantaranya infrastruktur, ke-

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan

Selamat & Sukses ATAS PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2019 OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SAMBAS

sehatan dan pendidikan. Tiga hal ini selalu menjadi topik di daerah. Dewan terpilih harus dapat memperjuangkan janji politiknya melalui pembahasan anggaran. Sehingga janji tersebut dapat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, ungkapnya. Sairi menegaskan, banyak pendapat yang mengatakan dengan memberi bantuan politik sesuai keinginan rakyat saat sosialisasi kampanye, bahwa itu telah membeli suara masyarakat dan mengindahkan janji pembangunan yang disampaikan. Jika memang seperti itu, maka itu tidaklah benar. Dan itu jelas tidak mencerminkan seorang pemimpin, apalagi Dewan merupakan mitra rakyat, ungkapnya. KMKS berharap, setelah kepercayaan diberikan, anggota DPRD terpilih dapat merealisasikan semua janji yang disampaikan, bukan hanya janji politik agar mendapatkan

simpati rakyat saja. KMKS mendesak janji politik pada Pemilu dilaksanakan, dan bisa dirasakan masyarakat, karena janji-

janji itulah masyarakat memberikan pilihan dengan harapan suara atau aspirasinya bisa disalurkan melalui anggota DPRD, pungkasn y a . (edo)

PADA RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN SAMBAS DI RUANG SIDANG DPRD KABUPATEN SAMBAS TANGGAL 8 SEPTEMBER 2014 Tertanda dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, MPH Bupati Sambas

DR. PABALI MUSA, M.Ag Wakil Bupati Sambas

Drs. H. JAMIAT AKADOL, M.Si, MH Sekda Sambas Sairi.

M Ridho

SAMBUNGAN

Dibuntut .............................................................................................................................dari halaman 9 Warga Desak penolakan dari warga (kemarin, red) dilakukan tes urine dan hasilnya positif, atas pembangunan SPBU CODO 1 di ujung Jalan Prof ungkapnya. (kur) M Yamin tersebut. Kalau sudah ada izin (IMB) keluar ..................................................................................................................dari halaman 9 semua persyaratan berarti sudah dipenuhi. Karena Saya tidak mengetahui jika timbul keluhan, ketika rekomendasi, karena bensin Jadi ketika kita melak- dan spekulan juga terjadi. sanakan patroli, ditemukan Kita lakukan patroli karena itu mau diecerkan ke Rasau yang di tangkap polisi tadi izin sudah keluar, saya juga konsumen yang sedang men- ada laporan dari masyarakat. Jaya, jelas Wiwid kepada itu siapa. Jika yang ditang- tidak mengerti, mengapa kap ada mempunyai surat bisa lolos (izinnya), kesal gantre di SPBU menggunakan Mereka di sini sering dirugi- wartawan. Dikatakan Wiwid, Pemda rekomendasi, mereka tinggal Azas. jeriken. Ini tentunya sangat kan, karena banyaknya pemmerugikan masyarakat yang beli menggunakan jeriken. sudah merekomendasikan komunikasikan saja ke polisi. lain. Karena pengendara roda Pengendara roda dua dan dan sudah disampaikan ke Mereka memegang surat dua juga banyak mengantre, empat biasanya tidak dapat Polsek Sungai Raya. Ada rekomendasi masing-masujar Kompol Ayun Kuswaji, mengisi bensin, karena stock sekitar 40-an pengecer yang ing, jelasnya. Ditanya mengapa ketiga Kasi Pamat Subdit Gasum Dit sudah habis. Pasalnya speku- mempunyai surat rekomensiapa saja yang melangorang itu banyak membawa Sabhara Polda Kalbar kepada lan ini berulangkali pulang dasi, papar Wiwid. Diungkapkan Wiwid, di- jeriken? Wiwid berkilah jer- gar pasti akan ditertibkan. wartawan di lokasi SPBU, balik mengisi jeriken, terang jualnya BBM bersubsidi ke iken tersebut milik orang Seperti yang telah dilaporSenin (8/9). Kompol Ayun. Dikatakan Kompol Ayun, Polisi mengamankan tiga pengecer tergantung dari lain yang dititipkan. Mereka ada 20 jeriken berisikan ben- spekulan dan sudah diba- pasokan yang diantar PT Per- mungkin membawakan pu- kan masyarakat, bahwa Karaoke Transera beraktisin dan 35 jeriken kosong wa ke kantor polisi untuk tamina. Kita juga tergantung nya orang, kelitnya. Wiwid membantah jika vitas dan kita tutup. Kalau yang diamankan saat penyer- dimintai keterangan. Dari pasokan, kalau pihak kami gapan. Setelah anggota kita pengakuan spekulan, ben- hanya mendapatkan satu pembeli menggunakan jer- masyarakat bilang Satpol mengecek sekitaran SPBU, sin yang dibeli untuk dijual tangki dari Pertamina, kita iken itu mengganggu dan PP tidak berani menutup, ditemukan 20 jeriken berisi- kembali kepada pengecer. tidak melayani mereka yang merugikan pembeli dengan kan bensin dan 35 jeriken Kasus ini akan kita dalami menggunakan jeriken dan kendaraan roda dua dan em- buktinya sudah ada, ungkosong yang siap isi. Kalau lagi dan rencananya akan hanya melayani konsumen pat. Itu tidak mungkin, kita kap Haryadi. mempunyai tiga nosel (mesin 30 liter dikalikan 20 jeriken diserahkan ke Polresta, jelas roda dua dan roda empat, Haryadi mengaku, Satpengisi BBM), dua nosel un- pol PP selalu memantau kilahnya. sudah 600 liter. Ya ini sangat Kompol Ayun. Dikatakan Wiwid, PT Per- tuk kendaraan roda dua, satu merugikan masyarakat seSupervisor SPBU tempat, tegas Kompol Ayun. 64.783.05, Wiwid men- tamina menegaskan, ma- nosel untuk kendaraan roda tempat hiburan tersebut. Puluhan jeriken tersebut gatakan, pembeli tersebut syarakat boleh membeli ben- empat. Jika di nosel mobil Dikhawatirkan Transera ditemukan polisi di luar pagar adalah pengecer BBM. Kita sin menggunakan jeriken, kosong, baru diperbantukan Family Karaoke kembali SPBU. Ketika penyergapan, memang memberikan jatah tetapi harus membawa surat ke jeriken. Seandainya ada beraktivitas, sebelum dikespekulan berusaha menyem- kepada mereka sebanyak rekomendasi. Dan untuk ke- laporan masyarakat seperti luarkan izinnya oleh Badan bunyikan barang bukti di se- dua jeriken berisikan 30 liter, tiga orang yang di tangkap, itu tidak benar, karena kita mak-semak di belakang SPBU. itu untuk satu kios eceran. Wiwid tidak mengetahui ada dua selang, ujarnya. Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. (dsk) Kejar-kejaran antara polisi Dan mereka sudah ada surat siapa mereka. Dari tangan Ijul dan Yakop ditemukan satu paket sabu yang disimpan di bawah

Polisi Sergap

pedal gas mobil Grand Max putih. Saat ini keduanya masih diamankan di Ma-

polres Bengkayang. Saat ini kasusnya masih dalam pengembangan, tadi siang

...............................................................dari halaman 9 Apa yang dialami masyarakat di lokasi pembangunan SPBU CODO 1, Azas mengembalikan masalah ini kepada Pemkot Pontianak. Saya pikir masyarakat harus mendapat fasilitas, itu solusi yang paling baik, dan apa yang ditolak masyarakat, pemerintah harus respon, dalam hal ini Walikota Pontianak,

tegasnya. Azas berjanji, apabila warga sudah melayang surat penolakan pembangunan SPBU CODO 1 kepada dirinya, secepatnya akan serahkan kepada Komisi A untuk ditindaklanjuti. Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Satpol PP Pantau......................................................dari halaman 9 Dikatakannya, Satpol PP saat ini membidik tempat hiburan yang melanggar Perda dan beraktivitas tidak sesuai waktu yang ditentukan. Termasuk penjualan minuman beralkohol (Minol) yang disediakan pelaku usaha untuk costumer-nya secara bebas. Bahkan tidak lama lagi akan banyak tempat hiburan yang menyalahi aturan kita tertibkan, itu juga akan kita tutup dalam waktu dekat ini yang sudah kita targetkan dan dipersiapkan, ucap Haryadi yang enggan menyebutkan

tempat hiburan mala yang dimaksudnya. Mengenai Minol, lanjut Haryadi, dirinya meyakini masih banyak pelaku usaha yang sengaja menyediakan pelanggannya. Karena tidak ada kesadaran para pelaku usaha dan hanya untuk meraup keuntungan saja. Kalau Minol harus ada izinnya juga, kalau ternyata mereka tidak memiliki izin tetap kita amankan, apalagi seperti PKL yang menjual juga akan ditertibkan seperti di sepanjang jalan veteran beberapa bulan lalu, lanjutnya. (agn)

Galeria

Halaman 16

Selasa Senin, 98 September 2014

Komitmen PT CUS Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Perkebunan Sawit Berbasis Konservasi Eropa dan LSM Internasional sering berpandangan negatif mengenai perkebunan sawit. Mereka sering identik sawit dengan perusak lingkungan. Anggapan tersebut sangat salah. Justru banyak perusahaan perkebunan melakukan pemeliharaan lingkungan (konservasi). â&#x20AC;&#x153;Kita sudah mutar-mutar di udara, lalu beralih ke darat sampai ke danau. Kalau ada orang menganggap sawit merusak lingkungan, tergantung orangnya, tergantung perusahaannya. Kenyataannya, kebun sawit ini (PT CUS, red) tidak merusak lingkungan, justru melakukan konservasi,â&#x20AC;? kata Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis MH di sela-sela kunjungan ke areal perkebunan sawit PT Cipta Usaha Sejati (CUS) di Desa Matan Jaya Dusun Jelutung Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kamis (4/9/2014). Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini, tidak semua perkebunan kepala sawit merusak lingkungan. Banyak di antaranya tetap memelihara lingkungan agar tetap lestari. Salah satunya apa yang dilakukan PT CUS anak perusahaan dari PT PasiÄ&#x2122;k Agro Sentosa (PAS). Perusahaan ini menyiapkan 10 ribu hektar lahannya untuk kepentingan konservasi. â&#x20AC;&#x153;Kita lihat sendiri di lahan konservasi milik PT CUS, ada kawasan hutan dan danau yang masih asli. Jenis-jenis kayu beserta habitat yang ada di dalamnya masih terpelihara dengan baik. Jadi, di bagian mana yang merusak lingkungan,â&#x20AC;? jelas suami dari Frederika S Pd ini. Jebolan Program Magister Ilmu Hukum Untan ini melanjutkan, seluruh perusahaan kebun sawit harus memiliki lahan konservasi. Misalnya, kalau dapat 10 ribu hektar, paling tidak seribu atau dua ribu untuk dicandangkan untuk konservasi, sehingga keseimbangan

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH bersama istrinya Frederika didampingi petinggi PT CUS sedang melepaskan bibit ikan, kura-kura, serta burung di Danau Konservasi milik PT CUS di Desan Matan Jaya Dusun Jelutung Kayong Utara, Kamis 4 September 2014 lalu.

alam atau lingkungan ada. â&#x20AC;&#x153;Kalau memang tidak layak ditanami, jangan ditanami, sebaiknya dijaga. Bukitnya kalau terlalu tinggi, jangan ditanami, dijaga, dipelihara. Danau ini tak mungkin dikeringkan untuk ditanami sawit. Sebaiknya dijaga agar sumber air tetap terjaga dengan baik,â&#x20AC;? ujar mantan Bupati Landak ini saat bersantai di tepi Danau Konservasi milik PT CUS. â&#x20AC;&#x153;Kalau dunia luar beranggapan kita merusak lingkungan, Eropa saja merusak lingkungan luar biasa. Sekarang saja mereka berteriak. Yang membuat rumah kaca itukan mereka. Ini hanya persaingan minyak kacang dengan minyak sawit,â&#x20AC;? papar ayah

dua anak ini. Cornelis yang baru saja menghadiri Annual Meeting of Governors Climate and Forests (GCF) di Brazil ini menambahkan, Kalbar memang sedang giat membangun sektor ekonomi. Namun, tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sebagai bukti, dia telah mengeluarkan Surat Keputusan pembentuan satuan tugas REDD+ dalam upaya penurunan emisi karbon gas rumah kaca. â&#x20AC;&#x153;Orang beranggapan sawit menyebabkan lahan terbuka, itu sifatnya sementara saja. Kenapa saya katakan sementara, karena kalau sudah ditanam, pohon-pohon sudah

Foto bersama dengan latang belakang Danau Konservasi yang masih tetap lestari dan ikon konservasi milik PT CUS

Ir Hazairin ikut menanam tengkawang

Marcellius ikut menanam tengkawang

Drs Cornelis MH mencoba alat ukur biomassa karbon meter

Dengan adanya lahan konservasi, suasana kebun sawit menjadi sejuk dan dingin. Bersama istri, Cornelis nginap satu malam di camp milik PT CUS. *

Ń&#x17D;Ń&#x;Ń&#x17D;Ń Ń&#x2013;Çą Ń&#x153;Ń Ń&#x17D;Ń&#x2018;Ń&#x2013; Ń&#x17D;Ń&#x161;Ń&#x17D;Ń&#x203A;Ń&#x2013; Ń&#x153;ŃĄŃ&#x153;Çą Ń&#x17D;Ń&#x2018;Ń&#x2019; Ń&#x;Ń&#x17D;Ń Ç° Ń&#x203A;Ń&#x2018;Ń&#x2022;Ń&#x2013;Ń&#x2DC;Ń&#x17D;Ç° Ń&#x153;Ń Ń&#x17D;Ń&#x2018;Ń&#x2013;

Drs Cornelis MH menandatangani prasasti sebagai pesan menjaga lingkungan untuk PT CUS

Drs Cornelis dan istri sedang menanam tengkawang

Memeriksa tensi darah di klinik PT CUS

mengeluarkan oksigen. Dibandingkan kebun kacang, misalnya 20 ribu hektar, terbuka, panennya tiga bulan, setelah itu terbuka lagi. Kalau kitakan hanya sekali saja. Nanti 20 tahun sampai 30 tahun, replanting,â&#x20AC;? jelasnya. Gubernur Kalbar dua periode ini merasa bangga dengan PT CUS yang punya komitmen menjaga lingkungan. Bukan semata-mata mencari Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2DC;Ä&#x2122;Â?Čą (keuntungan), PT CUS justru aktif menjaga lingkungan (Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x2014;Â&#x17D;Â?) dan memberdayakan masyarakat (people) di sekitarnya. Sebagai bukti, PT CUS menyediakan Â&#x2018;oÂ&#x17E;Â&#x153;eČą keeping pabrik, klinik, kebun rakyat untuk karyawannya. Ia berharap, perusahaan lain bisa mengikuti jejak

PT CUS yang rela menyediakan lahan untuk kawasan konservasi. PT CUS juga telah mengimplementasikan konsep 3P, yakni Planet People ProÄ&#x2122;t. Konsep ini merupakan standar internasional yang mesti dijalankan oleh setiap perusahaan. Pujian orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa itu juga didasarkan atas prestasi yang telah diraih PT CUS yakni RSPO, ISCC, ISO 9001, ISO 14001, dan Proper peringkat biru dengan kandidat hijau. Dalam menjalankan konservasi, PT CUS melibatkan Flora Fauna Indonesia (FFI), International Animal Rescue (IAR) serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. â&#x20AC;&#x153;Kita sedang mengkaji untuk membuat aturan mengenai lahan konservasi harus disiapkan oleh setiap kebun sawit yang ada di Kalbar,â&#x20AC;? tambahnya. Dalam kunjungan itu, Cornelis didampingi istrinya, Frederika S Pd, Kadis Kehutanan M Marcellus Tj SH MM, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Ir H Hazairin MS, Kepala BLHD Kalbar Dr Ir H Darmawan M Sc, Kabid Dampak dan Penaatan Hukum BLHD Kalbar, Ir H Adi Yani MH, dan sejumlah pejabat dari Pemkab Kayong Utara. Dari pihak perusahaan hadir Presdir PT PAS Hasjim Oemar, Mr Teh Choon Bok, Kent Dixon, Partahian Siregar beserta seluruh jajarannya. Dalam kunjungan itu, Cornelis dan rombongan banyak meninjau lahan konservasi. Beliau juga mencoba alat ukur biomassa karbon meter buatan Untan pada sebatang pohon belian.

Dr Darmawan juga menanam tengkawang

Meninjau area konservasi PT CUS

Perwakilan Bupati KKU tanam tengkawang

Meninjau bagian dalam pabrik kelapa sawit milik PT CUS