10 Oktober 2014

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 10 Oktober 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Soal Gertakan Adik Prabowo Subianto

Dendam Kepadanya Membara Jokowi Menjawab Biasa Saja JAKARTA-RK. Seolah tak cukup sudah menguasai Parlemen dan regulasi vital Indonesia melalui para Legislator yang tergabung dalam partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP), adik rival Presiden Terpilih Joko Widodo, Hashim Djojohadikusumo terus menebar gertakan kepada musuh abangnya saat Pilpres 2014 itu. Adik Prabowo Subianto ini bak memendam

Langit Belum Runtuh, Keadilan Hukum Runtuh Duluan Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Kalimat ini kerapkali didengar, baik ketika mengenyam pendidikan di sekolah, perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal.

Indonesia sebagai negara hukum berasaskan Pancasila secara tegas dirumuskan dalam Pasal

Ibarat Perang, Sudah Terkepung Laut dan Udara dendam tak terperikan kepada Jokowi.

Salah satu yang terus dipermasalahkan Politisi senior Gerindra ini adalah dana kampanye Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama saat Pilgub DKI Jakarta 2012. Tercatat, tak cuma sekali hal itu

diungkit Hashim. Saat Pilpres 2014 pun sudah dia lontarkan. Lantas, apa komentar Jokowi?

Mulanya, Jokowi enggan menanggapi gertakan Hashim soal dana kampanye Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI tersebut. Ia justru meminta hal itu ditanyakan Halaman 7

Isu Referendum Papua dan Kalbar, Pimpinan DPR Kaget JAKARTA-RK. Munculnya isu ada proposal referendum Papua yang dikirim pemerintah Australia dan proposal itu sudah dibahas sebuah konferensi di Melbourne, Australia, membuat kalangan DPR terperangah. Mereka akan mempelajarinya, termasuk pernyataan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, yang juga akan mengajukan referendum.

Soal isu proposal referendum Papua itu masalah yang sangat sensitif. Kalau benar tentu sangat mengejutkan kita semua. Makanya DPR akan mempelajarinya lebih

lanjut, kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, ketika menerima Front Pelopor yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas serta Progres 98, Kamis (9/10).

Mereka menyampaikan Petisi Rakyat kepada Fadli Zon. Ketika menerima mereka, politisi Gerindra itu didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Agus Hermanto dari unsur Partai Demokrat dan politisi Partai Golkar Azis Syamsuddin.

Begitu juga dengan pernyataan Cornelis, Fadli Zon menegaskan, sikap

DPR tegas dan menolaknya. Kita perlu bersikap dan kalau disampaikan ke DPR, akan kita tolak. Kita juga akan merevisi perjanjian internasional, karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI, tegas dia.

Soal isu proposal referendum Papua itu dibeberkan Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang mengatakan, pada tanggal 18-19 September 2014 lalu, ada rapat atau konferensi di Melbourne, Australia, sebagaimana halnya menjelang Timor Timur merdeka dari Indonesia.

Sebagai pembicara dalam konfer-

Dukung Pilkada 2015 Gunakan Sistem e-Voting

Halaman 7

Kartius Tunggu Rapat Koordinasi BKD Se-Indonesia

Diingatkan Kembali, Tes CPNS Ditunda

PONTIANAK -RK. Pelaksanaan tes calon pegawai negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 yang sebelumnya, diinformasikan www.sscn.bkn.go.id, akan dilakukan Jumat (10 Oktober 2014) ditunda. Pasalnya, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Kartius, baru hari ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengelar rapat koordinasi seluruh BKD provinsi di Indonesia.

Untuk menghadapi tes CPNS dengan sistem Computer Assited Test (CAT) ini, kata Kartius, pada dasarnya BKD Kalbar telah siap dari segi fasilitas.

Tapi, masih menunggu surat edaran dari BKN. Kalau sudah ada, barulah BKD Kalbar mengirimkan surat edaran kepada seluruh BKD kabupaten/ kota. Setelah itu, tes CPNS baru bisa dijadwalkan, tutur Kartius kepada Rakyat Kalbar, Kamis (9/10).

Halaman 6

ensi itu ada Kiki Syahnarki, seorang mayor jenderal, Kin Siburi dari King University Melbourne. Bahwa Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis seperti di Timtim, Australia siap masuk, ungkapnya.

Sebelumnya juga diberitakan, Gubernur Kalbar, Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kalau Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK. Cornelis akan ajukan Halaman 6

AKBP Idha Endri Prastiono saat menuju ruang sidang, Kamis (9/10). SYAMSUL ARIFIN-RK

Hari Ini Putusan Sidang Kode Etik

AKBP Idha: Tuduhan Terhadap Saya, Ada yang Benar dan Tidak Benar PONTIANAK-RK. Sidang dugaan pelanggar kasus penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik, AKBP Idha Endri Prastiono belum diputus Komisi Kode Etik (KKE) Polda Kalbar. Setelah mengikuti

beberapa kali persidangan KKE Kepolisian, Kamis (9/10) sore, agendanya mendengar nota pembelaan dari AKBP Idha Endri Prastiono itu.

Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Didik Haryono yang

menjadi Ketua Komisi Kode Etik mengatakan, sidang yang dipimpinnya itu, agendanya pembacaan nota pembelaan dari terduga pelanggar dan pendamping terduga pelanggar.

Halaman 7

JAKARTA-RK. Pemerintah menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka peluang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan menggunakan sistem electronic voting (e-voting). Apalagi sistem itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman mengatakan, pemerintah siap membantu, terutama terkait data penduduk sebagai dasar untuk pemilih nantinya. Kalau data bisa, enggak ada masalah. Sistem ini menyesuaikan dengan regulasi. Ada UU (undang-undang) kan, Perppu, kemudian nanti ada PKPU (Peraturan KPU). Kalau memang sudah ada peraturan yang konkret, ya kita sama-sama mendukung, kata Irman di Jakarta, Kamis (9/10).

Meski siap mendukung, Irman mengakui masih terdapat persoalan terhadap penerapan e-voting.

Terutama terkait fasilitas, sarana dan prasarana.

Karena pada dasarnya, Kemendagri dan KPU tidak bisa menyiapkan alat bagi penggunaan program e-voting.

Makanya kita perlu koordinasi dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Kita kan punya tim dari BPPT, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) serta ITB (Institut Teknologi Bandung), jelasnya.

Saat ditanya kemungkinan adanya pemilih ganda jika Pilkada menggunakan sistem e-voting, Irman menegaskan, pemerintah saat ini masih terus meningkatkan pembersihan data kependudukan.

Halaman 7

Warga Kembali Hujat PLN klik!

klik!

www.rakyat-kalbar.com

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut Isu Referendum Papua dan Kalbar, Pimpinan DPR kaget -- Barulah tekejot, salah siape maok kuasai DPR MPR.

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

mengaku kecewa atas pelayanan PLN Kota Pontianak.

Jika memang ingin melakukan pemadaman bergilir, PLN harus memberikan informasi kepada masyarakat. Khususnya jadwal wilayah pemadaman dan tujuan pemadaman bergilir.

Kita minta PLN sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu jadwal pemadaman ber-

gilir di Kota Pontianak. Kemudian tujuan pemadaman bergilir itu apa, juga harus dijelaskan kepada masyarakat, tegas Zulkarnaen.

Sebelumnya PLN Kota Pontianak mengancam PT Pertamina.

PLN tidak akan dapat

Halaman 7 Suasana pemadaman listrik di Jalan Podomoro . AHMAD MUNDZIRIN-RK

PUSKAPOL UI @puskapol_ui

savic ali @savicali

Banyak kandidat yg tak miliki rekam jejak baik mulai kesulitan dengan pemilihan langsung, menganggap lebih mudah melakukan politik uang ke DPRD

2014 ini, dana haji (outstanding) 64 triliun. Diinvestasikan ke deposito perbankan dan sukuk. Untungnya gak banyak yg balik ke jamaah. Kalo semua pendaftar haji membatalkan diri dan menarik uangnya, perbankan mungkin bisa rush. Para calon haji ini bisa sangat memengaruhi ekonomi.

Wanda Hamidah @wanda_hamidah Bang Meng

Rakyat Kalbar

PONTIANAK-RK. Sepekan terakhir ini masyarakat Kota Pontianak kembali dikecewakan PT PLN melalui pemadaman listrik. Tidak hanya satu kecamatan, bahkan hampir di setiap kecamatan mengalami pemadaman listrik.

Saya kecewa, lantaran pemadaman sering kali terjadi akhirakhir ini, ujar Zulkarnaen, warga Kecamatan Pontianak Barat yang

Ironis nya banyak mahasiswa sekarang tak tau dan tak mau mencari tau kekejaman pemerintahan otoriter saat Orba..

PPP Terombang-ambing Mendukung Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan pimpinan MPR (Majelis Perwakilan Rakyat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terombang-ambing.

Pasalnya, meski mendukung Koalisi Indonesia Hebat, partai Ka bah

elza peldi taher @elzataher @savicali Betul bro. Saya daftar haji 2 tahun lalu, dapetnya tahun 2023. Uang ngendap 14 tahun tanpa bunga hiks..

#TolakUUPilkada @wibag

Andrinof A Chaniago @andrinof_a_ch

Indonesia butuh Ahok untuk menghadapi birokrat2 gombal, apalagi kalo benar jadi Mendagri... wah hebat

Politik yang baik bersandar pada moral dan nalar.

Selamat pagi Nusantara

Lucius Karus

Halaman 7

2

RAKYAT KALBAR Jum at, 10 Oktober 2014

Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK

Jika Pilkada Lewat DPRD, Apa Mau Anggota Dewan Disuap Rp100 Ribu Pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi keprihatinan KPK. Sebab, dikhawatirkan korupsi makin merajalela.

Potensi korupsi dalam pilkada tidak langsung lebih mengancam. Sebab sumber potensi korupsi berada di anggota DPRD, kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto kepada Rakyat Merdeka Group rakyat Kalbar, beberapa waktu lalu.

Secara umum masalah di parlemen adalah problem hilir karena masalah utama di hulunya adalah persoalan partai, kata Bambang Widjojanto kepada Rakyat Merdeka.

Berikut kutipan selengkapnya: +Apa kepala daerah memiliki karakter yang korup?

-Partai dan anggota dipastikan akan punya karakter koruptif dan kolusif bila tidak bisa membangun sistem yang transparan dan akuntabel di dalam partai. Untuk itu, potensi korupsi lewat pilkada tak langsung menjadi semakin besar jika setiap parpol tak direformasi. +Dengan kredibilitas seperti itu, apa partai akan menjadi kontributor potensi korupsi yang paling signiďŹ kan?

-Ya, bila dibanding dengan pilkada langsung. +Dalam pengesahan UU Pilkada, apa KPK mencium adanya politik uang?

-Kami belum mencium adanya politik uang tuh. Pokoknya begini saja, KPK sudah melakukan kajian. Hasilnya 313 kepala daerah dan sekitar 3.000 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus korupsi selama 10 tahun.

Itu merujuk pada data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri. Tapi begitu kami mengkaji pasal-pasal dakwaan dan fakta-fakata yang menjadikan dasar dakwaan itu, 81 persen dari mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi.

kena kasus korupsi, DPRD yang terlibat Korupsi itu sekitar 3 ribuan per 10 tahun itu. Kalau ada 3.000 lebih itu. Artinya, per tahun 300.

Jadi jumlah anggota dewan yang terkena kasus korupsi itu 10 kali lipat dari kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Jelas itu berbahaya. +Alasannya?

-Kalau korupsi di pemilihan langsung itu adalah money politics untuk membayar pemilih.

Paling dibayarnya 100 ribu dan itu sekali. Tapi kalau pemilihan itu dilakukan oleh anggota dewan, maka yang potensial disuap adalah anggota dewannya. Kalau anggota dewan, apakah mau disuap Rp100 ribu, apakah itu cuman satu kali. +Itu harus menjadi pengawasan KPK? -Sekarang harus fair. Kami punya penyidik sedikit, cuma 50-an orang. Sedangkan kabupaten/kota ada 500.

Artinya nggak fair kalau semuanya diserahkan kepada KPK. +Bukankah ada langkah membuat kantor perwakilan KPK di seluruh Indonesia?

-Kami sudah minta tahun 2011, tapi kagak di kasih.

-Kami sih sudah meminta supaya itu tidak dilantik. Suratny kami tujukan kepada KPU dan Bawaslu.

Kami ingin menjaga citra dan kewibawaan anggota parlemen, kalau ada orang yang di duga melakukan korupsi, apalagi jadi tersangka sudah pasti itu yang nanti akan menganggu citra dan kewibawaan parlemen. +Apa respons dari KPU dan Bawaslu?

-Tidak ada tanggapan.

Re- editing : Hamka Saptono

+Mana tahu nanti itu akan direalisasikan?

-Nggak tahu. +O ya, apa tanggapan Anda mengenai ada anggota DPR yang dilantik terlibat kasus korupsi?

+Lebih bahaya pilkada lewat DPRD dong?

-Ya. Kalau ada 313 kepala daerah yang ter-

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Potensi Pungli dalam Penerimaan Siswa Baru Capai 28 Miliar Rupiah Jakarta-RK. Ombudsman RI menemukan ada 96 temuan/laporan pungutan liar (pungli) dari 249 temuan dugaan maladministrasi terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2014. Sedangkan jumlah total pungutan itu mencapai Rp 93.958.500.

Jumlah itu sesuai dengan sekolah-sekolah yang pantau. Kami tidak semua sekolah dipantau karena keterbatasan SDM di daerah. Jadi hanya beberapa sebagai sampel, ujar Anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan, Budi Santosa, di Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut Budi jika jumlah pungutan liar tersebut dikalikan dengan jumlah penerimaan siswa baru yang mencapai 300 orang/tahun/sekolah, maka diduga pungli selama pelaksanaan PPDB tahun 2014 mencapai Rp 28.187.550.000.

Bahkan, Budi mengatakan di

Medan, Sumatera Utara saja ditemukan total pungli terkait penerimaan siswa didik baru tahun 2014, mencapai Rp 6,4 miliar.

Contoh saja, di SMA Negeri 1 Medan, ditemukan kuota penerimaan 494 siswa tetapi yang diterima 660 siswa. Ditambah, ada pungutan melalui komite sekolah yang disebut sebagai uang isidentil dengan besaran Rp 3 juta sampai 4 juta, ungkapnya.

Menurut data Ombudsman

tersebut modus mayoritas yang ditemukan ataupun dilaporkan adalah pungutan liar (pungli) yang banyak dilakukan oleh panitia PPDB yaitu 59 persen. Diikuti pungutan tidak resmi oleh Kepala Sekolah sebanyak 22,90 persen dan Komite Sekolah sebanyak 16,90 persen. Bahkan juga dilakukan oknum guru sebanyak 1,2 persen, sambungnya.

Dalam hal ini Budi secara tak

langsung pesimistis bahwa pungutan liar akan bisa dihapus dari proses penerimaan siswa didik baru.

Mengingat, kata dia, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.44/2012 per tanggal 28 Juni 2012 yang mengatur perihal pungutan dan biaya administrasi dalam penerimaan siswa didik baru.

Apalagi, jelas Ilustrasi disebutkan dalam Pasal 17 Permendikbud No.44/2012 mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbud No.60/2012 yang melarang mengenai pungutan dalam penerimaan siswa didik baru. Oleh karena itu, secara tidak langsung perihal pungutan memang disahkan oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri.

Peraturan ini dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk melegalkan pungutan, ujarnya. (jpnn)

Sekadau Dikirim Asap dari Ketapang

Kabut asap tipis yang menyelimuti wilayah Sekadau Abdu Syukri

Sekadau-RK. Sejak beberapa pekan terakhir, kualitas udara di Kota Sekadau memburuk. Tiap hari, kabut asap tipis selalu menyelimut i Kota Sekadau dan sekitarnya.

Kabut asap itu bukan berasal dari kebakaran hutan atau lahan di Sekadau, tegas Ir Akhmad Suryadi MT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Ka l b a r, Ka m i s ( 9 / 1 0 ) .

Menurut Akhmad, di Sekadau, sejak tiga pekan terakhir tidak ada lagi hotspot atau titik api yang terpantau. Dengan begitu, kita sudah tidak lagi menghasilkan asap, katanya menyimpulkan.

Asap tipis yang menye-

limuti Sekadau, kata dia, merupakan asap kiriman dari Kabupaten Ketapang.

Hal ini lantaran aktivitas kebakaran masih cukup tinggi di Ketapang.

Akhmad merujuk pada data pencitraan satelit aqua terra. Kemarin saja, satelit mendeteksi ada 15 titik api yang tersebar di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Ketapang.

Asap dari kebakaran di Ketapang itu terbawa oleh angin ke daerah Sekadau dan beberapa kabupate n l a i n ny a . I n i t e r j a d i karena angin berhembus dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10 sampai 15 knot atau 20 sampai 30 KM/jam, pungkas Akhmad. (bdu)

Sengketa Batas Meningkat, Imbas dari Pemekaran Daerah Gamawan Fauzi

Jakarta-RK. Menteri Dalam Negeri (Mendag ri) Gamawan Fauzi, mengatakan permasalahan sengketa batas mengalami peningkatan, seiring makin luasnya kewenangan yang diserahkan ke daerah, serta terjadinya pemekaran baik di provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan bahkan desa.

Sengketa biasanya dipicu perebutan sumber daya potensial di wilayah tersebut yang pada akhirnya menghambat penyelengga-

raan fungsi pemerintahan, menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan mengganggu iklim investasi.

Karena itu perlu penanganan secara cepat, tepat dan akurat. Sampai saat ini segmen batas yang telah ditegaskan sebanyak 263 segmen batas yang ditetapkan melalui 189 Permendagri, kata Gamawan di sela-sela Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Bidang Pemerintahan Umum di Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut Gamawan, permasalahan batas wilayah muncul karena selama ini batas-batas hanya dibuat di atas kertas. Sementara saat diimplementasikan di lapangan, tidak sesuai.

Waktu pemekaran itu (batas wilayah,red) seringkali hanya ditandai saja di peta. Tapi di lapangan, satu dibanding 100.000 skalanya itu bisa 10 kilometer. Oleh

karena itu di lapangan seringkali ada kendala. Kalau 10 kilometer itu berapa luas tambangnya. Padahal hanya satu titik di peta, katanya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menyatakan, dari total 263 segmen yang telah diselesaikan, 115 segmen di selesaikan tahun ini dalam bentuk 93 Permendagri.

Namun masih terdapat 703 segmen lain yang membutuhkan kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk penyelesaiannya.

Untuk penyelesaiannya, dukungan data yang cermat dan akurat sangat diperlukan dalam setiap proses penanganan batas. Peran dan kerjsama seluruh tingkatan pemerintahan dengan melepaskan semangat kedaerahan sangat diharapkan dalam proses penetapan batas daerah, katanya.(jpnn)

Brigjen Didik Senyum dan Acungi Jempol Usai Digarap KPK Brigadir Jenderal Didik Purnomo usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan simulator uji klinis surat izin mengemudi (SIM) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/10/14). Meski sudah diperiksa tiga kali, namun sampai saat ini KPK belum menahan mantan Wakil Kepala Korp Lalu Lintas Mabes Polri tersebut. Rmol

metro Pangdam XII/Tpr Buka TMMD ke-93 di Bengkayang RAKYAT KALBAR

Jumat, 10 Oktober 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

3

Serentak di 61 Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia BENGKAYANG-RK. Mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Toto Rinanto Soedjiman membuka keg iatan TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD) ke-93 di wilayah Kodim 1202/Skw, Ka m i s ( 9 / 1 0 ) . U p a c a r a pembukaan itu digelar di lapangan Sepakbola Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang.

Hadir pada pembukaan itu, para petinggi Kodam XII/Tpr, Dandim 1202/ Skw, Letkol Robby Lukman Lekmana, Danlanud Singkawang II, Danlanal Pontianak, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, perwakilan Polri, kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bengkayang, serta undangan kabupaten/kota lainnya.

Pangdam saat membacakan amanat Kasad selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD menyatakan, program TMMD ini telah dimulai sejak tahun 1980 dengan

sebutan program ABRI Masuk Desa (AMD), program ini berubah menjadi TMMD setelah era reformasi akibat adanya TAP MPR yang memisahkan TNI dan Polri.

Dikatakan Pangdam, prog ram TMMD ini sudah berlangsung lama yaitu 34 tahun dan sangat dirasakan manfaatnya, bahkan masih dibutuhkan oleh masyarakat. Karena, sebag ian w ilayah Indonesia masih merupakan pedesaan, daerah tertinggal, terpencil dan terisolir, sehingga keberadaan TNI untuk membangun sarana prasarana dan infrastruktur di wilayah itu masih sangat relevan.

Dalam konteks kepentingan akselerasi pembangunan, TMMD dapat dinilai sebagai suatu terobosan yang efektif, efisien dan pro dukt if. Hari ini (kemarin, red) serentak di 61 wilayah kabupaten/kota di Indonesia dibuka TMMD ke-93. Ini menunjukkan relevansi, performance, kepedulian, dan kepekaan TNI dengan

P2WKSS Kelurahan Kuala jadi Sorotan Provinsi S I N G K A W A N G . Tim Penilai Provinsi Kalbar menyoroti komitmen Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat dalam Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarg a Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

Saya melihat suatu gambaran komitmen dari Kota Singkawang. Semoga semua ini akan membawa dampak pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, kata Musfarudin, Ketua Rombongan Tim Penilai P2WKSS Provinsi Kalbar di Gang Kelapa II, Jalan Tani, Kelurahan Kuala, Selasa (7/10).

Kedatangan Tim Penilai P2WKSS ke Kelurahan Kuala ini terkait Lomba Posyandu, Lomba 10 Program PKK, dan tanaman obat keluarga (Toga). Lantaran Kuala merupakan wakil Kota Singkawang dalam Lomba P2WKSS tingkat Provinsi Kalbar. Penilaian ini sebagai evaluasi bagi tim daerah dalam pelaksanaan terpadu, keterlibatan SKPD dan BUMN. Seperti sejauh mana keterlibatannya dalam bantuan program yang diberikan pada lokasi P2WKSS, kata Musfarudin.

Dia menjelaskan, P2WKSS merupakan salah satu program yang sudah dicanangkan se jak 1979, untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dalam pembangunan masyarakat desa atau kelurahan.

Menurut Musfarudin,

harus ada dampak bagi perempuan, sejauh mana peningkatan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Sekarang bagaimana kita semua memiliki harapan secara bersama-sama kalau program ini menjadi suatu motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama membangun, ujarnya.

Terpenting, tegas Musfarudin, kegiatan ini jangan hanya dilihat sebagai lomba.

Tetapi untuk memberikan dorongan bagaimana memiliki komitmen yang tinggi melalui pembinaan di desa dan kelurahan. Sehingga yang dikejar bukan perlombaannya saja, paparnya.

Di tempat yang sama, Lurah Kuala, Iskandar menilai, prog ram P2WKSS sangat positif dalam merencanakan pembangunan untuk pengembangan sumberdaya masyarakat menuju keluarga sejahtera.

Keberhasilan program ini, kata Iskandar, dapat tercapai dengan semangat gotong-royong, serta kerjasama dari SKPD terkait, BUMN, BUMD, serta instansi terkait lainnya.

Untuk menerima kedatangan Tim Penilai P2WKSS Provinsi Kalbar tersebut, juga hadir Wakil Walikota Singkawang H Abdul Mutalib, Camat Singkawang Barat Awang Martin, Camat Singkawang Selatan H Elmin, kepala SKPD, perwakilan BUMN, TNI, Polri, serta undangan lainnya. (dik)

KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK PENGUMUMAN – LELANG Nomor : B- 3079/Q.1.10/Cu.3/10/2014 Kejaksaan Negeri Pontianak dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak akan melaksanakan penjualan umum (Lelang) barang rampasan Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdiri dari : NO

Barang yang dijual (lelang)

Harga Limit (Rp)

Uang Jaminan (Rp)

1.

1 unit mobil truk Mitsubishi FE Super HD No.Pol. KB 9070 J

180.000.000,-

100.000.000,-

2.

1 unit mobil pick up Daihatsu Gran Max No. Pol. KB 8235 BA

63.000.000,-

60.000.000,-

3.

1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. KB 5716 NB

600.000,-

600.000,-

4.

1 unit sepeda motor Yamaha Fino No. Pol. KB 3585 NG

1.472.000,-

1.400.000,-

5.

1 unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. KB 4785 Q

1.202.400,-

1.200.000,-

6.

1 unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna putih biru

2.447.200,-

2.400.000,-

7.

1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam metalik

1.145.600,-

1.100.000,-

8.

1 unit sepeda motor Honda Vario Techno warna putih No. Pol. KB 2124 WP

1.432.000,-

1.400.000,-

9.

1 unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. KB 2022 NA

1.251.200,-

1.200.000,-

10.

1 unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna merah No. Pol. KB 2043 QJ

984.500,-

900.000,-

Keterangan

Barang-barang tersebut diatas sekarang berada di Rupbasan Pontianak.

Waktu dan tempat pelaksanaan lelang : Hari : Kamis tanggal 16 Oktober 2014 pukul : 09.00 Wib bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 6 Pontianak.

Syarat-syarat Peserta Lelang : 1. Barang dijual dengan kondisi apa adanya dan dianggap peserta lelang telah mengetahui kondisi barang.

2. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga naik – naik dimulai dari harga limit.

3. Para peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebagaimana tersebut diatas ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak, dengan No. Rekening : 0076050464 pada PT. BNI (persero) Cabang Pontianak paling lambat sudah efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dengan menyebut nama peserta lelang serta nomor urut barang lelang yang diminati pada bukti setoran.

4. Peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminan wajib mendaftar di Kantor Kejari Pontianak Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 6 Pontianak, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang s/d jam 12.00 Wib. 5. Penjelasan dan melihat barang yang akan dilelang pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 jam 10.00 Wib di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak.

6. Peserta lelang pada saat mendaftar wajib membawa kartu identitas berupa : - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP asli yang masih berlaku berikut foto copy - Materai Rp. 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan foto copy bukti setoran uang jaminan.

7. Peserta lelang/kuasanya wajib hadir dengan menunjukan bukti asli penyetoran uang jaminan dengan membawa kartu identitas asli.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi kewajibannya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditunjuk sebagai pemenang lelang.

9. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran, pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Pontianak, 10 Oktober 2014 Panitia Lelang Kejari Pontianak Ketua Ttd M. FADLAN, S.H. M.H

Pangdam XII/Tpr, Mayjen Toto Rinanto Soedjiman meninjau kesiapan pasukan dalam pembukaan TMMD ke-93 di Lapangan Sepakbola Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kamis (9/10). Kusnadi kepentingan rakyat, yang tidak menampakkan gelagat berkurang, ujar putra dari Mantan Gubernur Kalbar, Mayor Jenderal (Purn)

Soedjiman.

Lulusan Akademi Militer 1984 yang berpengalaman dalam bidang infanteri ini mengatakan, selama ini

alih kendali pembangunan bersifat top down, namun sekarang pemerintah berupaya mengembangkan pembangunan yang se-

laras bersifat bottom up.

Pangdam menambahkan, kegiatan TMMD ini juga mengacu pada kerangka pemikiran TNI, untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara di daerah yang tangguh, TNI berketetapan. Memilih TMMD sebagai salah satu bentuk pengabdian, di samping sebagai Upaya TNI melestarikan nilai sejarah, terutama nilai kemanunggalan TNI-Rakyat, ujar Toto.

Di tempat yang sama, Dandim 1202/Skw, Letkol Robby Lukman Lekmana mengatakan, TMMD ini akan dilaksanakan selama 20 hari, hingga 29 Oktober 2014. Sasarannya adalah sarana fisik rehab beberapa unit jembatan dan juga jalan. Selain itu penyuluhan tentang bahaya narkoba, penegakan hukum yang akan diikuti sebanyak 200 orang personil dari unsur TNI dan masyarakat.

TMMD kali ini mengangkat tema Dengan Program TNI Manunggal Membangun Desa, TNI Bersamasama POLRI, Kementerian/

LPNK, Pemerintah Daerah Dan Seluruh Komponen Bangsa Lainnya, Kita Opt imalkan Pembangunan Dipedesaan Guna Mening k a t k a n Ke s e j a h t e r a a n Masyarakat .

Selain itu kegiatan juga akan fokus pada menyukseskan Bakti Sosial TNI-KB Kes Tahun 2014 dalam rangka revitalisasi program keluarga berencana nasional di Kalbar, terang Dandim.

Sementara itu, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot mengatakan, Pemkab dan masyarakat Bengkayang sangat menyambut baik hadirnya TNI melalui kegiatan TMMD ini. apalagi, TMMD ini juga sebagai upaya mempercepat proses pembangunan.

Baik Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun masyarakat sangat mendukung dan menyambut baik kehadiran TNI dalam kegiatan TMMD, ke depan kerjasama ini akan terus ditingkatkan, demikian Bupati Gidot.

L APORAN : KURNADI E DITOR : J ULIANUS R ATNO

Ketapang Tertinggi Konsumsi Semen Gresik di Kalbar P O N T I A N A K -RK. Kepala D e p a r t e m e n Pe n j u a l a n Semen Indonesia, Bambang Joko mengatakan, kepercayaan masyarakat Kalbar terhadap produk Semen Gresik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan peningkatan penjualan Semen Gresik yang terus tumbuh.

Hingga September 2014, penjualan Semen Gresik area Kalimantan Barat mencapai 196.419 ribu ton

atau meningkat 17 persen dibanding periode yang sama tahun 2013 sebesar 167.517 ribu ton, katanya saat menghadiri kegiatan tahunan Semen Gresik di Pontianak Convention Center (PCC), Kamis (9/10).

Peningkatan penjualan tertinggi, dijelaskan Bambang, terjadi di Ketapang yang mencapai 97.05 ribu ton atau naik 52 persen dibanding tahun lalu sebesar 63.78 ribu ton. Kenaikan tersebut dipicu ad-

anya proyek pembangunan pabrik. Sedangkan penjualan di Pontianak sebesar 97.37 ribu ton minus 9 persen dibanding tahun lalu sebesar 103.73 ribu ton dan Singkawang hingga September 2014 penjualan mencapai 5.000 ton.

Secara keseluruhan sampai saat ini konsumsi semen di Kalimantan periode Januari hingga Agustus 2014 mencapai 2,81 juta ton naik sebesar 1,8 persen, dibanding periode yang

sama tahun lalu sebesar 2,76 juta ton.

Menurutnya, Kalimantan merupakan konsumsi semen tertinggi kedua di luar Jawa setelah Sumatera yang mencapai 7,76 juta ton. Kami akan terus memperkuat posisi pasar Semen Gresik di Kalimantan Barat, dibukanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada tahun 2015 nanti akan semakin memperketat penetrasi pasar semen di Indonesia,

katanya.

Lanjut Bambang, semakin banyak kompetitor yang masuk, semakin variatif merk Semen yang beredar di pasar. Ini yang akan membuat peluang masyarakat untuk menentukan pilihan produk, untuk itu sisi kualitas menjadi konsentrasi kami, kami yakinkan kepada masyarakat bahwa Semen Gresik memiliki kualitas terbaik, demikian Bambang. (agn)

Robohkan Gedung Bekas Hotel Rusen!

S INGKAWANG . Mengenaskan. Bangunan bekas Hotel Rusen di dekat Toa Pekong, laksana sampah besar di tengah kota. Sehingga Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi mengeluarkan perintah untuk meratakannya dengan tanah.

Tolong Dinas Tata Kota mengirimkan surat atau langsung menemui pemilik bangunan itu (Rusen, red) untuk membongkar bangunannya sendiri, tegas Awang Ishak, Rabu (8/10) lalu.

Bekas Hotel Rusen itu masih tegak berdiri dengan lubang dimana-mana karena dimakan lapuk, baik atap maupun dindingnya. Tidak ada lagi yang tinggal di dalam bangunan di depan Jalan Budi Utomo itu.

Jaraknya hanya beberapa meter saja dari Pekong tertua di Kota Singkawang, Toa Pekong yang selama ini menjadi objek yang se-

Kondisi bekas Hotel Rusen yang sangat memprihatinkan. Mordiadi lalu diburu wisatawan. Bagi wisatawan yang ingin ke Toa Pekong, sudah dipastikan melihat gedung di

sebelahnya yang kotor dan rusak parah. Sudah pasti bangunan apkir itu merusak pemandangan (view).

Melihat kondisi bangunan yang sama sekali tidak dirawat pemiliknya itu, Awang memerintahkan

agar segera merobohkan bangunan tersebut. Lagi pula, menurut Awang, kalau bangunan itu dibiarkan dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu, dikuatirkan tibatiba roboh dan menimbun orang-orang yang kerap lalu lalang di dekatnya.

Awang menegaskan, bangunan itu jelas-jelas merusak keindahan kota.

Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang terus berusaha memperindah dan merapikan kota, agar para wisatawan bet a h k e Ko t a A m o y i n i .

Kondisi bangunan bekas Hotel Rusen itu memang seringkali disayangkan beberapa kalangan masyarakat. Termasuk Kapolres Singkawang AKBP A Widihandoko yang tidak habis pikir, mengapa bangunan kosong itu dibiarkan begitu saja. (dik)

Di Mekkah, Listrik dan Leding Nonstop

Jemaah Haji asal Kota Singkawang berangkat ke Masjidil Haram dari Hotel Misfallah.

S INGKAWANG . Bagi umat muslim di Kota Singkawang yang belum rezekinya menunaikan ibadah Haji, pasti ingin mengetahui kondisi penginapan di tanah suci Mekkah, Arab Saudi.

Hal inilah yang mengilhami Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Singkawang, Drs H Karyadi MSi untuk berbagi pengalamannya ketika masih di tanah suci, Mekkah.

Bermodalkan BlackBerry Messenger (BBM), Selasa (7/10) malam waktu Indonesia, Karyadi menyampaikan kepada Rakyat Kalbar, bahwa listrik dan air di penginapan 79 Jemaah Haji asal Singkawang nonstop.

Jangankan mati, gangguan pun tidak pernah, tulisnya.

Dia mengatakan, seluruh Jemaah Haji asal Singkawang diinapkan di Hotel Misfallah, Arab Saudi. Kalau di Singkawang, mungkin hotel ini

sekelas dengan Hotel Prapatan.

Hotel Misfallah ini terdiri atas 10 lantai, ada empat lift yang aktif 24 jam, ujar Karyadi.

Sebenarnya, bukan hanya Jemaah Haji asal Singkawang yang diinapkan di Misfallah ini, tetapi ada juga Jemaah Haji asal Jatim dan Jateng. Jemaah Haji asal Singkawang nginap di lantai 8 dan 9, kata Karyadi.

Setiap kamar, tambah dia, diisi dua hingga delapan orang. Ketika pergi salat ke masjid atau mendengar ceramah selalu bersama. Suasana kebersamaan Jemaah Haji sangat kental terasa, ungkap Karyadi.

Selama menginap di hotel di gurun pasir Arab Saudi itu, kata Karyadi, Jemaah Haji dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang begitu standar. Ketika mengetahui fasilitas ini, tentunya mengingatkan jemaah haji yang akan berangkat nantinya untuk tidak membawa barang bermacammacam seperti pisau, panci dan lainnya, karena semuanya tersedia, ujar Karyadi.

Di Misfallah, setiap lantai ada dapurnya, air minum dan mandi nonstop setiap hari, setiap kamar juga memiliki kamar mandi di dalam.

Ruangannya juga ber-AC dan menyala 24 jam, ungkap Karyadi seraya mengungkapkan suhu di Mekkah bisa mencapai 44 derajat Celcius.

Memang di meja makan tidak

tersedia makanan, tetapi jemaah haji bisa memasak sendiri karena ada dapurnya. Untuk mencari makanan juga bisa ke depan hotel. Tidak repot turun tangga karena lift-nya aktif 24 jam, kata Karyadi.

Jemaah Haji Singkawang pun tidak perlu repot membawa makanan dari kampung, karena di depan Hotel Misfallah banyak pedagang yang menjual berbagai macam makanan Indonesia. Diantaranya gado-gado ubi, tahu, tempe, ikan gembung dan masih banyak lagi. Harganya ratarata 1 real atau kalau dirupiahkan Rp 3.000, jelas Karyadi.

Di kiri dan kanan hotel, kata Karyadi, ramai pedagang Arab yang mahir berbahasa Indonesia.

Jemaah haji yang akan pergi ke Majidil Haram yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari hotel juga melewati pertokoan, sehingga tidak kepanasan pada siang hari, katanya.

Karyadi mengungkapkan, seluruh jemaah haji asal Kota Singkawang sudah menunaikan rukun haji dengan baik dan siap kembali ke Kota Amoy. Terimakasih atas doa warga Singkawang. Bagi yang belum berangkat ke tanah suci, kami doakan semoga Allah mengizinkan untuk menunaikan haji di tahun berikutnya, katanya.

S e k e d a r i n f o r m a s i , Ka r y a d i menunaikan ibadah haji tahun ini bersama istrinya yang merupakan

Drs H Karyadi MSi dan Dra Hj Istri Handayani MSi. Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, Dra Hj Istri Handayani MSi. (dik)

Pro

RAKYAT KALBAR

EKBIS

4

Jum at, 10 Oktober 2014

Perbesar Porsi Swasta Garap Infrastruktur JAKARTA-RK. Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah berjanji lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan proyek-

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 1 (kesatu) Oktober 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.250 20.000 50.000 115.000 60.000 125.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 23.000 60.000 120.000 65.000 135.000 17.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

proyek infrastruktur.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, ketidakjelasan pembiayaan itu menjadi salah satu penyebab minimnya proyek infrastruktur.

Bahkan, proyek yang sudah berjalan pun tidak sedikit yang berhenti karena tidak ada kejelasan pembiayaan. Karena itu, kita akan tarik lebih banyak swasta dengan memperkuat skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta), ujarnya kemarin (8/10).

Menurut Bambang, pemerintah segera menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas.

Lalu, menetapkan dengan jelas proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN, serta proyek yang akan dibiayai dengan skema public private partnership.

Termasuk apakah suatu proyek diserahkan kepada BUMN atau ke swasta, katanya.

Dia mengakui, selama ini juga ada beberapa proyek dengan skema public private partnership yang mengalami kendala. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPPIP jadi andalan untuk mempercepat proyek infrastruktur, ucapnya.

Sebagaimana diwartakan, KPPIP dipersiapkan untuk mengelola proyek prioritas yang harus dibangun dalam 1-5 tahun ke depan. Itu sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Karena itu, proyek-proyek berskala besar dan prioritas nanti langsung diawasi KPPIP. Direktur Kerja Sama Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership (PPP) Bappenas Bastari Pandji Indra menambahkan, keterlibatan swasta

Ilustrasi

memang menjadi keharusan karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam lima tahun ke depan, setidaknya Indonesia butuh USD 550,3 miliar, ujarnya.

Menurut Bastari, dana yang setara Rp 6.000 triliun itu dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur sepanjang periode 2015-2020. Mulai sektor transportasi, energi, perumahan, hingga telekomunikasi. Kalau ingin ekonomi tumbuh baik, semua infrastruktur harus dibenahi, katanya.

Data Bappenas menunjukkan, infrastruktur jalan membutuhkan dana yang terbesar, yakni

hingga USD 107 miliar. Lalu, infrastruktur sumber daya air USD 91,6 miliar, air bersih dan sanitasi USD 55,9 miliar, serta transportasi laut USD 47,2 miliar.

Meski demikian, Bastari mengakui, jika kebutuhan dana infrastruktur USD 550 miliar, itu tidak mudah didapat. Dia menyebutkan, pemerintah memiliki keterbatasan dana yang dialokasikan dalam APBN. Karena itu, pemerintah mendorong partisipasi swasta maupun BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Inilah yang nanti dijalankan dengan skema public private partnership, ujarnya. (jpnn)

Harga CPO Merosot, Penerimaan Melorot J AKARTA -RK. Merosotnya harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) langsung memukul penerimaan pos bea keluar. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Susiwijono Moegiarso menuturkan bahwa penurunan harga CPO membuat tarif bea keluar mengecil. Apalagi volume ekspor menyusut. Itulah penyebab realisasi penerimaan bea keluar jauh dari target, ujarnya kemarin (8/10).

Berdasar data Ditjen Bea Cukai, realisasi penerimaan bea keluar periode Januari-Agustus 2014 baru mencapai Rp 9,36 triliun atau 68,20 persen dari target yang dipatok dalam APBN Perubahan 2014 sebesar Rp 20,60 triliun. Realisasi tersebut masih berada di bawah target Januari-Agustus yang mencapai Rp 13,73 triliun.

Susiwijono menyatakan, harga CPO sepanjang tahun ini berfluktuasi, namun berada di level rendah. Karena itu, tarif bea keluar ikut berfluktuasi.

Misalnya, pada Januari 12 persen; Februari dan Maret (10,5 persen); April (13,5 persen); Mei dan Juni (12 persen); Juli dan Agustus (10,5 persen); serta September (9 persen). Bahkan, bulan ini bea keluar CPO turun menjadi nol persen, ungkapnya.

EQUATORIANA

Sepanjang September, harga CPO memang menyentuh level terendah dalam lima tahun terakhir. Bahkan, bulan ini harga masih diproyeksi tertekan dengan harga referensi CPO USD 727 per metrik ton. Itulah yang mengakibatkan tarif bea keluar CPO berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 75/2012 menjadi nol persen.

Menurut Susiwijono, merosotnya harga C P O d i p i c u t u r u n ny a p e r m i n t a a n . Ap a l a g i eksporter CPO Indonesia harus berhadapan dengan kompetitor asal Malaysia. Buktinya, beberapa pembeli CPO Indonesia berpaling ke CPO Malaysia. Alasannya, meski dinaikkan dari 5,0 persen menjadi 5,5 persen pada Maret lalu, pajak atas RBD palm oil dari Malaysia masih lebih rendah daripada pajak di Indonesia yang mencapai 10,5-13,5 persen.

Selain itu, Tiongkok sebagai salah satu pasar terbesar CPO sedang berupaya mengurangi inventory. Tiongkok sekarang mengembangkan komoditas minyak kacang kedelai. Sebab, perbedaan harga antara minyak kacang kedelai dan CPO mencapai USD 80 per metrik ton. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif.

Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

Ilustrasi

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Sumber : inilah.com

Sms Warga

Tanggapan

Tidak Berkah Saat ini xbx jadi axx xxi. Udah kaya raya, udah merasakan nikmatnya dunia, apalagi yang dia cari? Kok masih mau jadi budaknya xxi? Kami (seluruh rakyat) heran? Seperti kerbau dicucuk hidung saja. Tidak akan berkah hidup seperti itu. Lihat saja nanti?

085247071360 1-10-2014

20.00

Membujuk Masyarakat Kapolres Sambas harus tegas dan masuk ke pelosok desa terpencil untuk membujuk masyarakat disana, agar senpi boman mau diserahkan demi keamanan. Jangan sudah terjadi baru ribut.

Bagaimana caranya agar bisa diserahkan baik-baik agar tidak diproses secara hukum, tegas dan tegas jangan di kantor saja seperti patung, terlalu.

082350687903 26-9-2014

HARIAN

Apapun bentuknya demokrasi di negeri ini, baik berupa pemilihan langsung maupun melalui DPRD, korupsi tetap saja bereaksi mengikis uang rakyat.

Reformasi kebabalasan akan semakin maraknya korupsi dan narkoba akan memporakporandakan generasi penerus bangsa oleh para koruptor dan mafia kapitalis asing/lokal.

Kerusakan lingkungan hidup tak terbendung dengan semakin maraknya PETI alias ilegal mining. Taman nasional, hutan lindung, gunung, mangrove, gambut dibabat hampir tak berhenti dan instansi terkait membiarkan. Apakah tidak ada lagi pemerintah yang mau peduli dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara?

Jika demikian, janganlah anda menangis karena miskin, lebih baik jadi singa satu hari daripada jadi domba seribu tahun! Dengan artian, lebih baik memilih mati daripada hidup tertindas. Koruptor memang tersohor, terhormat, dan penyelamat? Akan tetapi koruptor adalah paling pengkhianat. Ibrahim Myh. 081288673500 28-9-2014

10.58

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui DPRD. Hasil ini dipilih DPR dalam sidang paripurna yang menyuguhkan perdebatan panjang, Jumat (26/9) pukul 02.00, setelah dilakukan voting. Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir. Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara menjadi tidak seimbang ketika divoting. Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara. Meski Pilkada melalui DPRD merupakan aturan yang bersifat lex generalis. Yaitu, aturan yang bersifat umum berlaku di semua wilayah di Indonesia. Namun, mekanisme lex generalis tidak berlaku terhadap daerah yang memiliki aturan lex specialis, yakni aturan bagi daerah otonom yang ditetapkan dalam sebuah UU khusus. Empat daerah tersebut, yaitu DKI Jakarta dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam dengan UU Nomor 11 Tahun 2006, Daerah Istimewa Jogjakarta dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, dan Provinsi Papua dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008, dan sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008. Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski Koalisi Indonesia Hebat berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia di periode mendatang, tapi lembaga legislatif justru dikuasai Koalisi Merah Putih. Apalagi Partai Demokrat memilih menjadi penyeimbang diantara kedua koalisi tersebut. Jokowi-JK yang akan dilantik pada Oktober mendatang langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara.

Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Menurut anda?

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS dan BBM bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

15.47

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Roby, M. Fahrizal. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika.

Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jais (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

KURSI RAKYAT KURS

RAKYAT KALBAR

uk unt

PDIP Tunggu Adik Prabowo Buktikan Rencana Ganggu Jokowi

Tjahjo Kumolo JAKARTA. Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Hasim Djojohadikusumo yang akan mengganggu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti tak membuat keder PDIP sebagai partai pengusung Jokowi-JK itu gentar. Sebaliknya, PDIP justru menantang adik Prabowo Subianto itu membuktikan ucapannya.

Silahkan saja kalau Hashim akan menghambat pemerintahan presiden terpilih rakyat Indonesia, Bapak Jokowi, ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat kepada wartawan, Kamis (9/10).

Ia mengakui bahwa partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) memang sedang menguasai parlemen. Namun, Tjahjo tak khawatir jika ancaman Hashim itu benar-benar direalisasikan.

Khawatir yang bagaimana? Kan baru pernyataan. Kalau mau menghambat program pemerintahan Jokowi kelak yang jelas programnya prorakyat, untuk kepentingan rakyat Indonesia, kalau mau dihambat ya silakan, rakyat Indonesia menunggu, pungkasnya. (jpnn)

Hashim Tak Paham Politik dan Hukum J AKARTA . Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Hashim Djojohadikusumo yang disebut akan menghambat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden nantinya, dinilai sebagai sikap dari orang yang tidak paham detail politik dan hukum.

Hal tersebut dikatakan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, menjawab pertanyaan wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (9/10). Itu hanya omongan satu orang dari pengusaha yang mungkin tidak mengerti detail politik dan hukum, ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Menurut Jimly, rakyat Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 252 juta jiwa. Mereka itulah yang secara konstitusi menentukan jalannya pemerintahan Jokowi-JK lima tahun ke depan.

Dimana logikanya, 252 juta jiwa bisa terpengaruh dari omongan 1 orang. Saya justru sarankan Hashim nikmati saja demokrasi ini bersama dunia usaha yang dia geluti, demikian Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini. (jpnn)

Poros Muda Golkar: Ical Seperti Monster Politik berangan dipecat. Ketika pak Jusuf Kalla kita tahu banyak yang membelot tetapi tidak mau memecat, kata Iskandar.

Namun, hingga hari ini, Ical tetap menjabat posisi tersebut. Padahal, selama masa kepemimpinannya, Ical tidak memiliki prestasi. Pileg kalah, pilpres kalah, kursi (DPR) juga kurang dari sebelumnya.

Malah dia jadi relawan, kata Iskandar.

Ia mengakui bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Golkar bisa diundur satu tahun ke depan sesuai rekomendasi Munas 2009 apabila Pilpres 2014 berlangsung dua putaran, serta, jika Ical menjadi calon presiden.

Namun, kenyataannya, diingatkan Iskandar, AD/ART partai tidak berubah di mana masa kepemimpinan ketua umum tetap lima tahun. Ke-

J AKARTA . Posisi Aburizal Bakrie alias Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar kembali digoyang. Sejumlah politisi muda partai beringin itu pun kembali mengingatkan bahwa masa tugas Abu Rizal Bakrie sudah selesai pada.

Dalam jumpa pers Poros Muda Partai Golkar di restoran Sari Kuring, kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (9/10), politisi Golkar Iskandar Mandji memastikan, kepemimpinan Ical di partai beringin telah selesai. Mengingat, sesuai AD/ART, jabatan Ical sebagai ketua umum berakhir pada 8 Oktober 2014.

Ical juga dinilai bersikap otoriter dengan melakukan pemecatan sejumlah kader.

Padahal, Ical banyak gagal dalam melaksanakan program-program kerja. Seperti monster politik, yang berse-

tika pileg dan pilpres dan pelaksanaan program sudah selesai, sekarang (Ical) tidak ada kerjanya, tegasnya.

Sementara itu, pendiri Partai Golkar, Suhardiman meminta Ical untuk mundur dari kursi ketua umum partai dan tidak mencalonkan diri kembali dalam Munas berikutnya. Lebih baik Ical mengundurkan diri, menghilangkan kebosanan massa, ujar Suhardiman di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

Selama dipimpin Ical, menurut dia, Partai Golkar berada dalam fase kemunduran. Terlebih, tidak ada kaderisasi yang jelas di bawah kepemimpinannya. Selama kepemimpinan ARB kemajuan nggak pernah, kemunduran, yang pokok, kaderisasi enggak ada selama ini, padahal perlu membentuk kader

Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

Biro LOWONGAN Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji 0852 45084541 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang, Hubungi Suhardin 081352112659

JAKARTA. Direktur Institute for Transformation studies, Saiful Haq mengatakan, parlemen yang kini dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjadi ganjalan utama Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Terutama pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-JK yang diusung Koalisi Indonesia Hebat itu.

Saiful yakin, banyak hal yang akan menghambat realisasi janjijanji Jokowi-JK yang disampaikan saat kampanye pemilihan presiden lalu. Tidak hanya program tapi pemilihan Kapolri, Panglima TNI, Gubernur BI, Komisoner KPK, KPU, Jaksa Agung dan lainlain dipastikan akan berlangsung alot, kata Saiful, Kamis (9/10), menanggapi pernyataan Ketua Garda Pemuda Nasdem, Martin Manurung.

Saeful menjelaskan, ibarat perang Jokowi sudah terkepung dari laut dan udara dan tinggal

Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kallah

bagaimana menjalankan strategi darat. Saiful pun setuju dengan Kabinet Infanteri, seperti pernyataan Martin Manurung.

Menurutnya, Jokowi membutuhkan kabinet yang solid,

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hubungi Dedy

bangsa, jadi pendapat saya tidak meneruskan lagi, kata pendiri Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) itu.

EO-TKG juga menegaskan bahwa kepemimpinan Ical

sudah berakhir karena sudah berakhir hari ini. Hal itu berdasarkan pelaksanaan Munas VII di Pekanbaru pada tanggal 5-8 Oktober 2009.

(Rmol)

bergerak cepat, militan dan tanpa cela. Untuk itu sesegera mungkin Jokowi kembali ke panggung dan melupakan hiruk pikuk di parlemen. Rapatkan barisan sendiri.

Bagaimanapun perang ditentukan

di darat, baru menang kalah menjadi nyata, jelasnya.

Saeful menambahkan, komposisi kabinet Jokowi haruslah figur yang berintegritas dan bernyali.

Serta berani berhadap-hadapan dengan parlemen, punya rekam jejak yang bagus sehingga tidak mudah dijatuhkan.

Unsur yang terpenting, sebagaimana infanteri: menguasai medan (persoalan), punya kemampuan menyerang dan bertahan, serta bisa survive dalam setiap perubahan keadaan, imbuhnya.

Dia mengatakan, Jokowi pasti tahu betul siapa yang selama ini mendukungnya dengan setia dan tak kenal gentar. Disanalah kabinet infanteri itu menjadi relevan, pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Diskusi dan Seminar Bidang Kepemudaan DPP Partai Hanura bertema Revolusi Mental, Pemuda dan UU Pilkada di gedung DPP Partai Hanura,

Jakarta, Jumat (3/10), Martin Manurung mengatakan, tanpa harus ada dikotomi tua atau muda, menteri harus punya stamina tinggi.

Kalau bisa komitmennya membangun negara lewat kementeriannya tak diragukan.

Memiliki integritas dan handal dalam melakukan lobi serta punya terobosan-terobosan yang berani, katanya.

Kapasitas seperti itu, lanjut Martin, sangat diperlukan dan penting untuk mengimbangi dinamika yang terjadi di DPR karena semua lini dikuasai KMP. Menurutnya, yang lebih penting lagi dalam memilih menteri Jokowi harus merekrut orang yang loyal kepadanya.

Hal itu penting agar peristiwa yang dialami Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika berkuasa tidak terulang kepada Jokowi. (jpnn)

KMP Hanya Agen Kontrol di Parlemen Jumadi: Gaya Kepemimpinan Jokowi Menentukan Arah Pembangunan ke Depan

PONTIANAK-RK. Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Jumadi mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan

atau ditakutkan Capres terpilih Joko Widodo alias Jokowi dan partai pengusungnya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di pemer-

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

PELUANG INCOME Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah

7089235

intahan baru nanti, meski parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).

Berkuasa atau tidaknya kubu Indonesia Hebat di parlemen, juga tidak lantas menjamin leluasanya semua kebijakan program Presiden terpilih Joko Widodo nantinya. Kemenangan kubu KMP di parlemen itu adalah dinamika politik, bukan salah satu percobaan untuk mencekal Jokowi, karena Presiden mempunyai otoritas mutlak di Indonesia, tegasnya kepada Rakyat Kalbar, Kamis (9/10).

KMP, menurut Jumadi, hanyalah agen kontrol di parlemen terhadap kebijakan-kebijakan

HUB/SMS”BERMINAT”

0822 7681 5430 0877 6819 1666

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

0813 4806 2271 0856 5085 7244

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius) - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

A H O K

NATA 0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

Menjual Alat Therapy Kesehatan dll,

PROMO IDUL FITRI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

Jokowi juga sangat menentukan keberhasilan program pemerintahan baru ke depan, ujarnya.

Jika Jokowi tidak mampu menjalin komunikasi dengan baik, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kebijakannya nanti. Terutama mengenai rencana kenaikan harga BBM, yang nantinya akan dikonversikan ke anggaran pembangunan.

Diharapkan kemampuan kepemimpinan Jokowi dalam meyakinkan para wakil rakyat di Senayan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat dan bukan kepentingan kelompok atau pribadi, pungkas Jumadi. (bel)

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675 PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

DJl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 CARA MUDAH

di Biro Harian

085245412468 BB : 29D9FFBE

ERTIGA

pemerintahan baru nanti. Jadi, keberadaan KMP tidak perlu dikhawatirkan, apalagi ditakutkan.

Ia pun menyarankan agar Jokowi membangun komunikasi aktif dengan kubu KMP, duduk bersama dalam menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Muaranya tetap untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, kata Jumadi, rakyat yang akan menilai sendiri siapa yang sebenarnya mengutamakan kepentingan rakyat dan siapa yang mementingkan kepentingan kelompok tapi mengatasnamakan rakyat. Jadi, gaya kepemimpinan

PASANG IKLAN

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139

MENERIMA PANGGIL AN

PEMIJATAN TRADISIONAL

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

MENERIMA PESANAN :

(tanpa kerja) (www.indofxexpress.com)

HUB: BANG ABU

Aburizal Bakrie

Ibarat Perang, Jokowi Sudah Terkepung dari Laut dan Udara

DI BUTUHKAN SEGERA

Pendaftaran Diklat

5

Kepemimpinan Ical Sudah Selesai

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT WIN ONE KARAOKE membutuhkan tenaga kerja Soundman & Bartender (Pria & Wanita), Akunting & Kasir (Wanita), menguasai komputer, memiliki pengalaman dibidangnya. Lamaran diantar ke Jl. Budi Karya No. D1-D4, Telp. 0561-762330

Jumat, 10 Oktober 2014

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms Gedung Graha Pena KALBAR Lt. 3 4. Materi kami Design Hotline : (0561).768677 5. Pembuatan Form Order HP : 0852 454 11544 6. Pembayaran Pin : 73F2B87C 7. Iklan Siap Tayang

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kantor : Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

6

RAKYAT KALBAR Jumat, 10 Oktober 2014

Mikroskop Super Sabet Nobel Kimia

STOCKHOLM ‒ Setelah Nobel Fisika, Royal Swedish Academy of Sciences mengumumkan pemenang Nobel Kimia kemarin (8/10). Kali ini giliran dua ilmuwan asal Amerika Serikat (AS) dan seorang ilmuwan asal Jerman yang menyabet penghargaan bergengsi tersebut.

Trio ilmuwan itu menjadi nobelis berkat miskroskop.

Stefan Hell bersama Eric Betzig dan William Moerner memaksimalkan fungsi lensa mikroskop. Melalui riset terpisah, tiga pria tersebut sukses meningkatkan kinerja optik mikroskop hingga ke tingkat nano.

Dengan demikian, ilmuwan bisa menggunakan mikroskop untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Misalnya, molekulmolekul jaringan. Sebelumnya, kemampuan lensa mikroskop terbatas. Kini ilmuwan di seluruh dunia telah menggunakan pengamatan tingkat nano untuk menyelidiki penyakit atau obat-obatan, ungkap komite nobel dalam pernyataan resminya.

Semua itu, lanjut komite nobel, berkat penemuan Hell dan dua rekannya sesama ilmuwan.

Menurut komite yang berbasis di Swedia tersebut, dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan berutang budi pada trio ilmuwan tersebut.

Peningkatan resolusi optik mikroskop itu bermula dari riset Hell. Sekitar 1990, pria 51 tahun tersebut berusaha mengamati molekul fluorescent lewat mikroskop. Saat itu dia menggunakan bantuan sinar laser yang diarahkan ke molekul fluorescent untuk mem-

Nurhayati Yakin Terpilih Jadi Presiden Parlemen Dunia

Nurhayati Ali Assegaf

JAKARTA-RK. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf menyatakan kesiapannya menjadi calon Presiden Inter Parliamentary Union (IPU) periode 20142017 melalui pemilihan calon Presiden IPU yang akan dilakukan pada 16 Oktober 2014 mendatang di Genewa, Swiss. Nurhayati yakin akan terpilih karena sudah mendapat dukungan besar dari parlemen di dunia.

Pada 16 Oktober nanti pemilihannya akan dilakukan, dan saya yakin akan terpilih karena sudah mendapat dukungan parlemen-parlemen di dunia. Apalagi Indoensia dengan segala kesantunannya dalam berpolitik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, maka dunia mendukung kita, tegas Nurhayati pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/10).

Hadir dalam konperensi pers tersebut Ketua DPR RI Setya Novanto, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Tantowi Yahya, Mutia Hafidz, dan pejabat Kemenlu RI. Pencalonan saya sudah masuk web resmi IPU dan DPR sudah mengkaji secara mendalam, kata Nurhayati yakin.

Nurhayati berjanji sebagai Presiden IPU akan membawa visi Indonesia sebagai negara demokrasi yang inklusif, memperbaharui komitmen parlemen untuk terlibat dengan dunia internasional yang lebih luas. Termasuk pemerintah dan PBB, serta mempertahankan pemerintahan yang baik, dan mempromosikan dialog untuk menyelesaikan

konflik dan sesuai dengan misi utama IPU menjadi penegak perdamaian dan demokrasi di dunia.

Seyo Novanto menegaskan dukungannya jika Nurhayati memiliki pengalaman yang luas diberbagai posisi di IPU, yang tentunya akan menguntungkan kerja IPU sebagai puncak parlemen di dunia. Saya yakin Ibu Nurhayati mampu menjalankan tugas sebagai Presiden IPU, karena sudah berpengalaman dan teruji selama menjadi politisi Demokrat, ujarnya.

Mutia Hafidz menambahkan, dalam pencalonan ini perlu dukungan media dan masyarakat luas, apalagi Indoensia mempunyai peluang 100 persen menjadi pimpinan IPU. Jadi, peluang Indonesia 100 persen bisa diterima oleh parlemen dunia, katanya.

Sebelumnya Nurhayati menduduki beberapa posisi penting di IPU yakni menjabat sebagai Presiden Komite Koordinator Perempuan Parlemen periode 2010-2012, 2012-2014 dan merupakan anggota dari Komite Eksekutif selama 2 periode.

Selain itu, ia juga memiliki posisi strategis lain di beberapa organisasi parlemen termasuk Asean Parliamantary Assembly (AIPA), Organisasi parlemen melawan korupsi (Gopac), Parlemen Aksi Global (PAG) dan Asian Parliamentari Assembly (APA), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan lain-lain. (Rmol)

Habib Novel Terancam 8 Tahun Penjara JAKARTA. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menegaskan bahwa Habib Novel Bamukmin terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Pentolan Front Pembela Islam yang diduga menjadi koordinator lapangan aksi demonstrasi ricuh di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, ini dikenakan pasal berlapis dan dijebloskan ke sel tahanan.

Unsur objektif menahan Novel sudah terpenuhi, yakni ancaman hukuman di

atas lima tahun penjara. Itu ancaman hukuman tujuh sampai delapan tahun, kata Kabid, Kamis (9/10).

Dijelaskan Kabid, Novel dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan, 170 tentang pengeroyokan, dan 214 KUHP tentang melawan petugas. Selain itu penahanan Novel juga didasari unsur subjektivitas penyidik. Yakni, mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga,

penyidik memutuskan menahan Novel.

Surat penahanan ditandatangani pukul 13.00, terangnya.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Heru Pranoto, dengan ditahannya Novel maka sudah ada 22 tersangka. Empat dari 22 orang itu merupakan anak di bawah umur, tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. (jpnn)

Isu Referendum.........................................................................................................dari halaman 1 tiga opsi, antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian, dan merdeka per-pulau.

Cornelis mengatakan, usulan tersebut baru sekedar wacana pribadinya karena sikap elit partai seolah memperlemah rakyat. Menurutnya, cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, na-

mun sebaliknya demokrasi justru menurun.

Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulsel, kata Cornelis pada pekan lalu (Minggu, 5/10).

Usulan tersebut baru akan diajukan jika Mahkamah Konstitusi

(MK) menolak uji materi UU MD3.

Langkah itu akan ditempuh Cornelis, kalau pemilihan MPR-DPR tak berjalan dengan baik. Dan, ada masalah dalam pelantikan Jokowi-JK di MPR RI karena hal itu akan menjegal jalannya pemerintahan mendatang.

Sehingga, lebih baik referendum.

Re-editing: Mohamad iQbaL

ecahkannya menjadi ukuran lebih kecil. Dia lantas menyaring pecahan-pecahan tersebut dan mendapatkan objek berukuran 20 nanometer.

Kekanak-kanakan memang. Tetapi, saya sangat senang melihat gambar beresolusi tinggi melalui mikroskop setelah percobaan itu, ungkap Hell.

Direktur Max Planck Institute for Biophysical Chemistry di Kota Goettingen, Jerman, itu berhasil mematahkan asumsi rekan-rekannya sesama ilmuwan yang menganggap peningkatan resolusi optik mikroskop sebagai hal mustahil.

Di tempat terpisah, Betzig dan Moerner menyempurnakan temuan Hell itu. Mereka lantas menerapkan fungsi maksimal mikroskop tersebut di bidang kesehatan. Hell menggunakan mikroskop untuk menyelidiki fungsi sel syaraf demi menunjang risetnya tentang sinaps otak.

Sementara itu, Beitzig dan Moerner masingmasing mengamati pembelahan sel embrio dan protein di tubuh penderita Sindrom Huntington. Sekarang, secara teori, tidak ada lagi struktur yang ukurannya terlalu kecil untuk diselidiki, tegas komite nobel.

Peningkatan fungsi lensa mikroskop telah membuka jalan bagi berbagai riset penting bidang kesehatan maupun biologi. Karena itu, Hell, Beitzig, dan Moerner berhak atas hadiah uang tunai 8 juta kronor atau sekitar Rp 13,5 miliar. (jpnn)

Tragedi Goa Boma Lurah di Kalbar Lapangan Kerja Minim, PETI Jadi Pilihan Pontianak-RK. Tewasnya 21 pekerja pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Goa Boma, Menterado, Bengkayang bukan fenomena baru di Kalbar.

Masyarakat yang selalu tergiur dan percaya, bahwa kandungan emas di Desa Goa Boma dan Menterado mengandung alluvial, menjadi pemicu masyarakat selalu berada di lokasi PETI, kata Ali Nasrun, pakar ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, kemarin.

Masyarakat betah bekerja sebagai penambang PETI, karena dipengaruhi dari turun temurun sebagai pekerja penambang emas.

Mereka tidak mempersiapkan diri seperti menanam karet dan perkebunan lainnya, seakan-akan tidak ada pilihan lain untuk bekerja. Apalagi masyarakat terdesak memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, mengharuskan diri untuk bekerja apa saja.

Walaupun secara pribadi mereka telah mengetahui dari resiko yang mungkin akan terjadi pada diri pekerja, jelas Ali Nasrun.

Ali Nasrun meyakini, pekerja PETI di Desa Goa Boma dan sekitarnya sudah berlangsung sejak abad 19, zaman kerajaan Sambas yang mendatangkan pekerja dari Negara Cina, hingga masuknya para penjajah, Belanda dan Jepang di Kalbar, khususnya daerah Menterado. Sehingga pekerjaan sebagai penambang PETI telah membudaya serta melekat dan bukan hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Pekerjaan ini menjadi pilihan utama untuk mencari nafkah hingga sekarang.

Akan tetapi masyarakat tidak banyak pilihan dalam menentukan pilihannya untuk bekerja. Sedangkan siklus hidup terus berjalan, terutama dalam memilih tempat bekerja, yang disebabkan masih minimnya perusahaan yang ada di Kalbar, tegasnya.

Meskipun resiko PETI mempertaruhkan nyawa telah diketahui, dikarenakan impitan ekonomi dan kebutuhan hidup dan keluarga semakin meningkat, mengharuskan masyarakat untuk bekerja. Apalagi hasilnya yang memuaskan dan cukup untuk memenuhi keperluan keluarga bagi mereka.

Tragedi Goa Boma harus menjadi pelajaran

yang sangat berharga bagi pemerintah kabupaten/kota di Kalbar. Pemerintah tidak dapat mengelak dari tragedi yang terjadi. Namun pemerintah sudah seharusnya memikirkan jalan keluarnya dari permasalahan yang telah terjadi. Dengan melibatkan seluruh stakeholder di daerahnya masing-masing, agar ke depannya tidak terjadi kembali, ungkap Ali Nasrun.

Primadonanya PETI, tidak lantas terus di pertahankan oleh masyarakat untuk mencari nafkah seperti saat ini. Mestinya peran pemerintah daerah sangat besar untuk dapat mengintervensi pekerjaan yang dinilai sangat berisiko tersebut. Menurut penilaian Ali Nasrun, ada dua masalah yang akan terjadi jika eksploitasi PETI tidak di tutup. Pertama masalah lingkungan PETI sangat mutlak merusak lingkungan, karena tanah di bongkar dan meninggalkan lubang-lubang besar di sekitar lokasi penambangan. Kerusakan ini sulit untuk menjadi kondisi yang baik. Kedua masalah keamanan yang banyak menelan korban akibat bekerja sebagai PETI. Bahkan seakan-akan menjadi lumrah bagi masyarakat.

Saya merekomendasikan kepada seluruh Pemkab/Pemkot di Kalbar, dapat berpikir untuk membangun konsep ekonomi terpadu.

Dengan melibatkan investor yang mempunyai komitmen bersama-sama berkontribusi terhadap daerah, bukan mengejar keuntungan semata, ungkapnya.

Selama ini program pemerintah yang telah berjalan, bukan konsep ekonomi terpadu.

Karena membangun tempat usaha atau lapangan pekerjaan masih setengah-setengah.

Seperti perusahaan sawit dan karet, sudah banyak digalakkan di Kalbar, namun sampai saat ini belum mampu membangun pabriknya yang mampu mengolah hasil sawit dan karet yang telah dihasilkan. Padahal jika dibangun pabriknya, dapat menyerap karyawan dari masyarakat Kalbar. Maka masyarakat tidak harus bekerja yang penuh dengan resiko tinggi, jelas Ali Nasrun.

Laporan: Abelnus Editor: Hamka Saptono

Diingatkan Kembali ..............................................dari halaman 1 Sementara, salah seorang peserta tes CPNS yang mendaftar di Kabupaten Landak, Koleta mengaku belum mengetahui diundurnya pelaksanaan tes tersebut. Pasalnya, ia mengaku masih berpatokan pada web BKN. Peserta tes yang berdomisili di daerah Kuala Dua, Kubu Raya, ini juga mengatakan, masih bingung dengan sistem komputerisasi tes itu. Karena baru pertama kali mengikuti model CAT, jelas Koleta.

Dengan mencuatnya ketidaktahuan para

peserta ini, BKD Kalbar meminta pemerintah kabupaten dan kota menyebarluaskan pengumuman penundaan kepada para peserta tes. Kepada para CPNS, Kartius mengharapkan mereka dapat melakukan simulasi tes.

Agar nantinya tidak kaku saat mengikuti tes yang sesungguhnya, tutup dia.

Laporan: Abelnus Editor: Mohamad iQbaL

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Jumat, 10 Oktober 2014

7

Langit Belum.................................................................................................................dari halaman 1 Warga Kembali ...........................................................dari halaman 1 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Banyak pengertian hukum yang diberikan para ahli hukum. Misalkan Plato, dalam bukunya Republik, mengartikan hukum sebagai sistem peraturanperaturan yang teratur dan tersusun baik, yang mengikat masyarakat.

Menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

Dalam Negara hukum, rakyat tidak lagi diperintah oleh seorang raja atau apapun namanya. Tetapi diperintah berdasarkan hukum (Jhon Lockce).

Ide ini merupakan suatu isyarat bahwa bagi Negara hukum mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum.

Berbicara mengenai penghormatan terhadap supremasi hukum di Indonesia, pastinya tidak terlepas dari karut marut persoalan hukum dari dulu hingga saat ini.

Banyak suara sumbang tentang penegakan hukum akan kita dengar di sekitar kita. Salah satu contohnya di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar.

Belakangan terakhir, tuntutan keadilan disuarakan oleh sejumlah kalangan masyarakat di Sintang. Mereka merupakan kaum kerabat terpidana kasus Otonomi Daerah (Otda) 2008, Mikail Abeng.

Puluhan massa berunjukrasa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang.

Mereka mendesak supaya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Riono Budi Santoso, angkat kaki dari Sintang.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Riono dinilai tidak menegakkan hukum secara

adil terkait kasus dana Otda. Padahal hasil audit BPKP memastikan telah terjadi kerugian negara.

Tercatat 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tujuh dari eksekutif, turut menikmati aliran dana tersebut. Anehnya, penerima dan pemberi lainnya tidak diproses.

Sejumlah nama-nama penikmat dana Otda itu masih aktif di pemerintahan, baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Sedangkan Abeng, telah mengembalikan dana tersebut, namun proses hukum tetap berlanjut.

Kasus Abeng telah inkrach di Mahkamah Agung (MA) deng an nomor perkara 169 k/Pid.Sus/2008, tanggal 20 Desember 2008.

Masa kurungan badan yang harus dijalani sekitar enam bulan, setelah dikurangi masa tahanan. Selain itu, denda Rp 50 juta atau subsider enam bulan penjara.

Namun, pihak Abeng bersama kuasa hukumnya Yaswin menafsirkan, putusan MA tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (k) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni tidak ada memerintahkan kepada terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Sehingga batal demi hukum atau sama dengan tidak ada putusannya.

Penafsiran itu merujuk Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 /puu-x/2012 tanggal 20 November 2012, yakni putusan yang tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf (k) batal demi hukum.

Berbeda dengan pihak Kejaksaan Negeri Sintang. Mereka berpandangan putusan MA telah ďŹ nal, dan harus dilakukan eksekusi. Atas keyakinan itu, mereka berupaya melaku-

kan eksekusi terhadap Abeng.

Adapun soal tuntutan keadilan supaya memroses pemberi dan penerima dana Otda lainnya, Kajari Sintang Riono Budi Santoso berdalih, hal itu bukanlah kewenangannya, melainkan ada di Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati).

Alasannya, kasus tersebut ditangani Kejati, bukan Kejaksaan Negeri Sintang. Pihaknya hanya selaku eksekutor menjalankan putusan MA. Celakanya, sejak putusan MA 2008 silam, tidak ada eksekusi dilakukan Kejaksaan Negeri Sintang. Sekitar enam tahun berlalu, dan beberapa kali terjadi pergantian pimpinan di Kejaksaan Negeri Sintang, tiba-tiba 2014 ini upaya eksekusi sekonyong-konyong datang.

Jelas saja, perlawanan diberikan Abeng beserta kaum kerabatnya. Sampai-sampai, harus angkat senjata.

Selain berpandangan putusan MA batal demi hukum, eksekusi dinilai tidak berkeadilan, karena pemberi dan penerima dana Otda lainnya tidak diproses.

Inilah hukum di negeri kita. Jaminan kepastian dan keadilan hukum hanya isapan jempol. Selama lebih kurang enam tahun Abeng menyandang status terpidana, tanpa merasakan dinginnya penjara. Sementara, para pemberi dan penerima dana Otda lainnya masih leluasa.

Berbeda dengan rakyat jelata. Ketika mereka harus berhadapan dengan hukum, jurang penjara sudah berada di depannya.

Padahal, penghormatan terhadap supremasi hukum tidak hanya dimaksudkan dengan galaknya pembangunan dan pembentukan hukum, akan tetapi bagaimana hukum yang dibentuk itu benar-benar dapat diberlakukan dan dilaksanakan. Pastinya, secara berkeadilan. (Suhardin)

AKBP Idha..........................................................................................................................dari halaman 1 Dia menganggap persidangan KKE atas dirinya itu dilakukan secara maraton. Sehingga ada beberapa point waktu yang terlewatkan. Jadi tidak maksimal terungkapnya. Nanti kita beberkan di persidangan umum, tegasnya.

Dikatakannya kembali, dakwaan yang benar maka akan dibenarkan baginya.

Namun, jika tidak benar, maka Idha mempertahankan bantahannya. Dia mencontohkan seperti halnya dia pergi ke Kuching, Malaysia. Seperti pergi ke Malaysia tidak ada izin dari atasan, saya benarkan. Itu ada alasannya, saya pergi ke Malaysia karena beli obat untuk istri saya yang sakit, bebernya.

Menurutnya, dakwaan yang tidak benar, dia bukanlah jaringan Narkoba.

Saya ke sana bukan sebagai jaringan Narkoba. Karena istri sakit. Kalau di sana tertangkap, siapa sih yang mau tertangkap. Bisa terjadi kepada semua orang. Itu yang kita bantah, tegas AKBP Idha.

Soal empat bidang tanah, dikatakan Idha, pada sidang pertama dirinya sempat menanyakan kepada Komisi, mengapa dia dimajukan ke sidang KKE ini cuma satu perkara. Padahal kata dia lagi, waktu itu Abdul Haris bin Juharno dan Aciu merupakan satu jaringan Narkoba yang berhasil diungkapnya. Kenapa yang di sidang kode etik cuma satu, kenapa tidak sekalian, tanyanya.

AKBP Idha juga mempertanyakan apakah perkaranya dicicil sama pimpinan atau memang sengaja dihilangkan.

Kita tidak tahu. Masih banyak yang belum terungkap. Nanti kita beberkan semuanya di persidangan dua berkas itu, janjinya.

Diungkapkan AKBP Idha, saat ini bukan waktunya lagi beropini yang membuat masyarakat jadi bingung. Yang jelek juga organisasi saya sendiri. Kita

Intinya adalah membela diri atas persangkaan yang dituntut oleh penuntut umum, kata Didik usai persidangan KKE Kepolisian di lantai tiga Polda Kalbar.

Komisi Kode Etik akan mempelajari nota pembelaan yang diajukan AKBP Idha Endri dan pendampingnya. Sidang akan dilanjutkan besok pagi (hari ini, Jumat 10/10), ujar Didik.

Dia memaparkan, terdapat 27 halaman di nota pembelaan itu. Sehingga Komisi Kode Etik mesti lembur atau kerja keras untuk mempelajari nota pembelaan, demi memutuskan hasil sidang KKE Kepolisian atas AKBP Idha Endri yang dijadwalkan pada Jumat, hari ini. Insya Allah kita ambil keputusan besok (hari ini, red). Karena tadi kita terima dulu nota pembelaan, ujar Didik.

Kepada wartawan AKBP Idha Endri Prastiono mengatakan, dari dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya oleh penuntut umum, ada yang benar maupun tidak benar. Itu yang kami sanggah, katanya.

Menurutnya, ada 21 point fakta persidangan yang disanggahnya dan dianggap tidak ada kebenarannya dalam fakta persidangan. 21 point yang kami sanggah, ungkap Idha.

Diantaranya, lanjut Idha, dirinya tidak bermaksud memiliki mobil Mercedes Benz C 200 milik Aciu warga negara Malaysia yang kini menjalani tahanan Lapas Kelas II A Pontianak. Dikirimnya mobil itu ke Jakarta juga belum terbawa di persidangan, ungkapnya.

Menurut Idha, ada saksi-saksi yang meringankan belum sempat hadir pada persidangan KKE tersebut. Mungkin karena waktu, makanya tidak terungkap dalam persidangan. Diperadilan umum kita bisa lebih leluasa, kata Idha.

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN

ikuti saja proses persidangan ini dan kita hargai, harapnya.

Ketika diwawancarai wartawan, Idha merasa dihargai. Selama ini dia merasa tidak pernah diberikan kesempatan untuk bersuara di media massa.

Sudah sekian kali kami dikorankan, baru kali ini bertemu langsung dengan media. Jangan ada perbedaan, fungsi, bentuk opini dan kami akan meluruskan opini yang tidak benar, katanya.

Disinggung mengenai hasil keputusan sidang etik, Idha mengaku akan mengikuti aturan hukum. Kita tunggu saja keputusannya. Saya tentu mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Apapun hasilnya, katanya.

Seandainya dilakukan pemecatan?

AKBP Idha mengatakan, harus melalui tahapan-tahapan yang menyangkut kesalahan yang dilakukannya. Apa hak saya. Bagaimana keputusannya.

Kalau saya yakin tidak melakukan, kita harus optimis. Kita harus menerima keputusan itu. Apapun keputusannya, jelas Idha seraya mengatakan baru kali ini berkomentar langsung dengan media. Orang menduga-menduga boleh.

Yang jelas apapun keputusannya tetap saya terima. Masa saya harus marah, paparnya.

Mantan Kasubdit III Dit Narkoba Polda Kalbar ini meminta kepada Majelis Hakim Sidang Kode Etik agar dirinya dipindahkan ke Rutan Kelas II. Tujuannya agar bisa melaksanakan ibadah dengan khusu . Di sini, saya mau sholat berjemaah saja tidak diperkenankan. Apalagi melakukan aktivitas lain, katanya.

Laporan: Ocsya Ade CP, Syamsul AriďŹ n Editor: Hamka Saptono

BOOM

0%

SALE

60

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

+ Cashback

Tgl 08 s/d 14 Oktober 2014

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

FS 4110 3M +INCLINE

(NEW) GARANSI

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

7.850

Hanya

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

23.250

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

TREADMIL MOTORIZED

22.650

6.588 Ribu

9.550

Hanya

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 9.150

8.950

Hanya

Hanya

4.288 Ribu

3.788 RB

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.850 2.688 Ribu

1.950 1.288 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

KUNJUNGI PAMERAN KAMI DI MEGAMALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BODY SHOP TGL 08 - 14 OKTOBER 2014

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

karena Hashim kurang paham dengan fungsi DPR. Sementara, Direktur Institute For Transformation Studies, Saiful Haq,secara tersirat menganalisa bahwa statement Hashim bukanlah gertakan semata. Parlemen yang kini dikuasai oleh KMP bakal menjadi ganjalan utama di seratus hari awal pemerintahan Jokowi-JK. Banyak yang akan menghambat realisasi janji-janji Presiden dan Wakil Presiden pemenang Pilpres 2014 itu.

Menurut Saiful, selain dalam melaksanakan program, proses pemilihan pejabat di lembaga strategis oleh Jokowi tak akan mulus karena akan dipersulit oleh KMP. Tidak hanya program, tapi pemilihan Kapolri, Panglima TNI, Gubernur BI, komisoner KPK, KPU, Jaksa Agung, dan lain-lain, dipastikan akan berlangsung alot, ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, di Jakarta.

Lanjut Saiful, ibarat perang, Jokowi sudah terkepung dari laut dan udara.

Tinggal bagaimana menjalankan strategi darat.

Mengutip pernyataan Martin Manurung tentang Kabinet Infanteri, tutur Saiful, itulah yang dibutuhkan Jokowi. Kabinet yang solid, bergerak cepat, militan, dan tanpa cela. Hanya itu yang sekarang berada di dalam kekuasaan penuh Jokowi.

Untuk itu, sesegera mungkin Jokowi kembali ke panggung dan melupakan hiruk pikuk di Parlemen.

Rapatkan barisan sendiri. Bagaimanapun perang ditentukan di darat, baru menang kalah menjadi nyata, tegasnya.

Saiful menambahkan, komposisi kabinet Jokowi haruslah figur yang berintegritas dan bernyali.

Berani berhadap-hadapan dengan Parlemen serta punya rekam jejak yang bagus sehingga tidak mudah dijatuhkan.

Unsur yang terpenting, sebagaimana infanteri yakni menguasai medan (persoalan), punya kemampuan menyerang dan bertahan, serta bisa survive dalam setiap perubahan keadaan, tuturnya.

Dia menambahkan, Jokowi pasti tahu betul siapa yang selama ini mendukungnya dengan setia dan tak kenal kata gentar. Di sanalah kabinet infanteri itu menjadi relevan, tutup Saiful.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Dukung Pilkada .........................................................dari halaman 1

Hanya

GUARANTEE & SERVICE &

sebagai personal betrayal atau pengkhianatan pribadi, benar-benar bertindak?

Alias tak hanya menggertak untuk menghambat pelantikan maupun kerja Presiden baru melalui parlemen nanti?

Jokowi menanggapi dengan anteng. Biasa saja, singkat dia.

Ia melanjutkan, Hashim mestinya berpikir layaknya seorang negarawan dalam menghadapi urusan Pilgub dan Pilpres. Jokowi juga mengimbau agar Hashim tidak membawa persoalan dana kampanye itu ke urusan dagang. Namun, Jokowi enggan menjawab apakah Hashim semestinya melupakan dana yang telah Gerindra gelontorkan saat Pilkada 2012 itu.

Saya kira ya urusan pilgub dan pilpres ini harus berpikirnya kenegarawanan. Jangan berpikir urusan-urusan dagang, kalau itu transferkan ke masalah uang ya repot, tandasnya seraya berlalu meninggalkan Balai Kota Jakarta.

Sesumbar Hashim yang akan menggunakan kekuatan KMP untuk menghambat pemerintahan Jokowi, bisa memicu pengelompokan di masyarakat. Yang setuju dengan Hashim akan menyebut langkah tersebut bagus. Sedangkan yang tidak setuju akan mengecam Hashim.

Pengamat politik dari Indobarometer, M. Qodari, menyatakan kalau mau mengusut suatu kasus seperti yang ingin dilakukan Hashim, sah-sah saja. Memberikan informasi ke aparat hukum atas suatu kasus boleh-boleh saja. Apalagi sekarang kan ada yang disebut whistleblower, ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online, di Jakarta.

Namun, Qodari menyayangkan pernyataan Hashim yang sangat tajam itu. Sebab, menurutnya, pernyataan itu bisa memunculkan anggapan bahwa Hashim dendam karena kakaknya dikalahkan Jokowi di Pilpres lalu.

Kalau benar-benar mau ikut investigasi, buat lembaga saja seperti ICW. Namanya bisa Government Wahct atau apa. Itu kan lebih konstruktif dan jauh dari anggapan ada dendam pribadi, tandasnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan kaget bukan kepalang mendengar penyataan Hashim tersebut. Jubir PDIP, Eva Kusuma Sundari menilai, pernyataan itu keluar

2.388 Ribu

Hanya

QUALITY & PRICE &

langsung kepada Ahok.

Tanya Pak Ahok, ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Setelah didesak, akhirnya Jokowi mengatakan Gerindra memang memberikan bantuan dana saat Pilgub DKI 2012 berlangsung. Namun, ia tidak tahu berapa besaran sumbangan yang diberikan oleh partainya Prabowo Subianto tersebut.

Ya memang membantu, kita juga sampaikan. Mengenai masalah jumlah kita juga nggak ngerti, kata Jokowi.

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Hashim pernah menyebut ia dibohongi Jokowi dan mengaku mengeluarkan Rp52 miliar untuk kampanye Jokowi-Ahok.

Kala itu, Ahok yang juga kader Gerindra membantah dana Rp52 miliar digunakan habis-habisan untuk mendukung Jokowi. Menurutnya, dana itu dihabiskan untuk iklan televisi yang justru banyak menampilkan sosok Prabowo Subianto.

Ada iklan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Makanya Pak Jokowi tak merasa itu bantu dia.

Pak Jokowi malah minta stop. Dia tidak mau ada iklan di TV, kata Ahok.

Jokowi juga menampik tuduhan Hashim. Itu sudah dibantah Pak Ahok juga, kan. Uang yang masuk ke dalam rekening kita itu Rp6 miliar, ujarnya.

Pada Selasa 7 Oktober 2014, kepada Kantor Berita Inggris Reuters di kantornya, Hashim juga mengungkapkan bahwa Abangnya akan memimpin koalisi aktif di Parlemen selama lima tahun kedepan. Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat, tutur Hashim yang dilansir Reuters pada Rabu 8 Oktober 2014.

Investigasi itu, menurut Hashim, termasuk kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp1,1 triliun saat Jokowi menjabat Gubernur DKI. Kasus tersebut sudah ditangani Kejaksaan Agung dan sedikitnya 2 mantan pejabat Pemprov DKI jadi tersangka. Perkara hukum lainnya adalah dug aan peny impang an anggaran pendidikan saat Jokowi masih memegang tampuk Wali Kota Solo.

Lalu, bag aimana bila Hashim, yang menyebut majunya Jokowi untuk berhadapan dengan Prabowo

5.550

(NEW) EXBIKE

Hanya

3.988 Ribu

Dendam Kepadanya ............................................dari halaman 1

mengaku tetap berada dalam barisan koalisi tersebut, seperti sikapnya semula. Dua koalisi di parlemen tetap membutuhkan sokongan dari PPP. Walaupun demikian, kursi mereka yang terbatas selalu membuat PPP dipandang sebelah mata, ujar Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (For-

Hanya

9.588 RB

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

4.588 Ribu

13.850

Hanya

dian protes yang dilakukan warga itu tidak sepenuhnya di respon oleh PLN. Coba kalau masyarakat melakukan kesalahan kepada PLN, misalnya telat bayar, maka diminta langsung bayar dan denda. Kemudian jika masyarakat nyantol listrik, langsung ditindak dengan denda hingga jutaan rupiah, bahkan ada yang dilaporkan ke polisi.

Tapi ketika listrik padam, PLN sikapnya seperti apa? kesal Imam.

PPP Terombang-ambing ...............................dari halaman 1

FS 917 N

FS 243+MP3

Dia mengaku sangat kecewa kalau pelayanan listrik di Kota Pontianak selalu seperti ini. Tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Selalu padam dan padam.

Dari dulu begini terus. Listrik padam terus, bagaimana mau bekerja, mau beraktivitas seperti ini. Makanya saya menggunakan DP dan status seperti ini (cacian, red), karena ini bentuk kekesalan kami, tegas Imam.

Imam jug a menyesalkan pelayanan PLN. Apabila pelayanan listrik tidak maksimal, masyarakat hanya bisa diam atau protes. Kemu-

6.350

Hanya

7.588 Ribu

9.988 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

ELEKTRIC BIKE FS 997 (NEW) GARANSI

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.288 Ribu

+0%

disc upetor s e n P

memberikan pelayanan terbaik, apabila pasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) tak segera disuplai. Namun kini BBM sudah disuplai, tapi nyatanya pemadaman masih saja terus terjadi.

Ocehan warga Kota Pontianak juga terlihat di dunia maya maupun status Blackberry Messenger. Bahkan juga terlihat di display picture (DP). Setiap kali terjadi pemadaman, masyarakat langsung mengupdate status atau DP-nya dengan katakata cacian terhadap PLN. Diantaranya Imam, warga Kecamatan Pontianak Timur.

Karena itu diharapkan nantinya dapat benar-benar menutup peluang adanya data kependudukan ganda.

Untuk daerah-daerah mana saja yang bisa melaksanakan e-voting, perlu kita kaji secara teknis. Kalau tidak salah BPPT sudah ada pengkajian. Bahkan kemarin sudah diuji coba di beberapa tempat. Kalau sudah ada PKPU, kita akan bertemu lagi untuk membahas. Perppu ini kan harus mendapatkan persetujuan dari DPR, ungkapnya.

Meski belum dapat menjelaskan daerah mana saja yang telah dapat menggunakan sistem e-voting,

mappi) di Jakarta, Kamis (9/10).

Dengan jumlah kursi yang kecil (39 kursi) di parlemen, ke depan PPP hanya akan menjadi bulan-bulanan partai-partai besar. Apalagi terdapat konik internal yang berpotensi adanya perpecahan.

Menurut Lucius, dengan nafsu kekuasaan yang besar

tetapi tidak didukung kursi yang banyak membuat PPP tidak punya sikap yang jelas. Saya menduga begitu.

Realitas kekuatannya membuat PPP cenderung untuk mengikuti kelompok atau koalisi yang memberinya ruang untuk berkuasa, tegas Lucius.

Re-editing: Hamka Saptono

namun menurut Irman, persyaratan yang dibutuhkan pada dasarnya telah dipenuhi sejumlah daerah. Antara lain, sudah ada program KTP elektronik. Kemudian card reader untuk membaca KTP elektronik.

Kalau mau khusus e-voting kita akan duduk bersama dengan mitra itu, untuk menjaga kepastian tidak

bisa disalahgunakan oknumoknum. Jadi kita harus kunci supaya kalau sudah milih di satu tempat, seorang pemilih tidak bisa lagi memilih di tempat lain. Kalau sudah e-voting, pencegahannya juga melalui sistem. Soal itu bisa kita rancang, tegas Irman.

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK Sepmot KB. 2134 VO NR : MH1JF5134CK000457 NM : JF51E2972323 A/N: ERNI. M STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Re-editing: Hamka Saptono

STNK Sepmot KB. 4140 VO NR : MH35D9204CJ629201 NM : 4D91629193 A/N: HERU MULYONO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bau Badan, Ronaldinho Ditolak Miss Universe MESKI kerap berpacaran dengan wanita-wanita cantik dan seksi, ternyata ada satu nama yang berani menolak ajakan kencan Ronaldinho. Alasannya? Bau badan!

Ia adalah Leila Lopes, Miss Universe tahun 2011. Kepincut den-

JUMAT, 10 OKTOBER 2014

Indonesia Vs Uzbekistan

PIALA AFC U-19 JUMAT, 10 OKTOBER

PUKUL 16:00 WIB

Ujian Garuda

Jaya

JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi ujian sesungguhnya dengan menghadapi Uzbekistan pada laga perdana Piala Asia U-19 di Thuwunna Stadium, Yangoon, Myanmar, Jumat (10/10), setelah menjalani pemusatan latihan setahun lebih.

Pertandingan ini bisa dikatakan sebagai pembuktian kekuatan sebenarnya yang dimiliki Timnas Garuda Jaya serta kemampuan dari sang pelatih Indra Sjafri dalam meracik serta mengatur strategi saat menghadapi lawan perdananya pada kejuaraan bergengsi ini.

Kami sudah lama tidak turun di kejuaraan seperti ini. Makanya kami tidak berpikir menang atau kalah.

Yang lebih penting adalah bagaimana generasi kami sekarang bisa mengikuti kejuaraan di level ini, kata pelatih Indra Sjafri seperti yang dilansir situs resmi AFC, Kamis (9/10).

Untuk menghadapi Piala Asia U-19 yang juga merupakan ajang kualifikasi untuk turun di Piala Dunia 2015 U-20 di Selandia Baru, Evan Dimas dan kawankawan telah menjalani pemusatan latihan yang bisa dikatakan luar biasa. PSSI sebagai induk organisasi bahkan memberikan kebebasan pada pelatih untuk meracik tim.

Suso Merapat ke San Siro

GELANDANG muda Liverpool, Suso, akan bergabung dengan raksasa Seri A, AC Milan, paling lambat awal musim depan. Milan bisa mendapatkannya secara cuma-cuma.

Sky Sport Italia mengklaim Suso akan bergabung dengan Milan pada bursa transfer bulan Januari mendatang atau paling lambat pada bursa transfer di bulan Juli. Jika bersedia menunggu hingga bulan Juli, Rossoneri bisa mendapatkan sang gelandang secara gratis karena kontraknya di Anfield sudah berakhir pada saat itu.

gan kecantikan Leila, Ronaldinho mengajaknya kencan. Namun, ajakan tersebut ditolak mentah-mentah. Baunya masih tercium hingga malam hari, ungkap seorang teman Leila. (*)

Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan akademi pemain Liverpool sejak 2010. Ia merupakan salah satu talenta potensial dengan kemampuan bermain di sayap kiri, sayap kanan maupun penyerang lubang.

Sayang, sejak dipromosikan ke tim utama dua tahun lalu, Suso tak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya karena gangguan cedera.

Musim ini ia baru tampil selama 23 menit bersama The Reds. Cedera pangkal pahanya kambuh pekan lalu.

Entah dengan membayar sejumlah nilai transfer atau mendapatkannya secara gratis, peluang Rossoneri mendapat sang gelandang cukup besar.

Kini tinggal menanti kemauan sang gelandang untuk hijrah ke Italia.

Milan dikenal ahli menggaet pemain-pemain berkualitas dengan biaya nol alias gratis, seperti Jeremy Menez, Keisuke Honda dan Alex. (*)

Pahitnya Masa Kecil Alexis Sanchez DI BALIK sukses Alexis Sanchez sebagai pesepakbola internasional, ternyata menyimpan cerita pahit perjalanan hidupnya yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Nama Sanchez mulai dikenal banyak orang saat ia berseragam Barcelona usai didatangkan dari Udinese di awal musim 2011-12. Pemain asal Cile itu kemudian direkrut Arsenal di awal musim ini dengan nilai transfer 30 juta Pounds (592 miliar Rupiah) serta gaji 150 ribu Pounds (tiga miliar Rupiah) per pekan.

Jelas, apa yang didapatkannya sekarang sangat jauh berbeda saat ia masih kanan-kanak. Masa kecilnya tidaklah sebahagia anak beruntung lainnya. Sanchez

Uji coba pun dilakukan dengan maksimal. Tidak hanya Tur Nusantara. Juara Piala AFF 2013 ini juga beberapa kali melakukan pertandingan uji coba di Timur Tengah. Selain itu juga menghadapi empat klub besar asal Spanyol yaitu Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia dan Barcelona.

Kondisi kurang bagus saat turun di Piala Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Bengawan, Brunei serta Tur Spanyol. Timnas yang digadang-gadang bisa lolos ke Piala Dunia U-20 terlihat mengalami penurunan performa. Bahkan tidak pernah meraih poin. Timnas selalu mengalami kekalahan.

Meski dalam beberapa uji coba terakhir meraih hasil kurang maksimal, pelatih asal Sumatra Barat itu menegaskan jika anak asuhnya akan bangkit dan memberikan yang terbaik. Uji coba, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan tim sebelum turun di kejuaraan resmi.

Kita sudah datang ke sini. Makanya kita harus yakin dengan kemampuan yang ada, kata Indra Sjafri menambahkan.

Laga perdana Piala Asia U-19 memang terbilang cukup berat. Apalagi Timnas Indonesia U-19 langsung dihadapkan dengan tim yang menempati pot satu saat drawing. Hal ini menunjukkan jika lawan Evan Dimas dan kawan-kawan merupakan tim besar.

Namun demikian, Timnas Garuda Jaya tidak gentar. Hal ini terjadi karena hampir semua pemain

kecil harus bekerja sebagai pencuci mobil bahkan harus ngamen unjuk kebolehan bersalto untuk mendapatkan uang dari pejalan kaki.

Kesukannya kepada sepakbola membuit Sanchez rela bermain tanpa alas kaki di jalanan. Bahkan, ia baru memiliki sepasang sepatu bola berkat pemberian walikota tempatnya tinggal setelah sang ibu menemuinya.

Saya memang piawai bersalto. Orangorang meminta saya melakukan salto dan akan memberi saya 50 atau 100 peso (dua ribu Rupiah), ungkap pemain 25 tahun itu.

Saya biasanya mencuci mobil (untuk mendapat uang). Sepatu bola pertama saya merupakan pemberian dari walikota setempat setelah ibu saya menemuinya, lanjutnya.

Kini, semua penderitaan dan perjuangan Sanchez terbayar lunas. Dengan penghasilan yang diterima, ia pun bisa mewujudkan apapun yang belum sempat didapat di masa kecilnya.

Dari kisah Sanchez bisa diambil pelajaran bahwa kesuksesan bukan didapat secara instan melainkan dengan pengorbanan dan jerih payah. (*)

Duel Beda Kelas

ITALIA VS AZERBAIJAN

ITALIA akan menjamu Azerbaijan di Stadio Renzo Barbera pada matchday 2 kualifikasi EURO 2016 Grup H, Sabtu (11/10). Bagi Italia, ini adalah laga yang wajib mereka menangkan.

Kemenangan bisa mengukuhkan posisi pasukan Antonio Conte di puncak klasemen sementara sekaligus mengamankan diri dari kejaran Kroasia dan Bulgaria yang sama-sama sudah mengoleksi tiga angka.

Pada laga pertama awal September lalu, Azerbaijan ditekuk sang tamu Bulgaria 1-2, sedangkan Azzurri menang 2-0 atas tuan rumah Norwegia berkat penampilan impresif striker debutan Simone Zaza dan top scorer Serie A 2013/14 Ciro Immobile.

Meladeni tantangan Azerbaijan, tanpa striker Liverpool Mario Balotelli yang tak

dipanggil, Conte sepertinya bakal kembali mengandalkan Zaza (Sassuolo) dan Immobile (Borussia Dortmund) di barisan depan Italia dalam skema 3-5-2.

Lini tengah Italia diperkirakan akan dihuni Daniele De Rossi (AS Roma), Andrea Pirlo (Juventus) dan Claudio Marchiso (Juventus) dengan diapit Mattia De Sciglio (AC Milan) serta Antonio Candreva di kedua sayap.

Anak-anak asuh Berti Vogts bakal butuh perjuangan ekstrakeras untuk mendobrak benteng pertahanan Italia, terutama kapten Gianluigi Buffon di bawah mistar.

Melihat perbedaan kualitas skuat, keunggulan bermain di kandang sendiri dan rekor 100 persen atas Azerbaijan, ibarat dosa kalau Italia sampai gagal mengemas poin maksimal kedua mereka sebelum bertandang ke markas Malta tiga hari sesudahnya. (*)

dalam kondisi prima dan siap tempur termasuk pemain tengah Zulfiandi yang sebelumnya mengalami cedera. Dengan demikian timnas dipastikan turun dengan kekuatan penuh dilaga perdana.

Komposisi terbaik Timnas Indonesia dipastikan akan dihadang dengan tim besutan Ravshan Khaydarov. Mantan pelatih klub Pakhtakor saat menjuarai Liga Uzbeskistan dikenal bertangan dingin dan telah memiliki komposisi pemain yang tepat untuk menghadapi Piala Asia 2014.

Dengan pengalaman yang dimiliki serta akan memaksimalkan pemain andalan seperti Bobir Davlatov, Asliddin Abdiev dan Zabikhillo Urinboev dipastikan tim ini akan memberikan perlawanan yang sengit pada pertandingan perdana Grup B. Untuk itu, Timnas Indonesia U-19 dituntut bermain disiplin dalam waktu 90 menit.

Kami datang ke sini untuk menang dan lolos dari fase grup, kemudian ke semifinal dan bisa mengikuti Piala Dunia. Kami datang kesini dengan dukungan penuh dari masyarakat Uzbekistan, kata pelatih Usbekistan, Ravshan Khaydarov.

Setelah menghadapi tim dari negara pecahan Uni Soviet, Timnas Indonesia U-19 akan dihadapkan tim Grup B lainnya yaitu Australia. Sesuai dengan jadwal, pertandingan akan digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Minggu (12/10). Dan pertandingan terakhir menghadapi Uni Emirat Arab di Wunna Theikdi Stadium, Nay Pyi Taw, Selasa (14/10). (*)

Peluang Pecahkan Rekor El Clasico BINTANG Barcelona, Lionel Messi, berpeluang memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak La Liga melampaui catatan Telmo Zarra. La Pulga bisa melakukannya saat melawan Real Madrid.

Saat ini Messi sudah mengemas total 249 gol di La Liga, sementara Telmo Zarra menorehkan 251 gol.

Artinya, pemain asal Argentina itu membutuhkan tiga gol lagi untuk menjadi pemain tersubur di sepanjang sejarah La Liga.

Messi membutuhkan dua gol untuk menyamai catatan Telmo. Ia bisa melakukannya saat Barcelona menghadapi Eibar (19/10/2014). Namun, tak menutup kemungkinan pemain berusia 27 tahun itu memecahkan rekor tersebut saat El Clasico melawan Madrid (25/10/2014) di Santiago Bernabeu.

Perhitungannya adalah, Messi mencetak dua gol di laga kontra Eibar dan cukup mencetak satu gol saat melawan Madrid. Dengan demikian, ayah satu anak itu resmi memecahkan rekor Telmo Zarra di Santiago Bernabeu.

Memecahkan sebuah rekor di kandang musuh

bebuyutan tentu hal yang manis. Apalagi Messi memiliki catatan bagus saat melakoni El Clasico, yakni mencetak 21 gol dari 28 penampilan.

Bahkan, pihak penyeleng-

gara La Liga, LFP, berencana akan memberikan penghormatan andai Messi berhasil memecahkan rekor Telmo Zarra.

Mengapa tidak (memberikan penghormatan)? Anda memberikan saya ide, tapi kami harus menghormati kepada Messi selamanya.

Pihak Liga tak boleh melewatkan kesempatan seperti ini, sesuatu yang harus terus bersama kami, ujar Presiden LFP, Javier Tebas.

Jika waktunya tiba, maka kami harus mempertimbangkannya, karena itu akan menjadi momen bersejarah, tutupnya.

Messi melakoni debutnya di La Liga 16 Oktober 2004 lalu. Pemain kidal itu membutuhkan 284 penampilan untuk m e n catatkan 249 gol. (*)

PATROLI

Rakyat Kalbar Jumat, 10 Oktober 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Classic Karaoke Jual Minol Ilegal dan Wanita Penghibur BP2T Tunggu Aksi Satpol PP Kota Pontianak PONTIANAK-RK. Classic Karaoke diduga banyak melakukan pelanggaran dalam operasionalnya. Tempat hiburan malam di atas gedung Pasar Mawar, Pontianak Kota itu tidak hanya menjual minuman beralkohol (Minol) ilegal atau tanpa izin, tetapi juga diduga menggelapkan pajak Minol. Investigasi tiga wartawan Rakyat Kalbar, benar bahwa Classic Karaoke menjual Minol dari golongan A, B dan C.

Padahal sudah jelas, Classic Karaoke tidak memiliki izin penjualan Minol. Anehnya, Classic Karaoke dapat leluasa menyuguhkan Minol golongan A, B dan C kepada para konsumen atau pelanggannya.

Tak hanya Minol, para tamu di tempat hiburan malam itu juga disuguhkan dengan wanita penghibur dengan pakaian yang begitu minim dan terbuka. Sehingga dapat mengarah pada perbuatan asusila

Pesan AKBP Mukson: Jangan Tutupi Informasi PONTIANAK -RK. Jabatan Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar resmi diganti oleh AKBP Nuwo. Kepada penggantinya, Mukson berpesan agar selalu memberikan informasi publik dan tidak menutup-nutupinya.

Keterbukaan informasi itu sudah diatur Wartawan memberikan cinderamata dalam undang-unkepada AKBP Mukson Munandar. dang, ungkap AKPB Mukson Munandar SYAMSUL ARIFIN-RK saat serah terima jabatan di Mapolda Kalbar, Kamis (9/10).

Mukson mengatakan, semua instansi harus wajib memberikan dan terbuka mengenai informasi publik.

Apalagi sudah diatur dalam Undang-Undang

atas penyuguhan wanita penghibur tamu yang datang.

Minol ilegal yang dijual di Classic Karaoke ada yang per botol maupun per pkaet.

Diantaranya Bir Hitam bermerek Guiness seharga Rp92 ribu per botol. Sedangkan menggunakan paket terdiri dari lima botol bir dengan tarif di atas Rp250 ribu.

Sedangkan wanita penghibur tamu Halaman 15

Dituding Sunat Dana GRL

Kades Sungai Ayak I Dilaporkan ke Kejaksaan SEKADAU-RK. Kepala Desa Sungai Ayak I, Kecamatan Belitang Hilir, Nur Ilham, dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau, atas dugaan pungutan liar (Pungli) dana ganti rugi lahan (GRL) milik warga yang diserahkan untuk kepentingan ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh PT Parna Agro Mas (PAM). Laporan tersebut disampaikan ke Kejari Sekadau, Rabu (8/10) lalu.

Ajeman, salah seorang warga Sungai Ayak I mengatakan, beberapa bulan lalu ia dan beberapa warga lainnya telah menyerahkan sejumlah lahan kepada PT PAM untuk perluasan lahan perkebunan. Sebagian warga ada yang menyerahkan dengan sistem kontrak dengan kompensasi ganti rugi lahan (GRL). Sedangkan sebagian warga lainnya menyerahkan lahannya secara penuh Halaman 15

Motor Penjual Es Tebu Diembat Pembeli PONTIANAK-RK. Sepeda motor Honda Beat KB 2119 NO milik Mariam, 39, pedagang es tebu dibawa kabur pembeli. Wanita ini menjual es tebu di Jalan Khatulistiwa, Pontianak Utara, tepatnya di depan timbangan DLLAJ. Pencuri dengan leluasa menggondol motornya, lantaran kunci masih melekat di body motor.

Kejadiannya Rabu (8/10) sekitar pukul 10.00. Ada pembeli es tebu yang dijual oleh korban di pinggir jalan. Mungkin karena sudah melihat kunci motor masih tertancap di kontaknya, hingga muncul niat jahat pelaku untuk mencurinya, ungkap Kapolsekta Pontianak Utara, Kompol Wisnubroto Halaman 15

Ajeman menunjukkan surat laporan yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri Sekadau, perihal dugaan Pungli yang dilakukan Kades Sungai Ayak I atas dana kompensasi ganti rugi lahan.

ABDU SYUKRI-RK

Halaman 15

Ridwan (berjaket hitam) saat diamankan sopir pikap pengangkut rokok. SYAMSUL ARIFIN-RK

Bajing Loncat Embat Rokok

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court

PONTIANAK-RK. Pelaku bajing loncat, Ridwan alias Wandi, 38, berupaya mencuri rokok di bak pikap yang terparkir di Jalan Siam, depan King CafĂŠ, Pontianak Selatan, Kamis (9/10).

Namun aksinya diketahui sopir dan kernet pikap. Warga Tanjung Raya II itupun ditangkap dan diamankan ke Mapolsek Pontianak Halaman 15

Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

TVS DAZZ

PERIODE 2

Paket Umroh

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

10

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Jum at, 10 Oktober 2014

Dorong Pemerataan Pembangunan

Agus Sudarmansyah.ARI SANDY

SUNGAI RAYA-RK. Anggota DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di semua wilayah di kabupaten termuda di Kalbar ini.

Banyak hal yang menjadi sasaran peningkatan kualitas pembangunan, salah satunya yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan. Ini yang akan kita dorong, sehingga ke depan setiap kecamatan bisa saling terhubung dan mobilitas penduduk menjadi semakin terbuka, ujar Agus, kemarin.

Agar pembangunan infrastruktur jalan itu bisa berjalan maksimal, kata politisi PDIP ini, idealnya setiap kecamatan mendapat jatah anggaran yang sama untuk peningkatan kualitas jalan, termasuk pembangunan jalan poros.

Namun karena keterbatasan anggaran dan pembangunan jalan juga dilakukan secara bertahap, dikatakan Agus, tentulah anggaran yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan skala prioritas. Yang akan kita utamakan terlebih dahulu tentunya jalan antar kecamatan yang terhubung langsung dengan jalan utama di kabupaten, ucapnya.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan, Agus juga mendorong agar pemerataan di bidang pendidikan bisa optimal terlaksana, mengingat saat ini masih cukup banyak daerah yang belum merata pembangunan sekolah, termasuk kurangnya tenaga pengajar.

Pembangunan sektor pendidikan cukup penting, karena ini menjadi salah satu wadah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kubu Raya. Makanya, secara bertahap kita akan mengupayakan pembangunan sekolah hingga pemerataan guru bisa maksimal dilakukan, pungkasnya. (asy)

UU Desa Wujud Keadilan dan Kemandirian Masyarakat Perdesaan SUNGAI RAYA-RK. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada kepala desa untuk mengelola keuangan desa dari berbagai sumber pendapatan, yang diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan di perdesaan.

Menurut Dewan Pembina Institut Indonesia Moeda, Muda Mahendrawan, implementasi UU Desa berikut PP-nya tidak hanya menuntut untuk mempersiapkan aparatur di desa dan masyarakat di desa saja, hal yang lebih penting adalah upaya mempersiapkan aparatur birokrasi di level pemerintahan kabupaten.

Termasuk menyamakan persepsi dari kepala daerah dan DPRD. Terutama birokrasinya di Bappeda, Pemdes, Keuangan, dan Inspektorat, karena ini yang paling signifikan dalam implementasi pembaharuan desa, ujar Muda kepada wartawan, Kamis (9/10).

Menurut mantan Bupati Kubu

Termasuk menyamakan persepsi dari kepala daerah dan DPRD. Terutama birokrasinya di Bappeda, Pemdes, Keuangan, dan Inspektorat, karena ini yang paling signifikan dalam implementasi pembaharuan desa, - Muda Mahendrawan Raya ini, banyak yang harus disiapkan, mulai dari identifikasi dan verifikasi dalam aspek penataan desa, aspek tata kelola keuangan serta aset desa. Untuk itu, banyak peraturan bupati (perbup) yang membutuhkan kajian awal, agar tidak terjadi kekeliruan dan benturan yang menjadi kewenangan desa yang diamanahkan dalam undang-undang desa dan PP-nya.

Ditegaskan Muda, hadirnya UU Desa memberikan peluang sangat besar untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian masyarakat di perdesaan dan mengurangi kesenjangan hidup antara perkotaan dan perdesaan.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bisa diperkuat jika ditambah dengan

kewenangan berskala lokal desa, menjadi pintu masuk yang membuka peluang bagi rakyat desa untuk menjalankan otonomi, mengurus rumah tangga sendiri.

Mulai dari perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan teknis pembangunan, pengawasan, evaluasi hingga pertanggungjawabannya, terangnya.

Dalam mengelola kewenangan yang telah diakui dan diserahkan ke aparat desa, menurut Muda, dibutuhkan kesamaan persepsi yang benar serta transparan, juga kesiapan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kewenangan yang akan dijalankan.

Untuk mengejar sasaran dan target tersebut, memerlukan langkah dan strategi yang bisa

lebih fokus dan massif dalam menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa itu sendiri, didasarkan kewenangan yang telah ada dan kewenangan yang diakui yang bisa dijalankan dan dikelola langsung oleh rakyat di desa, ujarnya.

Muda pun menyarankan agar langkah strategi awal dari agenda pembaharuan desa secara taktis dan implementatif dimulai dengan segera menyiapkan perubahan atau revisi dari RPJM desa, sebagai dokumen pijakan selama tiap periode pemerintahan desa, disesuaikan dengan semangat, prinsip-prinsip dan Undang-Undang Desa.

Semua langkah awal itu sebaiknya memang dilakukan secara optimal melalui musyawarah

desa yang melibatkan representasi masyarakat secara berkeadilan dan terbuka. Sekaligus upaya memberikan pemahaman awal dan menanamkan kesamaan persepsi cara pandang dari warga desa secara lebih luas, sehingga demokrasi lokal berjalan sehat dan kondusif, demikian Muda.

Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Bawa Alat Modern, Nelayan Luar Masuk ke Wilayah Tangkap Nelayan Padang Tikar SUNGAI RAYA-RK. Pendapatan para nelayan tradisional asal Desa Padang Tikar 1, Parit Timur, Kecamatan Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya terancam. Pasalnya, nelayan luar yang diduga berasal dari pulau Jawa mulai masuk ke wilayah tangkapan nelayan setempat dengan alat-alat tangkap modern.

Para nelayan luar itu, ikut menangkap hasil laut yaitu renjong yang merupakan komoditas tangkapan utama nelayan setempat. Tidak tanggungtanggung, keberadaan belasan kapal nelayan modern tersebut hanya menyisakan sedikit dari sekian banyak renjong.

Dulunya, sehari kita bisa mendapatkan 30 kilogram

renjong, semenjak hadirnya kapal-kapal besar dari pulau Jawa tersebut, per harinya kami hanya mendapatkan 5 kilogram saja. Paling banyak 15 kilogram, bahkan pernah kami tidak mendapatkan sama sekali, kata Kames, salah seorang Nelayan Desa Padang Tikar 1 kepada Rakyat Kalbar, Kamis (9/10).

Kondisi ini, kata dia, sangat mengancam nelayan setempat.

Nelayan pendatang dengan kapal-kapal besar dan dilengkapi alat modern, bisa berkalikali lipat hasil tangkapannya dibandingkan nelayan tradisional setempat yang menggunakan alat seadanya.

Renjong merupakan hasil pencarian utama kita sebagai

nelayan di sini, tentunya kita sebagai nelayan kecil sangat berharap Pemkab Kubu Raya dapat bersikap adil dan tegas. Kami minta para penangkap hasil laut kami itu tidak lagi menangkap renjong di tempat kami, ujar Kames.

Sementara itu, Ketua Aliansi Indonesia Bersuara, Muhammad Faiz mengatakan, nelayan setempat sangat dirugikan atas hadirnya kapal-kapal nelayan asal pulau Jawa tersebut. Dari pantauan di lapangan, nelayan pendatang tersebut diperkirakan berjumlah 18 kapal besar lengkap dengan alat tangkapan mereka yang modern, dalam sehari satu kapal tersebut bisa meraup 400 kilogram renjong, bebernya.

Mengejutkan lagi, kata Faiz, 400 kilogram tangkapan nelayan per hari tersebut merupakan hasil bersih, daging renjong itu sendiri, tidak termasuk kulit cangkangnya. Hasil yang sangat fantastis jika dibandingkan hasil tangkapan nelayan tradisional yang dulunya paling tinggi 30 kilogram per hari. Nelayan pendatang yang membabat habis 400 kilogram renjong per kapalnya per hari, tinggal dikalikan saja dengan belasan kapal yang ada, ribuan ton bisa mereka dapatkan dalam sehari.

Sementara nelayan kita gigit jari, ucapnya.

Oleh karena itu, Faiz mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mengabil sikap tegas, ini penting untuk

mencegah konflik horizontal antarnelayan. Ditakutkan kalau ini dibiarkan, bisa memicu konflik horizontal antara nelayan setempat dengan nelayan asal pulau Jawa tersebut. Karena nelayan setempat semakin mengeluh pendapatannya yang menurun, ujarnya.

Faiz juga mempertanyakan apakah nelayan luar boleh semaunya masuk ke perairan atau wilayah tangkapan nelayan lokal tanpa izin. Kita tidak ingin ada oknum-oknum yang memiliki kepentingan atas ini semua, sehingga dibiarkan begitu saja. Para nelayan lokal dibiarkan kelaparan karena hasil tangkapan mereka sudah tidak seperti dulu, tegasnya. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH Jadwal Tes CPNS 2014

DERAP BESTARI

Kabut Asap Resahkan Warga Sejak beberapa pekan terakhir, kota Mempawah dan sekitarnya mulai diselimuti kabut asap. Meski belum mengganggu jarak pandang, namun masyarakat mengaku resah terhadap dampak pencemaran udara. Masyarakat berharap Pemkab Mempawah secepatnya menangani dampak kabut asap agar tidak meluas dan semakin pekat.

Memang saat ini kabut asap yang terjadi masih tidak terlalu pekat. Tapi sudah bisa kita rasakan adanya perubahan lingkungan akibat pencemaran udara. Yang kita khawatirkan dampak terhadap kesehatan anak-anak, tutur Mia, salah seorang ibu rumah tangga disela kesibukannya mengantar anak ke sekolah, Kamis (9/10) pagi.

Ibu dua anak ini mengaku khawatir, jika kabut asap yang menyelimuti Mempawah dan sekitarnya akan semakin pekat dalam beberapa hari ke depan. Jika kondisi asap semakin memburuk, tentunya tingkat kesehatan masyarakat akan semakin terancam. Misalnya, terjadi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Mungkin untuk orang dewasa tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi bagi anak-anak tentunya sangat rentan terhadap bahaya pencemaran udara ini. Apalagi anak-anak yang pada pagi hingga siang hari cenderung lebih banyak beraktivitas di luar rumah atau ruangan. Saya sendiri selalu berpesan agar anak jangan terlalu sering keluar kelas. Tetapi namanya anak-anak susah dinasihati, ujarnya.

Karenanya, dia berharap Pemkab beserta petugas terkait segera menanggulangi masalah kabut asap. Sehingga kabut asap tidak menyebar luas ke wilayah lain, dan semakin pekat hingga beberapa hari mendatang. Kabut asap yang terjadi biasanya disebabkan oleh aksi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab. Kita berharap kabut asap tidak semakin pekat. Mudah-mudahan saja dalam beberapa hari ini turun hujan.

Memang kondisi lingkungan yang berkabut bukan permasalahan baru bagi masyarakat. Sebab, jika sudah memasuki musim kemarau bisa dipastikan terjadi kabut asap, tukasnya. (fia)

BKD Tunggu Kepastian BKN MEMPAWAH. Sebanyak 1.831 pelamar CPNS 2014 telah mengambil kartu tanda tes.

Mereka siap mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) yang sampai saat ini belum diketahui kapan dilaksanakan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mempawah pun masih menunggu kepastian jadwal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Untuk masalah waktu pelaksanaan tes, kami (BKD, red) masih menunggu kepastian dari BKN. Hal ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Mempawah saja, melainkan seluruh daerah di Indonesia yang melaksanakan penerimaan CPNS 2014. Jadi, kita tidak bisa membuat jadwal sendiri untuk pelaksanaan tes CPNS, kata Kasubbid Pensiun dan Pengadaan BKD Mempawah yang juga Tim Verifikasi Penerimaan CPNS 2014, H Iskandar, Kamis (9/10).

Karenanya, Iskandar mengimbau seluruh peserta tes CPNS 2014 bersabar menunggu kepastian jadwal pelaksanaan

tes yang akan disampaikan oleh BKN. Iskandar meminta para peserta lebih aktif mengupdate informasi seputar jadwal tes CPNS tersebut di website Pemkab Mempawah, atau di Radio Swara Praja (RSP) Mempawah. Baik peserta dan kami sendiri sama-sama masih menunggu informasi dari BKN terkait pelaksanaan tes. Kami juga minta agar peserta pro aktif untuk mengunjungi website atau mendengarkan RSP. Sebab, pengumumannya akan kami sampaikan melalui mediamedia tersebut, ujarnya.

Meski waktu pelaksanaannya belum dipastikan, imbuh Iskandar, namun pihaknya telah mempersiapkan tempat atau lokasi pelaksanaan tes.

Yakni di Laboratorium Komputer SMKN 1 Mempawah Hilir. Pihaknya pun telah mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan peserta untuk memperlancar pelaksanaan tes. Segala fasilitas telah kita disediakan sejak awal. Mulai dari kursi, kom-

puter dan keperluan lainnya sudah disiapkan oleh panitia.

Untuk gambaran berkenaan dengan tes CAT, peserta dapat membuka situs Panselnas, sarannya.

Di lain pihak, Anggota DPRD Mempawah, Herman mengingatkan, agar tes penerimaan CPNS 2014 dilaksanakan secara transparan.

Agar aparatur yang direkrut nantinya memiliki mutu dan kualitas terbaik, sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat sesuai bidang keahliannya.

Kita minta agar tes CPNS ini dilakukan lebih transparan.

Apalagi dengan menggunakan sistem baru yakni CAT, harus lebih menjamin mutu dan kualitas hasil tes lebih baik, pinta Herman.

Dirinya menyambut baik penggunaan sistem CAT dalam tes CPNS 2014. Diyakini, dengan sistem komputerisasi tersebut maka hasil tes lebih transparan dan riil, sesuai dengan kemampuan peserta tes itu sendiri.

Kabarnya, sistem CAT akan menampilkan hasil tes secara langsung kepada para peserta. Jika benar sistem ini langsung menampilkan perolehan nilai tes, tentunya sangat baik, memberikan kepuasan bagi peserta yang dapat melihat langsung tingkat kemampuannya dalam tes CPNS. Berbeda dibandingkan sistem tertulis, peserta tidak tahu berapa nilainya, melainkan hanya melihat pengumuman hasil akhirnya saja, tuturnya.

Meski sistem CAT menjanjikan transparansi, Legislator Partai Golkar itu menyarankan agar pengawasan tetap melibatkan pihak-pihak berkompeten dan independen. Sebab, potensi kecurangan atau manipulasi bisa saja terjadi dengan kemajuan teknologi seperti peretas komputer dan lainnya. Pengawasan tetap harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkompeten. Para peserta juga harus cermat dan teliti, jika merasa ada hal yang tidak wajar yang

mengarah pada praktik manipulasi atau lainnya, maka harus ditindaklanjuti dengan melaporkannya pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proses penerimaan CPNS, sarannya.

Sementara itu, Ketua Front Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR) Mempawah, Sudianto Nursasi SH menyarankan, agar BKD meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada BKN terkait waktu pelaksanaan tes tersebut.

Apabila BKN telah menetapkan jadwalnya, agar segera disampaikan kepada peserta melalui media cetak maupun elektronik. Sehingga peserta tes dapat mempersiapkan diri dengan baik. Panitia penerimaan CPNS di daerah harus aktif mencari informasi ke BKN terkait waktu pelaksanaan tes. Jangan sampai panitia terlambat mengumumkan informasi tersebut kepada peserta. Paling tidak, dua minggu sebelum pelaksanaan tes sudah diumumkan waktunya, harapnya. (fia)

Terisolir, Masyarakat Sadaniang Dambakan Jalan MEMPAWAH. Tidak dapat dipungkiri, Kecamatan Sadaniang masih minim infrastruktur. Sebagai wilayah terjauh dari pusat pemerintahan di Mempawah, masyarakat di kecamatan itu mendambakan kemajuan infrastruktur. Agar Sadaniang tidak terisolir dan tertinggal dibandingkan daerah lain, pembangunan jalan sangat diimpikan.

Salah satu akses infrastruktur yang paling menunjang yakni jalan. Keberadaan akses jalan di daerah kami masih cukup minim. Sehingga masih ada sebagian daerah kami yang terisolir lantaran tidak adanya akses transportasi untuk mencapai wilayah perkotaan, kata Kepala Desa (Kades) Suakbarangan Kecamatan Sadaniang, Ahin, Kamis

(9/10).

Menurut Ahin, kondisi itu membuat aktivitas masyarakat desa menjadi terhambat.

Misalnya, masyarakat kesulitan mengangkut hasil kebun dan pertanian yang dimiliki untuk dijual ke pasar. Dengan kondisi infrastruktur yang tidak menunjang, masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Masalah infrastruktur menjadi kendala masyarakat kami untuk maju dan berkembang. Hasil kebun tidak dapat dijual dengan baik dan maksimal sebagaimana daerah lain yang memiliki akses jalan yang lebih baik.

Dampak lain, masyarakat juga tidak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya, tuturnya.

Karenanya, Ahin berharap Pemkab Mempawah baik jajaran eksekutif maupun legislatif dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sadaniang.

Terlebih pembangunan akses jalan di desa-desa dan fasilitas pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan.

Kami berharap ada perhatian yang ekstra dari Bupati dan anggota DPRD terhadap pembangunan dan pengembangan wilayah Kecamatan Sadaniang. Jika tidak ada perhatian yang lebih, maka daerah kami akan sulit untuk maju dan berkembang serta semakin tertinggal dibandingkan daerah lain di Kabupaten Mempawah, tegasnya.

Sementara itu, Camat Sada-

niang, Sukardi membenarkan pembangunan infrastruktur menjadi permasalahan mendasar bagi masyarakatnya.

Akses jalan di Kecamatan Sadaniang dirasakan sangat minim dan membutuhkan sentuhan pembangunan.

Menurut dia, perkembangan dan kemajuan suatu daerah sangat ditentukan dari keberadaan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok dan pedalaman. Masyarakat yang menyebar di beberapa daerah pelosok sangat mengharapkan adanya akses jalan. Jika jalan sudah dibangun, maka akan berimbas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri, pendapatnya.

Lebih jauh, Sukardi menambahkan, dampak yang dapat

dilihat akibat minimnya infrastruktur jalan di Kecamatan Sadaniang, yakni lambatnya pergerakan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Beberapa desa yang masih minim infrastruktur seperti, Desa Suak Barangan, Desa Ansiap, Desa Bumbun, Desa Amawang dan Dusun Pendeng. Sudah sering masyarakat menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan pembangunan jalan yang lebih baik. Di samping jalan, masyarakat juga mendambakan masuknya jaringan penerangan di wilayahnya, tukasnya. (fia)

GELIAT KAYONG UTARA Tidak Tertutup dan Tidak Diskriminatif SUKADANA. Bupati Kayong Utara H Hildi siap melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 (Permenpan-RB 13/2014), tentang Tatacara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di instansi pemerintah. Disampaikan di seminar dan lokakarya (Semiloka) di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Kamis (25/9) pagi.

Berdasarkan pasal 69-73 undang undang nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) secara garis besar telah mengatur tentang pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administratif dan jabatan fungsional yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta tidak diskriminatif. Seiring dengan itu, pada bulan Maret 2014 disahkan Permenpan-RB 13/2014 dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara siap melaksanakannya, kata H Hildi Hamid di hadapan hadirin.

Semiloka diselenggarakan Lembaga Gemawan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menghadirkan narasumber DR Zulkarnain dan Turiman SH MHum dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. Kemudian para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Kayong Utara, dan tamu undangan.

Semiloka mengusung tajuk, Penyusunan Draft Kebijakan Daerah Tentang Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Tidak Diskriminatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara .

Panitia dari Lembaga Gemawan, M Isa menerangkan Semiloka ini berusaha meningkatkan kapasitas birokrasi dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi secara partisipatif dan akuntabel di Kabupaten Kayong Utara. Adanya draft kebijakan daerah yang mengatur mekanisme promosi jabatan secara terbuka dan tidak diskriminatif. Membangun sinergisitas antara pemerintah daerah, stakeholders dan CSO (koalisi masyarakat sipil) Kalbar, dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Kayong Utara.

Tindak lanjut dari Semiloka ini, CSO Kalbar dan tim peneliti penyusunan draft kebijakan daerah tentang mekanisme promosi jabatan terbuka dan tidak diskriminatif, akan mengawal langsung tahapan persiapan pelakasanaan implementasi Permenpan-RB 13/2014. Melakukan perumusan bersama dan finalisasi penyusunan draf kebijakan daerah tentang mekanisme promosi jabatan secara terbuka dan tidak diskriminatif, siap dikonsultasikan kepada publik bersama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, papar Isa. Dikatakannya seiring dengan disahkannya undang-undang nomor 5 Tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya reformasi birokrasi dengan sistem dan model baru. Diharapkan akan mampu menata birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM). Menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumberdaya manusia dengan mengedepankan merit system. (lud)

Sampai Oktober, Penyerapan APBD Tak Sampai 50 Persen K ETAPANG . Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si melalui Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Ir. H.Darmansyah MM MH, mengingatkan kepada Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Pemkab Ketapang tentang realisasi penyerapan Anggaran Belanja Daerah sampai dengan 3 Oktober 2014, masih rendah.

Realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 49,39 persen.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat evaluasi realisasi fi sik dan penerapan anggaran Satuan kerja perangkat daerah di ruang rapat Satpol PP kantor Bupati Ketapang, belum lama ini yang dihadiri seluruh Satuan kerja di lingkungan Pemkab Ketapang.

Rendahnya penyerapan anggaran di tiap satuan kerja Pemkab Ketapang ini, di ungkapkan Darmansyah berdasarkan hasil pemantauan Bagian pembangunan Setda Ketapang, dengan jumlah 56 satuan kerja pagu APBD tahun 2014, sebesar Rp. 1,702,700,504,732,86. realisasi baru mencapai 49,39 persen atau sebesar Rp. 861,751,224,423,86. Dengan sisa waktu 51 hari kerja hingga 15 Desember 2014 harus terserap semua, katanya.

Untuk itu Darmansyah meminta setiap satuan kerja bila mendapatkan permasalahan segera melaporkan agar dapat diberikan solusi yang tepat.

Sementara itu Kepala Bagian Pembangunan Setda Ketapang Rudy.Sos.M.Si mengatakan masih rendahnya penyerapan anggaran oleh satuan kerja dipengaruhi oleh realisasi pengadaan barang/jasa yang masih rendah, terutama pekerjaan kosntruksi sebagian besar masih dalam tahap pengerjaan, bahkan ada yang belum dilelang dan dalam tahap pelelangan.

Sebagian besar SKPD terlambat melaksanakn pelelangan, harga satuan terlambat ditetapkan dan mengalami perubahan, katanya.

Dijelasknya, banyak penyedia pemborong tidak mengambil uang muka karena adanya fasilitas pinjaman Bank bagi penyedia yang memenangkan lelang dengan persyaratan yang mudah dan besarnya pinjaman sampai dengan 60 persen dari nilai proyek.

Menurutnya, terbatasnya SDM Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian, tenaga teknis dan pengawas lapangan serta adanya Surat edaran Kementerian tentang penundaan pekerjaan setalah pelaksanaan Pileg dan Pilres yang menyangkut Hibah kepada masyarakat, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan pokok yang mempengaruhi realisasi penyerapan realisasi anggaran disetiap satuan kerja.

Dengan rapat evaluasi realisasi fi sik dan penyerapan anggaran ini diharapkan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga penyerapan anggaran sesuai target yang diharapkan, pungkasnya (Jay)

Jumat, 10 Oktober 2014

11

Bupati Talk-show Lelang Jabatan Malam Ini Jam 20.00 di Ruai TV SUKADANA.Saksikanlah Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid akan hadir dalam acara talk-show mengusung tajuk rencana, Lelang Jabatan bagian dari Reformasi Birokrasi di KKU . Bertempat di studio Ruai TV Pontianak, Jumat (10/10) jam 20.00 malam.

Perbincangan hangat di televisi ini, Bupati H Hildi Hamid didampingi aktivis lembaga Gemawan Pontianak Hermawansyah. Studio Ruai TV yang akan dijadikan tempat siaran langsung beralamat di jalan 28 Oktober nomor 25-26 Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat.

Warga Kayong Utara dan daerah lainnya di Kalbar yang menggunakan parabola, dapat memburunya di satelit Palapa D frekuensi di 3931,50 MHz, symbol rate 17590 MHz dengan polarisasi vertikal. Sedangkan warga Kota Pontianak dan sekitarnya yang menggunakna antena biasa dapat memburunya di Kanal 43 UHF Pontianak.

Kepada masyarakat Kay-

ong Utara khususnya dan Kalbar pada umumnya, silakan menonton dan dapat berinteraksi secara langsung via (melalui) telepon di saat acara berlangsung, imbau Joni, Kabag Humas dan Protokoler .Setda KKU, Kamis (9/10).

Dikatakan Joni, kegiatan ini dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kalbar. Apalagi saat ini KKU sedang melaksanakan lelang terbuka untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan KKU. Sebagaimana diketahui, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengeluarkan pengumuman bernomor 820/1504/ Kepeg, tentang seleksi terbuka calon Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kayong Utara (KKU) eselon II.b. Boleh diikuti PNS se-Kalbar dengan ketentuan dan syarat berlaku.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian Peraturan M e n t e r i Pe m b e r d a y a a n Aparatur Negara dan Refor-

masi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 (Permenpan-RB 13/2014), tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.

Sesuai salah satu program percepatan reformasi birokrasi, yaitu sistem promosi pegawai negeri sipil (PNS) secara terbuka, Pemkab Kayong Utara mengundang seluruh PNS se-Kalimantan Barat (termasuk KKU), untuk mengikuti lelang terbuka sebagai calon Kadinkes KKU. Dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 100/2000 tentang pengangkatan PNS di jabatan struktural, sebagai telah diubah dengan PP 13/2002.

Ya i t u , b e r s t a t u s P N S , sekurang-kurangnya berpangkat pembina golongan ruang IV/a. Telah menduduki jabatan eselon III.a selama dua tahun, dikecualikan yang sedang menduduki jabatan struktural eselon II.b. Berusia setinggi-tingginya 55 tahun per 1 Desember 2014. Pendidikan minimal sarjana strata

satu (S-1) da/atau magister/ pasca sarana yang relevan dengan jabatan yang akan diisi. Pengalaman terkait jabatan yang akan dilamar minimal lima tahun.

Diutamakan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan (Diklat) tingkat III atau Diklat Kepemimpinan tingkat II. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Sehat jasmani dan rohani. Mendapat persetujuan/rekomendasi ijin dari pejabat pembina kepegawaian. Telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Pengumuman pendaftaran 29 September sampai 17 Oktober 2014. Berkas lamaran yang berisi surat lamaran, formulir persetujuan yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian atau pejabat berwenang, disampaikan Panitia Seleksi Terbuka Calon

Kepala Dinkes KKU up Bagian Kepegawaian di jalan Tanah Merah Sukadana. Kontak panitia, Budianto SE di nomor 085252415335, email: kepegkku@yahoo.co.id.

Pendaftaran 6-20 Oktober 2014. Seleksi administrasi 21-27 Oktober 2014. Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Oktober 2014.

Pemberangkatan peserta seleksi ke lokasi pelaksanaan assessment center 3-4 November 2014. Wawancara dengan bupati dan pengumuman tiga terbaik hasil seleksi, tentative.

Khusus PNS di Pemkab Kayong Utara yang telah memenuhi syarat, diwajibkan ikut seleksi terbuka.

Seleksi ini tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Setiap ada perkembangan diumumkan di papan pengumuman Bagian Kepegawaian KKU. Apabila di kemudian hari pelamar memberikan keterangan tidak benar, berhak dibatalkan. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. (lud)

Roadmap Reformasi Birokrasi Kayong Utara SUKADANA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara mengadakan roadmap Reformasi Birokrasi Kayong Utara tahun 2014. Bertempat di Aula Bank Kalbar, Selasa (23/9).

Acara dibuka Sekda KKU H Hendri Siswanto SSos, mewakili Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid. Dihadiri kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kayong Utara, direktur kemitraan, koalisi civil society organization (CSO/ organisasi koalisi masyarakat sipil) untuk Reformasi

KETAPANG CAKAP ALANG

RAKYAT KALBAR

Birokrasi Kalbar, direktur eksekutif lembawa Gemawan, dan para peserta workshop.

Dalam kata sambutan Bupati Kayong Utara yang dibacakan Sekda H Hendri Siswanto, menerangkan reformasi birokrasi merupakan agenda besar pelaksanaan pemerintah.

Dapat saya sampaikan Pemkab Kayong Utara bekerjasama dengan Koalisi CSO Kalbar melaksanakan penyusunan roadmap reformasi birokrasi. Agenda besar reformasi telah dimulai secara nasional. Reformasi birokrasi

metro

merupakan prioritas utama dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, kata Hendri.

Roadmap reformasi birokrasi, lanjut dia, rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan dalam kurun lima tahun. Roadmap reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan, sekaligus menjadi salah satu tonggak penting pelaksanaan pemerintah daerah, tutur

Hendri.

Dikatakan Hendri, mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2013 (Permen PAN-BR 37/2013), tentang penyusunan roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah ada tiga target sasaran.

Pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Kedua, terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ketiga, mening-

katnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, papar Hendri.

Guna mewujudkan ketiga sasaran itu, jelas Hendri, pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada arena perubahan yang mencakup delapan aspek pemerintahan. Yaitu, organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan b u d a y a k e r j a a p a r a t u r, kupas Hendri. (lud)

Dinsosnakertrans Periksa Kontraktor PT. WHW

KETAPANG. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Ketapang Joko Prastowo melalui Kasi Pengawasan dan Perluasan Wilayah Uti Ilmu Royen menegaskan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada para kontraktraktor di PT. WHW. Kita memberi tenggang waktu hingga Jumat (10/10) kepada dua kontraktor yakni Wuhan dan Sandong Gantong yang masih belum mengisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kata Uti Kamis (9/10).

Uti menjelaskan, dari belasan Kontraktor yang ada di PT Well Harvest Win-

ning (WHW) baru beberapa Kontraktor yang mengisi BAP saat dirinya melakukan pengecekan langsung di perusahaan tersebut, Rabu (1/10) lalu.

Saat pemeriksaan sudah kita periksa semua kontraktor yang masih aktif bekerja di PT WHW, hanya saja dua kontraktor yakni Wuhan dan Sandong Gantong belum mengisi BAP lantaran orangnya tidak ada ditempat dan sedang bekerja.Mereka berjanji akan datang Jum at ini untuk mengisi BAP, jelasnya.

Ia meng atakan, dalam pemeriksaan yang disertai dengan BAP tersebut, beberapa kontraktor yang telah diperiksa yakni Sino-

const, Hebei, Sepcoii Indo, Soknusa, China Harbour, WHW / Hong Qiao, Indofudong, Indo Pusat Bumi, Sandong Zhengtai, Sino Hidro memang mengakui kalau pihaknya mempekerjakan para TKA asing yang belum memiliki IMTA dan ada juga yang masih sedang dalam pengurusan IMTA. Walaupun sedang dalam proses pengurusan tetap kita anggap tidak memiliki IMTA dan akan kita proses, tegasnya.

Sebelumnya Dinsosnakertrans juga sudah berkoordinasi kepada pihak PT WHW untuk meminta seluruh kontraktor yang bekerja di perusahaan tersebut agar melaukan wajib lapor dan me-

menuhi persyaratan tenaga kerja terutama Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kita lakukan pemeriksaan disana terkait IMTA serta syarat-syarat terkait TKA, sebelumnya juga sudah kita minta wajib lapor sesuai UU Tenag a Kerja namun sampai kita lakukan pemeriksaan masih ada yang belum wajib lapor dengan alasan mereka tidak tahu, ujarnya.

Uti mengaku akan menindak tegas para kontraktor yang memperkejakan TKA yang tidak memiliki IMTA dan memproses lebih lanjut hasil pemeriksaan pihaknya dilapangan jika semua BAP sudah terkumpul.

Setelah itu kita akan beri

batas waktu untuk pihak perusahaan mengeluarkan mereka dari tempat kerja dan jika pada batas waktu tersebut masih ada yang beraktivitas maka pihaknya tidak segan membuat surat rekomendasi ke Imigrasi untuk meminta para TKA dideportasi, tegasnya.

Ut i meng atakan, akan menempuh jalur hukum dan melaporkan ke polisi, jika ada BAP yang diisi oleh para kontraktor tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Jika dari BAP ada data yang tidak benar, maka akan kita kenakan pidana siapa yang mengisi BAP tersebut, sebab itu sudah melakukan pemalsuan keterangan, pungkasnya (Jay)

Bangun PAUD di Pematang Gadong KETAPANG. Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-93 di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Ketapang di buka Staf Ahli Kodam XII Tanjungpura Bidang Ekonomi, Kolonel Inf Fackhrudin Kamis (9/10) di hadiri Muspida, Polres dan masyarakat desa pemetang gadong.

TNI juga membangun (PAUD) di Desa Pematang Gadong.

Dalam kegiatan TMMD itu stap ahli Kodam XII Tanjungpura Bidang Ekonomi, Kolonel Inf Fackhrudin menyerahkan alat pertanian cangkul dan scop secara Simbolis kepada Koramil dan warga Desa Pematang Gadong. Program TNI Manunggal membangun Desa bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana dan infrastruktur di wilayah masih sangat relevan.

Selain itu Kolonel (Inf ) Fackhrudin dan Dandim 1203 Ketapang Letkol (Inf ) Asep Akhmad Hidayat juga meninjau lokasi Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan yang sedang dikerjakan TNIAD Kodim Ketapang.

Staf Ahli Kodam XII Tanjungpura Bidang Ekonomi, Kolonel (Inf) Fackhrudin di dampingi Dandim 1203 Ketapang Letkol (inf) Asep Akhmad Hidayat dalam (TMMD) ke-93 yang dihadiri masyarakat Desa Pematang Gadong . JAIDI CHANDRA Kolonel Inf Fackhrudin dalam sambutanya berharap kedepan TNI-AD men optimalkan tugas mulia ini sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan serbuan teritorial dengan tujuan merebut hati rakyat, sehingga TNI dapat menjadi prajurit sejati,propesional selalu mengedepankan rakyat

semata-mata untuk membangun indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

Sementara itu di tempat pemeriksaan KB-KES kesehatan ibu-ibu, TNI manunggal bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan Ketapang, Dandim 1203 Ketapang Letnan (inf ) Asep Akhmad Hidayat mengungkapkan, ke-

giatan. KB Kes TNI dan BKKBN ini bertujuan untuk membantu meringankan ibu-ibu untuk memeriksakan kesehatan baik dari ibu-ibu hamil, dan pemasangan KB dengan mengingat lokasi Desa yang jauh dari pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, ia berharap progam TNI manunggal kesehatan dapat lebih

baik untuk memprogramkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Kepala Desa Pematang Gadung, Iskandar Mulyadi menjelaskan, Gedung PAUD ini dibangun atas kerjasama TNI, Pemerintah Daerah Ketapang dan masyarakat.

Iskandar mengungkapkan, peran TNI sebagai pelaksana kegiatan atau pembangunan dan peran Pemerintah sebagai penyedia anggaran untuk bahan-bahan pembangunan. Sedangkan masyarakat menyediakan lahan dan ikut mengerjakan pembangunan bersama anggota TNI. Menurutnya, pada TMMD Kodim 1203 ini ada juga melakukan pembangun lainnya seperti jembatan, Pembangunan lainnya juga dilakukan atas kerjasama antara ketiga pihak tersebut. Ia berharap TMMD ini dilaksanakan tiap tahun di desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kita harap kegiatan TNI bisa dilakukan tiap tahun di desa ini.

Kita sangat mendukung dan siap menyediakan lahan dan membantu tenaga, pungkasnya (Jay)

12

MELAWI MEMBANGUN

RAKYAT KALBAR Jumat, 10 Oktober 2014

Matangkan Persiapan KG PKK KB Kes

LABOH JU

Ilustrasi/IST

Bongkar Kanopi Tak Berizin NANGA PINOH. Kanopi atau tambahan atap pada rumah toko (Ruko) di sepanjang jalan utama atau jalan protokol akan ditertibkan. Langkah awal, Satpol PP bersama Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPTPMD) Melawi sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan berkanopi.

Penertiban kanopi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Saat ini masih tahap sosialisasi atau imbauan kepada setiap pemilik bangunan untuk membongkar sendiri kanopinya, imbau A Caha, Kepala Bidang Operasi Satpol PP Melawi, Kamis (9/10).

Dia menegaskan, jika sampai tiga kali peringatan setelah dilakukan sosialisasi masih tidak digubris, Satpol PP akan melakukan pembongkaran secara paksa. Dikatakannya, penertiban kanopi dilakukan karena sebagian besar kanopi yang dibangun warga tidak disertai IMB. Selain itu, banyak kanopi yang dibangun terlampau dekat dengan jalan. Memang banyak kanopi di ruas jalan protokol yang dengan terpaksa harus ditertibkan atau dibongkar, tegasnya.

Terpisah, Rahmad Mauludin, Plt Kepala Bidang Perizinan Umum BPTPMD Melawi mengatakan, pada prinsipnya tidak ada izin bagi bangunan kanopi, karena IMB ruko hanya sampai pada bangunan rukonya saja, tidak termasuk izin kanopi. Sebab khusus untuk kanopi bangunan, ada izinnya sendiri, tidak digabung dengan IMB bangunan ruko, ungkapnya.

Rahmad menyebutkan, kanopi boleh saja dibangun sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Pemilik bangunan bisa saja mempertahankan kanopinya, tapi harus segera mengurus izinnya. Sedangkan untuk kanopi yang mengganggu ketertiban umum, tetap harus dibongkar. Boleh pakai kanopi, tapi kanopinya tidak boleh dipasang tiang, dan jaraknya dari bangunan hanya boleh 2 meter biar seragam, tuturnya.

Menurut Rahmad, melihat kanopi-kanopi yang ada sekarang dipastikan banyak yang harus dibongkar, karena kanopi tersebut sudah dibuat semi permanen, menggunakan atap seng dan memakai tiang. (aji)

NANGA PINOH. Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Kesehatan (KG PKK KB Kes) tingkat Kabupaten Melawi Tahun 2014 bakal digelar November mendatang. Guna mematangkan rangkaian kegiatan tersebut, Rabu (8/10) digelar Rapat Koordinasi Sekaligus Sosialisasi KG PKK KB Kes di Sekretariat PKK Melawi.

Karena terbatasnya waktu untuk jadwal penilaian Lomba PKK KB Kes, Lomba Posyandu, Lomba PHBS, dan Lomba Lingkungan Sehat pada awal November, saya minta dinas/ kantor dan lembaga terkait

agar bekerja maksimal, ajak Ketua TP PKK Melawi, Henny Dwi Rini Firman Muntaco SH saat membuka kegiatan tersebut.

Henny menerangkan, KG PKK KB Kes merupakan intensiďŹ kasi peran PKK dalam Program KB Nasional dan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor terkait di semua tingkatan wilayah, dalam rangka membangun keluarga sejahtera dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KP3AKB).

Di Kabupaten Melawi kata

Henny, KG PKK KB Kes dilaksanakan secara terpadu oleh TP PKK kabupaten, KP3AKB, Dinas Kesehatan, Pemkab, Disdik dan BPMPD, karena penilaian Posyandu dilakukan terintegrasi dengan PAUD. Makanya, kegiatan PKK KB Kes harus ada dukungan dari Disdik bekerjasama dengan KP3AKB untuk pembinaan.

Lebih lanjut Anggota DPRD Kalbar Periode 2014-2019 itu mengatakan, dilibatkannya BPMPD dan Kesbangpol Melawi, karena di setiap lomba selalu melibatkan salah satu desa yang ditunjuk untuk mengikuti lomba, baik itu Lomba Desa PHBS, Lomba

Kesling dan Lomba Posyandu.

Maka dari itu, Henny meminta dukungan dari BPMPDKesbangpol Melawi untuk bersama-sama membina desa yang akan ditunjuk sebagai lokasi lomba, terutama untuk lomba tingkat provinsi.

Kegiatan tersebut juga diharapkan Henny menjadi motor penggerak partisipasi dari semua pihak dalam wadah pembinaan, sehingga bisa bersama-sama mencapai hasil terbaik sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah pembinaan diharapkan dapat mendukung kinerja para kader di lapangan untuk memberikan motivasi. Lomba

secara rutin dilaksanakan dalam rangka KG PKK KB Kes, pelaksanaan terbaik Posyandu dan pelaksanaan PHBS di rumah tangga, ucap istri Bupati Melawi itu.

Khusus kepada Ketua TP PKK Kecamatan, Henny mengimbau agar segera mengadakan rapat lintas sektor terkait di tingkat kecamatan, terutama dengan Puskesmas, Kasi Pendidikan dan Camat selaku Dewan Penyantun. Selanjutnya berkoordinasi ke tingkat kabupaten.

Henny menambahkan, puncak penilaian lomba ini akan dilaksanakan di Kecamatan Menukun pada Desember 2014 mendatang. (aji)

Antisipasi Kendala, Sukseskan Program Jaminan Sosial N ANG A P INOH . Hambatan mungkin saja terjadi dalam melaksanakan program jaminan sosial. Tidak hanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), seluruh stakeholder di daerah juga harus ikut menyukseskan program nasional tersebut.

Satu diantara persoalan yang sangat berpotensi terjadi, adalah bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS, dalam melayani saat terjadinya lonjakan pasien, kata Asisten II Setda Melawi, Suhardiman, Kamis (9/10), saat membuka Sosialisasi BPJS Kesehatan dan Peraturan tentang Ketenagakerjaan pada BUMN, BUMD di Aula Pendopo Bupat i Melawi.

D i Ka b u p a t e n M e l a w i , misalnya, kata Suhardiman, karena program ini baru dan mungkin saja ada perbedaan pelaksanaan dibanding program sebelumnya, khusus-

nya mekanisme pelayanan, maka perlu diperhatikan mengenai sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada pimpinan BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya tentang kebijakan BPJS yang berlaku. Melalui BPJS Kesehatan, pemerintah ingin memberikan jaminan kesehatan yang lebih luas bagi terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat, dan bagi para peserta BPJS. BPJS Kesehatan berfungsi m e ny e l e n g g a r a k a n p r o gram jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang akan dinikmati oleh masyarakat, imbuhnya.

Ia menegaskan, kebijakan pengelolaan fasilitas kesehatan dalam program BPJS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2013 tentang Jaminan Kesehatan, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya, bagaimana pengelolaan fasilitas kesehatan ini dapat dioptimalkan oleh setiap peserta yang bersifat pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medisnya. Pelayanan kesehatan pada masyarakat harus kita apresiasi, ucapnya.

S e m e n t a r a i t u , Ke p a l a Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Melawi, Priscilla mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya bersama BPJS juga melakukan penandatanganan MoU mengenai perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum Program Jaminan Nasional.

Kesepakatan ini sudah dilakukan di tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupat-

en. Apa yang kita lakukan ini untuk menindaklanjuti MoU Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan BPJS Kesehatan, kata Priscilla.

Priscilla mengatakan, tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan nasional.

Tujuan terpenting dari pembangunan tersebut adalah kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pekerja harus dijamin haknya, bentuk perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan pengusaha atau perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, dimaksud dalam bentuk jaminan sosial, ungkapnya.

Penyelenggaraan jaminan sosial kata Priscilla, merupakan satu diantara tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan

sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara. Dia mengatakan, jaminan BPJS ini berdampak positif bagi pekerja dengan adanya perlindungan keselamatan bekerja, akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram. Sehingga pekerja dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya, bisa bekerja maksimal tanpa ada rasa khawatir sewaktuwaktu tertimpa kecelakaan.

Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan di dalam perusahaan akan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, yang mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.

Sedangkan bagi pemerintah, apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai, dan meningkatnya produksi perusahaan, baik kualitas maupun kuantitas, jelasnya. (aji)

SINTANG RAYA JANTOH KITA

Pilkada Tunggu Perppu SINTANG-RK. Ketua KPU Kabupaten Sintang, Supranto Aji belum memastikan Pilkada Sintang 2015 dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD Sintang. Sebab presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu ) yang secara hukum berlaku dan dapat dilaksanakan. Asalkan, Perppu yang dikeluarkan presiden memiliki produk turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan KPU. Kalau Kabupaten Sintang saat ini menggelar Pilkada, maka dipastikan Pilkada dapat digelar langsung. Karena Perppu telah berlaku saat ini sebagai landasan pelaksanaan Pilkada, jelas Supranto, Kamis (9/10).

M e n u r u t ny a , Pe r p p u y a n g a k a n d i k e luarkan presiden sangat berbeda dengan pelaksanaan Pilkada langsung seperti terdahulu. Di dalamnya terdapat perbaikan seperti pemilihan kepala daerah tidak satu paket dengan wakilnya, atau bupati terpilih dapat menunjuk langsung wakilnya.

Bila penduduk sebuah kabupaten antara 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, maka wakilnya diperbolehkan dua orang, jelas Supranto.

KPU direncanakan akan menggelar rapat khusus, membahas Perppu tersebut. Sementara KPU di daerah masih melaksanakan petunjuk lebih lanjut dari KPU pusat. Untuk saat ini KPU telah melakukan persiapan pengajuan anggaran Pilkada Sintang pada pemerintah daerah.

Hanya memang, pengajuan anggaran akan lebih kecil bila Pilkada langsung sesuai Perppu dilaksanakan.

Dipastikan biaya Pilkada langsung ke depan lebih ringan dari Pilkada langsung sebelumnya.

Karena akan ada aturan pembuatan baliho maupun kampanye yang lebih hemat. Selain itu, proses paket pemilihan tanpa wakil dipastikan akan mengurangi anggaran Pilkada langsung, katanya. (din)

Kecewa Sapi Tak Dirawat S I N T A N G -RK. Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi kecewa kepada petani di Sintang yang tidak dapat memanfaatkan stimulan atau bantuan dari pemerintah.

Akibatnya, bantuan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat malah menjadi sia-sia.

Pada beberapa kasus bantuan ternak sapi, banyak warga tidak memiliki kemampuan memeliharanya.

Ujungnya, ada sapi mati, atau di jual petani, ungkap Milton di sela-sela penyerahan bantuan 26 ekor Sapi dan bibit ikan lele, di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Sintang, Kamis (2/9/) pekan lalu .

Harusnya, kata Milton, masyarakat menghindari rasa malas. Karena rasa malas ini yang menjadi penyebab para petani di Sintang tidak berhasil beternak sapi. Bukan cerita baru kalau ada

Ilustrasi/IST

petani yang menyia-nyiakan bantuan pemerintah.

Petani jangan malas mencari rumput untuk makanan sapi. Sapi memerlukan makanan 10 persen dari berat badannya. Pada malam

hari pun sapi perlu makan, bila tidak ada makanan maka pertumbuhannya akan terganggu, dan berujung pada penyakit, jelas Milton.

Milton berharap kelompok tani penerima bantuan

dari pemerintah, memanfaatkan bantuan dengan baik.

Sehingga dapat mengembangkan peternakan lebih besar. Selain itu, diperlukan integrasi antara peternakan dengan pertanian, agar dapat saling mendukung.

Pupuk dari kotoran sapi ini sangat baik untuk tanaman, sehingga petani dapat memanfaatkannya, sekaligus menjadi sumber penghasilan lain, jelasnya.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Ir Wiryono mengatakan, populasi sapi di Kabupaten Sintang terus menurun. Hal itu disebabkan tingkat pemotongan lebih besar dibandingkan kelahiran.

Populasi sapi di Kabupaten Sintang saat ini sekitar 8000 ekor. Kemampuan melahirkan hanya 20 persen, atau

Bandara Susilo Bakal Kedatangan Maskapai Baru SINTANG. Bandara Susilo Sintang dalam waktu dekat akan kedatangan satu maskapai baru. Maskapai tersebut akan melayani rute PontianakSintang, dan Pontianak-Ketapang. Demikian diungkapkan

Pelaksana Harian Bandara Susilo Sintang, Agus Salim, Rabu (8/10).

Maskapai dimaksud merupakan group Lion Air. Kapasitasnya sekitar 72 penumpang. Namun Agus belum bisa

memastikan kapan maskapai baru itu mulai beroprasional.

Informasi kita dapatkan, masih menunggu jadwal penerbangan dari Ketapang.

Maskapai tidak mau kalau hanya melayani Pontianak-

Sintang, ujarnya.

Menurut Agus, antusias masyarakat Kabupaten Sintang dalam menggunakan transportasi udara cukup tinggi. Hal itu terlihat dengan aktiďŹ tas penerbangan Sintang-Pontianak

183 Peserta Caba Rebut 32 Prajurit SINTANG-RK. Animo masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI) cukup tinggi. Namun animo tersebut harus dibatasi dengan kuota yang telah ditetapkan.

Jika kita lihat, animo masyarakat cukup besar. Terlihat pendaftaran mencapai ratusan orang, dari berbagai daerah. Ada yang di sekitar wilayah Korem dan ada juga yang dari pulau Jawa, Sumatra dan NTT, ungkap Dajenrem 121/Abw Sintang, Mayor Caj Yuseb Aris Priyanto,

sekitar 1000 ekor. Sedangkan angka pemotongan dapat mencapai 2000 ekor.

Antara tingkat pemotongan dan kelahiran tidak berimbang, ungkap Wiryono.

Upaya peningkatan terus dilakukan. Caranya dengan mengoptimalkan kelahiran melalui kawin suntik. Namun jumlah petugas yang dimiliki hanya tiga orang, sehingga dalam satu tahun hanya mampu meningkatkan kelahiran sekitar 600 ekor.

Sebenarnya, upaya yang lebih besar dari penambahan populasi dalam hitungan teknis, diperlukan penambahan populasi seribu ekor per tahun, selama lima tahun tanpa henti, jelas Wiryono.

Selama ini pemotongan sapi terus dilakukan, sehingga mau tidak mau harus mendatangkan dari luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (din)

selaku sekretaris II panitia seleksi 183 Calon Bintara (Caba) Umum TNI, kepada wartawan di Korem 121/Abw Sintang, Kamis (9/10).

Sebanyak 183 peserta yang mendaftar, setelah penutupan penerimaan Caba umum pada 8 Oktober lalu. Keseluruhan Caba dikumpulkan di Makorem, kemudian mengikuti serangkaian tes, mulai dari melengkapi administrasi, hingga tes ďŹ sik dan kesehatan. Berdasarkan kuota, 183 peserta ini akan diseleksi hingga 32 prajurit.

Penerimaan Caba Umum ini, Korem 121/Abw, hanya menerima 32 calon prajurit TNI pria dan 2 untuk wanita. Kuota ini sudah ditetapkan oleh pusat, jelas Dajenrem.

Yuseb menjelaskan, terdapat beberapa tahap dalam seleksi ini. Setelah selesai mengikuti tes seleksi administrasi, kesehatan pertama dan kesemaptaan jasmani, para Calon Bintara (Caba) Korem 121/Abw Sintang akan melanjutkan tes seleksi berikutnya yang lebih ketat.

Nanti kita akan adakan parade untuk Calon Bintara ini, di situ kita akan nilai kembali, yang mana dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, ungkap Dajenrem.

Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan Korem 121/Abw dan jajarannya untuk memotivasi keinginan siswa-siswi yang masih sekolah di SLTA sederajat.

Satu diantaranya mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, agar siswa paham dan memiliki keinginan mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI. Untuk

memupuk semangat para pemuda pemudi supaya bergabung menjadi prajurit TNI, kita kerap lakukan berbagai sosialisasi, ucapnya.

Dalam penerimaan calon Bintara PK TNI AD ini, seleksi dilaksanakan tiga tingkat. Seleksi tingkat sub Panda dilaksanakan di Korem 121/Abw Sintang, seleksi tingkat Panda dilaksanakan di Kodam XII/Tpr Pontianak dan seleksi di tingkat Pusat dilaksanakan di Sub Panpus Rindam XII/Tpr Singkawang. (din)

yang selalu padat. Memang sudah harus ada penambahan maskapai, imbuhnya.

Di Kabupten Sintang saat ini hanya satu maskapai penerbangan yang melayani jurusan Sintang-Pontianak.

Hari-hari biasa, aktiďŹ tas penerbangan dilakukan dua kali sehari. Namun, untuk saat ini hanya dilakukan satu kali, kecuali hari Jumat dan Sabtu.

Kalau Jumat dan Sabtu penerbangan dilakukan dua kali sehari, ucapnya.

Agus mengatakan sampai saat ini penerbangan masih berlangsung normal.

Hanya memang, terkadang harus terjadi delay karena cuaca. Secara umum, cuaca di Kabupaten Sintang cerah dan diselimuti kabut asap.

Jarak pandang sekitar 2 ribu hingga 3 ribu meter. Delay terjadi karena keterlambatan pesawat dari daerah lain yang mengalami cuaca buruk, pungkasnya. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS

RAKYAT KALBAR Jumat, 10 Oktober 2014

13

9 Sertifikat di Lahan Kantor Bupati Yang Baru Cacat Hukum Administrasi Polisi Akan Jemput Paksa Hifni Nusantara Gawat

Kewalahan Tangani Sampah PUTUSSIBAU-RK. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kapuas Hulu, Nusantara Gawat SSos MM mengaku kewalahan menangani sampah di ibu kota, terutama sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Sibau Hilir. Ia pun setuju apabila masalah urusan ini diambil alih Kantor Lingkungan Hidup.

Kami memang sangat kewalahan dalam menangani sampah ini. Kami juga menyarankan masalah sampah ini agar bisa ditangani Kantor Lingkungan Hidup saja, karena di sini pun sudah banyak yang harus ditangani, ujar Gawat, Rabu (9/10).

Apalagi penanganan sampah ini wajib, karena kalau sehari saja tidak diurus akan membawa dampak besar. Untuk itu, mestinya ditangani SKPD yang memang benar-benar fokus menyelesaikan masalah ini. Sementara, saat ini masalah sampah hanya ditangani oleh Kasi. Minimal yang menangani masalah sampah ini orang yang pangkatnya eselon II B, atau berupa dinas atau kantor tersendiri, saran Gawat.

Ia pun berharap pada penanganan sampah ini pemerintah daerah dapat memikirkan kembali siapa yang benar-benar berwenang dalam menanganinya. Sampah ini bukanlah masalah yang sepele dan harus ditangani secara serius, ujar Gawat.

Penanganan sampah akhir-akhir ini mengalami hambatan karena banyak alat-alat yang rusak dan masuk ke bengkel. Penyebanya usia alat-alat sudah mencapai 10 tahun dan memang perlu diperbaiki.

Namun saat ini masalah sampah yang ada sudah bisa diatasi meskipun alat-alat yang digunakan itu pinjam dengan pihak swasta, seperti eskapator. Namun dengan pinjam alat, tentunya kita harus menambah beban biaya lagi, kata Gawat.

Sambil menunggu alat-alat diperbaiki, untuk mengangkut dan menata sampah-sampah, baik yang ada di bak sampah maupun di TPA, mereka melakukannya dengan cara manual dan menggunakan alat pinjaman dari pihak swasta.

Baru pada tahun 2015 mendatang, pihaknya mengusulkan bantuan alat-alat dalam menangani sampah seperti eskavator mini dan tosa.

Kita juga sudah membuat enam bak sampah juga tahun ini, namun belum semuanya jadi dan juga belum digunakan sampai hari ini, pungkas Gawat. (aRm)

PUTUSSIBAU-RK. Dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan sembilan sertifikat di lahan kantor Bupati Kapuas Hulu yang baru, di Kecamatan Putussibau Utara saat ini tengah ditangani penyidik Polres Kapuas Hulu.

Kasus ini dilaporkan Pemkab Kapuas Hulu ke Polres Kapuas Hulu pada 12 September 2014 lalu.

Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Mahyudi Nazriansyah SIK melalui Kasat Reskrim, IPTU Ronald Arron Maramis mengatakan, sudah ada enam pegawai BPN Kapuas Hulu yang diperiksa penyidik. Yakni Kepala BPN, Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan (SPP), Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kasubbag TU, dan staf.

Dokumen yang telah kita kumpulkan berupa buku tanah dan surat ukur dari sembilan sertifikat yang diduga tumpang

tindih dengan tanah aset Pemkab Kapuas Hulu. Serta Warkah berupa surat permohonan hak, surat pernyataan/penguasaan tanah, dan foto copy KTP pemohon, terang Ronald, Kamis (9/10).

Dari hasil pemeriksaan saksi dan penelitian dokumen yang ada, kata dia, penyidik belum menemukan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sembilan sertifikat tersebut. Sebab, dokumen yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut belum ditemukan.

Namun, dibeberkan Ronald, diduga kuat telah terjadi cacat administrasi atau kesalahan prosedur dalam penerbitan sembilan sertifikat tersebut. Karena ditemukan sebagian besar dari sembilan buku tanah dan surat ukur tidak ditandatangani oleh Kepala BPN serta Kepala Seksi SPP, pada saat itu.

Cacat administrasi lainnya,

Ronald Arron Maramis. A

RMAN HAIRIADI

dijelaskan dia, hingga saat ini ditemukan hanya beberapa bagian warkah dari sembilan sertifikat itu berupa surat permohonan hak, foto kopi KTP pemohon, dan surat pernyataan penguasaan/ penyerahan tanah. Sedangkan beberapa bagian warkah lainnya berupa risalah panitia A, SK pemberian hak, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak ada. Padahal ini di antara persyaratan penerbitan sertifikat.

Mengenai pemeriksaan kepala BPN Kapuas Hulu, pihak Polres akan mengirimkan SP2HP (Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) ke Pemkab Kapuas Hulu. Selanjutnya, penyidik akan memanggil Kepala BPN Kapuas Hulu di masa terbitnya sembilan sertifikat tersebut, yaitu Hifni. Dalam minggu ini kita akan memanggil Pak Hifni.

Bila dalam dua kali pemanggilan tidak mau kooperatif, maka akan dilakukan upaya pemanggilan paksa, tegas Ronald.

Kasus ini berawal pada tahun 2006 Pemkab Kapuas Hulu menganggarkan pembebasan tanah seluas kurang lebih 21 hektar, dengan jumlah anggaran Rp1,7 miliar melalui APBD tahun anggaran 2006.

Lahan tersebut untuk pembangunan kantor Bupati dan kantor-kantor Dinas Pemda Kapuas Hulu.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 telah dibentuk panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kabu-

paten Kapuas Hulu ini.

Pada Desember 2006, panitia pengadaan tanah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang berlokasi di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp 1,6 Milyar, kepada 13 orang pemilik tanah berdasarkan 13 SKT (surat keterangan tanah) yang diterbitkan dan ditanda tangani Kades Pala Pulau.

Selanjutnya, pada tanggal 25 April tahun 2008, Pemkab Kapuas Hulu mengajukan penerbitan sertifikat hak pakai terhadap tanah yang telah dibebaskan.

Namun kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kapuas Hulu tidak memproses penerbitan sertifikat tersebut dikarenakan adanya permasalahan sengketa batas administrasi desa antara desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir. Disamping itu ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah atas tersebut.

LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Penerbitan Rekomendasi Amdal Diserahkan ke Bupati

Dini Ardianto SIP. A

RMAN HAIRIADI

Putussibau-RK. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kapuas Hulu, Dini Ardianto SIP mengatakan, penerbitan rekomendasi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten. Ini setelah keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 08

tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Setelah ada Permen LH dan kemudian ditindaklanjuti rapat koordinasi dengan Kepala BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Kalbar, telah diputuskan untuk proses penerbitan rekomendasi Amdal, kelayakan lingkungan dan izin lingkungan diserahkan sepenuhnya ke Pemkab, dalam hal ini Bupati, terang Dini, Kamis (9/10).

Namun, untuk kabupaten/ kota yang masih setingkat kantor seperti Kantor LH Kapuas Hulu dimana pimpinannya eselon 3A, maka untuk Komisi Amdal masih di tingkat provinsi.

Walaupun yang membuat rekomendasi tetap Bupati, tidak lagi gubernur. Ini untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan, karena seringnya terjadi konflik-konflik yang diakibatkan Amdal, kata Dini.

Pemeritah kabupaten, dikatakan dia, tentu mendukung dan berterima kasih atas pelimpahan wewenang ini. Hanya saja, proses ini juga harus didukung oleh si prakarsa atau perusahan-perusahaan yang ingin berinvestasi atau beraktivitas di Kapuas Hulu.

Karena selama ini sering terjadi keterlambatan proses Amdal akibat si prakarsa ataupun penyedia jasa (konsultan) lama mengajukan dokumen-dokumen seperti kerangka acuan

Amdal, Amdal, dan lain-lain.

Oleh karena itu, kami harap si prakarsa cepat mengajukan proses, jangan lambat dan jangan salah memilih penyedia jasa yang hanya copy paste.

Dan yang tidak kalah penting penyedia jasa tersebut benarbenar memiliki sertifat menyusun dokumen ini. Karena akan ada sanksinya terhadap penyedia jasa tanpa sertifikat, tegas Dini.

Pemkab atau Bupati, kata dia, siap membantu dan tidak akan mempersulit dalam mengurus Amdal, asal telah dilakukan sesuai prosedur. Semakin cepat, maka akan semakin baik, agar perusahaan dapat segera beraktivitas. Kepada perusahaan yang telah keluar izin lokasinya,

agar cepat memproses Amdal, ujar Dini.

Ia pun berharap ke depan Kapuas Hulu bisa membentuk Komisi Amdal sendiri. Untuk itu, Kapuas Hulu mesti membentuk Badan LH yang pimpinannya eselon 2. Kalau kita tetap membuat Komisi Amdal, tapi ketuanya bukan dari kepala BLH yang eselon 2, maka tidak akan dapat lisensi dari Kemen LH, jelas Dini.

Aturan baru ini, ditambahkannya, berlaku bagi perusahaanperusahaan yang mengajukan izin Amdal terhitung mulai Oktober 2013. Untuk sebelum 2013 dan prosesnya Amdalnya sudah dilaksanakan, maka proses izin dan kelayakan tetap di Gubernur. (aRm)

BUMI DARANANTE APAI JI ONGAH

Pangdam Datangi Perbatasan SANGGAU. Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal (Mayjend) TNI Toto Rinanto langsung melakukan kunjungan kerja (Kunker), ke perbatasan Indonesia-Malaysia, di Kecamatan Entikong, Sanggau, Kamis (9/10).

Kedatangan Pangdam menggunakan helikopter di perbatasan langsung disambut Dandim 1204/Sgu yang baru, Letkol (Inf ) Heri Budi P dan Dansatgas Pamtas Yonif 501/BY, Letkol Inf Andi Kusworo beserta jajaran.

Dalam Kunker kali ini Pangdam juga bersama rombongan dari Kodam XII/Tpr, diantaranya Asintel Kasdam XII/Tpr Kol (Inf ) Czi Ahmad Rizal dan Waaster Kasdam XII/Tpr Letkol (Inf ) Irwannsyah. Rombongan lainnya antara lain, Waasops Kasdam XII/Tpr, Letkol (Inf ) Deni dan Kaspri Pangdam XII/Tpr, Mayor (Inf ) Bambang.

Di perbatasan Kalbar-Sarawak itu, Pangdam melakukan peninjauan pos batas RI-Malaysia dan memberikan pengarahan pada prajurit yang bertugas di Satuan Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 501/BY. Pangdam pun menyampaikan pesannya untuk prajurit yang bertugas di wilayah teritorial tersebut. Diharapkan anggota Satgas Pamtas Yonif 501/BY selalu menjaga nama baik satuan, pesannya.

Selain itu, Pangdam juga berpesan, setiap prajurit menjalankan tugas dengan baik di sisa waktu tugasnya. Ia berharap para prajurit tidak melakukan berbagai pelanggaran dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Gunakan sisa waktu tugas ini untuk hal yang positif dan hindari pelanggaran sekecil apapun, ingatnya.

Seperti diketahui, jabatan Pangdam XII/Tangjungpura yang membawahi dua provinsi, Kalbar dan Kalteng baru diserahterimakan sejak 13 hari lalu tepatnya pada 26 September lalu di lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD).

Sebelumnya, Pangdam dijabat Mayjend TNI A Ibrahim Saleh.

Pangdam Rinanto bukan sosok yang asing bagi masyarakat Kalbar. Ia pernah menjabat sebagai Danrem 121/Abw, yang sekarang berada di Sintang. Usai melakukan kunjungan ke Entikong, seterusnya Pangdam dan rombongan langsung kembali ke Pontianak sekitar pukul 13.30. (KiA)

Sanggau Dapat ‘Kiriman’ Asap SANGGAU. Kabut asap yang menyelimuti kota Sanggau beberapa hari belakangan diduga disebabkan kiriman dari daerah lain. Pasalnya, hingga saat ini Pengendarli Kebarakan BLH-KPK Sanggau, belum menemukan titik api.

Saat ini kita belum tahu apakah penyebabnya dari dalam Sanggau atau daerah lain. Tapi sejuah ini kita belum mendapat laporan soal titik api. Kemungkinan kabut asap ini kiriman dari luar, kata Kasubid Dalkar BLHKPK Sanggau, Bambang Hariyoseno di temui di ruang kerjanya kemarin.

Dijelaskannya kecil kemungkinan penyebab kabut asap diakibatkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.

Mengingat saat ini sudah memasuki masa tanam. Biasanya masyarakat membuka lahan pada akhir Juli hingga Agustus.

Sekarang petani sudah memasuki masa tanam, kata dia.

Meski masih belum sampai tahap mengkhawatirkan, namun kabut asap yang terjadi mulai

BPA Kembayan Dibentuk

Kabut asap menyelimuti kota Sanggau. kiram akbar mengganggu. Kalau pagi itu jarak pandang hanya sekitar 200 meter, kata dia.

Potensi kabut asap sendiri diprediksi hingga Desember 2014, mengingat prediksi musim kemarau juga hingga akhir tahun.

Karena dampak elnino ini, tambahnya.

Namun bukan berarti tak

waspada. Ia mengimbau warga maupun perusahaan jangan sampai membuka lahan dengan cara membakarnya. Pihaknya tetap berkordinasi dengan Dishutbun maupun Camat dalam mencegah terjadinya kebakaran.

Bagaimanapun, kata Bambang, cuaca panas rentan terjadi kebakaran, baik sengaja maupun

tidak.

Kita minta tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengimbau jangan sampai membakar lahan. Sejak awal September juga kita sudah perintahkan semua pasukan untuk siaga, ujarnya.

Untungnya personel pemadam kebakaran bertambah dengan dibentuknya Badan Pemadam

Api Kembayan (BPAK) pada 3 Juli lalu. BPAK yang baru seumur jagung ini berdiri atas swadaya masyarakat setempat.

BPAK ini dibentuk usai kejadian terbakarnya 25 ruko di Kembayan. Saat ini kita sudah punya satu unit mobil tangki pemadam hasil swadaya masyarakat, kata Ketua BPAK, Fran Seda.

Karena itu, untuk menunjang keoptimalan tugas dilapangan, pihaknya mengharapkan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Sementara dari pihak perusahaan, baru satu perusahaan yang membantu dari lima perusahaan yang berinvestasi di Kembayan.

Baru PT Semai Lestari yang membantu kita membangun posko menggunakan dana CSR. Selebihnya belum. Kita juga rencananya meminta bantuan ke Bupati, ungkapnya.

Keterbatasan saran dan prasarana seringkali membuat kinerja petugas tak optimal.

Kita berharap mudah-mudahan BPAK ini bisa dibantu, tutupnya. (KiA)

Korban DBD Berjatuhan, RT Minta Buku Panduan SANGGAU. Empat orang dilaporan meninggal akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga Septemer 2014. Khawatir meluas, sejumlah pengurus Rukun Tetangga (RT) di kelurahan Ilir Kota, kecamatan Kapuas, berkomitmen membantu petugas kesehatan dalam memberantas DBD di lingkungan masing-masing. Mereka berharap Dinkes melengkapi mereka

Ilustrasi/IST

dengan buku panduan.

Jadi, kita nanti bisa menyampaikan ke warga. Saya lebih cenderung ada buku panduan, dari situ RT bisa memberdayakan masyarakat itu bisa dibaca terus oleh RT. Karenakan setiap RT biasa punya kelompok arisan, atau ibu-ibu. Jadi, pihak Puskesmas juga bisa sosialisasi di sana, kata Ketua RT 09 Ilir Kota, Joko pada acara sosialisasi cara pencegahan dan penanganan penyakit DBD di aula kantor Kelurahan Ilir Kota, Kamis (9/10).

Lain halnya dengan Ketua RT 12, M Yusuf. Ia menyarankan fogging dilakukan secara berkala.

Tak perlu menunggu terjadi kasus DBD seperti yang sudah-sudah. Kalau bisa fogging jangan sudah ada kasus tapi bisa rutin, misal tiga kali setahun, tuturnya.

Kepala Puskesmas Kapuas, Alber D Sihotang SKM MKM menyambut baik usulan warga termasuk

pembagian buku dalam upaya pencegahan penyakit DBD. Namun, ia mengakui hal ini akan dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam upaya ini.

Nanti akan kita usahakan, cuma Puskesmas ini pelaksana bukan penentu yang memikirkan dan menentukan nanti dinas kesehatan. Nanti akan kami usulkan untuk panduan buku cetak itu, saya setuju benar, ujarnya.

Ia mengakui memang prihatin atas peningkatan kasus DBD yang setiap tahun tetap ada. Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi untuk pencegahan dan selalu siap membantu warga ketika DBD menyerang.

Kalau ada warganya yang terkena DBD segera cepat hubungi SMS center (Puskesmas Kapuas) ke nomor ini (082152261910/ 081352274128), beritahu saja

siapa dan dimana, ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh warga untuk melakukan pencegahan dengan memerangi nyamuk Aedes Aegypti yang mengakibatkan penularan DBD. Nyamuk ini berkembang biak terutama di tempat-tempat buatan manusia, seperti wadah plastik, ban mobil bekas dan tempat-tempat lain yang menampung air hujan.

Nyamuk ini juga menggigit pada siang hari, beristirahat dalam rumah dan meletakkan telurnya pada tempat-tempat air bersih tergenang, ujarnya.

Pencegahan itu dikatakannya dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana seperti yang sering disampaikan melalui gerakan 3M yaitu: Menguras bak air secara rutin, menutup tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat pengembangbiakan nyamuk dan menyingkirkan atau mendaur ulang ba-

rang-barang bekas yang dapat menampung air hujan.

Cara pencegahan lainnya seperti menggunakan kelambu ketika tidur, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar. Selain itu, dengan mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak dan menaburkan bubuk pembunuh jentik di tempat yang sulit di kuras.

Cara lainnya dikatakan bisa dilakukan dengan fogging atau pengasapan. Namun, ditegaskan pengasapan bukan langkah terbaik. Cara ini hanya efektif untuk 2-3 hari. Ini hanya membunuh nyamuk dewasa sedangkan siklus hidup nyamuk tetap berlangsung, ujarnya. (KiA)

14

RAKYAT KALBAR Jumat, 10 Oktober 2014

INJEH KARAJA

Ludis. ANTONIUS

Sekda: PNS Jagan Suka Ngeluh!

P AHAUMAN . Sekda Landak, Ludis, meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berkerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Seorang PNS mengemban tugas untuk melayani masyarakat. Apalagi yang sudah di beri jabatan sebagai pemimpin.

Kita sebagai PNS harus selalu siap menjalani tugas untuk melayani masyarakat maupun menjalankan perintah pimpinan. Seorang PNS jangan sering ngeluh, ngomel, ngelamun, ngoceh. Kalau ada seorang PNS suka sperti ini maka kerjanya pasti tidak sempurna, ujar Ludis belum lama ini di Sengah Temila.

Sekda memimta, seorang PNS berkerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan harus memberi contoh yang baik pada masyarakat.(ius)

LANDAK EDO’

Razia PETI Berlanjut N G A B A N G . Meski sempat terhenti akibat menelan korban jiwa seorang polisi, dan tak ada dukungan dari masyarakat, penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Landak tetap dilanjutkan dalam waktu yang tak ditentukan.

Operasi ini tetap kita lanjutkan, tegas Banda Kolaga, Kasatpol PP Landak, Rabu (8/10).

Pendanaan operasi secara bertahap dalam pencairan.

Pasalnya hal yang tak bisa dihindari cost bahan bakar minyak dan makan minum petugas tim yang turun di lapangan selama operasi.

Jadi tidak ada istilah kegiatan berhenti setelah ada insiden korban tim. Tapi kami evaluasi dalam penertiban yang sudah dilakukan.

Bahkan dinas sosial juga siap pinjamkan pelampung jika untuk keperluan berhubungan dengan sungai, ungkapnya.

Ia berharap, masyarakat mendukung program pemerintah dalam penertiban PETI khususnya mereka yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Selama ini masyarakat masih belum semua mendukung.

Namun jika tim melakukan operasi di kampung Monte, kami menyeberang sungai harus

Banda Kolaga. ANTONIUS

berenang. Masyarakat tidak mau memberikan bantuan.

Jadi masyarakat memang belum sepenuhnya mendukung program penertiban PETI, ucapnya.

Data PETI sudah dikantongi seperti di daerah Kecamatan Kuala Behe dan Air Besar, sudah disampaikan ke Polres Landak. Kami berharap polisi bisa menintindaklanjuti untuk memanggil pemilik mesin dompeng. Karena polisi yang punya wewenang hukum, harap Banda.

Ia juga berharap tragedi Goa Boma yang menimbun 21 pekerja PETI tak terjadi di Landak. (ius)

Sungai Landak Keruh Lagi KUALA B EHE . Akibat aktivitas penambangan emas mulai lagi, Sungai Landak di desa Kuala Behe kecamatan Kuala Behe, beberapa pekan ini kembali keruh dan kotor.

Selama bulan menyambut hari raya lebaran beberapa waktu lalu air sung ai ini sempat jernih dan bersih, sehingga masyarakat bisa menggunakan air sungai untuk mandi dan minum, ujar Rudy warga Kuala Behe kepada Rakyat Kalbar, Rabu (8/10).

Ia mengakui, memang sudah bertahun -tahun masyarakat di wilayah ini berkerja menambang mencari intan dan emas, sebagai pekerjaan sehari-hari. Masyarakat juga sudah terbiasa melihat air yang keruh itu.

Hanya selama lebaran lalu air sungai ini sempat bersih dan jernih. Kalau dibandingkan selama air sungai sudah jernih

menjadi kotor lagi membuat perasaan kita ingin bersih terus, katanya.

Hanya saja ia mengaku hal itu juga disebabkan kondisi alam, sangat susah diperbaiki, memakan waktu lama. Kita sih tetap berharap dengan secepatnya, segala sesuatu bisa berubah menjadi baik, harap Rudy.

Sementara Ya Habijan, salah satu warga desa Serimbo kecamatan Air Besar mengatakan, selama ini juga sungai di wilayahnya juga kotor dan keruh. Padahal di hulu sungai tidak ada yang berkerja tambang emas. Tapi ada perusahaan sawit yang mengusur lahannya, sehingga jika hujan limbahnya turun ke sungai sehingga air sungai menjadi keruh dan kotor.

Jadi penyebab air keruh itu bukan hanya akibat PETI tapi banyak penyebabnya, kata Habijan. (ius)

Sungai Landak di desa Kuala Behe keruh kembali akibat aktivitas masyarakat di hulu Sungai. ANTONIUS

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Dua Ton TBS Sawit Dicuri

Kamtibmas di Desa Gonis Tekam Terganggu!

SEKADAU. Petani kelapa sawit PT Multi Prima Entakai (MPE) di Desa Gonis Tekam akhir-akhir ini diresahkan maraknya aksi pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah mereka. Rafael, salah seorang petani, mengaku tidak tenang karena aksi pencurian ini kian menjadi-jadi.

Baru-baru ini, TBS milik Rafael dan petani sawit lain yang lahannya saling berdampingan raib. Tak tanggung-tanggung, TBS yang diembat maling tersebut mencapai 2 ton. Rafael mengaku tidak habis pikir bagaimana oknum-oknum tak bertanggungjawab menjalankan aksinya.

Saya heran kenapa buah sawit pun diembat.

Bagaimana cara mereka menjalankan aksinya.

Saya sampai tidak habis pikir, keluh Rafael, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (9/10).

Rafael mengisahkan, Selasa (7/10) lalu, ia memanen TBS miliknya. Karena sudah kesorean dan TBS tidak memungkinkan untuk diangkut ke pabrik, Rafael memutuskan menunda penjualan.

Buah sawit yang sudah terlanjur dipanen ditinggalkan di lokasi. Rafael berniat TBS tersebut baru akan dibawa ke pabrik pada keesokan harinya.

Namun nahas, TBS itu malah hilang bak ditelan bumi. Kontan saja, Rafael kaget bukan buatan.

Saya kaget begitu sampai di lokasi, TBS saya sudah hilang. Punya kawan-kawan lain yang lokasinya tidak jauh dari lokasi saya pun ikut hilang. Saya masih tidak habis piker, kok ada oknum tidak bertanggungjawab yang nekat melakukan pencurian TBS, kesal Rafael.

Akibatnya, Rafael menderita kerugian jutaan rupiah. Dengan peristiwa itu, ia merasa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kawasan ini mulai terganggu. Karenanya, ia mengharapkan pihak keamanan dapat turun tangan untuk menjamin kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

Ini sudah meresahkan, bahkan hal serupa sudah sering terjadi di wilayah sekitar sini. Tolong pihak keamanan dapat mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelakunya, pinta Rafael. (bdu)

Beri Catatan untuk PT PHS

Warga Nanga Gonis Sepakat Buka Pagar

SEKADAU. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Sekadau Hilir berhasil memfasilitasi penyelesaian masalah antara warga Dusun Nanga Gonis, Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, dengan PT Permata Hijau Sawit (PHS). Sebelumnya, warga Nanga Gonis melakukan pemagaran di atas lahan perkebunan milik PT PHS. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman antara warga dengan perusahaan.

Cerita berawal saat anggota kepolisian dari Polsek Sekadau Hilir melakukan patroli di sekitar wilayah Nanga Gonis. Saat patroli itu, petugas menemukan tumpukan tandan buah segar (TBS) di pinggir jalan. Petugas tersebut kemudian berkoordinasi dengan Kepala Dusun (Kadus) Nanga Gonis terkait kepemilikan TBS ini.

Karena tidak ditemukan informasi jelas perihal siapa pemilik TBS tersebut, akhirnya muncul dugaan TBS tersebut merupakan hasil

tindak kejahatan (curian).

Dugaan itu sendiri dianggap logis, karena di wilayah tersebut akhir-akhir ini memang marak pencurian TBS. Hanya saja, tengara ini memantik kontroversi. Warga yang tidak terima lantas memagari kebun PT PHS. Saat musyawarah yang dilakukan di Desa Merapi, Rabu 8 Oktober 2014, diketahui terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan. Diketahui, TBS yang ditumpuk di pinggir jalan milik warga yang memang sengaja ditinggalkan karena TBS tersebut telah mengalami penurunan kadar minyak (restan). Dengan kata lain, TBS tersebut sudah turun kualitasnya sehingga tidak layak jual.

Upaya mediasi oleh Muspika Sekadau Hilir berbuah manis. Masing-masing pihak sepakat bahwa permasalahan yang muncul murni kesalahpahaman semata. Warga Nanga Gonis pun bersedia membuka kembali pagar di

Rapat mediasi yang diinisiasi Muspika Sekadau Hilir dengan agenda penyelesaian pemagaran lahan kebun PT. PHS oleh warga Nanga Gonis, (8/10) kemarin. IST kebun PT PHS. Tanggal 8 oktober Muspika Sekadau Hilir memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemagaran kebun sawit di Nanga Gonis. Upaya ini menuai hasil. Masing-masing pihak sepakat mengakhiri konflik karena memahami apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman saja. Masyarakat Nanga Gonis pun

bersedia membuka kembali pagar yang mereka buat di atas kebun PT PHS, kata Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi, ketika ditemui di Mapolsek Sekadau Hilir, Kamis (9/10).

Selain Kapolsek, unsur Muspika Sekadau Hilir yang hadir dalam mediasi tersebut diantaranya Camat dan Babinsa Sekadau Hilir. Ha-

dir juga Kepala Desa Merapi, para Kepala Dusun di Desa Merapi, meteri adat, serta puluhan masyarakat Nanga Gonis.

Dalam momen itu, masyarakat Nanga Gonis turut menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak perusahaan, diantaranya perekrutan tenaga kerja harus memprioritaskan warga setempat, kepedulian sosial dari perusahaan, soal bagi hasil lahan (konversi), hingga perihal angkutan TBS, yang harus mengutamakan kendaraan milik masyarakat setempat.

Masyarakat Nanga Gonis juga menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada pihak PT. PHS dalam kesempatan tersebut. Kami hanya memfasilitasi, sambung Kapolsek.

Manajemen PT PHS pun menyanggupi tuntutan warga.

Saat itu, masyarakat Nanga Gonis memberikan tenggat waktu selama tiga pekan kepada PT PHS untuk memenuhi tuntutan mereka. (bdu)

Mantap, Pramuka Sekadau Ikut Jambore Se-Asean SEKADAU. Bupati Sekadau, Simon Petrus, melepas keberangkatan kontingen Pramuka Sekadau di ruang rapat kantor bupati, kemarin. Keberangkatan mereka dalam rangka mengikuti

Bupati Simon Petrus melepas keberangkatan kontingen Pramuka Kabupaten Sekadau ke Kuching untuk mengikuti jambore Asean. (HARTONO/HUMAS PEMKAB SEKADAU)

Jambore se-Asean yang dipusatkan di Semiran Rantau Panjang, Kuching, Sarawak-Malaysia, pada tanggal 13-17 Oktober 2014.

Ketua Kontingen Pramuka Kabupaten Sekadau, Aziz, dalam laporannya menjelaskan, peserta yang mengikuti kegiatan Jambore tersebut sebanyak 14 orang. Masing-masing kecamatan di Sekadau mengirimkan dua orang peserta. Dalam rombongan juga disertakan dua orang peninjau, masing-masing Camat Nanga Mahap Hermanto dan camat Nanga Taman Afronius Akim Sehan, serta enam orang pembimbing dan ketua kelompok.

Total kontingen Kabu-

Simon Petrus : Setelah Pulang Kesini, Tularkan Ilmu yang Diperoleh ke

Praja Lain paten Sekadau yang berangkat ke Kuching sebanyak 21 orang, jelas Azis, Kamis (9/10).

Mewakili keluarga besar Kwarcab Pramuka Kabupaten Sekadau, Azis menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemkab

Sekadau kepada Pramuka.

Terus terang kami merasa sangat terbantu dan berkat bantuan Pemkab program kita bisa kita laksanakan setiap tahun, paparnya.

Sementara, Bupati Sekadau, Simon Petrus dalam arahannya mengatakan, kegiatan Pramuka perlu didukung semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

Menurutnya, pendidikan Pramuka menanamkan sikap dan perilaku baik serta bermanfaat bagi orang lain, apalagi untuk diri Praja itu sendiri.

Kita tahu pramuka ini dikenal dengan disiplin, rendah hati, ramah, dan suka menolong. Untuk itu saya berharap agar hal ini diaplikasikan dalam hidup sehari-

hari, pinta Simon.

Ia juga berharap ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan Jambore di Kuching tersebut dapat ditularkan kepada PramukaPramuka lain. Sehingga, akan muncul bibit-bibit Praja yang handal di Kabupaten Sekadau.

Bupati, yang didampingi Wakilnya, Rupinus, dan Asisten bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, meminta para peserta mengikuti pentunjuk dan arahan pembina yang sudah ditunjuk selama kegiatan tersebut.

Jaga kesehatan, jaga sikap, dan perilaku, selama berada disana. Apalagi, kalian ini membawa nama daerah dan jangan lupa belajar, pesan Simon Petrus. (bdu/r)

SAMBAS

TUMPAHAN SALOK

Rapat membahas rencana pendirian Akademi Komunitas Perbatasan di Kabupaten Sambas. M Ridho

Rencanakan Pendirian AKP SAMBAS. Berbagai potensi unggulan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) dimiliki Kabupaten Sambas. Salah satunya Kain Tenun Sambas. Potensi ini mendorong Lembaga Penelitian Sumber Daya Manusia (LPSDM) untuk mewacanakan pendirian Akademi Komunitas Perbatasan (AKP).

Prosedur pendiriannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas, ungkap Uray Januardi, salah satu penggagas berdirinya AKP di Kabupaten Sambas kepada Rakyat Kalbar, Kamis (8/10).

Dijelaskannya, saat ini Kemdikbud terus berupaya mendorong pihak swasta untuk bersama-sama mendirikan dan mengembangkan Akademi Komunitas (AK), guna memenuhi kebutuhan tenaga terampil siap kerja yang memiliki kualiďŹ kasi pendidikan tinggi. Salah satunya dengan melihat potensi yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kabupaten Sambas memiliki potensi kain tenun, tentunya dengan membuka kuliah Jurusan atau Program Studi (Prodi) Tenun akan berdampak positif bagi masyarakat. Apalagi sudah ada kerjasama Kain Tenun Sambas dengan Cita Tenun Indonesia (CTI) dan PT Garuda Indonesia. Sehingga pendidikan tenun memungkinkan berkembang dan diminati masyarakat umum, kata Uray.

Selain itu, Kabupaten Sambas merupakan wilayah perbatasan. Sehingga layak dibuka Prodi Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik untuk pembantu rumah tangga atau babysitter, mengingat banyak warga Sambas yang bekerja di luar negeri. Ini merupakan peluang agar pahlawan devisa kita memiliki pendidikan dan ijazah D1 atau D2 AKP, ujarnya.

Pendidikan tenaga terampil ini akan maju bila bekerjasama dengan swasta dan pemerintah. Seperti kerjasama dari PJTKI yang membutuhkan tenaga terampil Sarjana, D1 atau D2 TKI, tentunya sesuai keahlian. Sehingga TKI kita memiliki kebanggaan sebagai Sarjana.

Begitu juga kain tenun, jika didongkrak CTI dan PT Garuda Indonesia, pastinya juga akan berkembang, pungkasnya. (edo)

SAMBAS TERIGAS

RAKYAT KALBAR Jumat, 10 Oktober 2014

15

Tanggulangi Kemiskinan Melalui P2WKSS SAMBAS. Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan. Sehingga sumber daya perempuan mampu mengembangkan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, berkualitas, dan sakinah.

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menegaskan, pembinaan Program P2WKSS dilaksanakan secara terpadu, terutama dalam meningkatkan status kesehatan perempuan. Pemkab Sambas sudah melakukan upaya pembinaan perempuan melalui BPMPD dan BPPKB, seperti program peningkatan perempuan di pedesaan, dan program keluarga berencana pembinaan posyandu, peningkatan kader PKB, penyuluhan ibu rumah tangga sejahtera, sosialisasi kesehatan reproduksi, dan pelayanan komunikasi informasi, papar Hj Juliarti dalam

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH bersama Tim Penilai P2WKSS meninjau Desa Serindang, Kecamatan Tebas. M Ridho sambutannya pada kegiatan Penilaian Lomba Program Terpadu P2WKSS di Desa Serindang, Kecamatan Tebas, Kamis (9/10).

Bupati menjelaskan, penilaian P2WKSS untuk mengevaluasi pembinaan yang telah dilakukan oleh tim daerah, terutama dalam meningkatkan dan

mengembangkan perempuan di suatu desa atau kelurahan melalui pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS. Pemkab melalui keterlibatan SKPD dan instansi vertikal dalam mendukung program ini, melalui bantuan program yang diberikan kepada desa atau kelurahan yang menjadi lokasi penilaian

P2WKSS, bebernya.

Point pentingnya, ujar Bupati, dampak dan manfaat Program P2WKSS langsung dirasakan masyarakat, terutama kaum perempuan menjadi lebih baik dan produktif. Informasi dari SKPD dan instansi vertikal yang mendukung program ini menjadi masukan bagi Tim Penilai, untuk evaluasi terhadap pelaksanaan P2WKSS untuk perbaikan ke depan. Maka dari itu, melalui penilaian ini diharapkan menjadi momentum awal bangkitnya kaum perempuan, harapnya.

Di tempat yang sama, Mustarudin, Ketua Tim Penilai P2WKSS Kalbar mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari evaluasi dan penilaian P2WKSS, 10 program PKK, Posyandu dan tanaman obat keluarga (Toga) tingkat provinsi Kalbar tahun 2014.

Program ini telah digulirkan pemerintah sejak tahun 1979.

Tujuannya untuk membina kaum wanita, agar berperan aktif dalam setiap program

pembangunan, katanya.

Ditambahkannya, program ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan dan pengembangan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, karena wanita memiliki potensi dan kemampuan dalam mengelola keluarga. Makanya, program ini mendapatkan pembinaan dan pengarahan, supaya berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, ujarnya, penilaian merupakan evaluasi pembinaan yang dilakukan tim daerah dalam peningkatan dan pemberdayaan perempuan di suatu desa atau kelurahan melalui pelaksanaan Program P2WKSS. Komitmen Pemkab melalui keterlibatan SKPD maupun instansi vertikal menjadi salah satu unsur penting yang dinilai. Dalam hal ini, peran serta mendukung program ini melalui bantuan program yang diberikan kepada desa atau kelurahan yang menjadi lokasi P2WKSS, pungkasnya. (edo)

Segera Serahkan Monev ke Disdik dan Bupati SAMBAS. Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sambas telah membahas hasil Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap 93 sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014. Rencananya, rekomendasi Monev akan diserahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan Bupati Sambas.

Dari 93 sekolah penerima DAK 2014 se-Kabupaten Sambas, terdiri dari SD sebanyak 45 sekolah, SMP 27 sekolah, SMA 12 sekolah, dan SMK sebanyak 9 sekolah. Monev merupakan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 yang diubah menjadi PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggara

Pendidikan, kata Ketua DP Kabupaten Sambas, H Suharjo Marli SSos kepada wartawan, usai memimpin Rapat Hasil Monev Sekolah Penerima DAK, Kamis (9/10).

Menurutnya, monev dilaksanakan DP sejak tanggal 23 September dengan melakukan pengawasan kinerja Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), diantaranya mengenai laporan pembangunan, laporan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hasil pelaksanaan pembangunan, dokumen pembukuan keuangan, bukti transaksi, pembayaran pajak negara, sistem pekerjaan pembangunan sekolah, dan masa jabatan Komite Sekolah.

Suharjo menegaskan, tujuan dilaksanakan Monev untuk memotivasi pihak sekolah agar mengerjakan pekerjaan ďŹ sik tepat waktu dan sesuai aturan. Sehingga hasil Monev bisa dibahas dan dituangkan dalam sebuah rekomendasi.

Rekomendasi ini sifatnya pengawasan, dan tugas pengawasan ialah mengingatkan.

Artinya Dewan Pendidikan tidak melakukan pemeriksaan, melainkan mengingatkan sekolah penerima DAK agar bekerja sesuai petunjuk teknis (Juknis), ujarnya.

Dalam realisasi Monev, tambahnya, DP Sambas meninjau sekolah yang mendapatkan DAK berdasarkan SK Bupati

Sambas dengan membentuk lima zona. Untuk Zona A dilakukan monitoring pada 8 SD, 5 SMP, 2 SMA dan 3 SMK di Kecamatan Selakau, Selakau Timur, Semparuk, Salatiga dan Pemangkat. Pada Zona B dilakukan monitoring terhadap 7 SD, 5 SMP, 3 SMA dan 4 SMK di Kecamatan Tebas, Jawai, Jawai Selatan dan Kecamatan Tekarang.

Sedangkan Zona C meninjau 15 SD, 4 SMP, 3 SMA dan 1 SMK di Kecamatan Sambas, Sajad, Sejangkung, Sebawi dan Kecamatan Subah. Zona D monitoring dilakukan terhadap 9 SD, 11 SMP, 3 SMA dan 1 SMK di Kecamatan Tangaran, Paloh dan Teluk Keramat. Sementara

SAMBUNGAN

Zona E, monitoring dilakukan terhadap 6 SD, 2 SMP dan 1 SMA di Kecamatan Galing dan Kecamatan Sajingan Besar.

DP Sambas berharap, rekomendasi Monev terhadap Sekolah Penerima DAK 2014 yang telah dibahas pengurus DP dapat memotivasi sekolah agar bekerja lebih baik lagi.

Tentunya kita berharap ke depannya sekolah penerima DAK lebih profesional dan lebih baik lagi dari tahun ini. Sehingga penyelenggara pendidikan di Kabupaten Sambas dapat bekerja sesuai harapan kita bersama, termasuk membuat laporan keuangan pelaksanaan DAK sesuai petunjuk teknis, harapnya. (edo)

DARI HALAMAN 9

Motor Penjual ..............................................................................................................dari halaman 9 Bajing Loncat ................................................................dari halaman 9 kepada Rakyat Kalbar, Kamis (9/10).

Wisnu menjelaskan, karena sudah melihat kunci yang masih tertancap di body motor, pelaku yang membeli es tebu meminta kepada korban untuk mengembalikan uangnya pecahan seribuan.

Namun karena tidak memiliki uang yang diminta, Mariam menukarkan uang pelaku ke warung tak jauh dari tempatnya berjualan di pinggir jalan tersebut. Setelah menukarkan uang, saat kembali pelaku sudah tidak ada. Melihat kiri kanan, motornya

juga tidak ada. Hingga korban tersadar bahwa motornya sudah dibawa lari pelaku, jelas Wisnu.

Seminggu terakhir, lanjut Wisnu, kantornya dibanjiri laporan pencurian sepeda motor (Curanmor). Sebagian besar merupakan kelalaian

dari pemiliknya, yang seakan tidak sayang dengan barang yang dimiliki. Kejadian ini menggambarkan kelengahan dan kealfaan korban. Mengingat kejahatan terjadi bukan semata karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan, tegasnya. (agn)

Pesan AKBP Mukson ..........................................................................................dari halaman 9 nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi instansi publik wajib memberikan informasi, baik perorangan, maupun kelompok. Jika dalam satu minggu tidak diberikan, bisa mengajukan keberatan, katanya.

Pejabat Polda yang sangat dekat dengan wartawan ini merupakan sumber informasi media massa. Mukson mengatakan, ada beberapa informasi yang harus diketahui,

diantaranya informasi setiap saat, berkala, serta-merta dan informasi yang dikecualikan.

Seperti informasi yang dikecualikan, masih dalam penyelidikan dan menyangkut orang banyak, ungkapnya.

Sedangkan informasi sertamerta, merupakan informasi menyangkut banyak orang, sehingga perlu disampaikan.

Ada juga yang tak perlu disampaikan. Tapi jika itu menyangkut orang banyak dan perlu disampaikan, kita wa-

jib menyampaikannya, agar permasalahan cepat selesai dan tidak menimbulkan halhal yang tidak diinginkan, katanya.

Mukson menjelaskan, fungsi Humas sangat penting di instansi, baik swasta maupun negeri (pemerintahan), agar bisa meluruskan opini yang tidak benar. Dengan rekanrekan wartawan, jangan ada perbedaan. Fungsikan Humas yang sama, bentuk opini, meluruskan opini yang tidak

benar. Kami juga meminta dengan media, agar tidak putus komunikasi, harapnya.

Mukson juga mengucapkan terima kasih banyak dengan media yang mendukung pekerjaannya sebagai Kabid Humas Polda Kalbar. Hubungan kami dengan media sangat baik dan tidak ada permasalahan dalam bekerja. Siang maupun malam, ketika media meminta informasi tetap kami berikan. Meskipun tidak memuaskan, kenangnya. (sul)

Classic Karaoke ..........................................................................................................dari halaman 9 yang menggunakan pakaian serba minim dan dapat mengarah pada perbuatan asusila, ditarif Rp60 ribu per jam. Wanita penghibur ini di tempatkan di dalam aquarium yang terbuat dari tirai. Aquarium terletak di lantai bawah dan lantai dua Classic Karaoke. Tak hanya menemani saat berada di Classic, melainkan para wanita penghibur tersebut juga bisa dibawa keluar, dengan sebutan khasnya Boking Luar (BL).

Jika ada wanita penghibur dari Classic yang dibawa keluar oleh tamu, maka receptionist akan melakukan pencatatan khusus mengenai wanita penghibur, dibawa oleh siapa dan berapa jam lamanya. Dan lagi-lagi para tamu harus membayar ke Classic.

Wanita penghibur itu pun dimiliki Classic, seperti layaknya germo pekerja seks, siap memberikan pelayanan atau service terbaiknya kepada pelanggan. Aktivitas ini diketahui jelas saat awakawak Rakyat Kalbar melakukan investigasi di Classic Karaoke, baik itu baru-baru ini atau beberapa bulan yang lalu.

Pemerintah Kota Pontianak mengetahui aktivitas ini.

Baik itu operasional maupun usaha ilegal di tempat hiburan malam di atas bangunan Pasar Mawar tersebut. Terbukti, Satpol PP Kota Pontianak

bukan hanya sekali melakukan razia di Classic Karaoke.

Melainkan sudah berulang kali, bahkan yang ditemukannya adalah penjualan Minol tanpa izin. Anehnya, aktivitas Classic Karaoke selalu saja dibiarkan. Penegakan peraturan pemerintah hanya berjalan di tempat dan lemah.

Merasa tidak ditindak Satpol PP, pemilik Classic Karaoke semakin merajalela menjalankan bisnisnya.

Kasat Pol PP Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo setiap diwawancarai mengenai Minol tak berizin di Kota Pontianak, diantaranya di Classic Karaoke, selalu mengatakan akan mengadakan rapat koordinasi dengan dinas terkait maupun tim teknis. Omongan Kasatpol PP itu ternyata hanyalah wacana belaka.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (BP2T) Kota Pontianak, melalui Kabid P2M, Iwan Amriyadi mengaku tidak bisa melakukan penertiban atau penindakan. Alasannya dia, itu wewenangnya Satpol PP. Sebenarnya tanpa menunggu rekomendasi dari kami, Satpol PP juga sudah bisa melakukan penindakan, yakni melakukan penertiban.

Apabila memang mengetahui atau mendapatkan informasi adanya penjualan Minol tanpa izin di tempat hiburan malam, mestinya Satpol PP bertindak cepat, kesal Iwan

Amriyadi.

Dikatakan Iwan Amriyadi, sudah jelas dalam SK (Surat Keputusan) tentang Minol yang dikeluarkan Walikota Pontianak pada tahun 2014 ini, radius 500 meter terdapat pemukiman warga, tempat ibadah dan sekolah (lembaga pendidikan), dilarang adanya penjualan maupun pengedaran Minol serta aktivitas konsumsi Minol.

Ini sudah aturan. Semuanya harus menaati. Jadi hingga sampai saat ini tidak ada tempat hiburan malam, cafe atau karaoke yang kita terbitkan izin Minolnya, kecuali hotel bintang tiga, ungkap Iwan.

Bahkan pada 3 September 2014, Iwan menegaskan, bahwa Classic Karaoke sama sekali tidak memiliki izin penjualan Minol. Bahkan penjualan Minol yang dilakukan Classic Karaoke, merupakan usaha ilegal.

Jadi secara perizinan, untuk Karaoke dan Cafe memang memiliki izin. Namun untuk penjualan Minol, mereka tidak memiliki izin, termasuk di Classic Karaoke.

Karena atas nama pemerintah, kami menolak penjualan Minol walaupun golongan A, tegas Iwan Amriyadi.

Ditegaskannya pula, sampai saat ini penjualan Minol di Classic Karaoke tidak diperkenankan. Kita tidak memberikan izin dan kita tidak perkenankan Classic Karaoke menjual Minol

golongan apapun. Karena berdekatan dengan tempat ibadah, sesuai dengan SK Walikota. Lokasi Classic Karaoke berada di bawah radius 500 meter dari rumah ibadah, sehingga memang tidak diperbolehkan sama sekali, ungkapnya.

Kabid P2M BP2T ini meminta masyarakat, media maupun tokoh masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan atas penjualan Minol tanpa izin. Khususnya Classic Karaoke maupun tempat-tempat hiburan lainnya. Silakan pantau, bantu pemerintah dan sampaikan kepada kita, maka kita akan mengambil tindakan tegas, katanya.

Iwan meminta Satpol PP Kota Pontianak segera melakukan penertiban penjualan Minol tanpa izin, termasuk di Classic Karaoke secepat mungkin. Kami sudah sering berkoordinasi.

Kemudian kami minta Satpol PP melakukan penindakan.

Dan tindakan yang kami ambil, akan menggugurkan izin usaha Classic Karaoke.

Jadi Classic Karaoke bisa dilakukan penyegelan atau penutupan, apabila sudah terus-terusan melakukan pelanggaran, tegas Iwan Amriyadi.

Laporan: Deska Irnansyafara, Syamsul AriďŹ n dan Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Selatan.

Modus kejahatan yang dilakukan Wandi, terlebih dahulu mengintai pikap yang mengantar rokok di Jalan Siam. Kemudian meloncat ke bak pikap yang masih berjalan dan mengambil rokok satu slop. Kemudian Wandi melemparkan satu persatu slop rokok kepada rekannya yang membuntuti pikap dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.

Usai melakukan aksinya, pelaku keluar dari bak pikap dengan cara meloncat. Nahasnya, sopir pikap melihat dirinya dari kaca spion. Laju pikap terhenti dan sopir bersama kernet menangkap

Wandi dan memasukkannya ke dalam mobil. Ini sudah kedua kalinya yang hilang.

Kemarin 10 dus rokok yang hilang dari atas mobil. Sekitar Rp10 juta kerugiannya.

Tapi untuk hari ini hanya satu kotak, ungkap Yanto, sopir pikap.

Yanto mengaku heran kerja pelaku yang rapi. Bahkan Wandi sudah membongkar sepuluh kota rokok. Baru dua kali kami kehilangan. Tapi baru kali ini kami menangkap pelaku.

Saat ditangkap, alasan mau menumpang. Tapi ia mengatakan setelah diketahui, ini bukan hanya dia sendiri, tetapi masih ada rekan-

rekannya, kata Yanto.

Rokok yang dicuri itu milik Hadi. Yanto mengaku hanya ditugaskan untuk mengantar kepada pemesannya di daerah Pontianak. Kami membawanya dari Pasar Flamboyan. Pas lewat dari tempat itu, barang sudah hilang. Kemarin yang hilang 10 kotak, harus kami tanggung untuk menggantinya, kesalnya.

Wandi mengakui beraksi bersama rekannya berinisial Ad yang kini menjadi buronan polisi. Rokok itu saya jual. Uangnya buat bayar kontrakan dan kebutuhan keluarga, katanya. (sul/agn)

Kades Sungai .................................................................dari halaman 9 kepada pihak perusahaan.

Ajeman sendiri kala itu menyerahkan lahan lebih kurang 2,6 hektar dengan sistem kontrak. Oleh perusahaan, dana GRL sistem kontrak dibayar dengan nilai Rp1.000.000 per hektar.

Dari lahan seluas 2,6 hektar itu, Ajeman memperoleh kompensasi sebesar Rp2,68 juta rupiah.

Ironisnya, dana kompensasi ganti rugi lahan milik Ajeman diduga disunat oleh Kepala Desa setempat sebesar Rp500 ribu. Ajeman hanya menerima sebesar Rp2,1 juta saja.

Pungli juga dialami sembilan warga Sungai Ayak I lainnya. Nilai potongan pun bervariasi, tergantung besaran lahan yang diserahkan.

Warga yang merasa dirugikan, tidak terima dengan potongan tersebut lantas melapor ke Kejaksaan Negeri Sekadau, agar kepala desa dapat diproses secara hukum.

Kami tidak mengerti kenapa dana GRL dipotong oleh Kades. Kami merasa dirugikan dan hal ini kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Sekadau, terang Ajeman ditemui di Sekadau, (9/10).

Menurut Ajeman, sikap Kepala Desa Sungai Ayak I yang meminta potongan kepada tiap-tiap warga yang menerima kompensasi penyerahan lahan, tidak memiliki dasar yang kuat. Sepengetahuannya, hingga saat ini tidak pernah ada sosialisasi,

Perdes, ataupun kesepakatan bersama untuk menyepakati potongan tersebut. Tidak ada dasarnya Kades meminta potongan, tidak ada kesepakatan dengan kami, mana dokumen kesepakatan bersamanya. Jelas-jelas ini pungutan liar, kesal Ajeman.

Ketika warga mempertanyakan asalan potongan tersebut kepada Kades yang bersangkutan, sang Kades berdalih potongan yang diminta untuk keperluan umum seperti bantuan ke masjid. Waktu kami tanya Pak Kades bilang kompensasi dari perusahaan Rp800 ribu per hektar, katanya dia yang memperjuangkan supaya tiap hektar bisa diganti rugi Rp1 juta per hektar. Jadi sisanya Rp200 ribu itulah yang dipungut. Sementara waktu kami tanya ke perusahaan dana kompensasi GRL memang Rp1 juta per hektar. Tidak ada lobi-lobi dari Kades di sini, tutur Ajeman.

Karena telah melapor ke Kejari Sekadau, Ajeman berharap pihak Kejari dapat memproses laporan tersebut, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kami berharap laporan ini diproses, harap Ajeman.

Terpisah, Kepala Desa Sungai Ayak I, Nur Ilham ketika dikonďŹ rmasi tidak menampik jika ia memang memungut sejumlah uang dari warga yang menyerahkan lahan kepada perusahaan. Namun,

Ilham menampik jika tindakannya itu disebut sebagai pungutan liar. Menurut Ilham, uang hasil potongan telah disosialisasikan dan disepakati masyarakat.

Sudah ada kesepakatan dengan warga. Lagi pula, uangnya untuk keperluan umum. Sebagian kami sumbangkan untuk masjid, kilah Ilham.

Awalnya, uang hasil potongan itu direncanakan akan dibagi-bagikan kepada warga. Namun, karena nilainya tidak begitu besar, niat itu diurungkan. Mau dibagibagi, tapi uangnya cuma sedikit, kalau dibagikan ke semua warga tidak seberapa.

Akhirnya sebagian kami sumbangkan ke pengurus masjid, terang Ilham.

Ilham juga mengklaim telah memperjuangkan agar kompensasi GRL dari Rp800 ribu per hektar menjadi Rp1 juta. Saya yang melobi perusahaan sehingga biaya GRL itu naik dari 800 ribu menjadi satu juta, akunya.

Ilham menduga, upaya dari sejumlah warganya melaporkan perihal potongan tersebut ke Kejari Sekadau, sebagai ungkapan ketidakpuasan belaka. Namun karena laporan sudah telanjur disampaikan, Ilham mengaku siap bersikap kooperatif, jika sewaktu-waktu kehadirannya dibutuhkan guna proses hukum. Kalau sudah telanjur dilaporkan ya saya siap, kata Ilham. (bdu)

Rakyat Kalbar Jumat, 10 Oktober 2014

CALON ‘IBU NEGARA’ SYLVIA FULLY

Sylvia Fully mendapat kesempatan berlakon sebagai calon ibu negara, Iriana di film terbarunya berjudul Jokowi Adalah Kita . Di film produksi K2K Production tersebut, mojang kelahiran Bandung, Jawa Barat itu beradu akting dengan Ben Joshua yang mendapat peran sebagai Jokowi.

Ini kesempatan luar biasa. Apalagi peran aku adalah calon ibu negara, ujar Sylvia Fully.

Awalnya, Via̶sapaan akrabnya̶mengaku tidak pernah membayangkan mendapat peran tersebut.

Apalagi sebelumnya film-film yang dimainkanya adalah film remaja yang berb a u akan percintaan diantaranya Perahu Kertas besutan Hanung Bramantyo. Nah, tidak ingin mengecewakan penggemarnya, termasuk masyarakat Indonesia yang mencintai mereka. Silvi berusaha bermain secara maksimal. Salah satunya menyuguhkan kebolehan menjadi seorang ibu yang penuh dengan kesabaran mendampingi suami dan anak-anaknya itu. Beliau seorang ibu negara, karakternya benar-benar keibuan, tegasnya.

Lewat peran itu pula, Via mengaku mendapat banyak pengalaman baru. Salah satunya belajar menjadi seorang istri maupun ibu. Sebab, di kehidupan nyata, aktris yang mengawali karirnya lewat FTV berjudul 7 Pertanda Cinta dan pemilihan Miss Celebrity Indonesia pada 2010 tersebut belum melangkah ke jenjang pelaminan. Aku sendiri masih single, tapi semuanya nggak jadi beban, katanya.

Meskipun Via belum pernah menikah dan merasakan bagaimana melayani suami, namun model, dan presenter itu mengaku belajar dari peran-peran sebelumnya. Tak terlalu sulit dia melakukan adegan-adegan bagaimana melayani seorang suami yang lelah sehabis bekerja seharian demi masyarakat Jakarta. Kalau membangun chemistry sama Ben, sudah bisa karena kita sudah pernah main bareng dalam beberapa FTV. Tantangannya sosok sebagai istri, bagaimana melayani suami dengan baik, kata presenter salah satu acara gosip di stasiun televisi ini.

Via mengatakan, Jokowi adalah sosok manusia biasa yang perlu cinta. Iriana yang setia mendampinginya terkadang juga merasa cemas. Tapi Iriana berjuang mendukung Jokowi dengan berbagai cara, misalnya mengirimkan makan siang, memijat saat lelah pulang kerja, dan salat berjemaah. Itulah peran saya sebagai istri Jokowi dalam film ini, bebernya.

Via berharap, film ini bisa menjawab sedikit rasa penasaran orang atas kehidupan pribadi Jokowi ketika berada di rumah bersama keluarganya. (idp)

Transfer Ilmu SERUNI BAHAR

Keluarga Bahar selama ini dikenal sebagai klan yang cukup sukses melahirkan pekerja seni di bidang tarik suara. Sebut saja Annisa, Juwita dan juga Seruni Bahar. Seakan tidak mau rantai itu terputus di tengah jalan. Seruni pun siap mentransfer ilmu kepada keponakannya, Gahtan Sakti.

Gahtan, sapaan akrabnya adalah penyanyi multitalenta yang masih berusia 10 tahun. Meskipun masih kecil, Gahtan ini multitalenta. Bisa nyanyi, dance juga, bakatnya banyak. Mungkin itu kelebihan anak zaman sekarang ya, banyak vitaminnya jadi kreatif, kata Seruni.

Dia mengatakan, keputusanya untuk memberikan kesempatan kepada keponakannya memang memiliki pertimbangan yang cukup matang. Dan sebagai bukti, di usianya yang cukup muda tersebut, dia telah merilis satu single berjudul Sahabat.

Lagu tersebut bertemakan anak-anak. Single ini yang jadi pertimbangan pintu masuk Gahtan ke belantika musik nasional, katanya.

Seruni pun memutuskan untuk berbagi pengalaman dengan keponakannya itu. Berbekal pengalamannya di dunia entertain, satu demi satu ditransfernya ke Gahtan. Dirinya pun berharap keponakannya ini bisa mengharumkan nama keluarga Bahar. Karena kami sudah lebih dulu terjun ke dunia musik ini, ya kami siap membantu Gahtan. Kami akan beritahu caranya meraih sukses di musik, dan cara dia biar bisa nyanyi bagus, imbuh Seruni.

Alhasil, bantuan dari tantenya itu bikin Gahtan kegirangan. Dirinya pun semakin optimistis untuk mengikuti jejak tantenya. Apalagi belakangan penyanyi cilik memang hampir tidak terdengar lagi. Ya mumpung masih kecil, dan bakat aku kan banyak banget, selain musik aku main sinetron juga, sahut Gahtan antusias. (idp)

MARSHA TIMOTHY

JAGA KEHARMONISAN Marsha Timothy masih menjaga keromantisannya dengan Vino Bastian. Meski begitu mereka tidak selalu mulus dalam membina biduk rumah tangga. Salah satunya saat keduanya menghadiri premiere film 3 Nafas Likas di XXI Epicentrum, Jakarta. Kesalahpahaman kecil terjadi antara keduanya membuat mereka bertengkar.

Setelah menonton film, keduanya beradu argumen di salah satu sudut bioskop.

Marsha tampak cemberut membelakangi Vino yang berusaha menenangkannya. Ternyata, Marsha kecewa kepada suaminya. Sebab, tempat duduk Vino tidak bersebelahan dengan dirinya di dalam bioskop. Meski Vino berusaha menjelaskan duduk kejadiannya kepada Marsha, tampaknya sang istri masih kecewa.

Vino duduk di deretan kursi depan bersama para aktor yang bermain dalam film tersebut.

Sementara itu, Marsha duduk di deretan kursi belakang agak tengah. Belum jelas penyebab pasangan tersebut sampai tidak duduk berdampingan di dalam bioskop.

Ketegangan keduanya mencair setelah pasangan yang telah dikaruniai seorang anak itu kembali berbaur dengan sesama artis dan wartawan. Marsha menyatakan masih menjaga keromantisannya dengan Vino.

Romantis iya, tapi nggak yang melulu romantis. Nggak romantis setiap saat sih.

Saya juga nggak suka diperlakukan seperti itu, ujarnya.

Bintang film Pintu Terlarang itu bilang dirinya bukan perempuan yang suka hal berlebihan untuk membuat suasana menjadi romantis. Kadar romantis beda-beda sih. Buat saya, dikasih kartu udah romantis. Hal kecil aja bisa saya bilang romantis, ujarnya. (Jp)

CHERRYBELLE

Jadi Tokoh Animasi

Girlband Cherrybelle terlibat dalam serial animasi. Sembilan perempuan ceria itu akan muncul di serial Adit & Sopo Jarwo yang tayang di MNC TV. Cherrybelle merasa sangat senang mendapat pengalaman baru, terutama saat pembuatan karakter animasi mereka di Studio MD Animation.

Nggak ada yang berubah dari Cherrybelle. Di sini, kita dibuat jadi kartun dan digambar langsung biar shape wajahnya lebih kelihatan, ujar Gigi, salah seorang personel.

Sejak pagi, mereka menjalani pemotretan berbagai pose untuk menentukan karakter kartun masing-masing. Selain itu, mereka diberi kebebasan untuk menentukan rambut dan melihat wajah mereka dalam bentuk animasi.

Christy mengungkapkan, dirinya suka hasil akhir animasi karena sangat mirip dengan aslinya. Mereka dibiarkan memberikan masukan dalam pembuatan karakter tersebut.

Setelah menjalani pemotretan untuk karakter dan beberapa ekspresi, Gigi, Ryn, Cherly, Novi, Kezia, Angel, Steffy, Christy, dan Felly harus melakukan rekaman untuk mengambil koreografi tarian dari beberapa single hit mereka.

Ada tiga hit Chibi (panggilan Cherrybelle) yang digunakan, yaitu Best Friend Forever, Beautiful, dan Diam-Diam Suka.

Itu diperlukan karena di serial ini mereka memerankan diri sendiri.

Cukup panjang dan repot proses yang mereka jalani. Padahal, mereka hanya akan muncul dalam satu episode versi full. Tapi, kemunculan itu hanya semacam uji coba untuk membuat serial animasi khusus untuk Cherrybelle sendiri.

MD Animation berniat mengenalkan sosok animasi dari sembilan orang itu kepada penonton agar tidak merasa aneh saat serial mereka benar-benar muncul tahun depan.

Ini merupakan pencapaian baru lagi untuk girlband yang identik dengan kata istimewa tersebut. Setelah FTV dan film, mereka akan membuat serial animasi.

Mereka makin bersemangat karena albumnya juga sebentar lagi keluar. Mereka juga memberikan bocoran soal kemunculannya di serial Adit & Sopo Jarwo.

Bocorannya, nanti anak Cherrybelle disukai sama salah seorang di antara Adit, Sopo, dan Jarwo. Tapi, karena pembuatan animasinya lama, sabar nunggu sampai November ya, seru mereka. (Jp)