10 Agustus 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Senin, 10 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kepala BNN Pontianak: Kalau Ada Temuan, Kita Sidak

Ketua Dewan: Tak Resmi, BNN yang Kami Sidak Pontianak-RK. Mungkin khawatir jajarannya tersenggol kasus pemakaian Narkotika, Ketua DPRD Pontianak, Satarudin meminta Badan Nasional Narkotika (BNN) wilayah kota maupun provinsi untuk tidak melakukan tes urine tak terjadwal kepada para koleganya di parlemen.

“Boleh saja melakukan tes urine, tidak ada masalah. Tapi jangan dadakan, harus secara resmi. KaSatarudin lau resmi, saya akan tanggapi juga secara resmi. Jangan pakai mulut penyampaiannya,” tegas Satarudin, Minggu (9/8).

Dipertegas kembali oleh pria yang karib disapa Satar ini, “Tidak bisa dadakan. Yang jelas harus surat resmi, karena untuk kelengkapan administrasi”.

Jika BNN tetap melakukan inspeksi mendadak (Sidak) tes urine, Satar menyatakan akan melakukan hal serupa.

Halaman 6

Kabut Asap Ganggu Perjalanan Kapolres Ketapang

Usut Terbakarnya 35 Hektar Hutan MEMADAMKAN API. Petugas Manggala Agni dan kepolisian berupaya memadamkan api di hutan Desa Pelangsi, MHU, Kayong Utara yang terbakar, Minggu (9/8). JAIDI CANDRA-RK

Ketapang-RK. Kabut asap kembali menyelimuti Kalbar, khususnya di Kota Pontianak dan Kubu Raya. Aksi bakar lahan atau lahan terbakar masih terjadi.

Di Ketapang, hutan dan lahan di Desa Pelangsi, Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU) terbakar. Api menghanguskan sekitar 35 hektar lahan, sejak Sabtu (8/8) dan masih Minggu (9/8) masih membara.

Halaman 7

“Negara Air” Krisis Air Indonesia merupakan negara kepulauan, otomatis memiliki air yang melimpah. Namun nyatanya, banyak daerah di negara yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini mengalami krisis air bersih.

Halaman 7

Sepakat Bandara Sultan Syarif Abdurrahman Sejak Tahun 1998

NAME BANDARA SUPADIO BOLEH DAH DIUBAH Rusman Ali: Yang Penting Ada Kubu Raya-nya

Pontianak-RK. Nama bandar udara (Bandara) Supadio di Pontianak sebenarnya harus diganti jadi Bandara Sultan Syarif Abdurrahman. Sebab, sejak tahun

1998, pelaku sejarah menyebut kesepakatan perubahan nama itu sudah ada.

Tokoh pendidikan dan politik Halaman 6

Abul: Kita Mengusung Tanpa Mahar Politik Kamboja Tepis Kabar Burung

Pontianak-RK. Usai pencalonan Henrikus-Gusti Kamboja ditolak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ketapang, desas-desus soal mahar politik yang diterima salah satu pengusung mereka, Partai Gerindra, mencuat ke publik. Tentu saja, pimpinan Gerindra dari DPC Ketapang mengeluarkan statement bantahan, menyusul pernyataan senada dari pimpinan DPW Kalimantan Barat belum lama ini, soal duit sewa perahu tersebut.

Halaman 7

Ketapang-RK. Pasangan petahana Henrikus, H. Gusti Kamboja, membantah keras berita burung adanya mahar politik di balik pencalonannya di Pilkada Ketapang.

Gusti Kamboja

Halaman 6

Jelang HUT RI, Pedagang di Tanjungpura Wajib Cat Ruko

BESILe. Ikut besile (bersila) mengenakan batik biru, Wali Kota Singkawang, Awang Ishak main gaple dengan semangat 45 usai membuka Kejuaraan Gaple (baca: gaplek) menyambut HUT ke 70 kemerdekaan RI se Kota Singkawang di Aula Kantor Lurah Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Sabtu (8/8) malam. MORDIADI-RK

Suka-suka, Tak Pakai Uang

Pontianak-RK. Menyambut hari kemerdekaan RI ke-70 pada 17 Agustus mendatang, seluruh pemilik rumah toko (Ruko) di Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan diwajibkan mengecat bangunan Ruko miliknya.

Usai membuka Kejuaraan Gaple (baca: gaplek) se Kota Singkawang di Aula Kantor Lurah Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Sabtu (8/8) malam, Wali Kota Singkawang, Drs. H Awang Ishak MSi juga ikut memainkan permainan yang menggunakan kartu domino tersebut.

Halaman 6

Halaman 7 WAJIB DICAT. Kondisi bangunan Ruko di sepanjang Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan terlihat kusam dan terkesan kumuh. GUSNADI-RK

Selamatkan Hutan, Namun Minim Bantuan azie stianegara @c4hbanten Pelaksanaannya saja sudah banyak membuat kontroversi dan banyak menghasilkan keributan kebijakan.

Pantas saja kurang membawa Berkah. #Pilkada

Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd Saya advokat. Saya pasif tak boleh menawarkan diri. Kalau ditawari pun saya hatus telaah dulu masalahnya

Syafruddin Azhar @didienAZHAR Hidup tidak selalu sesuai keinginanmu. Selalu ada masalah… Namun masalah membawa pengalaman dan pengalaman membawa kebijaksanaan.

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Injet-injet

Semut

Rumah Pelangi, Terinspirasi Kisah Nabi Nuh

Ada duit sewa perahu untuk Gerindra di Pilkada Ketapang?

Rumah Pelangi merupakan nama kawasan konservasi alam di Dusun Benuah, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya.

Siapa pun yang ke sana, akan merasakan ketenangan serta keindahan hutan di sekelilingnya.

- Bekayoh tuh kalok tak

Sebagai kawasan konservasi hutan dan tanaman, Rumah Pelangi diselimuti keindahan. Udaranya sejuk dan tenang.

Hanya kurang lebih satu jam kami di sana, rasa capek dan penat selama perjalanan pulang melintasi tiga kabupaten, serasa terlupakan.

Halaman 7 RUMAH PELANGI. Wartawan Rakyat Kalbar bersama rombongan IOF Kalbar berbincang-bincang bersama pengelola Rumah Pelangi, Pastur Samuel di pendopo rumah singgah kawasan konservasi yang belum tersentuh bantuan pemerintah, Minggu (9/8).

Fikri Akbar, Kubu Raya

FIKRI AKBAR-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

DESKA IRNANSYAFARA-RK

Ada Duit Sewa Perahu untuk Gerindra di Pilkada Ketapang?

Di Kapuas Hulu Belum Tampak Meriah

klik! www.rkonline.id

BANGUNAN BARU BANDARA SUPADIO. Soal ganti nama, Bandara Supadio menjadi perbincangan hangat kalangan pejabat dan masyarakat.

Seperti provinsi lainnya, nama bandara identik dengan nama sultan setempat.

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

ade tenage , tadak gak mampu.

Jelang HUT RI, pedagang di Tanjungpura wajib cat Ruko

- Ini tak terkaet jiwe NKRI kan ye Pak?

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Senin, 10 Agustus 2015

2

Fahri Hamzah/Wakil Ketua DPR RI

Fenomena Politik Calon Tunggal, Ditengarai Ada Upaya Beli Tiket Sang Incumbent KPU akan membuka kembali pendaftaran bagi tujuh daerah yang calonnya masih tunggal. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak ada ketentuan seperti itu.

Berdasarkan aturan, penambahan pendaftaran dilakukan sekali. Ini sudah dilaksanakan lembaga yang dikomandoi Husni Kamil Manik tersebut. Tapi tujuh daerah itu masih memiliki calon tunggal.

Yakni, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU akan membuka kembali pendaftaran bagi tujuh daerah itu, yakni 8 sampai 10 Agustus 2015.

Apakah ini nanti tidak dipersoalkan secara hukum?

Apa ada jaminan setelah pendaftaran tambahan itu calonnya tidak tunggal lagi? Apa KPU tidak keteteran melaksanakan semua tahapan Pilkada dengan penambahan pendaftaran itu? Simak wawancara dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berikut ini; +Apa tanggapan Anda, KPU akan membuka kembali pendaftaran di tujuh daerah yang calonnya masih tunggal?

-Perpanjangan pendaftaran di tujuh daerah itu diharapkan tidak mengganggu semua tahapan pilkada serentak di daerah lainnya.

Artinya, jangan karena membuka pendaftaran di tujuh daerah itu, merusak tahapan pilkada di daerah lainnya. Jangan nanti semuanya kena. +Apa masukan Anda?

-Saya telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait beberapa indikasi yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pra dan pasca Pilkada. Kita sudah warning dari awal, tapi pemerintah dan KPU jalan terus. +Bagaimana menyelesaikan hal ini?

-Saya berpendapat, guna menyelesaikan permasalahan calon tunggal di tujuh daerah, saya menyarankan agar Presiden menetapkan kembali calon incumbent sebagai kepala daerah dan memperpanjang masa tugas incumbent.

Sayang kan kalau Risma (Walikota Surabaya, red) pergi. Ya sudah tetapkan saja Risma jadi Walikota. Karena itu bisa keputusan sepihak dari Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Itu Perppu lebih ringkas keputusannya. +Terkait calon incumbent, apa tidak ada kekhawatiran terjadi oligarki?

-Saya mengkhawatirkan adanya oligarki di daerah pemilihan.

Harus ada perbaikan mekanisme, karena ada upaya beli tiket incumbent sehingga semua diborong. Ini yang bahaya, ini bisa menjadi oligarki daerah.

adaan darurat untuk beberapa daerah apabila Presiden menghendakinya. Presiden dapat membuat peraturan khusus untuk memperpanjang masa tugas dari incumbent tanpa mengganggu batang tubuh dari Pilkada.

Bikin peraturan baru tentang perpanjangan incumbent. Jika Plt (Pelaksana Tugas) ditetapkan Presiden, bisa-bisa Plt-nya orang-orang dari partai pengusung Presiden. Jangan terlalu dibikin seolah-olah rumit, karena secara umum tahapan Pilkada sudah jalan.

Menurut saya, suara hangus dari partai bisa menjadi sumber konflik. Melihat banyak daerah yang menggeliat dari proses pra pendaftaran Pilkada yang sudah dilaksanakan. +Oya, apa yang dibicarakan pada waktu Rapat Koordinasi yang dilaksanakan antara lembaga tinggi negara dengan Presiden di Istana Bogor?

-Yang lebih penting adalah konsen bersama tentang bagaimana menata mekanisme komunikasi di pemerintahan agar krisis ekonomi dan masalah lain dapat kita hadapi secara kompak.

Pimpinan dewan menyambut baik keinginan Presiden agar lembaga negara selalu berkoordinasi untuk menghadapi persoalan secara bersama-sama.

Ajakan Presiden untuk mengadakan pertemuan lebih rutin, menurut saya itu lebih subtantif. Perlu kita teruskan. Sebab secara politik sudah kondusif, tapi ada problem yang perlu terus dibicarakan. Misalnya, ada ancaman dari ketidakpastian hukum, ini akan membuat orang ragu terhadap Indonesia. Masalah ini harus kita selesaikan dengan cepat.

+Harusnya bagaimana?

-Menurut saya Perppu bisa dikeluarkan Presiden dalam ke-

Re-editing: Andry Soe

Halal Bihalal

Mulai Tahun Ini

Perkokoh Ukhuwah Islamiyah Umat Islam Kalbar

Ilustrasi

3,8 Juta Guru Diuji Kompetensi Jakarta-RK. Mulai tahun ini ada dua skema yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknud) untuk mengukur profesionalisme guru. Yaitu secara akademis dan nonakademis.

Pengukuran akademis dilakukan dengan rutin menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) setiap tahun. Pengukuran nonakademis dengan melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Sumarna Supranata, di Jakarta, Rabu (6/8) pekan lalu.

“Mulai tahun ini, semua guru baik yang ada di bawah Kemendikbud maupun Kemenag akan menjalani UKG,” ujarnya.

Sebelumnya, UKG hanya dilakukan kepada guru yang telah tersertifikasi atau akan disertifikasi. “Di bawah Ditjen GTK kami akan melakukan tes UKG ke seluruh guru termasuk 318 ribu guru yang ada di Kemenag. Jadi ada 3,8 juta guru yang akan diuji mulai tahun ini untuk tahu potret kompetensinya,” ucap Pranata.

Dijelaskannya, UKG harus dilakukan secara rutin karena ada target yang harus dicapai. 2019 mendatang, rata-rata nilai UKG harus mencapai angka delapan. Target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengenai guru yang terdiri atas tiga poin. Pertama, meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas GTK. Kedua, meningkatkan kualitas LPTK. Ketiga, meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru. (jpnn)

Pontianak-RK. Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Provinsi Kalbar bersama Organisasi Masyarakat Islam (Ormas) dan Paguyuban di Kalbar menggelar halal bihalal. Dengan tema Kita Perkokoh Ukhuwah Islamiyah Umat Islam Kalbar, di Rumah Adat Melayu Kalbar, Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak, Minggu (9/8).

Ratusan undangan tampak hadir dalam halal bihalal ini. Dipenuhi ormasormas Islam dan Paguyuban di Kalbar.

Hadir pula Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Bupati KKR, H. Rusman Ali, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Toto R Soedjiman, perwakilan Polda Kalbar dan

sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh Islam di Kalbar.

Ketua Umum MABM Provinsi Kalbar, Chairil Effendy mengatakan, sebenarnya halal bihalal bersama ormas Islam dan paguyuban pernah dilaksanakan secara bersama beberapa tahun yang lalu, dimotori Forum Umat Islam (FUI).

“Tahun ini kembali kita gagas bersama.

Dengan kepanitiaan bersama memandang perlu untuk melakukan silaturahmi sebagai bentuk memperkokoh ukhuwah islamiyah umat Islam di Kalbar,” ucap Chairil Effendy, di Rumah Adat Melayu Kalbar.

Mantan Rektor Untan ini menjelaskan,

bermula itulah perlunya silaturahmi umat bersama-sama. Tadinya dalam rangka menyikapi peristiwa di Tolikara dan segala macamnya yang terjadi, untuk dilakukan komunikasi dan saling bersilaturahmi.

“Kita memang sengaja mengundang bukan dalam rangka menggalang kekuatan untuk membalas itu. Namun justru menyikapi jangan sampai tindakan pikiran yang diambil dapat mengoyak nilai NKRI. Oleh karena itu, kita bersilaturahmi saling bertukar pikiran sekaligus menyikapi persoalan yang terjadi yang dapat memperkeruh suasana,” ulasnya.

Menurutnya, melalui halal bihalal

tersebut menjadikan salah satu wujud silaturahmi antara Ormas Islam dan Paguyuban yang ada di Kalbar.

Sementara itu, Ketua Forum Umat Islam (FUI) Provinsi Kalbar, Haitami Salim mengatakan, halal bihalal membangun kebersamaan, karena negeri ini perlu kekompakan masyarakat.

“Kalau internal Islam memiliki institusi selain tokoh atau perorangan. Jadi kita menghimpun bagaimana membangun ekonomi dan politik yang baik dan tentu perlu kerja sama visi dan misi,” ujarnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Atlet Selam Kalbar Bidik Medali di Nomor Laut Pontianak-RK. Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Selam Indonesia (FOSI) Kalbar mengalihkan target kemenangan dari nomor kolam ke nomor laut pada ajang Pra PON 2016 di Jawa Barat.

Asisten Pelatih Cabang Olahraga (Cabor) selam nomor kolam, Edy Irwansyah menyampaikan dalam siaran persnya baru-baru ini. Peralihan tersebut dikarenakan para atlet Kalbar lebih memiliki peluang menang di nomor laut.

“Di kelas 200 meter atlet Kalbar lebih

Pemasangan Iklan Pengumuman

mempunyai peluang, tentunya di nomor laut,” kata Edy. Meskipun dikatakannya pada event PON Riau lalu atlet selam Kalbar menduduki peringkat empat nasional untuk nomor kolam. Namun kalau dinilai dari peta persaingan untuk PON Jawa Barat 2016 mendatang, pada nomor laut Kalbar sangat berpeluang.

“Sebetulnya atlet selam Kalbar di nomor kolam, atasnama Safrudin, mendapat prestasi yang bagus diajang PON lalu.

Safrudin hanya kalah dari peselam dari Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Namun demikian, tidak berarti nomor kolam tidak disertakan. Hanya saja seperti yang disampaikan Edy, ada peralihan target kemenangan.

Terkait kesiapan, Edy mengatakan, telah mempersiapkan lima atlet Pra PON selam nomor laut yang rencananya akan dihelat di Kepulauan Seribu, serta kejuaraan nomor kolam di yang rencananya digelar di

Bekasi pada bulan September.

Adapun kendala yang dihadapi, khususnya bagi para atlet nomor kolam yakni mengenai tempat pemusatan latihan.

Para atlet harus berbagi tempat dengan pengunjung kolam renang di Oevang Oeray.

“Satu-satunya solusi adalah merubah jam latihan yang disesuaikan dengan kondisi kolam renang yang juga digunakan para atelt renang untuk persiapan Pra PON,” jelas Edy. (fik)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro

Senin, 10 Agustus 2015

3

Pemilik Kos Wajib Cegah Prostitusi dan Narkoba Anggota Dewan Wajib Tes Urine

Pontianak-RK. DPRD Kota Pontianak berharap apa yang disampaikan Walikota Pontianak, H. Sutarmidji terkait penindakan tegas pemilik kos jika di tempat huniannya terindikasi prostitusi, bahkan terlibat narkoba.

Namun, wacana ini hanya dinilai gertak sambal belaka oleh para wakil rakyat. Pasalnya belum ada bukti nyata penindakan. Padahal sudah banyak temuan di lapangan, tapi tak ada implementasi.

“Kami di DPRD sangat dukung sekali hal itu. Karena jangan sampai kedok saja kos tapi disalahgunakan dengan berbuat asusila, narkoba, kumpul kebo dan apapun namanya. Sepenuhnya kita dukung upaya Pak Walikota,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak, H. Suarmadjat, ST. Lantaran baru saja ditegaskan berupa imbauan langsung dari Walikota beberapa waktu lalu, wakil rakyat yang akrab disapa Madjat ini menegaskan, penindakannya harus segera diterapkan oleh penegak Perda. Yakni Satpol PP Kota Pontianak.

“Tidak hanya Satpol PP saja, tapi koordinasikan dengan kepolisian. Karena saat melakukan razia kerapkali menemukan pasangan yang bukan suami istri berada di dalam satu kamar. Temuan itu tidak hanya hotel, tapi juga di penginapan atau kos di kawasan

Yang Positif Disanksi PAW Pontianak-RK. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP maupun BNNK Pontianak wajib melakukan tes urine terhadap anggota DPRD Kota Pontianak maupun DPRD Provinsi Kalbar.

Pasalnya, dikarenakan mereka yang duduk di kursi empuk lembaga terhormat tersebut merupakan wakil dari rakyat yang katanya terhormat.

“Perlu dilakukan tes urine, karena permasalahan narkoba tidak hanya menimpa warga sipil, pelajar maupun mahasiswa serta aparatur penegak hukum. Mungkin saja penyalahgunaan narkotika ada di DPRD (Pontinak dan Provinsi Kalbar, red),” ucap pengamat kebijakan publik dari Untan Pontianak, Sabran Achyar ketika dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Minggu (9/8).

Sabran Achyar membeberkan, jaringan peredaran narkoba di Indonesia, bahkan di dunia, selalu memasuki semua sektor. “Wajib, karena mereka (anggota DPRD, red) adalah publik figur. Jangan jadi momok yang menakutkan. Jika memang tidak ada menyalahgunakan narkoba,” jelasnya.

Selain itu perlunya anggota DPRD dilakukan tes urine, lantaran mereka saat ini sudah duduk menjadi wakil rakyat. “Undang-Undang sudah mengatur sangat jelas. Dan sasaran narkoba di semua sektor. Jadi mereka yang sudah lulus menjadi anggota DPRD harus benar-benar bersih dari narkoba. Bahkan, harus bersih pula dari penyimpangan-penyimpangan lainnya, seperti korupsi.

Seberapa penting anggota DPRD (Provinsi/ Kota) dilakukan tes urine. Dirinya menegaskan, “Sangat penting. Wakil rakyat harus menjadi sosok yang baik. Dalam hal narkoba, mereka harus bersih, bebas dari penyalahgunaan narkoba,” lugasnya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, lanjut Sabran, dalam satu hari itu saja sekitar 500 orang yang meninggal dunia gara-gara narkoba. “Tentunya untuk mengantisipasi penyalahgunaan agar tak memasuki rumah wakil rakyat maupun wakil rakyatnya. Harus dilakukan tes urine. Sehingga wakil rakyat yang benar-benar bersih. Kita berharap tidak ada sama sekali anggota DPRD yang menyalahgunakan narkoba,” ingatnya.

Mengenai apakah perlu dilakukan inspeksi mendadak. Sabran mengatakan, hal tersebut tentunya strategi dari BNNP/BNNK dalam melakukan pemeriksaan maupun tes urine terhadap sasaran atau targetnya. “BNNP/BNNK pasti lebih jeli. Tentunya mendadak adalah suatu strategi yang jitu. Kemudian untuk mengetahui seseorang menggunakan narkoba atau tidak. Secara kasat mata teknisnya itu BNN mengetahui. Jadi indikasi-indikasi itu sudah terlihat dengan kasat mata,” bebernya.

Jika memang nantinya ada anggota DPRD yang positif menggunakan narkoba atau penyalahgunaan narkoba, tentunya mereka yang positif akan diketahui masyarakat. “Selain itu pula harus ada sanksi dari DPRD itu sendiri maupun dari partai politik yang mengusung mereka menjadi anggota DPRD. Misalkan saja dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Reporter: Ahmad Mundzirin Redaktur: Andry Soe

Kota Pontianak,” tegasnya.

Selain itu, pemberlakuan minta pertanggungjawaban bagi pemilik kost juga dinilainya sebagai langkah positif. Pemilik kos wajib mengetahui seluruh hunian kosnya, khususnya saat berada di ruang lingkup kos tersebut.

“Kan lucu kalau pemilik kos tidak tahu aktivitas huniannya. Jadi mereka bisa melakukan protek atau pencegahan kalau memang kamar mereka untuk berbuat macam-macam,” ingatnya.

Menurut pantauannya di lapangan, ternyata sejauh ini masih banyak pelaku usaha kos di Kota Pontianak yang terkesan acuh serta tidak mempedulikan kondisi kosny. Bukan hanya di dalam hal konstruksi atau kamar saja, namun latar belakang penghuni kos juga menjadi tanggung jawab pemilik kos.

“Pemilik harus tahu siapa yang menghuni, apa yang dikerjakan penghuni kamar itu, tapi dalam tahap sewajarnya. Seharusnya didata, siapa-siapa yang masuk di kawasan kos itu. Jangan hanya mau ambil keuntungan saja,” selorohnya.

Mengenai pemberlakukan hukuman maksimal bagi pemilik kos, seperti yang disampaikan Walikota, dirinya sangat setuju jika hal ini segera diberlakukan.

Karena dengan adanya imbauan seperti ini, pelaku

usaha yang bukan sepele tanggung jawabnya tersebut akan lebih berhati-hati dalam menerima calon penghuni kos di tempat mereka masing-masing.

“Benar itu. Biar pemiliknya lebih peduli terhadap tempat usaha mereka. Kalau dia memang tidak bisa mengawasi, tempatkan orang yang dipercayai mengawasi. Entah itu Satpam dan semacamnya,” ulasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

H. Suarmadjat, ST

Ditengarai Eksploitasi Anak

DPRD Dukung KPAID Laporkan Perusahaan Koran

PENJAJA KORAN KORAN,, Obin Aldi (8) penjaja koran di perempatan Traffic Light di Jalan Ahmad Yani 1, Kamis (7/8). Deska Irnansyafara/Rakyat Kalbar Pontianak-RK. Komisi Hukum DPRD Kota Pontianak menyatakan mendukung hajat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kalbar, Alik Rosyad melaporkan perusahaan media cetak (koran) lokal terbitan Pontianak ke pihak kepolisian.

“Saya mendukung. Karena ini merupakan tugas pokok dan fungsi KPAID. Alik Rosyad dan para komisioner memang wajib melaporkan masalah ini ke polisi dalam rangka melindungi anak-anak,” tegas Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi Algresto ketika dihubungi

Rakyat Kalbar, tadi malam.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengharapkan, supaya KPAID tidak saja hanya mengawasi, tetapi harus berupaya menyelamatkan anak-anak. “KPAID perlu ada terobosan-terobosan. Jangan setelah muncul ke permukaan lewat pemberitaan, baru mau berupaya. Seharusnya sejak dulu sudah harus bergerak,” tukasnya.

Yandi mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pontianak yang akan memberikan fasilitas kepada anak-anak bawah umur yang bekerja sebagai penjual koran.

“Kita menyambut baik. Anak-anak di bawah umur itu bekerja memang untuk memenuhi kebutuhan. Peran pemerintah memang harus memperhatikan mereka,” ulasnya.

Menurutnya, rencana Dinsosnaker yang akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan koran yang memperkerjakan anak-anak wajib untuk didukung.

“Saya dukung pemerintah, kalau ini langkah yang terbaik. Perusahaan itu harus diperiksa dulu. Apa motivasi mereka memperkerjakan anak-anak yang masih belia,” tegas Yandi.

Ia berharap, Dinsosnaker dan KPAID Kalbar tidak hanya berkoar-koar mengaku akan membantu anak-anak. “Harus ada hasil akhir dari masalah ini. Baik itu sanksi dan sebagainya,” lugasnya.

Yandi juga tak mau disebut hanya bisa berkomentar. Ia berjanji akan berkordinasi

dengan KPAID Kalbar serta Dinsosnaker Pemkot Pontianak. “Saya akan agendakan komunikasi dengan stakeholder terkait membahas masalah anak-anak yang diduga dieksploitasi perusahaan,” serunya.

Sejak menjabat, Kepala Dinsosnaker Pemkot Pontianak menyatakan akan menangkap sejumlah anak-anak bawah umur yang bekerja jual koran, tetapi kok masih banyak anak yang berjualan?

“Masalah ini memang tidak mudah selesai. Kita tunggu saja gerakan Dinsosnaker. Kita berikan waktu kepada pemerintah untuk menangkap anak-anak itu. Kalau masih ada anak yang berjualan, Saya akan panggil Kepala Dinas Dinsosnaker,” selorohnya.

Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, Minggu (9/8) masih ada sejumlah anak yang bekerja menjual koran. Baik diperempatan traffic light maupun tempat umum. Padahal sebelumnya, Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Pontianak, Syarifah Adriana yang baru menjabat berjanji akan menertibkan pekerja anak-anak sesuai perintah Walikota Sutarmidji. Namun buktinya, hingga detik ini masih ada saja anak bawah umur yang mondar-mandir jualan koran di sejumlah perapatan lampu merah di Kota Pontianak. “Saya panggil Kepala Satpol PP yang baru. Kenapa bisa begitu,” cetusnya.

Reporter: Deska Irnansyafara

Guru Ditantang Tuangkan Kreatifitas Lewat Tulisan

Sutarmidji

Pontianak-RK. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji menantang para guru di Kota Pontianak untuk menuangkan kreatifitas berbentuk tulisan serta ditindaklanjuti kepada para siswa-siswi mereka di sekolah masing-masing.

“Saya harap para guru bisa menuangkan ide atau inovasi melalui tulisan, yang bisa kita ter-

bitkan. Tentu pemerintah yang nantinya akan menerbitkannya. Dan apabila ini pantas menjadi satu bahan evaluasi belajar mengajar, nanti akan kita bayar royaltinya,” ujar Walikota Sutarmidji, Sabtu, (8/8) lalu dalam halal bihalal yang diselenggarakan K3S dan PAI, di salah satu hotel di Kota Pontianak.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengimbau, agar para guru berinovasi sekaligus mengajak siswa-siswinya agar lebih kreatif dalam mengembangkan bakat serta keilmuan mereka.

“Tuntutannya harus sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Agar anak mampu

menjawab dan siap pakai setelah mereka keluar nanti,” paparnya.

Menurutnya, keterbatasan sarana bukanlah menjadi alasan bagi sekolah dalam memberikan pendidikan kepada siswa. Oleh karena itu, Sutarmidji menantang para guru untuk menuangkan kekreatifan mereka berbentuk tulisan.

“Guru diharapkan mampu menciptakan peluang bagi siswa. Dengan menciptakan keluaran yang handal melalui proses belajar mengajar yang baik dan inovatif,” ulasnya. (agn)

Bentengi Paham Komunis di Indonesia

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778 Mayjen TNI Toto R Soedjiman

Pontianak-RK. Guna membentengi masuknya paham-paham komunis di Indonesia, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Toto R Soedjiman mengajak seluruh masyarakat, khususnya Kalbar dan Kalteng untuk selalu mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Hal itu penting demi mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian hal itu, disampaikan Pangdam saat melakukan silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di koridor Makodam XII/Tanjungpura, Jumat (7/8) lalu.

Acara tersebut turut dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan Kabinda Provinsi Kalbar.

Dalam acara tersebut, Pangdam mengimbau agar segenap masyarakat menyatukan langkah dan tekad guna menciptakan rasa aman serta mengantisipasi kemungkinan munculnya paham komunis.

“Saat ini Indonesia mengalami ujian dan cobaan yang dapat mengancam

keutuhan bangsa. Untuk itu, kalau tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa,” tegasnya.

Ada pun hasil dari pertemuan itu, kata Pangdam, diperoleh suatu kesamaan pandang dan kesepakatan dalam tindakan untuk mengatasi segala kemungkinan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. “Acara ini yang paling efektif, saling tukar pikiran dan informasi sekaligus meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan guna membangun komunikasi,” timpalnya.

Pangdam menyampaikan, kegiatankegiatan seperti ini akan terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas lagi.

“Saat ini, seluruh tokoh dan masyarakat Kalbar sangat mendukung penuh tugas pokok Kodam XII/Tanjungpura dan Polda Kalbar dalam meningkatkan pengawasan terhadap masuknya ajaran atau ideologi komunis dan sejenisnya,” lugas Pangdam XII/Tanjungpura. (fik)

Pro Ekbis Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 2 ( Kedua) Bulan Agustus 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

3.500 4.500 22.000 24.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Jumat, 7 Agustus 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,038.39 14,862.37 3,472.18 3,627.73 9,822.38 13,604.00

Beli 9,929.96 14,711.10 3,433.09 3,590.99 9,716.47 13,468.00 Sumber: Bank Indonesia

Rakyat Kalbar

Senin, 10 Agustus 2015

4

Panen Sawit Melimpah Pabrik Over Kapasitas Kubu Raya-RK. Petani sawit di Rasau Jaya, Kubu Raya mengeluhkan hasil panen buah sawitnya yang menumpuk, tidak diterima perusahaan sawit di Kota Pontianak dan Kubu Raya.

Dwi, 35, petani sawit ini mengatakan, untuk sementara dia dan rekan petani lainnya terpaksa menghentikan kegiatan panennya, yang sudah memasuki masa panen. “Alasan perusahaan kapasitas pabrik tidak mencukupi untuk mengolah buah,” kata Dwi ketika dihubungi Rakyat Kalbar, Sabtu (8/8).

Warga Desa Bintang Mas 2 yang memiliki kebun sawit seluas 12 hektar ini melanjutkan, kejadian ini telah berlangsung beberapa pekan terakhir. “Soal kecewa, ya bisa dikatakan seperti itulah. Kawan yang lain pun sudah mulai jengkel,” ujarnya.

Meskipun kecewa, dikatakan Dwi, dia dan rekan petani sawit lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, temasuk menuntut peru-

sahaan. Hanya saja, cuma bisa menunggu kepastian dari perusahaan kapan bisa menerima buah sawit yang telah dipanen itu. Hal itu didasari karena antara kedua belah pihak yang bersangkutan tidak dibarengi perjanjian soal jual beli buah sawit, maupun sistem koperasi.

“Kita orang biasa, hanya bisa menunggu sajalah. Apalagi pabrik (perusahaan) dalam seminggu hanya buka empat hari.

Mau menuntut pun bagaimana juga tidak bisa, karena sistem jualnya tidak ada pakai sistem kontrak. Kita juga tidak tahu, ini volume tumbuh kembangnya buah sawit terlalu besar atau apanya. Tahun sebelumnya tidak begini. Maunya kita sih lancar terus,” jelasnya.

Dia mengatakan, jika buah sawit yang sudah terlanjur dipanen, namun tidak segera diolah alias terlantar, maka akan berdampak pada kualitas dan kuantitas buah sawit itu sendiri. Maka dari itu, dia

dan para petani lainnya menaruh harapan besar agar perusahaan lain siap menerima buah sawitnya.

“Kita bingung dan repot dengan kondisi ini, serba salah juga. Kita mau ngeyel orang pabrik bilang lihat saja buah yang ada belum terolah habis, bagaimana mau terima buah baru lagi. Ya, kita berharap ada solusi dari perusahaan langganan kita maupun perusahaan lain. Itu sih intinya,” ujarnya.

Dalam sehari, dikatakan Dwi, para petani yang ada di Rasau Jaya menyuplai buah sawit ke perusahaan-perusahaan sekitar 50 ton banyaknya. Bayangkan saja jika buah sebanyak itu diterlantarkan dan pada akhirnya tidak dapat digunakan lagi, berapa pula kerugian para petani ini. Perusahaan yang dimaksud disebutkan Dwi misalnya PT BPK di Siantan, PT Pundi di Ambawang, PT SBI di Tayan dan PT PTP di Meliau.

“Semua perusahaan sama, tidak bisa terima buah kita. Bukan hanya buah dari

Rasau, dari petani di sekitar pabrik juga tidak bisa diterima dan mengeluh. Pabrikpabrik ini sistemnya tidak mampu mengolah buah yang ada kalau disuplay terus.

Saya sempat antri sampai tiga hari untuk memasukan buah,” jelasnya.

Keluhan para petani tidak hanya berkutat dipersoalan menumpuknya hasil panen yang terlantar, petani juga mengeluhkan anjloknya harga beli buah sawit. “Sekarang anjelok Pak. Semua perusahaan jatuhkan harga. Sebelumnya kisaran Rp1.300 sampai Rp1.400 perkilo, namun sekarang turun mencapai Rp900. Tapi perusahaan ada bagus pula, masalah pembayaran untuk petani tetap dipenuhi kalau buah sudah masuk ke perusahaan, meskipun pada akhirnya tidak terolah. Ini serba salah juga jadinya,” keluhnya.

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry Soe

Ciptakan Pengusaha Lokal yang Kreatif Pontianak-RK. Komisi Ekonomi DPRD Kota Pontianak mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Pontianak m e n g g e l a r Jo b Fa i r u n t u k menekan presentase angka pengangguran di ‘Bumi Khatulistiwa’.

“Kalau Saya melihat, dengan adanya event itu sangat baik sekali. Karena banyak masyarakat Kota Pontianak yang membutuhkan

BEBBY NAYLUFA

Equatoriana Masalah kita

info lowongan kerja sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Bebby Naylufa, kemarin.

Job Fair yang digelar Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. “Banyak sekali pengangguran di Kota Pontianak.

“Info seperti ini mininal setahun kali, tapi kita harapkan lebih dari itu. Banyak sarjana dan tamatan SMA yang menganggur, kalau ada Job Fair. Minimal sudah bisa bekerja,” paparnya.

Diharapkan Job Fair bisa terus dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun. Bukan

berarti pemerintah asal-asalan bekerja membuat sebuah event. “Harus dipersiapkan juga. Jadi event bisa terselenggara dengan baik,” ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengharapkan, Pemerintah Kota Pontianak jangan hanya membuat event yang menyediakan lowongan kerja. Namun harus kreatif membuat event yang bisa membentuk pemuda-pemudi Pontianak menjadi seorang entrepreneur.

Oleh karena itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak harus bisa bersama-sama membuat formula untuk menciptakan lapangan kerja dengan membuat putra-putri menjadi seorang wi-

rausaha. “Pemerintah Kota Pontianak harus lebih banyak menggali potensi pemudapemudi,” lugasnya.

Bebby berpendapat, pengusaha bisa membantu perekonomian. “Semakin banyak pengusaha maka akan semakin baik perekonomian kita. Anak Pontianak harus punya mental-mental pejuang. Nah, pengusaha itu layaknya pejuang. Karena tidak putus asa dan selalu mencari inovasi,” ujarnya.

Supaya implementasi ini terwujud, perlu adanya bantuan pemerintah. “Anggaran harus tepat sasaran. Jangan dibuang dan disiasiakan. Suplai anggaran khusus kepada dua instansi terkait supaya bisa menumbuhkan UKM-UKM kreatif,” serunya. ( dsk )

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Gerakan Nasional Ayo Kerja menjadi tema peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kerja dengan keinsafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia. Bukan hanya urusan rakyat, tapi para pemimpinlah yang pertama dan terutama memberikan contoh.

Bung Karno, bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan telah melakukan pergerakan untuk menjebol kesakitan sampai ke akar-akarnya. Makna paling dasar dari kemerdekaan adalah perubahan (revolusi) mental. Bukan hanya untuk rakyat, namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Mereka memiliki tanggungjawab moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih melayani rakyat.

Tindakan maupun perbuatan dalam kehidupan bernegara mengarah kepada keberhasilan cita-cita.

Salah satunya dibuatkan suatu aturan tata tertib hidup bernegara. UUD 1945 menjadi sumber hukum dalam memenuhi kemandirian negara yang tertib dan teratur. Ini merupakan wujud tindakan pemenuhan dalam mengisi kemerdekaan.

Dalam melaksanakan aturan, pemerintah harus tegas dan bebas dari intervensi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Begitu pula masyarakat harus patuh. Misalnya dalam tertib berlalulintas, perizinan bangunan dan usaha, serta berbagai aturan lain.

Masyarakat yang baik tentu tidak dengan sengaja melanggar aturan, seperti mendirikan bangunan di fasilitas umum. Menurut anda?

Akhir-akhir ini Pemkot maupun Pemkab disibukkan oleh pengusaha tanpa izin, karena setiap izin usaha ataupun izin usaha apa saja namanya, katakanlah contohnya IMB gudang yang terbit, perusahaan yang menerima izin tersebut wajib membayar retribusi atau pajak sebagai pendukung pendapatan atau income pemerintah daerah.

Nah, bagi pengusaha nakal, untuk menghindari kewajiban dan bebas pajak, secara diam-diam bangun gudang di pemukiman atau komplek perumahan warga tanpa izin. Jika ketahuan, mereka buru-buru mengurus dan mengajukan izin kepada pejabat terkait, setelah kasak-kusuk minta dukungan warga dengan berbagai janji manis.

Aktivitas pengusaha tersebut mustahil tidak diketahui dan persetujuan pejabat terkait, terutama pejabat nakal yang siap terima uang sogok atau istilah lain uang rokok atau uang kopi. Karena itu, jangan heran marak bangunan tanpa IMB, pengusaha ilegal tanpa izin usaha yang membuat sibuk Pemkab dan Pemkot, terutama di Kalbar. Mana Satpol PP? (Menra 66).

085332578345 29-7-2015

09.06

Sms Warga Pilih Kasus besar Pantas! Korupsi merajalela karena Kajati Kalbar pilih kasus besar, ada yang dibui ada yang bebas.

Kalau bicara balikin duit, rame-rame korupsi!

085245519512 2-8-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

HP : 081345479682

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

08.05

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya

Senin, 10 Agustus 2015

5

PDAM Bangun IPA di Arang Limbung

Mampu Layani 2.000 Pelanggan Baru Musyawarah Kite

BP3AKB Gandeng Paramedis Kubu Raya. Dari 120 ribu Kepala Keluarga (KK) di 115 desa hanya 105 ribu KK yang sudah dilakukan pendataan. Makanya, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kubu Raya akan menggandeng paramedis untuk mendata keluarga di desa yang terpencil.

“Dari 118 desa masih ada beberapa desa yang belum terdata, lantaran letaknya cukup jauh, dan di lapangan tidak ada petugas kami yang bertugas di sejumlah desa tersebut. Sehingga membuat kami belum bisa melakukan pendataan,” kata Kepala BP3AKB Kubu Raya, Titus Nursiwan.

Kendati proses pendataan keluarga tingkat pusat sudah rampung dilakukan, namun hingga sekarang pihaknya akan terus melakukan pendataan keluarga di beberapa desa yang belum terdata. “Karena tenaga atau petugas kami tidak ada di lapangan untuk beberapa desa, seperti di Gunung Tamang dan Desa Sumber Agung. Kami akan mengupayakan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengna tenaga kesehatan disana, agar bisa membantu kami melakukan pendataan keluarga,” jelasnya.

Hasil dari pendataan keluarga tersebut, menurut Titus Nursiwan, akan memberikan banyak manfaat bagi Pemkab. Sehingga bisa lebih tepat dalam mengambil sejumlah kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.

Ditanya soal target, kapan pendataan di beberapa desa yang belum terdata itu rampung, Titus mengaku belum bisa memastikan. Namun, BP3AKB Kubu Raya akan berusaha maksimal agar pendataan keluarga di beberapa desa yang dinilai letaknya cukup jauh itu bisa segera rampung. “Dalam melakukan pengumpulan data, petugas melakukan pengambilan data dari pintu ke pintu. Dengan demikian, diyakini data yang diambil akan lebih valid, karena data yang didapat langsung diambil dari masyarakat,” pungkasnya (sul)

Kubu Raya. Bersumber dari APBN 2015, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kubu Raya sedang membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Desa Arang Limbung. Ditargetkan sebanyak 2.000 pelanggan baru bisa dilayani.

“Ditargetkan akhir tahun 2015 pembangunan IPA sudah selesai, dan segera dioperasikan. IPA itu nanti akan kita gunakan untuk memperlancar pendistribusian air di beberapa daerah di Kecamatan Sungai Raya, seperti di Serdam dan sekitarnya,” kata Direktur PDAM Tirta Raya Kubu Raya, Uray Wisata.

Dia menambahkan, ke depan PDAM Kubu Raya bisa melayani 1.000 sampai 2.000 pelanggan baru dengan penambahan kapasitas IPA tersebut. Uray menjelaskan, kapasitas pengolahan air bersih di Desa Arang Limbung saat ini hanya bisa menghasilkan air 80 liter per detik. Namun, dengan ditingkatkannya peralatan yang ada, nantinya booster yang ada bisa menghasilkan 120 liter per detik. “Kita harap dengan adanya peningkatan produksi air bersih, bisa sedikit membantu kelancaran pendistribusian air bersih kepada para pelanggan,” tuturnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kubu Raya, Suharso mengakui telah mengetahui kalau pendistribusian air bersih sampai saat ini masih terhambat, karena keterbatasan booster yang tidak memadai. “Untuk melayani kebutuhan air bersih, booster yang ada tidak

Ilustrasi.

NET

memadai. Ini yang kami ketahui menjadi salah satu penghambat proses penyaluran air bersih di Kubu Raya,” kata Suharso.

Dia mengungkapkan, sebenarnya Komisi III DPRD Kubu Raya juga gerah dengan pelayanan air bersih yang dikelola PDAM. Air yang didistribusikan terkadang malah

tidak mengalir. Makanya, Komisi III DPRD Kubu Raya sempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PDAM untuk mengetahui penyebab buruknya pelayanan. “Setelah kami mendatangi PDAM Kubu Raya, ternyata kendalanya memang pada peralatan pendukung yang masih kurang. Dan ini tentu

menjadi kendala utama dalam penyaluran air bersih,” tuturnya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Arahkan CSR untuk Perbaiki Jalan Kubu Raya. Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kubu Raya diimbau agar pro aktif membantu pemerintah meningkatkan pembangunan. Salah satunya, menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperbaiki jalan yang rusak.

“Hingga sekarang kita masih melihat banyak ruas jalan di Kubu Raya yang rusak. Pemkab memang berkomitmen secara bertahap akan meningkatkan kualitas jalan tersebut.

Namun, alangkah baiknya jika masingmasing perusahaan di Kubu Raya juga ikut berpartisipasi membangun jalan. Sehingga target peningkatan kualitas jalan bisa lebih cepat terealiasasi,” papar Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto.

Politisi Partai Golkar ini tidak memungkiri, dari sekian banyak perusahaan terutama perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Kubu Raya, hingga saat ini baru sebagian yang pro aktif menjalankan CSR-nya. Misalnya, PT Sumatera Unggul Makmur yang merupakan salah satu perusahaan yang bernaung di AMS Group Region Kubu Raya.

Belum lama ini kata dia, perusahaan tersebut telah membangun atau meningkatkan kualitas jalan sepanjang 10 kilometer di sekitar kawasan Sekunder C Desa Rasau Jaya III. Pembangunan jalan itu menelan dana sekitar Rp 3miliar.

Dipaparkan Suprapto, jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar bagi masyar-

akat. Meningkatnya kualitas jalan akan meningkatkan mobilitas masyarakat, seperti dalam menjual berbagai komoditas masingmasing desa. Sehingga akan memicu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Saya berharap ke depan akan semakin banyak perusahaan untuk terus pro aktif membantu pemerintah dalam membangun jalan. Dengan semakin baiknya kualitas jalan, maka akan meningkatkan pula efisiensi dan efektivitas waktu masyarakat bertandang ke daerah lain untuk menjual hasil pertanian, perkebunan dan olahan produk lokal lainnya. Selain itu biayanya lebih murah untuk pergi ke daerah lain, karena semakin bagusnya kualitas jalan,” ungkapnya.

Terpisah, Social Security Legal AMS Group Perwakilan Region Pontianak, Haryoto mengatakan, sudah menjadi tanggungjawab perusahaan dalam berkontribusi membangun daerah di tempat perusahaan berinvestasi melalui program CSR yang dimiliki. “Program CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kebun kelapa sawit. Pembangunan jalan merupakan salah satu kontribusi kami bagi pembangunan daerah. Kami dalam berinvestasi tidak hanya semata-mata bisnis oriented, namun kami juga akan terus berupaya mengembangkan peran aktif kepedulian sosial terhadap lingkungan dimanapun kami berada,” pungkasnya. (sul)

Kursi Rakyat Jika Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan

Polri Jadi Bulan-bulanan Jakarta-RK. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memerkirakan Polri bakal kerepotan jika pasal penghinaan terhadap kepala negara dalam KUHP dihidupkan lagi.

Menurutnya, ada potensi Polri bakal disudutkan terus karena ketika memproses dugaan penghinaan terhadap presiden, dituding sebagai alat untuk mengkriminalisasi para pengkritik atau lawan-lawan politik.

Neta mengatakan, tudingan bahwa Polri dijadikan alat sudah muncul saat menindaklanjuti laporan Sarpin Rizali, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melaporkan 2 komisioner Komisi Yudisial dengan sangkaan pencemaran nama baik. “Sama seperti saat memproses pengaduan Sarpin, Polri dituding melakukan kriminalisasi pada Komisi Yudisial,” kata Neta, Minggu (9/8).

Karenanya, IPW menilai pasal penghinaan presiden tidak perlu dihidupkan lagi. Alasannya, pasal itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Ia menegaskan, posisi warga negara sama di depan hukum, sehingga presiden sangat tidak pantas diistimewakan secara hukum. “Memberi keistimewaan hukum pada presiden sama artinya melakukan diskriminasi terhadap rakyat dan hukum itu sendiri,” kata dia.

Lebih lanjut Neta mengatakan, dalam KUHP sudah ada pasal yang mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik. Jika merasa dihina, presiden bisa melapor ke polisi dengan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di KUHP, sama seperti hakim Sarpin melaporkan dua hakim KY atau Romli Atmasasmita mempolisikan dua aktivis ICW. Neta justru mengingatkan, para politikus PDIP menentang keras saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan pasal penghinaan terhadap kepala negara. Tapi saat pemerintahan Joko Widodo saat ini mengusulkan pasal penghinaan kepala negara di dalam revisi KUHP, ternyata PDIP mendukungnya. “Dari sini terlihat bahwa mereka hanya ingin memertontonkan superioritasnya,” katanya.

Karenanya Neta menyarankan agar pasal penghinaan itu tak perlu dihidupkan lagi. Hal itu jauh lebih baik ketimbang Polri akan kerepotan dan jadi bulan-bulanan pengeritik.

“Wong Polri menindaklanjuti pengaduan Sarpin dan Romli saja dikecam habis-habisan dan Kabareskrim (Budi Waseso, red) dianggap pro-koruptor,” pungkasnya. (jpnn)

SBY: Kalau Rakyat Mudah Dipidanakan

Presiden Jadi Tidak Tahu Kehendak Rakyat Jakarta-RK. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang sedang ramai diperdebatkan masyarakat.

“Izinkan saya menyampaikan pandangan saya,” sebut Presiden Ke-6 RI lewat akun twitter miliknya, @SBYudhoyono, Minggu (9/8).Prinsipnya, kata SBY, janganlah suka berkata dan bertindak melampui batas. Hak dan kebebasan ada batasnya dan kekuasaanpun juga ada batasnya. Di satu sisi, perkataan dan tindakan menghina, mencemarkan nama baik dan apalagi memfitnah orang lain, termasuk kepada Presiden, itu tidak baik. Di sisi lain, penggunaan kekuasaan (apalagi berlebihan) untuk perkarakan orang yang dinilai menghina, termasuk oleh Presiden, itu juga tidak baik.

Jelas SBY, penggunaan hak dan kebebasan, termasuk menghina orang lain, ada pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights dan UUD 1945.

Dalam demokrasi, lanjut SBY, memang kita bebas bicara dan lakukan kritik, termasuk kepada Presiden, tapi tak harus

dengan menghina dan cemarkan nama baiknya. Sebaliknya, siapapun termasuk Presiden punya hak untuk menuntut seseorang yang menghina dan cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan.

Hemat SBY, pasal penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan tetap ada “karetnya”, artinya ada unsur subyektifitasnya.

“Terus terang, selama 10 tahun jadi Presiden, ada ratusan perkataan dan tindakan yang menghina, tak menyenangkan dan cemarkan nama baik saya. Foto resmi Presiden dibakar, diinjak-injak, mengarak kerbau yang pantatnya ditulisi “SBY” dan kata-kata kasar penuh hinaan di media dan ruang publik.

Kalau saya gunakan hak saya untuk adukan ke polisi (karena delik aduan), mungkin ratusan orang sudah diperiksa dan dijadikan tersangka,” paparnya.

Jelas SBY, andai itu terjadi mungkin rakyat tak berani mengkritik dan bicara keras lagi, karena takut dipidanakan dan dijadikan tersangka. “Saya jadi tidak tahu apa pendapat rakyat,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau pemimpin tidak tahu

perasaan dan pendapat rakyat, apalagi media juga diam dan tidak bersuara, ia malah takut ini akan menjadi “bom waktu”.

“Sekarang saya amati hal seperti itu hampir tak ada. Baik itu unjuk rasa disertai penghinaa n kepada Presiden, maupun berita kasar di media. Ini pertanda baik.

Perlakuan “negatif” berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik.

Kita semua harus belajar gunakan kebebasan (freedom) secara tepat. Jangan lampaui batas. Ingat, kebebasanpun bisa disalahgunakan. Ingat, liberty too can corrupt.

Absolute liberty can corrupt absolutely.

Saya pendukung demokrasi & kebebasan.

Tetapi bukan anarki,” terang SBY. Sebaliknya, tambah SBY, pemegang kekuasaan jangan obral dan salahgunakan kekuasaan. Kita sepakat, negara dan penguasa tidak represif dan main tangkap.

Power tends to corrupt.

Absolute power corrupts absolutely.

Kekuasaan tidak untuk “menciduki” dan menindas yang menentang penguasa.

Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya.

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden, parlemen, penegak hukum, pers dan juga rakyat.

“Kesimpulan: demokrasi & kebebasan penting, namun jangan lampaui batas.

Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif,” demikian Ketum Partai Demokrat. (rmol)

Politikus PKS Ungkap Upaya Melawan Konstitusi Jakarta-RK. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Aboebakar Alhabsy, menganggap pemerintah sudah melawan konstitusi karena memasukkan lagi pasal penghinaan presiden yang sebelumnya sudah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengingatkan, adanya putusannya bernomor 013-022/PUU-IV/2006 maka delik penghinaan terhadap kepala negara yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Karenanya, ia menegaskan, upaya menghidupkan kembali pasal ini merupa-

kan sebuah perlawanan terhadap konstitusi.

“Ini berarti ada upaya menghidupkan kembali pasal ini dan dapat dikatakan itu upaya melawan konstitusi, karena MK telah menyatakan kaidah pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi,” kata Aboebakar, Sabtu (8/8).

Selain itu, ia menganggap, menghidupkan pasal ini merupakan usulan yang melecehkan MK. Sebab, pemerintah tidak menghargai putusan lembaga tersebut yang seharusnya memiliki kekuatan final and binding. Bila ini diusulkan oleh

seorang presiden, kata Aboebakar, maka yang bersangkutan telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, yang seharusnya menghormati kewenangan dan posisi MK sebagai lembaga penjaga konstitusi.

“Harus dipahami bahwa delik penghinaan terhadap kepala negara ini merupakan delik formal dan biasa yang artinya sepanjang unsur-unsur deliknya terpenuhi maka lengkaplah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang,” ujarnya.

Menurutnya, presiden tidak perlu membuat pengaduan untuk memproses tindak

pidana ini ke hadapan hukum. Kepolisian dari sisi hukum dipandang cukup memiliki legal standing untuk langsung memproses tindak pidana ini tanpa menunggu persetujuan dari presiden.

Lebih jauh dia mengatakan, secara historis pasal ini sejatinya dibuat untuk melindungi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dari kritikan atau serangan para pejuang kemerdekaan Indonesia. “Tentunya, kita semua tidak ingin kembali lagi pada zaman kelam masa lalu seperti itu,” pungkas anggota Komisi III DPR itu. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Rupa-rupa

Senin, 10 Agustus 2015

Parah! Oh Yes, Oh No Tampil di Layar Besar Sebuah Mal

Bos Intelijen Dihukum 500 Tahun

GEN CONTRERAS dijatuhi hukuman 500 tahun penjara karena pelanggaran hak asasi manusia. REUTERS/JPNN

Usia 86 Tahun Meninggal CHILI - Manuel Contreras mantan bos intelijen Chili, DINA, selama pemerintahan Augusto Pinochet pada 1970an dan 80an telah meninggal dunia di sebuah rumah sakit militer di ibukota, Santiago, Sabtu (8/8).

Gen Contreras sapaan akrabnya meninggal dunia di usia 86 tahun. Dokter sebelumnya menghentikan semua pengobatan untuk Gen Contreras. Dia telah dijatuhi hukuman 500 tahun penjara karena pelanggaran hak asasi manusia.

Keluarga korban mengatakan DINA berada di balik lebih dari setengah kasus pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan saat masa pemerintahan Pinochet.

Gen Contreras adalah salah satu arsitek utama dari operasi bernama Plan Condor, kampanye terkoordinasi untuk represi politik dan pembunuhan oleh pemerintah militer di ujung selatan Amerika Selatan yang telah menewaskan puluhan ribu orang di seluruh wilayah.

Sebelum meninggal dunia, Gen Contreras

telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit militer di Santiago sejak akhir bulan lalu.

Presiden Chile pada tahun 2009 juga mengeluarkan sebuah keputusan bahwa pada kematiannya, Gen Cotreras tidak akan menerima penghargaan militer. Ia akan dikebumikan layaknya seperti masyarakat biasa.

Sejumlah pejabat dari partai-partai sayap kiri juga mengusulkan menghilangkan pangkat jenderal almarhum ketika pertama kali dihukum. ray/jpnn)

Kamboja Tepis Kabar Burung “Tidak ada sama sekali mahar politik di tubuh Golkar,” tegas pria yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Ketapang versi Agung Laksono ini, di kantornya, Minggu (9/8) malam.

Menurutnya, calon yang mendaftar ke Golkar Ketapang hanya sekedar membiayai biaya tes dan psikotes, sebab pihaknya harus membayar pakar dari Kampus. Ongkos untuk mengetahui sejauh mana integritas, visi-misi, dan ilmu pemerintahan, dari kandidat Golkar itu hanya sebesar Rp7.500.000.

“Tenaga ahli itu dari kampus Bina Nusantara, tesnya pun dilakukan di

Jakarta,” ujar Kamboja.

Yang lebih besar nominalnya justru biaya survei para kandidat yang mencapai Rp150 juta. Itupun dibiayai secara patungan oleh para calon. Bagi yang tidak mampu bayar ditanggung DPP Golkar.

“Lembaga survei itupun dari independen. Kami diusung karena, dari hasil survei, elektabilitas kami tinggi.

Jadi bukan karena mahar, “ tandas Kamboja.

Laporan: Jaydi Chandra Editor: Mohamad iQbaL

Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Laporan: Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

tongkang maupun lainnya yang melintas di perairan Kubu Raya. “Jika ada temuan, kami akan tindak tegas sesuai pelanggarannya. Tidak hanya itu, kami terus menjaga perairan Kubu Raya bekerjasama dengan instansi terkait, baik kepolisian, PSDKP dan DKP,” ungkap Fauzi.

Fauzi juga akan membangun 13 dermaga. Tujuannya membuka akses bagi masyarakat di daerah pesisir.

Namun dia masih menghitung anggarannya. “Jika nantinya sudah dibangun, kami akan menempatkan anggota Dishub untuk memonitoring hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Fauzi. (sul)

Suka-suka, Tak Pakai Uang “Alhamdulillah, antusias masyarakat tinggi. Ini suka-suka, dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 70 Kemerdekaan RI, tidak ada pakai uang,” kata Awang sebelum secara resmi membuka Kejuaraan Gaple se-Kota Singkawang itu.

Cukup beralasan pernyataan Awang itu, sebab rata-rata per kecamatan di Singkawang terdapat 126 pasang (252 orang) pemain yang mengikuti Kejuaraan Gaple tersebut. Bukan hanya warga yang antusias menjadi peserta, wali kota dua periode ini pun ikut besile main gaple setelah membukanya secara resmi.

Berpasangan dengan Ketua Komite

Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sekaligus Pembina Gaple Singkawang, Andi Syarif TUW ST MT MSi(Han), Awang bukan sekedar main. Ternyata, dia ahli memainkan kartu domino itu.

Pria 66 tahun ini berhasil memenangkan beberapa set bersama Andi. Bila Andi tiga kali main langsung berhenti, lain halnya dengan Awang. Dia terus melanjutkan permainan dengan pasangan lainnya. Usia boleh senja, tapi semangat ’45 Awang membuat dirinya tidak kalah dengan peserta lain yang jauh lebih muda.

Laporan: Mordiadi

Ketua Dewan: Tak Resmi, BNN yang Kami Sidak “Kalau memang tidak resmi, kami juga akan sidak BNN,” cetusnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut tes urine tanpa pemberitahuan dari BNN tidak ada hasilnya. Artinya, tidak merubah kuantitas penyalahgunaan Narkoba di Pontianak maupun Kalimantan Barat.

“Apa yang sudah dilakukan BNN? Di Pontianak saja, jumlah penyalahgunaan Narkoba bukannya menurun, malah semakin meningkat. Ini malah mau Sidak di Dewan. Harusnya di tempat yang jelas kemungkinan peredaran Narkotikanya, seperti di tempat hiburan malam (THM),” ujar Satar.

Dikonfirmasi, Kepala BNNK Pontianak, AKBP Agus

Sudiman menyanggah pernyataan Sang Ketua Dewan.

Ia memberi pencerahan terkait keberadaan BNN. “Kalau diam memang tidak ada temuan, tidak bisa begitu menilainya. Makin kita masuk ke dalamnya, semakin bermunculan pengguna maupun pengedarnya.

Jangan melihat seperti itu,” ingatnya kepada Satar.

Lagipula, Agus mengklaim, pihaknya mengutamakan koordinasi dalam melakukan tes urine, terlebih ke instansi-instansi pemerintah. “Kita sekarang fokusnya ada permintaan dulu, tidak serta merta melakukan Sidak. Apalagi mereka instansi pemerintah, kan ada pimpinannya. Tetap kita koordinasi terlebih dahulu baru melakukan tes urine,” tuturnya.

Name Bandara Supadio

Beda halnya, tambah pria yang belum lama bertugas di Pontianak ini, jika di lapangan ditemukan salah seorang atau kelompok di DPRD melakukan pelanggaran alias terindikasi barang haram tersebut.

Di samping berkoordinasi, bisa saja BNNK masuk melakukan Sidak.

“Cuma kalau ada temuan yang perlu dikoordinasikan. Sifatnya situasional saja kalau memang ada yang positif. Situasional itu yang perlu dikaji lagi,” demikian Agus Sudiman.

Cuma Awasi Bibir Pantai Saja Raya. Namun 2014, ditemukan dan melaporkan sekitar 54 kapal yang melanggar aturan. “Namun semua itu ditangani provinsi, seperti kapal andon dan kapal nelayan asing,” katanya.

Untuk saat ini, DKP Kubu Raya sudah tidak diberikan wewenang semenjak terbitnya aturan tersebut.

“Penindakan dilakukan Pol Airud dan PSDKP. Kalau DKP, hanya sebatas monitoring dan melaporkan kejanggalan melalui DKP Kalbar dan dilanjutkan dengan instansi terkait lainnya,” tegas Djoko.

Kepala Dinas Perhubungan Kubu Raya, Fauzi Kasim mengaku terus melakukan pengawasan kapal

SEORANG staf Wandi Plaza, sebuah mal di Lishui, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, berurusan dengan polisi, gara-gara muter film dewasa.

Seperti dilaporkan Xinhua kemarin (7/8), si petugas yang tak Ilustrasi: Wahyu Kokang/Jawa Pos disebutkan namanya itu awalnya bermaksud menghabiskan waktu saja. Mumpung hari masih pagi dan belum banyak pengunjung di Wandi Plaza.

Rupanya, hobi si staf itu nonton film dewasa. Dengan menggunakan komputer kantor, mulailah dia memutar salah satu koleksinya. Yang dia tidak tahu, ternyata komputer tersebut tersambung dengan sebuah layar raksasa di salah satu sudut mal tempatnya bekerja.

Hal serupa pernah terjadi di Heilongjiang dan Gansu. Praktis, adegan ”oh yes, oh no” ikut tertampilkan di layar dan jadi tontonan gratis pengunjung mal yang berlalu lalang.

Yang repot sudah pasti para orang tua yang tengah membawa anak. Tak ada pilihan selain harus menutup mata buah hati mereka dan segera terbirit-birit.

Tapi, sebagian lain, terutama para pria dewasa, memilih untuk mengabadikan tontonan gratis itu di video mereka. Apalagi, durasinya lumayan lama untuk sebuah kesalahan yang tak disadari: sembilan menit.

Si staf yang tengah hanyut dalam fantasi itu baru sadar akan kesalahannya setelah seorang rekan kerjanya memberi tahu.

Koneksi ke layar raksasa segera dimatikan.

Pihak kepolisian setempat mengaku telah meminta secara terbuka kepada warga setempat yang menggunakan internet untuk tidak menyebarkan insiden memalukan tersebut. ”Kami juga akan mengusut kasus itu,” kata seorang pejabat kepolisian setempat, seperti dikutip Xinhua. (c11/ttg/jpnn)

Kalimantan Barat, Gusti Syamsumin, menceritakan bahwa ide perubahan nama itu mencuat sejak ia masih duduk sebagai Legislator. “Karena adanya wacana itu, maka dibentuklah semacam panitia khusus untuk membahas perubahan nama Bandara Supadio Pontianak,” ungkapnya, ditemui saat menghadiri Halalbihalal MABM di Rumah Adat Melayu Kalbar, Jalan St. Syahrir, Pontianak, Minggu (9/8).

Saat itu, menurut pria yang berkecimpung di dunia politik sebagai wakil rakyat sejak 1992 ini, pembahasan sempat terjadi sampai berbulan-bulan. “Jadi, saya juga selaku orang Pontianak menganggap hal tersebut perlu dilakukan karena dari segi nama sudah disepakati dan ditandatangani adanya surat keputusan perubahan nama tersebut,” tutur Pak Syam, karib ia disapa.

Masih dari Sutan Syahrir, Bupati Kabupaten Kubu Raya, Rusman Ali, setuju adanya pergantian nama bandara internasional itu.

Hanya saja, ia meminta nama kabupaten yang ia pimpin melekat pada bandara tersebut.

“Bandara Supadio Pontianak terletak di wilayah Kubu Raya, saya mengusulkan diubah nama bandara itu apakah namanya Bandara Supadio Pontianak-Kubu Raya ataukah nama lainnya,” ujarnya.

Menurut Rusman, ia telah mengusulkan kepada pihak Angkasa Pura II agar dunia tahu bahwa bandara tersebut terletak di Kubu Raya. “Tidak masalah apakah nama bandara tersebut diganti dengan nama Sultan Syarif Abdurrahman, yang penting ada Kubu Raya yang disebutkan dalam nama bandara itu,” terang pria ramah ini.

Tokoh Kalbar Gusti Syamsumin, selanjutnya menyatakan, okeoke saja dengan adanya nama Kubu Raya di bandara itu. “Yang jelas, hasil keputusan yang telah disepakati pada tahun 1998 terkait perubahan nama tersebut yaitu Bandara Sultan Syarif Abdurrahman,” tutupnya.

Bahkan, menanggapi hal tersebut, Pangeran Nata Negara dari Kesultanan Pontianak, Syarif Usmulyani Alkadrie menyatakan, perubahan nama itu sudah jadi produk hukum. “Produk hukum yang harus dipatuhi semua pihak karena mereka adalah wakilwakil rakyat. Hal itu menjadi poin kita untuk dilakukannya eksekusi perubahan nama bandara,” ujarnya.

Usmulyani mengaku heran kenapa ketetapan atau keputusan mengganti nama bandara tersebut belum dilaksanakan sampai sekarang. Sebab, menurut dia, pada tahun 2000, database di Departemen Perhubungan sudah tidak lagi mencatat nama Bandara Supadio Pontianak. Melainkan telah disebut sebagai Bandara Sultan Syarif Abdurrahman.

Berkaca dari sejarah dunia penerbangan di Indonesia, hampir 80 persen nama bandara memakai nama Sultan. Seperti Sultan Iskandar Muda di Aceh, Sultan Taha di Jambi, Sultan Syarif Kasem di Pekan Baru, dan Sultan Mahmud Badaruddin di Palembang.

Bahkan, bandara di Balikpapan pun sudah berganti nama jadi Sultan Haji Muhammad Sulaiman. ”Kurangnya sosialisasi yang kita sayangkan. Dimana letak miskomunikasinya atas ketetapan ini? Kenapa tidak ada eksekusinya?

Kenapa tidak dilakukan, padahal ini produk hukum yang berlaku tetap,” tanya Usmulyani.

Imbuh dia, “Tentunya pihak Angkasa Pura II tidak masalah dan tinggal menunggu waktu saja untuk menetapkan. Kita memohon eksekusi perubahan nama ini segera dilakukan. Tak apalah telat, daripada tidak dilakukan”.

Terkait adanya nama lokasi dimana bandara berdiri yaitu Kubu Raya, ditegaskan Usmulyani, tidak menjadi masalah. “Yang wajib dan harga mati agar nama Bandara Supadio diganti menjadi Bandara Sultan Syarif Abdurahman,” tutupnya.

DKP Kubu Raya Tak Diberi Wewenang

Sungai Raya-RK. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kubu Raya mengaku tidak diberi wewenang mengawasi perairan wilayahnya. Saat ini kewenangan pengawasan itu di tangan Pemprov.

“Kalau pengawasan di laut, kewenangannya Airud dan PSDKP. Tapi untuk jarak 0-12 mil masih wewenang provinsi. Kita cuma monitoring di tepi pantai saja. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang No 23 tahun 2014, kami sudah tidak diberi wewenang lagi,” ungkap Djoko Triono Kepala DKP Kubu Raya, Sabtu (8/8).

Monitoring DKP selama 2015, belum menemukan pelanggaran kapal yang melintas di perairan Kubu

6

Rakyat Kalbar

Sambungan

Senin, 10 Agustus 2015

7

Jelang HUT RI, Pedagang di Tanjungpura Wajib Cat Ruko “Khusus warga atau pedagang di sepanjang Jalan Tanjungpura, saya minta untuk berpartisipasi terhadap kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, dengan mengecet Ruko-Rukoya,” tegas Ir H Edi Rusdi Kamtono MT, Wakil Walikota Pontianak, kemarin.

Dalam waktu dekat, pria yang akrab disapa Edi Kamtono ini akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh warga, pengusaha dan pedagang di Jalan Tanjungpura.

Dari sekian banyak Ruko, hanya mementingkan usahanya saja. Sementara kondisi Ruko sangat kusam, sudah layak diperbaharui catnya. Jika itu tidak dilakukan, maka Kota Pontianak terlihat kumuh, seakan menjadi kota mati.

“Jangan hanya mau berdagang, omzetnya puluhan juta, tapi Rukonya kelihatan kumuh.

Karena ini dampaknya pada keindahan dan kerapihan kota,” ungkap Edi Kamtono.

Pengecetan ini tidak mesti dilakukan setiap tahunnya. Namun keuntungan dari usaha yang dijalankan selama ini, tidak membuat rugi pemilik Ruko. Atas dasar itulah, wajib dicat. Bahkan perlu merenovasi, karena bangunan di Jalan Tanjungpura sudah tua.

“Lebih baik lagi, kalau mengecet, merehab serta merapikan kabelnya. Makanya kita minta jangan hanya mementingkan usahanya saja,” tegas Edi Kamtono.

Dikatakan Edi Kamtono, Pemkot Pontianak sudah menjalankan kewajibannya. Tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga dinikmati para pengusaha melalui infrastruktur yang kian membaik.

“Jalan kita aspal, ratakan terus, dilicinkan.

Prasarananya kita siapkan, tapi mereka tidak memperhatikan bangunannya, termasuk juga harus memasang bendera,” tegas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak itu.

Ditegaskannya, pengecetan dan renovasi, jangan dianggap penekanan dari pemerintah kota. Namun sudah menjadi kewajiban setiap masyarakat, mengenang para pejuang yang rela mengorbankan jiwa, raganya untuk kemerdekaan Rakyat Indonesia.

“Dia tidak usah berjuang melawan penjajah, tapi berjuang bagaimana Kota Pontianak ini ekonominya maju dengan rapi dan nyaman dilihat. Itu saja harapan kita,” ujar Edi Kamtono.

Gotong-Royong Di Sekadau, menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-70, masyarakat Landak tampak semangat memasang bendera dan bergotong-royong membersihkan lingkungan.

Sejak awal Agustus, masyarakat sudah memasang bendera merah putih dan umbul-

umbul di depan rumahnya masing-masing.

Apalagi di setiap perkantoran pemerintah maupun swasta, sudah tampak meriah dengan bendera merah putih dan umbul-umbul.

Kepala Desa (Kades) Hilir Kantor, Ngabang, Yohanes, sudah mengeluarkan imbauan untuk warganya agar memasang bendera merah putih.

Ditegaskan Yohanes, pemasangan bendera, menumbuh kembangkan semangat patriotisme rakyat terhadap negara dan semangat gotong-royong.

“Sebagai wujud dari penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan RI. Salah satunya mengibarkan bendara merah putih, khusus bagi warga Desa Hilir Kantor. Nah, khusus warga pasar, saya tegaskan tidak boleh memasang bendera merah putih di rumah lantai dua,” pintanya.

Sudah ada peraturan perundang-undangan, harus memasang bendera merah putih yang benar.

Bendera dipasang tegak lurus di depan rumah, sebelah kanan. Tidak ada pemasangan bendera merah putih yang miring dilantai dua.

“Kita juga akan melaksanakan berbagai macam perlombaan rakyat. Terutama lomba kerbersihan lingkungan di tingkat dusun,” ujar Kades.

Di Kecamatan Mandor, Landak juga tampak meriah. Hampir semua warga sudah memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di depan rumahnya.

Camat Mandor, Rajiman jauh-jauh hari sudah memberi imbauan kepada masyarakat untuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di depan rumahnya masingmasing. “ Kita memperingati hari kemerdekaan, setahun sekali. Jadi, semangat perjuangan harus ditingkatkan. Terutama semangat kerja.

Untuk menyukseskan HUT RI ini, kita galakan gotong-royong atau berkerjasama membersihkan lingkungan,” kata Rajiman.

Permainan Rakyat Sementara di Sekadau, Pemkab membentuk panitia khusus memperingati hari kemerdekaan. Panitia peringatan diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Yohanes Jhon MM. Sudah dilakukan beberapa kali rapat, guna mematangkan agenda kegiatan pada peringatan HUT RI di Sekadau. “Ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan dalam rangka HUT RI di Sekadau nanti,” ujar Yohanes Jhon di ruang kerjanya.

Ada tiga acara utama yang nantinya akan dilakukan Pemkab Sekadau. Diantaranya,

upacara bendera, resepsi kenegaraan, hingga yang paling menjadi perhatian adalah permainan rakyat.

Khusus permainan rakyat, Pemkab Sekadau menggelar lomba bernuansa rakyat.

“Permainan rakyat yang akan kita gelar, diantaranya panjat pinang, balap karung, balap kelereng, hingga tarik tambang,” ujar Jhon.

Permainan rakyat itu rencananya akan dipusatkan di kompleks perkantoran Bupati Sekadau. Sementara penyelenggaraannya direncanakan 17 atau 18 Agustus nanti.

“Bagi masyarakat yang ingin menonton, silakan datang. Harapan kita permainan rakyat itu bisa menghibur masyarakat Sekadau,” harap Jhon.

Belum Tampak Meriah Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70 sepekan lagi. Namun kemeriahannya masih belum terasa di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Kota Putussibau.

Berdasarkan pantauan koran ini, simbolsimbol perayaan kemerdekaan belum terlalu mencolok. Jangankan kantor-kantor swasta, instansi pemerintaan pun belum banyak yang berbenah. Masih banyak kantor milik negara yang belum memasang pernak-pernik layaknya menyambut HUT Kemerdekaan RI. Seperti memasang umbul-umbul, bendera merah-putih panjang atau lainnya.

Begitu pula di gang-gang, belum ada tampak kemeriahan sama sekali. Hingga saat ini belum tampak gang-gang memasang pernak-pernik untuk menyambut 17 Agustus 2015. Bahkan ajang perlombaan yang biasa dipertandingkan saat menyambut HUT Kemerdekaan RI, belum ada kabar akan digelar.

Suasana menjelang menyambut HUT RI mungkin hanya tampak di Sekretariat Daerah Kapuas Hulu. Pasalnya, di kantor Bupati Kapuas Hulu ini, setiap harinya ada aktivitas Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang sedang latihan. Paskibra yang merupakan para pelajar di Kapuas Hulu ini digembleng instruktur dari TNI dan Polri untuk menjadi petugas pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 2015 nanti.

Hal ini pun dirasakan Rajali, tokoh pemuda Kedamin Kecamatan Putussibau Selatan.

Menurutnya semangat kemerdekaan sudah berkurang. Ini bisa dilihat dari antusias masyarakat ketika menyambut 17 Agustus.

Tidak seperti dulu saat menjelang HUT RI, semaraknya kelihatan. Setiap kampung pun berlomba-lomba menggelar kegiatan yang menghibur. Baik perlombaan tradisional seperti panjat pinang, tepuk bantal, dan olahraga tradisonal lainnya.

Rumah Pelangi, Terinspirasi Kisah Nabi Nuh Rakyat Kalbar bersama rombongan Indonesia Off Road Federation (IOF) Kalbar tiba di rumah pelangi sekitar pukul 12.00, Minggu (9/8). Dari Simpang Ampar, letak Rumah Pelangi relatif dekat. Pintu masuknya berada di sebelah kanan jalan. Kalau dari Kota Pontianak, jaraknya diperkirakan sekitar 70-an kilometer.

Kehadiran kami di rumah itu disambut Pastur Samuel Oton Sidin dari Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (OFM Cap).

Melalui Bruder Stephanus Paiman OFM Cap dan Bang Ali anggota IOF Kalbar, Rakyat Kalbar dan rekan jurnalis lainnya diperkenalkan. “Nah Pastur, kawan-kawan ini dari media,” katanya.

Perkenalan singkat itupun berlanjut dengan obrolan ringan. Pastur Samuel yang juga pengelola Rumah Pelangi tersebut tidak keberatan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Dengan ramahnya dia mengajak kami berkeliling melihat-lihat, sambil bercerita tentang asal mula Rumah Pelangi yang mulai dicetuskan pada tahun 1999 silam.

Dia bilang, penamaan Rumah Pelangi sendiri, karena terinspirasi riwayat Nabi Nuh yang dikisahkan dalam Al-Kitab. Saat itu, Nabi Nuh dan umatnya mendapat cobaan dari Tuhan berupa banjir bah. Di dalam bahtera, selain orang-orang beriman, banyak makhluk hidup dari berbagai jenis dan spesies berhasil diselamatkan dari bencana.

Singkat cerita, setelah air bah berangsur surut dan kemudian hilang sama sekali, penumpang bahtera turun ke daratan. Tak berapa lama, dari ufuk langit kemudian terlihat pancaran sinar pelangi yang indah. Keindahan warananya membawa kedamaian pada makhluk hidup yang selamat.

“Pelangi itu simbol kedamaian, itu yang coba kita lakukan di sini, di Rumah Pelangi,” katanya.

Pastur Samuel mempunyai cita-cita akan mengumpulkan semua jenis tanaman dan buah-buahan, serta tanaman kayu yang ada di Kalimantan Barat untuk ditanam di kawasan konservasi Rumah Pelangi. Saat ini

mungkin ada sekitar ratusan jenis tanaman ada di sana. Jenis-jenis ini ditanam secara sampel di lahan seluas 108 hektar.

Rumah Pelangi pernah mendapat penghargaan kalpataru pada tahun 2012 lalu.

Sebelum itu, kawasan yang mulanya lebih tampak seperti hutan gundul tersebut, telah beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah setempat, karena keasrian hutannya. Banyak dari siswa maupun mahasiswa dari berbagai universitas berkunjung ke sini, untuk belajar mengenal hingga meneliti varian tanaman yang ada.

Pastur Samuel menceritakan, Rumah Pelangi dulunya lahan gundul dan lokasi bekas-bekas lahan tebangan serta pembakaran. Sebagai pecinta lingkungan dan tanaman, dia mengaku sedih melihatnya.

Sampai akhirnya, sekitar tahun 1999, Pastur Samuel mencari informasi siapa pemilik lahan seluas 108 hektar tersebut. Ternyata dimiliki oleh 13 hak kepemilikan warga sekitar.

Setelah berkompromi, akhirnya 13 warga setuju menjualnya kepada Pastur Samuel.

Tahun itu, harga tanah tersebut sekitar Rp400 per meternya.

“Kira-kira waktu itu saya ganti rugi sekitar Rp360 juta. Karena saya bilang waktu itu, setelah saya beli, tanah ini tidak akan dijual lagi, saya mau buat lokasi tanaman,” katanya.

Semua warga sekitar pun mendukung niat Pastur Samuel. Namun sempat beberapa orang yang mencoba membalak beberapa pohon dan tanaman yang ada di pinggiran lokasi Rumah Pelangi. Namun Pastur Samuel berkeyakinan, pelaku tersebut bukan penduduk sekitar, melainkan orang dari luar.

Karena penduduk setempat paham dengan plang tanda area konservasi dan batas lokasi Rumah Pelangi.

Pernah suatu waktu ada yang tertangkap basah hendak mencukur beberapa batang pohon di pinggiran lokasi. Beberapa orang tersebut mengaku dari Sambas, dan berkilah tidak tahu kalau lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi yang tidak boleh dirusak. Namun bukannya dipenjarakan,

dengan sabar dan lembut, Pastur Samuel justru menjelaskan, dan akhirnya beberapa orang itu pun mengerti. “Bukan wewenang saya mau tangkap orang,” katanya.

Setelah berkeliling di kawasan Rumah Pelagi, rombongan diajak ke pendopo yang lebih mirip seperti rumah singgah tempat istirahat. Di lokasi tersebut juga terdapat bangunan lain yang menyerupai rumah betang, serta ada bangunan tempat beribadah.

Di lokasi juga terdapat jembatan, yang dinamakan Jembatan Pelangi. Selain itu ada pula danau, yang dikelilingi beragam tumbuhan. Memang sebuah perpaduan eksotik yang menarik. Sayang, perjalanan jauh melintasi jalur Off Road dari Ketapang, Kayong Utara, kemudian menyeberang sungai di Tayan Hilir, untuk melewatkan pemandangan Rumah Pelangi yang jarak lokasinya hanya sekitar 500 meter dari jalan raya Trans Kalimantan, Kecamatan Ambawang.

Sungguh pun demikian, seperti diakui Pastur Samuel, lokasi tersebut urung dari jamahan tangan pemerintah. Selama ini, dia mengaku pemerintah kurang memberikan perhatian, walaupun hanya memberikan sebiji benih dan segenggam pupuk.

Apakah Pastur juga tidak pernah meminta bantuan pemerintah?

“Saya tidak mau gimana, tau lah kita, repot ngurusnya, harus bolak-balik, yang didapat mungkin tidak seberapa. Sudah lah lebih baik saya urus sendiri saja. Saya beli benih sendiri, nanam sendiri, saya rawat sendiri.

Kebetulan yang tinggal di sini kami berempat,” jelas Pastur Samuel.

Apakah mungkin karena letaknya yang relatif jauh dan terpencil ini membuat Rumah Pelangi tak rabun dari kacamata para pembuat kebijakan di daerah maupun di pusat. Atau mungkin sebaliknya, layaknya cerita Nuh, ada tangan-tangan “perwakilan Tuhan” di Kalbar ini atau dimana pun, yang tergerak hatinya untuk “menyelamatkan” secuil hutan diantara luasnya hutan Kalbar yang telah menjadi korban pembalakan liar, serta menyelamatkan berbagai ekosistem yang berada di Rumah Pelangi? *

Usut Terbakarnya 35 Hektar Hutan Kepala Manggala Agni Daops Ketapang, Rudi Windra Darisman mengatakan, 18 anggotanya, dibantu kepolisian dan warga setempat masih berupaya memadamkan api. Petugas menggunakan lima mesin pompa air, karena mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk ke lokasi. “Karena kabakaran tersebut terjadi di daerah gambut dalam hutan,” kata Rudi, Minggu (9/8).

Dijelaskannya, meski masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, namun jumlah kasusnya jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Satelit NOAA-18, Rudi membandingan sebaran titik api di Ketapang sejak Januari hingga Juli. Menurutnya, pada 2011 ada 244 titik api, 2012 sebanyak 295. Kemudian pada 2013 ada 184 titik api dan 2014 melonjak menjadi 440 titik api. “Pada 2015 hingga saat ini hanya ada 109 titik api,” ujarnya.

Meskipun 2015 ini kondisi kebakaran hutan dan lahan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, namun Manggala Agni dan

kepolisian terus menekan perusahaan serta masyarakat agar tidak membakar lahan.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak akan berhasil, jika tidak dilakukan secara serempak dan kerjasama yang baik semua pihak,” ujar Rudi.

Rudi mengimbau masyarakat, khususnya yang melintas di daerah gambut, jangan sampai membuang puntung rokok yang masih menyala. Saat musim kemarau, sangat beresiko dan menyebabkan kebakaran di lahan gambut itu.

“Kegiatan deteksi dan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, guna penanggulangan kebakaran yang efektif dan progresif.

Kita melaksanakan patroli pengamatan langsung ke lapangan pada titik koordinat hotspot yang terpantau. Serta di lokasi-lokasi yang dianggap rawan,” ungkapnya.

Kapolsek MHU, Iptu Jami’ad mengatakan, kebakaran diketahui ketika rombongan Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto melakukan kunjungan kerja ke Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Sabtu (8/8).

Di perjalanan, tepatnya di Desa Pelangsi, rombongan Kapolres melintasi kabut asap. Kemudian Kapolres memerintahkan jajarannya untuk mengecek ke lokasi dan melakukan penanganan.

“Saya langsung ke TKP dan berkoordinasi dengan Manggala Agni Ketapang,” kata Jami’ad.

Anggota Polsek MHU, Manggala Agni dibantu warga melakukan pemadaman kebakaran tersebut. Hingga saat ini belum diketahui sumber api penyebab kebakaran.

“Sumber api masih dalam penyelidikan dan belum ada yang jadi tersangka,” katanya.

Ia menjelaskan, penyebab kebakaran bukan hanya karena puntung rokok, tetapi masyarakat dan perusahaan yang membuka lahan pertanian dengan cara membakar.

“Kita akan tindak tegas, bagi siapa saja yang menyebabkan kebakaran lahan,” tegas Kapolsek MHU.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

“Yang lebih miris, banyak anak-anak sekarang yang tidak hafal dengan Pancasila. Ini akibat penanaman rasa nasionalisme sejak dini semakin kurang diterapkan,” katanya, Minggu (9/8).

Menurut Rajali, pudarnya rasa nasionalisme di masyarakat, lantaran kurangnya sosialisasi tentang mencintai tanah air yang dilakukan pemerintah. Di dunia pendidikan pun pelajaran yang berkaitan dengan rasa nasionalisme sudah semakin pudar. Akibatnya, anak-anak saat ini memiliki jiwa yang kurang peduli terhadap negara.

“Ini akibat ulah pemimpin-pemimpin kita juga. Banyak dari pemimpin kita tidak memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya.

Lihat saja, sudah berapa banyak pejabat pemerintahan dan anggota legislatif yang masuk penjara karena korupsi,” tegas Rajali.

Rajali mengingatkan, agar nasionalisme rakyat tetap tinggi, harus dimulai dari pejabatnya. “Jangan pejabat memberikan contoh yang tidak baik, sehingga ditiru rakyatnya,” saran Rajali.

Sepinya suasana menyambut HUT Kemerdekaan RI ini juga dirasakan para penjual bendera merah-putih dan pernak-pernik 17 Agustus di Kota Putussibau. Para penjual yang semua datang dari pulau Jawa ini mengeluhkan sepinya barang dagangan mereka, tanpa pembeli.

Salah satu pedagang bendera musiman tersebut, Anot, warga Garut—Jawa Barat. Anot mencoba mengadu nasibnya di Kapuas Hulu, hanya sekedar menjual bendera merah-putih dan pernak-pernik untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI di Jalan Komyos Sudarso, Putussibau. “Saya sudah sekitar seminggu berada di Putussibau,” kata pria yang mengaku sudah menjual pernak-pernik untuk 17 Agustus sejak tahun 1989 ini.

Anot mengaku sudah sering keliling Indonesia, berjualan bendera beserta pernak perniknya, mulai dari Aceh hingga Papua.

Kali ini, Anot mengadu nasib ke Putussibau. Menurutnya menjadi penjual bendera menambah banyak pengalaman dan tahu karakter masyarakat setiap daerah. Walupun ia mesti menempuh perjalanan panjang untuk menuju daerah yang dituju, sebagai lokasi berjualan. Pria beranak dua ini mengungkapkan, dirinya sangat senang berjualan di Kapuas Hulu, karena masyarakatnya sangat ramah dan baik. Hanya saja untuk tingkat antusias masyarakat Kapuas Hulu menghadapi kemerdekaan dinilainya masih kurang.

“Kalau di Jawa, bulan Agustus seperti ini sudah terasa kemerdekaannya, setiap rumah dan jalan dipenuhi bendera,” ceritanya.

Pria 40 tahun ini mengaku, setiap menjual bendera dan umbul-umbul, dirinya selalu membawa satu karung dengan berbagai macam isinya. Jika jumlah perlengkapan kemerdekaan tersebut habis, setidaknya ia akan membawa uang sebesar Rp30 hingga Rp35 juta.

“Jika sudah dibagi dengan pemiliknya, bersihnya sekitar Rp10 juta,” jelas Anot.

Lesunya penjualan pernak-pernik HUT Kemerdekaan RI ini, juga dirasakan pedagang lainnya, yaitu Toteng. Pria yang juga datang dari pulau Jawa ini mengakui, menyambut HUT RI ke-70 sangat sepi pembeli di Putussibau. Dirinya pun kurang tahu kenapa hal ini bisa terjadi. “Saya juga tak tau Mas, tahun ini pendapatan kami turun, bisa-bisa rugi,” katanya Toteng mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, ia bisa meraup untung mencapai Rp2-3 juta untuk anak istrinya.

Maka tahun ini sepertinya ia harus gigit jari, karena jangankan untuk untung, mengembalikan modal saja susah. “Jadi keuntungan hasil penjualan sehari-hari hanya bisa menutupi uang makan saja,” ucap pria yang sudah berjualan bendera selama 15 tahun ini.

Toteng berjualan bendera di Putussibau sudah lebih dari seminggu. Selama itu, dimulai dari pagi hingga jam tiga sore barang dagangannya masih banyak yang belum laku.

Berbagai macam pernik HUT RI dijualnya dengan berbagai ukuran, dan harga bervariasi.

Diantaranya umbul-umbul Rp25 ribu, background Rp300 ribu, bandir Rp50 ribu, bendera Rp25 hingga Rp50 ribu.

Sepinya pendapatan tahun ini, Toteng memperkirakan karena masyarakat sudah kehabisan uang setelah merayakan lebaran. Tapi bisa pula karena memang rasa nasionalisme di masyarakat sudah mulai kurang. “Mungkin masyarakat di sini sudah habis uang kali untuk beli bendera,” kata Toteng sambil tertawa.

Hal serupa diungkapkan penjual bendera lainnya, Aceng. Menurutnya penjualan bendera tahun ini jauh dari harapan. Tinggal beberapa hari lagi HUT RI, barang dagangannya banyak belum laku. “Tahun ini penjualan kita sepi, tidak seperti tahun lalu untungnya bisa sampai puluhan juta,” ungkapnya.

Pria berusia 35 tahun ini pesimis bisa membawa uang banyak ke kampung halamannya, jika melihat kondisi yang ada saat ini. Aceng hanya berharap kembali modal saja. “Kembali modal saja saya sudah bersyukur,” katanya.

Laporan: Gusnadi, Antonius, Abdu Syukri, Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

Abul: Kita Mengusung Tanpa Mahar “Jadi, dipertegas untuk Gerindra clear, tidak ada masalah.

Artinya, Gerindra tidak ada masalah dari tingkat DPP sampai DPC. Kita mengusung tidak ada mahar politiknya,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Ketapang, Abul Ainen H. Sarqawie, kepada wartawan, Minggu (9/8).

Menurut anggota DPRD Kalbar ini, Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, juga sudah menandaskan dalam pengusungan calon tidak adanya permainan ataupun mahar. Abul menegaskan, cabang Ketapang yang dia pimpin bersih dari mahar politik.

“Kalau ada pihak yang dirugikan, misalnya ada yang merasa memberi baik di tingkat DPC sampai DPP, silakan melalui aturan yang benar. Kan sudah ada peraturan soal sanksi jika memberikan mahar politik,” terang Abul.

Sesuai arahan koalisi yang diterimanya,Abul menjelaskan Gerindra memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar. Dan memang Ketua DPD Partai Golkar Ketapang, M. Yasir Anshari, juga berniat maju sebagai calon Bupati Ketapang pada Pilkada 2015 ini. ”Kemudian, kita menunggu Golkar ini akan memberikan rekomendasi kepada siapa.

Apakah Golkar memberikan rekomendasi kepada Yasir dan pasangan atau Gusti Kamboja dan pasangan,” ungkapnya.

Belakangan, rekomendasi jatuh kepada petahana Henrikus yang memilih Kamboja jadi pasangan politiknya. Alhasil, Gerindra mengikuti keputusan tersebut.

“Dimana dua kubu dari Partai Golkar ini mengeluarkan satu pasangan sama. Ya akhirnya, Gerindra mengeluarkan lah rekomendasi yang sama, yaitu Henrikus dan Gusti Kamboja,” papar Abul.

Diakuinya, Gerindra memang sempat mengeluarkan rekomendasi atas nama Yasir, karena yang bersangkutan mampu meyakinkan Gerindra bahwa DPP Golkar akan mengusung Yasir sebagai calon bupati. ”Bahkan, di dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan DPP Golkar diminta untuk mengamankan rekomendasi ini,” beber Abul.

Dia mengimbuh, “Ternyata, saat pendaftaran pasangan calon ini, KPU mengharapkan kehadiran Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kubu ARB. Sampai KPU tutup (pendaftaran,red), ketua dan sekretaris ini tidak hadir.

Makanya, KPU menolak calon yang diusung Gerindra dan Golkar”.

Abul menegaskan, pihaknya tidak ingin mencampuri urusan internal Golkar. “Namun, di sini Gerindra menjadi korban akibat adanya konflik sehingga dari pihak Golkar (di daerah,red) tidak mampu mengamankan keputusan DPP Golkar sendiri,” tegasnya.

Terkait gugatan kepada KPU yang diajukan HenrikusKamboja, dia meminta penyelenggara Pemilu itu tidak ngeles jika tuntutan tersebut dikabulkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ketapang. ”Syarat mutlak sudah oke. Sidang pun sudah beberapa kali.

Tanggal 11 Agustus Panwaslu akan memutuskan,” tandas Abul.

Pakar politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi, menganalisa sengketa Pilkada di Ketapang bukan karena persoalan mahar.

Menurut dia, lebih karena konflik internal di tubuh Partai Golkar.

“Ini persoalan di DPP tidak solid siapa yang didukung, adanya saling klaim-mengklaim dukungan. Di level pusat tidak solid, imbasnya ke bawah dan ini konsekuensi yang harus ditanggung Partai Golkar,” ujarnya.

Terkait Partai Gerindra yang dirugikan, dia melanjutkan, tentunya menjadi resiko politik untuk partai yang berkoalisi dengan Golkar. “Menurut saya, KPU berpijak kepada aturan dan perundang-undangan. Kasus di Ketapang ini karena persoalan internal.

Sehingga KPU berlandaskan pada aturan main, tidak pada konteks mempertimbangkan faktor orang-orang di antara dua kubu partai politik,” terang Jumadi.

Laporan: Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

“Negara Air” Krisis Air Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2006, ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.500 meter kubik per kapita per tahun, jauh lebih tinggi dari tingkat ketersediaan global yang rata-rata hanya 600 meter per kubik.

Kalau digambarkan, jumlah air Indonesia mencakup 21 persen Samudera Pasifik. Sehingga tidak salah, Indonesia disebut sebagai negeri terbesar kelima di dunia yang memiliki kekayaan air, setelah Brasil, Rusia, Cina, dan Kanada.

Limpahan air Indonesia ternyata tidak serta merta menyelesaikan masalah krisis air bersih. Lihat saja di pemberitaan media massa, baik elektronik maupun cetak. Sejak beberapa pekan ini menampilkan krisis air bersih di beberapa daerah di Nusantara ini.

Saking sulitnya mendapatkan air bersih, air yang tidak layak konsumsi pun akhirnya

dikonsumsi. Kondisi yang menimpa saudara-saudara setanah air ini tentu saja membuat kita sedih.

Di Indonesia, untuk penyediaan air bersih, pemerintah memercayakannya kepada PDAM. Tetapi hingga kini, PDAM belum begitu maksimal menjalankan tugas utamanya itu. Potensi air yang melimpah di Indonesia, belum mampu dikelola dan didistribusikannya secara merata.

Bila hal ini terus berlangsung, bukan mustahil, Indonesia akan mendahulu prediksi Forum Air Dunia yang menyebutkan krisis air bersih di negara-negara berkembang baru akan terjadi setidaknya dalam sepuluh tahun mendatang.

Berdasarkan prediksi tersebut, Indoensia dengan kondisi konsumsi air seperti sekarang, diperkirakan akan mulai mengalami krisis air pada 2025.

Dalam rentang waktu yang sama, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 400 juta jiwa.

Kenyataan, belum sampai 2025, sudah banyak daerah di Indonesia saat ini mengalami krisis air. Bahkan mustahil, sebelum 2025 seluruh Indonesia mengalamai krisis air.

Untuk itu, mulai dari sekarang, perhatian akan kelangsungan air bersih mesti ditingkatkan. Ketersediaan air sudah harus menjadi perhatian utama pemerintah, agar tidak ada lagi daerah yang kesulitan air bersih. (Arman Hairiadi)

KEHILANGAN STNK Sepmot KB 5399 UP Noka : MH1JBE11XDK532413 Nosin : JBE1E1521413 A/N: KATARINA STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

SPORT

Rakyat Kalbar Senin, 10 Agustus 2015

The Gunners Siap Pecahkan Rekor S

empat menampik kabar soal niatnya yang ingin mendatangkan Karim Benzema di bursa transfer musim panas, kini Arsene Wenger justru dipercaya bakal menjilat ludahnya sendiri dengan segera memboyong pemain berkebangsaan Prancis tersebut ke Emirates.

Bahkan, menurut laporan yang diturunkan

Daily Mail, manajer 65 tahun itu bersedia untuk memecahkan rekor transfer klub yang sebelumnya dipegang oleh Mesut Ozil.Ya, pihak Arsenal kabarnya akan melayangkan tawaran senilai 45 juta Pounds dengan rincian gaji sebesar 150 ribu Pounds per pekan.

Nilai itu jauh lebih tinggi ketimbang harga saat Wenger mendatangkan Ozil pada 2013 lalu, yakni 42,5 juta Pounds.

Benzema sendiri berpeluang besar untuk angkat kaki dari Santiago Bernabeu, pasalnya posisi striker tim nasional Prancis

itu dipastikan bakal tergeser oleh mega bintang Los Blancos, Cristiano Ronaldo, yang disinyalir menempati posisi sebagai penyerang tengah musim ini.

Sebelumnya, legenda The Gunners, Thierry Henry, juga menyarankan agar mantan pelatih AS Monaco itu untuk cepat bertindak dalam upaya mendatangkan Benzema ke London. (*)

SPESIALIS JUARA PIALA SUPER J uventus menjuarai Supercoppa Italiana alias Piala Super Italia 2015 usai mengalahkan Lazio 2-0 di Shanghai Stadium, Tiongkok, Sabtu (8/8). Gol-gol Juventus dicetak oleh dua penyerang barunya, yaitu Mario Mandzukic dan Paulo Dybala.

Mandzukic, yang baru direkrut Juventus dari Atletico Madrid, pantas disebut sebagai spesialis Piala Super. Pasalnya, striker Kroasia mantan penggawa Bayern Munchen itu sudah mencetak gol di Piala Super di tiga negara berbeda, yaitu Jerman, Spanyol dan Italia.

Melawan Lazio, Mandzukic dipercaya jadi starter. Memanfaatkan assist Stefano

Sturaro, Mandzukic memecah kebuntuan di menit 69. Pada menit 73, pemain pengganti Dybala menggandakannya dengan diawali operan Paul Pogba. Gol Dybala menjadi gol penutup yang menegaskan kemenangan La Vecchia Signora.

Kemenangan tersebut merupakan gelar ketujuh di ajang tersebut. Artinya, Nyonya Tua kini menjadi klub dengan koleksi gelar juara Supercoppa Italiana alias Piala Super Italia terbanyak. Juventus meninggalkan AC Milan, yang sebelumnya samasama memi-

liki enam gelar.

Juventus sendiri sudah 11 kali tampil di ajang ini. Dari 11 final, Juventus empat kali jadi runner-up pada edisi 1990, 1998, 2005 dan 2014 serta berjaya di edisi 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 dan 2015.

Tak hanya itu, kemenangan Juventus mengantarkan kiper dan kapten Gianluigi Buffon jadi pemain tersukses di ajang ini.

Buffon menyamai rekor mantan gelandang Lazio dan Inter Milan Dejan Stankovic sebagai pemain yang paling sering menang di Supercoppa Italiana alias Piala Super Italia. Buffon dan Stankovic sama-sama sudah meraih enam kemenangan.

JUVENTUS MANDZUKIC , DYBALA

2 0

Buffon sudah enam kali tampil, menang dan menjuarai Supercoppa. Kiper Italia itu melakukannya sekali ketika masih memperkuat Parma dengan mengalahkan AC Milan 2-1 pada edisi 1999. Setelah itu, Buffon lima kali menjuarai ajang ini bersama Juventus di edisi 2002, 2003, 2012, 2013 dan 2015.

Sama seperti Buffon, Stankovic juga sudah pernah tampil enam kali dan enam kali juara di Supercoppa Italiana. Mantan gelandang Serbia itu melakukannya bersama Lazio pada edisi 1998 dan 2000 serta bersama Inter di edisi 2005, 2006, 2008 dan 2010.

Sementara itu, pe-

main anyar Juventus, Paulo Dybala mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat bahagia setelah berhasil tampil apik ketika melakoni debutnya bersama Juventus. Dybala berharap bisa terus memberikan kontribusi maksimal untuk klub barunya.

“Hari ini terasa istimewa, mencetak gol pada laga perdana dengan seragam Juve dan laga final dalam keadaan seperti ini adalah luar biasa,” kata Dybala.

“Klub membuat investasi besar untuk saya.

Dengan segala kepercayaan yang diberikan pelatih dan rekan-rekan setim, saya akan berusaha membayarnya.” (*)

LAZIO

Romero Gemilang David De Gea tidak diturunkan saat Manchester United mengalahkan Tottenham Hotspur di laga pembuka Premier League.

Sebagai gantinya manajer Louis Van Gaal memainkan Sergio Romero di posisi penjaga gawang.

Penampilan Romero pun tidak mengecewakan karena gawangnya tidak kebobolan dan sempat melakukan penyelamatan gemilang. Van Gaal pun puas dengan penampilan Romero tetapi menginginkan sang kiper meningkatkan diri.

“Sergio Romero membuat clean sheet dan beberapa penyK WALKER (OG)

MAN.UTD

elamatan gemilang tapi (tidak begitu bagus) dalam membangun situasi,” katanya.

“Itu bisa dimengerti karena dia tidak bermain dengan pemain di sini sebelumnya dan dia baru bersama kami selama seminggu sehingga ini merupakan proses yang kami tunggu.”

Meski menang, serangan Setan Merah dinilai belum meyakinkan. Kemenangan 1-0 pun didapat melalui own goal Kyle Walker menit 22.

Sepanjang laga, MU melepaskan total 9 tembakan. Namun akurasinya mencemaskan. Dari 9 shots, pasukan Louis van Gaal hanya mampu menghasilkan 1 shot on target. Itu pun harus menunggu hingga menit 65, yakni melalui aksi Ashley Young. (*)

1 0 TOTTENHAM

Rakyat Kalbar Senin, 10 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

97

BO WH TOL ISK Y

Desak Polisi Tuntaskan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

95

OR KALE ANJ NG EBO OM

2

K KINALE GW NG AY

PENYELUNDUP

MIRAS

NYARIS MENABRAK KANTOR BEA CUKAI Sanggau-RK. Pos Kotis Satgas Pamtas Yonif 644/ Wls berhasil menyita puluhan botol dan puluhan kaleng minuman keras (Miras) ilegal yang diangkut menggunakan Toyota Kijang Inova KB 1430 QA, di border (Pos Lintas Batas) Entikong, Jumat (7/8) sekitar pukul 14.30.

Komandan Unit Intel Kodim 1204 Sanggau, Pelda Mat Heri, Miras tersebut disita Danru Pos, Serda Hatdi P. “Mobil tersebut membawa 97 botol minuman beralkohol berkadar 20 persen merk Whisky, 95 kaleng minuman beralkohol lima persen merk Oranjeboom dan dua kaleng merk Kingway. Minuman keras tersebut dibawa dari Malaysia tanpa dilengkapi surat dan dokumen resmi,” kata Mat Heri.

Mat Heri menceritakan, pengemudi Toyota Innova, Agustine, 36, warga Desa Semobat, Kecamatan Jangakang, sempat kabur saat akan diperiksa

petugas Bea Cukai Entikong. Mobil tersebut sempat menabrak rantai penghalang di tempat pemeriksaan Bea dan Cukai hingga putus.

“Kemudian pihak Bea Cukai berkoordinasi dengan Staf Intel dan Pos Kotis Satgas Pamtas Yonif 644/Wls untuk dilakukan penangkapan. Akhirnya mobil tersebut ditangkap di depan Pos Kotis,” ujar Mat Heri.

Setelah berhasil ditangkap, Staf Intel Satgas Pamtas Yonif 644/Wls menggeledah dan ditemukan minuman keras di mobil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan, sopir, barang bukti dan mobil tersebut diserahkan ke kantor Bea Cukai Entikong untuk diproses lebih lanjut. (kia)

Koordinasi AJI, Laporkan Usman Abulung ke Mapolda

Pontianak-RK. Polda Kalbar maupun Polresta Pontianak didesak menuntaskan seluruh kasus kekerasan yang dialami wartawan, khususnya di Kota Pontianak.

Insiden Usman Abulung beberapa hari lalu, membuat seluruh wartawan di Kota Pontianak (bukan abal-anal) sangat-sangat geram.

Puluhan wartawan dari berbagai media cetak harian dan elektronik berkumpul dan melakukan unjuk rasa di Bundaran Digulis Untan, Minggu (9/8).

Halaman 15

Dua Hari Pantau Patok Batas Pontianak-RK. Menjaga situasi keamanan di perbatasan Negara, Indonesia (Bengkayang) dengan Malaysia (Serikin)), jajaran Polres Bengkayang di-back-up TNI AD melakukan patroli, menyisir patok batas di sepanjang perbatasan. Patroli dilakukan selama dua hari.

Halaman 15

DESAK POLISI. Wartawan media cetak harian dan elektronik berunjuk rasa di Bundaran Digulis Untan, meminta polisi menuntaskan kasus intimidasi terhadap jurnalis, termasuk yang dilakukan Usman Abulung pelaku intimidasi Rossi Yulizar, kontributor MNC Media, Minggu (9/8). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Hasil Uji Lab Kebisingan Studio Family Karaoke Disembunyikan

AKBP Arianto. DOK-RAKYAT KALBAR

Tujuh Bulan, Tangani Delapan Kasus Pontianak-RK. Catatan Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) Polda Kalbar, sepanjang tahun ini sejak Januari hingga Juli, baru delapan kasus perairan dan perikanan yang ditangani.

“Polair dari Januari sampai Juni, telah menangani delapan kasus,” kata Dir Polair Polda Kalbar melalui Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Arianto kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (8/8).

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Yandi Janji Seranah BP2T Kota Pontianak Pontianak-RK. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi Algresto benar-benar geram dengan tim Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak yang lamban mengumumkan hasil laboratorium (Lab) uji kebisingan di Studio Family Karaoke dan Rumah Sakit ProMedika.

BP2T bersama Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar, Senin (3/8) lalu sudah melakukan uji kebisingan di tempat hiburan malam (THM) yang satu dinding dengan ruang inap pasien di rumah sakit swasta di kawasan Pontianak Mall itu.

Namun dua instansi pemerintah tersebut hingga saat ini sama-sama belum memberikan keterangan

Yandi Algresto . DOK-RAKYAT KALBAR

pers, ihwal hasil pengujian yang dilakukan secara bersama-sama itu.

Halaman 15

SAMBAS

Rakyat Kalbar

Sambas Terigas

Senin, 10 Agustus 2015

10

Kantor Labkesda Numpang di Dinkes

Warung Kopi IPM

Drs H Jamiat Akadol MSi MH. M Ridho

Sukacita Meriahkan HUT RI Sambas. Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 70, Pemkab Sambas mengajak seluruh masyarakat memperingatinya penuh sukacita. Begitu dikatakan Sekda Sambas, Drs H Jamiat Akadol MSi MH belum lama ini.

Sekda mengungkapkan, tema dan logo peringatan HUT RI sudah dirilis resmi Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia melalui surat nomor B-522/Kemensetneg/Sesmen/ TU.00.04/03/2015 tentang Tema dan Logo Peringatan HUT Tahun ke-70 Kemerdekaan RI Tahun 2015.

Sekda menjelaskan, tema HUT RI tahun ini adalah “Ayo Kerja”, sedangkan logonya dapat diunduh dari situs www.setneg.go.id dan situs resmi sekretariat kabinet di www.setkab.go.id.

“Untuk pembuatan sub tema, dapat menyertakan kalimat Gerakan Nasional Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka,” jelas Sekda.

Agar suasana peringatan meriah, Bupati Sambas melalui Sekda telah memerintahkan para camat dan kepala desa untuk mengajak masyarakat memasang umbul-umbul di sepanjang jalan utama, jalan poros, dan atau jalan desa mulai tanggal 1 Agustus 2015. Perintah itu juga berlaku bagi instansi di lingkungan Pemkab Sambas.

Untuk pemasangan bendera Merah Putih, jelasnya, dapat dilakukan mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus 2015. “Selain memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul, diharapkan masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan, begitu juga di instansi pemerintahan,” imbaunya.

Saat peringatan HUT RI 17 Agustus 2015 nanti, seluruh camat harus menggelar upacara bendera di wilayah kerjanya masing-masing, kecuali Camat Sambas yang pelaksanaannya dipusatkan bersama di Halaman Kantor Bupati Sambas.

“Untuk mengenang jasa pahlawan, mari kita meriahkan HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia,” ajaknya. (edo)

Sambas-RK. Meski peralatan dan tenaga yang dimiliki sudah memadai, namun bangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) masih menumpang di Poliklinik Bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.

Padahal, instansi ini melayani masyarakat Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Bengkayang.

“Kantor Labkesda saat ini menempati bangunan Poliklinik Bidang PMK Dinas Kesehatan yang khusus memeriksa kualitas air.

Sehingga tidak sesuai Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), karena keberadaan Labkesda saat ini tidak memenuhi persyaratan standar minimal fasilitas gedung dan pelayanan,” papar Kepala UPT Labkesda Kabupaten Sambas, Rajimin, Kamis (6/8).

Rajimin. M RIDHO

Menurut Rajimin, Labkesda seharusnya memiliki ruang terpisah seperti ruang administrasi, ruang

pemeriksaan, pengambilan sampel, ruang untuk pencucian dan ruang steril peralatan, termasuk ruang tunggu hasil pemeriksaan.

“Kalau sekarang kondisi menjadi satu. Padahal untuk tenaganya sudah memadai. Sehingga sudah waktunya Kabupaten Sambas memiliki kantor Labkesda sendiri,” tutur dia.

Rajimin menegaskan, dalam pelaksanaannya, Labkesda memiliki fungsi penting dalam menunjang pelayanan diagnostik, seperti menentukan pasien menderita penyakit apa. Sebab, ini salah satu persyaratan bagi dokter menentukan penyakit yang diderita pasien.

“Labkesda Kabupaten Sambas merupakan pusat rujukan pemeriksaan sampel apa-apa saja di wilayah Sambas, Singkawang dan

Bengkayang, karena memiliki alat yang lengkap, namun sayang tidak didukung bangunan standar,” jelasnya.

Bangunan baru dengan fasilitas ruang tunggu pemeriksaan diperlukan, karena selama ini pasien menunggu hasil pemeriksaan cukup lama. Misalnya, pemeriksaan darah dan urine lengkap memerlukan waktu paling cepat 1 jam. Sementara ruang pemeriksaan khusus guna memperlancar proses pemeriksaan, sedangkan ruang pengambilan sampel ini hanya petugas yang boleh masuk memeriksa dan harus steril. “Kalau menjadi satu tentunya aktivitas petugas terganggu. Sebab, disitu juga proses pemeriksaan, disitu juga segala aktivitas lain dilakukan, termasuk pasien menunggu hasil

pemeriksaan,” jelasnya.

Ia memastikan sudah memiliki lahan yang akan diusulkan untuk pembangunan gedung Labkesda, yaitu di eks bangunan Kantor Dinas Kesehatan di samping Lapangan Sepakbola Gabsis. Usulan pun sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Mengingat, Labkesda Sambas berada di wilayah perbatasan antara negara, seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian khusus. “Kita harap adanya Kantor Labkesda tidak saja menjadi pusat rujukan Sambas, Singkawang dan Bengkayang saja, tapi rujukan Kalbar. Semoga apa yang kita impikan ini dapat terwujud,” ungkap Rajimin.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Satlantas Polres Sambas Gelar Razia

Mobil Dinas KP2KP Pakai Plat Hitam Sambas. Sebanyak 25 kendaraan terdiri dari roda dua, roda empat dan tronton terjaring razia yang digelar aparat Satlantas Polres Sambas di Jalan Raya Saing Rambi. Bahkan mobil dinas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas ikut terjaring, karena sengaja memasang plat hitam.

“Razia digelar Kamis (6/8) lalu. Kami menilang pengendara mobil truk bernomor polisi H 1357 NE yang mencoba menerobos petugas lalu lintas yang melakukan pemeriksaan. Namun, berhasil dihentikan walau agak jauh dari lokasi razia. Setelah ditegur petugas, sopir mengaku remnya tiba-tiba blong, sehingga kita tilang,” kata Kasat Lantas Polres Sambas, AKP Yober Lisu SAP kepada wartawan usai razia.

Yober menegaskan, razia rutin dilakukan untuk memeriksa kelengkapan kendaraan, karena dari laporan yang diterima banyak pemilik kendaraan tidak membayar pajak. “Razia giat rutin penindakan pelanggaran dan imbauan lalu lintas mengenai keselamatan jalan

raya, menjadi prioritas utama yang kita sampaikan kepada pengendara lalu lintas,” ujarnya.

Menurut Yober, jajarannya tidak hanya menilang kendaraan roda empat, truk dan kendaraan roda dua yang tidak memiliki kelengkapan surat-menyurat berkendaraan, aparat juga sempat menilang sebuah kendaraan dinas yang diubah menjadi plat hitam. “Plat KB 49 P ini diketahui merupakan plat kendaraan dinas Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sambas. Seharusnya platnya merah bukan hitam,” ungkapnya.

Razia tersebut berhasil mengamankan 25 kendaraan, terdiri dari 6 kendaraan roda empat, 12 kendaraan roda enam, 6 kendaraan roda dua, dan 1 tronton. “Kita harap razia ini dapat menertibkan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, seperti knalpot racing dan pelanggaran lainnya. Kita imbau pengendara untuk menaati aturan lalu lintas, dan menjaga keselamatan berlalu lintas,” imbaunya. (edo)

Satlantas menilang mobil dinas tapi dipasang plat hitam. M RIDHO

Satlantas Polres Sambas hentikan truk yang nekat menerobos razia. M RIDHO

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Warga Siantan Surati Bupati dan DPRD Mempawah. Perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jungkat Raya terus menguat.

Bahkan, masyarakat Siantan telah menyurati Bupati dan DPRD Mempawah.

Aspirasi itu disampaikan perwakilan masyarakat tiga desa, yaitu Desa Jungkat, Peniti Luar dan Desa Sungai Nipah. Ketiga desa tersebut mendukung rencana perubahan Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jungkat Raya.

Perwakilan warga Desa Jungkat, Supryanto mengatakan, perubahan nama sangat berguna dalam membangun Kecamatan Siantan menjadi lebih baik. “Nama Jungkat ini secara history sangat lekat dengan masyarakat sini. Karena memang namanya sudah sangat familiar,” ujarnya, Minggu (9/8).

Selain Supriyanto, surat berisi pernyataan masyarakat tersebut juga diprakarsai dua warga lain, Rahmah dan H Latif. “Pernyataan dukungan itu sudah disampaikan ke Bupati dan Dewan, mengingat adanya pelaksanaan Rapat Paripurna Rencana Perubahan Kecamatan Siantan,” pungkasnya. (sky)

DPRD Desak Satpol PP Razia Layang-layang MEMPAWAH. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didesak segera menertibkan permainan layang-layang. Sebab, tali kawat yang digunakan pemain layang-layang telah menyebabkan warga Sungai Kunyit harus meregang nyawa, belum lama ini.

“Bukan hanya kawat, namun tali layangan dari campuran serbuk beling juga membahayakan, jika mengenai pengendara kendaraan bermotor,” ungkap Anggota DPRD Mempawah, A Syakur.

Dia pun menyayangkan, masih saja ada korban akibat lalainya Pemkab melalui Satpol PP terhadap permainan layang-layang yang menyalahi aturan.

“Peristiwa ini bukan pertama kali, tapi sudah sering terjadi. Bahkan, sudah ada laporan ke saya, ada warga yang lehernya terluka akibat terkena tali layangan. Jika ini dibiarkan bukan tidak mungkin menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi di kota Mempawah, belum lama ini,” katanya, Minggu (9/8).

Legislator Partai Demokrat tersebut

meminta petugas Satpol PP Kabupaten Mempawah segera mengambil langkah tegas. Satpol PP harus segera menggelar razia terhadap para pemain layanglayang yang menggunakan tali gelasan maupun kawat. “Selain bisa membahayakan keselamatan jiwa, tali layangan dari kawat juga bisa menyebabkan listrik padam bila menyangkut atau mengenai jaringan PLN,” ungkapnya.

Meski demikian, Syakur tidak melarang masyarakat yang menyalurkan hobinya bermain layang-layang. Namun, jangan sampai mengganggu keselamatan dan ketertiban umum. “Masyarakat tetap bisa main

layangan di lapangan terbuka yang jauh dari jalan raya. Selain itu, bermainlah menggunakan tali biasa, jangan tali kawat atau gelas,” pungkasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurni

Tingkatkan PAD Dari Pajak

Dispenda Kalbar Bidik Alat Berat

Kepala Dispenda Kalbar, Samuel saat menghadiri Rakor Pendapatan Daerah se-Kalbar di Mempawah, Kamis (6/8) lalu. RIO/HUMAS

Mempawah. Meski penerimaan pajak di Kalbar tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan peningkatan.

Namun Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar, Samuel mengaku masih banyak potensi pajak yang belum digali. Salah satunya, pajak dari alat berat yang digunakan perusahaan perkebunan, maupun pertambangan di seluruh wilayah Kalbar.

“Penerimaan pajak provinsi dari kabupaten/kota selama lima tahun belakangan memperlihatkan kurva peningkatan tiap tahunnya. Ditargetkan tahun 2015 kembali meningkat,” ujar Kepala Dispenda Kalbar, Samuel saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah Tahun 2015

di Aula Kantor Bupati Mempawah, Kamis (6/8) lalu.

Menurut Samuel, jika penerimaan dari sektor kendaraan alat berat dapat dioptimalkan, maka akan menjadi daya ungkit yang besar bagi penerimaan pendapatan daerah. “Harga alat berat atau alat besar itu saja bisa mencapai hingga Rp 1 miliar per unitnya.

Bisa dibayangkan, besaran pajak yang dapat diperoleh pemerintah daerah dari hal itu. Begitu juga dengan penerimaan dari sektor pajak air permukaan, yang perlu diupayakan secara lebih intensif lagi,” ujarnya.

Samuel mengatakan, peningkatan bagi hasil pajak ke kabupaten/kota tidak lepas dari sejumlah hal yang dilakukan

Pemprov Kalbar. Diantaranya, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, seperti membuat kantor-kantor yang representatif demi kenyamanan wajib pajak.

Selain itu, juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka unit instalasi pelayanan pendapatan seperti Samsat Corner, Samsat Keliling, dan gerai-gerai Samsat se-Kalbar.

“Namun upaya-upaya tersebut masih tetap perlu ditingkatkan secara intens,” ujarnya.

Guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Samuel berharap bantuan pemerintah kabupaten/kota terkait proses pemungutan pajak-pajak provinsi yang ada di kabupaten/kota masing-masing. “Bantuan tersebut

antara lain dapat berupa pengadaan sarana prasarana, seperti mobil samsat keliling yang sangat diperlukan sebagai sarana pendukung proses pelayanan pemungutan pajak dari masyarakat,” paparnya.

Ia memaparkan, pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok yang mulai dipungut sejak tahun 2014. “Semua pajak tersebut merupakan kewenangan Pemprov yang pelaksanaan pemungutannya berada di wilayah pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya. (sky)

Ketapang Bahari

Rakyat Kalbar

Senin, 10 Agustus 2015

Pelanggan Kecewa Pelayanan PDAM

Ilustrasi/ist

Ketapang-RK. Pelayanan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Ketapang kembali dikeluhkan pelanggan. Airnya tak lancar mengalir, keruh pula.

Agung, 28, pelanggan PDAM di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Mulia Baru mengaku kecewa dengan pelayanan perusahan plat merah itu yang tak kunjung membaik.

“Air leding di rumah saya mengalir cuma malam hari, kalau pagi, siang, sore tidak mengalir airnya. Sampai sekarang tidak ada perubahan dan tidak ada perbaikan pelayanan dari PDAM,” keluhnya, Minggu (9/8).

Kata dia, leding baru bisa mengalir sekitar pukul 01.00 hingga subuh hari, setelah itu air PDAM kembali tidak mengalir dan itu sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sementara tiap bulan, ia tak pernah telat membayar tagihan.

“Antisipasinya kita gunakan air kolam, kalau air PDAM tidak mengalir. Mau bagaimana lagi, makanya

kita minta PDAM serius perbaiki kinerjanya,” pintanya.

Informasi yang ia terima, hal itu dikarenakan pipa PDAM yang kecil sedangkan jumlah pelanggan yang banyak sehingga harus berbagi dan bergiliran. “Katanya di tempat lain lancar, tapi kan kalau persoalan hanya pipa kenapa tidak diperbesar, kan kita bayar terus tagihan, persoalan ini juga sudah bertahun-tahun, kenapa tidak dicarikan solusinya,” tanyanya.

Hal senada diungkapkan Darul, warga Jalan Arif Rahman Hakim, desa Banjar Benua Kayong. Ia meminta PDAM serius memerhatikan soal distribusi air yang dinilainya tidak layak untuk di gunakan, lantaran keruh.

“PDAM harus serius menyikapi keluhan masyarakat, ditempat saya sudah bertahun-tahun air PDAM kwalitasnya buruk, keruh jadi susah digunakan untuk mencuci apalagi dikonsumsi,” ungkapnya.

Padahal, air yang keruh tersebut tentu berdampak pada kesehatan.

Terlebih jika air PDAM tidak dikuras dalam beberapa hari terlihat jelas endapan kotoran yang tebal, yang menyebabkan gatal-gatal.

“Kalau tidak rajin di kuras, airnya jadi buat badan kita gatal-gatal. Kita minta DPRD mengawasi kinerja PDAM,” katanya.

Untuk itu, ia berharap kondisi ini dapat segera di carikan solusinya, agar masyarakat tidak menjadi korban dari lemahnya pelayanan yang diberikan PDAM, dan anggota DPRD maupun Pemda juga harus menegur jika tidak ada perbaikan kinerja dari PDAM. “ Ya n g d i r u g i k a n k a m i pelanggan,jadi PDAM harus memperbaiki pelayanan terutama pada kwalitas air yang didistribusikan kepada pelanggan,” pungkasnya.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

11

Pameran Terbesar Ketapang Expo 2015 Ditutup

Wakil Ketua DPRD Junaidi SP bersama Kepala SKPD Ketapang yang meraih juara stand terbaik di Ketapang Expo 2015 . HUMAS

Ketapang-RK. Pameran terbesar di Kabupaten Ketapang yang berlangsung selama delapan hari, Ketapang Expo 2015 resmi ditutup Bupati Ketapang melalui Ptl Sekda, Mansyur, dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba zapin melayu, dan peserta stand terbaik di pentas seni budaya Pendopo Bupati Ketapang. Sabtu (8/8) malam.

Ketua Panitia Ketapang Expo 2015, Mat Noor Hamid, mengatakan pameran Ketapang Expo tahun 2015, berlangsung selama delapan hari diikuti seluruh SKPD, Camat, pihak swasta, dan pedagang kaki lima(PKL),merupakan ajang masyarakat Kabupaten Ketapang untuk dapat mengetahui informasi perkembangan pembangunan, layanan publik di Kabupaten Ketapang.

“Peserta Ketapang Expo terdiri dari SKPD dan Camat berjumlah ada 42 stand dan PKL 162 stand,”

kata Mat Noor.

Mat Noor juga memaparkan Ketapang Expo 2015, yang setiap malamnya dipadati warga Ketapang untuk melihat hiburan oleh Band Pendopo Entertaiment, permainan anak-anak, sedangkan di pentas hiburan digelar kegiatan berupa tarian tarian dari PAUd Taman Pintar TK PGRI, TK Pembina dan kesenian etnis tionghua serta festival zapin melayu se-Kabupaten Ketapang.

“Untuk memacu semangat dan motivasi terhadap peserta Ketapang Expo. Panitia pelaksana mengadakan penilaian terhadap seluruh peserta stand, SKPD, Kecamatan, Swasta dan PKL,” ucapnya.

Sementara Bupati dalam sambutan yang dibacakan Plt. Sekda Mansyur memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Panitia Pelaksana Pameran para dewan juri, pengisi acara di pentas dan pengunjung Ketapang expo 2015.

“Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Ketapang Expo berjalan aman tertib dan lancar,” kata Mansyur.

Menurut Mansyur dengan adanya pameran Ketapang Expo 2015, pengunjung dapat melihat dan memperoleh informasi di area pemeran dengan harapan pengunjung mendapat gambaran dan pelayanan publik dapat melihat stand PKL yang unik dan menarik, pelayanan publik dari swasta maupun perbankan yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Ketapang.

Usai menutup Pameran Ketapang Expo 2015, Plt. Sekda bersama unsur pimpinan daerah lainnya menyerahkan hadiah berupa piala, piagam dan uang kepada para pemenang lomba zapin Melayu, peserta stand terbaik SKPD, stand terbaik kecamatan, stand terbaik swasta serta stand terbaik pedagang kaki lima (PKL). (Jay-Humas)

Kayong Utara GP 30+ Taman Nasional Gunung Palung

Wabup Idrus Buka Peringatan 30 Tahun Stasiun Penelitian Cabang Panti Sukadana-RK. Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara Idrus membuka peringatan 30 tahun Stasiun Penelitian Cabang Panti Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) di Hotel Mahkota Kayong, Kamis (6/8).

Peringatan 30 tahun Stasiun Penelitian Cabang Panti, kerjasama Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), bersama dengan Yayasan Palung dan IJ-Project JICA. Satu di antaranya diselenggarakan simposium dengan tema GP 30+ yang dilaksanakan di Hotel Mahkota Kayong Sukadana 6-8 Agustus 2015.

Kegiatan dilanjutkan dengan acara napak tilas ke Stasiun Penelitian Cabang Panti. Kegiatan ini dihadiri peneliti, baik dari dalam dan luar negeri yang pernah melakukan kegiatan penelitian di Stasiun Penelitian

Cabang Panti dari tahun 1984-2015.

Selain para peneliti, acara dihadiri oleh LIPI dan perguruan tinggi seperti Universitas Tanjungpura Pontianak dan Universitas Nasional Jakarta.

Para tamu undangan yang hadir, 50 persen di antaranya adalah peniliti dari negara asing yang peduli akan habitat Orang Utan. Sedangkan sisanya para peneliti asal Indonesia, serta lembaga swadaya masyarakat (Non Goverment Organization/NGO) dari negara-negara peduli TNGP. “Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Stasiun Penelitian Cabang Panti di Taman Nasional Gunung Palung berdiri sejak tahun 1984.

Cabang Panti merupakan tempat penelitian penting di Kalimantan Barat dan dunia. Sudah banyak memberikan kontribusi yang sangat

Padah Bertuah

Bantu Mobil Damkar Teluk Batang-RK. Bencana kebakaran yang menewaskan satu orang warga di Teluk Batang, menggugah banyak pihak untuk mencari solusi alternatif terbaik, satu di antarnya dari perusahaan yang berinvestasi di KKU. “Kami sudah mendapat konfirmasi dari pimpinan perusahaan, mereka saat ini sedang merehab satu unit truknya untuk dijadikan mobil tangki pemadam kebakaran. Rencananya akan disumbangkan kepada warga Teluk Batang,” kata Antonius Beken, perwakilan lembaga pemadam kebakaran Teluk Batang ini.

Selain dukungan datang dari perusahaan agen Elpiji 3 kilogram itu, menurut Antonius, sokongan juga datang dari pengurus yayasan kematian warga Tionghoa di Teluk Batang, memberikan sebagian lahan di belakang sekretariat yayasan, untuk dijadikan markas bagi korps pemadam api. Jika ini terealisasi, akan menjadi organisasi pemadan kebakaran swadaya yang pertama di Kecamatan Teluk Batang.

“Kami berterima kasih, orang luar Teluk Batang saja mau berkontribusi dalam rencana ini, kami sangat menunggu dukungan riil masyarakat Teluk Batang sendiri untuk mewujudkan impian ini,” kata Anton, sapaan akrabnya, penuh harap. (lud)

berarti bagi Ilmu pengetahuan tentang bio-ekologi hutan tropis dan konservasi TNGP. Sehingga secara langsung dapat mengenalkan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalbar di dunia Internasional.

“Oleh karenanya kami berharap ke depan, Stasiun Penelitian Cabang Panti bukan hanya melahirkan ilmuwan terkenal akan tetapi dapat turut mendukung program Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Hasil penelitian yang dilakukan agar dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan hutan tropis yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara,”jelas Idrus.

Wabup Kayong Utara Idrus juga menerangkan pihaknya berharap ke-

beradaan Stasiun Penelitian Cabang Panti, juga bisa berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Kepala Balai TNGP Ir Dadang Wardhana MSc menyatakan tidak semua taman nasional di Indonesia memiliki stasiun penelitian, apalagi yang mampu bertahan hingga lebih dari 30 tahun.

“Stasiun Penelitian Cabang Panti memiliki keunikan tersendiri dibandingkan tempat lain karena didalam kawasan seluas 2100 hektar terdapat tujuh tipe vegetasi yang berbeda, memungkinkan peneliti bisa melakukan penelitian secara lengkap pada tipetipe vegetasi yang ada,” jelas Dadang.

Wabup Idrus membuka peringatan 30 tahun Stasiun Penelitian Cabang Panti TNGP di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Kamis (6/8). KAMIRILUDDIN/ RAKYAT KALBAR

Reporter: Kamiriluddin Editor: Kiram Akbar

Pengusaha Teluk Batang Respon Cepat Usulan Wabup Idrus Lembaga Pemadam Kebakaran Putra Teluk Batang Terbentuk Sukadana-RK. Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara, Idrus beberapa hari setelah terjadi musibah kebakaran di Kecamatan Teluk Batang, pernah mengutarakan, meminta kepada beberapa pengusaha asal Teluk Batang bisa memberikan solusi dalam rangka menanggulangi kebakaran.

Wakil Bupati, Idrus, menyarankan dan berharap kepada para pengusaha yang berada di kecamatan teluk batang untuk memikirkan ke depan, bisa menyediakan fasilitas pemadam kebakaran sendiri.

“Saya berharap pihak pengusaha bersama-sama membentuk yayasan pemadam kebakaran di wilayahnya. Agar mereka bisa

melakukan pemadaman sementara, sambil menunggu petugas pemadaman dari dinas terkait datang. Karena sampai saat ini, di Kecamatan Teluk Batang belum memiliki fasilitas pemadam kebakaran dari dinas terkait,” saran Wabup Idrus, mantan Camat Teluk Batang.

Dilanjutkannya, jika menunggu mobil pemadam kebakaran dari Sukadana yang berjarak hampir 50 kilometer ke Teluk Batang, jarak tempuh sekitar 1,5 jam, dapat mengakibatkan meluasnya lokasi yang terkena kebakaran. Ternyata apa yang dicita-citakan oleh Wakil Bupati Kayong Utara, direspon cepat oleh para pengusaha Teluk Batang.

Bencana kebakaran yang membawa duka di Teluk Batang beberapa hari lalu, menginisiasi kaum dermawan membikin lembaga pemadam kebakaaran. KAMIRILUDDIN/RAKYAT KALBAR

“Belajar dari kejadian minggu kemarin, betapa sulitnya memadamkan api saat itu sebelum regu pemadam kebakaran dari Teluk Melano dan Sukadana tiba di Teluk Batang, saat ini kami beberapa masyarakat Teluk Batang

tergerak kembali menginisiasi pembentukan badan pemadam kebakaran yang sudah lama kami impikan,” kata Antonius Beken.

Anton dan sejumlah warga lainnya saat ini sedang fokus

dalam pembentukan organisasi yang mereka namai Lembaga Pemadam Kebakaran Putra Teluk Batang. “Ini bentuk keseriusan kami untuk memiliki badan pemadam kebakaran sendiri di Teluk Batang,” tegasnya.

Anton, bersama Lai Sun En dan Liu Djun Phin atau yang biasa disapa Bang Aphin, memang beberapa hari ini terlihat bolakbalik Teluk Batang- Sukadana untuk membuat akta pendirian ke notaris maupun perizinan lainnya.

“Awalnya memang seperti khayalan saja. Sudah beberapa tahun lalu gagasan ini muncul, tetapi tak pernah sampai terealisasi. Kini kesampaian,” papar Anton. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun

12

Anggaran Pilkada Melawi Bertambah Rp20,3 Miliar

Laboh Ju BPD Harus Aktif Jalankan Tugas dan Fungsi Nanga Pinoh-RK. Kini, pemerintah desa sedang mengelola dana desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kondisi ini mengharuskan Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yakni sebagai kekuatan penyimbang pemerintah desa.

“BPD yang ada di beberapa desa di Kabupaten Melawi hanya sekadar pelangkap saja. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara BPD ini fungsinya seperti anggota dewan dalam pemerintah desa. Sebagai kekuatan penyeimbang desa,” tegas pemuda Melawi, Syamsil Bahri, kemarin.

Menurutnya, ada pun tugas BPD diantaranya membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Kemudian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kepala desa. Termasuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Syamsul menambahkan, BPD juga membentuk panitia pemilihan kepala desa. Serta menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan serta menyalurkan aspirasi masyarakat maupun menyusun tata tertib BPD itu sendiri.

Dijelaskannya, jangan sampai anggota BPD malah tidak mengetahui fungsi dan tugasnya. Bahkan, lebih menyedihkan lagi, jangan sampai ada anggota BPD tidak mengetahui aturan-aturan mengenai desa yang dibuat Pemerintah Kabupaten Melawi.

Syamsul menegaskan, apapun aturan yang dibuat Pemkab Melawi yang berkaitan dengan desa harus diketahui BPD. Bukan hanya aturan yang dibuat Pemkab, namun segala aturan dibuat Pemprov dan Pempus juga harus diketahui.

“Aturan-aturan ini sebagai sarana untuk memfungsikan dirinya. Bila bisabisa menjalankan sesuatu yang salah.

Akibatnya akan memperburuk pemerintahan desa,” bebernya.

Anggota BPD berharap, agar Pemerintah Kabupaten Melawi dapat bekerja sama secara bahu membahu dalam membangun desa. Supaya dapat terciptanya desa yang mandiri dan maju.

Karena ini merupakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab bersama. (aji).

Senin, 10 Agustus 2015

Nanga Pinoh-RK. Pemerintah Kabupaten Melawi menambahkan anggaran Pilkada sebesar Rp11,1 miliar yang akan dikucurkan pada KPU, Panwaslu dan TNI/Polri dalam APBD Perubahan 2015. Anggaran ini memperkuat anggaran untuk penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah dianggarkan dalam APBD murni 2015.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Melawi, Sabtu (8/8) lalu.

“Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2015, pendanaan Pilkada dianggarkan melalui belanja hibah,” paparnya.

Sekda mengungkapkan, total dana Pilkada yang dianggarkan sendiri mencapai Rp20,3 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Rp9,2

miliar sudah dianggarkan pada APBD murni yang diketuk pada akhir Desember lalu. Sedangkan sisanya Rp11,1 miliar ditambahkan dalam APBD Perubahan yang kini masih dalam proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Melawi.

“Belanja hibah untuk Pilkada terdiri untuk KPU Melawi sudah dianggarkan Rp8 miliar dan pada APBD-P 2015 ditambah sebesar Rp8 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp16 miliar,” paparnya.

Ivo menambahkan, untuk Panwaslu Kabupaten Melawi, APBD 2015 dianggarkan Rp700 juta dan APBD-P 2015 ditambahkan Rp1,3 miliar sehingga totalnya menjadi Rp2 miliar.

Pengamanan Pilkada kepada Polres Melawi pada APBD 2015 dianggarkan Rp500 juta dan APBD-P 2015 ditambahkan Rp1,1 miliar sehingga totalnya sebesar Rp1,6 miliar.

“Sedangkan untuk TNI, dalam hal ini kepada KODIM 1205 Sintang dianggarkan

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Melawi, Taufik mengatakan, dengan diakomodirnya anggaran Pilkada, baik dari KPU, Panwas hingga aparat pengamanan, dirinya berharap kerja dari penyelenggara Pilkada bisa benar-benar optimal.

“Dengan anggaran yang sudah dialokasikan supaya semua instansi bias saling bekerja sama menyukseskan kegiatan ini. Memang dengan anggaran yang tersedia, mungkin tidak terlalu mencukupi dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Tapi kita berharap dengan kondisi yang ada sudah disediakan, bisa dimaksimalkan penyelenggaraan Pilkada demi masa depan Melawi yang lebih baik,” harapnya.

pada APBD-P 2015 sebesar Rp700 juta,” paparnya.

Ivo berharap, dengan alokasi dana yang diberikan tersebut diharapkan seluruh kegiatan Pilkada dapat berjalan dengan baik.

Proses pencairan untuk dana Pilkada sendiri sudah dilakukan terutama yang sudah dianggarkan dalam APBD 2015. Sedangkan untuk sisa dana yang dianggarkan dalam perubahan APBD akan bisa dipergunakan setelah APBDP 2015 diketuk palu.

“Untuk yang sudah dianggarkan dalam APBD 2015 sudah diproses mereka, tinggal membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kalau yang perubahan tunggu ketuk palu dan evaluasi provinsi,” ulasnya.

Sekda menerangkan, pencairan untuk dana Pilkada biasanya dicairkan secara bertahap.

Jadi dari masing-masing penyelenggara akan mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan. “Tidak seratus persen langsung. Sesuai dengan kebutuhan mereka,” timpalnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Tiga Desa Kesulitan Air Bersih Nanga Pinoh-RK. Meskipun berada di tepi sungai, bahkan berada pada lintasan jaringan pipanisasi PDAM, tiga desa di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, yakni Poring, Tembawang Panjang serta Tanjung Lay masih sulit mendapatkan air bersih. Hal ini disebabkan karena saat ini jaringan air bersih yang dikerjakan oleh PT Batur mengalami kerusakan.

Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Joni Yusman mengungkapkan, dari keluhan masyarakat di tiga desa tersebut, sampai saat ini jaringan air bersih yang dulu dibangun dengan dana miliaran rupiah tersebut nyaris tak berfungsi, karena kerap kali terputus dan rusak.

“Masyarakat di Poring, Tembawang Panjang dan Tanjung Lay sudah susah untuk mendapatkan air bersih. Karena pipa jaringan air bersih dari Poring tersebut sudah lama mengalami kerusakan,” ucap Joni Yusman.

Joni mengharapkan, PDAM Melawi se-

bagai operator dan perusahaan daerah yang menyuplai air bersih ke rumah tangga untuk mengecek serta memperbaiki kerusakan tersebut.

“Bila perlu PDAM bisa bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk samasama melihat dan memperbaiki jaringan tersebut,” paparnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Melawi ini menambahkan, selama ini masyarakat berinisiatif melakukan perbaikan dengan membersihkan saluran dari kotoran yang menyumbat pipa dan berusaha menyambungkan jaringan pipa yang terputus. Namun ternyata hingga saat ini air bersih tersebut tak bisa juga mengalir karena keterbatasan sarana dan prasarana.

“Saya sendiri pernah melihat ke lokasi bendungan yang memang medannya sulit dijangkau dengan kendaraan roda dua sekalipun,” ulasnya.

Joni berharap, persoalan jaringan pipanisasi PDAM yang berasal dari Poring bisa menjadi prioritas untuk segera dilakukan perbaikan. Apalagi sebelumnya, jaringan air bersih tersebut memang ditargetkan bukan hanya untuk mengaliri air di tiga desa saja, tetapi juga bagi seluruh pelanggan PDAM di dalam kota Nanga Pinoh.

“Kalau memang persoalannya karena persoalan teknis administrasi, kita berharap Pemda bisa ikut segera menyelesaikannya.

Tapi kalau hambatannya soal anggaran, saya pikir ini tidak menjadi persoalan. Karena Perda Penyertaan Modal pada PDAM sudah disahkan dan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Melawi. Saya juga berada di dalam Badan Anggaran yang ikut membahas masalah penyertaan modal pada PDAM,” terangnya. (aji) Ilustrasi.

NET

Sintang Raya

Bangun Kecerdasan Pluralitas Melalui Pagelaran Seni Budaya Multietnis Milton Crosby membuka Pagelaran Seni Budaya Multietnis di GOR Apang Semangai, Sabtu (8/8).

Ahmad Munandar

Jantoh Kita Warga Pantura Halalbihalal di Sintang Sintang-RK. Hampir seribuan warga Pantai Utara (Pantura) memadati Resto Sake di Kabupaten Sintang, Minggu (9/8). Mereka menghadiri halalbihalal yang digelar Ikatan Keluarga Besar Pantai Utara (IKBPU) Sintang.

Dalam halalbihalal itu, hampir seluruh warga Pantura (Sambas, Bengkayang dan Singkawang) memboyong anggota keluarganya masing-masing. Mereka bercengkrama, melepas rindu sesama warga Pantura yang hidup di perantauan.

Kehadiran tersebut merupakan wujud kebersamaan yang kuat. Saling membangun hubungan persaudaraan satu sama lain. Baik mereka yang memang menetap di Sintang, maupun tidak.

Dalam rangkaian acara halalbihalal tersebut, semuanya menggunakan bahasa Melayu Sambas. Mulai laporan Ketua Panitia, sambutan Ketua Umum IKBPU serta tausiyah, termasuk sekapur sirih Sultan Sintang HRM Ikhsani Perdana Ismail Tsafioeddin.

Ketua IKBPU Sintang, Helmi mengatakan, rasa kebersamaan ini menjadi modal kuat bagi warga Pantura di perantauan. Hal ini perlu selalu dijaga. “Halalbihalal ini merupakan wadah untuk mengikatnya,” katanya.

Dia mengungkapkan, selain halalbihala, banyak pola yang diterapkan IKBPU untuk memperat kebersamaan, di antaranya dengan menggelar Arisan tetap, Koperasi “Aset koperasi kita lebih Rp600 juta. Bahkan sudah mampu membantu pembelian sepeda motor bagi anggota,” ungkap Helmi. (Adx)

Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang menggelar Seni Budaya Multietnis di satu

panggung, yakni di Gedung Olah Raya (GOR) Apang Semangai. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun kecerdasan pluralitas.

“Saya mengharapkan, pagelaran ini mampu membangun kecerdasan pluralitas, melalui jalinan komunikasi dan hubungan yang baik antarsuku, etnis dan budaya, agar tercipta suatu situasi yang kondusif,” kata Drs Milto Crosby MSi, Bupati Sintang usai membuka Pagelaran Seni Budaya Multietnis di GOR Apang Semangai, Sabtu (8/8).

Pagelaran untuk kesekiannya kali ini dilaksanakan selama dua malam berturut-turut dengan mengambil tema “Dengan Keragaman Seni dan Budaya Kita Pererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Milton menilai, pagelaran seperti ini harus dapat mendukung terwujudnya keharmonisan keharmonisan dalam keragaman etnis di Sintang. “Semoga di masa mendatang, acara pagelarna ini semakin diperluas. Sehingga membawa dampak yang besar untuk kita semua,” harapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Sintang, Senen Maryono mengatakan, pagelaran ini merupakan media untuk saling mempererat silaturrahmi antarbudaya, mengangkat seni budaya serta memperkuat persatuan dan kesatuan di Sintang. “Untuk mengingatkan kita untuk saling menghargai seni budaya yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Sintang ini,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Kalbar, Drs Simplisius memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pihak yang telah menyelenggarakan pagelaran ini.

Sebab, tambah, Sintang merupakan satusatunya kabupaten di Kalbar yang menyelenggarakan kegiatan multietnis seperti ini. “Saya kagum dengan acara ini, semoga pagelaran seni budaya multietnis ini terus berjalan lebih baik untuk ke depannya dan menjadi lebih baik lagi,” kata Simplisius.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Air Sungai Melawi Tak Layak Konsumsi Sintang-RK. Air Sungai Melawi yang membentang di Baning hingga ke Ambalau, Kabupaten Sintang sudah tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung, kecuali melalui teknis pengolahan. Namun tetap layak untuk mencuci dan mandi.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sintang, Henri Harahap menjelaskan, Sungai Melawi sudah tercemar. Secara kasat mata, airnya tidak jernih. “Air berwarna cokelat karena keruh, diharapkan masyarakat tidak mengkonsumsinya,”

katanya kepada wartawan, Sabtu (8/8).

Henri menjelaskan, tercemarnya air Sungai Melawi tersebut sebagai dampak aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), bukan karena perkebunan. “Dikhawatirkan banyak kandungan zat berbahaya di sungai.

Bila dikonsumsi menjadi tidak baik,” katanya.

Dia mengatakan, warga Sintang khususnya yang ber mukim di tepian Sungai Melawi, tetap bisa memanfaatkan air sungai, tetapi untuk keperluan terbatas, bukan untuk minum.

Terpisah, salah seorang warga Baning Sintang yang bermukim di tepian Sungai Melawi, Zulkifli mengaku, memang sudah sejak lama tidak mengkonsumsi air Sungai Melawi.

“Kalau air Sungai Melawi boleh diminum atau tidak, kita sebagai masyarakat awam tidak mengetahuinya. Tetapi kita memang sudah lama tidak mengkonsumsi air sungai.

Kebutuhan minum biasa memakai air gallon,” kata Zulkifli.

Tidak mengkonsumsi air sungai itu, jelas

Zulkifli, lantan kondisinya sudah sangat keruh. Tidak diketahui penyebabnya. Tetapi apapun itu, hendaknya diatasi. Pasalnya, ketergantungan masyarakat dengan sungai ini cukup tinggi. “Minimal untuk keperluan mandi,” ujarnya.

Karena itu, dia sangat berharap Pemerintah Kabuptaen (Pemkab) segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. “Minimal membuat air sungai ini tidak menjadi lebih keruh,” kata Zulkifli. (Adx)

Milton Resmikan GKII Genezaret Kelam Permai Sintang. RK. Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi meresmian Gereja Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Genezaret di objek wisata, Kelam Permai, Sabtu (8/8).

“Kelam Permai ini merupakan daerah tujuan wisata, maka Gereja-nya juga harus besar. Kita apresiasi jemaat yang sudah mampu membangun Gereja ini di tengah keterbatasan dana,” kata Milton.

Peresmian Gereja yang megah itu ditandai dengan pentahbisan oleh Ketua GKII Wilayah Kalbar Pdt Senan Beriang, penandatanganan prasasti oleh Bupati Milton Crosby, pelepasan balon ke udara, pengguntingan pita dan pembukaan

pintu.

Milton menilai, dapat diselesaikannya pembangunan Gereja tersebut, karena karya Tuhan dan kekompakan jemaat.

“Karena Gereja ini masih memerlukan dana untuk melengkapi fasilitas di dalamnya, saya mau mengingatkan kepada jemaat untuk senantiasa bersama-sama dan kompak,” ujar Milton.

Di tempat yang sama, Ketua GKII Kalbar, Pdt Senan Beriang mengingatkan, seluruh jemaat harus bersyukur, karena mampu membangun gereja megah sesuai jadwal.

“Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Gereja ini menjadi

tempat kita berdoa. Mendoakan masyarakat, kemajuan kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang dan Propinsi Kalimantan Barat. Kita harus mengembalikan rezeki yang kita dapatkan kepada Tuhan, kalau tidak kita lakukan, maka Tuhan akan ambil rezeki itu dari kita,” papar Senan.

Sementara itu, Gembala Sidang GKII Genezaret, Pdt William Carrey menjelaskan, bangunan Gereja ini seluas 19x38 meter.

“Ini mujizat bagi kami, sehingga mampu membangun Gereja yang besar,” katanya.

Dia mengungkapkan, dari awal pembangunan, pihaknya tidak yakin dapat menyelesaikannya, Tetapi dalam pros-

esnya, mendapat banyak bantuan alat dan material seperti batako, pasir, semen, besi dan yang lainnya dari berbagai pihak kepada kami. Bahkan jendela dan pintu merupakan bantuan seorang muslim yang sudah haji di Kelam Permai ini.

“Ada tantangan hebat bagi kami yakni mempertahankan kekompakan dan kebersamaan seluruh jemaat Genezaret sampai ke depannya. Kami mulai menggunakan Gereja ini sejak 20 desember 2014 yang lalu sambil terus membangun. Kami juga sedang membangun asrama untuk anak sekolah dan keperluan lainnya,” jelas William. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Frederika Cornelis. ARMAN HAIRIADI

PKK Kapuas Hulu Belum Laksanakan Prognas Putussibau-RK. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kalbar, Frederika Cornelis SPd mengungkapkan, PKK Kapuas Hulu belum melaksanakan Program Nasional (Prognas) Deteksi Kanker Sejak Dini yang dicanangkan di seluruh Indonesia pada 21 April 2015 lalu.

“Saya minta kepada Dinkes dan BPJS Kesehatan Kapuas Hulu dapat membantu dan mendukung PKK Kapuas Hulu dalam melaksanakan kegiatan ini, walaupun terlambat, asal dilaksanakan,” ujar Frederika Cornelis saat Rapat Kerja (Raker) Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Gedung MABM Kapuas Hulu, Jumat (7/8) siang.

Menurut Frederika, sebenarnya tidak sulit melaksanakan Prognas ini. Sebab, sudah ada ada di Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Baik untuk pemeriksaan kanker rahim, kanker payudara, maupun kanker lainnya.

“Lebih baik melakukan deteksi dini dulu.

Kalau ada yang positif diberikan surat rujukan.

Rujukan itu bukan ke rumah sakit di kabupaten atau provinsi, tetapi juga bisa hingga ke Jakarta,” kata Frederika.

Kalau semua PKK di Kalbar sudah melaksanakan Program tersebut, kata Frederika, PKK Kalbar bisa segera melaporkannya ke PKK Pusat.

“Kegiatan ini sangat penting, karena program nasional,” ingatnya. ( aRm )

Rakyat Kalbar

Senin, 10 Agustus 2015

13

Bukan Karena Menantu Gubernur Maju Pilkada Putussibau-RK. Posisi AM Nasir dan Agus Mulyana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu digantikan Marius Marcellus TJ SH MM sebagai Penjabat (PJ) Bupati Kapuas Hulu. Pergantian ini dilakukan karena masa kepemimpinan Nasir-Agus memang sudah berakhir.

“Ini dilakukan bukan karena adanya masalah lalu diberhentikan. Apalagi karena menantu Gubernur maju sebagai Calon Bupati Kapuas Hulu. Tetapi memang karena masa jabatannya berakhir,” kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar saat Ramah Tamah di Pendopo Bupati Kapuas Hulu, Jumat (7/8) malam.

Cornelis menjelaskan, dengan berakhirnya masa kepemimpinan Nasir-Agus, tidak boleh ada kekosongan pemerintahan di Kapuas Hulu walaupun hanya semenit. Makanya, ditunjuklah Pj Bupati Kapuas Hulu sampai dilantikannya Bupati Kapuas Hulu definitif Februari mendatang. “Pj Bupati bekerja untuk meneruskan apa yang telah

Gubernur Cornelis memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada AM Nasir-Agus Mulyana. ARMAN HAIRIADI

dirancang dan dimulai bupati terdahulu. Pj hanya nomenklatur, sebenarnya tetap bupati,” terangnya.

Dia mengharapkan, penunjukan Marcellus sebagai Pj Bupati Kapuas Hulu untuk menggantikan posisi AM Nasir dan Agus Mulyana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas ini hendaknya dipahami masyarakat di Bumi Uncak Kapuas ini. “Ini harus dipahami betul-betul, jangan dianggap macam-macam,” tegas Cornelis.

Baik secara pribadi maupun kedinasan, Cornelis mengaku tidak memiliki persoalan dengan AM Nasir dan Agus Mulyana.

“Saya secara pribadi tidak ada persoalan dengan Pak Lay (AM Nasir), begitu juga secara kedinasan, tidak ada permasalahan.

Atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lay dan Pak Agus atas pengabdiannya selama ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cornelis juga menyampaikan rasa syukurnya, lantaran tidak

ada persoalan terkait pencalonan di tujuh kabupaten di Kalbar yang melaksanakan Pilkada Serentak. Tidak seperti di daerah lainnya yang tanpa pasangan calon atau calon tunggal.

“Kalau saya nakal, bisa saja tidak memberikan rekomendasi kepada Sis-Andi (yang diusung PDI-P), sehingga hanya ada satu pasangan calon di Kapuas Hulu ini. Dengan demikian Pj Bupati bisa sampai dua tahun,” kata Cornelis.

Sebagai Ketua PDI-P Kalbar, Cornelis telah memberikan rekomendasi kepada Sis-Andi untuk maju sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Kapuas Hulu. Sehingga di Kapuas terdapat dua pasangan calon.

Cornelis mengatakan, kalau saja di Kalbar ini terdapat satu kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon atau bahkan kosong dalam Pilkada serentak, berarti gubernurnya tidak bisa melakukan pembinaan politik kepada masyarakat dan Partai Politik (Parpol). “Makanya, untuk di Indonesia, penilaian

demokrasi terbaik ada di Kalbar.

Ini bukan hasil penilaian kita sendiri, tetapi lembaga luar,” klaimnya.

Sementara itu, mantan Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mohon izin dan doa, bahkan dukungan dari Gubernur Cornelis, lantaran dia akan maju kembali sebagai Calon Bupati Kapuas Hulu, yang berarti “melawan” menantu Cornelis, Fransiskus Diaan (Sis) dalam Pilkada Kapuas Desember mendatang. “Mohon izin, doa dan dukungan barangkali dari Pak Gubernur. Di Pilkada Kapuas Hulu akan ada dua pasangan calon. Inilah alam demokrasi,” kata Nasir.

Dua pasangan calon yang dimaksudkan Nasir tersebut tidak lain, Nasir-Anton melawan Sis-Andi. “Kalau hanya Sis-Andi yang mendaftar ke KPU, bisa saja Pilkada di Kapuas Hulu ditunda.

Begitu pula sebaliknya, karena hanya satu pasangan calon yang daftar,” ujar Nasir.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Nasir-Agus Harap Pj Bupati Lanjutkan Pembangunan Putussibau-RK. Mantan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Periode 2010-2015, AM Nasir SH dan Agus Mulyana SH MH berharap Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu Marius Marcellus TJ SH MM melanjutkan estapet pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh putus, harus terus dilanjutkan.

Kepada Pj Bupati, saya ucapkan selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk melanjutkan pembangunan,” kata Nasir saat Ramah Tamah yang juga dihadiri Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH di Pendopo Bupati Kapuas Hulu, Jumat (7/8) malam.

Nasir mengakui, selama kepemimpinannya masih banyak yang belum diperbuat.

Tetapi, banyak pula ia dan Agus Mulyana telah perbuat untuk pembangunan di Kapuas Hulu.

Menurut dia, lima tahun men-

jabat itu sangat singkat. Pasalnya, selama menjalankan tugas hari demi hari, bulan ke bulan hingga tahun ke tahun, hal tersebut dijalani tanpa terasa. Hingga akhirnya berlangsungnya acara pisah sambut ini.

“Pergantian pimpinan hal biasa. Saya dan Pak Agus mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kapuas Hulu yang melaksanakan pisah sambut ini. Lima tahun telah berlalu, selama itu tentu banyak kesalahan saya dan Pak Agus, baik yang sengaja maupun tidak.

Untuk itu, kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan.

Baik kepada anggota legislatif, Forkominda, SKPD, maupun Camat,” papar Nasir.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh stakeholder dan masyarakat yang membantu kepemimpinannya. “Terima kasih pula kepada Gubernur dan SKPD

di Pemprov Kalbar yang telah membina, memberi petunjukan kepada kami, sangat banyak dan bermanfaat,” kata Nasir.

Hal senada dikatakan Agus Mulyana. Menurutnya, masa lima tahun memang dirasakan singkat menjadi Wakil Bupati Kapuas Hulu. Tetapi sebetulnya, perjalanan yang sangat panjang dalam karirnya menjalankan roda pemerintahan dan kemasyarakatan di Kapuas Hulu.

“Kami merasakan cukup berat, tetapi karena kami mendapatkan dukungan bapak, ibu dan jajaran di Kapuas Hulu, tugas berat tersebut jadi ringan adanya,” ujarnya.

Banyak kesan yang diperoleh Agus ketika mendampingi AM Nasir selama lima tahun menjalan roda pemerintahan. Ia akhirnya tahu, bahwa Kapuas Hulu sebenarnya sangat luas.

“Ini saya rasakan, sehingga lima tahun menjabat belum semua

dusun didatangi.

Agus juga tidak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur Cornelis yang menghadiri ramah tamah tersebut.

“Terima kasih kepada Gubernur, yang melakukan pembinaan dan dukungan. Kami sadar kinerja kami berjalan baik, karena adanya dukungan semua pihak,” kata Agus.

Kepada PJ Bupati, dia berpesan agar bisa melanjutkan pembangunan di Bumi Uncak Kapuas. “Kami sadar, kami penuh kekurangan dan kami yakin dalam kebersamaan ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya,” pungkas Augs.

Kepada pasangan calon yang nanti akan bertarung pada Pilkada, Agus mengatakan, siapa pun terpilih, diharapkan mampu membawa Kapuas Hulu lebih baik lagi. “Walau saya tidak maju lagi, ettapi saya dengan

keluarga tetap berada di Kapuas Hulu. Dan saya siap berdiskusi untuk kemajuan Kapuas Hulu,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Pj Bupati Kapuas Hulu, Marcellus mengatakan, jabatan yang disandangnya saat ini merupakan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepadanya.

Dia mengungkapkan, ada dua agenda penting sejak ia dilantik sebagai PJ Bupati Kapuas pada 4 Agustus lalu, yaitu menjalankan roda pemerintah sebagaimana mestinya dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada agar berlangsung baik.

“Tugas-tugas ini tentu tidak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa kerjasa semua pihak. Apa yang telah dilaksanakan Pak Nasir dan Pak Agus tentu akan kami lanjutkan, tentunya sesuai dengan rencana-rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya,” kata Marcellus. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Waspadai Kemarau Panjang Sanggau-RK. Kepala BLHKPK Markus mengatakan dalam menghadapi kemarau panjang pihaknya sudah memberikan imbauan, agar masyarakat waspada terhadap musibah kebakaran.

Ia mengaku sudah membuat program kesiapan Pasukan Damkar, sehingga jika terjadi kebakaran, petugas yang ada telah siap dengan semua kemampuan yang mereka miliki, dengan demikian api akan dengan mudah dapat dipadamkan. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah memasang baliho sebagai sarana pemberitahuan mengantisipasi terjadinya kebakaran di musim kemarau.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kebakaran terjadi baik di komplek perumahan maupun lahan kering,” katanya.

Markus menambahkan sejauh ini Damkar memiliki sembilan unit pemadam kebakaran (UPK) yang siap siaga. Ia mengaku sejauh ini belum ada laporan mengenai titik api dari masyarakat.

“Petugas kita khusus untuk wilayah kota sebanyak 20 personel pemadam kebakaran yang siap diterjunkan ke lokasi. Tidak termasuk yang ada dikecamatan,” ungkapnya.

Disinggung adanya anggapan petugas Damkar sering lambat turun ke lokasi saat terjadi kebakaran, Markus membantahnya. Ia mengatakan hal tersebut hanya anggapan dari masyarakat.

“Saya kira wajar masyarakat beranggapan seperti itu. Hal tersebut mungkin karena mereka panik dan emosional tidak terkontrol saat melihat kobaran api.

Yang jelas kita sudah ada SOP-nya dalam menangani kejadian kebakaran. Saya kira para petugas ini sudah sesuai prosedurlah,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, ada permasalahan yang tidak dipahami masyarakat jika terjadi kebakaran. Utamanya harus mencegah agar kebakaran tersebut tidak meluas karena bangunan yang sudah terbakar sangat sulit untuk diselamatkan.

“Karena itu masyarakat harus menyelamatkan yang berada di kiri kanan, depan belakang rumah yang terbakar tersebut dengan demikian jumlah korbanpun tidak banyak,” terangnya.

Satu sisi, penguasaan petugas lapangan terhadap mobil Damkar yang berteknologi modern, diakuinya masih belum sepenuhnya optimal. Ada sebagian anggotanya yang masih belum terlatih. Tapi ada beberapa orang yang sudah dilatih bahkan sampai ke Jakarta.

“Air selalu siap di mobil tersebut. Selama ini kita selalu mengalami perbaikan. Memang ada kejadian yang lalu pas kebakaran air yang keluar sedikit. Hal tersebut karena pada saat itu mereka bekerja ditempat yang lain. Sehingga pas sampai di TKP airnya kurang.

Tapi saya kira untuk penanganan kebakaran kemarin sudah cukup bagus hanya perlu ditingkatkan saja,” terangnya.

Lebih lanjut Markus mengatakan untuk kendala yang dihadapi dalam memadamkan api khusus untuk di tengah kota adalah masalah kekurangan air, lantaran penampungan air yang ada beberapa di antaranya sudah rusak. (KiA)

El Nino Tak Pengaruhi Produksi Padi

John Hendri

Sanggau-RK. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distankanak) Ir. John Hendri menegaskan, El Nino yang melanda seluruh kawasan Indonesia, tak akan berdampak terhadap hasil produksi padi di Sanggau.

Ia beralasan berdasarkan data dari BMKG stasiun Pontianak untuk dampak El Nino khusus untuk Kalbar tak terlalu signikfikan. Hal ini dikarenakan bila diratakan dalam setiap bulannya masih turun hujan.

“Bila kita mengamati dalam

rata-rata setiap bulannya masih ada hari-hari terjadi hujan. Sementara yang menjadi masalah selama ini petani tidak menanam padi secara serentak ada yang menanam pada April dan Mei,” katanya.

John mengatakan jika pada April para petani memacu menanam padi, meskipun terjadi El Nino tidak akan berpengaruh. Karena bila malai padi yang ditanam telah keluar, meskipun terjadi kemarau tidak akan mempengaruhi proses tumbuh padi dan masih dalam hitungan aman.

“El Nino ini kan hanya untuk beberapa Minggu saja. Artinya jika padi mereka sudah ditanam pada april maka sekarang sudah tumbuh,” katanya.

Dikatakannya, yang rawan itu apabila padi tersebut memasuki bunting.

Sehingga apabila terjadi kemarau maka akan menyebabkan padi tersebut akan puso. “Namun kemarin tak seperti itu ada yang buntingnya sudah selesai baru ditimpa dengan dampak El nino tidak berpengaruh secara signikfikan,” terangnya.

John mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari para petani terkait masalah puso. Namun laporan yang masuk sampai saat ini mengenai jumlah hasil produksi padi yang berkurang. Menurutnya, ada beberapa tempat yang sudah dirasakan panen justru lumayan hasilnya.

John juga mengatakan untuk hasil produksi padi tergantung pada jumlah luas tanam, semakin luas areal tanam maka hasilnyapun akan semakin meningkat.

“Seperti seminggu yang lalu kita panen di Bungkang hasilnya mencapai sembilan ton perhektar. Habis itu kita panen juga di Beduai Betang Raya 3,4 ton perhektar. Itukan lumayan juga hasilnya,” katanya.

John mengatakan untuk antisipasi terhadap El Nino pihak pertanian sudah melakukan beberapa langkah di antaranya, meminta kepada para petani untuk menanam secara serentak, kemudian telah memberikan bantuan pompa air sebanyak tujuh unit yang sudah di salurkan di beberapa kecamatan. “Kami juga sudah membuat sumur bor dibeberapa tempat salah satunya di Kembayan,” pungkasnya.

Laporan: Kiram Akbar

Halalbihalal Bupati Sanggau

BKMT Harus Jadi Pelopor Sanggau-RK. Tak kurang dari Lima Ratus peserta dari seluruh kecamatan se-kabupaten Sanggau menghadiri acara halalbihalal Idul Fitri 1436 H keluarga besar Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Minggu (9/8) di Mesjid Agung Al Mua’awanah Sanggau.

“Saya melihat bahwa BKMT Sanggau, kompak dan solid. Untuk itu saya minta ibu ibu BKMT dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Sanggau ini, jadilah BKMT sebagai pelopor dan penggerak masyakarat,” katanya di acara tersebut.

Menurutnya, banyak hal yang dapat diperbuat untuk memperoleh kebaikan sebagai pahala di sisi Tuhan.

“Sebagai contoh bagaimana kita menggerakkan gotongroyong di tengah masyarakat, juga bagaimana mendidik anak anak dari sikap individual tanamkan jiwa sosial dan gotong-royong peduli dengan

lingkungan sekitar. Jika perlu bagaimana bergotong royong membantu anak yang kurang mampu namun punya potensi yang luar biasa,” bebernya.

Ia juga mengingatkan, pada tahun 2020 usia produktif di kabupaten Sanggau lebih besar. Karenanya ia mengajak untuk bersama-sama menyiapkan generasi guna menyongsong kabupaten Sanggau Maju dan Terdepan.

“Jangan sampai kita terlena akibat pengaruh yang datang dari berbagai penjuru, sehingga menjadi genarasi yang rusak, pecandu narkoba dan generasi yang apatis,” ujarnya.

Didampingi isteri, Arita Apolina Hadi, Bupati atasnama Pemkab Sanggau serta seluruh jajaran mengucapkan minal aidin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin. Acara dilanjutkan dengan tausiyah hikmah Idul Fitri yang disampaikan K.H Ahmad Thohiri dari Pontianak. (KiA/Tekamhumas)

Bupati Sanggau saat diperkenalkan oleh Ketua BKMT kepada seluruh hadirin yang hadir. HUMAS

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Panen Rezeki Ngabang-RK. Jelang HUT RI ke 70 menjadi berkah tersendiri bagi para penjual bendera. Tak hanya dari Kalbar, para penjual bendera dari pulau Jawa juga ikut meraup rezeki di kota Ngabang.

Adhe dan Yaya misalnya, warga kecamatan Leles kabupaten Garut, Jawa Barat menjual bendera merah putih dan umbul -umbul di pasar Ngabang. “Sejak 1 Agustus kemarin saya menjual bendera merah putih dan umbul-umbul di wilayah pasar Ngabang. Harganya tergantung jenisnya,” kata Adhe, penjual bendera.

Ia mengaku baru pertama berjualan bendera di Ngabang lantaran mengikuti pamannya. “Saya belum hafal wilayah Ngabang,” ujarnya.

Lain halnya dengan Yaya, yang mengaku sejak tahun 2005 sudah berjualan bendera, khususnya di bulan Agustus. Bendera-bendera yang dijual dibawa khusus dari pulau Jawa. Ia mengaku tak kurang dari lima ratus orang di daerahnya yang berangkat ke Kalbar hanya khusus untuk berjualan bendera.

“Kalau perginya ada lima kelompok yang berangkat tidak serentak. Tapi kalau pulangnya, biasanya serentak. Karena masa menjualnya sampai pada tanggal 17 saja.

Setelah itu tidak ada lagi yang membelinya,” ungkapnya.

Ia mengaku hampir setiap tahun benderanya habis terjual. “Jadi, kami meraih keuntungan yang lumanyan lah, ini merupakan rejeki tahunan. Setelah itu pulang kembali menumpang kapal Lawit. Kerja kembali sebagai petani menanam padi di sawah,” akunya. (ius)

Senin, 10 Agustus 2015

14

Selesai Perbaiki Jalan Warga Gelar Makan Saprahan

Camat Ngabang, Yosep memberikan sambutannya pada acara syukuran selesainya perbaikan jalan menuju Kampung Tanjung. ANTONIUS

Ng a b a n g - R K . Me s k i p u n semangat kegotongroyongan dan kebersamaan warga dinilai mulai menurun, tapi hal tersebut tidak berlaku bagi warga

desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, khususnya warga yang berdomisili di ruas jalan menuju Kampung Tanjung dan sekitarnya.

Dalam jangka waktu lima hari,

sejak Minggu (2/8) hingga Kamis (6/8) warga setempat berhasil melakukan penyemenan ruas jalan sepanjang 70 meter.

Penyemenan ruas jalan yang

merupakan akses jalan menuju Kampung Tanjung ini dibangun secara swadaya warga setempat.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya penyemenan jalan tersebut, warga setempat menggelar acara syukuran dengan makan saprahan bersama, di sepanjang ruas jalan yang disemen itu.

Selain masyarakat, hadir juga dalam acara syukuran tersebut, Camat Ngabang, Yosep yang berkesempatan meresmikan jalan itu beserta istri, Kepala Desa (Kades) Hilir Kantor, Yohanes yang diwakili Sekretaris Desa (Sekdes) Zulkifli dan sejumlah tokoh masyarakat.

Menurut koordinator pembangunan penyemenan jalan, Asran mengatakan, sejak tahun 1990 lalu ruas jalan menuju Kampung Tanjung ini memang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah.

“Jalan tersebut sudah lama rusak dan membuat masyarakat pengguna jalan tidak nyaman bila melintas dijalan itu,” ujar Akran ditemui usai acara syukuran.

Berkat inisiatif masyarakat setempat, akhirnya ruas jalan inipun berhasil disemen secara swadaya.

“Masyarakat secara spontan mau mengeluarkan bantuan material bangunan seperti semen dan tenaga. Makanya dalam waktu jangka lima hari, penyemenan jalan inipun sudah selesai dan dapat

dinikmati masyarakat,” katanya.

Akran mengharapkan kepada Pemkab Landak supaya bisa juga memperhatikan ruas jalan Kampung Tanjung. “Sebab, baru saja ruas jalan itu dirabat beton, kini jalan itu rusak lagi,” ucapnya.

Sedangkan dalam sambutan Camat Ngabang, Yosep menilai perbaikan ruas jalan menuju Kampung Tanjung ini merupakan kepedulian dari masyarakat setempat. “Memang perbaikan jalan ini merupakan tanggungjawab pemerintah. Namun, untuk membangunnya tentu akan memerlukan biaya yang besar. Apalagi anggaran yang dimiliki pemerintah tentu sangat terbatas,” kata Yosep.

Ia menganggap selesainya perbaikan jalan secara swadaya ini merupakan kebanggaan dan menjadi contoh untuk membangun bersama. “Tanpa adanya kepedulian masyarakat, pembangunan tidak dapat dipelihara,” ingat mantan Camat Sengah Temila ini.

Yosep berharap, perbaikan ruas jalan menuju Kampung Tanjung ini bisa ditingkatkan lagi melalui dana APBD. “Jika masyarakat peduli terhadap pembangunan, pemerintah juga akan peduli,” ucapnya.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Puskesmas Mandor Minta Tambah Ruangan Mandor-RK. Puskesmas Mandor merupakan satu-satunya Puskesmas yang memiliki pelayanan Voluntary Counseling and Testing, (VCT) dan infeksi menular seksual (IMS).

Perhatian serius pemerintah sangat diharapkan terhadap Puskemas yang telah berubah status menjadi Puskesmas rawat inap ini.

Bahkan di RSUD Landak pun tidak memiliki VCT dan IMS,” ujar Cahya Tanus, Ketua Komisi C DPRD Landak, saat kunjungan kerja (Kunker) di Puskesmas Mandor, Jumat (7/8).

Menurutnya, Puskesmas Mandor perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah

kabupaten Landak. “Untuk pelayanan masyarakat di bidang kesehatan perlu pasilitas dan perlengkapan yang cukup,” ucap Cahya Tanus.

Tingkat kunjungan Pasien JKN ke Puskesmas Mandor mencapai 17 ribu. Namun kunjungan yang sebesar itu, tak tak diimbangi dengan fasilitas yangada. Puskesmas Mandor ternyata masih kekurangan tempat tidur perawatan pasien, hanya memiliki 12 unit tempat tidur.

“Perlu di tambah, dan dilengkapi kekurangan yang akan di pakai. Kalau peralatannya lengkap tentu mudah untuk mengobati pasien,” pinta legislator partai Nasdem ini.

Demikian juga dengan mobil Ambulance, perlu di tambah, karena menyesuaikan dengan jumlah pasien. Kalau cuma 1, pasti tidak memungkinkan. “Karena Puskesmas Mandor sudah menjadi puskesmas rawat inap, perlu ada tambahan ruangan. Perlu ada pembangunan unit Gawat Darurat (UGD), gudang obat,” katanya.

Tidak hanya itu, untuk persalinan di puskesmas Mandor juga tidak memiliki ruang NIPAS, yang seharusnya tersedia. “Karena Puskesmas Mandor sudah berubah status menjadi puskesmas Rawat Inap,” pungkasnya. (ius)

Anggota Komisi C DPRD Landak, saat mengunjungi Puskesmas Mandor.

ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Reward Untuk Siswa Berprestasi

Ratusan Ekor Babi di Setuntung Mati Mendadak Nanga Belitang-RK. Ratusan ekor babi milik warga desa Setuntung, kecamatan Belitang dikabarkan mati mendadak.

Warga menduga ada yang sengaja meracuni ternak babi mereka yang memang dibiarkan berkeliaran bebas.

“Jumlah pastinya, tidak dapat kami hitung. Keterangan masyarakat, jumlah yang mati mencapai ratusan ekor,” kata Amos, warga Banteng Desa Setuntung kepada Rakyat Kalbar via selulernya, kemarin.

WARGA MENDUGA SENGAJA DIRACUNI Menurut Amos, kematian babi secara mendadak itu terjadi beberapa hari terakhir. Babi yang mati rata-rata memiliki berat atau bobot badan mulai dari 20 KG hingga 80 kilogram.

“Itu belum termasuk anak-anak babi yang juga ikut mati secara mendadak beberapa hari terakhir,” ucap mantan Anggota DPRD Sekadau periode 2004-2009 itu.

Amos dan warga menduga kematian babi secara mendadak itu akibat diracuni oleh salah seorang oknum warga setempat. Hanya saja ia tidak menjelaskan apakah bisa membuktikan kematian babi itu akibat diracuni atau ada penyebab lainnya.

Amos melanjutkan, kemarin malam warga yang babinya diracuni sudah mencoba meny-

elesaikan permasalahan tersebut dengan oknum warga yang diduga meracuni babi-babi itu. Warga menuntut ganti rugi sebesar Rp 49,2 juta. “Tapi tuntutan ganti rugi ini malah ditolak warga yang diduga meracuni babi-babi milik masyarakat itu,” bebernya.

Kematian babi ini, diyakini Amos, sangat merugikan masyarakat. Sebab babi merupakan

sumber penghasilan warga yang sudah turun temurun. “Apalagi sekarang sudah masuk musim menugal padi (menanam padi).

Warga memerlukan babi untuk lauk-pauk. Tapi karena sudah mati, mau bilang apa lagi,” kesal Amos.

Karena belum ada kesepakatan, masalah kematian babi ini akan dibawa ke musyawarah di tingkat desa.

Reporter: Abdu Syukri Editor: Kiram Akbar

Pemilik Toko dan Kantin Harus Tanggungjawab H. Isnaini, S.IP, M. Si. ABDU SYUKRI

Sekadau-RK. Anggota DPRD Sekadau, H. Isnaini, meminta Pemkab Sekadau memberikan penghargaan bagi siapa saja yang berjasa mengharumkan nama daerah dalam bidang apapun, termasuk kalangan pelajar yang sukses mendulang prestasi sampai jenjang Nasional.

Menurut politisi Partai Golkar ini, prestasiprestasi yang dicapai putra-putri daerah telah mengharumkan nama Kabupaten Sekadau.

Untuk itu, mereka layak mendapat penghargaan dari pemerintah.

“Saya kira penghargaan untuk siswa yang berprestasi dalam bidang apapun perlu diinisiasikan untuk menjadi stimulan bagi siswa bersangkutan, maupun siswa lainnya,” kata Isnaini, kemarin.

Sejauh ini, banyak pelajar asal Sekadau yang memiliki prestasi gemilang baik dalam kapasitas individu maupun kelompok. Ia mencontohkan, saat ini ada beberapa pelajar Sekadau yang tengah berjuang di O2SN tingkat nasional dengan membawa nama Kalbar.

“Misalnya kontingen volley SMK Amaliyah, pecatur putri tingkat SD asal Nanga Taman, hingga pelajar kita yang terpilih menjadi Paskibra tingkat nasional. Mereka itu sudah mengharumkan nama daerah dan layak diberikan reward,” ulasnya.

Penghargaan, lanjut mantan guru itu, dapat berupa apa saja. Yang jelas, perhatian dari pemerintah mesti ada untuk memberikan dorongan psikologis bagi siswa bersangkutan.

“Bisa dalam bentuk apa saja dan tidak harus dalam jumlah besar. Terpenting adalah perhatian dari Pemkab supaya siswa yang berprestasi bisa lebih terpacu semangatnya,” paparnya. (bdu)

KORBAN KERACUNAN. Erika Yuni, 16, menjalani perawatan intensif di RSUD Sekadau. Siswi SMA N 1 Sekadau Hulu ini menderita keracunan bersama 33 rekannya yang lain, usai menyantap makanan di kantin sekolahnya, Senin (3/8) lalu. ISTIMEWA

Sekadau-RK. Kasus keracunan masalah 34 pelajar plus satu guru da satu staff TU SMA N 1 Sekadau Hulu, pekan kemarin, menyedot perhatian banyak pihak. Meski tidak ada korban jiwa meninggal, namun proses hukum tetap harus dijalankan.

Pemerhati sosial Sekadau, Osvarinus S Sos mendukung polisi untuk mengambil tindakan tegas. “Kalau memang ada unsur pidananya, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Pria yang akrab disapa Oos itu menduga, tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran hukum dalam kasus itu.

Termasuk kepada pemilik toko yang menjual minyak goreng yang ternyata diberikan oli drum, sehingga digunakan untuk memasak makanan oleh ibu kantin hingga meracuni para pelajar itu.

“Seandainya di toko itu dijual barang-barang secara bercampur, itu kan tidak boleh. Bisa saja melanggar UU Pangan atau bahkan UU Perlindungan Kon-

sumen,” cetusnya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau pun bereaksi keras terahadap kejadian ini. Sekretaris Dinas Dikpora, Matius Jon menuntut pengelola kantin untuk bertanggungjawab atas peristiwa itu.

“Yang punya kantin harus tanggungjawab. Sementara jangan buka dulu kantinnya sampai masalah ini selesai,” tegas Matius Jon kepada wartawan, pekan kemarin.

Jon sangat menyayangkan

kelalaian sejumlah pihak yang berujung pada peristiwa memalukan itu. Selain pemilik kantin, Jon juga telah menegur langsung kepala SMAN 1 Rawak yang disebutnya kurang cermat mengawasi lingkungan sekolah yang dipimpinnya.

“Kemarin saya sempat jenguk siswa yang dirawat di RSUD. Kebetulan ada Kepseknya juga, saya semprot Kepseknya kemarin supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Harus diawasi betulbetul,” cetus Jon. Kasus itu, lanjut Matius Jon,

harus menjadi pelajaran untuk pengelola sekolah agar tidak lagi kecolongan di kemudian hari.

“Jangan sampai terulang lah yang seperti ini,” pesannya.

Peristiwa keracunan massal itu sendiri menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Kasus ini ditangani oleh Polres Sekadau. Polisi bahkan sudah membidik beberapa tersangka.

Soal proses hukum, Matius Jon enggan berkomentar lebih jauh. “Kalau soal itu biarlah menjadi kewenangan pihak kepolisian,” tukas Jon. (bdu)

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Senin, 10 Agustus 2015

BENGKAYANG

15

Singkawang Jadi Pilot Project Rumah Kantor Babinkamtibmas

Singkawang Jangan Kalah dengan Pontianak Singkawang-RK. Rumah Kantor untuk Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang timur merupakan percontohan (pilot project) bagi daerah lainnya di Kalbar.

“Rumah Kantor Babinkamtibmas ini dibangun di Singkawang, karena lebih siap. Kemudian menyusul di Pontianak. Jadi Singkawang jangan sampai kalah dengan Pontianak,” kata Brigjend Pol Arief Sulistanto, Kapolda Kalbar ditemui usai meresmikan Rumah Kantor Babinkamtibmas Pajintan, Singkawang Timur, Sabtu (8/8).

Arief mengungkapkan, Rumah Kantor Babinkamtibmas ini merupakan yang pertama di Kalbar. Diharapkan menjadi model Babinkamtibmas di wilayah hukum Polda Kalbar. “Setiap desa ada Babinkamtibmas. Agar lebih efektif bertugas, mereka tinggal bersama keluarganya, makanya dibangun Rumah Kantor ini,” jelasnya.

Dia mengatakan, dapat dibangunannya Rumah Kantor Babinkamtibmas ini tentunya tidak lepas dari dukungan semua stakeholder, walikota masyarakat. “Babinkamtibmas ini tanggungjawab kita bersama,” kata Arief.

Berdirinya Rumah Kantor Babinkamtibmas di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur ini bermula ketika Arief meliihat Pos Polisi yang kumuh di Panjitan.

“Jumlah personelnya tiga orang, mereka bergiliran 24 jam sekali, kemudian dua hari istirahat,” kata orang nomor saat di jajaran Polda Kalbar ini.

Patung Naga di tengah Kota Singkawang. Ist/Net

Melihat hal tersebut, Arief pun memerintah agar Pos Polisi yang kumuh itu dijadikan rumah tinggal sekaligus rumah tugas untuk Babinkamtibmas. “Saya berikan waktu satu bulan untuk membangunnya,” ujarnya.

Ternyata, belum sampai satu bulan, Rumah Kantor

Babinkamtibmas ini sudah selesai dibangun. “Rupanya hasil gotong royong. Inilah bentuk sinergisitas untuk menyukseskan pembangunan,” jelas Arief.

Seperti ketahui, pembangunan Rumah Kantor Babinkamtibmas itu untuk menjaga agar di kawasan tersebut tetap

aman dan nyaman. Pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan, karena pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan keamanan.

“Berdirinya bangunan ini untuk mendekatkan Babinkamtibmas dengan masyarakat. Karena tidak mungkin satu orang bisa mengatasi masalah keamanan sendirian, dia harus merangkul masyarakat,” papar Arief.

Bila Babinkamtibmas sudah dekat dengan masyarakat, ketika sesuatu terjadi masyarakat bisa langsung menyampaikan ke Babinkamtibmas yang menjadi sambungan untuk menyampaikan keluhan dan meminta bantuan dengan cepat.

Di tempat yang sama, Walikota Singkawang, Drs Awang Ishak MSi mengaku, sangat mendukung pembangunan Rumah Kantor Babinkamtibmas tersebut. “Mudah-mudahan nantinya bisa dibangun di Seluang, Pangmilan, kan masih banyak yang kosong. Agar masyarakat memiliki tempat untuk mengadu dan memecahkan masalahnya,” jelasnya.

Untuk merealisasikan Rumah Kantor Babinkamtibmas di kawasan-kawasan lainnya, Awang mengimbau masyarakat yang mempunyai kelebihan materi untuk dapat terlibat. “Kita akan usahakan untuk mencarikan lahannya,” katanya.

Laporan: Mordiadi

Gaple Singkawang untuk Indonesia SINGKAWANG-RK. Gaple (sering dibaca Gaplek) begitu membumi di Kota Singkawang. Permainan yang menggunakan kartu domino oleh dua pasang pemain ini pun dijadikan ajang untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70 tahun ini.

“Tema yang kita usung dalam kejuaraan ini, yakni Gaple Singkawang untuk Indonesia,” kata Andi Syarif TUW ST MT MSi(Han), Pembina Gaple Kota Singkawang ketika pembukaan Kejuaraan Gaple se-Kota Singkawang di Aula Kantor Lurah Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Sabtu (8/8) malam Andi mengatakan, Kejuraan Gaple ini dilaksanakan di masing-masing kecamatan untuk babak penyisihannya. “Awalnya akan kita gelar di satu tempat saja, tetapi tempatnya tidak cukup. Jadi dilaksanakan di masing-masing kecamatan, karena pesertanya membludak, masing-masing kecamatan rata-rata pesertanya mencapai 126 pasang (252 orang),” jelasnya.

Babak penyisihan di Kecamatan Singkawang Tengah, tepatnya di Aula Kantor Lurah Roban,

dilaksanakan pada Sabtu (8/8) malam, sekaligus pembukaan Kejuaraan Gaple se-Kota Singkawang secara resmi oleh Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi. Selanjutnya di Singkawang Utara Minggu (9/8) malam, Singkawang Barat Senin (10/8) malam, Singkawang Timur Selasa (11/8) dan Singkawang Selatan Rabu (12/8) malam.

Di masing-masing kecamatan akan dipilih 12 pasang terbaik untuk mengikuti Grand Final Gaple se-Kota Singkawang, Minggu (16/8) malam dan Senin (17/8) malam di kediaman Andi Syarif di Jalan Pramuka.

“Pemenang di masing-masing kecamatan akan mendapat doorprize. Sedangkan di Grand Final akan dipilih delapan pemenang, mereka akan memperoleh Piala Bergilir, Piagam dan uang pembinaan,” ungkap Andi.

Dia menjelaskan, selain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-70, Kejuraan Gaple se-Kota Singkawang ini untuk membangkitkan gairah seni

olahraga gaple, olahraga yang begitu dekat dengan masyarakat, tetapi selalu diidentikkan dengan perjudian. “Melalui ini kita coba menyalurkan hobi masyarakat, agar stigma gaple yang identik dengan judi itu bisa hilang,” papar Andi.

Bukan hanya untuk menghilangkan stigma gaple, menurut Andi, kejuaraan ini juga salah satu upaya untuk membuka mata para petinggi negeri ini, agar dapat memasukkan gaple sebagai salah satu cabang olahraga di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). “Makanya temanya kita pilih Gaple Singkawang untuk Indonesia,” jelas Ketua KONI Singkawang ini.

Menurut dia, terdapat banyak alasan untuk menjadikan gaple sebagai cabang olahraga, selain begitu dekat di masyarakat, bukan hanya di Singkawang, tetapi di beberapa daerah di Indonesia, juga banyak hal positif dari gaple ini. “Lewat gaple ini bisa menjaga keharmonisan, karena semua etnis bisa bermain di sini,” ujar Andi. (dik) MORDIADI

Sambungan Tujuh Bulan, Tangani Delapan Kasus

Yandi Janji Seranah BP2T Ironisnya, ketika dipertanyakan hasil uji, dua instansi ini hanya mengutarakan berbagai alas an kepada wartawan untuk menghindar dari pertanyaan tersebut.

“Saya mau marahakan BP2T. Hasil uji jangan ditutup-tutupi dong,” sesal Yandi, saat dihubungi tadi malam.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mendesak Kepala BP2T Kota Pontianak, Drs Junaidi MSi segera mengumumkan hasil uji Lab tersebut ke media massa.

“Kalau sudah melakukan pengujian, harus segera dipublikasikan. Sampaikan apa sanksi dari hasil uji tersebut,”

tegasnya.

Kader partai politik besutan Prabowo Subianto ini ternyata juga menunggu jasil uji Lab tersebut. “Kalau tidak ada laporan, belum diumumkan ke media massa, DPRD akan panggil Kepala BP2T,” ungkap Yandi. (dsk)

Dua Hari Pantau Patok Batas Patroli gabungan ini dipimpin Kabag Ops Polres Bengkayang, Kompol Dudung Setyawan, beranggotakan 30 personil gabungan.

Menurut Dudung, patroli yang dilakukan sejak Sabtu hingga Minggu ini memang harus rutin dilaksanakan.

Khususnya di patok batas maupun jalan-jalan tikus yang sering dipergunakan sebagai jalur transaksinya barang-barang ilegal, Narkoba maupun

perdagangan orang.

“Kita berupaya mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang kerap terjadi memalui tempat-tempat ini,” kata Dudung, Minggu (9/8).

Patroli ini juga bertepatan dengan adanya keramaian pasar tradisional di Serikin wilayah Malaysia. “Kita juga patroli di pasar tradisional tahunan itu,” katanya.

Dari hasil patroli gabungan ini, di-

katakan Dudung, ada beberapa patok batas Indonesia-Malaysia yang hilang.

“Ada patok batas yang berkurang, karena letak geografisnya. Ada juga yang hilang, karena terkikis arus sungai maupun dampak dari lahan sawit,” ujar Dudung.

Ke depan, polisi akan lebih meningkatkan patrol, untuk menjaga keamanan dan membantu TNI AD menjaga kedaulatan NKRI. (oxa)

Delapan kasus itu diantaranya, 18 Februari, Kapal Patroli Randeyan VI melaksanakan patroli di Perairan Pulau Datu.

Kemudian menghentikan dan memeriksa KM Inka Mina 418 GT 32 yang dicurigai.

“Saat diperiksa, Nahkoda atas nama Maulidi tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Maka Nahkoda dijerat dengan UU No 17 tahun 2008,” jelas Arianto.

Kemudian 1 April, Kapal Patroli Gajahan Timur VI-4003 di perairan Laut Natuna, Pulau Seraya, menemukan dua kapal, yakni KM Surya Jaya dan KM Harita yang menangkap ikan dengan bahan peledak.

“Nakhoda kapal atas nama Lakiama dan Jailani kita tangkap dan dijerat UU No 45 tahun 2009

tentang Perikanan,” sambungnya.

Pada 20 April, Kapal Patroli Karimata VI 3003 menangkap dua kapal, yakni KM Inka Mina 667 dan KM Inka Mina 183, di Perairan Tanjung Putus. “Kapal ini tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Nakhodanya bernama Jamaludin dan Mardi sudah kita tetapkan tersangka, dijerat UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan,” ujarnya.

Pada 27 Juni, Kapal Patroli Tekukur menangkap dua kapal asing pencuri ikan di perairan Laut Natuna. Kapal bernama lambung Tan Ving Kg 1365 B-TS dan Tan Vinh yang berasal dari Vietnam itu mencuri ikan dengan peralatan yang dilarang.

“Nama kedua nakhoda kapal

ini Hunyh Van Vui dan Tran Tdung Dat Nguyen Son. Sama, mereka juga dijerat dengan UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan,” tegasnya.

Terakhir, pada 27 Juli, kapal patroli Dit Polair mengamankan KM tanpa nama di perairan Pulau Karimata. Di dalam kapal itu ditemukan bahan peledak untuk membunuh dan menangkap ikan.

“Juanda sang nakhoda, karena pakai bahan peledak, dijerat UU Darurat No 12 tahun 1951 dan UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan,” ungkap Arianto.

Dari delapan kasus yang ditangani, dikatakan Arianto, sudah ada empat kasus yang selesai dan empat lagi tengah proses lidik atau sidik. (oxa)

Koordinasi AJI, Laporakan Usman Abulung ke Mapolda Aksi unjuk rasa ini, bukan hanya untuk Usman Abulung, melainkan kepada seluruh oknum yang melakukan kekerasan terhadap pers.

Namun kasus pengancaman yang dilakukan Usman Abulung menjadi perhatian seluruh wartawan. Selain itu para wartawan juga menolak adanya wartawan abal-abal, apalagi mengaku sebagai pelindung wartawan se Kalbar. Pengakuan Usman Abulung itu bukan hanya melukai insan pers, tetapi juga nama baik profesi jurnalis yang sejak lama dianggap sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia.

Dalam unjuk rasa tersebut, wartawan berteriak “Tangkap.. tangkap.. tangkap Usman Abulung. Tangkap Usman Abulung sekarang juga,”.

Tak hanya itu, seluruh wartawan juga mengatakan, wartawan tidak kebal hukum, wartawan terbukti bersalah harus diproses hukum. Jangan membawa nama pers ketika bersalah di mata hukum.

“Wartawan menggunakan Narkoba, kemudian tertangkap. Proses hukum. Wartawan melakukan pemerasan, tangkap dan proses hukum”. Itulah pernyataan sikap wartawan yang melakukan unjuk rasa di Bundaran Digulis Untan, kemarin.

Sikap yang dinyatakan lantang di hadapan masyartakat, tersebut, lantaran banyaknya oknum warga sipil yang mengaku sebagai wartawan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

yang mengaku sebagai wartawan. Parahnya lagi, mengaku sebagai pelindung wartawan se Kalbar. Padahal sudah jelas untuk kepentingan pribadi. “Ini tidak boleh terjadi. Proses dan tangkap wartawan seperti itu,” tegas Hadi Sudirmansyah, wartawan Tribun Pontianak selaku koordinator lapangan unjuk rasa.

Usman Abulung terlalu mengada-ada, mengaku wartawan dan pelindung hukum wartawan se Kalbar. Apalagi pengakuannya itu disampaikannya dalam pada saat dia terjerat kasus hukum, mengonsumsi Narkoba di Tempat Hiburan Malam (THM) Kapuas Dharma Karaoke saat terjaring razia BNNP Kalbar. Parahnya lagi, Usman Abulung mengaku pelindung hukum wartawan se Kalbar di hadapan para penegak hukum seperti BNNP yang notabene juga melibatkan unsur kepolisian. Secara lembaga, setiap perusahaan media massa maupun cetak memiliki kuasa hukum, untuk melindung para wartawannya dari berbagai kasus hukum. Itupun kasus hukum yang berkaitan dengan kinerja, bukan secara pribadi. Secara umum, wartawan dilindungi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan. Karena wartawan dan masyarakat dari berbagai kalangan itu adalah mitra. Jadi Usman Abulung terlalu mengada-ada mengaku-ngaku sebagai pelindung wartawan se Kalbar. Selain itu, wartawan juga memiliki organisasi tersendiri. Khusus Kalbar, yang lebih diakui adalah Aliansi Jurnalis Indepen-

dent (AJI).

“Wartawan itu tidak melakukan pemerasan kepada siapapun. Tangkap oknum-oknum yang melakukan hal demikian. Apalagi mengatasnamakan wartawan,” ungkap Hadi.

Hadi mengecam keras atas aksi kekerasan terhadap wartawan di Kota Pontianak. Dia juga memperingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan kekerasan terhadap pers.

“Dalam arti kata, yang saya maksud adalah pers yang jelas, bukan abal-abal,” tegasnya.

“Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999, sudah sangat jelas mengatur perlindungan terhadap jurnalis/wartawan. Apabila wartawan yang sedang menjalankan profesinya, namun ada yang menghalang-halangi, menghambat profesi yang sedang diemban wartawan tersebut, dapat dijerat pasal 18 UU Pers. Pelaku diancam hukuman pidana selama dua tahun penjara dan denda Rp500 juta,” jelas Hadi.

Selama lima tahun terakhir, lanjut Hadi, sebanyak tujuh kasus intimidasi terhadap wartawan terjadi di Kota Pontianak. Wartawan yang mengalami intimidasi tersebut, Arief Nugroho dari Pontianak Post, Faisal dari Kontributor RCTI, Pionerson Ucok dari Tribun Pontianak, Tono stringer TV One, Sahirul Hakim dari Tribun Pontianak, Achmad Mundzirin dari Rakyat Kalbar dan yang terakhir Rossi Yulizar kontributor MNC Media yang diancam

oleh Usman Abulung,” beber Hadi, Hingga saat ini, tujuh kasus intimidasi terhadap wartawan tersebut, tidak satu pun dituntaskan kepolisian. “Ada yang sudah membuat laporan, dan juga ada yang dibiarkan. Bahkan kasus yang menimpa wartawan ini ada yang dilakukan di hadapan aparat penegak hukum,” cecarnya.

Hadi meminta kepolisian, memproses seluruh pelaku yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. “Kita minta semuanya diproses, sampai tuntas. Termasuk Usman Abulung, pelaku yang mengintimidasi kontributor MNC Media di Kalbar,” tegasnya.

Korban intimidasi Usman Abulung, Rossi Yulizar menegaskan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak, atas apa yang dilakukan Usman Abulung terhadapnya saat liputan.

“Saya akan berkoordinasi dengan AJI, dan kita juga akan melaporkan hal ini ke Polda Kalbar, untuk proses hukum lebih lanjut,” tegas Rossi Yulizar.

Tantang Wartawan Lapor Polisi Dikonfirmasi tadi malam, Usman Abulung berkilah telah melakukan pengancaman kepada Rossi, Kontributor I News TV yang bertugas di Kota Pontianak. “Saya tidak marahi Rossi, cuma marahkan wartawan abal-abal bekas anak buah saya, namanya Sri,” dalihnya.

Padahal banyak saksi, bahkan rekaman video, kalau Usman Abulung mengintimidasi Rossi.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan solidaritas wartawan di Kota Pontianak, Usman Abulung malah menyikapinya dengan santai. Dia tidak takut ancaman para wartawan maupun Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang akan melaporkan dirinya ke Mapolda Kalbar.

“Silahkan, laporin aja! Tidak masalah. Saya tunggu laporan wartawan. Saya siap hadapi maupun dipanggil polisi,” tegas Usman.

Usman juga mengancam akan melaporkan Pimpinan Redaksi (Pimred) Rakyat Kalbar ke Dewan Pers. “Saya akan laporkan Hamka ke Dewan Pers,” ancamnya.

Namun lucunya, ketika dikonfirmasi tudingan Undang-Undang dan pasal apa yang dilanggar Pimred koran ini, Usman malah bingung. “Saya tidak bisa jawab sekarang, nantinya saja kita ketemu,” kelitnya.

Usman juga tidak terima disebut-sebut sebagai wartawan abal-abal. “Saya ini wartawan, saya ada koran. Namanya Kalimantan Post, terbit satu minggu sekali. Tapi sekarang tidak terbit lagi, karena beralih ke Online,” kata Usman Abulung yang minta ditangkap polisi, kalau dirinya terbukti mengonsumsi Narkoba pada saat digerebek Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar, Kamis (6/8) lalu. (zrn/dsk)

Bibir

Mer

“

Rakyat Kalbar Senin, 10 Agustus 2015

Informasi dan Gosip Selebritis

B

WULAN GURITNO

ERALIH menjadi produser, Wulan Guritno telah menghasilkan salah satu film berjudul Dilema pada 2012 mendapat banyak pujian.

Artis 35 tahun itu pun kini sibuk dengan dunia barunya.

Wulan kini kembali bekerja di balik layar dan memproduseri film terbarunya berjudul I Am Hope, yang mengisahkan tentang kisah seorang pengidap kanker. Untuk membuat film yang menarik, ia pun menggaet beberapa artis dan aktor kenamaan Tanah Air. “Pemainnya ada Fachy Albar, Tyo Pasukadewo, Aryo Wahab, Fauzi Baadila dan beberapa artis lainnya,” ungkap Wulan.

Ibu tiga anak ini mengatakan, dengan diisi pemain yang mumpuni, film yang dihasilkan bisa menjadi baik. Apalagi tema film yang diangkatnya mengenai para pengidap kanker dirasa butuh akting yang total. “Kalau yang mainnya bagus filmnya pasti bagus, aktingya juga bagus,” kata Wulan.

Istri Adilla Dimitri itu kini lebih fokus dengan dunia di belakang layar. Bintang film Nagabonar Jadi 2 ini pun punya pandangan sendiri nikmatnya bekerja di belakang layar. “Karena hati saya di seni peran. Jadi apapun soal seni peran saya suka.

Masalah akting dan jadi produser sebisa mungkin bagi waktu lah,” kata Wulan Guritno. (idp)

Karena hati saya di seni peran. Jadi apapun soal seni peran saya suka.

Masalah akting dan jadi produser sebisa mungkin bagi waktu lah."

AGNEZ MO

Siapkan Kejutan

L

N A

L TNO U W I R U G

AMA melebarkan sayap di Amerika, Agnez Mo kini kembali ke tanah air.

Penyanyi multitalenta ini juga langsung menyiapkan kejutan bagi para fansnya yang setia mendukung karirnya.

Kejutan itu dibagikan melalui akun Facebook resmi milik Agnes. Dalam Facebook tersebut, Agnes membuat video live streaming.

Video itu menampilkan pelantun Coke Bottle yang sedang berlatih bernyanyi untuk persiapan konsernya. Dengan memegang kamera dan bergaya ala selfie, Agnes tak bosan-bosan menebarkan senyum pada para penggemarnya.

Tak ayal, Facebook milik mantan kekasih Daniel Mananta ini pun langsung dibanjiri berbagai ungkapan cinta. Fans tersebut memberikan rasa kasihnya sebagai bentuk dukungan kepada artis kesayangannya ini. “So beautifuullll!

Liat ini jd kangen nonton live. Thanks AGNEZ MO n Facebook for making this happen!” ujar salah satu penggemar.

Netizen lainnya juga memuji penampilan Agnez di sesi latihan itu. “Kerenn kak Agnez Mo amazing miss u,” ujar yang lainnya.

Sementara yang lain sudah tidak sabar melihat aksi terbaru dari mantan kekasih Deddy Corbuzier itu. “Kapan yah bisa ketemu kak Agnes Mo,” imbuh fans lain. (idp)

LUNA MAYA

Ingin Menyenangkan

SIBUK DENGAN

YANG BARU

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

L

UNA Maya dan kekasihnya, Reino Barrack menghabiskan sisa musim panas dengan berlibur ke beberapa tempat favorit keduanya di Italia dan Prancis. Sepasang kekasih ini selama disana tak lupa berbagi hasil dokumentasi perjalanannya melalui akun Instagram miliknya. Tujuannya, tentu untuk menyenangkan fans dan 4,7 juta followersnya.

Kegiatan mereka itu mengundang rasa dengki dari tiga teman artisnya yaitu Feni Rose, Kartika Putri, dan Melanie Ricardo. Dalam sebuah acara, ketiganya bahkan bergantian mengomentari bintang ‘Killers’ tersebut lewat kalimat-kalimat bernada negatif. “Luna Maya katanya pergi ke luar negeri,” kata Feni Rose.

“Ah, paling itu uangnya Reino,” timpal Melanie dengan ekspresi tak terima.

Ketika asyiknya bergunjing, Luna secara tak terduga tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ketiga presenter cantik itu pun langsung salah tingkah dan berpura-pura memuji Luna. “Eh Luna apa kabar?

Cantik banget,” ucap mereka. (idp)

Nanti Dulu

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

I

Isyana Sarasvati

SYANA Sarasvati harus menyingkirkan hal lain yang juga dianggap tak kalah penting, yakni pendidikan. Keinginan melanjutkan S-2 harus ditunda demi menyelesaikan album yang akan segera di-launching.

“Aku mau bikin album dulu. Untuk S-2, mungkin nanti dulu,” kata Isyana dilansir dari Pojok Satu, Sabtu (8/8).

Lalu sejauh mana persiapan albumnya tersebut? Menurutnya, albumnya tersebut kini terus dipersiapkan. Dan dalam waktu dekat album perdananya tersebut bakal segera dirilis ke publik. “Saat ini terus dimatangkan. Tak lama lagi bakal launching,” tegas peraih gelar sarjana dari Royal College of Music Singapura ini. (Jp)