10 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 10 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Sidang Praperadilan Atas Status Tersangkanya

Logika Hukum BG Mental Tim Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan pada Sidang Praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (9/2). JPNN

Dituding Memiliki Senpi Tanpa Izin

Jakarta-RK. Berbagai macam dalil hukum digunakan tersangka dugaan gratifikasi Komjen Pol Budi Gunawan (BG) untuk mementahkan status yang ia sandang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Namun, kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Termohon mementalkan semua logika hukum yang digunakan Pemohon alias pengacara BG .

Fredrich Yunadi menilai penetapan tersangka kliennya tidak sah.

Pasalnya, keputusan itu dikeluarkan saat pimpinan KPK berjumlah empat orang. Pada saat penetapan status BG, pimpinan KPK minus Busyro Muqoddas yang sudah habis masa kerjanya. ”Pimpinan KPK hanya berjumlah empat orang,” kata pengacara BG itu saat membacakan permohonan praperadilan, dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (9/2).

Padahal, kata dia, pimpinan KPK terdiri dari lima komisioner yang bekerja secara kolektif. Hal ini berdasarkan Pasal 21 juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-undang KPK. Fredrich menyebutkan, segala keputusan yang diambil pimpinan KPK termasuk penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka harus didasarkan pada keputusan lima komisioner KPK. Halaman 7

Parpol Berpeluang Jadi Penyelenggara Pilkada Jakarta-RK. Sengkarut pemilihan kepala daerah (Pilkada) semakin meluas. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin tersingkirkan. Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa KPU bukan penyelenggara Pilkada. Karena itu, perlu ada lembaga yang bisa Halaman 7

Tim Kuasa Hukum KPK pada Sidang Praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (9/2). JPNN

Abraham Samad Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Jakarta -RK. Lagi-lagi pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang dengan cara dilaporkan ke polisi. Kali ini Gerakan Masyarakat

senjata api yang sudah kedaluwarsa. GMBI menduga Samad memiliki pistol merek Sig Saeur kaliber 22 tanpa izin. “Kami melaporkan AS selaku Ketua KPK yang memiliki senjata Halaman 7

Tak Punya Keahlian dan Masuk Secara Ilegal ke Malaysia

2.249 TKI Dideportasi Kebanyakan Warga Kalbar Pontianak-RK. Semakin banyak ditemukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Malaysia. Padahal pemerintah sudah berupaya maksimal menjaga pintu perbatasan antarnegara, khususnya di Kalbar untuk menghindari perdagangan orang (trafficking) atau masuknya TKI ilegal di negeri jiran itu.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar mencatat, sudah 2.249 TKI yang

dideportasi dari Malaysia. Sebagian besar mereka berasal dari Kalbar dengan jumlah 915 TKI. Berdasarkan data tersebut, pada 2015 diharapkan tidak ada lagi yang bekerja ke luar negeri tanpa adanya keahlian serta dokumen lengkap.

“Keinginan pemerintah janganlah bekerja di luar ngeri. Kalau mau kerja di luar ngeri untuk sektor informal, Halaman 7

#RakyatTidakJelas @budisujatmiko Proton? Jauh amat kerjasama sama Malaysia. Dalam negeri ada yg sudah ada, udah jadi, teknologi sendiri, karya sendiri. Kok jadi repot gini?

Nukman Luthfie @nukman Jika koneksi internet lancar, bisnis di daerah bisa tumbuh lebih cepat dengan melayani pasar Jakarta

klik! www.rkonline.id

Bawah Indonesia (GMBI), Bandung, Jawa Barat, melaporkan Ketua KPK Abraham Samad ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Senin (9/2).

Samad dilaporkan terkait izin kepemilikan

Febri Diansyah @StPiobang Sebagai informasi, menyimak sidang di PN Jaksel, Lidik kasus BG sudah dimulai KPK sejak 2 Juli 2014. Hasil Lidik itulah yg dlaporkan dengan LaporanKejadian Tindak Pidana Korupsi (LPTK).

Pro-Kontra itu Biasa Kebijakan pemerintah tidak selamanya disambut positif masyarakat. Banyak kebijakan yang mendapat pertentangan oleh masyarakat, segelintir masyarakat atau oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat.

Salah satu contohnya terlihat saat Bupati Sekadau, Halaman 6

Ilustrasi. Net

Pemerintah Tak Bisa Apa-apa Tanpa Pers Pers adalah mata, telinga dan mulut. Karena fungsifungsinya itulah dunia pers menjadi sangat begitu penting. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri acara puncak sekaligus Halaman 6

Jika Tetangga Merasa Lebih Tinggi dari Indonesia (2)

Jokowi Tepati Janji atau Slogan Terulang klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut 2.249 TKI dideportasi kebanyakan warga Kalbar -- Inilah akibat masok sembarangan ke negare orang.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Presiden Jokowi pun merasa Perbatasan bak anak tiri. Entikong akan dibangun senilai Rp133 milyar. Tapi warga butuh pekerjaan atau tetap jadi pengambin?

Konsep apa yang disiapkan Pemprov Kalbar melalui Dinas Perdagangan dan instansi terkait bidang perekonomian menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015? Belum jelas. Tak ada sosialisasi program selain pernyataan ini dan itu bahwa, Kalbar siap menghadapi pasar bebas Asean di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja melalui MEA. Tujuannya tampak baik-baik saja, stabilitas ekonomi kawasan. Masalahnya, kesiapan kita yang diberikan waktu lima tahun ternyata adem ayem alias santai saja.

Halaman 7 Iklan vacuum cleaner buatan Amerika yang merendahkan martabat TKI di Malaysia; Usir pembantu Indonesiamu. Sekarang!. IST

Kiram Akbar, Biro Sanggau

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 10 Februari 2015

2

Syafii Maarif/Ketua Tim Independen

Presiden Mencari Calon Kapolri yang Dosanya Paling Sedikit Ketua Tim Independen Syafii Maarif sudah mendapatkan informasi dari Presiden Jokowi bahwa yang akan dipilih menjadi Kapolri adalah jenderal yang dosanya paling sedikit.

Pria yang akrab disapa Buya itu menyampaikan, pekan depan Presiden Jokowi akan memilih calon Kapolri itu.

Demikian disampaikan Syafii Maarif yang dihubungi via telepon, Jumat (6/2).

“Pokoknya, Presiden Jokowi akan mencari calon Kapolri yang dosanya sedikit,” tegas Syafii Maarif.

Berikut kutipan selengkapnya: +Siapa diantaranya calon Kapolri yang dosanya yang sedikit?

-Kalau itu diserahkan kepada Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) untuk menyerahkan sejumlah nama.

Dari situ nantinya akan dilihat mana yang memiliki dosa paling sedikit. +Bagaimana mengukur calon Kapolri dengan Dunia Pendidikan

Jangan Lagi Ada Kekerasan Pontianak-RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim menilai, dunia pendidikan saat ini tidak perlu lagi menggunakan kekerasan. Bahkan, cara-cara kekerasan sudah sepantasnya dihapuskan dalam upaya mencetak generasi muda penerus bangsa di masa mendatang.

Akim berpendapat, dalam bentuk apapun tindakan fisik merupakan tindakan kekerasan yang seharusnya dihindarkan. Bahkan sudah tidak zaman lagi menggunakan kekerasan di dalam dunia pendidikan. “Bagaimanapun yang namanya dunia pendidikan tentunya yang diberikan adalah pembelajaran dan bukan tindakan kekerasan,” ujar Alexius Akim menanggapi kasus kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah, baru-baru ini, di Kota Pontianak, Senin (9/2).

Ia mengimbau, saat ini semua pihak perlu merubah pola ajar serta pola asuh dan pola asih. Supaya jangan seperti dulu, yakni menggunakan kekuatan otot. “Tidak ada lagi yang namanya pola ajar itu menggunakan otot dengan kekerasan fisik. Apalagi di dunia pendidikan maka yang harus dibenarkan bagaimana cara pendidikan jangan sampai menggunakan kekerasan fisik, seperti menampar,” tegasnya.

Akim menjelaskan, melayani pendidikan itu dengan senyum secara umum bagaimana tindakan yang diambil tidak perlu kasar. Karena sekecil apapun tindakan fisik merupakan tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan.

“Tindakan kekerasan dapat terjadi di rumah tangga, di sekolah, bahkan di jalanan. Sehingga yang perlu dihapus dan saatnya ditiadakan adalah kekerasan di dunia pendidikan,” lugasnya. (fie)

dosanya yang paling sedikit?

-Tentu melihat latar belakang dengan melibatkan sejumlah instansi. Soal apakah memiliki rekening gendut atau tidak, tentu melalui PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).

Selanjutnya Presiden memiliki cara tersendiri memilih calon Kapolri. Kalau kami dari Tim Independen tidak sampai pada urusan menyodorkan nama dan tidak mencapuri siapa saja calon itu. Semua diserahkan melalui Kompolnas dan selanjutnya Presiden yang akan memutuskan. +Apa ada saran Tim Independen yang akan mengakhiri konflik Polri dan KPK? -Kami hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Presiden. Keputusannya semua berada ditangan Presiden. +Apa masukan itu?

-Saya sampaikan, keadaan ini jangan berlarut-larut.

Situasi kian kritis, tentu harus segera ada langkah dan keputusan dari Presiden.

+Bagaimana reaksi Presiden?

-Presiden mengiyakan serta menyampaikan bahwa minggu depan sudah ada putusan mengenai calon Kapolri yang dosanya paling kecil. Sebab, saya kira semua orang kan memiliki dosa. Tapi untuk Kapolri, ya dicari yang dosanya paling sedikitlah. +O ya, apa alasan Presiden sehingga tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri?

-Presiden hanya sampaikan untuk menjaga moralitas publik. Soal perkara, kan BG (Budi Gunawan) sudah mengajukan proses praperadilan. Biarkanlah itu berjalan sesuai dengan proses hukum.

Re-editing: Andry

SPBE Desa Korek Terancam Ditutup Anomali, Pemkab KKR Keluarkan Izin di Lahan Sengketa Sungai Raya-RK. Paska tidak diizinkannya anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya (KKR) masuk di dalam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) milik Jo Peng Sia yang berada, di Dusun Simpang Kiri, Desa Korek, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (KKR), beberapa waktu lalu ketika melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) terkait legalitas perusahaan tersebut.

“Kita ketahui perusahaan tersebut sudah memiliki izin usaha. Namun ada persoalan yang terjadi pada lahan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kita akan memanggil manajemen perusahaan yang bergerak dibidang SPBE tersebut terkait legalitas perusahaan,” tegas Ketua Komisi I DPRD KKR, Lendeng Syahrani, Senin (9/2).

Lendeng menambahkan, tentunya kedatangan seluruh anggota Komisi I DPRD KKR di SPBE itu beberapa waktu lalu mempunyai maksud serta tujuan untuk mengkroscek kembali seluruh izinizin yang dimiliki perusahaan. Sekaligus melihat kondisi terkini yang terjadi pada perusahaan yang informasinya sedang bersengketa.

“Beberapa informasi telah kita dapatkan mengenai perusahaan tersebut dan perkembangan terkininya, maka dari itu ketika para anggota dewan menghampiri ke sana dan mendapatkan sambutan seperti itu, kita sangat menyesalkan hal tersebut. Dan pastinya itu tidak putus sampai di sini saja. Kita akan memanggil pihak perusahaan,” lugasnya.

Legislator PAN DPRD KKR itu lantas mempertanyakan apa yang menjadi landasan dinas terkait di dalam mengeluarkan izin-izin usaha ketika ada faktor-faktor yang belum terselesaikan.

Seperti contoh masih ada sengketa lahan yang terjadi. “Ada sesuatu yang terjadi, namun belum terdeteksi,” ucapnya.

Lendeng ber-

tersebut.

“Saya berjanji, Komisi I DPRD Kubu Raya akan segera memanggil Jo Peng Sia menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada SPBE ini. Karena mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa lahan yang dibangun di SPBE itu,” tegas Ali Amin, Senin (2/1).

Dijelaskan Ali Amin, menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) KKR, SPBE milik Jo Peng Sia itu sudah mengantongi izin.

Namun tidak menutup kemungkinan perizinan yang dimiliki Jo Peng Sia sewaktu-waktu bisa dicabut. Apabila SPBE tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Pemerintah KKR. Salah satu adalah SPBE itu dibangun di lahan yang bermasalah.

“Kita akan cek kronologis dikeluarkannya izin SPBE milik Jo Peng Sia ini. Aneh, kok Pemkab Kubu Raya berani mengeluarkan izin di lokasi lahan yang bersengketa. Kami akan mengevaluasi perizinan yang dimiliki Jo Peng Sia,” lugasnya.

p e n d a p a t , “ Te n tunya kalau proses perizinan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka izin usaha SPBE itu bisa dicabut.

Ka re na s e mu a t e l a h diatur di dalam regulasi peraturan yang ada.

Dan hal tersebut jelas m e n ya l a h i atu ra n .

Oleh karena itu, kita akan memanggil semua stakeholder terkait hal ini,” ujar ketua komisi yang membidangi tentang perizinan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD KKR, Ali Amin mengutarakan, tanah atau lahan yang dijadikan Jo Peng Sia sebagai lokasi SPBE itu masih bermasalah. Masalah itu antara Jo Peng Sia dan Budiono Lim yang kini sudah ditahan di Rutan Pontianak, karena memalsukan sertifikat tanah di lokasi SPBE Sungai Ambawang

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Dewan dan Warga Apresiasi Langkah BLH KKR Kubu Raya-RK. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kubu Raya (KKR), Lendeng Syahrani mendukung, langkah tegas Badan Lingkungan Hidup KKR. Yakni, apabila pada waktu yang ditentukan ternyata PT. Sinar Borneo Agung tidak memenuhi regulasi terkait perizinan yang telah ditentukan oleh Pemerintah KKR maka perusahaan pembuatan dan pengedokan kapal itu terancam ditutup.

“Kita mendukung penuh upaya BLH dalam mengambil tindakan tegas terkait izin lingkungan yang sampai saat ini tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan Sinar Borneo Agung. Jangan perusahaan hanya mengambil keuntungan saja dan meninggalkan limbah di Kubu Raya, sedangkan kewajibannya terhadap daerah tidak dipenuhi,” tegas Lendeng Syahrani, Senin (9/2).

Lendeng berpendapat, izin lingkungan merupakan syarat yang sangat penting mengingat

dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan yang beroperasi tersebut pastilah ada dan tentu sangat berpengaruh terhadap lingkungan.

“Maka dari itu mengenai izin lingkungan, wajib hukumnya setiap perusahaan harus memilikinya. Jika tidak maka perusahaan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa ditutup,” timpalnya.

Ketua Komisi I DPRD KKR yang membidangi perizinan itu menyatakan, Pemerintah KKR sangat mendukung dengan adanya investasiinvestasi yang masuk di Kubu Raya. Namun harus sesuai dengan mekanisme yang ada serta harus mematuhi aturan di Kubu Raya.

“Usaha boleh saja tumbuh dan berkembang di Kubu Raya. Namun jika tidak memberikan timpal balik ke daerah sama saja merugikan daerah.

Maka dari itu penegakan mekanisme yang ada di Kubu Raya harus tegas dan tidak pandang bulu,” ucap Politis PAN tersebut.

Lendeng menegaskan, “Kita akan awasi perusahaan-perusahaan yang tidak mengantongi izin di Kubu Raya saat ini, termasuklah PT. Sinar Borneo Agung. Karena jika ada perusahaan yang tidak mengantongi izin maka sudah jelas merugikan semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah dan pendapatan asli daerah,” lugasnya.

Secara terpisah, tokoh masyarakat Tanggul Laut, Dusun V, Desa Sungai Rengas, KKR, Andry mengapresiasi langkah tegas dari Pemerintah KKR yang akan mencabut seluruh izin PT. Sinar Borneo Agung jika perusahaan tersebut tidak mengurus perizinan lingkungan hingga April mendatang.

“Kita mengapresiasi dan sangat mendukung upaya tegas pemerintah dalam hal perizinan tersebut dan ketika mereka mengabaikan perizinan itu, sama saja mereka mengabaikan kebijakan pemerintah dan tentu merugikan pemerintah,” ucap Andry.

Andry menambahkan, “Pihaknya akan tetap

mengawasi perusahaan tersebut. Jika sampai pada akhirnya perizinan yang wajib mereka kantongi masih saja tetap tidak ada, yang kami takutkan masyarakat akan anarkis dan mengambil tindakan sendiri jika mereka masih beroperasi. Karena masyarakat sudah gerah terhadap perusahaan tersebut. Namun hingga saat ini kita tetap berupaya menahan hal itu agar tidak terjadi,” ujar Andry.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang owner pemilik perusahaan PT. Sinar Borneo Agung, Murtono menjelaskan, pihaknya saat ini memang sedang menyelesaikan proses perizinan.

“Sinar Borneo Agung hingga saat ini tidak pernah melakukan aktifitas pengedokan maupun pembuatan kapal seperti yang dikatakan masyarakat saat ini. Namun yang terlihat beraktifitas saat ini di perusahaan kita adalah kontraktor ataupun pihak ketiga yang kita tunjuk

untuk melakukan aktifitas tersebut. Jadi Sinar Borneo Agung hingga saat ini tidak melakukan aktifitas apapun hingga sekarang,” ujar Murtono saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar beberapa waktu lalu, (5/2).

Kakak dari Merry Teng itu menuturkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan upaya untuk melengkapi izin lingkungan yang telah diatur di dalam ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, semua operasional yang ada di lingkungan PT Sinar Borneo Agung yang bertanggung jawab adalah CV. Citra Mulia yang mengerjakan operasional perusahaan tersebut.

“Saat ini kontraktor yang kita tunjuk sedang memproduksi kapal besi berkapasitas 500 GT satu buah dan kapal yang sedang diperbaiki berkapasitas 700 GT serta satu buah ponton,” tukasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Selasa , 10 Februari 2015

Sekda Kalbar Nilai Pelayanan Publik Masih Lemah Training of Facilitator Pontianak-RK. Sekrearis Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie menegaskan, hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di lembaga pemerintahan masih terbilang lemah.

“Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik dewasa ini sudah menjadi bahan pembicaraan publik.

Ini menunjukan bahwa kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas jabatan masih sangat lemah,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Senin (9/2).

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN mensyaratkan seorang ASN memiliki tiga peran strategis. Peran ASN antara lain, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

“Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan ASN yang mampu menjalankan tiga peran ini adalah melalui diklat,” ucap Sekda.

Menurutnya, pembentukan ASN yang berintegritas perlu ditanamkan sejak PNS masuk sebagai calon ASN melalui diklat prajabat. Diklat ini akan lebih mudah membentuk karakter, mindset, sikap dan prilaku yang baik bagi PNS sejak dini.

“Bahkan, saat ini kita sudah mulai Training of Facilitator (TOF) Diklat Prajabatan Pola Baru. Karena, sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 38 dan 39 Tahun 2014 Tentang Pendoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III, II dan I telah memperbaharui sistem pembelajaran Diklat Prajabatan. Mulai dari kurikulum, metode pembelajaran yang dipergunakan. Nah,

Subsidi Elpiji 3 Kilogram Belum Optimal

makanya Provinsi Kalbar mulai hari ini telah melaksankan diklat tersebut,” timpalnya.

Kata Sekda, implementasi Peraturan Kepala LAN memerlukan usaha ekstra keras dari seluruh jajaran lembaga diklat agar dapat menyelenggarakan diklat sesuai pedoman yang telah ditetapkan. “Kesiapan lembaga diklat dalam implementasi diklat prajabatan pola baru ini mutlak diperlukan.

Karena ini merupakan sebuah pembelajaran baru bagi kita semua,” ulasnya.

TOF diklat prajabatan, kata dia, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur penyelenggaraan dan pengelola diklat prajabatan.

“Jadi seorang ASN sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan diklat prajabatan ini. Bahkan, diklat prajabatan juga merupakan awal dari karir seorang aparatur negara,” paparnya.

Menurutnya, perubahan penyelenggaraan diklat prajabatan pola baru akan berdam-

M. Zeet Hamdy Assovie

pak pada perubahan dalam banyak hal. Di mana, para fasilitator tidak saja diharuskan mampu memfasilitasi para peserta diklat dengan baik, efektif, efisien dan memuaskan semua pihak.

Meskipun demikian, dirinya mengharapkan dengan dimulainya TOF diklat prajabatan maka harus mampu membawa peserta diklat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam mengelola perubahan bagi diri sendiri, organisasi maupun perubahan

manajemen kepemerintahan secara lebih luas, sehingga kepercayaan publik kepada ASN semakin baik.

“Intinya kita ingin kepercayaan masyarakat terkait pelayanan publik itu semakin baik.

Bukannya semakin menurun kerpercayaan itu di mata masyarakat. Nah, para peserta diharapkan dapat benar-benar serius mengikuti diklat tersebut,” ulasnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Trayek Baru Bus Soepadio-Singkawang Pontianak-RK. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, Anthony menilai dengan adanya transportasi dari Perum Damri tujuan Supadio-Singkawang disambut positif oleh masyarakat yang menggunakan fasilitas trasnportasi darat.

Menurut Anthony, dengan adanya bus tersebut tentunya diharapkan mampu memberikan kotribusi terutama bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas trasnportasi darat.

Dengan tujuan Bandara Soepadio dan Singkawang.

“Kehadirian angkutan ini ditanggapi positif oleh masyarakat, karena dinilai membantu masyarakat yang ingin berangkat ke bandara serta Singkawang,” ujar Anthony, Senin (9/2).

Menurutnya, dari kajian Dinas Perhubungan dan Komunikasi Infromatika Provinsi Kalbar, pihaknya juga memikirkan sejumlah angkutan transportasi darat dari sektor swasta yang harus mampu bersaing.

“Berbicara masalah persaingan terkait angkutan umum tentunya hal tersebut pihak swasta juga harus siap bersaing dan tentunya sudah dipikirkan ketika kehadiran transportasi trayek tersebut yang tentunya beribas kepada masyarakat yang menilai,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan pertemuan dengan pihak Damri, pihak Damri akan menambah jumlah armada dan meningkatkan angkutan ini. Lantaran dinilai dapat membantu masyarakat. “Kehadiran trayek ini menjadikan masyarkat tidak lagi sulit untuk mencari angkutan tujuan Singkawang–Supadio. Tentuya masing-masing masyarkat dapat memilih apakah menggunakan travel atau bus yang sudah ada ini,” timpalnya.

Ia menjelaskan, terkait jumlah armada tentunya adanya kebijakan terkait batasan yang tentunya sudah dikaji agar pihak swasta juga mampu bersaing.

“Pastinya ada aturan yang ditetapkan terkait jumlah armada agar yang lain juga siap dan mampu bersaing tanpa melemahkan angkutan darat swasta lainnya,” paparnya.

Anthony menambahkan, dengan kehadiran bus tujuan Supadio-Singkawang tersebut diharapkan masyarakat dapat menggunakan fasilitas terserbut dengan sebaik-baiknya.

“Kita kembalikan lagi ke masyarakat yang akan menggunakan fasilitas umum tersebut. Intinya dengan kehadirian trayek baru tersebut masyarakat merasa terbantu,” harapnya. (fie)

PKL Sampaikan Aspirasi ke Wakil Rakyat

Pengawasan Pertamina Terhadap Suplai Elpiji Lemah Pontianak-RK. PT. Pertamina menjawab keluhan masyarakat terkait beberapa pekan terakhir elpiji 3 kilomgram sempat mengalami kelangkaan di Kota Pontianak dan sekitarnya. Termasuk pengawasan yang ditemukan atas dasar laporan masyarakat ke DPRD Kota Pontianak.

Hal ini disampaikanKetua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno usai memanggil PT. Pertamina dalam koordinasi yang dilakukan, Senin (9/2).

“Kita menyosialisasikaan elpiji 3 kilogram, karena masih disubsidi pemerintah. Kemudian untuk mendistribusikan ke masyarakat, mekanismenya seperti apa?,” ucapnya.

Agus menambahkan, sejauh pantauan serta laporan dari masyarakat bahwa distribusi mekanisme elpiji masih belum ada kejelasan. Yakni terkait salah fungsi karena masih banyak ditemukan bukan masyarakat umum yang menggunakan elpiji bersubsidi tersebut, melainkan banyak pengusaha turut menggunakan dalam menjalankan usaha mereka.

“Saya minta dalam hal ini pertamina lebih gencar lagi dalam mengawasinya, karena banyak elpiji ini dipergunakan tidak tepat sasaran. Seperti rumah makan, restaurant dan sebagainya yang seharusnya tidak menggunakan 3 kilogram,” tegasnya.

Mengenai harga pasti, lanjut Agus, masyarakat dikenakan biaya senilai Rp16.500. Namun jika pembeliannya di pangkalan langsung. Jika ditemukan di luar dari harga itu, Agus menegaskan, ada oknum atau petugas yang bermain di dalamnya dan itu bisa ditindak langsung.

“Berdasarkan keterangan dari Pertamina dari pertemuan kita, sampai ke pangkalan seharga Rp16.500. Kalau masyarakat membeli di pangkalan memang harganya segitu,” timpalnya.

Dalam pertemuan tersebut, Agus menegaskan, Pertamina supaya membuat regulasi harga secara tetap jikalau elpiji sudah pindah tangan dari pangkalan atau ke tingkat pengecer. Karena sejauh ini masih banyak pengecerpengecer memanfaatkan kondisi ini, bahkan menaikkan harga sepihak secara semena-mena. Harga yang relatif tinggi tanpa adanya pengawasan dari Pertamina.

“Kalau sudah sampai di pengecer, kadang-kadang ada yang menaikkan harga bahkan sampai Rp20 ribu. Kita minta ketegasan pihak Pertamina untuk memberlakukan aturan bahwa kalau sudah sampai ke tangan pengecer harus ada ketentuan harga yang ditentukan dari pertamina itu sendiri,” lugasnya.

Selain mengawasi dan memberikan harga pasti dari Pertamina, Agus mengharapkan, Pertamina turut mengawasi peredaran elpiji agar jangan sampai bahan bakar bersubsidi untuk masyarakat ini dijual ke luar daerah dari Kota Pontianak. Kasus ini juga pernah diketahui oleh DPRD Kota Pontianak.

“Terhadap spekulan mereka juga harus mengawasinya.

Jangan sampai itu terjadi di Kota Pontianak. Kadang pernah ada laporan yang masuk ke kita saat melakukan reses beberapa waktu lalu bahwa elpiji yang seharusnya didistribusikan di Kota Pontianak tapi dikirim sampai ke daerah lain. Ini yang harus diawasi,” ucapnya.

Mengenai sempat terjadi kelangkaan, Pertamina menjelaskan saat itu memang benar adanya. Pasalnya ada imbauan dari BMKG Pontianak atas gelombang dan angin kencang di perairan jalur kapal melintas yang membawa elpiji untuk Pontianak. Alasan tersebut sepenuhnya tidak bisa menyalahkan Pertamina dan masyarakat perlu memaklumi.

“Memang benar ada pernyataan dari BMKG, terpaksa mereka tidak beroperasional sementara waktu. Tapi kelangkaan itu tidak berangsur lama dan tidak memunculkan kepanikan dari masyarakat,” ujarnya. (agn)

3

Puluhan PKL Pasar Pusing, Kecamatan Pontianak Utara saat menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Pontianak. GUSNADI

Pontianak-RK. Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Puring, Kecamatan Pontianak Utara mendatangi kantor DPRD Kota Pontianak untuk minta kejelasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terkait relokasi yang dinilai hanya memberatkan PKL terkait sejumlah uang yang harus disetorkan.

Sementara itu, DPRD Kota Pontianak menegaskan, saat ini belum bisa berbuaat apa-apa sebelum PKL mendapatkan bukti perjanjian bersama pihak pengembang relokasi 2005 silam.

“Pemerintah memang memberikan waktu kepada kami. Ternyata relokasi itu banyak problemnya. Salah satunya adalah kami harus membayar DP (uang muka, red). Padahal kami minta tidak adanya DP kerana kondisi seluruh pedagang kurang mampu,” ujar Ketua Koordinator PKL Pasar Puring, Kecamatan Pontianak Utara, Dedi, Senin (9/2).

Dedi menegaskan, uang tempat dalam relokasi yang harus dibayarkan pedagang

kisaran Rp6 juta tersebut tentu hanya akan memberatkan PKL. Ditambah lagi dengan uang angsuran per harinya Rp4060 ribu per PKL. “Angsuran itu masih belum jelas yang kabarnya Rp40 hingga Rp60 ribu per hari.

Sedangkan relokasi itu tentu memerlukan waktu dalam perkembangannya. Kalau saja kami diberikan waktu selama lima bulan, mungkin kami bisa dan sedikit lega, tapi ternyata kami tertekan dengan ini. Setelah relokasi, kami tertekan lagi dengan masalah yang lain,” ulasnya.

Dirinya juga merasa adanya tebang pilih dari pemerintah. Pasalnya berdasarkan perkembangan informasi yang diperoleh, yakni adanya pelarangan tidak boleh menggunakan gerobak. Padahal di kecamatan lain masih sangat banyak dan diperbolehkan menggunakan gerobak dalam menjual dagangan. Jika Pasar Puring akan ditetibkan, ia mengharapkan seluruhnya harus dilakukan hal yang sama supaya tidak ada kecemburuan dari

PKL-PKL lain.

“Ini sudah bergeser isunya, gerobak juga dilarang, mau jualan buah, lamongan dan segala macamnya siang malam tidak diperbolehkan. Bahkan di kota madya gerobak masih banyak. Kalau memang adil seharusnya tidak cuma kami yang dilarang. Ini tebang pilih namanya,” tegas Dedi.

Berdasarkan penertiban yang dilakukan beberapa waktu lalu, sambung Dedi, sempat terjadi adu fisik antara petugas dengan PKL yang mempertahankan lapaknya tersebut. Hal ini sangat disayangkan, lantaran masih banyak cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus menggunakan kekerasan dalam penindakan.

“Apalagi pendekatan yang dilakukan pemerintah secara arogan. Dengan redaksi yang juga ancaman, bahkan kontak fisik juga terjadi. Ini yang kita takutkan,” lugasnya.

Atas kisruh ini, Dedi menegaskan, supaya pemerintah melakukan studi banding dengan provinsi lain. Karena beberapa daerah peningkatan PAD daerah tersebut sangat besar dari para pedagang yang ditata dengan baik oleh pemerintah setempat.

“PKL menginginkan, pemerintah perlu melakukan studi banding untuk menata PKL. Yang dinamakan kota besar, maju, tidak harus membumi hanguskan PKL,” cetusnya.

Kunjungan dengan agenda menyampaikan aspirasi para PKL ke DPRD Kota Pontianak yang diterima dengan baik oleh jajaran Komisi A DPRD Kota Pontianak ini dengan hasil sedikit melegakan

PKL. Yakni, dewan berjanji akan memperjuangkan dan berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak serta pihak terkait dengan beberapa syarat dan ketentuan dari DPRD Kota Pontianak.

“Hasil pertemuan dengan dewan, mereka berjanji akan memperjuangkan kami. Karena permasalahan kami sudah cukup banyak. Antara lain kepentingan institusi di dalamnya, termasuk kegagalan pemerintah melemparkan relokasi ini pada pihak lain atau swasta,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak, Suarmadjat.

Suarmadjat menegaskan, aspirasi yang disampaikan puluhan PKL yang menyambangi kantornya tersebut akan ditampung dan dikoordinasikan bersama pihak terkait. Di samping para PKL harus melengkapi bukti-bukti perjanjian seperti yang disampaikan di dalam pertemuan.

“Kami akan bertemu dengan instansi terkait. Mereka ada perjanjian tahun 2005 lalu, tapi saya minta satu hal ini dapatkan dulu bukti perjanjian itu, biar kami punya data,” ucapnya.

Penertiban dan menggunakan relokasi tempat yang disediakan oleh Pemkot Pontianak, lanjut Suarmadjat, yakni dengan dasar kurang teraturnya PKL yang berdampak dengan seringnya terjadi kemacetan panjang di waktu-waktu tertentu.

“Kami tidak tahu bentuk perjanjian antara PKL dengan pengembang pada tahun 2005. Itu permasalahannya.

Saya minta ke mereka untuk mengumpulkan surat-suratnya sebagai bukti agar ditindaklanjuti,” paparnya. (agn)

Masyarakat Resah Kejahatan Bersenpi dan Sajam Kian Marak Kapolresta: Tangkap Pelaku Kejahatan Konvensional Pontianak-RK. Aksi tindak kejahatan bersenjata api di kawasan Kota Pontianak semakin marak. Bahkan beberapa masyarakat mengaku resah dan was-was terkait beberapa kasus yang terjadi belakangan terakhir.

“Dengan banyaknya aksi kejahatan yang terjadi tentu saya merasa was-was dan resah.

Karena, saya takut menjadi korban bagi para pelaku kejahatan itu,” ujar Anisa, salah seorang warga Pontianak Kota.

Anisa mengatakan, belum lama ini rumahnya berhasil dibobol maling. Namun, untungnya pelaku kejahatan itu berhasil ditangkap oleh pihak keluarga. “Ya, malam apa ya lupa saya kejadiannya. Yang jelas belum sampai seminggu rumah saya ini disatroni maling,” ujar Anisa.

Meski demikian, Anisa tetap bersyukur. Sebab, saat rumahnya dimasuki maling tidak ada barang-barang berharga yang hilang. Hanya saja beberapa tas dan koper berisi baju yang hilang. “Barang-barang berharga

tidak ada yang hilang. Pelaku ditangkap oleh ayah saya. Yang mana saat itu pelaku masuk dari pintu depan, kemudian masuk ke ruang tengah. Untung saja ayah saya waktu itu belum tidur dan sempat keluar dari kamarnya. Nah, di situlah pelaku itu ditangkap,” ceritanya.

Saat ini, kata Anisa, pelaku telah diamankan di Mapolresta Pontianak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Sejak kejadian itulah, saya merasa was-was baik di jalan maupun di rumah sendiri.

Karena, yang namanya pelaku kejahatan tidak pernah kita ketahui kapan dan dimana saja pelaku itu akan melancarkan aksinya,” ujarnya.

Tak hanya Anisa yang merasakan kekhawatiran serta rasa was-was tersebut. Susilawati juga mengaku pernah menjadi korban aksi tindak kejahatan.

“Kalau ditanya was-was atau tidak dengan aksi kriminalitas.

Ya, jelas saya was-was. Apalagi rumah saya pernah dimasuki maling. Hasilnya TV beserta uang tabungan saya

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

yang disimpan di dalam rumah habis diambil maling,” beber Susilawati yang merupakan salah seorang warga Kecamatan Pontianak Barat.

Susilawati mengharapkan, kepada pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku kejahatan tersebut. Sebab, jika tidak ditangkap maka akan banyak yang menjadi korban berikutnya. Apalagi sekarang pelaku kejahatan kebanyakan menggunakan senpi dan sajam dalam melakukan aksinya.

“Tangkap pelaku kejahatan itu pak polisi. Karena aksi mereka jelas mengancam nyawa dan keselamatan kami sebagai warga,” harapnya.

Sementara itu, secara terpisah, Kapolresta Pontianak, Kombes. Pol. Raden Heru Prakoso mengharapkan, supaya masyarakat tetap tenang. Karena, saat ini pihak kepolisian sedang berupaya melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan konvensional itu.

“Saat ini kami sedang fokus meringkus para pelaku kejahatan, baik itu curas, curanmor

dan curat. Karena, saya menilai aksi para pelaku ini sudah jelas sangat meresahkan banyak masyarakat kita, terutama di wilayah hukum Polresta Pontianak,” ujar Kapolresta, Kombes.

Pol. Raden Heru Prakoso.

Tak hanya itu, Kapolresta mengaku, saat ini pihaknya sudah melakukan pemetaan di beberapa titik rawan aksi tindak kejahatan konvensional di wilayah Kota Pontianak. “Beberapa pelaku kejahatan konvensional sudah kita kantongi.

Maka untuk itu saya juga telah memerintahkan anggota saya untuk secepat mungkin meringkus para pelaku yang sudah dikantongi itu. Sehingga jumlah korban tidak bertambah atas aksi yang mereka lakukan terhadap masyarakat Pontianak,” paparnya.

Beberapa Polsek, sambung Kapolresta, sudah diberikan atensi untuk meringkus pelaku kejahatan konvensional di wilayahnya masing-masing.

Selain itu, seluruh polsek yang ada di wilayah hukum Polresta Pontianak diwajibkan untuk

terus melakukan patroli rutin.

“Kapolsek Utara, Barat, Timur, Selatan dan Sungai Raya sudah saya perintahkan untuk selalu melakukan patroli rutin serta mengimbau masyarakatnya untuk selalu waspada terhadap aksi tindak kejahatan,” ajaknya.

“Jika mengantongi indentitas para pelaku kejahatan, seluruh jajaran wajib melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Karena, hal itu dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat,” timpalnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta menegaskan, dirinya akan melakukan anev setiap minggunya. Karena, dengan dilakukan anev maka ketahuan mana jajaran yang bekerja dengan serius serta mana yang tidak.

“Setiap minggunya akan ada anev. Nah, dari anev itu akan ketahuan berapa jumlah kasus yang ditangani dan berapa jumlah kasus yang telah berhasil diungkap,” ujarnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Selasa, 10 Februari 2015

4

MUI: Matahari Dept Store Langgar Norma Agama Singkawang-RK. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang menilai, kalau memang benar Matahari Dept Store Singkawang Grandmall melarang karyawan mengenakan jilbab. Berarti tenant tersebut melanggar normal agama.

“Ini melanggar norma agama, di mana pemeluk agama Islam tidak diberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Ini menodai agama. Polisi saja diperbolehkan menggunakan jilbab,” tegas Ketua MUI Kota Singkawang, Arnadi Arkan, di Singkawang, belum lama ini.

Arnadi berpendapat, pelarangan mengenakan jilbab itu juga dianggap melanggar UU Ketenagakerjaan. Di mana ada pasal menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja.

“Termuat di dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya,” jelas Arnadi.

Dia mengaku, telah menerima laporan dari ma-

VALAS

surati hingga ke tingkat pusat untuk melihat secara nasional,” lugasnya.

Berbagai langkah akan ditempuh, karena menurut Arnadi, persoalan ini sangat sensitif. Apalagi itu berkaitan dengan akidah. Di mana jilbab merupakan hal yang wajib dikenakan dalam Islam bagi kaum perempuan.

“Ini masalah akidah sehingga persoalan ini sensitif.

Orang saja, meski tidak shalat, tetapi akan marah jika agamanya diremehkan. Dia akan marah bila Alquran dilecehkan,” ucap Arnadi.

Oleh karenanya, Arnadi mengimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada tokoh agama untuk menyelesaikan persoalan ini dan jangan sampai memunculkan konflik. “Apa yang dilakukan ini tidak hanya mengatasnamakan MUI saja, tapi juga ormas Islam di Singkawang,” paparnya.

saja tidak cukup. “Untuk memastikannya, kita akan mendatangi gerai tersebut,” timpalnya.

Selain itu, tambah Arnadi, MUI juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Di antaranya, dengan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Singkawang serta tokoh agama lain. “Kita sudah bertemu dengan Dinsosnakertrans, tetapi mereka juga belum bertemu dengan Manager Matahari Departement Store,” paparnya.

Jika pihak Matahari Dept Store masih tidak merespon atas penolakan berbagai kalangan terkait dengan pelarangan mengenakan jilbab bagi karyawan itu, maka MUI akan melayangkan surat ke Matahari untuk audiensi. “Surat yang kita layangkan itu akan kita tembuskan ke Polres dan Walikota Singkawang,” ingatnya.

Sementara itu, disinggung mengenai tembusan ke MUI Provinsi Kalbar, Arnadi mengatakan, tidak menutup kemungkinan hal itu akan dilakukan. Bahkan, bisa saja hingga ke tingkat pusat. “Bisa saja kita

Reporter: Mordiadi Redaktur: Andry

Jumat Depan, Pasar Murah di Kantor Lurah Pasiran

Senin, 9 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,905.63 14,441.78 3,581.23 3,395.87 9,421.77 12,742.00

9,802.63 14,296.45 3,542.83 3,361.40 9,327.91 12,616.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

syarakat tentang adanya pelarangan mengenakan jilbab di Matahari Dept Store Singkawang Grandmall.

Disebutkan, pelamar tidak diterima karena memilih untuk tetap mengenakan jilbab.

Selain itu, ada pula pelamar yang berjilbab lalu diterima sebagai karyawan Matahari Dept Store dan ketika bekerja tidak lagi berjilbab. Hal itu dikarenakan adanya aturan pihak manajemen perusahaan tersebut yang melarang karyawan untuk mengenakan jilbab.

Terkait permasalahan ini, kata Arnadi, MUI tidak akan tinggal diam. Berbagai langkah akan diambil.

Diantaranya akan berkomunikasi dengan pihak Matahari Dept Store untuk memastikan kebenaran informasi tentang larangan mengenakan jilbab tersebut. “Persoalan ini menjadi perhatian besar bagi kita. Apalagi ini bukan tugas perorangan, tetapi tugas ummat,” tegasnya.

Arnadi mengetahui, kalau pihak Matahari sering menyampaikan bantahannya, tetapi hal itu tentu

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Singkawang-RK. Menjelang perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2566, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kalbar menggelar pasar murah, di Kantor Lurah Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Jumat (13/2).

“Kita hanya menyediakan tempat, pelaksanannya dinas provinsi,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang, Hendriyan, Senin (9/2).

Hendryan menjelaskan, pasar murah Imlek yang digelar sejak pukul 09.00 ini digelar Disperindag Provinsi Kalbar bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalbar.

Di pasar murah ini tersedia berbagai kebutuhan pokok masyarakat untuk merayakan Imlek dan Cap Gomeh. Diantaranya gula, minyak goreng, tepung terigu dan lainnya.

“Pasar murah ini akan membantu masyarakat Kota Singkawang yang berpenghasilan rendah, terutama bagi mereka yang akan merayakan tahun baru Imlek,” ujar Hendryan.

Dia mengungkapkan, Disperindag Provinsi Kalbar memang rutin melaksanakan pasar murah menjelang hari-hari besar, bukan hanya di Singkawang, tetapi juga di Bengkayang seperti pada tahun lalu. (dik)

Ilustrasi/Ist

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan

Sms Warga Penuh Kemunafikan

Analisa perseteruan Polri dan KPK. Masyarakat dipanas-panasi dan dibenturkan supaya Polisi dibenci oleh rakyat. Ingat! TNI/Polri sejak NKRI merdeka1945 sudah ada, KPK baru seumur jagung.

085245519512 6-2-2015

15.20

101 hari lebih masa kerja Jokowi-JK sebagai kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama Kabinet Kerja telah berlalu. Namun, hasil kerja tersebut ternyata tetap saja kabur hasilnya, dan tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat NKRI, kecuali oleh segelintir oknum tertentu karena pertentangan antara kubu KMP dan KIH terus berlanjut, meskipun tidak begitu jelas kelihatannya disebabkan perselisihan terus berkepanjangan tanpa penyelesaian dengan cepat dan tepat.

Fakta terakhir menunjukkan bahwa perselisihan antara sesama lembaga penegak hukum yang pernah terjadi antara cecak dan buaya terulang kembali, yaitu pertentangan antara Kepolisian dengan KPK saling cari dan curi kesalahan akibat ketidaktepatan dalam penunjukan calon pengganti Kapolri. Akibatnya, kinerja pejabat terkait khususnya dan pelaksanaan program kerja Pemerintah NKRI umumnya terhambat atau paling tidak terjadi ketidaktepatan waktu pelaksanaan program kerja 100 hari Joknwi-JK. Bagaimana ini?. (Menra 66) 085332578345 7-2-2015

07.14

Pejabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini penuh dengan kemunafikan, pura-pura. Tapi di dalamnya penuh nista dan dusta, Tuhan murka.

Rupanya manusia bertopengkan kezaliman, dirinya sendiri?

085245519512 3-2-2015

15.28

Mati karena Minol Undang-undang (UU) sekarang ini sangat jauh berbeda dengan UU Republik Indonesia (RI tempo dulu, terutama UU Pendidikan. Kalau tempo dulu guru terutama kepala sekolah sangat ditakuti dan disegani hingga murid yang bersalah dipukul dengan rotan sampai biru, dan bahkan sampai babak belur anggota badannya tidak masalah. Kalau pulang ke rumah ada yang mengadu kepada orangtuanya malahan dapat tambahan marah dan pukulan dari pihak orangtua yang bersangkutan.

Kini guru menampar muridnya karena membawa minuman beralkohol (Minol), tidak hanya disadukan kepada orangtuanya dan diadukan kepada Kepolisian supaya diproses secara hukum, karena guru tersebut dianggap melanggar UU Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rasanya sangat aneh karena belum ada sejarahnya murid ditampar guru mati karena kena tampar, tapi sebaliknya murid kecanduan minol banyak yang mati sia-sia. Karena itu kepada para wakil rakyat di dewan dan para penegak hukum, tolong perhatikan dan teliti serta tinjau kembali UU yang berlaku saat ini. Revisi UU yang tak pantas diberlakukan. (Menra 66).

085332578345 5-2-2015

13.49

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Februari 2015

5

Bupati Bengkayang Buka Rakercab Partai Gerindra

Ada Kemungkinan Gerindra Kembali Mencalonkan Gidot

Tak Jaga Mandat Berarti Berkhianat

Prabowo Subianto

Jakarta-RK. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta para kader agar tidak bersikap sombong. Menurutnya, sikap tidak sombong merupakan jati diri Gerindra sebagai partai yang lahir dari kehendak rakyat. “Saya tekankan kepada keluarga besar Gerindra, pertahankan jati diri kita, jangan sombong,� katan Prabowo saat peresmian pembangunan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

Dia meminta para kader Gerindra tetap kompak dalam menjalankan amanah rakyat. Bukan sebaliknya, kompak dalam menimbulkan kerusakan yang dia contohkan sebagai korupsi berjamaah.

Meski persaingan antarpartai politik sangat tinggi, namun hal itu semata-mata untuk mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat. Karena itu, menurut Prabowo, seorang pemimpin yang diamanahkan oleh rakyat harus mawas diri. “Kalau tidak menjaga mandat, berarti saudara berkhianat pada rakyat,� ujarnya dengan lantang, seperti dilansir Jawa Pos online (induk JPNN).

Acara tersebut dihadiri perwakilan parpol Koalisi Merah Putih (KMP). Misalnya, Ketua DPD Demokrat DKI Nachrowi Ramli, Ketua DPW PKS DKI Selamat Nurdin, Ketua FBR KH Lutfi, dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Prabowo mengatakan, meski sesama parpol tentu saling bersaing, dia mengimbau agar persaingan itu untuk membela kebenaran, kebaikan, dan membela orang yang lemah. �Ya, kalo kuat gak usah dibela,� ujarnya. (jpnn)

Bengkayang-RK. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot MPd membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Partai Gerindra Bengkayang di Aula Paroki Gereja Santo Pius X Bengkayang, Senin (9/2). Kehadiran Gidot ternyata disambut baik partai binaan Prabowo Subianto itu dengan mendukungnya kembali merebut tampuk kekuasaan di Bumi Sebalo itu. “Pemkab Bengkayang bersama partai politik terutama Gerindra harus dapat bekerjasama dengan baik. Sebagai pemenang Pemilu urutan ketiga, Gerindra di Kabupaten Bengkayang mempunyai peran penting dalam mendukung suksesnya program pemerintah Bengkayang,� kata Gidot dalam sambutannya.

Agenda Pemkab Bengkayang dalam pembangunan dan kemasyarakatan harus dapat diwujudkan. Gidot menilai Partai Gerindra selama ini dapat bekerjasama dengan baik bersama Pemkab Bengkayang. Bengkayang yang terdiri dari pantai, daratan dan pegunungan bisa dibangun dengan investasi yang tinggi. “Potensi yang ada ini akan bisa digarap lebih baik lagi, kalau Partai Gerindra menjadi pelopor pembangunan,� katanya.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar itu berharap kader Partai Gerindra mendukung roda pemerintahan yang dipimpinnya saat ini dan ke depan. Ikut meningkatkan Indeks Prestasi Manusia (IPM) dan kemajuan masyarakat.

Rakercab Partai Gerindra mengambil tema “Dengan Semangat Rakercab Kita Satukan Barisan Untuk Menghadapi Pemilukada Tahun 2015� dan Sub tema “Melalui Rakercab Kita Jadikan Partai Gerindra Sebagai Pelopor Pembangunan Dalam Rangka Mengambil Simpati dan Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Bengkayang,�. “Belum adanya kejelasan dalam pelaksanaan Pemilukada pada tahun 2015, maka diharapkan partai politik tetap bekerja. Apapun aturannya nanti, maka tetap jaga keamanan, kedamaian dan ketenteraman dan harus terbuka kepada yang mau berbuat baik dan jangan ada perbincangan perbedaan,� harap Gidot.

Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Candra Jamaludin mengatakan, Partai Gerindra semakin dewasa. Dengan usianya yang ketujuh, kader partai berlambang kepala burung garuda itu mampu mem-

Suryadman Gidot.M.Pd Saat Menghadiri Rakercab Partai Gerindra Di Aula Paroki Bengkayang.

berikan yang terbaik dalam pembangunan Indonesia, khususnya Bengkayang. “Kabupaten Bengkayang akan menghadapi Pemilukada. Partai Gerindra harus dapat berperan dan ikut dalam Pilkada. “Seluruh pengurus dan kader Partai Gerindra harus berperan serta dan ikut bertanggungjawab dalam proses pembangunan di Kabupaten Bengkayang,� katanya.

Ketua DPC Partai Gerindra Bengkayang, Fransiskus MPd mengatakan, Rakercab ini bertujuan untuk melakukan

konsolidasi dan pembenahan partai dan menyukseskan Pilkada. “Pada tahun 2015 akan dilaksanakan Pilkada. Partai Gerindra berdasarkan Undang-Undang tidak dapat mengusung calon sendiri, dan akan dilakukan koalisi dengan partai lainnya. Tentunya ke depan akan dilakukan langkah-langkah dalam penentuan bakal calon yang akan diusung.

Ada kemungkinan Partai Gerindra akan mengusung Suryadman Gidot menjadi bakal calon dari Partai Gerindra,� ujar Frans. (kur)

37 RUU Prioritas Prolegnas 2015

PPP Usulkan Pilkada Serentak Tiga Gelombang Jakarta-RK. Fraksi PPP DPR menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tetap dilakukan tahun ini, sebagaimana sudah tercantum dalam Perppu pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang sudah disahkan menjadi undang-undang dan segera akan direvisi. “Jadwal tetap 2015 dengan catatan 2016 semester awal diikutkan ke 2015. Semester kedua, diikutkan ke 2017. Sama 2018 diikutkan ke 2017. PPP mengusulkan 3 gelombang, 2015, 2017, 2018,� kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).

Pihaknya mengaku sependapat dengan mayoritas fraksi di DPR, bahwa pilkada serentak tidak boleh berimplikasi pada pemotongan jabatan kepala daerah terlalu lama. Selain itu, untuk pilkada serentak nasional juga tidak harus terburu-buru.

Di sisi lain, kata Arwani, FPPP juga sepakat uji publik tetap ada meskipun waktunya dipersingkat misalnya 1 bulan saja agar proses pilkada tidak terlalu panjang.

Sehingga sifatnya bukan sosialisasi. Penyelenggara uji publik tetap dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Soal paket, FPPP sepakat untuk tidak paket. Alasannya, selama ini memang sudah terlalu banyak paket itu menghasilkan pola kepemimpinan yang tidak efektif.

Antara kepala daerah-wakil kepala daerah (KadaWakada) selalu terjadi saling ketidakcocokan. “Fakta 90 persen lebih kada dan wakada terjadi disharmonisasi. Hanya kurang 10 persen daerah maju lagi bersama. diliat dari kewenangannya, tidak terlalu signifikan untuk memilih secara paket. Jadi yang layak dipilih itu kada, wakadanya ditunjuk oleh kada terpilih,� jelasnya.

Kemudian soal ambang batas kemenangan pasangan calon, FPPP setuju tetap 30 persen demi efektivitas pemerintahan ke depan yang membutuhkan dukungan yang mencukupi dari rakyat. “Syarat minimal pendidikan, PPP tegas saja, soal ini tidak perlu kita naikkan. Presiden, DPR juga SMA. Kok bupati kita naikkan? Realistis lah. Tetap SMA atau sederajat,� tandasnya. (jpnn)

Suryadman Gidot.M.Pd Saat Menghadiri Rakercab Partai Gerindra Di Aula Paroki Bengkayang.

Jakarta-RK. DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015. Sidang paripurna terkait, dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB siang ini (Senin, 9/2).

Jika tidak ada perubahan, setidaknya ada 37 RUU yang akan diputuskan.

Semua RUU ini direkapitulasi dari penugasan DPR sebanyak 26 RUU, pemerintah 10 RUU dan dari DPD 1 RUU. Pembahasan juga akan dilakukan secara intensif di komisi maupun komite DPR-DPD. Selain itu, ada sejumlah RUU kumulatif yang akan disahkan dalam sidang kali ini yakni 5 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, 3 RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, RUU APBN, RUU tentang Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan daerah Provinsi, kabupaten/ kota (Daerah Otonomi Baru), serta RUU tentang Penetapan/Pencabutan Perppu. (jpnn) Berikut daftar 37 RUU prioritas prolegnas 2015 berdasarkan data Badan Legislasi DPR:

1. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 4. RUU tentang Wawasan Nusantara PPUU 5. RUU tentang Pertanahan 6. RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU 8. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun\ 2014 tentang Pemerintahan Daerah 9. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 10. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 11. RUU tentang Merek 12. RUU tentang Paten

13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 14. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 15. RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) 16. RUU tentang Jasa Konstruksi 17. RUU tentang Arsitek 18. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat 19. RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN 20. RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 21. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 22. RUU tentang Pertembakauan 23. RUU tentang Kewirausahaan Nasional 24. RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 25. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 26. RUU tentang Penyandang Dis-

abilitas 27. RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah 28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 29. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan 30. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 31. RUU tentang Sistem Perbukuan 32. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 33. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 34. RUU tentang Penjaminan 35. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) 36. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 37. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Iklan Baris & Paket Murah -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 57(

/ 8$ 57(

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

LOWONGAN KERJA

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten, ME / Engenering (berpengalaman) kirim lamaran ke PT Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

Kubu Raya

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

PASANG IKLAN

HUBUNGI:

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Menjual :

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Selasa, 10 Februari 2015

6

Semakin itam Semakin Garang Surabaya-RK. Tak dimungkiri warga asal Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur ini, sebut saja namanya Sephia, 39, memiliki hasrat yang tinggi soal kebutuhan batin. Makanya, Sephia punya selera berbeda dengan wanita lainnya.

Lazimnya wanita demen pria ganteng, gagah, tinggi dan kaya, Sephia sebaliknya.

Wanita yang sudah menikah tiga kali itu selalu mencari suami-suami Negro supaya nafsunya bisa terpuaskan.

Sebentar lagi Sephia bakal menikah untuk kali kelima dengan pria asal Afrika Selatan. Pertemuannya dengan pria Negro asal negara paling Selatan di Benua Hitam itu terjadi pada Januari 2013 silam.

Tepatnya saat dia sedang jalan-jalan bersama suami keempatnya yang berasal dari Negara Angola. Setelah melihat tandatanda jika pria yang ditemuinya itu hitam dan besar seperti tipenya, Sephia tak banyak berpikir lagi.

Dia langsung meminta telepon si Negro Afrika Selatan. Kemudian, keduanya janjian untuk bertemu. Namun, Sephia apes. Suaminya asal Angola tahu.

Akhirnya, Sephia pulang kampung ke Surabaya sekalian untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama (PA), Surabaya, Jalan

Mullah Abdul Rauf

Komandan ISIS Meregang Nyawa Seorang mantan komandan militan Taliban di Afghanistan yang ini menyatakan diri beraliansi dengan ISIS dikabarkan tewas dalam sebuah serangan drone Afghanistan.

Menurut keterangan polisi setempat, komandan militan bernama Mullah Abdul Rauf itu tengah berada di dalam mobil yang melintasi padang pasir. Mobil yang mengangkut total enam orang dan membawa amunisi itu meledak seketika ketika mendapat serangan drone.

Badan Intelijen Afghanistan mengkonfirmasi bahwa salah satu korban tewas dalam serangan itu adalah Rauf. Namun demikian sumber NATO belum memberikan konfirmasi serupa.

Rauf yang menghabiskan enam tahun di Teluk Guantanamo setelah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada tahun 2001 lalu itu dilaporkan telah keluar dari Taliban dan memilih untuk mendukung kelompok militan ISIS yang masih terus bergerilya di sebagian wilayah Irak dan Suriah.

Dari Beirut dilaporkan, gempuran tentara Jordania terhadap Islamic State (IS) atau yang biasa disebut dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mendapat dukungan dari banyak negara. Salah satunya Uni Emirat Arab (UEA).

Mereka mengirimkan skuadron F-16 untuk membantu serangan udara terhadap basis ISIS di Iraq dan Syria. UEA sebelumnya bergabung dalam pasukan koalisi di bawah pimpinan AS. Namun, mereka berhenti setelah Letnan Maaz al-

Kassasbeh tertangkap ISIS tahun lalu.

Dukungan UEA terhadap Jordania itu dikemukakan kantor berita WAM. Mereka menyatakan bahwa Wakil Ketua Pasukan Bersenjata UEA Pangeran Mohammed bin Zayed al-Nahayan telah memerintahkan pengiriman pesawat-pesawat F-16 ke Jordania.

“Keputusan ini menegaskan solidaritas UEA yang konstan dan tidak tergoyahkan pada Jordania,” tulis WAM. Sabtu (7/2) Jordania melakukan serangan udara ketiga di Syria. Serangan itu dipusatkan di Raqqa, kota tempat Maaz dibakar hidup-hidup oleh ISIS, serta Mosul, Iraq. Serangan di Raqqa menewaskan puluhan militan ISIS. Jordania menyatakan bahwa seluruh pesawat dan pilot mereka kembali dengan selamat ke pangkalan dan mereka telah melakukan 53 serangan udara.

Di sisi lain, pasukan koalisi yang dipimpin AS telah melakukan 26 serangan sejak Jumat (6/2) hingga Sabtu. Perinciannya, 11 ke Syria dan 15 ke Iraq.

“Kami telah menghancurkan pusat logistik, depot persenjataan, dan persembunyian mereka. Kami akan memastikan mereka menghilang dari muka bumi,” ujar Kepala Pasukan Udara Jordania Jenderal Mansour al Jbour dalam konferensi pers, Minggu (8/2).

Sementara itu, ISIS mengklaim bahwa serangan secara terus-menerus oleh Jordania membuat tawanan mereka yang berkebangsaan Amerika Serikat (AS) Kayla Jean Mueller, 26, tewas. Tidak diketahui

dengan pasti kebenaran pernyataan itu.

Sebab, hingga kemarin mereka belum menunjukkan bukti jasad Mueller.

Pemerintah AS juga tidak memberikan keterangan apa pun.

Selama ini tidak diketahui dengan pasti jumlah warga AS yang disandera ISIS. Sebab, Washington memiliki kebijakan untuk menutup mulut rapat-rapat terkait hal itu.

Soal nasib Mueller, AS hanya menyatakan tidak ada bukti bahwa pekerja sosial asal Arizona tersebut telah terbunuh.

Mueller pergi ke perbatasan Syria dan Turki pada 2012 untuk membantu pengungsi korban perang. Dia ditangkap ISIS di Aleppo pada 2013 setelah meninggalkan rumah sakit Dokter Lintas Batas (MSF). Salah seorang aktivis di Raqqa menegaskan, ada laporan yang mengindikasikan bahwa Mueller baru-baru ini dipindahkan dari tahanan perempuan di kota tersebut ke kamp ISIS di Timur. ”Kamp tersebut baru-baru ini menjadi target serangan tentara koalisi. Saat ini kami belum bisa mengonfirmasi apakah dia (Mueller, Red) telah terbunuh dalam serangan tersebut atau tidak,” ujarnya.

Orang tua Mueller berharap anaknya selamat. Keduanya berharap ISIS menghubungi mereka dan mengembalikan Mueller dengan selamat. ’’Berita ini membuat kami khawatir. Namun, kami berharap Kayla masih hidup.

Kami telah mengirimi kalian (ISIS, Red) pesan pribadi dan meminta agar kalian merespons kami,’’ ujar Carl dan Marsha Mueller kepada NBC News. (jpnn)

Ini Kata Jokowi Soal Proton dan Mobnas Jakarta-RK. Simpang-siur pemberitaan proyek Proton akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sedang melakukan kunjungan kenegaraannya di Filipina, Senin (9/2) pagi.

Jokowi menegaskan, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan oleh produsen mobil Proton yaitu Proton Holdings Bhd (Malaysia), dengan perusahaan asal Indonesia PT Adiperkasa Citra Lestari, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2) adalah perjanjian antarperusahaan, murni bisnis swasta.

“MoU yang sangat awal sekali. Studi kelayakannya juga belum ada,” ujar Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi (sebutan sesuai edaran

pemerintah untuk acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja), seperti dilansir situs Setkab, Senin (9/2).

Jokowi tak mengelak mengenai kehadirannya di acara MoU tersebut, itu juga karena diundang mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Najib (Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak). “Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang, jadi masih awal-awal sekali,” kata Jokowi.

Saat disinggung soal kesiapan Proton sebagai mobil nasional (Mobnas), Presiden Jokowi menegaskan, belum ada arah ke sana sama sekali. Bahkan studi kelayakannya juga belum. “Saya harus melihat studi

Ketintang Madya, Kamis (5/2).

“Aku iki asli-asli Suroboyo, Mbak. Tapi, tau dadi TKI nang Mesir. Setelah itu, aku ketagihan kawin karo wong ireng. Mereka perkasa-perkasa,” kata Sephia yang kemudian tertawa terbahak-bahak di sela-sela pendaftaran gugatan cerai di PA seperti yang dilansir Radar Surabaya (Grup JPNN.com), Minggu (8/2). (jpnn)

Dewi pun Menuntut Suaminya Kembalikan Keperawanannya Banten-RK. Wanita muda ini benar-benar murka dengan suaminya. Setelah madunya dihisap pada malam pertama, sebut saja wanita muda itu bernama Dewi (19), ditinggal pergi begitu saja. Sudah begitu, sang suami, Dewa (bukan nama sebenarnya), pergi tanpa pamit.

Lebih sakit lagi, alasan Dewa meninggalkan Dewi dengan alasan tidak selera dengan tubuh asli sang istri.

“Seenaknya saja dia, sudah merawanin saya, lalu paginya pergi dan enggak kembali.

Waktu disusul ke rumahnya katanya enggak mau ketemu saya lagi. Dia bilang enggak suka dengan tubuh asli saya, maksudnya apa itu,” kata Dewi di Pengadilan Agama (PA) Rangkasbitung, Lebak.

Entah apa yang ada di pikiran Dewa, wanita itu sendiri tidak habis pikir dengan sikap sang suami yang seenaknya. Tapi yang pasti Dewi benar-benar merasa dirugikan, sebab keperawanannya telah diambil oleh Dewa yang telah resmi menikahinya.

“Dia kira pernikahan itu main-main, kalau sudah enggak suka bisa ditinggal begitu saja. Ya enggak bisa lah,” kesal Dewi.

Sikap Dewa tentu saja memicu amarah keluarga besar Dewi. Apalagi jawaban yang sama dikatakan Dewa kepada saudara-saudara Dewi.

“Sekarang dia sedang buron, kakak-kakak saya sedang mencari dia. Kalau ketemu mau dihabisi,” ujarnya.

Dewi sendiri berencana meminta sesuatu yang sepertinya mustahil akan diberikan Dewa.

Ya, Dewi ingin Dewa mengembalikan keperawanannya kembali.

“Kalau dia tidak mau jadi suami saya, saya juga mau minta keperawanan saya dikembalikan lagi. Gimana pun caranya, harus kembali,” tegasnya.

Nah lo, kalimat Dewi membuat orang-orang di PA Rangkasbitung kebingungan. Memangnya bisa ya keperawanan perempuan dikembalikan?

Oh, barangkali Dewi pernah dengar tentang teknologi medis yang bisa mengembalikan keperawanan perempuan.

“Artis-artis katanya bisa keperawanannya dikembalikan,” ujarnya.

Baiklah, itu sih urusannya Dewi dengan Dewa kalau mereka bertemu lagi. Tapi permintaan Dewi berikutnya benar-benar tidak bisa dikabulkan, ia ingin statusnya kembali menjadi seorang perawan.

“Saya datang ke sini untuk minta dicerai, sekaligus mengembalikan status saya menjadi wanita perawan,” kata Dewi dilansir Radar

Banten (Grup JPNN.com), Minggu (8/2).

Waduh Mbak, ya jelas enggak bisa lah. Kalau perempuan cerai itu namanya janda, enggak bisa statusnya dikembalikan menjadi perawan?

“Pokoknya nanti saya minta pertanggungjawaban dengan dia. Kalau ketemu pokoknya gimana pun caranya saya harus jadi perawan lagi,” ujarnya.

Inah (38), ibu Dewi, mengusap-usap rambut anaknya. Inah yang sejak pagi setia mendampingi Dewi meminta anaknya untuk menahan emosi.

“Sudah Nak, jangan emosi ya, malu,” katanya.

Inah sendiri merasa kecolongan telah merestui pernikahan Dewa dan Dewi. Inah juga merasa dirugikan dengan sikap Dewa yang seenaknya meninggalkan Dewi.

“Saya kira dia anak baik-baik, apalagi latar belakangnya santri. Tahunya seperti itu, kami benar-benar tidak terima,” katanya.

Memangnya Dewi itu dijodohkan dengan Dewa ya Bu? Kok saat malam pertama Dewa merasa kecewa. Hal itu menjadi penyesalan Inah yang kedua, sebab ia menjadi salah satu pihak tidak menyetujui perjodohan Dewi dengan lelaki pilihan suaminya.

“Orang itu pacaran dulu dengan anak saya.

Bahkan saya bela-belain dia sewaktu suami mau jodohkan anak saya dengan orang lain. Jadinya begini deh,” terangnya.

Namun dengan sikap Dewa, Inah serta keluarga menilai jalan cerai merupakan keputusan paling baik. Pihaknya tidak bisa menerima Dewa kembali sebagai bagian dari keluarga besar.

“Kami enggak sudi terima laki-laki itu kembali. Meskipun suatu saat dia kembali memohon maaf, kami sudah tidak bisa. Karena itu lebih baik dicerai saja,” terangnya.

Inah menceritakan jika Dewa Dewi merupakan santri di salah satu pesantren di Lebak.

Selama tiga tahun mesantren di pesantren, keduanya menjalin cinta.

“Anak saya bawa dia beberapa kali ke rumah, orangnya sih baik. Kemudian ketika lamaran, keluarganya pun datang. Kami kira semuanya akan baik-baik saja,” terangnya.

Sayang apa yang diharapkan Inah berbanding terbalik. Dewa pergi sejak hari pertama menjadi suami sah Dewi.

“Seperti menjentikan jari, setelah melewati malam pertama anak saya ditinggalkan.

Alasannya nyeleneh pula, kami benar-benar tidak terima. Karenanya lebih baik cerai saja,” katanya. (jpnn)

kelayakan seperti apa kemudian targetnya seperti apa,” tukas Jokowi.

Sementara dari pihak PT Adiperkasa Citra Lestari melalui pemiliknya AM Hendropriyono (mantan Kepala BIN) mengatakan, bahwa penandatanganan MoU dengan Proton Malaysia merupakan usaha padat karya, bisa menampung sampai dengan 6.000 tenaga kerja.

“Saya Cs menggandeng Proton, untuk kerjasama dalam R&D dan teknik. Atas dasar itu, akan lebih efisien bagi kita dalam membangun infrastruktur beserta gelar after sale dan networking-nya. Kerja sama ini sifatnya B to B (business to business).

Kami swasta, Proton juga kini swasta,” tegas Hendro. (jpnn)

Pro-Kontra ........................................................................................................................dari halaman 1 Simon Petrus S Sos M Si mengeluarkan Surat Edaran(SE) perihal Larangan Untuk Menebang Pohon Durian dan Tengkawang di Sekadau. Surat edaran tertanggal 28 Januari 2015 yang ditujukan kepada semua Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sekadau itu justru ditentang sejumlah orang.

Beberapa waktu lalu, puluhan orang yang mengaku sebagai warga dari Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Kecamatan Nanga Mahap mendatangi kantor DPRD Sekadau. Kedatangan mereka untuk memrotes keberadaan surat edaran itu.

Surat Edaran Bupati bernomor 522.21/99/ Hutbun-1 itu berisi lima poin. Intinya menyangkut larangan menebang pohon durian dan tengkawang karena alasan historis dan alasan lainnya, termasuk kelestarian hutan.

Surat Edaran itu secara tegas menyatakan Pemkab tidak akan melayani penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang selama ini sering dijadikan lisensi bagi pekerja kayu untuk menebang durian dan

tengkawang.

Pelarangan menebang pohon durian dan tengkawang, jelas sangat beralasan.

Tengkawang dan durian dinilai memiliki nilai historis yang sangat tinggi untuk Kabupaten Sekadau.

Saat ini Sekadau merupakan daerah yang dianggap sebagai sentra penghasil durian.

Jika durian terus menerus ditebang, tentu keberadaan Sekadau sebagai daerah sentra durian bisa terancam.

Sementara tengkawang, merupakan salah satu pohon khas Sekadau. Buah tengkawang bahkan ada dalam logo Kabupaten Sekadau.

Namun bagi masyarakat tertentu, pohon durian dan tengkawang justru merupakan sumber penghasilan. Mereka menjual pohon durian dan tengkawang untuk ditebang demi mendapatkan uang.

Karenanya, meski pun pelarangan menebang durian dan tengkawang di satu sisi memberikan dampak positif, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan dampak

negatif. Paling tidak, bisa menghilangkan mata pencarian warga yang selama ini memang bekerja di sektor perkayuan.

(Abdu Syukri)

Pemerintah ...dari hal 1 penutupan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Harmoni One Hotel, Batam, Senin (9/2).

“Media juga jadi industri untuk kita semua, yang objektif tentunya. Bangsa sehat, pers sehat. Pers sehat jika menjadi mata, telinga dan mulut yang objektif.

Bukan pers yang mengipas-ngipas bangsa agar menjadi terpecah belah,” kata JK. Dikatakan JK, pemerintah tidak bisa apaapa tanpa adanya pers. Bahkan saat ini pemerintah terkadang tergantung dengan pers. Sebaliknya pers juga tergantung pemerintah. “Tanpa media, bangsa tidak punya mata, telinga dan mulut,” ucapnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Ivete Medeiros dengan beha dan selongsong peluru yang nyaris melukai atau membunuhnya-jpnn

Wanita Ini Diselamatkan Beha Hitam Berenda

Belem-RK. Ivete Medeiros beruntung masih bisa hidup usai terkena peluru nyasar dalam sebuah aksi perampokan bersenjata yang dilakukan kawanan perampok di Belem, Brasil.

Seperti dilansir dari Reuters, Jumat (6/2), saat aksi berlangsung, Medeiros baru saja keluar dari toko di pusat keramaian kota Belem di wilayah Amazon, Brasil.

Tiba-tiba dia mendengar bunyi tembakan.

Terjangan timah panas pun menyasar ke dada Medeiros. “Saya berkata, tidak ada darah, namun

beberapa menit kemudian saya mulai merasa sesuatu yang menyengat,” kenangnya.

Medeiros mengatakan, dadanya terasa panas menyengat seperti terbakar. “Ada sensasi panas di dada ini,” ujarnya.

Ternyata, peluru itu rupanya, mengenai kawat penyangga beha hitam yang dikenakan Medeiros. “Bukan hanya kawat beha yang menyelamatkan saya, tetapi Tuhan yang telah menyelamatkan saya,” katanya. (jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Februari 2015

7

Logika Hukum...............................................................................................................dari halaman 1 Jokowi Tepati ................................................................dari halaman 1 ”Dengan demikian keputusan yang menetapkan pemohon (Budi Gunawan) sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 cacat yuridis,” ucapnya.

Namun, pendapat kubu BG dibantah oleh pihak Termohon. Chatarina M. Girsang, salah satu kuasa hukum KPK, menyatakan dalil tersebut didasarkan pada kekeliruan kubu Pemohon memahami pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 November 2013. ”Dalam pertimbangannya, MK sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa pengambilan keputusan secara kolektif kolegial oleh pimpinan KPK adalah pengambilan yang harus disetujui oleh lima orang pimpinan KPK,” ujar Chatarina.

Dia menyatakan, apabila menggunakan logika kubu BG, yakni dalam hal pimpinan KPK kurang dari lima orang maka tidak kolektif kolegial, karenanya tidak dapat bekerja dan mengambil keputusan apapun maka seluruh kegiatan harus dihentikan.

Dalam kondisi itu, akan timbul kerugian besar bagi masyarakat dimana aktivitas hukum KPK harus dihentikan sementara.

Chatarina menjelaskan hal itu akan sangat merugikan pelapor, terperiksa, tersangka, saksi-saksi dan pihak lain yang terkait dengan proses tersebut. ”Maka seluruh dalil pemohon (Budi Gunawan) yang menyatakan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh empat orang pimpinan KPK tidak sah karena tidak kolektif kolegial, haruslah ditolak karena tidak berdasarkan logika hukum,” tandasnya.

Sidang yang dimulai sekitar jam setengah sepuluh pagi itu juga diwarnai permintaan saling melihat surat kuasa Termohon dan Pemohon. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memberikan izin kepada masing-masing kubu.

Setelah melihat surat kuasa, kuasa hukum BG lainnya, Maqdir Ismail menjelaskan bahwa surat kuasa masih ditandatangani Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Padahal BW, sapaan akrab Bambang, sudah menyatakan mengundurkan diri.

“Surat kuasa masih ditandatangani Bambang Widjojanto. Seingat kami Bambang Widjojanto menyatakan mengundurkan diri,” kata Maqdir.

Menanggapi hal itu, Chatarina mengatakan bahwa BW masih berstatus sebagai pimpinan KPK. “Pemberhentian itu harus ada pengesahan presiden RI. Sampai saat ini belum ada Keppres,” ujarnya.

Setelah mendengar tanggapan dari masing-masing pihak, hakim Sarpin menyetujui pendapat kuasa hukum KPK. ”Seperti penjelasan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan presiden terkait pemberhentian yang bersangkutan, saya pertimbangkan bahwa Bambang Widjojanto masih sah sebagai komisioner dan berhak untuk memberikan kuasa,” ucapnya.

Setelah itu, Sarpin menanyakan kepada

Karena itu, tuduhan tim kuasa hukum BG yang mengatakan “tindakan lain” termasuk soal penetapan tersangka dinilai tak tepat. “Tindakan lain itu tidak termasuk tersangka. Menurut kami pengacara Budi Gunawan tahu, tapi pura-pura tidak paham aja apa isi pasal 95 yang dipermasalahkan mereka. Makanya sidang praperadilan ini prematur, haruslah ditolak,” sindir Rasamala.

Sidang Chevron Sebagai Rujukan Juga Dimentahkan Dalil lain yang dimentahkan kuasa hukum KPK adalah permohonan yang menyebutkan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2009 sebagai dasar penetapan tersangka BG tidak tepat.

“Dalil pemohon yang menyatakan laporan hasil analisis 2009 itu tidak benar, dasar kita (hasil analisis PPATK) tahun 2014,” kata Rasamala Aritonang, sesuai persidangan.

Ia mengatakan, KPK memulai penyelidikan kasus BG pada Juni 2014 berdasarkan informasi dari aduan masyarakat dan hasil analisis PPATK. Sedangkan dalil permohonan lain, yaitu contoh praperadilan tersangka yang pernah dikabulkan hakim juga terbukti keliru.

Kuasa hukum BG, Frederich, memberi contoh perkara praperadilan No. 38/Pid. Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang digelar di PN Jaksel atas nama Bachtiar Abdul Fatah terkait perkara PT Chevron Pacific Indonesia.

Dalam sidang itu, Bachtiar yang ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung bebas dari status tersangkanya.

Frederich meminta perkara praperadilan tersebut dijadikan rujukan untuk mengabulkan permohonan BG. Namun, Rasamala mengingatkan, putusan hakim Suko Harsono yang memimpin persidangan dikenai hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Bachtiar kembali ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyidikan dilanjutkan kembali oleh Kejaksaan Agung.

“Dalil kami bahwa sudah ada surat MA yang menyatakan bahwa hakim yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin terkait tindakannya, MA sendiri menyatakan bahwa itu di luar kewenangan pengadilan,” tuturnya.

Hakim Sarpin kemudian melanjutkan sidang pada hari ini (Selasa, 10/2) dengan agenda pembuktian dari pihak BG. Hakim menjadwalkan bahwa untuk agenda pembuktian akan diberikan kesempatan lebih dahulu kepada BG selama 2 hari, yaitu Selasa dan Rabu. Sementara, pembuktian dari pihak KPK juga 2 hari, yaitu Kamis dan Jumat.

“Tidak ada replik duplik, langsung ke pembuktian,” tegas Sang Hakim yang sedang diawasi Komisi Yudisial (KY).

pihak KPK apakah ada keberatan terhadap surat kuasa kubu BG. ”Tidak keberatan,” jawab Chatarina, dilansir JPNN. Tafsir “Tindakan Lain” Kemudian, seperti sudah diduga, Maqdir Ismail menggunakan kata “tindakan lain” dalam Pasal 95 KUHAP ayat 1 dan ayat 2. ”Dengan kata lain, pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka mejalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon,” ujarnya.

Imbuh Maqdir, “Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan praperadilan”.

Seperti diberitakan sebelumnya, pasal 95 KUHAP ayat 1 menyebutkan, tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum ditetapkan.

Pasal 2 menyebutkan, tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 77.

Karena itu, lanjut Maqdir, tindakan lain yang dimaksud adalah menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Maqdir juga menilai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang benar sesuai KUHAP, maka nama baik dan kekebasan seseorang telah dirampas.

Kuasa hukum KPK lainnya, Rasamala Aritonang membantah. Ia mewanti-wanti penggunaan pasal 95 ayat 1 soal pemahaman ”tindakan lain” yang digunakan tim kuasa hukum BG. Menurut Rasamala, “tindakan lain” itu hanyalah jika penyidik sudah masuk rumah, melakukan penggeledahan, dan penyitaan yang tidah sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan.

“Faktanya, termohon sampai dengan disidangkannya permohonan praperadian a quo, termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan terhadap diri pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 jo Pasal 82 ayat 1 jo pasal 94f ayat 1 dan 2 KUHAP,” paparnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Parpol Berpeluang .................................................................................................dari halaman 1 melaksanakan Pilkada.

Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Riyanto mengatakan, partai politik (Parpol) bisa menjadi penyelenggara Pilkada. Dia beralasan karena KPU bukan lagi penyelenggara Pilkada. “Otomatis harus kita buat lembaga baru. Contohnya Panitia Pemilihan Kepala Daerah (PPKD) yang terdiri dari seluruh Parpol yang ada,” kata Bambang, Senin (9/2).

Gerindra itu.

Dia menambahkan, proses penetapan UU Pilkada sangat singkat. “Meski revisi terbatas, namun pembahasan revisi UU No 1/2015 akan panjang. Mudah-mudahan target pelaksanaan Pilkada serentak pada 2016 sekitar Februari atau April atau Juni bisa terlaksana,” tegas Bambang.

Dia menyebutkan, sebelum reformasi, pelaksanaan Pilkada juga dilaksanakan PPKD. Masuknya Parpol dalam tim penyelenggara Pilkada, tidak akan memengaruhi objektivitas. Pasalnya, masing-masing Parpol punya kedudukan yang sama.

“Setelah 18 Februari 2015, kami akan membahas penyelenggara Pilkadanya siapa. Kemudian kapan akan dilaksanakan Pilkada serentaknya,” ungkap politikus

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

+ Cicilan 0 %

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

6.388 Ribu

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

4.388 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE &

9.550

Hanya

4.388 Ribu

16.250

Hanya

6.888 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4 FEB S/D 11 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

+0%

Cashback P e r s e+ n

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

disc up to

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.688 Ribu

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

Hanya

4.588 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY &

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT &

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

Bahkan yang gencar justru misi dagang jiran yang sudah merangkul Kadinda Kalbar dengan alasan “membantu” warga perbatasan perihal meningkatkan limit belanja RM600 warga sepanjang kecamatan perbatasan Kalbar. Nah, artinya enak di kamu bukan di kita.

Sepatutnya, mereka mau beli produksi langsat kita, rambutan, jeruk, durian dan holtikultura lainnya. Bukan menjejalkan gula ilegal, buah impor transit, daging ilegal, onderdil atau sparepart kendaraan dan alat berat seludupan, garment, elektronik yang bebas bea masuk.

Celakanya, centang perenang kondisi perbatasan menjadi lahan subur aktivitas penyelundupan dari gula sampai Narkoba.

“Kita memang ada dengan kabar rombongan misi perdagangan dari Sarawak, Malaysia, yang coba berbaik hati katanya mau menolong masyarakat Kalbar berbisnis. Tapi, kalau modelnya arogansi dan pola lama di zaman booming kayu, ya ngomong lainlah,” tutur Rahmadin, mahasiswa yang tengah studi di Universitas Tanjungpura.

Dia sependapat dengan Konggo Tjintalong Tjondro, anggota DPRD Sanggau, tentang standar ganda kasus-kasus penyeludupan, yang ternyata warga Malaysia meracuni warga Kalbar dengan puluhan kilo sabu. “Masaklah yang katanya PDRM itu ketat terhadap narkotika bisa lolos sabu puluhan kilo ke Kalbar?” ujarnya.

Apalagi pekan lalu telah terjadi penghinaan lewat iklan penghisap debu (vacum cleaner) dan peralatan kebersihan buatan Amerika yang merendahkan martabat tenaga kerja Indonesia (TKI) bisa diusir dari rumah tangga Malaysia. Tak kurang dari Wapres Jusuf Kalla tersinggung dan menyatakan protesnya. Sementara kejadian sehari-hari saja seperti yang menimpa wakil rakyat Konggo Tjintalong Tjondro sudah seperti orang bersin saja, seenaknya.

Menurut Konggo, banyak kasus terutama gula illegal yang berhasil disita petugas namun pelaku penyeludupan tetap lenggang kangkung. Mereka adalah penampung alias tukang tadah barang-barang Malaysia dari warga yang sedikit meraih untung. Setelah terkumpul, barulah barang-barang itu dibawa ke Pontianak atau kabupaten lain di Kalbar.

“Realitas ini sepertinya sudah disadari pemerintah pusat.

Ketika berkunjung ke Entikong, Rabu (21/1), Presiden Jokowi mengakui selama 25 tahun

perbatasan belum tersentuh pembangunan,” kata Konggo.

Lantas dia mengutip berita di Rakyat Kalbar tentang pernyataan Presiden RI yang akan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membangunkan masyarakat perbatasan dari tidur panjang kemiskinan.

“Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun(perbatasan Kalbar) nggak diapa-apain, dibandingkan dengan negara tetangga kita yang sangat jauh ketinggalan,” ungkap Presiden Joko Widodo ketika kunjungannya ke Entikong itu.

Konggo sebagai salah seorang warga sekaligus wakil rakyat kabupaten perbatasan yang menyatakan ke gembiraannya ketika Presiden Jokowi berkunjung langsung ke beranda dan berharap etalase negara yang buram dan retak, itu jangan bertambah kumuh.

Entah berapa kali sudah pejabat pusat setingkat Menteri, Dirjen, anggota DPR RI dan berkoarkoar tentang slogan kosong pembangunan . Namun wajah perbatasan tetap saja tak banyak berubah bahkan centang perenang dengan kasus-kasus penyeludupan dengan tersangka dan terpidana.

“Dari zaman Suharto hingga SBY sudah beberapa kali itu rencana membangun perbatasan, sampai kini kita belum merasakannya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Kita berharap dengan Presiden Jokowi datang dengan kabinetnya yang kerjakerja-kerja, itu memang mau bekerja untuk perbatasan bukan omong doang,” harapnya.

Masyarakat ingin kerja nyata, meski tanpa harus pejabat datang ke perbatasan lantas omong gede di koran, di televisi.

“Kalau tidak ada perubahan untuk apa datang?” pungkas Konggo.

Merombak total wajah hingga fisik perbatasan bersama nasib masyarakatnya, itu yang diinginkan orang nomor satu Indonesia itu. “Maret 2015, semua akan kita rombak total, kita harapkan dalam dua tahun ini sudah berubah,” tekad Jokowi.

Pun demikian dengan pelayanan. Ia berharap tak ada lagi aktivitas penyelundupan. “Entikong ini yang akan dikerjakan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Rencana penataan total pun sudah disiapkan, mulai dari pos pemeriksaan lintas batas, infrastruktur mapun pemukiman di sekitar kawasan. “Jadi kita bagi zona-zona, pos lintas batas Entikong inilah menjadi zona utama. Pos lintas batas ini kita lihat banyak bangunan yang sudah tua, rusak dan fung-

sinya terganggu karena luasnya kurang memadai, begitu juga faktor pendukungnya,” kata Director Of Sattlement Development Kementerian Pekerjaan Umum, Hadi Sucahyono.

Dia mungkin tak lebih dari Menteri PU era SBY dulu, begitu banyak rencana, begitu banyak bicara, begitu banyak alasan, yang ada sampai hari ini adalah rumput-rumput makanan belalang. Penduduk perbatasan tetap saja mengambin getah menyeberang ke Tebedu berjalan kaki, untuk menukarkannya dengan Sembako.

Janji Pesiden Jokowi sebagaimana disuarakan Hadi Sucahyono bahwa kedepan semua bangunan yang ada di Entikong akan dibongkar, diperbaiki dan diperluas, bagaimanapun masih berbentuk janji. “Nantinya akan ada Wisma Indonesia tiga lantai, yang sekarang kan belum ada.

Yang terlihat sekarang gedung utamanya kan gedung pos lintas batas dengan ruang-ruang untuk karantina, Imigrasi, pos Bea dan Cukai, Perhubungan,” bebernya.

Maret 2015, sesuai perintah Presiden, mulai dikerjakan. Tak kurang dari Rp133 milyar bakal dikucurkan untuk fisik gedung administrasi PLB Entikong.

“Kalau pun tidak selesai selama satu tahun, kita punya anggaran di tahun 2016. Insha Allah kita akan benahi sesuai arahan presiden,” katanya. Bagaimana dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat?

Apakah warga tetap sebagai pengambin getah untuk dijual dan beli Sembako di pasar jiran? Nafas MEA bisa jadi tak tersentuh untuk membentengi masyarakat. Dulu, di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri dengan Menaker Yacob Nuwawea, industri elektronik Sony hengkang dari Bekasi akibat peraturan perburuhan merugikan mereka, relokasi di lembah silicon Malaysia di Sarawak.

Tenaga kerjanya kebanyakan dari Indonesia dan Philipina dengan aturan upah perburuhan Malaysia.

Apakah relokasi industry bakal terulang? Sarawak menyiapkan pelabuhan internasional dan kawasan berikat.

Sementara perbatasan kita, banyak tumbuh ilalang dan pohon karet tua serta sedikit perkebunan sawit untuk penghasilan masyarakat. Walaupun Presiden Jokowi membangun “mercusuar” PPLB Entikong tapi investasi nihil untuk penghasilan rakyat, biji mata bisa keluar melihat makin makmurnya warga jiran. (habis)

2.249 TKI ...............................................................................dari halaman 1 lebih ditekankan terhadap mereka yang mempunyai keahlian dan kemampuan,” ungkap M Ridwan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar, Senin (9/2).

Ridwan menjelaskan, selama ini yang dikirim ke Malaysia hanya buruh kasar, Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang tidak memiliki keterampilan dan keahlian dalam bekerja. Mestinya, biar terjadi peningkatan kualitas, mereka yang ingin bekerja ke luar negeri sebaiknya pada sektor formal. Artinya memiliki kemampuan dan keahlian serta mempunyai dokumen lengkap untuk bekerja.

“Data deportasi ini hasil Januari hingga Desember 2014.

Hampir rata TKI yang dipulangkan di sektor informal. Rata-rata bekerja tidak memiliki keahlian dan keterampilan, serta tidak memiliki dokumen lengkap,” kata Ridwan.

TKI yang dideportasi tersebut merupakan sebagian besar berasal dari beberapa kabupaten di Kalbar. Ke depan diharapkan yang sudah dideportasi, terutama TKI ilegal, tidak langsung dipulangkan ke desa atau ke kampungnya. Namun diberikan pelatihan-pelatihan sehingga pulang kampung mereka mempunyai keahlian khusus.

“Diharapkan ke depan, dengan adanya pelatihan ini, mer-

eka mempunyai keahlian keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalbar maupun di kabupaten/kota lainnya,” tegas Ridwan.

Tenaga kerja ilegal bisa masuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Ridwan meminta pengamanan di perbatasan diperketat. “Bagi mereka yang dikirim dengan cara tidak jelas mulai melalui jalur tidak resmi sulit kita awasi. Makanya kita butuh bantuan dari aparatur hukum yang menjaga pintu perbatasan,” paparnya.

TKI Satu Pintu Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat merealisasikan kebijakan penempatan tenaga kerja satu pintu. Caranya dengan membuat jalur penyaluran dan perekrutan TKI untuk sektor rumah tangga.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, kebijakan penempatan TKI satu pintu ini dilakukan untuk meningkatkan aspek perlindungan dan membenahi mekanisme penempatan TKI yang bekerja di Malaysia secara legal dan prosedural.

“Implementasi kebijakan ini segera ditindaklanjuti di tingkat kementerian terkait. Dengan model kebijakan satu pintu ini diharapkan tidak ada lagi TKI ilegal karena mekanismenya akan lebih baik,” kata Hanif

dalam siaran pers yang diterima JPNN.com, Senin (9/2).

Menaker yang turut mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Malaysia itu mengungkapkan, dalam bidang penempatan TKI, kedua negara telah memiliki nota kesepahaman tentang rekrutmen dan penempatan TKI yang ditandatangani pada 2006 dan 2011 lalu.

Dikatakan Hanif dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Najib Razak di Putrajaya, Jumat (6/2) lalu, kedua pemimpin negara itu sepakat untuk mendorong upaya-upaya perlindungan yang lebih baik terhadap TKI. Diantaranya melalui penguatan pengiriman tenaga kerja melalui sarana legal dan prosedural.

Selain itu, kata Hanif, Malaysia juga setuju untuk memberikan izin bagi pendirian Community Learning Centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak.

Tujuannya untuk menjamin akses pendidikan bagi ribuan anak-anak TKI yang berada di Malaysia.

“Pemerintah kedua negara wajib memberikan akses pendidikan bagi setiap anak sebagaimana yang diamanatkan UNESCO,” tegasnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Abraham Samad........................................................dari halaman 1 api (Senpi) tapi (diduga) surat izinnya mati,” ungkap Ketua GMBI Mochamad Masyur di Bareskrim Mabes Polri, Senin (9/2).

Dalam laporan nomor : LP/160/II/2015/Bareskrim, terlapor adalah Abraham Samad dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin. “Kami menganggap AS (Abraham Samad) telah melanggar penegakan hukum,” katanya.

Masyur juga melampirkan bukti foto copy surat izin pemindahtanganan hibah Senpi.

Laporan itu, kata dia, juga dari tulisan di salah satu blog di media online.

Masyur menduga senjata api buatan Jerman itu hasil gratifikasi dari salah seorang oknum perwira tinggi Polri. Namun, untuk saat ini pelaporan yang dilakukan masih difokuskan kepada Samad.

“Titik utamanya adalah Abraham Samad, tapi si pemberi juga termasuk seiring berjalannya pemeriksaan,” ungkap Masyur.

Senjata api Ketua KPK Abraham Samad disebut-sebut didapat dari hibah Komjen Suhardi Alius ketika menjabat sebagai Kadiv Humas Polri.

Selain Kadiv Humas Mabes Polri, Suhardi juga merupakan mantan Kabareskrim dan dico-

pot tak lama setelah Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Pak AS menerima hibah pistol dari Suhardi,” kata Masyur.

Masyur pun menduga pemberian Senpi itu masuk dalam gratifikasi. “Ini diduga gratifikasi,” tegasnya.

Sejauh ini Masyur baru melaporkan Abraham Samad.

Laporan itu bernomor nomor: LP/160/II/2015/Bareskrim dengan terlapor Abraham Samad dengan dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.

Re-editing: Hamka Saptono

Trofi “La Decima” Hilang

SPORT

TROFI La Decima yang dimenangkan Real Madrid di Liga Champions musim lalu dikabarkan menghilang. Namun jangan kaget dulu, karena trofi yang dimaksud hanya merupakan replika.

Menurut laporan yang diturunkan oleh AS, sebuah trofi raksasa yang merupakan replika dari trofi Liga Champions ke-10 Madrid tidak lagi terlihat di Valdebebas belakangan ini.

Trofi tersebut seharusnya ada di sekitar area pejalan kaki, bersama dengan trofi Liga Champions lainnya yang pernah dimenangkan Madrid. (*)

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Februari 2015

ATHLETIC BILBAO 2:5 BARCELONA

SELISIH SATU POIN

BERBEDA dengan rival abadinya, Real Madrid yang dibantai Atletico Madrid 4:0, Barcelona justeru menuai hasil positif kala bertandang ke New San Memes, markas Athletic Bilbao, Senin (9/2) dini hari.

Anak asuh Luis Enrique menang telak dengan skor 2:5. Kemenangan itu sukses membawa barcelona memangkas poin menjadi tinggal satu poin dengan Real Madrid di puncak klasemen sementara. Apa tanggapan Enrique dengan kemenangan itu?

“Sepanjang musim, semua tim mengalami naik turun. Turnamen ini dimenangkan oleh tim yang paling konsisten, tetapi itu baru akan ditentukan hingga hari terakhir, jadi kami tak boleh santai dulu,” kata Enrique.

Barcelona mencetak gol lewat Lionel Messi, Luis

Suarez, gol bunuh diri Oscar deMarcos, Neymar dan Pedro Rodriguez. Tim tuan rumah memperkecil ketinggalan lewat Mikel Rico dan Aritz Aduritz.

Barca tampil rancak menghadapi Athletic, yang memasang garis pertahanan tinggi dan menekan sejak dini. Sebelumnya, Barca sempat menuai kecaman karena memainkan pertandingan dalam tempo yang lebih lambat dari biasanya.

“Saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus.

Saat tim seperti Athletic menekan, ini adalah peluang. Saya suka memanfaatkan ruang, meski ini artinya Anda harus banyak berlari. Tetapi kadang Anda juga harus bisa mengontrol tempo. Anda bisa memenangkan laga dengan banyak cara,” ujar Enrique.

INTER MILAN 3:0 PALERMO

KONTROVERSI ICARDI

BOMBER Inter Milan, Mauro Icardi, menjadi bintang kemenangan timnya ketika menghadapi Palermo dengan mencetak dua gol. Tapi, ia sama sekali tak melakukan selebrasi.

Menghadapi Palermo di Giuseppe Meazza, Senin (9/2/2015) dini hari, Inter menang dengan skor 3-0. Selain dua gol Icardi, satu gol lagi disumbangkan Fredy Guarin.

Tidak diketahui apa penyebab Icardi tak melakukan selebrasi usai mencetak gol. Tapi, media di Italia menghubungkan dengan kejadian pekan lalu di laga kontra Sassuolo.

Ketika itu, Inter kalah 1-3. Usai laga, Icardi melempar jersey miliknya ke arah fans Nerazzurri. Tapi, jersey tersebut justru dilempar lagi oleh fans.

Jangankan melakukan selebrasi, tak ada sedikitpun senyuman tampak dari wajah pemain asal Argentina tersebut.

“Itu keputusannya tak melakukan selebrasi, tapi saya bisa pastikan bahwa di ruang ganti ia bahagia,” ujar Guarin.

“Saya senang untuk diri sendiri dan tim. Kini kami butuh dua atau tiga kemenangan beruntun untuk memperbaiki posisi,” tutup pemain asal Kolombia itu. Tiga poin atas Palermo membuat Inter duduk di posisi sembilan dengan 29 poin. (*)

“Barca masih sama seperti sejak pertama kali. Ini cuma rekaan pers saja (ada perbedaan penampilan), menilai lebih baik atau lebih buruk berdasarkan statistik pemain, padahal mereka bukan mesin,” tambahnya.

Tak cuma menang, ‘keperawanan’ New San Memes yang ditempati sejak 16 September 2013, ternoda. Athletic Bilbao belum pernah kebobolan lewat direct free kick di La Liga. Namun, catatan itu ternoda oleh Lionel Messi.

Messi menyumbang satu gol di laga tersebut, yakni gol pembuka pada menit 15 dengan eksekusi tendangan bebas langsungnya. Messi pun tercatat sebagai pemain La Liga pertama yang mencetak gol lewat direct free kick di stadion baru Los Leones.

Rekan Messi di Barca, Luis Suarez mengaku dirinya bangga bisa bekerja sama dengan dua pemain hebat di Barcelona seperti Lionel Messi dan Neymar.

Suarez sendiri menyumbang satu gol dalam pertandingan tersebut. “Merupakan sebuah kehormatan bermain bersama mereka berdua, saya hanya harus menikmatinya dan bekerja keras sebaik mungkin,” tutur Suarez.

Suarez sempat hampir mencetak gol lebih cepat kala kiper Bilbao menghentikan tendangannya dari jarak dekat. “Penyelamatan itu sungguh luar biasa. Saya pikir bola memang benar-benar sulit untuk masuk,” pungkasnya. (*)

MADRID RAGU PERPANJANG KONTRAK ANCELOTTI CARLO Ancelotti masih harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan tawaran kontrak baru dari Real Madrid, usai timnya kalah di laga derby yang digelar di Vicente Calderon pekan lalu, menurut laporan Sport.

Disebutkan bahwa kekalahan 0-4 tersebut membuat banyak petinggi Madrid kecewa, termasuk di antaranya sang presiden Florentino Perez. Pasalnya, Los Blancos sudah berulang kali kalah dari Atletico, tepatnya di ajang Copa del Rey dan Piala Super Spanyol awal musim ini.

Akibatnya, proses negosiasi terkait kontrak sosok berusia 64 tahun, yang sejatinya masih terikat dengan klub hingga tahun 2016, dikabarkan terhenti untuk sementara waktu.

Madrid sendiri disebutkan puas dengan cara Ancelotti menangani para pemain di ruang ganti. Namun klub mempertanyakan kemampuan taktis sang manajer, yang tampak tak kunjung menemukan solusi untuk mengalahkan tim asuhan Diego Simeone di berbagai kesempatan berbeda.

Negosiasi kontrak Ancelotti baru akan dilanjutkan kembali di akhir musim nanti. Tentu saja hasilnya bakal dipengaruhi oleh seberapa besar sukses yang diberikan sang manajer pada Madrid di ajang La Liga dan Liga Champions. (*)

FLORENTINO PEREZ

Rakyat Kalbar Selasa, 10 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

BP2T Siap Bongkar Data THM Jual Minol Ilegal

Polisi Berani Apa Tidak Menindaknya?

Pontianak-RK. Bukan hanya kepolisian dan anggota DPRD Kota Pontianak yang mengatakan tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak juga mengatakan demikian. Namun sayangnya semua itu hanya omong doang, tidak ada instansi yang berani menggerebek tempat hiburan malam (THM) menjual Minol tanpa izin.

BP2T mengaku siap membongkar data THM yang tak kantongi izin menjual Minol ke Polresta Pontianak.

Tujuannya agar kepolisian mengetahui mana-mana THM nakal tersebut.

“Tidak ada THM (karaoke dan café) yang mengantongi izin Minol, kecuali Hotel Bintang Tiga di Kota Pontianak ini,” ungkap Kepala BP2T Kota Pontianak Drs Djunaidi MSi kepada Rakyat Kalbar, Senin (9/2) kemarin.

Djunaidi sepertinya ingin mengetahui keseriusan polisi untuk menindak tegas THM yang tidak mengantongi izin penjualan Minol. BP2T juga memberikan

Fauzi DPO jambret yang ditembak tim Jatanras, Minggu (8/2). IST

Pontianak-RK. Satu persatu pelaku kejahatan di Kota Pontianak ditembak tim Jatanras Polresta Pontianak. Kali ini Fauzi, 28, DPO (daftar pencarian orang) jambret dan juga residivis kambuhan yang ditembak tim Jatanras, Minggu (8/2) pukul 18.00 Wib. Fauzi dilaporkan ke Mapolresta Pontianak pada 8 November 2014 lalu dengan nomor LP 3813/11/2014/Resta/Pontianak Utara

penjelasan kepada kepolisian tentang SK Walikota Pontianak, Sutarmidji SH MHum. SK tersebut bertuliskan, jarak 500 meter dengan tempat pendidikan, tempat ibadah dan pemukiman warga, tidak ada THM yang boleh menjual Minol jenis apapun di Kota Pontianak, termasuk bir. Setelah data-data THM yang menjual Minol tanpa izin diserahkan ke kepolisian, BP2T tinggal menunggu gebrakan Kapolresta Pontianak untuk menindak tegas THM yang melanggar aturan.

“Kita akan bongkar data ini kepada pihak kepolisian, dan ini harus kami dilakukan,” ungkap Djunaidi.

Diakui Djunaidi, BP2T Kota Pontianak tidak pernah mengeluarkan izin penjualan Minol di di THM khususnya karaoke dan café. Artinya, Minol yang dijual di THM dan café, semuanya tanpa izin. “Jadi tidak ada THM yang kita keluarkan izin Minol, tidak dibenarkan jika karaoke dan café di Kota Pontianak ini menjual Minol,” tegas Djunaidi seraya mengatakan pihaknya akan menyerahkan data THM kepada pihak kepolisian.

Dijelaskannya pula, adanya penjualan Minol di karaoke dan café sangat merugikan Pemkot Pontianak.

Terutama dampak sosialnya. Karena bisa saja anak-anak mengonsumsi Minol itu. “Kalau sampai anak-anak mengonsumsi Minol di café dan karaoke, inikan sungguh luar biasa dampaknya, kita tidak mau itu terjadi,” jelasnya.

Kemudian juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena tidak ada sama sekali pendapatan yang masuk ke kas daerah melalui penjualan Minol ilegal. “Izin Minol dan izin operasional sungguh sangat berbeda. Karena izin Minol tersendiri. Jadi jika penjualan Minol tidak ada izin, namun memungut pajak kepada konsumen, maka polisi harus menindak tegas,” tegas Djunaidi.

Menyikapi pernyataan Kapolresta Pontianak Kombes Pol Radem Heru Prakoso yang mengajak instansi lainnya termasuk mengajak BP2T melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Djunaidi mengaku siap.

Halaman 15

Buronan Jambret Terkapar Didor

atas kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dengan modus jambret. Pria ini ditangkap polisi saat melakukan pengamanan di Keraton Kadriah Pontianak. Ketika akan digelandang ke Mapolresta Pontianak, pelaku melawan dan berupaya melarikan diri. Tak mau buruannya kabur, polisi membidik kaki Fauzi untuk dilumpuhkan.

“Saat tim Jatanras melakukan pengaman-

an tertutup di wilayah keraton yang dilanjutkan dengan patroli di wilayah Kampung Dalam Bugis, melihat tersangka sedang berjalan kaki. Saat melihat polisi, pelaku langsung kabur dan akhirnya dapat dikejar dan ditangkap,” jelas Kasat reskrimPolresta Pontianak, Kompol Andy Yul Lapawsean, kemarin.

Pada saat ditangkap, tersangka melawan

dan berusaha melarikan diri. Tidak ingin target operasi lepas, tim Jatanras melumpuhkan Fauzi. “Tersangka ini sudah ditangkap, namun mau melarikan diri dan melakukan perlawanan, akhirnya kita lumpuhkan dengan tembakan,” tegasnya.

“Setelah dilumpuhkan, kita langsung membawanya ke Rumah Sakit Bid Dokkes Polda Kalbar,” sambungnya.

BMC Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

Di hadapan wartawan Fauzi mengaku menjambret pengendara wanita di depan Gang Parit Pekong, Jalan Gusti Situt Mahmud Pontianak Utara.Saat melakukan aksinya, dia bersama Alponi, 30, yang terlebih dahulu ditangkap polisi. “Saya rampas tas ibu itu dan dapat uang Rp265 ribu serta handphone dan kacamata,” ungkap Fauzi di Dokkes Polda Kalbar. (zrn/oxa)

TIGA PREMAN SPBU DIAMANKAN SATGAS

Ketapang-RK. Black Motor Community (BMC) Ketapang resmi dibentuk dan dideklarasikan di salah satu di Hotel Ketapang, Minggu (8/2). Lebih kurang 500 bikers yang diikuti lebih dari 30 club di Ketapang menghadiri deklarasi ini. Para bikers tersebut berikrar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

AKP Wahyu Jati Wibowo Pembina BMC Ketapang, Supriadi mengatakan, anggotanya harus menanamkan kesan baik di masyarakat tentang BMC Ketapang. BMC sebagai komunitas harus tertib dalam setiap kegiatannya. Termasuk saat konvoi di jalan raya agar tetap bisa tertib berlalu-lintas.

“Tujuannya untuk menunjang gerakan pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Supriadi Senin (9/2).

Halaman 15

Pontianak-RK. Tiga pemuda yang diduga preman diamankan anggota Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme Sabhara Polda Kalbar di kawasan SPBU Parit Mayor, Pontianak Timur, Senin (9/2) sekitar pukul 10.00.

Ketiga pemuda yang diamankan itu berinisial F, 32 dan Y, 34, warga Tanjung Harapan, Pontianak Timur serta G, 19, warga Sungai Jawi, Jalan Martadinata, Pontianak Barat.

Wakil Direktur Sabhara Polda Kalbar AKBP Hotma Vicktor Sihombing mengungkapkan, penangkapan itu berawal saat anggota Satgas Anti Pramanisme melakukan patroli di titik-titik rawan yang terdapat premannya. Tujuannya antisipasi aksi premanisme yang ada di Kota Pontianak.

Halaman 15

IRT Jual Sabu

Tiga pemuda yang diduga preman saat diamankan di Mako Sabhara Polda Kalbar. OCSYA ADE CP-RK

Tabrakan Beruntun, Bocah Tiga Tahun Luka Serius

Kasat Narkoba Polres Pontianak, IPTU Buchari menunjukkan barang bukti sabu dari tangan pelaku An. ALFI SHANDY-RK

Mempawah-RK. Ibu Rumah Tangga (IRT), An, 44, tertangkap tangan membawa 11 paket sabu. Warga Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir ini ditangkap ketika berkunjung ke rumah rekannya di Jalan Al-Falah II Mempawah, Senin (9/2) sekitar pukul 13.00 siang.

Pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Mempawah.

Halaman 15

Pontianak-RK. Enam kendaraan baik mobil maupun sepeda motor tabrakan beruntun di di depan Gang Tebu C1, Jalan Kom Yos Soedarso, Pontianak Barat, Senin (9/2) sekitar pukul 10.30 Wib. Enam kendaraan yang mengalami kecelakaan beruntun tersebut meliputi mobil ambulance KB 1859 AD, sepeda motor KB 3090 NH, sepeda motor KB 3524 OO, sepeda motor KB 6175 HH, sepeda motor KB 4289 QR dan mobil mini bus KB 1031 HK. Tabrakan ini terjadi ketika mobil

dari arah Jeruju menuju RS Antonius oleng dan hilang keseimbangan. Mobil tersebut menabrak dua sepeda motor di depannya.

Kemudian melintas ambulance dari arah kanan jalan dan menabrak sepeda motor KB 3524 OO dan mobil KB 1031 HK yang melaju dari arah berlawanan.

Setelah itu melintas sepeda motor KB 4289 QR menabrak belakang mobil KB 1031 HK. Pengendara sepeda motor KB 3090 NH, Tri Mahyudi menderita luka lecet di tan-

gan dan kaki. Diklara pengguna sepeda motor KB 6175 HH menderita luka di tangan dan kakinya. Kemudian Urai Yusniar pengendara motor KB 3524 OO luka di pinggang dan bahu kiri. Sedangkan Riana bocah tiga tahun menderita luka di kening, dagu dan hidung, sehingga harus diopname di RS Antonius.

Sedangkan Uci, pengendara sepeda motor KB 4289 QR menderita luka di tangan dan kaki, juga dibawa ke RS Antonius.

Pengendara mobil KB 1031 HK atas nama Lina tidak mengalami luka.

Kasi Humas Polresta Pontianak Ipda Bob Antoni Mamusung mengatakan, tabrakan beruntun itu membuat panik warga di sekitar lokasi. Pihaknya juga sedang menyelidiki tabrakan beruntun tersebut. “Kecelakaan beruntun ini sedang kita selidiki,” ungkap Ipda Bob Antoni.

Semua pengendara yang terlibat dalam kecelakaan beruntun tersebut akan diperiksa. Polisi juga akan memeriksa para saksi yang berada di lokasi tabrakan. (zrn)

Tekan Aksi Kriminalitas di Kota Pontianak

Kapolresta Perintahkan Polsek Razia Gabungan Pontianak-RK. Mewujudkan Kota Pontianak aman dari tindak kriminalitas, Kapolresta Kombes Pol Raden Heru Prakoso meminta seluruh Polsek melakukan razia gabungan.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh Kapolsek di Kota Pontianak ini melakukan razia gabungan. Saya menilai aksi tindak kriminalitas di Kota Pontianak semakin sering terjadi,” kata Raden Heru, Senin (9/2).

Razia gabungan dilakukan pada titik rawan aksi kejahatan. “Misalnya Polsek Utara dan Polsek Timur. Kedua Polsek itu nantinya lebih intens melakukan razia di kawasan rawan kriminalitas di wilayahnya masing-masing,” tutur Kapolresta.

Jika saat razia ditemukan senjata tajam (Sajam) ataupun senjata api (Senpi), Kapol-

resta memerintahkan seluruh Kapolsek untuk mengambil langkah tegas.

“Jika ditemukan adanya kendaraan hasil kejahatan, Sajam atau Senpi maka oknum itu wajib dicurigai. Jajaran kepolisian harus terlebih dahulu melakukan pengamanan, guna dimintai keterangan lebih lanjut. Jika hasil keterangan oknum itu mencurigakan, maka Kapolsek saya sarankan untuk menindak tegas oknum yang dicurigai tersebut,” tegasnya.

Kapolresta mengaku bersama jajarannya sudah melakukan pemetaan di beberapa titik rawan aksi tindak kejahatan konvensional di wilayah kerjanya. “Beberapa pelaku kejahatan konvensional sudah kita kantongi. Maka saya juga telah memerintahkan anggota saya untuk secepat mungkin meringkus para pelaku yang

sudah dikantongi itu. Sehingga korban tidak bertambah atas aksi yang mereka lakukan terhadap masyarakat kita,” kata Raden Heru.

Beberapa Polsek di Kota Pontianak, kata Kapolresta, sudah diberikan atensi untuk meringkus pelaku kejahatan konvensional di wilayahnya masing-masing. Selain itu seluruh Polsek di wilayah hukum Polresta Pontianak diwajibkan untuk terus melakukan patroli rutin.

“Kapolsek Utara, Barat, Timur, Selatan dan Sungai Raya sudah saya perintahkan untuk selalu melakukan patroli rutin, serta mengimbau masyarakatnya untuk selalu waspada terhadap aksi tindak kejahatan,” jelas Kapolres.

Jika mengantongi identitas pelaku kejahatan, Halaman 15

Kombes Pol Raden Heru Prakoso

Kubu Raya Musyawarah Kite

Arahkan PKL ke Pasar Tradisional Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya segera menata kembali Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka akan ditempatkan ke sejumlah pasar tradisional dan pasar desa yang sudah disiapkan.

Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan, PKL bukan persoalan baru yang harus diselesaikan. Namun, keberadaan PKL perlu mendapat perhatian serius dari Pemkab Kubu Raya, karena PKL merupakan bagian yang perlu ditumbuhkembangkan. “Pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera menata PKL yang selama ini masih membuka lapak dagangannya di daerah yang dilarang oleh pemerintah,” ungkapnya, Jumat (6/2) lalu.

Hermanus mengimbau para PKL agar menempati pasar tradisional dan pasar desa yang sudah disiapkan oleh Pemkab Kubu Raya. Sehingga kabupaten termuda di Kalimantan Barat ini menjadi lebih baik dan tertata rapi. “Sepanjang keberadaan PKL tidak melanggar ketentuan yang berlaku, silakan PKL membuka kios dagangannya,” kata Hermanus.

Hermanus mengaku sudah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Cipta Karya, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar secepatnya menyampaikan teguran, baik lisan maupun tulisan supaya keberadaan PKL tidak melanggar peraturan. Penertiban PKL ungkapnya, sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. “Pemkab akan fokus pada penertiban PKL, terutama yang berdagang di sekitar Jalan Ahmad Yani II dan Sungai Ambawang,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Februari 2015

10

Rusak Jalan, Warga Hentikan Aktivitas PT BPK Warga Dusun Mega Raya, Parit Tengah Baru Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang memblokir pintu gerbang PT BPK. SYAMSUL ARIFIN.

Kubu Raya. Ratusan warga Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang mendemo PT Bumi Pratama Kharulistiwa (BPK), Senin (9/2) pagi. Aksi ini merupakan yang kedua kalinya digelar, karena perusahaan perkebunan sawit tersebut tidak juga memenuhi permintaan warga untuk memperbaki ja-

lan.

“S e b e l u m y a k a m i j u g a melakukan aksi seperti ini dan telah dilakukan mediasi, tapi pihak perusahaan tidak dapat menghadirkan orang yang bertanggungjawab, sehingga tidak ada kejelasan apa yang diinginkan warga,” jelas koordinator aksi, Abdul Rokib.

harap, ada kesinambungan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Sehingga permalahan ini tidak terus berlarut.

“Silakan perusahaan berbisnis di desa ini, namun masyarakat jangan menjadi korban dengan adanya perusahaan ini,” tegasnya Sedangkan Kepala Desa Sungai Enau, M Yamin mengatakan, Desa Sungai Enau berbatasan langsung dengan Desa Sungai Malaya. Sedangkan posisi PT BPK berada diantara dua desa tersebut. Sehingga ia sangat khawatir perseteruan antara warga Sungai Malaya dengan pihak perusahaan berdampak hingga ke Desa Sungai Enau. “Jika masyarakat Sungai Malaya hanya melakukan aksi demo ke perusahaan tidak masalah, yang saya kuatirkan ada mokondo sehingga terjadi benturan antara warga Desa Malaya dengan Warga Desa Sungai Enau,” tegas M Yamin.

Dikatakannya, antara masyarakat Sungai Enau dengan PT BPK tidak ada permasalahan.

Apalagi hampir 40 persen warga

Rokib mengingatkan, jika tuntutan warga kembali tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka warga Desa Malaya akan mendatangi LO PT BPK. “Harapan kami ini merupakan aksi terakhir, namun portal yang kami buat tidak akan kami buka sampai ada jawaban dari pihak perusahaan, dan sampai perusahaan memberi kami uang untuk memperbaiki jalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sungai Malaya, Ahmad Efendi mendukung aksi yang dilakukan warganya. Namun ia mengingatkan, aksi yang dilakukan jangan sampai menyalahi aturan. “Tuntutan masyarakat sudah jelas. Saya berharap tidak ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun pihak perusahaan,” kata Ahmad.

Dikatakan Ahmad, sejak Desa Sungai Malaya terbentuk sejak tiga tahun silam hasil pemekaran dari Desa Mega Timur, tidak banyak kontribusi yang diberikan perusahaan kepada masyarakat setempat. Ia ber-

Desa Sungai Enau bekerja di perusahaan tersebut. Jika sampai perusahaan harus tutup, maka warganya pasti kehilangan mata pencarian. ”Memang sulit perusahaan memberikan sumbangan kepada masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Namun sebagian masyarakat Desa Sungai Enau juga bergantung pada PT BPK,” kata M Yamin.

Di tempat yang sama, Kapolsek Sungai Ambawang AKP Sudyono mengatakan, pihaknya melakukan mediasi agar tidak terjadi penyegelan terhadap perusahaan. “Ini sudah kedua kalinya. Kami melakukan pengawasan ini melakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang berkaitan dengan hukum,” ungkapnya.

Jika sampai melakukan penyegelan, lanjut Sudiyono, warga sudah melakukan pelanggaran hukum. “Kami terus melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap aksi ini,” katanya. (sul)

Pemkab Optimis Tuntaskan Tumpang Tindih Lahan Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya optimis kasus tumpang tindih lahan mampu diselesaikan secara bertahap. Meski penataan dan penertiban lahan sawit kerap memicu terjadinya kasus penyerobotan lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

Sejak Kabupaten Kubu Raya terbentuk pada tahun 2007, permasalahan tumpang tindih lahan sudah mulai meresahkan masyarakat. Apalagi saat itu pemerintah

telah menerbitkan izin dan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap sejumlah lahan.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengakui, pihaknya kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat. Terutama sengketa antar perusahaan perkebunan. “Sampai saat ini sudah tiga kasus sengketa yang diselesaikan,” ucapnya.

Rusman Ali mengatakan, permasalahan sengketa lahan dari dulu sampai sekarang memang

sangat sulit untuk diselesaikan.

Menurut Rusman Ali, sampai sekarang pihaknya belum menemukan solusi yang tepat untuk mencari benang merah permasalahan.

Mengingat, dalam menangani permasalahan lahan tersebut sebelumnya telah ada perjanjian, apalagi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kebanyakan permasalahan perkebunan yang terjadi selama ini, karena ada kesepakatan bagi hasil antara masyarakat dengan

perusahaan. Sehingga kondisi ini sangat merugikan masyarakat,” kata orang nomor satu di Pemkab Kubu Raya.

Ia mengimbau perusahaan perkebunan tidak lagi menerapkan pola bagi hasil dengan masyarakat.

Mengingat saat ini sudah diterapkan pola plasma dan inti, dimana perbandingan antara masyarakat dan perusahaan sebesar 30:70.

“Sistem ini akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang memiliki lahan,” pungkasnya. (sul)

Ilustrasi.

NET

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

PI Butuh Lahan 5. 500 Hektar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah mendukung penuh realisasi pembangunan Pelabuhan Internasional (PI) di Kecamatan Sungai Kunyit.

Bahkan, Pemkab menyiapkan lahan seluas 5.500 hektar untuk mendukung realisasi pelabuhan itu.

“Rencananya pembangunan PI akan menggunakan lahan yang sangat luas mencapai 5.500 hektar. Pemkab diminta untuk menyiapkan lahan guna merealisasi rencana tersebut. Tentu kita sangat mendukung dan semaksimal mungkin mempersiapkan lahan sesuai kebutuhan,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata (Dishubbudpar) Mempawah, Suharjo Lie kepada wartawan, belum lama ini.

Suharjo mengungkapkan, kesiapan pemerintah daerah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden RI, Joko Widodo untuk mewujudkan tol laut. Makanya, Pemkab Mempawah siap mendukung penuh realisasi PI yang akan digarap bersama PT Pelindo II di Kecamatan Sungai Kunyit. “Untuk merealisasikan program tol laut tersebut, maka setiap provinsi diharuskan membangun pelabuhan sendiri.

Pelabuhan itu harus berada di lokasi yang tepat dan strategis, yakni kita pilih di Pantai Kijing-Temajo. Keberadaan pelabuhan ini akan menjadi gerbang untuk mendistribusikan berbagai sumber daya yang ada di Kalbar ke dalam maupun luar negeri,” sebutnya.

Terkait nilai investasi PI, Suharjo Lie memastikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan PI mencapai Rp 5 triliun. Dalam pencanangannya, aktivitas pembangunan pelabuhan akan berlangsung selama tiga tahun. “Diharapkan PI bisa dilabuhi kapal tanker curah cair dan kapal curah padat berkapasitas 460 ribu deadweight tonnage (DWT). Kapal-kapal ini akan mengangkut minyak mentah kelapa sawit dan bahan-bahan tambang, seperti bauksit, batubara, dan zircon yang diekspor ke luar negeri,” tukasnya. (fia)

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Bakteri di Pakaian Lelong Resahkan Warga Disperindagkoptamben Tunggu Instruksi Pusat Mempawah. Bisnis pakaian bekas alias lelong di Kabupaten Mempawah kian menjamur.

Namun, santernya kabar adanya bakteri pada pakaian bekas membuat penggemar lelong resah. Pedagang pun mengaku penurunan kunjungan pelanggan.

Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindagkoptamben Mempawah, Suadi mengaku sejauh ini pihaknya belum melakukan tindakan terhadap informasi kandungan bakteri pada pakaian bekas.

Sebab, belum ada instruksi langsung dari pemerintah pusat, melainkan hanya berita di media massa. “Kita menunggu instruksi dari pusat. Karena untuk kebenaran bakteri itu harus dibuktikan dulu. Selama ini kan hanya bersifat pemberitahuan melalui media massa, jadi belum ada instruksi resmi dari

pemerintah pusat,” terangnya, Senin (9/2).

Suadi pun mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan atau keluhan dari masyarakat terkait pakaian bekas. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan kontrol dan pengawasan sebagai bentuk tindaklanjut atas maraknya informasi kandungan bakteri pada pakaian bekas. “Kami hanya bisa mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kandungan bakteri pada pakaian bekas.

Jika memang membeli pakaian bekas, hendaknya bisa disterilkan dulu dengan dicuci hingga bersih,” sarannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Rajuini menuntut pemerintah segera melakukan tindakan nyata terhadap perdagangan pakaian bekas yang sampai

saat ini masih beredar bebas di masyarakat. Seperti yang sering diberitakan, kandungan bakterinya dapat memicu timbulnya penyakit. “Informasi bakteri pada pakaian bekas sangat mengejutkan masyarakat.

Terutama bagi para penggemar.

Makanya harus ada langkah nyata dari petugas di lapangan.

Baik dalam bentuk tindakan maupun penjelasan, agar informasi ini tidak meresahkan masyarakat,” sebutnya.

Mengingat, timpal Legislator Demokrat itu, penjualan pakaian bekas di Kabupaten Mempawah tergolong cukup besar. Ia yakin peminat pakaian lelong juga cukup banyak. “Kita mendorong agar dinas segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh. Jika terbukti adanya bakteri, harus keluarkan larangan atau penertiban. Atau jika

ada solusi lain, misalnya cara untuk mensterilkan pakaian tersebut, segera disampaikan kepada pedagang dan pembeli,” sarannya.

Di lain pihak, masyarakat menyesalkan lambatnya kinerja pemerintah terkait keberadaan bakteri pada pakaian bekas tersebut. Sebab, keberadaan pakaian bekas itu sendiri sejak lama telah ada di masyarakat.

“Kenapa baru sekarang pemerintah mengumumkan ada ratusan ribu bakteri pada pakaian bekas yang dijual bebas di pasaran. Padahal, bisnis lelong itu sudah ada sejak dahulu. Harusnya sejak dulu disampaikan kepada masyarakat. Selama ini kemana saja pengawasan dari pemerintah,” geram Abdul, salah seorang peminat lelong di Mempawah.

Warga Kecamatan Mempawah Timur itu mengaku cu-

kup resah dan khawatir terhadap informasi adanya bakteri di pakaian lelong. Sebab, selama ini dirinya termasuk salah satu pelanggan pakaian lelong. Selain harga yang terjangkau, kualitas pakaian yang baik juga menjadi alasan untuk membeli pakaian lelong. “Kalau dari dulu sudah ada informasi seperti ini, mungkin kita tidak mau membelinya. Pemerintah sangat lambat dalam melakukan pengawasan. Padahal ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Harusnya bisa lebih cepat dan tanggap,” sesalnya.

Jika memang ada bakteri yang berbahaya pada pakaian bekas, ia mendesak Pemkab Mempawah segera melakukan penertiban pakaian bekas dari pasar. ”Kalau masih dibiarkan dijual bebas, sama saja pemerintah tidak berbuat apa-apa,” pungkasnya. (fia)

Komitmen Membangun Mempawah Mempawah. Kebebasan pers di Kabupaten Mempawah telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah. Komitmen media massa membangun daerah, dibuktikan dengan penyajian informasi yang berkualitas dan aktual. Berbagai sorotan dan kritikan mestinya menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

“Kemajuan pers di Kabupaten Mempawah sudah sangat pesat. Kita bisa lihat sudah banyak media-media lokal maupun nasional yang beredar di Mempawah. Itu

merupakan sinyalemen positif untuk perkembangan informasi di masyarakat,” pendapat Ketua Ikatan Jurnalis Bestari (I-Jari) Mempawah, Dian Sastra menanggapi peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2015, Senin (9/2) di Mempawah.

Dian menilai, peran aktif media massa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah dirasakan sangat penting dan strategis.

Karena, media merupakan salah satu corong informasi dalam mengakses berbagai perkembangan dan kemajuan

kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Dalam hal pemberitaan, media senantiasa menjunjung tinggi kode etik yang ada. Artinya, setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, baik data maupun faktanya di lapangan. Yang terpenting, informasi yang disampaikan dapat memberikan nilai edukasi bagi pembaca,” tuturnya.

Karenanya, Dian mengapresiasi kinerja para jurnalis media massa lokal di Kabupaten Mempawah yang selama ini telah menunjukkan eksisten-

sinya. Termasuk dapat bermitra dengan berbagai unsur masyarakat, untuk bersamasama mengawal kebijakan pemerintah dalam memajukan daerah. “I-Jari sangat berkomitmen untuk membangun Kabupaten Mempawah agar lebih maju dan berkembang. Makanya, informasi yang kita sampaikan beragam.

Tidak hanya kritik, melainkan program kerja hingga prestasi yang dicapai pemerintah daerah. Semuanya layak untuk disampaikan kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Ke depan, dirinya berharap

HPN 2015 dapat menjadi momentum yang tepat bagi insan pers di Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan kinerjanya. Termasuk melakukan evaluasi terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada.

Sehingga, kontribusi pers semakin nyata dalam membangun Mempawah. “Mempawah merupakan salah satu daerah yang akan terus berkembang.

Makanya, kami akan senantiasa bekerja keras untuk mengawal beragam kebijakan pemerintah hingga tercapai tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang Lanjutkan Pengembangan Pertanian Pangan Sukadana. Suatu daerah harus dapat menyelesaikan soal ketahanan pangan agar mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Kabupaten Kayong Utara (KKU) memperkuat pengembangan pertanian pangan berkelanjutan. “Mengutip dari mantan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir Soekarno pernah berkata, pangan merupakan soal mati-hidupnya rakyat, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapateka. Oleh karena itu perlu usaha besar-besaran radikal dan revolusioner,” kata H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara Dikatakan H Hildi Hamid, dalam undang-undang nomor 41 tahun 2009 (UU 41/2009) dengan jelas disebutkan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten, guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

“Ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagaimana UU 7/1996 tentang pangan,” kata H Hildi Hamid.

Sedangkan swasembada pangan, papar H Hildi Hamid, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Kemandirian pangan, kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. “Kedaulatan pangan merupakan hak setiap orang masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumber produktif, serta menentukan dan mengendalikan sistem (Produksi, Distribusi dan Konsumsi) pangan sendiri, sesuai kondisi ekologis sosial ekonomi dan budaya khas masing-masing,” jelas H Hildi Hamid.

“Arah kebijakan tahun 2013-2018, wujudkan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian agar mampu bersaing di pasar untuk mengutamakan ketahanan pangan. Wujudkan pertanian berkelanjutan, untuk menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi, didukung kelembagaan dan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal,” jelas H Hildi Hamid. Kendala dan tantangan pengembangan pertanian pangan berkelanjutan, H Hildi Hamid menerangkan masalah revitalisasi, sarana prasarana masih kurang, kualitas lahan menurun, akses teknologi, mekanisasi atau mesin dan alat pertanian kurang Kemudian keterbatasan kelembagaan, permodalan, dan institusi pendukung. “Kebijakan dan strategi tahun 2013-2018, memantapkan ketahanan pangan dengan paradigma baru.

Kemudian pengembangan infrastruktur pertanian. Inovasi dan diseminasi teknologi. Pengembangan diversifikasi pangan. Membangun dan memperkuat industri pengolahan pangan. Perlindungan hak petani atas lahan, air, benih atau bibit, plasma nutfah, dan pengetahuan lokal. Penataan sistem kelembagaan. Termasuk pembiayaan.

“Pertanian berkelanjutan menjadi syarat terwujudnya ketahananan dan kemandirian pangan. Wujudkan pertanian pangan berkelanjutan merupakan kekuatan bagi masyarakat dan daerah. Pangan berkelanjutan merupakan sendi pokok pemantapan kedaulatan negara,” tegas H Hildi Hamid. (lud)

Selasa, 10 Februari 2015

11

Siapkan Workshop Potensi Ekowisata Sukadana. Workshop ekowisata yang direncanakan pada 25 Februari 2015, selain untuk memberikan masukan untuk pendataan jenis-jenis Suaka Alam Laut yang ada di karimata, juga untuk menambah kreatifitas dan pemahaman kepada Instansi terkait yang pada Pertengahan tahun ini akan mengadakan Festival Karimata.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah Daerah Kayong Utara melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Akan mengadakan Festival Karimata antara bulan April atau bulan Mei. Festival yang berskala Nasional tersebut tentulah bisa menjadi sebuah ajang Promosi dari sisi Ekowisata yang berada di Kecamatan Kepulauan Karimata.

Workshop yang akan dilakukan oleh Rumah Ide KKU bekerjasama USAID-IFACS dan pihak lain, bisa menjadi sebuah Media serta program yang sangat menunjang kelangsungan festival Karimata.

Dengan adanya Pendataan yang mumpumi, maka Ekowisata Karimata bisa lebih terekspos untuk menarik minat para turis, baik mancanegara maupun Lokal. Festival Karimata tersebut bisa menjadi sebuah event yang sekalilgus sebuah media pemasaran Pariwisata bagi Dinas Pariwisata KKU. Karena faktor pemasaran masih menjadi sebuah persoalan klasik yang merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya dinas pariwisata.

Sampai saat ini tingkat kedatangan turis di Kayong Utara masih terlalu minim. Dinas Pariwisata sendiri telah memiliki banyak program untuk menunjanng hal tersebut. Selain Festival Karimata, dinas Pariwisata memiliki program “Sadar Wisata”. Salah satu program yang umum dilakukan oleh suatu pemerintah daerah adalah pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Kelompok sadar Wisata (PokDarWis). “sampai saat ini baru 2 (dua) desa yang telah kami bentuk jadi Desa Wisata.

Desa Sutera dan Desa Sedahan. Desa Sutera dengan potensi

Salah satu sudut pandang Pulau Karimata. IST

wisatanya, pantai pulau datok, sementara Desa Sedahan dengan Wisata Lubuk Bajinya. Suatu kawasan yang dekat dengan Taman Nasional Gunung Palung.”

Papar Ari H. Selaku Kasi Pariwisata KKU. Program yang bisa dikatakan sebagai pilot project ini menawarkan atau memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana mengelola sebuah potensi pariwisata, supaya bisa meningkatkan atau menambah penghasilan. Contohnya untuk masyarakat yang berada di kawasan Pantai Pulau Datok, para turis diajak langsung untuk melihat kehidupan sehari-hari warga sekitar, disediakan tukang pijit tradisional, diajak berkeliling

dengan menggunakan perahu ke pulau-pulau terdekat di pantai pulau datok. Pihak dinas pariwisata akan menawarkan Beberapa paket ke turis, paket-paket tersebut nantinya dikenakan biaya per orangan yang mana biaya tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat yang termasuk dalam PokDarWis. Hasil inilah yang akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang desanya telah memiliki PokDarWis. Dinas Pariwisata sendiri terbantukan dengan adanya Usaid Ifacs di Kayong Utara, selain sebagai Partner dalam Pemasaran, juga menyangkut sebagai mediasi bagi dinas pariwisata dalam menjalin hubungan kepada

penggiat-penggiat Petualang, dalam hal ini wisatawan, baik asingn maupun lokal. Pelatihan serta workshop-workshop yang dilakukan oleh Usaid Ifacs juga memberikan manfaat pemahaman serta pengertian dunia pariwisata bagi dinas pariwisata pada khususnya. Bagaimana cara perencanaan serta pengembangan potensi wisata yang ada di kayong utara, serta cara mempromosikan suatu wilayah yang memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Di Kayong Utara Usaid Ifacs bersama Pemerintah Daerah dan LSM yang ada, mendirikan sebuah forum yang bernama Forum Rumah Ide. Forum ini bersama Usaid

sering melakukan kegiatan-kegiatan yang membahas tentang masa depan kayong utara, terutama tentang isu lingkungan dan reformasi birokrasi. Namun pada tahun ini Usaid Ifacs mulai konsens terhadap Ekowisata.

Hal ini dikarenakan banyaknya masukan dari berbagai pihak mengenai kekayaan ekowisata di kayong Utara yang belum tergarap secara maksimal. Kabupaten Kayong Utara memang saat ini masih memiliki kekayaan alamnya, terutama Flora dan fauna, masih terjaga. Apalagi dengan adanya Suaka Alam Laut serta Taman Nasional Gunung Palung yang merupakan “Surga” bagi flora dan fauna tersebut. (lud)

Metro KETAPANG

Anggarkan Lagi Pembangunan Kantor Bupati

Budi Mateus

Ketapang. Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S.Pd mengatakan, akan menganggarkan kembali anggaran untuk pembangunan penyelesaian gedung utama kantor Bupati Ketapang jika dinilai kurang.

“Asalkan pembangunan gedung segera selesai tahun ini dan segera dapat difungsikan. Kalau memang yang sudah dianggarkan kurang,” katanya, Senin (9/2).

Legislator PDI-P Ketapang ini, menegaskan kalau DPRD Ketapang sendiri mendukung pembangunan gedung Bupati tersebut, asalkan pembangunannya dapat segera diselesaikan.

“Kita dukung dan harus tuntas pekerjaannya, kita minta cepat selesai jadi pelayanan akan cepat diberikan dan maksimal,” ujarnya.

Budi meminta pembangunan lebih diprioritaskan pada gedung utama, sedangkan untuk pembangunan bagian gedung lainnya dinyatakan menyusul nantinya.

“Untuk bangunan gedung lain belum kita anggarkan, nantipun kita akan lihat terlebih dahulu keuangan daerah kita,” jelasnya.

Namun, meskipun mendukung pembangunan gedung Bupati, Budi meminta pihak terkait dalam hal ini, benar-benar mengitung ulang keperluan dan melakukan pengkajian urgensi pembangunan yang mirip gedung Pentagon ini.

“Belum tahu bangunan lainnya kapan, yang jelas bangunan gedung utama kita minta selesaikan tahun ini, jika memang mendesak untuk bangunan lain baru akan kita bantu anggarkan,” katanya.

Sebelumnya, pembangunan gedung utama tahap pertama yang mencapai belasan miliar Rupiah ini dengan pihak kontraktor pertama sudah selesai, namun pengerjaan fisik bangunan belum rampung 100 persen, sehingga harus kembali dianggarkan untuk finishing yang mencapai sekitar Rp 7 Miliar, sedangkan yang sudah dianggarkan kembali baru sekitar Rp 5 Miliar. (Jay)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Jembatan Sungai 88 Segera Diperbaki Bengkayang. Tahun ini, Pemkab Bengkayang rencananya memperbaiki Jembatan Sungai 88 di Desa Nyempen, Kecamatan Monterado. Apalagi sejak roboh tanggal 25 Januari 2015 lalu, aktivitas warga sangat terganggu.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bengkayang, Paternus Erwin ST MT mengatakan, saat ini masyarakat Desa Nyempen yang bermukim di sekitar Jembatan 88, menggunakan jembatan darurat dari batang kelapa yang dibangun secara swadaya senilai Rp 10 juta. “Kami sedang melakukan pendataan dan survei serta monitoring pasca bencana, dan mendata kira-kira berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan itu,” tegasnya.

Jembatan ini paparnya, memiliki luas 4 meter dan panjang 12 meter dengan kedalaman 2,20 meter. “Kami melakukan pengecekan lapangan untuk melihat jembatan yang roboh.

Sejauh mana langkah-langkah untuk mengatasinya,” ujar alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkayang, Aleksius SSos MSi saat dikonfirmasi mengatakan, Dinas PU sudah merencanakan perbaikan jembatan tersebut pada tahun anggaran 2015.

“Kami sedang menyiapkan berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Nyempen. Itu agenda prioritas kita nantinya,” ujar Alek. (kur)

Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bengkayang, Paternus Erwin ST MT meninjau Jembatan 88 Nyempen yang roboh diterjang banjir. KURNADI

3.077 Siswa Ikut Tryout Singkawang. Selama tiga hari sejak Senin (9/2), sebanyak 3.077 siswa SMA sederajat di Kota Singkawang mengikuti tryout Ujian Nasional (UN) Tahun Ajaran 2014/2015.

“Untuk SMK, setiap hari tryout-nya hanya satu mata pelajaran,” kata Asmadi, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/2).

Sementara untuk SMA Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), pada hari pertama tryout

Bahasa Indonesia dan Biologi, hari kedua Matematika dan Kimia, sedangkan hari ketiga Bahasa Inggris dan Fisika.

Untuk SMA Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pada hari pertama Bahasa Indonesia dan Geografi, hari kedua Matematika dan Sosiologi, sementara hari ketiga Bahasa Inggris dan Ekonomi.

Untuk program Keagamaan, pada hari pertama Bahasa Indonesia dan Quran Hadits, hari kedua Matematika dan Fiqih, serta hari ketiga Bahasa Inggris

dan Tafsir.

Asmadi menjelaskan, tryout dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penguasaan kompetensi tingkat kelulusan bagi siswa Kelas XII. “Tryout ini juga untuk mengevaluasi, sejauh mana tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan mata pelajaran kepada siswa yang akan menghadapi UN April 2015,” katanya.

Selain itu, tambah Asmadi, tryout ini untuk melihat sedini mungkin kelemahan-kelema-

han siswa dari mata pelajaran yang di-UN-kan. Sehingga dapat dianalisa tingkat kesukaran dari mata pelajaran tersebut. “Saya minta pihak sekolah melaporkan hasil tryout secara murni.

Setelah itu kita duduk bersamasama guna mengatasi hal tersebut,” pinta Asmadi.

Dia mengatakan, tryout di Kota Singkawang memang sengaja dilaksanakan lebih awal, agar tingkat kelulusan lebih baik dan berkualitas. Apalagi Singkawang merupakan salah satu barometer pendidikan Kalbar.

Terpisah, Kepala SMA Negeri 3 Kota Singkawang, Bachraini Subhani mengungkapkan, tryout di sekolah yang dipimpinnya diikuti 154 siswa, terdiri atas 68 putra dan 86 putri. “Situasi dalam tryout ini betul-betul dikondisikan seperti UN,” katanya.

Menurut dia, dengan tryout ini, akan diketahui sejauh mana kesiapan siswa dalam menghadapi UN kelak. “Para dewan guru juga bisa mengetahui kelemahan-kelemahan anak didiknya,” ujar Bachraini. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju

Perusahaan Wajib Dukung Revitalisasi Nanga Pinoh-RK. Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Indonesia wajib mendukung program revitalisasi perkebunan. Baik itu program revitalisasi karet, kelapa sawit maupun kakou. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

“Proram revitalisasi perkebunan ini telah dimulai semenjak tahun 2007 silam hingga tahun 2015 untuk tahap I. Bagi perusahaan perkebunan skala besar wajib untuk mendukung program revitalisasi perkebunan,” ujar pendamping revitalisasi perkebunan, Sukoyo, kemarin.

Dalam Peraturan Mentan Nomor: 33/Permentan/ OT.140/7/2006, Pasal 4, Ayat 2, huruf a disebutkan, pelaksana program revitalisasi perkebunan yaitu perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha industri dan koperasi dan atau perkebunan. Ayat ini diperjelas lagi oleh Pasal 5, Ayat 1 yang berbunyi, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Ayat 2, huruf a sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.

Teknisnya, perusahaan perkebunan selaku mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan melakukan kerja sama kemitraan dengan koperasi, kelompok tani pekebun. Kerja sama kemitraan dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati.

Sukoyo menjelaskan, konsepsi revitalisasi perkebunan pengembangan perkebunan melalui kemitraan baik pola PIR maupun kemitraan lainnya. Untuk wilayah yang tidak tersedia mitranya dilakukan langsung oleh petani pekebun. Lalu, setiap lokasi pengembangan diarahkan untuk terwujudnya hamparan yang kompak serta memenuhi skala ekonomi.

“Luas lahan maksimum adalah 4 ha per KK, kecuali untuk wilayah khusus yang pengaturannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Untuk memberikan jaminan kepastian dan keberlanjutan usaha, dapat dilakukan pengelolaan kebun dalam satu manajemen minimal satu siklus tanaman,” bebernya.

Dia memaparkan, konsep revitalisasi perkebunan khusus untuk bunga kredit. Yakni, bunga kredit yang diberikan kepada petani pekebun sebesar 6 persen untuk kelapa sawit serta 5 persen untuk kakao dan karet. Namun dievaluasi setiap 6 bulan. Selisih bunga menjadi beban pemerintah.

Subsidi bunga diberikan sampai tanaman menghasilkan, maksimum 5 tahun untuk kelapa sawit dan kakao serta 7 tahun untuk karet.

“Terpenting, dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan, petugas pendamping diperlukan untuk mengawal pelaksanaan program ini akan memanfaatkan tenaga sarjana pertanian. Dengan sistem kontrak,” terangnya.

Dia berharap, komunikasi antara pemerintah dengan perusahaan sering dilakukan. Misalnya, untuk membicarakan undang-undang mengenai investasi. Sebab, banyak sekali aturan mengenai perkebunan dan investasi. Serta sering kali mengalami perubahan.

Salah satunya, kewajiban perusahaan untuk bermitra dalam mendukung program revitalisasi perkebunan di Indonesia. Kewajiban ini dalam pelaksanaannya tentunya banyak lagi aturan-aturan yang mesti diikuti perusahaan. (aji)

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Februari 2015

12

Manggala Digenangi Banjir Bandang Sungai Mangat Meluap Nanga Pinoh-RK. Sungai Mangat yang berada di Kecamatan Pinoh Selatan meluap.

Beberapa pemukiman di bantaran sungai juga terkena banjir bandang. Meskipun langsung surut, namun warga tetap saja mewaspadai naiknya air dalam beberapa hari mendatang.

Perkembangan banjir di bantaran Sungai Mangat selalu dikabarkan warga Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Asmadi.

Bahkan, sejak pagi dia menghubungi wartawan koran ini untuk menyampaikan informasi seputar air yang sedang naik.

Siang hari ketika dihubungi, Asmadi mengungkapkan, air sudah hampir sampai ke lantai rumah.

Namun, sorenya dikabarkan air mulai surut.

Terutama di halaman rumahnya yang berjarak 500 meter dari Sungai Mangat. Namun di pemukiman sungai masih terkena banjir. “Air naik sampai di depan halaman rumah saya. Dari pagi

sampai siang, air hampir masuk ke dalam rumah. Tetapi sekarang sudah mulai surut,” ujar Asmadi melalui sambungan telepon seluler, kemarin.

Menurutnya, air naik dan turun sangat cepat. Hingga membuat warga yang memiliki rumah di ibu kota Kecamatan Pinoh Selatan menjadi khawatir. Beberapa diantara mereka, sudah ada yang terlihat bersiap-siap mengantisipasi apabila air terus naik.

“Air cepat naik. Kalau air naik terus, terpaksa motor dimasukan ke rumah. Kalau terus naik, rencana mau membuat loteng darurat agar barang-barang elektronik bisa aman. Atau diungsikan ke tempat tetangga,” ulasnya.

Diungkapkan Asmadi, semenjak dirinya tinggal di Manggala 1996 silam, baru kali ini ada air naik hingga ke halaman rumah.

Wajar bila membuat Asmadi takut terjadi banjir yang lebih

Air hampir masuk ke lantai rumah di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan lantaran sungai Mangat meluap. .ISTIMEWA

dalam. Kendati begitu, dia mengaku masih belum merasa tenang. Lantaran awan di atas langit Melawi masih banyak awan hitam. “Kita masih waspada. Takut air kembali naik,” ujarnya.

Senada, warga Manggala, Dedy Suparjo yang rumahnya persis berada di pinggir Sungai Magat mengungkapkan, air sudah sampai ke seluruh halaman rumahnya. Air datang dengan tiba-tiba. Tanpa ada hujan sebelumnya di kawasan Manggala.

Menurutnya, air berasal dari perhuluan Sungai Magat. Perhuluan Sungai Magat sendiri berada di Kecamatan Ella Hilir.

Kemungkinan hujan di perhuluan sungai terjadi malam tadi dan baru datang ke kawasan Manggala pada pagi hari.

“Seingat saya belum pernah terjadi air yang tiba-tiba naik seperti ini. Biasanya air yang tiba-tiba naik ini terjadi di bantaran Sungai Ella dan Sungai Kalan.

Mungkin kali ini terjadi di Sungai

Magat lantaran ada pembukaan lahan di perhuluan,” ulasnya.

Dedy menambahkan, naiknya air ini bukan hanya di Manggala saja. Namun di beberapa desa yang dekat dengan Sungai Mangat. Seperti Pemukian Jambut, Landau Garong, Landau Tubun, Perambang dan pemukiman lainnya. “Mudah-mudahan air tidak naik lagi,” harapnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Tahapan Pemilukada Melawi Akan Dimulai Nanga Pinoh-RK. Meskipun masih belum ada waktu kejelasan terkait pemilukada Kabupaten Melawi, yakni Desember 2015 atau diundur pada 2016.

Namun KPUD Kabupaten Melawi tetap saja bersiap-siap melakukan tahapan suksesi kepemimpinan di Kabupaten Melawi. Diawali dengan sosialisasi tahapan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan sekda soal ini. Memang harus segera dilakukan sosialisasi. Soalnya kalau Pilbup digelar pada Desember 2015 maka tahapan pemilukada harus sudah dimulai pada 26 Februari 2015,” ujar Ketua KPUD Kabupaten Melawi, Julita, belum lama ini.

Julita memaparkan, tahapan pemilukada sesuai dengan Peraturan Pengganti UndangUndang (Perppu) Pilkada yang baru disahkan DPR RI Januari lalu memang memiliki rentetan

yang lebih panjang ketimbang pemilukada sebelumnya. Dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang telah disiapkan KPU RI, sebelumnya adanya penetapan calon bupati, ada sejumlah tahapan seperti pendaftaran bakal calon dan uji publik pada bakal calon bupati yang maju.

Dalam Perppu tahapan penyelenggaraan pilkada, diawali dengan pendaftaran bakal calon, lalu uji publik dan pengumuman pendaftaran calon. Baru setelah itu pendaftaran calon yang dilanjutkan dengan penelitian penetapan syarat calon dan penetapan calon.

Baru dilakukan pelaksanaan kampanye dan rangkaian selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara. Di akhiri dengan

penetapan calon terpilih serta penyelesaian sengketa hasil dan pengangkatan calon terpilih.

“Perubahan lainnya, saat pendaftaran bakal calon, partai politik boleh mengusulkan lebih dari satu nama yang nantinya akan mengikuti uji publik. Uji publik juga diikuti oleh calon perseorangan,” ulasnya.

Dijelaskan Julita, dalam rancangan PKPU yang sudah diedarkan ke seluruh KPU kabupaten memang diperkirakan pelaksanaan pemungutan suara digelar pada 16 Desember 2015.

Bila nantinya keputusan pemerintah tetap akan menggelar pemilu pada tahun 2015. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU maka KPUD Kabupaten Melawi sudah akan menerima pendaftaran bakal calon pada 26 Februari mendatang.

“Makanya kalau tahun ini sangat mepet sekali. Tapi kita sendiri

siap menggelar pemilukada kapan pun pelaksanaannya,” paparnya.

KPUD Kabupaten Melawi, terang Julita, merencanakan akan menggelar sosialisasi terhadap seluruh pihak terkait terhadap tahapan pemilukada sesuai dengan rancangan peraturan KPU. Sosialisasi ini dianggap sangat penting digelar mengingat banyaknya perubahan tahapan dibandingkan dengan pemilukada sebelumnya.

“Yang pasti nanti kita akan undang partai politik, tokoh masyarakat, instansi pemerintah, termasuk teman-teman pers. Agar semuanya memahami tahapan pemilukada yang baru ini. Seperti cara pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon bupati.

Memang arahan dari KPU pusat juga minta agar tahapan ini segera disosialisasikan sambil

menunggu revisi undang-undang pilkada,” ujarnya.

Terkait soal apakah calon bupati yang diusung menggunakan sistem paket atau hanya sekadar mengusung calon bupati, Julita mengungkapkan, hal tersebut masih menunggu kepastian undang-undang pilkada yang akan direvisi oleh DPR RI. Termasuk soal anggaran dari APBD Kabupaten Melawi, Julita juga menerangkan bahwa anggaran tersebut akan disesuaikan dengan tahapan pemilukada sesuai yang tercantum di dalam Perppu.

“KPU juga mohon dukungan anggaran. Semoga usulan kami bisa di acc. Kemarin ketemu sekda dan angkanya memang belum final. Hanya kami awalnya mengusulkan Rp24 miliar.

Kalau ada pengurangan, kami harapkan bisa dibahas bersama,” harapnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Pertahankan Kode Etik Jurnalistik

Kepastian Pilkada Sintang Tunggu Hasil Revisi Undang-undang Pemerintah Anggarkan Rp37 Miliar Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan dana Rp37 miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sintang. Anggaran tersebut baru diserahkan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota selesai direvisi.

“Kalau dua putaran, nanti dibicarakan lagi. Tapi kemungkinan untuk dua putaran kecil sekali,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby saat sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah, di ruang Balai

Praja, Senin (9/2).

Sosialisasi melibatkan KPUD Kabupaten Sintang, Polri, TNI, para camat dan lurah. Dana Rp37 miliar diperuntukan secara global, baik untuk pelaksanaan pemilihan, pengawasanmaupun pengamanan yang melibatkan Polri dan TNI. “Kita siap mendukung baik dari sisi pendanaan maupun personil,” tegas Milton.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya persiapan. Terlebih telah terjadi perubahan seperti

pencalonan dan uji publik. Rapat ini juga sebagai bentuk tekad Pemerintah Kabupaten Sintang menyukseskan Pilkada di Kabupaten Sintang.

“Kita harus berjuang dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai,” ucapnya.

Secara pribadi, Milton sependapat bila Pilkada Kabupaten Sintang dilaksanakan tahun depan. Alasannya, agar persiapan KPU lebih matang.

“Terlepas Pilkada dilaksanakan 2015 atau 2016, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah

mempersiapkan diri,” ujar Milton.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Sintang, Supranto Aji mengatakan, berdasarkan surat edaran dari DPR RI kepada seluruh KPU di seluruh kabupaten/kota agar segera melakukan sosialisasi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) kepada seluruh partai politik peserta pemilu, kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

“Draf tahapan terkait proses Pilkada sudah dirancang. Kini kita hanya menunggu revisi undang-undangnya. Dimungkinkan pertengahan Februari ini revisi dilakukan,” ujar Supranto.

Milton Crosby

Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby memberikan apresiasi terhadap keberadaan pers di Kabupaten Sintang. Peran jurnalis di Kabupaten Sintang dinilai cukup membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat maupun menyampaikan program pembangunan.

“Fungsi kontrol yang dilakukan sudah cukup baik.

Selamat Hari Pers Nasional 2015,” ucap Bupati Sintang, Milton Crosby, Senin (9/2).

Milton berpendapat, kemerdekaan pers sudah berlangsung di Indonesia. Pers berkontribusi besar untuk mengawal demokrasi dan mengawasi kinerja pemerintahan sehingga berjalan dengan baik. Ia mengajak insan pers menjaga dan menggunakan kebebasan pers dengan baik.

“Kebebasan pers sebaiknya digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk sekelompok orang atau golongan tertentu,” harapnya.

Milton mengingatkan, insan pers agar bisa kembali ke fungsi dan tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kode etik jurnalistik harus dipertahankan.

“Dalam hal ini, pers punya kode etik, ada dewan pers serta mengerti berita yang faktual dan akurat,” ucapnya.

Ia berharap, insan pers di Kabupaten Sintang dapat berkontribusi secara aktif dan konstruktif agar politik, demokrasi dan pemilihan umum yang akan dijalankan semakin matang serta semakin berkualitas. (din)

Menurut Supranto, sebagian peraturan masih menggunakan yang lama. Namun ada beberapa item lainnya mengalami perubahan. Seperti tahapan pencalonan dan penyusanan data pemilih yang sedikit mengalami perubahan. “Rencananya pelaksanaan Pilkada dilakukan pada 16 Desember 2015. Tapi masih akan ada revisi dan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi 2016,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Sintang, Kompol. Damianus mengatakan, siap mengamankan agenda pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak pada tahun ini. Namun, masih menunggu hasil revisi yang dilakukan oleh KPU Pusat dan DPR RI. “Jika memang nantinya sudah ada keputusan pasti soal penyelenggaraan Pilkada langsung, tentu kami siap untuk mendukung dan mengamankan agenda tersebut. Sekarang aja kita sudah mulai melakukan pemantauan,” ujar Damianus.

Polres Sintang, lanjut Damianus, siap menerjunkan 562 personil untuk mengamankan Pilkada. Personil dikerahkan saat tahapan Pilkada sudah dimulai.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah di ruang Balai Praja

Lima Kasus Gigitan Anjing, Satu Orang Meninggal Sintang-RK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr. Hery Sinto Linoh, Senin (9/2) mengatakan, korban gigitan anjing di Kabupaten Sintang sudah mencapai lima kasus. Bahkan, satu diantaranya meninggal dunia.

Namun, Sinto biasa pria ini disapa, belum bisa memastikan apakah lima kasus tersebut masuk kategori rabies atau tidak.

“Masih dilakukan pemeriksaan,”

ujarnya.

Sinto melanjutkan, korban yang meninggal dunia merupakan warga Sintang, asal Pandan, Kecamatan Sungai Tebelian.

Korban mendapat gigitan anjing ketika berada di Pinoh, Kabupaten Melawi. “Meninggalnya memang di Sintang, tapi korban mendapat gigitan saat berada di Melawi,” paparnya.

Sinto menambahkan, mewaspadai penyebaran penya-

kit rabies di Kabupaten Sintang, Dinas Kesehatan intensif melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang. Dinas Kesehatan bertugas menangani penyakit, sementara Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menangani hewan.

“Kita kerja sama. Petugas peternakan kita bekali vaksin anti rabies,” timpalnya.

Menurut Sinto, penularan penyakit rabies patut diwaspadai, terutama di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi Kabupaten Melawi, yang sudah ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit rabies.

“Khusus untuk Sintang, kita belum tahu apakah anjingnya rabies atau tidak. Yang jelas kita harus waspada. Kita sudah

menyiapkan vaksin anti rabies,” kata Sinto.

Ia menyarankan, supaya warga mengisolasi hewan yang berpotensi menularkan penyakit rabies. Seperti anjing dan kera.

Kepada warga yang terkena gigitan, hendaknya memberiskan luka gigitan dengan air hangat serta membersihkan dengan menggunkan sabun anti septik dan dibilas dengan air yang mengalir. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Selasa, 10 Februari 2015

Penyuluh Pertanian Perlu Juga Diberi Penyuluhan

Minta Lepaskan Tahanan Kasus BBM

Warga Bunut Hilir Serbu Kejaksaan Putussibau. Puluhan warga Desa Nanga Bunut, Kecamatan Bunut Hilir mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau, Senin (9/2) sekitar pukul 10.00. Mereka menuntut H Abang Abdurrahim (H Him) dibebaskan.

H Him ditangkap Polres Kapuas Hulu di perairan Sungai Kapuas pada pertengahan 2013, lantaran membawa 43 drum Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis solar dan premium.

Salah seorang perwakilan warga Nanga Bunut, Marzuki mengatakan, H Him tidak bersalah, karena dia hanya membawa BBM subsidi jatah masyarakat Kecamatan Bunut Hilir yang diambil dari APMS di Teluk Sinur.

Pembelian BBM Subsidi tersebut tidak sembunyi-sembunyi, karena memang sudah jatah Kecamatan Bunut Hilir. Salah satunya buktinya ada Surat Rekomendasi dari Bupati Kapuas Hulu, Camat Bunut Hilir dan Kades Nanga Bunut.

“Jika H Him disebut penadah atau pelaku penimbun BBM dan ditetapkan sebagai tersangka, kenapa pemilik APMS tidak ditindak. Karena jika ada penadah, sudah pasti ada penjualnya yakni APMS. Kami minta keadilan hukum, jangan orang kecil ditindak, tetapi orang bermodal besar bisa bebas,” papar Marzuki.

Tidak menolak penahanan terhadap H Him, warga yang mendatangi Kejari tersebut mengesalkan berkurangnya barang bukti, dari 43 menjadi 40 drum. “Dari 40 drum yang ada itu, dua di antaranya sudah kosong dan delapan drum lagi tinggal separuh,” kesal Marzuki.

Berkurangnya barang bukti yang diamankan itu juga dipastikan warga lainnya, Ibnu Hajar. “Kami sudah mengecek fisik BBM yang disita kepolisian saat itu 43 drum, semuanya penuh, tetapi sekarang tidak lagi,” katanya.

Ibnu Hajar mengatakan, warga bukan hanya meminta H Him dibebaskan, tetapi juga kembali BBM Subsidi yang disita tersebut, lantaran itu bukan milik pribadi H Him, melainkan milik masyarakat Bunut.

Dia mengungkapkan, penanganan kasus H Him sudah begitu lama. Namun yang diproses

Warga Bunut Hilir ketika mendatangi Kejari Putussibau. ARMAN HAIRIADI

hukum hanya H Him. Sementara penjualnya tidak disangkakan dengan tuduhan yang sama.

“Logikanya ada penadah, pasti ada penjualnya. Tetapi mengapa penjual tidak ditahan. Untuk itu kami minta H Him ini dibebaskan demi keadilan hukum,” pinta Ibnu Hajar.

Kedatangan warga Bunut Hilir ini diterima pihak Kejari Putussibau. Beberapa perwakilan diminta berdialog dengan Kasi Pidum Hartono SH dan Kasi Intel Acep Subhan Saepudin SH. Keduanya mewakili Kepala Kejari Putussibau yang tidak di tempat.

“Kami mohon maaf, karena pimpinan sedang tidak berada di tempat. Besok sudah berada di Putussibau. Semua Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami sampaikan pada pimpinan,” ungkap Acep kepada perwakilan masyarakat di Ruang Kasi Pidum.

Acep menjelaskan, untuk penangguhan penahanan mesti sesuai prosedur dan izin dari pimpinannya. Sehingga jaksa tidak bisa mengeluarkan tahanan begitu saja. Begitu pula dengan proses hukum, tidak bisa dihentikan begitu saja, mesti ada keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri. Jaksa hanya menuntut, bersalah atau tidak, hakim yang memutuskan.

“Kasus ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Barang bukti di kejaksaan untuk sementara sebagai barang bukti di pengadilan, belum bisa dikembalikan ke masyarakat. Dalam waktu 20 hari setelah pelimpahan harus segera kami limpahkan ke pangadilan. Apa yang menjadi tuntutan sampaikan pada PH (Penasehat Hukum), nanti fakta persidanganlah yang menentukannya,” jelas Acep.

Setelah melalui dialog yang alot, jaksa berkomunikasi dengan Kajari Putussibau via selular. Akhirnya

disepakati, status H Him dialihkan dari tahanan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi Tahanan Kota.

Disepakati pada Selasa (10/2) hari ini, pertemuan dilanjutkan antaran perwakilan warga Nanga Bunut dengan Kajari Putussibau.

“Materi yang sudah disampaikan masyarakat Bunut Hilir sudah diteruskan kepada Kajari. Petujuk dari pimpinan, ada pertimbangan hukum agar tersangka ditangguhkan penahannya. Sehingga hari ini mungkin kita keluarkan H Him. Warga pun menjamin H Him siap hadir ketika dipanggil Kejaksaan ataupun persidangan nantinya,” tutur Hartono SH, Kasi Pidum.

H Him disangkakan dengan Pasal 53 dan 55 UU 22/2001, terkait izin pengangkutan BBM dan izin usaha pengelolaan. “Berkaitan dengan pernyataan mereka tentang adanya izin dari Bupati. Kami minta mereka lampirkan saat di persidangan,” ucap Hartono.

Sementara terkait berkurangnya barang bukti BBM, KBO Satrekrim Polres Kapuas Hulu, Ipda Jatmiko menduga karena adanya penyusutan, karena kasus tersebut sudah lama, hampir dua tahun. “Karena ini minyak, bisa saja terjadi penyusutan, apakah karena drumnya bocor, adanya penguapan maupun dikarenakan hal-hal lain, pada saat barang bukti tersebut disimpan,” singkatnya.

Usai menyampaikan desakannya ke Kejari Putussibau, puluhan warga ini langsung mendatangi gedung DPRD Kapuas Hulu. Kedatangannya disambut langsung Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah SPdI, beserta Wakil Ketua Ade M Zukifli SAP dan Robertus SH. Di gedung wakil rakyat ini, warga menyampaikan berbagai permasalahan BBM di Jalur Sungai Kapuas. Mulai dari dugaan penyelewengan BBM subsidi hingga

13

penjualannya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Mereka pun mensinyalir adanya permainan di APMS Jongkong dan APMS Teluk Sinur.

Semestinya, jatah BBM Subsidi dari dari APMS Teluk Sinur untuk Bunur Hilir 160 drum, namun yang diberikan ke masyarakat hanya 60 drum. Demikian juga dengan APMS Jongkong, mestinya untuk Jongkong dan sekitarnya, tetapi dibawa ke Putussibau dengan menggunakan motor bandung diecer dengan harga tinggi dan untuk proyek.

Ke depan warga minta ada APMS di Bunut Hilir. Kalau pun tidak bisa begitu, harus ada kebijakan Bupati dan aparat keamanan untuk menyetujui suplai jatah BBM untuk masyarakat Bunut Hilir. Agar tidak ada yang ditangkap lagi, ketika membawa BBM untuk masyarakat di jalur sungai Kapuas itu.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Ketua DPRD Rajuliansyah mengatakan, untuk pendirian APMS di Bunut Hilir akan dipelajari bersama Eksekutif.

“Kalau pun ada surat kebijakan pengangkutan BBM, mungkin perlu tanda tangan atau pengesahan dari aparat penegak hukum, agar masyarakat aman dalam proses pengangkutan dari APMS menuju kecamatan jalur sungai seperti Bunut Hilir atau Embaloh Hilir. Kalau pengangkutanmemangperludasar hukum,” jelas Rajuliansyah.

Untuk masalah kesepakatan Bupati dan APMS Teluk Sinur terkait jatah BBM masyarakat Bunut Hilir, kata Rajuliansyah, memang ada sejak 2013. Tetapi, DPRD Kapuas Hulu belum menerima naskah perjanjian tersebut. “Kami belum tahu jatahnya berapa dari perjanjian yang dibuat Bupati.

Kami belum lihat riil berperjanjian tersebut, jadi belum ada statement yang bisa disampaikan,” katanya.

Rajuliansyah mengatakan, kalau pun ada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan BBM, dari aparat penegak hukum jangan setengah-setengah. Jangan sampai oknum pejabat, pengusaha, atau pun oknum aparat keamanan itu sendiri lepas dari jeratan hukum. “Keadilan hukum harus ada. Jangan masyarakat saja yang ditangkap,” pungkasnya. (aRm)

Bupati saat membuka pertemuan penyuluh pertanian tingkat Kabupaten. ARMAN HAIRIADI

Putussibau. Penyuluh merupakan ujung tombak di sektor pertanian. Sukses atau tidaknya program pertanian tergantung darinya. Sehingga perlu juga mereka sekali-kali diberi penyuluhan.

“Karena teknologi pertanian kerap berkembang, begitu pula benih dan hamanya,” kata AM Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu ketika membuka Pertemuan Para Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten yang digelar Dinas Pertanian di Rumah Adat Budaya Melayu Putussibau, Senin (9/2) pagi.

Nasir mengatakan, pertemuan ini merupakan agenda rutin yang harus mendapatkan perhatian khusus. “Kita sedang fokus di sektor pertanian. Apalagi Kalbar termasuk salah satu yang menjadi prioritas perluasan pertanian oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, target swasembada pangan secara nasional harus tercapai pada 2017. Namun untuk komoditas padi diharapkan dapat dicapai pada 2016. Sementara untuk Kapuas Hulu, swasembada padi ditargetkan tercapai pada 2017. “Untuk target tersebut, saya harapkan penyuluh senantiasa meningkatkan semangat kerja dan disiplin guna meningkatkan produktivitas para petani secara optimal,” kata Nasir.

Kapuas Hulu memiliki sekitar 150 tenaga penyuluh

pertanian yang ditempatkan di 278 desa. Beberapa tenaga penyuluh merangkap di beberapa desa. “Kalau ada kendala di lapangan, sampaikan ke kepala dinas. Kepada dinas harap buat peta capaian-capaian setiap penyuluh. Beri penghargaan kepada tenaga penyuluh yang sukses,” pesan Nasir.

Dua mengungkapkan, total luas area intensifikasi sawah irigasi, lahan tadah hujan/ rawa, lebah, dan areal non intensifikasi, termasuk lahan kering di Kapuas Hulu pada 2014 sekitar 21.080 hektar. Sementara produksinya 52.489 ton Gabah Kering Giling (GKG). Artinya rata-rata produksi padi 2,49 ton GKG per hentar.

“Ini tentu masih jauh dari harapan. Ke depan bagaimana ini bisa ditingkatkan melalui perluasan sawah dan peningkatan produktivitas. Saya berharap penyuluh senantiasa berada di tempat tugas dalam mendampingi petani meningkatkan produksi pertanian.

Berilah motivasi kepada para petani,” terang Nasir.

Peluang untuk meningkatkan produksi pertanian, menurut Nasir, sebenarnya masih bisa mencapai 4,5 ton GKG per hektar. Maka akan tercapai produksi padi 94.860 ton GKG/herkat. Sehingga pada 2017, di Kapuas Hulu dapat tercapai swasembada

pangan. “Kalau saat ini untuk pemenuhan kebutuhan lokal saja, kita masih jauh dari harapan,” tukasnya.

Nasir mengungkapkan, saat ini Kapuas Hulu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, karena Pemkab Kapuas Hulu sedang mengembangkan beras Raja Uncak atau Seluang. Makanya beberapa bantuan pun kerap mengalir untuk pengembangan beras ini. “Bila beras di daerah lain sudah cari pembelinya, tidak dengan beras seluang.

Kadang-kadang kalau kita di Putussibau mau beli beras seluang harus pesan satu minggu sebelumnya,” ungkapnya.

Peluang ini, lanjut dia, harus bisa dimanfaatkan para petani.

Apalagi beras Raja Uncak tidak hanya diminati masyarakat lokal, tetapi juga luar Kapuas Hulu. “Saat ini kita sedang mengurus hak paten beras Raja Uncak. Petani saya harap selalu menjaga kualitas beras ini. Tolong juga kepada penyuluh sampaikan ini kepada ke kelompok-kelompok tani (Poktan),” imbau Nasir.

Melalui penyuluh, Nasir berharap Poktan menggunakan bantuan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan mesti dipertangungjawabkan.

Jangan sampai Poktan berurusan dengan hukum. “Sebanyak apapun bantuan, tanpa dukungan kelompok tani akan sia-sia,” ingatnya. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Tindak Tegas Oknum Polisi Berzina Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go mengancam memberikan sanksi disiplin terhadap oknum anggota polisi yang melakukan perzinahan di kecamatan Parindu belum lama ini.

“Kalau ikut kehendak saya mau diproses pidana,” kata Kapolres, Senin (9/2). Namun untuk masalah perzinahan tersebut mengharuskan pelapor memiliki bukti nikah yang sah menurut peraturan negara. Sementara pelapor dan istrinya hanya menikah secara adat.

Meskipun demikian oknum anggota polisi tersebut akan tetap dikenakan sanksi disiplin meskipun sudah di berikan sanksi secara adat dengan membayar denda.

“Biarpun sudah dikenakan sanksi adat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin,” paparnya Ada beberapa sanksi disiplin yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan seperti ditempatkan dalam ruangan khusus selama 21 hari, ditunda kenaikan pangkat, tidak boleh ikut pendidikan, menurunkan jabatan (demosi), menunda kenaikan gaji berkala dan lain sebagainya. “Sanksi pemecatan kalau sudah tiga kali melakukan pelanggaran disiplin,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sanggau, Jumadi meminta Kapolres memberikan sanksi tegas kepada oknum anggota polisi yang sudah melakukan tindakan tidak terpuji tersebut.

Jumadi berharap pihak kepolisian selalu menjalankan tugas dan tupoksinya yakni melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta layak untuk menjadi panutan hidup.

“Saya minta polisi menjalankan tugas dan tupoksinya serta mampu menjadi contoh bagi masyarakat,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Pemuda Dayak Kabupaten Sanggau (PDKS) Alexander Bumbun. Polri kata dia, institusi yang penting dan diperlukan masyarakat. Jangan sampai ada lagi anggotanya yang berkelakuan tidak terpuji.

“Apalagi jika ada yang konsumsi narkoba bahkan membakup peredaran narkoba, Kita harus lawan itu,membantu pak Kapolres dan Kapolsek yang sudah bekerja keras,” ujarnya. (KiA)

Kodim Harap Proses Hukum Kayu Sampai ke Pengadilan Polres Bilang Itu Urusan Jaksa Sanggau. Komandan Unit Intel Kodim 1204/Sanggau, Pelda Mat Herry menilai kasus ratusan jenis kayu olahan yang diamankan pihaknya, Selasa (3/2) lalu, sudah terang benderang.

Sejumlah fakta di lapangan, sampai nama-nama pihak yang diduga terkait dalam kasus ini pun sudah dikemukakan ke Polres Sanggau, saat pelimpahan barang bukti dan saksi sopir dilakukan.

“Dengan penangkapan dan penyerahan kayu empat truk ini kita harapkan proses hukumnya bisa sampai ke meja hijau,” katanya.

Empat truk yang ditangkap itu adalah truk bernomor polisi KB 8821 AB, yang dikendarai

Rahmat Harahap, truk KB 1987 EE dengan sopir Budi Mulyono, 30, truk AD 1394 ZE, sopir Uspendi, 45, dan KB 9179 F dengan nama sopir Budi Sarjoko, 34, diamankan di wilayah Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Hulu, karena tidak memiliki dokumen atau izin.

Mat Herry mengharapkan, agar hasil penyelidikan yang dilakukan Polres, tidak sebatas pada sopir, tapi juga sampai penentapan tersangka si empunya kayu.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP Budi Hartono mengaku saat ini pihaknya sedang menelusuri orang yang bertanggungjawab

atas peredaran kayu-kayu ini.

Tapi kata Kasat, penanganan kasus ilegal loging tidak sama dengan kasus-kasus peredaran barang ilegal lainnya seperti gula. Artinya, siapa pun yang bertanggungjawab atas peredaran kayu tersebut bisa dijadikan tersangka, termasuk sopir.

Ia menjelaskan, dalam kasus kayu polisi bisa menetapkan tersangka kepada orang yang bertanggungjawab, bisa pemilik atau lainnya.

“Kalau di undang-undang yang baru itu, yang ngangkut, yang bawa, yang nebang juga bisa kena, sopir bisa saja jadi tersangka,” bebernya.

Namun ia juga tak mau buru-

buru mentapkan status tersangka, dan sejauh ini para sopir masih berstatus sebagai saksi.

“Kita masih cari yang bertanggungjawab, artinya ini masih berproses lah,” katanya.

Terkait dengan harapan Kodim 1204/Sanggau, agar Polres dapat memperkarakan kasus tangkapan empat truk kayu tersebut sampai ke persidangan, Budi menegaskan, itu urusan jaksa nantinya.

“Kita hanya menyidik. Nanti setelah proses ini akan kami limpahkan secara lengkap ke jaksa selaku penuntut,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kasus penangkapan ratusan kayu jenis belian yang dilakukan Tim Reserse Polres Sanggau, atau sehari

setelah penangkapan Kodim.

Masing-masing sopir truk Mitsubishi roda enam warna kuning, bernopol KB 8893 BA yang dibawa oleh Fham Djun Siong alias Asiong, 55, dan truk nopol KB 9116 DA yang dibawa oleh Hairudin alias Bang Hai, 49, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya dikenakan Pasal 50 ayat 3 huruf h Jo pasal 78 ayat 7 UU RI nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan diancam dengan pidana kurungan maksimal 5 tahun dan denda Rp10 miliar.

“Memang keduanya mengaku, kalau kayu itu milik dia, dia bisnis usahanya itu, ambil dan jualjual kayu,” kata Budi. (KiA)

Tuntutan Petani Sawit Masih Mandeg Sanggau. Hingga saat ini belum ada perkembangan terkait tuntutan petani terkait janji pembuatan sertifkat tanah pada PT. Mas Dua Estate. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Sanggau Jumadi, Senin (9/2).

Karena itu Jumadi berencana menggelar rapat dalam waktu dekat dengan Komisi A dan Komisi B terkait laporan masyarakat yang sudah berulangkali dilayangkan ke DPRD Sanggau itu. Rencananya komisi A dan B akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut.

“Dalam minggu ini kita akan rapatkan.

Setelah itu baru turun k e l a p a n ga n ,” u ja r n ya Na m u n K e t u a K o m i s i BDPRD Sanggau Fransiskus Suwondo mengatakan, belum mendapatkan laporan secara tertulis dari masyarakat terkait pengaduan permintaan pembuatan setifikat lahan di PT. Mas Dua Estate yang berolaksi di kecamatan Bonti tersebut.

Lebih lanjut ia menyampaikan permasalahan tersebut memang sudah lama, terjadi dari semenjak masyarakat menyerahkan lahan, belasan tahun yang

lalu. “Ternyata masih belum selesai,” ujarnya.

Ia menyampaikan secara prosedur masyarakat harus membuat laporan tertulis setelah itu disampaikan ke Bagian Umum DPRD Sanggau, kemudian dari bagian umum menyampaikan pada pimpinan. Setelah itu akan diadakan rapat komisi dan kemudian kedua belah pihak akan di panggil.

Sehingga permasalahan tersebut akan mendapatkan solusinya.

“Prosedurnya buat laporan dulu dari masyarakat setelah itu akan diproses,” pungkasnya. (KiA)

Ilustrasi/Ist

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Masyarakat Diminta Jaga Infrastruktur

Ilustrasi/IST

Ngabang. Kepala bagian Bina Marga Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan kabupaten Landak, Sahbirin, meminta agar masyarakat saling mendukung dan menjaga pembangunan jalan dan jembatan tidak cepat rusak.

Dikatakannya, hampir di setiap desa jalan dan jembatan banyak yang rusak akibat, muatan angkutan terlalu berat tidak sesuai ukuran jalan.

Menurutnya, jalan yang di bangun untuk pedesaan, itu ada ukurannya, beban muatan paling berat 5 ton, tidak boleh melebihi kapasitas yang ada. Beda dengan jalan provinsi. Semua jalan yang di bangun ada ukurannya. “Tapi masyarakat tidak menuruti ketentuan ini, maka jalan cepat rusak,” kata Sahbirin, kamarin.

Ia minta masyarakat bersama-sama mendukung dan menjaga bangunan yang ada. “Masyarakat semua minta pembangunan jalan dan jembatan, kami mau setelah di bangun masyarakat harus menjaga, membawa angkutan sesuai dengan ukuran jalan yang di bangun,” tutur Sahbirin.

Ia mengatakan, pada saat Musrenbang, masyarakat harus mengusulkan pembangunan yang skala prioritas.

Ia juga meminta Kades mengawal hasil Musrenbang tersebut, sebagai tindak lanjut.

Sejak berdirinya kabupaten Landak, saat ini sudah banyak jalan yang sudah dibangun. “Kalau dulu masyarakat berjalan kali mau ke pasar atau ke kota tapi sekarang sudah bisa menggunakan kendaraan, motor dan mobil. Hanya jalannya masih sulit di lalui walaupun sudah dibangun, hanya memang masih banyak jalan yang rusak,” katanya.

Ia berharap masyarakat pengguna jalan juga harus menggunakan sesuai ukuran jalannya. Karena jalan itu untuk kepantingan masyarakat bersama.

“Pembangunan jalan yang ada ini masyarakat juga harus ikut merawat jalan, seperti ada jalan yang tergenang air, masyarakat harus mau membuang air supaya ngalir, karena air itu paling cepat merusak jalan,” harap Sahbirin.(ius)

Selasa, 10 Februari 2015

14

Bupati: Pemimpin Bagaikan Pengembala Menyuke. Usai melantik Camat Jelimpo, Toto Martono Jumaat pekan lalu, Bupati Kabupaten Landak, Adrianus Asia Sidot kembali melantik Camat Menyuke, Thomas Aquinas di halaman Kantor Camat Menyuke, Senin (9/2).

Thomas menggantikan Camat Menyuke yang lama, Yonas yang saat ini memegang jabatan baru sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Landak. Sedangkan Thomas sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Landak.

Dalam arahannya, bupati kembali menegaskan, jabatan Camat merupakan amanah dari

masyarakat melalui dirinya sebagai Bupati Landak. “Saya juga mengingatkan kembali, Camat merupakan pejabat Eselon III a yang cukup istimewa dari pejabat Eselon III a yang ada di SKPD. Camat punya wilayah dan masyarakat. Sedangkan kalau pejabat Eselon III di SKPD, ruang lingkupnya hanya di lingkungan SKPD itu saja,” ujar bupati.

Ia juga meminta seorang Camat harus memiliki kemampuan untuk memimpin. Hal ini tentunya harus memiliki syarat dan kriteria tertentu.

“Banyak jenis atau pola kepemimpinan. Seperti di Alkitab, pemimpin adalah seorang gembala. Kalau seorang gembala tidak melindungi dombanya

saat serigala datang, apa yang akan terjadi. Tentu gembalaannya akan menjadi korban dari serigala,” katanya.

Tapi kalau sang gembala mampu melindungi gembalaannya tambah Bupati, jika serigala datang, si pengembala bisa berhadapan dengan serigala tersebut, sehingga dombanya selamat.

“Demikian jugalah dengan seorang camat. Kita juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berilah pelayanan dengan kasih, walaupun kita tidak bisa memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Kitapun harus selalu tersenyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pintanya.

Adrianus juga meminta ke-

Pelantikan camat Menyuke. ANTONIUS

pada Camat Menyuke yang baru untuk tetap meneruskan program-program yang sudah disusun oleh camat yang lama.

“Terpenting Camat Menyuke harus tetap mewujudkan Darit yang Damai, Aman, Ramah, Indah dan Tertib,” harapnya.(ius)

UPTD Darit Diresmikan

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot meresmikan UPTD Darit. ANTONIUS

Darit. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, meresmikan kantor baru Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas pendidikan dan kebudayaan

Darit kecamatan Menyuke kabupaten Landak, Senin (9/2).

Bupati Landak, Adrianus mengatakan, untuk menciptakan manusia yang cerdas

melalui dunia pendidikan salah satunya UPTD Darit harus dibisa di berkerja dengan baik.

Dijelaskannya, masyarakat kita masih banyak belum cerdas, maka mereka tidak bisa menfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.

“Guru harus mampu membuat mereka sejahtera melalui pendidikan. Gedung UPTD yang dibangun ini untuk kemajuan dunia pendidikan, sehingga para guru bisa memanfaatkan gedung UPTD yang baru ini dengan baik,” jelasnya.

Dikatakan Bupati, apalah gunanya kalau gedung itu megah, tapi kalau tidak bisa memberi perubahan yang lebih baik kepada dunia pen-

didikan.

“Kita harus waspada, hampir setiap hari ada berita tentang peredaran Narkoba. Saya mendukung tindakan presiden republik Indonesia yang memberikan garasi hukuman mati terhadap pengedar narkoba.

Kita harus waspada dengan pergaulan anak-anak kita,” kata Adrianus.

Sementara Kepala UPTD Darit, Sapor mengatakan, kantor UPTD darit menaungi guru di tiga kecamatan. Peresmian ini merupakan idaman kami para guru. Selama 70 tahun merdeka baru ini sejarah adanya kantor UPTD ini, dengan berdirinya kantor ini, kami sebagai pegawai tidak merasa malu

karena sudah ada kantor.

“Dalam menjalankan tugas, saya selalu berkoordinasi.

Struktur yang bekerja satu orang kepala UPTD 1 orang kasubag, seorang staf, kelompok jabatan struktur dan 6 orang pengawas, 44 sekolah dasar di Kecamatan Menyuke 17 kecamatan Meranti. Dengan berdirinya kantor UPTD, pelayanan pendidikan di tiga kecamatan mempunyai kwalitas,” ucapnya.

Ia berharap, kepada pendidik bisa mempunyai konsef pendidikan dan karakter yang tinggi.

“Peran guru meningkatkan pelayanan pendidikan dengan mutu dan kwalitas baik. Tapi Masih ada sekolah yang belum memiliki guru,” katanya.(ius).

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Gereja Perlu Tambahan Banyak Gembala Tuhan

Taman-Mahap Dibetulkan Paling Cepat Tahun Depan Dewan Provinsi Dapil Sekadau-Sanggau, Tolong Kawal Ya Anggarannya Sekadau. Keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas Jalan Nanga Taman menuju Nanga Mahap sampai ke telinga anggota DPRD Sekadau, Teguh Arif Hardianto. Ia pun meminta pihak berwenang melakukan perbaikan.

“Karena status jalan ini milik pemerintah provinsi (Kalbar), kita harapkan kepada pemerintah provinsi untuk segera melakukan perbaikan,” kata Teguh kepada Rakyat Kalbar, Senin (9/2).

Diakui Teguh, dirinya sudah beberapa kali mendapat laporan dari masyarakat terkait kerusakan ruas jalan tersebut. Saat ini, kondisi jalan sudah hancur lebur,

Rupinus menghadiri Misa syukur Kaul Kekal Suster Modesta, Cp di gereja Katolik Stasi Santo Paulus Rasul di Mondi. ISTIMEWA

Mondi. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, menghadiri misa syukur Kaul Kekal Suster Modesta Cp di Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Rasul di Mondi, dua hari lalu. Misa syukur ini dipimpin pastor asal Desa Mondi yang sekarang menjadi Pastor Kepala Paroki Nanga Pinoh, Pastor Petrus Apot Pr. Dalam sambutannya, Rupinus menyampaikan pujian dan selamat kepada Suster Modesta yang telah menerima kaul kekal pertama menjadi seorang suster pada konggregasi pasionis. Ia berharap keberadaan suster ini bisa menambah jumlah gembala Tuhan yang saat ini dirasa masih kurang.

“Untuk sekarang kita masih banyak kekurangan tenaga para pastor, frater, bruder dan suster,” tuturnya, Minggu (8/2).

Rupinus pun mengajak umat di Mondi agar tugas perutusan ini tidak cukup berhenti untuk Pastor Petrus Apot dan Suster Modesta saja.

“Tetapi ada lagi umat yang lain yang bisa memilih hidupnya menjadi gembala Tuhan,” ucapnya.

Ia juga meminta ada lagi anak-anak di Mondi yang mau menjadi pastor, suster, bruder dan frater.

“Untuk itu, kita berharap kepada orangtua agar mendorong putra-putrinya untuk sekolah sesuai dengan pilihan dan panggilannya, kalau ada anaknya yang terpanggil menjadi pastor dan suster silakan orangtuanya memberikan dukungan,” demikian Wabup Rupinus. (bdu)

Teguh Arif Hardianto. ABDU SYUKRI

PKJ Selalong Ditargetkan Beroperasi Bulan Ini Sekadau. Komitmen pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan kepada pasien penderita gangguan jiwa, ternyata bukan cuma isapan jempol. Ini terlihat dengan akan diresmikannya penggunaan Puskesmas Kesehatan Jiwa (PKJ) di Selalong, Sekadau Hilir, dalam waktu dekat.

“Target kita, bulan ini kita resmikan,” ujar Wirdan Mahzumi, Kepala Dinas Kesehatan Sekadau kepada Rakyat Kalbar, Senin (9/2).

PKJ Selalong merupakan sarana utama yang akan difungsikan untuk menampung para

pasien gangguan jiwa. Di sini, para pasien tersebut akan diberikan perawatan tinggat pertama, sebelum dirujuk ke RS Jiwa di Singkawang.

“Jika sudah benar-benar diresmikan penggunaannya, mungkin PKJ ini bisa menampung hingga 10 orang penderita gangguan jiwa,” rinci Wirdan.

Disinggung kapan pastinya peresmian PKJ ini, ia belum bisa memberikan tanggalnya. “Kita masih atur waktu dulu dengan Pak Bupati. Kita juga rencananya akan mengundang pihak Kementerian Kesehatan untuk hadir saat peresmian nanti,” tukas Wirdan. (bdu)

bahkan pernah putus karena tingginya lumpur.

“Kita selalu anggota dewan, tentunya tidak tinggal diam. Beberapa waktu lalu kita bahkan pernah berkunjung langsung ke Dinas PU Provinsi untuk melaporkan masalah ini,” ucapnya.

Dari hasil kunjungan tersebut, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Nasdem itu, pihak PU Provinsi merespon positif. Mereka mewacanakan untuk menganggarkan dana perbaikan pada APBD Provinsi tahun anggaran 2016 dan 2017 mendatang.

“Kita juga berharap agar perbaikan tidak dilakukan dengan cara tambal sulam.

Kita juga setuju agar di-

lakukan perbaikan dengan sistem multiyears agar efektivitasnya lebih terjamin,” ulas Teguh.

Agar upaya perbaikan itu tidak hanya menjadi angan-angan, Teguh berharap kepada rekan di Dewan Kalbar, terutama yang berasal dari daerah pemilihan Sekadau-Sanggau untuk ikut memberikan perhatian. Paling tidak, mendukung atau mengamankan kebijakan penganggarannya.

“Kita harapkan rekanrekan di DPRD Provinsi bisa ikut mengamankan anggaran multiyears untuk perbaikan ruas jalan Nanga Taman menuju Nanga Mahap itu,” cetusnya. (bdu)

Kebagian Berkah Imlek Sekadau. Imlek tidak hanya disambut suka cita warga Tionghoa. Etnis lain pun bisa ikut merasakan berkah hari besar nasional tersebut. Salah satunya dirasakan Toni, seorang pedagang sayur di Sekadau.

Dia saban hari membawa sayur ke daerah Sungai Ayak. Beberapa hari lalu, Toni mendapat order membawa kue keranjang dari Sekadau menuju Sungai Ayak. “Saya bawa 500 KG. Per kilonya, saya dikasi Rp1000,” ujar Toni saat berbincang dengan awak koran ini, Senin (9/2).

Ia bersyukur atas berkah itu.

“Ya lumayanlah. Mudah-mudahan ada order lagi,” katanya polos.

Tak hanya Toni, sejumlah

Sejumlah warga tengah memasang lampu lampion untuk menyemarakkan Imlek di Sekadau. ABDU SYUKRI

warga lain juga ikut merasakan berkah Imlek. Caranya bermacam-macam, mulai dari menerima upah membantu

membuatkan dekorasi hingga memasang lampu lampion untuk warga etnis Tionghoa yang merayakan Imlek. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Februari 2015

15

Drainase Tidak Layak

Jalan Pembangunan Rawan Hancur Sambas. Jalan Pembangunan merupakan akses utama menuju kawasan perkantoran pemerintahan, termasuk Kantor Bupati dan DPRD Sambas. Akibat tidak didukung saluran pembuangan air (drainase) yang layak, saat musim hujan beberapa ruas jalan dua jalur ini tergenang air sehingga rawan hancur.

“Akibat tergenang air, jalan utama Kantor Bupati Sambas jadi berlubang dan penuh dengan bebatuan saat dilintasi kendaraan roda empat. Terutama di Simpang Tugu Songket depan Pesantren Baisuni Imran menuju ke arah Kantor Bupati Sambas,” ungkap Indra, warga Sambas kepada Rakyat Kalbar saat melintasi Jalan Pembangunan, Senin (9/2).

Indra menilai, drainase yang ada tidak berfungsi maksimal membuang limpahan air asat hujan. Sebab, badan jalan tidak condong ke saluran air di tepi jalan. Akibatnya air menggenang. “Seharusnya jalan dibangun miring ke saluran air, biar air cepat mengalir, tapi ini justru kebalikan,” ujar Indra.

Sebuah truk saat melintas di depan Kantor DPRD Sambas. M Ridho Sementara median jalan, ujar Indra, justru membuat air tertahan. Sehingga genangan air menyebabkan kerusakan jalan. Padahal Jalan Pembangunan belum lama dibangun, tapi sudah berlubang. “Seharusnya ini bisa menjadi perhatian instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas, karena ini jalan utama

Jalan di Simpang Tugu Tenun menuju Kantor Bupati Sambas tergenang air. M Ridho

perkantoran,” jelasnya.

Saat ini, lubang di badan jalan sudah mulai menjadi kubangan air. Sehingga sedikit demi sedikit aspalnya terkelupas. Bahkan batu pun sudah terlihat bertaburan di jalan, tentunya ini memperparah kondisi jalan untuk dilewati saat musim penghujan, dan rawan

kecelakaan. “Sebagai warga Sambas, saya sangat menyayangkan jika dibiarkan jalan kebanggaan masyarakat Sambas ini akan cepat rusak. Bahkan saat melintas, sering saya kecipratan air genangan dari kendaraan roda empat,” tutunya.

Sementara itu, warga Sambas lainnya,

Warung Kopi IPM

SMKN 1 Pemangkat Tuan Rumah Gebyar SMK

RSUD Merupakan Jati Diri Daerah Sambas. Meski telah lama berdiri, tapi hingga saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas dan Pemangkat belum memiliki nama. Walaupun nama bukan sesuatu yang perlu perdebatan, namun nama akan mencerminkan jati diri daerah.

“Hampir setiap daerah di Kalbar, RSUD-nya sudah memiliki nama dengan mengabadikan nama tokoh, seperti di Pontianak ada RSUD dr Soedarso dan RSUD Sultan Syarif M Alkadri, Singkawang RSUD dr Abdul Aziz, Mempawah RSUD dr Rubini, Ketapang RSUD dr Agusdjam, Kapuas Hulu RSUD Achmad Diponegoro, Sintang RSUD Ade Muhammad Djoen,” kata Andi Wahyudi, Ketua LSM Pioner kepada wartawan, Senin (9/2) di Sambas.

Besar harapan masyarakat agar Pemkab dan DPRD Sambas mempertimbangkan nama bagi dua RSUD yang dimiliki, karena banyak tokoh masyarakat yang berpengaruh dan berjasa di Kabupaten Sambas, mulai dari Sultan Muhammad Syafiudin atau dari pejuang kemerdekaan asal Kabupaten Sambas seperti H Sirajd Sood, Naim Razak, M Kemad, Umar Sood, UA Hamid, atau tokoh masyarakat seperti Djuhardi H Alwi dan pejuang lain.

Mengabadikan nama bagi RSUD selain untuk mengenang tokoh-tokoh yang berjasa terhadap Kabupaten Sambas, juga agar ketokohannya bisa terus dikenang oleh generasi penerus bangsa. “Diharapkan ada perhatian pemerintah dan DPRD, sehingga jasa pejuang kita bisa diketahui secara luas. Inilah bentuk penghargaan kita terhadap pendahulu kita yang telah membesarkan nama Sambas,” pungkasnya. (edo)

RSUD Sambas

Zainal menuturkan, Jalan Pembangunan yang tergenang air hujan sudah setahun lebih. Kondisi tersebut diperparah saat dilintasi kendaraan bermuatan berat. Sehingga tidak heran kalau kita melihat batu jalan sudah banyak yang berhamburan. “Kondisi jalan sudah berlubang dan ditambal sulam.

Kondisi ini tidak saja di Tugu Tenun, tapi di sepanjang Jalan Pembangunan,” ungkapnya.

Saat musim hujan seperti saat ini, jika tidak hati-hati akan kecipratan genangan air dari kendaraan lain. Apalagi akses Jalan Pembangunan satu jalur dengan jalan menuju Kecamatan Subah yang merupakan wilayah perkebunan sawit. Makanya, tak heran truk sering lewat dan konvoi di jalur utama Kantor Bupati Sambas. “Kalau saja air cepat mengalir dan tidak menggenangi jalan, mungkin jalan tidak rusak. Jika terus bergenang seperti ini, bisa saja tahun depan jalan kebanggaan Kabupaten Sambas cepat rusak,” ingatnya. (edo)

Sambas. Gebyar SMK se-Kabupaten Sambas Tahun 2015 dipusatkan di SMKN 1 Pemangkat selama empat hari, Senin-Kamis (9-12/2). Ketua Pelaksana Kegiatan, Jamiad SPd MH menegaskan, kegiatan ini rutin digelar setiap tahun.

“Gebyar SMK se-Kabupaten Sambas Tahun 2015 dipusatkan di SMK Negeri 1 Pemangkat. Namun, rangkaian kegiatannya juga ada yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Pemangkat, dan SMK Filadelfia,” ujar Jamiad, Minggu (8/2).

Gebyar SMK se-Kabupaten Sambas akan dimeriahkan beberapa pertandingan. Lomba Akutansi dan Volly dilaksanakan di SMKN 1 Pemangkat, sedangkan di SMK Filadelfia untuk Lomba Pemasaran, Sekretaris dan Basket. ”Selebihnya berbagai lomba lain dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pemangkat,” ujarnya.

Menurut Jamiad, Gebyar SMK merupakan ajang pembuktian kompetensi siswa SMK yang memang dituntut dan dapat berkompetisi dalam proses pembelajaran, seperti keberhasilan SMK mengirim beberapa siswa untuk bekerja ke Fiji dan Panama. “Siswa SMK ke depan harus memiliki kompetensi yang siap dalam dunia kerja, serta kompetensi berinovasi untuk kemajuan masyarakat pada umumnya,” tegasnya.

Jamiat berharap, Gebyar SMK kali ini juga memperlombakan Teknologi Tepat Guna (TTG) sehingga bisa menampilkan teknologi terbaik, sederhana dan bermanfaat karya siswa SMK se-Kabupaten Sambas.

“Gebyar SMK se-Kabupaten Sambas Tahun 2015 ini mempertandingan 24 bidang lomba,” katanya.

Ia membeberkan, 24 bidang lomba tersebut diantaranya, lima Lomba Keterampilan Siswa (LKS), lima Olimpiade Sains Terapan, satu Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), lima Olympiade Olahraga Siswa Nasional (02SN), empat Lomba Debat, serta acara tambahan berupa Guitar Classic, Stand Up Komedi, Lomba Masak Serba Ikan, TTG dan Futsal. “Gebyar ini nantinya menjadi langkah awal menciptakan insan SMK yang mampu bersaing di luar daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional,” harapnya. (edo)

Sambungan Polisi Berani ...........................................................................................................................dari halaman 9 Kapolresta Perintahkan...........................dari halaman 9 Bahkan Djunaidi sendiri selaku kepala BP2T siap mendampingi Kapolresta Pontianak dan menunjukkan THM mana saja yang nakal.

“Saya siap mendampingi Kapolresta dalam melakukan Sidak. Saya akan membukakan data dan kita tunjukkan manamana saja THM yang menjual Minol tanpa

izin,” janji Djunaidi.

Diakui Djunaidi, permasalahan penjualan Minol tanpa izin di THM sudah sangat lama terjadi. Selain menyampaikan data THM nakal ke polisi, BP2T juga akan menyampaikannya ke Satpol PP. “Karena yang dilanggar THM itu adalah SK Walikota Pontianak,” ungkapnya.

“Intinya kita siap buka-bukaan dengan polisi, agar THM nakal ini ditindak tegas.

Tidak dibenarkan karaoke dan café menjual Minol di Kota Pontianak ini, kecuali bar yang sudah include dengan hotel bintang tiga ke atas. Itupun harus minum di tempat,” tegasnya. (zrn)

IRT Jual .........................................................................................................................................dari halaman 9 Kapolres Mempawah, AKBP Suharjimantoro SIk melalui Paur Humas, AIPTU Imam Widhiatmoko membenarkan jajarannya meringkus An dengan barang bukti sabu. Operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Pontianak, IPTU Buchari.

Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai gerak-gerik pelaku.

Berbekal laporan itulah, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan. Benar saja, ketika itu petugas mendapatkan pelaku sedang berkunjung ke rumah salah seorang rekannya di Jalan Al-Falah II Mempawah.

Pelaku yang ketika itu tampak bersantai duduk di teras rumah rekannya sama sekali tidak menduga kalau dirinya sedang masuk dalam Target Operasi (TO) polisi. Saat waktu yang tepat, petugas pun melakukan penyergapan. Kontan saja pelaku kaget melihat

keberadaan polisi.

Merasa terancam, An mencoba mengelabui petugas dengan menyembunyikan 11 paket sabu itu ke dalam dompet warna merah miliknya. Bahkan pelaku juga sempat menduduki dompet merah tersebut dengan maksud agar tidak terlihat oleh polisi. Namun upayanya gagal setelah petugas berhasil menemukan 11 paket sabu seberat sekitar 1,15 gram. An pun tak berkutik di hadapan polisi dan Ketua RT serta pemilik rumah.

Selain mendapatkan 11 paket sabu, polisi juga mengamankan uang Rp1,08 juta dan tiga unit handphone. Usai mengamankan barang bukti, An pun digelandang ke Mapolres Mempawah untuk diperiksa.

“Ketika penggeledahan, kita juga melibatkan Ketua RT dan pemilik rumah sebagai saksi. Kita mendapatkan dompet merah

yang di dalamnya ditemukan 11 paket sabu dan uang tunai berikut hendphone. Pelaku mengaku terpaksa menjual sabu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” papar Buchari.

Pemberantasan peredaran Narkotika merupakan salah satu atensi Kapolres Mempawah. Narkoba sangat berbahaya, terutama merusak kehidupan masyarakat.

Dalam pemberantasan tersebut kepolisian telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Narkoba.

“Kapolres Pontianak mengimbau seluruh orangtua agar meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap anak-anaknya. Jangan sampai generasi muda di Kabupaten Mempawah terjerumus jaringan peredaran penyalahgunaan Narkotika,” ucap Buchari. (fia)

seluruh jajaran wajib menangkapnya.

“Karena hal itu dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat kita,” sambungnya.

Kapolresta akan melakukan Anev setiap minggunya. Melalui Anev maka ketahuan mana

jajarannya yang bekerja serius dan tidak.

“Setiap minggunya akan ada Anev. Nah, dari Anev itu akan ketahuan berapa jumlah kasus yang ditangani dan berapa jumlah kasus yang telah berhasil diungkap,” katanya. (adx)

BMC Jadi .....................................................................dari halaman 9 BMC siap bekerjasama dengan pemerintah maupun kepolisian dalam melakukan kegiatan sosial. Terlebih jika terkait dengan kendaraan bermotor seperti sosialisasi tertib berlalu lintas. Supriadi berharap BMC menjadi komunitas yang solid, bermanfaat juga bagi masyarakat ramai.

“Karena didukung pribadi anggota yang memiliki jiwa persaudaraan, solidaritas serta tanggungjawab sosial. Jadi kita juga ingin bermanfaat bagi masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan sosial,” katanya.

Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Lantas Ketapang AKP Wahyu Jati Wibowo menegaskan, upaya penertiban lalu lintas tidak hanya melakukan razia dan menindak pelanggar. Namun menyadarkan masyarakat agar tertib berlalu lintas juga sangat penting. “Pelopor keselamatan berlalu lintas itu mengajak atau melibatkan

masyarakat, agar ikut mensosialisasikan. Jadi bukan hanya polisi yang mengajak masyarakat. Tapi masyarakat mengajak masyarakat untuk tertib Berlalu lintas,” tegasnya.

Kasat mengatakan, Satlantas Polres Ketapang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Satu di antaranya seperti club-club motor di Ketapang dirangkul untuk mewujudkan ketertiban berlalu lintas. “Karena club motor itu terkait langsung dengan lalu lintas,” jelasnya.

Wahyu berharap club atau komunitas motor di Ketapang bisa menjadi contoh masyarakat sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.

Sehingga Ketapang tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas seperti balapan liar dan angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan, bahkan tidak ada terjadi. (jay)

Tiga Preman ..............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Selain di pasar-pasar maupun tempat hiburan malam, SPBU-SPBU juga menjadi salah satu target patroli Satgas. Di SPBU Parit Mayor, Pontianak Timur khususnya, anggota Satgas ini mengamankan tiga pemuda yang diduga sebagai pemalak uang parkir terhadap sopir-sopir truk yang mengantre BBM jenis solar di SPBU Parit Mayor.

“Diduga mereka melakukan aksi premanisme berupa pemalakan terhadap sopir-sopir. Itu berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami, bahwa mereka sering meminta uang parkir kepada sopir truk yang mengantre BBM jenis solar,” ungkap Hotma di Mako Sabhara Polda Kalbar, Senin

(9/2) siang.

Aw a l n y a , k a t a S i h o m b i n g , tiga pemuda ini didapati tengah bergerombol hingga enam orang, sambil mengonsumsi minuman keras (Miras) di depan SPBU. Namun hanya tiga diantaranya yang berhasil diamankan. “Dari enam orang itu, hanya tiga yang kami amankan berikut dengan minuman kerasnya jenis arak kampel dan capcuan,” ujarnya.

Ketiga pemuda ini digiring ke Mako Sabhara Polda Kalbar untuk didata dan diberi pembinaan serta dibuatkan surat pernyataan, untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa. “Karena sampai saat ini belum ada pihak yang dirugikan atau pelapor. Untuk uang tidak berhasil

diamankan, cuma minuman keras yang berhasil disita. Karena pada saat itu, mereka sedang menenggak Miras,” papar Hotma.

Sesuai informasi masyarakat, lanjut Hotma, jumlah besaran uang yang dipalak ketiga pemuda ini berkisar Rp20 ribu per mobil. “Untuk di SPBU Parit Mayor, rata-rata segitu. Di SPBU lainnya berkisar Rp20 sampai Rp40 ribu per mobil,” paparnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, kata Wadir Sabhara Polda Kalbar ini, pemuda yang diamankan di SPBU Parit Mayor itu mengaku sebagai tukang parkir. Hasil penelusuran lebih lanjut, ternyata mereka tidak resmi sebagai tukang parkir, baik yang

diminta pihak SPBU maupun yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

“Bisa disimpulkan, mereka adalah tukang parkir liar yang memungut uang dari para sopir truk yang mengisi solar,” katanya.

Dalam hal ini, kepolisian juga akan meminta keterangan pihak-pihak SPBU untuk mengetahui bahwa tiga pemuda yang diamankan ini benar dipekerjakan pihak SPBU atau tidak?

Namun, untuk saat ini, kata Hotma, belum ditemukan keterlibatan pihak SPBU dalam menagih uang parkir pada setiap sopir.

Diakuinya, terkadang pihak SPBU maupun karyawan takut diancam apabila melarang para preman tersebut menarik uang parkir. “Saya rasa

tidak ada kerjasama antara preman dan pihak SPBU. Pihak SPBU juga tidak berani secara terbuka melarang kegiatan premanisme dalam bentuk minta-minta uang parkir kepada sopir,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihak SPBU pada dasarnya sudah mengetahui aktivitas pemalakan itu dan sudah kenal siapa saja pelakunya. Hanya saja, kembali dikatakan Hotma, pihak SPBU merasa takut dan terancam untuk melaporkan aktivitas tersebut.

“Kita juga bisa memahami karena terkadang pihak SPBU takut juga dengan keberadaan mereka. Jadi kalau pihak SPBU melarang keberadaan preman itu, pihak SPBU

juga merasa terancam. Makanya pihak SPBU tidak berani melapor ke kita,” terangnya.

Sejak dibentuknya Satgas Anti Premanisme, sudah 30 preman yang diamankan. Bertahap, pertama lima orang, 15 orang, tiga orang, dan terakhir ini tiga orang di SPBU Parit Mayor.

“Dengan pola setiap hari melakukan patroli rutin, untuk menekan aksi premanisme. Seperti patroli ke setiap SPBU, apabila ada orang yang tidak antri BBM namun berada di SPBU, maka yang bersangkutan diduga melakukan aksi premanisme dan kita bawa ke kantor. Begitu juga di tempat lain,” tegas Hotma. (oxa)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Selasa, 10 Februari 2015

NGGAK KUAT

INE SINTHYA

Jurang Perpisahan Sejak lima tahun lalu, Ine Sinthya sudah tak akur lagi dengan suaminya. Keduanya pisah ranjang. Bagai ingin menggambarkan kondisi rumahtangganya, bersama sejumlah musisi dan tim kreatif, Ine tengah mengemas album baru bertajuk Jurang Perpisahan.

Meski demikian, Ine tetap eksis di dunia tarik suara yang membesarkan namanya. “Prahara rumah tangga tak menjadikan hidup ini berhenti. Betapa pentingnya harus mengisi kehidupan yang singkat ini dengan berbagai macam kebaikan yang bermanfaat,” kata Ine. Rumah tangga Ine Sinthya memang berada di jurang perpisahan. Namun, penyanyi yang sempat populer lewat lagu Cinta Bukan Sayur Asem ini enggan untuk bicara lebih jauh soal kehidupan rumahtangganya. “Mending ngomongin yang lain saja, Mas. Yang jelas-jelas saja,” kilah penyanyi yang melejit lewat lagu Lima Menit Lagi, Gaun Merah Jambu, dan lagu Lupa Kulitnya ini.

Ine juga enggan untuk mengkaitkan kondisi rumahtangganya dengan judul album yang dikeluarkannya itu. “Bagi saya, hidup itu selalu berkreasi. Saya tidak pernah memisahkan antara kehidupan berkesenian dengan fakta hidup. Sebagai pekerja seni, pengalaman hidup yang aku jalani sering menginspirasi untuk dijadikan lagu. Dari musik dan lagu itu aku berharap masyarakat dapat terinspirasi, bisa memetik manfaat, dan mengambil pelajaran,” ujarnya.

Soal dedikasinya di bidang seni, Ine Sinthya terbilang seniman yang tak pernah berhenti berkarya, khususnya di bidang tarik suara. Debutnya dimulai dari penyanyi solo, duet, trio, sampai grup. Hampir tiap tahun selama rentang waktu tahun 1986 hingga tahun 2015, selalu saja album baru Ine diproduksi.

Hampir semua album yang dikeluarkan mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat pecinta musik dangdut. Bahkan, lagu-lagunya masih banyak diputar di sejumlah radio dangdut sampai sekarang. “Tanpa apresiasi masyarakat, saya bukanlah siapa-siapa,” ujar ibu dua anak ini. (Jp)

ERSA MAYORI

Ekspresi Sayang Model, presenter, dan bintang sinetron Ersa Mayori tergelitik untuk coba bereksperimen dengan es krim.

Hasilnya, Ersa bisa membuat es krim dengan ekspresi sayang.

Es krim biasanya disukai oleh siapapun. Dari anak kecil hingga orang dewasa sekalipun, nyaris tak ada yang membenci minuman dingin yang satu ini. Pemilik nama lengkap Ersamayori Aurora Yatim itu memang sangat menyukai es krim. Baginya, es krim menjadi menu yang pas untuk menghadirkan kehangatan bersama keluarga.

Apalagi, anak pertamanya, Aska Vairana, 10, gemar bereksperimen dengan aneka makanan. Ersa pun memanfaatkan akhir pekannya untuk membuat aneka hidangan berbalut es krim. “Tiap weekend kami selalu ngoprek dapur.

Bikin waffle dikasih es krim, jus dikasih es krim, pancake di atasnya dikasih es krim dan cokelat lagi. Kami emang suka banget es krim,” ujarnya.

Es krim, ujar Ersa, menjadi salah satu ungkapan sayang untuk keluarganya. Saat anak pertamanya memasak, seluruh anggota keluarga berkumpul dan makan bersamasama. Tidak lupa, pujian dilontarkan untuk menghargai usaha si sulung.

Ersa menambahkan, perasaan sayang dan cinta harus diungkapkan. Jika tidak, belum tentu orang-orang yang kita kasihi mengetahuinya. Dia pun selalu membiasakan suami dan anak-anaknya untuk mengekspresikan rasa sayang mereka. “Sebentar lagi Valentine. Saya dan suami enggak pernah ada acara spesial, cuma seru-seruan saja.

Soalnya, kalau bilang i love you itu bisa setiap hari,” katanya.

Ersa dan suaminya, Dicky Iskandar Dinata, merupakan pasangan yang samasama sibuk. Mereka harus pandai-pandai mengatur waktu agar bisa memiliki waktu berkualitas. Apalagi, dua anaknya masih sangat membutuhkan perhatian orangtua.

(Jp)

G N I P I STR Keasyikan berlakon di layar lebar membuat Adinia Wirasti berpikir ulang jika harus berakting di depan layar kaca.

Ia mengaku badannya pasti akan sakit jika harus menjalani syuting striping.

Ada Apa Dengan Cinta, 3 Hari Untuk Selamanya, dan Sebelum Pagi Terulang Kembali merupakan film-film yang telah melambungkan nama Adinia Wirasti. “Untuk main sinetron nggak ah, capek soalnya. Saya nggak kuat kalau harus stripingstriping gitu,” kata Asti.

Syuting sinetron membutuhkan waktu yang lama dan panjang pada setiap episodenya. Sehingga hal itu membuat waktu Asti untuk istirahat menjadi berkurang.

“Jadi pertimbangan yang paling besar adalah saya takut badan saya nggak kuat, dan akhirnya saya nggak bisa syuting, terus semuanya jadi tertunda,” jelasnya lagi.

Meski diiming-imingi dengan bayaran tinggi pun, Asti tak akan goyah. “Kalau dibayar tinggi, tapi badan sakit, gede juga pengeluaran berobatnya. Apalagi dokter sekarang mahal. Jadi sehat itu memang mahal,” tegasnya.

Tapi untuk di film pun, dara yang pernah meraih Piala Citra sebagai Pemain Perempuan Pendukung terbaik itu juga punya standarnya sendiri.

“Lumayan pemilih sih.

Karena pada setiap film yang saya mainin harus tahu seperti apa perannya, karakternya gimana dan inti atau makna dari ceritanya juga harus ada. Jadi memang agak pemilh, tapi ikutin rasa aja,” katanya.

Lantas soal pribadi. Sampai sekarang belum ketahuan siapa lelaki pendamping Asti. “Ya kalau orangtua sih dulu sering nanya kapan kawin, tapi semakin kesini semakin jarang nanyanya tapi justru orangorang yang jauh dan jarang ketemu paling yang suka nanya kapan kawin,” jelas Asti sambil tertawa.

Dara kelahiran 19 Januari 1986 ini pun tidak ingin terbebani oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut.

“Nggak lah, biarkan Tuhan yang punya rencana sendiri. Saya nggak mau terlalu musingin hal yang begitu,” cetusnya. “Memutuskan untuk menikah atau belum menikah itu ada di masing-masing orang. Karena saya percaya itu tanggungjawab kita sendiri dan sebenarnya itu semua pilihan soal status. Jadi nggak adil saja kalau dijudge.” ujarnya. (RM)

Adiniati

s a r Wi

CARISSA PUTRI

Anak Atau Karier

Carissa Putri memutuskan berhenti main film setelah menimang anak pertamanya, Quenzino Acana Naif, 16 bulan. Alasannya, istri Navies Abdullah Naif itu ingin fokus mengurus anak.

“Ngurus anak kadang-kadang kita harus begadang. Kadang-kadang waktu untuk sehari tidur itu cuma satu sampai dua jam dan bangun tengah malam, kadang-kadang tidak tidur,” kata Charissa seperti dilansir dari Nyata.

Diakui mengurus anak cukup menyita tenaga. “Kalau dibilang capek, ya pasti capek ya. Tapi itu suatu pengalaman yang menurut saya paling berharga banget dalam hidup saya. Punya anak nggak gampang karena banyak yang harus diperhatikan. Dari yang nggak punya anak, terus anak lahir, harus bangun tiap malam, begadang, kasih ASI eksklusif,” tambahnya.

Walaupun memutuskan vakum dari dunia layar lebar, sebenarnya tetap ada tawaran pekerjaan datang padanya. Hingga ia harus menolak tawaran job tersebut dengan halus. Karena baginya job masih bisa datang kapan saja. Sementara momen memberikan ASI eksklusif pada anaknya tidak datang dua kali.

Lagian dia tidak ingin ketinggalan satu detikpun dengan perkembangan buah hatinya. Dia merasa bangga melihat perkembangan yang ditunjukkan putranya. Dimana putra mungilnya itu kini sudah bisa berjalan, sudah mulai lari-larian, mulai banyak kosa

katanya. “Cepat sekali sih perkembangan anak.

Makanya saya benar-benar tidak mau melewatkan perkembangan anak itu satu hari pun. Karena satu hari tidak bertemu sama dia itu sudah banyak banget perkembangan yang tidak kita lihat,” kata wanita kelahiran Frankfurt, Jerman, 12 September 1984 itu.

Diapun tidak mau mempercayakan perkembangan anaknya kepada babysitter.

“Sangat menikmati makanya kenapa aku mau banget ngurus dia sejak baru lahir sampai nanti gede. Aku urus segala-galanya buat dia,” katanya.

Carissa mengaku kompak mengasuh putranya dengan sang suami, Navies.

Menurutnya, sang suami juga tidak pernah ingin melewatkan perkembangan anaknya. “Dia senang banget. Apalagi anak saya itu dekat sekali sama papanya.

Begitu lihat Papanya, dia langsung nunjuk-nunjuk dan minta gendong. Kalau dilepas dikit langsung nangis,” katanya. (Jp/ny)