10 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Selasa, 10 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Parpol Dijatah APBN, JK: Wih…Satu Triliun?

Jakarta-RK. Alangkah terkejutnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mendengar wacana yang digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, agar pemerintah memberi Rp1 triliun dari APBN untuk partai politik (Parpol).

Menurut JK, di internal pemerintah sendiri belum pernah membahas hal itu. “Wih..satu triliun? Kita belum bahas soal itu,” ujar JK di kantornya, Jakarta, Senin (9/3).

JK pun mengisyaratkan usul itu tidak bisa diterima sepenuhnya. Menurutnya, pemberian bantuan negara ke partai tidak bisa dipukul rata. Namun, harus dilihat dari besar kecilnya sebuah partai.

“Berapa kursi di DPR-nya dihitung sekian, tetapi itu tidak besar. Waktu saya Ketua Golkar, satu tahun kira-kira terima dua miliar. Padahal anggota DPR Golkar paling banyak. Apalagi partai kecil, masa sama?” ujar JK. Halaman 7

SIDANG PRAPERADILAN POLDA KALBAR

DIT RESKRIMSUS PASTIKAN BOS PT JTU PENADAH EMAS PETI Pontianak-RK. Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang ditangani Polda Kalbar dengan tersangka H Tuki berbuntut panjang. Djudju Tanuwidjaja (TJ) alias Juju pemilik PT Jardin Traco Utama (JTU) yang bergerak di bidang pengelolaan emas di Jakarta pun ditangkap Dir Reskrimsus Polda Kalbar, karena dituding penadah emas batangan yang diolah H Tuki.

Juju tak terima ditangkap dan dijadikan tersangka dan dia tak tinggal diam.

Dir Reskrimsus Polda Kalbar malah dipraperadilankan olehnya. Namun Dit Reskrimsus Polda Kalbar akan mempertahankan hasil kerjanya dan memastikan Juju sebagai penadah Emas PETI di Kalbar.

Halaman 6

Tetap Miskin Beberapa pekan belakangan ini, masyarakat di Indonesia dibuat pusing dengan kenaikan harga beras. Di berbagai daerah, salah satu kebutuhan pokok paling utama itu naik cukup signifikan.

Tidak hanya masyarakat biasa, para pemangku kepentingan di negeri ini pun ikut-ikutan pusing. Sejumlah menteri kabinet kerja langsung turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga beras yang kian tidak terkendali.

Tidak kurang, Presiden Jokowi pun langsung melakukan tindakan yang akrab dilakukannya, yakni blusukkan ke pasar untuk mengecek harga beras. Beragam alasan mengemuka terkait kenaikan harga beras tersebut. Mulai dari masalah pasokan, hingga dugaan adanya mafia beras yang bermain. Sejatinya, kenaikan harga beras jelas akan membuat semua yang berusaha di bidang beras, termasuk petani akan senang.

Halaman 7

Todung Mulya Lubis @TodungLubis Money and politics are inseparable twins. What lies ahead for our democracy?

Mawar Hitam @SunandarPS Biayai Rp1Triliun Per Tahun, Tak Menjamin Kader Parpol Tak Korup

Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd Subsidi utk rakyat dicabut >> Tarif Listrik Industri Bakal Lebih Rendah Ketimbang Rumah Tangga

Sidang praperadilan Polda Kalbar atas gugatan tersangka penadah PETI di PN Pontianak, Senin (9/3). OCSYA ADE CP-RK

Ahok Kena DBD, Rabu Dipolisikan Jakarta-RK. Sedang panas-panasnya berseteru dengan DPRD, tiba-tiba saja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menghilang dari Balai Kota. Ternyata pria yang akrab disapa Ahok itu diserang demam berdarah dengue (DBD).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat membenarkan bahwa Ahok tidak datang ke Balai Kota, Jakarta, Senin (9/3) karena terjangkit DBD. “Beliau (Ahok) lagi sakit ya. Beliau juga bisa kena DBD loh, ini pelajaran bagi kita semua, bahwa nyamuk ini tidak mengenal (tak pandang bulu, siapa

saja bisa digigit),” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/3).

Djarot menyatakan Ahok terkena penyakit DBD di rumah. Bahkan, ia mendengar kabar bahwa putra mantan Bupati Belitung itu juga terjangkit penyakit yang sama.

“Kenanya di rumah, enggak di sini (Balkot). Sampai putranya kena juga katanya,” ucap Djarot.

Politikus PDI Perjuangan tersebut berharap Ahok bisa segera sembuh. Ia mengaku akan menjenguk Ahok. “Pasti jenguk dong. Bosnya lah harus jenguk,” ujarnya.

Salah satu staf pribadi Ahok membenarkan bahwa Ahok terjangkit DBD. Selain Ahok, anak bungsunya Daud Albeener (9) juga terjangkit penyakit serupa.

Namun, belum diketahui apakah keduanya dirawat di rumah sakit atau tidak.

“Iya (anaknya juga terkena DBD),” ungkapnya.

Dikepung Asap

Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (9/3) langsung difogging. Hal ini dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta, Ahok terjangkit DBD. Proses fogging tersebut

Walikota Palembang Nonaktif dan Istrinya Terbukti Sogok Akil Jakarta-RK. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Walikota Palembang nonaktif, Romi Herton terbukti bersalah menyuap Akil Mochtar selaku hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Atas perbuatan itu, Romi dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider dua bulan kurungan.

Pada persidangan yang sama, majelis hakim Halaman 7

Dr.Hj.Marissa Haque @HaqueMarissa Dalam hidup tak semua rencana kita dlterlaksana.

Ada yang tertunda, dan ada yang digantikan-Nya…

Romi Herton bersama isterinya, Masyito mendengarkan pembacaan vonis sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3). RMOL

dilakukan sekitar pukul 17.00 Wib. Ruang kerja Ahok menjadi salah satu tempat dilakukan fogging. Salah seorang petugas fogging Puskesmas Kecamatan Gambir, Fadillah mengatakan penyemprotan dilakukan sesuai instruksi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

“Iya, ini ada perintah. Pengasapan paling baru di Gedung DPRD pekan lalu,” kata Fadillah di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/3).

Fadillah menjelaskan pengasapan biasanya dilakukan satu kali dalam sebulan.

Halaman 6

Sudah Cair Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dianggap punya kewenangan lebih. Tidak hanya disetarakan dengan menteri, tapi sudah dianggap akan melebihi dari kekuasaan wakil presiden.

Alasan inilah yang membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat memprotes Luhut Panjaitan

Halaman 7

Padi Lokal Uncak Raja Kualitas Terbaik se Indonesia (2)

Petani Termotivasi Panen Dua Kali Setahun

klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Parpol dijatah APBN, JK: Wih... satu triliun?

-- Wapres jak tekejot, ape agek rakyat.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Asal saja Pemerintah menunaikan janji membangun irigasi dan infrastruktur pertanian, petani siap meningkatkan produksi. Selama ini kan program satu juta ton gabah di Kalbar hanya utopia.

Kembalinya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi bahan makanan nonpestisida, dijawab oleh sejumlah petani di Kapuas Hulu dengan menanam padi organik. Jenis yang dipilih adalah padi seluang atau raja uncak. Walaupun masih ada beras merah dan beras hitam yang baik dikonsumsi penderita diabetes.

Halaman 7 Petani Putussibau mengolah sawah sistem irigasi yang masih tergantung pada pompanisasi dan Rasyid memperlihatkan Beras Seluang produksi Kapuas Hulu. ARMAN HARIADI-RK

Arman Hairiadi, Biro Kapuas Hulu

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

2 n a k a k l Bla -B Kalau Ujungnya Munas juga, Kenapa Nggak Sekarang Saja Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Maret 2015

Akbar Tandjung/Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar

Konflik Partai Golkar yang bakal berlanjut ke Mahkamah Agung (MA) meresahkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung. Khawatir akan diserahkan lagi ke Pengadilan Negeri.

Untuk itu, bekas Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengusulkan digelar saja Munas Islah atau Munas Rekonsiliasi. Apalagi ada putusan hakim Mahkamah Partai agar dilaksanakan Munas selambat-lambatnya pada 2016. “Kalau ujungnya Munas juga, kenapa nggak sekarang saja dilaksanakan,� ujar Akbar Tanjung, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (5/3).

Kepengurusan Partai Golkar, lanjut bekas Ketua DPR itu, harus ditetapkan sebelum April 2015. Sebab, perlu mempersiapkan Pilkada secara serentak Desember 2015. “Jika tidak memiliki satu pimpinan, Golkar bisa saja tidak mengikuti Pilkada. Ini berarti partai ini hancur. Kita tidak mau seperti itu,� paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya: +Kenapa Anda bilang putusan Mahkamah Partai draw, bukankah dua hakim dengan jelas menyatakan hasil Munas Jakarta yang sah?

-Saya berpendapat sidang itu belum menghasilkan putusan final,

Soal KPK vs Polri

Presiden Jokowi Perlu Tiru Presiden SBY Jakarta-RK. Tidak kali ini saja terjadi perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), cicak vs buaya yang dianalogikan dengan KPK dan Polri juga terjadi.

SBY mampu menengahi. Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sempat ditahan tapi kemudian dilepas atas desakan publik. Semuanya dilewati.

Di era Presiden Joko Widodo, persinggungan kembali terulang. Namun saat ini belum menemukan titik temu.

Apalagi, kondisi tersebut dikabarkan memanas ketika pihak KPK melimpahkan kasus Komjen. Pol Budi Gunawan ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Saat ini, posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan langkah dan sikapnya demi menyelesaikan kisruh dua lembaga hukum ini.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, seharusnya dalam kisruh KPK-Polri ini sudah bisa disudahi, karena ke dua lembaga hukum tersebut sudah sama-sama dewasa. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dalam kisruh KPK-Polri ini, Presiden Jokowi harus mencontoh sikap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menyelesaikan masalah cicak vs Buaya. “Mereka harus bisa duduk bersama, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Polisi, Kemenkum HAM dan KPK. Jadi memang di sini butuhkan kedewasaaan pimpinan di ketiga lembaga (KPK, Polri dan Kejagung) untuk menyelesaikan masalah ini,� ujar Nasir, Senin (9/3).

Menurutnya, pelimpahan kasus BG dari KPK ke Kejagung tidak perlu dijadikan suatu hal yang perlu dikhawatirkan atau diduga akan menambah kisruh antara KPK dengan Polri. Karena menurutnya, kasus tersebut bisa ditarik kembali oleh KPK jika Kejagung terlalu lama menyelesaikan kasus tersebut. “Tidak tepat jika kita berburuk sangka kalau pelimpahan itu akan mengubur kasus itu atau di SP3 kan. Justru kita harus kawal proses hukum itu, agar bisa berjalan secara transparan,� usul Nasir.

Dalam kisruh KPK-Polri saat ini, menurut Nasir, tidak mungkin mengharapkan kinerja para pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK untuk menyelesaikan konflik ini. (jpnn)

karena posisinya draw. Karena skornya dua-dua (Djasri Marin dan Andi Mattalatta memenangkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta. Sedangkan dua lainnya, yaitu Muladi dan Natabaya tak memenangkan salah satu kubu.

Hanya mempersilakan kubu Aburizal Bakrie mengajukan kasasi ke MA). +Kubu Agung mengklaim menang, ini bagaimana?

-Saya kira tidak bisa dong diklaim menang, karena hanya dua hakim Mahkamah Partai yang menyatakan kepengurusan Munas Jakarta sah. Sedangkan dua hakim lainnya punya pendapat berbeda.

Lagi pula putusan Pak Andi Mattalatta dan Djasri Marin itu merintahkan untuk melakukan konsolidasi dari tingkat dua tingkat satu sampai bermuara kepada Munas selambatlambatnya 2016.

Kalau memang muaranya ke Munas juga, kenapa harus ditunggu ke 2016. Sebaiknya sekarang saja, biar kepengurusan hasil Munas itu bisa mempersiapkan Pilkada. +Kalau itu dilakukan berarti mengabaikan putusan Mahkamah Partai dong?

-Putusan Mahkamah Partai kan nggak ada yang mengikat, karena hasilnya draw. Ini berarti tidak punya putusan.

Kalau tidak ada putusan berarti tidak bisa dieksekusi. Tidak ada putusan yang harus dilaksanakan.

Saya hampir setiap hari mendapat SMS dan telepon.

Mereka menanyakan, bagaimana kalau tidak bisa ikut Pilkada. Ini bisa menurunkan suara lagi dalam Pileg 2019. +Kubu Aburizal Bakrie akan mengajukan kasasi, kenapa tidak ditunggu saja dulu?

-Kasasi itu prosesnya paling tidak satu bulan. Kita belum tahu putusannya apa. Jangan-jangan nanti dikembalikan lagi ke Pengadilan Negeri.

Di Pengadilan Negeri bisa 60 hari. Kemudian yang kalah ajukan lagi kasasi. Ini jadinya bolak-balik, bisa lamanya sampai tiga bulan lebih. Sedangkan awal Juni sudah dimulai proses Pilkada. +Sebagai partai besar yang sudah lama berkiprah, kok kondisinya menyedihkan, kenapa?

-Ya, memang sangat menyedihkan. Partai Golkar mempunyai sejarah dan pengaruh panjang dalam politik. Punya struktur lengkap dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi mumpuni dan handal. Tapi kenyataannya terjadi konflik. Ini berarti terjadi penurunan. +Apa usaha Anda untuk menyatukan partai?

-Saya pernah usulkan mengelar munas islah, munas rekonsiliasi, di situ nanti akan bisa selesai secara komprehensif dan tuntas.

Re-editing: Andry

Mendagri Gagas Perekrutan Praja IPDN Mirip Militer Tjahjo Kumolo: Kalau Ada yang Terluka atau Terbunuh, Rektornya Dipecat Jakarta-RK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan pola perekrutan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilaksanakan mirip akademi kepolisian atau akademi militer.

Langkah ini demi mewujudkan revolusi mental dalam upaya meningkatkan kualitas seluruh aparat yang ada. “Rekrutmen CPNS lewat IPDN harus sama standarnya dengan tahapan penyaringan di Akpol

atau akademi militer. Sehingga ketika nanti saat bertugas mereka ketemu di lapangan, ada satu pemahaman yang sama,� ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) Angkatan I Tahun 2015, Senin (9/3).

Pada pola perekrutan yang dimaksud, kata Tjaho, Kemdagri akan menerapkan sistem penerimaan yang terukur den-

gan baik, dengan memusatkan penerimaan.

Tidak seperti sebelumnya, dapat melalui daerah-daerah.

Langkah ini diyakini menutup celah KKN, meloloskan caloncalon praja yang tidak sesuai persyaratan. “Rekrutmennya kita tingkatkan, seleksi diperketat, karena ini revolusi mental, kita harus bangun mentalitas CPNS. Maka setidaknya proses rekrutmen harus lulus psikotes, kesehatannya

harus sama dengan akpol dan akademi TNI,� timpalnya.

Sementara itu, saat ditanya apakah dengan langkah tersebut tidak khawatir mental aparat sipil malah mirip militer, Tjahjo menegaskan tidak.

Menteri yang sekaligus politikus dari PDI Perjuangan itu berpendapat, karena intinya pada model yang dimaksud, pemerintah lebih mengutamakan pola pembangunan sistem aparatur yang memiliki disiplin tinggi.

Karena itu dalam pelaksanaannya, Kemdagri juga akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu juga bekerja sama dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Kalau (dalam pendidikan, red) sampai ada terluka atau bahkan terbunuh, ya rektornya dipecat. Sekarang juga banyak yang tidak disiplin, kita keluarkan,� tegasnya. (jpnn)

Kapal Indonesia Banyak Diawaki Orang Asing Jakarta-RK. Penerapan azas cabotage yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayanan Nasional yang diperkuat dengan UU Nomor 17 Tahun 2008, dinilai mampu meningkatkan jumlah armada nasional.

Saat ini, jumlah kapal berbendera Indonesia mencapai 13.224 unit atau meningkat 117 persen dibanding tahun 2005. Dengan gross ton (GT) mencapai 18,9 juta GT. Sayangnya, peningkatan itu tidak diimbangi dengan pengawasan sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha kapal. Akibatnya, kapal-kapal berbendera Indonesia banyak diawaki oleh orang asing, baik

kapal niaga, kapal perikanan maupun offshore (anjungan lepas pantai) beserta kapal-kapal pendukungnya.

Lemahnya pengawasan ini menyebabkan minimnya ketersediaan lapangan kerja bagi pelaut lokal di kapal-kapal nasional. “Pengawasan harus ditingkatkan dan pelanggaran juga harus diikuti dengan sanksi tegas,� tegas Presiden Eksekutif Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Hanafi Rustandi, di Jakarta, Senin (9/3).

Hanafi memberikan contoh pelanggaran yang ditemukan di kapal MV. Kayu Putih milik PT PANN (Persero). Kapal berbendera Indonesia ini diawaki 22 orang, tetapi sebagian besar justru diawaki orang asing. Dari jumlah itu, 12 orang diantaranya

dari Filipina dan India (masingmasing 6 orang) sebagai 11 Perwira (termasuk Nakhoda & KKM) dan 1 oiler, sementara 10 orang dari Indonesia hanya sebagai bawahan. Kapal tersebut dalam proses sewa beli (leasing) dengan PT Meranti Maritime.

Namun kapal disub-operasikan dan dimanajeri oleh Aquarius Maritime Pte. Ltd, perusahaan, di Singapura.

Saat kapal tersebut singgah di pelabuhan Quinhuangdao, China, crew kapal melaporkan ke ITF (International Transport worker’s Federation) China bahwa selama dua bulan terakhir belum menerima gaji dan minimnya persediaan makanan dan air minum di kapal.

Laporan itu kemudian diter-

uskan ke KPI untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, KPI mendesak pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertindak tegas menyelesaikan kasus tersebut.

Setiap pelanggaran, pemilik atau operator kapal harus ditindak tegas tanpa kompromi,� ucap Hanafi seraya menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pelayaran mereka diancam hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp300 juta.

Hanafi Rustandi yang juga anggota Dewan Kelautan Indonesia menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, semua kapal Indonesia wajib menggunakan pelaut Indonesia.

Apalagi untuk posisi penting, seperti nakhoda, KKM (Ke-

pala Kamar Mesin) dan perwira.

Pengecualian terhadap ketentuan ini hanya diberikan bagi kapalkapal khusus dengan persyaratan tertentu dan awak kapal asing tersebut harus dari negara yang pemerintahnya sudah membuat Letter of Undertaking dengan pemerintah RI serta harus memiliki Certificat of Recognition dari pemerintah RI. Ketentuan wajib menggunakan crew WNI di kapal-kapal perikanan nasional sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Namun selama ini, kapal-kapal perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah Timur Indonesia lebih banyak diawaki crew asing dari Myanmar, Vietnam, China dan negara lainnya. (rmol)

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH

$WDX +XE -DP

Berlangganan

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro Cegah Human Traficking dan KDRT Pontianak-RK. Upaya memberantas human traficking, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), polisi dan Kumham Kota Pontianak gencar melakukan sosialisasi masalah ini kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Utara. Kedua belah pihak menyatakan Kota Pontianak merupakan kota transit bagi pelaku, khususnya terhadap kejahatan human traficking.

“Kita selalu mobile ke kelurahan se-Kota Pontianak dalam menyosialisasikan ini. Karena dengan sudah melakukan sosialisasi agar masyarakat paham dan tahu di sekililingnya jika menemukan adanya indikasi human traficking, mari bersama-sama mencegahnya,” ujar Kompol Salbiah, Kasat Sabhara Polresta Pontianak saat memberikan materi di hadapaan masyarakat dan Forum Anak Kelurahan Batu Layang, Minggu (8/3).

Ia mengakui, dalam mendeteksi traffiking ini memang terdapat masalah sehingga sulit terdeteksi. Ini disebabkan oleh para pelaku yang sudah berinovasi yang sebelumnya melalui jasa mami atau penyalur.

Namun, saat sudah berubah dengan tidak lagi bermodus tersebut, namun menggunakan pola baru, yakni melalui orang terdekat.

“Sekarang susah karena tidak lagi melalui mami, tetapi melalui hubungan darah atau hubungan dekat, bahkan bisa dibilang kekeluargaan. Makanya sulit dideteksi, termasuk mengajak dalam perbuatan asusila juga demikian. Pelaku memainkan perannya dengan mengajak serta mengiming-imingi kemewahan dan sebagainya,” papar Salbiah.

Karena sebagaian besar korbannya adalah anakanak, lanjutnya, pihak orangtua dapat melakukan protek terhadap pergaulan sang anak. Yakni dengan selalu memantau dan mencari tahu sama siapa anak bergaul, meskipun teman sekolahnya sendiri.

“Sebagai tindakan antisipasi, masyarakat harus lebih selektif dan selalu mengintrograsi teman-teman anaknya. Hati-hati kalau anak bilang mau kerja kelompok dan sejenisnya kalau sampai mau menginap. Biar kita capek antarjemput, jangan dibiarkan dan percaya begitu saja. Tindakan ini juga saya lakukan dengan anak saya. Kita wajib tahu sama siapa dia berteman, tempat tinggal temannya juga wajib kita harus tahu,” ingat Salbiah.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh pihak kelurahan, babinkamtibmas, BKKBN Kota Pontianak, Menkumham serta Forum Anak Layang, di Aula LPM Kelurahan Batu. (agn)

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Maret 2015

3

Lima Raperda Dibahas

Pemprov Setor Rp15 Miliar untuk Modal Awal PT. Jamkrida

Christiandi Sandjaya

Pontianak-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar bersama DPRD Provinsi Kalbar melakukan pembahasan terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan sebagai upaya peraturan untuk mendukung serta mengatur supaya lebih baik lagi bagi masyarakat Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, pihaknya mengajukan lima Raperda yang memang bisa mengatur lebih baik lagi untuk daerah. Ia menjelaskan, Raperda yang sedang dibahas, yaitu adanya penerimaan untuk mendukung PAD di retribusi untuk perubahan-perubahan.

“Ada yang tidak sesuai dan sebagainya agar adanya perbaikan. Selain itu termasuk juga ada legalitas menamankan modal ke-

pada PT Jamtrida yang sudah diperdakan untuk mendukung koperasi dan UKM serta perda perlidungan anak dan perempuan.

Kita harapkan semua perda ini kalau sudah dibahas dimiliki daerah sehingga semua permasalahan yang berkaitan dengan tema dari pada peraturan daerah kita lebih baik ke depannya,” ujar Wagub.

Lima Raperda tersebut adalah Raperda Penyertaan Modal Pemprov Kalbar pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalbar, Raperda Perlindungan Perempuan, Raperda Perlindungan Anak, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalbar

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Terkait item pengubahan peraturan adalah mengenai retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pemprov juga merancang mengenai Raperda yang akan mengatur legalitas tentang Penanaman Modal kepada PT Jamkrida, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas memberikan dukungan keuangan kepada koperasi dan UMKM. Dukungan tersebut tercantum dalam Raperda tentang Penyertaan Modal Pemprov Kalbar pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalbar.

“Nantinya akan ada keikutsertaan pemerintah kabupaten dan kota untuk bersamasama mengembangkan PT Jamkrida yang diawali dengan kewajiban penyertaan modal awal dalam bentuk sharing dana,” paparnya.

Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri telah menganggarkan Rp15 miliar untuk penyetoran modal awal untuk PT. Jamkrida. Sedangkan untuk realisasi dukungan pemerintah 9 kabupaten dan kota dalam pemenuhan modal awal PT Jamkrida terkumpul sebanyak Rp7.875.000.000. Namun, untuk modal awal untuk pembentukan PT Jamkrida berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2011, modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian PT Jamkrida paling sedikit sebesar Rp25 miliar.

“Sehingga masih terdapat kekurangan dana sebesar Rp2.125.000.000 yang akan dipenuhi dari penyertaan modal kabupaten dan kota. Saya berharap ini dapat segera direspon,” harap Christiandy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suryansah mengatakan, pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Provinsi Kalbar akan ikut membantu mendorong terbentuknya Raperda yang diajukan oleh eksekutif untuk nantinya dijadikan Peraturan Daerah (Perda). “Kita dorong ini untuk segera diperdakan,” ujar Suryansah.

Dia menilai, Raperda mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalbar pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalbar masuk dalam skala prioritas DPRD Provinsi Kalbar untuk nantinya segera dijadikan perda.

“Karena, dengan adanya lembaga itu kredit usaha mikro bisa segera dipercepat untuk menggerakan perekonomian mikro di Provinsi Kalbar,” paparnya.

Menurutnya, lembaga sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalbar saat ini, nilai nominal penjamin yang dimiliki jumlahnya masih relatif kecil sehingga tidak maksimal mencakup kebutuhan penjaminan untuk usaha kecil dan mikro di Kalbar.

“Sehingga dengan adanya PT Jamkrida ini cakupan usaha yang bisa dibantuk semakin besar. Tentunya diharapkan ini bisa membantu masyarakat kita,” jelasnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

UMP Gelar Seminar Kesehatan Nasional

Seminar Nasional

Pontianak-RK. Lebih 200 mahasiswa kesehatan dari berbagai fakultas di Kota Pontianak memadati aula lantai 2, Hotel My Home

Pontianak, Sabtu (7/3). Dalam rangka Seminar Kesehatan Nasional yang digelar oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP).

Dengan tema Dampak Perubahan Iklim Terhadap Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sebagai Tantangan Kesehatan Global.

SENYUM ELVI MENANDAKAN KEBAHAGIAAN PADA DIRINYA Berhati-hatilah anda dalam menjalani pola hidup dan pola makan anda! Karena jika tidak demikian, besar kemungkinan anda akan terserang suatu penyakit. Tidak hanya itu, aktivitas sehari-hari anda pun akan terganggu. Seperti yang diutarakan oleh Elvi Rayanti berikut ini. Akibat kurang menjaga pola makan, Elvi, begitu ia disapa, telah menderita penyakit maag sejak 2 tahun yang lalu. “Makan tidak enak, lambung sering sekali terasa perih, mual-mual dan pusing. Hal itulah yang mengganggu keseharian saya, terlebih jika sedang belajar di Sekolah.”

Keluah seorang pelajar SMP itu mengawali ceritanya. merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas dan perih pada perut. Penyebabnya tiada lain ialah makan tak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan dalam lambung, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, pola tidur yang tidak teratur dan stress.

Ketika maagnya itu kambuh, perempuan yang satu ini mengaku hanya mengkonsumsi obat warung saja. Tapi bukannya hilang keluhannya itu, malah jadi ketergantungan obatnya.

“Biasanya saya cukup minum obat warung saja kalau maag ini sedang kambuh. Tapi ya itulah, saya jadi ketergantungan. Setiap kali sakit saya kan minum obat, terus sembuh sebentar, sakit lagi dan minum obat lagi. Saya maunya benar-benar terbebas dari gangguan penyakit maag dan saya bisa belajar dengan baik lagi.” Tutur perempuan yang sehari-harinya tinggal di Jl. Pak Kasih, Pontianak – Kalimantan Barat dengan penuh harap. Kini, kenyataannya pun sesuai dengan harapan Elvi.

Sekarang ia tampak tersenyum manis karena sudah terbebas dari penyakit maag. “Saya sangat bersyukur karena sudah disarankan minum Milkuma oleh ibu saya. Sejak saya minum Milkuma secara teratur kini ke-

luhan maag yang sering mengganggu itu hilang, saya pun bisa belajar dengan tenang,” katanya dengan penuh rasa syukur. Ia pun menyarankan, “Cobalah minum Milkuma, rasanya enak dan ampuh mengatasi penyakit maag.”

Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan dengan gula aren yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Fluorine yang terdapat dalam susu ettawa bermanfaat sebagai antiseptik alami sehingga dapat menekan perkembangbiakan bakteri / mikroorganisme jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya penyakit maag. Selain Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma , silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www.milkuma. com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

200 mahasiswa tersebut mewakili 10 perguruan tinggi di Kota Pontianak yang diundang. Diantaranya, Poltekes, Fakultas Kedokteran Un-

tan, STIK Muhammadiyah, AKBID Aisyiah serta beberapa Puskesmas se-Kota Pontianak.

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, Indah Budi Astuti M. Kes mengatakan, dengan dilibatkannya banyak mahasiswa kesehatan dalam seminar ini, selain dari UMP maupun perguruan tinggi lainnya, supaya mahasiswa yang berbasik dari disiplin ilmu kesehatan dapat melakukan tindakan preventif dan promotif ke masyarakat.

“Sosialisasi preventif dan promotif itu sebagai langkah upaya pencegahan sebelum terjadi penyakit.

Selain itu mahasiswa diharapkan dapat mempromosikan masalah kesehatan,” jelasnya, Sabtu (7/3).

Menurutnya, seperti tema yang diangkat, masalah penyakit menular dan tidak menular diharapkan agar wawasan mahasiswa juga bertambah, terutama pengaruh dari perubahan iklim global saat ini.

“Selain itu masyarakat juga perlu mengetahui dan mewaspadai terhadap penyakit menular.

Seperti demam berdarah (DBD) yang berasal dari lingkungan tak sehat serta penyakit ISPA terkait perubahan iklim,” paparnya.

“Untuk penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes itu yang berasal dari makanan yang kurang baik. Itu sangat perlu disosialisasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMP ini berpendapat, selain mencegah penyakit menular dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan waspada terhadap perubahan iklim dan mengkonsumsi makanan sehat serta tidak mengandung zat kimia itu juga sangat baik dalam menjaga kesehatan.

“Banyak konsumsi sayur dan buah serta disarankan tidak memakan yang fast food atau instant. Itu lebih baik dalam menjaga kesehatan dan tak mudah sakit,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Seminar Kesehatan Nasional, Rio Yassin menuturkan, kalau kegiatan ini digelar setiap tahun sudah menjadi agenda kampus.

Karena kegiatan seminar ini telah dilaksanakan sejak 2008 silam.

“Ini kegiatan seminar sehari, khusus mengangkat masalah kesehatan, terutama kasus penyakit menular dan yang tidak menular yang berdampak dari perubahan iklim,” timpalnya.

Lebih lanjut, sambungnya, untuk seminar pada tahun ini, pihaknya menghadirkan tiga narasumber.

Yakni, Dr ANN Natalia Umar dari Subdit Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Dr Berly Hamdani G.S, MPPM dari Ketua IDI Provinsi Kalbar dan Enny Setiowati S.KM, M.Kes dari Ketua Pengda IAKMI Kalbar. (Zrn).

Satpol PP Pastikan Bongkar Lima PKL di Gajah Mada

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kota Pontianak memastikan akan melakukan pembongkaran terhadap lima bangunan permanen PKL yang berada di ruas Jalan Gajah Mada. Pasalnya, kelima bangunan itu berdiri di atas fasilitas umum (fasum).

“Ya, jadi besok kita akan melakukan pembongkaran terhadap lima bangunan PKL yang ada di ruas Jalan Gajah Mada. Karena, keberadaan mereka telah melanggar Perda Pemerintah Kota

Pontianak,” tegas Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Haryadi, Senin (9/3).

Saat melakukan pembongkaran, kata dia, nantinya Satpol PP akan menggandeng pihak kepolisian. “Jadi kita tidak serta merta melakukan pembongkaran.

Karena setiap kegiatan yang dilakukan Satpol PP terus berkoordinasi serta bekerja sama dengan pihak kepolisian,” paparnya.

Perlu diketahui oleh seluruh pedagang bahwa Pemerintah Kota Pontianak tetap akan bersikap tegas terhadap PKL yang

melanggar aturan yang telah dibuat.

“Intinya kami tidak akan tebang pilih dalam mengambil tindakan. Karena, sesuai dengan tugas dan fungsi kami adalah menegakkan aturan pemerintah daerah,” lugasnya.

Menurutnya, PKL yang ada di Kota Pontianak ini sudah mengerti dan paham mengenai aturan pemerintah daerah. Sebab, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum telah jelas mengenai aturan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh dibuat oleh para PKL. “Semuanya sudah jelas di Perda Nomor 3 Tahun 2004. Nah, mengacu dari Perda itulah kami mengambil sikap tegas berupa pembongkaran atau pun eksekusi,” timpalnya.

Sikap tegas yang diambil oleh Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya diberlakukan terhadp PKL di ruas Jalan Gajah Mada saja. Sebab, sebelumnya pihaknya telah melakukan proses eksekusi terhadap PKL yang mendirikan bangunan secara permanen di Kecamatan Pontianak Utara.

“Di Kecamatan Pontianak Utara itu ada 30 titik yang sudah kita eksekusi atau pembongkaran. Sebelum dibongkar para PKL sudah diperingatkan terlebih dahulu. Tapi, peringatan yang diberikan tidak diindahkan makanya kita turun ke lapangan dan membongkarnya dengan paksa,” ulasnya. (Adx)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Selasa, 10 maret 2015

4

Program Mandiri Pontianak, Shop n Win Lie Bie Ling Raih Honda Brio Satya Pontianak-RK. Betapa beruntungnya Lie Bie Ling.

Hanya dengan satu kupon undian saja, dia berhasil mendapatkan hadiah utama program Mandiri Pontianak Shop n Win. Yakni berupa satu unit mobil Honda Brio Satya. Apalagi satu kupon miliknya itu bersaing dengan 130 ribu lembar kupon lainnya saat pengundian pada awal Maret 2015.

“Saya benar-benar tidak menyangka. Ini seperti keajaiban bagi saya,” ujar Lie Bie Ling saat penyerahan hadiah, Senin (9/3).

Diceritakan perempuan muda yang beralamat di Jalan Putri Daranante tersebut, dirinya sama sekali tidak kepikiran untuk mendapatkan mobil. Kupon yang diikutkannya dalam program pun diraih secara kebetulan.

“Saya waktu itu sedang belanja di Mitra Anda. Pas mau pulang melihat ada banner bertuliskan program Pontianak

VALAS

Senin, 9 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,093.62 14,218.65 3,557.73 3,496.35 9,493.19 13,112.00

9,988.35 14,072.49 3,519.59 3,461.41 9,397.71 12,982.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Shop n Win di meja informasi. Saya singgah sebentar ke situ dan mendapatkan satu kupon, lalu saya masukan ke boks. Habis itu saya benar-benar melupakannya. Karena logika saya, kalau satu kupon saja peluangnya kecil sekali,” paparnya.

Namun, nasib berkata lain. Pada awal bulan ini, dirinya mendapatkan panggilan telepon dari Bank Mandiri Pontianak bahwa dirinya terpilih menjadi pemenang utama program tersebut. Awalnya, dirinya tidak percaya. Namun setelah diyakinkan akhirnya percaya. “Sulit rasanya untuk percaya, karena saya hanya punya satu lembar kupon saja,” timpalnya.

Selain Bie Ling, program khusus untuk nasabah Bank Mandiri di Kota Pontianak ini juga memberikan hadiah lainnya. Yakni, satu unit sepeda motor Yamaha Fino yang diperoleh oleh R Syahbani, warga Jalan Sultan Hasanuddin, tiket pesawat Garuda Indonesia didapat Suci Purjayanti asal Jalan Tanjung Harapan serta voucher menginap di Hotel Mercure Pontianak yang diraih Merianda asal Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya (KKR).

“Program Mandiri Pontianak Shop n Win yang merupakan program city shopping festival dari Bank Mandiri Pontianak, telah terselenggara sejak bulan Agustus 2014 dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2015.

Pengundian tahap 1 juga telah diselenggarakan pada November 2014 lalu dan bertepatan dengan perayaan Imlek ini. Pengundian tahap 2 program Mandiri Pontianak Shop n Win akan kami selenggarakan lagi,” ujar Area Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kalbar, Nanang

Ilustrasi/Ist

Wisnugroho.

Nanang menjelaskan, program Mandiri Pontianak Shop n’ Win yang diikuti oleh lebih dari 700 tenant bertanda khusus di Kota Pontianak ini memberikan sumbangsih positif dalam mendukung Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Melalui program ini, masyarakat diedukasi untuk terbiasa berbelanja dengan tidak menggunakan transaksi uang tunai, melainkan bisa memanfaatkan transaksi nontunai melalui kartu debit maupun kartu kredit.

“Selain itu, tahun ini Bank Mandiri siap menjawab tantangan program less cash society. Dengan pelaksanaan program layanan branchless banking, di mana dengan adanya layanan ini masyarakat akan lebih mudah bertransaksi perbankan melalui agent kios branchless banking kami yang akan menyebar di seluruh pelosok desa, bahkan hingga di lingkungan perumahan warga,” paparnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Transaksi Kartu Debit, Transaksi Aman dari Kriminalitas Pontianak-RK. PT. Bank Mandiri Pesero Tbk Kalbar mengajak seluruh nasabahnya untuk aktif melakukan transaksi melalui kartu debit maupun nontunai. Pasalnya, aksi kriminalitas di Kota Pontianak serta sejumlah daerah lainnya terus meningkat.

“Kita Bank Mandiri banyak sekali program-program yang mengedepankan keamanan serta kenyamanan untuk nasabah. Salah satunya, dengan menggunakan kartu debit, sekarang nasabah sudah bisa bertransaksi apapun jenisnya. Baik itu beli pulsa, bayar tagihan rekening listrik dan lain-lainnya bisa di Bank Mandiri,” ujar Kepala PT. Bank Mandiri Kalbar, Nanang Wisnugroho, Senin (9/3).

Nanang mengatakan, dengan tidak menggunakan uang tunai maka nasabah bisa lebih aman dan nyaman. Karena, beberapa kemungkinan bisa terjadi tanpa diketahui.

Seperti menjadi korban para pelaku kriminalitas serta

musibah-musibah lainnya.“Maka dari itu, saya mengajak seluruh nasabah Bank Mandiri untuk lebih menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan serta memanfaatkannya dengan baik. Saya yakin sekali transaksi nasabah lebih aman jika menggunkan beberapa fasilitas yang telah diberikan,” ujarnya.

Tak kalah penting juga, Nanang mengingatkan kepada nasabah Bank Mandiri untuk selalu waspada saat melakukan penarikan melalui ATM. Sebab, aksi para pelaku kejahatan tidak pernah diketahui kapan serta dimana pelaku kriminalitas itu dalam melancarkan aksinya.

Nasabah Bank Mandiri mengaku, sangat takut dengan aksi kriminalitas yang semakin marak terjadi beberapa waktu belakangan. Maka dari itu, dirinya lebih memilih tidak membawa uang tunai ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya.

“Ya, kalau mau belanja saya bisa gunakan kartu debit.

Manfaat kartu debit Bank Mandiri banyak manfaatnya.

Bisa dipergunakan untuk bayar tagihan rekening listrik, bisa beli pulsa dan lain-lainnya lagi,” ujar Lie Bie Ling, satu diantara nasabah Bank Mandiri.

Sementara untuk transaksi lainnya, kata Lie Bie Ling, dirinya hanya menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Bank Mandiri, seperti SMS Banking. “Dengan SMS Banking, saya bisa bertransaksi dimana pun dan kapan pun saya mau. Bukannya transaksi melalui mesin ATM tidak aman, tapi saya hanya lebih mengedepankan rasa kewaspadaan saja. Dan saya berterima kasih sekali kepada Bank Mandiri yang telah menyediakan beberapa fasilitas yang dapat membuat saya selaku nasabah sangat merasa nyaman dan aman dalam bertransaksi,” tuturnya.

(Adx)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan BG satu-satunya calon Kapolri awal Jokowi-JK sebagai kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) periode 2014-2019 sampai hari ini tetap berputar-putar penyelesaian kasusnya dan belum juga tuntas, karena kabarnya KPK kena penyakit lumpuh alias struk akibat berseteru dengan Kepolisian Negara RI. Jika benar demikian keadaannya, sewajarnya KPK dibubarkan saja daripada masalah BG pada akhirnya kembali kepada Kepolisian sesudah KPK menyerahkan BG kepada MA. Jadi, kalau diamati lebih jauh hak dan kewajiban Jokowi-JK selaku kepala NKRI ada yang mengatur di balik layar, dan tidak sepenuhnya menurut UUD 1945.

Ada yang bertanya, siapakah di belakang Jokowi-JK? Singkat saja, bahwa kaum kapitalis yang menampung dan membesarkan koruptor.

Masih adakah kaum kapitalis di NKRI? Fakta menunjukan harga beras melonjak di seluruh wilayah NKRI, akibat permainan mafia beras. Nilai rupiah anjlok hingga di atas Rp13 ribu per Dollar USA. Kasus BG tidak tuntas oleh Jokowi-JK. Wallahu alam bissawab. (Menra 66).

085332578345 9-3-2015

14.35

Sms Warga Banyak Lalat Dari mana saja kau bro. Habis makan lamongan. Dimana? Itu di depan Pasar xxwx. Apa! disitukan dekat bak sampah dan jaraknya sangat dekat, banyak lalat lagi, lain kali jangan makan disitu. Okelah. Ahh..memang jorok kau, terlalu.

085348090038 8-3-2015

21.07

Uang Apa Daun Pemerintah mau rakyatnya sejahtera, tapi ini luar biasa. Dana Rp 23 miliar percuma, Pelabuhan Pulau Kabung tak berfungsi. Coba bayangkan, uang apa daun. Jangan! dah tanda tangan lalu, duit cair! Kenyang diam. Ini kemunafikan pejabat yang punya program.

085245519512 9-3-2015

16.17

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Maret 2015

Sikap

5

Bilang PDIP Tidak Terlibat Pelemahan KPK

TPDI: Mega Berbohong Jakarta-RK. Sangat tidak bisa dipercaya jika Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyangkal keterlibatan partainya dengan ketegangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang diwarnai dugaan “kriminalisasi� para pimpinan KPK. Sebagai Parpol pendukung pemerintah, bahkan aktif mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri, indikator PDIP terlibat, atau setidak-tidaknya memiliki kaitan kepentingan dalam kisruh KPK-Polri tampak nyata.

Bagi koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, sejumlah indikator itu sebagai

Susilo Bambang Yudhoyono.JPNN

Tiga Hal Buat Kongres Demokrat tak Menarik

berikut. Pertama, pimpinan PDIP (Hasto dan Tjahjo) mengaku melakukan pertemuan sebanyak enam kali dengan Abraham Samad (AS). Kedua, saat pertemuan itu, Samad selaku Ketua KPK tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi BLBI, di mana Megawati disebut berkali-kali oleh Samad akan segera dipanggil KPK untuk diperiksa.

Kemudian, sejumlah kader PDIP calon Menteri Kabinet Kerja Jokowi mendapat catatan merah dan kuning oleh KPK, sehingga tidak lolos dalam penentuan calon menteri Kabinet Kerja.

Perlu diperhatikan juga bahwa ketika Komjen BG ditetapkan sebagai tersangka

oleh KPK, kader PDIP Sugianto Sabran dan mantan Anggota DPR dari PDIP atas restu DPP PDIP melaporkan Bambang Widjojanto ke Bareskrim Polri.

Meskipun BG berstatus tersangka, Megawati dan PDIP terus mendesak Presiden Jokowi agar tetap melantik BG menjadi Kapolri. Akibat kekisruhan ini, negara harus mengalami dua bulan atau lebih tidak memiliki Kapolri. Lebih tegas lagi, pelaksana tugas Sekjen PDIP telah membuka ke publik bawa pihaknya telah melakukan enam kali pertemuan dengan AS selaku Ketua KPK. “Dari berbagai indikator di atas, sikap Ketua Umum DPP PDIP yang mengelak bahwa PDIP tidak berkaitan dengan

kisruh KPK-Polri jelas merupakan kebohongan publik dan sebagai sikap tidak bertanggung jawab,� tegasnya.

Apalagi, PDIP adalah parpol pendukung pemerintah yang telah ikut memperkeruh suasana dengan mengambil sikap oposisi terhadap Presiden Jokowi melalui desakannya bertubi-tubi agar Presiden Jokowi tetap melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. “Hingga saat ini publik tidak melihat sikap Megawati Soekarnoputri yang memberi solusi positif kepada presiden dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar KPK dan Polri yang samasama ada di bawah Kapolri,� tegas Petrus. (rmol)

Kubu Ical Bakal Perkarakan Dugaan Pemalsuan Dokumen

Jakarta-RK. Partai Demokrat akan menggelar Kongres pada Mei 2015 mendatang. Namun, dinamika di internal partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono tersebut masih adem-adem saja. Perhatian publik juga kurang.

Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, menilai ada beberapa hal yang membuat Kongres Demokrat tidak menarik dan sepisepi saja.

Pertama, terkait dengan wacana akan majunya kembali SBY sebagai calon ketua umum. Dan tentu saja, bisa dipastikan SBY akan kembali menang bila memang maju. “Hal menarik dari kongres partai itu ya persaingan memperebutkan kursi ketua umum. Kalau SBY maju lagi, ya menjadi tak menarik. SBY menjadi faktor mengapa Demokrat tak menarik lagi dan sepi-sepi saja,� kata Asep kepada RMOL (grup JPNN), Senin (9/3).

Hal kedua yang membuat Kongres Demokrat tak menarik, lanjut Asep, adalah masih terkait dengan hal pertama.

Dinamika dan sikap politik pasca Kongres menjadi salah satu magnet perhatian publik. Misalnya terkait dengan sikap apakah akan berkoalisi atau beroposisi.

Nah, karena SBY akan tetap jadi ketua umum, maka sikap Demokrat sudah bisa tebak, yaitu sebagai partai penyeimbang. “Ketiga, saat ini juga tidak ada suara kader Demokrat yang bicara lantang terkait dengan isu-isu terkini, seperti pemberantasan korupsi. Kader Demokrat banyak yang bungkam,� demikian Asep. (jpnn)

Aburizal Bakrie (Ical). JPNN

Jakarta-RK. DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) tengah menyiapkan bukti-bukti terkait dokumen palsu dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Jakarta, pimpinan Agung Laksono, untuk

diserahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dokumen palsu ini terkait dengan mandat para pimpinan DPD I dan II yang dijadikan dasar bagi peserta Munas memberikan hak suaranya. Dugaan

pemalsuan ini diduga kuat karena pengurus DPD yang hadir bukanlah para ketua maupun sekretarisnya. “Kita tengah menginvetarisir DPDDPD mana saja yang dokumen mandatnya dipalsukan. Kita menemukan ad-

anya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh peserta kubu Ancol,� kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo lewat pesan singkat, Senin (9/3).

Menurut Anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi III DPR ini, bila berkas sudah lengkap, dokumennya akan diserahkan ke Bareskrim Polri untuk diselidiki. “Jika sudah lengkap, dalam waktu dekat kita segera akan laporkan ke Bareskrim Polri,� jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa Selasa besok ratusan ketua-ketua DPD II Golkar se Indonesia akan datang ke Jakarta untuk diinventarisir. Sehingga bisa diketahui apakah benar mereka telah memberikan mandat untuk Munas Ancol. Dalam kasus ini, kubu Munas Bali juga akan melaporkan intelektual deader dari skenario pemalsuan tersebut. “Selasa besok 400-an lebih ketuaketua DPD II akan hadir di Jakarta. Kita akan laporkan juga pihak kubu Ancol yang menjadi master mindnya,� tandas Bamsoet -sapaan Bambang Soesatyo. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

Bukan Zamannya Perempuan di Belakang

PAD Minim Karena Salah Alat DPPKAD. Sehingga lebih fokus dalam meningkatkan PAD Kota Singkawang. “Jadi mesti tersendiri, misalnya bernama Dinas Pelayanan Pajak,� ujarnya.

Terkait wacana mengeluarkan pelayanan pajak dari DPPKAD ini, Awang sudah beberapa kali menyampaikannya kepada DPRD Kota Singkawang, bahkan sejak awal terpilih menjadi Walikota Singkawang. Tetapi hingga kini tidak terwujud. “Mudah-mudahan tahun ini bisa,� harapnya.

Awang menilai, kalau alatnya sudah diperbaiki, niscaya potensi untuk meningkatkan PAD akan lebih besar digali di masa mendatang. Sehingga daerah bisa lebih banyak berbuat untuk membangun Singkawang. (dik)

Singkawang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang dari tahun ke tahun tidak meningkat secara siginifikan. Hal ini lantaran terjadi kesalahan dalam alatnya. “Sebenarnya alat kita yang salah. Struktur pemerintahan kita juga yang salah,� kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang ditemui usai ketuk palu APBD 2015, Rabu (4/3) lalu.

Menurut Awang, seharusnya instansi yang mengurus pajak daerah itu tersendiri, bukan seperti saat ini, dimana instansi tersebut juga mengurusi persoalan aset. “Kasihan Julhiar (Kepala DPPKAD, red), ada 11 jenis yang mesti diurusnya,� katanya.

Awang menilai, Pelayanan Pajak harus dikeluarkan dari

BENGKAYANG

Singkawang. Pegiat Sosial Lions Club Singkawang Prima, Susi Wu menegaskan, saat ini bukan zamannya lagi perempuan berdiri di belakang pria.

Perempuan Indonesia mempunyai peran, kontribusi dan tanggungjawab yang sama dengan pria dalam menyukseskan pembangunan. “Di era globalisasi, kesempatan terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam segala bidang,� kata Susi Wu kepada wartawan, Senin (9/3).

Ditegaskannya, dalam membangun daerah, negara dan bangsa, perempuan memiliki peran yang sama dengan pria. Inilah yang menjadi dasar ditetapkannya Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

Menurut dia, peran perem-

puan dalam pembangunan semakin maju pesat. Salah satunya dibuktikan dengan terpilihnya perempuan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Demikian pula halnya di lembaga legislatif dan yudikatif, beberapa perempuan juga memiliki peran cukup dominan bagi kemajuan bangsa ini.

Adapun penyebab dari masih adanya diskriminasi yang dialami perempuan, lantaran tingkat pendidikannya masih rendah. “Pendidikan adalah salah satu kunci pokok dalam mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan,� kata Susi.

Pendidikan tidak hanya bisa diperoleh secara formal atau melalui jenjang pendidikan yang tersebut, menurut Susi, bisa juga secara otodidak dan pengemban-

gan diri melalui media dan mengoptimalkan teknologi yang tersedia. “Tidak jarang yang mengaku berpendidikan tinggi dan menjadi pejabat pemerintahan, tetapi hal kecil saja, misalnya mengoperasikan komputer tidak bisa, berbicara tentang pemanfaatan email dan media sosial pun Gaptek, belum berbicara tentang hal lain yang lebih luas, dan ini fakta dan potret negeri ini,� papar Susi.

Dia menilai, media massa memiliki peran penting untuk terus mendorong kebebasan perempuan untuk berperan di berbagai bidang pembangunan. “Peran perempuan terus dibahas, diharapkan mampu mendorong majunya perempuan, majulah terus perempuan-perempuan tangguh Republik Indonesia,� tegas Susi.

Ilustrasi.

NET

Pendapat serupa disampaikan politisi perempuan Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie SE. Legislator dua periode ini menilai, peran perempuan sudah hampir terlihat di segala bidang, hanya jumlahnya masih terbatas.

Mulai dari bidang politik, terangnya, ada Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi Presiden RI. Kemudian di legislatif, sesuai den-

gan UU politik keterwakilan perempuan 30 persen, di Kementerian juga sudah ada perempuan seperti Puan Maharani, Susi Pujiastuti, serta tokoh lain. “Di bidang ekonomi banyak pimpinan atau pegawai penting perbankan, asuransi, perusahaan milik negara maupun swasta. Termasuk di jajaran TNI Polri juga banyak perempuannya,� ungkap Tjhai Chui Mie. (dik)

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Selasa, 10 Maret 2015

6

Oghosa Ovienrioba. IST

Kecanduan Film Porno, Masturbasi 6 Kali Sehari

Posisi mobil yang tercebur ke sungai di Spanish Fork River, Utah. SPANISH FORK RIVER/DAILY MIRROR

Mobil Tercebur 14 Jam Bayi 18 Bulan Selamat BAYI perempuan yang baru berusia 18 bulan secara menakjubkan selamat dari kecelakaan mobil yang masuk ke sebuah sungai di Spanish Fork River, Utah, Amerika Serikat, Jumat lalu (6/3). Bocah itu selamat meski sempat terjebak selama 14 jam di dalam mobil bersama ibunya yang tewas akibat kecelakaan itu.

Menurut petugas dari Departemen Kepolisian Spanish Fork River, mobil itu dikemudikan oleh Lynn Jennifer Groesbeck, 25 tahun, ibu sang

bocah. Namun, peristiwa nahas yang terjadi pada pukul 22.30 itu baru diketahui 14 jam kemudian oleh seorang nelayan yang kebetulan melintas.

Begitu menemukan ada mobil masuk sungai, nelayan itu langsung memanggil layanan darurat.

Namun, saat awak pemadam kebakaran datang dan menyeret mobil itu kembali ke posisi awal, mereka menemukan Jennifer sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sementara putrinya masih kondisi hidup.

Mobil itu jatuh tepat di tanggul sungai. Posisinya yang tinggi membuat tempat duduk penumpang tidak terkena air. “Bayinya ada di kursi belakang mobil,” kata Letnan Cory Slaymaker dari kepolisian Smanish Fork River.

Penyelidik meyakini mobil itu terlebih dulu menabrak penghalang di jembatan sebelum belok ke sungai. Menurut polisi, mereka belum bisa membeber penyebab kecelakaan hingga penyelidikan tuntas. (mirror/ara/jpnn)

Wisma Kosgoro Terbakar, Air Bundaran HI Disedot

IST Net

JAKARTA-RK. Proses pemadaman api di Wisma Kosgoro, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat hingga malam (9/3) masih berlangsung. Jumlah mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkar DKI Jakarta terus bertambah hingga mencapai 40 unit.

Namun, itu tidak membuat api di lantai 16 hingga 20 gedung itu mudah dipadamkan. Kendala lain adalah mencari pasokan air.

Untuk mencegah kurangnya persediaan air selama pemadaman api, petugas Damkar DKI pun menyedot air dari air mancur yang terletak di Bundaran HI, Jakarta Pusat. “Kita sedot dari situ tuh air mancur (Bundaran Hotel Indonesia), air enggak kekurangan kita banyak air,” ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Subejo di depan Wisma Kosgoro.

Selain mengambil air dari air mancur Bundaran HI, Damkar DKI juga menyedot air dari kolam dan air mancur Patung Arjuna terletak di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. “Kalau kurang kita ngambil juga dari air mancur di atung kuda,” sambung Subejo.

Sejauh ini, pemadaman cukup sulit karena api masih berkobar di bagian dalam gedung. Oleh karena itu Damkar DKI mendatangkan mobil crane untuk membantu petugas mengarahkan air ke titik api.(flo/jpnn)

Dit Reskrimsus Pastikan ..............................................................................................................................dari halaman 1 Kini praperadilan itu sudah memasuki masa persidangan di PN Pontianak.

Kasus Juju mencuat atas tertangkapnya H Tuki.

Seorang pengusaha emas di Kota Pontianak yang juga sebagai penampung serta pemodal PETI di berbagai daerah di Kalbar. H Tuki sendiri tertangkap tangan di kediamannya tengah mengolah emas hasil PETI. Hasil pengembangan kasus H Tuki mengarah kepada Juju yang disebut-sebut sebagai penampung atau pembeli emas dari kiriman H Tuki.

Penasihat Hukum tersangka Juju, Rory A Sagala menyatakan, penahanan terhadap kliennya dianggap tidak sah. Karena menurutnya hal itu tidak disertai dengan alat bukti yang cukup.

“Kami keberatan karena belum ada disertai dengan bukti permulaan yang cukup. Maka dari itu kami lakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak,” kata Rory usai membacakan agenda permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (9/3) siang.

Rory dalam pembacaan permohonan prapradilannya meminta majelis hakim membatalkan penetapan tersangka terhadap kliennya, Juju. Karena kata dia, penahanan kliennya tidak disertai alat bukti cukup.

Makanya proses penahanan Juju diperpanjang terus dan belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

Selain itu, kata Rory, saksi yang diperiksa penyidik Direskrimsus Polda Kalbar juga tidak memberatkan tersangka. “Klien kami membeli emas dengan harga sesuai pasaran. Klien kami juga mempunyai izin jelas dari Antam,” kata Rory.

Pernyataan Polda Kalbar yang menyatakan bahwa kliennya tersebut sebagai penampung PETI disanggah Rory, karena sejauh ini tidak ada saksi yang diperiksa selain H. Tuki yang sudah ditahan polisi.

“Klien kami juga sangat keberatan dituduh sebagai penampung emas hasil PETI dan dijerat UU Minerba.

Karena faktanya hingga saat ini tidak ada penambang emas tanpa izin diperiksa, ditangkap maupun ditahan,” ungkapnya.

Tuduhan lain, adanya upaya menyembunyikan saksi, juga menjadi bahan pertanyaan Rory. Dikatakannya, Juju kliennya sendiri sama sekali tidak

mengetahui siapa yang dimaksud polisi, apalagi menyembunyikannya.

“Keberatan dugaan telah menyembunyikan satu saksi. Karena Klien kami tidak ada menyembunyikan saksi dan siapa saksi yang dimaksud? Sehingga dugaan tersebut tidak benar dan tidak berdasar,” katanya.

Tak hanya itu, pernyataan Polda mengenai ada keterlibatan dan kaitan Juju pada aktivitas PETI di wilayah Bengkayang dan Landak, itu sama sekali tidak ada keterlibatannya. Karena transaksi yang dilakukan sesuai dengan mekanisme jual beli menggunakan harga pasaran. Namun jika proses tersebut di bawah harga standar pasar, kemungkinan sebagai penampung PETI bisa saja dikenakan, tetapi hal tersebut tidak benar.

“Klien kami tidak ada kaitan sama sekali dengan korban meninggal akibat aktivitas PETI di Kabupaten Bengkayang dan Landak, sebagaimana yang disampaikan beberapa waktu lalu,” paparnya.

Atas kasus yang terkesan dipaksakan ini, Rory mengatakan, tim kuasa hukum sudah melakukan banding dan melaporkan Dir Reskrimsus ke Propam Mabes Polri untuk dipraperadilankan dan sudah menjalankan sidang perdana berdasarkan nomor 01/pid/pra/2015/pn.ptk, Senin (9/3). Rory meminta Polda Kalbar dapat menerima dan menjalankan proses praperadilan. Hal ini bisa saja dilakukan, mengingat kisruh calon Kapolri vs KPK bisa melakukan praperadilan juga.

“Kami adalah korban kriminalisasi dari Polda Kalbar yang mencari keadilan menempuh upaya hukum praperadilan. Menurut kami penetapan tersangka klien tidak ada dua alat bukti yang cukup, sehingga penahanan ini tidak sah. Target kita melakukan praperadilan ini agar polisi hati-hati dalam menetapkan tersangka. Sama seperti Polri vs KPK yang melakukan praperadilan. Polisi harus legowo juga, berbesar hati menerima ini. Kalau Klien saya memang tidak terbukti, ya dibebaskan dong,” tegas Rory.

Kasubdit Bantuan Hukum Polda Kalbar, Kompol Wahyudi mengatakan, fakta hukum dan proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sudah benar sesuai prosedur. “Kami sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat sesuai KUHP. Sekarang

tinggal melengkapi berkasnya sesuai petunjuk jaksa,” katanya.

Berdasarkan bukti tersebutlah, kata Wahyudi, tersangka Juju diduga kuat terlibat dalam memodali PETI di Kalbar. Bahkan terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Sehingga tersangka dapat diancam pasal 161 Undang-Undang No 4 tahun 1999 tentang Minerba dan pasal 3 hingga 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang TPPU,” tegas Wahyudi.

Direktur Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo mengaku pihaknya sudah mempersiapkan materi jawaban atas sidang praperadilan tersebut.

Widodo mengatakan, tersangka Juju juga menampung emas hasil PETI di Kalbar. “Saat ini diproses hukum Polda Kalbar,” katanya.

Widodo membenarkan, tersangka Juju memang tidak terima dengan ditetapkannya sebagai tersangka, dan dilakukan penahanan terhadap dirinya sebagai penampung dari hasil PETI. “Menurut tersangka, dirinya mempunyai izin dari aneka tambang. Itu memang benar, akan tetapi di balik itu, tersangka juga menampung emas dari hasil PETI di Kalbar. Atas dasar itulah tersangka kami jerat dengan Undang-Undang Minerba,” jelas Widodo.

Widodo menerangkan, hasil penyelidikan penyidik, tersangka Juju baru-baru ini melakukan transaksi di salah satu bank berkisar Rp46 miliar. Lantas rekening tersebut pus sudah dibekukan pihaknya.

Rupanya, jauh sebelum melakukan praperadilan, tersangka Juju sudah beberapa kali melakukan upaya lainnya, seperti melaporkan penyidik Polda Kalbar ke Propam dan Wasidik Mabes Polri, agar dilakukan pemeriksaan. Namun, Widodo menegaskan, pihaknya sudah siap dalam hal ini, termasuk menghadapi upaya praperadilan dari tersangka.

“Kami sudah bekerja sesuai prosedur. Malah tersangka Juju saat ini diduga sedang menyembunyikan satu saksi. Tetapi tanpa saksi itu pun, kami tetap bisa menetapkan Juju sebagai tersangka,” tegas Widodo.

Laporan: Ocsya Ade CP, Gusnadi Editor: Hamka Saptono

HAMPIR tujuh tahun belakangan, wanita muda ini menyimpan sebuah rahasia gelap....Dia kecanduan film porno.

Pada puncak kecanduannya, Oghosa Ovienrioba wanita berusia 22 tahun ini, akan mengunci diri di dalam kamar dan menonton film dewasa tanpa henti. Dia kemudian akan melakukan masturbasi antara lima dan enam kali sehari.

Oghosa adalah lulusan hukum yang sudah sukses dan juga giat dalam aktivitas vlogger (orang yang suka membuat blog video).

Oghosa mengisahkan, dia memang sudah kecanduan menonton film porno dan hampir menghancurkan hidupnya. ”Ketika saya upload video (pengakuannya) di bulan Februari, aku tidak tahu bagaimana respons fenomenal yang akhirnya terjadi,” ujar Oghosa, seperti dilansir dari Daily Mail, Minggu (8/3).

Oghosa mengaku menerima ratusan komentar yang mengharukan dari perempuan yang ternyata memiliki pengalaman yang tak jauh beda dengan dirinya.

“Banyak orang tidak habis pikir, ini (kecanduan) terjadi pada anak wanita. Kecanduan pornografi. Saya harap, sekarang saya bisa membantu orang lain di luar sana,” tandas Oghosa.

Oghosa yang berasal dari London itu, baru berusia 14 tahun ketika kecanduan itu dimulai pada tahun 2006. Saat itu, akses pornografi sudah sedemikian gampang untuk didapatkan.

“Awalnya dari rasa ingin tahu. Dan lewat pencarian Google, saya sudah mendapatkan film dewasa,” kenangnya.

“Ketika saya pertama kali menontonnya, reaksi saya adalah shock. Tapi pelan-pelan saya merasakan kejutan-kejutan yang menggembirakan dan tangan saya juga menikmatinya,” ujar Oghosa.

Tapi segera, kecanduan itu kian di luar kendali. ”Saya menonton begitu banyak, mulai bosan dengan yang normal, film porno yang lembut,” katanya.

Kecanduan itu sempat berhenti ketika dia berumur 18 tahun, saat Oghosa memiliki hubungan sekitar enam bulan dengan pacarnya.

Namun ketika dia mulai masuk universitas dan mendapati dirinya single, kerinduan akan candu lama tak bisa dia bendung lagi.

“Aku berada di sebuah universitas dan sendirian di sebuah kota baru. Aku kira itu adalah pemicu. Untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun, aku menonton film porno setiap hari dan kadangkadang masturbasi lebih dari enam kali per hari. Aku akan duduk di kamar, sendiri selama berjam-jam, dengan lampu, menonton film porno. Namun aku merasa kesepian dan malu pada diri sendiri,” cerita Oghosa.

Ketika Oghosa 21 tahun, dia menemukan ilham dari kepercayaan, agamanya. Sudah waktunya keluar dari masalah yang dia hadapi....

“Aku berbicara dengan teman tentang kecanduan itu, dan itu adalah rilis besar bagiku. Itu adalah langkah pertama,” kata Oghosa.

Berbicara tentang hal itu, Oghosa menyadari betapa banyak masalahnya.

“Sebagai seorang Kristen, Anda harus cukup dikendalikan tentang apa yang Anda membiarkan ke dalam hati Anda, dalam hal apa yang Anda lihat dan lakukan. Jadi sekarang, saya tidak membaca adegan seks dalam buku-buku dan saya tidak mendengarkan musik oversexualised,” tuturnya.

Oghosa juga berusaha menghindari mendengarkan lagu-lagu yang berbau seks. “Itu langkah terbaik untuk saat ini. Aku juga mencoba untuk menghindari program yang tidak pantas di TV larut malam,” Oghosa memposting video pengakuannya ini pada bulan Februari 2014. Oghosa percaya bahwa harus ada pembatasan usia pada pornografi online. ”Ini menyedihkan untuk mengetahui bahwa anak-anak masih bisa mengakses pornografi begitu mudah seperti yang pernah kulakukan. Ada pembatasan usia pada minuman dan merokok, dan itu seharusnya sama dengan untuk film porno,” tutup Oghosa. (adk/jpnn)

Ahok Kena DBD ...........dari halaman 1 Rencananya, setiap bagian Balai Kota akan disemprot fogging.

Seperti diketahui, Ahok dan anak bungsunya Daud Albeener terjangkit penyakit DBD. Seluruh kegiatan Ahok di Balai Kota dialihkan kepada Djarot. Namun, agenda seperti pemaparan program strategis PD Pasar Jaya dan menerima Ikatan Pedagang Pasar Cijantung dijadwalkan ulang.

Jangan Terlalu Stres Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung memberikan nasihat kepada Ahok agar tidak bekerja melewati batas. Hal ini diungkapkannya menanggapi Ahok yang terjangkit demam berdarah.

“Tetap jaga kesehatan, jangan diforsir,” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Lulung, Ahok harus tetap menjaga kesehatan, karena masih ada persoalan di DKI yang belum selesai yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015.

“Jangan terlalu stres, karena kita masih menghadapi masalah besar, APBD belum selesai, apalagi dia sudah mulai merencanakan Pergub-perguban,” ujarnya.

Karena itu, Lulung mendoakan agar Ahok bisa segera sembuh. Sehingga, mantan Bupati Belitung Timur itu bisa kembali bekerja. “Kita doain beliau cepat sembuh,” tandasnya.

Lapor Polisi Tujuh orang anggota DPRD DKI berencana melaporkan Ahok ke polisi. Rencananya, pelaporan atas Gubernur DKI yang lebih beken dipanggil dengan sapaan Ahok itu akan dilakukan Rabu lusa (11/3).

Hal ini disampaikan oleh pengacara Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum ketujuh anggota DPRD DKI yang hendak mempolisikan Ahok. Menurut Razman, ketujuh anggota DPRD DKI itu merasa difitnah dan dicemarkan nama baik mereka.

“Hari Rabu mereka (tujuh anggota DPRD) bertindak atas nama anggota dewan akan melaporkan Ahok untuk dua kasus. Pertama, fitnah dan kedua pencemaran nama baik,” kata Razman saat ditemui di gedung KPK, Senin (9/3).

Namun, Razman tidak menyebutkan nama-nama anggota DPRD yang menjadi kliennya tersebut. Yang jelas, kata Razman, salah satu nama yang akan melaporkan Ahok itu adalah Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Haji Lulung.

“Surat kuasanya baru dibuat tadi, yang tanda tangan tujuh orang terdiri dari pimpinan, termasuk Haji Lulung. Kemudian ada dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, PAN (Fraksi Demokrat-PAN) dan Hanura,” tuturnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Maret 2015

7

Parpol Dijatah ............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Uchok Sky Khadafi mengatakan, wacana Parpol dibiayai negara hingga Rp1 triliun per tahun, harus ditolak. Alasannya, dana itu bisa menjadi bancakan para elit partai, mengingat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini telah lebih dahulu dilemahkan.

“Dulu sebelum KPK dilemahkan, sangat setuju sekali bila partai mendapat Rp1 triliun.

Tapi saat ini harus ditolak. Karena pengawasan dari KPK pasti lemah. Selain itu Rp1 triliun bisa-bisa bukan untuk kepentingan partai atau rakyat, tapi jatuh ke tangan pemilik partai. Karena saat ini partai bukan milik rakyat, tapi milik pimpinan partai sebagai komisaris utama,” kata Uchok, Senin (9/3).

Menurut Uchok, wacana penggelontoran dana tidak boleh serta-merta mengemuka, sebelum adanya perbaikan nyata manajemen partai politik dari partai keluarga menjadi partai milik publik. Selain itu, juga tidak boleh mengemuka sebelum ada jaminan kader partai tidak korupsi.

“Tidak pantas Parpol memperoleh kucuran dana Rp1 triliun dari APBN. Mereka dapat duit juga belum tentu tidak mau ‘puasa’.

Artinya kader partai tidak ada jaminan stop melakukan korupsi,” katanya.

Uchok mengemukakan pandangannya, mengingat oknum kader tidak hanya melakukan korupsi untuk kepentingan Parpol semata. Tapi juga untuk diri sendiri. Karena tidak mungkin partai menggaji sejumlah kader yang cukup banyak di seluruh Indonesia.

“Mana mau kader partai hanya mengurus partai. Tentu mereka juga akan cari duit dengan cara apapun untuk memperkaya diri. Karena tidak mungkin partai menggaji mereka. Jadi saya tidak setuju Rp1 triliun buat partai. Karena tidak ada jaminan uang tersebut tidak dikorupsi,” ujarnya.

Jika disebut anggaran nantinya dipergunakan untuk program partai, Uchok juga menilai sangat sulit tepat sasaran. Misalnya

JK tidak merinci detail penggunaan dana Parpol ketika mendapat bantuan dari negara.

Ia menyebut kebanyakan itu dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai tujuan bantuan keuangan Parpol dari negara, pada hakikatnya untuk menjaga kemandirian Parpol.

Sebab, jika kebutuhan dana Parpol lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai cenderung memerhatikan kepentingan penyumbang, daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

“Apabila kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memperjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata.

Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara. Agar mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat,” kata Titi, Senin (9/3).

Menurut Titi, yang juga harus diperhatikan, kesiapan Parpol dalam mengelola dana bantuan, dan kesungguhan pengurusnya dalam mempraktikkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Saya setuju subsidi negara untuk Parpol naik. Tapi harus diikuti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Selain itu formula dan cara menghitung besarannya harus jelas.

Jangan hanya asal sebut Rp1 triliun, tapi tidak jelas asal usulnya,” tegas Titi.

Menurut Titi, angka Rp1 triliun yang disebut Mendagri Tjahjo Kumolo juga belum jelas. “Rp1 triliun belum jelas formula dan penghitungannya. Sepertinya bukan untuk satu partai tapi keseluruhan partai,” ujarnya.

Bancakan Elit Partai Direktur Centre For Budget Analysis (CBA),

anggaran untuk kaderisasi, akan terasa mubazir, mengingat banyak kader yang suka loncat ke partai lain.

“Seperti yang dilakukan Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama) dari Golkar masuk Gerindra dan sekarang keluar dari Gerindra,” katanya.

Alasan lain, pengelolaan anggaran di partai menurut Uchok, sampai saat ini juga masih ditangani secara tradisional. Di mana penerimaan satu partai kebanyakan tidak tercatat dalam sistem akuntan keuangan partai. Kondisi ini dikhawatirkan menyebabkan uang APBN yang digelontorkan ke partai nantinya banyak masuk ke kantong elit-elit partai.

“Karena keuangan partai biasanya bisa dibelanjakan atas perintah elit-elit partai, dari pada mengikuti program yang sudah disepakati. Seharusnya partai itu didanai oleh rakyat, bukan oleh negara. Kalau negara yang membiayai partai, maka pemilik partai tetap dipegang oleh pemilik partai, dan akan menjadi warisan buat keturunannya. Yang enak pewaris partai dong, karena duitnya banyak, maka tidak akan suksesi dong,” sindir Uchok.

Alasan yang sama juga dikemukakan Uchok, meski nantinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dilibatkan dalam mengaudit anggaran untuk partai. “Apalagi ini dana partai, tidak berani BPK mempublikasikan penyimpangannya. Karena orang-orang BPK itu juga orang-orang partai. Jadi tidak mungkin BPK berani mengungkap anggaran partai mereka. Istilahnya antara bus kota jangan saling mendahului,” papar Uchok.

Dukung, Syaratnya...

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mendukung wacana yang digulirkan Mendagri Tjahjo Kumolo, agar ke depan pemerintah membiayai partai politik Rp1 triliun pertahun.

Menurut Lukman Edy, gagasan Tjahjo itu bagus agar Parpol semakin sehat dan bisa

menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

“Idealnya, supaya Parpol sehat dan bisa menjalankan fungsinya, maka Parpol harus dilepaskan dari beban keuangan,” kata Lukman, Senin (9/3).

Namun, dia memberikan syarat tertentu sebelum gagasan itu diwujudkan. Yakni, jumlah partai harus dikurangi secara alami, agar beban keuangan negara tidak berat.

“Seperti di negara lain, jumlah Parpol terbatas, jumlah Parpol disederhanakan dengan meningkatkan Parliamentary Threshold (PT atau ambang batas untuk bisa masuk ke DPR),” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menilai, bantuan dana dari pemerintah tersebut tidak akan menghambat demokrasi. Justru akan mempercepat konsolidasi demokrasi di sebuah negara.

“Parpol yang dibantu harus yang ikut Pemilu, yang penuhi syarat untuk ikut Pemilu, bukan Parpol yang tidak bisa ikut Pemilu.

Parpol yang bisa penuhi PT, diberikan dana.

Bagi partai baru harus banyak syaratnya dan itu tidak mudah,” tegasnya.

Bila wacana ini memang ingin diseriusi Tjahjo, maka Parpol-Parpol harus berani menaikkan PT, misalnya minimal lima persen.

Bagi yang tidak lolos PT lima persen, gugur sebagai Parpol.

“Kalau ada kesepakatan pemimpin bangsa, setelah pemilu 2019 baru bisa dilaksanakan pemberian bantuan tersebut. Ini ada kaitannya dengan UU Parpol. Komisi II tidak mengagendakan revisi UU Parpol tahun ini,” ujarnya.

Saran Tjahjo Tjahjo Kumolo mantan Sekjen PDI Perjuangan menyatakan pendapat pribadinya soal perlu adanya wacana jangka panjang dari pemerintah untuk membiayai Parpol dengan dana APBN. “Ke depan, jika didukung oleh DPR

dan masyarakat pro demokrasi, saya mengusulkan dana Rp1 tr iliun untuk Parpol dari APBN,” kata Tjahjo.

Saran ini, tegas Tjahjo, hanyalah saran pribadinya, bukan dengan jabatannya sebagai Mendagri. Khususnya untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi dengan memikirkan membiayai Parpol melalui APBN dengan rincian satu Parpol misalnya maksimal Rp1 triliun. “Ini setelah adanya hasil Pemilu parpol yang memenuhi threshold 2019 misalnya,” jelasnya.

Dia mengatakan, hal ini penting, karena Parpol merupakan tempat rekrutmen kepemimpinan dalam negara yang demokratis.

Persyaratannya, ujar Tjahjo, kontrol kepada partai harus ketat dan transparan. Jika ada yang melanggar aturan, harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik.

“Dengan alasan untuk menekan korupsi yang sekarang dituding negatif oleh sebagian masyarakat, bahwa partai politik dan anggota partai di lembaga legislatif dicurigai bermain anggaran rakyat,” tutur Tjahjo.

Dana itu menurutnya, dapat digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu.

Terutama untuk pendidikan kaderisasi dan melaksanakan program dan operasional.

Di samping adanya pola iuran anggota partai. Ini harus diwujudkan terbuka untuk kader partai dan simpatisan partai, serta penggunaan anggaran dikontrol ketat oleh BPK serta lembaga pengawasan lainnya.

Dengan demikian, Tjahjo meyakini posisi partai di lembaga legislatif dapat optimal, konsisten dan mampu melaksanakan keputusan politik secara konstitusional. Terutama dalam menyusun perencanaan anggaran negara/daerah, menyusun UU atau Perda dan fungsi legislasi serta fungsi pengawasan berjalan optimal.

Re-editing: Hamka Saptono

Petani Termotivasi ..............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 untuk dikembangkan oleh kementerian pertanian. Masing-masing padi andan dari Kaltim dan padi seluang dari Kalbar.

“Rapat koordinasi tersebut diikuti seluruh kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, termasuk Kapuas Hulu. Dan pada Rakor itulah beras Seluang dan Andan masuk nominasi nasional. Hanya dua jenis beras ini yang merupakan beras lokal,” ujarnya.

Masuknya beras seluang dalam nominasi nasional membuat Kapuas Hulu menggenjot produksinya karena Kementan akan mensupport langsung. Dibandingkan dengan andan, seluang lebih dipilih sebagai unggulan yang akan di kembangkan dalam skala besar. Paling tidak ada 25 ribu lahan sawah baru yang akan dibuka di kabupaten paling timur Kalbar.

Sampai pada 2014, ternyata seluang tak hanya dipromosikan ke tingkat nasional. Kementerian Pertanian bahkan membawanya ke Jerman untuk ditampilkan pada pameran pangan internasional. Tantangannya kini adalah pada petani dan Pemkab Kapuas Hulu. Nilai ekonomis yang tinggi membuat Pemkab melalui Dinas Pertanian dan Peternakan harus memacu petani yang ada untuk berproduksi dengan dukungan program dan peralatan serta infrastruktur.

Jangan sampai terjebak dengan program utopia sejuta ton gabah kering yang dicanangkan Dinas Pertanian Kalbar, yang akhirnya gagal.

Pembangunan infrastruktur berupa irigasi, lahan persawahan, peningkatan produksi

Beras seluang asal Kapuas Hulu sudah beredar di Indonesia dalam jumlah terbatas.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjamin kalau beras ini organic, aman dengan rasa yang enak dan mengandung kalsium tinggi serta tidak mudah basi. Sayangnya Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu tidak mendokumentasi hasil penelitian BPPT. Dan ini krusial untuk dipatenkan oleh pihak lain.

Bahkan apakah beras seluang baik bagi penderita diabetes, pihaknya pun belum tahu.

“Untuk kandungan beras seluang secara lengkap ada di BPPT. Namun yang pasti beras seluang berkualitas terbaik di Indonesia,” ujar Drs Abdurrasyid MM, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu.

Beras seluang dikembangkan secara organik alias tanpa pupuk kimia dan pestisida maupun insektisida. Pemupukan selain alam dilakukan dengan kompos dan pupuk kandang. Untuk membasmi rumput pun tidak digunakan herbisida atau racun rumput umumnya. Tidak heran harganya tinggi, berkisar Rp20 ribu hingga Rp35 ribu per kg.

Sekadar beras organik kini banyak dijual di supermarket dengan berbagai merk dan rekomendasi lembaga tertentu. Namun beras organik dari bibit lokal terbilang jarang alias langka. Tahun lalu, 2014, ketika rapat koordinasi pembangunan pertanian dan perkebunan khusus kabupaten perbatasan di Kaltim, ada dua jenis beras yang masuk dalam daftar komoditas nominasi nasional

dan menjaga kualitas adalah langkah penting Pemkab Kapuas Hulu dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sudah paham. Terlebih dengan tingginya permintaan beras seluang sehingga peluang oplosan dan pemalsuan juga tinggi.

“Kita dorong petani untuk mengubah pola pikirnya. Bahwa dengan menjadi petani setiap orang itu bisa sukses. Dan mindset yang ditanamkan adalah bahwa pertanian bukanlah pekerjaan sampingan, melainkan pekerjaan pokok yang memberikan kehidupan,” ujar Rasyid.

Rasyid optimis swasembada beras Kapuas Hulu 2017 akan tercapai asalkan infrastruktur pertanian dibenahi. Pembangunan irigasi dan sistem persawahan tadah hujan diubah sehingga panen dua kali setahun bisa tercapai. Termasuk bibit unggul yang digunakan (di luar program padi seluang) haruslah diperkenalkan kepada petani secara benar.

Bupati AM Nasir,SH pada Rabu (11/2/2015) lalu mencanangkan program swasembada beras yang dipusatkan di Dusun Sauwe, Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan. Program pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 4.500 hektar segera dilaksanakan.

“Dana yang sudah ada untuk pembangunan dan perbaikan irigasi ini melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) 2015 sekitar Rp 7,7 milyar. Kita belum tahu nanti dari APBN berapa. Karena kita diminta untuk mengusulkan untuk melaksanakan program nasi-

IDACHI SPORTS

CAP GO MEH SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

MINI HOME GYM IDC

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

disc up to

65 %

+ Cashback

+ Cicilan Perse n 0% 5 MARET S/D 11 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

6.588 Ribu

ELLIPTICAL BIKE

16.950

9.850

Hanya

3.888 Ribu

6.888 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

9.950

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.650

Hanya

3.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE

Tetap aja menjaga koordinasi Menko-nya ke menterinya, wapres ke sini,” ujar JK sambil tersenyum usai bertemu Luhut, Senin (9/3).

Keduanya bertemu di kantor wapres. Namun, Luhut memilih masuk dan keluar dari pintu lain yang tidak diketahui awak media massa sehingga hanya JK yang memberi keterangan atas pertemuan tersebut.

Menurut JK, dalam perte-

muan itu ia hanya membahas mengenai koordinasi kerja dengan Luhut. JK dalam hal ini juga enggan mengomentari masalah kelembagaan Luhut yang sempat ramai diprotes publik. “Hanya membicarakan tentu bagaimana bagaimana kita berbuat lebih baik dan koordinasi lebih baik,” tandas JK.

Re-editing: Hamka Saptono

Namun kenyataannya jauh dari perkiraan. Petani beras tetap saja miskin. Kenaikan harga beras yang cukup signifikan, ternyata tidak diikuti dengan kenaikan harga padi atau gabah milik petani tradisional.

Kondisi ini jelas menimbulkan keheranan di kalangan pelaku ekonomi.

Di daerah pedalaman Kabupaten Sekadau, harga padi justru terkesan jalan di tem-

Hanya

RECUMBENT BIKE

kebijakan Presiden Joko Widodo. JK pun dikabarkan melakukan protes keras kepada Jokowi.

Namun, semuanya sudah cair ketika terjadi pertemuan tertutup antara Luhut dan JK. Senin (9/3). Mantan ketua umum Partai Golkar itu terlihat santai, berbeda dengan kabar sebelumnya. ”Enggak ada pembagian porsi. Masa pembagian porsi?

4.388 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

8.950

.....................................................................dari halaman 1

Tetap Miskin .................................................................dari halaman 1 Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

Sudah Cair

“Kita ada tiga lokasi sawah, cuma yang hamparan terbesar seluas 65 hektar. Setahun kita hanya mampu memproduksi 2,2 ton per hektar untuk satu musim tanam. Dan kita hanya bisa melakukan satu musim tanam setahun sekali,” ungkap Budiansyah.

Namun semangat petni meningkat lantaran padi seluang dinobatkan sebagai padi kualitas terbaik se-Indonesia. Karena itu mereka terdorong melakukan perluasan lahan sawah yang ditunjang oleh program pemerintah daerah dan pusat untuk pengembangan beras ini. “Beras ini dikatakan terbaik di Indonesia berdasarkan hasil uji lab Balai Besar Padi di Sukamandi, Jawa Barat. Katanya kandungan protein dan kalsium lebih tinggi,” katanya.

Petani Kapuas Hulu khususnya di Putussibau Selatan termotivasi untuk meningkatkan produksi. Mereka mulai berpikir soal penataan lahan, penggunaan irigasi, system persawahan yang baik hingga pasca panen.

Begitupun dengan musim tanam yang sebelumnya sekali setahun, menurut Budiansyah akan meningkat jadi dua kali setahun.

Khusus varietas local padi seluang, petani sudah bertekat hanya akan menerapkan sistem organik sebagaimana permintaan pasar. Selain kualitas terjaga, masyarakat kelas atas di kota-kota besar sudah beralih kepada komoditas organik. “Alhamdulillah dengan menjadi petani, kehidupan bisa menjanjikan. Bahkan kami bisa menguliahkan anak-anak hingga menjadi sarjana,” tutup Budiansyah. (habis).

9.950

Hanya

8.550

onal. Hanya saja, ini cuma untuk optimasi lahan berupa perbaikan tanggul dan irigasi,” papar Rasyid.

Sampai 2015 ini petani Kapuas Hulu masih bergantung kepada sawah tadah hujan. Kondisi sawah juga lebih tinggi dari permukaan air sehingga alternatif sementara irigasinya berupa pompanisasi. Sementara beberapa kecamatan akan dikembangkan dan tingkatkan produksi padinya, terutama untuk jenis padi seluang.

“Musim tanam tahun ini akan lebih kita fokuskan mengembangkan padi seluang dalam rangka mempercepat atau menunjang swasembada padi. Apalagi padi seluang ini masuk dalam komoditi strategis nasional 2015,” ungkap Rasyid.

Petani sebagai ujung tombak pengembangan beras seluang pun optimis, asalkan pemerintah daerah juga mengembangannya ke kecamatan-kecamatan lain. “Pusat minta 150 ton beras seluang. Kalau hanya Kecamatan Putussibau Selatan saja, tentu tidak mampu,” ungkap Budiansyah, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Kereng Sio Makmur, Dusun Sauwe, Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan.

Ada empat jenis padi unggulan lokal yang dikembangkan Poktan Kereng Sio Makmur, yaitu beras seluang, beras merah, beras hitam, dan pandan wangi. Namun prioritas tertinggi pada beras seluang yang 80 persen produksinya untuk memenuhi permintaan pasar. Setidaknya 25 anggota Poktan dibebankan menanam padi seluang.

9.750

Hanya

3.988 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

23.250

6.850 2.588 Ribu

22.850

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 26 FEB SD 8 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU EVEREST (DEPAN PODIUM).

pat. Kalau pun ada kenaikan, nilainya tidak seberapa.

Contoh nyata terjadi di Desa Tapang Perodah, Kecamatan Sekadau Hulu. Banyak petani di sana yang mengeluhkan hal itu.

Di kalangan pengepul padi di Tapang Perodah, harga padi berada pada kisaran angka Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Sementara jika sudah diolah menjadi be-

ras, harganya bisa mencapai Rp10.000 per kilogramnya.

Sementara harga beras dari luar, seperti dari Jawa dan daerah lainnya, harganya jutsru jauh di atas harga beras lokal petani. Di pedagang eceran, harga beras dari luar bisa mencapai Rp12.000 hingga Rp15.000. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menikmati kenaikan harga beras itu? (Abdu Syukri)

Walikota Palembang ........................................dari halaman 1 juga menyatakan istri Romi, Masyitoh bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta, subsider dua bulan kurungan.

Vonis dibacakan oleh ketua majelis, Mochamad Muchlis dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/3). “Menyatakan terdakwa satu Romi Herton, dan terdakwa dua, Masyito telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut,” kata Muchlis.

Kedua terdakwa itu dinilai telah bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20

tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mereka juga diyakini telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan atas Akil Mochtar, dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis majelis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK. Sebelumnya, JPU meminta ke majelis agar men-

jatuhkan hukuman sembilan tahun penjara ke Romi, serta enam tahun penjara ke Masyito.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan bagi Romi, yaitu pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih, pada pemilihan umum yang diatur menurut aturan-aturan umum selama 11 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menanggapi vonis hakim, Romi dan Masyito menyatakan pikir-pikir. Hal serupa juga disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami mengajukan pikir-pikir yang mulia,” kata Romi Herton.

Re-editing: Hamka Saptono

Neymar Ogah Nikahi Bruna LAPORAN terbaru dari Brasil belum lama ini mengungkap sebab mengapa bintang Barcelona, Neymar, harus mengakhiri hubungan dengan sang kekasih yang juga merupakan aktris terkenal Brasil, Bruna Marquezine.

Dalam wawancara terbaru dengan Globo, Bruna mengungkap bahwa ia banyak merasakan tekanan dari media semenjak menjadi tunangan Neymar. Selain itu, Bruna juga enggan melangkah lebih jauh lebih bersama eks Santos, yang ditengarai enggan menikahinya. (*)

SPORT Rakyat Kalbar

ANDALKAN DUKUNGAN SUPPORTER CESAR Azpilicueta yakin Chelsea bisa melewati PSG di Liga Champions, mengingat di leg kedua 16 besar tengah pekan ini mereka bakal bermain di kandang sendiri di Stamford Bridge.

Azpi mengaku ia yakin bahwa dukungan dari suporter tuan rumah bakal membantu mereka mengamankan tiket ke babak perempat final.

“Saya tidak yakin jika ada favorit di pertandingan kali ini. Kami mampu mencetak gol away, dan itu amat vital. Namun saya pikir hasil imbang 1-1 merupakan hasil yang adil. Di laga pertama kami dominan di babak pertama, namun di babak kedua kami sedikit tertekan,” tutur Azpi.

“Namun sekarang kami akan kembali bermain di Stamford Bridge dan kami membutuhkan dukungan dari suporter kami sendiri untuk lolos ke babak berikutnya,” kata dia.

Ia menilai Edinson Cavani dan Ezequiel Lavezzi sebagai ancaman terbesar PSG. “Mereka punya penyerang yang amat bagus, siapapun yang mereka turunkan di posisi tersebut,” tuturnya.

“Mungkin dua nama yang Anda sebutkan lebih tepat disebut striker timbang winger, namun hal tersebut membuat mereka lebih berbahaya, karena mereka ingin bermain dengan cepat, dengan kualitas yang bagus, dan selalu ingin mencetak gol. Selalu ada bahaya di kotak penalti lawan,” pungkasnya.

Satu sisi, Bos PSG, Laurent Blanc, memperingatkan Chelsea bahwa ia percaya timnya bisa menyingkirkan The Blues dari Liga Champions. “Tentu kami percaya bisa lolos ke babak berikutnya,” tutur Blanc optimis.

“Kami sedikit tidak diuntungkan ketika mereka mencetak gol away. Namun kami juga bisa melakukan hal yang sama. Kami tidak punya filosofi yang sama dengan mereka, namun jika kami optimis, kami mampu melakukan hal serupa,” tegasnya.

Optimisme juga diusung gelandang PSG, Blaise Matuidi. Ia yakin bahwa timnya mampu membalikkan keadaan dan mempermalukan The Blues di depan pendukung mereka.

“Sangat penting untuk menempati posisi puncak klasemen, bahkan bila itu hanya sementara. Ini adalah cara bagus untuk mempersiapkan laga Liga Champions melawan Chelsea,” ujar Matuidi.

“Kami menuju London dengan kepercayaan diri tinggi.

Saya pikir kami masih bisa melakukan lebih baik dalam mengkonversi peluang menjadi gol, tapi kami masih mengusahakannya. Laga nanti akan sulit, tapi kami ke sana untuk lolos,” tekadnya. (*)

Rabu, 11 Maret 2015

02.45 (LIVE)

EL REAL DI ATAS ANGIN

Babak 16 besar (perdelapan final) second leg antara Real Madrid versus Schalke 04 Jerman di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid akan bergulir Rabu (11/3/2015) dini hari WIB. Skor di leg pertama, dua pekan lalu, dimenangkan Madrid 0-2.

Bertandingan di kandang sendiri, Real Madrid menjadi musuh besar bagi Schalke. Terlebih, bercokolnya sejumlah pemain termahal di dunia --Ronaldo,

Gareth Bale, Karim Benzema, Kroos-- membuat Madrid, yang kini bercokol di posisi kedua klasemen Liga Spanyol, di atas angin.

Di musim lalu, pertemuan kedua tim di babak yang sama, Mardid telah memperlihatkan jati dirinya kepada Schalke. Di leg pertama, Schalke digasak 6-1 melalui gol para miliarder lapangan hijau: Karim Benzema, Gareth Bale dan Ronaldo yang masing-

BARCELONA rupanya masih berminat untuk mempertahankan dua pemain yang belakangan dikabarkan ingin hengkang, Pedro Rodriguez dan Xavi.

Pedro ingin pergi dari klub lantaran tidak banyak mendapat kesempatan bermain di tim inti musim ini. Sementara Xavi kabarnya sudah mengadakan pertemuan dengan klub New York City FC guna melanjutkan karirnya di MLS musim depan.

“Pedro merupakan pemain yang amat penting untuk klub, ia sudah banyak mencetak gol untuk kami,” tutur Carles Rexach, salah satu bagian dari staff teknik Barcelona musim ini, pada Marca.

“Selain itu, saya harap Xavi terus bertahan di klub yang memainkan sepakbola yang bagus,” pungkasnya. (*)

masing dua gol, sedangkan gol Schalke dijaringkan oleh striker asal Belanda Klaas-Jan Huntelaar. Itu sudah bermain di kandang Schalke.

Di Madrid, Ronaldo cs mampu menang 3-1, Ronaldo menyumbangkan dua gol dan membaa dirinya menajdi top skor kompetisi menjadi 17 gol. (bisnis.com)

Selasa, 10 Maret 2015

Rakyat Kalbar Selasa, 10 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Tak Sadar Dibuntuti dari Bank

Uang Rp370 Juta Dirampas Rampok

Ilustrasi. Net

Pontianak-RK. Batal transaksi bisnis dengan rekannya, Akiang, warga Gang Gunung Sahari, Jalan H. Rais A. Rachman, Pontianak Barat kini harus gigit jari. Uang yang akan ditransfernya sebesar Rp370 juta dirampas empat kawanan rampok di depan rumahnya sendiri sekitar pukul 14.00 Wib. Akiang yang terlihat bingung dan takut, mengadu ke Ma-

polsekta Pontianak Barat.

Akiang mengaku hendak mentransfer uang tersebut kepada rekan bisnisnya melalui bank di Jalan Ahmad Yani. Namun tiba-tiba dia ditelepon rekannya yang mengatakan membatalkan pertemuan dan memintanya untuk bertransaksi tunai di rumah. Usai mendapat informasi itu, Akiang langsung pulang ke

rumahnya membawa kembali uang Rp370 juta di dalam kantong plastik hitam dan digantung di gantungan barang.

Sesampainya di depan rumah dan hendak membuka pintu untuk masuk ke dalam, tibatiba seorang pria tidak dikenal dan tidak disadarinya langsung mengambil uang tersebut.

Pria itu berlari ke arah rekannya yang sudah

menunggu di sepeda motor. Pelaku empat orang yang mengendarai dua sepeda motor.

Setelah mendapatkan uang, mereka semua melarikan diri.

“Saat membawa uang, tidak melihat ada orang yang mengikuti. Keluar dari bank menggunakan sepeda motor, saat di jalan, saya lihat kiri kanan, belakang tidak ada

orang yang mencurigakan mengikuti saya,” ungkap Akiang.

Setelah sampai di rumah, sepeda motor diparkir di samping mobil. Akiang membuka pintu. Pada saat itulah, aksi kawanan perampok berlangsung, uang yang disimpan di dalam kantong plastik hitam pun langsung Halaman 15

‘Kemponan’ Batu Akik, Hilang Terseret Arus Sungai

AMBIL GANJA KERING

DIBEKUK

Sanggau-RK. Pria paruh baya, Sumarto, warga Dusun Damai, desa Tanap, Kecamatan Kembayan, hilang terseret arus Sungai Sekayam, Minggu (8/2) sekitar pukul 13.00 Wib. Diduga ia terseret arus sungai lantaran hendak mengambil batu akik.

“Mungkin dia ini kemponan, karena ceritanya dia ini kan mau ngambil akik di tepi tebing, tapi belum sampai ke tepi sudah diseret arus,” kata Telep, Ketua RT 11 RW 01 kepada wartawan via HP. Kepala dusun Tanjung Maya, kecamatan Kembayan, Fransiskus Guncang menceritakan, kejadian ini bermula ketika Sumarto ditemani keponakannya yang berusia 18 tahun, pergi ke sungai Sekayam di dusun Tanjung Maya untuk mandi, lantaran air sungai di dusun Damai kering.

Sebelum dimekarkan, dusun Tanjung Maya dengan dusun Damai ini merupakan satu dusun bernama dusun Tanjung Maya. Kedua dusun ini masih dalam satu aliran Sungai Sekayam.

Asik mandi, keduanya berniat hendak menyeberangi sungai yang luasnya mencapai sekitar 80-an meter itu, untuk mencari jenis-jenis batu akik di seberang sungai.

Halaman 15

SAT NARKOBA Ketapang-RK. Jajaran Sat Narkoba Polres Ketapang membekuk Erik, 31, warga Kelurahan Kauman, diduga memiliki Narkoba jenis ganja sebanyak 142,92 gram yang baru didatangkan dari Kota Pontianak.

Penangkapan terhadap tersangka Erik berawal dari laporan yang diterima Sat Narkoba Polres Ketapang. Paketan itu dikirim menggunakan kargo kapal cepat (ekspres) dari Pontianak menuju Ketapang, Sabtu (7/3).

“Setelah mendapat informasi, kita langsung bergerak dan melakukan penyelidikan. Baru sekitar pukul 21.00 Wib kita menangkap tersangka setelah mengambil paket kiriman yang diketahui ganja itu di kantor ekpres polly, di Jalan A Yani,” ungkap Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Narkoba AKP Joko Sarwono, Senin (9/3).

Joko mengatakan, setelah melakukan penangkapan, jajarannya langsung

SMKN 1 Mempawah Ludes Terbakar

Halaman 15

Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

Tersangka Erik (kiri) dan Kasat Narkoba serta barang bukti ganja kering saat diamankan di Polres Ktapang. JAIDI CHANDRA-RK

Polda Lacak Penampung CPO Curian di Jakarta Pontianak-RK. Dengan adanya pengungkapan kasus sindikat pencurian Crude Palm Oil (CPO) yang terjadi di salah satu perusahaan perkebunan di Ketapang, Polda Kalbar kini gencar melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap rentetan kasus ini. Salah satunya pengembangan terhadap penampung CPO curian tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus

(Direskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah melacak penampung besar CPO atau minyak kelapa sawit mentah curian itu di Jakarta. “Yang kami kembangkan tidak hanya kasus pencurian CPO di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak saja, akan tetapi penampung yang berada di Jakarta juga,” kata Widodo, Senin (9/3)

Pelacakan hingga ke Jakarta itu menurut Widodo, karena dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, baik para sopir dan penampung di Ketapang serta di Pontianak, CPO hasil curian itu kembali dijual ke penampung besar yang berada di Jakarta. Kasus ini memang tengah dilakukan penyelidikan, sehingga Widodo tak bisa memberikan data lengkap.

Diberitakan sebelumnya, Dir Reskrim-

sus Polda Kalbar mengungkap kasus pencurian CPO milik PT Limpah Sejahtera, Sabtu (7/3). Delapan orang sindikat pencuri CPO dari perusahaan perkebunan di Ketapang pun dibekuk.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan PT Limpa Sejahtera pada 5 Maret 2015 kemarin. Atas laporan itu, penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalbar langsung Halaman 15

Aliong Pemilik Sawmill Ilegal Kebal Hukum

Kayu Dipolice Line, Kasusnya Menghilang?

Belasan ruangan di SMK Negeri 1 Mempawah luder terbakar. IST

Mempawah-RK. Belasan ruangan di SMK Negeri 1 Mempawah Hilir, Jalan A. Djaelani, Kelurahan Terusan, ludes dilalap api, Senin (9/3) sekitar pukul 15.15 Wib. Butuh waktu satu jam lebih bagi petugas pemadam untuk memadamkan api. Namun bangunan sekolah tetap tak bisa diselamatkan, kerugian ditaksir miliaran rupiah.

Api diduga muncul dari korsleting listrik di salah satu ruangan. Asap mengepul dari bagian atap membuat panik para guru dan siswa yang pada saat itu masih berada di lingkungan sekolah.

Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api semakin membesar dan merembet ke semua bangunan sekolah. Hanya dalam hitungan menit, api semakin membesar dan melahap ke ruangan lain di sekolah tersebut. Guru dibantu siswa dan masyarakat berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam ruangan.

Halaman 15

Bengkayang-RK. Ditangkapnya kayu milik Aliong, warga Jalan Raya Pasar Gunung Capkala, Desa Sungai Pangakalan 2, Sungai Raya, Bengkayang oleh jajaran Polres Bengkayang beberapa waktu lalu, kasusnya menghilang. Parahnya lagi, pelakunya tidak tersentuh hukum.

“Kayu sudah di police line, pelakunya ditangkap, namun tidak diproses, dan

sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ujar Juanda, tokoh pemuda Bengkayang, kemarin.

Kasus penangkapan kayu hasil tebangan liar yang diolah Aliong di Sawmill miliknya di Pasar Gunung Capkala, hilang tanpa bekas. “Itu sudah jelas pembalakan liar. Namun kami pertanyakan kenapa tidak diproses sampai sekarang. Bahkan

kegiatan ilegal itu tetap berlanjut sampai sekarang, seakan tidak tersentuh hukum,” papar Juanda “Aliong itu pernah ditangkap. Namun hingga sekarang tidak tahu bagaimana prosesnya. Apakah sudah SP3, kita tidak mengetahui bagaimana cerita kelanjutannya. Kok kayaknya Aliong kebal hukum,” kesal Juanda.

Halaman 15

Ilustrasi. Net

Janda Diculik Perampok Aceh Tamiang-RK. Hamidah binti Tukima, 48, seorang janda warga Desa Sekerak Kanan Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang menjadi korban aksi kawanan perampok. Selain dirampok, janda malang itu juga diculik, namun pagi harinya diketahui dilepaskan di Kawasan Tembung Kota Medan.

Kapolsek Karang Baru Iptu Alviandi Lubis ketika dikonfirmasi Rakyat Aceh (Grup JPNN) membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Alviandi, kejadian menghebohkan Sekerak itu terjadi pada Minggu dini hari (8/3) sekira pukul 02.00 Wib. Kawanan perampok terdiri dari 4 orang beraksi menggunakan mobil Avanza B. 1619. Tiga perampok itu turun dari mobil Avanza dan supirnya tetap standby di mobil.

Mereka lalu mencongkel jendela dan mengambil kunci lengket di pintu. Dengan kunci itulah mereka membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Saat itu salah seorang pelaku mengancam korban dengan menggunakan pisau.

Korban yang hanya tinggal sendirian di rumahnya itu tidak berkutik. Kawanan perampok itu dengan leluasa menguras isi rumah. Antara lain sepeda motor Honda Supra X 125 BL. 5613 UB beserta suratsuratnya dan 1 unit TV milik korban.

Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Ekonomi Kreatif Dilindungi UU Kubu Raya. Masyarakat Kabupaten Kubu Raya (KKR) tidak perlu ragu dalam memunculkan inovasi, kreativitas, dan daya cipta bernilai ekonomis. Sebab, bidang ekonomi kreatif dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

“Beranjak dari itu, kita bergerak untuk menjadikan KKR sebagai central ekonomi kreatif,” ungkap Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif Kubu Raya, Firmansyah kepada wartawan, Senin (9/3).

Menurutnya, ekonomi kreatif muncul dari ide inovasi, kreativitas, dan daya cipta seseorang sehingga memunculkan nilai ekonomis. “Kita sangat optimis KKR mempunyai potensi orang-orang yang kreatif yang luar biasa banyak. Namun pertanyaannya, seberapa mau dan mampu mengangkat mereka agar inovasi dan kreativitasnya dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga dapat mendongkrak kesejahteraan mereka sebagai pelaku usaha,” ucapnya.

Firmansyah menegaskan, dalam ekonomi kreatif harus ada tiga komponen yang harus dikolaborasikan. Yaitu seorang pemikir, pelaku ekonomi itu sendiri atau home industri, dan kebijakan yang memang sangat dominan. “Apabila ketiga komponen itu sudah menyatu, maka ekonomi kreatif ini akan menjadi kekuatan besar yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (sul)

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Maret 2015

10

Konsumen Cerdas, Paham Perlindungan Konsumen Kubu Raya. Guna melindungi hak-hak konsumen, pemerintah telah menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berbagai cara dilakukan untuk mensosialisasikan UU tersebut, seperti yang dilakukan Pemkab Kubu Raya dalam acara Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (9/3).

Acara yang mengangkat tema “Konsumen Cerdas, Paham Perlindungan Konsumen” ini dihadiri perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan guru, siswa SMA negeri dan swasta, serta para pelaku usaha se-Kubu Raya. Tujuan kegiatan ini, melindungi konsumen dan menjamin adanya kepastian hukum atas hak konsumen. “Yang disebut konsumen disini adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan,” ujar Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus saat membuka acara yang diprakarsai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kubu Raya.

Menurut Hermanus, salah satu maksud diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah menghindarkan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk

meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, dan penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Pembuat UU telah mengidentifikasi perjanjian standar sebagai bagian dari persoalan konsumen yang dapat melemahkan posisi konsumen.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai penggunaan perjanjian standar beserta klausul bakunya. Kegiatan ini diharapkan membuat konsumen mengerti akan hak dan kewajibannya agar mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi segala jenis barang atau jasa. “Konsumen dan pelaku usaha harus sama-sama jeli mengetahui apa hak dan kewajibannya, agar jika terjadi sesuatu yang merugikan dapat dilaporkan kepada Seksi Perlindungan Konsumen,” tegas Hermanus.

Hermanus juga meminta pelaku usaha di Kubu Raya agar tidak memperjualbelikan barang-barang yang tidak layak konsumsi, seperti kedaluwarsa, mengandung kandungan yang berbahaya bagi kesehatan, dan barang konsumsi lain yang tidak layak.

Sementara itu, Kepala Disperindag Kubu Raya, Ledianto mengatakan, sasaran sosialisasi adalah anak-anak terutama di sekolah.

Pemkab Kubu Raya mensosialisasikan peraturan mengenai perlindungan konsumen.

Syamsul Arifin

“Mengikuti sosialisasi bisa juga mengetahui barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi. Terutama melibatkan pelajar, instansi dan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini makanan yang sering ditemukan di lapangan, kebanyakan jenis parcel yang masa kedaluwasanya hanya satu bulan. “Mereka

yang memberikan pernak- pernik untuk parcel sering kita temui di lapangan. Ke depan, kami harus lebih teliti dan akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran,” tegasnya seraya mengatakan instansinya bekerjasama dengan BPOM dan instansi pengawas lain. (sul)

Tuan Rumah MTQ, Kubu Raya Pinjam Lahan Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya akan meminjam lahan di samping Kantor Bupati Kubu Raya. Selain untuk tempat pelaksanaan tiga agenda besar Pemprov Kalbar tahun 2015, juga menjadi lokasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kalbar tahun 2016 mendatang.

“Kami sudah berusaha mencari lahan yang cocok untuk dibeli guna pembangunan stadion olahraga, yang rencananya juga akan dijadikan tempat pelaksanaan MTQ.

Sebetulnya ada tanah yang cocok, namun harganya sangat tinggi, sehingga kita tidak bisa membelinya karena tidak sesuai dengan NJOP, dan bisa menjadi temuan BPK kalau dipaksakan untuk tetap dibeli,” kata Bupati Kubu Raya, Rusman Ali di Sungai Raya.

Dia menjelaskan, guna mengantisipasi ketersediaan lahan untuk kegiatan MTQ Kalbar, dia sudah meminta bantuan salah satu pengusaha pemilik lahan yang ada di samping Kantor Bupati, agar lahan seluas 3,2 hektar tersebut

bisa dipinjam. “Alhamdulillah pemilik lahan itu bersedia meminjamkan lahannya, sehingga kita bisa memangkas biaya pengadaan lahan untuk pelaksanaan kegiatan MTQ, dan kita sudah menemukan solusinya,” tuturnya.

Pada lahan yang sama, tahun 2015 ini Pemkab Kubu Raya akan melaksanakan beberapa agenda besar dari Pemprov Kalbar, diantaranya kegiatan HKG dan Hari Pangan Sedunia dan Prestasi Kencana.

Rusman Ali juga telah meminta Dinas Cipta Karya agar melakukan

pembangunan taman di Kantor Bupati menjelang kegiatan MTQ tahun 2016 nanti. Menurutnya, jika tidak disiapkan dari sekarang, jelas akan menyulitkan Pemkab Kubu Raya untuk melaksanakan even tersebut. “Kegiatan MTQ nanti akan dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan peserta dari seluruh Kalbar. Bahkan di Halaman Kantor Bupati Kubu Raya juga akan dilaksanakan kegiatan pembukaan pelaksanaan MTQ,” katanya.

Dia mengatakan, jika tidak dibangun taman dan pengerasan pada

Halaman Kantor Bupati, maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Terlebih jika kondisi hujan, tentu halaman tersebut akan becek. “Kalau sudah begitu, jelas ini menurunkan marwah Kubu Raya sebagai tuan rumah. Jadi kita minta masyarakat agar bisa memakluminya. Memang saya yang minta dibangun taman itu, tapi sampai sekarang saja saya tidak menentukan anggaran pembangunannya, karena hal itu ditentukan oleh dinas terkait,” kata Rusman Ali. Disinggung tentang keluhan

sebagian kalangan mengenai besarnya anggaran pembangunan taman hingga Rp 2 miliar, Rusman Ali menegaskan, dirinya mempersilakan pihak terkait untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan proyek tersebut. “Soal besaran atau kebutuhan pembangunan secara detail, saya kurang tahu, silakan saja tanyakan ke dinas terkait. Kalau memang nantinya mau dievaluasi silakan saja. Karena rencananya taman itu akan kita bangun dari depan hingga bagian belakang kantor,” tuturnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Razia Gabungan Kendaraan Bermotor di Nusapati

Mulai Berkabut Asap Baru beberapa hari cuaca panas, kabut asap mulai tampak di beberapa wilayah di Kabupaten Mempawah. Di Jalan Raya Kecamatan Siantan misalnya, kabut asap tampak tebal pada pagi hari. Kondisi itu pun diakui mengganggu aktivitas lalu lintas kendaraan masyarakat di wilayah itu.

“Tadi pagi (Senin, red) ketika melintas di Jalan Raya Kecamatan Siantan, diselimuti kabut asap yang cukup tebal. Jarak pandang hanya sekitar kurang lebih 50 meter. Padahal, baru saja beberapa saat tidak turun hujan,” keluh seorang pengendara, Rio, Senin (9/3) sore.

Bapak satu anak itu mengaku tidak tahu pasti penyebab kabut asap yang mulai menyelimuti pemukiman masyarakat di Kecamatan Siantan. Namun, dia menduga kabut asap itu merupakan dampak dari aktivitas pembakaran dalam skala besar. “Mungkin saja (akibat pembakaran hutan dan lahan, red). Yang pasti telah terjadi pembakaran dalam skala yang cukup besar sehingga dampak asapnya sangat tebal menyelimuti lingkungan masyarakat seperti itu,” tuturnya.

Dirinya berharap, kabut asap yang mulai terjadi itu tidak berlangsung lama. Sebab, kabut asap sangat mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang beraktivitas pada pagi hari. Selain dapat menimbulkan gangguan kesehatan, kabut asap bisa membahayakan keselamatan pengendara. “Apalagi jarak pandang sangat dekat hanya kurang lebih 50 meter. Tentunya sangat berbahaya bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Belum lagi gangguan kesehatan akibat kabut asap juga membahayakan manusia,” pendapatnya. (fia)

Dishubbudpar Terbitkan 13 Surat Tilang Mempawah. Sedikitnya 13 surat tilang diterbitkan Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubbudpar) Mempawah terhadap pengendara yang tidak lengkapi suratmenyurat berkendaraan. Razia gabungan di lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Jalan Raya Desa Nusapati ini melibatkan Polres Pontianak dan TNI. “Razia gabungan kita laksanakan secara rutin di beberapa titik jalan raya di Kabupaten Mempawah. Tujuan utamanya, meningkatkan kesadaran masyarakat pengendara agar mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Termasuk mengantongi surat-menyurat dokumen kendaraan,” terang Kabid Lalu Lintas dan Angkutan

(LLA) Dishubbudpar Mempawah, Rosmidi, senin (9/3).

Dalam razia tersebut, tegas Rosmidi, pihaknya tidak pandang bulu. Artinya, semua jenis kendaraan yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku diberikan sanksi. Mulai dari teguran hingga diberikan surat tilang. “Pada kegiatan razia ini, ada 13 kendaraan yang kita berikan surat tilang. Sedang beberapa kendaraan lain hanya diberikan teguran. Bahkan, ada satu mobil jenis strada berplat merah yang juga tejaring.

Kendaraan dinas tersebut milik Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Tadi kita berikan teguran, dan akan kita surati dinas bersangkutan,” tegas Rosmidi.

Melalui kegiatan razia tersebut, pihaknya berharap semakin meningkatkan kesadaran masyarakat pengendara untuk melengkapi dokumen kendaraan yang ditungganginya. Sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan patuh dalam berlalu lintas.

“Semua kendaraan yang melintas di lokasi razia akan kita periksa secara teliti. Baik itu kendaraan dinas atau pun umum,” akunya.

Sementara itu, Kanit Patroli Polres Pontianak, Iptu Sunardi menyebut, penindakan dilakukan terhadap kendaraan yang terlihat secara kasat mata melakukan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya terhadap kelengkapan safety riding kendaraan itu sendiri. “Kita ingin memberikan kesadaran kepada pengendara

agar patuh dan taat terhadap aturan berlalu lintas. Karena, hal itu sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara di jalan raya. Sehingga akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” pendapatnya.

Di lain pihak, Kepala Dishubbudpar Mempawah, Suharjo Lie mengungkapkan, razia rutin yang dilaksanakan jajarannya dilakukan selama tiga hari setiap bulannya. Dengan kegiatan rutin tersebut, dirinya berharap semakin meningkatkan kesadaran masyarakat pengendara untuk patuh terhadap aturan berlalu lintas. “Intinya kita ingin membangun kesadaran dan perilaku pengendara, agar men-

taati aturan berlalu lintas. Terutama selalu melengkapi seluruh dokumen kendaraan saat berada di jalan raya. Artinya, harus selalu lengkap ketika berkendara dalam hal apapun,” tuturnya.

Terhadap kendaraan dinas yang terjaring razia, Suharjo menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi. Apalagi kendaraan milik pemerintah itu seharusnya bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat umum dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

“Tetap akan kita tindaklanjuti dengan menyurati dinas terkait.

Kita akan sampaikan kepada dinas bersangkutan terhadap kendaraan dinas miliknya yang tidak dilengkapi dengan standar administrasi yang telah ditetapkan,” tukasnya. (fia)

Abun Bersujud Syukur Terima Rumah Gratis Mempawah. Mendermakan usia muda sebagai pemadam api, Abun, 30, mendapat balasan setimpal. Tak tanggung-tanggung pekerja sosial di Badan Pemadam Api Mempawah (BPAM) ini mendapatkan satu unit rumah gratis dari salah program acara stasiun televisi nasional.

Penyerahan rumah tersebut dilakukan Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana di kompleks BTN Nawrah Residence Mempawah, Minggu (8/3).

Rumah gratis yang diterima Abun merupakan buah dari kerjasama Perhimpunan Keluarga Besar Warga Mempawah (Perkabem) perantauan dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Trans TV, dan Pemerintah Kabupaten

Mempawah.

Perkabem sebagai pemilik dana menggandeng Apersi untuk mengadakan rumah gratis bagi warga tidak mampu di Kabupaten Mempawah.

Bekerjasama dengan pemerintah daerah, pelaksanaan penyerahan rumah diliput dan disiarkan oleh stasiun Trans TV pada program Rumah Gratis yang tayang setiap hari Sabtu pukul 17.00.

Mendapat rumah gratis, Abun tak kuasa menahan haru. Dia langsung bersujud syukur dengan berlinang air mata. Namun sungguh mengagumkan, oleh Abun rumah tersebut lantas dihibahkannya lagi untuk menjadi Kantor BPAM. “Terima kasih atas anugerah ini. Ini seperti mimpi. Selanjutnya rumah ini akan saya hibahkan kepada BPAM untuk

dijadikan kantor. Dengan begitu manfaatnya akan lebih besar lagi bagi banyak orang,” ujarnya usai menerima kunci dari Gusti Ramlana didampingi Host Program Rumah Gratis Trans TV, Mandala Soji.

Gusti Ramlana mengapresiasi kepedulian keluarga besar masyarakat Tionghoa Mempawah yang tergabung dalam Perkabem. Perhatian dan kepedulian terhadap seorang pekerja sosial seperti Abun, disebut Ramlana sebagai teladan bagi pihak lainnya. “Dengan adanya program ini kami mengucapkan terimakasih. Semoga apa yang dilakukan dapat menggugah saudara-saudara kita yang kehidupannya layak dan mapan untuk dapat memberikan kepedulian kepada sesamanya yang belum mampu,” ucap Ramlana.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPP Apersi, Junaidi Abdullah menyatakan pihaknya sangat mendukung program Rumah Gratis Trans TV. Karena program tersebut merupakan wujud realisasi janji Apersi untuk menyediakan 1.000 unit rumah gratis untuk masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia.

“Semoga Apersi dapat menjadi contoh untuk para pengusaha lain agar memberikan atau menyisihkan rezekinya membantu masyarakat yang kurang mampu,” harap Junaidi.

Perwakilan Perkabem di Jakarta, Abun mengaku termotivasi dengan program Rumah Gratis di Trans TV. Dia berharap, lebih banyak lagi donatur yang tergerak mendukung program ini. “Kami terinsipirasi dengan Program Rumah Gratis

yang bekerjasama dengan Apersi.

Kepedulian kita terutama kepada orang-orang tidak mampu yang berada di Kabupaten Mempawah ini,” ucap Abun.

Sementara itu, Associate Produser Rumah Gratis, Kenricko Muchlis menerangkan, Rumah Gratis merupakan program pertama di Indonesia yang materinya berupa pemberian rumah gratis kepada orang yang membutuhkan. Pada program ini, kandidat warga yang terpilih mendapat rumah gratis telah menjalani seleksi berupa survei langsung yang dilakukan tim Rumah Gratis. “Kriterianya tidak hanya miskin. Kandidat yang terpilih haruslah mereka yang punya semangat dan usaha gigih dalam memperjuangkan kehidu-

pannya, sehingga ini nantinya juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dalam program ini kita tidak menjual kemiskinan dan air mata,” terang Kenricko.

Mandala Soji sebagai pemilik rumah produksi PT Mandala Abadi Production selaku penggagas program, memastikan acara Rumah Gratis menjadi reality show atau kisah nyata yang tidak ada unsur rekayasa atau setting-an sebagaimana kerap terjadi dalam acara reality show sejenisnya. “Ini murni untuk amal, bahkan lembaga sosial juga turut membantu. Tidak ada rekayasa, real, pure, disaksikan masyarakat setempat tanpa ada setting, karena banyak orang tidak mampu di Indonesia, jadi supaya kita bantu,” sebut Mandala. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Ketapang Perlu Pabrik Industri Hilir Ketapang. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hj Rubaerty Erlita Prabasa mengatakan Kalbar, khususnya Kabupaten Ketapang memerlukan parbrik industri hilir. Pasalnya banyak hasil pertanian yang memerlukan pengolahan lebih lanjut.

“Saya sudah menyampaikan untuk pembangunan pabrik industri hilir ini kepada menteri perindustrian. Mereka manyatakan akan mempertimbangkan ajuan ini,” jelas Rubaety, Senin (9/3).

Menurutnya, jika ada pabrik industri Hilir di Ketapang, hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah. Tapi sudah diolah menjadi produk produk jadi sehingga bernilai ekonomis lebih tinggi.

Menurutnya, hasil pertanian yang memerlukan pabrik industri hilir di antaranya gula tebu dan sawit. Lahan di Ketapang cukup memadai untuk dibangun perkebunan tebu serta pabriknya.

Sedangkan hasil sawit meskipun Ketapang merupakan penghasil sawit.

Ia mengatakan, Ketapang bahkan Kalbar hanya memiliki pabrik CPO. Kemudian CPO diekspor ke luar itu pun melalui daerah lain.

Sehingga bagi hasil dari sawit tersebut tak masuk ke Ketapang atau Kalbar.

“Hasilnya tidak masuk ke kita kalau hanya mengirim CPO saja. Kita dapat hasil optimal jika sudah menjadi barang seperti minyak, sabun, margarin dan lainnya. Dampaknya bisa meningkaatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ungkapnya.

Wakil Bupati Ketapang, H. Boyman Harun SH sangat mendukung keinginan adanya pembangunan pabrik industri hilir ini. Menurutnya adanya pabrik itu tentu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Namun pembangunannya harus didukung banyak pihak.

“Kita perlu mempercepat pembangunan ekonomi di daerah ini. Dananya tentu tidak bisa mengandalkan APBD Kabupaten atau Provinsi saja. Namun perlu juga dukungan melalui APBN, Bantuan Luar Negeri maupun investor-investor,” kata Wabup.

Plt Sekda Ketapang, M. Mansyur menyambut baik ide anggota DPD RI ini. menurutnya Ketapang memang memiliki potensi sumber daya alam sangat melimpah di antaranya pertambangan, perkebunan, pertanian dan lain-lain.

Sehingga pengadaan pabrik pengolahannya merupakan kebutuhan mendesak.

“Ini ide bagus dan perlu ditindaklanjuti.

Seperti pabrik gula di Ketapang sangat berpotensi karena lahan untuk perkebunan tebu masih tersedia luas,” pungkasnya.(Jay)

Selasa, 10 Maret 2015

11

Transparansi Anggaran via Aplikasi e-Musrenbang Ketapang. Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapedd a ) Ke t a p a n g , Ma h y u d i n mengatakan, e-Musrenbang adalah aplikasi untuk mendukung terwujudnya database program dan kegiatan prioritas daerah sebagai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang.

“Setelah melakukan Musrenbang di tingkat kecamatan bersama DPRD, hasilnya dapat dilihat di aplikasi e-Musrenbang guna transparansi APBD Ketapang tahun 2016,” kata Mahyudin dalam Forum SKPD Ketapang di Kantor

Kepala Bapedda H. Mahyudin berserta unsur Pimpinan DPRD Ketapang Budi Mateus, Jamhuri Amir dan Kadarini membahas eMusrenbang. HUMAS

Bapedda Senin,(3/9).

E-musrenbang merupakan portal aplikasi perencanaan

berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi Bapedda.

Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus S.Pd mengatakan, se-

lama ini ada proses mekanimisme APBD yang belum tepat sasaran.

“Harus diakui pemerintah dan DPRD dalam mencari fomulasi penggunaan APBD yang transparan dengan berbagai cara salah satunya aplikasi e-Musrenbang ini,” kata Budi.

Menurut Budi, usaha Pemerintah dalam mencari cara yang tepat untuk penggunaan anggran yang transfaran dan tepat sasaran terus diupayakan demi perbaikan perbaikan dalam penggunaan anggaran untuk kemajuan daerah yang lebih baik lagi.(Jay-Humas)

Kamis, Deklarasi Cegah Kebakaran Lahan dan Anti Narkoba

Ketapang. Penggunaan bahan narkotika berbahaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang ada (BNN Pusat) pada 2015 diperkirakan pengguna narkoba mencapai angka empat juta orang.

Pada tahun 2016 diprediksi mencapai angka lima juta orang.

Lebih tragis lagi, lebih kurang 40 orang meninggal dunia per hari akibat mengkonsumsi narkoba.

Kondisi seperti ini pemerintah Jokowi –JK menyatakan Indonesia dalam status darurat narkoba. Penetapan status ini untuk menghambat peredaran narkoba dan tentu untuk mengurangi secara signifikan pengguna narkoba di Indonesia. Untuk itu perlu ada komitmen bersama untuk memerangi narkoba. Karena itu, Bupati Ketapang, rencananya akan menggelar deklarasi anti narkoba Kamis (12/3).

Kegiatan ini akan dikemas

dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk lahan pertanian dan perkebunan dengan tema acara “Deklarasi pencegah kebakaran hutan-lahan (perkebunan dan pertanian) dan anti narkoba di Kabupaten Ketapang Tahun 2015”.

Bupati Ketapang, Henrikus dalam arahannya kepada panitia penyelenggara deklarasi menegaskan bahwa kebakaran hutan-lahan termasuk lahan-lahan pertanian dan perkebunan juga perlu mendapat perhatian serius.

“Karena kebakaran hutan dan lahan ini bukan saja menjadi isu dunia internasional, dan akibat kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan,” kata Bupati.

Pentingnya dua isu tersebut, Bupati Ketapang menyarankan deklarasi kebakaran hutan lahan dan anti narkoba pelaksanaanya digabungkan.

Rapat persiapan deklarasi pencegahan kebakaran lahan dan anti narkoba di Dinas Kehutanan Ketapang. HUMAS

Dalam deklarasi, pihaknya akan mengundang seluruh elemen masyarakat di kabupaten Ketapang untuk hadir. Selain deklarasi, akan dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama diatas kain putih yang

akan dibentangkan sepanjang mungkin. “Semua pihak akan dilibatkan,” ucapnya.

Ketua penyelenggara Deklarasi yang juga Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang Ir.JP. Setio Harnowo M.Sc memapar-

kan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk lahan pertanian dan perkebunan sangat merugikan kita semua.

Kebakaran lahan akan memusnahkan plasma nuftah yang ada.

Fakta tersebut sulit untuk dikembalikan pada kondisi semula, dan cadangan gas karbon akan terlepas ke udara dan akan menjadi penyumbang gas rumah kaca. Hal itu akan berpengaruh pada perubahan iklim yang tidak bersahabat seperti pemanasan global, badai, gelombang tinggi, banjir, tanah longsor dan berbagai macam bencana.

“Nanti seluruh peserta apel menandatangani komitmen bersama tersebut dan kita membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bergilir terus menerus sepanjang hari itu. Untuk itu dirinya mengajak semuapihak untuk mendukung suksesnya acara ini,” ujar Setio Harnowo. (Jay-Humas)

Kayong Utara

Kemelut Dugaan Penyelewengan Dana PSKS Satai Lestari Dewan Siap Turun ke Pulau Maya untuk Mediasi

(Dari kiri ke kanan) Camat Pulau Maya Hasan Basri, Ketua DPRD KKU M Sukardi, Wakil Ketua DPRD KKU Alias, dan Ketua Komisi III DPRD KKU, Jalian terima laporan warga desa Satai Lestari di DPRD KKU, Senin (9/3). Dan Perwakilan warga desa Satai Lestari, Abdul Syukur, Abdul Kadir, dan rekan-rekannya melaporkan dugaan penyelewengan dana PSKS Satai Lestari ke DPRD KKU, Senin (9/3). KAMIRILUDDIN

SATAI. Perwakilan warga desa Satai Lestari kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, melaporkan kinerja Polsek Pulau Maya ke DPRD KKU, Senin (9/3). Terkait dugaan penolakan laporan warga mengenai dugaan penyelewengan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) desa Satai Lestari.

Audiensi perwakilan warga desa Satai Lestari ini, disambut Ketua DPRD KKU M Sukardi SE MM (Demokrat), didampingi Wakil Ketua DPRD KKU Alias (PKB). Rapat audiensi warga ini dipimpin Ketua Komisi III (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD KKU Jalian SSos (NasDem), serta anggotanya Sahid (PKPI), Haripin (PKB), dan M Sani (PPP).

Hadir pula Camat Pulau Maya Hasan Basri yang datang di pertengahan acara audiensi. Sedangkan

perwakilan warga desa Satai Lestari dikoordinatori Abdul Kadir, didampingi Abdul Syukur.

Terungkap di audiensi, kejadian bermula sekelompok warga melaporkan dugaan penyelewengan dana PSKS desa Satai Lestari tahun anggaran 2014. Dana PSKS Desa Satai Lestari yang dikeluarkan di Kantor Pos Sukadana berjumlah 378 kartu, tiap kartu senilai Rp400 ribu. Jadi total dana dari Kantor Pos Sukadana Rp151.200.000,-. Namun yang direalisasikan ke masyarakat Rp140 ribu per kepala keluarga (KK).

Jumlah KK penerima dana PSKS sebanyak 819 KK dengan jumlah uang mencapai Rp114.660.000,-. Jadi sisa dana PSKS yang tidak disampaikan ke masyarakat Rp36.540.000,- dan inilah dugaan penyelewengannya.

Perwakilan warga melaporkan dugaan penyelewengan ini ke Mapol-

sek Pulau Maya pada 26 Januari 2015.

Setelah ada pelaporan warga ke pihak kepolisian, seseorang yang diberikan surat kuasa oleh Kepala Desa Satai Lestari berinisial Bha, Muslim menyerahkan uang Rp22.600.000,- ke anggota Polsek Pulau Maya.

Koordinator pelapor, Abdul Kadir, warga Dusun Suka Baru, Desa Satai Lestari, KKU, menerangkan pihaknya memiliki bukti dugaan penyelewengan dana bantuan PSKS itu, seperti daftar tandatangan masyarakat, rincian dana PSKS yang dikeluarkan Kantor Pos Sukadana dan realisasi ke masyarakat, hingga surat kuasa pengambilan uang PSKS. Pihak kepolisian sendiri pernah memanggil Kades Satai Lestari, Ketua BPD Satai Lestari, Ketua RT 24 Dusun Kali Satu, hingga Kadus Parit Timur, untuk dimintai keterangannya. Menurut Kadus Parit Timur,

Abdul Malik pada 26 Januari 2015, menerangakn dana Rp36.540.000,sudah dibagi-bagikan ke sekitar 12 oknum perangkat desa Satai Lestari.

Melihat lambannya proses hukum, warga akhirnya melaporkan kejadian ini ke Mapolres Ketapang pada Rabu, 18 Februari 2015. “Namun jawaban dari pihak kepolisian di Ketapang akan menerima laporan kalau Polsek Pulau Maya menerima laporan warga itu. Kemudian pihak Polsek Pulau Maya dengan tegas menolak laporan warga ihwal dugaan penyelewengan dana PSKS itu. Bahkan ketika ditanya ke polisi di situ, apakah pemalsuan tandatangan warga penerima dana tidak salah di mata hukum. Sang polisi di Polsek Pulau Maya dengan tegas menjawab, itu tidak masalah!” tegas Syukur.

Melihat ada mal-administrasi pelayanan kepada warganya, suasana

sidang di DPRD KKU memanas. “Pemalsuan tandatangan itu jelas tindak pidana dan bisa diancam hukuman enam tahun penjara!” tegas Jalian.

Wakil Ketua DPRD KKU, Alias juga mengaku kecewa kepada pihak Polsek Pulau Maya. Sebab melayani laporan warga juga tugas kepolisian.

“Kejadian di Polsek Pulau Maya ini jelas membuat kecewa. Seharusnya pihak kepolisian menerima laporan warga itu. Apakah salah dugaan penyelewengan dana PSKS itu biar pengadilan yang memutuskan. Kita DPRD bukan lembaga pemutus perkara, namun sebagai wakil rakyat tetap akan menerima dan memproses laporan ini. Bahkan kalau diminta masyarakat, kita akan turun ke Pulau Maya, kalau perlu dengan pak camat sekalian, biar jelas masalah ini. Dewan siap diminta menjadi mediasi terhadap persoalan ini. Kepada

bapak-bapak pelapor, tolong pikirkan juga, bagaimana dengan pihak yang dilaporkan kalau sampai dipenjara, anak bininya mau makan apa. Andai mediasi jalan terbaik, kita siap turun, namun kalau tak ada titik temu, pengadilan yang akan memutuskan,” tegas Alias.

Anggota Komisi III DPRD KKU, Haripin meminta bukti autentik pemalsuan tandatangan warga dan langsung diserahkan perwakilan warga. Sedangkan legislator Sahid, bersama tim Komisi III DPRD KKU berkenan akan memeriksa dana pengembalian yang diserahkan ke kepolisian Rp22.600.000,juta dari dugaan penyelewengan Rp36.540.000,- itu. Dugaan penyelewengan Rp36 juta setelah dikurangi yang dikembalian ada sekitar Rp13 juta lebih, juga akan ditelusuri dari Tim DPRD KKU. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Kecamatan Ella Hilir Kaya Potensi Sawah Nanga Pinoh-RK. Di Kabupaten Melawi hanya ada beberapa tempat yang terkenal sebagai daerah penghasil padi. Seperti daerah Senain, Kecamatan Sayan, Batu Ampar, Kecamatan Belimbing serta Sawah Tunjuk dan Loka Jaya, di kecamatan Tanah Pinoh.

Belakangan mulai digarap di Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu. Bahkan, ternyata di Kecamatan Ella Hilir juga memiliki potensi untuk pengembangan tanaman padi.

Di seluruh desa-desa di Kecamatan Ella Hilir juga dipastikan ada potensi sawah. Meskipun jumlahnya terbilang sedikit. Paling tidak, hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan bagi warga di sekitar pemukiman tersebut. Itu sangat penting untuk ketahanan pangan desa.

“Selama ini kita hanya tahu daerah Senain, Kecamatan Sayan yang berpotensi, bahkan sudah berhasil mengembangkan padi. Namun potensi-potensi yang ada di kecamatan lain, seperti di Kecamatan Ella Hilir masih banyak yang belum disentuh,” ujar pemuda Ella, Muhammad Badri, di Nanga Pinoh, kemarin.

Badri mencontohkan, di Kecamatan Ella Hilir ada satu desa yang memiliki lahan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan tanaman padi. Seperti lahan rawa yang berada di Dusun Sempotir, Desa Nyangau. Di Dusun Sempotir tersebut ternyata memiliki lahan basah yang sangat luas, yakni sekitar 30 hektar.

“Lahan seluas 30 hektar tersebut memang sudah diolah oleh masyarakat setempat. Namun belum dicetak menjadi sawah, karena masih dikelola secara tradisional atau dengan cara berladang oleh masyarakat,” paparnya.

Selain itu, kata Badri, di Dusun Sempotir juga memiliki lahan basah yang sampai sekarang belum disentuh sama sekali oleh masyarakat setempat. Dan lokasinya tidak terlalu jauh dari lahan yang sudah diolah oleh masyarakat sekarang.

“Lahan yang belum diolah oleh masyarakat tersebut luasnya kurang lebih sekitar 40 hektar. Lahan ini tentunya sangat berpotensi untuk diolah ke depan,” paparnya.

Badri berharap, kedua lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan persawahan tersebut supaya dicetak menjadi lahan sawah baru. Pasalnya lahan yang total luasnya sekitar 70 hektar tersebut salah satu peluang untuk menambah luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Melawi.

“Letak lahan ini tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk yang berada di Dusun Sempotir. Karena kalau ditempuh dari Dusun tersebut jaraknya paling-paling sekitar 3 kilometer. Apabila ditempuh dari jalan poros perusahaan, hanya sekitar 1,5 kilometer,” jelasnya.

Badri memaparkan, apabila lahan seluas 70 hektar di Dusun Sempotir tersebut diolah, ke depannya tidak akan jauh berbeda dengan persawahan yang berada di Dusun Senain, Desa Nanga Kompi, Kecamatan Sayan.

“Paling tidak kebutuhan beras untuk masyarakat di Desa Nyangau yang berjumlah 700 jiwa tersebut bisa terpenuhi dari hasil sawah yang dikelola oleh masyarakat setempat,” ulasnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Maret 2015

12

PKR Masih Diimpikan Masyarakat Kawasan Timur Kalbar

Gubernur Tak Berdaya Perbaiki Ruas Jalan Provinsi Nanga Pinoh-RK. Provinsi Kapuas Raya (PKR) masih menjadi impian bagi warga di kawasan timur Provinsi Kalbar.

Pasalnya, masih banyak daerah di pedalaman timur Provinsi Kalbar yang masih belum tersentuh pembangunan.

Oleh karena itu, bagi masyarakat timur Kalbar, terutama Kabupaten Melawi, pembentukan PKR merupakan kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang terjadi selama ini.

“Pembentukan Kapuas Raya bukan keinginan, namun kebutuhan agar masyarakat Melawi dapat mengejar ketertinggalan selama ini. Masyarakat kabupaten di kawasan timur Provinsi Kalbar ini masih dikatakan sebagai daerah pedalaman. Mau sampai kapan dikatakan pedalaman. Jawabannya, segera bentuk PKR,” ucap tokoh muda Melawi, Muhammad Yusli, kemarin.

Yusli menambahkan, pembentukan PKR merupakan kebutuhan. Sebab, pembangunan di Kalbar secara umum masih belum merata. Banyak daerahdaerah di pedalaman di kawasan timur Provinsi Kalbar, terutama Kabupaten Melawi masih belum tersentuh pembangunan. Sarana-sarana yang menjadi hak dasar masyarakat masih belum tersedia.

Misalnya, ketersediaan air bersih, sementara potensi sumber air bersih

sangat banyak di daerah ini. Kemudian kebutuhan pendidikan masih jauh dari harapan. Banyak anak-anak di daerah ini yang masih belum mengenyam pendidikan dasar. Sebab, sekolah masih jauh dari pemukiman mereka.

Bahkan, SMA negeri di Kabupaten Melawi masih hitungan jari saja. Di Kecamatan Ella dan Menukung, SMA negeri masih kurang. Begitu pula di Kecamatan Belimbing Hulu. Hal sama juga terjadi di Sayan, Tanah Pinoh Barat.

Dipaparkan Yusli, infrastruktur di wilayah timur Kalbar belum memadai.

Jalan provinsi, di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang masih rusak.

Bahkan, kondisi ini telah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalbar tidak berdaya untuk segera memperbaiki kondisi infrastruktur di kawasan timur Provinsi Kalbar tersebut.

“Di Melawi saja, jalan provinsi masih belum diperbaiki. Hingga masyarakat Sokan, Tanah Pinoh, Tanah Pinoh Barat dan Sayan saat ini menderita. Lantaran jalan yang tak kunjung baik. Tidak ada peran Gubernur Kalbar. Memang mereka tidak mampu,” tegasnya.

Yusli menilai, selama ini, Pemerintah Provinsi Kalbar masih belum memberi pelayanan pada masyarakat Melawi

Ilustrasi

secara maksimal. Sebaliknya, bila terbentuk PKR maka pelayanan terhadap masyarakat di timur Kalbar akan semakin dekat.

“Dengan terbentuknya PKR, otomatis pelayanan terhadap masyarakat Melawi semakin dekat. Saat ini saja, jarak antara masyarakat pedalaman dengan pusat pemerintahan sangat jauh,” ulasnya.

Yusli mengingatkan, pembentukan PKR tidak ada tendensi politik. Sebab,

.

NET

keinginan pembentukan PKR bukan hanya saat Pilpres saja. Namun jauh hari telah diperjuangkan masyarakat timur Kalbar. “Bila pemimpin daerah ini ada keinginan untuk memajukan Kalbar, mereka juga harus mau ikut berjuang memekarkan Kalbar. Kalbar terlalu besar untuk menjadi satu provinsi,” ulasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Warga Dusun Nanga Apin Butuh Jembatan Gantung Nanga Pinoh-RK. Warga Dusun Nanga Apin, Desa Mekar Pelita, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi membutuhkan jembatan gantung di Sungai Boli. Hal tersebut untuk kelancaran penyeberanga n alternatif, khususnya bagi penduduk Dusun Nanga Apin.

Warga setempat mendesak supaya Pemerintah Kabupaten Melawi segera membangun jembatan gantung.

Sebab, jembatan yang hanya dibuat menggunakan dua batang kayu balok yang seadanya itu merupakan satu-

satunya jalur alternatif masyarakat sekitar, termasuk anak-anak sekolah untuk menyeberang.

Kepala Desa Mekar Pelita, Syahmudin menyebutkan, meski beresiko mengancam keselamatan warga, mau tak mau masyarakat sekitar harus melalui jembatan yang terbuat dari kayu balok tersebut.

“Kami sebenarnya takut juga melintas. Takut tiba-tiba kayu roboh. Terus kalau pagi hari, warga sampai mengantre untuk berangkat noreh. Sementara yang mau melintas di situ

banyak,” ujar Syahmudin, baru-baru ini.

Dia berharap, supaya Pemerintah Kabupaten Melawi dapat membangun jembatan gantung itu tahun ini. Menurutnya, panjang jembatan itu hanya 35 meter. Jadi tidak mengeluarkan dana yang terlalu besar apabila aspirasi warga itu ditindak lanjuti pemerintah.

“Kami sangat membutuhkan jembatan gantung itu, terlebih kepada anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah selalu menggunakan jembatan seadanya itu sehingga dikhawatirkan

terjadi kecelakaan,” ujarnya.

Diungkapkannya, selain memudahkan akses keluar masuk warga nantinya, pembangunan jembatan akan memperlancar distribusi karet dari kawasan setempat. Sebab, warga Dusun Nanga Apin merupakan salah satu sentra penghasil karet.

“Maka kami sangat berharap kepada pemerintah agar pembangunan jembatan gantung itu terealisasi tahun ini.

Ini kebutuhan yang sangat mendesak yang diperlukan oleh masyarakat,” harapnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Penentuan Kelulusan UN Dinilai Masih Membingungkan Sintang-RK. Perubahan standar kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) tahun 2015, seperti yang pernah dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan, di media beberapa waktu lalu, membuat binggung kalangan pelajar, terutama mereka yang akan mengikuti UN. “Kita belum tahu apakah masih pakai standar angka kelulusan, seperti UN tahun lalu atau seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri. Soalnya dari pihak sekolah juga belum memberikan informasi. Kami baru diberitahu oleh guru bahwa kemungkinan UN akan dilaksanakan pada tanggal 13 April nanti,” ujar Anisa, satu diantara pelajar SMA, di Kabupaten Sintang, Senin (9/3).

Ia sangat mendukung, apabila kelulusan tidak ditentukan secara nasional, melainkan oleh masing-masing sekolah.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan.

“Jika yang menentukan kelulusan dari sekolah, kami tidak terlalu khawatir. Saya yakin banyak yang lulus bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” papar Anisa.

Menurutnya, standar kelulusan yang pernah ditentukan pemerintah pusat membuat pelajar terbebani. Banyak faktor yang membuat terbebani. Beberapa diantaranya adalah belum adanya pemerataan kualitas pendidikan antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Sehingga tidak adil bila standar kelulusan disamaratakan. Selain itu, kesalahan dalam mengisi lembar jawaban dapat berakibat fatal. “Bukan hanya kami selaku pelajar yang khawatir, orangtua juga ikut khawatir,” paparnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Marcues Afen mengharapkan, pelajar terus menerus belajar. Tidak perlu bingung memikirkan sistem kelulusan apa yang akan dipergunakan.

“Memang betul, hingga saat ini kita belum mendapatkan Panduan Operasional Standar (POS) untuk pelaksanaan UN. Belum ada juga Peraturan Menteri (Permen) terkait perubahan itu. Jadi kita masih menggunakan panduan dan Permen yang lama. Kita juga sudah sampaikan kepada pihak sekolah tentang hal ini bahwa sebelum ada aturan atau ketentuan baru tentang UN, kita masih pakai aturan yang lama,” paparnya.

Afen melanjutkan, sesuai dengan ketentuan Perundangundangan bahwa aturan yang harus diikuti terkait UN adalah Peraturan Menteri atau surat edaran menteri dan panduan operasional standar UN. Sehingga pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan, beberapa waktu lalu tidak bisa dijadikan dasar. Jika tidak ada tindak lanjut dalam bentuk Permen atau surat edaran. Pihaknya juga tidak bisa berspekulasi jika POS atau Permen tentang UN 2015 akan muncul jelang pelaksanaan UN. “Kita harus berlandaskan Permen yang telah berlaku,” kata Afen.

Seharusnya, tambah Afen, POS atau Permen tentang UN sudah diterima sekitar Februari. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima aturan tersebut. Namun, ia memastikan hal itu tidak akan berefek pada pelaksanaan UN tahun ini.

“Kalau masalah persiapan sekolah dan pelajar, kita sudah sampaikan jauh-jauh hari. Dan sekolah juga sudah punya agenda persiapan. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan memulai pelaksanaan try out,” jelasnya.

Afen berpesan, agar pelajar tetap rajin belajar. Dan kepada orangtua diharapkan selalu mengontrol anak-anak mereka supaya tidak sering keluyuran di luar. (din)

April, Diperkirakan Tahapan Pilkada Sintang Dimulai

Jadwal Tahapan Disesuaikan dengan PKPU Sintang-RK. Ketua KPU Kabupaten Sintang, Supranto Aji mengatakan, terjadi perubahan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Semula tahapan bakal calon mengharuskan uji publik. Namun pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru tidak mengharuskan calon diuji publik.

“Ini jelas mengurangi tahapan yang harus dilakukan KPU,” ujar Supranto Aji, Senin (9/3).

Selanjutnya, kata Supranto, pada draft PKPU kali ini tidak mengenal hari libur.

KPU tetap melakukan kerja tahapan sesuai hari kalender.

“Calon kepala daerah yang diusung parpol maupun perseorangan pun dengan metode satu paket. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung. Padahal, sebelumnya hanya memilih calon kepala daerah saja,” papar Supranto.

Ia menjelaskan, penjadwalan tahapan Pemilukada di Kabupaten Sintang tetap disesuaikan PKPU RI, karena Pemilukada dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Diperkirakan pendaftaran calon kepala daerah ke KPU dilaksanakan pada Juli sampai Agustus mendatang. Sedangkan tahapan di KPU diperkirakan dimulai

April 2015. “Sebab, KPU harus merekrut panitia adhock penyelenggara di tingkat bawah, PPK dan PPS,” paparnya.

Ia menambahkan, syarat PNS dan anggota TNI/Polri yang akan bertarung pada Pilkada harus mengundurkan diri. KPU harus menerima surat pengunduran diri pada saat pendaftaran di KPU, sedangkan pendaftaran di parpol diserahkan dengan kebijakan parpol.

Sementara itu, Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPUD Kabupaten Sintang, AV Tian memperkirakan akhir Maret atau awal April 2015, PKPU Pemilukada ini telah disyahkan. Menurutnya,

hal yang masih dipertimbangkan KPU dalam penyelesaian PKPU, salah satunya ada konflik Partai Golkar dan PPP. Yakni dengan dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Bila belum selesai konflik ini berpotensi terjadinya kekacauan pada saat pendaftaran calon kepala daerah.

“Sebab dimungkinkan dualisme tersebut akan terjadi pula di daerah. Masing– masing calon parpol akan mengklaim sebagai calon yang sah,” ucap Tian.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Seleksi Paskibraka Harus Transparan Sintang-RK. Kepala Bidang Pemuda, Dinas Pemuda Olaharaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekaf ) Kabupaten Sintang, H Junaidi mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan seleksi anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra). Seleksi dilakukan selama dua hari. Di mulai 17 hingga 18 Maret mendatang. “Hasil seleksi ini juga yang menentukan untuk kita kirim

ke provinsi dan pusat,” ucap Junaidi, Senin (9/3).

Menurutnya, seleksi Paskibraka rutin dilakukan dalam rangka persiapan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Seleksi terbuka untuk semua sekolah.

“Kita sudah surati sekolah-sekolah terkait seleksi ini. Bahkan seleksi di tingkat kecamatan sudah dilaksanakan,” paparnya.

Seleksi melibatkan instansi lain, seperti TNI, Polri maupun Dinas Kesehatan. Tergantung materi yang akan diberikan. Junaidi menegaskan, seleksi bakal dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal itu bertujuan untuk mencegah persoalan-persoalan yang dapat timbul kelak di kemudian hari.

“Tes dilakukan secara prosedur, karena tujuan kita adalah untuk memilih putra-putri terbaik, yang ke-

mudian mewakili seleksi tingkat kabupaten, porvinsi maupun nasional,” jelasnya.

Junaidi menambahkan, dua putra dan dua putri akan diikutkan seleksi untuk tingkat provinsi dan nasional.

Diakuinya, seleksi sangat ketat. “Yang paling utama yang menjadi penilaian yakni fisik, tinggi, berat badan maupun tingkat pengetahuan,” paparnya. (din)

Bupati Sintang Keluarkan Instruksi Penertiban Pelajar Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby mengeluarkan instruksi tentang penertiban pelajar. Satu diantara poin instruksi yang tertuang dalam surat edaran Nomor 420/1/KEP-DISDIKBUD/2015 tersebut adalah pemberlakuaan jam malam dan jam belajar malam. Siswa dilarang keluyuran di atas pukul 22.00 WIB. “Melalui surat edaran ini, kita juga mengimbau kepada orangtua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby.

Surat edaran dikeluarkan 9 Feb-

ruari lalu. Dan sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk diedarkan kepada sekolah-sekolah.

“Pelajar yang kedapatan keluyuran atau nongkrong di luar di atas pukul 22.00 WIB akan ditertibkan,” tegas Milton.

Bupati mengharapkan, para pelaku usaha harus mendukung surat edaran tersebut. Langkah tegas sampai pada pencabutan izin bakal dilakukan apabila pelaku usaha tidak turut mendukung.

“Kita memang tidak bisa melarang seseorang berusaha, tetapi tolong jan-

gan mau hanya cari untung saja. Hal ini harus diperhatikan, kalau tidak kita cabut izinnya,” lugas Bupati.

Milton berharap, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para orangtua dapat ikut memberikan pemahaman kepada pelajar di lingkungan masingmasing. “Sebenarnya kita tidak ingin pakai tangan besi. Tapi kalau sudah kelewatan, mau tidak mau kita harus tegas,” timpalnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Marcues Afen menyatakan, sudah mengirim su-

rat edaran ke sekolah-sekolah terkait instruksi tentang penertiban pelajar. Surat tersebut disampaikan ke semua jenjang pendidikan. Yakni, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam surat itu, sekolah turut diminta meningkatkan disiplin siswa selama jam pelajaran. Melarang para siswa melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan lingkungan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah diminta meningkatkan kegiatan ekstrakulikuler. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Dermaga Apung yang baru diresmikan Bupati Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI

Motoris Speedboat Senang Dermaga Apung Dibuka Putussibau. Sejak diresmikan Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, Sabtu (7/3) lalu, aktivitas para motoris speedboat beralih ke Dermaga Apung di depan Taman Alun Kapuas Kecamatan Putussibau Utara.

Penggunaan dermaga apung ini pun disambut baik para motoris, karena tidak perlu menggunakan Lanting di depan Pendopo. Seperti yang diakui Jailani, salah seorang motoris speedboat jurusan EmbalohPutussibau. “Kita tentu menyambut baik dengan dipindahkannya semua motoris dari berbagai jurusan ke dermaga apung yang disiapkan oleh pemerintah ini. Daripada kemarin, kami masih mencar-mencar nambatkan speedboat-nya,” katanya.

Dermaga Apung tersebut digunakan empat jurusan.

Selain, Embaloh, juga ada jurusan Jongkong, Suhaid, dan Bunut. Kondisinya lebih enak untuk aktivitas bongkar muat barang maupun orang. “Karena tempatnya lebih luas,” kata Jailani.

Memang masih dalam tahap percobaan, olehkarenanya Jailani berharap ada perbaikan beberapa hal.

“Kalau bisa pemerintah daerah dapat menambah lagi tangga untuk turun naik penumpang, karena tangga yang ada sekarang terlalu tinggi,” ujarnya.

Sebab, lanjut Jailani, saat ini hanya mengandalkan satu tangga. Selain, susah membawa barang ketika bongkar muat, juga dikhawatirkan sulit membawa orang sakit.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan sudah berjanji akan memperbaiki segalanya, termasuk administrasi izin trayek sampai penarikan retribusinya.

Selain itu katanya mereka menyiapkan petugas untuk standby di sini,” terang Jailani.

Senada disampaikan motoris jurusan EmbalohPutussibau lainnya, Agustinus. Dia mengaku senang dan nyaman dengan Dermaga Apung saat ini. “Kalau semua speedboat sudah kumpul semua di sini, pastinya tempat nambatnya kurang, makanya diharapkan ditambah,” ungkapnya.

Ia pun menyambut baik rencana dinas terkait untuk menempatkan petugasnya di Dermaga Apung tersebut.

Dengan adanya petugas yang standby diharapkan bisa mengawasi dan mengatur barang-barang milik penumpang. “Kan di sini banyak speedboat yang berbeda jurusan, takutnya nanti barang milik penumpang tertukar,” ungkap Agustinus.

Sebagai motoris, Agustinus akan mendukung pemerintah dengan menempatkan mereka di Dermaga Apung tersebut. Ia pun berjanji akan mengikuti aturan yang ditetapkan, asalkan pemerintah daerah benar-benar dalam mengatur para penambang speedboat. “Kami pasti ngikut saja, yang penting benar ngaturnya,” ujarnya. (aRm)

Selasa, 10 Maret 2015

13

228 CPNS Ikuti Diklat Prajabatan Putussibau. Sebanyak 228 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan yang dibuka langsung Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH di Gedung Graha Korpri Putussibau, Senin (9/3) pagi.

“Sejalan dengan upaya membentuk sosok aparatur sipil negara yang profesional, kehadiran suatu Diklat merupakan salah satu metode untuk memjembatani kesenjangan antara kemampuan riil aparatur dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan,” terang Bupati Nasir ketika Diklat Prajabatan tersebut.

Olehkarenanya, dalam Diklat yang diikuti CPNS Golongan II 31 orang, CPNS Golongan III 77 orang, dan CPNS pengangkatan tenaga honorer Katagori II 120 orang tersebut, Nasir menjelaskan, Diklat menjadi salah satu agenda yang menjadi syarat utama bagi seorang CPNS untuk dapat memasuki jenjang sebagai PNS secara penuh.

Pada Diklat prajabatan mulai 2015 ini akan melaksanakan dengan pola baru. Di mana secara garis besar, terdapat be-

Bupati ketika memasangkan kalung kepada salah seorang perwakilan peserta Diklat Prajabatan. ARMAN HAIRIADI

berapa perubahan yang terkait metode evaluasi, pembelajaran, kurikulum, dan desain ruangan.

“Serta hal-hal lain yang terkait dengan teknik-teknik internalisasi nilai-nilai dasar yang akan

diberikan kepada peserta Diklat,” ujar Nasir.

Diklat prajabatan, kata Nasir sebagai Diklat dasar. Ini memiliki peranan penting dalam membentuk sosok aparatur

pemerintah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dalam diklat prajabatan pola baru ini, soft skill kompeten akan lebih banyak digali dari pada

hard skill kompeten. Adapun soft skill yang dimaksud akan dituangkan dalam bentuk nilai dasar yang harus diaktualisasikan oleh para peserta dalam proses Diklat pada saat off kampus.

“Nilai dasar yang ada pada diklat prajabatan ini disebut dengan ANEKA, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi,” jelas Nasir.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu H Sarbani SE menuturkan, Diklat ini diselenggarakan sebanyak enam angkatan, terdiri atas tiga angkatan untuk prajabatan Katagori II serta tiga angkatan untuk prajabatan CPNS Golongan II dan III. Pelaksanaannya direncanakan hingga 7 Agustus 2015 mendatang.

“Setelah seluruh peserta dapat menyelesaikan Diklat prajabatan ini, kepada mereka masing-masing akan diberikan sertifikat atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dengan pencantuman kualifikasi kelulusan peserta yang diterbitkan oleh Badan Diklat Provinsi Kalbar,” papar Sarbani. (aRm)

39 Pengawas Teknis Bina Marga Dapatkan Pembinaan Putussibau. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan Balai Pendidikan Pelatihan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Banjarmasin, menggelar Pembinaan Pengawasan Teknis bidang ke-PU-an, Senin (9/3) pagi.

“Ini melibatkan 39 tenaga teknis Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu,” kata Ana Mariana ST MT, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu kepada wartawan, kemarin.

Ana mengatakan, pembinaan tersebut sengaja dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengawas teknis di SKPD yang dipimpinnya. Agar mereka mempunyai potensi dan etos kerja, serta profesional dalam bertugas.

“Jadi melalui kegiatan ini para tenaga pengawas teknis bina marga akan dibina selama sepuluh hari di Aula dinas ini.

Pelatihan tersebut meliputi pengawasan teknis terhadap pem-

Bupati ketika membuka pembinaan pengawasan teknis bidang KePU-an. ARMAN HAIRIADI

bangunan jalan dan jembatan, serta irigasi,” tutur Ana. Kegiatan pembinaan tersebut Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH dan dihadiri Kepala Balai Pendidikan Pelatihan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII, Banjarmasin, Ir Andi Rasyid MSi. “Sebetulnya kami hendak sekaligus merangkum tenaga

teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kapuas Hulu, cuma karena keterbatasan anggaran kami hanya melakukan pada instansi bina marga saja. Mungkin ke depan bila Dinas Cipta Karya juga ingin mengadakan kegiatan serupa dapat digabungkan dengan kita,” kata Ana. Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mengatakan, kegiatan pembinaan teknis ter-

hadap pengawas memang sudah sejalan dengan pusat, dalam hal ini Menpan-RB. Tetapi, Nasir berpesan, agar kegiatan pembinaan tersebut dikoordinasikan juga dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu, guna memastikan kegiatan tersebut sesuai kewenangan atau tidak.

“Saya berharap kegiatan ini terus ditindaklanjuti ke depan.

Tetapi sebelumnya perlu dipelajari, apakah bisa kegiatan pembinaan ini tetap di dinas bina marga atau menjadi wewenang BKD, karena ini berkaitan dengan kepegawaian,” jelas Nasir.

Dia mengatakan, pekerjaan teknis yang diemban Dinas Bina Marga sangat berat dan urgen.

Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam mengerjakannya. “Kalau pengawasan dari dinas terkait kurang, dampaknya, hasil pengerjaan juga bisa kurang,” ujar Nasir Seperti mata rantai, mulai perencanaan, pengerjaan, kemu-

dian pemeliharaan, semua saling terkait, jadi harus terus diawasi.

Demikian juga dari pelaporan pengerjaan harus baik.

“Jadi saya ingatkan segala kegiatan dilapangan harus ada rekap tertulis dana yang digunakan. Sehingga dapat sesuai persyaratan pemeriksaan aparat terkait, apalagi audit selalu dilakukan. Jadi pengawasan harus tetap optimal, kalau kerjaan memang baik, katakan baik,” papar Bupati.

Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini menegaskan dalam mewujudkan infrastruktur yang baik, jumlah personil pengawas harus diperhatikan.

Jangan sampai kurang, sehingga pengawasan tidak maksimal.

“Kami ingatkan kepada Dinas Bina Marga, SDM pengawasan teknis perlu ditambah dan diasah. Kalau jumlahnya terbatas tetapi menghadapi beban kerja yang besar, bisa saja membuat kerja dinas tidak maksimal hingga berisiko dengan hukum,” pesan Nasir. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Empat Tersangka Korupsi Kedukul Masuk Tahap P21 Sanggau. Satu persatu tersangka kasus korupsi pembangunan/peningkatan jalan Kedukul-Balai Sebut di kecamatan Mukok kabupaten Sanggau, terus diusut. Empat berkas tersangka sudah masuk tahap P21 (dilimpahkan ke Kejaksaan). Keempat tersangka tersebut yaitu: Ws, Rm, Ar dan Jy. Tito Prasetyo SH MHum. “Yang dua orang, Rm dan Sn masih P18 dan P19,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Tito Prasetyo SH MHum kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (9/2) siang kemarin.

Namun pelimpahan berkas tersebut tak sekaligus.

Rentang waktu penyerahan itu dilakukan penyidik Polres sejak akhir Februari sampai awal Maret 2015.

Secara umum, setelah dilakukan P21, Kejari Sanggau kemudian tinggal menunjuk Jaksa Penuntut Umum dan menyusun rencana dakwaan (rendak) kepada tersangka untuk segera dilipahkan ke Pengadilan Negeri Sanggau.

“Tinggal menunggu tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik, setelah terima baru jaksa dibikin dakwaaannya,” lanjut Tito.

Hanya saja belum diketahui persis waktu yang dibutuhkan sejak P21 hingga dilimpahkan ke pengadilan.

Cepat lambatnya proses itu dikatakannya sangat bergantung seberapa cepat penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

“Di KUHAP tidak ada diatur, kecuali yang bersangkutan menjalani penahanan selama masa 20 hari.

Sebelum masa penahanan itu berakhir biasanya ini sudah harus dilimpahkan. Memang ada penambahan 30 hari setelah penahanan tahap pertama, tapi biasa sebelum perpanjangan sudah dilimpahkan,” pungkas pria yang mengenakan kacamata ini.

Seperti diketahui proyek jalan sepanjang 3,1 kilometer yang dibangun menggunakan dana APBD senilai sekitar Rp3,1 miliar pada 2012 itu diduga telah menelan kerugian negara sebesar Rp737 juta. Uang sebanyak itu diduga dikorupsi secara berjamaah oleh delapan orang tersangka yaitu: Sn, Rs, Rm, Ar, Jy, Ws, Ps dan Sj. Sejak proses penanganan kasus ini berlangsung, dua dari delapan nama diatas, diantaranya Ps dan Sj sudah mendapat vonis satu tahun penjara dari pengadilan, dan saat ini mereka berdua masih tengah melakukan upaya kasasi. (KiA) KIRAM

Diasabilitas Sering Dianggap Tak Penting Bupati Sumbang Rp10 Juta Sanggau. Para penyandang cacat (diasabilitas) memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Sayangnya, mereka sering dianggap sebagai warga negara ‘kelas dua’, bahkan tak jarang dianggap tak penting.

“Kita memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Kalau tak sering-sering diomongkan, (diasabilitas) bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah,” kata Bupati dalam acara pengukuhan dewan pengurus cabang penyandang disabilitas Indonesia (DPC PPDI) kabupaten Sanggau, Senin (9/3) di aula kantor Bupati.

Ditegaskannya pemenuhan terhadap hak-hak penyandang diasbilitas adalah kewajiban pemerintah, karena diatur dalam undang-undang. Pemenuhan itu, lanjut dia, bukanlah bentuk belas kasihan. Tapi sekali lagi, penyandang disabilitas sering tak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya.

“Sekarang ini yang terjadi banyak ‘berbagi pelanduk’. Satu untuk saya, satu untuk kamu, untuk saya, untuk saya, baru untuk kamu. Sehingga saudara penyandang diasabilitas kurang pemenuhannya, karena sering dianggap tak penting,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga sempat menanyakan jumlah bantuan yang diterima PPDI dari pemerintah. Mengetahui bantuan yang diberikan pada 2014 hanya sebesar Rp5 juta, orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu sempat kaget. “Sampai kemana uang segitu? Kalau begitu hari ini saya sumbang Rp10 juta,” kata dia disambut tepuk tangan hadirin.

Ia meminta uang itu digunakan dengan sebaik-baiknya.

Poulus Hadi juga berpesan, para pengurus PPDI dapat membangun komunikasi dengan baik kepada seluruh anggota.

Bupati Sanggau, Poulus Hadi didampingi isteri, menyalami salah seorang penyandang disabilitas. KIRAM

Jangan sampai antar anggota tak saling kenal. “Itu bisa dimulai dengan bertukar nomor HP,” terangnya.

Diharapkan PPDI dapat membuat terobosan-terobosan berupa kegiatan yang produktif seperti pertandingan olaraga, maupun kegiatan gotong-royong. “Kalau perlu kalian bisa buat kegiatan gotong-royong.

Karena kadang-kadang yang sehat dan kuat itu malas,” terangnya.

Ketua PPDI Kalbar, Saparlis Ns menilai Pemda Sanggau termasuk peduli terhadap para penyandang disabilitas ini. Terbukti dengan kehadiran Bupati dan SKPD terkait dalam pelantikan dan pengukuhan PPDI kabupaten Sanggau.

“PPDI adalah salah satu organisasi yang non partisan adalah induk organisasi kecacatan di Indonesia yang terbentuk sejak

tanggal 11 Maret 1987 dan telah menjadi anggota organisasi kecacatan internasional,” katanya.

Sanggau merupakan kabupaten pertama yang terbentuk PPDI setelah kota Pontianak. “Bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas, “ ujarnya.

Bertahap, ia pun mengaku sudah dapat merasakan perhatian pemerintah. “Seperti penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) sudah ada teman-teman disabilitas yang diterima,” ujarnya.

Kedepan, Saparlis berharap pemeirntah dapat mengimplementasikan undang-undang tentang disabilitas yang telah dibuat. Pemprov Kalbar sendiri sudah membuat Peraturan daerah (Perda) tentang disiabilitas.

“Jadi undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat jan-

gan hanya disimpan dalam lemari, bahkan pihak yang berkepntingan pun tidak pernah membacanya,” ingatnya.

Ia juga sempat mengutip salah satu ayat dalam Injil “Kau tidak akan bisa mengenal aku, kalau kau belum berbuat untuk orang yang buta, yang pincang, lumpuh dan terisolir.”

Selain itu, yang sangat diharapkan para penyandang disabilits, yakni berkaitan dengan kesehatan. “Lengkapi fasilitas untuk orang cacat, karena itu kan program nasional,” pintanya.

Selain itu, aksesibilitas, bagaimana sarana umum baik publik memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas. “Kalau gedung bertingkat dan meski melewati tangga kan kami susah lewat, apalagi ada yang menggunakan kursi roda,” ujarnya.

Tapi ia sadari, penangganan penyandang disabilitas tidak

semudah membalik telapak tangan.

“Makanya kami tidak pernah putus asa, kami selalu mengingatkan semua pihak untuk peduli dengan kami (disabilitas), ” pungkasnya.

Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data Dinsonakertrans Kalbar sebanyak 20.400 orang.

Khusus di kabupaten Sanggau, keterbatasan bantuan yang diberikan pada penyandang disabilitas, diakui Kepada Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sanggau, Jamilah.

“Pada 2014 ada bantuan Rp5 juta untuk disabilitas khusus untuk pembentukan oranisasinya saja,” katanya.

Jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Sanggau sekitar dua ribu orang. Terbagi pada cacat berat yang berjumlah sekitar 500 orang, sementara sekitar 1500 orang, cacat ringan.

Dari 500 orang itu, sebanyak 135 orang sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

“Saya sudah bicarakan dengan Bupati, cacat berat yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, makan, minum dan mandi ditolong orang lain ada sekitar 500 orang, sisanya 135 sudah dibantu pemerintah pusat, “ ujarnya.

Jamilah mengaku sebelumnya, sudah ada 11 orang yang dibantu berupa pembekalan keterampilan di salon khusus penyandang disabilitas. “Tapi untuk sekarang belum bisa kita bantu lantaran kekurangan dana,” akunya.

Kedepan, ia berencana kembali memberikan pembekalan maupun pelatihan keterampilan lainnya seperti: montir, salon atau berjualan sembako. “Untuk tahun 2015 belum ada yang dikirim ke Solo untuk pendidikan. Tahun 2016 akan kita usahakan,” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Sekolah Persiapkan Siswa Jelang UN Ngabang. Seluruh pelajar kelas IX SMP sederajat di Kabupaten Landak, Senin (9/3) mengikuti pelaksanaan try out sebelum mereka mengikuti Ujian Nasional (UN). Pantauan pelaksanaan try out di SMP Negeri 1 Ngabang, tetap berjalan aman dan lancar.

Dijadwalkan, pelaksanaan try out yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak ini berlangsung hingga Kamis pekan ini.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Ngabang, Singlip mengatakan, dari awal pihaknya sudah melakukan persiapan sebaik mungkin dalam rangka menghadapi pelaksanaan UN. “Seluruh dewan guru yang ada di SMPN 1 Ngabang ini kita tekankan lebih efektif lagi memberikan pelajaran, khusus kepada mata pelajaran yang diikutsertakan dalam UN. Kita juga ada pelajaran tambahan sore hari yang diperuntukan bagi pelajar kelas IX,” ujar Singlip, Senin (9/3) di sekolahnya.

Selain itu, para peserta didik yang akan mengikuti UN, ia juga terus memberikan imbauan supaya lebih giat belajar lagi dalam rangka persiapan menghadapi UN. “Demikian juga dengan pelaksanaan try out ini dalam rangka kita menghadapi UN. Hasil dari pada pelaksanaan try out inipun akan dimasukan dalam raport semester genap. Kalau nanti ada sejumlah mata ujian yang anjlok dalam pelaksanaan try out, tentu kita akan berusaha untuk mengevaluasinya guna perbaikan,” ungkap Singlip.

Terpisah, Kepala Bidang SMA, SMK dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak, Jongki mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan persiapan UN sejak awal. “Kita sudah memberikan informasi tentang pelaksanaan UN ke sekolah-sekolah supaya peserta didiknya dipersiapkan dengan baik dalam rangka mengikuti UN,” harapnya.

Dijelaskannya, jadwal pelaksanaan UN tahun ini memang tidak jauh beda dengan pelaksanaan UN tahun lalu.

“Untuk pelaksanaan UN bagi SMA/MA akan dimulai 13-15 April mendatang. Untuk SMK akan dimulai 13-16 April mendatang. Sedangkan untuk pelaksanaan UN bagi SMP akan dilaksanakan 4-7 Mei mendatang. Sementara jumlah peserta UN bagi SMP/MTS sebanyak 6.475 orang, SMK sebanyak 579 orang dan SMA/MA sebanyak 3.440 orang,” jelas Jongki.

Diakui mantan Kepsek SMPN 3 Ngabang tersebut, untuk sementara ini Prosedur Operasional Standar (POS) UN memang bernomor dan belum ditandatangani. “Tapi draft dari POS UN ini memang sudah ada. Draft inilah yang akan menjadi acuan awal kita dalam pelaksanaan UN,” katanya.(ius)

Selasa, 10 Maret 2015

14

PT CG Diminta Serius Bangun Kebun Mandor. Dinas Perkebunan dan Kehutanan (disbunhut) Landak menggelar mediasi sosialisasi antara pihak PT Condong Garut (PT.CG) dan masyarakat desa Salatiga kecamatan Mandor, di gedung Serbaguna Mandor, Senin ( 9/3).

Hasilnya, masih belum menyatakan kesepatan dari kedua belak pihak untuk membagun kebun. Rencananya mediasi kembali digelar Senin (16/3) mendatang di desa Salatiga.

Camat Mandor, Rajiman, mengatakan pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari lapangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini antara masyarakat dan PT CG. “Kita sangat mendukung aspirasi masyarakat dan perusahaan. Untuk menyelesaikan permasalahan harus dilakukan

rapat mediasi antara masyarakat dan perusahaan,” ujar Camat.

Di tempat yang sama, Kadis Bunhut Landak, Alpius meminta setelah rapat sosialisasi tersebut pihak perusahaan segera membangun kebun. Perusahaan punya modal, masyarakat punya lahan dan pemerintah sebagai pemberi ijin.

Ia menegaskan, perusahaan harus serius dan tunjukan keseriusannya membangun kebun. “Jika ada masalah cepat di selesaikan di masyarakat.

Selain itu perusahaan harus menggunakan tenaga kerja dari masyarakat yang menyerahkan lahan. Jangan datangkan tenaga kerja dari luar, kecuali masyarakat setempat sudah tidak mau berkerja,” tegas Alpius.

Dikatakannya, masyarakat yang menyerahkan lahan harus diprioritaskan sebagai tenaga

kerja. Kemudian manajemen koperasi juga harus diperankan secara baik. “Koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Maka Pengurus koperasi adalah amanah dari anggota.

Semua keputusan dari rapat pengurus. Kuncinya keterbukaan dari koperasi, Musyarwarah untuk mufakat. Tanpa ada anggota juga tidak ada koperasi,” bebernya.

Alpius mengatakan, PT CG, sudah lama masuk di Landak.

Manajemen perusahaan juga sering berganti. “Dan yang baru ini agar bisa menunjukan pekerjaannya. Kalau hanya janji tentu masyarakat juga marah,” katanya.

Perwakilan PT CG, Nasution mengatakan perusahaannya serius membangun. Sejak beberapa bulan ini perusahaan yang ia pimpin, sudah mulai

Sejumlah masyarakat desa Salatiga mengikuti rapat mediasi sosialisasi perkebunan. ANTONIUS

melaksanaka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebun.

“Bagi masyarakat yang mau berkerja silakan masukan lamaran tidak ada main tunjuk.

Kalau dia mampu berkerja akan kita terima,” katanya.

Ia mengakui terdapat

kekurangan pada majemen sebelumnya. Tapi kali ini, akan ada perjanjian dan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. “Jika masyarakat dan perusahaan sudah sepakat dan saling mendukung, pihak pasti serius untuk membangun kebun,” tuturnya. (ius)

Disosnakertrans Tak Punya Data TKI Landak Ngabang. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Landak sampai saat ini tidak memiliki data para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Landak yang bekerja ke luar negeri.

“Terus terang kami tidak memiliki data jumlah TKI asal Landak yang bekerja ke luar negeri. Apalagi sampai saat ini di Landak belum ada cabang dari Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS inipun kebanyakan berada di Pontianak,” aku Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja (Naker) Disosnakertrans

Landak, Yudhi Kuswara.

Menurutnya, jika PPTKIS hendak merekrut TKI untuk bekerja ke luar negeri, tentu perusahaan itu harus bekerjasama dengan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Pontianak.

“Tapi kalau memang ada orang perorang, warga Landak yang mau bekerja ke luar negeri tidak melalui PPTKIS, namun melalui Disnosnakertrans Landak, kita tetap melayaninya,” terang Yudhi.

Namun sampai sat ini belum ada warga Landak yang men-

gurusnya di Disosnakertrans Landak. “Dengan demikian kami tidak mempunyai data untuk warga Landak yang bekerja ke luar negeri secara resmi,” tegasnya.

Ia tak memungkiri kemungkinan adanya warga Landak yang bekerja di luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) secara ilegal. “Karena melalui jalur ilegal, mereka ini pun tidak terdata. Awalnya para TKI ilegal memakai pasport kunjungan saat bekerja ke luar negeri. Tapi setelah mereka ada masalah, barulah kita tahu kalau dia orang Landak yang

bekerja ke luar negeri,” ungkap Yudhi.

Untuk antisipasi ke depan, Disosnakertrans Landak setiap tahun menganggarkan dana dalam APBD untuk kegiatan sosialisasi penyaluran TKI secara resmi ke luar negeri dan berketerampilan.

“Sosialisasi inipun kita laksanakan diseluruh kecamatan se Landak. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan warga Landak tidak menjadi TKI ilegal di luar negeri, tapi harus menjadi TKI yang resmi dan berketerampilan. Hal inipun ditambah lagi dengan adanya

instruksi dari Presiden RI yang melarang pengiriman TKI ke luar negeri hanya sebagai PRT,” katanya.

Selain itu tambah Yudhi, Disosnakertrans Landak juga sudah bekerjasama dengan Unit Latian Kerja (ULK) Kalbar dengan mengirim 24 orang warga Landak untuk dilatih di ULK Kalbar.

“Sementara ini ada tiga desa yang kita kirim yakni Desa Permit, Desa Angkanyar dan Desa Papung. Mereka dilatih dalam bidang perbengkelan, pengelasan, tata rias dan menjahit,” jelasnya. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Makam Kematu Kurang Perhatian Rawak. Dusun Kematu, Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu memiliki nilai historis bagi Kabupaten Sekadau. Di daerah ini ada tiga buah makam, yakni makam Pangeran Kadar bersama dua orang anaknya, Pangeran Suma dan Putri Bunga.

Sayangnya, kondisi ketiga makam yang dikenal dengan Makam Kematu ini kurang mendapat perhatian.

Padahal, Pangeran Suma yang dimakamkan disana merupakan ayah dari Sultan Anum Kusumanegara, yang merupakan raja pertama yang memerintah di Sekadau, yakni Kerajaan Kusumanegara di Sungai Barak. “Saat ini kondisi makam memang kurang mendapat perhatian.

Padahal, ketiga makam tersebut merupakan salah satu bukti sejarah bagi Sekadau,” ucap Abang Bus, salah seorang warga Sungai Barak kepada Rakyat Kalbar, Senin (9/3).

Makam Kematu memang sudah dibangunkan pagar oleh masyarakat. Namun, kondisinya sudah banyak yang rusak. “Karena itu, kita minta pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan perawatan terhadap makam ini,” pinta Abang Bus. Diakui Abang Bus, pemerintah daerah memang sudah membangun akses jalan menuju Makam Kematu.

Hanya beberapa ratus meter saja akses jalan yang masih belum selesai. “Kita tentu berterimakasih atas apa yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi kita minta pembangunannya dilanjutkan. Bahkan bila perlu, pemerintah daerah juga menata kawasan makam agar bukti sejarah Kabupaten Sekadau itu tidak rusak,” pungkas Abang Bus. (bdu)

Cegah Korupsi, Pengerjaan Proyek Diperiksa Berlapis Sekadau. Pengerjaan proyek pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dinilai rawan tindak korupsi. Hal ini harus disiasati agar tidak menimbulkan kerugian, baik bagi negara maupun masyarakat selaku penikmat hasil pembangunan.

“Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memperketat pemeriksaan hasil pekerjaan,” saran H Isnaini SIP MSi, Ketua Komisi B DPRD Sekadau yang membidangi pembangunan kepada Rakyat Kalbar, Senin (9/3).

Pemeriksaan, kata Isnaini, harus dilakukan secermat mungkin. “Caranya dengan menerapkan sistem pemeriksaan berlapis. Minimal dilakukan dua kali pemeriksaan dengan melibatkan

badan yang independen,” ucapnya.

Bentuk konkritnya, jelas Isnaini, melalui pemeriksaan yang melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi. Tenaga ahli itu akan melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik pemerintah setelah pekerjaan tersebut selesai diperiksa oleh tim konsultan. “Pemeriksaan tenaga ahli ini untuk menghindari adanya kongkalikong antara pelaksana pekerjaan dengan konsultan yang memeriksa. Sebab dengan adanya pemeriksaan dari tenaga ahli yang independen, proses pemeriksaan akan lebih meyakinkan,” kata Isnaini.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, sistem pemeriksaan berlapis ini sudah dipraktikkan di berb-

Warga Jalan Sintang Tagih PJU Sekadau. Janji pemerintah daerah untuk memasang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan protokol di kota Sekadau dan sekitarnya, mendapat sambutan antusias masyarakat.

Salah satunya Robby, warga Jalan Sekadau-Sintang KM 7 Sekadau.

Saat bertandang ke kantor Biro Harian Rakyat Kalbar, Senin (9/3), Robby mengapresiasi niat pemerintah yang akan segera memasang PJU. “Kita berterimakasih atas kebijakan pemer intah yang akan membangun PJU, terutama

di jalur Jalan Sintang,” ucap Robby.

Robby menilai, PJU di Ja lan S e kadau-Si ntang merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak.

Pasalnya, saat ini hampir di sepanjang ruas jalan Sekadau-Sintang, mulai dari kawasan Jembatan Penanjung hingga ke persimpangan Kantor Bupati Sekadau, tidak ada PJU yang terpasang. “Makanya kita minta agar pemasangan itu segera direalisasikan.

Lebih cepat lebih baik,” kata pria berperawakan gimpal itu.

Seperti diketahui, warga

Jalan Sekadau-Sintang memang sudah sering mengeluhkan soal minimnya PJU di daerah mereka.

Pemerintah daerah pun memastikan akan ada penambahan titik PJU di berbagai daerah, terutama di kawasan Jalan SekadauSintang pada tahun ini.

“Rencana kita, tahun ini kita akan memasang 100 titik PJU,” ujar Drs Yohanes Jhon MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar didampingi Kabag Umum Setda Sekadau, Sapto Utomo, beberapa waktu lalu. (bdu)

agai tempat. Salah satunya di Dinas Bina Marga dan Pertamanan Kota Bandung.

“Kami dari Komisi B juga sudah berkunjung kesana untuk melihat teknis penerapannya. Hasilnya, pekerjaan proyek fisik pemerintah disana sangat maksimal.

Bahkan, sebelum ada hasil pemeriksaan dari tenaga ahli, kontraktor pelaksana pekerjaan tidak akan dibayar dulu. Kita harap sistem seperti ini bisa diterapkan di Sekadau,” saran Isnaini.

Terkait soal budget untuk gaji tenaga ahli, dijelaskan Isnaini, anggarannya melalui APBD dengan mata anggaran tenaga ahli. Patokan honor tenaga ahli adalah Perbub tentang standar biaya yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. (bdu)

H Isnini SIP MSi. ABDU SYUKRI

Baznas Sunat 50 Warga Tak Mampu Sekadau. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sekadau berencana mengadakan kegiatan sunatan massal di Kabupaten Sekadau, 12 Maret 2015 mendatang. Panitia menargetkan peserta sebanyak 50 orang.

Ketua Umum Baznas Kabupaten Sekadau, H Dja’far A Rachman SSos MSi menegaskan, pihaknya sudah melakukan rapat membahas rencana sunatan massal ini. “Kegiatan sunatan massal akan dilaksanakan Insya Allah pada tanggal 15 Maret 2015 mendatang.

Kegiatan sunatan massal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Baznas untuk membantu masyarakat kita yang secara ekonomi kurang mampu,” ujar Dja’far.

Ditegaskan Dja’far, kegiatan sunatan massal merupakan kerjasama antar Baznas Provinsi Kalimantan Barat dengan Baznas Kabupaten Sekadau. Sasa-

rannya diutamakan masyarakat Muslim yang kurang mampu ekonominya sebanyak 50 orang. “Dari jumlah itu, sebanyak 30 orang dibiayai dari dana Baznas Provinsi Kalimantan Barat, dan 20 orang dari dana Baznas Kabupaten Sekadau,” rincinya.

Mengenai teknis Ilustrasi. NET pelaksanaan, Baznas Kabupaten Sekadau sudah membentuk panitia pelaksana kegiatan yang diketuai Drs H Zarkasi Effendi, dan Wakil Ketua H Bahtiar. Ia mengimbau masyarakat Muslim Kabupaten Sekadau agar berpartisipasi dalam kegiatan sunatan massal. “Untuk lebih jelasnya bagaimana

kegiatannya, silakan untuk berkoordinasi dengan ketua panitia pelaksana. Kegiatan sunatan massal juga akan dihadiri utusan Baznas Provinsi Kalimantan Barat bersama kita di Sekadau untuk menyaksikan kegiatan sunatan massal tersebut,” pungkas Dja’far. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Selasa, 10 Maret 2015

15

Diskumindag Gelar Sidak

Garam Beryodium Rendah Tidak Sesuai SNI Warung Kopi IPM

Garam merek Perahu yang ditarik dari peredaran. M RIDHO

Disdik akan Luncurkan Radio Komunitas

Kepala Diskumindag Sambas, Uray Tajudin melakukan sidak ke pasar menyikapi beredarnya garam konsumsi beryodium rendah di Kabupaten Sambas. M RIDHO

Drs H Jusmadi MH. M Ridho Sambas. Untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas bidang pendidikan, rencananya Dinas Pendidikan (Disdik) akan meluncurkan Radio Komunitas Suara Pendidikan.

“Ke depan kita akan ekspos informasi pendidikan melalui Radio Komunitas Suara Pendidikan, termasuk sosialisasi Ujian Nasional (UN). Saat ini segala peralatan sudah disiapkan. Dalam bulan-bulan ini juga radio komunitas ini diupayakan akan mulai siaran. Sehingga bisa didengar masyarakat,” kata Drs H Jusmadi MH, Kepala Disdik Sambas kepada Rakyat Kalbar, Senin (9/3).

Guna mensosialisasikan UN, saat ini pola yang diterapkan masih secara door to door di setiap kecamatan.

Langkah ini dilakukan dalam upaya peningkatan IPM. Sebab, Disdik Sambas mengantisipasi supaya 24 ribu siswa, baik SD, SMP, SMA maupun Paket yang akan menghadapi ujian agar tidak putus sekolah. “Kita akan berupaya agar angka putus sekolah tidak ada. Sebab angka putus sekolah berpengaruh terhadap IPM,” jelasnya.

Selain melalui radio komunitas, Disdik juga akan mendongkrak peningkatan IPM melalui call center.

Tujuannya, menerima layanan pengaduan, saran dan kritik pendidikan secara terpadu dan umum, termasuk menyiapkan konsultan ahli dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Konsultasi Dinas Pendidikan. “Melalui program ini, harapan kita mampu mempermudah akses yang dikembangkan Dinas Pendidikan,” ujarnya. (edo)

Sambas. Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah pasar.

Sebab, saat ini beredar garam konsumsi beryodium rendah di Kalbar. Bahkan garam merek Kakap Merah, Perahu Garam dan Bentul tersebut tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebelumnya, Diskumindag Sambas menerima Surat Edaran Gubernur Kalbar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag) Provinsi Kal-

bar Nomor 530/0427/DPP-IKAHH guna menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai peredaran garam konsumsi beryodium rendah di Kalbar. “Hasil pengumpulan dan pengujian mutu produk, diketahui garam merek Kakap Merah, Perahu Garam dan Bentul merupakan produk pengemasan ulang, dan tidak memenuhi SNI,” terang Drs H Uray Tajudin MSi, Kepala Diskumindag Sambas kepada wartawan, Senin (9/3).

Dalam sidak tersebut, Diskumindag Sambas menemukan jenis garam kon-

sumsi beryodium rendah merek Perahu yang beredar di Pasar Sambas, Teluk Keramat, Tebas dan Pemangkat. “Setelah disampaikan kepada pedagang, hari itu juga garam konsumsi beryodium rendah merek Perahu dikembalikan ke agen. Sedangkan merek Kakap Merah dan Bentul tidak ditemukan beredar di Pasar Sambas. Kita komitmen melakukan sidak ke pasar-pasar yang juga menjual produk-produk lain yang tidak memiliki label SNI,” ujar mantan Kepala Dispenda Sambas ini.

Uray Tajudin menjelaskan, sidak garam konsumsi beryodium rendah dilakukan, karena tidak memenuhi persyaratan pengemasan dan pelabelan garam yodium sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium. Selain itu, juga tidak memiliki sertifikat SNI sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan, Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 Macam Produk Industri.

Selain itu, juga tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, dan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 514 Tahun 2006 tentang Pengawasan Pengadaan dan Produksi serta Peredaran Garam di Provinsi Kalbar, termasuk juga proses produksi yang

tidak memperhatikan aspek keamanan pangan, serta mengacu pada pedoman produksi pangan olahan yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Uray Tajudin menegaskan, guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Sambas, baik dari aspek perlindungan konsumen maupun legalitas perizinan industri produk makanan, maka Diskumindag memberikan peringatan kepada para pedagang untuk tidak menjual tiga produk merk garam konsumsi beryodium rendah tersebut. “Setelah dilakukan sidak pasar, kita berikan imbauan kepada pedagang, dan garam konsumsi beryodium rendah langsung dipulangkan ke agen,” ungkapnya.

Agar diketahui masyarakat secara luas, ujar Tajudin, Diskumindag mengimbau masyarakat menganai hasil pengujian laboratorium, diketahui kadar yodium garam ketiga produk tersebut tidak memenuhi standar. “Merek Kakap Merah hasil uji 16,16 mg/Kg tidak memenuhi SNI 3556:2010 dengan nilai minimal 30 mg/Kg. Sedangkan Merek Perahu hasil uji 57,9 mg/Kg, dan merek Bentul 58,58 mg/Kg memenuhi ketentuan SNI dengan nilai minimal 30 mg/Kg. Diharapkan masyarakat menyampaikan informasi ini, sehingga garam konsumsi beryodium rendah tidak beredar di Kabupaten Sambas,” imbaunya. (edo)

IAIS Sambas Siap Dinegerikan Sambas. Sebagai perguruan tinggi pertama dan tertua di Kabupaten Sambas, Institut Agama Islam Swasta (IAIS) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas terus meningkatkan kualitasnya, baik dari aspek pembelajaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan usulan alih status menjadi negeri telah diajukan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama RI. Rektor IAIS Sambas, Drs H Jamiat Akadol MSi MH mengungkapkan, perkembangan jumlah mahasiswa, kualifikasi pendidikan dosen yang sudah S2/S3, akreditasi dan jumlah program studi (Prodi) selalu bertambah hampir setiap tahun. “Saat ini jumlah mahasiswa IAIS Sambas sudah mencapai 1000-an lebih,” kata Jamiat kepada wartawan,

Senin (9/3).

Jamiat mengungkapkan, dosen-dosen pun sudah sertifikasi pada semua prodi telah terakreditasi B dan C. “Ada 9 Prodi yang diselenggarakan. Tahun ini IAIS kembali mengusulkan 7 Prodi baru, yaitu S2 Magister Pendidikan Agama Islam, S2 Magister Ekonomi Syariah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Keuangan Syariah, S1 Psikologi Islam, D3 Akuntansi Syariah dan D3 Perpustakaan dan Kearsipan Islam,” jelas Jamiat yang juga Sekda Sambas ini.

Sebagai IAIS pertama dan satu-satunya di pulau Kalimantan, jelas Jamiat, mutu pembelajaran sudah diakui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah XI Kalimantan dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kementerian Agama

RI. Hal ini didukung data pelaporan akademik Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) dan Educational Management Information System (EMIS) yang paling tertib.

Selain itu, tambahnya, IAIS Sambas memiliki dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan sertifikasi terbanyak dalam menyelenggarakan prodi di wilayah Kalimantan. Hal penting lain, tidak lama lagi kita akan melakukan kebijakan perdagangan bebas melalui ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sehingga akan berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas.

Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini menegaskan, IAIS Sambas sebagai sebuah perguruan

tinggi dituntut berperan dan bersaing, tidak hanya ditingkat lokal, tapi juga diregional ASEAN. “Demi kepentingan yang lebih besar, dimana Kabupaten Sambas sebagai beranda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia harus menyiapkan SDM yang berkualitas dan siap pakai di kawasan Asia Tenggara,” bebernya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, proposal penegerian IAIS Sambas sudah diantar ke Diktis Kementerian Agama RI. “Kedatangan kami diterima Prof Dr Amsal Bachtiar MA, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Semoga upaya ini membuahkan hasil. Jadi kita tunggu dan mohon doa masyarakat Kabupaten Sambas,” tegasnya. (edo)

Sambungan Uang Rp370 ...........................................................................................................dari halaman 9 Kayu Dipolice .....................................................................dari halaman 9 dibawa lari keempat pelaku.

“Ketika mau buka pintu saya lihat lagi kiri dan kanan, memang ada dua sampai empat orang yang berhenti tidak jauh dari rumah. Ada yang menunggu di motor dan ada juga yang berjalan menuju ke motor untuk mengambil uang,” ujarnya kepada polisi.

Menyadari uangnya sudah berpindah tangan, Akiang berusaha melakukan perlawanan dengan mengejar pelaku.

Namun upayanya itu tak membuahkan hasil. Pelaku sudah terlalu jauh dan tak terkejar lagi.

“Warga juga ikut mengejar. Bahkan

ada warga yang sempat menyiram pelaku dengan air accu. Tetapi pelakunya tetap melaju dengan kendaraannya. Kalau saya perhatikan ada sekitar empat orang, warga juga menyatakan demikian,” terangnya.

Salah seorang saksi Adi, yang juga ikut menyaksikan pelaku merampas uang milik Akiang mengatakan, ada empat pria diduga komplotan pelaku. Namun dirinya tidak menaruh curiga sedikitpun dengan pria tersebut.

“Karyawan saya bilang, ada seorang pria yang jalan pelan menuju kendaraan korban dan ada seorang pria lainnya di

motor menunggu. Karena korban berlari sambil meneriaki rampok, warga juga mengejar pelaku, tapi mereka dapat melarikan diri,” ucapnya.

Kanit Reskrim Polsekta Pontianak Barat, Iptu Slamet menegaskan, akan menindaklanjuti laporan Akiang. Polisi melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti berupa slip penarikan uang dari bank.

“Laporan korban sudah kita tanggapi, kami kumpulkan buktinya dulu. Terutama bukti pengambilan uang dari bank untuk mendalaminya,” tegasnya. (agn)

Polda Lacak ...........................................................................................................dari halaman 9 terjun ke Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Subdit I Dir Reskrimsus, ada delapan orang diamankan atas kasus tindak pidana pencurian, penggelapan dan penadahan CPO. Delapan orang itu diantaranya, Hd, As, Sup, Her, Asd, Dar, Heng dan Slm. Sementara barang bukti yang diamankan antara lain enam unit truk tangki dan 86 drum CPO. Modus operandi kasus ini, para pelaku memodifikasi tangkinya dengan melakukan penyekatan dalam tangki. Saat sopir tangki mengangkut CPO dari pabrik perusahaan menuju pelabuhan tempat

tongkang. Dalam perjalanan para pelaku membongkar CPO di tangki. Akan tetapi, CPO masih tersisa dalam tangki karena ada sekatan itu.

Lalu CPO ini kemudian dijual ke pihak ketiga. Seorang penampung di Ketapang, Hd pun bernyanyi. Hd menunjuk Heng, sebagai penampung di Kota Pontianak.

Lantas polisi menangkap Heng. Rupanya, Heng tak bekerja sendiri, dia mengungkapkan keterlibatan Amn, yang kemudian berhasil ditangkap hari itu juga.

Pencurian CPO ini, dikatakan Widodo, telah merugikan PT Limpah Sejahtera sebesar Rp10 miliar. Asumsinya harga jual di pasaran Rp7500 per liter. Sementara

satu mobil tangki bisa mencuri sekitar 200 liter CPO per sekali angkutan. “Harga jual ke penampung di Ketapang Rp2500 per liter, dan Rp4 ribu per liter di penampung Pontianak. Kalau untuk penampung di Jakarta, masih belum kami ketahui,” katanya.

Dituturkan Widodo, karena ada beberapa tersangka yang masih dalam pengejaran, hingga saat ini sebagian tim nya masih berada di Ketapang. Dalam kasus ini juga terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga kuat kemungkinan Polda Kalbar akan menerapkan Undang-undang TPPU. (oxa)

Ambil Ganja ...........................................................................................................dari halaman 9 memeriksa paket kiriman yang dibungkus menggunakan kardus yang ditujukan atas nama Erik. Polisi menemukan tiga paket ganja kering yang sudah dibungkus menggunakan koran seberat 142,92 gram.

“Dalam paket kiriman juga terdapat sandal wanita, serta satu baju daster yang digunakan untuk membungkus tiga paket ganja yang sudah dibungkus rapi menggunakan kertas koran,” jelas Joko.

Joko menuturkan, dari pengakuan Erik, tidak mengetahui kalau paket yang diambilnya berisikan ganja. Dia berkilah diminta bantuan oleh temannya bernama Septian.

“Katanya dia hanya disuruh mengambil paket oleh Septian. Sekarang Septian sudah kita panggil untuk diperiksa. Jika ada keterlibatan dan terbukti bersalah,

maka akan kita sanksi tegas sesuai aturan,” tegas Joko.

Di kantor polisi Septian mengaku disuruh Yunadi, warga Kelurahan Kauman untuk mengambil paket kiriman tersebut.

“Untuk keterlibatan Septian belum kita dapat pastikan. Namun kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sedang melakukan pengejaran terhadap Yunadi,” jelasnya.

Di hadapan polisi Erik mengaku tidak mengetahui isi dari paket yang diambilnya di kantor ekpres polly. Bahkan dia hanya disuruh Septian untuk mengambil dan mengantarkan barang tersebut ke rumah Yunadi yang juga merupakan teman tersangka.

“Septian itu teman saya. Dia menelepon saya minta tolong ambilkan paket

di kantor Polly. Saya tidak tahu isinya apa, tapi kata Septian isinya sepatu,” ujarnya.

Ia mengaku sempat menanyakan kepada Septian mengenai barang kiriman Tersebut, dikirim atas nama siapa dan bahkan ia sendiri tidak mengetahui bahwa paket kiriman itu bertuliskan namanya sebagai penerima.

“Kata Septian jalan saja dulu nanti diberitahukan. Tidak lama Yunadi kirim SMS (short massage service), katanya yang mengirim atas nama Rizal,” jelasnya.

Tersangka Erik dijerat pasal 111 Undang-Undang No 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar. (jay)

Kapolres Bengkayang AKBP Vendra Riviyanto SIK melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Harjana SH membantah kalau kasus itu hilang. Kasus ilegal logging ini tetap diproses hukum, namun masih dikembangkan.

“Kasus kayu milik Aliong sudah P-19 dan sedang

dalam proses hukum,” kata Dwi. “Kami sudah menyelidiki sampai ke lapangan, dan berkas sudah masuk di Kejaksaan Negeri Bengkayang tahap P-19.

Kemudian dikembalikan lagi untuk melengkapi berkas, dan akan tetap berlanjut,” jelas Dwi. (kur)

Uang Rp370 .........................................................................dari halaman 9 Sayanya, sekitar enam meter lagi sampai di seberang, tiba-tiba Sumarto yang bertubuh tambuun itu terseret arus. “Sebelum berenang keponakannya nanya ke pamannya ini, bisa berenang tidak. Bisa dia (Sumarto) bilang. Tiba di tepi sekitar enam meter itulah, sudah sempat ditarik tangannya tapi lepas, sampai terakhir tinggal rambutnya, ditarik rambutnya, lepas juga, air tiba-tiba deras, seperti ada yang narik-narik dia dari dalam air,” katanya.

Ia tak membantah kabar yang beredar, jika korban terseret lantaran kemponan batu akik.

Namun vesi keluarga korban justeru menduga korban kemponan nasi. “Kata keluarganya tadi, dia ini mau ditawari makan dia tidak mau, dia mau mandi dulu, mungkin abis mandi lah (makannya),”

ujar Fransiskus.

Sejak diketahui hilangnya pada pukul 13.00, hingga Senin sore kemarin korban masih belum berhasil ditemukan. Proses pencarian yang melibatkan ratusan warga bersama aparat hukum setempat ini pun turut melibatkan cenayang.

“Rencananya kami bersama temenggung dari dusun Kampun (kecamatan Bonti) akan mengadakan ritual di tepian Sungai Sekayam ini, agar ‘penunggu’ sungai mengembalikan jasadnya.

Cuma saat ini kami masih menunggu jawaban dari pihak keluarga lagi, kalau mereka setuju maka akan dilakukan ritual adat itu,” kata Wakil Ketua I Katimanggongan Adat Sanggau, Leonardo. (kia)

SMKN 1 Mempawah ................................................dari halaman 9 Beberapa waktu kemudian, petugas Badan Pemadam Api Mempawah (BPAM) tiba di lokasi kebakaran. Dengan memanfaatkan sumber air dari kolam yang ada di lingkungan sekolah, petugas berjibaku memadamkan api yang semakin membesar dan merambah ke bangunan lainnya.

Tidak hanya BPAM, beberapa unit mobil pemadam kebakaran dari Sungai Pinyuh, Jungkat dan beberapa daerah lainnya mulai berdatangan untuk memberikan bantuan. Setelah kurang lebih 1,5 jam berjibaku, akhirnya petugas berhasil memadamkan api yang menghanguskan kurang lebih 12 ruangan SMK Negeri 1 Mempawah Hilir.

“Kebakaran mulai diketahui ketika azan Asar. Api cepat sekali menyebar dan membakar bangunan lain. Karena cuaca panas dan angin kencang. Satu blok yang terbakar seperti ruangan laboratorium, perpustakaan dan lainnya,” ungkap salah seorang warga, Kartiman.

Kartiman menyebut salah satu kendala yang dihadapi petugas pemadam, minimnya sumber air bersih di lokasi kebakaran. Satu-satunya sumber air yang bisa digunakan, dari kolam yang ada di dekat sekolah.

“Alhamdulillah, petugas berhasil memadamkan api setelah kurang lebih satu jam setengah berjibaku. Ada 12 ruangan yang terbakar. Barangbarang pun banyak ikut terbakar seperti puluhan perangkat komputer, peralatan praktik dan lain-

nya,” ungkapnya.

Warga s tidak menduga SMK terbaik di Kota Mempawah itu akan menjadi arang. “Sempat kaget tadi mendengar warga berteriak kebakaran.

Awalnya saya pikir rumah warga, ternyata setelah keluar dari rumah melihat asap dari bangunan SMK Negeri 1 Mempawah,” kata Albar warga Terusan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Zulkifli Salim menyebutkan, SMK Negeri 1 Mempawah belum lama ini dilaksanakan pembangunan fisik. Termasuk penyediaan beberapa infrastruktur dan peralatan praktik untuk mendukung aktivitas belajar mengajar.

“Api mudah menjalar ke bangunan lain, karena cuaca dan angin kencang serta panas. Apalagi sumber air susah, sehingga menghambat upaya petugas memadamkan api,” ungkapnya.

Sejak Februari lalu, beberapa ruangan kelas di SMK Negeri 1 Mempawah juga digunakan oleh siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 1 Mempawah untuk belajar mengajar. Sebab, bangunan SMP Negeri 1 Mempawah sedang dalam proses rehab total.

“Hari ini (kemarin), kita baru saja melaksanakan Try Out hari pertama. Kami juga belum tahu apakah besok anak-anak masih bisa belajar atau tidak. Mudah-mudahan musibah kebakaran ini tidak menghambat aktivitas belajar mengajar,” harap Wakil Kepsek SMPN I Mempawah, Wiryawan. (fia)

Rakyat Kalbar Selasa, 10 Maret 2015

K-Link Luncurkan Produk Minuman Kecantikan K-Liquid Minuman Rasa Leci dengan Kolegen

Foto bersama dengan Imelda Fransisca, Miss Indonesia 2005. SYAMSUL ARIFIN

Emirsyah Satar (tiga dari kiri) dan Suhartono (dua dari kiri) foto bersama jajaran Direksi FIFGROUP

Talkshow FIFGROUP Komunikasi yang Baik Meningkatkan Brand Loyalty dan Productivity

Suhartono Akui Kepiawaian Emirsyah Satar Ada saja yang dikerjakan External Relation Head-Corp Communication FIFGROUP Arif Reza Pahlepi. Kamis (5/3), dia mempertemukan dua tokoh bisnis yang menyabet gelar The Best CEO 2014. Keduanya adalah Emirsyah Satar, mantan Dirut Garuda yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Muamalat. Dan satunya adalah Suhartono, yang tak lain bosnya sendiri sebagai CEO FIFGROUP. Sulit memang membandingkan antara Emirsyah Satar dan Suhartono. Yang jelas, kesamaan mereka adalah keduanya samasama sukses membangun perusahaan yang mereka pimpin. Suhartono, kini sukses membawa bendera FIFGROUP sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor nomor satu di Indonesia. Sedangkan Emirsyah Satar, adalah sosok di balik sukses yang kini diraih maskapai pernerbangan nasional Garuda Indonesia.

Talkshow di Menara FIF yang mengambil tema ’Komunikasi yang Baik Meningkatkan Brand Loyalty dan Productivity’ itu dihadiri sejumlah petinggi FIFGROUP dan jurnalis.

“Kita menyadari bahwa brand itu sangat penting. Jika perusahaan punya brand yang baik, maka dia juga akan tumbuh dengan baik pula,” kata Suhartono diawal sambutannya.

Menurutnya, sejak dipercaya memegang FIFGROUP pada 2005 silam, banyak hal yang dia lakukan untuk membangun perusahaan yang berada di bawah bendera Astra Group itu. “Ada tiga perusahaan yang menjadi inspirasi saya untuk membangun perusahaan ini, yaitu Astra, Unilever dan yang ketiga adalah Garuda,” kata Suhartono.

Gebrakan teranyar yang dilakukan Suhartono adalah menjadikan perusahaan yang dulunya “hanya” bernama Federal International Finance (FIF) itu menjadi FIFGROUP. “Kalau mau disebut Group, siapa saja groupnya?,” kata Suhartono sambil tertawa.

FIFASTRA yang mengelola bisnis pembiayaan sepeda motor baru dan seken, kemudian berdiri sendiri. Demikian juga dengan

Spektra, perusahaan itu didaulat memiliki struktur manajemen sendiri di bawah FIFGROUP untuk mengelola bisnis pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga.

Hasilnya memang luar biasa. Masing-masing anak perusahaan itu semakin fokus dan memberikan hasil yang cukup signifikan.

“Pembiayaan FIFASTRA tumbuh sekitar 40 persen, sementara bisnis Spektra naik hingga 80 ribu unit. Tentu saja ini kekuatan yang luar biasa,” kata Suhartono.

Pria asal Semarang itu mengakui, membangun brand yang baik itu sangat penting agar dicintai masyarakat banyak. “Saat memimpin perusahaan ini, mindset yang kami tanamkan adalah harus kreatif. Tanpa ini, saya kira kami tidak akan sebesar ini,” kata Suhartono.

Kepada wartawan, Suhartono mengakui kepintaran Emirsyah Satar dalam mengelola Garuda. “Beliau memiliki latar belakang perbankan, tapi mampu membangun Garuda sampai demikian besar. Tentu beliau orang yang hebat,” aku Suhartono.

Sama dengan Suhartono, Emirsyah Satar juga mengakui pentingnya brand yang baik bagi sebuah perusahaan. “Brand is very very important,” katanya. “Itu pula yang kini banyak dilakukan sejumlah perusahaan penerbangan untuk membangun brand, seperti Qatar atau Emirates,” tambahnya.

Dia mengaku, sempat akan menolak ketika ditawari untuk mengelola Garuda pada 2005. Apalagi saat itu Garuda dalam kondisi yang sangat kritis. “Bayangkan, ketika anda memegang perusahaan dengan utang USD 900 juta, dan memiliki image yang negatif di luar negeri. Apa yang akan anda lakukan?,” kata Emirsyah Satar.

Menurutnya, membangun Garuda bukanlah pekerjaan gampang. Banyak tantangan yang harus dia hadapi untuk menjadikan Garuda sebagai perusahaan yang besar dan sehat. “Jujur saya katakan, saya ke Garuda tidak membawa siapa-siapa. Disana, saya mengeliminasi orang-orang yang tidak kom-

Entertainment

peten dan mengganti orang sukses yang tahu apa yang harus dia kerjakan. Tidak menyalahkan orang lain, menanamkan komunikasi yang baik, serta membangun kepercayaan antara semua orang,” katanya.

Emirsyah Satar mulai bergabung ke Garuda Indonesia pada 1998 dengan menjabat sebagai Executive Vice President Finance Garuda Indonesia. Posisi itu didudukinya sampai dengan 2003. Setelah itu, Emir pun diangkat menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia. Dia pun akhirnya sukses membuat Garuda Indonesia maju dan terlepas dari citra buruk.

Terakhir, Garuda Indonesia (Persero) Tbk meraih penghargaan maskapai bintang lima yang diberikan oleh Skytrax, lembaga yang memberikan peringkat penerbangan independen yang berbasis di London, Inggris.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu tonggak penting bagi Garuda, karena bentuk pengakuan dunia terhadap transformasi dan berbagai peningkatan yang dilakukan.

Skytrax mengumumkan melalui situs pada 11 Desember 2014 bahwa Garuda telah memenuhi persyaratan sebagai maskapai bintang lima (five stars airliner) sesuai audit yang dilaksanakan dari segi pelayanan dan keramahtamahan (service and hospitality).

Dari 200 maskapai penerbangan di dunia, saat ini baru ada tujuh maskapai, yakni Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways, Asiana Airline, All Nippon Airways (ANA), Hainan Airlines dan Garuda Indonesia.

Salah satu aspek penilaian Skytrax adalah, Garuda menawarkan kelas bisnis yang dilengkapi tempat duduk yang bisa direbahkan 180 derajat (flat-bed seating) dan kelas ekonomi dengan jarak 32-34 inchi, serta layanan bintang lima melalui armada B777-300ER. Proses pemeringkatan maskapai didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap produk dan layanan Garuda Indonesia, baik ground service di bandara maupun inflight service dalam penerbangan. (wsa)

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Fatma Dwi A, Product Manager PT K-Link Indonesia menyerahkan secara simbolis produk K-Link saat peluncuran produk minuman kecantikan, KLiquid minuman rasa leci dengan kolegen. SYAMSUL ARIFIN

Pontianak. Untuk memiliki wajah sehat, cantik dan menarik, seseorang harus rajin merawat dan menjaganya, terutama wanita yang ingin selalu terlihat lebih muda dari usia biologisnya.

Wanita dan kecantikan, memang satu hal yang saling beriringan dan terus berkaitan. Banyak wanita melakukan beragam perawatan agar terus cantik, diantaranya dengan melakukan perawatan pada kulit dan menjaga asupan yang dikomsumsi agar kulit mulus tanpa masalah.

Banyak produk kecantikan yang menawarkan macam-macam manfaat, mulai mencerahkan sampai peremajaan kulit untuk melawan penuaan dini. Seperti halnya produk minuman kecantikan yang dikeluarkan oleh PT K-Link Indonesia, yaitu K-Liquid minuman rasa leci dengan kolegen.

Dikatakan Dato’ Dr H Md Radzi Saleh, Presiden Direktor PT K-Link Indonesia, bahwa untuk menjawab kebutuhan perawatan kulit perempuan di daerah tropis. K-Link menghadirkan minuman yang memiliki formula khusus dengan lima manfaat utama bagi kulit wajah, yaitu melembabkan kulit, meregenerasi, menutrisi, menyuburkan kulit serta anti kerutan. “Penuaan dini tidak akan terjadi jika anda mampu mencegahnya dengan cara sederhana,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Product Manager PT K-Link Indonesia, Fatma Dwi A mengatakan, produk ini akan menjadi jawaban untuk mengembalikan elastisitas atau kekenyalan kulit wajah, sehingga meremajakan kulit bisa dilakukan sehari-hari. “KLiguid minuman rasa leci dengan kolagen ini membantu meremajakan, mencerahkan dan menyegarkan, sekaligus membuat kulit menjadi bersih dan sehat yang terdiri kandungan bahan yang berkualitas, karena dibuat dari bahan-bahan alami yang tidak berbahaya, dan dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit,” katanya.

Hal itu juga dibenarkan Imelda Fransisca, Miss Indonesia 2005 sekaligus Brand Ambassador K-Liguid Kolegen.

Ia mengatakan, sejak rutin mengkonsumsi produk ini, masalah kulit banyak teratasi, kulit lebih kenyal dan sudah tidak lagi kering atau penuaan dini pun terhindar. “Produk ini memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk kecantikan kulit saja, tetapi keluarga saya yang mengalami masalah sendi pun bisa merasakan manfaatnya,” papar Imelda yang sudah mengkomsumsi K-Liquid Minuman Rasa Leci dengan Kolegen sejak tahun lalu.

Kembali dikatakan Dato’ Radzi, KLink merupakan perusahaan multi level marketing yang memasarkan produk-produk makanan kesehatan, dan alat-alat penunjang kesehatan yang berkualitas. Bermula dari tahun 2002 hingga sekarang, K-Link meraih kapitalisasi pasar yang cukup besar di industri multi level marketing dengan 80 varian produk yang dapat meningkatkan kualitas, dan membantu masalah kesehatan mereka.

Perkembangan K-Link yang cukup pesat dan didorong oleh antusiasme masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan mengkomsumsi produk-produk kandungan herbal yang berkualitas, dan terbukti cukup efektif, menjadikan K-Link sebagai salah satu perusahaan multi level marketing yang terkemuka di Indonesia.

Misi K-Link tegasnya, menjadi salah satu perusahaan multi level marketing yang terkemuka dengan memberikan pilihan kepada keluarga Indonesia produk-produk kesehatan yang berkualitas dan berkhasiat. K-Link adalah bagian dari kesehatan dan kesejahteraan keluarga Indonesia. “Diharapkan para wanita yang peduli akan kecantikan, dan kesehatan kulit lebih mudah mendapatkan produk-produk sesuai yang mereka inginkan,” tutup Radzi. (sul/*)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat