11 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Rabu, 11 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Bilang Tak Mau Tahu, Akhirnya Sekwan Kota Dipanggil Jaksa

M Situmeang

Pontianak-RK. Akibat dari ucapannya yang mengatakan tidak mau tahu atas dugaan korupsi pengadaan jasa pengamanan Gedung DPRD Kota Pontianak, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota, Ade Hilda hari ini, Rabu (11/3) dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak.

Penanggungjawab pengguna anggaran di sekretariat DPRD Kota Pontianak ini dimintai keterangannya (diperiksa) terkait Halaman 7

Dibilang Kurang Bergerak, BNNK Protes Walikota Pontianak-RK . Dibilang kurang bergerak, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak, AKBP Andi Harun malah protes. Sebaliknya, BNN malah menuding Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum sulit diajak berkoordinasi.

“Apa yang dikatakan Walikota Pontianak, bahwa BNNK kurang gerak, mungkin beliau tidak mengetahui pergerakan BNNK selama Andi Harun ini. Termasuk melakukan pemeriksaan urine di tempat-tempat hiburan malam, sekolah, masyarakat hingga ke instansi pemerintah dan swasta,” ungkap Andi Harun, kemarin.

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Dugaan Korupsi Mobil Dinas Setda Kalbar Meluas

Semua yang Sudah Dipanggil

Akan Diperiksa Ulang Pontianak-RK. Proses hukum dugaan korupsi anggaran operasional mobil dinas Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar meluas.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak tidak hanya menyelidiki anggaran pada APBD 2007 dan 2008 saja, melainkan juga APBD 2009.

“Sesuai dengan apa yang saya katakan.

Kasus dugaan korupsi Setda Kalbar pada

tahun 2007 dan 2008 naik ke tahap penyidikan. Bahkan anggaran 2009 juga naik ke tahap penyidikan,” tegas Kajari Pontianak, M Situmeang kepada wartawan, Selasa (10/3).

Menurut Kajari Pontianak, saat ini pihaknya sudah melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan mobil dinas yang menyebabkan Sekda Kalbar

M Zeet Hamdy Assovie dipanggil Kejari Pontianak untuk diperiksa. Selain Sekda Kalbar, Kejari Pontianak juga akan memanggil semua pihak yang sudah dimintai keterangan pihaknya. Pemanggilan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Mereka yang sudah kita periksa itu, akan kita panggil lagi untuk menjalani pemeriksaan ulang,” ungkap Kajari Pontianak.

NGABALIN DIPUKUL ORANG TAK DIKENAL

Badik di Pinggang Pria Bertato Jakarta-RK. Wasekjen Partai Golkar versi Aburizal Bakrie, Ali Mochtar Ngabalin diserang oleh seseorang tak dikenal saat mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional Partai Golkar bersama Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie di Jakarta, Selasa malam (10/3/2015).

Halaman 6

Halaman 6

Say No to Drugs Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat Terlarang (Narkoba) di Indonesia sudah sangat memrihatinkan. Berdasarkan data BNN Pusat 2015, diperkirakan pengguna barang haram ini mencapai angka 4 juta orang.

Pada 2016 diprediksi mencapai angka 5 juta orang pengguna. Lebih tragis lagi, sekitar 40 orang meninggal dunia per hari akibat mengkonsumsi Narkoba.

Kondisi ini membuat Pemerint a h Jo k o w i -J K m e n y a t a k a n Indonesia dalam status Darurat Narkoba.

Halaman 7

Andry Soe @soeandry Alamak eee. Ternyata sekarang rezim kenaikan harga. Rakyat semakin sengsara dibuatnya. Naseb

Suasana ricuh ketika Rapat konsolidasi Partai Golkar di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (10/3). IST

Agung Menang, JK Tertawa Jakarta-RK. Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla senang mendengar kabar keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengakui keabsahan Munas Golkar di Ancol, pimpinan Agung Laksono.

Saat ditanya pendapatnya, wakil presiden itu hanya tertawa. “Ya begitulah. Kita harus menaati keputusan mahkamah partai yang kemudian disahkan oleh Menkumham.

Begitu garis hukumnya yang jelas. Ya kita ikut hukum saja,” ujar JK sambil tertawa di kantornya, Jakarta, Selasa (10/3) malam.

JK dalam hal ini juga enggan menanggapi

PASTIKAN HENGKANG DARI KMP, LANGSUNG ROMBAK FRAKSI DPR kemungkinan Aburizal Bakrie akan menggugat lagi putusan tersebut. Menurutnya, putusan dari mahkamah partai dan Kemenkumham sudah jelas, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Mahkamah partai sudah bekerja dan

itu hasilnya. Maka hasilnya harus didaftar ke pemerintah. Pemerintah sudah keluarkan pengesahannya. Ya selesai sudah,” sambungnya.

Ditanya kemungkinan Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono akan merapat ke

badannn...

Mqkin gak sehat nih keadaan @Mochtar Ngabalin Diserang Orang tak Dikenal di Rapat Golkar

Andilala @BiakSeborong

Alissa Wahid @AlissaWahid hehehe, iya. Mengena banget ya Marjinal ini.. @ blontankpoer: Begal Demokrasi! Istilahe apik ya, mbak @AlissaWahid?

Koalisi Indonesia Hebat (KIH), JK mengaku belum mengetahuinya. Apalagi, sejauh ini ia menyatakan belum bertemu Agung setelah ada putusan tersebut. JK juga mengungkapkan tidak ingin ikut campur masalah internal Golkar saat ini. “Namanya politik sekarang pun sudah dekat (Agung Laksono). Sebelum keputusan, Ical pun sudah berkawan baik dengan saya. Semua sudah dekat pemerintah. Kan APBN kemarin kan cepat tidak ada masalah. Ya itu urusan Golkar lah. Saya tidak ikut campur lagi,” ungkap JK. Halaman 6

Bekas Kepala BPN Penuhi Panggilan Kejari

Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd

Listrik PLN Sekadau Kolap Terus: Nyaris setiap saat pemadaman terjadi di PLN Sekadau, dan tak peduli wilayah m...

“Semuanya yang kita panggil ulang, demi kepentingan penyidikan yang kami lakukan,” sambungnya.

Kajari Situmeang mengaku, sebagai penegak hukum akan melakukan penyidikan secara proporsonal dan profesional. “Kami bekerja secara profesional dan proporsonal serta objektif.

Halaman 7

Syahri

Sertifikat Lahan Sawit Pakai Program Prona

Putussibau-RK. Bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu berinisial Hf akhirnya penuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau dalam kasus dugaan pungutan liar (Pungli) pada pembuatan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) pada tahun 2011.

Didampingi kuasa hukumnya, Hf diperiksa dengan status masih

sebagai saksi, Senin (9/3) kemarin sekitar pukul 14.00 sampai pukul 18.30.

Kasi Datun Kejari Putussibau, Imanuel SH MH mengatakan, dari hasil pemeriksaan, Hf mengakui telah melaksanakan Prona pada tahun 2011. Semuanya telah dilaksanakan, bahkan dananya sudah dicairkan. “Berkaitan juga dengan di Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat

Cukup Sampai di Sini Imanuel

Hilir itu, yang sertifikat lahan plasma telah dilaksanakan,” kata Imanuel usai memeriksa Hf. Pembuatan sertifikat pada lahan plasma kebun sawit tersebut, dikatakan Hf, atas desakan pemerintah daerah Kapuas Hulu dan perusahaan perkebunan sawit PT. RAP. Pasalnya lahan tersebut sudah lama belum disertifikatkan.

Halaman 6

Kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan (BG) akhirnya benar-benar lepas dari tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu resmi menyerahkan berkas-berkas kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, Senin (9/3).

Halaman 7

Johan Budi

Merunut 55 Tahun BSPBK Bakti Mulya di Kabupaten Melawi

Relawan Pemadam Kebakaran Pertaruhkan Nyawa klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Agung menang, JK tertawa -- Beringin diguyuk Laoly, kubu ical bergelantungan.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Di Indonesia, organisasi sosial pemadam kebakaran swasta paling diacungi jempol adalah di Kalbar.

Ada semacam tradisi untuk eksistensi sosial warga Tionghoa yang berkembang di Bumi Katulistiwa.

Kota Nanga Pinoh salah satu kawasan ekonomi yang berkembang di wilayah timur Kalbar. Sebagai kawasan perkotaan, pertumbuhan bangunan pertokoan (ruko) maupun hunian dengan cepat meluaskan kota. Namun, di sisi lain pemerintah kerap terlupa dengan pelayanan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran. Karena itulah, di seantero Kalbar ini organisasi pemadam kebakaran swasta tumbuh seirama dengan pertumbuhan perkotaan termasuk di Ibukota Melawi.

Badan Sosial Pemadam Bahaya Kebakaran (BSPBK) Bakti Mulya, Halaman 7 Feby Tio saat menunjukan simulasi kepada Bupati Melawi dan Petinggi TNI.

Sukartaji Mohan, Biro Melawi

SUKARTAJI MOHAN-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Rabu, 11 Maret 2015

2

Jimly Asshiddiqie/Bekas Ketua MK

Garap Penggiat Anti Korupsi, Polri Perlu Seni Penegakan Hukum Polri diminta menghargai seni penegakan hukum dan politik dalam menyikapi rentetan laporan yang menyeret sejumlah penggiat anti korupsi.

Selain pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktif dan nonaktif, bekas wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana dan bekas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein yang dikenal cukup lantang mendukung KPK, kini masuk radar Bareskrim Mabes Polri.

Denny dilaporkan terkait proyek Payment Gateway pembuatan pasport online, sementara Yunus dituduh membocorkan rahasia negara.

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie risih juga melihat keadaan ini. Dia minta Polri menghargai seni penegakan hukum dan politik dalam menyikapi rentetan laporan yang menyeret sejumlah penggiat anti korupsi.

Kepada Rakyat Merdeka, Minggu (8/3), Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, pandangannya tentang perkembangan penegakan hukum yang dilakukan Polri saat ini: +Apa penilaian Anda dengan yang dilakukan Polri sekarang ini?

-Seni penegakan hukum dan politik harus dilaksanakan secara arif. Jangan sampai setiap laporan langsung diproses.

Lihat-lihat dulu timing-nya. +Apa tidak pas diproses sekarang?

-Menurut saya begitu. Sebab, sebelum ada konflik KPK-Polri, kemudian pendukung KPK diproses setelah Polri mendapat laporan. Seharusnya kasus penggiat anti

Wewenang Luhut Diperluas

Jokowi Khianati JK Jakarta-RK. Pemberian wewenang yang demikian luas kepada Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 merupakan hak prerogratif presiden yang tidak perlu dikonsultasikan kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Karena dalam konstitusi, tugas Wapres secara umum adalah membantu dan/atau mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan. “Sehingga dalam membuat peraturan dan keputusan seorang, presiden tidak perlu berkonsultasi dengan Wapres,� jelas Direktur Executive Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel, dalam keterangan pers, Selasa (10/3).

Tetapi bila berpijak pada sistem pemilihan presiden di era demokratis saat ini, keterpilihan seorang presiden di pilpres bergantung pada sosok cawapresnya. Terbukti sekarang, mencari seorang wapres bukanlah perkara mudah bagi para capres di era multipartai ini. “Kalkulasi kekuatan politik yang dibawa oleh sang cawapres sekarang harus menjadi pertimbangan, bahkan pertimbangan utama di samping kapabilitas dan akseptabilitasnya,� beber Fahmi.

Karena itu sering terjadi tarik-menarik politik antara presiden dan wapres. Dari kekuatan politik yang berbeda tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yang berakibat pada terganggunya jalan pemerintahan. Seperti tidak dikonsultasikan terlebih dulu oleh Jokowi pada JK saat mengeluarkan Perpres tentang wewenang Kepala Staf Kepresidenan.

Sebab, wewenang Luhut yang diperluas sama dengan wewenang Wapres Jusuf Kalla. Yaitu, wewenang melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden.

Selain itu, wapres berwenang melakukan tugas-tugas khusus di bidang kenegaraan yang diberikan oleh presiden. Tugas khusus itu diberikan apabila presiden berhalangan sementara atau dalam hal-hal yang dipandang perlu. (rmol)

korupsi itu tidak diselidiki sekarang. Ini bisa menimbulkan kesan upaya kriminalisasi. Makanya KPK perlu menangkis masalah ini. Selain itu, gunakan hak hukumnya yang kalah dalam gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). +Misalnya melakukan apa?

-Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Jika upaya hukum ini berhasil, kasus dugaan gratifikasi perwira tinggi Polri itu terbuka kemungkinan untuk diambil alih KPK. Diajukan saja dulu. Masalah ditolak itu urusan lain.

Wong namanya saja mengajukan permohonan. Yang penting usaha dulu. Semua upaya hukum itu disediakan. Bukan soal menang dan kalah. Tapi hak untuk melakukan upaya hukum itu dipakai. Masyarakat menuntut supaya KPK mengajukan permohonan, lha kenapa nggak dilakukan. +Argumen apa yang bisa dipakai KPK untuk memenangi PK? -Kalau soal argumen apa, nanti akan dibangun. Kan ada pengacaranya, itu ahli hukum semua. Tapi ajukan saja dulu.

Jangan orientasi hasil. Selama masih ada kesempatan, jangan nyerah dulu. +Jika PK diterima, apa KPK dibenarkan menarik kasus Komjen BG dari Polri?

-Bukan ditarik, tapi dibicarakan. Yang diserahkan kan dokumennya. Saya tidak tahu sudah final apa belum itu penyerahannya.

-Kalau belum final, kan bisa diminta lagi.

Tapi kalau sudah final, ya nggak bisa lagi. Apalagi kalau sudah resmi dengan surat, itu kan agak susah. +Bukankah KPK boleh saja ambil alih kasus di Kejagung dan Polri melalui supervisi?

-Boleh. Tapi ini kan KPK yang menyerahkan ke Kejagung, lalu dilimpahkan lagi ke Polri. Kalau menurut saya ada dua kemungkinan. +Apa saja itu?

-Apakah itu melimpahkan kewenangan atau sifatnya bukan pelimpahan kewenangan. +Konkretnya seperti apa?

-Kalau sifatnya hanya memberi mandat, dalam rangka komunikasi, KPK memberikan tugas kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan maka itu berarti bisa ditarik kembali. +Tapi kalau sebaliknya?

-Kalau itu dikatakan pelimpahan kewenangan, pendelegasian wewenang, sekali diberikan tidak bisa ditarik lagi. Nah, yang perlu ditanyakan ke KPK ini pelimpahan kewenangan atau pelimpahan berkas saja, yang bisa dimaknai sebagai pemberian tugas KPK kepada kejaksaan sebagai koordinasi.

Re-editing: Andry

+Kalau belum?

Pelaku Pembakaran Lahan Akan di Hukum Maksimal Kapolresta: Masyarakat Harus Pantau AktiďŹ tas Pembakaran Lahan Pontianak-RK. Menyikapi kabut asap yang kembali terjadi di kawasan Kota Pontianak dan sekitarnya, Kapolresta Pontianak, Kombes. Pol. Raden Heru Prakoso menegaskan, pihaknya akan memberlakukan hukuman maksimal bagi pelaku pembakar lahan secara sengaja di wilayah hukum Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya (KKR).

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Pontianak mengimbau, supaya masyarakat bersama pihak kepolisian dapat memantau segala aktifitas pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan. “Kita mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam rangka menyiapkan lahan serta menjaga areal masing-masing agar tidak terjadi kebakaran. Masyarakat juga dapat melaporkan segera dan melakukan pemadaman secara dini terhadap kebakaran hutan maupun lahan,� ucap Kapolresta Pontianak, Kombes. Pol. Raden Heru Prakoso, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku menyebutkan, sanksi seberat mungkin terhadap pelaku

Ilustrasi

pembakaran lahan maupun hutan, baik secara sengaja dibakar, bahkan dengan tidak adanya kesengajaan. Seperti yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. “Aturannya kan sudah jelas. Barang siapa yang dengan sengaja

membuka lahan dengan cara membakar hutan, bisa dikenakan sanksi atau denda uang yang cukup banyak. Bahkan dikenakan sanksi pidana yang seberatberatnya,� tegas Kapolresta.

Perwira menengah Polisi dengan tiga melati di pundaknya ini berpendapat, atas dasar inilah, kepolisian bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak dan

KKR agar tetap menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing. Yakni, dengan tetap meningkatkan sistem keamanan di lingkungannya agar tidak terjadi pembakaran hutan maupun lahan secara besar-besaran. “Laporkan segera kepada pihak berwajib atau instansi terkait apabila melihat orang maupun perusahaan perkebu-

nan di wilayah masing-masing,� paparnya.

Dirinya menegaskan, kepolisian tidak akan mentoleril pelaku pembakaran hutan atau lahan atas dasar hukum yang jelas di dalam undang-undang tersebut.

Bahkan, upaya hukum maksimal diberlakukan sebagai bentuk memberikan pelajaran dan efek jera terhadap pelaku maupun orang yang akan melakukan pembakaran. “Apabila masih ditemukan orang maupun perusahaan perkebunan yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan secara besar-besaran, akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,� tegasnya.

Seperti yang diketahui, Kota Pontianak dan KKR, tiga hari belakangan mengalami kabut asat yang cukup pekat. Akibat dari kabut asap ini membuat jarak pandang pengendara atau pengguna jalan menjadi terganggu. Terlebih kondisi tersebut berdampak terhadap gangguan kesehatan pada masyarakat yang menjadi korban.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH

$WDX +XE -DP

Berlangganan

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro Hari Ini APBD Kota Pontianak Dibedah Pontianak-RK. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kota Pontianak menggelar Bedah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, Rabu (11/3), di Aula Gedung Rektorat Untan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang telah digelar selama tiga tahun berturut-turut. Mulai dari tahun 2013 hingga 2015.

Bedah anggaran ini diikuti oleh instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, perbankan, stakeholder, akademisi dan lainnya.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, Heri Ahmad Sattari mengatakan, latar belakang pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu komitmen yang besar dari Pemerintah Kota Pontianak untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan.

“Dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, mendorong transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kemudahan akses informasi publik serta meningkatkan daya respon para penyelenggara pemerintahan terhadap komplain dan kritikan masyarakat,” ujarnya, Selasa (10/3), di ruang rapat BPKAD Kota Pontianak.

Diakuinya, kendati APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2015 telah dipublikasikan, baik melalui media massa maupun website resmi Pemkot Pontianak, namun masih perlu digelar kegiatan interaktif.

Seperti bedah APBD ini agar lebih transparan dengan melibatkan civitas akademika, kementerian terkait serta beberapa pihak lainnya.

“Tujuannya supaya lebih terpublikasinya APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2015. Secara detail sehingga dapat meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat pada umumnya terkait APBD,” papar Heri.

Selain itu, bedah APBD ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah dan turut serta mengawasi pelaksanaan APBD Kota Pontianak.

“Diharapkan akan ada masukan atau hal-hal penting sebagai bahan bagi semua pihak terkait baik untuk mengambil kebijakan di pusat dan daerah serta penyelenggara pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat sehingga ke depan kualitas APBD Kota Pontianak meningkat,” tuturnya.

Bedah APBD Kota Pontianak ini menghadirkan narasumber. Diantaranya, Walikota Pontianak, Sutarmidji, Direktur Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Bilmar Parhusip, Direktur Anggaran Daerah pada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ach Bakir Al Afif Haq dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Untan, Eddy Suratman.

“Sebagai penanggap atau pembahas utama, yakni dari Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo dan Koordinator Program Knowledge Management pada Transparansi Internasional Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko,” ujarnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Rabu, 11 Maret 2015

3

Komisi Informasi Publik Provinsi Kalbar Dilantik

Gubernur Cornelis: KIP Harus Sampaikan Informasi yang Benar Pontianak-RK. Gubernur Cornelis mengukuhkan, lima anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kalbar periode 2014-2018. Dalam pengukuhan tersebut, Gubernur mengharapkan anggota KIP supaya dapat memberikan informasi yang benar serta menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang.

Anggota komisioner yang dilantik di Balai Petitih Kantor Gubenur Kalbar, Selasa (10/3), diantaranya, Abdullah, SPd, Hawad Sriyanto, SH, Chaterina Pancer Istiyani SS, M. Hum, Syarif Muhammad Herry, MH, Abang Amirullah.

Gubernur menegaskan, meskipun sebagai KIP, namun dalam memberikan informasi tentunya harus selektif dan tidak mesti semuanya harus dibuka atau diinformasikan.

“Jangan mentang-mentang komisi informasi, semua informasi dibuka.

Jadi harus disaring, kalau informasi patut ditutup, jangan dibuka. Begitu juga kalau informasi itu layak untuk diinformasikan harus disampaikan ke masyarakat,” ucap Cornelis.

Gubernur mencontohkan, seperti informasi yang harus diberikan kepada masyarakat, seperti pendaftaran polisi, TNI, PNS dan sebagainya.

“Biasanya informasi penerimaan PNS, TNI dan Polisi datang ke kampung-kampung itu sudah akhir. Mana bisa orang kampung terkejar mau daftar. Maka informasi ini penting untuk diberikan ke masyarakat yang jauh,” ingatnya.

Komisioner KIP Provinsi Kalbar, Abdullah mengatakan, dilantiknya KIP Provinsi Kalbar diharapkan bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok.

Salah satunya yang menangani sengketa-sengkata informasi yang ada di Provinsi Kalbar.

“Saat ini cukup banyak beberapa sengketa informasi di Kalbar terkadang yang terdapat kendala dikirim ke pusat sehingga proses sengketa penyelesaian sengketa yang cepat menjadi lama,” ujarnya.

Cornelis

Ia menjelaskan, mestinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat tahu mereka berhak mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi dari badan publik.

“Selama ini mereka agak kurang mendapatkan akses. Mana kala akses itu ditutup, diberikan, dimohon, mereka tidak puas dapat mengajukan keberatan ke badan publik,” paparnya.

Menurutnya, informasi itu ada dua. Yakni, informasi terbuka dan yang dirasiakan. Terkait informasi, menurutnya ada undang-undang yang mengatur apabila ada yang bersifat rasia yang harus diakses. Apakah betul-betul dirahasiakan.

“Kalau rahasia memang mesti dirahsiakan. Misalnya, membahayakan negara dan seseorang serta ada kriteria informasi yang tidak dibolehkan, harus ada uji publik dahulu,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KIP RI, Abdulhamid Dipopramono mengatakan, fungsi KIP ada tiga. Yakni, menjalankan undang-undang keterbukaan infomasi publik, membuat regulasi serta menyelesaikan sengketa informasi.

“Dalam menjalankan undang-undang harus mendorong masyarakat agar terbuka ke badan publik, pemerintah harus terbuka memberikan informasi kepada masyarakat dan masyarakat proaktif memohon informasi kepada badan publik pemerintah,” ucapnya.

Menurutnya, KIP harus bersifat independen. Sementara itu di dalam undang-undang ada mengatur terkait informasi. Pada umumnya informasi harus dibuka kepada masyarakat.

“Informasi harus dibuka dan memang ada yang harus dirahasiakan.

Seperti informasi negara ini tidak perlu dibukakan. Misalnya, informasi yang dapat mengganggu penegakan hukum, mengganggu strategi pertahanan keamanan dan sebagainya,” ujarnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Dewan Dukung Pembentukan BUMDes Pontianak-RK. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalbar, Kadrie mendukung masing-masing daerah terutama desadesa untuk dibentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, hal ini sesuai dengan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencairkan dana ADD melalui badan usaha milik desa.

“Kita mengusulkan dan mendukung itu.

Saya pikir terobosan- terobosan menteri itu sangat baik,” ucap Kadri, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (10/3).

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

5 TAHUN ITU BUKAN WAKTU YANG SEBENTAR “Saya sudah berobat ke dokter tapi sampai sekarang hasilnya belum maksimal.”

Keluh Surono, pria berusia 44 tahun yang menderita brochitis selama bertahuntahun. Bronchitis merupakan suatu peradangan yang terjadi pada pipa bronchial.

Pipa bronchial ini berfungsi menyalurkan udara dari dan menuju jantung. Hal itu lah yang menyebabkan napas menjadi sesak dan terasa berat ketika beraktifitas. Seperti halnya yang dialami Surono.

“Saya ini sebetulnya sudah lama menderita bronchitis, yaitu sekitar 5 tahunan. Ketika saya sedang beraktifitas, sering sekali napas saya terasa berat dan sesak, terlebih jika aktifitas saya sedang padat, saya sampai-sampai tidak kuat menahannya.” Keluh pria yang kesehariannya berwiraswasta tersebut. Ketika ia membaca koran, ia terkejut karena membaca berita dari orang yang telah sembuh dari bronchitis. Setelah dibaca lebih lanjut, ternyata orang tersebut mengkonsumsi Milkuma secara rutin. “Ketika say abaca berita di koran ada yang sembuh dari bronchitis karena mengkonsumsi Milkuma dengan rutin, saya pun mencobanya dengan rutin

juga. Alhasil ternyata berita itu benar adanya, saya sekarang merasakan sendiri khasiat dari Milkuma, karena napas saya kini terasa lebih ringan.

Keinginan saya untuk sehat sangatlah tinggi, makanya sampai sekarang pun saya masih rutin minum Milkuma untuk menjaga vitalitas tubuh.” Ujar warga Genjahan Ponjong, Gunungkidul – Yogyakarta ini dengan penuh bahagia. “Jika anda memiliki keluhan yang sama seperti saya dan ingin menjaga vitalitas tubuh agar tetap prima, cobalah minum Milkuma secar rutin!” Sarannya untuk orang lain yang memiliki keluhan sepertinya.

Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan

dengan gula aren yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk kesehatan. Berbeda dengan susu sapi, kandungan susu ettawa memiliki nutrisi dan gizi, baik dari segi protein, energi maupun lemak yang nilainya mendekati ASI (Air Susu Ibu). Fluorine yang terdapat dalam susu ettawa bermanfaat sebagai antiseptik alami sehingga dapat menekan perkembangbiakan bakteri jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya penyakit infeksi seperti ISPA, brocnhitis, pharingitis dan TBC. Milkuma dapat membantu Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www.milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

Ia menjelaskan, perlu didukung program kementerian tersebut dan tentunya nanti untuk mengontrol ADD itu mudah.

Karena itu merupakan suatu badan koperasi milik desa sehingga masyarakat desa dapat berkoordinasi di badan usaha milik desa tersebut. “Saya nilai itu sangat baik ketika ada BUMDes yang nantinya masyarakat mengetahui dan melakukan koordinasi,” paparnya.

Menurutnya, di provinsi ada badan usaha milik daerah. Untuk itu bagaimana agar bisa berkomunikasi dengan badan usaha milik desa sehingga bisa masuk

PAD serta bisa lebih meningkatkan PAD. Ia menjelaskan, dana yang diberikan untuk desa agar dimanfaatkan untuk pembangunan desa dalam jangka panjang.

Melalui BUMDes adalah salah satu cara serta tergantung keadaan ekonomi dan geografis suatu wilayah. Nantinya akan dilihat dengan kesesuaian lingkungan serta sumber daya.

“Tentunya ini harus terbentuk di desadesa yang ada di Kalbar yang nantinya juga masyarakat dapat mengetahui serta dana yang ada di desa dapat terkotrol,” paparnya. (fie)

Pasar Dahlia Jadi Sentra Batu Permata

Butu cincin. G

USNADI

Pontianak-RK. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) dan UKM Kota Pontianak berencana meresmikan sentra pedagang batu permata atau batu cincin di lantai dua Pasar Dahlia, pekan depan.

Sentra batu permata tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam memfasilitasi pedagang batu permata. Seiring sedang trennya pecinta dan penggemar batu permata yang banyak digeluti pedagang UKM dan PKL. Kepala Bidang Pasar Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, Kuswandi mengatakan, saat ini pihaknya sedang

mempersiapkan kios-kios yang siap ditempati para pedagang batu permata.

“Dengan menyiapkan kios-kios yang ada di lantai dua Pasar Dahlia sehingga para pecinta dan penggemar batu dapat mengunjungi atau membeli langsung berbagai jenis koleksi batu yang dijual oleh pedagang batu. Dengan harga yang ditawarkan relatif terjangkau,” ujar Kuswandi, di ruang kerjanya, Selasa (10/3).

Pemusatan pedagang batu permata itu untuk mendorong UKM dan PKL supaya dapat terkoordinir dalam satu sentra pedagang batu permata yang di-

pusatkan di lantai dua Pasar Dahlia.

Sehubungan terbatasnya kios-kios yang tersedia dan untuk tertibnya pedagang batu yang menempati kios-kios tersebut, Kuswandi mengimbau bagi pedagang batu permata yang berminat dapat menghubungi Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, Jalan Alianyang.

“Pendaftaran dibuka mulai sekarang dan ditutup dalam minggu ini. Bagi yang berminat mendaftar, silahkan membawa persyaratan fotocopy KTP dan KK masing-masing satu lembar dan pendaftaran tidak bisa diwakilkan,” paparnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Rabu, 11 maret 2015

4

Blusukan Tak Bisa Selesaikan Rupiah Anjlok

Joko widodo

VALAS

Selasa, 10 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,060.86 14,211.98 3,555.19 3,499.64 9,486.09 13,124.00

9,958.60 14,068.60 3,517.12 3,464.79 9,390.76 12,994.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Jakarta-RK. Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa persoalan nilai tukar rupiah terhadap USD yang menyentuh Rp13.000, tidak bisa diselesaikan dengan blusukan dan pencitraan. Begitu juga dengan masalah sosial dan politik.

Justru, dia menilai persoalan ini sebagai bukti bahwa kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sudah mulai hilang. Karena itu sudah saatnya bagi Jokowi menunjukan kemampuannya mengelola negara dan pemerintahan yang tengah menghadapi banyak persoalan.

“Sudah saatnya Jokowi menunjukan kemampuannya mengelola negara dan pemerintahan. Karena persoalan ekonomi, sosial dan politik tidak bisa diselesaikan dengan blusukan dan pencitraan,” tegas

Ecky, di Jakarta, Selasa (10/3).

Ecky memandang, anjloknya nilai tukar rupiah tidak hanya dipengaruhi kondisi ekonomi dunia, seperti pertumbuhan ekonomi AS yang membaik maupun kebijakankebijakan The Fed. Tapi juga dipengaruhi kegagalan Jokowi memenuhi harapan publik dan pasar.

Menurutnya, selama semester pertama pemerintahan berjalan, tidak ada kebijakan-kebijakan ekonomi Jokowi yang mendorong pengurangan defisit transaksi berjalan. Justru, Jokowi membuat kegaduhan dan blunder-blunder politik yang membuat para investor dan pasar ragu.

Kondisi rupiah yang terus melemah ini tentunya akan memberatkan perekonomian Indonesia, baik pemerintah maupun sektor swasta. Besarnya hutang dalam valas

Bangun Jalur KA di Luar Pulau Jawa Butuh Rp234 Triliun Jakarta-RK. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko menyebut, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp234 triliun untuk membangun jalur kereta api (KA) di luar Pulau Jawa.

Pembangunan jalur KA di luar Pulau Jawa merupakan program prioritas Kemenhub hingga lima tahun mendatang.

“Kami sudah melakukan evaluasi untuk kebutuhan selama lima tahun ke depan kurang lebih Rp234 triliun. Ini sebagian besar untuk membangun jalur kereta di luar Pulau Jawa,” ujar Hermanto, di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (9/3).

Dana tersebut nantinya murni bakal menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tidak melibatkan pihak swasta.

Mengingat dalam proyek tersebut tidak men-

baik pemerintah dan swasta yang jatuh tempo di 2015 membuat kebutuhan valas bertambah.

“Hutang swasta kita mencapai kisaran USD 170 miliar dan hutang pemerintah USD 130 miliar. Bisa dibayangkan kebutuhan valas untuk cicilan pokok dan bunganya. Kondisi rupiah yang terus turun akan berpengaruh pada realisasi dari asumsi makro kita,” tambahnya.

Bahkan, persoalan ini bisa semakin berbahaya ketika target penerimaan pajak tidak tercapai akibat adanya penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan keuntungan perusahan wajib pajak. Karenanya, dia berharap Presiden Jokowi segera menunjukan aksi nyata dalam mengelola pemerintahan di berbagai sektor. (jpnn)

Bea Materai Bakal Bebani Konsumen

Ilustrasi/Ist

datangkan untung.

“Seluruh dananya berasal dari APBN dan tidak ada keterlibatan pihak swasta sama sekali, karena nggak mungkin untuk Kalimantan dan Sumatera itu pakai swasta, soalnya tidak menguntungkan. Jadi sudah kewajiban pemerintah untuk membangun itu,” ulasnya. (jpnn)

Jakarta-RK. Pemerintah berencana mengenakan biaya bea materai pada setiap bukti pembayaran. Nantinya, setiap pembelanjaan Rp250 ribu hingga Rp1 juta akan dikenakan bea materai Rp3.000.

Sementara untuk belanja yang lebih dari Rp1 juta bakal dikenakan bea materai sebesar Rp6 ribu hingga Rp18 ribu.

Corporate Affair Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Solihin menuturkan, pihaknya bakal mengikuti aturan dari pemerintah.

“Kalau itu ditanyakan kepada kami sebagai pengusaha, kalau itu memang aturan, ya kita ikut saja,” ujar Solihin saat ditemui usai melakukan kerja sama dengan PT Pelni di Gajah Mada, Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut Solihin, penerapan bea materai tersebut diakuinya bakal membebani konsumen. Terlebih, setiap barang belanjaan yang sudah dibeli konsumen sebenarnya sudah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Intinya kan itu balik lagi ke konsumen, sebenarnya kalau soal pajak, harga barang itu kan sudah dikenakan pajak,” tegas Solihin. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Sms Warga

Tanggapan

Satu Lagi

Selain lahan bagi koruptor semakin subur, dan banyak untuk melakukan korupsi. Kapan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

Tolong jawab semua itu oleh para ahli ekonomi dan keuangan NKRI!. (HAM).

085245391975 7-3-2015

06.00

Bro, ada satu lagi radio mxxx di Pontianak. Siarannya positif mantap mengenai politik dan hukum, di dalamnya ada kopjaskum.dan amor. Iya.. ya mantap kali bro, aku pernah dengar itu. Agar kau lebih jelas lagi datang langsung lah di radio mxxx. Alamatnya dimana bro, ah..gxx benaarr kau di jln mohor 48 memang ssh kau..

085348090038 9-3-2015

13.43

Sungai Dituba Adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka jubata. Saya prihatin dengan sungai yang selalu dituba oleh masyarakat pada musim kemarau, Mohon pemerintah bertindak tegas, agar sungai tidak dituba lagi, karena ikan yang ada di sungai mati semua, terimakasih.

082250686637 9-3-2015

21.36

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Rabu, 11 Maret 2015

5

Belum Saatnya Parpol Diguyur Dana APBN

Sikap Uang Negara untuk Parpol Bukan Hal Baru Jakarta-RK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa wacana tentang partai politik mendapat uang dari APBN bukanlah hal haru. Sebab, selama ini hal itu sudah terealisasi meski bentuknya adalah subsidi untuk setiap surat suara sah di pemilu legislatif yang diperoleh partai politik pemilik kursi di parlemen.

Menurut Tjahjo, dalam beberapa tahun terakhir justru telah terjadi peningkatan subsidi untuk setiap suara yang diperoleh Parpol. Yakni dari Rp100/satu suara menjadi Rp108/satu suara. “Yang kemarin di bawah Rp 100/suara, ini kita naikkan menjadi Rp 108. Nah kita lihat tahun depan (hasil pemilu,red), enggak bisa sekarang (menaikan anggaran bagi parpol),� ujarnya, Selasa (10/3).

Dari hitung-hitungan itu, kata Tjahjo, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legialatif 2014 hanya memeroleh dana bantuan dari negara sekitar Rp2,5 miliar untuk seluruh Indonesia. Mantan sekretaris jenderal PDIP itu menilai angka tersebut sangat kecil sehingga muncul wacana agar jumlahnya ditingkatkan misalnya hingga Rp1 triliun. “Saya ambil contoh Rp1 triliun, itu dibagi habis bagi Parpol yang mendapat suara terbanyak. Nanti setiap tahun di-update. Kalau Parpol masih melakukan kecurangan, tidak mampu memertanggungjawabkan keuangan dengan baik, bisa dibatalkan, bisa dianulir atau bisa dikurangi,� katanya.

Menurut Tjahjo, ia sengaja melontarkan wacana itu mengingat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, parpol merupakan lembaga politik yang merekrut anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati hingga presiden. Namun, belakangan banyak kader parpol di eksekutif maupun legislatif, terkena masalah hukum karena korupsi. “Karena itu peningkatan anggaran bagi parpol dari negara perlu dipertimbangkan, mengingat rekrutmen parpol sangat menentukan proses mekanisme pemerintahan. Mungkin kalau dianggarkan sekarang belum pas, karena Pak Jokowi tengah memperesiapkan pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia lewat revolusi mental. Tapi gagasan ini sudah muncul pada pembahasan UU Parpol yang lalu,� katanya. (jpnn)

Jakarta-RK. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menilai, di saat partai politik masih elitis dan oligarkis maka belum saatnya APBN digiring-giring untuk membiayai partai politik. “Jangan bicara pengerahan APBN untuk partai politik dulu, sebab partai politik ma-

sih elitis dan oligarkis. Benahi dulu sistemnya, baru bicara penguatan partai politik melalui APBN,� kata Irman Gusman, di Gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/3).

Irman mengatakan, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana memperbaiki sistem politik agar lebih profesional.

“Seperti di Amerika Serikat, yang jadi ketua umum bukan orang yang mau jabatan politik tapi orang yang profesional, yang mendirikan bukan pejabat atau orang kaya tapi profesional. Setelah itu, pemerintah memberikan dukungan bantuan. Soal kapannya? Tentu dibicarakan sampai APBN kita benar-benar sudah

sehat,� ujarnya.

Hanya dengan cara memperbaiki sistem partai politik ujar Irman, orang yang betulbetul baik masuk dalam sistem itu. “Kalau sistem partai politik sudah baik, penguatan keuangan partai melalui APBN bisa terukur dan bermanfaat untuk pembangunan demokrasi,� pungkasnya. (jpnn)

Lihat Nih, Dua Politisi PDIP Saling Melotot Cirebon-RK. Kericuhan terjadi di Konferensi cabang (konfercab) PDIP Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kemarin. Kericuhan muncul setelah ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon terpilih Mustofa mengumumkan struktur kepengurusan partai.

Suherman, bendahara kepengurusan sebelumnya, tidak puas dengan hasil penyusunan struktur kepengurusan periode 2015–2020 itu. Dia langsung mendatangi Mustofa untuk mempertanyakan jabatan struktural partai yang hanya menempatkannya di posisi wakil bendahara bidang internal dan inventarisasi kekayaan partai.

Dalam kesempatan tersebut, Suherman tiga kali menyampaikan interupsi perihal ketidakpuasannya. Pertama, saat Mustofa membacakan nama sekretaris DPC PDI Perjuangan periode 2015–2020.

Ternyata, yang dipilih ketua DPC terpilih adalah Edi Mustofa. “Interupsi, ini tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat musyawarah mufakat,� kata Suherman.

Kemudian, pria yang biasa disapa Anger itu kembali menyampaikan interupsinya sebelum pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono.

Namun, interupsi yang berisi nada protes atas hasil penyusunan struktur pengurus ber-

hasil diredam Nusirwan. Dia pun meminta agar Anger mengikuti prosesi pembacaan sumpah atau janji jabatan.

Pasca pembacaan janji atau sumpah jabatan, Anger kembali memprotes Mustofa dengan mendatangi langsung yang tengah berdiri di dekat meja depan peserta Konfercab paling kanan. “Maksudnya apa ini Ji (panggilan Mustofa)? Hasil ini tidak sesuai dengan kesepakatan,� ujarnya.

Mustofa menjawab protes Anger bahwa hasil itu sesuai dengan kesepakatan bersama tim formatur. Tidak terima dengan jawaban tersebut, Anger langsung bersitegang dengan Mustofa. Wajah mereka saling berhadaphadapan. Melihat situasi itu, satgas dan peserta Konfercab langsung memisah dua kader tersebut guna menghindari pertikaian secara fisik.

Anger pun langsung dibawa beberapa orang ke luar arena Konfercab. Terkait dengan aksi protes Anger tersebut, Mustofa menyatakan bahwa struktur pengurus yang sudah disusun dan diumumkan, merupakan sebuah proses yang cukup menyulitkan, karena harus mengakomodasi seluruh elemen demi kekondusifan dan kesolidan partai.

Namun, karena keterbatasan posisi struktural dan kewenangan, akhirnya dia harus

memutuskan. “Ini hasil yang terbaik,� katanya.

Selain itu, tidak ada ketentuan bahwa peserta yang ikut musyawarah mufakat yang terdiri atas tiga orang yang direkomendasikan DPP PDI Perjuangan kemudian tidak terpilih sebagai ketua harus menjadi sekretaris atau bendahara. “Saya ingin mengakomodasi, tapi formatur menolak. Saya menghormati proses demokrasi dan itulah yang terbaik,� imbuhnya.

Alasan penolakan formatur berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan dalam kepengurusan 2010–2015 saat menjabat bendahara. Sementara itu, salah satu amanat dalam konfercab adalah transparansi keuangan. “Keuangan siapa yang pegang? Nah, dia itu kan dulu bendahara,� ungkapnya.

Menurut Mustofa, sebelum disumpah, sempat ditawarkan oleh DPP bersedia atau tidak. “Kalau tidak, ya sudah,� ucapnya.

Ke depan, pihaknya mempersiapkan program-program yang akan disampaikan di dalam kongres di Bali.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Suherman menjelaskan bahwa protesnya itu dikarenakan ketua DPC terpilih melanggar komitmen. Yakni, akan menempatkannya dalam jabatan sekretaris. Tetapi, setelah

diumumkan, dia hanya ditempatkan di jabatan wakil bendahara. “Saya ini dizalimi dan dibohongi,� jelasnya.

Jika memang struktur tersebut tetap dipertahankan, ada unsur pemaksaan sehingga SK 066 dan 067 tidak dianggap. “Ini akan saya laporkan ke DPP dan lapor ke polisi. Karena tadi saya sempat dipukul dan dicekik oleh orang mereka,� ujarnya.

Konfercab dilakukan serentak bagi sejumlah DPC PDIP di Jawa Barat. Sembilan wilayah Jawa Barat bagian timur melaksanakannya di Cirebon. Yaitu, PDI Perjuangan Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. “Konfercab ini mengambil tema Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres IV di Bali dan dibuka oleh dr Ribka Ciptaning sebagai perwakilan pengurus DPP PDI Perjuangan,� ungkap pengurus DPP PDI Perjuangan Jawa Barat Abdy Yuhana.

Dia menjelaskan, mekanisme pelaksanaan konfercab kali ini berbeda dengan periode sebelumnya. Dulu pemilihan dilakukan melalui voting atau suara terbanyak dari PAC PDI Perjuangan. Kini mekanismenya adalah musyawarah mufakat. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

Dana Stimulan 2015 untuk 1.800 KK

Kurang Sadar ke Posyandu di Kecamatan Singkawang Selatan masih kurang,� kata H Elmin, Camat Singkawang Selatan.

Elmin menjelaskan, rajin ke Posyandu untuk memeriksakan bayi merupakan salah satu penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Oleh karenanya diperlukan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS ini,� katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya bersama instansi terkait telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS tersebut. Diantaranya melalui sosialisasi dan lainnya. “Penerapan PHBS adalah penting dalam keluarga, karena jika masyarakat telah terbiasa menerapkannya, maka tingkat kesehatan masyarakat akan semakin baik,� ingat Elmin.

Pembangunan kesehatan masyarakat ini, menurut Elmin, memang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. “Perlu sinergisitas dari lintas sektoral untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan di masyarakat,� katanya. (dik)

Elmin. MORDIADI

Singkawang. Kesadaran masyarakat di Kota Singkawang untuk memeriksakan bayinya ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) masih dirasakan sangat kurang.

Padahal, memeriksakan perkembangan bayi itu sangat penting dilakukan. “Beberapa data telah kita dapatkan, memang untuk berkunjung ke Posyandu khususnya orangtua yang memiliki Balita

BENGKAYANG

Bengkayang. Sebanyak 1.800 Kepala Keluarga (KK) yang menyebar di empat kecamatan akan menerima dana Stimulan Pengadaan Water Closet (WC) Tahun 2015. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkayang, Herkulanus Anzom ST memastikan setiap KK menerima dana sebesar Rp 500.000. “Penerima bantuan berasal dari Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Teriak, Kecamatan Lumar dan Kecamatan Bengkayang,� kata Anzom.

Besaran dana di Kecamatan Sungai Betung sebesar Rp 400 juta. Sedangkan di Kecamatan Lumar sebesar Rp 150 juta, di Kecamatan Teriak Rp 200 juta, dan Rp 150 juta untuk Kecamatan Bengkayang.

Anzom merinci, Kecamatan Sungai Betung mendapatkan 800 set WC, Kecamatan Teriak

400 set WC, Kecamatan Lumar 300 set WC, dan Kecamatan Bengkayang 300 set WC. “Setiap KK mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 500 ribu. Rinciannya meliputi 2 zak semen, 1 buah closet, 1 batang pipa 3 inc, setengah batang pipa 2 inc, setengah batang pipa 1 inc, elbow 3 inc 1 buah, terpal dan besi 10 inc 2 batang,� paparnya.

Anzom mengatakan, instansinya memilih bantuan berupa pembuatan WC, karena masyarakat pasti membutuhkan.

Sebab, selama ini WC umum yang dibangun Pemkab Bengkayang dirasa kurang efektif. Lokasi WC yang jauh dari rumah penduduk menyulitkan masyarakat saat malam hari.

Apalagi kesadaran masyarakat untuk merawat fasilitas tersebut sangat kurang. “Jadi kita memulai dengan stimulan bagi setiap kepala keluarga,� pungkasnya. (kur)

Herkulanus Anzom ST

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Rabu, 11 Maret 2015

6

Agung Menang ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Temui JK dan Mega Sebelum ada pernyataan Menkumham mengenai kepengurusan DPP Golkar, Agung Laksono sudah lebih dulu roadshow ke pemerintah dan Parpol pendukungnya.

Pagi tadi, Agung sudah bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saya harus membangun persahabatan dan komunikasi dengan semua partai, terutama dengan pendukung pemerintah,” jelas Agung di Gedung DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/3).

Komunikasi ini, lanjutnya, tidak sebatas dengan PDIP. Beberapa hari ke depan dia juga akan menemui Parpol lain. “Besok dengan Nasdem. Setelah itu dengan Parpol lain. Harus komunikasi,” jelas-nya.

Saat ini tambah Agung, Golkar sudah tidak terikat dengan Koalisi Merah Putih alias KMP. “Hasil Munas Ancol, Golkar tidak ada terikat koalisi. Kami mitra pemerintah dalam pembangunan,” ujarnya.

Hengkang dari KMP Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui keabsahan Munas Golkar Ancol di bawah pimpinan Agung Laksono, berimplikasi pada pola perkoalisian.

Pascamenerima surat dari Menkum HAM, Selasa (10/3), Agung Laksono langsung menyatakan bahwa dirinya harus patuh terhadap hasil rekomendasi Munas yang mengharuskan Golkar keluar dari KMP. “Ini tentu harus menyesuaikan dengan putusan Mmunas Ancol. Kami menyatakan keluar dari koalisi merah putih,” tegas Agung.

Dia menyebutkan bahwa Partai Golkar di bawah kepemimpinannya tidak boleh terikat

dengan koalisi manapun. Sikap tersebut diputuskan untuk mewujudkan iklim politik yang kondusif. Dipasti-kan juga, Golkar ke depan adalah partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Kami tidak ingin terikat dengan koalisi manapun. Kami ingin menciptakan iklim politik yang kondusif dengan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK,” tegasnya lagi.

Apakah artinya Golkar akan merapat ke dalam koalisi KIH yang merupakan pendukung pemerintah? Agung belum memberikan jawaban pasti.

“Belum melihat ke sana (gabung KIH). Kami mengatakan ingin menciptakan iklim politik yang kondusif. Untuk sementara artinya dengan bergabung dengan pemerintahan,” ujar Agung.

Rombak Fraksi DPR Konflik kepengurusan Partai Golkar memasuki babak baru setelah Menteri Hukum dan HAM mengakui keabsahan DPP hasil Munas Ancol. Bahkan, kubu Agung langsung bicara soal perombakan fraksi partainya di DPR. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dengan keluarnya surat Menkumham tersebut, maka sah saja bila kepengurusan fraksi Golkar DPR dievaluasi.

“Sudah jadi konsekuensi logis fraksi di DPR yang juga perpanjangan tangan partai wajar saja dalam perjalanan akan dievaluasi.

Khususnya mereka-mereka yang ditugaskan fraksi untuk memimpin AKD (alat kelengkapan dewan) itu logis kami evaluasi,” kata Agus saat dihubungi, Selasa (10/3).

Namun, dia mengimbau pengurus fraksi DPR tidak perlu khawatir, karena semangat

evalusasi yang akan dilakukan bukan untuk membersihkan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (Ical).

“Tidak perlu khawatir, ini bukan semangat sapu bersih, tidak sama sekali. Kami tentu akan mengedepankan kompetensi terhadap kawan-kawan yang sekarang di fraksi jadi pimpinan fraksi dan AKD,” jelasnya.

Agus yang merupakan ketua fraksi versi kubu Agung itu mengatakan, sebagian orangorang yang ditugaskan DPP Golkar pimpinan Ical, akan tetap dipertahankan.

“Sebagai ketua fraksi saya sampaikan, ini tidak dalam rangka cuci piring, ada sebagian besar dari yang sekarang dipercaya DPP ARB, tentu beberapa akan kami pertahankan.

Evaluasinya mulai hari ini,” tegasnya.

Polisikan Menkumham Keputusan pemerintah melalui Kemenkum HAM yang menerima kepengurusan Partai Golkar secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono, langsung menuai kecaman.

Salah satunya dari pakar hukum tata negara sekaligus Kuasa Hukum Kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra. “Tindakan Menkumham yang akan mengakui susunan Pengurus DPP Golkar versi Agung adalah tindakan kekuasaan, bukan hukum,” tulis Yusril di @ Yusrilihza_Mhd, beberapa saat lalu.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly, Selasa (10/3) siang ini telah menggelar konferensi pers seputar konflik Golkar. Yasona mengklaim berani mengambil keputusan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang partai politik, bahwa sengketa kepengurusan harus diselesaikan melalui mekanisme mahkamah partai.

Yasonna mengatakan, dalam undang-undang dinyatakan bahwa keputusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. Hal ini tampaknya membuat kubu Ical meradang.

“Sudah jelas bahwa mahkamah partai tidak mengambil keputusan apa-apa dalam menyelesaikan konflik internal Golkar, karena beda pendapat antara mereka,” tulisnya.

Kubu ARB (Ical), imbuh Yusril juga telah mendaftarkan gugatan baru di PN Jakarta Barat yang menandakan belum ada penyelesaian final konflik internal tersebut.

“Dalam situasi seperti itu Menkum HAM harusnya menunggu putusan final dari pengadilan. Menkum HAM kini secara sepihak menafsirkan putusan mahkamah partai dengan mengikuti tafsiran sepihak kubu Agung. Cara yang dilakukan Menkum HAM itu cara kekuasaan, bukan cara yuris dalam menyelesaikan suatu persoalan. Padahal Menkum HAM harus legalistik,” kesal Yusril dalam cui-tannya.

Yusril yang mantan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan Perundang-Undangan 1999-2001) ini juga terkesan pesimistis. Sulit mengharapkan pemerintah sekarang bersikap objektif dalam menyelesaikan konflik internal sebuah parpol.

“Sejak pengesahan kubu Romi di PPP, kesan bahwa pemerintah, dalam hal ini Menkum HAM Yasonna ikut bermain dukung salah satu kubu. Menghadapi kenyataan ini, kubu ARB akan meneruskan gugatan di PN Jakarta Barat untuk menunjukkan bahwa keputusan Menkum HAM adalah keliru,” tutur Yusril.

Menyikapi semua ini, kalau dalam waktu dekat Menkum HAM sudah menerbitkan keputusan mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono, maka kubu ARB akan menggugat ke PTUN. “ARB, Idrus Marham, Bamsoet (Bambang Soesatyo) dll barusan tadi berkomunikasi dengan saya, dalam rangka menentukan sikap mereka,” ujar Yusril.

Re-editing: Hamka Saptono

Sertifikat Lahan ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Sementara pada tahun 2011 perusahaan harus sudah menyerahkan plasma kepada masyarakat.

“Nah, oleh desakan itu, karena itu merasa pelayanan masyarakat, maka dibantulah dengan disertifikatkan melalui program Prona itu melalui KUD Asmoja (Koperasinya petani sawit),” ujar Imanuel.

Atas desakan tersebut, maka sertifikat Prona juga dibayarkan oleh perusahaan perkebunan sawit. Walaupun dibayar perusahaan perkebunan sawit, tetap saja tidak diperkenankan. Pasalnya, sertifikat Prona gratis, karena dibayar oleh pemerintah.

“Bahasa dia (Hf), itu bukan Pungli, tetapi dalam pembuatan atas desakan itu, Prona biayanya juga dibayar perusahaan perkebunan sawit. Sebenarnya, masalah Prona 2011 ini bukan hanya di Desa Nanga Nuar, tetapi kita merasa telaknya ada di desa itu,” tegas Imanuel.

Untuk melihat apakah ada kerugian negara terkait kasus ini, Imanuel masih menghitungnya melalui audit BPKP. “Artinya penerimaan bukan pajak yang belum disetorkan itu ada di BPKP yang menghitungnya. Dari nominal itu kan jumlahnya masih belum tahu komponen apa saja yang disetorkan ke kas negara. Jadi tidak bisa kita globalkan apa yang menjadi kerugian negara dari yang ia terima,” ucap Imanuel.

Saat ini Hf diperiksa masih sebagai saksi.

Sesuai KUHAP, apabila memenuhi unsur minimal memiliki dua alat bukti, maka statusnya bisa dinaikkan sebagai tersangka.

“Tetapi kita tidak boleh berasumsi saja, karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, jika dua alat bukti sudah cukup, ya statusnya kita akan naikkan,” janji Imanuel.

Terhadap Hf, lanjut dia, sebenarnya baru dua kali pemanggilan, bukan tiga

sebagaimana pemberitaan selama ini. Ini karena saat panggilan sebelumnya, alamatnya tidak sesuai. “Panggilan sebenarnya dua kali saja. Masalahnya panggilan kita sebelumnya terkendala alamat yang berdasarkan BAP yang terdahulu saat perkara FE. Ternyata alamat itu tidak ada. Kalau yang sah, dua kali kita panggil dan dia sudah datang. Kita tetap melaksanakan tugas dalam memeriksa kasus ini. Kita pun sebelumnya sudah memanggil para saksi-saksi lainnya,” jelas Imanuel.

Kuasa hukum Hf, Syahri SH menuturkan, kliennya diperiksa sebagai saksi dengan 35 pertanyaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Hf banyak melakukan klarifikasi atas tudingan adanya dugaan melakukan Pungli.

“Yang dilakukan klien kami dalam hal ini, dia bertindak untuk kepentingan masyarakat, serta pihak perusahaan dan pemerintah daerah juga mendesak untuk penerbitan

sertifikat melalui Prona itu. Diminta perusahaan dan pemerintah daerah agar prosesnya lebih cepat,” ungkapnya.

Menurut Syahri, tudingan adanya dugaan pungli saat penerbitan sertifikat Prona pada tahun 2011 tersebut, prinsipnya masih perlu proses pembuktian semua. Nanti ada kalanya mereka akan membuktikan apa yang telah dilakukan Hf itu tidak menyalahi aturan. Syahri juga menilai terlalu dini untuk menyatakan Hf bersalah.

Hendrik, Ketua KUD Asmoja Silat Hilir membenarkan adanya permintaan masyarakat untuk pengukuran lahan dan pembuatan sertifikat lahan Plasma dari PT RAP. Tujuannya, agar pihak perusahaan segera membagikan lahan plasma atau dikonfersikan kepada petani. “Mengapa kami minta plasma dibagikan atau dikonfersikan? Karena selama dikelola pihak perusahaan, kami kelompok tani tidak pernah ada hasilnya,

tidak memuaskan dan menyejahterakan petani,” kata Hendrik ketika dihubungi via selular, Selasa (10/2).

Atas pengukuran dan pembuatan sertifikat lahan Plasma tersebut, petani tidak tahu berapa jumlah pembayarannya. Karena itu antara BPN Kapuas Hulu dan PT RAP. Tetapi, petani menyetor atau membayar lagi kepada perusahaan setiap bulannya melalui pemotongan sebesar 60 persen, yang di dalamnya sudah termasuk pembayaran kredit pembuatan sertifikat. “Selama ini pihak BPN tidak pernah sosialisasi, terkait adanya program prona itu,” ujar Hendrik yang membenarkan membayar uang untuk penerbitan sertifikat melalui program Prona.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

Ngabalin Dipukul ................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Kejadian itu terjadi saat Aburizal Bakrie tengah menyampaikan pidato politik di hadapan ratusan perwakilan DPD Golkar tingkat I dan II. Tiba-tiba saja terdengar suara benda terjatuh dengan sangat keras dari arah belakang ruang acara.

Di sana terlihat Ali Mochtar Ngabalin tengah berhadapan dengan seseorang berkaus hitam dan belakangan diketahui memiliki tato di sekujur tubuhnya.

Melihat Ngabalin tengah berkelahi, kaderkader Golkar yang hadir dalam ruangan ikut membantu Ngabalin, sehingga si penyusup itu menjadi bulan-bulanan kader Golkar dan segera diamankan polisi yang berjaga.

Seusai kejadian Ngabalin mengatakan, dirinya sebelumnya melakukan dialog siaran langsung di stasiun televisi swasta Metro TV bersama politisi Golkar yang merupakan loyalis Agung Laksono, Yorrys Raweyai. ”Dalam dialog itu saya mengalami perdebatan dengan Yorrys, saya katakan Munas

Ancol abal-abal, sepertinya dia tersinggung.

Dan saat itu dia mengancam akan menemui saya di Hotel Sahid. Ternyata bukan dia yang datang tapi orang suruhannya Yorrys,” kata Ngabalin kepada wartawan.

Ngabalin menambahkan, orang yang menyerangnya membawa kayu dan badik. Dia meyakini, orang itu merupakan utusan Yorrys, lantaran dalam dialog di Metro TV, Yorrys mengancam akan mendatanginya ke Hotel Sahid.

“Pasti orangnya Yorrys. Kalau dia gentle seharusnya temui saya langsung, ayo berdialog.

Bukan suruh orang main tikam. Kita kan sudah tua, tidak elok main fisik,” ucap Ngabalin.

Ngabalin berencana, melaporkan peristiwa penyerangan terhadap dirinya itu kepada pihak kepolisian. Sementara itu, hingga saat ini Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie masih terus berlangsung.

Sementara itu, kericuhan mewarnai

Rapat Konsultasi DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan DPD seluruh Indonesia, di Hotel Grand Sahid Jakarta. Polisi mengamankan 3 orang diduga pembuat onar dalam rapat yang digelar menyikapi surat Menteri Hukum dan HAM soal Golkar. ”Kami amankan tiga orang pelaku, yang satu penyerang di dalam tadi dan dua orang lagi temannya yang menunggu di bawah,” ujar Kepala Unit Sabhara Polsek Tanah Abang, Kompol Slamet, di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (10/3/2015) malam.

Slamet mengatakan, ketiga pelaku itu sudah digiring ke Polsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. ”Saat ini ketiganya kami periksa terkait kericuhan di sini,” paparnya.

Sebelumnya, seorang pria diduga penyusup menyerang wakil bendahara umum hasil Munas Bali, Ali Mochtar Ngabalin saat Aburizal Bakrie memberikan pidato di hada-

pan 486 pengurus DPD Golkar loyalisanya.

Pria itu sontak dipukuli dan diteriaki penyusup oleh beberapa kader Golkar yang emosi.

Peristiwa itu membuat suasana rapat gaduh, hingga akhirnya pria bertato itu digiring keluar oleh polisi. Dari saku belakang celananya, polisi mendapati sebuah badik.

Sejumlah pria yang emosi berteriak-teriak mencari politisi Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai. Mereka sudah diminta keluar, namun datang lagi mendekat ruang rapat.

Kali ini sedikit lebih banyak, ada belasan yang masuk ke dalam hotel dari pintu masuk yang lebih dekat dengan ruang digelarnya rapat DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie, di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid.

Mereka yang datang untuk kedua kalinya itu sekitar pukul 22.00 WIB. Bukan saja mencari Yorrys yang dianggap menyuruh seorang penyusup masuk ke ruang rapat, tapi mereka menduga masih ada penyusup lain selain penyusup yang sudah ditangkap.

“Mana orang Yorrys!! Ke sini.!!!” teriak mereka sambil berjalan menaiki tangga menuju ruang digelarnya rapat.

Kehadiran mereka kembali menarik perhatian beberapa orang yang ada di depan ruang rapat, termasuk polisi dan anggota TNI. Suaranya bahkan terdengar di dalam ruangan rapat meski pintu tertutup.

“Yorrys..!! Mana Yorrys.!!” teriak mereka lagi mengepalkan tangan.

Beberapa personel kepolisian kemudian mendekat dan memenangkan bahwa orang yang dicari tidak ada di lokasi.

Justru kehadiran mereka bisa membuat rapat yang dipimpin Ical itu makin gaduh.

Akhirnya, meski agak sulit, upaya polisi menghalau cukup berhasil. Belasan pria yang tampak emosi dan mengebu-gebu itu akhirnya hanya menunggu di depan pintu masuk hotel yang samping.

Re-editing: Andry

Dibilang Kurang ....................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Sebaiknya, Andi Harun mengaku, beberapa kali ingin menemui Walikota Pontianak untuk melakukan koordinasi, hingga menyampaikan laporan akhir tahun terkait kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi, malah sering tidak diterima oleh walikota.

“Kita tidak diterima, dengan jawaban beliau, urusan-urusan Narkoba adalah Pak Wakil Walikota, sehingga kita koordinasinya kepada Wakil Walikota Pont i a n a k h i n g g a s a a t i n i ,” u j a r n y a .

Saat ini BNNK berkomunikasi dengan Wakil Walikota dan selalu menjalin koordinasi terkait program. “Mungkin beliau (Walikota) tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah melakukan koordinasi, sehingga apa yang dilakukan BNNK Pontianak belum terkoordinasikan dengan baik,” ucap Andi Harun.

Andi Harun mengaku sudah membentuk kader anti Narkoba di Kota Pontianak.

Jumlahnya juga bombastis, mencapai 1.355 kader dari kalangan pelajar, mahasiswa, pemerintah, swasta serta masyarakat. “Kader-kader ini ada pendidikannya, bahkan dilaporkan ke pusat dan mendapatkan sertifikat. Kader ini nantinya bisa memberikan penyuluhan berdasarkan program masing-masing, baik di bidang agama, kesenian dan olahraga,” ujar Andi Harun.

Untuk program rehabilitasi, hingga saat ini ada 56 pecandu yang sudah direhab.

Hingga saat ini terus mendapatkan pembinaan dan 10 diantara mantan pecandu turut serta melakukan penyuluhan terkait bahaya Narkoba, serta melakukan program pencegahan. “Untuk kader di tingkat pelajar SMA ada 900 orang, Mahasiswa 225 orang, Masyarakat 110 orang, Pemerintah dan Swasta masing-masing 60 orang,” katanya.

Program BNNK lainnya, berupa pence-

gahan dan penanggulangan melalui tes urine. “Jangankan tempat hiburan malam, bahkan kita sentuh masyarakat Beting untuk melakukan tes urine, termasuk di instansi pemerintah dan swasta,” ujarnya.

Andi Harun menegaskan, program yang dijalankannya tersebut bukan hanya omong kosong, namun sudah terealisasikan. “Bahkan kita juga melakukan pelatihan terhadap anak-anak putus sekolah warga Beting untuk melakukan pelatihan service Ponsel.

Termasuk melakukan pembinaan dengan melakukan pelatihan otomotif,” ungkapnya.

Penyuluhan juga dilakukan di sejumlah tempat ibadah, seperti jamaah masjid yang dilakukan pada hari Jumat dan gereja pada hari Minggu. “Jadi bagaimana Walikota Pontianak mau tahu, kalau berkoordinasi saja kita ditolak olehnya,” kesal Andi Harun.

Sebelumnya, Walikota Pontianak Sutar-

midji mengatakan, dalam kaitan menekan angka penyalahgunaan Narkoba, BNN baik tingkat kota maupun provinsi harus lebih proaktif, memberikan penyuluhan di tempat hiburan malam (THM) setiap malamnya.

“Saya heran juga, waktu saya masih menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak, Pontianak pernah menduduki ranking 7 tingkat penyalahgunaan Narkoba. Kemudian turun menjadi ranking 14, berikutnya peringkat 20. Bahkan terakhir saya menjabat kepala BNNK lebih di bawah peringkat 20. Nah, kalau sekarang indikasinya naik lagi, lalu kerja BNNK itu apa, setelah mereka independen,” sindir Sutarmidji terhadap kinerja BNN Kota Pontianak.

Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukannya dulu, ketika menjadi kepala BNNK jauh lebih berhasil dari saat ini. Bahkan bisa mendirikan pusat rehabilitasi dan menekan

angka pengguna baru. “Progresnya jelas, tidak ada keluhan masalah kurang anggaran.

Kemudian banyak yang mau berpartisipasi.

Ini caranya mesti efektif,” tegas Sutarmidji.

Walikota Sutarmidji meminta BNN Kota Pontianak harus memiliki progres dan rencana kerja yang jelas. Dia menilai, tes urine tidak hanya sekedar dilakukan di instansi-instansi, lembaga maupun perusahaan-perusahaan swasta. Tes urine itu juga dilakukan secara rutin di tempat-tempat hiburan malam.

“Itu yang harus sering dilakukan, supaya mereka tidak lagi menggunakan Narkoba.

Kalau misalnya hanya dilakukan di instansi, pegawai yang pengguna Narkoba itu di antara seribu, kalau terdapat satu dua itu sudah maksimal,” ungkap Sutarmidji.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Rabu, 11 Maret 2015

7

Relawan Pemadam ............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Membangun Insfrastruktur Bakti Mulya menghimpun relawan-relawan pemadam kebakaran yang berjiwa social dan siap kerja keras, bahkan menghadapi risiko besar. Feby yang kini menjadi ketua Bakti Mulya periode kedua 2015-2020, punya 200 relawan gerak cepat. Jumlah ini dibagi dalam regu-regu. Baru-baru ini penambahan regu pemadam di Desa Sidomulyo Kemandan Regu (Danru) Ardeni, Kenual Pantai dengan Danru Saleh dan Kimroni. Sebelumnya, sudah ada Danru Cempaka, Danru Kenanga, Danru Juang, Danru Garuda, Danru Serundung, Danru Maladong, Danru Kenual dan Danru Tanah Tinggi.

Relawan Bakti Mulya terbuka bagi siapa saja asalkan siap kerja keras dalam tim dan kebersamaan. Mereka juga berlatar berbagai etnis dan tak hanya warga Tionghoa saja. Inilah kebersamaan mengabdi kepada masyarakat dan kemanusiaan tanpa pamrih. Tak bergaji atau honor, selain dapat kostum pemadam standar walaupun belum ada pakaian anti api.

Diungkapkan laki-laki bernama asli Cong Fen Bi, selain memiliki markas di tengah pasar Nanga Pinoh, Bakti Mulya juga sudah memiliki branwir senilai Rp 500 juta. Hingga jumlah mobil pemadam kebakaran kini menjadi tiga unit. Ditambah mobil pikap pengangkut mesin 1 unit. Sebuah mesin portable dengan 4 selang juga siap bekerja. Lalu mesin yang ditempatkan di lanting-lanting Sungai Melawi dan Sungai Pinoh ada 4 unit, terdiri dari 2 unit untuk pemukiman Kenangan, satu Cempaka, satu di Garuda dan satu di Serundung.

Manajemen peralatan BSPBK Bakti Mulya terbilang bagus karena menyesuaikan dengan kondisi alam dan bangunan yang ada.

Misalnya, mesin-mesin di lanting-lanting ditata dengan system pipanisasi yang berfungsi seperti hydran di kota-kota besar. Pipanisasi ini melingkari hampir seluruh Pasar Nanga Pinoh. Masing-masing mesin ditempatkan di Tugu Juang, dua di Jalan Kenanga, satu di jalan Tengah, satu Yayasan Mawar, satu Jalan

merupakan salah satu organisasi swasta yang telah menunjukkan bakti sosialnya menjaga aset kota Nanga Pinoh. Terakhir, Minggu 7 April 2013 Pasar Nanga Pinoh dengan bangunan padat berupa ruko yang berdempetan, nyaris ludes seluruhnya bila BSPBK Bakti Mulya tidak sigap. Mereka dibantu PK dari Sepaok dan Sintang yang juga swasta. Walaupun akhirnya 25 ruko di Jalan Garuda rata dengan tanah, namun api berhasil dilokalisir. Itulah kebakaran terbesar selama lebih 60 tahun terakhir di Nanga Pinoh. Kebakaran lainnya seperti Jalan Cempaka dan lainnya segera teratasi oleh kerja keras pemadam kebakaran swasta.

Pasar Kota Baru, kecamatan pedalaman Kabupaten Melawi yang berjarak sekitar 80 km dari pasar Nanga Pinoh juga dilalap si jago merah, April 2013 silam. Tak kurang 35 bangunan ludes terdiri dari ruko, rumah kediaman dan tempat ibadah. Pasar kedua terbesar di Melawi, setelah pasar Nanga Pinoh itu bisa saja seluruh bangunan rata dengan tanah, jika tidak ada BSPBK Bakti Mulya.

Ketika itu, mobil BSPBK Bakti Mulya meluncur ke Kota Baru hanya dalam tempo 2 jam. Dua kali lipat lebih cepat dari semestinya dengan kondisi jalan provinsi yang buruk kendaraan ditancap tanpa hirau keselamatan diri. “Pulangnya kami sampai 4 jam,” kenang Feby Tio. Dan pengabdian sosial tanpa pamrih itu disebut Ketua BSPBK Bakti Mulya, Feby Tio, sebagai amal jariah buat seluruh masyarakat.

Eksistensi PK swasta terbilang luar biasa.

Para anggotanya tak bergaji kecuali sebungkus nasi dan sebotol air jika berjibaku melawan kebakaran. Tak hanya ruko atau rumah tinggal, setiap tahun Bakti Mulya selalu bersiap menghadapi kebakaran lahan dan hutan. Dan, Bakti Mulya ini satu-satunya PK yang ada di Kota Nanga Pinoh yang harus mengatasi ancaman kebakaran di seluruh kecamatan yang ada.

“Kita iklas saja. Tapi ada saja warga yang tidak mengerti dan menanyakan berapa imbalan.

Kita tolak. Kita berbuat, selagi kita mampu untuk menolong,” ujar Feby.

Garuda dan satu lagi di Lokamas. Untuk titik Sungai Pinoh dimulai dari pemukiman di Serundung, Pinoh Permai dan Kaswari. “Awalnya peralatan kita sediakan secara swadaya masyarakat bergotong-royong menghimpun dana. Belakangan ada bantuan dari pemerintah,” terang Febi.

Sudah selayaknya Pemerintah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD untuk pemeliharaan peralatan maupun operasional.

Pasalnya, mesin-mesin butuh bahan bakar dan pelumas serta perawatan rutin, termasuk selang yang masih diimpor. Pemprov Kalbar telah menyalurkan bantuan berupa mesin portable. Kemudian Pemkab Melawi pada 2014 menghibahkan dana Rp150 juta. Nilai iini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp25 juta.

Kedepan, ancaman kebakaran lahan akan meningkat. Karena itu Febi mendorong Pemkab Melawi mengaktifkan pasukan pemadam hutan yang dikenal sebagai Manggala Agni. Apalagi dana terkait dengan pemadam kebakaran hutan dari pemerintah pusat ini tersedia dan cukup besar. “Paling tidak ada dana operasional 20 orang anggota Manggala Agni di Melawi, guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Melawi,” harapnya.

Mencegah Ancaman Kebakaran Prinsip organisasi dan relaan pemadam kebakaran adalah mencegah lebih baik ketimbang mengatasi atau mengendalikan kebakaran. Namun musibah kebakaran tak pernah diduga dan selalu menjadi ancaman bagi aset bahkan jiwa manusia.

Berbeda dengan Kota Pontianak dengan belasan pemadam kebakaran swasta yang terus berkembang, di Melawi hanya ada Bakti Mulya untuk melayani kecamatan yang terpencil selain Kota Nanga Pinoh sendiri. Tahun 1925 pernah terjadi kebakaran yang meluluhlantakkan 40 bangunan tempat berjualan berkonstruksi kayu. Tak satu pun yang tersisa, warga pasar hanya pasrah menatap si jago merah melalap harta yang mereka kumpulkan bertahun-ta-

hun. Aakhir 1950-an kebakaran sebuah rumah di Pasar Nanga Pinoh akhirnya menginspirasi warga untuk mendirikan kelompok yang mengurus kebakaran. Butuh sepuluh tahun kemudian, persisnya terealisasi awal 1960-an sebuah organisasi yang dinamakan Pencegah Bahaya Kebakaran (PBK) “Sekitar tahun 1963 sampai 1965 terbentuk PBK. Pastinya saya lupa, sekitar tahun itu,” ungkap Lo Lin Yun, tokoh masyarakat Melawi yang mengamati sejarah perkembangan Nanga Pinoh. Waktu itu, tokoh masyarakat pasar Nanga Pinoh, Lo Te Pa, mengajak masyarakat pasar untuk mengorganisir berdirinya PBK. Diantaranya, Thaiku, Lo Kwet Pa, Li Chen Tong, Bun Vhin Can dan Min Fong. Mereka patungan bergotong royong membeli mesin. Didapatlah satu mesin buatan Jerman merek Deutz. Mesin ini bukan baru, namun masih bekas. “Waktu itu masih tidak mampu beli alat baru. Hanya second saja,” ujarnya.

Setelah mesin tersedia, dibentuklah barisan pemuda Nanga Pinoh untuk menjadi relawan PBK. Relawan ketika itu berjumlah 20 orang.

Masing-masing dilengkapi dengan helm pemadam kebakaran. “Saya masih sempat melihat helm punya bapak saya,” ujar laki-laki yang berusia sekitar 50 tahun lebih ini.

PBK berpedoman pada pikiran bijak. Sebagaimana kepanjangan P dalam PBK ini, Pencegahan, maka “lebih baik mencegah dari pada memadamkan”. Relawan door to door untuk memastikan agar kayu bakar yang ada di rumah jauh dari sumber api. Malam hari barisan selalu mengontrol penggunaan penerangan di rumah yang masih menggunakan lentera diposisikan di tempat yang aman, agar tidak memicu kebakaran. “Setiap malam barisan selalu bekerja, khusunya pada musim kemarau di awal-awal tahun 1960-an.

Mengecek hal-hal yang bisa memicu kebakaran,” terang Alin.

Barisan juga mengingatkan pemilik rumah agar selalu menyediaakan kantong air dan ember. Setiap rumah mesti ada dua buah ember

yang diletakan di masing-masing sisi rumah.

Bila terjadi kebakaran bisa digunakan untuk pemadaman secara cepat. “Awal 1960, walau musim kemarau tidak ada terjadi kebakaran.

Sebab ketika itu barisan benar-benar bekerja,” ujarnya.

Geliat pencegah kebakaran ini berhenti total ketika pecah Peristiwa Gerakan 30 September (G30 S PKI). Ketika itu sulit bagi masyarakat Tionghoa untuk berkumpul apalagi berorganisasi karena selalu dicurigai. “Aktivitas PBK berhenti total. Akibatnya, mesin pun tidak terurus dengan baik. Mesin berkarat, pipa-pipa pun sudah tidak bisa dipakai,” ungkap A Lin. Syukurnya tahun 1960-an hingga 1970 tidak ada kebakaran. Baru pada 1979 kebakaran melanda Pasar Nanga Pinoh. Berkaca kejadian itu, warga pasar kembali rembuk dan membentuk pasukan pemadam kebakaran. Tahun sama, dibeli mesim pompa Tohatsu buatan Jepang.

Tahun berikutnya, 1980, dibeli satu unit lagi.

“Periode kedua terbentuk kembali dan mulai membeli mesin. Lantaran kejadian kebakaran 1979. Langsung dibentuk dua regu, satu regu di Kampung Paal, satu Regu lagi di kampung Tanjung Niaga,” terang Alin.

Awal pembentukan periode dua, mesin dititipkan di kediaman seorang anggota regu dan diletakan di pinggir rumah dengan bangunan sederhana. Regu pemadam pun mulai ditata dan dibuat program kerja. Terutama melakukan ronda. “Upaya pencegahan tetap dilakukan dengan membentuk regu ronda untuk jaga malam. Dibuat pos untuk ronda agar bila ada peristiwa kebakaran langsung bisa bekerja,” pungkasnya.

Kini regu pemadam kebakaran semakin modern kemudian berubah nama menjadi BSPBK Nanga Pinoh. Awal 2015 dilaksanakan pemilihan dan mendaulat Feby Tio untuk kedua kalinya sebagai Ketua. Nama pun diubah menjadi BSPBK Bakti Mulya, bermakna bakti yang tidak lekang oleh sejarah Kota Nanga Pinoh. (*)

Bilang Tak Mau ..........................................................................................................dari halaman 1 Say No to Drugs ......................................................dari halaman 1 ngerti hukum, jangan bicara hukum. Dan perlu diingat, kami selaku penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Situmeang.

Kajari Situmeang tidak mau menanggapi pembelaan diri pimpinan PT. Prospek Usaha Mandiri. Diberitakan Harian Rakyat Kalbar sebelumnya, pimpinan perusahaan itu mengaku tidak ada permasalahan dalam pengadaan jasa pengamanan itu.

Bahkan dalam melaksanakan anggaran dalam proyek pengadaan jasa itu sudah disetujui Sekwan maupun PPK. “Kalau mereka (PT. Prospek Usaha Mandiri) mengatakan sudah di ACC Sekwan dan tidak ada complain dari Sekwan selaku pengguna anggaran, yang dapat menengahi hal ini adalah pengadilan. Jadi jalani saja proses hukum ini,” tegasnya.

Pihak-pihak di luar sana, dikatakan Situmeang, boleh saja complain, boleh saja merasa marah, jika memang dalam proses hukum yang dilakukan pihaknya terjadi abuse of power.

“Atau juga ada oknum jaksa memanggil pihak terkait, namun ujung-ujungnya duit, itu boleh saja pihak di luar sana berkomentar macam-macam. Namun jika tidak ada, sekali lagi saya tegaskan, hormati proses hukum,” tegas Situmeang.

selaku pengguna anggaran. “Ingat yang kami panggil adalah pihak-pihak yang ada lembaga, bukan personal atau pribadi.

Bukan Ade Hilda yang kita panggil, tetapi Sekwan yang kita panggil. Karena Sekwan merupakan pengguna anggaran, karena secara hukum juga harus bertanggungjawab,” tegas Kajari Situmeang.

“Mengenai bersih atau tidaknya, bukan urusan saya. Datang saja ketika dipanggil, berikan keterangan, kan selesai. Karena untuk bersih atau tidaknya, dan salah atau tidaknya seseorang adalah pengadilan (hakim) yang memvonisnya,” kata Situmeang.

Situmeang selalu meminta dengan tegas kepada semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum. Karena proses hukum itu adalah perintah UndangUndang. “Bukan perintah Situmeang atau Kajari. Bahkan saya juga melaksanakan tugas karena perintah Undang-Undang,” kata Situmeang agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan jasa pengamanan gedung DPRD Kota Pontianak untuk menghormati proses hukum.

Dirinya mengatakan, melakukan proses hukum dalam suatu dugaan atau perkara, berangkat dari praduga tak bersalah. “Ini bukan pribadi Sekwan, yang kita panggil ini adalah pejabat atau pihak yang ada di lembaganya. Jadi orang yang gak

dugaan korupsi jasa pengamanan dengan kerugian Rp67 juta. “Kita sudah mengingatkan untuk dikembalikan kerugian negara dari pengadaan jasa pengamanan di DPRD Kota Pontianak yang dikerjakan pada tahun 2014 itu kepada BPKAD Kota Pontianak. Namun tidak diindahkan oleh pihak terkait, baik itu Sekwan, PPK maupun pelaksanaan anggaran, yakni PT. Prospek Usaha Mandiri. Maka dari itu kita naikkan kasus ini ke tahap penyelidikan,” tegas Kajari Pontianak, M Situmeang, Selasa (10/3).

Menurut Situmeang, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam pengadaan jasa pengamanan gedung DPRD Kota Pontianak itu. “Kita akan melakukan pemanggilan semua pihak yang terkait atau terlibat dalam pengadaan jasa pengamanan itu.

Yakni guna dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Kajari Situmeang berharap kepada semua pihak yang dipanggil untuk menghormati proses hukum yang dilakukannya.

Apabila dipanggil harus datang. “Semuanya saya minta datang, untuk memberikan keterangan. Karena yang namanya proses hukum, semuanya harus taat dan menghormati,” ungkapnya.

Dikatakan Kajari Pontianak, pihak yang pertama dipanggilnya Rabu (10/3) hari ini adalah Sekwan DPRD Kota Pontianak

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

CAP GO MEH SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

MINI HOME GYM IDC

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

disc up to

65 %

+ Cashback

+ Cicilan Perse n 0% 5 MARET S/D 11 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

9.950

Hanya

8.550

4.388 Ribu

Hanya

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.888 Ribu

6.888 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

9.950

8.950

Hanya

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.650

Hanya

3.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE

9.750

Hanya

3.988 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

23.250

6.850 2.588 Ribu

22.850

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 26 FEB SD 8 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU EVEREST (DEPAN PODIUM).

Penetapan status ini tentunya harus disertai dengan upaya menghambat peredaran Narkoba dan mengurangi secara signifikan penggunanya di Indonesia.

Narkoba sudah menjadi epidemik besar di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah peredarannya, namun angka pengedar maupun pemakai terus bertambah dari tahun ke tahun.

Kor bannya termasuk anak pelajar, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penegak Hukum, Selebritis, bahkan pengangguran pun terlibat. Memang nyaris semua kalangan terlibat Narkoba.

Kaum remaja tentunya yang paling rentan. Gererasi emas bagi masa depan Indonesia yang kerap menjadi sasaran pangsa pasar Narkoba. Kalau generasi muda sampai rusak, apa yang terjadi pada masa depan bangsa kita?

Ingat, Narkoba adalah musuh bersama yang harus dilawan.

Makanya warnai masa remaja dengan prestasi, bukan dengan Narkoba yang membunuh masa depan. Untuk mengatasi atau memutus rantai Narkoba, semua pihak harus sadar dan benar-benar memberikan perhatian serius.

Kalangan keluarga tentu sangat menentukan pertumbuhan remaja untuk menjadi manusia yang berkarakter, cerdas dan memberikan harapan bagi masa depan atau justru sebaliknya mereka hancur.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Ini berarti Narkoba sudah menjadi ancaman serius

bagi kehidupan manusia di muka bumi ini.

Ja d i s a a t n y a k i t a m e nyatakan perang terhadap barang haram bernama Narkoba itu. Hal ini tentunya komitmen bersama semua lapisan masyarakat membasmi penyalahggunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Memang Narkoba telah menjadi musuh global semua negara menyatakan “perang” terhadap peredaran barang haram tersebut. Perdagangan Narkoba masuk dalam kategory (extraordinary crime) adalah kejahatan luar biasa yang wajib diperangi dengan upaya luar biasa juga.

Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung telah melakukan tindakan tegas dengan mengeksekusi enam terpidana mati kasus Narkoba.

Dari enam orang itu hanya satu orang Warga Negara Indonesia (WNI), selebihnya adalah Warga Negara Asing (WNA).

Keenam terpidana mati itu terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan. Mereka adalah Namaona Denis (Malawi), Marco Archer Cardoso Mareira (Brasil), Daniel Enemua (Nigeria), Ang Kim Soei (tidak jelas kewarganegaraannya), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (Indonesia).

Mereka telah ditembak mati, lantaran upaya hukum terakhirnya, yakni memohon pengampunan (grasi) ditolak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini salah satu komitmen yang sangat diperlukan di Indonesia.

Sementara eksekusi mati terhadap warga negara Australia,

anggota sindikat narkoba “Bali Nine”, Myuran Sukumaran tinggal menghitung hari. Bali Nine merupakan sebutan untuk sembilan warga negara Australia yang berusaha menyelundupkan heroin 8,2 kilogram dari Australia.

Mereka ditangkap pada 17 April 2005 di Bali. Kesembilan orang itu adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush dan Martin Stephens.

Tidak peduli negara Australia mau ngambek atau lainnya, hukuman mati tetap harus dilaksanakan. Lantaran hukuman mati masih diatur dalam hukum positif di Indonesia, karenanya ketika sudah dijatuhkan, bagaimanapun harus dilaksanakan. Australia mesti menghormati kedaulatan hukum Indonesia.

Sikap tegas dan penerapan hukuman mati ini, diharapkan membuat jera bandar dan pengedar serta jaringan narkotika untuk masuk ke Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia sudah menjadi pangsa pasar narkotika terbesar di Asia Tenggara. Dari kebutuhan narkotika untuk Asia Tenggara, 45 persen di antaranya untuk Indonesia.

Setelah kita menyaksikan ganasnya Narkoba bagi keberlangsungan suatu bangsa, berikut ancaman hukuman mati terhadapnya. Akankah kita mau terjerumus dan tejebak dengan barang haram tersebut. Mari kita sama-sama memerangi dan katakan TIDAK pada Narkoba (Say No to Drugs). (Jaidi Chandra)

Semua yang..................................................................dari halaman 1 Dan kami minta sepanjang proses penegakan hukum, untuk menghormati proses hukum yang kami lakukan,” tegasnya.

Mengenai dugaan, dikatakan Kajari, ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yakni mengenai bukti penggunaan anggaran, baik tahun 2007 dan 2008, termasuk juga 2009. “Untuk audit kerugian negara, kami akan melakukan koordinasi dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) terlebih dahulu. Karena pihak BPKP yang memiliki otoritas untuk menghitung kerugian negara,” katanya.

Kajari Pontianak mengaku sudah melayangkan surat resmi kepada beberapa pejabat di lingkungan Setda Kalbar. Selain memeriksa, Kejari juga meminta sejumlah data atas pertanggungjawaban dalam menggu-

nakan anggaran. Bahkan sudah meminta kepada Gubernur Kalbar, sebagai perbantuan dalam keperluan penyidikan, baik itu data maupun pemanggilan terhadap pihak-pihak di lingkungan Setda Kalbar.

“Saat ini data pertanggungjawaban pada tahun 2008-2009 belum kami dapatkan sama sekali. Yang ada hanya sebagian data pada tahun 2007 saja.

Namun kita sudah surati secara resmi pihak Setda Provinsi Kalbar, untuk meminta data itu,” jelas Situmeang.

“Di dalam tahap penyelidikan, kami tidak bisa melakukan upaya paksa. Namun dalam penyidikan, kami bisa melakukan upaya paksa, baik itu meminta data maupun pemanggilan,” tegasnya.

Ditegaskan Kajari Situmeang, akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi

di lingkungan Setda Kalbar hingga tuntas. Upaya ini dijalankan sesuai dengan amanat UndangUndang. “Kami bekerja sesuai dengan Undang-Undang, jadi tidak ada abuse of power atau semena-mena menggunakan kekuasaan,” katanya.

Diungkapkannya pula, untuk anggaran operasional mobil dinas Setda Kalbar pada tahun 2007 sekitar Rp1,9 miliar. Kemudian pada tahun 2008 sekitar Rp2,6 miliar sedangkan untuk anggaran pada tahun 2009 sekitar Rp2,4 miliar.

“Semuanya kami Sidik.

Mengenai tersangka, pasti ada tersangka dalam dugaan korupsi ini, dan pasti kami akan tetapkan tersangkanya, yakni berdasarkan hasil penyidikan,” ungkap Situmeang.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Cukup Sampai .........................................................dari halaman 1 “Resminya (dilimpahkan) Selasa pekan lalu, tapi berkasberkasnya baru diserahkan Senin kemarin,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP saat dihubungi, Selasa (10/3).

Dengan penyerahan berkas-berkas ini, tambah Johan, riwayat kasus Budi Gunawan di KPK dipastikan berakhir.

“Karena sudah dilimpahkan berkas perkaranya, berarti KPK sudah tidak dapat melakukan

penyidikan terhadap kasus BG,” terangnya.

Johan menegaskan, langkah melimpahkan kasus panas tersebut bukan lantaran KPK tidak sanggup lagi menangani.

Hanya saja, KPK tidak mungkin mengabaikan putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

“Jadi pelimpahan itu sesuai norma hukum. Berarti cukup

sampai disini,” ujar mantan juru bicara KPK itu.

Re-editing: Hamka Saptono

KEHILANGAN BPKB Motor Honda Win KB 5218 F Noka : MH1HABA132K06440 Nosin : HABAE-1063756 A/N: PIUS BUDA STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ada ‘Messi’ di Belahan Dada Aktris Ukraina

AKTRIS Ukraina satu ini bisa jadi merupakan penggemar fanatik pemain Barcelona, Lionel Messi.

Pasalnya, Nataliya Kozhenva, begitu nama sang artis, sampai rela menghias tubuhnya dengan tato bergambar La Pulga, lengkap dengan desain bola emas ala trofi Ballon d’Or. Nataliya memilih membuat tato tersebut di bagian tubuh yang sedikit tak biasa, yakni belahan dada. (*)

SPORT Rakyat Kalbar

Rabu, 11 Maret 2015

CHELSEA VS PARIS SAINT GERMAIN

HASIL imbang 1-1 saat Paris S a i n t- G e r m a i n menjamu Chelsea di leg pertama babak 16 besar Liga (LIVE) Champions, 17 Februari lalu membuat tidak ada tim yang benar-benar diuntungkan di leg kedua. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Chelsea belum aman walaupun hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk lolos ke perempat final.

Terlebih hampir mustahil Chelsea berharap PSG tidak mampu mencetak gol di laga yang akan berlangsung di Stamford Bridge, Kamis (12/3) dini hari. Berbekal hasil positif, hanya satu kali kalah selama tahun 2015 dan mencetak 10 gol di lima laga

Kamis, 12 Maret 2015

02.45

terakhir, jelas PSG akan sangat berbahaya bagi tuan rumah.

Sejauh ini, di lima laga terakhir hanya AS Monaco yang mampu menahan agresifitas lini serang PSG dimana saat itu AS Monaco yang tampil sebagai tuan rumah sukses menahan imbang tanpa gol juara bertahan Ligue 1.

Lalu mampukah Chelsea meredam PSG kali ini?

Mungkin saja, terlebih Chelsea memang dikenal sebagai salah satu klub dengan lini pertahanan terbaik di Inggris saat ini. “The Blues” baru kebobolan 22 kali dari 27 laga di Liga Inggris, atau yang kedua terbaik setelah Southampton. Tangguhnya duet John Terry dan Kurt Zouma plus penampilan apik penjaga gawang Thibaut Courtois membuat Ibra-

TAK SABAR JUMPA FANS CHELSEA

DAVID Luiz mengaku tak sabar, jelang kembalinya ia sebagai pemain PSG, untuk menghadapi Chelsea di Stamford Bridge tengah pekan ini.

Kedua tim bakal bertemu di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Luiz bakal untuk pertama kali kembali ke London, usai pergi dari klub di bursa transfer musim panas lalu.

“Tentu saja, saya amat antusias untuk pergi dan menemui fans Chelsea. Mereka amat luar biasa, terus menyanyikan nama saya selama tiga tahun,” tutur Luiz pada The Mirror.

“Begitu pula dengan teman-teman saya, saya tidak sabar melihat mereka semua.

Sebelum pertandingan, kami bisa menjadi teman, usai laga kami juga teman, namun selama pertandingan semua konsentrasi akan diarahkan untuk membantu kami lolos ke perempat final,” pungkasnya. (bn)

KARIR KLUB

2010 -2011 2011 -2015 MAIN : 67 GOL : 10

MAIN : 141 GOL : 10

himovic tidak mampu berbuat banyak di leg pertama lalu.

Selain itu Chelsea juga diuntungkan dengan jadwal pertandingan di kompetisi domestik, dimana akhir pekan lalu John Terry cs bisa beristirahat karena sudah tidak lagi tampil di Piala FA. Waktu istirahat yang lebih banyak dari PSG disebut-sebut akan jadi salah satu faktor keuntungan bagi tuan rumah.

Jika tampil dengan performa seperti biasa, Chelsea rasanya tidak akan kesulitan menahan laju Ibrahimovic cs.

Terlebih tampil di kandang sendiri, dimana pasukan Jose Mourinho baru sekali kalah di Stamford Bridge sepanjang musim ini.(balbal)

Chelsea akan menjamu Paris Saint-Germain di leg kedua babak 16 besar Liga Champions dengan bermodal hasil imbang 1-1 saat leg pertama yang berlangsung di Paris.

Chelsea hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk lolos ke babak delapan besar.

PSG menang di tujuh dari 15 laga away terakhir mereka di Liga Champions dan kalah sebanyak empat kali.

PSG tidak terkalahkan di 14 laga di semua level kompetisi, semenjak terakhir kali tunduk 1-2 di tangan Bastia pada 10 Januari silam.

DANILO

ON THIS DAY

“GABUNG MADRID”

DIREKTUR olah raga Barcelona, Ariedo Braida mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan. Kepada sebuah channel TV Catalan, Esport3, Braida mengungkapkan kalau salah satu target klub, Danilo akan bergabung ke rival abadi mereka, Real Madrid.

Belakangan ini bek kanan milik Porto, Danilo memang sedang d i pere-

butkan tim-tim besar. Pada awal tahun 2012, Danilo yang tampil impresif bersama Santos direkrut oleh Porto.

Sejak saat itu performanya terus menanjak naik dan sampai pada akhirnya menarik minat klub-klub besar. The Metro bahkan mengklaim kalau harga pelepasan sang pemain menyentuh angka yang cukup fantastis, yakni 36,6 juta Pounds.

Barcelona adalah salah satu klub yang mengincar tanda tangannya. Pasalnya sosok Danilo diproyeksikan untuk menggantikan Dani Alves yang dianggap sudah mulai menua.

Kendati demikian direktur olah raga Barca justru mengatakan kalau sang target sudah setuju bergabung ke Real Madrid.

“Saya telah diberitahu kalau dia (Danilo) telah setuju bergabung ke Real Madrid, namun saya tidak tahu secara pasti,” kata Ariedo Braida. (*)

DATA PEMAIN

NAMA : DANILO FC PORTO KLUB : 184 CM TINGGI BADAN: BERAT BADAN : 78 KG KEWARGANEGARAAN : BRAZIL

 Maret. Saat Stan Collymore memulai karirnya bersama Leicester City dengan positif, mencetak hat-trick saat laga debutnya melawan Sunderland, karir Emile Heskey di Filbert Street berakhir.

Kemenangan 5-2 atas Sunderland menjadi laga terakhir Heskey bersama Foxes sebelum akhirnya pindah ke Liverpool pada 11 Maret 2000.

Manajer The Reds kala itu sepertinya ingin memasangkan Heskey kembali bersama Michael Owen, di mana keduanya menjadi tandem apik di timnas Inggris U-18 beberapa tahun sebeleumnya.

Liverpool pun bersedia menebus Heskey dengan nilai transfer 11 juta poundsterling, yang menjadi rekor transfer klub pada waktu itu.

Kepindahan Heskey pun resmi terlaksana pada 11 Maret 2000. “Anda mengambil pemain karena bakatnya dan karena Anda berpikir dia akan bisa bermain dengan baik di tim barunya,” ungkap Houllier.

“Hal yang bagus adalah dia tahu banyak pemain kami. Di usianya sekarang, dia bukan penyerang yang sudah jadi. Seperti halnya pemain lain, dia ingin terus berkembang dan lebih baik lagi.” Dan Heskey pun langsung menunjukkan kontribusinya. Debutnya terjadi setelah dia resmi ditarik ke Anfield, yaitu pada 11 Maret 2000. Pada laga ke lima bersama Liverpool, gol pertama diberikannya dan dia menambahkan dua sebelum musim berakhir. Di musim berikutnya, Heskey menjadi salah satu pemain kunci dengan mencetak 22 gol buat Liverpool dan mengantar timnya meraih treble, Piala FA, Piala Liga dan Piala UEFA. Sayangnya ada penurunan performa dan pada musim panas 2004, Heskey dilepas ke Birmingham City dengan hanya 3,25 juta pounds. Dia sempat juga membela Wigan Athletic dan Aston Villa sebelum hijrah ke Australia dan bermain untuk Newcastle Jets pada 2012. Total, selama berada di Liverpool, Heskey tampil di 223 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 60 gol. (goal.com)

Rakyat Kalbar Rabu, 11 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Kapolda Soroti Kinerja Kapolres

Lima Polres Dapat Bendera Bajak Laut

Brigjen Pol Arief Sulystianto. DOK

Bersekongkol dengan Komplotan Pencuri CPO

Kapolsek Muara Pawan Dipecat

Pontianak-RK. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto bukan hanya tegas terhadap pelaku kejahatan dan koruptor saja, tetapi juga terhadap para Kapolres di wilayah kerjanya.

Lima Polres mendapatkan bendera hitam bergambar tengkorak atau lebih dikenal dengan bendera bajak laut.

Makna dari bendera itu, menandakan

bahwa kinerja Kapolres belum optimal.

Tolok ukurnya, masih banyak ditemukan pelanggaran baik internal maupun eksternal atau persentase gangguan Kamtibmas naik. Kemudian lamban menangani laporan atau penyelesaian perkara menurun serta lemah mengungkap berbagai kasus.

“Kapolres yang mendapatkan bendera

tengkorak meliputi, Polresta Pontianak, Polres Mempawah, Polres Sekadau, Polres Ketapang dan Polres Singkawang.

Kemudian Direktorat di Polda Kalbar meliputi Direktorat Reserse Narkotika (Direstik) Polda Kalbar,” tegas Kapolda Arief, kemarin.

Latar belakang Kapolda Arief menyimpulkan hasil kinerja Kapolres maupun

Ketapang-RK. Gara-gara Kapolsek Muara Pawan, Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto mendapatkan bendera hitam bergambar tengkorak. Karena memalukan lembaga kepolisian, Kapolres memecat Kapolsek Muara Pawan yang dijabat Iptu Damanik, Minggu (8/3).

Dasar pemecatan Iptu Damanik sudah sangat kuat. Dia terlibat atau berkomplot dengan pelaku kejahatan pengangkutan minyak kelapa atau Clude Palm Oil (CPO).

“Kapolsek itu sudah dicopot kemarin (Minggu, 8/3), karena diduga berkolaborasi dengan pelaku kejahatan. Indikasinya sudah didapatkan dan saat ini sedang diproses,” tegas Kapolres Hady kepada wartawan ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/3).

Dikatakan Hady, penyidikan kasus pencurian CPO ini dilakukan Polda Kalbar yang didampingi Polres Ketapang.

“Jabatannya dicopot untuk mempermudah pemeriksaan.

Tim dari Polda didampingi Polres Ketapang akan mengusutnya,” tegasnya.

Kapolres Hady mengatakan, karena pelanggaran itu Jajaran Polres Ketapang mendapatkan bendera hitam bergambar tengkorak. Itu menandakan kinerja Polres Ketapang belum maksimal. Khususnya dalam membina jajaran kepolisian. Sebab itulah, anggota lainnya diingatkan

Direktorat di Polda Kalbar, setelah menganalisa dan evaluasi (Anev) satuan kerja jajarannya.

Dijelaskannya, Polres Ketapang mendapatkan bendera tengkorak karena adanya pelanggaran yang dilakukan Kapolsek Muara Pawan. Kemudian Polresta Pontianak, Halaman 15

PESAN KASAD

PRAJURIT HARUS SEMANGAT BERLATIH

Singkawang-RK. Tidak ada bedanya antara jenderal dengan prajurit dalam soal latihan. Semuanya harus bersungguh-sungguh dan bersemangat kalau ingin menjadi prajurit TNI-AD yang profesional.

“Ketika melaksanakan latihan, harus dilakukan dengan semangat dan kesungguhan, serta mengikuti perintah pelatih tanpa terkecuali,” kata Kolonel (Inf ) Joseph Robert Giri, Komandan Rindam (Danrindam) XII/Tanjungpura ketika menyampaikan pesan Kasad TNI-AD kepada anggotanya, Selasa (10/3).

Robert meminta agar prajuritnya segera mengoptimalkan kesiapan operasional satuan dalam menghadapi tugas ke depan, melalui peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Halaman 15

Halaman 15

Jenazah Sumarto Ditemukan Mengampung

Preman SPBU Dibekuk Jatanras Polda Kalbar Ilustrasi. Net

Sanggau. Sekitar 45 jam mencari, akhirnya jenazah Sumarto, pria yang hilang terseret arus Sungai Sekayam di Dusun Tajung Maya, Desa Tanap, Kecamatan Kembayan, sejak Minggu (8/3), akhirnya ditemukan, Senin (9/3) sekitar pukul 23.00 Wib. Jasad Sumarto ditemukan beberapa warga yang tengah melakukan pencarian menggunakan sampan. Jenazahnya ditemukan mengambang, di lokasi yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi pertama korban diketahui tenggelam.

Ketika ditemukan, sekujur tubuh korban, sudah membiru.

Wakil Ketua I Katimanggongan Adat Kabupaten Sanggau, Leonardo yang dihubungi via selulernya menyampaikan, sesaat ditemukan, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Afdeling.

Halaman 15

Pontianak-RK. Enam premanisme yang melakukan pemalakan atau pemerasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Wajok, Mempawah, diamankan unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatantas) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kalbar, Selasa (10/3) siang.

Ketua Tim Jatantras Ditreskrimum Polda Kalbar, Kompol Martin mengatakan, para premanisme tersebut dibekuk saat melakukan pemerasan

kepada para sopir truk dan bus umum yang tengah mengantre membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Wajok. “Penangkapan preman-preman yang sering melakukan pemerasan di SPBU Wajok ini, berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah akibat pemerasan yang dilakukan mereka,” kata Martin di Polda Kalbar, Selasa (10/3).

Keenam premanisme ini adalah Candra, Beni, Adrian, Rama, Adirin dan diketuai Joni. Martin menjelaskan,

selain para preman, barang bukti uang hasil pemerasan sebesar Rp1,7 juta juga ikut diamankan, serta beberapa senjata tajam (Sajam) yang digunakan untuk mengancam keselamatan para korban. “Menurut pengakuan preman ini, dalam delapan jam saja mereka bisa mendapat uang hasil memeras sekitar Rp5 juta,” papar Martin.

Hasil pemeriksaan sementara, rupanya keenam preman tersebut melakukan pemerasan yang sudah berlang-

sung tiga hingga empat tahun lamanya.

Modus preman-preman ini, meminta uang untuk jasa pembayaran parkir dan antrean pengisian BBM di SPBU Wajok tersebut. “Besarannya, sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per unit kendaraan,” ungkapnya.

Saat ini para premanisme ini tengah diperiksa di Mapolda Kalbar, untuk proses lebih lanjut. Martin dalam hal ini tak lupa mengimbau kepada Halaman 15

Persaingan Bisnis Garam di Kalbar

CV IN dan CV SI Tuntut Pencemaran Nama Baik Pontianak-RK. CV Inti Navia (IN) dan CV Surya Indah (SI), pemilik produk garam Cap Ikan Kakap Merah, Perahu Garam dan Bentul mengaku terjadi penyalahartian Surat Gubernur Kalbar tentang peredaran garam di Kalbar yang dilakukan pelaku usaha lainnya. Pengusaha yang dimaksud, terkesan tendensius dan mencemarkan nama kedua CV tersebut.

Selaku Pemegang kuasa CV Inti Navia dan CV Surya Indah, Romana Burhan Nulin membantah terjadi penyalahartian

Surat Gubernur tentang peredaran garam. “Kami menilai ada pihak-pihak yang menyalahartikan surat tersebut, sehingga terkesan tedensius,” tegas Romana, Selasa (10/3).

Burhan mengancam akan menuntut pencemaran nama baik yang dilakukan salah satu pelaku usaha. Ke depannya dia berharap ada pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap semua pelaku usaha garam. “Atas pernyataan salah satu pelaku usaha tersebut, bisa saja kami menuntut, karena telah melakukan pencemaran nama baik,” ancamnya.

Menurut Romana, Surat Gubernur Kalbar itu sebenarnya hanya menyatakan pembinaan kepada pelaku usaha dan ditunjukkan kepada Walikota dan pemerintah Kubu Raya. Bukan menjatuhkan pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya.

“Berdasarkan hasil laporan tersebut, dinilai terburu-buru dan pada dasarnya terdapat indikasi mencemarkan nama baik perusahaan kami. Mengingat 51 jenis ukuran merek garam yang beredar di Kalbar, baik produksi lokal dan nasional, tidak dilakukan proses pengumpulan data dan pengujian kadar yodium yang sama. Seperti halnya yang diberlakukan pada produk garam CV Inti Navia dan CV Surya Indah,” ungkap Romana.

Dikatakan Romana, pengemasan garam Cap Ikan Kakap Merah, Perahu Garam dan Bentul dilakukan pihaknya, sudah disertai penambahan kadar yodium untuk meningkatkan kadar, yakni dilakukan guna menghindari adanya pengirisan yodium yang mungkin terjadi dalam proses pengiriman produk. “Kami menjamin ketercukupan Halaman 15

Para Pengelola THM saat melakukan jumpa pers, Selasa (10/3). ACHMAD MUNANDAR-RK

Berharap Izin Keramaian Tak Dibekukan Polisi

Komitmen Tekan Peredaran Narkoba Pontianak-RK. Tiga tempat hiburan malam (THM) di Kota Pontianak, meliputi Kaisar Karaoke, Rain Luxury Club dan River X Aston Pontianak berkomitmen untuk memerangi peredaran Narkoba. Pernyataan tersebut disampaikan langsung para pengelola tiga THM itu kepada wartawan Harian Rakyat Kalbar, Selasa (10/3).

“Untuk menekan peredaran Narkoba, saya siap mendukung pemerintah dan aparatur hukum,” kata Edi Kiong, pengelola THM River X Aston Pontianak didampingi pengelola Kaisar dan Rain Luxury Club.

Ketiga pengelola THM ini berharap kepolisian mempertimbangkan kembali pencabutan izin keramaian yang dibekukan beberapa waktu lalu. Konsekuensinya

THM tersebut akan memerangi peredaran Narkoba khususnya di lingkungan River X, Kaisar dan Rain Luxury Club.

Diakui Edi Kiong, belum lama ini telah diundang DPRD Kota Pontianak untuk menyikapi persoalan THM. Hasilnya ada beberapa kesepakatan yang harus dilakukan pengelola THM ini. Pengelola harus mematuhi aturan jam operasional sesuai dengan ketentuan, ikut mendukung memerangi Narkoba serta tidak menyediakan house musik.

“Intinya, khusus Rain Luxury Club, River X dan Kaisar sudah komitmen sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan pada saat pertemuan di DPRD Kota Pontianak itu,” tutur Edi Kiong.

Dengan dibekukannya izin Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

DPRD Dukung Bupati Kubu Raya. DPRD Kubu Raya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya meminjam lahan di samping Kantor Bupati. Solusi ini tepat untuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Kalbar 2016.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto mengatakan, hingga saat ini Pemkab Kubu Raya belum menemukan lahan yang cocok untuk pelaksanaan MTQ Kalbar 2016 mendatang. “Ini merupakan tanggung jawab besar pemerintah daerah, dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan itu,” ujarnya.

Dikatakannya, saat ini Kabupaten Kubu Raya belum memiliki lahan maupun gedung yang refresentatif dan cukup luas untuk lokasi kegiatan MTQ. Kebijakan Bupati meminjam lahan merupakan solusi yang tepat, tapi tentunya harus didukung anggaran yang memadai. “Ini merupakan momen tingkat provinsi, bukan hanya tingkat kecamatan atau kabupaten. Tentunya berbagai persiapan dan anggaran perlu disiapkan sejak awal,” ungkap Suprapto.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Zainal Abidin.

Menurutnya, pencarian lokasi sepenuhnya merupakan kebijakan Bupati Kubu Raya, meskipun lahan yang akan digunakan untuk kegiatan itu meminjam lahan milik warga.

DPRD akan melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan, apakah lokasi itu efektif atau tidak untuk melaksanakan MTQ Kalbar 2016. “Nanti kami juga akan lakukan peninjauan. Kami juga akan memberi masukan kepada Pemkab Kubu Raya. Namun pada dasarnya kami mendukung langkah yang sudah diambil Bupati Kubu Raya untuk malakanakan persiapan menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Kalbar 2016,” ucap Zainal. (sul)

Rakyat Kalbar

Rabu, 11 Maret 2015

10

Rp 67 M untuk Maksimalkan Potensi Pertanian Kubu Raya. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 67 miliar. Dana yang bersumber Kementerian Pertanian ini akan digunakan untuk memaksimalkan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

“Tahun ini, APBD Kubu Raya untuk bidang pertanian memang kecil. Padahal, Bupati memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung, karena menyangkut urat nadi ekonomi masyarakat. Lobi yang dilakukan pak Bupati ke Kementerian Pertanian berhasil memasukkan anggaran untuk pertanian sebesar Rp 67 miliar,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya, Gandhi Satyagraha.

Dia menjelaskan, anggaran tersebut akan difokuskan pada pembenahan sarana irigasi dan infrastruktur pendukung pertanian lain, termasuk pengadaan alsintan dan bibit, serta pupuk bagi petani. Gandhi mengatakan, selama ini, pertanian di Kabupaten Kubu Raya, baik pertanian lahan kering maupun lahan basah sangat potensial dengan komoditas yang dibudidayakan yaitu padi, jagung, ubi, kedelai, kacang

tanah, sayur dan buah-buahan.

Daerah-daerah sentra penghasil komoditas tersebut antara lain Kecamatan Sungai Kakap, Terentang, Batu Ampar, Rasau Jaya dan Teluk Pakedai. “Kami mengimbau para kepala desa untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi area pertanian agar masyarakat bisa menggarapnya, sehingga pendapatan mereka bertambah,” tegasnya.

Krisis pangan dan bahaya kelaparan paparnya, saat ini sedang membayangi dunia. Bahkan, jumlah kasus kekurangan pangan dan kelaparan saat ini paling tinggi sejak tahun 1970. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) pada tahun 2009, kata Gandhi, memperkirakan sekitar 1,02 miliar jiwa di seluruh dunia saat ini sedang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Kondisi yang paling parah terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Selatan. “The United Nations Population Fund pada tahun 2000 memprediksi pada tahun 2050 akan ada tambahan sekitar 2,32 miliar jiwa yang tersebar di seluruh dunia, yang harus dipenuhi kebutuhan pangannya di bawah tekanan ancaman perubahan

Ilustrasi.

NET

iklim yang semakin berat. Hal tersebut, mengakibatkan setiap negara harus mempersiapkan diri menghadapi ancaman krisis pangan,” tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Kubu Raya sejak 2009 sudah berupaya untuk terus meningkatkan perluasan areal pertanian dan produksi padi di setiap desa. “Kami sudah mempersiapkan program kawasan pangan,

kawasan beras, dan program peningkatan hasil perkebunan, perikanan, peternakan, dan program pendukung lainnya untuk mendukung kesiapan pangan Kubu Raya,” kata Gandhi.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan luasan areal pertanian dan hasil pertanian.

Salah satu caranya, memanfaatkan lahan tidur yang masih ter-

bentang luas di seluruh desa yang ada di Kubu Raya. “Jika setiap kepala desa bisa menggerakkan masyarakatnya untuk membuka areal pertanian baru, tentu bisa mengantisipasi krisis pangan.

Program peningkatan pangan bukan menjadi tugas dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten saja, melainkan pemerintah desa dan masyarakat juga harus ikut berperan,” kata Gandhi. (sul)

Setelah Batu Ampar, Polda Bidik Kuala Mandor B Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya kembali mendapatkan taman bacaan dari Polda Kalbar. Setelah Kecamatan Batu Ampar, kali ini giliran Kecamatan Kuala Mandor B yang menjadi sasaran pembinaan Polda Kalbar dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

“Pada hari ini (kemarin, red), kita meresmikan taman bacaan yang dibangun Polda Kalbar di Kecamatan Kuala Mandor B. Saya harap masyarakat ikut menjaga

dan memeliharanya, sehingga benar-benar membawa dampak positif bagi peningkatan pengetahuan masyarakat, baik orang tua, generasi muda terutama anak-anak usia belajar. Keberadaan taman bacaan juga dapat meningkatkan minat baca masyarakat disini,” ungkap Bupati Kubu Raya, Rusman Ali saat meresmikan Taman Bacaan Kemala Cinta Indonesia di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B.

Tujuan didirikannya taman bacaan, lanjut Rusman, karena ingin menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan membaca anakanak. Didirikannya taman bacaan ini juga untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat. “Kami berharap taman bacaan dijadikan referensi bagi kegiatan belajar anakanak kita. Sebagai generasi emas Kubu Raya, mereka harus meningkatkan prestasi, kreativitas, inovasi

dan gagasan-gagasan inovatif bagi pembangunan dan kemajuan Kubu Raya, menjadikan mereka sebagai pribadi yang bermartabat lewat membaca, sebagaimana istilah yang sering kita dengar ‘buku adalah jendela dunia.’ Membaca membuat kita mengetahui banyak hal, memahami dan mengamalkan banyak hal. Tentu yang diharapkan adalah hal-hal yang positif dan produktif,” ungkap Rusman Ali. Kecamatan Kuala Mandor B

memiliki karakteristik tersendiri, dimana kecamatanan ini berbatasan dengan beberapa kabupaten secara langsung, yakni Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah.

Sebagai kecamatan yang tidak jauh dari pusat kota, Kuala Mandor B memiliki tantangan tersendiri terhadap pengaruh dan pergaulan bebas masyarakatnya. ”yang kita lakukan sekarang adalah menjaga dan membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif,” tegasnya.

Untuk itu, Pemkab Kubu Raya menyambut baik upaya yang dilakukan Polda Kalbar dalam meningkatkan pelayanan melalui pembangunan taman bacaan ini. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik kepada masyarakat di Kecamatan Kuala Mandor B dan Kubu Raya, serta mencegah segala pengaruh buruk bagi pergaulan dan kehidupan masyarakat Kubu Raya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Musrenbang RKPD 2016

Bukan Sekedar Rutinitas dan Formalitas Mempawah. Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Christiandy Sanjaya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016, Selasa (10/3) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Christiandy mengingatkan, pelaksanaan Musrenbang bukan sekedar rutinitas dan formalitas belaka.

“Forum ini sangat penting, meskipun saya melihat di sebagian daerah ada yang sudah mulai jenuh dengan musrenbang. Harusnya dalam forum inilah kita bicarakan seluruh hal terkait pembangunan daerah untuk mencapai apa yang direncanakan, baik RPJMN, RPJMD provinsi, hingga RPJMD kabupaten,” tegas Christiandy.

Christiandy menyebut, pelaksanaan Musrenbang RKPD harus diikuti secara serius, karena musrenbang menjadi forum urun-rembuk pembangunan daerah.

Melalui musrenbang, seluruh pemangku kepentingan di daerah akan menyampaikan pandangan terkait proses pembangunan daerah. “Musrenbang harus menjadi forum yang dinanti-nanti oleh masyarakat kita. Forum ini punya arti penting sebagai wadah penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2016 yang telah disusun pemerintah daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah Ria Norsan mengatakan, perencanaan pembangunan bukan sematamata tanggungjawab eksekutif, melainkan juga DPRD dan masyarakat. Melalui musrenbang diharapkan semua pemangku kepentingan berpartisipasi aktif, duduk bersama memformulasikan rencana pembangunan tahun 2016. “Sehingga kegiatan pembangunan tahun 2016 benar-benar mengatasi permasalahan yang terjadi sesuai potensi yang dimiliki. Semua pihak mesti memberikan atensi kepada persoalan pengangguran, warga miskin, dan kelompok rentan.

Inovasi langkah peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan sasaran warga miskin harus terus ditingkatkan di tahun 2016,” pendapatnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mempawah, Aswin AS menerangkan, musrenbang bertujuan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi RKPD. “Termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai sumber kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi, APBN, dan sumber lainnya,” ungkap dia.

Musrenbang RKPD diikuti seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Mempawah. (fia)

Wagub Kalbar Kunjungi SMKN 1 Mempawah

Kerugian Akibat Kebakaran Ditaksir Rp 10 Miliar Mempawah. Musibah kebakaran yang menghanguskan puluhan ruangan di SMK Negeri 1 Mempawah mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Termasuk Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Christiandy Sanjaya yang menyempatkan waktu meninjau bangunan yang ditaksir mengalami kerugian Rp 10 miliar akibat musibah tersebut, Selasa (10/3).

Kedatangan orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar itu didampingi istri tercinta, Bupati Mempawah H Ria Norsan, Muspida dan Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Drs Abdul Fattah. Wagub dan para pejabat daerah lainnya itu menelusuri puing-puing sisa amukan si jago merah. “Kepada para siswa, kepsek dan jajaran guru, hendaknya tetap bersyukur dan bersabar menghadapi musibah ini. Karena selalu ada hikmah dari setiap musibah yang terjadi,” tutur Christiandy.

Wagub mengajak seluruh siswa

SMKN 1 Mempawah melakukan penyesuaian dengan kondisi di lingkungan sekolah pasca kebakaran. Salah satu caranya dengan memanfaatkan media internet untuk belajar di rumah.

Melalui internet, siswa dapat mencari referensi buku-buku terkait pembelajaran yang dibutuhkan. “Apalagi bagi siswa yang memiliki fasilitas komputer di rumah hendaknya dimanfaatkan dengan baik untuk belajar di rumah. Sedangkan bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap, mungkin bisa belajar kelompok dengan teman-temannya,” sarannya.

Terkait kebakaran tersebut, Wagub mengaku pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan untuk membangun kembali infrastruktur yang dibutuhkan SMK Negeri 1 Mempawah. Untuk itu, pihaknya perlu melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. “Kita akan data

dulu semuanya, termasuk untuk buku-buku, alat praktik dan ruang gedung yang dibutuhkan.

Setelah datanya ada, kita akan usulkan kepada Kementerian untuk mendapatkan anggaran.

Mudah-mudahan usulan bantuan tersebut dapat direalisasikan secepatnya,” harap Wagub dua periode itu.

Di tempat yang sama, Kepala SMKN 1 Mempawah, Abdul Fattah menyebut, kebakaran yang menghanguskan ruangan laboratorium dan perpustakaan itu tidak menghambat aktivitas belajar mengajar. Hanya saja, pihaknya harus menyiasati pembagian materi belajar antara teori dan praktik. “Kegiatan belajar mengajar masih bisa berjalan dengan baik. Hanya saja, kebakaran menyebabkan kegiatan praktik harus dikurangi. Karena banyak perlengkapan dan peralatan praktik yang hangus terbakar. Yang pasti ada 9 ruangan yang rata dengan tanah, seperti ruangan praktik multi-

media, akutansi, perpustakaan d a n l a i n n y a ,” p a p a r n y a .

Fattah mengungkapkan, dampak kebakaran menyebabkan para siswa kelas X dan XI tidak bisa maksimal melaksanakan kegiatan praktik. Sebagai sekolah kejuruan, sudah dipastikan para siswa lebih dominan melaksanakan kegiatan praktik dibandingkan teori. Perbandingannya sekitar 60 persen praktik dan 40 persen teori. “Dengan kondisi ini, maka kita perbanyak teori dibandingkan praktik. Walaupun harusnya banyak praktik, namun karena ruangannya habis terbakar beserta alat praktiknya, maka terpaksa teori yang harus diperbanyak,” sebutnya.

Kegiatan belajar mengajar memang tetap berjalan lancar bagi siswa SMK Negeri 1 Mempawah. Namun, lain halnya dengan siswa kelas XII SMP Negeri 1 Mempawah yang sejak Februari lalu menumpang belajar di sekolah kejuruan itu.

Sedikitnya ada empat kelas yang

dipakai untuk belajar. “Selama ini ada empat kelas yang kita tumpangi di SMK Negeri 1 untuk belajar siswa SMP Negeri 1 Mempawah. Dengan kebakaran ini, maka para siswa sudah kita pindahkan ke SDN 8. Apalagi sejak Senin sampai Rabu ini kita sedang melaksanakan kegiatan tryout,” kata Pengawas Disdikpora Kabupaten Mempawah, Ummi Jamila.

Ia memastikan menumpang di SDN 8 hanya bersifat sementara untuk kegiatan tryout. Setelah tryout selesai, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan normal kembali seperti biasa.

Pihaknya pun sedang berupaya mencari tempat tumpangan baru. “Kami sudah hubungi beberapa sekolah yang kemungkinan bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa SMPN 1 Mempawah.

Salah satunya SMA Panca Bakti Mempawah, semoga saja kita mendapatkan tumpangan disana,” harapnya. (fia)

Evaluasi Total Manajemen RSUD Pe m e r i nt a h Kab u p aten (Pemkab) Mempawah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dituntut melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan manajemen RSUD dr Rubini Mempawah. Ketua FPKR Mempawah, Sudianto Nursasi SH menilai, pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit milik Pemkab Mempawah itu masih jauh dari kata memuaskan.

“Kita kerap mendapatkan keluhan dari pasien yang

mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit. Kita berharap pemerintah daerah lebih peka terhadap keluhan masyarakat seperti ini.

Agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik dimasa mendatang,” kata Sudianto, Selasa (10/3).

Evaluasi terhadap manajemen, papar Sudianto, mencakup segala bidang. Mulai dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga

medis, fasilitas dan peralatan hingga disiplin kerja dokter di rumah sakit tersebut. “RSUD dr Rubini memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai.

Namun, kurangnya mutu dan kualitas pelayanan membuat hasilnya tidak maksimal.

Contohnya, ada peralatan yang canggih dan modern, namun tidak ada tenaga yang bisa mengoperasionalkannya,” paparnya.

Demikian pula terkait disiplin kerja, imbuh Sudianto,

dirinya masih kerap mendengar keluhan dari pasien terhadap dokter-dokter spesialis yang sering kali terlambat masuk kantor. Pasien yang sudah datang sejak pagi hari harus menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan. “Padahal pemerintah sudah memberikan gaji yang tidak sedikit untuk tenaga dokter. Dan waktu bekerja juga tidak setiap hari. Namun, faktanya mereka masih saja tidak disiplin bekerja melay-

ani masyarakat. Harusnya kinerja dokter yang seperti itu harus diberikan sanksi,” tegasnya menyarankan. “Kita mendesak agar pengelolaan manajemen RSUD dr Rubini Mempawah harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Terapkan sistem open manajemen sehingga semua pihak, termasuk masyarakat bisa ikut mengawasi pelayanan publik yang dilakukan RSUD dr Rubini Mempawah,” pungkasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Korban Gigitan Anjing akan Disweping Ketapang. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ketapang menegaskan akan melakukan sweping kepada para korban gigitan anjing yang diduga suspect virus rabies yang sampai saat ini terdapat 31 orang yang tidak mau melakukan Vaksin Anti Rabies (VAR).

Hal tersebut, mengingat masih banyak korban gigitan yang tidak mau divaksin bahkan menganggap sepele virus yang mengejar jaringan saraf otak ini. Dari data yang dihimpun di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dari 96 kasus gigitan selama tahun 2014, 37 orang yang terkena gigitan tidak mau melakukan VAR bahkan enam di antaranya telah meninggal dunia.

“Yang belum di VAR semuanya korban gigitan tahun 2014, ada 37 kasus yang tidak mau melakukan VAR, 6 diantaranya meninggal dan sekarang tinggal 31 kasus yang akan kita lakukan sweping untuk di VAR, untuk tahun 2015 sudah kita vaksin,” kata Ardi, Kasi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi, Selasa (10/3).

Dinkes juga akan mengajak kepolisian dan TNI setempat membantu melakukan sweping pemberian VAR ini.

“Pekan depan kita rencanakan turun, sebab anggaran juga sudah disediakan dari Pemda, jadi tidak ada lagi yang tidak mau VAR, kita akan datangi mereka yang tidak mau di vaksin, sebab data nama dan alamat mereka kita sudah ada,” jelasnya.

Ia mengaku kalau kebanyakan yang tidak mau melapor atau melakukan VAR, lantaran menganggap sepele gigitan anjing. Padahal persoalan ini tidak boleh di anggap sepele, sebab beberapa korban meninggal lantaran mereka mengabaikan VAR. “Kasusnya sekarang semakin banyak dan terus meningkat, sampai saat ini sudah 99 kasus, bahkan wilayah pelebaran kasus juga bertambah, seperti di Kendawangan, Nanga Tayap dan Sungai Melayu,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, di Kecamatan Kendawangan dalam sepekan terdapat 17 kasus gigitan anjing, dan di Nanga Tayap juga beberapa waktu lalu dalam sepekan terdapat 10 kasus gigitan.

“Yang jelas untuk wilayah endemis tetap di Jelai Hulu, namun penyebaran kasus terus terjadi di wilayah lain,” pungkasnya. (Jay)

Rabu, 11 Maret 2015

11

PT. HSL Hibahkan Lapter Ketapang-Manis Mata Ditempuh Hanya 30 Menit Ketapang. Presdir PT .Harapan Sawit Lestari (HSL), Narong Song Cit, menghibahkan lapangan terbang (Lapter) seluas 14.25 hektar kepada Pemkab Ketapang yang diterima Wabup H Boyman Harun SH, di Pendopo Bupati, Selasa (10/3).

Dengan diserahkannya lapangan terbang ini kepada Pemkab Ketapang maka Lapter tersebut dapat dipergunakan penerbangan komersial oleh pesawat Aviastar dengan MVT PK-BRM yang berkapasitas 19 penumpang, penerbangan dua kali seminggu rute Ketapang-Manis Mata dan Manis Mata dapat ditempuh sekitar 30 menit dengan biaya Rp300 ribu-an.

Menurut Narong Song Cit penyerahan bandara udara milik PT HSL ini sebagai sebuah perkebunan kelapa sawit yang bertanggungjawab akan perannya dalam membantu Pemerintah membuka akses trans-

portasi melalui udara.

“Sebelumnya lapter ini milik pribadi PT. HSL dan digunakan untuk kepentingan perusahaan tetapi setelah diserahkan kepada Pemkab Ketapang dapat dipergunakan untuk penerbangan komersial,” katanya.

Pentingnya membuka akses kewilayah kecamatan pedalaman, berdampak pada perkembangan ekonomi beberapa kecamatan disekitar seperti jelai Hulu Marau Singkup dan tumtabng titi dapat menikmati akses penerbangan komersial.

“Dibukanya akses penerbangan ini sejalan dengan samangat CSR PT. HSL dalam membangun wilayah pedalaman dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan lainnya,” jelas Narong Song Cit. Wabup H Boyman Harun berterimakasih atas penyerahan Lapter tersebut. Adanya lapter tersebut,

Wabup H Boyman Harun SH berpoto bersama Narong Song Cit dan jajaran SKPD. HUMAS

jarak tempuh Ketapang-Manis Mata via pesawat udara dapat ditempuh hanya 30 menit, sementara selama ini masyarakat menggunakan jalur darat memerlukan waktu sampai tujuh jam.

Dibukanya akses penerbangan komersial untuk publik rute Ketapang-Manis Mata dan Manis Mata Ketapang ini Wabub Boyman berharap agar terus berlanjut dan menjadi perhatian Instansi terkait.

“Kepada lending sektor terkait agar. terus mengawasi dan memelihara Lapter yang ada dan terus melihat perkembangan untuk kemungkinan dibuka Lapter perintis yang ada di wilayah lain,” harapnya.

Kadis Perhubungan Farhan SE M.Si mengungkapkan proses hibah lapangan terbang PT HSL kepada Pemkab Ketapang yang akan dipergunakan untuk penerbangan umum merupakan.

“Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 ini telah menganggarkan untuk pembangunan terminal bandara Manis Mata,” kata Farhan.

Menurut Farhan kondisi lapangan terbang Manis Mata saat ini masih tanah belum beraspal sepanjang 1200 meter. “Tahun depan juga akan kita bangun runway sepanjang 800 meter agar dapat didarati peswat jenis casa kapasitas penumpang 19 orang,” jelasnya.

Pembangunan bandara perintis di Kecamatan Ia berharap agar akses ke kecamatan menjadi lancar dan terbukanya peluang-peluang ekonomi masyarakat di beberapa kecamatan.

“Kita berharap perbankan juga dapat membuka cabang-cabang, serta terciptanya peluang ekonomi untuk masyarakat sekitar, karena rute penerbangan Manis Mata Ketapang akan kita konekkan ke Jakarta,” pungkasnya (Jay-Humas)

Disdukcapil Sosialisasikan Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Ketapang. Diterbitkanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus diketahui oleh Masyarakat. Karena itulah, Dinas Kependudukan dan Catatan melakukan pertemuan dengan aparat kecamatan dan desa di Kecamatan Simpang Dua dan Simpang Hulu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, Khairani mengatakan, pertemuan yang dilakukan di kecamatan tujuannya adalah memberikan penjelasan terhadap pengeloSosialisasi administrasi kependudukan di Kecamatan Simpang Hulu. H laan administrasi UMAS

kependudukan yang ada di wilayah kecamatan dan desa.

Mantan staf Ahli Bupati Ketapang yang baru satu bulan menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ketapang ini memberikan sosialisasi kepada aparat desa dan kecamatan bersama Kabid Kependudukan dan Kabid Catatan. Selain itu juga dilakukan memonitoring terhadap kendala yang dihadapi aparayt kecamatan, desa dan masyarakat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

“Kita berharap mendapatkan masukan masukan dari masyarakat agar pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Ketapang pada umumnya berjalan dengan cepat, tepat dan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegas Khairani SH. Selain melakukan pertemuan di Kecamatan Simpang Hulu, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Ketapang juga akan melakukan pertemuan dengan masyarakat di wil kecamatan yang lain. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada diinstansi yang dipimpinnya. Dalam pengelolaan administrasi kependudukan sebagaimana perubahan UU nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka disampaikan bahwa masa berlaku e-KTP yang semula 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup.

Demikian juga semula yang diwajibkan aktif dalam administrasi kependudukan adalah penduduk, maka dalam Undang Undang yang baru, yang diwajibkan aktif adalah pemerintah melalui petugas-petugasnya.

Berkaitan dengan Pencetakan KTP elektronik yang semula dilaksanakan terpusat di jakarta, maka dalam Undang Undang yang baru ini pencetakan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Sedangkan, data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri yang bersumber dari Data Kependudukan Kabupaten/Kota merupakan satu satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi dan lain lain.

Tak kalah penting adalah informasi penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporanya melebihi batas waktu 1 tahun semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Begitu juga, penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa, diubah menjadi penerbitan dilaksanakan di tempat domisili penduduk.

Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keta-

pang juga memaparkan pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada instansi pelaksana.

Terkait biaya, jika mengacu pada UU nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur pungutan kepengurusan dan penerbitan dokumen KTP elektronik semula gratis, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, diubah menjadi, gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan ( KK, KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan lain lain).

Dalam sosialisasi ini juga dilaksanakan tanya jawab dengan peserta. Pihak Dinas kependudukan dan Catatan Sipil berharap peserta mengetahui dan memahami Undang Undang Administrasi Kependudukan yang baru.(JayHumas)

Kayong Utara Padah Bertuah PSSI KKU Ikuti Piala Nusantara 2015 SUKADANA. Ketua PSSI KKU memastikan akan mengikuti Piala Nusantara 2015. Kompetisi kasta ketiga itu akan dimulai dari penyisihan tingkat provinsi yang dijadwalkan selesai pada Agustus. Diperkirakan babak regional diputar pada September dan fase nasional atau 32 besar dimulai Oktober hingga puncaknya final di Desember 2015.

“Untuk itu, semua Asosiasi PSSI, baik dari provinsi hingga tingkat kabupaten harus menggelar verifikasi calon tim peserta Piala Nusantara, mulai saat ini. Pelaksanaan verifikasi harus mulai dilakukan sebab kita tidak lagi banyak punya waktu. Untuk itu kami membuka seluas-luasnya untuk masyarakat Kayong Utara yang berkompeten untuk dapat mendaftar mengikuti seleksi,” ungkap Burhan, Ketua PSSI Kabupaten Kayong Utara (KKU).

Anggota DPRD KKU, Fraksi Hanura dari daerah pemilihan (Dapil) Teluk Batang-Seponti ini menargetkan, memenangi pertandingan Piala Nusantara se-Kalimantan Barat pada April mendatang di Kota Singkawang. Maka pada saat ini ia bekerja keras bersama para pengurus, agar dapat menyaring insan persepakbolaan di Kayong Utara, untuk dikirim mengikuti seleksi tingkat provinsi tersebut.

Salah satu upaya yang di lakukan dalam upaya memajukan dunia persebakbolaan di Kayong Utara, PSSI Kayong Utara membuka pendaftaran secara terbuka. Siapapun yang berminat dapat menghubungi perwakilan di kecamatan masing-masing. Adapun daftar contact person pendaftaran adalah sebagai berikut; Perwakilan Sukadana, Adi Nata (HP: 085252015900), Perwakilan Simpang Hilir, Agus Sugianto (HP: 082353558029), Perwakilan Teluk Batang dan Seponti, Anton Purba (HP: 085247501183), dan Perwakilan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata, Sy Hakiki (HP: 085251079079).

Untuk syarat pendaftaran maksimal berusia 30 tahun, berpenduduk Kayong Utara, dan menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak satu lembar. Pendaftaran dibuka mulai 8-14 Maret 2015, pukul 08.30-12.00 di sekretariat KONI Kabupaten Kayong Utara atau dapat menghubungi perwakilan kecamatan masing-masing.

Untuk waktu seleksi akan dimulai pada 16 Maret 2015 pukul 14.00 hingga selesai. Bertempat di lapangan bola Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di samping Sekretariat DPRD KKU. Semua peserta akan diseleksi oleh pelatih dan asisten pelatih sesuai mekanisme dan prosuder. Sehingga diharapkan akan tercipta tim solid ketika mengikuti Piala Nusantara di Kota Singkawang nanti.

PSSI KKU dengan motto “ Mewujudkan Persepakbolaan yang Mandiri dan Berprestasi”, saat ini sedang bergulat dengan berbagai macam tantangan. Satu di antaranya minimnya fasilitas, tidak berbanding lurus dengan minat dan bakat yang ada di Kayong Utara.

Bendahara PSSI KKU, Isya Fahrudzi berharap dengan adanya perhimpunan ini diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu para insan persepakbolaan. Sebab di Kayong Utara ini sangat banyak sekali komunitas sepakbola, baik di pelosok desa maupun kota. “Mereka begitu antusias, bahkan setiap tahun hampir di setiap desa mengadakan even pertandingan bola tahunan. Hal seperti ini pantas untuk diapresiasi dan dikembangkan,” kupas Isya. (lud)

H Hildi Hamid Pimpin DPD MABM KKU DPD Majelis Perempuan Melayu KKU Dipimpin Munirah

Bupati H Hildi Hamid dikukuhkan Ketua Umum DPP MABM Kalbar H Chairil Effendy sebagai Ketua DPD MABM KKU di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Jumat (6/3). Dan Ketua DPD MABM KKU H Hildi Hamid menandatangani surat pengukuhan di hadapan Ketua Umum DPP MABM Kalbar H Chairil Effendy di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Jumat (6/3). HUMPRO SETDA KKU

SUKADANA. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Kayong Utara (KKU) masa khidmat (pelayanan) 2015-2020. Terungkap di Musyawarah Daerah (Musda) II MABM KKU di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Jumat (6/3).

Pelantikan H Hildi Hamid dihadiri dan ditandatangani langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MABM Kalbar Prof DR H Chairil Effendy MS. Kemudian ditandatangani pula Sekretaris Umum DPP MABM Kalbar DR H Moch Haitami Salim MAg. “Kepada seluruh jajaran DPD MABM Kabupaten Kayong Utara agar merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta berpedoman pada peraturan khusus organisasi (PKO) MABM Kalimantan Barat,”

kata H Chairil Effendy.

Komposisi kepengurusan H Hildi Hamid ini, memiliki 18 orang dewan penasihat yang diketuai Idrus, dewan pemangku adat 17 orang yang diketuai Tengku Syarifuddin. Sedangkan di dewan pengurus harian, H Hildi Hamid memiliki ketua harian Masdar SPd, wakil ketua harian Syahwal Yahya SPd, Baharudin, M Chairani FR, Raden Koman, Hasan Basri, dan Hasanudin.

Bertindak sebagai sekretaris M Oma SSos, wakilnya Jakfar SPd, Ichwani SPdI, Molyadi SH, Yulisman SH, dan Rudi Handoko SSos. Bendahara Agus Rudi Suandi SE, wakilnya Amir Hamzah dan Handi SE MSi. Kemudian memiliki pengurus bidang-bidang. Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Romi Wijaya SSos Msi memiliki enam pembantu. Ketua Bidang Penelitian Adat Budaya, Drs Mas Yuliandi dibantu lima orang. Ketua Bidang Pelestarian Adat, Hafiar SE dibantu enam personil.

Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Ekonomi Masyarakat, M Tharmidzi dibantu lima orang.

Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Azhari SPdI MSi dibantu empat personil. Ketua Bidang Dana dan Sarana, Raden Syahrudin (Buyung) didukung enam personil. Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), H Deddy Effendy SH, didukung empat personil.

Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Kajian Politik, Agus Suratman SE, didukung empat orang. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Jumadi SSos MSi, didukung empat personil. Terakhir, Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga, Nazril Hijar Sag, didukung empat orang.

Sedangkan untuk DPD Majelis Perempuan Melayu KKU masa khidmat 2015-2019, ditetapkan Ketua Umum DPP Majelis Perempuan Melayu Kalbar Hj Hairiah SH MH dan sekretaris umumnya Dra Hj Rusnila Hamid MSi di Pontianak tertanggal 28 Februari 2015.

Komposisi kepengurusannya, Ketua Dewan Penasihat DPD Majelis Perempuan Melayu KKU Hj Diah Permata Hildi dengan anggota Rahma Idrus, Siti Fatimah Sukardi, Tengku Umiyati Hendri Siswanto. Dewan pakar, Tengku Zubaidah, Fatimah, dan Aisyah.

Dewan pengurus harian diketuai Munirah, wakil ketua Elyani, Nurhasanah, dan Utin Ernalita. Sekretaris Meliani, wakil sekretaris Ermawati Wahono.

Bendahara Julianti, wakilnya Kamaratih Yuniarti. Bidang organisasi diketuai Ermayani.

Bidang pendidikan diketuai Nurlaila. Bidang sosial budaya dan pariwisata diketuai Syarifah Zainab. Bidang ekonomi usaha perdagangan diketuai Tuti Susanti. Bidang hukum dan HAM diketuai Rukmini. Bidang pemberdayaan masyarakat diketuai Dwi Endah Setya Rini.

Ketua Umum DPD MABM KKU H Hildi Hamid dalam kata sambutannya mengatakan selatas dengan kemajuan zaman dan perkembangan Iptek saat

ini menuntut perhatian semua, khususnya etnis Melayu untuk dapat memelihara nilai-nilai luhur peradaban budaya Melayu yang memiliki kearifan, agar tidak terkikis oleh budaya asing.

Di tengah-tengah maraknya kemajuan Iptek sekarang ini, komunitas Melayu dituntut untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi marwah Melayu.

“Sesuai dengan motto Melayu ‘Takkan Melayu Hilang Ditelan Zaman’. Hal ini bukanlah berarti bahwa komunitas Melayu tidak menerima peradaban atau bersikap antipati terhadap kemajuan peradaban tersebut,” kata H Hildi Hamid.

Ia berharap dengan dewan kepengursan MABM KKU yang merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan, dapat melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya daerah, serta memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju PDAM Melawi Sesuaikan Tarif

Rakyat Kalbar

Rabu, 11 Maret 2015

Koalisi Golkar dan Gerindra Menuju Pemilukada Melawi

Iif Uspayadi: Kalau Rakyat Mendukung, Saya Siap Jadi Wabup Ilustrasi

.

NET

Nanga Pinoh-RK. PDAM Tirta Melawi saat ini sedang menyesuaikan tarif. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi rumah konsumen dan fungsi rumah tersebut.

“Penyesuaian tarif ini kita lihat dari kondisi bangunannya.

Misalnya dulu rumahnya tipe 45. Namun setelah beberapa tahun sudah berubah, secara otomatis tarif dasarnya juga akan berubah. Jadi bukan kenaikan tarif,” ujar Direktur PDAM Melawi, Pakanudin, Senin (9/3) lalu.

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2009. Sehingga semenjak tahun 2009 silam tidak ada kenaikan tarif penggunaan air. Hanya menyesuaikan saja.

“Tarif nasional itu Rp5 ribu, sedangkan kita baru Rp1500 per kubik. Jadi masih jauh. sedangkan reklasifikasi ini kita lakukan karena tuntutan juga. Sebab kalau tidak begitu PDAM tidak akan bisa sehat,” jelasnya.

Pakanudin mengungkapkan, sebelum melakukan reklasifikasi tarif, pihaknya juga sudah membentuk tim. Mereka turun langsung ke rumah pelanggan untuk mengecek kondisi rumah yang mereka tempati. Dari hasil survei ternyata sudah banyak bangunan yang berubah.

“Karena bangunannya berubah secara otomatis tarif dasarnya juga berubah. Misalnya dulu ruko kosong dan setelah disurvei ternyata sudah dipergunakan untuk bisnis maka tarifnya juga akan beda. Jadi bukan kenaikan tarif,” ulasnya.

Bahkan, kata Pakanudin, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Termasuk menyampaikannya melalui surat kepada konsumen masingmasing.

Namun demikian, jika masih ada masyarakat yang belum paham, PDAM mempersilahkan masyarakat datang ke kantor PDAM. “Nanti akan kami jelaskan di sini, bahkan beberapa masyarakat juga sudah ada yang bertanya soal ini. Kami berikan penjelasan. Jadi tidak benar kalau pembohongan publik, kami ini pelayan masyarakat. Jangan sampai ada isu yang berkembang macam-macam,” lugasnya.

Klasifikasi pelanggan terbagi dalam beberapa bagian.

Antara lain, sosial, sosial khusus, rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, rumah tangga 4, rumah tangga 5, instansi pemerintahan, niaga 1, niaga 2, niaga 3, industri 1, industri 2, industri 3.

Masing-masing klasifikasi ini tarif dasarnya berbeda.

Untuk sosial hanya Rp800 dan Rp1200, sedangkan untuk RT 1-5 klasifikasinya mulai dari Rp1400 sampai dengan Rp 3800. Sedangkan untuk niaga dari Rp3200 sampai dengan Rp3600, sedangkan untuk industri dari Rp4000 sampai dengan Rp8000 per kubik. (aji)

12

Nanga Pinoh-RK. DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi gencar melakukan komunikasi politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Melawi. Partai besutan Prabowo Subianto itu tetap berkomitmen dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang hingga kini tetap kokoh di tataran nasional.

“Kita tetap komitmen dengan KMP. Hal ini juga menjadi amanah dari kongres DPP beberapa waktu lalu. Hal itu yang akan kita bangun ke depan untuk Pilkada di Melawi,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi, Iif Uspayadi, kemarin.

Komitmen DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi terhadap KMP mengisyaratkan bergabung dengan Partai Golkar yang dipastikan akan mengusung Bupati Melawi incumbent,

Firman Muntaco.

Apalagi, sambung dia, selama ini pihaknya dengan Bupati incumbent memiliki hubungan yang harmonis.

Oleh karena itu, ungkap Iif, DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi akan mengusung calon wakil Bupati yang nantinya akan mendampingi Firman Muntaco.

Bahkan, pemuda dari Sungai Pinoh ini menegaskan, siap untuk mendampingi Firman.

“Bila masyarakat dan partai ingin saya maju sebagai wakil Bupati Melawi, saya siap. Golkar nomor 1 (calon Bupati, red) dan Garindra nomor 2 (calon wakil Bupati, red),” ucap Iif yang juga sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi.

Kendati begitu, tidak mesti dirinya yang menjadi pendamping Firman.

Ungkap Iif, bisa saja calon wakil Bupati nanti bukan dirinya, namun tetap kandi-

dat tersebut diusung atau diajukan oleh partai berlambang garuda ini.

“Terlepas dari partai maupun dari luar Partai Gerindra. Tetapi pengusungnya itu Gerindra. Kita siap untuk mengusung wakil,” ujar politisi yang telah dua periode menjadi wakil rakyat ini.

Untuk itu, DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi, terutama dirinya sebagai pucuk pimpinan partai terus menerus melakukan komunikasi. Bukan hanya terhadap politisi dari partainya saja, melainkan juga tokoh-tokoh di luar partai juga disambangi. Sembari mencari calon yang tepat untuk mendampingi kandidat yang diusung oleh Partai Golkar.

“Saat ini kita melakukan komunikasi politik terhadap kalangan partai maupun luar partai, termasuk pula kepada para birokrat,” paparnya.

Bukan hanya komunikasi politik yang

dilakukan Partai Gerindra, untuk mencapai tujuan mendapatkan calon wakil, suara-suara dari masyarakat juga terus dimonitor. Hal itu penting supaya dijadikan barometer calon kandidat yang diterima oleh akar rumput. Tak heran bila Iif beserta pengurus partai gencar ke kecamatan maupun ke desa-desa.

“Sambil berjalan ke desa-desa untuk mendengarkan animo masyarakat. Siapa yang layak mendampingi Pak Firman,” ujarnya.

Dia pun tak ingin adanya politik sara.

Oleh karena itu, untuk calon wakil Bupati nanti tidak dipilihnya berdasarkan kesukuan dan agama yang dianut. Yang terpenting bagi Garindra Melawi adalah komitmen terhadap partai.

“Komitmen terhadap partai dan komitmen terhadap Pak Prabowo untuk presiden 2019 mendatang,” paparnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

AAK Miliki Fasilitas Pengendali Kebakaran DKPKP: Perusahaan Lain Harus Mencontoh Nanga Pinoh-RK. Masih banyak perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Melawi, khususnya di bidang perkebunan yang tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur mekanismenya. Yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Beda dengan Perusahaan Terbatas (PT) Adau Agro Kalbar (AAK) Melawi.

Perusahaan itu sudah mempersiapkan fasilitas pemadam kebakaran beserta tim yang disebut dengan Tim Tanggap Darurat Pemadam Kebakaran (TTDPK).

“Khusus untuk mengantisipasi kebakaran lahan, satu asisten khusus yang disediakan. Nah, fasilitas yang ada saat ini, satu tangki air berkapasitas 8000

liter dan satu mobil beserta mesin pemadam kebakaran. Sementara anggotanya berkisar sekitar belasan orang,” ujar Humas PT. AAK, Melawi, Anton, di messnya, Selasa (10/3).

Lebih lanjut, Anton menambahkan, penyediaan fasilitas pemadam kebakaran dan timnya tersebut merupakan upaya untuk mengindahkan undangundang yang sudah ada.

“Jadi sejak fasilitas pemadam kebakaran dan SDM-nya sudah kami siapkan, meskipun di wilayah operasional kami belum pernah terjadi kebakaran lahan,” paparnya.

Tidak hanya itu saja, tim pengendali kebakaran PT. AAK yang beroperasi di Kabupaten Melawi juga mengidentifikasi potensi–potensi kebakaran lahan, baik yang berada di wilayah izin lokasi PT. AAK maupun lahan masyarakat. Hal itu juga sebuah langkah supaya bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan

di sekitar areal perkebunan. “Istilahnya, sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum terjadi kebakaran, kita sudah siap duluan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait penyediaan fasilitas kebakaran yang dilakukan PT. AAK, Kepala Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan (DKPKP) Kabupaten Melawi, Aci Evensius Ekeh merespon, secara positif. Dengan adanya fasilitas kebakaran tersebut, artinya perusahaan itu sudah melakukan langkah antisipasi.

“Cukup menarik sekali, karena lahan perkebunan memang berkewajiban menyediakan fasilitas kebakaran seperti yang dilakukan PT. AAK. Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperkuat dengan Inpres Nomor 16 Tahun 2001 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hingga saat

ini, perusahaan yang sudah melaporkan penyediaan fasilitas kebakaran seperti ini baru PT. AAK, yang lain belum ada,” bebernya.

Aci menilai, dengan adanya penyediaan fasilitas kebakaran berarti sudah membantu pemerintah. Sebab, pihaknya sendiri memiliki standarnya dan hanya untuk melakukan pemadaman kebakaran perumahan.

“Di dinas kita, bidang pemadam kebakaran, protap hanya melakukan pemadaman kebakaran pada perumahan saja, bukan perkebunan,” lugasnya.

Oleh karena itu, Aci memaparkan, perusahaan lain harus mencontoh PT. AAK. Supaya kalau terjadi kebakaran di perkebunan bisa dilakukan pemadaman di wilayah perusahaan dan sekitarnya.

“Jika sudah ada fasilitas kebakaran dan SDM-nya juga harus dilaporkan ke dinas kita. Supaya bisa masuk pendataan,” paparnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita 8 Agustus 2015

Peresmian pra Operasional dan Test Flight Bandara Tebelian Sintang-RK. Memperlancar sekaligus mempercepat proses pembangunan Bandara Tebelian, Pemerintah Kabupaten Sintang terus menerus melakukan evaluasi guna membangun kebersamaan dengan berbagai pihak.

Tujuan lainnya agar dapat mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam proses Milton Crosby pembangunan Bandara Tebelian.

Bertempat di pedopo rumah jabatan Bupati Sintang, Selasa (10/3), Bupati Milton Crosby memimpin rapat evaluasi.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sintang sangat mengharapkan dukungan penuh dari berbagai instansi guna mempercepat operasional Bandara Tebelian.

“Saat ini seluruh pekerja di Bandara Tebelian terus menerus bekerja,” ujar Milton.

Ia menjelaskan, Apron saat ini sedang diaspal, sementara bangunan VIP terus dilanjutlan pengerjaannya. Direncanakan, 8 Agustus mendatang sudah bisa dilakukan peresmian pra operasional dan test flight pesawat di landasan pacu.

“Pembangunan Bandara Tebelian ini terus saya monitor.

Saya berharap pihak terkait lainnya dapat saling bersinergi dan saling mendukung,” harap Milton.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Hatta menyampaikan, operasional Bandara Tebelian sudah mendapatkan dukungan penuh dari banyak pihak. Seperti, dari PDAM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, di Jakarta, PT PLN Wilayah Kalbar di Pontianak, PT Telkom maupun PT Pertamina MOR VI Kalimantan di Balikpapan.

BMKG Sintang siap mendukung operasional Bandara Tebelian. Bahkan, tahun ini sudah mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung beserta peralatan di Bandara Tebelian. Demikian pula dengan PLN. Jaringan khususyang memerlukan 500 KVA telah dipersiapkan. Dukungan lain dari PT Telkom yang akan segera memasang kabel bawah tanah menuju gedung terminal.

“Bahkan PLN dan Telkom sudah mulai melaksanakan kegiatan pemasangan instalasi. Pemprov Kalbar juga akan mengucurkan anggaran untuk membantu pembangunan Bandara Tebelian,” papar Hatta.

Sementara itu, Kepala Bandara Susilo Sintang, Poltak Gordon menerangkan, Bandara Tebelian tahun ini akan ada pelapisan landasan pacu, pembuatan drainase apron, penyelesaian gedung dan ruang tunggu serta fasilitas lainnya.

Menurutnya, pembangunan Bandara Tebelian mendapat dukungan pendanaan secara penuh dari pemerintah pusat.

APBN Perubahan Tahun 2015 kembali dapat anggaran sebesar Rp32 miliar.

“Landasan pacu tahun ini akan mencapai 1.650 meter.

Dan tahun 2016 bisa menjadi 1.970 meter. Apron pada tahap awal bisa menampung 3 pesawat,” ulasnya. (din)

Kasus Aborsi Pelajar Jadi Atensi Masyarakat

Polisi Kesulitan Ungkap Pelaku Sintang-RK. Kasus penemuan orok di bawah Jembatan Jemelak, Kelurahan Akcaya menjadi buah bibir di kalangan pelajar di kawasan Kota Sintang. Orok itu disebut-sebut merupakan hasil hubungan gelap antarpelajar yang diaborsi.

Informasi yang berhasil dihimpun, perempuan itu berstatus pelajar di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri ternama di Kota Sintang. Dan kini sedang duduk di bangku kelas tiga.

Sementara si lelaki, bersekolah di tempat yang berbeda, namun masih di dalam Kota Sintang. Waktu Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka satu sekolah.

“Saya memang dapat kabar itu. Tapi tidak tahu pelakunya sudah ditangkap atau belum. Kalau tidak salah saya, yang perempuan itu kakak kelas saya dulu waktu SMP,” ujar Melati (bukan nama sebenarnya), salah seorang pelajar di Kota Sintang.

Menurut Melati, kabar penemuan orok itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan pelajar. Mereka tak menyangka sepasang kekasih itu tega melakukan aborsi.

“Mereka itu satu sekolah waktu SMP. Dan ketika SMA mereka pacaran. Ya, sekitar delapan atau sembilan bulanlah mereka pacaran,” paparnya.

Keduanya merupakan Anak Baru Gede (ABG). Umurnya diperkirakan 17 tahun.

Dan kini masih mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.

“Ada yang bilang sudah ditahan. Tapi saya dapat kabar mereka masih sekolah,” timpalnya.

Informasi lainnya, orangtua laki-laki dari perempuan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Katanya, mereka ini punya keluarga berpengaruh di kepolisian,” papar sumber lainnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Marcues Afen, tak menampik kabar aborsi ini. Ia menyayangkan hal itu. Apalagi bila benar dilakukan oleh anak sekolah. Namun, pihaknya menyerahkan penuh kepada pihak kepolisian. Dinas Pendidikan akan mengambil tindakan tegas setelah ada kepastian hukum dari pihak kepolisian.

“Kalau sekarang kita belum bisa mengambil tindakan. Harus jelas siapa orangnya dan di sekolah mana. Untuk itu, kita menyerahkan penuh kasus ini kepada pihak kepolisian,” kata Afen.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP. Syamsul Bahri menegaskan, penanganan kasus aborsi ini terus berjalan. Pihaknya sudah memeriksa banyak saksi, termasuk pihak sekolah. Para guruguru yang diduga tempat anak tersebut sekolah juga telah dimintai keterangan.

“Tapi belum mengarah kepada pelaku, karena saksi-saksi yang kita periksa tidak berani menyebutkan siapa pelajar itu,” ucap Syamsul, Selasa (10/3).

Syamsul memastikan, kasus ini terus berlanjut. Dia berharap dukungan informasi dari masyarakat yang mengetahui pelaku aborsi tersebut. Selama ini, lanjut Syamsul, informasi yang berkembang hanya dari mulut ke mulut. Namun tidak ada yang berani datang ke Polres untuk memberikan informasi secara pasti.

“Kalau ada yang tahu, silahkan kasi tahu kami. Kami tidak bisa bekerja hanya dari katanya-katanya. Harus secara yuridis,” tegas Syamsul.

Ia menambahkan, kasus tersebut merupakan limpahan dari Polsek Kota.

Pelimpahan dilakukan pada 4 Maret lalu.

Kini pihaknya terus bekerja maksimal guna mengungkap siapa pasangan yang melakukan aborsi itu.

“Demi Allah, saya tidak bermain dengan kasus ini. Siapa pun orangnya akan saya sikat. Siapapun di belakangnya,” tegas Syamsul.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

31 Maret 2015, Deadline SPT Wajib Pajak Sintang-RK. Seluruh wajib pajak di Kabupaten Sintang harus segera melaksanakan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi secara lebih awal. Yakni, paling lambat 31 Maret 2015.

Demikian disampaikan Bupati Sintang, Milton Crosby pada acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2014, di Gedung Pancasila, Selasa (10/3).

“Jangan sampai lupa membayar pajak pribadi. Bagi yang mempunyai usaha perdagangan, angkutan, jasa dan lainnya ada pajak yang harus dibayarkan sendiri menurut aturan pajak yang berlaku,” ingat Bupati Milton Crosby.

Ia berharap, kesadaran, kepatuhan, kejujuran dan tax discipline wajib pajak.

Menurut Milton, sebenarnya potensi pajak di Kabupaten Sintang terbilang sangat tinggi. Jika masyarakat sadar dan iklas maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang bukan Rp53 miliar,

tetapi bisa mencapai ratusan miliar.

“Kegiatan ini termasuk dalam rangka sosialisasi. Kita harap para wajib pajak sadar dan bisa membayar pajak sesuai dengan data yang dimiliki. Pajak ini untuk membiaya proyek pembangunan, termasuk Anggaran Dana Desa (ADD).

Konsepnya memang dari kita dan untuk kita,” lugasnya.

Kepala KPP Pratama Sintang, Andi Setyo Nugroho menyampaikan, pekan panutan penyampaian SPT tahunan ini untuk menyosialisasikan kesadaran membayar pajak pribadi kepada masyarakat Kabupaten Sintang. Seperti yang dicontohkan oleh Bupati Sintang, Forkopinda dan pejabat SKPD. “Kami sudah menugaskan tim ke lapangan untuk mendampingi dan membina masyarakat dalam membayar pajak.

Kami melakukan terobosan e-filing atau pengisian pajak secara online,” ucapnya.

Penerimaan pajak di KPP Pratama Sintang, lanjut dia, merupakan bagian

penerimaan negara yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk DAU dan DAK di Pemerintah Kabupaten Sintang. Semakin banyak pajak yang diperoleh di Kabupaten Sintang maka semakin banyak DAU dan DAK yang akan diperoleh.

“Terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dengan membayar pajak. KPP Pratama Sintang diberikan kewenangan secara persuasif melalui imbauan dan teguran.

Segera bayar pajak penghasilan melalui kantor pos dan bank. Pembayaran pajak merupakan bentuk Cinta Tanah Air sebagai mana ditunjukan para pejuang kemerdekaan,” jelasnya.

Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalbar, Petrus Martono menyampaikan, Dirjen Pajak ditargetkan mencapai pemasukan sebesar Rp1.925 triliun, meningkat 30 persen dibandingkan tahun lalu.

“Target ini memerlukan kerja keras, strategi yang baik serta bantuan dari banyak pihak. Program Bapak Presiden RI yang pro rakyat kecil memerlukan pendanaan yang besar sehingga salah satu sumber pendanaan itu adalah dari pajak,” paparnya.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalbar memasang target mendapatkan Rp6,48 triliun, naik 6 persen dari realisasi tahun lalu. “Ini berat, tetapi kami yakin bisa mencapai target itu. Membayar pajak memang self assesment, yang mana wajib pajak mendaftar, mengisi dan membayar sendiri pajak penghasilannya,” jelas Petrus.

APBD Kalbar tahun 2014 sebesar Rp16 triliun dan Rp6,84 triliun, diantaranya dari pajak. Petrus menambahkan, pegawai KPP Pratama Sintang hanya ada 54 pegawai untuk melayani tiga kabupaten.

Yakni, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan Batu Kapuas Hulu Mulai Rambah Pontianak Putussibau. Kapuas Hulu memiliki potensi batu mulia, karena miliki topografi yang berbukit-bukit dengan aliran sungai berbatu. Bahkan batu mulia dari Kapuas Hulu sudah mulai diburu warga Pontianak.

“Hari ini saya membawa beberapa jenis batu, di antaranya kalsedon, reflesia, akik, dan lain-lain.

Bongkahan batu dikumpul masyarakat dari daerah perhuluan sungai,” tutur Rani, kolektor batu dari Bunut Hulu, Selasa (10/3).

Menurutnya, kualitas batu dari Kapuas Hulu tidak kalah dengan daerah lain. Tetapi potensi itu belum dikenal luas. “Jika melihat di internet dan majalah.

Banyak batu dari Kapuas Hulu bernila jual tinggi,” ujar Rani.

Banyak juga perajin batu di Kota Pontianak yang memesan batu dari Kapuas Hulu. “Namun hingga kini belum ada standar harga pasti untuk masing-masing jenis batu,” ungkap Roni.

Kolektor batu lainnya, Abang Hamidi juga mengaku sudah mengirim beberapa kali bongkahan batu dari Kapuas Hulu untuk dijual ke Pontianak. “Harganya belum ada standar pasti. Transaksi masih sesuai selera atau hobi,” jelasnya.

Jika melihat warna dan motif, diyakini jenis batu kalsedon, reflesia serta batu panca warna dari Kapuas Hulu memiliki nilai jual. Jika pembeli memandang bagus dan memiliki nilai jual, maka bongkahan batu tersebut laku dengan dengan harga jual yang tinggi.

Jika calon pembeli tidak berminat, tentu harganya mengecewakan.

“Jual batu sama seperti menjual burung, tergantung hobi dan siapa pembelinya. Namun untuk potensi batu, Kapuas Hulu sebenarnya bisa dipastikan banyak menyimpan batu berkualitas tinggi,” terang Hamidi. (aRm)

Rabu, 11 Maret 2015

Benahi Aset, DPPKAD Gandeng Konsultan Putussibau. Untuk membenahi masalah aset, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kapuas Hulu menggandeng konsultan, PT Usadi Sistemindo Intermatika Jakarta.

“Melalui pihak ketiga ini, mudah-mudahan akan membantu kita semua,” terang AN Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemda Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015 di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, Selasa (10/3) pagi.

Nasir mengungkapkan, hanya Kapuas Hulu yang belum menggunakan sistem aplikasi dalam pengelolaan aset. “Sebenarnya sudah lama akan kita lakukan, namun baru 2015 ini ada anggaran bekerjasama dengan pihak ketiga,” katanya.

Dia mengatakan, pertemuan mengenai permasalahn aset ini sudah kesekian kali dilakukan.

Ada SKPD yang sudah menyelesaikan permasalahan asetnya, walaupun secara bertahap.

Tetapi, ada pula yang hingga kini belum tuntas.

“Ada persoalan yang mendasar, walaupun bekerjasama

dengan siapapun, tetapi tanpa dukungan dan data yang valid tetap saja sulit. Begitu pula dengan sistem aplikasi apapun,” kata Nasir.

Olehkarenanya, Nasir menegaskan agar ada dukungan dari SKPD bersangkutan dan pihak yang berkaitan. Sehingga upaya Pemkab Kapuas Hulu untuk membenahi aset dapat terwujud. “Kepada pihak konsultan harap bisa membantu persoalan aset kita. Karena sebenarnya dari tahun lalu, masalah aset kita ini diharapkan sudah bisa tuntas,” ujar Nasir.

Dengan telah genahnya permasalahn aset, Bupati berharap Kapuas Hulu kedepan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (W TP) dalam pengelolaan keuangannya. Belum meningkatnya dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama ini, karena terkendala masalah aset.

“Kepada seluruh peserta diharapkan bisa mengikuti Rakor ini dengan sebaik-baiknya hingga selesai. Jangan malah SKPD yang asetnya selama ini belum genah tidak hadir atau tidak ada perwakilannya. Karena berdasarkan laporan yang kami terima ada beberapa SKPD yang belum melaporkan serta melaksanakan koordinasi dan sinkro-

Bupati ketika memberikan pengarahan saat membuka rakor. ARMAN HAIRIADI

nisasi aset,” terang Nasir.

Di tempat yang sama, Kepala DPPKAD Kapuas Hulu, Drs H Mohd Zaini MM menuturkan, masalah aset Kapuas Hulu telah menjadi sorotan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sehingga ini perlu dilakukan evaluasi.

Sebelumnya masih ada temuan masalah aset yang belum genah di beberapa SKPD. Harapan BPK, pendataan aset tidak lagi manual, tetapi meng-

Leding Ngadat, Kontingen Poseni Mandi di Sungai Putussibau. Kontingen Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) mengeluhkan air yang tidak mengalir di penampungannya di SMP Negeri 5 Pala Pulau, Putussibau Utara. Akibatnya, mereka pun terpaksa mandi di Sungai Sibau.

“Air untuk mandi ndak lancar, terpaksa anak yang akan bertanding harus mandi ke Sungai Sibau,” kata Mirain Tanio, Perwakilan Kontingen Suhaid ditemui di SMP Negeri 5 Pala Pulau, Selasa (10/3).

Tanio mengungkapkan, di SMP Negeri 5 Pala Pulau ini menginap tiga kontingen dari kecamatan berbeda, yakni Suhaid, Silat Hulu dan Pengkadan. “Baru beberapa hari berada di penginapan ini, anak-anak yang akan mengikuti perlombaan sudah mengeluh terutama masalah ketersediaan air,” katanya.

Dia menilai pelaksanaan Porseni tingkat Kabupaten Kapuas Hulu ini belumlah siap. Bukan hanya kesulitan untuk mandi, penginapannya pun kurang

13

Kecamatan Silat Hulu, Sahri. Menurut dia, untuk mandi mereka mesti ke sungai di belakang sekolah tersebut.

“Kalau air untuk masak sama nyuci, kami pakai air yang di sekolah ini, tetapi untuk mandi sih tidak bisa,” ungkapnya.

Sahril mengungkapkan, dalam mengikuti Porseni tingkat Kabupaten ini, Kecamatan Silat Hulu yang membawa 150 orang mulai Mobil kontingen Suhaid terpaksa mengantar dari peserta lomba, pendamppelajarnya mandi ke Sungai Sibau. A H ing dan gurunya.

Maka dari itu pun ia sangat memadai, jauh dari pusat perbelanjaan, mengharapkan dari panitia agar dapat WC tidak ada lampu.

Selain itu, kata Misrain, seharusnya melakukan pengawasan pada tempat panitia menyediakan seorang tukang penginapan para kontingen. Sehingga kebersihan untuk setiap kontingen. “Se- mereka tahu apa yang dikeluhkannya. harunya ada seseorang yang disiapkan “Dari Panitia sendiri kurang pengapanitia untuk membersihkan tempat wasannya, mereka kurang respon ini, karena terkadang tempat ini jorok terhadap keluhan yang ada di sini,” tidak ada yang membersihkan,” ujar papar Sahri.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Misrain.

Hal senada diutarakan Perwakilan Teknik PDAM Putussibau, Slamet SuRMAN

AIRIADI

gianto saat dikonfirmasi mengungkapkan, memang saat ini leding mengalami gangguan terutama pada beringnnya yang rusak, sehingga untuk air mengalir jadi sulit. “Saat ini sudah mulai baik, tapi aliran airnya masih belum stabil. Tekanan airnya masih lemah,” jelasnya.

Menyikapi keluhan kontingen yang kekurangan air, seharusnya memang perlu disediakan tong yang banyak untuk mereka mandi. Sebab tidak mungkin mampu menyediakan air, sementara banyak kontingen yang ingin menggunakannya.

“Jadi dengan adanya Porseni, tentunya pemakaian kami berubah, sehingga mengganggu pendiistribusian air ke pelanggan. Saat ini pemakaian air di Kota Putussibau lagi tinggi, apalagi ditambah dengan musim kemarau saat ini tentunya banyak masyarakat yang memerlukan air dan melakukan sedot terus menerus,” terang Slamet. (aRm)

gunakan sistem aplikasi. “Untuk itulah kita gandeng pihak ketiga untuk membuat sistem aplikasi

pengelolaan aset. Dan rakor ini akan kita laksanakan selama tiga hari,” ujar Zaini. (aRm)

3.227 Pelajar Ramaikan Porseni Kapuas Hulu Putussibau. Peserta Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 3.227 pelajar, terdiri atas 2.413 pelajar SD, SMP dan SMA, serta 814 pendamping.

Porseni Kabupaten Kapuas Hulu yang mempertandingkan 15 cabang olahraga dan seni ini dibuka langsung Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH di Lapangan Sepak Bola Uncak Kapuas, Senin (9/3) kemarin.

Bupati Nasir mengatakan, Porseni merupakan pelaksanaan dari program pembangunan pendidikan yang merupakan program prioritas dari pemerintah dan harus memperoleh penganggaran minimal 20 persen dari dana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Porseni juga menjadi agenda tahunan untuk menyeleksi atlet-atlet berprestasi yang nantinya akan mewakili Kapuas Hulu di tingkat Provinsi hingga Nasional. “Yang ingin dicapai dari Porseni adalah memepererat tali persaudaraan diantara sesama pelajar, kemudian mencari kualitas, bukan kuantitas,” ucap Nasir.

Dari itu, lanjutnya, seluruh atlet yang terlibat dalam Porseni 2015 harus sportif dalam setiap cabang perlombaan. Dengan begitu tentu akan membangun karakter serta etika atlet.

“Perlu disadari prestasi tidak ada yang lahir begitu saja, perlu waktu dan proses serta kerja keras dan disiplin. Tidak kalah penting harus sportif dalam perlombaan,” ingat Nasir.

Porseni itu sendiri bisa menjadi suatu peluang untuk para atlet, dari itu hendaknya betul-betul dimanfaatkan. Seperti sebelumnya, salah seorang pelajar dari kecamatan Pengkadan, Kapuas Hulu mampu menyumbangkan mendali emas untuk kontingen Provinsi Kalbar pada 2013 lalu. “Kita berharap dari Porseni tahun ini ada lebih banyak atlet Kapuas Hulu yang berprestasi di tingkat Nasional,” ujar Nasir. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah 74 Tenaga Kerja Asing Bekerja di Sanggau

Sejak 2006, Tiga Parpol Belum Serahkan Laporan Partainya Bubar, Pengurusnya Meninggal

Jamilah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KIRAM AKBAR

Ketua DPRD: Jangan Cuma Didata, Diawasi Juga!

Sanggau. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sanggau, Jamilah mengatakan saat ini, ada 74 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di kabupaten Sanggau. Mereka yang rata-rata bekerja di sektor perkebunan itu kebanyakan berasal dari RRC dan Malaysia.

Ditegaskannya sampai saat ini, para tenaga asing tersebut rutin membuat laporan yang disampaikan kepada Dinsosnakertrans, setiap tiga bulan sekali.

“Selama saya satu bulan lebih ini menjadi Kepala Dinas kita si belum pernah mendengar adanya pelanggaran,” katanya.

Terkait izin, pihaknya hanya memberi izin perpanjangan memang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sanggau. “Mulai tahun 2015 ini, izinnya sudah kewenangannya Badan Penanam Modal Kabupaten Sanggau,” terangnya.

Diterangkannya pula, setiap TKA harus didampingi warga negara Indonesia. “Artinya, pendampingnya inilah yang akan mentransfer ilmunya sehingga tahun-tahun mendatang kita mengurang-mengurangi tenaga kerja asing,” ujar mantan asistem II Pemkab Sanggau itu.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Fransiskus Ason meminta Dinsosnakertrans tak cuma mendata TKA, tapi juga mengawasi aktivitas mereka.

“Libatkan pihak keamanan seperti Kepolisian, BIN dan aparat keamanan lainnya,” pinta politisi Golkar itu.

Ditanya apakah pernah mendapati laporan terkait aktivitas mencurigakan para tenaga asing tersebut, Ason menjawab belum. “Saya juga tanya staf, belum ada laporan di meja saya,” ujarnya. (KiA)

Sanggau. Tiga partai politik (parpol) yang menerima bantuan keuangan APBD pada tahun 2006 belum menyampaikan laporan terkait penggunaan anggaran milik pemerintah tersebut. Tiga partai tersebut adalah Partai PPDI, Partai Serikat Indonesia (PSI) dan PNBK .

“Mereka belum bisa mempertanggungjawabkan sampai dengan hari ini. Alasannya ada partai yang memang sudah bubar, kemudian ada juga partai yang pengurusnya sudah meninggal dunia, itu yang kami tahu,” kata Antonius, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Sanggau saat ditemui usai memberikan sosialisasi bantuan kepada partaii politik pemenang pemilu legislatfi tahun 2014 yang dilaksanakan di

lantai II kantor Bupati Sanggau, Selasa (10/3).

Hal ini sudah dilaporkannya ke Bupati. Bupati, kata Antonius, berharap Kesbangpolinmas terus menurus berkomunikasi kepada ketiga partai politik tersebut. Pasalnya uang negara harus dipertanggungjawabkan, apapun keadaannya.

“Inikan sudah sekitar 8-9 tahun, ini kebetulan mucul di hasil temuan BPK tahun 2007, tapi kita masih terus melakukan komunikasi dengan mereka (parpol),” ujarnya.

Semantara untuk pelaporan partai politik tahun 2009-2014, kata dia, tak ada masalah. “Yang terakhir ada temuan BPK tahun 2014. Kemarin saya masuk ke situ sudah selesai semua dan tidak ada masalah,” ungkapnya.

Bantuan yang diterima partai

Antonius. KIRAM AKBAR

politik, dijelaskannya bervariasi tergantung jumlah suara yang perolehan suara partai. “Misalnya, Pemda sudah menghitung indeks per suara. Katakanlah Rp5 ribu, nanti berapa parpol itu menerima bantuan dihitung berdasarkan suara sah yang diperoleh mereka. Jadi misalnya suara sahnya katakanlah 1000

misalnya, jadi 1000xRp5 ribu.

Itulah yang diperoleh masingmasing partai. Di Sanggau ada 10 partai pemenang pemilu, tinggal dikalikan saja,” beber mantan Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Pihaknya sudah melakukan penghitungan besaran penerima setiap parpol. Tak bisa sembarangan karena mengacu pada Peraturan Mentero Dalam Negeri RI nomor 77 tahun 2014.

“Jadi ini menjadi acuan kita untuk menentukan indeks harga persuara. Jadi endak semau hati kita, ada aturannya, “terangnya.

Untuk mempercepat pelaporan ke tiga parpol yang belum menyampaikan laporan penggunaan keuangannya, Antonius akan menggunakan cara ‘jemput bola’. “Dalam peraturan, bagi

parpol yang belum menyampaikan laporan penggunaan keuanganya bakal disanksi. Tak bakal lagi menerima bantuan yang sama dari Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Wakil Ketua DPD II Golkar Sanggau Amiruddin meminta Pemda bertindak tegas dengan partai yang belum menyampaikan laporannya. “Mana yang tidak ada laporannya, kalau perlu terapkan peraturan tidak dicairkan di tahun berikutnya.

Jadi jangan menghambat partai-partai yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik,” pintanya.

Ia mengaku sosialisasi yang disampaikan pihak Kesbangpolinmas berjalan baik dan mudah dimengerti. “Alhamdulillah tidak rumit, semuanya standarlah,” pungkasnya. (KiA)

Harapkan Usulan Harga Baru Sawit Disetujui Pemprov Sanggau. Petani plasma berharap harga tandan buah segar (TBS) yang baru saja diusulkan disepakati tri partit, yaitu: petani, perusahan dan pemerintah daerah.

“Barusan kami melakukan pertemuan, terkait verifikasi indeks biaya yang menyangkut pengelohan TBS petani oleh perusahaan sampai ke pengiriman CPO (minyak sawit mentah),” kata Suparno, 63, petani plasma PT. CNIS Mukok, Selasa (10/3), di kantor Bupati.

Dikatakannya, pertemuan ini sedianya secara dilakukan

setiap bulan sekali. Satu di antaranya intinya guna mengukur penyesuaian indeks harga sawit lokal dengan harga pasar internasional.

“Di sini harga tingkat untuk tingkat kabupaten, artinya baru berupa usulan yang nanti untuk diserahkan ke provinsi,” katanya.

Pria yang mengaku menjadi petani sejak 1994 ini mengatakan, penetapan indeks harga sawit berbeda setiap bulan, mengacu pada kesesuaian umur tanaman sawit. Untuk umur antara 10-20 tahun, lahan

sawit seluas dua hektaran yang dimilikinya diusulkan dengan harga sebesar Rp1.670.00/kilogram untuk Maret. Harga ini terus mengalami peningkatan sejak Januari 2015 lalu, Rp1.572.17.00/kilogram dan Februari Rp168.83.00/kilogram.

“Nanti (keputusan) harga tetapnya ada di provinsi. Kebetulan umur tanaman saya sudah 16 tahun,” katanya.

Sementara itu, Ahmad Zaini, 43, yang merupakan petani plasma PT. MPE mengatakan, patokan harga yang dihasilkan

dari pertemuan yang dihadiri sembilan perusahaan itu sudah termasuk yang tertinggi, untuk kisaran umur tanaman 10-20 tahun.

“Kalau seperti saya yang usia tanamannya antara 20-25 tahun ke bawah lagi, kemarin Februari Rp1.507/perkilo, sekarang naik sedikit beberapa Rupiah usulannya, sawit ini kan makin tua semakin murah harganya,” terangnya.

Menjadi petani sejak 1996, ia mengatakan, sejauh ini paling tinggi harga sawit yang pernah dijual mencapai harga Rp2000-

an lebih perkilonya. Dari lahan seluas dua hektar miliknya, mampu menghasilkan rata-rata 2,1 ton per sekali panen.

“Kalau panen, kami bagi hasil dengan perusahaan 70-30.

Karena 30 persen untuk bayar bank, dan 40 persennya dikelola perusahaan untuk pemeliharaan,” ungkapnya.

Keduanya berharap usulan harga yang disepakati tingkat kabupaten kemarin dapat dipertimbangkan untuk naik, atau paling tidak harga usulan yang ada ini bisa disetujui pemprov Kalbar. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Perusahaan Harus Bentuk Koperasi Mandor. Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan (Disbunhut) Landak, Alpius minta setiap perusahaan membentuk koperasi yang merupakan mitra dari perusahaan.

“Koperasi dibentuk, untuk kepentingan masyarakat yang memiliki kebun,” ujar Alpius saat menyampaikan sosialisasi perkebunan antara perusahaan PT Condong Garut (PT CG) di Mandor, Senin (9/3).

Dikatakanya, jika sudah dibentuk, anggotanya harus benar-benar menjalankan sebaai anggota. “Demikian juga yang di pilih sebagai ketua. Jangan mengambil keputusan sendiri tapi harus berdasarkan hasil musyawarah dari anggota,” kata Alpius.

Ia menegaskan, pengurus koperasi tidak sebagai karyawan perusahaan. Tapi pilih anggota yang tidak berkerja di perusahaan. “Karena jika pengurus kperasi berkerja di perusahaan, nanti agak sulit karena harus netral dan tidak memihak ke perusahaan,” tegas Alpius.

Sementara Soladin, warga desa Salatiga, mengatakan pengurus koperasi di perusahaan PT. CG berkerja di perusahaan. “Maka kami juga minta supaya ada pergantian pengurus koperasi. Karena jangan ada jabatan rangkap. Dia sebagai karyawan dan pengurus koperasi,” kata Soladin.

Ia berharap, ada perubahan dan pembenahan di koperasi PT CG. Pengurus rangkap agar di benahi. “Jika ada pembenahan, perusahaan ke depan bisa lebih baik lagi,” kata dia. (ius)

Rabu, 11 Maret 2015

14

Sat Pol PP Tertibkan Penampung Karet di Pasar Ngabang Ngabang. Tim gabungan terdiri dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Diskoperindag), aparat Camat Ngabang, dipimpin satuan polisi Pamong Praja (Sat pol PP), Landak patroli memberi teguran kepada pedagang dan pembeli karet di pasar Ngabang untuk tidak menampung karet di pasar Ngabang, Selasa (10/3).

“Karena karet di tampung di pasar itu memang cukup menganggu masyarakat lainnya.

Maka akan kita tertibkan agar pembeli karet itu tidak lagi menampung karetnya di pasar,” ujar Kabag Trantib Masyarakat Sat Pol PP Landak Elly Kornelia SH. Dikatakannya, patroli ini hanya untuk menegur para pembeli agar karet yang dibelinya tak ditampung di depan ruko. Karena bau karet itu cukup menganggu,

apalagi di sekitarnya banyak warung minuman dan makanan.

“Jika sudah berulang kali kita tegur tapi masih juga tidak mengindahkan, maka selanjutnya akan di lakukan tindakan,” katanya.

Setelah didata, rupanya para pembeli karet ini tak memiliki izin untuk memberli karet.

Semua izin usahanya hanya sebagai pedagang sembako semua. “Maka ini juga harus ada kerja sama antar instansi untuk menertipkan pembeli karet tersebut,” jelas Elly.

Sementara, pedagang sembako dan pembeli karet, Sukamto alias Athat 40, mengakui, sudah lama dirinya membeli karet di pasar Ngabang. Karena tidak memiliki gudang maka tetap menampung karet di depan rukonya. Setiap hari karetnya juga diangkut untuk di jual ke

agennya.

Athat mengakui, karet yang ia beli dari petani itu, rata-rata 20-30 kilogram, per orang. Karet-karet itu dibarter dengan sembako.

“Jadi kita juga kasihan kalau petani itu antar ke gudang baru ambil belanja di tokonya. Dan mereka juga tidak mau. Mereka lebih pilih jual di sini setelah itu ambil belanja di toko,” kata Athat.

Menurut dia, harus ada solusi yang ditawarkan jika praktik itu ditertibkan. Pasalnya ini juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak. “Kalau mau tertipkan juga harus di tertibkan semua, jangan masih ada yang membeli. Kami sih pada dasarnya tetap menurut aturan, cuma semua harus sama,” pinta Athat.

Hal senada diungkapkan Suharno yang meminta penertiban

Tim Sat Pol PP menegur pembeli karet di pasar Ngabang. ANTONIUS

dilakukan secara menyeluruh.

“Jangan hanya kami saja yang ditertibkan tapi yang lainnya masih membeli. Ini yang menjadi semua mau beli,” katanya.

Dikatakannya, penertiban akan berdampak pada petani

sendiri. “Karena kami tidak mempunyai gudang untuk menampung karetnya. Karet yang dibeli tiap hari itu sorenya sudah diangkut agen karet. Tidak dibiarkan sampai lama,” tutur Suharno. (ius)

Disediakan TPS, Masih Saja Buang Sampah di Luar Ngabang. Masyarakat kota Ngabang diminta mematuhi aturan buang sampah pada waktunya dan tidak membuang sampah sembarang, tapi buanglah sampah di tempat sampah yang sudah di sediakan.

Hampir semua sudah disediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di pertokoan, tapi masih banyak sampah yang bertaburan di dekat TPS. Karena sampah di buang tidak di dalam TPS. “Petugas kami sudah menyediakan TPS dan setiap hari membersihkannya di seluruh kota Ngabang, tapi masih banyak sampah di dekat TPS,” ujar Fransiskus Asius, Kepala

Masyarakat buang sampah di luar TPS. ANTONIUS

Kantor Kebersihan dan Pertemanan kota Ngabang, Selasa (10/3) kemarin.

Ia merencanakan di kota Ngabang akan dibuat jalur bebas sampah. Mulai dari depan kantor Bupati Landak sampai di rumah dinas wakil bupati Landak. Atau yang dinamakan jalur sutra ini harus bebas dari sampah. “Peraturan daerah (Perda) untuk mengatur membuang sampah juga harus sudah ada,” kata Asius.

Jika semua ini sudah ada, masyarakat harus mematuhi aturan untuk membuang sampah sesuai waktu yang di tentukan. Masyarakat membuang sampah mulai dari pukul 17:00 sampai pukul 05:00 pagi. Pada

rentang waktu itu, petugas kebersihan sudah membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) “Jika masyarakat semua sudah disiplin, maka pada siang hari pasar Ngabang akan terlihat bersih tanpa sampah.

Malam hari silakan masyarakat membuang sampah di TPS yang sudah di sediakan,” terang Asius.

Ditambahkannya, tahun ini Kantor Kebersihan dan Pertamanan Landak akan mendapat dua unit lagi mobil untuk angkutan kebersihan. “Sedangkan yang ada enam unit, jadi akan bertambah angkutan untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi,” tutur Asius.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Dinkes Diminta Siagakan Masker

Kejari Sekadau Lelang Kapal dan Kayu Olahan Saptono. ABDU SYUKRI

Teguh Arif Hardianto. ABDU SYUKRI

Sekadau. Minimnya curah hujan yang terjadi di Sekadau dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir membuat cuaca terasa panas. Kondisi ini dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kebakaran lahan dan kabut asap.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPRD Sekadau, Teguh Arif Hardianto meminta pemerintah melalui instansi terkait mewaspadai datangnya musim kemarau. “Salah satu yang perlu kita waspadai adalah kebakaran lahan. Selain itu, timbulnya kabut asap,” ujar Teguh kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Selasa (10/3).

Teguh mengharapkan, untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, tim pemadam kebakaran Pemkab Sekadau harus meningkatkan kewaspadaan. “Peralatan pemadam harus selalu disiagakan, agar jika terjadi kebakaran bisa langsung diturunkan. Termasuk alat pemadam yang berada di kecamatan,” imbuh Teguh.

Sementara untuk menghadapi kabut asap, anggota Komisi B itu meminta agar Dinas Kesehatan bisa melakukan langkah antisipasi. Dinas Kesehatan diminta untuk mensiagakan stok masker.

Teguh menilai, keberadaan masker sangat membantu jika terjadi kabut asap. Masker menjadi salah satu sarana untuk mengurangi efek buruk asap bagi kesehatan, seperti ISPA dan gangguan pernapasan lainnya. “Maskernya harus disiapkan sejak sekarang. Nanti kalau memang kabut asap terjadi, tinggal kita bagikan saja kepada masyarakat,” tukasnya. (bdu)

Sekadau. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak akan melaksanakan penjualan

umum (lelang) barang rampasan negara. Lelang rencananya akan dilakukan, Rabu (11/3) hari ini di kantor Kejari Sekadau.

“Ada lima jenis barang yang akan kita lelang,” ujar Saptono, Ketua Panitia Lelang Kantor Kejari Sekadau dijumpai Rakyat Kalbar di kantornya, Selasa (10/3).

Barang-barang yang dilelang itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Barang-barang yang dilelang lebih didominsasi jenis kayu olahan dan kayu log, serta 1 unit kapal motor. “Lelang rencananya akan kita lakukan mulai pukul 09.00 hingga selesai.

Ada beberapa persyaratan yang sudah kita tetapkan kepada para

Daftar Barang yang akan Dilelang No

Jenis barang

Jumlah

Harga Limit (Rp)

Uang Jaminan (Rp)

1 2 3 4

Kayu Log / kayu bulat campuran

65 batang 1 Unit 485 batang

26.226.000,22.452.000,21.687.324,-

10.000.000,10.000.000,10.000.000,-

Masing-masing 1(satu) buah

1.800.000,-

1.000.000,-

5

Kayu Bengkirai

200 batang

7.253.064,-

4.000.000,-

Motor Air Km. Semangat baru Kayu olahan campuran Satu paket alat Pertambangan berupa: Pompa Sedot, Spriral, alat dulang, Kain-kain, Mesin merk Motoyama.

Data: Abdu Syukri ST peserta lelang,” ucap Saptono.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubag Bin) Kejari Sekadau itu menjelaskan, sebelum mengikuti lelang, peserta lelang sudah ha-

Sumber: Kejari Sekadau rus menyetorkan uang jaminan sesuai nilai jaminan barang yang dikehendaki. Uang jaminan itu akan dikembalikan dalam keadaan utuh kepada peserta, jika peserta tersebut tidak ter-

pilih sebagai pemenang lelang.

“Lelang ini berlangsung terbuka.

Semua masyarakat atau badan usaha berhak mengikuti dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan,” tegas Saptono. (bdu)

Tingkatkan Produksi Padi di Sekadau Hulu Sekadau. Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi menghadiri panen raya padi di areal sawah milik Kelompok Tani Segarak Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, belum lama ini.

Panen padi ini merupakan upaya sekaligus bukti nyata peningkatan produksi dan produktivitas padi untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau.

Turut hadir pada panen padi tersebut, Perwira Penghubung Kodim 1204 Sanggau, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, pejabat yang mewakili Polres Sekadau, Camat Sekadau Hulu, Kapolsek, Danramil Sekadau Hulu dan sejumlah pejabat di lingkungan Pekab Sekadau, kepala desa, tokoh masyarakat, kelompok tani serta undangan lain.

Camat Sekadau Hulu Yansun

SSos mengapresiasi kedatangan Rupinus di Kecamatan Sekadau Hulu. Menurut camat yang baru dilantik Februari 2015 lalu, di Kecamatan Sekadau Hulu memiliki potensi sawah sangat besar.

“Hari ini (kemarin, red) kita panen 18 hektar yang dikelola oleh Kelompok Tani Segarak. Ini membuktikan bahwa Kecamatan Sekadau Hulu, khususnya Desa Rawak Hulu bisa dikatakan produsen padi yang sangat handal, walau saat ini sistem pertaniannya sebagian besar masih menggunakan cara manual, namun ada beberapa yang sudah menggunakan mesin,” ucap Yansun.

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi mengungkapkan, sub sektor tanaman pangan, khususnya komoditas padi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membangun perekono-

mian daerah. Untuk itu, perlu terus diupayakan pengembanganya, karena telah berperan sebagai penyedia pangan untuk ketahanan pangan daerah, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat demi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan Rupinus, Kecamatan Sekadau Hulu merupakan salah satu kecamatan yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman pangan, terutama padi sawah. Alumni S2 Magister Pembangunan Sosial Universitas Indonesia lulusan tahun 2001 ini mengungkapkan, dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi untuk ketahanan pangan, Pemkab Sekadau melaksanakan beberapa program pembangunan pertanian, diantaranya melaksanakan rehabilitasi dan membantu ke-

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus saat mengikuti panen raya di Rawak Hulu.

lompok tani yang ada di Kabupaten Sekadau melalui bantuan berupa handtracktor, alat dan bahan pertanian lain. “Bukan hanya bantuan alat pertanian saja, Pemkab Sekadau juga akan terus mendukung para petani dengan pembangunan irigasi di areal ini dan kedepannya kita berharap kepada semua kecamatan di Kabupaten Sekadau

IST

bisa menjadi sentra penghasil beras, dengan demikian kita tidak merasa kwatir bilamana ketahanan pangan mengalami penurunan, karena kita juga sebagai penghasil beras, meskipun hanya untuk kebutuhan diri sendiri, itu sudah sangat baik.

Apalagi kalau bisa untuk orang lain, itu sangat bermanfaat,” ujarnya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas Warung Kopi IPM

RSUD Sambas Buka Layanan Poli Neurolog

Rakyat Kalbar

Rabu, 11 Maret 2015

15

Bupati Lantik 75 Pejabat Struktural Pemkab Sambas

Sambas. Pelantikan sebanyak 75 pejabat struktural, Selasa (10/3) di Aula Diklat BKD Sambas, merupakan upaya memacu peningkatan kinerja aparatur birokrasi di lingkungan Pemkab Sambas. Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH juga mengingatkan pejabat yang dimutasi atau dipromosikan agar meningkatkan kinerjanya dalam membangun paradigma yang baik kepada masyarakat.

“Tingkatkan kinerja di tempat baru dalam upaya meningkatkan pelayanan,” kata Bupati saat melantik 2 orang eselon II, 19 orang eselon III, dan 45 orang eselon IV. Bupati mengatakan, dalam setiap kegiatan pelantikan ia selalu mengingatkan agar pejabat semangat meningkatkan kualitas kerja yang bermanfaat bagi masyarakat. “Amanah dan kepercayaan merupakan tanggungjawab yang harus diemban dengan baik. Oleh karena itu, kita harus bekerja ikhlas dan bekerja cerdas dalam pelayanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara,” tegasnya.

Ia menegaskan, semua tempat dan semua bidang yang saat ini memiliki potensi, jadi tinggal bagaimana pejabat yang dilantik dapat meningkatkan

Pejabat struktural yang telah diambil sumpah jabatan bersalaman dengan Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan SKPD di Aula BKD Sambas. M Ridho kualitas kerja di tempat tugas yang baru.

“Contohnya Humas, ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan paradigma PNS di masyarakat. Maka dari itu, kepercayaan yang diberikan harus dapat dijalankan dengan semangat kerja yang

baik dalam membangun kordinasi antar instansi kerja, terutama di lingkungan baru,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati meminta PNS dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Selain itu, PNS harus mampu

menghadapi persaingan global. “Maka dari itu, kepada pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sambas yang telah dilantik, baik mutasi maupun promosi agar dapat melaksanakan program kerja di SKPD-nya masing-masing. Sehingga tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik,” pesannya.

Dalam pelantikan tersebut, Arlizen SSos yang sebelumnya menjabat Kepala BPMPD Sambas dilantik menjadi Asisten 1 Setda Sambas, menggantikan Sayuti SSos yang telah pensiun. Sedangkan Kepala BPMPD kini dijabat Drs H Yusran Msi. Camat Pemangkat Burhani B Soni menjabat Sekretaris DKP Sambas, jabatan Camat Pemangkat digantikan Agustian yang sebelumnya Camat Jawai. Sedangkan Camat Galing Dedi Supriadi kini menjabat Kabag Tapem. Jabatan Camat Galing dan Camat Jawai masih kosong.

Sementara itu, Kabag Humas H Rusniardi sekarang menjabat Sekretaris BPMPD. Ia digantikan Uray Kurnia.

Sedangkan H Satono SSosI MH yang sebelumnya menjabat Kabid Sosial dilantik sebagai Kakan Arpusda. Jabatan lamanya digantikan Irwansyah. (edo)

Aksi Pencurian Marak Sejak Imlek

Uray Hendi Wijaya SKM MPH. M Ridho Sambas. Sejak Selasa (10/3), RSUD Sambas membuka pelayanan Poli Neurologi atau saraf setiap Senin hingga Jumat pada jam kerja. Begitu broadcast Direktur RSUD Sambas Uray Hendi Wijaya SKM MPH melalui Short Massage Service (SMS) kepada 2.000 pelanggan Telkomsel di Kabupaten Sambas.

“Kita akan menyampaikan setiap perkembangan informasi pelayanan RUSD Sambas. Selain layanan poli neurologi, juga menginformasikan bahwa RSUD Sambas telah memiliki dokter spesialis neurologi yang siap melayani masyarakat,” kata Uray Hendi Wijaya SKM MPH kepada wartawan, Selasa (10/3).

Ia mengimbau masyarakat Kabupaten Sambas yang ingin memeriksakan diri, agar mendatangi RSUD Sambas. “Informasi ini juga disampaikan melalui media cetak yang menyampaikan berita ini,” ucapnya. (edo)

Sambas. Sejak Tahun Baru Imlek hingga saat ini, warga Sambas diresahkan dengan aksi pencurian. Tidak tanggungtanggung, aksi tersebut dilakukan jelang malam hari. Polres Sambas pun membuka line pengaduan di nomor telepon 021110, guna meminimalisir aksi kejahatan.

“Maling nekat memukul korbannya saat ketahuan,” begitu dikatakan Syabas Khan, tokoh masyarakat Sambas kepada wartawan, Senin (9/3).

Syabas Khan mengatakan, Minggu (8/3) sekitar pukul 20.00, Pasar Sambas dihebohkan dengan adanya aksi pembongkaran rumah milik Hasan. Saat ketahuan, perampok yang diduga 2 orang memukulkan linggis ke kepala Hasan.

Pelipis pemilik bengkel di Pasar Sambas Jalan Lumbang Keramat itu mengucurkan darah. Perampok pun berhasil kabur. “Ini (perampokan, red) sangat mengkhawatirkan,” ujar Syabas Khan.

Tidak hanya kediaman Hasan yang disatroni maling, Toko Baiduri di Jalan Panji Anom juga dibobol maling pukul 15.00.

Saat itu pemilik warung hanya sebentar meninggalkan warung. Masih di kawasan yang sama, maling juga menggasak uang sebesar Rp 30 juta dari Toko Service AC saat malam Imlek.

Tidak hanya itu, ruko Hawai di Jalan Raya Terigas juga disatroni maling sekitar pukul 18.00-19.00. Saat itu pemilik ruko sedang makan di luar bersama keluarg-

anya sebelum Imlek. Begitu juga rumah Anam, pemilik toko sembako di Pasar Sambas jadi incaran maling sebelum Imlek.

Sebagai warga Sambas, Syabas Khan mendesak aparat hukum gencar melakukan patroli, karena tidak menutup kemungkinan banyak aksi kejahatan seperti ini di Sambas, termasuk pencurian uang di kotak amal masjid yang kina marak.

“Patroli perlu ditingkatkan, karena pelaku berani berbuat kejahatan sore dan jelang malam. Apalagi pelaku tidak segan-segan menganiaya korban saat aksinya ketahuan,” ujarnya.

Menyikapi keluhan masyarakat, Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz SH SIk

mengaku sudah mendeteksi keberadaan para pelaku aksi kejahatan tersebut. Hanya saja saat ini sedang dilakukan upaya penangkapan. “Kita sudah mendeteksi siapa pelaku aksi kejahatan, dan akan berupaya menangkapnya,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi pelaku kembali beraksi di Kabupaten Sambas, Polres Sambas mengimbau masyarakat ikut menjaga wilayahnya secara swakarsa.

“Diharapkan kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan adanya aksi kejahatan.

Untuk pengaduan, masyarakat dapat menghubungi nomor HP 081345365886 Kabag Ops Polres Sambas, dan Kasat Sabhara di nomor 081352044399, atau ke 021110,” pungkasnya. (edo)

Sambungan Jenazah Sumarto ............................................................................................dari halaman 9

Preman SPBU .....................................................................dari halaman 9

gi Sungai Sekayam dengan tujuan mencari batu akik. Namun sekitar enam meter lagi sampai seberang, tiba-tiba korban terseret arus deras dan hilang. (kia)

warga yang menemukan atau melihat praktik tindak pidana, seperti pemerasan di SPBU di Kalbar, agar melaporkan kepada pihak kepolisian. “Agar

Prajurit Harus .......................................................................................................dari halaman 9

agar tidak melakukan pelanggaran.

“Ke depan, jika ada anggota melakukan pelanggaran langsung ditindak tegas. Saya akan kumpulkan semua Kapolsek, Kasat dan lain-lain. Kita tunjukkan bendera ini sebagai peringatan agar ke depan tak ada lagi yang melakukan pelanggaran,” tegas Kapolres Hady.

Terkait pemberian bendera hitam bergambar tengkorak itu, menurutnya untuk memotivasi Polres Ketapang agar ke depan semakin aktif me-

Sejak diketahui hilangnya korban pada pukul 13.00 Minggu (8/3), ratusan warga bersama aparat hukum setempat terus melakukan pencarian disejumlah titik secara acak. Proses pencarian ini

“Agar dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, serta memberantas giat illegal maupun pelanggaran lainnya,” papar Robert.

Secara politik, lanjutnya, TNI AD memang tidak terlibat langsung dan membuktikan netralitas dengan sangat baik.

Namun secara organisasi, peran TNI AD sangat penting untuk melaksanakan konsolidasi secara menyeluruh.

Selain itu, Robert juga mengingatkan, agar masing-masing personel mema-

turut melibatkan cenayang. “Kami juga menggelar ritual-ritua adat,” tambah Leonardo.

Kejadian ini bermula ketika Sumarto, yang sedang mandi hendak menyeberan-

hami dan menaati pola pembinaan personel, sesuai ketentuan. Sehingga didapatkan pola bimbingan personel yang komprehensif, terarah, tertib dan lancar serta berkesinambungan.

Salah satunya upaya untuk memahami dan menaati pola tersebut, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan prajurit, untuk meningkatkan profesionalisme prajurit sesuai bidang masing-masing.

“Tegakkan hukum, disiplin dan tata tertib. Sehingga setiap prajurit mem-

Kapolsek Muara ..............................................................dari halaman 9 peroleh kepastian dan perlindungan hukum, serta dengan penuh kesadaran dan ketulusan akan memenuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” ungkap Robert.

Dia juga berpesan kepada prajuritnya, untuk selalu memelihara fisik setiap prajurit tanpa terkecuali melalui senam pagi bersama. “Kasad sangat bangga terhadap kinerja prajurit yang semakin baik dan profesional,” ungkap Robert. (dik)

Lima Polres .............................................................................................................dari halaman 9 Polres Sekadau dan Polres Singkawang karena gangguan Kamtibmasnya naik.

Sedangkan Polres Mempawah karena penyelesaian perkara menurun.

Khusus Direstik Polda Kalbar, karena tidak pernah mengungkap kasus-kasus besar peredaran Narkoba selama 2015 ini. Menurut jenderal bintang satu ini, barang bukti Narkoba yang diamankan hanya berkisar gram. “Itu bukan prestasi yang besar namanya. Apalagi di tingkat Polda,” tegas Arief.

Bendera hitam bergambar tengkorak ini hanya bentuk lecutan bagi kinerja satuan kerja di wilayah Polda Kalbar.

Dengan inovasi ini diharapkan terjadi penurunan gangguan Kamtibmas, minimal 15 persen. Terutama kejahatan-kejahatan konvensional yang seharusnya bisa ditekan sejak dini.

Keberhasilan polisi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), sesungguhnya bukan hanya dengan banyaknya kasus yang terungkap saja. Tetapi

bagaimana meminimalisir kejahatan itu terjadi, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban bisa ditekan. “Inovasi ini saya rasa, merupakan satu-satunya di Indonesia,” ungkapnya.

Apresiasi Kapolda Arief Inovasi Kapolda Arief ini diapresiasi praktisi hukum Kalbar, salah satunya Edi Nirwana. Dia bangga dengan Kapolda Arief. Menurutnya, Kapolda Kalbar ini bisa semakin eksis di saat lembaga Polri menjadi sorotan masyarakat, bahkan citranya cenderung seperti pelayan penguasa. Namun Kapolda Kalbar bisa memberikan warna lain di tempatnya bertugas.

“Saya salut dengan Kapolda ini. Biarpun satu Corp, salah menurutnya tetap salah, begitu juga kalau benar. Tentunya ini bisa mengembalikan citra Polri yang kini cenderung dinilai buruk,” kata Edi. Dikatakan Edi, Kapolda Kalbar berani membuat inovasi baru, berperan dalam mengambil tindakan tanpa harus takut

kita segera mengambil tindakan hukum demi keamanan Kamtibmas,” imbaunya. (oxa)

dibenci oleh jajarannya. “Bahkan saya dengar, Kapolda ini siap dicopot jabatannya jika langkah yang diambilnya dianggap salah. Contohnya kasus Budiono Tan. Begitu juga pemecatan terhadap puluhan anggotanya. Sekarang juga, lagi pengungkapan kasus Bansos Pemprov Kalbar,” ujarnya.

Edi mengharapkan apa yang dilakukan Polda Kalbar dapat menjadi acuan bagi Polda lainnya di Indonesia. Tentunya tetap mengutamakan pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Semoga saja hal ini ikut terpengaruh terhadap polemik yang terjadi di tingkat pusat sana. Bagi saya pribadi, Polri itu harus memberikan pengabdian terbaik.

Nah, hal itu pasti akan membekas di hati.

Indonesia perlu polisi seperti Kapolda Kalbar ini,” ungkap Edi.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

ningkatkan keamanan dan ketertiban, serta mengantisipasi kejahatan.

“Polres Ketapang mendapatkan bendera hitam bergambar tengkorak karena pelanggaran perwira itu (Kapolsek Muara Pawan). Sedangkan untuk tindak kejahatan saat ini berhasil kita turunkan.

Selama Januari lalu kejahatan di Ketapang tercatat 77 kasus, sedangkan Februari menurun menjadi 49 kasus,” kata Kapolres Hady. (jay)

CV IN dan CV SI ...............................................................dari halaman 9 yodium dalam kandungan produk garam tersebut.

Bahkan kadar yodium melebihi ambang batas,” jelasnya.

Burhan juga menegaskan, bahan baku garam Cap Ikan Kakap Merah, Perahu Garam dan Bentul tersebut dari PT Garam (Persero) Indonesia yang telah memiliki standar nasional Indonesia (SNI) terhadap produksi garam. “Surat Gubernur tersebut disalahgunakan pihak lain. Seharusnya jika memang mau bersaing, bersainglah secara sehat dan beretika. Jangan berusaha menjatuhkan. Kalau mau jujur 51 merek garam yang beredar di Kalbar belum memenuhi persyaratan, karena semuanya masih mengurus perizinan,” katanya.

Apa yang diberitakan di media massa beberapa waktu lalu, dikatakannya, telah menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. “Walaupun hasil laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditemukan salah satu produk kami tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, namun kandungannya tidak terdapat zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan keamanan, kesehatan dan keselamatan,” terang Romana.

Perwakilan Prinsipal PT Garam (Persero) Indonesia, Sugiatno, pihaknya membantah, melakukan monopoli garam di Kalbar. Karena siapapun boleh bermain dan memasarkan garam dengan persaingan yang sehat. “Bagi kami, melihat peluang pasar

di Kalbar berkisar antara 12 ribu ton sampai dengan 15 ribu ton, dengan populasi penduduk 4,6 juta atau 3 kilogram per orang, itu pasar kecil manakala bermainnya hanya di bahan baku,” jelas Sugiatno.

Dikatakannya, mimpi-mimpi PT Garam ke depan hanya akan mensuplai garam olahan atau barang jadi dalam bentuk karungan dan kemasan.

“Sebagai pelaku usaha di bidang garam dan pelaku bisnis lainnya, tentu mempunyai keinginan yang sama agar produknya diterima oleh konsumen dan dapat meraih maksimal pangsa pasar yang ada,” paparnya.

Dia menegaskan, PT Garam mengibaratkan menjual garam bahan baku seperti menjual kain.

Manakala hanya menjual kain, maka orang yang membeli kain akan menjadikannya baju dengan model yang bermacam-macam, dan dijual dengan harga yang tinggi. “Maka kami tidak ingin hanya menjual bahan baku, tetapi juga menjual garam jadi dengan tidak mengesampingkan tenaga kemas di Kota Pontianak,” ucap Sugiatno.

Saat ini tidak ada ceritanya monopoli, namun menguasai pasar itu merupakan tanggungjawab orang pemasaran yang telah dibebani target penjualan dalam satu tahun. “Garam di pasar modern dan tradisional banyak merek dan dalam bentuk kemasan yang diproduksi di Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, sehingga monopoli itu tidaklah benar,” katanya. (zrn)

Komitmen Tekan ................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 keramaian dari pihak kepolisian, menurut Edi Kiong, dapat dipastikan untuk pemasukan pajak 30 persen akan berkurang dan pengangguran akan semakin bertambah.

“Untuk itulah saya berharap kepada pihak kepolisian untuk mempertimbangkan kembali atas pencabutan izin keramaian, khususnya di Kaisar, River X dan Rain Luxury Club.

Karena dampak sosial yang akan ditimbulkan sangat besar,” katanya.

Edi Kiong menegaskan, bahwa hasil giat razia yang dilakukan aparatur hukum belum lama ini, telah menemukan adanya oknum pengunjung yang membawa Narkoba. Menurutnya, khusus River X, Kaisar dan Rain Luxu-

ry Club tidak pernah menyediakan Narkoba.

“Jika hasil giat razia yang dilakukan ternyata ditemukan adanya Narkoba, maka hal itu di luar dari sepengetahuan pengelola, baik River X, Kaisar dan Rain Luxury Club. Jika pun ada ditemukannya Narkoba di tiga THM ini, maka itu ulah oknum pengunjung yang membawa Narkoba dari luar,” tegasnya.

Senada juga dikatakan pengelola Kaisar Karaoke, O’ok. Dirinya berharap kepolisian mempertimbangkan pencabutan izin keramaian terhadap Kaisar, River X dan Rain Luxury Club.

“Kita berkomitmen mendukung pemerintah dan kepolisian serta BNN menekan pere-

daran Narkoba. Kita siap perangi Narkoba.

Dan, saya dapat pastikan karyawan saya tidak ada terlibat Narkoba. Jika pun ada karyawan saya terlibat Narkoba, maka akan saya pecat dan saya serahkan kepada pihak berwajib,” tegas O’ok.

Dikatakan O’ok, kesepakatan antara tiga THM, River X, Kaisar dan Rain Luxury Club dengan DPRD Kota Pontianak disaksikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Satpol PP dan Bea Cukai serta instansi terkait lainnya. “Jadi tidak ada lagi lagu house musik, tidak ada Narkoba dan kami THM tetap akan patuh pada aturan yang ada,” jelasnya.

Pengelola Rain Luxury Club, Iwan men-

gaku, ditemukannya Narkoba tidak hanya di THM seperti, Kaisar, River X dan Rain Luxury Club saja. Namun juga ditemukan di tempat lainnya.

“Maka dari itu, saya selaku pengelola yang izinnya sudah dibekukan, memohon kepada Bapak Kapolda Kalbar untuk meninjau kembali, agar dapat beroperasional sesuai dengan janji-janji kami yang sudah disepakati, yakni meniadakan house musik, mematuhi aturan sesuai jam operasional serta ikut berperan menekan peredaran Narkoba,” ungkap Iwan.

Karyawan THM Rain Luxury Club, Subaidi mengatakan, meskipun bekerja di tepat hi-

buran, tidak semestinya harus mengonsumsi minuman beralkohol (Minol), apalagi mengonsumsi Narkotika. “Saya bekerja di THM karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya. Jadi, tidak benar juga kalau sebagai karyawan THM dipastikan mengonsumsi Minol, apalagi Narkoba itu,” kata Subaidi.

Mengenai dibekukannya izin keramaian Rain Luxury Club, Subaidi mengaku aktivitas di tempat hiburan itu sepi, tidak seperti bisanya. “Saya harap kondisi ini segera berakhir, dan kami sebagai karyawan dapat bekerja secara profesional, sesuai dengan kontrak kerja yang sudah ditandatangani,” ujarnya. (adx)

Bibir SANDRA DEWI

Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Rabu, 11 Maret 2015

I R A D N A MAIN

PACAR

Sandra Dewi sangat menyayangi Harvey Moeis. Pacarnya yang pengusaha batubara itu pandai menarik hati lewat pemberian hadiah yang sesungguhnya sederhana, namun berarti.

Harvey sering memberikan Sandra pernak-pernik Disney, terutama yang berhubungan dengan Cinderella. “Aku dibeliin barangbarang Princess Cinderella saja sama dia, mataku sudah berbinarbinar,” ungkap Sandra.

Awalnya, Sandra kaget, Harvey niat masuk ke Disney Store untuk berbelanja pernak-pernik. Namun, Sandra akhirnya mengagumi perjuangan kekasihnya. “Sebenarnya dia biasa saja sih, cuma karena sayang pacar dan respect, dia masuk ke Disney Store. Dia kalau ada barang yang bagus beliin pacarnya. Bangga juga sih,” tutur dara asal Pangkal Pinang ini.

Merasa mendapat pengaruh positif, Sandra tak menyangkal kegiatannya menonton kartun menguntungkan dirinya. “Kartun Disney itu kan memang bagus ya. Mengajarkan mimpi untuk anak-anak. Gara-gara nonton itu juga mimpi aku satu

per satu pun bisa terwujud,” beber bintang film Quickie Express, Tarzan Ke Kota dan Langit ke-7 ini.

Berbagai nilai edukasi Disney, imbuhnya, selalu diterapkan di kehidupan sehari-hari. “Disney mengajarkan untuk jangan takut bermimpi untuk sukses, cantik dan terkenal. Aku saja yang tadinya mimpi untuk bisa foto bareng Disney, eh sekarang malah jadi brand ambassador,” jelas Sandra lalu tersenyum.

Hanya saja, tak jarang Sandra diledek teman-temannya lantaran hobinya ini dianggap nyeleneh. “Aku tuh kalau sudah soal Disney pasti nomor satu deh, sampai temanku bilang, ‘sudah lah San, kamu sudah ketuaan.’ Tapi aku nggak peduli,” kata Sandra.

Jika nanti jadi menikah, ia akan meminta Harvey untuk menyediakan sebuah ruangan khusus untuk menyimpan koleksinya.

“Jadi, kalau punya anak bisa diwariskan ke anakku.

Soalnya sekarang mama suka marah-marah karena barangnya kebanyakan,” katanya lagi. (RM)

SARAH SECHAN

Lirikan Penuh Gairah

Foto-foto yang diunggah Sarah Sechan dalam akun Instagram miliknya memperlihatkan pernikahannya dengan Neil G Furuno di Los Angeles, Amerika Serikat pada Jumat (6/3) waktu setempat. Tampak tangan Sarah digandeng Neil dengan lirikan penuh gairah ke arah suaminya.

Pada foto-foto tersebut, dokter yang juga terapis tulan itu tampak gagah mengenakan setelan jas hitam, sedangkan Sarah tampil cantik dan sederhana dengan gaun beratasan putih dengan aksen bunga-bunga di bagian roknya. Foto juga itu menggambarkan keduanya adalah pasangan yang serasi.

Pada kesempatan itu pula, Sarah juga tak lupa untuk berpose bersama kedua orang mertuanya. Foto tersebut diambil setelah mereka

menggelar acara makan siang bersama.

“Mr and Mrs Furuno with Mr and Mrs Furuno after our wedding lunch at @ littlenextdoor LA,” tulis Sarah pada caption foto.

Dalam akun Instagramnya, perempuan 40 tahun itu juga mengunggah video pendeknya. “Berita kemarin itu katanya Sarah Sechan sudah menikah, Sarah Sechan sudah menikah, itu gak bener. Yang bener adalah baru hari ini 6 Maret (2015) di Los Angeles jam 11 tadi pagi kami menikah.

Dan sekarang kami Tuan dan Nyonya Furuno,” kata Sarah di video pendeknya yang diambil dalam mobil yang sedang melaju, dan tampak suaminya berada di samping Sarah. (Jp)

HILYANI HIDRANTO

Mulai Enjoy Hilyani Hidranto sempat merasa terbebani ketika kali pertama menjadi presenter sepakbola. Namun, lambat laun dia mulai enjoy. Wanita yang pernah delapan tahun tinggal di Amerika Serikat itu bahkan mulai bisa “melupakan” tugasnya sebagai presenter infotainment.

“Sekarang bawain infotainment juga sih. Tapi, kalau ditanya orang, aku lebih senangnya bilang presenter bola,” tegas Hilyani.

Bahkan, jalinan cinta dengan bintang basket Arki Dikania Wisnu ternyata tak mampu menutupi kecintaan Hilyani terhadap sepakbola. Meski bakal segera menikah dengan superstar di NBL Indonesia, presenter seksi itu tetap jatuh hati dengan sepakbola.

“Kalau ditanya suka sepakbola apa engga, jujur saja baru-baru ini sukanya. Itupun karena jadi presenter bola,” kata Hilyani.

Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Tuntutan pekerjaan membuat Hilyani harus paham dengan seluk-beluk olahraga paling popular di dunia itu. Karena itu, wanita kelahiran 16 Januari tersebut belajar tentang sepakbola dari orang-orang terdekatnya. “Masih belajar sepakbola. Karena dikelilingi sama orang-orang yang suka sepakbola jadi belajar lebih mengenal walaupun engga jagojago banget,” tambah Hilyani.

Selain itu, Hilyani juga sering menyaksikan pertandingan sepakbola. “Iya jadi suka nonton. Sudah bisa enjoy kalau sekarang kan kalau awal-awal masih suka bingung,” papar Hilyana. (Jp)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat