11 September 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 11 September 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Eks Polisi “Narkoba” Dijerat Pasal Korupsi

Dijebloskan ke Rutan Super Hero, Sambutan Kapolda untuk Idha

AKBP Idha Endri Prastiono setibanya di Bandara Supadio Pontianak langsung digiring ke Polda Kalbar dan dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Pontianak, Rabu (10/9). OCSYA ADE CP/ RAKYAT KALBAR

Kasus Adik Iparnya Dikembangkan Guna Mengungkap Sindikat Narkotika Internasional

PONTIANAK-RK. Kemarin, dua polisi Narkoba Kalimantan Barat eks tangkapan Malaysia, AKBP Idha Endri Prasetiono dan Bripka MP Harahap, tiba di Pontianak sekitar pukul 16.25 WIB. Memegang teguh kata-katanya, Kapolda Brigjen Pol Arief Sulistyanto menyambut mereka. Halaman 6

PT ANIS Bantah Terima Ganti Rugi dari PT MAS

Raib Kemana Rp5 Miliar Itu? PONTIANAK-RK. Perusahaan konstruksi PT Asria Nurlinda Inti Sejahtera (ANIS) membantah, telah menerima uang ganti rugi perbaikan Jembatan Kapuas (JK I) sebesar Rp5 miliar dari PT Makmur Abadi

Shipping (MAS). Kami tidak pernah menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000 dari PT MAS. Tapi kami mengerjakan perbaikan Jembatan Kapuas I oleh PT MAS (setelah ditabrak TB Oren C milik PT MAS, red) menggunakan uang negara. Yakni anggaran kontigensi tanggap darurat dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum), bantah Asni, kontraktor yang memperbaiki JK I dari PT ANIS, kemarin. Asni mengaku PT ANIS merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperbaiki dan memelihara JK I. PT ANIS sama sekali tidak pernah menerima ganti rugi dari PT MAS.

Astaghﬁrullah, itu tidak benar. Karena kami ditunjuk pemerintah sebagai pemelihara Jembatan Kapuas I, dan dana perbaikan di Jembatan Kapuas I pasca ditabrak oleh PT MAS bulan Agustus 2013 itu, dananya dari Kementerian PU pusat, bukan dari PT MAS, jelas Asni. Ditegaskan Asni, ganti rugi dari PT MAS tidak ada. Makanya tidak ada dana masuk ke kas negara. Sebaliknya, malah negara sendiri yang mengeluarkan uang untuk perbaikan JK I akibat ditabrak TB Oren C milik PT MAS pada Agustus 2013 lalu. Tidak ada ganti rugi dari PT MAS, karena negara yang mengeluarkan uang, kami mengerjakannya untuk diperbaiki, jelas Asni lagi. Asni membenarkan menerima ganti rugi dari PT Kapuas Armada Nusantara (KAN). Landasan pembayaran ganti rugi dari PT KAN kepada PT ANIS, karena PT ANIS yang ditunjuk sebagai pemelihara JK I, sejak tahun 2013 akhir hingga 2015 mendatang. Kalau dari PT KAN itu benar kami menerima ganti ruginya. Dan itu berdasarkan (penunjukan) kami (PT ANIS) sebagai

Halaman 7

Pinjam Ruangan di Mapolres Kapuas Hulu

Penyidik KPK Periksa Seseorang PUTUSSIBAU-RK. Empat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di Putussibau, Kapuas Hulu. Salah satu diantaranya Novel Baswedan. Penyidik KPK ini memeriksa seseorang di Mapolres Kapuas Hulu, Rabu (10/9). Namun siapa yang diperiksa dan dalam kasus apa, belum diketahui. Mengetahui adanya tim penyidik KPK ke Putussibau, para wartawan berupaya Halaman 7 Noval Baswesdan saat di Mapolres Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI/ RAKYAT KALBAR

Proyek Bangunan SMPN 25 di Atas Tanah Sengketa

Ahli Waris Ngaku Diboongin Disdikbud Kota Pontianak Sempat Bersitegang dengan Mandor PONTIANAK-RK. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak kembali menuai cerita kurang sedap. Setelah diterpa kasus dugan korupsi pada pembangunan bangunan Sekolah Satu Atap di jalan S. Parman, Pontianak Selatan, kini muncul persoalan baru. Pengerjaan bangunan SMPN 25 di Jalan Selat Panjang, Siantan Hulu,

Halaman 7 Bangunan SMP 25 yang didirikan Dinas Pendidikan Kota Pontianak di atas Tanah Sengketa di Jalan Selat Panjang Pontianak Utara. GUSNADI/ RAKYAT KALBAR

50 Tempat Usaha Tak Bayar Pajak Disegel Dispenda

River X Hotel Aston Kok Tidak! PONTIANAK-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak di-back-up Satpol PP menyegel 50 tempat usaha di kawasan Pontianak Selatan yang tidak membayar pajak, Rabu (10/9). Anehnya, Dispenda tidak sekalian menyegel tempat hiburan malam (THM) River X Karaoke Aston di Jalan Gajah Mada, Pontianak Selatan, yang juga tidak membayar pajak room

Asni, kontraktor dari PT. Anis yang mengerjakan perbaikan JK I. AHMAD MUNZIRIN / RAKYAT KALBAR

Kajati Kalbar Pastikan Eksekusi Mikael Abeng SINTANG-RK. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Resi Anna Napitupulu SH MH memastikan akan mengeksekusi Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang. Saya ada utang yang belum dibayar di sini (Sintang). Eksekusi terpidana korupsi. Saya tidak perlu menyebut namanya (terpidana). Ini masih tugas Kajari yang harus dilaksanakan, kata Resi Anna Napitupulu, saat ramah tamah di pendopo Bupati Sintang, Selasa (9/9). Halaman 6

Pengebirian Hak Konstitusi Rakyat Kendati terdapat kelemahan, sistem demokrasi merupakan sistem paling modern, setidaknya hingga saat ini. Melalui sistem demokrasi, rakyat diberikan kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri. Namun dalam penerapannya, terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, ada yang melalui parlemen, ada pula melalui Halaman 6

Halaman 7 Dispenda dan Satpol PP Kota Pontianak menyegel salah satu tempat usaha di kawasan Pontianak Selatan karena tidak membayar pajak. GUSNADI/ RAKYAT KALBAR

Injet-injet Semut

haye @_haye_

S. B. Yudhoyono @SBYudhoyono

Perwira Polisi Narkoba yg terkait kasus Narkoba, hanya kena pelanggaran etik. Etika itu sudah ada deﬁnisi baru ya?

Terima kasih kpd rakyat Indonesia utk doa & perhatiannya pd ulang tahun saya. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. *SBY*

haye @_haye_

Pan Mohamad Faiz @panmohamadfaiz

Pelanggaran kode etik profesi itu termasuk di dalamnya ikutan jaringan narkoba internasional... Ajib. Pelanggaran beneran yg kaya apa?

Baca Naskah Akademis RUU Pilkada sepertinya kurang alasan kuat untuk mengubah kembali Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. #RUUPilkada

haye @_haye_

3 Stanza 4 Juta Bisa @iwanfals

Harusnya sekaligus, sang perwira kena Pelanggaran Etika, pimpinannya kena Pelanggaran Nalar Wajar.

ya bagusan pilih langsunglah, apalagi sekarang jaman internet

Raib kemana Rp5 miliar itu? -- Dua macam jak, siluman atau tuyul? Penegak hukum kok bungkam ye.

Bang Meng

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Jangan-jangan Wagub Itu Suka Lobi-lobi Dewan Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah punya strategi khusus menghadapi wakilwakil rakyat yang berupaya mempersulit tugastugasnya sebagai kepala daerah nanti. Sebab, diyakini keputusannya keluar dari Partai Halaman 6

Basuki Tjahaja Purnama

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Dipilih DPRD, KMP Meraup Keuntungan Misal Golkar sebagai peraih suara terbanyak di provinsi itu, apa mau mengusung kader PAN atau PKS misalnya. Apa yang mereka bayangkan (KMP bisa menguasai DPRD dan memenangkan pilkada, red), akan sulit terwujud. Justru mekanisme pilkada dipilih DPRD berpotensi menjadi awal perpecahan Koalisi Merah Putih.

MENYERUAK anggapan, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bakal meraup keuntungan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Asumsinya, gabungan kursi di DPRD yang diraih partai pendukung KMP menguasai di hampir seluruh daerah, terutama di tingkat provinsi. Dengan menguasai kursi DPRD, dibayangkan kader-kader dari partai anggota KMP lah yang bakal menduduki kursikursi eksekutif di daerah. Itu sebabnya, KMP didukung Fraksi Partai Demokrat di DPR, menghendaki rumusan di RUU pilkada mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Apa harapan KMP itu realistis? Berikut wawancara wartawan JPNN dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (8/9). Dengan mekanisme kepala daerah dipilih DPRD, apa lantas KMP akan merebut kursi-kursi kepala daerah? Iya, harapan mereka sih seperti itu, setidaknya untuk tingkat provinsi (pemilihan gubernur). Tapi menurut saya, sebetulnya sistem pemilihan oleh DPRD ini menguntungkan empat partai, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Ini karena PDIP menguasai kursi DPRD di sekitar 16 hingga 17 provinsi. Golkar di sekitar 14-15 provinsi, Gerindra di 10 provinsi, dan Demokrat di 2 atau 3 provinsi. Dengan menguasai jumlah kursi di DPRD provinsi, ditambah dengan dukungan suara dari anggota fraksi lain, peluang partai yang menguasai DPRD cukup besar menggolkan kadernya jadi gubernur.

di Kota Bogor (Walikota Bogor Bima Arya, kader PAN, red) meski kursinya di DPRD Bogor sedikit.

+Jadi di Koalisi Merah Putih hanya Golkar, Gerindra, dan Demokrat yang diuntungkan? -Iya, sedang partai seperti PKS, PAN, PPP, akan dirugikan dengan model pemilihan oleh DPRD karena hampir pasti mereka tidak bisa sendirian mencalonkan kadernya. Padahal dengan pilkada langsung, PAN bisa menang di pilkada misal

+Posisi NasDem ke depan bagaimana dalam pertarungan pilkada jika dipilih DPRD? -NasDem juga bisa diuntungkan karena sebagai partai menengah, jika dia punya kader bagus, bisa berkoalisi dengan PDIP dan berpeluang menang karena suara PDIP lumayan besar di DPRD. Jadi, kuncinya di PDIP, mau nggak mengusung

+Apa yang mesti dilakukan PKS? -Semula saya mengira PKS sudah mempertimbangkan hal tersebut karena sejak awal pembahasan RUU pilkada, PKS mendukung pilkada tetap langsung oleh rakyat. Namun yang mengherankan, PKS akhirnya berubah sikap, menjadi mendukung pilkada oleh DPRD. Selagi masih ada waktu, PKS mestinya melakukan kajian mendalam, melakukan simulasi. Saya yakin, PKS tidak dapat apa-apa jika pilkada dilakukan oleh DPRD. +Kalau Demokrat, apa keuntungannya? -Saya kira Demokrat yang paling diuntungkan dengan pilkada oleh DPRD. Selama ini, sangat minim kepala daerah berasal dari Demokrat meski kekuatannya di DPRD lumayan. Menurut saya, Demokrat yang begitu memaksakan kepala daerah dipilih DPRD. Ini karena kekuatan Demokrat masih bagus di daerah (di DPRD, red). Harapannya, mereka punya banyak kader yang duduk sebagai kepala daerah. Ini strategi Demokrat untuk mengembalikan masa kejayaannya. kader NasDem. +Khusus PKS, seberapa besar kerugiannya jika pilkada dilakukan oleh DPRD? -PKS bakal mengalami kerugian jika pada akhirnya nanti Undang-undang pilkada mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ini karena perolehan kursi PKS di DPRD hasil pileg 2014, tidak lah signiďŹ kan dibanding rekannya di Koalisi Merah Putih, seperti Golkar, Gerindra, atau pun Partai Demokrat yang ikut mendukung

opsi pemilahan kepala daerah dilakukan DPRD. Sementara, dengan pilkada langsung, PKS terbukti mampu menempatkan tiga kadernya menjadi gubernur, yakni Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Di ketiga provinsi tersebut, PKS bukan peraih kursi terbanyak di DPRD. Tapi karena jagonya populer, bisa merebut kursi gubernur. Tapi jika gubernur dipilih oleh DPRD, sangat sulit PKS bisa mendapat-

kan tiga kursi gubernur. Paling banter satu kursi, misal di Sumut. +Bagaimana jika kekuatan Koalisi Merah Putih membagi jatah kursi gubernur kepada para partai anggota koalisinya? -Bukan perkara mudah. Para politisi Gerindra atau Golkar di daerah misalnya, tidak akan mau jika mereka harus mengusung dan memilih politisi PKS, PAN, atau PPP, yang perolehan kursinya di DPRD tidak lah seberapa.

Dipilih DPRD, Berpotensi Jadi Rekayasa Kekuasaan JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto angkat bicara soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Menurutnya pilkada yang dipilih melalui DPRD berpotensi menjadi rekayasa kekuasaan. Ada dampak yang sangat besar dari sekedar implikasi problem pilkada yang selama ini terjadi karena sangat potensial terjadi rekayasa kekuasaan oleh elit penguasa yang berpijak pada kepentingan rent seeking dan bersifat transaksional serta tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat, kata Bambang dalam pesan singkat, Rabu (10/9). Bambang mengungkapkan, hal itu merupakan salah satu indikasi political corruption dan korupsi demokrasi. Inilah salah satu indikasi dan fakta yang bisa dan biasa disebut dalam nomenklatur sosiologi, ujarnya. Bambang menyatakan pilkada yang selama ini langsung dipilih rakyat dirusak oleh kepentingan pihak-

pihak tertentu yang berupaya untuk mendapatkan kekuasaan. Makna daulat rakyat sejati seperti dijamin dalam konstitusi dimana rakyat menjadi subyek utama dalam memilih kepala daerahnya didelegitimasi secara inkonstitusional untuk kepentingan sempit kekuasaan yang berbasis pada syahwat dan libido berkuasa, ucap Bambang. Oleh karenanya, pria kelahiran 54 tahun yang lalu itu menambahkan rakyat harus menyimak dengan seksama seluruh proses revisi UU Pilkada. Rakyat, ujar Bambang, harus mengidentiďŹ kasi siapa saja yang memiliki pandangan secara tegas maupun tersamar yang mendukung tidak dipenuhinya hak rakyat untuk memilih langsung. Rakyat harus secara kritis mengkaji dan mempertanyakan beberapa hal sebagai wacana, yaitu apakah mereka yang mendelegitimasi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung bisa disebut sebagai pelaku political corruption atau

Bambang pelaku korupsi demokratisasi. Atau apakah pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi politik dan sanksi sosial agar mereka konsisten dan amanah menjalankan daulat rakyat yang substantif, tandasnya. Vermonte: SBY Mungkin Lupa... Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte, menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya menjadi orang terdepan, yang mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan secara

langsung. Bukan dipilih oleh DPRD, sebagaimana wacana yang digagas mayoritas fraksi di DPR saat ini. Pasalnya, Presiden SBY kata Philips, merupakan tokoh pertama di negeri ini yang berhasil menduduki jabatan orang nomor satu, lewat pemilihan secara langsung. Dan ketika bicara perkembangan demokrasi, pola pemilihan presiden dengan pola pemilihan kepala daerah saat ini tidak dapat dipisahkan. SBY mungkin lupa, beliau yang dapat manfaat dari pelaksanaan pemilu langsung. Kalau tidak langsung, mungkin beliau tidak terpilih. Karena raihan kursi parlemen dari partainya saat itu bukan mayoritas. Saya menilai bicara pilkada berdiri sendiri, itu salah. Karena kita sudah sepakat basis kekuasaan kini berada di kabupaten/kota. Baik terkait administrasi maupun ďŹ nansial. Sehingga logika politiknya, rakyat di daerah yang ditanya pola yang mereka inginkan un-

tuk memilih kepala daerah, katanya dalam pertemuan sejumlah pemerhati pemilu dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/9). Selain itu, Philips juga menilai argumentasi yang dibangun seolah-olah penyebab banyaknya masalah dalam pilkada langsung karena penyelenggara yang tak kredibel, tidak tepat. Opini tersebut menurutnya, seakan melupakan kalau pihak yang selama ini berupaya mengubah hasil perolehan suara dalam pilkada langsung, oknum-oknum yang berasal dari parpol tertentu juga. Jadi yang harus dipahami, kalau pilkada dikembalikan ke DPRD, maka kita akan mundur. Kuncinya sekarang ada di pemerintah, Presiden SBY punya kesempatan 2 bulan lagi untuk mewariskan sesuatu yang sangat berarti bagi demokrasi Indonesia. Kalau dibiarkan, maka beliau akan meruntuhkan sendiri legacy yang terbangun dalam 10 tahun terakhir, katanya. (jpnn)

PPNS itu Ada, tapi Tiada Maksimalkan Fungsi, Pemprov Kerjasama dengan Polda PONTIANAK-RK. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar M Zeet Hamdy Assovie menilai, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar selama ini tidak berfungsi maksimal. Keberadaan PPNS bahkan nyaris tidak berfungsi dalam melakuksama tugas dan wewenangnya. Seperti PPNS yang telah mengikuti pendidikan di Pusdik Reskrim Mega Bandung, masih ada

yang belum mendapatkan surat keputusan penyidik atau belum dilantik, kata M Zeet di Pontianak belum lama ini. Selain itu kata dia, PPNS di lingkung an Pemprov Kalbar memiliki peralatan yang minim, terutama yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan. Belum lagi keterbatasan ruangan serta sarana transportasi. Namun kata M Zeet, untuk mengatasi persoalan

tersebut, Pemprov Kalbar melakukan kerjasama dengan penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Daerah Kalbar. Adanya kerjasama dengan Polri khususnya Polda Kalbar akan membawa semangat baru bagi PPNS Pemprov, untuk menata kembali PPNS. Kita ketahui keberadaan PPNS ini ada, tapi tiada, karena memang, begitu banyak tahapan tahapan yang perlu disempur-

nakan, katanya. Ia menjelaskan, untuk meningkatkan pengawasan, maka tugas Polri membimbing supaya PPNS itu menjalankan fungsinya dengan baik. Diharapkan tidak hanya dalam soal penegakan peraturan daerah yang dikeluarkan, jadi ini proses penegakan itu dibimbing oleh Polda, ucap M Zeet. Sekda berharap, kerjasama yang telah dibuat antara Pemprov dan Polda Kalbar itu

hendaknya berjalan sesuai prosedur dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Harus dijalankan, seperti persiapan ruangan, sarana dan prasarana dan pembiayaan untuk pekerja serta kesiapan dari transportasi. Kedepan PPNS di likungan pemerintah Provinsi Kalbar akan diberdayakan dengan maksimal, bagaimana PPNS dapat menegakkan peraturan daerah, serta ketertiban masyarakat semakin baik, pungkas M. Zeet. (dRe).

+Bagaimana di tingkat kabupaten/kota? -Di tingkat kabupaten/kota lebih sulit lagi. Mereka sama sekali tak terkait dengan perkoalisian di tingkat nasional. Jadi ini (keinginan KMP agar kepala daerah dipilih DPRD, red) hanya ambisi sakit hati elit politik nasional, yang membayangkan perkoalisian terjadi sampai tingkat daerah. Sekali lagi, ini hanya respon karena sakit hati (kalah pilpres, red), bukan berdasar kajian yang mendalam. ***

Desa Diharapkan Mampu Bentuk Regulasi SEKADAU-RK. Dalam menjalankan roda pemerintahan, desa harus berpedoman pada aturanaturan yang berlaku baik di tingkat nasional, daerah, maupun di desa itu sendiri. Desa juga bisa membentuk produk hukum sendiri berupa pengaturan maupun penetapan keputusan kepala desa yang mengatur segala sesuatu di lingkup desa masing-masing. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan p e r u n dang-undangan, telah diatur tata cara pembentukan r e g u lasi yang b e n a r Drs Yohanes Jhon, MM. ABDU SYUKRI dari asas pembentukan produk hukum sampai proses sosialisasi produk hukum tersebut. Aparatur bersama kepala desa diharapkan bisa menguasai bagaimana cara membentuk produk hukum di desa yang akan menjadi payung hukum dalam melaksanakan proses pembangunan di desa. Pemkab sudah memberikan pendampingan berupa pelatihan, tinggal ditindaklanjuti oleh desa masingmasing, kata Sekretaris daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon, belum lama ini. Tentu dalam menyusun produk hukum di desa tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sekda berharap aparatur desa memiliki keyakinan bahwa mereka pun sanggup merancang produk hukum sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan pembangunan di desa. Sebagaimana pembangunan nasional yang tidak terlepas dari prinsip otonomi, desa juga diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berkenaan dengan konteks tersebut, Sekda menekankan bahwa masing-masing Desa berhak menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Hukum adat harus ditegakkan. Desa bisa mempertegas hal tersebut melalui produk hukum desa masing-masing, pesan Sekda. (bdu)

metro

RAKYAT KALBAR Kamis , 11 September 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

Sutarmidji: Mejahijaukan Saja

Rencana Perampingan SOPD Digeber Lagi SINGKAWANG. Tidak lama lagi, anggota DPRD Kota Singkawang periode 20142019 akan dilantik. Di dalamnya terdapat 20 wajah baru. Aji mumpung bagi eksekutif untuk menggeber lagi rencana perampingan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Saya mohon kepada rekan-rekan di dewan, kita percepat perubahan SOPD, kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang usai mendengarkan Pendapat Akhir (PA) Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan 2014 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Singkawang, Rabu (10/9). Ajakan Awang ini tentu saja ditujukan kepada 20 anggota DPRD yang baru nantinya. Jumlah wajah baru ini lebih banyak dari dewan petahana sebanyak 10 orang. Ini demi kepentingan kita, karena SOPD merupakan alat untuk mencapai tujuan atau visi dan misi Kota Singkawang, katanya. Masih kepada anggota dewan yang baru akan dilantik, dengan harapan juga diamini dewan petahana, Awang menjelaskan, sesuai atau tidaknya alat untuk mencapai tujuan itu tergantung polesannya. Awang memang tampak sangat berharap dewan yang baru itu nantinya dapat menyetujui rencana perampingan SOPD Kota Singkawang. Pasalnya, rencana itu tidak tercapai lan-

PKL Bandel di Pasar Siantan PONTIANAK-RK. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji meminta Camat Pontianak Utara untuk membereskan kawasan Pasar Siantan yang dipadati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalan. Sekretaris camat di sini saya tantang apa yang bisa dibuat di Pontianak Utara ini. PKL yang banyak itu ditata, tapi belum ada tindakannya, belum kelihatan sama sekali hingga saat ini, ujar Sutarmidji dalam sebuah pertemuan di Pontianak Utara, kemarin. Intruksi yang diberikan Midji ‒ sapaan akrab ‒ Sutarmidji untuk membersihkan pedagang bandel yang menggunakan fasilitas

umum kerapkali disampaikan, namun aksi dari camat belum tampak. Padahal untuk melakukan hal tersebut cukup berkoordinasi dengan pihak terkait atau bisa mengeksekusi sendiri. Itu adalah jalur lambat di depan terminal, sekarang saya lihat tempat orang jualan pakai gerobak. Harusnya orang boleh jualan kalau malam pakai gerobak, tapi selesai jualan ya dibawa pulang, supaya orang bisa parkir, biar tidak padat jalannya, sederhana sekali, kata Wali Kota. Midji menegaskan, jika ada penolakan dari pedagang, camat bisa menempuh jalur hukum. Mereka yang melanggar dimejahijaukan atau dikenakan tipiring.

Kalau mereka tidak mau, ajukan ke pengadilan, tilang. Masyarakat kita harus seperti itu, katanya. Menyikapi pernyataan Wali Kota itu, Camat Pontianak Utara, Kiswanta menyatakan tidak perlu dilakukan penertiban secara paksa. Upaya pembinaan akan ditempuh dengan memberikan pengertian pada PKL di wilayahnya, dalam waktu dekat. Sebenarnya malu Pontianak Utara ini kotor, siapalagi yang membangunnya kalau bukan kita. Kita mengharapkan PKL taat pada aturan yang berlaku, mencari nafkah tapi tidak dengan melanggar aturan, ujarnya.

Kiswanta yang belum genap seminggu menjabat sebagai Camat Pontianak Utara ini berharap agar masyarakat Pontianak Utara khususnnya para PKL agar tidak hanya taat di jalur lambat depan pasar siantan saja, dapat mentaati peraturan yang dibuat pemerintah Kota Pontianak lainnya. Kita berupaya merapikan Pontianak Utara dari PKL, akan kita berikan pengertian karena mereka benarbenar melanggar ketertiban umum. Saya berharap PKL di Pontianak Utara tidak ada yang kena tipiring, mereka patuh, mau diarahkan, mau dibina, karena pemerintah bersedia menyediakan fasilitas, pungkasnya. (agn)

Hari Ini, Awang Lepas Calhaj Singkawang SINGKAWANG. Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi akan melepas keberangkatan 79 Calon Haji (Calhaj) di Balairung Kantor Walikota Singkawang, Kamis (11/9). Sebelum berangkat, Calhaj Singkawang akan mendapatkan pengarahan dari Walikota, kata Marhola, Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggara Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama

(Kemenag) Perwakilan Kota Singkawang ditemui tempat kerjanya, Selasa (9/9). Selanjutnya, Calhaj Kota Singkawang langsung berangkat menuju Asrama Haji Pontianak. Calhaj kita akan menginap selama satu malam di Asrama Haji, sekaligus juga akan mendapat pengarahan, ungkap Marhola. Keesokan harinya, Jumat

(12/9) sekitar pukul 05.00 atau usai Salat Subuh, 79 Calhaj Singkawang ke Bandar Udara (Bandara) Supadio Pontianak menuju Bandara Hang Nadim Batam. Setibanya di Batam, kata Marhola, Calhaj Singkawang bermalam untuk menyiapkan kekurangan-kekurangan administrasi. Besoknya, Sabtu (13/9) dari Batam, Calhaj Singkawang langsung

“KESEHATAN SAYA SEMAKIN MEMBAIK” Elista R.

Astika

Di usianya yang relatif muda, Astika, seorang ibu rumah tangga ini ingin menjaga kesehatannya dengan baik, pasalnya sejak kehamilan anak pertamanya ini, wanita berusia 29 tahun tersebut sering merasa sakit tulang, khususnya bagian belakang. Keluhan yang dirasakan karena bawaan kehamilan, hingga kini terkadang masih terasa. Untuk itu ibu 1 anak tersebut tidak ingin berlarut-larut merasakan sakit pada bagian tulang belakangnya. Wanita yang tinggal di Jl. Serindit, Palangkaraya ‒ Kalimantan Tengah ini selalu menjaga pola hidupnya agar tidak mudah terserang penyakit lainnya dan mencoba berobat ke dokter karena hingga kini nyeri pada

tulangnya masih sering terasa. Rasa sakitnya hingga 1 tahun setelah melahirkan ini masih saja sering kambuh, walaupun saya sudah berobat ke dokter. Hal ini membuat aktifitas saya jadi sering terganggu. Sampai suatu hari saya disarankan minum Damar oleh teman, awalnya tidak yakin, tapi untuk sembuh saya pun mau mencobanya. Ternyata benar, sejak minum Damar dengan teratur, sekarang kesehatan saya semakin membaik. Sakit pada tulang belakang kini sudah berangsur-angsur pulih dan jarang kambuh lagi, badan terasa enteng dan aktifitas pun kembali lancar, tuturnya dengan penuh rasa syukur. Damar dibuat dari propolis murni yang memiliki takaran dan komposisi yang tepat tanpa campuran alkohol sangat efektif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Dalam Damar terdapat kandungan flavonoid yang berfungsi sangat baik untuk tubuh, yaitu untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, memblokade prostaglandin yang menyebabkan nyeri, merangsang pembentukan sel darah

putih, mencegah alergi, berperan sebagai anestetik (antinyeri), anti-peradangan, antiinﬂamasi, penetral racun, antibiotik, antifungi (antijamur), antioksidan, antiseptik, antikanker, sampai antitumor. Maka dari itu lebih dari 300 penyakit dapat ditumbangkan oleh Damar. Khasiat Damar dapat anda buktikan dengan mengoleskan pada luka, luka tersebut akan cepat sembuh. Jika anda minum Damar di pagi hari sebelum sarapan, anda akan merasakan tubuh anda lebih sehat sepanjang hari. Untuk satu kali pakai cukup beberapa tetas Damar saja sehingga satu kemasan bisa dipakai untuk waktu yang relatif lama. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi www. damarpropolis.com. Ingat, hanya Damar yang terbuat dari propolis murni tanpa campuran alkohol, bukan yang lain! Bagi yang membutuhkan Damar kini bisa didapatkan di apotek/toko obat terdekat di kota anda. Atau hubungi telp. 08125324-9757.

diterbangkan ke Arab Saudi, ungkapnya. Kali ini, Marhola juga mengingatkan Calhaj Singkawang untuk tidak membawa barang-barang yang memang sudah dilarang untuk dibawa. Diharapkan Calhaj menjaga kesehatannya, sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk, dan menjadi haji yang mabrur, harapnya. (dik)

Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Raperda APBD Perubahan 2014 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Singkawang, Rabu (10/9). MORDIADI taran berhadapan dengan dewan periode saat ini. Jauh hari, Awang sudah mengajukan draft (konsep) revisi SOPD kepada DPRD Kota Singkawang. Tetapi hingga hampir berakhirnya masa jabatan anggota dewan saat ini, revisi itu belum juga disetujui. Perampingan pun tertunda sampai waktu yang tidak ditentukan. DPRD periode 20092014 memiliki berbagai alasan penundaan revisi SOPD tersebut. Diantaranya menyangkut permintaan pemerintah pusat agar SOPD daerah tidak direvisi sebelum revisi PP 41. Kontan persoalan ini sempat memanaskan hubungan eksekutif dengan legislatif Singkawang. Akhirnya, rencana perampingan itu bak hilang ditelan bumi. Sehingga ramai yang berasumsi kalau Awang sudah bosan mendorong dewan untuk setuju atau tidak menunda perampingan SOPD. Tetapi asumsi itu keliru. Malah kemarin Awang mengaku bersyukur beberapa waktu lalu SOPD tidak revisi. Alhamdulillah, saya juga

merasa bersyukur kemarin SOPD tidak ketuk palu, katanya. Awang bersyukur tersebut, lantaran ada kaitannya dengan Presiden RI yang baru yang kemungkinan mengubah format kabinet. Kita tunggu susunan Departemen (Kementerian), sepanjang kita tidak melanggar aturan, jelasnya. Perubahan di pusat itu hampir bersamaan dengan di Kota Singkawang, karena Kota Amoy ini juga akan memiliki 20 anggota dewan baru. Sehingga peluang baru untuk menggolkan rencana perampingan SOPD yang dikumandangkan Awang sejak duduk di kursi rakyat di masa silam. Jadi harus dirampingkan, tegasnya. Keharusan itu, jelas Awang, demi menghemat keuangan daerah. Banyak yang mengatakan ramping tidak hemat. Padahal paling hemat, misalnya 30 SKPD menjadi 15 SKPD maka minimal mobil dinas juga berkurang dari 30 menjadi 15 unit. Mobil berkurang, bensin dan ban juga berkurang, katanya. (dik)

PIMPINAN,STAF DAN PEGAWAI

KANTOR CAMAT LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES Atas Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2014-2019 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkayang Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bengkayang, Tanggal 9 September 2014.

PIMPINAN,STAF DAN SELURUH KARYAWAN

CV. SEPOGOT CERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Mengucapkan

Tertanda,

SUKIRNO

Tertanda,

KARTINA IRIN

CAMAT

UMAR.S, A.MD

SEKRETARIS CAMAT

PIMPINAN,STAF DAN SELURUH PEGAWAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES Atas Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2014-2019 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang

Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkayang Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bengkayang,Tanggal 9 September 2014.

Tertanda,

DRA.ANASTASIA MARIA

DRS.ANTONIUS TONI,M.SI

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

DIREKTUR

DIREKTUR, STAF DAN SELURUH PEGAWAI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN BENGKAYANG

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES Atas Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2014-2019 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Pada Rapat Paripurna IstimewaDPRD Kabupaten Bengkayang Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bengkayang Tanggal 9 September 2014. Tertanda,

YOSEF.G, S.KEP., MM

DINKES P-IRT NO. 209321601308

DIREKTUR

PIMPINAN,STAF DAN SELURUH PEGAWAI

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKAYANG

PENGUMUMAN LELANG ASSET PT. METRO BATAVIA (DALAM PAILIT) Tim Kurator PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2013, Jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 2013 akan melakukan penjualan secara lelang dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, atas asset PT. Metro Batavia (DalamPailit) dalam kondisi apa adanya (as is), berupa : LOT 1 1 (satu) unit Pesawat Udara Boeing B 737-300, Registasi PK-YVW Nomor Seri : 23319, yang terletak di kawasan Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat; - Harga Limit sebesar Rp. 233.620.000,-(dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); - Uang Jaminan Lelang Sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) LOT 2 21 (dua puluh satu) unit Ground Support Equipment (GSE) pesawat yang terletak dikawasan Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, terdiri dari 3 (tiga) unit Towing Tractor, 5 (lima) unit Passanger Stair, 1 (satu) unit Towbar dan 1 (satu) unit Main Jack, 10 (sepuluh) unit Baggage Car, dan 1 (satu) unit Bus GTC/GPU; - Harga Limit sebesar Rp. 276.500.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); - UangJaminan Lelang Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ju ta rupiah)

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES Atas Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2014-2019 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Pada Rapat Paripurna IstimewaDPRD Kabupaten Bengkayang Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bengkayang Tanggal 9 September 2014. Tertanda,

IR. SUPRIADI KEPALA DINAS

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang : Hari/Tanggal : Rabu/17 September 2014 Waktu : Jam 14.00. WIB. Te m p a t : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Jalan Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat Syarat dan Informasi Lelang : 1. Barang dijual apa adanya, secara pakets esuai daftar diatas; 2. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui obyek lelang yang ditawar, keadaannya pada hari itu, segala cacat dan kekurangannya, serta segala risiko dan kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas obyek lelang dimaksud; 3. Penawaran dilakukan dengan secara tertulis dan tertutup dengan amplop yang disediakan oleh Pejabat Lelang; 4. Pihak yang berpartisipasi dalam pelelangan (“Peserta Lelang”) wajib menyetorkan Uang Jaminan Lelang atas masing-masing objek lelang yang diminati/dipilih sebagaimana tersebut diatas melalui PT. BNI (Persero) Cab. Pontianak, Nomor Rekening 0076050464 a/n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak yang harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang. Kami tidak melayani setoran Uang Jaminan Lelang pada hari lelang; 5. Peserta lelang wajib memiliki dan membawa identitas diri (KTP/SIM) pada saat pelaksanaan lelang, serta menyerahkan fotocopy Identitas dimaksud pada saat pendaftaran; 6. PendaftaranLelangdilakukan paling lama 1 (satu) jam sebelumpelaksanaanlelang; 7. Pihak yang berpartisipasi dalam pelelangan (“Peserta Lelang”) wajib menyetorkan Uang Jaminan Lelang atas masing-masing objek lelang yang diminati/dipilih sebagaimana tersebut diatas melalui PT. BNI (Persero) Cab. Pontianak, Nomor Rekening 0076050464 a/n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak yang harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang. Kami tidak melayani setoran Uang Jaminan Lelang pada hari lelang; 8. Peserta lelang / kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang, Pemberian Kuasa kepada pihak lain untuk mengikuti lelang harus secara tertulis dan bermaterai cukup (Rp. 6000); 9. Pemeriksaan atas obyek lelang (Open House) dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Jam 10.00 s/d. 15.30 WIB di Kawasan Bandar Udara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Kantor Tim Kurator PT. Metro Batavia (dalam Pailit) dan menunjukan asli bukti setor uang jaminan; 10.Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi kewajibannya selambat–lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang, ditambah dengan bea lelang pembeli sebesar 3 % (tiga persen), apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain–lain. SelainituPemenangLelangdiharuskanmembayarbiayadan/ ataupajak–pajak yang relevan atas Obyek Lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku; 11. Peserta Lelang yang memenangkan Lelang wajib membayar Parking Fee (Biaya Parkir), Biaya Pengeluaran serta biaya Ke-Bandar-Udaraan lainnya kepada pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) dan kepada pihak Otoritas Bandara Departemen Perhubungan RI serta kepada pihak lainnya, yang jumlahnya dapat ditanyakan langsung kepada pihak PT. Angkasa Pura II (Persero) dan Otoritas Bandara Departemen Perhubungan RI tersebut; 12.Peserta Lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil Uang Jaminan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak di Jalan Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat,tanpa dipotong biaya apa pun dengan membawa materai Rp. 6000,00; 13.Pelaksanaan lelang dapat dibatalkan/ditunda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan Peserta Lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggungjawab Peserta Lelang sepenuhnya; 14.Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Kurator selaku Penjual dan/atau Pejabat Lelang dan KPKNL Pontianak selaku Pelaksana Lelang, atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembatalan/penundaan/pelaksanaan Lelang dengan alasan apapun juga; 15.Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Tim Kurator PT. Metro Batavia (dalamPailit) Ruko Cempaka Mas Blok B–24, Jalan Let jend. Suprapto, Jakarta Pusat 10640, Telp. 021-42870830, Fax. 021 42870832, e-mail : kurator.batavia@gmail.com

PIMPINAN ANGGOTA DAN SELURUH STAF, BESERTA SIMPATISAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD-GOLKAR) KABUPATEN BENGKAYANG

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES

KABUPATEN BENGKAYANG

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES

Atas Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2014-2019 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkayang Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bengkayang,Tanggal 9 September 2014.

Tertanda,

NURAT,SE

NOBERTUS EKO SUTARDIONO,A. Md Md

KETUA KNPI

SEKRETARIS KNPI

PIMPINAN, STAF BESERTA SELURUH ANGGOTA DAN SIMPATISAN DEWAN PIMPINAN CABANG

PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC-HANURA) KABUPATEN BENGKAYANG

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES

Atas Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2014-2019 Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang

Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkayang Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bengkayang Tanggal 9 September 2014.

& SELAMAT DAN SUKSES

KEPADA ANGGOTA DPRD DARI

PARTAI GOLONGAN KARYA YOHANES PASTI,SH., MH YAKOP

IR. SIMAN SIAHAAN TONI PANGERAN

PARTAI HATI NURANI RAKYAT YAHUDA,A.MD

JONY ABDULLAH

BADARUDIN,SH

PETRUS

Tertanda,

Jakarta, 11 September 2014 PT. Metro Batavia (dalam Pailit)

YOHANES PASTI,SH.MH

NORMIN AJAE, S.TH

ttd.

KETUA DPD

SEKRETARIS DPD

Tim Kurator

PENGURUS ,STAF DAN SELURUH ANGGOTA

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI)

STEPANUS ATY, SE,. MM

YAHOBUS SITOLIN

KETUA DPC

SEKRETARIS DPC

RAKYAT KALBAR

Pro EKBIS

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 2 (kedua) September 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.200 22.000 50.000 115.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 24.000 60.000 120.000 65.000 125.000 16.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Kamis, 11 September 2014

Elpiji 12 Kg Naik Rp1.500 JAKARTA-RK. PT Pertamina telah resmi memberlakukan kenaikan harga elpiji 12 kilogram mulai Rabu (10/9). Kenaikan harga elpiji non subsidi ini sebesar Rp 1.500 per kilogram atau Rp 18 ribu per tabung. Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya, besaran kenaikan tersebut telah mendapat restu dari pemerintah. Pemerintah setuju usulan Pertamina menaikkan secara bertahap harga elpiji 12 kg non subsidi ini karena menyangkut urusan korporasi. Kapan dan berapa kenaikannya diserahkan ke Pertamina, ujar Hanung dalam jumpa pers di kantornya. Dengan begitu, harga jual rata-rata elpiji 12 kg naik menjadi Rp 7.569 per kg dari sebelumnya Rp 6.069 per kg. Bila sebelumnya, harga elpiji 12 kg di agen Rp 7.731 per kilogram atau Rp 92.800 per tabung. Nantinya lanjut Hanung, harga elpiji 12 kg di tingkat pengecer bakal meningkat menjadi Rp 21-22 ribu per tabung, lantaran ada biaya transportasi dan margin pengecer. Jika ditambah biaya angkutan, ﬁlling fee, margin agen, dan PPN, harga jualnya di tingkat agen kini menjadi Rp 9.519 per kg atau Rp 114.300 per tabung. Kalau harga warung memang lebih mahal Rp 3-5 ribu dari harga agen, tambahnya. Pertamina Tekan Kerugian Rp 452 Miliar Dengan adanya penyesuaian harga ini, Pertamina berharap dapat menekan kerugian bisnis elpiji 12 kg di tahun ini sebesar Rp 452 miliar. Diharapkan bisa menjadi Rp 5,7 triliun dari prognosa semula Rp 6,1 triliun dengan proyeksi tingkat konsumsi elpiji 12 kg mencapai 907.000 metric ton, ujar Hanung Budya dalam jumpa pers di kantornya. Kerugian tersebut, kata Hanung masih melebihi proyeksi RKAP 2014 sebesar Rp 5,4 triliun yang dipatok

pada asumsi CP Aramco sebesar US $ 833 per metric ton dan kurs Rp 10.500 per dolar Karenanya, Pertamina juga telah menyampaikan kembali roadmap penyesuaian harga elpiji 12 kg secara berkala

dalam rapat koordinasi dengan pemerintah, di mana penyesuaian tersebut dapat dilakukan secara otomotis setiap enam bulan hingga mencapai harga keekonomian di tahun 2016. Nah, untuk menjamin kelancaran pa-

sokan kepada konsumen, Pertamina memastikan ketersediaan suplai elpiji di masyarakat aman, untuk Elpiji 12 kg maupun elpiji 3 kg. Kami akan meningkatkan stok elpiji, di mana status hari ini dalam kondisi aman di atas 16 hari. Pertamina juga melakukan optimalisasi jakur distribusi elpiji melalui SPBU dan juga modern outlet, serunya. Selain itu, Pertamina juga melakukan monitoring distribusi elpiji 3 kg sampai pangkalan dengan aplikasi SIMOL3K (Sistem Monitoring Penyaluran Elpiji 3kg). Dalam menyongsong penyesuaian harga ini, Pertamina juga telah melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan pengguna elpiji secara berkala. (jpnn)

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA INDONESIAN YOUTH ENTREPRENEUR ASSOCIATION BADAN PENGURUS CABANG KABUPATEN KUBU RAYA Mengucapkan

Selamat dan Sukses Kepada

DICKY ARIANTO PADMADIPURA, SE Ketua Dewan Pembina HIPMI Badan Pengurus Cabang Kabupaten Kubu Raya

Produksi Rokok Tak Lagi Mengebul JAKARTA - Pengetatan berbagai regulasi dan tarif untuk komoditas hasil tembakau rupanya berhasil mengerem laju produksi rokok. Memasuki bulan ke-9 tahun ini, pemerintah memangkas proyeksi produksi rokok tahun ini.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai Susiwijono Moegiarso mengatakan, berdasar analisis cukai terbaru hasil pemantauan di lapangan, produksi rokok sepanjang tahun ini diperkirakan tidak akan mencapai 360 miliar batang sebagaimana yang diproyeksikan pada awal tahun. Perkiraan kami, volume produksi rokok tahun

Yang telah dianugerahi penghargaan sebagai

ini hanya akan mencapai 353 miliar batang, ujarnya kepada Jawa Pos Senin (8/9). Meski laju volume produksi rokok tidak setinggi proyeksi awal, namun angkanya tetap lebih tinggi dibanding realisasi produksi rokok pada tahun 2013 yang sebesar 341,9 miliar batang. Menurut Susiwijono, hal ini merupakan imbas dari ekspansi produsen rokok.(jpnn).

EQUATORIANA

INDONESIAN BEST ENTREPRENEUR AWARD 2014 Sabtu, 6 September 2014 Di Grand Ballroom Hotel Lumiere Jakarta Atas dedikasinya menyumbangkan pemikiran dan mendorong kemajuan pembangunan di Indonesia, terutama mengharumkan nama Kalimantan Barat

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Pengurus Cabang Kabupaten Kubu Raya

Mohamad Qadhafy

Robby Rolf

Heni Maryati

Ketua Umum

Plt. Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Sumber : inilah.com

Tanggapan

Sms Warga Malah Tersenyum Bro, mantan Korlantas sudah jadi tersangka simulator SIM, ehh kok malah tersenyum. Biarin saja lah bro, mereka kan muka tembok, muka tak berdosa, terlalu. 082350687903 27-8-2014

14.29

Mengandung babi? Untuk BPOM Pontianak. Coba diteliti, apakah benar permen Yupi positif mengandung babi? Kalau positif/tidak, tolong disampaikan lewat tv lokal yang ada di Kota Pontianak, biar masyarakat pada tahu. 085750053139 8-9-2014 13.22 HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

Polisi adalah alat negara untuk mengamankan dan menyelamatkan negara dari semua kejahatan tanpa kecuali, bukan pengkhianat negara! Jika masih ada penjahat berseragam Polisi di negeri ini, adalah musuh berat Polisi yang benarbenar berjiwa Polisi. Polisi yang sejati adalah Polisi yang dapat ciptakan Polisi dan masyarakat berjiwa Polisi. Bilamana masih banyaknya penjahat berseragam Polisi di negeri ini, hukum di negeri ini akan hancur berantakan. Akibatnya, terjadilah maraknya korupsi, kejahatan politik & penyalahgunakan kekuasaan/ wewenang berdampak proyek asal jadi, ilegal loging, ilegal mining/ peti spektakuler berdampak ancaman merkuri & kerusakan lingkungan, ilegal ﬁshing, narkoba masuk desa, perjudian, penylundupan, diskotik tempat pesta narkoba, HIV/AID, pesatnya perbudakan bermodus TKI, perambahan hutan lindung dan taman nasional, perampokan dan pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Ibrahim Myh. 081288673500 7-9-2014

14.47

Pengguna narkoba semakin meluas, menyebabkan Indonesia jadi target pasar bagi sindikat narkotika internasional. Berbagai cara dilakukan sindikat lintas negara untuk memasukkan narkotika ke Indonesia, baik melalui darat, laut dan udara. Indonesia pun disebut sebagai good market and good price. Suplai narkoba dikirim menggunakan orang-orang dari negara Afrika, Iran dan orang-orang Asia seperti Vietnam dan Malaysia, serta melalui Australia. Bahkan, kini sering menggunakan orang Indonesia sendiri. Modus yang dilakukan sindikat internasional pun terus diperbarui. Mulai dari memasukkannya ke bungkus sabun hingga di dalam kitab suci seperti Alquran dan Injil, spare part kendaraan, botol shampoo dan sabun sachet. Ironisnya, penyalahgunaan narkoba juga masuk ke lingkungan pejabat negara, tidak terkecuali Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, keberadaan BNN bukan cuma di pusat, tapi juga di daerah. Di satu sisi, pemerintah begitu getol dan keras melawan peredaran narkoba, tetapi fakta sosialnya, peredaran narkoba juga begitu gencar. Tertangkapnya AKBP Idha Endri Prasetiono dan Bripka MP Harahap oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jumat (29/8) lalu, karena membawa narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, membuktikan fakta serangan sindikat narkoba ke Indonesia benar adanya. Tidak hanya itu, BNN pun memberikan sebutan lain untuk Lapas Klas II A Pontianak sebagai Pasar Besar Narkoba . Dari jalur masuk barang, aparat penegak hukum, hingga tempat memberikan hukuman, semua sudah terkontaminasi enaknya menangguk duit haram bisnis narkoba. Seperti diketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obatobatan berbahaya. Istilah narkoba ini sangat berkaitan dengan senyawa yang memberi efek kecanduan bagi para penggunanya. Bahaya narkoba tidak hanya berpengaruh pada ﬁsik, tetapi bisa mengganggu mental atau jiwa pecandu narkoba tersebut. Menurut anda?

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS SMS dan dan BBM BBM bisa (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 25.000,00, Full color: 35.000,00. Iklan baris: 7.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS k

untu

Dinas Pendidikan Kubu Raya juga menyatakan ijazah tersebut tidak sah dan akan dimusnahkan, Ruhermansyah PONTIANAK-RK. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kubu Raya untuk membatalkan pelantikan Caleg terpilih Rahmad S daerah pemilihan Sungai Kakap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah SH. Memang benar laporan tersebut. Awal dugaan yang dilaporkan Bahrudin (Ketua PAC PKB Sungai kakap) bahwa ijazah paket c Rahmad S palsu. Setelah kita crosscek ternyata cara mendapatkan paket C itu yang tidak sesuai prosedur, terang Ruhermansyah dihubungi via seluler, Selasa (9/9) malam. Ia menjelaskan, setelah pihaknya melakukan penelusuran dan penelitian atas ijazah paket c Rahmad S, ternyata memang benar ada kesalahan. Dinas

Romahurmuzy

Pendidikan Kubu Raya juga menyatakan ijazah tersebut tidak sah dan akan dimusnahkan, kata Ruhermansyah. Berdasarkan bukti itu, kata dia pihaknya telah merekomendasikan kepada KPU Kubu Raya. Isi rekomendasi tersebut yang pertama meminta KPU untuk memastikan ke Dinas Pendidikan soal ijazah paket c terlapor (Rahmad S) dan minta kepastian pencabutan, beber Ruhermansyah. Apabila surat pencabutannya sudah ada atau sudah sampai ke KPU Kubu Raya, lanjut Ruhermansyah, maka pihaknya meminta pembatalan pelantikan Rahmad S. Kami merekomendasikan untuk membatalkan Rahmad S sebagai Caleg terpilih, katanya. Sebelumnya, Ketua PAC PKB Sungai Kakap, Bahrudin mendatangi Kantor KPU Kubu Raya, Senin (8/9). Bahrudin tidak sendiri, ia ditemani Ketua DPD Laskar Pemuda Melayu Kalbar, Darwin Hanjaya. Kedatangan Bahrudin itu untuk mempertanyakan hasil tindaklanjut KPU Kubu Raya terhadap rekomendasi Bawaslu

Prabowo Kecewa Ahok Pergi Tanpa Pamit

J AKARTA . Ketua DPP Partai Persatuan pembangunan (PPP) Ahmad Dimyati Natakusuma, menyatakan pihak-pihak yang memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) sebagai Ketua Umum PPP telah melakukan tindakan makar dan melawan konstitusi. Pria yang kini menjabat Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan bahwa SDA hanya bisa diberhentikan lewat Muktamar sebagaimana diatur dalam Undang-undang partai politik dan AD/ART partai. Bukan main hukum rimba. Ada mekanismenya. Kecuali Ketum mengundurkan diri, berhalangan tetap dan putusan inkracht pengadilan menyatakan bersalah dipidana. Yang lainnya tidak bisa dijadikan alasan memberhentikan ketum, kata Dimyati dikonﬁrmasi lewat pesan singkat, Rabu (10/9). Ia menganalogikan jika menteri-menteri tidak akan bisa memberhentikan seorang presiden. Karena itu, Dimyati menyebut pihak-pihak yang telah memberhentikan SDA melakukan tindakan makar. Mereka yang memberhentikan ketum itu sudah makar, kudeta dan melakukan persengkokolan jahat dan melanggar UU Parpol, tegasnya. Saat ditanya apakah persoalan ini akan dibawa ke pengadilan? Dimyati menjawab lugas. Menurutnya, persoalan itu akan diselesaikan dalam Muktamar PPP yang akan diselenggarakan. (jpnn)

Prabowo Subinato dan Basuki T Purnama alias Ahok-foto: dok. Jpnn JAKARTA. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara atas hengkangnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok. Ditemui di sela-sela silaturahmi Koalisi Merah Putih di Jakarta, Rabu (10/9) malam, Prabowo mengaku ikhlas ditinggal kadernya itu. Masuk dan mundur dari partai itu hak warga negara. Saya tidak sakit hati, masak sakit hati, kata Prabowo. Namun bekas calon presiden itu merasa sedikit kecewa karena kepergian Ahok sangat tiba-tiba.

Menurut Prabowo, Ahok tidak pernah berpamitan kepadanya. Ya toto kromo, antara manusia etikanya mungkin harusnya ada norma-norma, begitu ya, ucapnya. Mantan Danjen Kopassus TNI itu juga sempat membantah bahwa partainya memperlakukan Ahok dengan buruk. Ditegaskannya, selama ini Gerindra selalu mendukung seluruh program-program serta gagasan Ahok. Gerindra itu yang mencalonkan Ahok saudara, tegas Prabowo. Seperti diketahui, hari ini Ahok

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT DI BUTUHKAN SEGERA

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub : Mulyadi 08125639448

HUB TELP.

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

PELUANG INCOME Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang. Hub : 081352112659 (Suhardin)

0822 7681 5430 0877 6819 1666

Ingin berlangganan Haria Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Indra: 085245686818

HUB/SMS”BERMINAT”

ERTIGA

Mega Carry Extra DP. 18.340.000 Cicilan 2.438.900

PROMO IDUL FITRI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

MENERIMA PANGGIL AN

PEMIJATAN TRADISIONAL HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

A H O K

NATA

0852 4541 2468 BB : 29D9FFBE

0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

Karim: Boleh Membawa Keluarga Maksimal Lima Orang

Dewan Singkawang Terpilih Akan Dikarantina SINGKAWANG-RK. Satu hari sebelum dilantik (H-1), 30 anggota DPRD Kota Singkawang periode 20142019 akan dikarantina di Hotel Dangau Singkawang. Sementara pelantikan para wakil rakyat itu akan digelar di Ruang Rapat Utama, DPRD Kota Singkawang, Selasa (16/9) mendatang. Sebelum acara pelantikan dimulai, 30 anggota dewan ini akan dijemput di Hotel Dangau menuju Gedung Dewan, kata Karim SH, Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Persidangan dan Risalah, Sekretariat DPRD Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/9). Dewan terpilih itu terdiri atas Lie Khian Loy, Su Mian, Sujianto, Tjhai Chui Mie, Anton Triady, Rusdi, Sun Silpendy, Sun Vonny, Husin, Karmayadi, Angguang, Hariyanto, Anewan, Sumberanto Tjhitra dan Tjun Kie Tjhin. Kemudian, Theresia Pones, Tambok Pardede, Tavip Putra Purba, Victorianus, Dido Sanjaya, Tasman, Sesanti Patharay, Sodi M Idris, Eka Chandra, Suriandi, Li Kim Jun, Roni Burhan, Lo Abidin, Nehemia, Muhammadin. Menurut Karim, karantina terhadap 30 dewan terpilih ini dilakukan agar tidak ada lagi anggota Dewan yang

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

ketinggalan atau saling tunggu sebelum pelantikan. Jadi nanti mereka serentak datangnya ke lokasi pelantikan, ujarnya. Panitia pelantikan sudah menyiapkan 450 undangan. Lantaran tempat pelantikan terbatas, kata Karim, masing-masing anggota Dewan terpilih hanya boleh membawa maksimal lima orang keluarganya. Persiapan secara menyeluruh dilaksanakan Kamis (11/9) besok. Untuk gladiresiknya digelar pada 15 September mendatang sekitar pukul 00.09. Rencananya, pelantikan akan dihadiri Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH. Segala sesuatunya sudah disiapkan untuk menyukseskan acara pelantikan Dewan yang baru ini, kata Karim. Ia menambahkan, untuk pengamanan juga sudah dikoordinasikan dengan Polres Singkawang, Dishubkominfo dan Satpol PP Kota Singkawang. Suratnya untuk pengamanan sudah kita kirim, kata Karim. Pihaknya, kata dia juga menyiapkan tenda di halaman DPRD Kota Singkawang untuk mengantisipasi membludaknya masyarakat yang ingin menyaksikan langsung prosesi pelantikan. Di depan ruang pelantikan juga dipasang dua unit televisi, pungkas Karim. (dik)

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

Ruhermansyah

Menjual :

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

(tanpa kerja) (www.indofxexpress.com)

Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Julianus Ratno

PD. ANEKA BATU ALAM

7089235

Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

ijzah yang bersangkutan palsu dan tidak benar. Jadi kami minta kepada KPU untuk bekerja profesional, secara objektif, harap Bahrudin.

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675

SEDOT WC

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji: 0852 45084541

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hub Dedy: 081256056477

resmi mengajukan surat pengunduran dirinya dari Gerindra. Dukungan Gerindra terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi alasannya. Hengkangnya Ahok memunculkan reaksi keras sejumlah petinggi Partai Gerindra. Namun, reaksi itu dinilai justru berpotensi menjadi bumerang. Pasalnya, saat ini elektabilitas Ahok sebagai wakil gubernur sedang tinggi-tingginya. Boleh jadi Ahok mundur karena mayoritas masyarakat mendukungnya saat ini. Artinya sindiran dari pengurus Gerindra bisa menjadi bumerang, ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio saat dihubungi, Rabu (10/9). Namun ia juga mengingatkan, hal sebaliknya bisa terjadi kalau Ahok tidak bisa mempertahankan kinerjanya. Terutama nanti setelah resmi naik pangkat jadi gubernur. Jika hal itu terjadi, maka Gerindra lah yang akan sangat diuntungkan. Politik itu dinamis, jika ke depannya kinerja Ahok buruk maka dukungan untuknya pun akan merosot. Sebaliknya Partai Gerindra akan kebanjiran pendukung, kata Agung. Seperti diberitakan, pengurus Partai Gerindra seperti Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Sekretaris Jendral Ahmad Muzani serta Ketua DPD DKI Jakarta M Tauﬁk mengeluarkan pernyataan yang merendahkan Ahok. Intinya, mereka bertiga menyebut Ahok sebagai kader yang minim prestasi dan kontribusi serta tidak loyal kepada partai. (jpnn)

EKO SERVICE

WIN ONE KARAOKE membutuhkan tenaga kerja Soundman & Bartender (Pria & Wanita), Akunting & Kasir (Wanita), menguasai komputer, memiliki pengalaman dibidangnya. Lamaran diantar ke Jl. Budi Karya No. D1-D4, Telp. 0561-762330

Biro

setempat terkait kasus ijazah palsu Caleg terpilih daerah pemilihan Sungai Kakap dari PKB, Rahmad S. Kedatangan saya ke KPU ingin mempertanyakan perkembangan rekomendasi dari Bawaslu. Tapi hari ini (kemarin, red) kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti, karena ketua KPU tidak ada di tempat, kata Bahrudin. Dikatakannya, berani mendatangi KPU karena sudah mendapatkan bukti dari Dinas Pendidikan Kubu Raya yang menyatakan bahwa Ijazah SMA/Sederajat (Paket C) yang digunakan Rahmad S untuk persyaratan pencalegan tidak sah dan akan dimusnahkan. Pemalsuan ijazah itu, kata dia sangat memalukan, khususnya bagi PKB. Sebab, syarat utama untuk pencalegan adalah minimal harus tamat/lulus SMA atau sedarajat. Okelah kalau waktu klariﬁkasi dan veriﬁkasi tidak dapat mengecek kebenaran ijazah tersebut. Tapi setelah mendapatkan surat pernyataan dari Diknas, ini sudah nyata bahwa

Pengamat: Serangan Gerindra Bisa Jadi Bumerang

Dimyati: Pemecatan SDA Tindakan Makar

Karyawan/ti refleksi bagi hasil dan karyawati salon, berminat langsung kesalon akhim 2 Jalan Merapi No. 161 Telp. 0561-742760

Kamis, 11 September 2014

Bawaslu Kalbar Rekomendasikan Pembatalan Pelantikan Rahmad S

SDA Dipecat Demi Marwah PPP

JAKARTA. Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy menyatakan pihaknya memang sudah memutuskan untuk memberhentikan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA). Pria yang akrab disapa Romy itu mengaku partainya ingin agar Suryadharma benarbenar fokus menghadapi kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat semalam berikan saran ke SDA untuk berhenti sebagai ketum dengan sebuah kelaziman dan kehormatan marwah organisasi agar tak terkait dengan kasusnya. Ini keprihatinan kita agar beliau punya waktu untuk penyelesaian masalahnya, ujar Romy dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Rabu, (10/9). Menurut Romy dalam aturan AD-ART PPP pihaknya berhak mengadakan rapat harian untuk memberhentikan ketua umum. Aturan ini, kata dia, memang berbeda dengan partai politik lainnya. Sesuai dengan pasal 12 AD ART, sambungnya, juga telah ditunjuk Plt ketua umum PPP yaitu Emron Pangkapi. Ini, ujarnya, sudah disetujui seluruh ketua majelis yang hadir dalam rapat Selasa malam lalu. Kami terimakasih untuk Pak Suryadharma Ali. Nanti Mukernas 24-25 September akan kukuhkan Plt Ketum. Lalu kami akan tetapkan waktu muktamar untuk pemilihan ketua umum, imbuh Romy. Sejak bulan Mei lalu nama SDA memang sudah diwacanakan diberhentikan karena ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana haji 2012-2013. Namun, keputusan itu baru terealisasi saat rapat harian DPP PPP, kemarin malam. (jpnn)

RAKYAT KALBAR

PASANG IKLAN di Biro Harian

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139 SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

CARA MUDAH

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via telp/email/SMS 2. Siapkan materi iklan 3. Kirim materi via email/BBM/SMS 4. Materi kami desain 5. Pembuatan form order 6. Pembayaran 7. Iklan siap tayang

SOAL BIAYA...? TENTU PASTI HEMAT!!!

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR LT. 3 JL. ARTERI SUPADIO KM 3,5 KUBU RAYA Hotline : (0561).768677 HP: 0852 454 11544 PIN: 73F2B87C Email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014

Investigator Belanda: MH17 Ditembak Rudal

Serpihan MH17 setelah jatuh di perbatasan Ukraina-Rusia. FOTO: Ist DEN HAAG ‒ Teka-teki penyebab jatuhnya pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH17 di wilayah Ukraina yang dikuasai proRusia pada 17 Juli lalu akhirnya terjawab. Badan Keselamatan Belanda Selasa (9/9) merilis hasil awal penyelidikan mereka terkait dengan ledakan pesawat yang merenggut 298 nyawa itu. Hasilnya, burung besi tersebut dihantam beberapa benda dengan kecepatan tinggi dan akhirnya meledak di udara. Penerbangan MH17 Malaysia Airlines meledak di udara karena ada kerusakan struktur oleh beberapa benda yang berkekuatan besar dari luar yang mengenai pesawat, tulis laporan itu. Laporan tersebut dikeluarkan sehari setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada Rusia. Yakni, atas peranan Moskow yang mempersen-

jatai pemberontak Ukraina. Laporan itu memang tidak secara jelas menyebutkan bahwa pesawat meledak karena tembakan misil. Namun, penjelasan yang diberikan semakin menguatkan tudingan bahwa pesawat Boeing 777 yang terbang dari Amsterdam, Belanda, menuju Kuala Lumpur, Malaysia, tersebut memang ditembak misil BUK. Berbeda dengan misil pada umumnya, BUK tidak meledak saat mengenai target. Misil BUK meledak di dekat target dan mengeluarkan peluru kecil-kecil. Peluru kecil-kecil itu lantas meledak saat mengenai target serta membuat kerusakan yang besar dan luas. Tidak ada indikasi bahwa MH17 terjatuh karena ada kesalahan teknis atau tindakan (salah) dari para kru, jelas laporan tersebut. Meski hasil penyelidikan

sudah keluar, belum diketahui dengan pasti penembak pesawat komersil yang sedang melintas di Donetsk, Ukraina Timur, itu. Sebab, tentara Ukraina atau pemberontak pro-Rusia sama-sama memiliki misil BUK. Pada saat kejadian, rudal milik dua pihak samasama aktif. Negara-negara barat dan Ukraina menuding bahwa senjata pemberontak yang disuplai Rusia menjadi biangnya. Namun, Rusia menampik tudingan tersebut dan menuduh tentara Ukraina sebagai pelakunya. Hingga saat ini 193 di antara 298 korban yang dilaporkan berada di atas pesawat berhasil diidentiﬁkasi. Mayoritas korban adalah warga negara Belanda. Tim penyelidik dari Belanda tidak bisa memasuki area jatuhnya pesawat dengan bebas. Sebab, area tersebut dikuasai pemberontak

pro-Rusia. Untuk menggali data dan menemukan para korban, pihaknya terpaksa bergantung kepada spesialis kecelakaan pesawat Ukraina di lokasi kejadian. Jika kami bisa melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, itu akan sangat membantu, ujar Kepala Badan Keselamatan Belanda Tjibbe Joustra. Salah satu yang ingin mereka selidiki adalah bagian kokpit. Sebab, di area itu sepertinya banyak peluru yang bersarang. Selain bantuan dari Ukraina, penggalian data dilakukan melalui rekaman kotak hitam (black box), foto dan video yang diambil dari lokasi kejadian, dan informasi dari pengontrol lalu lintas udara (ATC) Ukraina. Laporan lengkap terkait dengan kecelakaan tersebut akan diterbitkan pada pertengahan 2015. (jpnn)

Pengebirian Hak ................................................................................................dari halaman 1 pemilihan langsung. Saat ini, terjadi polemik soal rencana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Masing-masing memiliki argumentasi. Bagi yang pro, alasannya adalah untuk eﬁsiensi anggaran Pemilu yang memiliki biaya yang sangat tinggi untuk prosedur pemilihan Gubernur. Bekas Anggota Komisi Pemilihan Nasional, I Gusti Putu Artha menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk setiap pemilihan gubernur langsung oleh rakyat sekitar Rp70 miliar, menjadi Rp90 miliar atau sekitar US $ 7,5 juta menjadi US $ 10 juta. Bahkan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi juga menyatakan, setiap calon yang ingin mengikuti pemilihan gubernur langsung membutuhkan setidaknya lebih dari Rp20 miliar atau

sekitar US$ 2 juta. Sementara itu, gaji pokok gubernur Rp8,7 juta per bulan. Asumsinya, calon terpilih memanfaatkan kesempatan apapun untuk mendapatkan kembali uang mereka yang dikeluarkan selama proses kampanye mereka. Tidak heran banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum lantaran korupsi atau pemerasan terhadap investor. Semua itu bermuara pada cost Pilkada yang luar biasa besarnya. Pertanyaannya, apakah demokrasi melulu soal biaya? Melalui demokrasi, dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, kita ingin menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Jika tidak, harga yang harus dibayar dari pemimpin yang tidak becus itu nanti justeru jauh lebih mahal. Indonesia pernah mener-

apkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPR, dan kita sama-sama mengetahui seperti apa hasilnya. Langkah maju kemudian, diambil melalui mekanisme pemilihan langsung, meski harus menghabiskan anggaran yang fantastis. Toh itu tidak serta-merta mengahasilkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Namun untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sepertinya bukan usul yang tepat. Bahkan suatu kemunduran. Kita mungkin saja tidak akan melihat ﬁgur seperti A Hok, Riswa atau Ridwan Kamil jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Artinya, ada sisi positif dari mekanisme pemilihan langsung. Jika yang menjadi masalah adalah soal eﬁsiensi, harus ada opsi lain. Misalnya, dengan menggelar Pemilu seren-

tak. Bukan malah mengembalikan mekanisme yang sudah usang itu. Karena sama halnya mengebiri hak konstitusional rakyat. Mekanisme Pilkada melalui DPRD juga tidak lantas menghilangkan politik transaksional. Justeru money politik itu bisa jadi begitu kental, mengingat jumlah anggota DPRD yang tidak lebih dari 45 orang. Kita tentu tidak mau DPRD lebih mirip paduan suara ketimbang penyambung lidah rakyat. Harus ada upaya sungguhsungguh, untuk merumuskan mekanisme Pilkada dengan biaya relatif murah, tanpa memasung hak konstitusional warga negara. Demokrasi tidak mesti dipahami sebagai sistem yang tertutup. Berdemokrasi harus dipahami sebagai demokratisasi yang mengisyaratkan proses kontinu yang sesuai dengan kebutuhan suatu bangsa. (Kiram Akbar)

Kajati Kalbar ..............................................................................................................dari halaman 1 Dikatakan Resi, eksekusi terpidana korupsi itu menjadi kewajiban kejaksaan selaku eksekutor putusan pengadilan. Karena itu, kejaksaan meminta dukungan pemerintah Kabupaten Sintang beserta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkorpinda) dalam melaksanakan eksekusi. Terpidana korupsi yang belum dieksekusi tersangkut kasus dana otonomi daerah (Otda) tahun 2003. Kasusnya telah inkrah di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 169 k/Pid. Sus/2008, tanggal 20 Desember 2008. Tiga mantan anggota DPRD Sintang diputus bersalah dalam kasus tersebut. Mereka Mikael Abeng mantan Ketua DPRD Sintang perio de 19992004 dan 2004-2009, Gusti Efendy (alm) dan K Sudarso. Menurut Kajati, tunggakan masa lalu eksekusi yang belum dijalankan harus dituntaskan. Kajari yang menjabat harus bertanggungjawab melaksanakan.

Beban tersebut merupakan tugas kejaksaan. Bukan dianggap sebagai beban bagi pejabat Kajari periode sebelumnya atau masa yang akan datang. Resi juga meminta berbagai pihak mendukung kejaksaan dalam mengeksekusi putusan sebagai bagian dari penegakan hukum. Karena itu, diharapkan sinergisitas Forkompinda untuk membantu kejaksaan. Tolong dibantu mengeksekusi, karena sudah bergetar sampai ibu kota. Bantu kami melaksanakan putusan pengadilan, kata Kajati. Kajati ikut menjelaskan mengenai tugas kejaksaan, merupakan penuntut umum, bisa melakukan penyidikan, dan sebagai eksekutor. Sinergisitas penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan termasuk di Sintang. Hingga kini, lanjut Resi, sudah ada 15 perkara korupsi yang sudah diproses di Kejati Kalbar. Saya ingin mengingatkan, agar kita semua melaksanakan tugas sesuai aturan

dan SOP yang ada, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang sudah bangsa kita pilih. Jangan sampai kita bertemu dalam sebuah permasalahan. Dan kami hanya akan melakukan tindakan jika ada fakta dan data yang jelas, tegas Resi. Terpisah, Yaswin, kuasa hukum Mikael Abeng justru menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang termuat dalam perkara tersebut cacat dan batal demi hukum. Pasalnya putusan MA tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, yakni tidak ada memerintahkan kepada terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sehingga batal demi hukum atau sama dengan tidak ada putusannya. Intinya kami sebagai kuasa hukum meminta eksekusi Mikael Abeng batal demi hukum, dan pengembalian barang bukti titipan uang sitaan, kata Yaswin. Yaswin menambahkan,

penegasan kembali atas putusan yang tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 huruf (k) batal demi hukum tersebut diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI nomor: 69 /PUU-X/2012 tanggal 20 November 2012. Yang tersurat dalam amar putusan MK ini terhadap perkara yang diputuskan oleh peradilan pidana, baik dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi terhitung mulai tanggal 20 November 2012 dan seterusnya, tanpa menyebutkan pasal 197 ayat 1 huruf (k) tidak masalah, artinya putusan perkara dapat dilaksanakan akan tetapi terhadap perkara yang diputuskan sebelum tanggal 20 November 2012 wajib hukumnya mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (k) tersebut. Apabila tidak dicantumkan maka putusannya batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan, tegas Yaswin. Laporan: Suhardin Editor: Hamka Saptono

Dijebloskan ke Ucapan selamat datang kembali dihaturkan kepada Idha dan Harahap berupa baju oranye tanda tahanan Polda Kalbar dan dijebloskan ke rumah tahanan Klas II A Pontianak yang penjaganya sudah seperti super hero (pahlawan super) karena hanya berjumlah tujuh orang. Agar tidak mengganggu pelayanan umum di Bandara Supadio, mereka turun dari pesawat melalui jalur VVIP Pemprov Kalbar yang dipinjam kepolisian daerah. Setelah diperiksa tim dokter, Idha keluar dengan mengenakan baju warna oranye tahanan Polda Kalbar. Sayang, tak sepatah katapun keluar dari bibir suami Titi Yusnawati ini ketika sejumlah awak media bertanya. Di belakangnya, Harahap menyusul juga dengan pengawalan ketat dari anggota Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar dan Tim Gegana. Ratusan warga yang berada di bandara menyaksikan penggiringan dua oknum Polri itu ke mobil Baracuda. Tak sedikit yang mengabadikan momen dan bertanyatanya. Mereka segera dibawa ke Polda Kalbar, jalan A.Yani, Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut. Terpisah, Kepolisian Derah Kalimantan Barat menetapkan AKBP Idha Endri Prasetiono sebagai tersangka korupsi dan langsung dijebloskan ke Rutan Klas IIA Pontianak. Kapolda Brigjen Arief menyatakan, tim khusus yang sudah terbentuk pada tanggal 11 September 2014 berhasil mengumpulkan alat bukti untuk menjerat Idha Endri dengan kasus pidana. Idha Endri, selain melanggar kode etik kepolisian juga dijerat dengan pasal 12e UU No 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selain itu, dijerat juga dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan karena wewenangnya, papar Arief, Rabu (10/9). Jeratan hukum yang dikenakan terhadap Idha merupakan hasil penyidikan awal dari Tim Khusus yang terdiri dari Direktur Reserse Pidana Umum, Direktur Reserse Pidana Khusus, dan Intelijen Polda Kalbar. Arief menegaskan, penyidikan tak berlandaskan emosi maupun kebencian. Tersangka Idha ditahan selama 20 hari mulai Rabu Malam. Ia juga akan disidangkan di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian terkait pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Sejauh ini, lanjut Arief, kondisi Idha cukup baik. Tensinya agak tinggi 210/140. Memang yang bersangkutan memiliki riwayat hipertensi, katanya. Untuk Bripka Harahap, hingga saat ini Polda Kalbar masih melakukan pemeriksaan internal. Propam Polda Kalbar dan tim khusus akan mendalami motivasi Harahap ke Kuching sehingga tertangkap bersama-sama Idha Endri oleh polisi Malaysia. Hingga saat ini belum menemukan pelanggaran yang bersangkutan. Harahap terbilang menpunyai rekam jejak yang cukup bersih, kata Arief lagi. Anatomi kasus AKBP Idha Endri Prastiono berpijak pada laporan eks anggotanya di Subdit III Reserse Narkoba Polda Kalbar, Sunardi. Seperti diketahui, Sunardi dipecat, buron, dan tengah mengajukan banding. Dari aduan tersebut, tim khusus menemukan beberapa alat bukti awal. Brigjen Arief memaparkan, tim khusus menyidik dari LP 173/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, dengan tersangka Chiew Yem Khuan alias Aciu, Abdul Haris alias Juharno, dan Lau Ting Hee alias Alau. Barang bukti dari kasus ini, 250 gram Sabu dan 1.770 butir ekstasi. Tim khusus mendapati penyitaan barang bukti yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara

..................................................dari halaman 1

Penyitaan, beber Arief. Selain itu, barang bukti lainnya yaitu mobil Mercedes-Benz plat B 8000 SD ‒ bukan plat sebenarnya̶ dan laptop yang dikuasai Idha. Pada tanggal 23 Agustus 2013, Idha membuat surat pengembalian barang bukti. Dalam surat tersebut, disebutkan Idha mengembalikan 1 unit mobil Mercedes-Benz, sebuah dompet merah berisi RM 234 dan Rp135 ribu. Kemudian, ada fotokopi bersertifikat, uang Rp385 ribu, 1 buah kalung emas, dan 1 unit Nokia warna hitam. Faktanya, mobil tersebut tidak dikembalikan tersangka. Bahkan, Idha mengganti plat mobil tersebut dengan nomor B 8000 SD. Tangg al 27 Agustus 2014, Idha minta bantuan Brigadir Aksal untuk mengirimkan mobil tersebut ke Jakarta, paparnya. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi kargo KM Bahari, dengan penerima Harsono, beralamat di Perumahan Gading Arcadia Blok C 26, Jalan Pegangsaan II Kelapa Gading, Jakarta Utara. Idha dijadikan tersangka dan langsung ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak, selama 20 hari untuk melengkapi pemberkasan, dan bisa ditambah 40 hari, tambah Arief. Kemudian, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ikut menyidik kasus Idha. Namun, penyidikan tetap dilaksanakan di Polda Kalbar. Bareskrim sudah menghubungi, untuk menurunkan tim dan bersama-sama menyidik kasus Idha Endri, tutur Arief. Imbuh dia, Bareskrim mempunyai kasus tersendiri terkait dengan pengembangan penyidikan Direktorat Reserse Narkotik dan BNN . Direktorat Reserse Narkotik Mabes Polri dan BNN menyelidiki keterkaitan Idha Endri dengan jaringan adik iparnya, Agung Adyaksa. Agung sendiri telah menjalani hukuman di LP Banceuy, untuk 8 tahun 8 bulan. Agung juga disebut-sebut termasuk dalam sindikat jaringan Lapas Kelas IIA Pontianak, setelah Jacky Candra dan Meymey ditangkap BNN. Tak hanya itu, dua kurir narkoba yang masih termasuk dalam jaringan mereka juga tertangkap, setelah membawa masuk narkotika jenis Sabu dari Kuching, Malaysia. Adik ipar AKBP Idha ini ditangkap Mei 2013 di Tangerang setelah BNN melakukan penyelidikan intensif terkait jaringan narkotika yang kerap masuk dari perbatasan Kuching Malaysia dan Kalbar. Sebanyak 0,5 Kg sabu didapatkan penyidik dari tangan Agung. Sayangnya, vonis pencucian uang Agung sangat kecil, hanya 1 tahun 5 bulan dan kini sedang diperkarakan BNN ke Komisi Yudisial. Polda Kalbar sendiri menangani kasus terkait laporan mantan anggota polisi, Sunardi, tambah Arief dan memastikan ada kasus lainnya yang diusut dari Idha Endri selain dugaan penukaran barang bukti narkoba. Pertimbangan Polda Kalbar menjadi pemeriksaan u t a m a k a r e n a Ka p o l d a Kalbar merupakan atasan hukum (Ankum) dua anggota tersebut. Pertimbangan kedua adalah pelapor Sunardi merupakan salah satu pihak hukum Polda Kalbar dalam menindak dua oknum tersebut. Untuk penangkapan di Kuching, Arief menyatakan tim khusus akan terus menggali motivasi Idha dan Harahap ke Malaysia. Tidak menutup kemungkinan keterlibatan Titi, istri Idha dalam kasus ini dapat dikaitkan. Jika ada fakta dan alat bukti ke arah sana, bisa saja. Tetapi belum untuk saat ini. Untuk itu, yang bersangkutan (Titi) tidak dalam status cekal, tambahnya.

Dalam kasus lain, terkait dengan penghilangan barang bukti yang dilakukan Sunardi dan anggotanya, para penyidik dalam kasus tersebut kini juga diperiksa. Diantaranya Brigadir Natalis Martin dan Brigadir Polisi Satu Zulhairiki Putra yang menjadi saksi. Masih perlu dikembangkan lagi, ujar mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri ini. Arief menekankan, apa yang dilakukan Idha merupakan pukulan bagi Indonesia, terutama Polri. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh insan Polri, untuk menegakkan peraturan dan menjalankan tugas sebagai alat Negara. Dizalimi, tapi Tetap Doakan Idha Endri Dihubungi di tempat lain, istri Sunardi, SU mendoakan agar Idha Endri segera bisa terbebas dari masalahnya dan berkumpul dengan keluarga. Meski ia tersakiti, seperti terlihat dalam memori bandingnya yang menyatakan dirinya sebagai tumbal Idha Endri, dalam kasus penjualan barang bukti Narkoba (Baca Rakyat Kalbar edisi Rabu 10 September 2014 berjudul Menelusuri Aduan Sunardi Soal Kasus AKBP Idha Endri ). Saya baca di koran dan liat di televisi soal masalah yang dialami Pak Pras (AKBP Idha Endri Prastiono, red). Kalau memang tidak bersalah atau tidak terbukti menjual narkoba, saya berharap agar ini jadi pelajaran hidup, ujarnya. Guru salah satu SMA swasta ini berharap, jika nanti masalahnya selesai, Idha Endri bisa menjaga tutur kata serta bahasa agar tidak menyinggung orang, terlebih bawahan. Mungkin ini jalannya untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi saya tidak pernah bersyukur atas apa yang dialami Pak Endri, tukas SU. Ia mengaku tidak mengenal Idha Endri secara personal. Dia hanya membaca sekilas dari memori banding suaminya. Namun dia pernah punya pengalaman yang tak mengenakkan dengan Idha. Dituturkannya kisah saat dia datang untuk mengurus gaji terakhir suaminya dibantu teman Sunardi, Kompol Handoko, pada 22 Juli lalu. Idha Endri menghampiri mereka. Intinya Idha menanyakan putusan akhir Sunardi pada Handoko. Lantas Handoko menjawab Sunardi direkomendasikan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Itulah bu, sebenarnya saya mau membantu bapak (Sunardi, red) tapi dia malah memojokkan saya, kata SU menirukan omongan Idha. Lantaran berada dalam situasi yang tidak enak, Kompol Handoko mengalihkan pembicaraan. Dia memberitahukan SU mengurus gaji terakhir suaminya. Mana bisa diurus itu, ketus Idha saat itu. Kecewa hati dirasakan SU setelah mendengar nada bicara Idha. Beruntung Handoko membela. Bisalah Pak, kemarin kan Pak Sunardi masih dinas. Ini hak istri dan anak-anaknya, bantah Handoko menyambung perbincangan itu. Tak hanya itu, SU juga mendengar istri Idha Endri turut mengomentari masalah suaminya tersebut. Saat menjadi saksi dalam kasus penghilangan barang bukti yang melibatkan Sunardi, Titi Yusnawati berkata lantang di depan anggota polisi yang lain. Walau SU tidak mendengar langsung, tetapi Sunardi yang mengisahkannya kepadanya. Mama tahu nggak. Istrinya Pak Pras itu bilang, Pak Nardi memang harus di pecat dan dipenjara , kisah Sunardi pada istrinya, usai sidang saksi. Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Jangan-jangan ......................................................dari halaman 1 Gerindra akan berbuntut panjang di parlemen Kebon Sirih. Pemilihan Wagub kita lihat saja. Kalau saya dipersulit dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah ini, maka saya nggak mau tanda tangan surat pengangkatan Wagub lah, tukasnya di Ba-

laikota, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Ahok, begitu dia disapa, pun sesumbar siap menjadi pemimpin tunggal di Jakarta. Ia bahkan tak perlu pendamping ketika definitif menggantikan posisi Joko Widodo sebagai gubernur DKI. Biarin sajalah. Bila perlu,

nggak usah ada Wagublah di Pemprov DKI. Takutnya, kalau terpilih Wagub oleh DPRD DKI, jangan-jangan Wagub itu suka melobi-lobi anggota dewan. Saya nggak mau, sindirnya. Re-editing: Mohamad iQbaL

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN Raib Kemana pihak yang ditunjuk PU untuk memelihara Jembatan Kapuas I dan ini diketahui PU provinsi, ungkap Asni. Mengenai perhitungan angka kerugian materil JK I yang harus dibayar PT KAN kepada PT ANIS, diakui Asni, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan hasil perhitungan kedua perusahaan. Kami melakukan perhitungan bersama-sama, sehingga muncullah biaya yang harus dibayar oleh PT KAN. Dan memang tidak ada melibatkan konsultan PU saat kami melakukan perhitungan, kata Asni. Mengenai penerimaan ganti rugi dari PT KAN, Asni mengaku tidak ada kaitannya dengan Dinas PU Kalbar. Artinya, tidak ada permasalahan pada Dinas PU Kalbar. Tidak ada masalah dari PU provinsi, ketika kami menerima ganti rugi Jembatan Kapuas I dari PT KAN. Di mana PU sudah mengetahui ganti rugi yang kami terima sebesar 100 persen, ungkapnya. Ganti rugi yang dilakukan oleh PT KAN secara otomatis tidak sampai ke kas negara. Karena sudah dibayarkan kepada PT ANIS dan uangnya digunakan untuk perbaikan JK I. Walaupun penghitungan ganti rugi sama sekali tidak melibatkan konsultan dari Dinas PU, melainkan kesepakatan antara PT KAN dan PT ANIS. Jadi tidak sampai ke kas negara ganti rugi yang dilakukan oleh PT KAN. Karena sudah dibayarkan kepada kami (PT ANIS). Dan kami pun sudah mengerjakannya, tegas Asni. Berdasarkan data yang dipegang Rakyat Kalbar, memang benar, perincian harga barang dan nilai kontrak perbaikan JK I ditentukan oleh PT ANIS dan sudah dibayar oleh PT KAN. Uang ganti rugi itu tidak masuk ke kas negara. Namun ada yang aneh, kalau PT MAS dinyatakan belum

Kamis, 11 September 2014

.......................................................................................................dari halaman 1 membayar ganti rugi setelah TB Oren C milik perusahaan itu menabrak tiang pilar JK I pada Agustus 2013 lalu. Kenapa Dinas PU tidak minta ganti rugi tersebut kepada PT MAS, atau meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar untuk menagih PT MAS. Sedangkan TB Oren C yang menabrak JK I tersebut sudah dilepaskan Satpol Airud Polda kalbar, berdasarkan surat rekomendasi Dinas PU yang mencabut laporan. Alasannya karena kesepakatan kedua belah pihak atas biaya ganti rugi. PT MAS Agustus 2013 sudah kita lepaskan tongkang serta tugboatnya, karena dianggap tidak ada masalah lagi. Karena ada surat dari Dinas PU kepada kita, menyatakan tidak ada permasalahan lagi terkait hal tersebut. Apalagi sudah ada kesepakatan ganti rugi. Namun saya tidak mengetahui nominalnya, karena kami tidak dilibatkan, ungkap AKBP Yuri, Kasubdit Gakkum Satpol Airud Polda Kalbar sebagaimana diberitakan Rakyat Kalbar belum lama ini. Sebelumnya, Kabid Bina Marga Dinas PU Kalbar, Ir Anugerah Rahmanto MT mengaku pontoon atau tongkang milik PT MAS yang menabrak JK I pada Agustus 2013 belum membayar ganti rugi Rp4,7 miliar. Namun Dinas PU Kalbar tidak meminta Kejati untuk menagihnya. Hal ini dibenarkan Kajati Kalbar Resi Anna Napitupulu SH MH belum lama ini. Kajati mengaku hanya disuruh menagih kerugian Rp4,1 miliar dan hanya terhadap satu perusahaan saja. Simpang-siurnya dana ganti rugi JK I ini tidak mau ditindaklanjuti Polda Kalbar. Apalagi menyelidiki, apakah ada uang ganti rugi yang dikembalikan ke kas negara. Sedangkan negara melalui Kementerian PU sudah mengeluarkan dana Rp6,8 miliar untuk perbaikan

JK I. Kami enggak menangani jadi enggak ada keterangan, jelas Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo. Saat ditanya mengenai permintaan Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH, Kombes Pol Widodo enggan melakukan penyelidikan. Enggak, jawabnya singkat seperti memang tidak ingin menyelidiki dana ganti rugi JK I sebagaimana permintaan Ketua Komisi A DPRD Kalbar. Harus Buka-bukaan Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH meminta Dinas PU Kalbar, PT ANIS dan para penabrak JK I buka-bukaan terkait biaya ganti rugi. Hingga saat ini masalah ganti rugi perbaikan JK I masih simpang-siur. Bahkan semua penjelasan kontras (tidak sesuai, red) antara satu dengan yang lainnya. Jika semua aparat sudah tidak mau menyelidiki, saya juga sudah sulit mau berkata apalagi. Mau jadi apa Kalbar ini! Karena dengan adanya penyelidikan, maka akan diketahui semua kebenaran mengenai dana ganti rugi Jembatan Kapuas I yang nilainya miliaran rupiah itu, tegas Retno, Rabu (10/9). Retno menilai mental aparatur hukum di Kalbar memang lemah. Hukum hanya tajam di bawah dan tumpul di atas. Bingung juga kalau aparat semuanya diam. Polda tidak mau, Kejati malah hanya menagih. Terus kerugian negara siapa yang bertanggungjawab? Kita ingin tahu apa alasannya Polda tidak mau menyelidiki? ungkap legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Retno mengatakan, dampak ditabraknya JK I sangat banyak. Masyarakat dirugikan, lihat apa yang terjadi selama jembatan tidak bisa dilewati kendaraan roda empat. Semuanya berdampak

sangat negatif, masyarakat sudah benar-benar dirugikan. Dan kini negara dirugikan karena uang sebesar Rp6,8 miliar tidak kembali. Bahkan ada perusahaan yang sudah ganti rugi tapi tidak kembali ke kas negara, malah dibiarkan. Apa tidak rugi negara kalau seperti ini, dan inilah yang saya katakan kemarin, saya sebut persekongkolan untuk menutup-nutupi dana ganti rugi, tegasnya. Retno meminta Ketua Komisi C DPRD Kalbar, Mulyadi H Yamin untuk segera memanggil semua pihakpihak terkait yang terlibat dalam tabrakan dan perbaikan (ganti rugi) JK I secepat mungkin. Semua yang terkait, seperti Kepala Dinas PU beserta Kabid Bina Marga, PT ANIS selaku pihak ketiga yang mengerjakan dan juga dikatakan menerima ganti rugi. Kemudian para penabrak Jembatan Kapuas I, yakni PT MAS, PT KAN dan penabrak terakhir kemarin. Dalam hal ini yang memanggil adalah Ketua Komisi C DPRD Kalbar, ungkapnya. Tujuan dipanggilnya semua pihak itu, agar semuanya jelas. Tidak ada simpang-siur dan tidak ada penjelasan ke publik yang kontras mengenai dana ganti rugi dan proses perbaikannya. Seharusnya dari awal itu ganti rugi dipublikasikan, sifat transparansi itu harus diutamakan, karena ini sensitif. Jangan sekarang baru kelabakan dan memberikan keterangan yang kontras antara satu dengan yang lainnya ketika ditanya media, sindir Retno seraya mengatakan, JK I milik masyarakat Kalbar dan masyarakat wajib mengetahui biaya ganti rugi dan proses perbaikannya. Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Penyidik KPK ............................................................................................................dari halaman 1 mewawancarai Novel Baswedan. Namun untuk mendapatkan keterangan langsung dari penyidik KPK ini tidak mudah. Para pemburu berita mesti menunggu, lantaran tim penyidik KPK terlebih dahulu menunaikan salat dzuhur jamaah bersama Kapolres Kapuas Hulu dan jajarannya. Namun setelah salat dzuhur selesai, penyidik KPK belum keluar dari mushola Mapolres Kapuas Hulu. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Novel Baswedan keluar dari mushola. Ia pun langsung dicegat wartawan. Tapi, Novel Baswedan yang saat itu mengenakan peci haji warna putih dan kaos berkerah warna hitam bergaris-garis tersebut tidak bersedia memberikan ket-

erangan kepada wartawan. Bukan kapasitas saya untuk memberikan keterangan. Kalau mau minta keterangan ke Johan Budi (Jubir KPK) saja, ujar Novel Baswedan. Tidak putus asa, para awak media terus berupaya mengorek informasi mengenai kedatangan tim penyidik KPK ini. Pertanyaan yang dilontarkan wartawan, siapa yang diperiksa? Apakah pemeriksaan terkait kasus Akil Mochtar atau bukan dan lain sebagainya. Namun, lagilagi Novel Baswedan enggan memberikan keterangan. Tanya Johan Budi saja, jawabnya lagi sambil melangkah masuk ke mobil. Merasa belum memperoleh jawaban yang diinginkan, wartawan mewawancarai

IDACHI SPORTS

MUDAH

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah SIK. Namun Kapolres hanya membenarkan kedatangan penyidik KPK ke Mapolres Kapuas Hulu. Memang betul ada tim penyidik KPK datang ke Kapuas Hulu, ujar Mahyudi. Tim penyidik KPK, kata Mahyudi, ada mengajukan surat ke Mapolres Kapuas Hulu untuk meminjam tempat, guna melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 September 2014. Dengan dasar surat tersebut, pihak Mapolres Kapuas Hulu pun menyiapkan tempat. Namun Kapolres enggan menyampaikan siapa yang diperiksa dan terkait kasus apa. Kalau masalah teknis, mungkin saya tidak memiliki wewenang untuk menyam-

SALE

988

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED

+0%

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak (NEW) GARANSI

Laporan: Arman Hariadi Editor: Hamka Saptono

BOOM

Kini Semakin dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS ELEKTRIK BIKE FS

paikan. Karena didalam surat itu hanya meminta disiapkan tempat untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa yang diperiksa dan teknis lainnya, mungkin kewenangan mereka (KPK), terangnya. Dikatakan Mahyudi, peminjaman ruangan untuk pemeriksaan hanya satu hari. Kemarin pagi, penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan dan bahkan informasinya sudah selesai. Pada hari itu juga mereka akan meninggalkan Kapuas Hulu. Mereka tidak melaporkan ke kita, tapi tentu ke pimpinannya. Kita hanya diminta menyiapkan tempat, papar Kapolres.

disc up P etor s e n + Cashback Tgl 11 s/d 18 September 2014

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

ELEKTRIC BIKE FS 998 (NEW) GARANSI

TREADMIL MOTORIZED

18.450

Hanya

7.850

7.550

7.388 RB

Hanya

6.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

Hanya

7.588 Ribu

6.288 Ribu

FS 243+MP3

FS 917 N

TREADMIL MOTORIZED

22.650

(NEW) EXBIKE

13.850

Hanya

8.588 RB

6.388 Ribu

9.550

Hanya

5.750

Hanya

2.588 Ribu

3.888 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 8.950

9.150

Hanya

4.388 Ribu

3.988 RB

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.850

Hanya

2.788 Ribu

1.950

Hanya

1.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE &

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY &

SMS 087818322288

EASY TO ORDER & PAYMENT &

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Kurikulum 2013 Harus Dikaji Ulang J AKARTA -RK. Pemerintahan yang baru didesak dapat mengkaji kembali Kurikulum Pendidikan 2013. Mengingat, banyak persoalan yang terjadi dalam implementasinya di lapangan. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menjelaskan, salah satu kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah ketidakseriusan pemerintah dalam pengadaan buku wajib untuk guru dan siswa. Akibatnya, anak didik kesulitan mengikuti pelajaran karena tidak ada materi. Buku peminatan SMA belum dibuat pemerintah, sehingga

River X

sekolah harus membeli buku peminatan di penerbit swasta. Sementara, harganya sangat mahal, bisa sepuluh kali lipat buku wajib, bebernya dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Rabu (10/9). Menurut Retno, belum semua guru mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013, termasuk untuk mata pelajaran wajib dan peminatan di SMA. Yang sudah dapat pelatihan tidak ditugaskan melaksanakan Kurikulum 2013 di sekolahnya, dan yang tidak mendapat pelat ihan justru ditugaskan, katanya. Dia menambahkan, untuk

sementara pemerintah dapat mendorong sekolah-sekolah negeri tetap melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 yang guru dan bukunya sudah siap. Jangan korbankan anak didik kita. Kualitas pendidikan macam apa yang dilahirkan oleh kebijakan tidak matang, terburu-buru, belum siap, dan terkesan dipaksakan, demikian Retno. FSGI sendiri menemukan persoalan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di sejumlah daerah. Yakni di 21 provinsi dan 46 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Rmol).

.................................................................................dari halaman 1

selama 2,5 tahun. Karena terkesan dilindungi dan terjadi ketidakadilan, mestinya kepolisian, kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera turun tangan, menyelidiki pajak room sebesar 30 persen yang tidak disetorkan River X Karaoke Hotel Aston Pontianak. Jika pajak tidak disetorkan ke kas daerah, maka itu sudah merugikan negara dan masuk kategori korupsi. Ketua Lembag a Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar, Burhanudin Harris mengindikasikan apa yang dilakukan River X Karaoke Hotel Aston terindikasi melakukan penggelapan pajak. Sedangkan penggelapan pajak dapat diartikan sama dengan korupsi. Karena yang dirugikan adalah negara. Tentunya kalau pajak tidak disetorkan, berarti River X Karaoke Hotel Aston telah merugikan negara. Setiap pajak itu wajib dibayar, karena ini harus menjadi pemasukan bagi daerah, dalam hal ini Kota Pontianak, jelas Burhanudin. Jika memang Kadispenda Kota Pontianak mengatakan tidak bayar pajak tidak ada kerugian, itu merupakan kesalahan besar. Pikir saja pakai logika, pajak itu ada untuk apa? Tentunya untuk pemasukan negara, kalau tidak disetorkan, sama juga menggelapkan apa yang menjadi pemasukan negara, tegas Burhanudin. Lanjutnya lagi, dapat dibayangkan berapa banyak pajak yang tidak disetorkan River X Karaoke Hotel Aston selama 2,5 tahun. Seharusnya ini tidak boleh didiamkan oleh Dinas terkait. Jangankan dibiarkan, karena ini sudah merugikan negara, harus dipidanakan. Kita minta Dispenda untuk blak-blakan, karena ini tidak boleh didiamkan, ambil

Ahli Waris Pontianak Utara, dituding berdiri di atas tanah berstatus sengketa. Kemarin, ahli waris tanah meminta aktivitas dalam proses pendirian gedung sekolah tersebut dihentikan, lantaran belum ada penyelesaian soal sengketa tanah dari pihak Disdikbud. Alhasil, sempat terjadi ketegangan antara ahli waris dengan mandor proyek pembangunan SMPN 25 itu. Kalau memang ada niat baik dari dinas dengan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, oke kita selesaikan. Tapi, harus jelas, ada hitam di atas putihnya. Namun, kalau belum ada penyelesaiannya, saya minta tidak ada aktivitas dulu, biar kita selesaikan secara hukum. Saya punya dasar dan juga punya hak sebagai ahli waris, ungkap Sang Ahli Waris, Usman bin Ismail, kepada Rakyat Kalbar, di lokasi pengerjaan sekolah, Rabu (10/9) sekitar pukul 09.00 Wib. Ternyata, sebelumnya Usman sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak terkait. Hanya saja, tak juga menemui titik terang. Bahkan, ia merasa dibohongi oleh pihak Disdikbud. Kemarin saya ada pertemuan di (kantor) dinas untuk penyelesaiannya. Mereka bilang tunggu satu minggu, tapi tidak mau perjanjian tersebut dibuat hitam di atas putih (di atas kertas), beber pria berumur 49 tahun ini. Dua hari lalu, Selasa (9/9), Usman mengaku kembali dijanjikan akan ditemui pihak dinas guna memastikan apakah aktivitas pembangunan gedung sekolah dihentikan atau tidak. Namun, orang Disdikbud tersebut

tindakan tegas bagi yang tidak menyetorkan pajak, ungkapnya. Tidak hanya Dispenda yang harus meng ambil tindakan tegas serta blakblakan dalam membuka data atas tidak dibayarnya pajak room sebesar 30 persen dari pendapatan oleh River X Karaoke Hotel Aston. Buharnudin mengatakan, kepolisian, kejaksaan dan BPK harus cepat turun tangan. Semua aparat hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan harus menyelidiki. Apalagi ini sudah mencuat dan sudah diketahui berbagai pihak. Tentunya informasi-informasi yang beredar sudah bisa menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan, jelas Burhanudin. BPK diminta untuk turun juga, menghitung keuangan Kota Pontianak yang diperoleh dari pajak. Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau Kadispenda membenarkan dan membiarkan pajak yang tidak disetorkan, ini perlu diaudit atau dihitung BPK. Karena menyangkut keuangan negara. Jelas kalau tidak disetorkan berarti ada kerugian negara di sini, tegasnya. Kadispenda Kota Pontianak, Amirullah tidak mau dikonďŹ rmasi dan tidak bisa ditemui, ketika wartawan hendak konfirmasi terkait pajak yang diduga atau diindikasi telah digelapkan oleh River X Karaoke Hotel Aston, serta penjualan Minol namun menarik pajak (Pungli, red) kepada tamu yang datang. Bapak bilang, bapak tidak sempat, dan tidak mau diwawancarai, ungkap staf Kadispenda Kota Pontianak. Segel Tempat Usaha Bersama Satpol PP, Dispenda Kota Pontianak mendatangi seluruh penunggak pajak di lima kelurahan di Kecamatan Pontianak Selatan. Sekretaris Dispenda

Kota Pontianak, Erma Suryani menegaskan, inspeksi mendadak (Sidak) sekaligus menyegel sejumlah pelanggar merupakan rangkaian tindakan yang diambil pemerintah untuk menagih pajak ke para wajib pajak. Sebelum kita razia, para wajib pajak yang menunggak ini sudah kita surati beberapa kali, ungkap Erma. Sebanyak 180 wajib pajak yang menunggak telah diberikan surat peringatan untuk segera membayar kewajiban mereka. Sebanyak 50 wajib pajak yang di-Sidak ini, adalah yang tidak memberikan tanggapan sama sekali atas surat yang diterimanya. Beberapa ada yang datang ke kantor melunasi pembayaran pajak, sebagian lagi ada yang meminta keringanan. Nah sisanya ini yang kita razia, tegas Erma. Razia yang dilakukan berupa pemberian sticker dan plang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut dalam pengawasan Pemerintah Kota Pontianak. Sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Pontianak, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak akan terus melakukan tagihan-tagihan pada penunggak pajak. Apabila setelah ini masih belum dibayar, kami akan koordinasi lagi dengan Satpol PP untuk tindakan selanjutnya, lanjutnya. Salah satu pemilik usaha jual-beli motor di Jalan Gajah Mada tak jauh dari Hotel Aston Pontianak lokasi THM River X Karaoke, berinisial TH mengaku sudah menerima surat tagihan yang dikirimkan Dispenda Kota Pontianak. Sebetulnya saya kemarin sudah mau ke kantor, tapi sampai sore tidak sempat, katanya. Laporan: Achmad Mundzirin, Gusnadi Editor: Hamka Saptono

..................................................dari halaman 1 tak datang. Saya tunggu-tunggu, saya dibohongi, kemarin mereka mau datang, tapi tidak datang-datang dan tidak ada kabar. Memangnya saya harus datang ngemis kesana, sedangkan tanah ini saya yang punya, tegasnya. Nah, atas keingkaran tersebut, Usman kemudian langsung meminta para pekerja menghentikan pengerjaan bangunan. Tapi, penanggung jawab proyek yang dia temui tak mengindahkan permintaannya. Kepada pewarta yang meliput, Usman menyatakan, sudah empat kali ia melakukan pertemuan dengan pihak Disdikbud yang dimediasi oleh pejabat tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan Polsek Utara. Dalam rapat tersebut disepakati sengketa tanah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan karena menimbang tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan. Sudahlah tidak menepati janji, lanjut Usman, yang lebih membuatnya kesal adalah dalam perkara ini pihak Disdikbud seolah tak serius. Bahkan, terkesan mengadu dirinya dengan para pekerja. Usman menyebut, kalau sudah bentrok dengan pekerja, dinas pasti lepas tangan. Lalu, dirinyalah yang kena hukum pidana. Jangan diadu saya dengan pekerja. Kasihan mereka tidak tahu apa-apa, hanya pekerja, dan tidak tahu status tanah ini seperti apa. Saya tidak mau bentrok dengan pekerja. Kasihan mereka yang menjadi korban dengan permainan orang-orang di atas, pintanya. Usman menegaskan, ia

masih menerima niat baik dari Disdikbud Kota Pontianak. Jadi, saya minta ke dinas ini mengajarkan masyarakat hal yang bagus dan sesuai prosedur. Jangan sekolah berdiri dulu, suratnya menyusul belakangan. Sama dengan berdirinya SMP 25 ini, sekolahnya belum dibangun tapi sudah ada muridnya. Jadi seperti apa pemerintah ini. Saya minta tidak ada aktivitas disini sampai kasus ini terselesaikan, tegasnya. Sementara, pengawas pengerjaan bangunan SMP 25, Junaidi mengatakan, permintaan ahli untuk menghentikan pengerjaan bangunan ini akan dilaporkannya ke dinas. Saya sebagai pengawas umum saja, antara ahli waris (Usman, red) dengan dinas saya tidak tahu. Tapi dari dinas bilang ke kami melanjutkan pekerjaan ini, ya kami kerjakan. Namun dengan adanya permasalahan ini, kami akan kembalikan ke dinas lagi, katanya. Pria berusia 42 tahun ini berharap, sebelum pekerja kembali beraktivitas dan untuk menghindari bentrok alias hal yang tidak diinginkan, dinas mengatasi permasalahan ini. Kami minta kalau memang ini mau dilanjutkan, tolong diselesaikan masalahnya karena jangan sampai ada bentrok antara ahli waris dengan pekerja. Kami hanya ada surat perintah kerja, makanya kami kerjakan, kami mau cari kerja yang tenang, tidak masalah, bukan seperti ini jelas Junaidi. Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Tom Ince Tak Nyesal Tolak Inter

PEMAIN timnas U-21 Inggris, Tom Ince, mengatakan ia sama sekali tidak menyesal menolak tawaran Inter Milan di jendela transfer awal musim. Ince, yang merupakan anak kandung dari mantan penyerang Inter era 90-an, Paul Ince, sempat

dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan skuad asuhan Walter Mazzarri. Akan tetapi, ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan klub Liga Primer Inggris, Hull City. Alasannya untuk menjaga peluangnya tampil di tim senior The Three Lions.(*)

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2014

HIDDINK MURKA Rep. Ceko 2:1 Belanda PELATIH baru timnas Belanda, Guus Hiddink, meledakkan amarahnya kepada skuad Belanda setelah kalah dari Republik Ceko, Rabu dini hari (10/9). Belanda harus mengakui keunggulan tuan rumah Republik Ceko pada laga perdana kualiﬁkasi Euro 2016 di Generali Arena, Praha. Tim Oranje kalah dengan skor 2-1. Rep. Ceko mencetak gol pembuka lewat Boreck Dockal namun berhasil dibalas Stefan De Vrij. Belanda harus pulang dengan tangan kosong setelah Vaclav Pilar mencetak gol dengan mudah. Ia memanfaatkan salah umpan dari bek Daryl Janmaat kepada kiper Jasper Cillessen. Saya sangat marah, kata Hid-

dink seperti dikutip dari Pulse.ng. Saya harus membuat para pemain tahu siapa saya. Itu sebabnya saya menjauh selama setengah jam. Kalau Anda tak bisa menang, Anda harus pastikan bahwa Anda tidak kalah dalam hal apapun. Setelah itu Anda tak boleh dengan bodoh memberikan begitu saja (sebuah gol), ia menambahkan. Pelatih berusia 67 tahun itu terang-terangan mengritik kesalahan Janmaat. Ia tak menerima alasan perubahan sistem dari tiga bek tengah dan dua bek sayap, yang biasa digunakan pelatih sebelumnya, Louis van Gaal, menjadi empat bek, seperti yang digunakannya sekarang. Saat Anda membuat kesalahan

seperti itu, maka ceritanya benarbenar berbeda. Entah Anda bermain dengan empat atau lima bek, itu tak berpengaruh kalau Anda terlalu naif dalam bertahan. Gol pertama mereka berasal dari tendangan yang hebat (dari luar kotak penalti), tetapi untuk (Republik Ceko mendapat kesempatan) itu kami dua kali kehilangan bola dengan cerobohnya. Sementara gol kedua kami benar-benar memberikannya begitu saja, Hiddink mengakhiri. Hiddink menelan dua kekalahan dari dua pertandingan pertamanya sejak ia menggantikan Van Gaal. Yang pertama ia derita pada uji coba tengah pekan lalu, kalah 0-2 dari Italia. (*)

Siap Permalukan Barca Oscar de Marcos

BERHADAPAN dengan tim sebesar Barcelona tak lantas membuat Athletic Bilbao minder. Gelandang Oscar de Marcos optimistis bisa meraih hasil bagus di Camp Nou akhir pekan ini. Barcelona bukan lawan yang mudah. Di bawah arahan pelatih baru, Luis Enrique, Blaugrana terlihat solid dengan menyapu bersih dua laga awal La Liga dengan kemenangan. Barca mencetak empat gol tanpa sekalipun kebobolan. Sementara itu, Athletic hanya meraup tiga poin dari dua laga awal. Kalah 0-1 di kandang Malaga dan menang 3-0 saat menjamu Levante. Pun demikian, De Marcos menegaskan bahwa timnya sudah siap menghadapi Barcelona. Kami percaya diri bisa meraih hasil bagus di tempat yang sulit seperti Camp Nou dan untuk meraih kemenangan lawan Barca

akan jauh lebih baik, ujar De Marcos seperti dilansir Football Espana. Saya rasa kami meningkat dalam hal kepercayaan diri dan kami menjalani setiap pertandingan dengan tujuan memenangkannya, kami meraih poin dari sejumlah laga penting dan kami akan mencoba melakukan hal yang sama di sana, ia menambahkan. Bertemu tim besar di awal musim bukanlah yang pertama bagi Athletic. Musim lalu, mereka bertandang ke Santiago Bernabeu menghadapi Real Madrid juga pada pekan ketiga. Hasilnya, De Marcos dkk keok 1-3. Anda harus mencapai yang terbaik cepat atau lambat. Anda tak pernah tahu kapan saat terbaik itu tetapi apa yang kami tahu adalah bahwa Sabtu ini adalah satu-satunya tujuan kami, pemain berusia 25 tahun itu menegaskan. (*)

Norwegia 0:2 Italia

Conte Makin Oke ‘Momok’ Chelsea

PERUBAHAN yang dilakukan Chelsea sepanjang periode transfer awal musim ini membuat The Blues menjadi tim yang paling diwaspadai sang juara bertahan, Manchester City. Chelsea menambah kekuatan dengan mendatangkan Diego Costa di lini depan serta Cesc Fabregas di sektor gelandang. Musim ini Chelsea mungkin menjadi penantang yang paling serius, tetapi kami tak boleh meremeh-

kan Liverpool, Tottenham, Arsenal ataupun (Manchester) United, yang sudah pasti lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Lagi pula, setiap orang menjadi lebih kuat dan setiap orang ingin menjadi yang nomor satu, kata penyerang Manchester City, Edin Dzeko. City sendiri mendapat ujian berat dalam upaya mempertahankan gelar. Serangkaian laga berat menanti di awal musim. Dalam delapan hari,

mereka akan bertandang ke Arsenal dan Bayern Munchen sebelum kemudian menjamu Chelsea. Semua pertandingan itu dijalani dalam kondisi krisis penyerang. Alvaro Neg redo telah dilego ke Valencia sementara Stevan Jovetic mengalami cedera. Ini bakal sulit, tetapi saya adalah seorang optimis.Seperti setiap musim, ada sejumlah tim yang berjuang memperebutkan gelar juara di Inggris, ia menambahkan. Dzeko baru saja menandatangani kontrak baru, padahal di awal musim lalu ia nyaris didepak. Nasibnya berubah sejak kedatangan pelat ih Manuel Pelleg rini, yang menjadikannya sebagai bagian dari rotasi di lini depan. Bomber timnas Bosnia itu justru sukses membantu City meraih gelar juara dengan 16 golnya musim lalu. Musim lalu adalah yang terbaik dalam karir saya. Dan pada akhirnya kami berhasil meraih gelar juara Inggris, yang kedua dalam tiga tahun terakhir. Kami juga memenangi Piala Capital One dan saya sangat bahagia dengan segalanya yang berjalan musim lalu, baik soal klub maupun saya sendiri, penyerang berusia 28 tahun itu mengakhiri. (*)

TIMNAS Italia meraih kemenangan atas Norwegia pada laga perdana Grup H Kualifikasi Euro 2016. Ini adalah kemenangan resmi pertama bagi Antonio Conte, sang pelatih. Perubahan positif terlihat di timnas Italia sejak pergantian pelatih dari Cesare Prandelli kepada Conte. Setelah menang 2-0 atas Belanda pada laga uji coba tengah pekan lalu, Italia meraih kemenangan pada laga kualifikasi Euro 2016 di Stadion Ullevaal, Olso, Norwegia, pada Rabu dini hari (10/9). Ini adalah pertandingan yang penting. Ini tak mudah, sudah lama sejak kami menang di Norwegia. Ini adalah tiga poin yang penting. Dalam sembilan hari kami mampu melakukan hal penting bersama para pemain, sekarang kami harus melanjutkan, lebih mengenal satu sama lain dan berkembang, kata Conte. Tetapi saya tak ingat (kiper Italia, Gianluigi) Buffon mengotori sarung tangannya, sementara saya ingat sejumlah peluang bagus bagi kami untuk mencetak gol. Tak pernah mudah saat bertandang kemari jadi saya senang. Jelas kami masih harus berkembang tetapi saya senang dengan sikap para pemain, tutup pelatih berusia 45 tahun itu. Dua gol Italia masing-masing dilesakkan wajah baru di timnas Italia, Simone

Zaza, serta bek tengah Leandro Bonucci. Kemenangan ini juga bersejarah bagi Zaza. Gol yang dicetaknya adalah gol perdana pemain yang baru dua kali membela timnas senior Italia tersebut. Saya menjalani pekan mimpi. Kini target saya adalah bertahan di tim ini dan terus melakukan yang baik, kata berusia 23 tahun yang kini memperkuat Sassuolo itu. (*)

PATROLI

Rakyat Kalbar Kamis, 11 September 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Pasangan Mesum Nyabu di Kamar Perdana Inn

Dua tersangka beserta barang bukti narkoba diamankan petugas. AHMAD MUNZIRIN-RK

PONTIANAK-RK. Tamu kamar 308 di lantai dua Hotel Perdana Inn digerebek jajaran Sabhara Polda Kalbar, karena membawa Narkoba jenis sabu. Polisi juga mengamankan enam pasangan mesum yang menginap di hotel melati kawasan Kota Pontianak dan Kubu

Raya, Rabu (10/9) dinihari. Penggerebekan dan razia merupakan kegiatan rutin Dit Sabhara Polda Kalbar. Tujuannya meminimalisir penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Pontianak maupun Kubu Raya. Razia berawal dari Hotel Jeruju, Jalan Kom Yos Soedarso

Pontianak, kemudian berlanjut ke Hotel Borneo dan terakhir di Perdana Inn Jalan Merdeka Timur, Pontianak Kota. Kasudit Gasum Dit Sabhara Polda Kalbar, AKBP Pande Sianipar mengatakan, ada enam pasangan mesum yang diamankan dari tiga

lokasi razia. Di Hotel Jeruju polisi mengamankan tiga pasangan mesum, di Hotel Borneo satu pasangan dan di Perdana Inn dua pasangan mesum. Jumlahnya enam pasangan mesum. Satu pasangan mesum kita temukan di Perdana In diduga

mengonsumsi sabu, bahkan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba seberat tiga gram, ungkap Pande. Lima pasangan mesum akan diTipiring-kan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, sedangkan untuk pasangan di kamar 308 Perdana

Inn akan diserahkan ke Sat Narkoba Polresta Pontianak, guna proses hukum lebih lanjut. Kita amankan dulu sementara di kantor, kemudian akan kita serahkan ke Sat Narkoba Polresta Pontianak, khusus pasangan Halaman 15

HANTAM BILLBOARD TEWAS DI TEMPAT

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto didampingi Ketua MABM Kalbar Prof Dr Chairil EďŹ&#x20AC;endi serta Wakil Walikota Pontianak Ir H Edi Rusdi Kamtono MT melakukan pemusnahan Senpi rakitan di halaman Mapolda Kalbar, kemarin. SYAMSUL ARIFIN-RK

733 Senpi Rakitan Dimusnahkan

PUTUSSIBAU-RK. Pengendara sepeda motor, Suwarto, 19, dan Tarji, 19, warga Desa Nanga Lapung, Kecamatan Putussibau Selatan menghantam billboard Apotek Mura di Jalan Kom Yos Sudarso, Rabu (10/9) sekitar Pukul 02.00 dini hari. Tarji tewas di tempat kejadian. Sementara Suwarto dalam keadaan koma di ICU RSUD dr Ahmad Diponegoro Putussibau. Salah seorang keluarga Suwarto, Sawa mengatakan, sebelum kejadian nahas tersebut, Suwarto sempat menelepon. Seki-

PONTIANAK-RK. Sebanyak 733 pucuk senjata api (Senpi) rakitan terdiri dari 566 laras panjang dan 167 laras pendek dimusnahkan di Mapolda Kalbar, Rabu (10/9). Ratusan Senpi rakitan itu hasil dari penyerahan warga dan barang bukti hasil kejahatan. Tujuan pemusnahan, agar tidak disalahgunakan oleh warga

tar jam 1 malam dia (Suwarto) nelepon, dia bilang lagi makan di warung depan tita dan mau pulang. Pas kejadian sekitar jam 2 malam, polisi yang hubungi kami, kalau dia kecelakaan, tutur Sawa saat ditemui di ICU dr Ahmad Diponegoro Putussibau. Dari peristiwa itu, Suwarto dan Tarji langsung dibawa ke rumah sakit. Mayat Tarji, sekitar pukul 09.00 telah diambil keluarga dari Nanga Lapung. Tarji masih keluarga Suwarto dan saya, ucapnya. Sawa memaparkan, Suwarto datang ke Putussibau untuk

mengikuti Pertandingan Olahraga Antar Gereja (Poraja). Ia merupakan atlet volley putra, mewakili Gereja Pante Kosta Di Indonesia (GPDI) Kapuas Hulu. Pada tahun lalu Suwarto berhasil membawa tim voli GPDI juara 3 di Poraja Kapuas Hulu, ujar Sawa. Pimpinan wilayah 7 GPDI Kapuas Hulu, Pdt Edwin SPd K pun membenarkan bahwa Suwarto memang pemain volley yang diandalkannya. Sudah dua tahun berturut-turut ia membawa GPDI meraih mendali emas, bahkan mendapat piala tetap. Pada Poraja kali ini, Suwarto membawa GPDI menang ketika melawan GKE Jaras. Tapi kami mengucapkan

bela sungkawa atas meninggalnya Tarji, dan atas apa yang menimpa Suwarto, tutur Pdt Edwin. Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu, AKP Taufan Rizaldi mengatakan, kecelakaan yang dialami Suwarto dan Tarji adalah kecelakaan tunggal. Terkait kecelakaan ini sendiri tidak dilanjutkan pada proses hukum. Pihak keluarga meminta masalah ini dikembalikan pada keluarga, karena mereka masih ada hubungan darah, katanya. (arm) Suwarto, korban kecelakaan masih dirawat di RSUD Achmad Diponegoro. ARMAN HAIRIADI-RK

MINTA RP45 JUTA DAN PERHIASAN EMAS

Halaman 15

Jihandak Sterilkan Gedung DPRD Singkawang

SINGKAWANG-RK. Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob B akan mensterilkan Gedung DPRD Kota Singkawang pada H-1 pelantikan anggota dewan periode 2014-2019. Pada Hari H , di pintu masuk juga dilakukan pemeriksaan terhadap tamu undangan. Bukan hanya barang bawaannya, tetapi juga tubuhnya, dengan metal detector, kata AKBP A Widihandoko SH, Kapolres Singkawang ditemui di Mapolres Singkawang, Rabu (10/9). Dia menjelaskan, pengamanan di dalam Gedung DPRD Kota Singkawang ini merupakan Ring I, Halaman 15

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Kaporesta Masih Pelajari Wilayah Hukumnya PONTIANAK -RK. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan anggota polisi, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso berjanji akan terus meningkatkan dan memperketat pengawasan jajarannya. Jika kami menemukan anggota yang melakukan pelanggaran, apapun pelanggarannya, kami akan tindak tegas sesuai yang diperintahkan Kapolda langsung. Tidak hanya itu, kami juga membentuk tim pengawasan untuk anggota kami yang nakal, baik dari segi pidana maupun tidak masuk kerja, ungkap Heru pada saat pemusnahan senjata api (Senpi) rakitan di Mapolda Kalbar, Rabu (10/9). Heru mengatakan, penegasannya itu bu-

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

kan hanya diberlakukan untuk jajarannya di Mapolresta saja, melainkan juga di Mapolsek wilayah Kota Pontianak. Jika ada anggota yang tidak masuk sampai tiga hari, Propam harus melakukan pengecekan ke kediamannya. Apa alasan anggota itu tidak masuk kerja. Jika sengaja, tetap kami beri sangsi disiplin. Tapi jika anggota itu sakit, tetap kami beri toleransi, ungkapnya. Tidak hanya Kapolres yang harus mengawasi anggotanya. Heru berharap peran serta masyarakat ikut membantu melakukan pengawasan. Ini sesuai yang Kapolda canangkan. Jika ada anggota yang tak siap bertugas, langsung diproses dan diberikan sanksi. Begitu juga masyarakat yang melihat anggota yang nakal, segera laporkan ke

pihak berwajib, supaya cepat dilakukan tindakan, tegasnya. Karena baru tiga hari menjabat Kapolresta Pontianak, Heru masih mempelajari wilayah hukumnya. Terutama menyikapi gangguan Kamtibmas. Semua Kasat, Kanit maupun Binmas memberikan pemaparan terkait gangguan yang rawan di lingkungannya. Baik itu gangguan Curas, Curat, Curanmor, preman serta etnis, sesuai yang diantensikan Kapolda kepada kami, jelas Heru. Setelah pemaparan selesai, Heru akan evaluasi kekurangan terkait gangguan Kamtibmas itu. Tidak hanya itu, Halaman 15

Kombes Pol Heru Prakoso

TVS DAZZ

Paket Umroh

Penarikan Periode 1 : 15 Oktober 2014 / Penarikan Periode 2 : 15 Oktober 2015

www. tvsmotor.co.id www.tvsmotor.

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014

Realisasi Retribusi Lampaui Target

Yusran Anizam---Ari Sandy

SUNGAI RAYA-RK. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi daerah hingga Juli 2014 sudah melebihi target yang ditentukan dengan pencapaian Rp 13 miliar lebih. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kubu Raya, Yusran Anizam. Target restribusi daerah pada 2014 ini sebesar Rp 10,8 miliar lebih. Namun, hingga Juli kemarin sudah terealisasi Rp 13 miliar lebih atau 120 persen, katanya ditemui Rakyat Kalbar, Rabu (10/9). Dia menjelaskan, PAD Kubu Raya terbagi dalam beberapa komponen yang terkait dengan kinerja SKPD, dan dari beberapa komponen tersebut ada sekitar 11 target pajak untuk pemasukan PAD Kubu Raya. Dari target pajak tahun 2014 ini sebesar Rp 47 miliar lebih, namun hingga akhir Juli tahun ini, pendapatan PAD dari sektor pajak sudah mencapai Rp 34,9 miliar lebih atau sudah mencapai 74,11 persen, terang Yusran. Dengan adanya peningkatan restribusi daerah itu, akan dilakukan beberapa penyesuaian terhadap anggaran program tiap SKPD. Hal itu akan dibahas bersama Dewan pada pembahasan APBD perubahan 2014. Beberapa penyesuaian itu di antaranya pajak daerah terdapat kenaikan target sebesar Rp 2 miliar lebih, kemudian untuk restribusi daerah ada kenaikan target juga sebesar Rp 5 miliar. Sebelumnya, Pemkab Kubu Raya melakukan penyesuaian pada beberapa anggaran perubahan tahun ini. Dalam penyesuaian anggaran yang dilaksanakan pada RAPBD yang saat ini masih dalam proses pembahasan, tentunya dalam kepemimpinan yang baru ini pastinya ada penyesuaian mengingat pada APBD murni tahun 2014 sebelumnya masih pada kepemimpinan yang lama, terang Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus. Hermanus menjelaskan, dalam RAPBD itu ada sedikit pergeseran anggaran pada program-program yang dilaksanakan oleh SKPD. Hal itu dilakukan untuk penyesuaian anggaran guna menutupi deﬁsit anggaran yang terjadi pada APBD murni sebesar kurang lebih Rp 40 Miliar yang tercantum dalam anggaran formalnya. (asy)

Dewan Minta Dinas Terkait Cari Tahu Penyebabnya

Hama Kumbang Tanduk Serang Palawija dan Kelapa di Desa Dabong SUNGAI RAYA-RK. Hama kumbang tanduk (oryctes rhinoceros) merusak lahan pertanian warga di Dusun Sembuluk, Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Hama yang paling merusak pada kelapa sawit ini menyerang palawija dan pohon kelapa warga setempat. Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo SE meminta kepada dinas terkait untuk segera turun ke lapangan. Sebab, hama yang menyerang lahan pertanian warga itu membuat masyarakat setempat terhimpit ekonominya. Sebelum ada keterangan resmi terkait penyebab serangan hama kumbang tanduk ke pemukiman lahan warga, kata politisi PDI Perjuangan ini pihaknya belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi sekali lagi diminta kepada dinas terkait untuk

meneliti penyebab datangnya hama tersebut. Kalau memang nantinya penyebab itu bersumber pada kebun sawit maka sudah seharusnya pihak perusahaan mengeluarkan CSR kepada masyarakat setempat, ujar Sujiwo, kemarin. Senada disampaikan anggota Komisi B DPRD Kubu Raya, Sahrudin. Politisi PAN ini juga meminta dinas terkait untuk meninjau langsung kondisi lahan warga di Dusun Sembuluk Desa Dabong. Karena, sebagian besar lahan pertanian warga diserang hama kumbang tanduk. Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Badan Lingkungan Hidup kita minta untuk turun ke lapangan, ujarnya. Akibat hama itu, menurut Sahrudin banyak tanaman warga mati seperti palawija dan kelapa yang tidak berbuah lagi. Warga yang biasanya

Pohon kelapa di Desa Dabong terpaksa ditebang warga karena sudah tidak menghasilkan karena terserang hama kumbang tanduk---Insert kumbang tanduk---Ari Sandy menggunakan minyak kelapa untuk menggoreng kini harus membeli minyak karena kelapa mereka sudah tidak menghasilkan lagi. Waktu saya melihat langsung ke lokasi, memang banyak tanaman yang layu dan mati, tidak tanggung-tanggung tanaman kelapa warga yang

jika dikalkulasikan berjumlah puluhan hektar itu sudah tidak memiliki daun. Dan kebanyakan batang kelapa milik warga telah ditebang akibat hama itu, ungkapnya. Menurut penuturan warga, kata Sahrudin hama itu mulai ada di desa mereka ketika masuknya kebun kelapa sawit.

Saat sawit mulai berbuah, hama tersebut datang dan menyerang tanaman warga. Jadi, sekali lagi untuk memastikan penyebab serangan hama itu dinas terkait harus segera turun ke lokasi. Dan kita juga minta solusi dari pemerintah daerah, paling tidak memberikan penyuluhan untuk mengantisipasi serangan hama itu, imbuhnya. Jika hama tersebut bersumber dari perkebunan sawit di desa itu, ditegaskan Sahrudin pihak perusahaan harus memberikan kompensasi kepada warga setempat. Kepada pihak perusahaan harus mengeluarkan CSR kepada masyarakat setempat jika hama itu datangnya dari areal sawit. Seperti pemberian bibit tanaman untuk peremajaan dan kontribusi lainnya, pungkasnya. Laporan: Ari sandy Editor: Julianus Ratno

Bambang: Terkesan Pilih Kasih, Melihat Orang Dekat

Penempatan Guru di Kubu Raya Tak Jelas SUNGAI RAYA-RK. Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Bambang Ganefo Putra mengungkapkan keprihatinannya atas kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, M Yunus terkait penataan dan pemerataan guru. Penataan dan pemerataan guru yang dilakukan Disdik terkesan pilih kasih dengan melihat orang terdekat. Belum genap setahun menduduki posisi Kepala Dinas Pendidikan tapi kami di DPRD telah mendapat banyak laporan bahwa pemerataan guru pilih kasih. Bagi yang memiliki kedekatan maka itulah menjadi prioritas, bebernya kepada wartawan, Rabu (10/9).

Ia mengaku, laporan yang masuk ke pihaknya menyebutkan bahwa ada sejumlah guru yang tadinya bertugas di tempat terjauh tetapi karena dekat dengan kepala dinas, dipindahkan di sekolah yang berada di ibu kota kabupaten, Sungai Raya. Bambang mengingatkan dalam Peraturan Bersama Lima Menteri telah ditegaskan untuk penataan dan pemerataan guru terutama berstatus PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru, sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis

yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang harus diperhatikan antara lain norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan. Apakah itu guru kelas, guru mata pelajaran atau guru bimbingan konseling, terang dia. Jika itu dilanggar, ditegaskan Bambang maka Pemkab Kubu Raya bisa terkena sanksi di antaranya penghentian sebagian atau seluruh bantuan ﬁnansial fungsi pendidikan. Kemudian dari MenPAN dan RB menunda pemberian formasi guru PNS. Dari Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan serta

dari Mendagri memberikan penilaian kinerja kurang baik. Dikonﬁrmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, M. Yunus menyatakan pemerataan guru menjadi perhatian pihaknya. Sebab telah ditemukan di sejumlah sekolah yang gurunya lebih namun di sisi lain terdapat juga yang kekurangan guru. Ini yang kita dapatkan di Kecamatan Sungai Raya masih ada sekolah yang kelebihan guru dan ada pula yang kekurangan guru. Karena itu kita akan melakukan pemerataan, kilahnya. Pemerataan guru ini kata Yunus juga untuk mengisi

kekurangan guru di Kecamatan Sungai Raya. Jadi, sekolahsekolah yang ada di Sungai Raya tidak lagi ada yang kosong. Para guru yang digeser pun hanya berasal dari sekolah di Sungai Raya bukan dari kecamatan lain. Pemerataan ini tampaknya juga akan berlaku terhadap para guru yang mengajar di kecamatan lainnya. Mengingat masih ada juga sekolah yang mengalami kekurangan guru. Karena itu kita akan menata kembali tugas-tugas para guru ini. Sehingga benar-benar menghasilkan mutu pendidikan yang baik untuk Kubu Raya, demikian Yunus. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Lomba Perpustakaan SLTA Tingkat Nasional

SMAN 1 Sungai Pinyuh Wakili Kalbar

Ajak Masyarakat Awasi SPBU Kebijakan pengurangan distribusi BBM subsidi dari pemerintah dikhawatirkan menimbulkan kelangkaan hingga meresahkan masyarakat. Bercermin dari beberapa daerah lain, kerap terjadi antrean panjang di SPBU. Mengantisipasi hal itu, Polsek Sungai Pinyuh akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas SPBU di wilayahnya. Kita harus mengantisipasi agar pengurangan BBM subsidi ini tidak dimanfaatkan oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi. Jangan sampai BBM subsidi yang harusnya dinikmati masyarakat justru dibeli oleh oknum tidak bertanggungjawab, kata Kapolsek Sungai Pinyuh, Kompol Agus Mulyana. Menurut Kapolsek, dalam melaksanakan pengawasan itu pihaknya mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak. Mulai dari petugas SPBU hingga masyarakat itu sendiri dituntut pro aktif melakukan pengawasan terhadap praktik spekulan BBM subsidi. Masyarakat juga harus turut mengawasi. Kalau ada indikasi penyimpangan, segera laporkan kepada pihak Kepolisian. Seperti beberapa waktu lalu, kita berhasil mengamankan BBM subsidi yang akan di jual oleh oknum warga. Itu juga berkat laporan masyarakat, sebutnya. Kapolsek pun mengingatkan pihak SPBU, agar profesional dalam mendistribusikan BBM subsidi untuk masyarakat. Jangan sampai terjadi pembiaran terhadap spekulan yang membeli BBM subsidi secara berlebihan atau berulang kali. Apalagi ada kerjasama oknum SPBU dengan spekulan BBM. Kalau memang terbukti ada SPBU yang membandel, maka kita tak segan-segan melakukan tindakan tegas sesuai hukum. Kepolisian akan tetap melakukan pengawasan, dengan melaksanakan patroli rutin, tukasnya. (ﬁa)

SUNGAI PINYUH. Dua pustakawan dan Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi RI mendatangi SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh, Rabu (10/9). Mereka merupakan dewan juri yang akan memberikan penilaian dalam Lomba Perpustakaan Sekolah SLTA Tingkat Nasional. Perpustakaan SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh mewakili Kalbar setelah menjadi juara di tingkat Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu. Didampingi Kepala SMAN 1 Sungai Pinyuh Sunarto, Camat Sungai Pinyuh Syamsul Rizal, dan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pontianak Johana Sari Margiani, tim penilai melakukan pengamatan secara mendetail terhadap perpustakaan sekolah itu. Perpustakaan SMA 1 Sungai Pinyuh merupakan satu dari 33 perpustakaan SMA se-Indonesia yang akan kita nilai. Dan Kalbar merupakan provinsi ke-14 yang telah kita datangi dalam rangka pe-

nilaian lomba perpustakaan. Nanti pemenang lomba akan kita umumkan pada 23 Oktober, ungkap Ketua Tim Penilai, Sudirwan Hamid. Dijelaskannya, lomba perpustakaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan di Indonesia. Dalam penilaian itu, pihaknya memperhatikan beberapa aspek seperti kelembagaan, organisasi, administrasi, sumberdaya manusia, anggaran, koleksi buku, sistem layanan, dan pengunjung. Kemudian, minat baca di lingkungan sekolah serta prestasi yang dicapai sebelumnya oleh perpustakaan itu sendiri. presentasi dari petugas perpustakaan dengan kapasitas yang baik juga menjadi poin yang dinilai. Beragam aspek itulah yang menjadi indikator dalam penilaian lomba ini, ungkapnya. Lebih jauh, dirinya menyebut keberadaan perpustakaan sekolah sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Sebab, untuk

Tim penilai ketika mengunjungi Perpustakaan SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh.

mengembangkan kecerdasan bangsa tidak hanya dilakukan melalui pengembangan pendidikan formal, melainkan juga melalui pendidikan non formal. Salah satunya perpustakaan. Jadi kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengadakan perlombaan ini. Secara umum Perpustakaan SMA 1 Sungai Pinyuh sudah memenuhi standar, hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah kenyamanan dari pengunjung, dimana ruangan

harus sejuk sehingga mereka betah membaca. Selain itu koleksi buku juga harus ditambah setiap tahun, sarannya. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Sungai Pinyuh, Sunarto mengaku pihaknya telah melakukan persiapan maksimal untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Persiapan selama kurang lebih lima bulan itu meliputi pembenahan sarana dan prasarana yang terdapat di perpustakaan. Misalnya

kita lakukan penambahan penyejuk udara, pembenahan administrasi berupa manajerial, pemasangan internet, serta mensuplai bahan bacaan berupa buku essay, ﬁksi, dan sumber penunjang pembelajaran siswa. Tak hanya dalam sarana dan prasarana, peningkatan SDM pengelola perpustakaan juga tidak luput dari perhatian kita. Saat ini, petugas perpustakaan diikutkan pelatihan serta dikuliahkan pada Jurusan Pustakawan, bebernya. (ﬁa)

Calhaj Mempawah Tertua Usia 95 Tahun MEMPAWAH. Hari ini, Calon Jemaah Haji (Calhaj) Kabupaten Mempawah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 11 akan meninggalkan Embarkasi Batam menuju ke Madinah. Adam Dupari Lamber, 95, warga Kecamatan Mempawah Hilir menjadi Calhaj tertua. Sebelumnya, keberangkatan 134 calhaj dilepas Bupati Mempawah, H Ria Norsan di Aula Kantor Bupati Mempawah, Selasa (9/9). Kepala Kemenag Mempawah, Kasiman mengatakan, keberangkatan seluruh calhaj didampingi

tiga petugas yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Para petugas pendamping akan membantu para calhaj untuk melaksanakan segala rangkaian ibadahnya di tanah suci. Bagi pihak keluarga yang hendak mengantarkan hingga ke Asrama Haji hanya diperbolehkan untuk menjenguk dari luar saja, agar para jemaah tetap terjaga segala kondisi kesehatannya. Supaya semua calhaj dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan ibadah haji, tuturnya. Calhaj tertua berusia 95, atas nama Adam Dupari Lamber warga Kecamatan

Mempawah Hilir mengaku sangat siap untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Sebab, menurut dia, menunaikan ibadah haji itu merupakan tekad dan niat yang sudah didambakannya seumur hidup. Alhamdulillah semuanya sehat tidak ada kendala atau halangan apapun. Jadi saya sangat siap untuk menunaikan ibadah haji. Semakin cepat berangkat akan semakin baik bagi saya, untuk memulai ibadah di tanah suci, akunya penuh semangat. Harapan senada disampaikan calhaj termuda berusia 20 tahun atas nama Bustomi

Busri Ahmad. Ia tampak sangat ﬁt untuk melaksanakan ibadah haji. Beberapa anggota keluarganya pun sangat senang mengantar Bustomi, karena diberikan kesempatan menjadi tamu Allah SWT. Pasti sangat senang sekali bisa berkunjung ke rumah Allah sekaligus melaksanakan ibadah wajib bagi umat muslim yang mampu. Tentunya kesempatan ini akan saya jalankan dengan baik, agar mendapat berkah dari Allah dan menjadi haji yang mabrur, harapnya. Sementara itu, keberangkatan calhaj meninggalkan rasa haru dan bahagia bagi

keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang dirasakan Koyyimah, dia berharap anggota keluarganya yang berangkat ke melaksanakan ibadah haji dapat kembali dengan selamat ke tanah air. Rasa cemas dan khawatir menyelimuti keluarga yang ditinggalkan selama sebulan lebih itu. Rasa khawatir dan bimbang pasti ada. Tapi saya ikhlas melepasnya demi melaksanakan ibadah haji. Saya selalu berdoa agar seluruh calhaj dari Mempawah selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, ucapnya tak mampu menahan kesedihan. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menuju Kayong Utara Sejahtera Tahun 2018 SUKADANA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara di bawah kepemimpinan Bupati H Hildi Hamid, telah membentuk tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada 24 Maret 2014. Satu di antaranya demi menyongsong Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, lebih makmur, sejahtera, dan sentosa pada tahun 2018. Demikian intisari dari acara sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Balai Praja Sukadana, Kamis (4/9). Menghadirkan narasumber dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang Kusnendar SH, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Ketapang AKBP Agus Setiyoko SIK, Wakil Koordinator Indonesian Corruptions Watch (ICW) Agus Sunaryanto. Dihadiri Wakil Bupati Idrus, Sekda KKU H Hendri Siswanto SSos, instansi vertikal di KKU, beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) KKU, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ketapang Teddy W SH, dan tamu undangan lainnya. Peserta sosialisasi ini, seluruh kepala SKPD, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan bendahara di lingkungan Pemkab Kayong Utara, dan kepala instansi vertikal yang berada di KKU. Ketua panitia sosialisasi, H Sy Muzahar SIP yang juga Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan) Setda KKU, mengatakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, diselenggarakan Pemkab Kayong Utara demi memberikan pemahaman tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta

sebagai upaya penguatan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersih dan bebas korupsi. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan karena pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan program bernilai strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada sisi lain dengan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, akibat semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama menyangkut aparatur di daerah, serta masih kurangnya pemahaman tentang tindak pidana korupsi, sehingga dipandang perlu kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan, kata Muzahar. Dasar dilaksanakan kegiatan ini undang-undang nomor 31 tahun 1999 (UU 31/1999) tentang pemberantasan tidak pidana korupsi yang diubah dengan UU 20/2001. Peraturan Presiden (Perpres) 55/2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Instruksi Presiden (Inpres) 2/2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014, tutur Muzahar. Bupati H Hildi Hamid pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, serta tertib berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha pencegahan

KETAPANG CAKAP ALANG

Minta Perbaiki Jembatan

â&#x20AC;&#x153;

Warga di dua desa berharap, Pemkab Ketapang memberikan perhatian dan memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Mengingat kerusakan itu sudah terjadi hampir 14 tahun,

â&#x20AC;?

FRANSISKUS

K ETAPANG . Jembatan di desa Tanjung Beulang kecamatan Tumbang Titi, saat ini kondisinya sangat memperihatinkan. Jembatan dari kayu tersebut sudah banyak yang berlubang. Bahkan, di ujung jembatan terdapat lubang yang menganga akibat timbunan tanah yang sudah tergerus. Kondisi ini tidak hanya berlangsung selama setahun, namun sudah 14 tahun, kata seorang warga, Fransiskus. Dikatakannya jembatan ini dibangun pada tahun 2000. Kondisinya memang sudah rusak. Sampai sekarang tidak pernah diperbaiki. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara Desa Tanjung Beulang dengan Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi yang juga sekaligus penghubung ke Kalimantan Tengah. Dibiarkan begini tidak diperbaiki selama 14 tahun, ungkapnya. Kepala Desa Tanjung Beulang, Anasius mengatakan, kondisi jembatan itu sudah sangat memperihatinkan. Kondisinya rusak parah dan sudah seperti mau ambruk. Warga di dua desa berharap, Pemkab Ketapang memberikan perhatian dan memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Mengingat kerusakan itu sudah terjadi hampir 14 tahun, harapnya. Jalan yang rusak parah itu merupakan jalan alternatif dan satu-satunya yang menjadi andalan kedua warga desa tersebut. Jalan ini merupakan jalan andalan warga kedua desa. Kita minta Pemerintah kabupaten segera memperbaiki, kata Fransiskus. Penduduk yang bermukim di dua desa tersebut mencapai sekitar 200 kepala keluarga. Hingga kini Belum pernah ada perbaikan. Bahkan pihak Pemerintah tidak pernah turun memantau kondisi jalan. Padahal jalan tersebut jalan satuâ&#x20AC;&#x2019;satunya yang digunakan warga untuk menjual hasil panen usaha pertanian, ujarnya. Jalan tersebut selalu dilintasi guru dan siswa saat pergi ke sekolah. Saat ini jembatan tersebut hanya dialas menggunakan kayu untuk menutup lubang yang mulai membesar. Jalan ini sangat berguna sekali. Selain untuk mengeluarkan hasil kebun masyarakat, juga sering dilalui anak sekolah, pungkasnya.(Jay)

dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat, tutur Bupati. Dalam analisis Bupati H Hildi Hamid, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, tindak pidana korupsi juga telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya, serta pengembangan kesadaran sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga, ulas Bupati. Pemberantasan korupsi,

tegas Bupati, menjadi prioritas dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya. Demikian pula, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berw ibawa deng an mengedepankan akuntabilitas di semua bidang, menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi dan dengan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik, red) menjadi cita-cita kita semua, papar Bupati. Sejalan komitmen untuk mencegah tindak pidana korupsi, lanjut dia, Pemkab Kayong Utara telah membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (KAP2K) tahun 2014. Ditetapkan dengan keputusan Bupati Kayong Utara nomor 151/ Bappeda-A/III/2014, tertanggal 24 Maret 2014, tutur Bupati.

Bupati H Hildi Hamid memberikan kata sambutan disosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Balai Praja Sukadana, Kamis (4/9). KAMIRILUDDIN/RAKYAT KALBAR Tim KAP2K KKU, tambah Bupati H Hildi Hamid, melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), peningkatan transparansi pengelolaan APBD, publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. APBD Kabupaten Kay-

ong Utara masih relatif kecil, jika dibandingkan dengan kabupaten lain d i P r o v i n s i Ka l i m a n t a n Barat. Namun dalam penyelenggaraannya kita tetap harus berhati-hati agar pelaksanaannya tepat sasaran, efektif dan efisien. S e h i n g g a t u j u a n Ka b u paten Kayong Utara sejahtera tahun 2018 dapat tercapai sesuai deng an indikator-indikator yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kayong Utara tahun 2013-2018, tegas Bupati H Hildi Hamid. Supaya tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari, Bupati H Hild Hamid menegaskan, para aparatur penyelenggara Pemkab Kayong Utara, untuk lebih matang dan teliti dalam merencanakan kegiatan, khususnya dalam penyusunan anggaran serta lebih mengedepankan asas manfaat. Hampir setiap saat kita mendengar dan membaca baik di media massa maupun media elektronik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering melakuk a n p r o s e s h u k u m t e rhadap para pejabat negara dan daerah yang terindikasi melakukan praktik korupsi. Seolah-olah korupsi tumbuh subur bersamaan dengan banyaknya daerahdaerah pemekaran baru, keluh Bupati. (mah)

Pimpinan & Anggota

DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA PIMPINAN, STAF DAN SELURUH JAJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Mengucapkan

Selamat Jalan KEPADA SELURUH CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 SEMOGA SELAMAT SAMPAI TUJUAN DAN KEMBALI KE TANAH AIR MENJADI HAJI YANG MABRUR, AMIN. H. HILDI HAMID Bupati

Tertanda,

IDRUS Wakil Bupati

H. HENDRI SISWANTO, S.Sos Sekretaris Daerah

Beserta Seluruh Staf Kesekretariatan

Mengucapkan

Selamat Jalan KEPADA SELURUH CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014

SEMOGA SELAMAT SAMPAI TUJUAN DAN KEMBALI KE TANAH AIR MENJADI HAJI YANG MABRUR, AMIN. Tertanda, TAJUDIN Wakil Ketua

SARNAWI KETUA SEMENTARA JUMANTI, S.Sos. M.Si Sekretaris Dewan

ALIAS SULIK Wakil Ketua

metro

Lagi, Jutaan Belalang Serang Sawah Warga KETAPANG. Jutaan hama belalang kembali menyerang tanaman warga di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Rabu (10/9). Serangan hama belalang ini sangat meresahkan warga terlebih tak lama lagi menjelang musim tanam padi. Kepala Desa Sei Awan Kiri, Rosli meminta serangan hama belalang ini segera diatasi sehingga tidak berkelanjutan dan menyebar ke daerah lain. Jika tidak bisa diatasi sendiri maka Pemerintah Daerah harus meminta bantuan Pomerintah Provinsi maupun pusat, kata Rosli, Rabu (10/9). Serangan belalang ini terjadi sudah sejak beberapa Minggu lalu,kemarin di Desa Suka Maju dan sekarang sudah merambah di Desa Sei Awan Kiri. Pemerintah harus segera mengatasinya agar tidak menyebar ke daerah lain lagi, katanya. Ia menuturkan, jika memang tidak biasa diatasi, pemerintah harus memberikan penjelasan

Ilustrasi/IST

kepada masyarakat secara langsung. Sebab serangan hama belalang terkadang hilang-datang secara tiba-tiba namun tetap berkeliaran dan mengancam. Saya khawatir ketika masyarakat mulai bertanam. Kalau tanaman warga tumbuh

dan tiba-tiba diserang hama belalang tentu akan merugikan petani, katanya. Ia berharap jika belalang ini masih ada dan mengancam tanaman warga. Pemerintah harus memberitahu warga agar menunda waktu tanamnya hingga ancaman belalang

ini tidak ada. Tujuannya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Perternakan Ketapang, Akhmad Humaidi mengaku, pihaknya terus melakukan upaya-upaya demi

membasmi hama belalang kembara tersebut. Penyemprotan saat ini masih terus kita lakukan, alat-alat semprot juga telah kita tambah, katanya. Ia mengaku, pihaknya kewalahan memberantas hama belalang kembara tersebut lantaran belalang tersebut bepergian mengikuti arah angin yang buat pihaknya kewalahan memberantasnya. Sifat belalang mengikuti arah angin, jadi susah kita buat prediksi, pengendaliannya harus kita tunggu saat mereka berhenti disuatu tempat dan berkumpul semua, ujarnya. Menurutnya, pihaknya terus melakukan upaya pembasmian hama belalang tersebut, dengan melakukan pengendalian yang dilakukan pada malam maupun pagi hari, sambil menunggu bantuan dari dana tanggap darurat untuk mengadakan sayembara penangkapan belanang. Pengendalian hanya bisa pada malam hari saat mereka berkumpul dan melakukan perkawinan atau pagi hari, pungkasnya (Jay)

Wagub Ingatkan Kerjasama Eksekutif-Legislatif

Cristiandy Sandjaya

KETAPANG. Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sandjaya mengingatkan pentingnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Pentingnya hubungan baik itu demi kepentingan pembangunan daerah yang lebih baik. Hal ini diungkapkan Cristiandy saat pelantikan DPRD Ketapang kemarin. Salah satu yang disoroti Wakil Gubernur Kalbar adalah pelaksanaan paripurna, hendaknya dihadiri kedua belah pihak sehingga pelaksanaan paripurna tidak tertunda-

tunda. Demikian juga pentingnya memperhatikan aspek hukum dan perundangan yang berlaku dalam memperjuangkan masyarakatnya tidak bertentangan dengan aturan diatasnya. Hal itu penting, sehingga dapat mencegah terjadinya dampak hukum dikemudian hari. Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 2014-2019 resmi dilantik Selasa (9/9). Pelantikan anggota DPRD Ketapang

dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Drs Cristiandy Sandjaya SE MM, Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si dan Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH. Pelantikan dilakukan oleh ketua PN Ketapang. Para anggota DPRD Ketapang terpilih periode 2014-2019, diantaranya 9 kursi DPRD di isi PDIP, Partai Golkar 8 kursi, PAN sebanyak 6 kursi, Hanura 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PPP 4 kursi, Gerinda 3 kursi, Nasdem 3 kursi dan PKB 2 kursi. (Jay)

MELAWI MEMBANGUN

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014

LABOH JU

Bangun Jembatan Rangka Baja N ANGA P INOH . Pembangunan jembatan rangka baja kata anggota DPRD Melawi Nur Ilham AL, sangat diperlukan di Kecamatan Tanah Pinoh, Tanah Pinoh Barat, Sokan dan Kecamatan Sayan. Menurutnya, selama 10 tahun terbenNur Ilham AL. S tuknya Kabupaten Melawi, keempat kecamatan tersebut sangat memerlukan sentuhan pembangunan, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Yang mendesak adalah jembatan rangka baja dari Desa Suka Maju ke Desa Batu Begigi. Abutment jembatan disana sudah ada sejak lama, namun belum ada kelanjutan pembangunan sampai sekarang, kata Nur Ilham saat ditemui di kediamannya, Rabu (10/9). Nur Ilham mengungkapkan, di daerah tersebut memang sudah ada dua jembatan gantung yang menjadi penghubung antara wilayah. Namun dua jembatan gantung tersebut kondisinya sudah tidak layak, karena mobilitas masyarakat yang relatif padat. Kalau jembatan gantung hanya bisa dilalui kendaraan bermotor, itu pun kalau ramai harus antre. Sedangkan jika ada mobil yang mau melintas, harus memakai ponton perusahaan yang ada di daerah itu, ungkapnya. Lebih lanjut mantan Kades Lokajaya dua periode itu mengatakan, jembatan rangka baja sudah sangat mendesak. Apalagi di seberang ibukota kecamatan sudah ada tiga perusahaan yang beroperasi. Makanya pembangunan jembatan rangka baja harus segera direalisasikan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi yakni persoalan kesehatan, disana sudah ada puskesmas, sayangnya peralatan medisnya masih sangat kurang. Akibatnya, ketika ada pasien darurat harus dibawa ke ibukota kabupaten. Padahal Kota Baru merupakan daerah yang besar, harusnya pelayanan medis harus memadai, tegasnya. Pria kelahiran 12 Juli 1872 ini menambahkan, hal lain yang juga perlu diperjuangkan adalah masalah infrastruktur jalan lingkungan. Menurutnya pembangunan jalan lingkungan dirasa masih sangat minim. Padahal penduduknya sudah padat. Untuk memperjuangkan pembangunan disana, maka kami perlu bekerjasama dengan pihak pemerintah. Kami juga akan mendukung pak Firman agar kelanjutan pembangunan disana bisa terus berkelanjutan, pungkasnya. (aji)

Infrastruktur Hambat Pelayanan Publik Tanah Pinoh Barat Butuh Jalan

UKARTAJI

H Ibrahim. SUKARTAJI

NANGA PINOH. Tidak adanya infrastruktur jalan yang memadai di Kecamatan Tanah Pinoh Barat menghambat pelayanan publik. Pemerintah sulit

untuk mendatangi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat pun sulit mendatangi tempat-tempat pelayanan yang telah disediakan pemerintah, seperti puskesmas, pustu dan kantor camat. Kondisi miris ini diungkapkan Camat Tanah Pinoh Barat, H Ibrahim. Ia memaparkan, infrastruktur jalan menuju ke Tanah Pinoh Barat hingga saat ini belum ada. Kata dia, kondisi tersebut membuat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa kesulitan menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya penyaluran Raskin ke Tanah Pinoh Barat. Karena belum ada akses jalan menuju

kesana, keluhnya. Menyikapi persoalan itu, ungkap Ibrahim, titik distribusi disepakati para kepala desa di Kecamatan Tanah Pinoh atau Kota Baru, karena jika diambil di pusat Kecamatan Tanah Pinoh barat yang berada di Desa Ulak Muit juga belum memiliki akses jalan antar desa. Titik distribusi berada di kecamatan lain tersebut membuat para kepala desa berinisiatif mengambilnya, dan melakukan penyuplaian melalui jalur sungai. Yang mengambilnya masing-masing Tim Raskin Desa yang di-SK-kan oleh kepala desa, ucapnya.

Saat musim kemarau, paparnya, pendistribusian Raskin melalui jalur air terhambat, karena sungai mengalami pendangkalan. Sehingga terpaksa distribusi dilakukan secara estapet atau bertahap. Makanya, masyarakat disana berharap adanya akses jalan, baik antar Kecamatan Tanah Pinoh ke Tanah Pinoh Barat, maupun akses jalan antar desa di Tanah Pinoh Barat. Masyarakat Tanah Pinoh Barat sangat membutuhkan jalan. Jalan adalah keinginan masyarakat yang paling utama dan mendasar. Bila tidak ada jalan, semua aktivitas masyarakat terganggu,

ungkapnya. Untuk itu, Ibrahim meminta wakil rakyat yang baru dilantik, terutama putra daerah Tanah Pinoh Barat agar ikut memperjuangkan akses jalan. Dengan adanya para wakil rakyat yang merupakan putra-putra Sungai Pinoh di DPRD Melawi periode 20142019, kita harap bisa membantu pemerintah atau pihak eksekutif mendorong pembangunan, terutama akses transportasi jalan di Tanah Pinoh Barat. Kita mengharapkan Bupati terus melanjutkan pembangunan di Tanah Pinoh Barat, maka perlu dilanjutkan masa jabatannya, pungkasnya. (aji)

Priscilla Raih Indonesia Women Word NANGA PINOH. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertras) Melawi, Priscilla SSos MM meraih penghargaan Indonesia Women Word 2014 dari Yayasan Prestasi Anak Bangsa. Penghargaan diserahkan di Grand Ballroom Hotel Lumire Jakarta, belum lama ini. Meski telah mengharuskan nama Kabupaten Melawi, wanita kelahiran Ribang Semalam, 53 tahun silam ini mengaku tidak pernah menyangka akan mendapatkan penghargaan bergengsi langsung dari Sutiyoso. Saya juga tidak pernah menyangka, bahkan saya kira penghargaan ini main-main. Namun setelah saya datang, ternyata ini merupakan penghargaan yang sangat membanggakan. Saya sempat terharu ketika menerimanya, aku Priscilla. Tidak hanya dia, beberapa tokoh penting dari Papua, Padang, Halmahera, dan

sejumlah pengusaha juga menerima penghargaan dari Yayasan Citra Prestasi Anak Bangsa. Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang telah berhasil pada bidangnya masingmasing. Sedangkan khusus untuk saya, mendapatkan Indonesia Women Word yang pertama. Tentu saja saya bersyukur atas penghargaan ini. Ini tentu saja akan berdampak positif pada pekerjaan saya, kata Priscila. Mantan Plh Kepala Dinas Lingkung an Hidup Melawi ini mengatakan, dirinya tidak lantas puas dan berbangga hati. Justru penghargaan itu akan dijadikannya pelecut agar pekerjaannya semakin baik dari saat ini. Kepada kaum muda, saya juga berpesan, lakukanlah terbaik pada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Saya yakin suatu saat pasti akan ada hasil yang kita raih, seperti saya sekarang ini, tidak ada angin

tidak ada hujan, tiba-tiba ada undangan untuk saya dalam rangka menerima penghargaan, kata perempuan yang pernah bertugas di Dinas Pertanian ini. Berdasarkan informasi dari website citraprestasianakbangsa.blogspot.com, Yayasan Citra Prestasi Anak Bangsa adalah bersifat independen, non politik, nirlaba dan bergerak di bidang sosial. Kegiatan utama lembaga ini adalah melakukan halhal yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia dengan melalui sentuhan psikologis yang bersifat mulia, yaitu diantaranya memprakarsai memberikan penghargaan kepada mereka atau figur/tokoh masyarakat dari berbagai kalangan profesi yang berprestasi, dan telah memberikan kontribusi sumbangsih bagi kemajuan pembangunan di negeri ini secara umum dan dari berbagai bidang kehidupan. (aji)

Kepala Dinsosnakertras Melawi, Priscilla SSos MM menunjukkan penghargaan yang diterimanya. SUKARTAJI

SINTANG RAYA JANTOH KITA

Benahi Infrastruktur SINTANG-RK. Infrastruktur di Kabupaten Sintang perlu dibenahi. Pembenahan infrastruktur dipandang penting, supaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Anggota DPRD Sintang, Chomain Wahab SH menilai, infrastruktur di Kabupaten Sintang sudah cukup baik, namun masih perlu pembenahan. Misalkan infrastruktur jalan. Menurutnya, cukup banyak jalan dalam kondisi rusak, dan memerlukan perbaikan segera. Selain itu, masih ada daerah-daerah yang terisolasi karena belum tersedianya akses jalan. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian serius. Pembangunan mesti merata, dan bisa dinikmati masyarakat banyak, tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Menurut Chomain, infrastruktur merupakan peran utama dalam bidang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua bidang tersebut sulit berkembang, bila tidak ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Karena itu, infrastruktur harus mampu menyeimbangi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Bila tidak, maka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat, ujarnya. Chomain mengatakan, saat ini Kabupaten Sintang memerlukan infrastruktur yang memadai di bidang jalan. Sebab, kondisi jalan di sejumlah daerah masih dalam kondisi rusak. Hal tersebut telah membuat inďŹ&#x201A;asi tinggi, hingga membuat harga barang dan kebutuhan hidup masyarakat menjadi mahal. Kita dapat rasakan sekarang, harga-harga barang di daerah cenderung mahal. Beruntung, pertumbuhan ekonomi masyarakat kita terbilang baik, karena sektor perkebunan karet dan sawit masih bisa diandalkan. Tapi hal itu tidak boleh kita biarkan berlarut-larut. Tidak selamanya ekonomi masyarakat stabil, dan tidak semuanya masyarakat mampu, beber Chomain. Ia berharap pemerintah bisa fokus terhadap pembangunan infrastruktur, terutama di bidang jalan. Pengawasan pun dipandang perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. (din)

Kunjungan Kajati Jadi Motivasi S I N T A N G -RK. Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi menjamu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Resi Anna Napitupulu SH MH beserta rombongan, dalam acara ramah tamah di pendopo rumah jabatan Bupati Sintang, Selasa (9/9) malam. Hadir pula forum koordinasi pimpinan daerah (Forkorpinda), pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta tokoh masyarakat. Milton menyampaikan tentang luas wilayah Kabupaten Sintang. Menurutnya, Kabupaten Sintang layak dimekarkan menjadi tiga kabupaten baru, sehingga rentang kendali pemerintahan bisa lebih dekat. Kabupaten Sintang saat ini terus berkembang dengan berbagai kemajuan yang sudah mampu diraih, ucapnya. Diakui Milton, berbagai

Bupati Sintang Milton Crosby pada acara ramah tamah dengan Kajati Kalbar. SUHARDIN pembangunan dari kalangan swasta masih agak lambat. Hal itu dikarenakan keterbatasan ketersediaan listrik. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas besar. PLTU ini diyakini mampu

men-suplai listrik bagi pembangunan skala besar seperti perhotelan. Kami senang dengan kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar ke Kabupaten Sintang. Kunjungan ini untuk memberikan motivasi kepada Pemkab Sintang dan

dan bisa melakukan penyidikan, serta sebagai eksekutor. Resi memandang sinergisitas penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan, termasuk di Kabupaten Sintang. Hingga saat ini sudah ada 15 perkara korupsi yang diproses. Saya ingin mengingatkan agar kita semua melaksanakan tugas sesuai aturan dan SOP yang ada, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang sudah bangsa kita pilih. Jangan sampai kita bertemu dalam sebuah permasalahan. Dan kami hanya akan melakukan tindakan jika ada fakta dan data yang jelas, tegasnya. Di akhir ramah tamah, Bupati Sintang menyerahkan cinderamata khas Kabupaten Sintang yakni miniatur patung legenda Bujang Beji kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. (din)

Lepas 102 Calon Jamaah Haji

Minta Doakan Kapuas Raya SINTANG-RK. Sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama pembangunan di Kabupaten Sintang. Pembangunan sumber daya manusia diharapkan sesuai dengan tuntutan pembangunan, yakni sumber daya manusia yang bermoral dan berkarakter.

Demikian disampaikan Bupati Sintang Drs Milton Crosby MSi saat melepas keberangkatan 102 calon jamaah haji asal Kabupaten Sintang, di halaman Kantor Bupati Sintang, Rabu (10/9). Saya ingin seluruh calon jamaah haji Kabupaten Sintang

menjaga kesehatan, kompak, sabar, ikhlas, mematuhi arahan para pendamping, dan selalu hati-hati, kata Milton. Kepada para petugas pendamping calon jamaah haji, Milton berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, teru-

Tilep Dana BLSM 2013, Kades Empakan Dipolisikan Warga SINTANG. Masyarakat di Desa Empakan, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang nyaris tidak mendapat Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) program pemerintah tahun 2013. Pasalnya Kepala Desa Empakan Irwan berniat menggelapkan bantuan senilai puluhan juta rupiah itu. Tak terima tindakan Irwan, akhirnya warga Empakan melaporkan yang bersangkutan ke Polisi. Kasus itu sudah dilaporkan

masyarakat Sintang, kata Milton. Kajati Kalbar, Resi Anna Napitupulu mengaku sudah bertugas di Kalbar selama 1,3 tahun. Saya sengaja membawa rombongan ke Sintang, dan saya bawa untuk mengunjungi museum serta wisata rohani Bukit Kelam, kata Resi. Dari 14 kabupaten/kota, Resi mengatakan, baru ada 11 Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ia kunjungi. Dirinya sedang melakukan penyesuaian terhadap tiga kabupaten baru untuk pembangunan Kejaksaan Negeri baru. Soal Kapuas Raya, kami nilai sangat layak. Kami menyarankan agar tim pemekaran untuk pro aktif berkoordinasi dengan DPR RI, mengingat akan segera habisnya masa kerja anggota DPR RI 2009-2014, ungkap Resi. Ia menjelaskan, kejaksaan merupakan penuntut umum,

ke polisi, Senin (8/9) kemarin, sehingga tidak ada alasan untuk tidak diproses, kata Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Empakan Suwarli, S, kepada wartawan, Selasa (9/9). Suwarli didampingi tokoh masyarakat setempat, Pagan, menceritakan kasus tersebut bermula ketika ada program pemerintah membantu masyarakat yang dinamakan program BLSM, termasuk 35 kepala keluarga (KK) di Desa

Empakan berhak mendapatkan dana tersebut. Namun ketika dana cair, bukannya disalurkan ke warga, tapi malah masuk kantong pribadi Irwan. Setiap KK mendapatkan Rp600 ribu. Tapi oleh Irwan, sama sekali tidak disalurkan, kata Suwarli. Menurut Suwarli, pihaknya beserta sejumlah masyarakat penerima dana tersebut sudah pernah mempertanyakan soal pencairan dana itu ke Irwan. Namun Irwan

berkilah jika dana tersebut belum cair. Tapi kami tanyakan ke kantor pos dikatakan petugas disana sudah disalurkan, terang Suwarli. Setelah dilaporlkan ke Polisi, Suwarli mendapatkan informasi jika Irwan berencana mengembalikan dana itu. Namun pihaknya tetap meminta pihak berwajib mengusut tindakan Irwan. Karena sudah dilaporkan, tidak ada alasan kasus itu tidak diproses secara hukum, kata Suwarli. (din)

Milton melepas para calon jamaah haji asal Sintang. SUHARDIN tama dalam membimbing para calon jamaah haji. Dan jangan lupa, doakan pembentukan Provinsi Kapuas Raya ketika di tanah suci, pinta Milton. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Abdul Aziz mengharapkan seluruh calon jamaah haji, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2014 ini, perjalanan calon jamaah haji mencapai 44 hari dihitung sejak hari ini. Sehingga seluruh calon jamaah haji Kabupaten Sintang akan kembali ke Sintang pada Kamis, 23 Oktober 2014. Abdul Aziz menjelaskan, dari 102 calon jamaah haji

Kabupaten Sintang, terdapat 25 orang lulusan SD, 15 orang lulusan SMP, 22 orang SMA, lulusan sarjana 28 orang, dan 3 orang lulusan pasca sarjana. Pelepasan sendiri ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dan lambang daerah Kabupaten Sintang kepada perwakilan calon jamaah haji. Ribuan keluarga dan handai taulan para calon jamaah haji memadati halaman Kantor Bupati Sintang, ikut mengantar rombongan calon jamaah haji. Rombongan calon jamaah haji berangkat menuju asrama haji Pontianak menggunakan bis eksekutif. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Optimis Sengketa Batas Desa Tuntas Tahun Ini PUTUSSIBAU-RK. Kasubbid Pengembangan Kapasitas Desa Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB) Kapuas Hulu, Abdul Halim, SE optimis sengketa batas desa di Kabupaten Kapuas Hulu bisa tuntas pada tahun 2014 ini. Dari Januari hingga Agustus 2014 ini kami sudah menuntaskan lebih dari 50 batas desa. Kecamatan Selimbau merupakan kecamatan yang sangat proaktif dalam menyelesaikan sengketa batas desa dan bisa jadi contoh bagi kecamatan lainnya. Kami penyampaikan apresiasi kepada Camat Selimbau yang sudah proaktif di lapangan, ujar Abdul Halim, Rabu (10/9). Sengketa batas desa merupakan masalah serius yang mesti dituntaskan hingga tahun 2014 ini, karena akan berdampak langsung pada penerimaan dana desa. Bagi desa yang masih ada persoalan tentang batas desa tidak akan mendapatkan kucuran dana desa. Berdasarkan Permen No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa dan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, setiap batas desa yang masih ada masalah atau sengketa wajib diselesaikan. Untuk itu peran serta kepala desa dan camat serta tokoh masyarakat dalam menuntaskan batas desa sangat penting. BPDPKB akan proaktif turun kelapangan melakukan jemput bola menuntaskan sengketa. Umumnya sengketa batas desa muncul ketika ada potensi ekonomi disana, misalnya adanya usaha perkebunan atau pertambangan. Saat ini sengketa batas desa paling banyak terjadi di kecamatan perbatasan. Dan sebagian jalur kapuas dan lintas Selatan, jelas Halim. Ditegaskannya, sebelum Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa, pelaksanaan direalisasikan. Masing-masing desa harus tuntaskan batas desa yang masih bermasalah dan mengetahui berapa luas desa. Karena selain terkait dengan penyaluran dana desa sebagaimana amanat undang-undang No.6 tahun 2014, kata Halim juga terkait dengan income desa. Terutama desa yang ada perusahaan perkebunan maupun pertembang an, sehingga jelas hak-hak yang mesti desa terima dari pihak perusahaan. (aRm)

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014

1.397 Warga Kapuas Hulu Diminta Lakukan Perekaman Ulang KTP-el Marcellus: Tidak Tahu Kesalahan Teknis yang Dimaksud Itu Apa P UTUSSIBAU -RK. Sebanyak 1.397 warga Kapuas Hulu mau tidak mau harus melakukan perekaman ulang Kartu Tanda Penduduk Elektonik (KTP-el). Intruksi ini dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan alasan ada kesalahan teknis. Sebenarnya 1.397 orang sudah melakukan perekaman dan telah dikirim ke pusat. Tapi oleh pusat tidak bisa dilakukan percetakan karena alasan teknis, sehingga kita diminta melakukan perekaman lagi. Kita pun tidak tahu kesalahan teknis yang dimak-

sud itu apa, terang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus SSos, Rabu (10/9). Warga yang wajib melakukan perekaman ulang KTP-el , kata dia tersebar di sepuluh kecamatan dan tertinggi ada di Kecamatan Embaloh Hulu, yaitu mencapai 1.030 orang. Kita sebenarnya sudah mengupayakan perekaman lagi, tapi warga yang bersangkutan tidak berada di tempat. Apakah karena berladang, sedang berpergian atau lain sebagainya, kata Marcellus.

Nanti, kata dia, pihaknya akan turun lagi ke lapangan. Marcellus mengaku sudah berkoordinasi dengan para camat untuk memastikan agar warga yang bersangkutan berada di tempat, sehingga perekaman ulang dapat dilakukan. Kalau tidak, percuma juga kita turun, ujarnya. Berdasarkan data pada Juni 2014, warga Kapuas Hulu yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 82,19 persen. Jumlah ini tidak termasuk warga sebanyak 1.397 yang diminta melakukan perekaman ulang.

Marcellus. ARMAN HAIRIADI Untuk keadaan hingga bulan sekarang pasti yang melakukan perekaman KTP-el meningkat. Apalagi pendaftaran CPNS sudah dimulai,

banyak yang membuat KTPel, demiian Marcellus. LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

148 Peserta Ikuti Kursus Pramuka P UTUSSIBAU -RK. Sebanyak 148 peserta mengikuti pembukaan Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML) Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Kapuas Hulu di Aula Gedung Korpri Putussibau, Rabu (10/9/2014). Kegiatan ini dibuka Sekretaris Majelis Bimbingan (Mabi) Kwarcab Gerakan Pramuka Kapuas Hulu., Ir H Muhammad Sukri. Untuk KMD, peserta terdiri dari 59 pria dan 54 putri, sedangkan untuk KML ada 18 orang putra dan 17 putri. Hadir dalam acara pembukaan tersebut beberapa pengurus Kwarcab Gerakan Pamuka Kapuas Hulu dan Kwarda Provinsi Kalbar. Dalam sambutannya, Muhammad Sukri meminta agar seluruh perserta dapat mema-

Sekretaris Majelis Bimbingan (Mabi) Kwarcab Gerakan Pramuka Kapuas Hulu, H Muhammad Sukri membuka kegiatan KMD dan KML Kwarcab Gerakan Pramuka, Rabu (10/9/2014) di Aula Gedung Korpri Putussibau. ARMAN HAIRIADI

hami apa yang sampaikan oleh pelatih dalam kegiatan kursus ini. Mendapat tambahan ilmu dalam kegiatan kepramukaan. Sehingga bisa terampil dalam membina pramuka dan sasaran akhir dari kegiatan pramuka dapat tercapai, ujar Sukri yang juga Sekda Kapuas Hulu ini. Ia pun mengapresiasi Kwartir Cabang Pramuka Kapuas Hulu serta para pelatih dari Kwartil Daerah Kalbar karena telah suka rela memberikan pencerahan kepada para pembina dalam kegiatan kursus ini. Di sini kita harus ikhlas untuk membentuk gugus depan. Kita di sini akan berperan untuk membina karakter anak bangsa, sebab itu pelatihan ini begitu penting untuk diikuti dengan seksama, tutup Sukri. (aRm)

BUMI DARANANTE APAI JI ONGAH

Sebelum Sehat , Bantuan buat PDAM Tak Bakal Dikucurkan S ANGGAU . Wabup Yohanes Ontot menegaskan pemerintah tak bakal mengucurkan bantuan pada PDAM Tirta Pancuraji sebelum perusahaan plat merah itu memperbaiki manajemennya. Menurutnya jika bantuan diberikan saat ini, justYohanes Ontot eru akan jadi bumerang bagi PDAM sendiri. Kita bisa berikan dana apabila PDAM itu dinilai sehat. Sistem manajemennya sudah bagus, hal-hal yang tertinggal sekarang ini sudah tuntas. Ya kalau kita kasi-kasih-kasih terus malah PDAM terbebani, jelasnya ketika ditaya soal rencana pemerintah memberikan dana penyelamatan sebesar Rp11 miliar. Namun, keputusan mengucurkan dana tersebut tetap berada di tangan Bupati. Tapi dia yakin, Bupati sendiri tidak sembarangan mengucurkan dana, setidaknya sebelum PDAM diaudit. Ya harus, kalau belum diudit, ngasih orang yang masih bermasalah kan tidak mungkin. Tapi setelah clear persoalannya, sudah diketahui (kendalanya), baru lah. Bupati juga begitu, beliau sangat rasional, dia mengatur segala kebijakan, dia tidak serta merta juga, kata Ontot. Bagaimana jika memang batuan tersebut memang benar-benar mendesak? misalnya untuk menutupi kebocoran air yang mencapai 46 persen, Ontot mengaku itu bisa-bisa saja, demi menjaga kelancaran pelayanan publik. Ya itu sih penting, tapi kalau kita bantu untuk menaikkan tarif kita tidak setuju. Kalau kelengkapan water meter, perlu. Karena kalau rusak juga sulit, akan mengganggu distribusi air. Misalnya 10 kubik, tercatat lima kubik, kan jadi hilang lima kubik. Tapi tidak sekaligus (dibantu full,red), ujarnya. Ia berharap PDAM bisa memperbaiki manajemennya secara menyeluruh. Karena fungsi PDAM sendiri juga sebagai pelayanan publik, pemerintah daerah tidak akan lepas tangan. Mereka membenahi diri lah, baik dari sisi manajemen, personel, sumber daya, manajemen lapangannya dan lain-lain. Setiap organisasi kalau dia lemah, pasti manjemennya. Misalnya pengawasannya, apakah manusianya, peralatananya yang kurang, yang tahu PDAM, pungkasnya. (KiA)

Jembatan Mosu Ambruk, Mobilitas Empat Desa Terancam Lumpuh SANGGAU. Satu unit truk pengangkut sawit dari desa Lape yang menuju PT. Semai Lestari kecamatan Kembayan terguling setelah jembatan sungai Mosi yang dilaluinya ambruk. Akibatnya, mobilitas warga dan barang dari dan ke Lape terancam lumpuh. Warga pun terancam terisolir dari dunia luar. Tadi pagi (kemarin, red) sekitar jam 09.00, ada truk sawit terguling setelah bannya amblas di lobang jembatan sungai Mosu, kata Kepala Desa Lape, Yohanes Yan, 43 kepada wartawan, Rabu (10/9). Yan menyebutkan jembatan tersebut adalah jembatan satusatunya yang menghubungkan empat desa yaitu: desa Lape, Berancet, Entuma dan Empaong. Di Desa Lape saja ada sekitar empat ribu Kepala

Truk pengangkut sawit teguling lantaran jembatan yang dilaluinya ambruk. ISTIMEWA Keluarga, belum desa Lainnya. Artinya ini sudah masuk darurat bencana sebenarnya, karena jembatan sungai Mosu yang merupakan urat nadi bagi

perekonomian masyarakat kami, sudah tidak bisa dipakai lagi, kata Yan. Amblasnya kendaraan di jembatan yang sudah berumur

tersebut diakui Yohanes Yan bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, kendaraan roda dua dan roda empat pernah beberapa kali terperosok na-

mun tak memakan korban. Jembatan itukan satu-satunya jembatan penghubung dengan jalan raya dan juga beberapa desa lainnya, kalau jembatan itu rusak, masyarakat terpaksa menggunakan jalan alternatif yang jaraknya tentu lebih jauh dan memakan waktu cukup lama untuk sampai ke Jalan Raya, lewat Desa Empaong bisa, cuma jauh, terangnya. Kepada Pemerintah Daerah melalui instansi terkaitnya, Yohanes Yan berharap dilakukan perbaikan secepatnya. Mengingat keberadaan jembatan tersebut sangat berarti bagi masyarakat. Kami bersyukur jalan di tempat kami sudah semakin bagus dari tahun ke tahun. Cuma kami berharap ada perbaikan untuk jembatan Sungai Mosu tahun ini juga sebab sudah darurat, tutupnya. (KiA)

Razali: Jumlah Utang Jamkesda Tak Masuk Akal Komunikasikan Obat pada Pasien SANGGAU. Anggota Komisi C DPRD Sanggau, Razali mengeritik jumlah utang RSUD dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikatakannya mencapai Rp2 milyar. Menurutnya jumlah sebesar itu tak masuk akal jika dilihat banyaknya program bantuan kesehatan pemerintah lainnya. Coba logika berpikirnya uang segitu, sementara kita sudah dibantu dengan program Jampersal dan program kesehatan dari pemerintah pusat, kok masih utang. Okelah katanya utang dari peninggalan jaman dahulu, masa tiap tahun tak ada pengurangan, kata dia. Selain itu, pasien Jamkesda tak jarang terpaksa membeli obat di luar lantaran ketiadaan obat di RSUD. Jika dari sisi

obat pihak RSUD merugi, tapi anehnya banyak apotek di sekitar rumah sakit plat merah itu. Ia sendiri mengaku pernah mengalami hal itu. Saya sendiri mengalami. Saya pernah membawa orang berobat. Obatnya itu sering tidak ada. Bagaiman kalau pasien tidak punya uang? Jadi utang itu tidak masuk akal, kalau itu beban yang dulu. Di RSUD itu sering tidak ada obat, karena utang. Dari dulu kan itu-itu saja, alasan klasik, ungkapnya. Karena itu ia ingin meminta kejelasan dari pihak rumah sakit, berapa untang dan berapa total yang telah dibantu. Setelah itu baru dilakukan kajian. Dari 2013, dari kepemimpinan dr Fadli, dari situ kita mulai menghitungnya. Jangan dipikir dewan ini tak

bekerja. Seolah-olah kami ini tak peduli dengan kesehatan. Dewan sudah berusaha semaksimal mungkin menganggarkan dana, akunya. Tak jarang, ia dan rekanrekannya di Komisi C terjun langsung membantu pasien Jamkesda yang kesulitan berobat. Banyak kok yang datang, misalnya halo pak Sumadi, pak Jana, kita bantu walaupun di kelas III. Kelas III pun seperti pasar Senggol, malah lebih bagus pasar Senggol, kritiknya. Dua poin yang menjadi kritiknya yaitu pelayanan dan ketersediaan obat-obatan. Bahkan ia menuding RSUD tak ada niatan untuk memperbaiki diri. Razali bahkan membandingkannya dengan rumah sakit dan klinik swasta di Sanggau. Coba kita koreksi, studi antara RSUD dengan

rumah sakti baru, Medika, dengan klinik Dahlia. Coba hitung pertahunnya, kalau tidak untung sudah lama mereka tutup. Sementara obat mereka itu standar semua, ujarnya. Terpisah, Bupati Poulus Hadi meminta dokter berkomunikasi pada pasiennya tentang jenis obat akan dikonsumsi. Karena pasien tentunya cenderung hanya akan melihat harga, namun tidak memahami obat apa yang tepat untuk penyakitnya. Pilihan diserahkan ke pasien, katanya, Senin (8/9). Sebaiknya dokter lebih dahulu menawarkan obat-obat yang tergolong dalam Daftar Platfon Harga Obat (DPHO) yang sudah ditetapkan pemerintah. Dari dulu saya sampaikan ini, dan kalian juga sering

dengar pidato saya soal ini. Untuk pasien Jamkesmas yang sekarang beraďŹ liasi menjadi BPJS, harusnya dokter meggunakan obat yang sudah ada itu, yang ditentukan pemerintah, ujarnya. Bukan rahasia lagi, ada oknum dokter yang sengaja memberikan obat diluar DPHO atau paten, sehingga memberatkan pasien. Tapi yang terjadi biasanya diresepkan di luar itu. Kalau alasan obat tidak ada, saya kira itu bukan alasan. Tapi kadang masyarakat minta yang paten, isitilah paten ini saya kurang mengerti, tapi obat yang diberikan pemerintah juga bisa menyembuhkan, terangnya. Ia mengatakan pemerintah telah mengucurkan Rp3 milyar untuk program Jamkesda pada 2014. (KiA)

LANDAK EDOâ&#x20AC;&#x2122;

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014 INJEH KARAJA

Nama Kadis Pertanian Dicatut N G A B A N G . Baru dua hari setelah dilantik, nama Kepala Dinas Pertanian Landak, Asep Yusuf dicatut orang tak dikenal, Rabu (10/9). Kejadian berawal ketika bendara Dinas Pertanian Landak, Wiwing, ditelepon orang tak dikenal dan mengatasnamakan Asep Yusuf. Padahal ketika itu, Asep Yusuf sendiri ada di kantornya. Kepada Wiwing, si penelepon itu menanyakan nama-nama bendahara di Dinas Pertanian. Sebelumnya ia menerima SMS dan nomor HP 081287749XXX berisi Bu Wiwing, ini no HP pak Asep Yusuf kadis pertanian .

Pertemuan pembentukan Apkasindo Landak di aula Bunhut. ANTONIUS

Jangan Jual Buah Sawit ke Pihak Ketiga NGABANG. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Landak, Alipius mengimbau para petani sawit langsung menjual buah sawit ke pabrik, bukan ke pihak ke tiga. Pasalnya harga yang diberikan pihak ke tiga lebih murah. Lebih baik menjual langsung ke pabrik, jangan melalui pihak ketiga. Karena pasti harga lebih rendah dari harga yang sebenarnya, katanya pada acara musyawaran daerah (Musda) pembentukan asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo), Rabu (10/9) di aula Dishutbun. Ia berharap adanya Apkasindo, semua petani sawit dapat menjual buah sawitnya dengan harga yang baik. Terlebih jika sudah berdiri koperasi yang menambung pembelian sawit dengan harga yang sesuai. Kami juga mengaharapkan Apkasindo ini bisa berjalan dengan baik dan bermamfaat, ujar kadis Bunhut Landak. Ketua Apkasindo, Klemen Apui mengatakan sekecil apapun tugas yang di berikan untuk memimpin struktur organisasi harus dijalani. Kita memimpin sesuai dengan kemampuan kita, katanya. Menurutnya, ada beberapa hal di kabupaten Landak ini yang harus di berantas, yang pertama kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Adanya Apkasindo ini, kita bertekad untuk memperbaiki hal-hal ini, ujarnya. Selain Kadishutbun, acara itu dihadiri sekitar 30 orang petani sawit. (ius)

Sesaat kemudian, orang tersebut menelepon Wiwing dan menanyakan nama bendahara Dinas Pertanian. Wiwing pun menjawab bendahara pengeluaran bernama Ramlan. Ia minta kirimkan no HP nya. Lalu di kirimlah no HP pak Ramlan ke no hp nya. Setelah beberapa waktu kemudian no HP ini menelpon kembali menanyakan kenapa no hp pak Ramlan tidak aktif, kata Asep. Wiwing pun kemudina meminta si penelepon tersebut langsung ke kantor. Setelah itu ia menelepon Ramlan. Wiwing baru tahu begitu diceritakan Ramlah bahwa orang tersebut bukanlah

Asep Yusuf. ANTONIUS

Asep Yusuf. Atas kejadian ini, Asep Yusuf meminta waspada terhadap sms maupun telepon yang tak jelas. Harus berhatihati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan telpon atau sms yang tidak pasti, pesannya. Kepala Dinas Pertanian Landak Asep Yusuf mengaku heran mengapa si penelpon langsung menanyakan nama bendahara dan tahu masalah teknis keuangan, bahkan bertanya kapan pencairan ganti uang (GU). Karena yang ditelpon bendahara dan arah modusnya agak lain, maka kita curiga, kata Asep Yusuf.(ius)

Baru di Tiga Desa Tak Buang Air Sembarangan NGABANG. Dari 156 desa se Kabupaten Landak, sampai dengan tahun 2013 lalu, baru tiga desa di kabupaten Landak yang telah dinyatakan Open Defecation Free (ODF) atau stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Ketiga desa tersebut yakni desa Raba kecamatan Menjalin, desa Permit kecamatan Kuala Behe dan desa Keranji Mancal kecamatan Sengah Temila. Kabid P2PL Dinas Kesehatan Landak, Deltina Titin mengatakan, untuk percepatan strategi nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan capaian desa ODF di Landak, Dinas Kesehatan melalui dana APBD mulai tahun anggaran 2012 atau pasca program CWSHP, sudah melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya, bersama-sama dengan petugas sanitasi melakukan pemicuan Community Led Total Sanitation (CLTS) secara rutin dan berkelanjutan, ujar Titin saat membuka pelatihan Sanitasi Total Berbasis Ma-

Para peserta tengah mengikuti pelatihan STBM yang digelar oleh Dinas Kesehatan Landak. ANTONIUS syarakat (STBM) bagi petugas Puskesmas dan Natural Leader, Rabu (10/11) di aula Dinas Kesehatan Landak. Kegiatan lainnya kata Titin,

pengadaan bahan atau media penyuluhan dan pemicuan berupa leaflet, brosur dan media lainnya. Kemudian, memberikan bahan stimulan

pembangunan jamban ke desa percontohan. Selanjutnya, meningkatkan peran dan fungsi dari tenaga sanitarian Puskesmas dalam

melakukan pemicuan CLTS di wilayahnya masing-masing serta kegiatan kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), sanitasi dan higiene di masyarakat dan sekolah secara rutin dan berkelanjutan, jelasnya. Dikatakan Titin, dari semua kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan tersebut, diharapkan pada akhir 2014, minimal dua desa sasaran program dapat mendeklarasikan Stop BABS. Kami sadar bahwa Dinas Kesehatan sendiri tidak mampu mensukseskan program STBM ini, kata Titin. Namun lanjutnya, peran serta dari semua pihak mulai dari Pokja AMPL di kabupaten, tenaga Puskesmas, natural leader dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan program ini. Untuk itu kami mengharapkan dukungan kita semua agar Landak dapat mencapai sasaran sanitasi MDGs yaitu pada tahun 2015 separuh dari desa di Landak bebas dari praktek BABS, harapnya.(ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

SMKN 1 Berencana Buka Jurusan Tata Rias

Potensi Ada, Prospeknya Sedang Dinilai SEKADAU. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sekadau berencana menambah jurusan kedelapan, yaitu Teknik Tata Rias. Saat ini, sudah ada tujuh kejuruan, yakni Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Listrik, Teknik Multimedia, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Survei dan Teknik Tata Busana. Namun ini masih sekedar rencana, belum bisa dipastikan apakah akan direalisasikan atau tidak. Kita juga masih pertimbangkan, kata Kepala SMKN 1 Sekadau Hilir, Suar Yohanes, ditemui Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, Rabu (10/9). Acuan dari wacana membuka jurusan tata rias adalah tingginya minat pelajar untuk menggeluti dunia tersebut. Meski cukup potensial untuk dikembangkan, namun pihak SMKN 1 Sekadau tak ingin gegabah. Kita lihat situasi dulu. Kalau memungkinkan, bisa saja kita realisasikan, tambah Suar. Pertimbangan lain, lanjut dia, yakni ketersediaan tenaga pengajar. Untuk pengajar kejuruan, mesti ada tenaga pengajar yang memiliki keahlian khusus. Saat ini, pihak SMKN 1 belum memiliki tenaga khusus penata rias. Tenaga pengajar juga belum ada. Kita lihat potensi dulu lah. Jika memang prospeknya bagus, kita akan usahakan secepatnya, pungkas Suar. (bdu)

Rakor Pemungut Pajak se-Kalbar 2014

Simon: Dukung Dispenda, Mereka Ini yang Mutar Otak Tingkatkan Pendapatan Daerah S EKADAU . Sejak tanggal 9 September lalu, rapat koordinasi pendapatan daerah se-Kalimantan Barat dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dan berakhir kemarin, 10 September 2014. Bupati Sekadau, Simon Petrus, membuka langsung kegiatan yang dilaksanakan di gedung Kateketik itu. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau, Zakaria Umar dalam laporannya mengatakan, penunjukkan pihaknya sebagai tuan rumah Rakor pendapatan daerah se-Kalbar tahun ini merupakan hasil kesepakatan pada agenda serupa tahun lalu. Kemudian, diperkuat dengan SK Bupati Sekadau nomor 972/265/dispen-

da/2014 tentang pembentukan panitia pelaksana rakor pendapatan daerah se-Kalbar tahun 2014, papar Zakaria, Selasa (9/9). Rakor tersebut merupakan momen penilaian dan mengatur konsep agar sasaran pendapatan daerah tercapai. Tujuan rakor ini untuk evaluasi rencana pendapatan daerah sebagai sumber PAD dan bagi hasil pajak, serta menyusun strategi rencana penerimaan pendapatan daerah untuk mencapai target yang ditetapkan, kata Zakaria. Masih dari gedung Kateketik, Kabid Perpajakan Dispenda Kalbar, Josua Makarius dalam sambutannya mengatakan, guna mengoptimalkan pemungutan pa-

Soal Semrawutnya Antrean di SPBU AKR

Polisi Cepat Turun Tangan, Pengelola Janji Lebarkan Jalan SEKADAU. Keluhan masyarakat atas antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum AKR, kawasan Dusun Entada, Desa Bokak Sebumbun, direspon cepat pihak kepolisian. Pengelola SPBU pun, secara verbal berjanji melebarkan jalan. Polres Sekadau melakuk a n u p a y a p r e ve n t i f untuk mencari solusi agar proses antrean tak mengganggu lalu lintas. Kabag operasional Polres Sekadau, Kompol Ricky

Renerika Rianto, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan memasang banner yang berisi imbauan agar masyarakat lebih tertib saat menunggu giliran mendapatkan BBM di SPBU itu. Polres akan pasang banner, mungkin besok atau lusa sudah bisa dipasang. Isinya kira-kira menghimbau pengantre untuk lebih tertib dan tidak masuk ke badan jalan, jelas Ricky, Rabu (10/9). Langkah awal, Polres Sekadau juga telah menegur para pengantre agar

tidak memarkir kendaraannya di badan jalan. Kemarin kami sudah tegur secara lisan supaya mereka mengantre dengan tertib. Kita berharap mereka bisa taat berlalu lintas, lanjut Ricky. Selain itu, pihak pengelola SPBU AKR pun telah menyanggupi untuk berpartisipasi agar antrean di kawasan tersebut lebih tertib. Secara omongan, pengelola AKR berjanji akan membantu pelebaran jalan, khususnya di sepanjang jalur yang kerap digunakan pen-

gantre memarkirkan kendaraannya. Soal kapan pelebaran jalan akan dilakukan, pihak AKR belum dapat memastikan. Namun, secara lisan telah disebutkan pelebaran jalan akan dikerjakan saat antrean sedang sepi atau saat libur. Proses untuk mendapatkan BBM yang semrawut di SPBU tersebut memang sempat dikeluhkan pengguna jalan karena mengganggu arus lalu lintas. Pasalnya, kendaraan pengantre kurang teratur dan kerap masuk ke badan jalan.(bdu)

Bupati Sekadau menyerahkan cinderamata kepada perwakilan Dispenda Provinsi Kalbar saat pembukaan Rakor pendapatan daerah provinsi Kalbar di Sekadau, (10/9) kemarin. ABDU SYUKRI jak provinsi, mesti terjalin kerja sama yang erat antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Sebab, di masing-masing daerah, pemungutan pajak provinsi diserahkan kepada Dispenda masing-masing. Karenanya, rakor ini juga dimanfaatkan untuk menguatkan sinergisitas antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam penagihan pajak provinsi. Di sini juga perlu dibahas kendala serta ideide baru untuk pelaksanaan pemungutan pajak di waktu mendatang, tutur Josua.

Sementara, Bupati Simon Petrus meminta kinerja Dispenda didukung oleh pemerintah daerah serta instansiinstansi lainnya. Mesti kita motivasi supaya Dispenda bisa mengoptimalkan kinerjanya. Karena, pajak yang mereka pungut juga untuk pembiayaan pembangunan, ucapnya. Simon mengimbuh, Bupati dan instansi teknis hanya bisa mengelola (anggaran) saja, mereka-mereka ini yang memutar otak untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi

kita harus berterimakasih kepada mereka . Usai membuka rakor, Bupati menyerahkan cinderamata berupa kain tenun khas Kabupaten Sekadau kepada peserta pertemuan. Ikut hadir Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, Kapolres Sekadau AKBP Agus Triatmaja, perwakilan Dispenda Kalbar, perwakilan BPKAD Kalbar, perwakilan KPP Pratama Sanggau sebagai narasumber, serta seluruh dinas pendapatan daerah kabupaten/kota dan kantor Samsat se-Kalbar. (bdu)

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS TUMPAHAN SALOK

Buang Image Negatif

Suasana Bimtek Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M Ridho

SAMBAS. Persepsi negatif banyak disematkan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selaku pelaksana roda birokrasi, kesan pelaksanaan tugas tidak dilakukan secara efektif, eďŹ sien dan optimal. Guna mengembalikan kepercayaan masyarakat, PNS harus mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (10/9). Penetapan target kinerja menjadi acuan atau kunci guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jika tidak segera diperbaiki, maka akan memperburuk citra PNS, dan membuat masyarakat tidak percaya akan kinerja dan tugas yang dilaksanakan oleh PNS, kata Wakil Bupati Sambas. Pabali menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 lahir atas dasar munculnya kesadaran dan keinginan guna memperbaiki citra PNS yang selama ini kinerjanya masih dipandang belum baik. Salah satu agenda memperbaiki citra itu dengan melakukan perubahan pada penilaian atas prestasi dan kinerja PNS, jelasnya. PP Nomor 46 Tahun 2011 berisi aspek target kinerja sebagai unsur utama dalam melakukan penilaian atas prestasi PNS, dimana unsur utama target kinerja PNS yang memiliki bobot sebesar 60 persen, dan 40 persen dari aspek perilaku. Sedangkan aspek target kinerja yang dituangkan berbentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP), berupa rencana kerja dan target yang akan dicapai seorang PNS untuk melaksanakan tugasnya selama satu tahun ke depan, dan disetujui bersama antara atasan langsung sebagai pejabat penilai dengan PNS yang dinilai. Dengan semakin baiknya kinerja birokrat sesuai capaian target-target kinerja yang telah disepakati, maka akan berdampak semakin baiknya kinerja organisasi yang berujung pada tercapainya tujuan organisasi, tegasnya. (edo)

RAKYAT KALBAR Kamis, 11 September 2014

Peringatan Haornas ke-31 Tingkat Provinsi Kalbar

Jadikan Olahraga Sebagai Gaya Hidup SAMBAS. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Provinsi Kalbar, Ir Sawal Bondoreso MM mengatakan, peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-31 tanggal 9 September 2014 merupakan momentum untuk membudayakan olahraga sebagai gaya hidup (life style). Ajakan itu disampaikan Sawal saat Upacara Peringatan Haornas ke-31 Tingkat Provinsi Kalbar yang dipusatkan di Kabupaten Sambas. Berbagai kegiatan turut menyemarakkan peringatan Haornas, seperti jalan santai dan senam massal, Selasa (9/9) di Halaman Kantor Bupati Sambas. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, merupakan slogan yang harus terus diimplementasikan secara baik dan benar di masyarakat. Sehingga kita dapat membangun keolahragaan nasional dengan pondasi yang kokoh, yakni budaya olahraga yang tumbuh dan kuat, serta hidup sehat dan bugar dalam aktivitas keseharian masyarakat kita, ungkapnya. Sawal menegaskan, budaya olahraga yang kuat merupakan wahana bersama agar atlet bertalenta menumbuhkan prestasi olahraga. Faktor budaya olahraga yang kuat akan menjadi variabel penting untuk mengungkit, dan mendukung

Ir Sawal Bondoreso MM Kepala Disporabudpar Provinsi Kalbar menyerahkan penghargaan kepada pecinta olahraga di Halaman Kantor Bupati Sambas. M Ridho

pencapaian prestasi olahraga. Karena budaya olahraga merupakan pondasi terwujudnya prestasi keolahragaan nasional maupun internasional, katanya. Sawal meng ajak semua pimpinan lembaga dan instansi di Kabupaten Sambas untuk mengerahkan masyarakat dan pihak swasta, agar ikut ber-

partisipasi dalam mewujudkan pembudayaan olahraga melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendanaan serta penggalakan event-event olahraga baik rekreasi, pendidikan maupun prestasi. Dalam hal ini, pemerintah menjadi penggerak dan fasilitator dalam mewujudkan aktivitas olahraga di masyarakat.

Agar olahraga menjadi gaya hidup, salah satu caranya dengan menggelar kegiatan olahraga setiap hari Jumat atau hari libur lain di instansi pemerintah, sekolah dan masyarakat. Pembinaan olahraga agar berprestasi di daerah, seharusnya difokuskan pada satu dan dua cabang olahraga unggulan yang dilaksanakan

secara serius, sistematis, dan terukur. Sehingga menjadi kompetitif prestasinya di tingkat dunia, tegas Sawal dalam kegiatan yang dimeriahkan atraksi marching band SMP Negeri 2 Sambas dan marching band IPDN Pontianak, serta pencabutan undian doorprize dengan hadiah utama satu unit sepeda motor. (edo)

SMAN 1 Selakau Implementasikan Kurikulum 2013

Guru SMAN 1 Selakau mengikuti Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. M Ridho S ELAKAU . Kemampuan guru dalam mengajar sangat menentukan mutu pendidikan. Makanya, sebanyak 34 guru SMA Negeri 1 Selakau mengikuti Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 selama empat hari, Sabtu-Selasa (6-9/9). Supradto, Kepala SMAN 1 Selakau mengatakan, kegiatan yang dihadiri Kabid SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Jumadi Asri ini, bertujuan agar ke depan penerapan Kurikulum

2013 dapat diterapkan secara optimal. Kita ingin guru mampu menghadapi tantangan penerapan kurikulum baru. Sehingga hasilnya mampu meningkatkan pendidikan, kata Supradto kepada wartawan, Selasa (9/9) di Selakau. Ditegaskan dia, ada beberapa alasan perlunya dilakukan pengembangan Kurikulum 2013, diantaranya perubahan proses pembelajaran dan proses penilaian yang memerlukan

penambahan jam pelajaran, serta kecenderungan banyak negara menambah jam pelajaran siswanya. Sehingga jika dibandingkan dengan negara-negara lain, jam pelajaran yang berlaku di Indonesia dengan negara lain relatif lebih singkat. Ditambahkan Supradto, tujuan kegiatan ini agar terjadi perubahan pola pikir (mindset) guru dalam mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan evaluasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan pemahaman guru terhadap materi pelatihan, yang terdiri atas penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), cara melaksanakan pembelajaran Kurikulum 2013 sesuai tuntutan Kurikulum 2013, tegasnya. Pengembangan Kurikulum

2013 ungkapnya, dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan Kemendikbud dan Kemenag pada Direktorat Pendidikan Agama Islam dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Tahap kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di hadapan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan dan anggota Komisi X DPR RI. Tahap ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Tahap keempat, penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013. Tahap selanjutnya setelah kurikulum ditetapkan, adalah implementasi kurikulum pada proses pembelajaran di sekolah oleh guru, karena guru sebagai ujung tombak dalam suksesnya implementasi kurikulum. Sehingga perlu diberikan pembekalan yang cukup dalam bentuk pelatihan. Dan SMA

Negeri 1 Selakau memandang sangat penting pelaksana Kurikulum 2013 melalui Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 secara mandiri, tegasnya. Agar lebih memantapkan lagi implementasi Kurikulum 2013, Panitia Pelatihan Kurikulum 2013 SMAN 1 Selakau mengundang guru dari SMAN 1 Singkawang sebagai narasumber pelatihan, diantaranya Agus Wahidi dan Anang TauďŹ k. Guru yang menjadi narasumber ini telah mengikuti pelatihan guru tingkat nasional. Juga disampaikan materi mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas terhadap implementasi Kurikulum 2013, kebijakan sekolah dalam implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran scientiďŹ c dan model pembelajaran inquiry, discovery dan project, penilaian autentik dan laporan capaian kompetensi siswa, pengembangan RPP, dan pengembangan bahan ajar, pungkasnya. (edo)

SAMBUNGAN

Pasangan Mesum ...................................................................................................dari halaman 9 Kaporesta Masih .......................................................dari halaman 9 yang ditemukan di kamar 308 Perdana Inn, jelasnya. Dikatakan Pande Sianipar, pasangan yang ada di kamar 308 Perdana Inn, saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu itu, tidak mengakui dan mencoba mengelak atas kepemilikan barang bukti.

Tapi karena kita mengetahui bahwa keduanya sedang habis mengonsumsi sabu, dan ditemukan barang bukti, akhirnya kita amankan keduanya dan digiring ke kantor, tegasnya. Pasangan yang ditemukan membawa Narkoba jenis sabu itu, yakni atas nama Soni warga Sungai Raya,

Kubu Raya dan kekasihnya bernama Supiani. Barang bukti yang berhasil diamankan Dit Sabhara Polda Kalbar selain sabu seberat tiga gram, plastik klip, obat kuat, minyak angin, bong sabu, rokok dan korek api serta aluminium foil. Kepada wartawan, Soni berkelit dan tak mengakui

kepemilikan Narkoba tersebut. Walaupun diketahui anggota Sabhara Polda menemukan Narkoba seberat tiga gram itu berada di kamar yang di sewanya di Perdana Inn. Kemudian menjelaskan bahwa perempuan (Supiani, red) yang bersama di kamarnya merupakan calon istrinya. (zrn)

733 Senpi ...........................................................................................................................dari halaman 9 untuk tindak kejahatan. 733 pucuk Senpi itu dikumpulkan selama satu bulan, setelah Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto mengimbau dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat untuk membantu mensosialisasikan kepada warga yang memiliki Senpi, agar diserahkan kepada polisi. Pengumpulan Senpi ini, setelah kejadian pemburu yang menembak buruannya. Namun salah sasaran, hingga membuat satu orang warga tewas. Mendengar laporan itu, kami perintahkan dengan anggota lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, agar menyerahkan Senpi rakitan terhadap pihak kepolisian, ungkap Arief. Pada tahun 2000 lalu,

untuk mendapatkan Senpi rakitan, polisi melakukan razia dari rumah ke rumah. Kali ini melalui kesadaran masyarakat, ratusan Senpi ilegal langsung diserahkan kepada polisi. Tentunya dengan jaminan, pemilik Senpi tidak dijerat hukum (UndangUndang Darurat). Kalau dulu harus razia ke rumahrumah untuk mendapatkan. Ini sebuah awal yang sangat baik demi mencapai lebih sejahteranya masyarakat, ujar Arief. Kapolda Arief mengatakan, upayanya mengumpulkan dan memusnahkan Senpi ilegal, merupakan salah satu visi untuk menyelamatkan masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kali ini menjadi bukti, Catur Prasetya,

langkah-langkah diwujudkan, melalui proaktif polisi dengan cara pendekatan preentif dan preventif, agar tetap kondusif, ujar Arief. Ke depannya, Kapolda meminta anggotanya yang bertugas di jajaran Polda Kalbar, menunjukkan kinerja yang terbaik dalam pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana masyarakat harus lebih segan dengan polisi, bukan karena takut. Tetapi polisi harus benar-benar menjadi mitra masyarakat yang baik, harapnya. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar, Prof Dr Chairil EďŹ&#x20AC;endi mengatakan, Senpi rakitan yang diserahkan masyarakat kepada kepolisian, merupakan keputusan yang baik. Kami menyerahkan sepenuhnya

dengan pihak kepolisian untuk dimusnahkan. Kita meminta lebih meningkatkan perannya, katanya. Mantan Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak ini mengapresiasi kinerja Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto. Sebagai pimpinan polisi tertinggi di Kalbar, Arief benar-benar serius mewujudkan lingkungan yang kondusif. Selain itu menegakkan kebenaran baik di eksternal maupun internal lembaga Polri. Beliau tidak mengedepankan jabatannya sebagai Kapolda, tetapi mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Saya berharap kinerja polisi akan lebih baik lagi. Polisi tidak boleh salah dan tidak boleh bohong, ungkap Chairil. (sul)

ia akan memberikan masukan, untuk antisipasi gangguan Kamtibmas. Saya akan turun ke lapangan dan akan membentuk pos-pos, terutama desa-desa, lurah, camat yang paling diuta-

makan, antisipasi dari gangguan kriminalitas, pengguna, pemakai serta korban kejahatan, katanya. Hasil pemaparan dari anggota, Heru akan menyampaikan ke Kapolda

langsung, terutama target untuk meminimalisir gangguan. Nanti pasti tahu. Planning-nya seperti apa. Tunggu disampaikan ke Kapolda dulu, kata Heru. (sul)

Jihandak Sterilkan ..................................................dari halaman 9 di bawah kendali Kapolsek Singkawang Barat, AKP Suhar. Kita berlakukan tiga Ring Pengamanan, kata Widihandoko. Sementara Ring II di sekitar Gedung DPRD Kota Singkawang di bawah kendali Kasat Sabhara. Pada Ring II ini dilakukan pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke area gedung. Kendaraan yang datang harus benarbenar steril, jelas Widihandoko. Selanjutnya, tambah dia, Ring III di area paling luar Gedung DPRD Kota Singkawang di bawah kendali Kasat Lantas, AKP Anton Satriadi. Menjaga ketertiban lalu lintas, kata Widihandoko. Untuk menghindari kemacetan selama pelantikan, jelas Widihandoko, akan diberlakukan sistem buka tutup. Buka tutup jalan ini diberlakukan sesuai kebu-

tuhan. Untuk kelancaran pergerakan tim escape bila terjadi sesuatu, ujarnya. Widihandoko mengatakan, penerapan tiga Ring Pengamanan ini harap dimaklumi dewan terpilih dan para undangan. Jangan dibilang pengamanan ini berlebihan. Tidak boleh juga menganggap petugasnya berlebihan. Diharapkan kedewasaan masing-masing individu, ingatnya. Pengamanan seperti ini dilakukan, jelas Widihandoko, untuk menjaga keselamatan 30 anggota dewan periode mendatang. Kita kerahkan 342 personel untuk mengamankan acara pelantikan tersebut, ungkapnya. Selain itu, tambah dia, Polres Singkawang juga diback-up 80 personel Brimob B Kota Singkawang untuk mengantisipasi potensi-potensi gangguan keamanan, seperti sabotase dan lain-

nya. Potensi itu tetap ada. Tetapi kita tidak mungkin mengawal satu persatu anggota dewan terpilih. Kita mengingatkan mereka untuk tetap waspada, ujar Widihandoko. Dia juga menempatkan personelnya di Hotel Dangau Singkawang, tempat dewan terpilih dikarantina. Cuma kita harapkan, selama dikarantina jangan keluyuran, agar tidak menyulitkan pengamanan, pesan Widihandoko kepada dewan terpilih. Widihandoko juga memaklumi kalau pelantikan ini momen kegembiraan setelah berjuang selama Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu. Karena sudah terpilih jadi wajar saja bergembira. Tetapi ini bukan pesta pernikahan. Sehingga tidak perlu membawa massa ramai-ramai, ingatnya. (dik)

Rakyat Kalbar Kamis, 11 September 2014

LITA KESHYA

NGGAK MAU

DIDUAKAN Penyanyi Lita Keshya mendapat kesempatan berkolaborasi dengan Pasha, vokalis grup musik Ungu. Tembang ciptaan penyanyi yang memiliki nama lengkap Sigit Purnomo Syamsuddin Said berjudul Hanya Aku Saja itu, bercerita tentang seorang perempuan yang tak mau diduakan oleh kekasihnya. Ini single terbaru dengan Pasha. Lagu ini menawarkan musik yang easy listening, ujar wanita yang akrab disapa Lita ini. Sebagai seorang penyanyi, Lita memang memiliki karakter suara yang berbeda. Perjalanan karirnya pun cukup bersinar, bahkan sebelum bekerjasama dengan pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, 27 November 1974 tersebut. Lita sempat berkolaborasi dengan mantan vokalis grup musik ST 12, Charly Van Houten. Hanya saja, di lagu terbarunya tersebut, dia tidak melantunkan tembang bergenre Melayu. Lita melantunkan tembang bernuansa Arabian, Melayu, dan Latin. Lagu yang digarap Pasha itu berisi nuansa Arabian, Melayu, dan Latin, katanya. Tidak hanya bekerjasama dalam industri musik. Banyak pengalaman baru didapat saat bekerjasama dengan mantan suami Okie Calerista Agustina itu. Salah satunya, musik. Secara tidak langsung juga saya bisa belajar banyak dari Pasha tentang dunia musik. Apalagi, Pasha orangnya enak diajak bekerjasama. Dia ngebimbing banget. Ini benar-benar pengalaman yang menyenangkan, jelasnya. Dia pun mendapat dukungan dari Pasha untuk menjajal tampil secara on air dan oďŹ&#x20AC; air. Dia pun sangat puas dengan testimoni dukungan yang diberikan Pasha kepadanya. Pastinya senang banget ya, dapat kepercayaan untuk membawakan lagu ciptaan Pasha Ungu, jelasnya. Lita juga bangga, karena lagu yang digarap Pasha itu isinya sesuai dengan karakternya. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang nggak mau diduakan sama kekasih, atau pasangannya. Karena itu, dia meminta sang kekasih untuk membuktikan kalau dia memang benar-benar sayang dan cinta. Intinya adalah dia ingin menjadi perempuan satu-satunya yang dicintai dan ada di hati sang kekasih, katanya. (idp)

SOPHIA LATJUBA

Mengejar Legalitas Janda Seakan ingin melanjutkan hubungan asmaranya dengan Nazriel Irham atau akrab disapa Ariel ke jenjang yang lebih serius. Sophia Latjuba yang sebelumnya telah bercerai dari suaminya, Michael Villareal di Amerika Serikat pada 2012 akhirnya berburu legalitas janda. Kita sebenarnya sudah cerai lama, tapi kan harus ada legalitas, ujar Sophia di pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan, Senin (8/9). Sebagai warga negara Indonesia (WNI) legalitas tersebut sangat penting untuk melangkah ke jenjang pelaminan. Apalagi Sophia belum mendapat legalitas tersebut setelah sebelumnya bercerai dengan suaminya, Michael di Negeri Paman Sam. Proses perceraian Sophia dengan Michael di PN Jakarta Selatan sudah berlangsung lama. Kali ini telah memasuki persidangan keempat dengan agenda pemanggilan saksi. Hanya saja belakangan ini Sophia memang tidak pernah hadir. Dia beralasan disibukkan dengan aktivitasnya syuting. Memang ada syuting. Dan sekarang nggak ada syuting, jadi sekarang menghormati pengadilan jadi hadir, kata perempuan yang memiliki nama asli Sophia Inggriani Latjuba itu. Menggunakan baju putih, Sophia terlihat santai menghadapi persidangan keduanya itu. Mantan istri Indra Lesmana ini tidak merasa dipersulit dengan beragam agenda yang harus dilewatinya di kursi persidangan nanti. Nggak berlarut-larut kok. Memang seharusnya seperti ini, jelas perempuan kelahiran Berlin Barat, Jerman Barat pada 18 Agustus 1970 itu. Hanya saja bintang sinetron, pemain ďŹ lm, dan bintang iklan berdarah Jerman-Bugis itu enggan menjelaskan alasan perceraiannya yang kedua itu. Ini personal ya, ujar bintang ďŹ lm Setegar Gunung Batu itu. Yang pasti, kata Sophia, tidak ada yang menjadikan perceraian untuk memutuskan silaturahmi dengan mantan suaminya. Ya dong perceraian nggak harus pisah dengan pertengkaran. Nggak ada keributan. Kan kami sudah pisah lama, tiga tahun lalu, nggak ada yang harus diributkan, tegasnya.(Jp)

Sekadau Tuan Rumah Rakor Pendapatan Kalbar Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi saat menyampaikan sambutan dalam Rakor Narasumber dari KPP Pratama Sanggau saat menyampaikan materi.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi dan unsur Forkompinda saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi.

Peserta Rapat Koordinasi

Peserta dari berbagai daerah terlihat serius mengikuti Rapat Koordinasi

KABUPATEN Sekadau kembali dipercaya menggelar event tingkat Provinsi Kalbar. Kali ini giliran Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah se-Kalbar yang digelar di kabupaten berjuluk Bumi Lawang Kuari tersebut. Rakor yang mengambil tempat di Gedung Ketaketik, Sekadau Hilir itu merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dispenda Kalbar yang diback-up penuh oleh Dispenda Kabupaten Sekadau. Rakor ini dihadiri jajaran Dispenda se-Kalbar, serta dari instansi terkait seperti Kantor Pajak dan lainnya. Ditunjuknya Kabupaten Sekadau sebagai tuan rumah digelarnya rakor tak lepas dari dukungan pemerintah

daerah, dan Dispenda Sekadau yang saat ini dipimpin Drs Zakaria Umar MSi. Dipercayanya Sekadau sebagai tuan rumah kegiatan ini merupakan sesuatu yang membanggakan, sekaligus membuktikan bahwa Kabupaten Sekadau sangat siap menggelar event-event besar. Rakor dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa (9/9). Pembukaan rakor dihadiri langsung Bupati Sekadau Simon Petrus SSos MSi, Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi, serta Kepala Dispenda Kabupaten Sekadau Drs Zakaria Umar MSi. Hadir juga perwakilan Dispenda Kalbar, para pimpinan SKPD, perwakilan instansi vertikal, serta sejumlah tamu dan undangan lain.

Ada dua tujuan utama digelarnya rakor tersebut. Pertama, untuk mengevaluasi rencana pendapatan daerah melalui pemaksimalan fungsi PAD, dan bagi hasil pajak. Kedua, untuk menyusun strategi penerimaan pendapatan daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan digelarnya rakor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di semua daerah se-Kalbar demi pembiayaan pembangunan. Tujuan akhirnya, untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan yang ada. (*)

Kepala Dispenda Sekadau Drs Zakaria Umar MSi saat membacakan laporan panitia

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi menyerahkan cinderamata berupa kain tenun asli Sekadau kepada perwakilan peserta rakor...

FOTO DAN NARASI: ABDU SYUKRI Peserta Rapat Koordinasi