12 Februari 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Kamis, 12 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Tak Cocok dengan Sejumlah Anggota DPRD Kalbar?

Sekwan Provinsi Kita: Mohon Maaf, Saya Pamit M Jimmy

Ketua Fraksi PDIP: Kinerjanya Tak Buruk-buruk Amat, Tak Ada yang Sempurna, Presiden pun Tak Sempurna

Pontianak-RK. Tak ada angin tak ada hujan, isu Bambang Soerachmat mundur dari jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Kalimantan Barat tiba-tiba menyeruak. Kabar angin yang bergulir terkait permasalahan antara Bambang dengan sejumlah anggota Dewan provinsi kita. Desas-desus mundurnya Bambang semakin kuat ketika status Blackberry (BBM) miliknya terpantau wartawan beberapa hari belakangan. Di situ tertulis, “Mohon ma’af semua, saya Pamit”. Rumor tersebut menguat ketika anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Gerindra, Syarif Ishak Al Mutahar, membenarkan. Menurutnya, mundurnya Bambang itu usai dengar pendapat dengan mitra kerjanya, Komisi I DPRD Kalbar, belum lama ini. “Isu atau informasi yang saya dapat itu, Sekwan ini dipanggil oleh Komisi I. Kemudian anggota Dewan Komisi I itu memberikan masukan agar ada

BPP HIPMI Akui Kepengurusan BPD Kalbar Hasil Musdalub Pontianak-RK. Kepengurusan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalbar hasil dari Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) diakui oleh pendiri serta mantan para Ketum DPP HIPMI. Terbukti kepengurusan BPD HIPMI Kalbar hasil Musdalub diakomodir untuk mengikuti sidang lanjutan Munas XV di Bogor, Jawa Barat. Sehingga terdapat dua kepengurusan dari Kalbar, yakni BPD HIPMI Kalbar yang dipimpin M Rifal maupun BPD HIPMI Kalbar hasil Musdalub. Halaman 7

kerjasama yang baik antara anggota DPRD dengan Sekwan. Karena isu yang berkembang itu ada yang kecewa dengan kinerja Sekwan,” ungkap Wan Is, karib Syarif Ishak Al Mutahar disapa, ketika Rakyat Kalbar meminta keterangannya, di Pontianak, Rabu (11/2). Imbuh Wan Is, “Terus terang, isu yang berkembang seperti ini; ada kisruh antara anggota DPRD dengan Sekwan”. Meski begitu, ia menyatakan ada juga anggota Dewan yang senang dengan kinerja Bambang. Wan Is sendiri, bisa jadi, termasuk golongan yang kecewa dengan kerja Sekwan. “Permasalahan Sekwan banyak dalam kinerjanya, Bahkan, saya mengatakan, secara pribadi ya, Sekwan sering mencederai nama Dewan. Bayangkan saja, persiapan Paripurna dari kecil-kecil saja biasa terjadi masalah,” bebernya. Hanya saja, jika Bambang benar-benar mundur, akan terjadi masalah yang cukup menyulitkan Halaman 7

Asal Budiono Tan Ditangguhkan Petani Sawit Janji Duduki Kejari Ketapang-RK. Sidang kedua kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Budiono Tan di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Rabu (11/2), beragenda mendengarkan eksepsi kuasa hukum terdakwa. Sidang ini dihadiri puluhan petani sawit dengan pengawalan ketat aparat jajaran Polres Ketapang

Sekwan DPRD Provinsi Kalbar, Bambang Soerachmat

Teror ke Personil KPK Sudah Menyangkut Nyawa dan Keluarga Jakarta-RK. Teror terhadap personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah masuk pada ancaman yang sangat serius. Teror kali ini berbeda dengan yang diterima KPK sebelum-sebelumnya. “Ada ancaman serius terhadap struktural kami, penyidik kami dan staf-staf kami. Ancaman ini sungguh-sungguh sangat serius,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) di Gedung KPK, Rabu (11/2). Halaman 6

Halaman 7 Terdakwa Budiono Tan membacakan eksepsi pada sidang ke dua di PN Ketapang, Rabu (11/2). JAYDI CHANDRA-RK

Mafioso

Zeeya Amir @zeeya_amir Pemimpin yang membawa atau menggiring pada halhal yang mudharat itu berbahaya. Buka mata, buka hati. #renunganpagi

Disruptor @IndonesiaCapres Pengacara BG curiga KPK sengaja mengosongkan posisi komisioner ke 5 karena terkait status tersangka BG. Duh cemen sekali lawyer ini..

klik! www.rkonline.id

Arﬁ tidak arif @arﬁbambani Kita butuh anggota DPR seperti Panca dan Roy. Rela pukul-pukulan demi membela aspirasinya! Bukan yang cincai-cincai satu sama lain!

Ada ungkapan “Mafia seperti kentut, sulit dibuktikan tetapi dapat dirasakan”. Apa jadinya kalau penguasa bersekongkol dengan mafia? Pastinya yang paling menonjol adalah korupsi. Akan banyak kejahatan yang tidak tersentuh hukum. Mereka yang melawan mafia pun akan mendapatkan serangan balik, baik melalui jalur hukum maupun dibunuh. Halaman 7

Where is Presiden Jokowi? Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan seluruh kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di ballroom Grand City, Kota Surabaya, Minggu (8/2) malam. Topik yang hangat diperbincangkan adalah kasus Polri dan KPK yang tak kunjung selesai. Halaman 7

Siapkan 1.500 Thiam Pan di Festival Imlek-Capgome Singkawang 2566

Kue Keranjang, Manisnya Laporan Dewa Tungku klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Sekwan provinsi kita: Mohon maaf, saya pamit -- Kalok berani jangan takot-takot, kalok takot jangan berani-berani.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Merayakan Imlek harus identik makanannya harus manis-manis. Karena hari raya yang bahagia itu dirayakan dengan sukacita, berpakaian merah dan kue yang filosofis.

http://www.rakyat-kalbar.com Mordiadi, Biro Singkawang

Rakyat Kalbar Online

A Phin menyiapkan kue keranjang menyambut Imlek (kiri), dan serbuan Tiamkue buatan Singapura ke Kota Pontianak. MORDIADI-RK

Panitia Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015 telah menyiapkan meja segi delapan di Kedai Kue Keranjang Stadion Kridsana. Di meja itu nanti akan disusun kue

keranjang. “Kita akan susun 1.500 kue keranjang di Kridasana. Saat penutupan festival, kue keranjang ini akan dibagi-bagikan ke warga,” kata Bong Wui Kong, Wakil Sekretaris Panita

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

ditemui di sekretariatnya, Selasa (10/2). Thiam Pan itu akan disusun berbentuk piramida dengan alas segi delapan. Halaman 6

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Februari 2015

Denny Indrayana/Bekas Wamenkumham

Jurus Pendekar Mabuk Cuma Kiasan, Maksudnya Bukan Hina Calon Kapolri Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana dituding melakukan pencemaran nama baik, karena menyatakan pihak Budi Gunawan melakukan ‘jurus pendekar mabuk’ yang menyerang KPK. “Jurus pendekar mabuk itu hanya kiasan dan analogi. Tidak ada maksud menghina,” ujar pengajar hukum UGM ini. Bekas Staf Khusus Kepresidenan itu memuji sikap ksatria Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang bersedia hadir memenuhi panggilan penyidik Polri. Sedangkan Budi Gunawan (BG) melakukan sikap sebaliknya yang tidak memenuhi panggilan KPK.

Berikut wawancara selengkapnya dengan Denny Indrayana, pekan lalu: +Kenapa Anda menyatakan ‘jurus pendekar mabuk’ itu? -Sebenarnya komentar saya mengenai tersangka korupsi BG menggunakan ‘jurus pendekar mabuk’ itu adalah pendapat dengan menggunakan kiasan dan analogi. +Bisa Anda jelaskan lebih rinci apa maksudnya? -Bagi saya, sesuatu yang normal dan ‘tidak mabuk’ adalah sikap ksatria Bambang Widjojanto yang bersedia hadir memenuhi panggilan penyidik Polri, bukan sebaliknya sikap menghindar seperti yang dipertontonkan BG yang tidak memenuhi panggilan Gara-gara Kebijakan Pemerintah

KPK. +Apakah hanya karena sikap itu, maka BG dikatakan melakukan ‘jurus pendekar mabuk’? -Bagi saya yang normal dan ‘tidak mabuk’ adalah sikap ksatria Bambang Widjojanto yang mengajukan pengunduran diri setelah ditetapkan Polri sebagai tersangka, bukan sikap malah maju terus seperti BG setelah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. +Apa ada alasan lainnya? -Bagi saya, yang normal dan ‘tidak mabuk’ itu adalah sikap ksatria Bambang Widjojanto yang tidak mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangkanya. Padahal dia (BW) berhak melakukannya karena telah ditangkap dengan sewenangwenang dan bukan pengajukan praperadilan atas penetapan tersangka korupsi seperti BG yang nyatanyata tidak berdasar secara KUHAP. Jadi, pilihan-pilihan sikap tidak normal itulah yang saya analogikan sebagai ‘jurus pendekar mabuk’. Sebab, memberikan contoh buruk dan bisa merusak tatanan hukum acara pidana. Sikap yang tidak dapat dijadikan contoh demikian sayangnya dilakukan oleh calon Kapolri, yang harusnya menjadi teladan dan karenanya saya merasa berkewajiban menyampaikan penolakan dengan pernyataan yang jelas dan tegas.

+Bagaimana Anda menilai pengaduan itu? -Saya memandang pelaporan semacam ini sebagai konsekuensi perjuangan, karena membela KPK yang diserang balik setelah menetapkan BG sebagai tersangka korupsi kepemilikan rekening gendut. Padahal, tidak hanya KPK, saya juga membela Polri dari upaya dipergunakan dan ditarik-tariknya institusi Polri itu ke dalam perkara pribadi sangkaan korupsi BG tersebut. +Apa Anda siap menghadapi pengaduan itu? -Dengan pelaporan polisi ini, saya merasa terhormat karena disejajarkan dengan para pimpinan KPK yang semuanya telah dilaporkan ke polisi.

+Dengan pernyataan itu, Anda dilaporkan ke polisi, ini bagaimana? -Jika sikap jelas dan tegas saya dengan meng-

Re-editing: Andry

Dewan Tunggu Legalitas Perizinan PT Sinar Borneo Agung

Pertamina Terancam Pidana Jakarta-RK. Pertamina dinilai akan merugi jika menggunakan formula Public Sevice Obligation (PSO) tahun 2012, dalam menyalurkan minyak tanah. Kerugian diperkirakan mencapai Rp680/liter. Hal ini mengingat tingginya biaya produksi dan pengiriman, sementara harga jual tidak ditingkatkan. Selain dalam penyaluran minyak tanah, Pengamat Energi Sofyano Zakaria, juga melihat kemungkinan Pertamina juga akan terus merugi dalam penyaluran bio-solar. Terutama jika pemerintah tidak mengganti ketetapan harga jual FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang merupakan bahan campuran untuk biosolar. Karena saat ini harga Fame, jauh di atas nilai jual solar. “Kerugian diperkirakan berkisar Rp300 per liter. Apalagi jika harga solar kembali diturunkan dari harga jual saat ini yang hanya Rp6.500 per liter,” ujarnya, Rabu (11/2). Jika harga Fame tidak diturunkan, maka menurut Sofyano, kemungkinan Pertamina akan menghentikan penggunaan Fame untuk menekan kerugian. Hanya saja langkah tersebut dikhawatirkan berakibat program Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai energi terbarukan, akan berhenti. Kecuali pemerintah dapat memahami kerugian yang terjadi. Sofyano juga menyoroti penyaluran gas elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram. Menurutnya, harga formula sejak tahun 2009 belum pernah berubah. Akibatnya, di tahun 2014 Pertamina hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp34/kg atau 0,3 persen per kg. Artinya, total perkiraan pendapatan Pertamina dari fee penyaluran elpiiji 3 kg untuk tahun 2014 hanya sekitar Rp180 miliar. “Jika formula ini tidak dirubah, saya yakin di tahun 2015 Pertamina akan mengalami kerugian. Ini harusnya jadi perhatian pemerintah dan juga pihak DPR. Jangan Pertamina ‘ditindas’ secara terselubung dengan ‘mengebiri’ margin yang semestinya pantas untuk diterima Pertamina,” paparnya. Menurut Sofyano, Pertamina memang merupakan BUMN. Namun pemerintah seharusnya tetap memberikan keuntungan kepada Pertamina dalam melaksanakan tugas penyaluran BBM PSO. Seperti PLN yang juga melaksanakan PSO listrik, namun diberi keuntungan sebesar tujuh persen oleh persen oleh pemerintah. “Pertamina bisa dipidanakan, karena bisnis yang terus merugi. Karena pada dasarnya Pertamina adalah sebuah perusahaan yang diharuskan memperoleh keuntungan. Sangat tidak fair jika Pertamina dipaksa melaksanakan tugas pemerintah, namun ternyata dibiarkan rugi oleh pemerintah,” timpalnya. (jpnn)

gunakan analogi ‘jurus pendekar mabuk’ itu malah dikriminalisasi, tentu ini sangat disayangkan. Ini adalah pemasungan atas kebebasan berpendapat. Pembungkaman dengan caracara otoriter seperti ini tentu tidak dapat ditoleransi. Ini harus dilawan.

Zainal: Menanti Data BPMPT Kubu Raya-RK. Lagi-lagi PT Sinar Borneo Agung menjadi atensi serius oleh DPRD Kabupaten Kubu Raya (KKR) terkait persoalan perizinan yang hingga saat ini belum terpenuhi oleh perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pengedokan kapal, di Desa Sungai Rengas, KKR tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPRD KKR, Zainal menjelaskan, dari hasil rapat kerja Komisi I DPRD KKR bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) KKR terkait dengan perusahaan PT Sinar Borneo Agung, pihaknya tinggal menunggu data yang secara legalitasnya dikeluarkan oleh BPMPT KKR. “Jadi saat ini kita tinggal menunggu data dari BPMPT yang masih mencari data terkait proses perizinan apa saja yang telah dikeluarkan terhadap perusa-

haan PT Sinar Borneo Agung,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD KKR, Zainal, Rabu (11/2). Menurutnya, sembari masih menunggu data dari BPMPT, setelah kepulangan anggota Komisi I DPRD KKR dari Jakarta, beberapa hari ini yang sedang mengurusi CPNS 2010 dan 2012. Setelah itu, pihak Sinar Borneo Agung akan dipanggil untuk dilakukannya rapat dengar pendapat atas perizinan perusahaannya tersebut. “Terkait dengan penunjukan kepada pihak kontraktor terkait operasionalnya yang saat ini berjalan, halal atau tidaknya pihak ketiga tersebut akan kita lihat data pendukung dari BPMPT Kubu Raya. Barulah kita mendapatkan gambaran apakah PT Sinar Borneo Agung yang telah menunjuk pihak ketiga yaitu CV Citra Mulia diperbolehkan melakukan langkah

seperti itu,” lugasnya. Legislator PKB ini menegaskan, “Kita akan menanyakan kepada dinas terkait terhadap regulasi yang berlaku saat ini di Kubu Raya. Baru kita bisa menentukan apakah PT Sinar Borneo Agung diperbolehkan atau tidak menggunakan pihak ketiga untuk melakukan operasional perusahaan pembuatan dan pengedokan kapal itu,” paparnya. Zainal berpendapat, yang pasti pihaknya akan mencari tahu apakah pihak tersebut telah menunaikan kewajiban dalam hal pembayaran pajak dan lain sebagainya. Sementara informasi yang didapat pihak ketiga telah beroperasi dalam hitungan tahun, tentu seharusnya sudah memberikan PAD terhadap KKR. Sementara itu, anggota Komisi I DPRD KKR, Muhammad Iqbal juga satu suara

mengenai sengkarut perizinan yang terjadi di KKR, termasuklah yang menjadi atensi pihaknya saat ini, yaitu PT Sinar Borneo Agung terkait perizinan. “Kita akan melihat dari aspek manapun terkait dengan perizinan perusahaan pembuatan kapal tersebut. Kita tidak menginginkan perusahaan yang beroperasi di Kubu Raya hanya meninggalkan limbah saja, namun kewajibannya menunaikan pajak tidak dilakukan, tentu itu menyalahi aturan yang ada. Ketika mereka telah mengabaikan ketentuan yang ada di Kubu Raya, kita akan mendesak Bupati untuk menutup perusahaan tersebut ketika nantinya perusahaan itu terbukti telah merugikan daerah,” tegasnya. Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Kepemimpinan Kadistanak Baru Bawa Angin Segar Gapoktan Dapat Hand Tracktor dan Pompa Air Kubu Raya-RK. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) menyerahkan bantuan hand tracktor dan pompa air kepada gabungan kelompok tani di Kecamatan Sungai Kakap dan sekitarnya untuk meningkatkan produktifitas pertanian. “Hari ini kami menyerahkan bantuan hand tracktor kepada para petani yang ada di Kubu Raya untuk membantu peningkatan kualitas produksi pertanian di kabupaten ini. Kita harapkan dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan semangat dari petani,” ujar Bupati Kubu Raya, H. Rusman Ali, Rabu (11/2). Dia menjelaskan, bantuan itu merupakan program dari Kementerian Pertanian dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional yang difokuskan pada setiap daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya. “Kubu Raya dipercayakan pemerin-

memberikan pencerahan tah pusat sebagai salah bagi petani saat ini,” ucap satu daerah pendukung Bupati. ketahanan pangan nasiSementara itu, Kepala onal. Makanya kita akan Dinas Pertanian KKR, Ganmendukung program dhi Setyagraha menamitu dengan mensupport bahkan, pertanian di KKR, berbagai pengembangan baik pertanian lahan kerpertanian yang dilakuing maupun lahan basah kan masyarakat petani sangat potensial. Dengan kita,” tuturnya. komoditas yang dibudidayRusman Ali mengakan, seperti padi, jagung, harapkan, bantuan ini Gandhi Satyagraha. ARI SANDY dapat dimanfaatkan dengan sebaik-bai- ubi, kedelai, kacang tanah, sayur dan knya oleh para petani untuk meningkat- buah-buahan. Daerah-daerah sentra penghasil kokan hasil produksi pertanian di KKR. “Kita berharap dari bantuan ini dapat moditas tersebut antara lain adalah dimanfaatkan oleh para petani untuk me- Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan ningkatkan produksi petani kita di Kubu Terentang, Kecamatan Batu Ampar, Raya. Minimal 10 persen hingga 15 persen Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan per tahun dan saya yakin dinas perta- Teluk Pakedai. “Untuk itu kita mengimbau kepala nian yang dipimpin oleh Pak Gandi dapat

desa di wilayahnya untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi area pertanian. Agar masyarakat bisa menggarapnya sehingga pendapatan mereka bertambah. Dengan adanya bantuan ini, kita harap dapat mendukung peningkatan hasil pertanian bagi petani,” timpalnya. Dia menjelaskan, Pemerintah KKR sejak 2009 sudah berupaya untuk terus meningkatkan perluasan areal pertanian dan produksi padi di setiap desa. “Untuk itu, Pemkab Kubu Raya sudah mempersiapkan program kawasan pangan, kawasan beras dan program peningkatan hasil perkebunan, perikanan, peternakan dan program pendukung lainnya untuk mendukung kesiapan pangan Kubu Raya. Saya yakin, Bupati Kubu Raya, Bapak Rusman Ali sangat responsif untuk peningkatan kualitas hidup dari masyarakat petani,” ucap Gandhi. (asy)

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Februari 2015

Gubernur Cornelis Akui IPM Kalbar Masih Rendah Keberadaan Dewan Pendidikan Strategis Pontianak-RK. Gubernur Cornelis mengaku hingga kini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar masih rendah. Hal itu pun diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan di daerah pesisir, pedalaman dan pulaupulau terluar. “Dengan adanya Peraturan Daerah dan Pergub nantinya, diharapkan IPM kita segera bergeser pada tingkat tangga ke-29 dari 34 Provinsi se-Indonesia,” ujar Gubernur Cor-

nelis. Sejauh ini, kata Cornelis, pemerintah telah mengeluarkan regulasi di bidang pendidikan. Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 /2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan melalui Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar. Telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor: 13/2014 tentang Perubahan atas Per-

aturan Gubernur Nomor: 77 tahun 2008, Dewan Pendidikan berfungsi memberikan nasihat (advice), dukungan (support), mediasi dan kontrol kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” terangnya. Mantan Bupati Landak ini menilai, keberadaan dewan pendidikan di Kalbar sangat penting. Oleh karena itu, mereka perlu mengetahui dan memahami alur serta mekanisme pendidikan secara makro maupun mikro. “Peran dewan pen-

didikan sangat penting di tubuh pemerintahan Kalbar. Karena, dengan keberadaannya juga dapat berdampak positif bagi dunia pendidikan di Kalbar. Selain itu juga dapat meningkatkan IPM kita,” paparnya. alam kesempatan itu, Cornelis mengharapkan, kepada instansi terkait seperti dinas pendidikan serta jajarannya dan organisasi profesi, seperti PGRI agar menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Karena, saat ini pihaknya dituntut untuk berusaha me-

ningkatkan mutu pendidikan di Kalbar. Jalankan peranan masingmasing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya juga minta kepada masing-masing instansi terkait untuk berusaha meningkatkan mutu pendidikan di Kalbar. Supaya dunia pendidikan kita tidak jauh tertinggal dengan provinsi lainnya,” ucap Gubernur Cornelis.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Pemenang Tender Jangan Kembali Lakukan Kesalahan Kalbar Siap Hadapi Ujian Nasional Pontianak-RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Alexius Akim mengatakan, saat ini ujian nasional (UN) tengah dipersiapkan pelaksanaannya. Untuk Provinsi Kalbar, pihaknya menyatakan siap untuk melaksanakan UN dari tingkat SD hingga SMA/ sederajat. “Ujian nasional sedang berlangsung persiapannya dan percetakan soal tetap dilakukan di pusat dan tidak bisa dilakukan di daerah atau provinsi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar,

Alexius Akim, Rabu (11/2). Terkait percetakan yang dilakukan, Akim mengharapkan, perusahaan pemenang tender pencetak soal supaya tidak mengulangi kesalahan mereka seperti yang terjadi 2012 dan 2013. “Saya minta perusahaan pemenang tender jangan terulang lagi kesalahan seperti tahun 2013 dan tahun 2012. Kebetulan pemenang tender untuk percetakan ini merupakan perusahaan yang sama lagi. Saya ingatkan itu,” tegasnya. Menurutnya, untuk total jum-

Alexius Akim

lah peserta UN di Kalbar totalnya sekitar 200 ribu peserta. Sementara itu terkait sistem pelaksanan ujian nasional ada dua. Satu dengan sistem konvensional dan sistem online seperti tes CPNS yang dilaksanakan dengan sistem online. Terkait hal tersebut, kata Akim, sistem online saat ini masih dilakukan verifikasi. Jadi masih diajukan dan belum bisa dilaksanakan. “Nanti hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh BSNP, kalau layak berarti sekolah itu melaksanakan sistem online,” ujarnya. Ia menjelaskan, ujian nasional tidak menjadi dasar penentu kelulusan. Ujian nasional itu untuk mengukur dijadikan alat pemetaan mutu pendidikan serta tidak dijadikan alat persyaratan kelulusan. “Tapi peraturan menterinya, dikbud justru ujian nasional 50 persen nilai tidak boleh di bawah 4 rata-rata 5,5. Berarti kembali kepada yang dulu itu Permendikbud yang akan direvisi juga,” ujarnya. Sementara itu, menurut Akim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan pernyataan, UN itu tidak menentukan kelulusan, tetapi dijadikan sebagai alat pemetaan

mutu pendidikan. “Tapi Permendikbud-nya belum berubah. Ini yang sedang digodok. Intinya kita sudah siap dalam melaksanakan UN,” paparnya. Sebelumnya, pengamat pendidikan kalbar, Dr. Aswandi menilai, dengan adanya sistem komputer yang akan diterapkan dalam UN tahun ini dapat dikatakan sangat baik sebagai langkah mempermudah dalam pelaksanaan dan lebih transparan. “Pada prinsipnya ujian mengukur ketuntasan belajar mengukur apakah pelajar tuntas. Selama ini dari aspek soal ujian nasional tidak masalah, yang banyak masalah adalah aspek teknis. Misalnya pengadaan soal ujian,” beber Aswandi. Ia menjelaskan, seperti UN sebelumnya dalam pengadaan soal SMA dan SMP berbeda. Di mana soal-soal untuk SMA ditangani oleh pusat dan SMP ditangani oleh daerah. “Proses inilah yang sering mengalami kendala. Lantaran masalah terjadi pada teknis, seperti keterlambatan percetakan dalam mendistribusikan soal,” timpalnya. Menurutnya, dalam setiap pelaksanaan UN tentunya pengadaan soal-soal berkaitan den-

gan proyek sehingga terkadang hal inilah yang menyebabkan kendala. “Penyebab sangat teknis tidak prinsip. Saya kadang mikir banyak proyek di pusat dalam pelaksaan ujian nasional. Seperti percetakan soal, bahkan untuk soal SMA tidak mau diserahkan kepada provinsi atau daerah,” ulasnya. Selama ini, selain masalah yang sifat teknis, setiap tahun ada saja masalah seperti temuan ketidakjujuran saat ujian berlangsung. Dengan sistem komputer semoga dapat meminimalisir ketidakjujuran tersebut. Ia menjelaskan, dengan sistem komputer tentunya akan menggunakan sistem online yang terpusat, dimana peserta ujian akan mengetahui hasil lebih cepat. Namun perlu juga dipikirkan dengan sistem komputer yang akan diujicobakan tahun ini. Dalam UN perlu dilakukan persiapan yang lebih matang. Untuk itu, Aswandi berharap, kesiapan yang memang harus dikaji. Pasalnya, di daerah terpencil apakah siap melakukan sistem UN dengan komputer. “Di daerah-daerah apakah siap dengan alat-alatnya serta dari segi teknisnya,” ujarnya. (fie)

Singapura dan Kalbar Bahas Keamanan, Ekonomi dan Sosial Pontianak-RK. Belum lama ini, Atase Pertanahan Darat Singapura, Kolonel Lee Yi-Jin bersama Assistennya 2WO Lee Huang Wee berkunjung, di Istana Rakyat Kalimantan Barat. Kedatangan mereka dalam rangka membahas situasi keamanan, ekonomi dan sosial di

wilayah Kalbar. “Kedatangan mereka di Kalbar dalam rangka kunjungan kerja. Di hadapan Pak Gubernur Kalbar mereka membahas situasi keamanan, ekonomi dan sosial di wilayah Kalbar,” ujar Kepala Biro Humas Pemerintaah Provinsi Kalbar, J. Numsuan

Madsun. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, beberapa masukan dan saran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalbar terkait ekonomi, sosial dan keamanan. Beberapa saran juga diterima oleh pihak Singapura dalam pertemuan dengan Gu-

bernur Kalbar. “Intinya, Singapura melakukan kunjungan kerja di Kalbar. Tidak ada persoalan mendesak lainnya atau pun isu-isu lain,” tepisnya. Numsuan menjelaskan, pertemuan tersebut penting mengingat secara geografis

letak Singapura dekat dengan Provinsi Kalbar. “Secara geografis, wilayah kita sangat berdekatan dengan Singapura. Nah, untuk itulah persoalan keamanan, ekonomi dan sosial menjadi agenda mereka dalam melakukan kunjungan di Kalbar,” paparnya. Dirinya menyatakan, Pemerintah Indonesia dan Provinsi Kalbar memiliki hubungaan yang sangat akrab dan kerja sama yang baik dalam berbagai bidang. Baik itu dalam bidang, ekonomi, keamanan dan lain-lainnya. “Kerja sama tersebut tidak saja menjadikan keduanya bersahabat. Sebab kerja sama kedua negara telah dikembangkan secara positif sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini,” tuturnya. (Adx)

Realisasi Jembatan Kapuas 3 Dinanti Pontianak-RK. Realisasi Jembatan Tol Kapuas 3 diharapkan mayarakat dan DPRD Kota Pontianak menjadi solusi mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Puring serta kemacetan di Kecamatan Pontianak Utara. Di samping menunggu terbentuk 2015 atau 2016, para PKL menginginkan jalur Siantan Tengah khusus untuk para pedagang. Menyikapi kunjungan puluhan PKL Pasar Puring saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Pontianak, Sekretaris Komis A DPRD Kota Pontianak, H. Suarmadjat berharap agar tuntutan PKL dapat dipenuhi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Di samping menimbang hal lain seperti terjadinya kemacetan di jalan poros sekitar pasar tersebut. Terkait wacana akan dibangunnya Jembatan Kapuas 3 yang hingga saat ini belum diketahui pasti master plannya, yang hanya gembar-gembornya terletak di Kabupaten Kubu Raya. Suarmadjat mengharapkan, supaya salah satu permintaan PKL untuk mengalihkan kendaraan besar ke Jalan Budi Utomo guna meminimalisir kemacetan. Sementara lokasi Pasar Puring itu tetap menjadi jalur pedagang. “2015 atau 2016 ada Jembatan Kapuas 3. Mereka minta agar kendaraan-kendaraan besar jangan lewat di sana. Bisa lewat di jalur Budi Utomo. Dengan demikian kemacetan sedikit bisa diurai sambil terealisasi,” paparnya, Rabu (11/2). Ia menjelaskan, keinginan lain yang disampaikan yakni berupa relokasi yang tidak ada kejelasan atau mekanisme terkait administrasi dan nominalnya. Ketetapan yang ditentukan dinilai memberatkan PKL. Pasalnya menimbang PKL tersebut adalah masyarakat miskin yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan. Terlebih relokasi yang disediakan pemerintah perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu. ”Merekea ingin Pontianak Utara itu seperti di Kota Djogja, khusus di Siantan Tengah ini menjadi tempat mereka berdagang,” paparnya. Seperti yang disampaikan dalam pertemuan dalam kunjungan tersebut, DPRD Kota Pontianak tidak dapat melakukan apa-apa dalam memperjuangkan keinginan PKL saat ini. Pasalnya untuk bergerak memerlukan data awal berupa perjanjian antara pihak pengembang dengan PKL supaya disampaikan sebagai bukti dan akan ditindaklanjuti. ”Makanya kita pinta data 2005 itu harus didapatkan agar menjadi data awal kita dalam bentuk perjanjiannya seperti apa,” katanya. (agn)

Diklat Pola Baru Bentuk Mental dan Karakter CPNS Pontianak-RK. Kepala Badan Diklat Pemerintah Provinsi Kalbar, Junaidi menyatakan, Provinsi Kalbar merupakan salah satu daerah yang mampu dan siap untuk mengimplementasikan diklat prajabatan pola baru yang dilaksanakan pada saat ini. “Sesuai Peraturan Kepala LAN.No.38,39/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS, Golongan III, II dan I telah memperbaharui sistem pembelajaran diklat prajabatan. Mulai dari kulikulum, metode sampai pada media pembelajaran yang dipergunakan. Kalbar sudah siap mengimplementasikan peraturan ini,” ucap Kepala Badan Diklat Pemerintah Provinsi Kalbar, Junaidi. Junaidi menambahkan, dengan adanya perubahan penyelenggaraan diklat pola baru akan berdampak pada perubahan dalam banyak hal. Dimana para fasilitator tidak saja diharuskan mampu memfasilitasi para serta diklat dengan baik, efektif, efisien dan memuaskan semua pihak. Akan tetapi juga dituntut untuk mampu membawa peserta diklat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam mengelola perubahan bagi diri sendiri. Di singgung mengenai berapa jumlah peserta diklat, Junaidi menjelaskan, peserta diklat saat ini sebagai fasilitator berjumlah 55 orang. Terdiri dari pejabat struktural Bandiklat Kalbar 15 orang, pejabat struktural yang menangani kediklatan BKD Kalbar 1 orang serta Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalbar berjumlah 19 orang, Widyaiswara Bandiklat Kalbar 13 orang, fungsional umum yang menjadi penyelenggara diklat Bandiklat Kalbar 6 orang dan tenaga pengajar tim fasilitator dari LAN. Jadi diklat yang dilakukan ini tidak hanya terfokus di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar saja. Bahkan, kita juga melibatkan pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar,” ujarnya Selain itu, Junaidi mengatakan, Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan proses bagi seorang CPNS untuk menuju dan menyandang predikat PNS secara utuh. Maka diklat ini merupakan hal terpenting bagi seorang CPNS. “Karena hal ini untuk membentuk mental dan karakter para CPNS. Agar dapat menjadi seorang aparatur yang tangguh, disiplin, cerdas dan berbudaya,” tuturnya. Menurutnya, untuk membentuk mental dan karakter tersebut tidak hanya berlaku dengan teori dan belajar di ruangan. Tetapi bisa dilakukan dengan membentuk mental melakukan praktek di luar terbuka. “Karena dengan begitu para peserta terbuka pikirannya menyatu pada alam sekitarnya. Oleh sebab itu tidak cukup dengan waktu hanya satu bulan melainkan mestinya harus minimal 3 diklat ini berlangsung,” ulasnya. Kata dia, dalam mengimplementasikan peraturan kepala LAN tersebut memerlukan usaha ekstra keras dari seluruh jajaran lembaga diklat agar dapat menyelenggarakan diklat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. “Kesiapan seluruh lembaga diklat dalam mengimplementasikan diklat prajabatan pola baru ini mutlak diperlukan sehingga peraturan Kepala LAN tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri,” ucapnya. (Adx)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Kamis, 12 Februari 2015

2014, Kebocoran Air PDAM Tirta Khatulistiwa 27,13 Persen Pontianak-RK. Komisi C DPRD Kota Pontianak melakukan kunjungan kerja ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa. Kali ini wakil rakyat membahas kebocoran air PDAM di seantero ‘Bumi Khatulistiwa’. “Rapat Komisi C dengan PDAM Kota Pontianak bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebocoran PDAM Tirta Khatulistiwa di seluruh wilayah Kota Pontianak,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Hamyani, Senin (9/2) lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Hartono Azaz dan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Khatulistiwa, Affandi. Dihadiri juga oleh beberapa anggota Komisi C. Yakni, Naufal Ba’bud, Bebby Naylufa dan Hamyani. Direksi PDAM, Direktur Umum, Darwis, Direktur Teknik, Lamagito beserta seluruh kepala bagian. Disela-sela berlangsungnya rapat, Hartono Azaz mengharapkan, segenap Direksi PDAM Tirta Khatulistiwa untuk berkomunikasi dengan legislatif dalam hal kebijakan-kebijakan.

VALAS

Rabu, 11 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,934.22 14,464.16 3,555.93 3,402.46 9,417.15 12,764.00

9,830.81 14,316.59 3,517.33 3,367.62 9,319.27 12,636.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

“Kalau ada masalah dalam kebijakan jangan ditampung sendiri. Tolong sampaikan ke kami di DPRD Kota Pontianak. Saya harap ini menjadi cacatan untuk PDAM ke depannya,” ucap Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Hartono Azaz. Mantan Ketua DPRD Kota Pontianak periode 2009-2014 itu menambahkan, PDAM Tirta Khatulistiwa supaya dapat bekerja maksimal pada tahun ini. “Jangan sampai ada lagi komplain-komplain dari masyarakat mengenai kinerja PDAM. Selama ini masyarakat kecil dan menengah atas selalu mengeluhkan terhadap pelayanan PDAM,” seloroh Azaz. Sementara Hamyani, mengesalkan kebocoran air di PDAM Tirta Khatulistiwa. Menurutnya, Air Tanpa Rekening (ATR) yang disebabkan oleh kebocaran air di Kota Pontianak sudah terlalu parah sehingga butuh perhatian khusus. “Kebocoran air di PDAM Kota Pontianak sampai dengan 27,13 persen. Itu perhitungan kebocoran pada 2014 lalu. Sedangkan pada 2013 kebocoran hanya 26,31 persen. Artinya, ada kenaikan 1,1 persen. Mestinya setiap tahun kebocoran harus turunm, bukan malah naik,” tegas Hamyani. Hamyani berpendapat, PDAM harus meminimalisir kebocoran hingga 20 persen. Sehingga ada 7 persen yang bisa dihemat. Jika dihitung-hitung, 7 persen dikali ratarata harga per meter kubik Rp3000, sama dengan Rp2,1 miliar. Kalau ini ditekan terus maka kita akan mendapatkan keuntungan Rp2,1 miliar dalam setahun. “Memang di Indonesia untuk skala nasional, kebocoran mencapai 20 persen. Sementara Kota Pontianak masih dilevel 27 persen. Nah sekarang target PDAM harus menghilangkan kebocoran sebanyak 7 persen,” ulasnya. Hamyani berpandangan, ada tiga faktor penyebab terjadi kebocoran. Kebocoran oleh pipa. Meteran rusak hingga pencurian air. Tercatat, kebocoran karena pipa mencapai 15 persen. Sebanyak 6 persen kebocoran karena pencurian air. 7 persen dikarenakan akumulasi meteran. Ada meteran yang tidak bergerak dan sebagainya. “PDAM Tirta Khatulistiwa harus mengambil langkah tegas untuk mengganti water meter. Jika tadinya rusak,

SUASANA RAPAT. Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Hartono Azaz dan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Khatulistiwa,

Aﬀandi saat membahasa mengenai permasalahan air ledeng, Senin (9/2). DESKA IRNANSYAFARA/RAKYAT KALBAR

ya harus diganti. Meteran di rumah pelanggan harus diganti. Sebab kebocoran tidak akurat ini harus ditekan,” paparnya. Hamyani menyarankan, PDAM Tirta Khatulistiwa harus memaksimalkan kinerja. Pipa-pipa yang pemasangan awalnya jelek harus diperbaiki. Ia menyetujui langkah PDAM sudah membuat MoU dengan kepolisian dan kejaksaan. “Itu sudah benar. Langkah ini dapat menimbulkan efek

jera bagi masyarakat. Saran saya, untuk menekan pencurian air. PDAM-kan sudah mempunyai meteran induk. Ini sangat mudah sekali untuk mendeteksi tingkat kebocoran. PDAM harus pasang meter induk di suatu lokasi. Meter induk akan menampilkan jumlah pengeluaran air per hari hingga per bulan. Katakanlah per bulan 100 ribu kubik, disitukan akan kelihatan berapa meteran yang terpasang. Kalau hanya ada 80 meter berarti ada 20 kebocoran, inilah kehilangannya,” bebernya. (DIS)

Hari Raya Imlek Picu Inﬂasi Pontianak-RK. Bank Indonesia (BI) memproyeksi perayaan Hari Raya Imlek 2566 bakal terjadi tekanan inflasi di Provinsi Kalbar. Diperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan yang signifikan. “Perkiraannya, tarif angkutan udara dan rate kamar hotel bakal menjadi kelompok tekanan inflasi utama,” ujar Deputi Kepala Perwakilan BI Kalbar, Adhinanto Cahyono, baru-baru ini. Menurut Adhinanto, selain dua kelompok tersebut,

Equatoriana

beberapa komoditas juga akan ikut mengalami kenaikan permintaan. “Pasokan pangan seperti sawi hijau, kangkung, daging dan telur ayam ras diperkirakan juga dapat mendorong tekanan inflasi pada kelompok volatile foods,” tambahnya. Dengan adanya proyeksi tersebut, BI Kalbar bakal bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Adanya potensi inflasi, kita bekerja sama guna merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pengendalian harga barang dan jasa di Provinsi Kalbar. Masyarakat juga harus memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami sayuran dan sebagainya,” paparnya. Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara ﬁsik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia. Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan. Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas. Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya. Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri. Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan

Sms Warga Dikepung Banjir

Bilamana di suatu negara ditentukan dengan kekuasaan dan kekuatan politik. Politik merupakan panglima di atas segala-galanya? Sementara hukum rapuh dan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. Maka KPK vs Polri di negeri ini bisa terjadi berbenturan dikarenakan saratnya nuansa politik akan berakibat terganggunya stabilitas ketahanan dan keamanan nasional..?! Waspadalah akan terjadi disintegrasi bangsa! Begitu negara dalam keadaan kacau, banyak bermunculan para tokoh, pakar, pengamat dan lain sebagainya. Jika di negara ini banyak pakar, tentu tidak akan terjadi para petinggi negara saling bercakar. Anehnya, jika para pakar didudukkan selaku pejabat negara, pakar akan menjadi pencakar! Tak ubah seperti elang akan menyambar dan mencakar tatkala akan lapar! Akibatnya, tidak sedikit rakyat terkapar terlanta karena keuangan negara dihodar para makelar. Tak ubahnya seperti ular sedang lapar. Begitu saat Pilpres, Pilgub, Pilbup/Pilwako dan Pileg, bermunculan para tokoh, tokoh menokoh dan menokohkan diri agar dapat gelar tokoh.. Selain itu, juga bermunculan para pemuka. Yang jelas adalah cari muka agar bisa mendapatkan jatah. Jatah yang direbut, tatkala para yang didukung maupun pendukung adalah berada pada situasi sama-sama mabuk. Mabuk kekuasaan dan mabuk meminta perhatian. Waduh, semuanya jadi mabuk. Kicauan Bung Keto Hulu Sungai. 081288673500 10-2-2015

Jakarta dikepung banjir. Tuhan marah!. Manusia sudah lupa siapa dan mengapa wahai manusia. Tobatlah dan jangan banyak teori, kerja dan berdoa. 085245519512 10-2-2015

12.07

Dukung Tipe A Bapak Presiden RI Yth. Membaca, mencermati serta memahami pemberitaan di Harian Rakyat Kalbar, Senin (9/2) tentang Gubernur Cornelis dukung Polda Kalbar tipe A, Polisi Harus tingkatkan kemampuan & kinerja. Statemen Gubernur Kalbar tersebut mendapat perhatian serius semua lapisan masyarakat Kalbar, bahwa Polda Kalbar tipe A adalah merupakan harus dengan pertimbangan: 1. Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia, yang selama ini rentan dengan penyelundupan barangbarang ilegal dan narkoba. 2. Secara geograﬁs, Kalbar cukup luas terdiri dari 12 kabupaten dan dua kota. 3. Maraknya ilegal mining, ilegal logging dan ilegal ﬁshing. 4. Meningkatnya tindakan kriminal dikarenakan masih banyaknya penjahat berseragam pxx alias pxx nakal adalah merupakan tantangan terberat bagi Polda Kalbar. Maka Polda Kalbar Tipe A harus segera terealisasi. Demikian disampaikan kepada bapak Presiden Yth, demi keselamatan bangsa dan negara, terimaksih. Ibrahim Myh.

15.46 081288673500 10-2-2015

07.05

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Februari 2015

KPU, Panwaslu dan DPRD Rapat Persiapan Pilkada

Setuju Pilkada Serentak 2016 Berdasar Hasil Simulasi Jakarta-RK. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain mengatakan seluruh fraksi dalam rapat Panitia Kerja (Panja) revisi UU pilkada, setuju pesta demokrasi lima tahunan di daerah itu serentak pertama dilakukan Februari 2016. Menurut Malik, penentuan waktu itu berdasar hasil simulasi. Dengan pertimbangan mendasar, masa jabatan kepala daerah jangan sampai dipangkas terlalu lama. â&#x20AC;&#x153;Jika masa jabatan mereka kurang dari 4 tahun, dari seharusnya 5 tahun, dikhawatirkan akan banyak kada yang menggugat,â&#x20AC;? kata Malik di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2). Berdasar hasil simulasi, semua fraksi setuju pilkada serentak akan dilakukan bertahap menjelang serentak nasional, yakni tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk gelombang pertama. â&#x20AC;&#x153;Itu serentak gelombang pertama. Tahun 2016 pesertanya daerah yang SK (masa jabatan keda-wakada, red) habis 2015 dan 2016. Lalu pilkada tahun 2017 yang SK-nya habis di tahun 2017. Pilkada tahun 2018 yang SK-nya habis di tahun 2018 dan tahun 2019,â&#x20AC;? terangnya. Lalu gelombang kedua, pilkada serentak tahun 2021, 2022 dan 2023. Untuk tahun 2021, pesertanya daerah yang sudah gelar pilkada tahun 2016. Pilkada serentak tahun 2022 pesertanya daerah yang sudah gelar pilkada tahun 2017, begitu juga untuk pilkada tahun 2023. Baru tahun 2027 pilkada serentak nasional. Namun diakui, daerah yang pilkada tahun 2023, selanjutnya ikut pilkada serentak nasional tahun 2027, kadanya hanya menjabat 4 tahun. â&#x20AC;&#x153;Karena pemotongan tetap tak bisa dihindarkan. Tapi jabatan yang terpotong tidak terlalu panjang,â&#x20AC;? pungkasnya. (jpnn)

Pilkada Langsung Belum Bisa Gunakan E-Voting Jakarta-RK. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahap pertama kemungkinan belum dapat menggunakan sistem elektronik voting (e-voting). Pasalnya, banyaknya hal yang harus dikaji terlebih dahulu sebelum sistem itu dapat digunakan. â&#x20AC;&#x153;Sistem e-voting masih dibahas oleh tim kami. Kalau tahun ini dananya harus disediakan. Tapi persoalannya, siapa yang menyediakan,â&#x20AC;? ujar Ketua KPU, , Rabu (11/2). Pilkada tahap pertama yang kemungkinan digelar 2015 atau 2016 masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, perlu ditanyakan ke daerah terlebih dahulu. â&#x20AC;&#x153;Daerah siap enggak. Barangnya ada enggak andaikata uangnya ada. Kemudian andaikata barangnya ada, masyarakat apa siap,â&#x20AC;? tambah Husni. Husni menambahkan, perlu ada sosialisasi dan simulasi agar membuat masyarakat siap menggunakan e-voting. Selain itu, kesiapan elit politik juga perlu dipertanyakan. â&#x20AC;&#x153;Jangan sampai nanti Pilkada selesai, calonnya enggak terima. Malah yang disalahkan penggunaan teknologi,â&#x20AC;? ujar Husni. Meski begitu, mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini membuka peluang pilkada tahap pertama bisa menggunakan sistem elektronik untuk rekapitulasi hasil pemilihan. â&#x20AC;&#x153;Kalau e-rekapitulasi kan kami sudah punya pengalaman. Itu yang kemungkinan bisa digunakan untuk penyajian informasi lebih cepat. Jadi masyarakat bisa mengetahui hasilnya pada hari yang sama dengan pemungutan suara,â&#x20AC;? tegas Husni. (jpnn)

Telan Biaya Rp17 Miliar Termasuk Putaran Kedua

Ilustrasi.

NET

Bengkayang-RK. Penyelenggara Pilkada Kabupaten Bengkayang, KPU dan Panwaslu menggelar rapat di Aula Ketua DPRD Bengkayang, Selasa (10/2) lalu. Pilkada Bengkayang diprediksi menelan biaya Rp14 miliar untuk putaran pertama dan Rp3 miliar pada putaran kedua. Rapat tersebut membahas Surat Edaran KPU Nomor: 42/KPU/I/2015 tentang Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada 23 Januari 2015. Rapat ini dihadiri seluruh komisioner KPU Bengkayang, Ir Martinus Khiu,Yohanes SH, Erik Amatus SP, Tarmizi ST, Iyos AMd, sekretaris KPU Yugensep SSos. Kemudian Ketua Panwaslu Eddy

Sumartono SH dan seluruh anggota Komisi A DPRD Bengkayang diketuai Alwan SH dengan anggota Yosua Sugara SE, Badarudin SH, Barman Asim, Antonius Akip dan Riyadi. Ketua KPU Bengkayang Martinus Khiu mengatakan, digelarnya rapat ini diharapkan bisa melaksanakan Pilkada berkualitas. Diawali dengan pendataan jumlah pemilih yang baik dan kontrol media serta masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Adanya wacana saksi calon akan dibiayai pemerintah juga menjadi pembicaraan. Maka diharapkan Pilkada akan semakin berkualitas dan hasilnya bisa diterima setiap warga,â&#x20AC;? kata Khiu.

Khiu menuturkan, hearing ini sebagai sosialisasi awal dan sifatnya tidak final. Karena pembahasan aturan Pilkada serentak tersebut belum final dan akan baru final setelah rapat paripurna DPR RI yang akan digelar 18 Februari mendatang. Komisioner KPU Bengkayang lainnya Tarmizi ST menegaskan, pertemuan dengan DPRD dan Panwaslu bisa dikatakan informasi awal. Aturan yang disampaikan bisa saja berubah dan disesuaikan dengan aturan terkini yang disepakati. â&#x20AC;&#x153;Khusus temanteman media, sosialisasi dalam pertemuan kali ini bersifat belum final,â&#x20AC;? katanya. Ketua Panwaslu Edy Sumartono Bengkayang menyampaikan, Panwas Pilkada

Bengkayang pada dasarnya siap mengawasi semua proses tahapan Pilkada. Panwas untuk saat ini kata belum bisa bekerja karena aturan belum ditetapkan. Anggota Komisi A DPRD Bengkayang, Badarudin menuturkan, hearing yang dilaksanakan ini sebagai upaya awal untuk menyukseskan Pilkada Bengkayang tahun 2015. DPRD berkewajiban mengawal pelaksanaan semua tahapan dengan harapan Pilkada berjalan sesuai aturan. Sedangkan legislator Partai Demokrat, Riyadi meminta KPU senantiasa melakukan komunikasi dengan DPRD. Tujuannya agar DPRD bisa bersikap apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (kur)

Permintaan Kubu Agung Pada Mahkamah Partai Jakarta-RK. Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Jakarta, pimpinan Agung Laksono meminta Mahkamah Partai membatalkan hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie alias Ical dan mengakui hasil Munas Ancol sebagai kepengurusan yang sah. Ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai saat membacakan petitum gugatannya ke Mahkamah Partai dalam sidang yang dipimpin Muladi di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Yorrys meminta Mahkamah Partai mengabulkan seluruh petitum yang dia sampaikan. â&#x20AC;&#x153;Menerima permohonan para pemohon seluruhnya,â&#x20AC;? kata Yorrys dalam sidang Mahkamah Partai, Rabu (11/2). Dalam poin lainnya, kepengurusan yang menamakan diri sebagai Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) itu meminta

agar Mahkamah Partai juga menyatakan rapat pleno yang menonaktifkan para termohon (kubu Ical) adalah sah. Dan menyatakan, surat Kep 376/DPP/Golkar/2014 yang menerbitkan penyelenggara Munas di Bali tidak sah. â&#x20AC;&#x153;Menyatakan Munas Bali tidak sah, menyatakan kepengurusan DPP Munas Bali yang diterbitkan termohon tidak sah. Menerima keputusan dan hasil Munas (Jakarta) tanggal 6-8 Desember adalah sah,â&#x20AC;? pintanya. Kemudian, Yorrys juga meminta agar majelis Mahkamah Partai menyatakan posisi DPP Golkar yang diterbitkan pemohon Nomor Kep 001 DPP Golkar 2015 adalah sah. Kalaupun ada keputusan lain dari Mahkamah Partai, pihaknya meminta diputus seadil-adilnya. Kubu Ical Ogah Hadir Hari ini Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi berencana menggelar sidang Mahkamah Partai. Namun kubu

Aburizal Bakrie (Ical) masih terkesan ogah menghadiri sidang yang akan digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, itu. Alasannya, mereka memandang keberadaan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) tak jelas. â&#x20AC;&#x153;Kendati kubu Ancol ngotot, Kita sendiri belum memutuskan apakah akan hadir atau tidak mengingat proses pengadilan gugagatan kami di PN Jakarta Barat sedang berjalan,â&#x20AC;? kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo, Rabu (11/2) pagi. Dia juga beralasan putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan kubu Agung Laksono Cs, cukup memberi sinyal bahwa legal standing atau kedudukan hukum kelompok penyelamat partai itu tidak jelas. Sekarang, kata Sekretaris Fraksi Golkar DPR itu, kubu Agung ingin membawa kembali persoalan ini ke Mahkamah Partai yang sebelumnya mereka tuding tidak

netral dan menjadi dasar gugatan Agung cs ke PN Jakarta Pusat. â&#x20AC;&#x153;Saya pribadi berpandangan, jalur penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai adalah pilihan yang sudah terlambat. Mengingat, Mahkamah Partai sudah pernah mengeluarkan rekomendasi pada Desember 2014 yang lalu,â&#x20AC;? jelasnya. Selain itu, Bamsoet juga memprediksi, siapapun yang dikalahkan di Mahkamah Partai nanti, pasti akan menuding Mahkamah Partai tidak netral. Karena ketuanya adalah Muladi, yang merupakan politis senior pendukung Munas Bali. Sehingga persoalan ini akan kembali kusut. Karena itu dia mendorong perselisihan internal ini diselesaikan di pengadilan. â&#x20AC;&#x153;Sebaiknya dituntaskan di pengadilan. Toh hanya tinggal beberapa minggu lagi saja. Kalau kubu Ancol merasa paling benar, kenapa takut membuka kebenaran lewat pengadilan,â&#x20AC;? tandasnya. (jpnn)

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Iklan Baris & Paket Murah -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG .HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 57(

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

LOWONGAN KERJA

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten, ME / Engenering (berpengalaman) kirim lamaran ke PT Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA â&#x20AC;&#x153;ANUGRAHâ&#x20AC;? Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

Kubu Raya

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

PASANG IKLAN

HUBUNGI:

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Menjual :

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Februari 2015

Waspada Narkoba di Lembaga Pendidikan

Manon Serrano (kiri) dan ibunya,Sophie Serrano. JPNN

Terima Kompensasi Rp 27 Miliar, Kisah Bayi Tertukar Mengharukan Grasse-RK. Bukannya minta maaf atas kekeliruan tertukarnya dua bayi perempuan, klinik bersalin di Riviera, Cannes, Prancis malah menuding orang tua bayi yang salah karena tak mengenali anak sendiri. Kasus tertukarnya bayi itu sejatinya terjadi pada 1994. Namun, keluarga baru menyadari sepuluh tahun kemudian. Sophie Serrano, ibu salah satu bayi yang tertukar, menuntut ke pengadilan. “Dia (Sophie Serrano, Red) sejatinya sudah protes kepada klinik saat bayinya diberikan. Namun, karena yang memberikan adalah perawat yang berpengalaman dan dia masih sangat muda serta baru punya anak, jadi menyalahkannya sungguh tak masuk akal. Saya melihat ini tidak manusiawi,” ujar Manon Serrano, salah satu bayi yang tertukar yang kini telah tumbuh dewasa. Untung, pengadilan memutus klinik tersebut bersalah sehingga keluarga yang menjadi korban menerima kompensasi EUR 1,88 juta (setara Rp 27 miliar). Besaran ganti rugi itu enam kali lebih rendah daripada tuntutan keluarga. Putusan pengadilan untuk memberikan kompensasi tersebut baru keluar kemarin (10/2). Tepatnya 21 tahun setelah kedua bayi perempuan itu tertukar. Uang Rp 27 miliar tersebut dibagi untuk kedua keluarga. Perinciannya, antara lain, EUR 400 ribu (setara Rp 5,7 miliar) untuk kedua bayi perempuan yang tertukar dan kini telah berusia 21 tahun. Ketiga orang tua kedua bayi yang tertukar itu mendapatkan masing-masing EUR 300 ribu (Rp 4,3 miliar). Tiga saudara kandung bayi yang tertukar tersebut juga memperoleh bagian masingmasing EUR 60 ribu (Rp 862,1 juta).

Sayang, hanya pihak klinik yang mendapatkan hukuman. Dokter yang bertugas jaga, perawat, serta dokter kandungan yang bertanggung jawab atas kelahiran dua bayi tersebut tidak dijatuhi hukuman apa pun. Padahal, keluarga juga mengajukan tuntutan kepada mereka. Kisah tertukarnya bayi itu dimulai pada 4 Juli 1994. Saat itu Sophie melahirkan bayi perempuan di sebuah klinik di Cannes. Bayi tersebut diberi nama Manon. Sesaat setelah dilahirkan, Manon dideteksi menderita penyakit kuning. Dokter memutuskan Manon dirawat di inkubator. Saat itu ada bayi baru lahir lainnya yang juga menderita penyakit kuning serta mendapatkan perawatan serupa. Di sinilah Manon kecil tertukar dengan bayi lain tersebut. Perawat tambahan yang ditugaskan oleh pihak klinik tanpa sengaja menukar kedua bayi. Sejatinya Sophie dan ibu bayi lainnya sudah merasakan keanehan ketika menerima anak mereka setelah penyinaran di inkubator. Panjang rambut bayi mereka dan bayi yang diserahkan setelah penyinaran berbeda. Namun, perawat bersikukuh bahwa tidak ada kesalahan dan mengizinkan mereka untuk pulang. Meski masih sedikit curiga, Sophie tak membantah. Dia merawat Manon kecil yang ternyata adalah anak orang lain. Keanehan dan kegundahan menyeruak ke keluarganya sepuluh tahun kemudian. Suami Sophie merasa bahwa Manon tak memiliki kemiripan sama sekali dengannya. Rambut Manon hitam pekat, padahal dia dan Sophie memiliki rambut agak kecokelatan. Wajah mereka pun jauh berbeda. Sophie dan suaminya akhirnya melakukan tes DNA. Hasilnya membuat

mereka terkejut. Manon ternyata tidak memiliki kesamaan DNA dengan mereka. Artinya, Manon bukan anak mereka. Mereka kemudian kembali ke klinik tempat Sophie melahirkan untuk mencari tahu siapa yang membawa anak kandung mereka. Dari hasil penyelidikan, diketahui Manon tak sendirian ketika dirawat karena gejala kuning waktu bayi. Ada dua bayi lain, satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Pihak klinik hanya punya dua inkubator yang memiliki lampu khusus. Satu inkubator dipakai bayi laki-laki, sedangkan Manon dan bayi perempuan lain dijadikan satu. Itulah yang membuat keduanya tertukar. Setelah mengetahui kenyataan itu, Sophie sempat bertemu dengan pasangan yang merawat anak kandungnya. Namun, dalam pertemuan tersebut, keduanya memilih untuk tidak menukar kembali anak mereka. Sophie sudah memiliki ikatan dengan Manon yang bukan anak biologisnya selama sepuluh tahun. Dia tidak ingin menukarnya meski dengan anak kandungnya sendiri. Begitu juga pasangan yang telah merawat anak kandung keluarga Serrano, mereka tidak ingin bertukar. Kedua keluarga itu kemudian saling menjaga jarak sampai sekarang. “Ini terlalu sulit. Jadi, kami akhirnya berpisah karena terlalu menyedihkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk kembali stabil,” ujar Sophie saat dengar pendapat Desember tahun lalu. “(Pertemuan) itu adalah momen yang sangat mengganggu. Saya berhadapan dengan perempuan yang merupakan ibu kandung saya, tapi sekaligus orang asing,” tambah Manon, mempertegas pendapat Sophie. (jpnn)

Gubernur Cornelis menyalami pengurus Dewan Pengawas Pendidikan yang baru saja dilantik. ISFIANSYAH

Pontianak-RK. Gubernur Drs Cornelis MH meminta Dewan Pengawas Pendidikan Kalbar bekerja dengan baik, bukan hanya dalam proses pendidikan, namun juga mewaspadai Narkoba yang mengancam sektor pendidikan. “Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya proses pendidikan, ngajar-mengajar, kurikulum. Tapi juga mengingatkan para guru, siswa, dan orangtia, jangan terlibat dalam kasus narkoba atau yang membahayakan negara,” tegas Cornelis pada Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kalbar 2014-2019 di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (11/2). Pengurus Dewan Pendidikan yang dikukuhkan tersebut, diminta bekerja sesuai peraturan undang-undang. Kemudian selalu berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk kerjasama dengan organisasi masyarakat dan pihak lainnya. Terkait tindak kejahatan seperti Narkoba, menurut Gubernur, saat ini situasinya sudah darurat. Dewan Pendidikan harus mampu membentengi diri dan menjaga agar dunia pendidikan tidak terpengaruh dengan peredaran Narkoba. “Jangan sampai anak didik kita terlibat dalam Narkoba. Karena kita sudah darurat Narkoba. Anak dididik tidak hanya pendidikannya, tapi perlu interaksi kepada orang lain juga,” ujar Cornelis. Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM mengatakan, selain masalah menyeluruh baik pendidikan kurikulum, kualitas

guru juga harus diperhatikan. Karena memengaruhi kualitas pendidikan sebagai unsur utamanya adalah guru. “Pesan Gubernur Kalbar bagaimana di sektor pendidikan untuk mewaspadai Narkoba, tentunya ini menjadi peringatan mengenai masalah Narkoba yang sudah membahayakan,” ungkap Christiandy. Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Kalbar, DR Clarry Sada MPd mengatakan, di antara fungsi dewan pengawas pendidikan, melakukan pengawasan kebijakan dan di bidang pendidikan, penguatan dan mendukung terhadap kebijakan-kebijakan serta sebagai mediator persoalan instansi guru dengan dinas. “Kita sebagai mediasi, apabila terjadi permasalahan persoalan instansi guru dengan dinas,” katanya. Clarry menjelaskan, program yang saat ini dilakukannya, mengkaji program pendidikan seperti kurikulum yang sudah ada. “Termasuk yang paling penting apa yang disampaikan Gubernur berkaitan dengan Narkoba yang sudah masuk di dalam dunia pendidikan,” ujarnya. Dewan Pengawas Pendidikan akan melihat ke dalam mengenai pendidikan. Kemudian turun ke lapangan melihat kondisi sekolah yang di Kalbar. “Kita akan memberikan masukan dan tentunya harus ada data dinas. Sehingga melihat kondisi pendidikan seperti apa yang sebenarnya di Kalbar,” ungkap Clarry.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Teror .....................................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Bambang enggan menjelaskan berapa banyak personel KPK yang mendapat teror. Ia juga tidak mau membeberkan secara detail bentuk dari teror tersebut. Yang jelas, ujar Bambang, mereka yang diteror merasa nyawanya terancam. Bahkan, keluarga mereka juga merasa terancam. “Stadium ancaman sangat eskalatif hingga menyangkut nyawa. Ancaman serius itu juga bukan hanya kepada staf dan karyawan tapi disebagiannya juga sudah menyebar ke keluarga,” tegasnya. Bambang pun menyebut bahwa ancaman ini dilakukan secara bertahap dan sangat sistemik. Meski begitu, ia belum bisa menyimpulkan siapa aktor di balik aksi-aksi tersebut. “Kami sekarang masih menyelidiki dan belum bisa menyimpulkan terlalu jauh,” tegas BW. Mengadu ke Jokowi Para pimpinan dan pegawai KPK merasa

benar-benar terancam karena aksi teror yang diterima belakangan ini. Lembaga antirasuah ini bahkan sampai merasa perlu untuk melaporkan langsung situasi yang terjadi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi kemarin. Beliau menerima informasi itu dan berjanji akan ambil langkah-langkah lebih tegas untuk mengatasi ancaman ataupun potensi ancaman,” kata BW. Selain ke kepala negara, pimpinan KPK juga sudah menemui Wakapolri Badrodin Haiti. Menurut Bambang, Wakapolri telah memberikan jaminan bahwa pihaknya bagian dari KPK. “Dan saya percaya jaminan dari Wakapolri,” ungkap BW. Lebih lanjut Bambang mengatakan, teror terhadap lembaga penegak hukum dan aparatnya harus dianggap sebagai ancaman yang bersifat nasional. Pasalnya, ancaman itu bertujuan untuk menghentikan penegakan

hukum. Karenanya, Bambang berharap pemerintah segera mengambil tindakan serius. Menurutnya, hanya dengan langkah tegas dan cepat maka masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. “Kami minta pada kekuasaan untuk mengambil langkah yang perlu dilakukan dengan tegas dan cepat untuk melindungi aparat penegak hukumnya,” tegas Bambang. Pegawai Tak Nyaman Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, bahwa para staf KPK merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisi seiring perseteruan lembaga antirasuah itu kontra Polri. Menurutnya, salah satu hal yang dikeluhkan staf KPK, adanya ancaman teror kepada mereka. Jimly menuturkan, ancaman ini muncul sejak hubungan KPK dengan Polri memanas pascapenetapan Komjen Budi Gunawan

sebagai tersangka. “Rupanya ada perasaan dari staf KPK tidak nyaman dengan keadaan situasi sekarang ini. Termasuk juga ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi, sehingga kegalauan staf ini menjadi concern,” ungkap Jimly setelah Tim 9 bertemu dengan pimpinan dan pegawai KPK, Rabu (11/2). Pakar hukum tata negara itu mengatakan, teror yang diterima staf KPK bentuknya beragam. Mulai dari ancaman melalui SMS, telepon, sampai ada yang merasa diikuti orang tak dikenal. Setelah mendengar penuturan tersebut, Jimly merasa perlu untuk menghimbau seluruh pihak agar menahan diri. Menurutnya, langkah terbaik saat ini adalah menunggu keputusan dari Presiden Jokowi dan tetap menghormati semua proses hukum yang sedang berlangsung. “Jadi kami mengimbau semua pihak untuk meredakan ketegangan sambil menghormati

proses hukum,” tegasnya. Ini Kata Kubu BG Para penyidik dan biro hukum KPK yang tengah menangani kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji yang menjerat Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan dikabarkan mendapatkan teror. Ketika dikonfirmasi, salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, Fredrich Yunadi meminta agar KPK membuktikan kabar aksi teror itu. “Mana ada? Buktikan saja. Mereka (Biro Hukum KPK) di sini aja bawa bodyguard kan,” kata Fredrich di sela-sela sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2). Fredrich menyatakan, apabila pihak KPK merasa mendapatkan teror, maka bisa melaporkan langsung kepada aparat kepolisian. “Coba lapor polisi saja,” tandasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Kue Keranjang ........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Tapi kuenya belum jadi. Kue sejumlah itu juga akan menjadi tontonan pengunjung, sebagai bagian dari tradisi, seni dan budaya yang sudah menyatu dengan masyarakat. “Kedainya sudah kita siapkan di depan Taman Mei Hwa,” ujar Wui Kong. Di Taman Mei Hwa ditempatkan dua ekor naga lampion serta lima replika kambing. Panggung Utama yang dilengkapi dengan tenda artis itu dibangun di tengah stadion dan diapit Tenda Hadiah di kiri dan di kanan disediakan Kedai Teh. Bangunan-bangunan utama di pusat Festival Imlek dan Capgome tersebut dikelilingi stand pameran. Di panggung timur terdapat 51 stand dan barat 30 stand. Di luar stadion juga menjamur stand untuk para pedagang. Koordinator Sponsorship dan Persiapan Pusat Festival, Sumberanto Tjitra, mengatakan proses persiapan di Stadion Kridasana sudah mencapai 80 persen. “Mudahmudahan dua atau tiga hari ke depan sudah selesai,” katanya, kemarin. Sumberanto menjelaskan Panggung Utama yang tiga tingkat, bermakna tersendiri. Tingkat Pertama, menunjukkan bahwa Singkawang merupakan merupakan Kota yang Pluralis. Juga menggambar kalau kehidupan dikuasa oleh Tuhan sebagai Pencipta. Tingkat Kedua di panggung utama tersebut, menggambar tentang Penguasa. Sedangkan Tingkat Ketiga, menggambarkan

kekokohan. Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015 bertepatan dengan 2566 penanggalan Tiongkok ini bertemakan “Kebahagiaan Persaudaraan dalam NKRI”. Karena itu sepasang sangsaka Merah Putih dikibarkan di kiri-kanan panggung utama. “Tema ini bermakna, bahwa dari semua etnis di Indonesia umumnya, dan di Singkawang khususnya, harus bisa bersatu serta menjunjung tinggi Pancasila, dalam semua eveneven seni dan budaya,” jelas Sumberanto. Filosofi Kue Keranjang Kue keranjang itu yang kasih nama ya, Melayu, lantaran gourmet alias penganan khas Imlek itu sudah menjadi bagian dari kebersamaan dan dinikmati bersama. Orang Hokian alias Kek menyebutnya Thiam Pan sedangkan Teocu memanggilnya Tiamkue alias kue manis. Karena semua orang Tionghoa pada hari rayanya ini wajib menyuguhkan kue-kue yang rasanya manis. Sebagaimana pula semangat untuk mengenakan Kue pakaian warna merah. Kue ini disebut juga Nian Gao atau Ti Kwe dalam dialek Hokkian lantaran bentuk cetakannya seperti keranjang. Sebenarnya, cetakan sekarang inilah yang menyimpang. Orang Melayu menyebutnya kue keranjang bukan hanya untuk mempermudah menyebutnya. Sebab, aslinya cetakan memang dari keranjang bambu atau rotan. Sekira 20 tahun

silam cetakannya itu memang keranjang kemudian dilapisi daun pisang lalu diisi adonan tepung ketan dan gula serta bahan lainnya. Nah, sekarang ini maunya praktis jadi cetakannya dari kaleng atau aluminium. Dulu ada juga dari kaleng, yakni memanfaatkan bekas kaleng susu Dancow yang mulutnya diratakan. Mau ukuran kecil ya pakai kaleng susu kental manis. Tapi yang nikmat rasa aslinya ya keranjang dan daun pisang itulah. Kue keranjang ini mulai menjadi sesaji pada ritual sembahyang leluhur, tujuh hari menjelang Imlek (Ji Si Sang Ang), dan puncaknya pada malam menjelang tahun baru itu. Warga Tionghoa meyakini, kue keranjang ini sebagai hidangan untuk menyenangkan Dewa Tungku (Cau Kun Kong), agar membawa laporan yang menyenangkan kepada Raja Surga (Giok Hong Siang Te). Filosofi keranjang memang bermakna dalam kehidupan. Bentuknya yang bulat memaknai bahwa keluarga yang merayakan Imlek akan terus bersatu, rukun serta memiliki tekad yang bulat dalam menghadapi tahun yang bakal dijalani. Makna filosofis itu selalu dipegang warga Tionghoa yang memang penuh dengan symbol-simbol, tak peduli apapun kepercayaannya. Lantaran tak gampang membuat kue tradisional ini dan bahkan konon ada pantangannya, makan tiamkeu harus selalu

tersedia. Saking banyak yang memesan, para pembuatnya sampai kewalahan. Jangan heran kalau kue keranjang dari Singapura yang dipasok perusahaan di Batam, kini menyerbu pasar Pontianak. Di Singkawang, nama Ng Sin Phin alias Kenny yang biasa disapa A Phin, tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Amoy. Setiap menjelang Tahun Baru Imlek dia selalu dicari. Buk toko kue keranjang di Jalan Pastoran, produksinya terkenal hingga ke Jakarta. Untuk memenuhi pesanan, A Phin harus menyiapkan sekitar satu ton bahan bakuya. “Kalau sekarang belum ada lonjakan pembeli, biasanya satu minggu atau lima hari menjelang Imlek, baru ramai yang pesan, tetapi sekarang kita sudah siapkan bahannya,” katanya ditemui di sela kesibukannya menyiapkan cetakan, Senin (9/2). Bahan baku yang disiapkan terdiri dari tepung ketan sebagai bahan utama dan gula. “Bahannya memang sederhana, hanya tepung beras ketan ditambah gula dan air, tetapi proses pembuatannya sangat panjang,” katanya. Kini banyak kue keranjang yang beredar di pasaran Kota Pontianak terasa kurang asli atau berbeda dengan kue buatan 40 tahun silam. Memang ada yang sama enaknya dengan tiamkue jaman dulu, yakni kepekatan, kekenyalan dan rasanya yang khas. Yang kurang asli lantaran ada yang kebanyakan

dicampur tepung lain sehingga lekatnya tak sedap. Apalagi yang makan pakai gigi palsu, bisa lepas hehehehehe…. Mengapa kue keranjang itu terasa nikmat, lantaran proses panjang pembuatannya yang terus dijaga bagaiman apinya, bagaimana adonannya, dan lama waktu mengukusnya sampai mengental. Butuh waktu sekitar delapan jam untuk mengukusnya. Butuh keahlian khusus dan pengalaman untuk membuat kue keranjang yang enak dan renyah alias tak lengket menarik gigi palsu tadi. A Phin mendapat warisan pengetahuan dan pengalaman seluk beluk pembuatan kue keranjang itu dari orangtuanya. Ini keahlian turun temurun sebagaimana orangtuanya diajari sang kakek. Paling tidak, A Phin yang melanjutkan usaha kue keranjang yang dirintis kedua orangtuanya sejak 1952. Kalau promo komersial biasanya dalam kemasan dicantumkan Since 1952. “Cara membuat kue keranjang ini memang diwariskan turun temurun, sedangkan saya merupakan generasi kedua,” katanya. A Phin menjual kuenya dengan harga bervariasi sesuai ukuran. Mulai dari Rp15 ribu hingga Rp50 ribu per buah. Dengan seabrek pesanan A Phin yang mempekerjakan belasan karyawan bekerja sejak pukul 07.00 hingga sore. “Dua hari menjelang Imlek, kita menghentikan aktivitas produksi, karena mau merayakan tahun baru juga,” tutupnya. (*)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Februari 2015

Sekwan Provinsi ........................................................................................................dari halaman 1 Asal Budiono ..................................................................dari halaman 1 kerja para Dewan. “Ini dampaknya akan luar biasa, program-program yang sudah direncanakan melalui Banmus (badan musyawarah) bisa terhambat. Karena mengenai anggaran semuanya itu ada di Sekwan,” jelas Wan Is. Wan Is menegaskan, Bambang jangan seperti anak-anak yang tidak konsekuen. “Mau mengundurkan diri, silakan. Tapi ingat, Bambang harus bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan yang ada,” pintanya. Dan, lanjut dia, kalau mau mengundurkan diri buat keputusan secara tegas. “Kirim surat pengunduran kepada Gubernur, Sekda, atau BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Sehingga, ada calon-calon yang kompeten yang siap menggantikannya. Karena bisa kacau ini semua, kalau Sekwan mundur secara tiba-tiba. Anggaran DPRD bisa terancam. Kegiatan bisa terhambat,” geram Wan Is. Selain itu, pria yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Pontianak ini meminta unsur pimpinan Dewan mengambil kebijakan supaya kisruh antara sejumlah anggota Dewan dengan Sekwan tak berlarut-larut. “Sehingga, anggota DPRD tidak menjadi korban akibat program yang sudah di-Banmus-kan terhambat hanya gara-gara Sekwan mengundurkan diri secara mendadak itu,” tutup Wan Is. Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan

dia, tidak buruk-buruk amat. “ Untuk kinerja yang sempurna, maaf. Karena tidak ada yang sempurna, termasuk presiden pun tidak sempurna,” pungkasnya. Dimintai tanggapannya atas hal ini, Gubenur Kalbar, Cornelis enggan berkomentar banyak. Cornelis mempersilakan awak media bertanya langsung kepada Bambang. Sementara, Wakil Gubenur Kalbar, Christiandy Sanjaya belum mendapat informasi atas mundurnya Bambang tersebut. Menurutnya, dalam pengunduran diri mesti ada mekanisme yang harus dilakukan. “Mesti ada surat lewat Sekda dan hal ini mesti ditanyakan kepada Sekda dan untuk pengunduran diri tentunya pengajuan kepada gubernur,” ungkapnya, di Kantor Gubenur Kalbar. Sebab, lanjut dia, yang mengangkat Sekwan adalah gubernur. “Kalau memang mundur mesti dengan alasan, nanti pertimbangan gubenur apakah diterima atau ditolak dengan alasan apa,” jelas Christiandy. Dikonfirmasi via telpon pada sore kemarin, Bambang Soecrahmat irit bicara. Dia hanya meminta isu yang ada untuk tidak dikembangkan. “Saya No Comment,” jawabnya.

DPRD Kalbar, M. Jimmi menegaskan tidak ada pressure dari DPRD terhadap sekretaris lembaganya itu. “Secara lembaga tidak ada tekanan, tidak tahu kalau oknum Dewan,” beber Jimmi kepada sejumlah wartawan. Mundurnya Bambang dari jabatan Sekwan, ia mengatakan itu merupakan hak yang bersangkutan. “Sekarang Bambang Widjojanto saja bisa mengundurkan diri dari unsur pimpinan KPK, mengapa Bambang Soerachmat tidak? Jadi ini hak daripada Bambang Soerachmat,” ujarnya santai. Jimmi menjelaskan, karena bisa saja mundurnya Bambang tersebut disebabkan tidak mampu lagi menjalankan tugas sebagai Sekwan. “Kalau mau mengundurkan diri, sekali lagi hak dia. Kalau kami paksa, dia tidak mau, sama juga,” tuturnya diplomatis. Yang pasti, Jimmi menyayangkan Bambang mengundurkan diri. Kata dia, beban tugas yang ada di Sekwan cukup berat. Karena itu, harus ada penggantinya yang benar-benar paham. “Kami (anggota DPRD Provinsi,red) tidak mau menjadi korban. Sepanjang belum ada keputusan resmi pengunduran diri atau diberhentikannya Bambang dari Jabatan Sekwan, Bambang tidak boleh mengelak dan harus bertanggung jawab,” tegasnya. Lantas bagaimana sebenarnya penilaian Jimmi sendiri atas kinerja Bambang? Jawab

Laporan: Achmad Mundzirin, Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

BPP HIPMI ..........................................................................................................................dari halaman 1 “Kami diakomodir dan terima dalam sidang lanjutan Munas ke XV di Bogor. Di mana kami juga diberikan hak untuk voting dalam Munas HIPMI ke XV itu,” jelas Sekretaris Umum BPD HIPMI Kalbar tembusan Musdalub, Mohammad Qhadafi, kemarin. Menurut Qhadafi, dalam Munas HIPMI ke XV itu, pihaknya maupun kubu BPD HIPMI Kalbar yang dipimpin M Rifal diberikan hak, masing-masing lima suara. “Kami masing-masing memberikan voting kami, hasilnya dua suara kami diterima dan dua suara BPD HIPMI Kalbar kubu satunya (M Rifal) juga dua. Sedangkan masing-masing dari kami yang sisa tiga kuota itu dihanguskan,” jelasnya. Dengan diakomodirnya BPD HIPMI Kalbar hasil Musdalub, ditegaskan Qhadafi diakui walaupun belum ada keputusan dari Ketum BPP HIPMI. “Jelas kami diakui, buktinya kami diakomodir dan diberikan hak yang sama dalam Munas HIPMI ke XV di Bogor,” tegasnya. Selaku Ketum Sekretrais Umum BPD HIPMI Kalbar yang terpilih dalam Musdalub, Qhadafi menganggap hasil perjuangan yang dilakukannya beserta 12 DPC yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua BPD HIPMI Kalbar, M Rifal tersebut tidaklah sia-sia. “Kami tidak sia-sia, kami ingin mengem-

yang sah adalah BPD HIPMI Kalbar tembusan Musdalub. “BPD HIPMI tembusan Musdalub inilah yang sah kalau menurut saya. Karena munculnya kepengurusan yang baru ini sesuai dengan kitab suci (konstitusi dan AD/ART) HIPMI,” kata Rizal. “Kami tidak bermusuhan dengan pihak M Rifal. Hanya saja diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilanggar oleh M Rifal dalam konstitusi atau aturan yang sudah ditetapkan dalam HIPMI. Sehingga Musdalub dilaksanakan, muncullah kepengurusan yang baru dan ini sah,” tegas Rizal. Ketua Tim Advokasi BPD HIMPI Kalbar hasil Musdalub, Bambang Sridadi SH MH menegaskan hal yang sama. “Kepengurusan yang sah adalah kepengurusan BPD HIMPI Kalbar hasil dari Musdalub. Karena lahirnya kepengurusan yang baru ini sudah sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam AD/ART HIPMI,” tegasnya. “Jadi kami yang sah, secara hukum dan aturan, kepengurusan yang baru inilah yang dianggap sah dan berhak di Kalbar dalam melakukan kegiatan-kegiatan HIPMI,” ujar Bambang.

balikan marwah dan nama baik HIPMI Kalbar. Di mana kami sebelumnya dianggap tidak beretik dan tidak komitmen, namun BPD HIPMI Kalbar hasil Musdalub diterima dan diakomodir dalam Munas lanjutan di Bogor ini,” katanya. “BPD HIPMI Kalbar tembusan Musdalub HIPMI Kalbar ini, merupakan BPD HIPMI yang dapat dikatakan sah. Karena munculnya kepengurusan yang dikatakan baru ini sudah sesuai dengan konstitusi maupun AD/ART HIPMI, kami mengatakan kami lah organisasi HIPMI di Kalbar yang sah,” imbuhnya. Untuk kepengurusan ke depan, dikatakannya, melakukan proses mekanisme organisasi, mediasi, mengundang kembali dewan pembina dan kehormatan HIPMI untuk menetralisir. Yang jelas pengurus hasil Musdalub sudah sesuai dengan kitab suci HIPMI, sehingga lahirnya BPD HIPMI Kalbar ini dinyatakan sah. “BPD HIPMI Kalbar yang baru ini dipimpin Nedy Achmad, M Merza Ketua Bidang Organisasi dan Advokasi. Nantinya akan dipertemukan dengan BPD HIPMI Kalbar satunya lagi, yakni M Rifal dan sekretarisnya Nugroho Henray” ungkapnya lagi. Ketua Bidang Parekraf BPD HIPMI Kalbar, M Rizal Edwin mengatakan, jika melihat AD/ART dan konstitusi HIPMI, maka

Laporan: Achmad Mundzirin, Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

Where is ...............................................................................................................................dari halaman 1 Presiden keenam itu mengatakan, kasus Polri dan KPK pun meruncing karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas mengambil sikap. Konflik antara dua lembaga penegak hukum pun menjadikan komisioner KPK berstatus tersangka. “Situasi seperti itu jika dibiarkan justru menjadi harap-harap cemas. Dan semakin berlarut serta tidak ada kepastian,” tuturnya. Bahkan, lanjut SBY, hiruk-pikuk politik antara Polri dan KPK di Indonesia sudah

menyelesaikan masalah antara Polri dan KPK. Yaitu, Jokowi berani mengambil keputusan tegas dan tidak takut kepada Megawati. Jokowi bertanggungjawab sebagai presiden dan harus mandiri. Tidak didikte maupun ditekan siapa pun dan harus berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. “Jokowi adalah presiden kita. Bukan petugas partai,” tegas SBY.

mendapat sorotan dari kantor berita di luar negeri. Seperti di Prancis. Begitu juga ketika dirinya bertemu dengan duta besar internasional dua minggu terakhir ini, banyak pertanyaan muncul. “Where is Presiden Jokowi?” katanya menirukan. SBY menuturkan, dengan status quo tersebut, jika tidak diselesaikan, Polri dan KPK akan terpecah. Polri tidak memiliki satuan komando dan KPK tidak bisa bekerja memberantas korupsi. Menurut SBY, harus ada solusi untuk

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS disc up to +0%

IMLEK SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

MUDAH

Cashback P e r s e+ n + Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

5.988 Ribu

3.788 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

9.550

Hanya

3.988 Ribu

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MATAHARI MAL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 13 FEB SD 15 FEB 2015 & DPTKAN DISKONNYA.

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

16.250

Hanya

6.788 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

6.488 Ribu

12 FEB S/D 18 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

RECUMBENT BIKE (TERMURAH) 8.450

Hanya

3.688 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

dan Satpol PP. Pada sidang kali ini, salah seorang kuasa hukum Budiono Tan, Selamat Najar meminta penangguhan penahanan. Dia menganggap dakwaan jaksa batal demi hukum. “Tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berdasarkan bukti. Minimal ada tindak pidana yang didasarkan. Namun ini tindak pidananya seperti apa, kalau bukti tidak ada. Makanya surat dakwaan JPU tidak berguna. Semuanya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi prosedur dan keabsahan sesuai KHUP surat dakwaannya,” ungkap Selamat Najar saat membacakan esepsi. Selamat Najar meminta surat dakwaan JPU dibatalkan atau batal demi hukum. Menurutnya mantan anggota MPR itu tidak dapat dipidanakan berdasarkan tuntutan JPU. Kuasa hukum Budiono Tan juga meminta semua barang bukti (sertifikat lahan) milik kliennya yang disita untuk dikembalikan kepada yang berhak menerimanya (petani) dengan biaya atau ongkos yang ditanggung pula. “Mohon kepada majelis hakim untuk menerima keberatan kami,” katanya. Kuasa hukum Budiono Tan lainnya, Bambang Tulus Wahyono menjelaskan, esepsi yang dilakukan tim kuasa hukum kliennya ini menyangkut perbedaan dakwaan dari JPU terhadap laporan terkait kasus terdakwa. “Laporannya menyangkut penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang belum dibayar, konversi yang belum terlaksana serta penyerahan sertifikat. Namun dakwaan JPU malah terkait dana 30 persen. Jadi tidak sesuai laporan yang kita lihat dalam berkas,” jelasnya. Bambang mengatakan, terkait permohonan penangguhan penanahan diakuinya memang di luar dari esepsi dan sudah diatur dalam KHUP. “Dikabulkan atau tidak, itu majelis hakim yang mempertimbangkannya, dan itu juga diatur dalam KHUP, jadi tidak ada yang aneh,” katanya. Menanggapi esepsi dari kuasa hukum terdakwa Budiono Tan, Hakim Ketua Achmad Rifai SH MH meminta JPU agar memberi jawaban atas esepsi tersebut. Namun JPU meminta waktu untuk memberikan tanggapan atas esepsi itu. “JPU meminta waktu hingga Selasa (17/2) mendatang, jadi sidang kita undur sampai waktu tersebut,” ujar Rifai. Rifai melanjutkan, terkait permintaan kuasa hukum terdakwa atas penangguhan terhadap terdakwa, akan ia pertimbangkan sebelum nantinya diputuskan. “Penasihat hukum meminta permohonan penangguhan atas terdakwa, dan itu akan kita bahas dan pertimbangkan terlebih dahulu, bisa atau tidaknya,” ujarnya. Usai persidangan, satu di an-

tara JPU, Tony S mengatakan, akan membalas esepsi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa pada sidang lanjutan mendatang. “Nanti akan kita tanggapi dan balas secara tertulis terhadap esepsi tersebut. Dan esepsi tersebut memang hak mereka. Namun kita tegaskan kita tetap pada dakwaan kita,” tegasnya. Tolak Penangguhan Menanggapi permintaan dari kuasa hukum Budiono Tan terkait penangguhan penahanan Big Bos PT Benua Indah Group (BIG) itu, Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Ansari menolak dengan tegas. Jika Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Ketapang memenuhi permintaan penanguhan tersebut, bisa saja petani sawit yang memberikan penolakan dengan cara mereka sendiri. “Kami sangat tidak setuju kalau Budiono Tan ditangguhkan penahanannya,” tegas Isa usai sidang. Menurut Isa, alasan tidak harus dipenuhinya permintaan kuasa hukum Budiono Tan, karena Bis Bos PT BIG ini dianggap tidak memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Budiono Tan ini tidak memiliki iktikad baik. Bisa saja setelah dia ditangguhkan penahanannya, dia melarikan diri dan menghilang. Apalagi kita ketahui, untuk meringkus Budiono Tan ini bukan perkara mudah. Sudah banyak Kapolda yang menjabat di Kalbar, tidak bisa meringkusnya, baru sat ini bisa diringkus dan disidangkan,” ucap Isa. Isa menjelaskan, hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman selama Ini. Sudah beberapa tahun kasus ini berjalan, namun Budiono Tan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikannya. Bahkan Budiono Tan selalu mangkir setiap kali dipanggil oleh Polda. “Dia itu selalu berjanji, tapi selalu diingkari,” ungkapnya. Isa menegaskan, bersama ribuan masyarakat, khususnya petani yang dirugikan Budiono Tan, meminta Kejaksaan Negeri Ketapang agar tidak memenuhi permintaan penangguhan penahanan. Jika sampai penangguhan penahanan itu terjadi, maka ia dan petani mengancam akan menduduki Kejaksaan Negeri Ketapang. “Kami minta kepada Kejari untuk tidak melakukan penangguhan. Jika Budiono menghilang, kami akan meminta pertanggungjawaban. Jika Budiono ditangguhkan, kami akan menduduki Kejari. Kami tidak percaya kalau Budiono Tan mempunyai iktikad baik,” tegas Isa. Isa juga meminta kepada Polda Kalbar untuk segera memproses Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Budiono Tan. Karena uang petani jelas diambil oleh Budiono Tan dan dialirkan ke anak-anaknya.

“Kami juga meminta agar Budiono Tan diadili seadiladilnya,” tegas Isa lagi. Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus SPd mendukung proses hukum yang berjalan terkait kasus Budiono Tan. Dia pun meminta agar masyarakat khususnya para petani juga menaati proses hukum. “Memang secara hukum penjahat sekalipun memiliki hak untuk penangguhan. Jadi proses hukum harus dihormati, karena kita negara hukum,” kata Budi. Budi menegaskan, aparat penegak hukum harus bekerja profesional. Jika masyarakat sudah menaati aturan hukum, para penegak hukum harus profesional dan adil dalam kasus Budiono Tan ini. “Kepada terdakwa Budiono Tan juga kita minta menaati aturan hukum. Siapapun dia harus menaati aturan hukum,” tegas Budi. Pantauan di PN Ketapang, hujan mengguyur tidak menyurutkan semangat puluhan petani untuk hadir dan mendengarkan langsung sidang lanjutan Budiono Tan. Walaupun hanya sekitar 25 petani yang diizinkan masuk ke ruang sidang. Sementara puluhan petani lainnya berada di halaman dan teras PN Ketapang. Mereka tetap antusias mendengar dan mengikuti jalannya persidangan yang diwarnai rintik hujan. Dengan pengeras suara dalam ruangan sidang yang dihubungkan dengan speaker di luar ruangan sidang menjadi alat pendengar para petani yang berkumpul di teras PN Ketapang. Budiono Tan tiba bersama para tahanan Lapas Kelas II B Ketapang langsung disambut petugas untuk diamankan ke ruang persidangan. Mengenakan kemeja kotak berlengan pendek, celana panjang hitam dan menggunakan sandal hitam, Budiono Tan tampak santai mengikuti sidang. Sidang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Achmad Rifai SH MH dengan hakim anggota Robby Hermawan SH MH serta Elyas Ekos Setyo SH MH dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Tony S, Rustam Effendi SH dan M Tohe SH. Sedangkan kuasa hukum terdakwa Budiono Tan, Bambang Tulus Wahyono, Selamat Najar serta Junaidi. Persidangan selesai pukul 11.15 dan diagendakan kembali pada Selasa (17/2) pukul 09.00 dengan agenda tanggapan dari JPU terkait esepsi yang telah disampaikan kuasa hukum terdakwa. Usai sidang Budiono Tan langsung digiring aparat kepolisian menuju mobil tahanan untuk kembali ke Lapas Kelas II B Ketapang.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

Maﬁoso ..................................................................................dari halaman 1 Implikasinya, masyarakat menjadi apatis dan tidak percaya terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Kolaborasi antara mafia dengan penguasa, memang ‘tidak ada tandingnya’. Tidak akan ada lagi yang sanggup membendung kerusakan yang terjadi. Para mafia itu bukan hanya memengaruhi, tetapi juga sampai taraf menentukan kebijakan pemerintah. Tidak peduli, apakah kebijakan itu merugikan banyak orang atau tidak. Yang penting, kantong penuh. Mafia benar-benar the untouchables (tidak tersentuh) sama sekali. Kejahatan mereka sangat terorganisir. Bahkan di beberapa negara mereka bisa membeli para politisi—tanpa memandang ideologi politiknya, liberal atau konservatif. Tidak heran jika mereka mendapat kedudukan yang tinggi di mata para pejabat. Mereka begitu dihormati atau lebih tepatnya ditakuti. Tampil di muka publik dengan santunnya. Membagi-bagikan uang dan makanan kepada rakyat miskin. Mereka digambarkan sebagai sosok Robin Hood modern yang mencuri harta orang-orang kaya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Gelar pahlawan pun seolah-olah disandangnya. Di sisi lain, ketika masyarakat mengeluhkan tingkat kejahatan yang terorganisir semakin merajalela dan meresahkan, tidak ada tindaklanjut dari pihak berwenang. Pemerintah malah dengan berani menyatakan kalau mafia itu tidak ada. Kepada publik mereka mengklaim mafioso itu hanyalah mitos. (Muhammad

Soedarsono:2012) Meski tidak mudah untuk membuktikan sepak terjang para cosa nostra ini, namun dampak yang ditimbulkannya amat sangat terasa di masyarakat. Bahkan sampai mengancam kelangsungan suatu negara. Dampak yg mereka timbulkan di antaranya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lemahnya penegakkan hukum. Permainan tender-tender proyek pemerintah sepertinya cukup membuktikan bahwa para mafia tak hanya ada di film-film. Mereka ada. Mereka riil. Meski terkadang di belakang layar. Sementara negara seolah tidak berdaya menghadapinya sepak terjangnya yang menyengsarakan masyarakat. Di banyak negara, ada kesamaan kondisi bagi tumbuh suburnya mafia. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, lapangan kerja yang sempit, dan lemahnya penegakkan hukum, membuat tingkat kejahatan semakin tinggi. Ditambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lama-kelamaan kejahatan itu semakin berkembang dan terorganisir. Bukan ‘hanya’ merampok di jalan, tetapi juga menjarah uang negara. Selama persoalan-persoalan tersebut tidak selesai, selama itu pula para mafia akan terus tumbuh. Mereka akan subur dan berkembang seperti jamur di musim hujan. Perlu komitmen bersama untuk memberantasnya. Jangan biarkan negeri ini jatuh ke tangan para mafia. Kekayaan Indonesia—seperti amanat UUD ‘45—adalah untuk kesejahteraan rakyatnya.

Saya jadi teringat ungkapan Ketua PBNU, KH Said Aqil Siradj “Kekayaan alam Indonesia ini cukup untuk menyejahterakan 250 juta rakyatnya. Tetapi tidak akan cukup untuk satu orang yang serakah”. Berapa banyak kekayaan negeri ini yang hanya dikuasai oleh satu atau segelintir orang. Membentuk semacam kartel di berbagai daerah untuk mengeruk sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi ternyata hanya dimiliki satu orang. Karena itu tidak heran jika kekayaan hanya berputar di orang-orang itu saja. Sedangkan sebagian masyarakat tidak dapat merasakan langsung. Tidak mengherankan, jika masyarakat di sekitar lokasi perusahaan perkebunan misalnya, tetap miskin. Sementara pemilik perkebunan yang tinggal di ibukota bertambah kaya. Pemerintah di daerah juga seperti tidak lagi sanggup menghalau ‘tangan-tangan’ serakah ini. Entah karena sudah ‘masuk angin’ atau karena terlalu kuatnya cengkeraman mereka. Yang pasti, masyarakat tetap yang dirugikan. Lagi-lagi ketika terjadi gesekan dengan masyarakat, para pemilik modal pun tetap tidak tersentuh. Malah masyarakat kecil yang terancam bui, dianggap anarkis, melanggar ketentuan ini dan itu. Namun, seperti kata orang bijak “Setiap sesuatu pasti ada batasnya”. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kesenjangan antara Si Kaya dan Si Miskin begitu kentara, tentu bukan kabar baik bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. (Kiram Akbar)

Cinta Sterling Ditolak Mentah-Mentah SEBUAH cerita menarik datang dari bintang muda Liverpool, Raheem Sterling terkait kehidupan pribadinya di luar lapangan hijau, dalam hal ini soal asmara. Dilansir The Sun, baru-baru ini Sterling rupanya tengah mendekati penyanyi cantik nan seksi Inggris, Tulisa Contostavlos, namun cintanya tersebut ditolak mentah-mentah sang diva karena menganggap bomber internasional Inggris itu masih ingusan! Ya, Sterling saat ini memang masih menginjak usia 20 tahun, sementara Tulisa sudah berusia 26 tahun. (*)

SPORT Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Februari 2015

LIVERPOOL 3:2 TOTTENHAM HOTSPUR

TIGA BESAR POIN PENTING GELANDANG Liverpool Adam Lallana merasa yakin bahwa timnya bisa menembus posisi tiga besar di akhir musim, usai timnya mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-2 di Anfield. Kemenangan ini sekaligus melanjutkan catatan unbeaten pasukan Brendan Rodgers dalam sembilan laga beruntun di Premier League. Tambahan tiga poin ini masih menempatkan Liverpool di peringkat tujuh dengan torehan 42 poin, namun mereka hanya terpaut tiga angka dari Southampton yang menghuni tempat ketiga. “Ini tiga poin yang penting bagi kami. Kami hanya terpaut satu poin di belakang Tottenham sekarang dan kami punya segalanya untuk menyalip mereka,” kata Lallana. “Kami bisa naik di posisi lebih tinggi dari keempat, kami dapat finis di tempat ketiga.”

Adam Lallana juga mengaku senang bisa mengalahkan tim mantan manerjernya itu Mauricio Pochettino. Lallana pernah bekerja sama dengan Pochettino saat keduanya masih berada di Southampton. “Bermain kontra manajer lama Anda sungguh menyenangkan. Tottenham memiliki musim yang luar biasa dan mereka berada di final Capital One Cup,” ungkapnya. “Saya bekerja sama dengan Mauricio dan dia adalah seorang yang top, manajer yang top dan dia memiliki pemain-pemain yang bekerja dengan baik,” pungkasnya. Tiga gol kemenangan The Reds dicetak oleh Lazar Markovic, Steven Gerrard dan Mario

BELUM WAKTUNYA PIKIRKAN BARCA

MANUEL Pellegrini mengaku masih enggan memikirkan calon lawan Manchester City di babak 16 besar Liga Champions, Barcelona. Menurut manajer asal Chile tersebut, dirinya masih ingin fokus pada pertandingan yang akan dihadapi Citizens di Premier League terlebih dahulu. Baru setelah itu, ia akan memikirkan bagaimana cara mengalahkan tim asuhan Luis Enrique. “Masih belum waktunya memikirkan Barcelona, namun mereka adalah tim dengan banyak pemain hebat yang sudah memberikan performa terbaik mereka kembali,” tutur Pellegrini. “Begitu kami bermain melawan Stoke dan Newcastle, kemudian barulah kami akan memikirkan Liga Champions,” pungkasnya. Sementara itu, Ronald Koeman menilai Barcelona akan jadi tim unggulan di laga babak 16 besar

Liga Champions melawan Manchester City, yang bakal digelar akhir bulan ini. Barcelona sebelumnya sudah pernah menyingkirkan Manchester City di babak yang sama musim lalu dan Koeman yakin hal yang sama bakal kembali terulang musim ini. “Barca jauh lebih baik dari City untuk saat ini dan selain itu mereka punya keuntungan karena leg kedua akan dimainkan di Camp Nou. Barca selalu menjadi favorit di manapun mereka bermain,” tutur Koeman. “City tim yang punya kualitas, tidak diragukan lagi, dan mereka mampu bermain dengan baik, namun saya pikir laga nanti lebih pada bagaimana mereka mampu mengatasi perlawanan Barca,” pungkasnya. (*)

TRAUMA PEREZ REAL Madrid sedang memasuki masa krisis. Selepas kekalahan memalukan atas Atletico Madrid di Vicente Calderon, Florentino Perez selaku presiden klub turun secara langsung untuk berbicara kepada pemain dan pelatih di sesi latihan Real Madrid pekan ini. Hal tersebut jelas menunjukkan rasa trauma yang belum hilang dari diri Florentino Perez. Pasalnya Perez sempat mengalami hal yang nyaris sama dengan saat ini di tahun 2006. Saat itu, di bawah kepemimpinan manajer Lopez Caro, Real Madrid menderita kekalahan memalukan 2-1 dari Real Mallorca. Parahnya beberapa pemain cadangan justru terlihat menikmati camilan kwaci sembari bercanda saat rekan-rekannya tengah berjuang di lapangan. Dua hari setelah kekalahan tersebut, Perez memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden klub. Kini kejadian yang nyaris sama kembali terulang. Tim yang sedang terpuruk, pelatih yang gagal mengatur pemainnya, kelakuan pemain yang patut dipertanyakan, banjir kritik dari pers, dan murkanya para fans. Setelah melihat gejala-gejala tersebut, Perez bersama dengan jajaran direksi kini tengah bekerja keras untuk menghindarkan tragedi buruk tersebut terulang kembali. (*)

Balotelli. Sementara itu gol Spurs dicetak oleh Harry Kane dan Moussa Dembele. Pada pertandingan itu, Si Bengal Mario Balotelli menjadi penyelamat Liverpool. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor 1-1. Liverpool mencetak gol pembuka lewat Lazar Markovic sedangkan Spurs membalas lewat Harry Kane. Di babak kedua, Liverpool menambah gol lewat Steven Gerrard dan Mario Balotelli sementara Spurs sempat menyamakan kedudukan lewat Mousa Dembele. Kemenangan ini belum bisa mengerek Liverpool dari peringkat ketujuh Klasemen Liga Primer Inggris dengan 42 poin dari 25 laga. Meski demikian, mereka kini hanya

tertinggal satu poin dari Spurs di posisi keenam. Pelatih Liverpool, Brendan Rodgers, memasang Daniel Sturridge sebagai penyerang tunggal dalam formasi 4-5-1. Gelandang serang Lazar Markovic dan Philippe Coutinho menyokong dari lini kedua. Di kubu Tottenham, penyerang muda Harry Kane, yang melesakkan sepasang gol ke gawang Arsenal akhir pekan lalu, kembali menjadi andalan dalam formasi 45-1. Pemain sayap Erik Lamela menjadi motor serangan di lini tengah. Laga berlangsung sama kuat. Tottenham sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola sebesar 51 persen, sementara The Reds tampil agresif dengan melepaskan tujuh tembakan ke gawang, sementara The Lilywhites lima. (*)

DITINGGAL JAE HOON, PERSIPURA ANDALKAN DEDE SULAIMAN

MESKI ditinggal kiper andalan mereka musim lalu, Yoo Jae Hoon, Persipura Jayapura tak khawatir. Mereka mengaku menemukan pengawal lini belakang tangguh pada sosok Dede Sulaiman. “Tak ada masalah tanpa adanya Jae Hoon,” ujar Pelatih Persipura, Osvaldo Lessa. “Dede sudah menunjukkan permainan apiknya pada pertandingan semifinal dan final kompetisi musim lalu,” sambungnya. Sebelumnya, Persipura dipastikan kehilangan salah satu pilar mereka musim lalu. Yo Jae Hoon memutuskan hengkang dari klub berjuluk Mutiara Hitam ini. Penjaga gawang tangguh asal Korea Selatan ini ber-

gabung dengan Bali United. Sementara itu, Lessa menilai penampilan Dede tak kalah dari Jae Hoon. Bahkan, musim ini, Dede menunjukkan peningkatan pesat ketimbang musim lalu. “Dia kokoh dan memiliki respon bagus. Musim ini, kemampuannya ditunjang kepercayaan diri yang meningkat. Dia pasti sukses musim ini,” tandas pelatih asal Brasil ini.(bn)

YUTO NAGATOMO

INTER Milan harus menerima kenyataan tidak bisa diperkuat Yuto Nagatomo selama enam pekan. Setelah dilakukan tes, tim medis Nerazzurri memastikan pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera hamstring. Sebelumnya Nagatomo dikabarkan bakal menepi sampai 2 bulan. Namun Inter memprediksikan sang pemain hanya menjalani perawatan dan pemulihan hingga enam pekan ke depan. “Yuto Nagatomo telah men-

MANUEL PELLEGRINI

jalani pemeriksaan MRI di Istituto Humanitas di Rozzano,” konfirmasi resmi Inter. “Hasil tes menunjukkan dia mengalami cedera hamstring di paha kaki kanan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu enam pekan.” Kabar ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi pelatih Roberto Mancini. Namun bek asal Jepang itu diharapkan bisa pulih sebelum laga derby Della Madonnina melawan AC Milan pada tanggal 19 April mendatang. (*)

YOO JAE HOON

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Satpol PP tertibkan bangunan liar di Siantan Hulu. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Dirazia Tapi Bocor, Tak Ada Reaksi Kepolisian

Anggota DPRD Tuding THM Nakal Dibekingi Oknum Polisi Pontianak-RK. Tempat Hiburan Malam (THM) nakal di Kota Pontianak tetap saja dibiarkan nakal. Tidak ada gebrakan dari kepolisian dan Pemkot Pontianak terhadap THM yang beroperasional di luar batas waktu yang ditentukan, serta menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin bahkan memungut pajak kepada tamu atau konsumen yang datang. Belum lagi THM yang ditemukan peredaran Narkoba. Selaku pihak yang mengeluarkan izin keramaian, kepolisian tidak memberikan tindakan tegas. Bahkan ketika merazia THM diduga sering bocor. Permasalahan ini berlarut-larut dari tahun ke tahun yang tidak ada endingnya. Indikasi kuat kepolisian tidak melakukan tindakan terhadap THM nakal di Kota Pontianak. “Bahkan ada indikasi oknum polisi yang bermain atau membekingi THM nakal itu,” kata Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Syarif Ishak Ali Al Mutahar kepada Rakyat Kalbar, Rabu (11/2). Menurutnya, THM nakal yang biasa dirazia pkepolisian maupun Satpol PP sering terjadi kebocoran. Sehingga pelanggaran yang dilakukan THM di Kota Pontianak ini tidak ditemukan. “Ini diakibatkan karena adanya oknum polisi atau oknum Satpol PP yang bermain atau membekingi THM nakal itu,” ungkap Syarif Ishak. Halaman 15

TKI Asal Sambas Meninggal di Brunei

Ilustrasi. Net

KASATPOL PP BILANG KOTA PONTIANAK TERTIB ATURAN

Dijawab Tukang Ojek, THM Nakal Tak Ditertibkan Pontianak-RK. Keberpihakan Pemkot Pontianak melalui Satpol PP terhadap pengusaha besar dan menindas pengusaha kecil semakin terlihat jelas. Lagi-lagi petugas trantib menertibkan lapak pedagang kecil, sedangkan Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar aturan tidak ditertibkan.

“Ini tak adil. Satpol PP hanya membongkar lapak pedagang kecil saja. Jika memang adil, tertibkan semua bangunan, usaha serta apapun yang melanggar aturan di Kota Pontianak ini. Termasuk THM yang diberitakan nakal, itu harus ditertibkan, biar adil. Karena pemilik THM itu melakukan pelanggaran yang

berat,” kata Samori, 45, tukang ojek di Siantan Hulu, mewakili pedagang kecil di kawasan tersebut yang dibongkar Satpol PP, Rabu (11/2). Dikatakan Samori, semua pedagang kecil di daerahnya mengikhlaskan lapaknya dibongkar. Apalagi mereka sudah menerima surat peringatan satu hingga tiga

dari Pemkot Pontianak. “Kita ikhlaskan, kita terima pembongkaran ini. Namun harus adil, satu ditertibkan, semua ditertibkan. THM nakal juga harus ditertibkan,” tegasnya. Kasatpol PP Kota Pontianak Ir Haryadi S Tribowo dan anggotanya didampingi Halaman 15

TEBAS RUMPUT

TERBENTUR HELM MAYAT YANG SUDAH LAMA TERKUBUR

Ilustrasi. Net

Pontianak-RK. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak bersama KBRI Brunei Darussalam memfasilitasi pemulangan jenazah Sudarman Budang Said, warga Dusun Beringin, Kelurahan Matang Segantar, Kecamatan Teluk Keramat, Sambas. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan nomor Paspor A6586641 tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit RIPAS pada 4 Februari 2015 lalu. Menurut keterangan Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak As Syafi’i, Sudarman Budang Said bekerja di Brunei Darussalam sebagai Electrical Technical pada pengguna Tenaga Letrik (B) SDN BHD. “Penyebab kematian TKI adalah karena Unascertained (meninggal tanpa penyebab pasti). Itu menurut post mortem examination certificate yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raja Isteri Pangeran Anak Saleha, Bandar Seri Bengawan, Halaman 15

Ngabang-RK. Mayat tanpa identitas dikubur di pinggir jalan raya di kawasan Gedung Olahraga (GOR) Patih Gumantar, Desa Amboyo Inti, Ngabang. Mayat tersebut sudah menjadi tulangbelulang dan mengenakan helm serta pakaian. Mayat tersebut ditemukan Riadi, 30, saat menebas rumput di jalan raya menuju GOR Patih Gumantar, Rabu (11/2) sekitar pukul 08.00. Saat ditemukan, mayat sudah tinggal tulang belulang yang sebagiannya sudah menjadi debu dan menyatu dengan tanah. Sedangkan posisi mayat berjarak sekitar lima meter dari jalan raya.

Potensi Pencurian Kayu Tetap Tinggi Putussibau-RK. Panjangnya rentang kendali kawasan perbatasan negara (IndonesiaMalaysia) yang tidak dihuni penduduk kurang lebih 360 Km, menimbulkan potensi pencurian kayu dan sumberdaya alam (SDA) lainnya di kawasan perbatasan negara. Jajaran TNI mendorong pembangunan jalan sepanjang kawasan perbatasan untuk mengawasi tapal batas dan SDA Letkol Inf Vivin Alivianto di wilayah perbatasan. “Kalau pergeseran tapal batas mungkin tidak, tetapi kalau pencurian kayu mungkin ia. Apalagi di perbatasan negara wilayah Malaysia ada dibangun pabrik kayu,” ungkap Letkol Inf Vivin Alivianto, Rabu (11/2). Lebih lanjut mantan Danyon 644 Walet Saksi ini mengatakan, jika tidak diawasi secara ketat, bisa saja terjadi pencurian kayu. Apalagi akses menuju kawasan perbatasan negara ini sangat sulit dan rentang kendalinya sangat jauh, yakni 360 Km, tanpa dihuni penduduk, sementara potensi kehutanan di sana cukup besar. Sementara patroli sangat sulit dilakukan, karena membutuhkan waktu perjalanan lama. Halaman 15

Halaman 15 Polisi sedang membongkar kuburan mayat yang sebagian jasadnya sudah menyatu dengan tanah. ANTONIUS-RK

Warga Serahkan Tiga Senpi Aktif kepada Satgas TNI AD Pontianak-RK. Sepulang mendapat penghargaan dari Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Toto Rinanto di Makodam XII/Tpr, Satgas Pamtas Yonif 315/Grd kembali menerima tiga pucuk senjata api (Senpi) dan beberapa amunisi yang masih aktif dari masyarakat. Kapendam XII/Tpr Letnan Kolonel Inf Mukhlis mengatakan, keberhasilan Yonif 315/Grd bukan masalah mudah. Menurutnya, pengamanan Senpi dan

amunisi yang masih aktif ini merupakan hasil operasi pembinaan teritorial di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di sepanjang garis batas. “Senpi-Senpi ini baik yang laras pendek maupun panjang, didapat oleh Satgas Pamtas dari tiga pos. Yakni, Pos Klawik, Kapar dan Kantuk Asam,” jelasnya, Rabu (11/2). Dipaparkannya, Senpi laras pendek jenis revolver diserahkan warga di pos Klawik, diterima oleh Wadanpos

Sertu Mesya dan didampingi tiga anggotannya. Untuk senjata laras panjang jenis terakol dan sebutir amunisi diterima oleh Wadanpos Kapar, Serda Eri Emil Salim, beserta empat anggotanya. “Sedangkan yang satunya lagi ini bisa dikatakan luar biasa, karena orang yang memegang senjata tersebut dengan penuh kesadaran langsung menyerahkan ke Pos TNI yaitu Pos Kantuk Asam, jenis senjatanya sama yaitu jenis terakol, dan

satu amunisi aktif, diterima anggota Pos Kantuk Asam Praka Indra Handriansyah,” papar Mukhlis. Dijelaskan Mukhlis, selanjutnya untuk barang bukti Senpi tersebut, Danki SSK1, Wadanpos Kapar dan Danpos Kantuk Asam menyerahkan kepada Pasi Ops Satgas Pamtas Yonif 315/Grd. “Kini barang bukti tersebut masih diamankan di Pos Kotis Nanga Badau Satgas Pamtas Yonif 315/Garuda,” jelasnya. (oxa)

Ngaku Pejabat Polda, Bisa Luluskan Bintara dan Mutasikan Polisi

AKBP Nowo: Awas, Itu Penipuan

AKBP Nowo Winarti

Pontianak-RK. Penipuan mengatasnamakan pejabat Polda Kalbar dengan modus bisa meloloskan calon bintara maupun memutasikan anggota polisi ternyata telah terjadi. Bahkan korbannya sudah melapor ke Polda Kalbar. “Sudah ada korban-korban yang membuat pengaduan atau laporan. Namun belum secara resmi,” ungkap Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Nowo Winarti kepada Rakyat Kalbar, Rabu (11/2). Nowo menjelaskan, jajarannya sudah menerima laporan atau pengaduan korban. “Kita akan selidiki ini. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan hal ini kepada kami,” tegasnya. Dikatakan Nowo, modus yang digunakan

penipu mengatasnamakan pejabat Polda Kalbar itu, mengiming-ngiming kepada keluarga calon bintara untuk meloloskannya sebagai anggota polisi. Kemudian mengiming-imingi keluarga anggota polisi untuk mengurus kepindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. “Ini tidak ada, ini bohong. Jadi ini jelas penipuan,” ujarnya. Untungnya, Nowo mengatakan, para korban ini belum memberikan uang kepada si penipu, melainkan masih bingung. “Korban tidak sempat memberikan uang. Maka dari itu kita imbau jangan mempercayai hal ini. Karena penipu berbicara kepada korban, jika lulus atau sudah dimutasikan anggota kepolisian sesuai dengan tempat yang diinginkan, maka uang tidak kembali. Sedangkan jika lulus atau

gagal memutasikan seorang anggota polisi sesuai dengan tempat yang diinginkan, maka uang akan dikembalikan,” jelas Nowo. “Karena merasa bingung, para korban itu datang ke Polda menanyakan kebenaran dari ucapan penipu. Apalagi yang menelepon para korban itu mengatasnamakan pejabat Polda Kalbar,” imbuhnya. Nowo mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kalbar untuk tidak mempercayai penelpon yang mengaku dan mengatasnamakan pejabat Polda Kalbar. Apalagi mengaku bisa meluluskan calon bintara sebagai polisi atau bisa memutasikan polisi sesuai dengan permintaan keluarga si polisi itu sendiri. Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

29 Perusahaan Terdaftar di Kubu Raya Kubu Raya. Sebanyak 29 perusahaan perkebunan yang terdaftar di Kabupaten Kubu Raya. Data tersebut disampaikan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) kepada Komisi I DPRD Kubu Raya. “Ada 29 perkebunan yang terdaftar, namun tiga diantaranya masih melengkapi perizinan. Itu yang diberikan dari BPMPT. Selanjutnya, kami akan terus melakukan penelusuran untuk mengecek langsung ke lapangan, karena di Kubu Raya tidak hanya 29 perusahaan, tetapi ratusan,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin di ruang kerjanya, Rabu (11/2). Janal mengatakan, rapat kerja juga membahas masalah perizinan, baik perusahaan perkebunan maupun perusahaan yang bergerak di bidang lain. “Dari jumlah yang melengkapi data, ada satu yang diberi SP3 karena lahan itu masih sengketa, sehingga mempunyai sedikit kendala dalam proses pengajuan,” katanya. Disinggung mengenai SPBU yang tidak mempunyai izin, Jainal mengatakan, SPBU tidak beroperasi karena harus melengkapi perizinan dari Dinas Cipta Karya dan BLH. “SPBU itu sudah ada IMB sementara, sehingga tidak bisa beroperasi. Begitu juga dari BLH, mereka belum mengantongi,” paparnya. Jainal menegaskan, sebelum surat rekomendasi terbit, pengeloa SPBU masih melakukan perbaikan, baik jalan maupun trotoar yang menuju ke arah SPBU. “Untuk itu Pemkab harus bersikap tegas terhadap masalah ini, jangan sampai setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di Kubu Raya tidak memiliki izin sama sekali, karena kondisi ini akan merugikan daerah,” ungkapnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, semua perizinan yang dipersyaratkan Pemkab untuk membangun SPBU, haruslah dipenuhi pihak perusahaan. Komisi I juga akan meminta semua pihak yang berkepentingan dalam kasus ini agar segera bersikap. “Kami juga tidak menginginkan kedepannya akan timbul masalah, terkait masalah perizinan. Jika SPBU tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka pihaknya akan merekomedasikan untuk melakukan penutupan,” tegasnya. (sul)

Ilustrasi.

NET

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Februari 2015

Jalan Diblokir, PT BPK Hentikan Aktivitas Sementara DPRD Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Kubu Raya. Pemblokiran jalan yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang berimbas berhentinya aktivitas PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK). Apalagi perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat hingga kini belum menemukan titik terang. Anggota Komisi III DPRD Kubu Raya, Nelly Leoni mengungkapkan, aksi pemblokiran jalan akses perusahaan menjadi puncak kekesalan masyarakat. Pasalnya, sejak dua tahun lalu masyarakat telah mendesak perusahaan agar membangun jalan. “Saya tidak menyalahkan permintaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut, boleh-boleh saja masyarakat mengajukan pembangunan jalan, toh jalan itu digunakan seluruh warga yang melintasinya,” jelas Nelly saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Rabu (11/2). Politisi PDIP itu men-

Nelly Leoni. ARY SANDY

gatakan, jika memang PT BPK tidak merasa dirugikan dengan pembangunan jalan tersebut, maka DPRD mengharapkan sumbangsih perusahaan terhadap masyarakat sekitar. “PT BPK belum menyanggupi, dan baru merapatkan dengan seluruh unsur pimpinan pemegang saham. Pemkab dan DPRD juga telah memfasilitasi perusahaan dan masyarakat dalam permasalahan ini. Tentu akan kita lihat terus bagaimana perkembangannya,” terang Nelly. Ia juga mengapresiasi sikap masyarakat yang tidak melakukan aksi anarkis, tapi hanya memblokir jalan. “Pemblokiran jalan berimbas terhadap aktivitas perusahaan yang secara otomatis meliburkan buruh untuk sementara waktu. Hal itu juga merugikan masyarakat yang bekerja sebagai buruh di perusahan tersebut,” ujarnya. Legislator Dapil Kecamatan

Ambawang dan Kuala Mandor B itu mengimbau, masyarakat yang saat ini sedang memperjuangkan pembangunan jalan, jangan sampai mengorbankan masyarakat lain. Sebab, berhentinya operasional perusahaan juga merugikan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat. “Pemkab dan DPRD juga membantu masyarakat dan pihak perusahaan agar permasalahan ini cepat selesai, dan tuntutan masyarakat segera terpenuhi,” jelasnya. Bahkan, DPRD Kubu Raya telah pasang ‘badan’ untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Makanya, ia mengimbau masyarakat agar bersabar, dan memberikan kesempatan perusahaan untuk kembali beroperasi sambil melakukan upaya-upaya preventif. “Berhentinya operasional perusahaan tentu membuat karyawan tidak mendapatkan upah,” tambah Nelly. (asy)

Pemkab Siap Laksanakan RTRW Kubu Raya Kubu Raya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya yang telah diusulkan sejak tahun 2008, akhirnya mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan pemerintah pusat. Pemkab Kubu Raya pun siap melaksanakan RTRW tersebut. “Draft itu kemudian dibahas lagi bersama legislatif, dan akan disahkan menjadi Perda. Lamanya RTRW Kubu Raya disetujui, karena masih banyak kelengkapan dokumen yang mesti dipenuhi dalam penyu-

sunannya, serta menyesuaikan dengan provinsi dan pusat,” kata Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus kepada wartawan ditemui usai Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi di DPRD Kubu Raya terhadap Raperda RTRWK, Rabu (11/2) pagi. Dokumen yang menjadi persyaratan RTRW Kabupaten Kubu Raya, lanjut Hermanus, sudah dilengkapi sehingga mendapat rekomendasi dari Pemprov maupun pusat. “Maka kita membahasnya lagi dengan legislatif untuk disahkan menjadi sebuah Perda. Mudah-mu-

dahan tanggal 18 Maret sudah disahkan,” kata Hermanus. Dikatakan Hermanus, Perda RTRW sangat penting sebagai landasan Pemkab Kubu Raya melaksanakan pembangunan daerah. Sehingga memiliki kepastian hukum dalam pelayanan membangun di sebuah kawasan. “Drafnya masih bersifat umum, namun masih perlu dibahas dan dikaji kembali bersama legislatif terkait rencana detailnya. Salah satunya penetapan sebuah kawasan atau zona, misalnya di Jalan A Yani akan disinkronkan dengan

provinsi,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suprapto mengingatkan, pembahasan RTRW harus dilakukan penuh ketelitian, sehingga hasilnya tidak tumpang tindih. “Pansus maupun tim dari eksekutif nantinya harus langsung turun ke lapangan. Tidak hanya melihat dan membaca peta saja, karena dalam RTRW ini peruntukan dan kegunaannya sesuai dengan kebutuhan, agar tidak terjadi tumpang tindih,” katanya. Apabila kawasan itu sudah

dibangun, namun bertolak belakang dengan RTRW yang disusun, maka Suprapto menyarankan solusinya harus dimusyawarahkan tanpa membongkar maupun memindahkannya. Ia mencontohkan di kawasan Jalan A Yani, Pemprov Kalbar sudah menetapkan Perda Kebisingan atau KKOP, maka harus diikuti. “Karena sudah banyak dibangun pertokoan, maka tinggal disesuaikan. Begitu pula kawasan perkantoran seperti di A Yani III, harus disesuaikan dan dikaji secara teliti,” pungkasnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Layak Struktur Sendiri Potensi bidang pertambangan di Kabupaten Mempawah cukup potensial. Agar pengelolaan bidang itu lebih maksimal, maka pertambangan perlu dibentuk struktur tersendiri menjadi badan atau kantor. Jika terealisasi, Sudianto Nursasi SH diyakini pertambangan akan memberikan income yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Selama ini bidang pertambangan masih bergabung dengan Dinas Perindagkoptamben. Apabila tidak lepas dari Dinas Perindagkoptamben, maka jangan harap bidang pertambangan bisa berkembang dengan maksimal. Makanya kita menyarankan Bupati agar menjadikan bidang pertambangan menjadi kantor atau badan sendiri,” nilai Ketua Front Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR) Mempawah, Sudianto Nursasi SH, Rabu (11/2). Menurut Sudianto, salah satu alasan mendasar perlunya pemisahan struktur pertambangan dilihat dari besarnya potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Mempawah. Mulai dari galian C, penambangan pasir, batu dan sumber daya lainnya perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertambangan. “Sektor pertambangan kurang mampu berkembang dengan maksimal lantaran tidak bisa membuat kebijakan atau kewenangan tersendiri. Apabila telah dibentuk menjadi struktur sendiri, kita optimis pertambangan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk PAD Kabupaten Mempawah dimasa mendatang,” pendapatnya. Apalagi, timpal Sudianto, dalam waktu dekat PT Antam akan memulai aktivitas pertambangan di Kecamatan Sungai Kunyit. Sehingga Pemkab perlu fokus dan serius dalam menangani sektor pertambangan. Sehingga, hasil pengelolaan tambang di Kabupaten Mempawah bisa lebih maksimal. “Jangka panjangnya, pengelolaan pertambangan akan mendukung kemajuan Pelabuhan Internasional di Sungai Kunyit. Karena, kita membutuhkan pembangunan sektor hilir dan hulu dengan seimbang. Nah, kita berharap hasil-hasil pertambangan nanti bisa menjadi penyumbang komoditi terbesar,” harapnya. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Sudianto memasyikan tidak perlu diragukan. Pemkab Mempawah memiliki SDM yang handal di bidang pertambangan. Jika perlu, pemerintah daerah dapat mengirim pegawai-pegawai baru untuk mengikuti diklat atau pelatihan di bidang tersebut. “SDM bidang pertambangan yang ada saat ini sudah cukup berkualitas. Namun, tidak ada salahnya jika sejak awal dipersiapkan SDM-SDM baru untuk regenerasi pengelolaan bidang pertambangan dimasa mendatang. Kita minta Bupati dapat merealisasikan pemisahan struktur pertambangan,” pungkasnya. (fia)

Februari, Penderita HIV/AIDS 254 Orang

Terbesar di Sungai Pinyuh dan Terusan Mempawah. Penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Mempawah semakin mengkhawatirkan. Hingga Februari 2015, tercatat jumlah penderita penyakit mematikan itu sebanyak 254 orang. Kecamatan Sungai Pinyuh dan Kelurahan Terusan disebut sebagai daerah terbesar penderita HIV/AIDS. “Para penderita HIV/AIDS ini tersebar di 27 desa di Kabupaten Mempawah. Dari 254 penderita, 50 orang diantaranya telah meninggal dunia. Selama Februari belum ada tambahan penderita. Namun, selama Januari lalu tercatat ada lima penderita baru yang terjaring,” ungkap Konselor HIV/AIDS RSUD dr Rubini Mempawah, Cempaka Sandra Sari, rabu (11/2). Menurut dia, salah satu faktor yang menyebabkan sulit-

nya mendeteksi keberadaan penderita HIV/AIDS lantaran kurangnya kesadaran dari si penderita untuk memeriksakan diri kepada petugas. Hal itu cenderung dikarenakan beban mental si penderita yang merasa malu dengan penyakit tersebut. “Jika tidak segera mendapat penanganan medis yang tepat, maka sangat beresiko terjadinya kematian. Makanya, apabila kesadaran untuk memeriksakan diri kurang, maka kita khawatir tingkat kematian akibat penyakit ini akan semakin bertambah,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Mempawah, Westi Anas mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran penyakit mematikan itu. Salah satu-

nya dengan memberikan pengetahuan tentang cara hidup sehat bagi penderita HIV/AIDS melalui kelompok Warga Peduli AIDS (WPA). “Dari 27 desa di Kabupaten Mempawah yang menjadi daerah infeksi HIV/AIDS, kita sudah membentuk kelompok WPA di 15 desa. Setiap desa ada 30 orang anggotanya. Saat ini, penderita HIV/AIDS terbesar berada di Kecamatan Sungai Pinyuh dan Kelurahan Terusan,” bebernya. Terkait keberadaan WPA, Westi menerangkan, tugasnya untuk memberikan pengetahuan tentang tata cara hidup sehat dan pengetahuan terkait penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Dalam praktiknya, para anggota WPA merupakan pimpinan dari semua unsur dan kalangan, termasuk tokoh masyarakat, agama, pengurus Rt dan elemen

lainnya. “Kepedulian masyarakat terhadap HIV/AIDS sangat dibutuhkan untuk menekan angka penderita penyakit itu sendiri. Walaupun secara data sudah ditemukan angka pastinya, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang terinfeksi namun belum terdata. Kebanyakan mereka takut dan malu untuk memeriksakan diri mereka ke VCT,” duganya. Di lain pihak, Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana menyebut, faktor yang menyebabkan banyaknya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Mempawah bukan semata-mata berasal dari daerah sendiri. Melainkan banyak yang datang dari daerah luar yang masuk ke daerah Mempawah, hingga terjadilah proses penyebaran dan penularan. “Mempawah ini merupakan

daerah lintasan yang strategis di Kalbar. Kita berada di pertengahan antara Kota Singkawang dan Pontianak, makanya daerah ini sangat rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS,” pendapatnya. Ramlana mengatakan, dalam upaya meminimalisir penyebarluasan HIV/AIDS, maka KPA telah mencanangkan suatu gerakan untuk turun langsung ke masyarakat. Melalui gerakan itu, diharapkan tingkat penyebaran penyakit mematikan itu dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat maupun penderita. “Pemerintah daerah sangat mendukung penuh gerakan ini. Bahkan, pemerintah daerah telah mengucurkan dana sebesar Rp 100 juta untuk membiayai penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Mempawah,” tukasnya. (fia)

Polres Pontianak Gelar Crime Justice Sistem Gathering Mempawah. Guna mempererat komunikasi antar instansi untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum di wilayah kerjanya, Polres Pontianak menggelar kegiatan Gathering Bersama Kejari, Lapas, Pengadilan Agama dan Disperindagkoptamben Mempawah, Rabu (11/2) pagi di Mapolres Mempawah. Pertemuan antar instansi penegak hukum itu bertajuk “Crime Justice Sistem Gathering, Satukan Hati Untuk Mengabdi”. Kapolres Pontianak, AKBP Suharjimantoro dalam sambutannya menegaskan, hukum merupakan panglima tertinggi. Karena, tidak

ada suatu pihak pun yang kebal terhadap hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran, maka akan berhadapan dengan hukum. Baik itu pejabat tertinggi maupun aparat penegak hukum itu sendiri. “Tidak ada toleransi bagi siapapun yang melanggar hukum. Baik pejabat, aparat penegak hukum dan masyarakat, semuanya akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini,” tegas Kapolres. Melalui kegiatan tersebut, Kapolres berharap, mampu mewujudkan penegakan hukum yang maksimal di masyarakat.

Sehingga di wilayah kerja Polres Pontianak mampu mencapai zero crime, zero pungutan. Hal itu bisa dilakukan apabila seluruh fungsi sudah berjalan baik sebagaimana mestinya. “Untuk mencapai tujuan itu, maka perlu dilakukan evaluasi setiap enam bulan sekali. Jika di masyarakat masih ada kejadian, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Sabhara perlu kita evaluasi kinerjanya. Hal ini sangat penting supaya fungsi penegakan hukum dapat terkontrol dengan baik,” pendapatnya. Lebih jauh, Kapolres menceritakan, ada beberapa fungsi yang selalu dianggap menjadi tempat

‘basah’ di Kepolisian, yakni Serse dan Lantas. Namun, sekarang semua fungsi di Kepolisian sama saja, tidak ada bedanya. Jadi, semua fungsi harus maksimal kinerjanya dalam melakukan penegakan hukum. “Memaksimalkan fungsi jajaran tersebut, sebagai pendukung dari kegiatan yang digelar bersama instansi penegak hukum lain. Sehingga seluruh penanganan kasus dapat berjalan dengan lengkap melalui koordinasi yang sudah terbangun dengan baik,” ujarnya. Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Bambang Setyadi mengapresiasi

kegiatan yang dilaksanakan Polres Pontianak. Sebab, Bambang menilai kegiatan seperti itu bisa meningkatkan kerjasama dalam sistem penegakan hukum. “Selama ini koordinasi yang dibangun Kejaksaan dan Kepolisian dalam penegakan hukum sudah baik. Hanya saja, seringkali pihak penyidik kurang koordinasi dengan jaksa kami. Nah, ini yang mulai saat ini kita akan perbaiki. Supaya tidak ada lagi yang namanya P-18 dan P-19. Karena sebenarnya kalau hanya kurang sedikit-sedikit bisa diselesaikan melalui koordinasi kedua pihak,” singkatnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara

Kamis, 12 Februari 2015

Perjalanan Dinas Gunakan APBD

Cakap Alang Rapat Pembahasan Reses Anggota DPRD KKU SUKADANA. Anggota DPRD yang terdiri dari 18 anggota yang hadir mengadakan rapat pembahasan rencana reses yang sudah memasuki jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah. Jadwal yang disusun tersebut mengharuskan pada tanggal 11 – 15 Pebruari 2015 anggota DPRD harus menjalankan reses. Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD. Maka dalam beberapa tahun belakangan telah terjadi beberapa kali perubahan regulasi.PP 1/2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di diganti menjadi PP 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan PP 25/2004 direvisi menjadi PP 53/2004 serta sekarang yang masih berlaku PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 25(e) PP 1/2001 DPRD mempunyai kewajiban: memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Selanjutnya , Pasal 36 (f ) PP 25/2004 menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban: menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanluti aspirasi masyarakat; Dan Pasal 55 PP 16/2010, Badan Anggaran mempunyai tugas: memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Jadi pada prinsipnya sejak awal sudah ada tugas DPRD terkait dengan aspirasi masyarakat. Yang dalam hal ini lazim disebut Reses. Penjaringan aspirasi masyarakat memang tidak ditegaskan bahwa itu harus DPRD yang melaksanakan, tetapi Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD saat menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD. Reses DPRD setahun dilaksanakan 3 kali setahun. Hal ini disinkronkan dengan penyusunan RKPD induk dan perubahan sehingga hasil reses bisa diakomodir dalam program dan kegiatan baik APBD Induk mapun perubahan. Jadi untuk reses pertama diakomodir pada RKPD tahun anggaran berikutnya dan reses kedua diakomodir pada tahun anggaran berjalan. Dan reses ketiga diakomodir pada RKPD tahun berikutnya. Reses merupakan salah satu tugas Anggota DPRD dalam menampung aspirasi yang berkembang terhadap kebutuhan seluruh elemen masyarakat. “Jadi reses merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh wakil rakyat, sekaligus merupakan juga tugas konstitusional dari anggota DPRD,” kata M. Sukardi SE. MM. Selaku pimpinan pada rapat pembahasan Reses (selasa 10/2). Masa reses pada dasarnya adalah waktu atau masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan aktivitas kerja di Ruang Gedung DPRD. Pelaksanaan masa reses mengikuti masa persidangan, jika dalam setahun ada tiga masa Sidang DPRD Kabupaten Kayong Utara, maka reses yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun. (lud)

Dibayar Sesuai Kebutuhan SUKADANA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat ini telah menentukan agar perjalanan dinas melalui anggaran belanja pemerintah daerah (misalnya APBD), berdasarkan kebutuhan nyata atau sistem at cost (berdasarkan biaya). Uang yang diterima pegawai yang melakukan tugas perjalanan dinas akan diberikan setelah yang bersangkutan melampirkan bukti perjalanan berupa tiket transportasi, tiket hotel, transportasi lokal, dan biaya akomodasi lainnya. Pemberlakuan perjalanan dinas dengan menggunakan sistem at cost ini telah berlaku di Kabupaten Kayong Utara (KKU) dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 26 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai tidak tetap. Kemudian Keputusan Bupati Kayong Utara nomor 550/DPPKAD-D/XII/2014 tentang Standar Satuan biaya perjalanan Dinas

bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap tahun anggaran 2015. Perbup dan Keputusan Bupati Kayong Utara itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2011 (Permendagri 11/2011) tentang pedoman perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Dalam negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota DPRD. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 113/ PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Mengacu juga, Permenkeu 53/PMK.02/2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015. Sistem at cost ini berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan Lumpsum, dimana jika ada kelebihan pembayaran dari negara kepada yang bersangkutan tidak dikembalikan. Dan inilah yang menjadi keuntungan

atau saving pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Dalam konteks perjalanan dinas, pengaturannya harus sesuai standar karena pendekatannya adalah at cost. Pengertian at cost adalah biaya yang dalam penggunaannya harus berdasarkan kebutuhan riil ataupun sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah. Adapun yang masuk kategori at cost, meliputi transportasi keberangkatan dan kepulangan, serta akomodasi penginapan selama berdinas. Selain itu termasuk dalam kategori uang harian yang dikenal dengan istilah Lumsump. Pengertian uang harian tersebut adalah uang yang istilahnya untuk menghindari ketika nanti di perjalanan ada hal-hal yang sifatnya darurat untuk operasional. Misalnya keperluan transportasi lokal. Uang harian ini meliputi uang saku, uang makan minum serta uang transportasi lokal, uang harian inilah yang termasuk dalam istilah Lumpsum itu. Dalam Keputusan Bupati ten-

tang standar satuan biaya perjalanan dinas terdapat perbedaan besaran jumlah, baik dari biaya penginapan, biaya uang harian, biaya uang representasi, biaya sewa kendaraan serta biaya sewa taksi. Biaya uang Representasi hanya diberikan kepada Bupati/ Wakil Bupati, DPRD, dan Pejabat Eselon II saja. Sebagai contoh satuan biaya penginapan perjalan dinas luar daerah yang ditentukan berdasarkan batas tertinggi. Jika perjalanan dinasnya ke pontianak, Bupati/ Wakil Bupati mendapat biaya sebesar Rp2,4 juta, DPRD dan Pejabat Eselon II sebesar Rp1,130 juta. Sedangkan Pejabat Eselon III, Eselon IV Golongan I dan II, serta Pegawai Tidak Tetap dan Staf Ahli DPRD, berada di bawahnya. Variatifnya biaya perjalan dinas yang selama ini banyak menimbulkan diskriminasi di daerah dan juga dianggap publik sebagai pemborosan membuat pemerintah pusat mengeluarkan peraturan kembali tentang pedoman penyusunan APBD, agar penggunaanya

lebih efektif dan efisien. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi dengar pendapat antara legislatif dan eksekutif, pihak eksekutif diwakilkan Kepala DPPKAD KKU, mengenai pedoman perjalanan dinas tersebut. DPRD mempertanyakan perbedaan besaran biaya perjalanan dinas antara legislatif dan eksekutif, terutama Bupati dan Wakil Bupatinya. Menurut DPPKAD standar besaran biaya perjalanan tersebut memang merupakan acuan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Patut diduga, selama ini perjalanan dinas menjadi sebuah persoalan “penghasilan tambahan” bagi para legislatif dan eksekutif baik tingkat pusat maupun daerah. Hampir setiap tahun selalu dilakukan pembenahan atau perubahan perundang-undangan tentang hal itu, guna mencari suatu formula yang benar-benar efektif serta efisien bagi pengeluaran negara maupun daerah. (lud)

Badan Kehormatan Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD SUKADANA. Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Banyak tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik.

Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD har us lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinnya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan externalsedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadap anggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggungjawabkan dan tidak melakuan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tetang pemerintah Daerah menempatkan

Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan Daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif ) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemda dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik. Hubungan yang baik tersebut harus terus dibina, sehingga rakyat bisa mempercayai kedua belah pihak. Terutama DPRD yang merupakan Wakil Rakyat dalm menyuarakan keinginan rakyat. Kepercayaan ini tentunya bisa diapatkan dengan pelaksanaan kinerja anggota yang maksimal. Salah satunya me-

lalui penerapan kode etik yang mampu menggambarkan citra anggota DPRD di mata publik. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibentuklah Badan Kehormatan (BK). Peranan Badan Kehormatan ini sangat penting karena menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Demikian pula halnya dengan DPRD Kabupaten Kayong Utara yang saat ini sedang melakukan penyusunan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan. Draft Penyusunan tersebut disampaikan Ketua Badan Kehormatan H. M. Rawi Naim pada Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan DPRD tentang tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD KKU pagi hari di ruang sidang Gedung DPRD. Bertin-

dak sebagai Pimpinan Rapat M. Sukardi SE. MM. Rapat dihadiri sebanyak 18 anggota DPRD yang mana menurut Pasal 81 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD KKU nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib DPRD KKU telah memenuhi Quorum. Rapat tersebut hanya berjalan sebentar karena semua anggota sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) antara Badan Kehormatan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga hanya kedua badan inilah yang nantinya membahas tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan. Selain itu pada siang harinya akan diadakan kembali rapat paripurna mengenai pembahasan Reses anggota DPRD ke masingmasing daerah pemelihannya. (lud)

Metro KETAPANG

Dewan: UN Bukan Lagi Hakim Kelulusan Singkawang. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah memutuskan Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi satu-satunya standar kelulusan. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari DPRD Kota Singkawang. “Menurut saya, UN bukan satu-satunya standar kelulusan itu bagus,” kata Tasman SPd, Anggota Komisi III, Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Singkawang ditemui di tempat kerjanya, baru-baru ini. Mantan guru, Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan ini menjelaskan, setiap kebijakan dalam sistem pendidikan tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang. “Sistem apapun tentu sudah dikaji sedemikian rupa,” kata Tasman. Demikian pula dengan kebijakan yang tidak lagi menjadikan UN sebagai satu-satunya standar kelulusan tersebut. “UN ini memang sangat menakutkan bagi anak-anak didik. Kalau yang sudah siap mungkin tidak masalah,” ujar Tasman. Menurut dia, salah satu pertimbangan pemberlakuan kebijakan seperti pada era sebelum 1975 ini, mungkin lantaran kondisi anak didik saat mengikuti UN itu belum tentu sama dengan ketika hari-hari belajar biasanya, baik fisik maupun mentalnya. “Bisa saja anak yang sebelumnya pintar sejak semester pertama, ketika UN tiba-tiba kesehatan terganggu, sehingga konsentrasinya tidak baik. Lalu nilai UN-nya jeblok, maka tidak akan lulus. Jadi kalau sudah begini, UN tersebut seperti algojo,” kata Tasman. Belum lagi melihat kondisi mental siswa yang menghadapi UN, lantaran tertekan dan didera ketakutan, membuatnya tidak dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya ketika UN. “Makanya menurut saya bagus kalau UN ini bukan satu-satunya standar kelulusan, tetapi ada indikator lainnya,” jelas Tasman. Dengan adanya indikator lainnya tersebut, kata Tasman, tentunya kelulusan anak didik diserahkan ke sekolah masing-masing. “Ini juga bagus, karena sekolah tentunya memiliki catatan tersendiri tentang anak didiknya, baik dari segi kognitif, efektif maupun psikomotoriknya,” jelasnya. Tetapi Tasman mengingatkan, agar pihak sekolah memberikan penilaian secara objektif. Jangan hanya karena mengejar target lulus 100 persen, lalu mengabaikan indikator-indikator kelulusan. “Jangan hanya mengejar kuantitas, lantas mengabaikan kualitas. Kalau anak didik asal lulus, maka inteleknya semu,” ujarnya. Tasman menilai, pihak sekolah tidak perlu malu kalau angka kelulusan anak didiknya rendah. “Tidak perlu malu kalau anak didik yang lulus hanya 50 persen misalnya. Seharusnya ini menjadi cambuk, menjadi tantangan pihak sekolah. Terpenting yang lulus dari sekolah tersebut lebih berkualitas, dan bisa berkompetisi dengan negara lain. Jadi bukan berkompetisi dengan daerah lain saja, tetapi juga negara lain,” paparnya. Bagi anak didik, kata Tasman, UN tidak lagi menjadi satu-satunya standar kelulusan ini mengharuskan mereka lebih berhati-hati, karena indikator kelulusan menjadi lebih banyak. “Jadi tidak bisa lagi belajar hanya ketika menjelang UN,” ingatnya. Dengan kebijakan ini, Tasman optimis, kualitas kelulusan akan lebih baik dari sebelumnya. Asalkan, pihak sekolah tetap pada koridornya dalam menentukan kelulusan anak didiknya. (dik)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Christiandy akan Buka Festival Imlek dan Capgome Singkawang. Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015 di Stadion Kridasana, Rabu (18/2) malam, rencananya dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM. “Rencana sementara Imlek dan Capgome akan dibuka Wagub,” ungkap Anewan AMd, Tim Seksi Acara Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015 ditemui di Stadion Kridasana, Rabu (11/2). Anewan mengungkapkan, beberapa kegiatan telah disiapkan untuk menyemarakkan malam pembukaan tersebut, diantaranya pertunjukan Wushu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mulia dan Tarian Kolosal NKRI dari Sanggar Simpur. “Untuk tarian kolosal melibatkan 36 penari dan 24 penata serta pemain musik. Jadi total personel yang terlibat dalam tarian tersebut mencapai 60 orang,” jelas Anewan. Selain itu, kata Anewan, Perkumpulan Musik Pat Jim Pan atau Delapan Dewa dari Yayasan Maetriya juga akan tampil. Demikian pula halnya dengan paguyuban-paguyubab atau sanggar tari di Kota Singkawang. Terpisah, Koordinator Acara Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015, Johnny Sun membenarkan rencana kehadiran Wagub Christiandy. “Tetapi ini rencana awal, kita belum mendapatkan kepastian tentang kehadiran beliau,” singkatnya. (dik)

Ilustrasi/Ist

Bandara Rahadi Oesman Terendam Air Ketapang. Hujan deras yang mengguyur Kota Ketapang beberapa hari terakhir ini membuat sebagian ruas di area Bandara Rahadi Oesman Ketapang terendam air.Kepala Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Usdek Luterman membenarkan genangan air di beberapa titik lokasi bandara. “Ini akibat hujan deras yang mengguyur Ketapang sejak

Senin (9/2) malam,” kata Usdek, Rabu (11/2). Kondisi diperparah dengan sempitnya saluran air. Usdek mengaku, kondisi seperti ini kerap kali terjadi ketika hujan deras mengguyur lokasi Bandara. Ia pun mengaku kewalahan dalam menangani persoalan tersebut, agar tidak mengganggu jadwal penerbangan dan tidak membahayakan keselamatan para pen-

umpang. “Tiap kali hujan deras, pasti terendam,” keluhnya. Untuk menanggulangi persoalan tersebut kata Usdek, pihaknya sementara ini hanya membangun saluran sendiri, walaupun memang tidak bisa maksimal, sehingga ketika hujan deras dalam waktu yang lama Bandara tetap terendam air. “Jadi kita minta drainase atau saluran air yang ada di desa Ka-

linilam khususnya daerah Bandara diperbaiki, karena yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung debit air hujan, kita minta diperhatikan supaya Bandara tidak terendam lagi,” katanya. Sementara, Iwan, penjaga VIP Bandara Rahadi Oesman mengatakan, hujan deras yang turun sejak malam hingga subuh hari membuat beberapa titik di Bandara Rahadi Oesman ter-

genang air. Menurutnya, area yang tergenang air seperti di pintu masuk VIP, parkiran pesawat, Area menuju Menara Kontrol Pesawat, halaman kantor kepala bandara dan halaman kantor BMG. “Hujan turun deras menggenangi beberapa titik lantaran lambat surutnya air karena saluran drainase tidak maksimal,” pungkanya (Jay)

Melawi Membangun Laboh Ju

Masih Banyak Perusahaan Tak Patuhi K3 Nanga Pinoh-RK. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Melawi, Priscilla mengatakan, masih banyak perusahaan di Kabupaten Melawi yang disinyalir belum mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Padahal K3 dalam sebuah pekerjaan di perusahaan diwajibkan supaya bisa diutamakan. “Kita terus melakukan sosialisasi dan mengimbau perusahaan agar mematuhi ketentuan K3 tersebut. Hal itu agar ada perlindungan hak atas seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan itu,” ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Melawi, Priscilla disela-sela mempersiapkan ramah tamah usai apel peringatan K3 di pendopo rumah jabatan Bupati Melawi, Selasa (10/2). Lebih lanjut, Priscilla menegaskan, akan mengenakan sangsi administrasi apabila kedapatan sebuah perusahaan mengabaikan tenaga kerja yang terkena kecelakaan. “Sanksinya berupa administrasi maupun teguran-teguran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” ungkapnya. Priscilla menekankan, kepada perusahaan harus memahami sebuah situasi serta peralatan apa saja yang dipergunakan. Agar sebelum melaksanakan kerja bisa memberikan pelatihan dan pembelajaran terhadap tenaga kerja terkait. “Khususnya operator-operator alat berat. Mereka harus diberi bimbingan supaya tidak terjadi kecelakaan. Sebab banyak sekali kecelakaan karena tidak memahami. Selain itu juga, jika ada karyawan perusahaan yang sakit, perusahaan wajib membawanya berobat. Sebab dalam aturannya perusahaan harus memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Priscilla juga mengingatkan, kepada serikat buruh atau pekerja supaya terus pro aktif. Sebab serikat buruh ini sebagai fasilitator penghubung antara perusahaan dan karyawan. “Harus pro aktif melakukan pengawasan terhadap K3 karyawan di perusahaan-perusahaan,” paparnya. Sementara itu, secara terpisah, Ketua Badan Sosial Pemadam Bahaya Kebakaran (BS-PBK) Kabupaten Melawi, Feby Tio selaku lembaga sosial yang berada di bawah yayasan, yakni pihaknya selaku berhati-hati dalam bekerja. Namun kadang kala, keterpaksaan untuk melakukan tindakan penyelamatan yang justru membahayakan individu tenaga BS PBK. “Kita lembaga pemadam kebakaran di bawah yayasan yang satu-satunya selalu membantu dan memadamkan bahaya kebakaran. Kita berharap pemerintah bisa memperhatikan kita. Yakni dengan memberikan asuransi kepada anggota BS-PBK. Sebab selama ini anggota BSPBK tidak dibekali asuransi di dalam melakukan pemadaman kebakaran. Kalau dari yayasan tidak ada maka dari itu kita harapkan pemerintah bisa memperhatikan itu,” paparnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Februari 2015

Dukungan Pupuk Melawi Luar Biasa Nanga Pinoh-RK. Dukungan pemerintah untuk petani sangat luar biasa. Ribuan ton disiapkan untuk Rencana Usulan Kelompok (RUK) yang merupakan bantuan pupuk gratis. Ditambah lagi via Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tak lain pupuk adalah bersubsidi. Semestinya pertanian di Kabupaten Melawi bisa maju. “Untuk pupuk yang dikeluarkan berdasarkan Rencana Usulan Kelompok (RUK), yakni NKP, UREA dan organik. Pemberian bantuan itu dihitung per hektar. NPK per haktarnya 100 kilogram, UREA juga 100 kilogram per haktar. Untuk organik itu 6 liter per hektar,” paparnya. Kepala Bidang (Kabid) Pertanian Distankannak Kabupaten Melawi yang didampingi Kasi Tanaman Pangan dan Holtikultura Distankannak Kabupaten Melawi, Syahroni, ditemui di ruan-

gan kerjanya, kemarin. Lebih lanjut dijelaskannya, jumlah lahan yang diajukan oleh 130 kelompok tani di Distankannak Kabupaten Melawi seluruhnya berjumlah1500 hektar. Jadi rinciannya 100 kilogram pupuk NPK dikalikan 1500 hektar jumlahnya sebanyak 150 ton. Begitu juga pupuk urea sebanyak 150 ton. Sedangkan pupuk organik sebanyak 9000 liter. “Dari 130 kelompok itu lahannya bervariasi. Jadi pengajuannya paling minimal 10 hektar dan yang paling banyak sampai 20 hektar. Prosedur penyerahan bantuan itu disalurkan ke rekening kelompok tani masing-masing. Jadi sebelumnya kelompok tani di minta membuatkan rekening kelompok. Kemudian dananya langsung masuk ke rekening kelompok masing-masing dan dikelola oleh kelompok masingmasing,” timpalnya. Bantuan-bantuan itu diharap-

kan bisa membantu mengembangkan usaha pertanian di Kabupaten Melawi. Sehingga dengan demikian maka diharapkan hasil produksi pertanian Melawi juga bisa terus meningkat. “Bantuan-bantuan pupuk itu masuk dalam program optimasi. Yang tujuannya untuk mengoptimalkan lahan-lahan pertanian di Kabupaten Melawi. Sehingga bisa terhindar dari hama dan terjadi peningkatan produksi pertanian para kelompok tani tersebut,” ujarnya. Sementara untuk petani yang lahannya tidak sampai 10 hektar, biasa membeli pupuk bersubsidi di tingkat pengecer yang ada di Kabupaten Melawi. Pupuk bersubsidi untuk pertanian itu ada 4 jenis. Yakni, Urea, SP-36, NPK, Z.A, NPK dan Organik. Pupuk–pupuk bersubsidi itu masuk Melawi melalui 4 distributor. Yakni, CV Alam Raya Lestari, CV Universal Prima Indo Mandiri,

CV Inkoptan dan CV Agro Prima Lestari. Prosedur untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini menggunakan Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan ke penyuluh pertanian serta diketahui kepala desa setempat. “Kemudian RDKK itu diusulkan ke pengecer yang berada di bawah 4 distributor itu. Supaya bisa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” terangnya. Kuota setiap jenis pupuk bersubsidi itu juga berbeda sekaligus berbeda sektor kebutuhannya. Tahun lalu, untuk pupuk urea sektor tanaman pangan berjumlah 827 ton. Di sektor holtikultura sebanyak 77 ton, sektor peternakan 39 ton serta sektor perikanan budi daya sebanyak 48 ton. Untuk jenis pupuk SP-36, sektor tanaman pangan 600 ton,

holtikultura 27 ton, peternakan 23 ton dan sektor perikanan budi daya 50 ton. Jenis pupuk ZA pada sektor tanaman pangan sebanyak 183 ton, sektor holtikultura 12 ton dan peternakan 5 ton. Untuk perikanan tidak ada. Untuk jenis pupuk NPK, sektor tanaman pangannya 2300 ton, holtikulturanya 400 ton dan peternakan 100 ton. Di sektor perikanan juga kosong. Pada jenis pupuk organik, di sektor tanaman pangan kuotanya 400 ton, holtikultura 30 ton. Untuk peternakan dan perikanan budi daya kosong. “Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi ini juga masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk urea Rp1800 per kilogram. Pupuk NPK Rp2300 per kilogram. SP-36 Rp2000 per kilogram. Z.A Rp1400 per kilogram. Sementara pupuk organik Rp500 per liter.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Peluang Masyarakat Lestarikan Hutan Adat

Ilustrasi

Nanga Pinoh-RK. Sepertinya kendala kelompok masyarakat untuk mendapatkan pengakuan pemerintah daerah untuk mengelola hutan sudah ada solusi. Pasalnya, pengakuan pengelolaan hutan adat telah masuk di dalam keputusan Mahkamah

Konstitusi (MK) Nomor:35/PUUX/2012. Pada Pasal 1 angka 6 aturan tersebut menyatakan, hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kemudian Pasal 4 ayat 3 menyebutkan, penguasaan hu-

NET

tan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur di dalam undang-undang.

Adanya aturan tersebut ditanggapi positif oleh Kepala Desa Gelata, Kecamatan Sokan, Suandi yang menilai, keinginan untuk melestarikan hutan adat yang dimiliki warga desanya. “Lahan yang terdiri dari beberapa perbukitan ini, selama ini sudah dijadikan oleh masyarakat sebagai hutan adat,” papar Suandi, kemarin. Menurutnya, kawasan tersebut dijadikan hutan adat oleh masyarakat. Pasalnya selama ini dipergunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sudah turun menurun hingga sekarang. “Selama ini di hutan tersebut menjadi tumpuan hidup masyarakat, baik untuk masyarakat berladang, berkebun, berburu binatang maupun mencari ikan serta menjadi tempat sumber air masyarakat,” ucapnya. Diungkapkannya, atas kepentingan kebutuhan masyarakat hingga kini kawasan tersebut

dijaga dan dilindungi oleh masyarakat. Baik dari pengerusakan maupun digarap oleh perusahaan. Apalagi di Desa Gelata, hingga kini masih banyak hutannya. “Kami sangat hawatir jika hutan adat yang kami lindungi sekarang digarap. Nantinya bisa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kami yang selama ini sangat tergantung dengan hutan,” tuturnya. Suandi berharap, dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Supaya pemerintah Kabupaten Melawi merespon serta membantu masyarakat untuk bisa mengakui keberadaan hutan adat. “Paling tidak dengan adanya putusan MK ini, hutan adat milik masyarakat diakui oleh pemerintah melalui keputusan bupati. Dan lebih baik lagi jika dibuat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur hal itu,” ujarnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Sebulan Buron, Pelaku Pemerkosa Akhirnya Menyerahkan Diri Sintang-RK. Setelah kurang lebih sebulan menjadi buron, ketiga tersangka pemerkosaan terhadap korban anak di bawah umur TS (17) pada malam tahun baru, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Sintang. “Pelaku menyerahkan diri didampingi oleh keluarganya, Senin (9/2) sore,” ujar Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP. Syamsul Bakri. Ia menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya laporan kepolisian No 1 Tahun 2015 terkait tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Sesuai laporan yang masuk ke Polres Sintang, lanjutnya, diketahui korban TS (17) telah digerayangi oleh tiga pemuda. Yakni, RK (19), warga Jalan Kelam, AS (22) dan ID (26), warga Jalan Masuka. Kasus pemerkosaan ini terjadi pada malam pergantian tahun baru 2015, di sebuah rumah kontrakan yang terletak di wilayah Baning Kota, tepatnya di Komplek BTN Mata Bola Sintang. Kontrakan tersebut ditempati oleh korban dan sepupunya bernama Yuni. Pada saat malam kejadian, korban berada di rumah kontrakan seorang diri dalam keadaan pintu depan rumah terkunci, sedangkan sepupunya Yuni sedang keluar. Pada dini hari sekitar pukul 03.00, ketiga pelaku yang merupakan sahabat Yuni datang ke rumah kontrakan dalam kondisi mabuk. Sedangkan korban ketika itu sedang tidur dan akhirnya terbangun mengetahui tersangka masuk ke rumah. Lalu korban menanyakan kepada Yuni bahwa pelaku datang ke rumah ingin menginap melalui pesan singkat. “Korban pun seketika itu membiarkan pelaku masuk tanpa kecurigaan. Pasalnya ketiga tersangka kerap menginap di rumah kontrakan tersebut,” ujar Syamsul. Kemudian, Syamsul melanjutkan, korban kembali tidur dan mematikan lampu kamar. Tidak diduga ketiga pelaku masuk ke kamar korban dan langsung memegang tangan, kaki, bahkan menyekap mulut korban. Lalu memperkosa korban secara bergiliran dengan pola yang sama. “Dengan kondisi tidak berdaya, korban tidak melakukan perlawanan atas perbuatan bejat ketiga pelaku tersebut,” ucapnya. Usai kejadian tersebut, pada pukul 07.00 sepupu korban Yuni pulang ke rumah kontrakannya dan melihat ketiga pelaku tengah bersantai dan ngobrol di ruang tamu. Yuni ingin masuk ke kamar, namun pintu kamar terkunci. Ia pun memanggil korban, namun tak dijawab. Pintu pun didobrak. “Saat itu korban hanya berdiam diri saat ditanya. Setelah pelaku pergi, korban baru menceritakan kejadian yang dialaminya,” terang Syamsul. Mendapati informasi itu, orangtua korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polres Sintang. Proses pengejaran dan pencarian informasi terhadap ketiga pelaku gencar dilakukan. Namun belum berhasil mendeteksi keberadaan pelaku yang sudah melarikan diri. (din)

Polres Sintang Tak Mampu Basmi Balap Liar Masyarakat yang Jadi Korban Sintang-RK. Razia yang dilakukan pihak kepolisian sepertinya belum membuat efek jera bagi para pembalap liar. Pasalnya, sampai hari ini aksi kebut-kebutan di jalan raya masih kerap terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan kota Sintang. Seperti yang terjadi di sepanjang Jalan Lintas Melawi Sintang. Aksi balap liar yang dilakukan

sekelompok pemuda ini kerap mengganggu aktifitas pengendara lain. Bahkan, tidak jarang aksi yang dilakukan sekelompok pemuda tersebut membuat pengendara lain kecelakaan maupun terjatuh. Satuan Lalu Lintas Polres Sintang sepertinya dibuat kucingkucingan oleh aksi kebut-kebutan yang dilakukan oleh para

anak baru gede ini. Jika polisi melakukan razia, pelaku balap liar menghilang. Namun ketika razia tidak dilakukan aksi kebut-kebutan kembali dilakukan. “Untuk razia bapal liar sudah kerap dilakukan, bahkan setiap malam rutin kami lakukan,” ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sintang, AKP. Bagus Nyoman GJ.

Aksi balap liar, kata Nyoman, merupakan penyakit masyarakat yang harus dibasmi. Meski demikian, Nyoman mengaku untuk menghilangkan penyakit masyarakat ini bukanlah hal yang mudah. “Sekarang dirazia besok ada lagi,” ucapnya. Meski demikian, ia tidak patah semangat. Nyoman memastikan akan terus berusaha sekuat tenaga untuk membasmi aski kebut-kebutan di jalan raya yang dilakukan sekelompok pemuda. “Kalau tidak ditangani dapat merugikan pengguna jalan lain,”

papar Nyoman. Ia berharap, para orangtua memperhatikan aktivitas anaknya agar tidak melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya. Pemerintah Kabupaten Sintang sudah menyiapkan sirkuit untuk aksi balap. “Kalau mau balapan jangan di jalan raya. Pemerintah sudah siapkan sirkut. Silahkan melakukan balapan di sirkuit yang sudah disediakan,” ulasnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

PNS Diingatkan Jangan Mudah Tertipu Sintang-RK. Mengantisipasi tindakan penipuan yang akhirakhir ini mulai marak terjadi, kewaspadaan pegawai dan pejabat Pemerintah Kabupten Sintang perlu ditingkatkan. Demikian diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sintang, Kurniawan, Rabu (11/2). Menurutnya, modus penipuan sudah sangat beragam dan canggih. Mulai dari iming-

iming hadiah undian, mencatut nama pejabat, undangan diklat fiktif dengan setoran serta minta biaya adminsitrasi untuk proyek-proyek dari pusat sampai cara-cara hipnotis melalui media elektronik. “Semua modus ini muncul dengan memanfaatkan kelenggahan pegawai dan pejabat,” ucapnya. Untuk itu, lanjut Kurniawan, perlu sikap kehati-hatian dan

selalu cross-chek jika ada info yang masuk terkait dengan pelaksanaan tugas para pegawai dan pejabat. Intinya, selalu mawas diri dan perkuat komunikasi serta koordinasi antarpegawai dan pejabat. Kurniawan juga mengingatkan, adanya arahan Bupati Sintang diberbagai kesempatan agar setiap pegawai dan pejabat dapat bekerja teliti. Termasuk teliti menerima, menyerap

dan mengelola informasi yang diterima dari pihak lain. “Akibat kurang teliti atau istilahnya “kutil” maka kita bisa jadi korban penipuan yang berakibat terhadap kerugian pribadi termasuk kerugian anggaran Pemda,” bebernya. Kembali pada praktek penipuan. Menurut Kurniawan, sering terjadi pada waktu-waktu tertentu. Seperti di awal tahun dan sedang sibuk memulai ke-

giatan pembangunan maupun saat anggaran mau dicairkan. Pegawai yang bertugas sebagai bendahara atau pengelola kegiatan termasuk para kepala desa harus ekstra hati-hati dan jangan mudah percaya dengan info dari sumber yang tidak jelas. “Jika ragu dengan info yang ada, sebaiknya bertanya dan berkoordinasi dengan pihakpihak yang berwenang,” lugasnya. (din)

Operasional PLTU Sungai Ringin Terkendala Sintang-RK. Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sungai Ringin tak sesuai target yang diharapkan. Operasional PLTU berkapasitas 3X7 Megawatt ini mengalami kendala. Hal tersebut terungkap saat presentasi pihak PLN kepada Pemerintah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, Rabu (11/2). Manager PT PLN UPK Pembangkit Kalimantan Barat I, Wayan Semudiarsa memaparkan, kendala yang dialami yakni masalah

fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar. Karena semua mesin dari luar negeri sehingga anggaran yang sudah disusun sebelumnya sudah tidak relevan, khususnya mengenai harga mesin. “Sehingga kami harus susun ulang anggarannya. Tetapi kita tetap optimis PLTU Sungai Ringin akan dioperasikan tahun 2016,” papar Wayan. Persoalan lain adalah adanya titik persilangan antara akses Jetty proyek PLTU Sintang dengan jalan masyarakat Kedabang–Tempunak.

“Jalan masyarakat ini perlu direlokasi. Selain itu adanya masalah internal atau finansial kontraktor,” papar Wayan. Diakuinya Kalbar krisis listrik. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik tinggi, karena 100 persen menggunakan BBM. “Sebenarnya sangat penting untuk mempercepat penyelesaian pembangunan PLTU ini,” ucapnya. Ada tiga proyek yang sedang dikerjakan UPK Pembangkit Kalimantan 1. Yakni, proyek PLTU 1 Kalbar di Parit Baru dengan kapasitas 2x50 MW, proyek PLTU

Ketapang dengan kapasitas 2x10 MW dan proyek PLTU Sintang 3x7 MW. Proyek PLTU Sintang fisiknya dikerjakan oleh PT Adi Karya. Sampai saat ini perkembangan dari sisi engineeringnya sudah mencapai 4,4 persen, procurement mencapai 50,6 persen dan construction 15,8 persen. “Jadi total perkembangan sudah menjadi 70,9 persen,” timpal Wayan. Sementara itu, Bupati Sintang, Milton Crosby berencana mengusulkan pembiayaan jalan

masuk ke Sungai Ringin kepada pemerintah pusat. “Karena anggarannya sangat besar, kita akan usulkan ke pemerintah pusat. Supaya jalan tersebut memiliki kekuatan yang maksimal dan bisa dilewati oleh mobil tronton,” papar Milton. Milton mengharapkan, BAPPEDA membuat rapat membahas perkembangan PLTU ini minimal dua bulan sekali dan membentuk tim kecil guna berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya operasional PLTU ini bisa dipercepat. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Alﬁansyah SE MSi

Bentuk Teppa untuk Awasi Serapan Anggaran Putussibau. Untuk memaksimalkan upaya pengawasan realisasi program-program pembangunan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (Teppa). “Tahun ini kami baru mau mencoba pola pengawasan serapan anggaran dengan tim, namanya Teppa. Mereka yang akan mengevaluasi SKPD, antara target dan realisasinya,” kata Alfiansyah SE MSi, Kepala Bagian (Kabag) Pengendalian Pembangunan (P2) Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, belum lama ini. Teppa dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri. Sementara Kabag P2 menempati posisi Sekretaris. Untuk anggota ada dari Bappeda, Inspektorat, DPPKAD dan SKPD terkait lainnya. “Teppa akan monitor persentase pencapaian SKPD yang dilaporkan setiap triwulannya. Tujuan dibentuknya Teppa ini agar penyerapan anggaran bisa meningkat dan pertumbuhan ekonomi semakin baik,” jelas Alfiansyah. Dalam koordinasinya, Teppa bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu. “Kalau serapan kurang, Teppa tetap memberikan masukan untuk langkah perbaikan, supaya SPKD bisa memaksimalkan serapan anggaran, dari yang telah baik selama ini,” tutup Alfiansyah. (aRm)

Kamis, 12 Februari 2015

NU Mayoritas Tetapi Tidak Arogan Putussibau. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Prof DR KH Said Aqil Siradj MA mengatakan, organisasi keagamaan yang dipimpinnya terbesar di Indonesia. Memang mayoritas dan diperhitungkan dunia internasional, tetapi tidak arogan. “Yang membuat NU menarik di mata dunia, karena walaupun mayoritas, tetapi tidak arogan. Biasanya yang mayoritas akan menekan minoritas. Tetapi, NU harus dan selalu melindungi yang minoritas,” kata Aqil ketika Silaturrahmi dengan Pengurus dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Iqra’ di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (11/2). Said Aqil mengetahui hal tersebut, karena dia sudah beberapa kali menerima tamu dari tokohtokoh dunia. Tamu-tamunya itu mengemukan penyebab ketertarikannya terhadap NU. “Kita tidak boleh memusuhi siapapun, kecuali terhadap yang zhalim. Yang perlu kita musuhi itu Narkoba, korupsi, kriminalitas, dan lainnya,”

Said Aqil Siradj menancapkan tiang pertama pembangunan Sekretariat PC NU dan Banom.ARMAN HAIRIADI

tegasnya. Dia mengisahkan, KH Hasyim Asy’ari mendirikan NU dengan tujuan mulia, bukan untuk mendirikan Negara Islam di Indonesia, melainkan hanya negara yang damai dan sejahtera. “Ini apa artinya, bahwa kita semua adalah saudara,” jelas Aqil. NU pun, tegas Aqil, akan tetap menjunjung konstitusi. Sebagai organisasi non politik, NU harus

berhubungan baik dengan siapapun. Terlebih dengan pemerintah daerah. “Bila pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dengan baik, harus kita dukung. Tetapi bila ada melakukan hal-hal keliru, kita berikan masukan,” ingatnya. Menurut dia, rakyat Indonesia harus bersyukur karena terdapat beberapa organisasi. Berbeda dengan Timur Tengah yang tidak memiliki organisasi, tetapi hanya

Partai Politik (Parpol) dan lainnya. Parpolnya pun berdasarkan suku, sehingga sering konflik. Kondisi di Timur Tengah tersebut, kata Aqil, menyebabkan kehidupan masyarakatnya tidak tenang. Padahal di Timur Tengah banyak ulamanya, dan ilmunya luar biasa. Hanya saja peranannya kurang. “Sementara NU berjalan baik, ini menjadi perekat, apapun Parpol-nya, kita tidak ikut campur. Bila kembali ke kemah besar NU, maka kita bersatu,” ucapnya. Lantaran mayoritas, maka orang-orang NU menjadi barometer. Ia akan menjadi standar kehidupan berbangsa di Indonesia. “Bila orang NU banyak yang cerdas, menandakan masyarakat Indonesia berintelektual. Bila orang NU banyak yang berbudi luhur, maka bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beretika. Begitu pula ketika orang NU kehidupan ekonominya baik, berarti masyarakat Indonesia sejahtera,” terang Aqil. Dalam kesempatan tersebut, Aqil juga menyampaikan kekagumannya dengan Kapuas Hulu.

“Saya bersyukur dan bangga bisa bersilaturahmi di Kapuas Hulu yang memiliki wilayah yang indah dan luas sekali. Rasanya tidak ingin sekali ini saja ke Kapuas Hulu, tetapi inginnya berkali-kali,” katanya. Aqil tiba di Putussibau didampingi Kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalbar Drs H Syahrul Yadi MSi. Disambut Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH, Sekda Kapuas Hulu Ir H Muhammad Sukri, Kepala Kemenag Kapuas Hulu H Darohman Sag MSi, dan PC NU Kapuas Hulu. Setelah bersilaturrahmi di STIT Iqra’, Said Aqil menancapkan tiang pertama pembangunan Sekretariat PC NU dan Badan Otonom (Banom) Kapuas Hulu di Jalan Pesantren, Kecamatan Putussibau Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 15.00, Aqil bertemu dengan para ulama Putussibau di rumah dinas Bupati Kapuas Hulu. Malam harinya, Aqil berceramah di Masjid Agung Darunnajah Putussibau dalam acara Tabligh Akbar. (aRm)

Canangkan Gerakan Perbaikan Irigasi Putussibau. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mencanangkan Gerakan Perbaikan Jaringan Irigasi Nasional di lokasi pengembangan beras Raja Uncak atau Seluang di Dusun Sauwe, Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan, Rabu (11/2) pagi. “Pencanangan Gerakan Perbaikan Jaringan Irigasi Nasional dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia Selasa, 20 Januari 2015 lalu, yaitu melalui peletakan batu pertama oleh Bapak Presiden RI di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Mempawah pada pukul 11.00,” ungkap Bupati Nasir. Dia menjelaskan, Gerakan Perbaikan Jaringan Irigasi secara Nasional ini untuk menyukseskan swasembada padi, jagung dan kedelai yang berkelanjutan. “Pembangunan jaringan irigasi ini harus dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya,” pesan Nasir. Target swasembada pangan secara nasional harus tercapai pada

2017. Namun untuk komoditas padi diharapkan dapat dicapai pada 2016. Sementara untuk Kapuas Hulu, swasembada padi ditargetkan tercapai pada 2017. “Untuk mencapai swasembada pangan di Kapuas Hulu, pada Tahun Anggaran 2015 ini telah didukung Kementerian Pertanian,” ungkap Nasir. Dukungan pusat tersebut untuk pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi seluas 4.500 hektar, optimasi lahan dalam mendukung tanaman pangan seluas 1.000 hektar, Gerakan Penanaman Pengelolaan Tanaman terpadu (GP-PTT) padi seluas 1.000 hektar, serta bantuan alat mesin pertanian berupa hand tractor 20 unit, dan pompa air 6 unit. Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini juga mengintruksikan para penyuluh pertanian, kelompok tani, Unit Pelayanan jasa Alsintan (UPJA) serta petani pemakai dan pengguna air, untuk merawat atau memelihara bantuan yang ada. Mereka pun diminta mengin-

Bupati Nasir membuka kran air pertama pencanangan Gerakan Perbaikan Irigasi Nasional di Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI

tensifkan dan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di lahan irigasi persawahan menjadi dua atau tiga kali tanam dalam satu tahun. “Bagi penyuluh pertanian di lapangan, harus senantiasa berada di tempat tugas, guna membina dan mendampingi petani agar pendapatan dan kesejahteraan petani bertambah,” imbau Nasir. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu,

Drs Abdurrasyid MM menjelaskan, pencanangan ini berdasarkan Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-147/SR/20/A/01/2015 tertanggal 16 Januari 2015, perihal Pencanangan Gerakan Perbaikan Irigasi. “Sesuai intruksi, kegiatan ini wajib dilaporkan kepada Menteri Pertanian RI via SMS ke nomor 08111506770,” katanya. Gerakan Perbaikan Irigasi ini, menurut Rasyid tentunya sangat erat kaitannya dengan upaya mencapai target swasembaga

pangan. “Swasembada pangan harus didukung sarana irigasi yang memadai. Sehingga kegiatan percetakan sawah, optimasi lahan sawah dan GP-PTT dapat terlaksana secara optimal, guna pencapaian peningkatan produksi padi secara nasional 1,50 persen,” ungkapnya. Sementara itu, anggota Kelompok Tani Kereng Sio Makmur Desa Melapi, Igang mengaku, senang adanya bantuan irigasi dari pemerintah. Karena mereka tidak lagi harus bergantung dengan air hujan dalam bercocok tanam, tetapi bisa menggunakan pompa air. Igang mengatakan, selama ini petani bergantung pada air hujan. Sehingga ketika musim kemarau tiba, petani kesulitan membajak sawah. “Saya yakin dengan adanya sistem irigasi ini hasil panen bisa meningkat. Saat ini hasil panen kami masih belum seberapa, mudah-mudahan ke depan dengan adanya perbaikan sistem irigasi ini, hasil panen petani bisa lebih baik dari sebelumnya,” harapnya. (aRm)

Bumi Daranante Pembangunan Kawasan Industri di Tayan

Apai Ji Ongah

Galakkan PKK Melalui Dasa Wisma Sanggau. Guna lebih mamantapkan program Pemberdaayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) maka Tim Penggerak PKK Kabupaten Sanggau secara rutin menggelar pertemuan antara pengurus kabupaten dan kecamatan se-Sanggau. “S elain memaparkan program kerja PKK , juga digelar arisan saling tukar pendapat dan bersilaturahmi,” ungkap Ketua TP PKK Sanggau, Arita Apolina, ketika memberikan arahan, Selasa (10/2). Kegiatan ini juga dihadiri para Camat selaku Dewan Pembina PKK Kecamatan. Arita menjelaskan, 10 program pokok PKK hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia. Untuk menjalankan 10 program itu ditugaskan empat kelompok kerja PKK. Dikatakannya dari semua tugas yang diemban para Kader PKK tersebut hendaknya Tim Penggerak PKK dan kader PKK terus membangun sinergitas yang baik bahkan harus hingga ke tingkat dasa wisma. “Khusunya kepada Ibu Ibu Camat selaku Ketua TP PKK Kecamatan hendaknya giat dan terus menggalakkan PKK,” katanya. Ia juga berharap Camat selaku Pembina PKK Kecamatan dapat mendukung PKK Kecamatan dalam melaksanaakan pembinaan ke desa juga dukungan pendanaanya. “Dana PKK sangat terbatas. “Untuk itu jika ada kunjungan maupun pembinaan ke desa hendaknya mengajak dan melibatkan PKK agar bersinergi dan berhasil guna,” katanya. (KiA-humas)

Kesiapan PTPN XIII Dipertanyakan Sanggau. Ketua Komisi B DPRD Sanggau Fransiskus Suwondo meminta PTPN XIII segera memberikan penjelasan terkait kawasan ekonomi terpadu di Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Dikatakannya, pembangunan kawasan ekonomi terpadu sudah lama didengungkan pemerintah pusat. Bahkan kementerian pun sudah menunjuk PTPN XIII sebagai champion-nya. “Sampai saat ini belum ada realisasi dari pembangunan kawasan ekonomi terpadu,” ungkapnya. Menurutnya seharusnya PTPN XIII sudah merealisasikan pembangunan tersebut karena sudah disetujui pemerintah pusat, sehingga tidak ada alasan lagi menunda pembangunan

tersebut. “Semua sudah terpenuhi, seharusnya PTPN XIII sudah melakukan actionnya,” ujarnya. Pembangunan kawasan ekonomi terpadu di Tayan akan membawa dampak terutama meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. “Jika cepat pembangunan tersebut maka perekonomian masyarakat akan meningkat dan membuka lapangan pekerjaan baru,” terangnya Bulan depan, Komisi B berjanji turun langsung ke lapangan meninjau sejauh mana sudah persiapan pembagunan yang dikerjakan oleh PTPN XIII terutama dalam kesiapan masalah lahan. Wakil ketua DPRD Sanggau

Fransiskus Ason juga mempertayakan kesiapa PTPN XIII. Ia menilai seharusnya PTPN XIII sudah mempersiapkan dari jauh hari terutama tentang kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut.\ “Sudah lama waktu yang diberikan sampai bertahuntahun. Seharusnya kesiapan lahan sudah siap,” jelasnya Menurutnya jika PTPN XIII tidak mampu melaksanakan dan mempersiapkannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibolehkan mengambil alih pembangunan tersebut. Dalam pembangunan kawasan ekonomi terpadu tersebut yang diperlukan hanya menyiapkan lahan dan membuat desainnya. Sementara untuk anggaran akan dikucurkan oleh

pemerintah pusat senilai Rp 200 milyar. Ason mengaku akan ada pengecekan dilapangan terkait persiapan pembangunan tersebut khususnya kepada PTPN XIII terutama tentang kesiapan lahan, kendala yang dihadapi dan waktu realisasinya. “Untuk tahu persoalan sebenarnya perlu pengecekan langsung kelapangan,” katanya. Terpisah, Bupati Sanggau, Paolus Hadi membenarkan adanya dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan. “Akan ada DED-nya untuk kongkritnya, kemudian akan di tindaklanjuti setelah ada desainya tersebut,” katanya. Meski kementerian terkait telah menunjuk championnya

PTPN XIII, namun tak menutup kemungkinan investor lain juga ikut terlibat dalam pembangunan tersebut. Lebih lanjut Bupati mengatakan, mengambil alih kawasan industri tersebebut menjadi Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena bukan hanya kesiapan dalam sisi keuangan yang perlu dipersiapkan tapi juga manajemennya. Status kawasan tersebut memang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. Namun dalam membangun diserahkan kepada PTPN XIII selaku perusahaan besar yang dianggap mampu dan siap sehingga pembangunan akan berjalan cepat. (KiA)

Mencari Bibit Berbakat

Ketua TP PKK Ny Arita Apolina ketika memberikan arahan. HUMAS

Sanggau. Kegiatan O2SN dan FLS2N tingkat SD hingga SMU kembali digelar di kecamatan Parindu, Selasa (10/2). Wakil Bupati Yohanes Ontot mengatakan kegiatan tersebut dapat dijadikan ajang menggali minat dan bakat serta bibit-bibit yang berpotensi dalam bidang olahraga dan seni. “Sebagai wadah atau ajang kompetensi mengembangkan mental fisik, kreasi yang inovatif bagi siswa yang merupakan

cikal bakal dalam olahraga dan seni di masa datang serta membentuk siswa yang cerdas dan tanggguh,” katanya. Dikatakannya kegiatan 02SN dan FL S2N tingkat kecamatan bertujuan memberikan motivasi kepada siswa-siswi supaya lebih giat dalam meningkatkan prestasi diluar bidang akademik, khususnya di bidang olahraga dan seni. “Kegiatan ini juga memberi rangsangan positif bagi guru khususnya guru pen-

didikan jasmani, olahraga dan kesehatan, untuk untuk lebih giat lagi meningkatkan prestasi olahraga,” katanya. Ia berharap para siswa dapat berprestasi di ajang yang lebih tinggi Pada kesempatan itu ia juga berpesan kepada siswa menghindari narkoba. Guru juga diminta mengawasi gerak-gerik para siswa. “Saat ini narkoba sudah banyak masuk ke tingkat kecamatan d a n d e s a ,” p u n g k a s n y a . (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Minta Warga Tanam Jengkol Ngabang. Kepala dinas pertanian Landak Vinsensius, meminta masyarakat tak membiarkan lahan kosong tak tergarap. Ia pun menyarankan untuk menanaminya dengan tanaman jengkol. Terlebih, kata dia, harganya cukup tinggi dan menanamnya juga tak sulit. Vinsen meminta, tanaman jengkol yang sudah ada harus di pelihara, jangan ditebang. Selama ini masyarakat di desa, kebanyakan menebang pohon jengkol yang sudah ada. “Kalau di tebang tahun berikutnya sudah sedikit buahnya, tapi kalau di jolok, tiap musim berbuah dia pasti berbuah,” kata Vinsen. Senada di utarakan Theotimus, Camat Menjalin, masyarakat di desa masih banyak yang belum tahu. Pohon jengkol di hutan banyak di tebang oleh masyarakat. “Padahal buah jengkol itu mahal harganya. Maka masyarakat harus menanam jengkol,” kata Camat. Menurutnya, menanam jengkol tidak sulit seperti tanaman lain. Tidak perlu banyak dipupuk, cukup membersihkan rumput di sekelilingnya, beberapa tahun kemudian sudah berbuah. “Lebih baik masyarakat menanam jengkol kalau ada lahan yang kosong,” sarannya. (ius)

Kamis, 12 Februari 2015

Banyak Penjual Minol Tak Kantongi Izin Ngabang. Minat dari sejumlah pemilik Supermarket, mini market maupun toko yang ada di Kota Ngabang terhadap pengurusan izin menjual minuman beralkohol (minol), masih sangat rendah. Data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Landak, baru satu supermarket saja di Kota Ngabang yang sudah mengurus perizinan menjual minol. Kepala KPPTSP Landak, Mindar mengatakan, pemberian surat izin menjual minol ini dikhususkan bagi

minol yang sudah berlabel pajak. “Perizinan menjual minol yang kita keluarkan ini dikhususkan bagi minol yang mengandung alkohol sebesar 1 hingga 5 persen atau minol golongan A. Minol tersebut seperti bir,” ujar Mindar, Rabu (11/2) di kantornya. Ditegaskannya, bagi penjual minol yang sudah memiliki surat izin menjual minol di bawah lima persen, tapi kedapatan menjual minol diatas lima persen atau minol golongan B dan C, tentu akan dikenakan sanksi. “Si penjual bisa dijerat dengan UU pangan dan UU

perdagangan. Tapi untuk perizinan menjual minol golongan A memang tidak dikenakan retribusi,” katanya. Sedangkan, untuk penjualan minol golongan B dan C atau mengandung kadar alkohol diatas 5 persen kata Mindar, tetap dikenakan sanksi. “Sampai saat ini di Landak memang belum ada penjual minol yang mengurus surat izin penjualan minol golongan B dan C itu. Apalagi minol golongan B dan C ini hanya boleh dijual di hotel berbintang dan restoran,” jelasnya. (ius)

Ilustrasi/IST

Polres Teken Pernyataan Bebas Narkoba

Kapolsek Mandor Iptu Pahlawan menandatangani surat pernyataan bebas narkoba secara simbolis yang disaksikan Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono. ANTONIUS

Ngabang. Polres Landak melakukan penandatanganan surat pernyataan bebas narkoba bagi seluruh anggota di jajaran Polres Landak. Sebelumnya, Polres Landak sudah melakukan tes urine terhadap seluruh jajarannya. Hasilnya, 100 persen seluruh personel Polres Landak negatif memakai narkoba. Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono mengatakan, selama ia menjabat sebagai Kapolres Landak, baru satu kasus personelnya yang terlibat narkoba. “Untuk saat ini Brigadir Nababan masih menjalani hukuman pidana penjara selama lima tahun,” ujar Kapolres ditemui usai memimpin apel penandatangan surat pernyataan bebas narkoba, Rabu (11/2) di halaman Mapolres

Landak. Ditegaskannya, untuk personel Polres Landak yang terlibat narkoba itu pasti akan ada hukuman di lingkungan institusi Polri sendiri. “Hukumannya bisa saja pemecatan sebagai anggota Polri. Tapi ini ada proses diinternal Polri melalui sidang kode etik, apakah anggota bersangkutan dipecat atau tidak. Yang jelas anggota bersangkutan sudah kita ambil keterangan untuk sidang kode etik nanti,” katanya. Sementara itu dalam arahan saat memimpin apel penandatanganan surat pernyataan bebas narkoba, Kapolres menegaskan, penandatanganan surat pernyataan ini bertujuan untuk memerangi narkoba di lingkungan Polres Landak. “Hal ini berangkat dari program

pemerintah yang mensinyalir narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Polri sebagai penegak hukum, harus punya keseriusan untuk memerangi narkoba,” pintanya. Dikatakan Frans, penandatanganan surat pernyataan bebas narkoba bagi seluruh anggota Polres Landak ini sebagai bentuk perhatian supaya anggota Polres tidak terlibat dalam permasalahan narkoba. “Kita bisa lihat di Satnarkoba Polres Landak sudah menunjukan upaya penindakan hukum terhadap pengedar narkoba di Landak. Artinya, persoalan narkoba di Landak ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya. Ia menambahkan, sebelum Polres menindak masyarakat yang terlibat narkoba, terlebih dahulu

institusi Polres Landak akan menertibkan dulu anggotanya. “Saya tegaskan, dengan adanya penandatanganan surat pernyataan yang dibubuhi materai ini, kalau ada anggota Polres Landak yang terlibat narkoba, tentu tidak ada ampun lagi. Apalagi jika ada anggota keluarga Polri yang terlibat, tidak ada alasan untuk minta keringanan, dibantu dan sebagainya,” tegas Kapolres. Penandatanganan surat pernyataan bebas narkoba bagi seluruh anggota Polres Landak ditandai dengan penandatangan secara simbolis oleh sejumlah perwira dilingkungan Polres Landak. Penandatanganan surat pernyataan inipun dilakukan juga oleh seluruh anggota Polres Landak yang ada di Polsek.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Hari Pertama Penggalangan Dana untuk Nabil

Pelajar SMK Amaliyah Dapat Rp3,7 Juta

Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK ikut memberikan donasi kepada Hauzan Nabil yang dikutif oleh IWAS bekerjasama dengan pelajar SMK Amaliyah Sekadau, kemarin. ABDU SYUKRI

Sekadau. Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk Hauzan Nabil, penderita kista ginjal yang baru berusia 7 tahun, dimulai kemarin. Ikatan Wartawan Kabupaten Sekadau (IWAS) selaku inisiator kegiatan menggandeng pelajar dari SMK Amaliyah Sekadau, dan hasil pada hari pertama itu lumayan. Mencapai Rp3,7 juta. Sedikitnya 30 pelajar SMK Amaliyah melakukan aksi penggalangan dana dengan sistem door to door. Berlangsung selama lebih kurang dua jam, mulai jam 8 pagi, juga melibatkan PMI dan Polsek Sekadau Hilir. Bahkan, Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi turun langsung membantu kegiatan itu. Muhadi mengatakan dirinya tergerak karena ikut prihatin dengan kondisi yang dialami Nabil. “Melalui aksi penggalangan dana ini, kita harapkan bisa meringkan beban keluarga Nabil untuk menjalani pengobatan,” harapnya. Sementara, Ketua IWAS, Bagus Kosminto ST, melaporkan bahwa lokasi penggalangan dana oleh pelajar SMK Amaliyah pada hari pertama adalah komplek pasar Sekadau dan Mapolres Sekadau. “Hasilnya cukup lumayan. Totalnya ada sekitar Rp3,7 juta yang adik-adik pelajar SMK Amaliyah itu dapatkan,” tuturnya, Rabu (11/2). Tak hanya pelajar SMK Amaliyah, sejumlah pihak yang bersimpati dengan Nabil juga ikut menggalang bantuan. Dana yang terkumpul dari aksi penggalangan dana itu pun cukup banyak. “Ada juga warga yang ikut. Ada juga masyarakat yang membantu. Kalau ditotalkan, mungkin dari warga dan sejumlah pengusaha yang ikut bersimpati lebih dari Rp1 juta,” lanjut Minto. Rencananya, IWAS akan terus melakukan penggalangan dana itu. Hari ini, aksi penggalangan dana serupa akan kembali dilakukan dengan melibatkan pelajar dari SMA Karya Sekadau. “Besok (hari ini, red), kita akan melakukan penggalangan dana dengan melibatkan pelajar SMA Karya. Sasaran kita adalah perkantoran pemerintah. Bagi masyarakat yang hendak menyalurkan sumbangan juga bisa datang langsung ke Sekretariat IWAS di Terminal Lawang Kuari Sekadau,” pungkas Minto. (bdu)

Enam Tahun Wacana GOR Sekadau Tak Menentu

Kalau Ditanya, Perlu? Ya Perlu Sekadau. Menginjak bulan ke 2 di tahun 2015, setidaknya sudah enam tahun berlalu sejak wacana pembangunan gelanggang olahraga (GOR) Kabupaten Sekadau dikumandangkan. Pada tahun 2009 silam, Pemkab Sekadau lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah berancang-ancang untuk membangunnya sebagai komplek pusat kegiatan olahraga. Tahun demi tahun berlalu, tapi sampai kini belum ada yang berani memastikan apakah GOR tersebut jadi atau urung dibangun. Yang ada sekarang, ya itu-itu saja, masih sekedar wacana. Walaupun, kenyataannya, Dinas Dikpora sudah berulang kali mengusulkan anggaran untuk pembangunan GOR. Tak hanya anggaran yang sudah disiapkan, lahan seluas 15 hektar yang berlokasi di belakang kantor camat Sekadau Hilir sejatinya sudah digarap. Masterplan GOR juga sudah dirancang. Lagi-lagi, belum ada kepastian tentang nasib GOR. “Tahun 2014 kami ajukan 1,5 milyar, tahun ini pengajuannya ditambah jadi 2,5 milyar, tapi belum tahu apakah jadi atau tidak,”

ungkap Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora Kabupaten Sekadau, P. Onem, saat disambangi di kantornya, dua hari lalu. Onem menyebutkan ada sejumlah hambatan yang dihadapi pihaknya dalam rencana pembangunan GOR tersebut. Namun, ia tidak menyebutkan secara spesifik apa saja kendalanya. “Ada syarat-syarat, lagi nunggu itu lah. Intinya, kami belum bisa pastikan,” sebut Onem. Menurut pendapatnya, keberadaan GOR cukup penting jika ingin dunia olahraga Bumi Lawang Kuari mengalami kemajuan. Dengan adanya GOR, tentu proses latihan para atlit bisa terjadwal intensif. Tak hanya itu, GOR juga berfungsi sebagai pusat pelaksanaan even-even olahraga. “Kalau ditanya perlu? Ya perlu. Kalau ada GOR kan bisa latihan rutin, even olahraga juga bisa dipusatkan disitu. Saya yakin prestasi bidang olahraga bisa lebih baik jika didukung fasilitas latihan yang memadai,” yakin lelaki asal Nanga Taman ini. (bdu)

P. Onem. ABDU SYUKRI

Rupinus Resmikan Rabat Beton di Tapang Lalau Sekadau. Wa k i l Bu p at i Sekadau, Rupinus, meresmikan langsung jalan rabat beton RT Tapang Lalau, Dusun Kenore, Desa Lubuk Tajau, Kecamatan Nanga Taman, dua hari lalu. Camat Nanga Taman, Afronius Akim ikut mendampinginya. Ratusan masyarakat tumpah ruah turun ke acara itu. Kedatangan Orang nomor dua di Pemkab Sekadau ini disambut dengan prosesi adat Dayak Mentuka dan iring-iringan tarian adat. Dalam laporannya, Ketua Panitia, Amon mengatakan jalan itu dibangun oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melalui dana Pro-

gram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) tahun 2014 dengan dana Rp278.620.000. Jalan ini menghubungkan jalan poros Nanga Koman menuju RT Tapang Lalau sepanjang 1200 meter dengan lebar 1,5 meter. “Dana tersebut termasuk juga pembangunan jembatan dan pekerjaan barau kolom kelompok tani masyarakat. Ini kami kerjakan secara swadaya. Atas nama masyarakat kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sekadau untuk pembangunan jalan rabat beton di RT kami ini,” ujarnya, Selasa (10/2).

Imbuh Amon, “Sebab dari tahun ke tahun kami sangat sulit melewati jalan kami yang masih berbentuk jalan tikus, tapi kini sudah lancar meskipun musim kemarau”. Sementara, Camat Afronius Akim mengatakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk perhatian kepada warganya. “Kita bersyukur caranya dengan dirawat dan dipelihara. Dan kita berbangga karena pembangunan sudah bisa kita nikmati meski belum secara keseluruhan, tetapi perlahan tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujar Afron, karib ia disapa. Dalam sambutannya, Wakil

Bupati Rupinus memuji kerjasama masyarakat RT Tapang Lalau dengan para fasilitator PNPM yang sudah berhasil membangun jalan rabat beton itu sampai selesai. “Atas semangat kebersamaan dan gotong royong masyarkat yang sangat tinggi ini sehingga pekerjaan pembangunan jalan rabat beton ini dapat diselesaikan,” ujarnya. Pria yang bersiap-siap untuk maju pada Pilkada Sekadau 2016 ini berharap masyarakat Desa Tapang Lalau dapat merawat dan memelihara fasilitas yang sudah dibangun tersebut. “Membangunnya mudah, tetapi untuk merawatnya sulit. Un-

tuk itu, saya minta semangat gotong royong jangan pudar dalam memelihara hasil pembangunan. Jalan rabat beton ini dijaga, kalau ada yang berlobang supaya ditambal jangan dibiarkan sehingga rusaknya tidak parah,” papar Rupinus. Dalam kesempatan itu, Pemkab Sekadau juga memberikan bantuan bibit ikan untuk kelompok tani masyarakat RT Tapang Lalau sebanyak 4.000 ekor. “Ini juga harus dijaga, sehingga dapat menghasilkan dan setidaknya dapat dikonsumsi oleh keluarga di RT Tapang Lalau,” pinta mantan Camat Nanga Mahap ini. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Februari 2015

Tiga Koperasi Sawit Rugi Rp 630 Juta

Warung Kopi IPM

Dampak Pemblokiran Jalan Menuju PT BPK Kubu Raya

H Rusniardi SPdI. M Ridho

Bahaya Ngelem Mengintai Anak Sambas. Kabag Humas Setda Sambas, H Rusniardi SPdI mengimbau para orangtua agar mengawasi pergaulan anak-anaknya, apalagi jika sampai malam belum pulang ke rumah. Sebab, Polsek Sambas menangkap delapan anak karena ngelem dan mencuri, belum lama ini. Ditegaskan Rusniardi, pengawasan orangtua sangat penting dalam melihat pergaulan anak, karena sebulan sebelumnya juga terjadi penangkapan belasan anak ngelem dan mencuri di Kecamatan Tangaran. “Anak bawah umur yang ketahuan ngelem dan mencuri merupakan pelajar SD dan SMP, sehingga perlu perhatian kita bersama agar anak-anak kita tidak terlibat hal-hal yang buruk,” imbaunya, Rabu (11/2). Imbauan ini tidak hanya disampaikan kepada orangtua, namun semua elemen masyarakat, baik tokoh agama, masyarakat, LSM dan perangkat desa, termasuk lembaga pendidikan dapat mengingatkan anak-anak jika berkelakuan tidak baik. “Khusus orangtua mesti waspada, kontrol pergaulan anak, serta tidak kumpul-kumpul sampai jauh malam, apalagi anak gadis,” imbaunya. Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan perkembangan generasi muda bangsa, termasuk para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Jika mereka sampai terlibat kasus kriminal, pengaruh terhadap anak-anak tersebut memang tidak saat ini, tapi di masa mendatang. ”Kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi anak-anak kita,” ucapnya. Mencegah agar anak-anak tidak terlibat dalam kasus kriminalitas bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga peran masyarakat. “Seperti kasus pencurian dan ngelem yang sempat diamankan di Polsek Sambas, ternyata ada anak usia 21 tahun yang mendalanginya. Inilah yang sangat dikhawatirkan,” tegassnya. (edo)

Sambas. Tiga koperasi di bawah naungan PT Buluh Cawang Plantation (BCP), yaitu Koperasi Sukma Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing, Koperasi Mentibar Cemerlang Desa Mentibar Kecamatan Paloh, dan Koperasi Sempurna Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh harus merugi Rp 630 juta. Sudah 10 hari Tandan Buah Segar (TBS) tidak bisa disuplai ke PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) di Kabupaten Kubu Raya. Sebanyak 1.300 Kepala Keluarga (KK) merupakan anggota tiga koperasi, tidak bisa mengantar TBS ke PT BPK. Penyebabnya, aksi pemblokiran jalan yang dilakukan warga Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Ketua Koperasi Sukma, A Yani, Ketua Koperasi Mentibar Cemerlang, Majri Sahri, dan Ketua Koperasi Sempurna, Syamsiar mengaku prihatin terhadap kerugian petani sawit yang diderita sejak tanggal 2 Februari. “Kami tidak bisa menjual TBS ini keluar, karena telah ada MoU antara PT BCP sebagai induk kami dengan PT BPK,” jelas Majri Sahri, Rabu (11/2) di Sambas. Majri mewakili kelompok plasma mengungkapkan, koperasinya telah bermitra dengan PT BPK sejak tahun 2007. ”Baru ini koperasi kami tidak bisa mengantar TBS, karena jalan ditutup masyarakat

Tiga ketua koperasi sawit bersama pengurus memperlihatkan surat pernyataan mendesak agar angkutan TBS bisa diantar ke PT BPK di Kabupaten Kubu Raya. M Ridho

sekitar PT BPK yang keberatan jalannya dilintasi. Akibatnya TBS banyak yang rusak,” keluhnya. Majri menjelaskan, dalam sehari tiga koperasi mengantar TBS hingga 7 truk ke PT BPK, dimana satu truk berisi sekitar 7 ton. “Satu truk seberat 7 ton TBS seharga Rp 9 juta. Artinya dalam sehari kerugian yang diderita 7 ton di kali 7 truk jadi Rp 63

juta. Kondisi ini hingga sekarang sudah 10 hari, artinya sebesar Rp 630 juta kami rugi. Tentunya kerugian ini sangat besar, sebab TBS bisa rusak dan busuk,” ungkapnya. Ia bersama dua ketua koperasi lainnya mendesak Pemkab Sambas segera berkoordinasi dengan Pemkab Kubu Raya, sehingga masalah ini bisa diatasi. Sebab, sebagai petani plasma mereka tidak bisa

menjual TBS selain ke PT BPK. “Dalam MoU antara PT BKP dan PT BCP sudah seperti itu, apabila kami jual keluar bisa dituntut, karena menyalahi perjanjian. Sementara PT BCP MoU dengan koperasi dan bank serta pemerintah daerah untuk modal usaha dalam pembangunan kebun dalam bentuk dana revitalisasi,” terangnya. Terpisah, Kadishutbun Kabupaten Sambas Ir Yayan mendesak PT BPK memberikan solusi kepada koperasi dalam penjualan TBS menyikapi kejadian ini, karena masih banyak pabrik di Kabupaten Sambas yang kekurangan bahan baku. “Artinya PT BPK bisa memberikan solusi terhadap mitranya dari Sambas agar bisa menyelesaikan masalahnya, karena jika menunggu antar pemerintah, kerugian koperasi pasti akan bertambah,” jelasnya. Selain itu, ujar Yayan, PT BPC juga harus bersikap. Sebab MoU koperasi dengan PT BCP bukan dengan PT BPK. Sehingga jika terjadi masalah terhadap PT BPK, maka PT BCP bisa bersikap. “Jadi, sambil menunggu keadaan normal, sebaiknya PT BPK dan PT BCP bisa menyikapi kerugian petani. Perlu solusi kedua perusahaan ini sehingga kerugian petani yang bernaung di tiga koperasi bisa cepat selesai, dan tidak berdampak terhadap petani itu sendiri,” sarannya. (edo)

Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piyai Telah Normal Sambas. Selasa (10/2), ferry penyeberangan di Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piyai telah kembali beroperasi. Diharapkan mobilitas masyarakat Kecamatan Tekarang, Jawai dan Jawai Selatan bisa jembali pulih. “Sejak ferry penyeberangan telah berkativitas, Dishub bersama ASDP menarik kembali ferry penyeberangan di Teluk Kalong-Sekura. Namun kendalanya, ferry penyeberangan Teluk Kalong-Sekurag masuk dok dan tidak melayani penyeberangan selama dua hari, tapi hari ini (kemarin, red) sudah diperbaiki dan bisa beraktivitas kembali,” kata H Zainal Abidin, Kadishub Kabupaten Sambas kepada wartawan, Rabu (11/2). Setelah dua transportasi sungai ini beraktivitas, diharapkan masyarakat ikut mengawasi, sehingga bisa tetap melayani masyarakat dengan baik. “Kita imbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang ada, mengingat usia ponton dermaga sudah 10 tahun, jadi perlu pengawasan

bersama,” ujar mantan Asisten III Setda Sambas ini. Agar ponton dermaga tidak kembali ambruk, maka angkutan berat yang membawa muatan di atas 4 ton dilarang naik ferry penyeberangan Tebas KualaPerigi Piyai. Masyarakat diminta ikut mengawasi aturan ini, supaya dermaga penyeberangan tidak cepat rusak. “Untuk mengantisipasi, sejak beraktivitas dari pagi hingga pukul 17.00, aktivitas ferry penyeberangan dijaga 4 petugas Dishub. Tujuannya agar tidak ada angkutan berat yang berlebihan kapasitas melebihi 4 ton menyeberang,” paparnya. Kesadaran seluruh pihak, khususnya pengguna alat transportasi penyeberangan, baik di Perigi-Piyai maupun TelukKalong Sekura untuk bersama-sama mengawasi dermaga ini. “Kejadian ambruknya ponton kemarin suatu pelajaran bagi kita, karena dampaknya berpengaruh ke ekonomi masyarakat juga,” ingatnya. (edo)

Aktivitas di Dermaga Penyeberangan Tebas Kuala-Perigi Piyai sudah kembali normal. Tampak ferry penyeberangan mulai menyeberangkan kendaraan bermotor. M Ridho

Sambungan TKI Asal..............................................................................................................................................................dari halaman 9 AKBP Nowo ........................................dari halaman 9 Negara Brunei Darussalam tertanggal 4 Februari 2015,” jelas As Syafii, Rabu (11/2). Pemulangan jenazah almarhum dari Brunei Darussalam didampingi oleh Tony Ambary staf KBRI Brunei Darussalam pada 08 Februari 2015. Menggunakan pesawat terbang dengan nomor penerbangan BI737 ke Jakarta. Jenazah terbang pukul 23.45 Wib dan tiba pukul 01.05 WIB dinihari. Kemudian penerbangan dilanjutkan tanggal 09 Februari 2015 dengan pesawat terbang GA 500 menuju Pontianak. Berangkat pukul 05.20 Wib dan tiba sekitar pukul 06.55 WIB.

Sesampai di Pontianak almarhum langsung dibawa ke daerah asal menggunakan mobil ambulance yang sudah disiapkan oleh pihak PT. Aad Pratama Karya Cabang Pontianak bersama Tim Crisis Center BP3TKI Pontianak, Koordinator P4TKI Sambas Viktor Fernando P, Tony Ambary Staf KBRI Brunei Darussalam, Maruli Tua Samosir Perwakilan PT. Aad Pratama Karya dan Musdi adik ipar almarhum. Di kediaman almarhum, pihak keluarga memberikan keterangan yang diwakili oleh Widari yang juga merupakan istri almarhum. Dia mengatakan,

Sudarman direkrut oleh Kholik dari PT. Aad Pratama Karya Jakarta. Sedianya, almarhum berangkat bekerja pada akhir bulan Desember 2014, dan akan berakhir kontrak kerja tahun 2016. Sudarman Budang Said meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Untuk itu, Widari meminta kepada pihak PPTKIS PT. Aad Pratama Karya agar segera mengurus klaim asuransi almarhum pada Konsorsium Asuransi TKI Mitra. Serta meminta pemerintah dalam hal ini BP2TKI agar membantu penyelesaian klaim asuransi tersebut. (oxa)

Dijawab Tukang ...................................................................................................................................dari halaman 9 pegawai Camat Pontianak Utara dan Lurah membongkar bangunan liar di Sintan Hulu. Asalannya bangunan itu berdiri di atas fasilitas umum (Fasum). Satpol PP terlihat gagah membongkar lapak pedagang kecil. Apalagi mereka dikawal kepolisian dan TNI. Pembongkaran berjalan lancar dan aman. Karena pemilik bangunan mengikhlaskan lapaknya dibongkar, mereka ikut membantu Satpol PP merobohkan lapak mereka berdagang. “Pembongkaran ini mengacu pada Perda dan mewujudkan Kota Pontianak tertib aturan. Sehingga siapapun yang melanggar aturan akan diberikan tindakan tegas,” tegas Haryadi. Menurut Haryadi, semua yang melanggar Perda dan SK Walikota akan ditindak tanpa

terkecuali. “Semuanya akan tindak dan ini adil. Pos PP (Pemuda Pancasila) saja kita bongkar. Karena akan dibangun taman, sehingga Kecamatan Pontianak Utara semakin rapi dan nyaman,” jelas Haryadi dengan gagahnya. “Kita tidak mematikan pedagang, tetapi kita atur, biar tertib. Pakai gerobak dan mobil bergerak dibolehkan. Namun setelah berdagang gerobak dibawa pulang dan bekas jualan dibersihkan,” jelasnya. Camat Pontianak Utara, Kiswanta menegaskan, harusnya bangunan liar ini sudah tidak ada lagi di wilayah kerjanya. Karena bertahun-tahun pedagang berjanji akan membongkar sendiri, tetapi tidak mereka dilakukan. “Sekarang kita mengambil tindakan, mereka mengihklaskan, selanjutnya kita tinggal menata tempat lainnya,” jelas Camat

Pontianak Utara. Saat ini yang dibongkar bangunan liar di Simpang Selat Panjang. Selanjutnya diikuti dengan lokasi lainnya. “Hari ini kita tuntaskan ini dulu. Kita tidak mau dikatakan arogan, diharapkan pemilik bangunan liar lainnya untuk sadar,” tegas Kiswanta. Kiswanta mengaku membatasi penjualan makanan di pinggir jalan. Camat Pontianak Utara ini meminta mereka berjualan di Pasar Puring 2. Apalagi sudah ada lapak atau kios yang disediakan pemerintah. “Mengenai HGB (Hak Guna Bangunan) kios-kios yang ada di Puring 2 itu sudah ada atau belum, saya belum mengetahui. Saya akan berkoordinasi dengan pihak pengembangan (swasta) yang mengelola Puring 2 itu,” katanya. (zrn)

Anggota DPRD .......................................................................................................................................dari halaman 9 Legislator pemilihan Kota Pontianak ini menyayangkan sikap Pemkot Pontianak maupun pihak kepolisian. Jelas-jelas THM melanggar aturan, harusnya ditutup cepat. “Kalau baru-baru ini pelanggaran itu dilakukan, mungkin masih ada toleransinya dengan memberikan peringatan. Tetapi sudah bertahun-tahun dibiarkan, tak patut mendapatkan toleransi,” tegasnya. Syarif Ishak berharap Polresta Pontianak mengambil tindakan tegas, melakukan penutupan terhadap THM nakal di Kota Pontianak. Sudah jelas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) bilang tidak ada THM khususnya karaoke dan café yang boleh menjual Minol, kecuali bar di hotel berbintang. “Tunggu apalagi, fakta di lapangan jelas. Mereka (pengusaha THM) semuanya melanggar,” ungkapnya. Kepolisian, lanjut Syarif Ishak, selaku pihak mengeluarkan izin keramaian, tentunya mengam-

bil tindakan ketika THM melakukan pelanggaran. “Harus cepat menindak tegas, karena polisi tentu tidak mendukung penjualan Minol tanpa izin yang dilakukan THM di Kota Pontianak ini,” tegas Syarif Ishak. Legislator Partai Gerindra ini juga meminta Satpol PP jangan hanya diam. Cepat berkoordinasi dengan kepolisian, serta dinas-dinas terkait. “Kita minta Satpol PP juga harus tanggap dan cepat mengambil langkah-langkah penindakan, semuanya harus sinergi, bukan dibiarkan,” kesalnya. Kalau ini dibiarkan secara terus menerus, dijelaskan politikus yang akrab disapa Wan Is ini, bisa menjadi pembiaran yang luar biasa hingga merusak moral bangsa dan merugikan daerah. “Jangan dibiarkan, dan tindak pengusaha-pengusaha THM itu agar ada efek jeranya, dengan cara menutup usahanya. Sehingga pengusahapengusaha di Kota Pontianak ini menjadi taat

aturan,” pungkasnya. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Nowo Winarti menegaskan, jika memang ada oknum anggota atau oknum pejabat kepolisian di Polresta Pontianak berani membekingi THM nakal, berarti oknum anggota maupun oknum pejabat Polresta Pontianak itu berani mengambil resiko. “Kalau memang indikasi-indikasi itu benar, tentu oknum anggota maupun oknum pejabat di Polresta Pontianak saya katakan, terlalu berani mengambil resiko,” tegasnya. “Dipastikan ditindak tegas oknum anggota atau oknum pejabat Polresta yang berani membekingi THM nakal. Karena Kapolda Kalbar sendiri tidak pandang bulu dalam menindak anggotanya, tidak hanya bintara tetapi perwira sekali pun akan ditindak,” sambungnya. (zrn)

“Itu tidak benar, tidak ada seperti ini. Jadi kita imbau sekali lagi kepada masyarakat, untuk tidak mempercayai hal tersebut. Kemudian segera infor-

masikan kepada kita, jika memang ada yang mengaku-ngaku sebagai pejabat Polda dengan modus seperti yang saya sebutkan tadi,” imbaunya. (zrn)

Potensi Pencurian .....................dari halaman 9 “Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) positif dibangun. Menteri Pertahanan (Menhan) sudah menyetujuinya dan pihak taman nasional juga sudah memberikan sinyal untuk JIPP dan pembangunan pos pengamanan perbatasan, guna selamatkan SDA di kawasan perbatasan. Peletakan batu pertama JIPP kemarin sudah dilakukan Menhan di Badau,” jelasnya. Menurut Dandim, JIPP penting dibangun. Dengan adanya JIPP diharapkan pengawasan kawasan per-

batasan negara ini bisa dilakukan secara maksimal. Idealnya sambung Vivin lagi, pos pengamanan dari pos satu ke pos lainnya bisa kelihatan. Namun bagi TNI, perjalanan satu hari dari pos satu ke pos lainnya sudah cukup dekat. Bahkan, ia mengaku sudah mengalami langsung perjalanan menelusuri kawasan perbatasan negara tersebut. Medannya sangat berat, selain melintasi hutan belantara juga melintasi kawasan berbukit-bukit serta jurang licin. (arm)

Tebas Rumput ...............................dari halaman 9 “Saya menebas rumput, tiba-tiba alat tebas saya terkena benturan benda keras. Setelah saya lihat, ternyata benda itu adalah helm. Namun ketika saya mengangkat helm itu, saya terkejut karena melihat tengkorak kepala manusia di dalam helm tersebut,” kata Riadi yang mengaku menebas semaksemak di tanah milik Jumadi, 55, warga Kota Ngabang, kemarin. Riadi terkejut ketika melihat celana. “Akhirnya saya melaporkan penemuan mayat ini ke pemilik tanah. Selanjutnya penemuan mayat ini dilaporkan ke Polres Landak,” katanya. Jajaran Polres Landak mendatangi lokasi penemuan mayat dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Menggunakan cangkul dan penggali, polisi mengangkat mayat tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah. “Di lokasi penemuan mayat, kita hanya menemukan sejumlah tulang yang masih utuh, jasad yang sudah menyatu dengan tanah, helm, sandal jepit, celana panjang dan ikat pinggang,” ujar Kasat Reskrim Polres

Landak AKP Andri Syahroni di lokasi penemuan mayat. Ia menduga mayat tersebut sudah lebih dari setahun terkubur. Sebab, saat dilakukan penggalian, mayat itu tidak menimbulkan bau busuk. “Kita belum menemukan identitas dari mayat itu. Untuk saat ini mayat tersebut kita bawa ke RSUD Landak untuk dilakukan autopsi,” katanya. Kemungkinan setelah diautopsi, mayat tersebut akan dimakamkan. “Saat ini kita belum mengetahui jenis kelamin dari mayat itu. Tapi kalau kita lihat dari ikat pinggang yang ada pada mayat itu, memang ikat pinggang milik laki-laki,” jelasnya. Andri mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya, bisa melapor ke Polres Landak. “Jika ada keluarganya yang hilang, silakan lapor ke Polres Landak dengan menjelaskan ciri-ciri anggota keluarga yang hilang saat meninggalkan rumah. Ciri-ciri itu seperti memakai baju apa saat anggota keluarganya meninggalkan rumah. Dari laporan ini kita bisa mencocokkan datanya,” katanya. (ius)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Februari 2015

A R S E M I P A TEMAN T CHIK A JESSIC A

Dwi Andika kelihatan makin lengket dengan mantan kekasihnya, Chika Jessica. Tapi Chika berseloroh kalau mereka hanya teman tapi mesra. Keduanya mulai lengket dekat setelah Andika hampir sebulan putus dari Irma Dharmawangsa. Tak pelak, rumor yang mengatakan Chika sebagai orang ketiga penghancur hubungan Andika-Irma pun merebak. Meski diakui Andika rumor itu membuatnya tidak enak dengan Chika dan keluarga, tapi kabar itu sepertinya tidak mengganggu hubungan keduanya. Bahkan, baik Andika maupun Chika terlihat menikmati hubungan mereka saat ini. Hampir setiap saat, keduanya tampil berdua. Bahkan, Chika blakblakan mengakui kalau sering membelai rambut dan mengusap pipi Andika. TTM nih? “Kita TTUR, teman tapi usap rambut. TTUP, teman tapi usap pipi,” seloroh Chika. Lebih lanjut, Chika mengatakan, dirinya juga tidak menyangka bisa kembali dekat dengan sang mantan. Chika mengelak jika dia yang merebut Andika dari Irma. “Nggak nyangka. Cuma kayak kok bisa deket lagi ya. Dia ngejar aku sih,” celetuknya, lantas tertawa. Meski mengaku dekat lagi, Chika tidak ingin mengumumkan apapun terkait hubungan keduanya. Menurutnya, saat ini dia dan Andika tengah happy menjalani hubungan pertemanan. “Sekarang masih jalanin aja. Masing-masing seneng, mama aku seneng, mamanya Dika juga seneng,” sambungnya menjelaskan status hubungan dengan Andika. (idp)

MAIA ESTIANTY

Cium Wanita Cantik?

Maia Estianty sotak gegerkan dunia maya. Mantan istri Ahmad Dhani itu mulai digunjingkan netizen. Penyebabnya, beredarnya foto Maia mencium seorang wanita cantik. Untuk urusan asmara, Maia memang lebih tertutup. Nyaris, tak ada isu asmara yang menggelayuti wanita kelahiran 27 Januari 1976 itu. Namun, sekarang kondisinya beda. Maia terlihat tiba-tiba mencium mesra wanita cantik. Dalam foto yang diunggah di Instagram

PRILLY LATUCONSINA

Gelisah Dengar Isu KABAR karakter Tobi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (GGS) yang dimainkan Ricky Cuaca tewas digigit Digo (Aliando) membuat Prilly Latuconsina gelisah. Sinetron GGS memang kerap membuat penggemarnya deg-degan. Selalu saja ada isu yang memicu reaksi fans atau dari pemainnya sendiri. Dalam lanjutan cerita, Tobi digigit oleh Digo yang panik, karena mengetahui rahasianya sebagai vampir. Galang yang diperankan Ricky Harun menangis sejadijadinya melihat jenazah Tobi. Alhasil para penggemar GGS penasaran kelanjutan sinetron yang tayang di SCTV tersebut. Termasuk respon Sissy yang diperankan Prilly Latuconsina, sebagai sobat Tobi. Nah, soal adegan ini, Ricky mengaku tidak terlalu kaget. Namun Prilly Latuconsina bersikap sebaliknya. Dia justru mengaku sangat kaget. “Aku nggak terlalu (syok) sih,” ucap Ricky, Senin (9/2). “Tapi Prilly dari Malaysia sampai menghubungi saya, kok gini? Aku bilang juga nggak tahu,” ucap Ricky. Ricky sendiri mengaku belum tahu nasib tokoh Tobi yang diperankannya untuk selanjutnya. Ia tak tahu apakah Tobi akan dimatikan selamanya, berubah jadi vampir atau muncul sebagai karakter lain di GGS. (idp)

KIRANA LARASATI

Foto dengan Shaheer Sheikh Foto Shaheer Sheikh yang akrab dengan Kirana Larasati mengundang perhatian. Nampak Mereka tengah berolahraga bersama di sebuah pusat kebugaran. Shaheer tengah mengangkat dumble kecil dengan k e d u a tangannya. Dalam Instagram Shaheer Sheikh, keduanya tampak tertawa terbahak-ba-

hak. Meski keringat bercucuran dan badan m e re k a lelah, keduanya t a m pak sangat antusias. Selain sedang berolahraga bersama, mereka juga menampilkan fotofoto saat mengunjungi Candi Prambanan yang menjadi salah satu ikon kota Yogyakarta. Memang bukan tanpa sebab Shaheer Sheikh dan Kirana Larasati berolahraga bersama. Artis Indonesia dan India itu terlibat dalam sebuah karya film Hanung Bramantyo bertajuk Azan Tak Pernah Ingkar Janji. Belum lama ini, Shaheer mengunjungi Yogyakarta untuk syuting film ini. Shaheer akan berperan sebagai Mr Azan Khan, turis asal India yang datang ke Yogya untuk mencari pusara ayahnya. Kirana berperan sebagai Nabil, ia adalah tour guide Azan selama di Yogyakarta. (idp)

ZASKIA SUNGKAR

Ibu Tiri

Seumuran

Zaskia Sungkar kini memiliki ibu tiri, Santi yang dinikahi Mark Sungkar. Perbedaan usia lebih muda 45 tahun dari Mark membuat Zaskia harus memiliki ibu tiri seumuran dengannya. Tak hanya itu, Fanny Bauty juga ternyata sudah menikah dengan bule Belanda. Sebagai anak, Zaskia mengatakan dirinya tidak memiliki masalah dengan hal tersebut. Semuanya berkumpul menjadi satu dan tidak ada masalah sama sekali apalagi drama. “Kita punya grup whatsApp. Ada bapak tiri, ibu tiri, dan kakak tiri gue. Semuanya jalan dengan baik, lancar, dan adem ayem nggak ada drama,” katanya. Zaskia malah mengaku tak pernah melarang kedua orangtuanya untuk menikah lagi pasca bercerai. Maka itu, ketika kedua orangtuanya menemukan pasangan baru, baik Zaskia maupun Shireen bisa memahami dan mendukung penuh. Kini keduanya kerap bertemu dengan kedua orangtua barunya itu. “Nggak butuh waktu untuk menerima mereka. Ketemunya ya sering kalau ke Jakarta. Nginep di rumah Shireen dan kalau ada yang mau pinjem baju ya aku sediakan,” ucapnya. Bahkan, saat ditanya soal usia ibu tirinya yang sepantar dengannya, Zaskia mengaku biasa saja. “Ya nggak apa-apa kalau begitu, kan bapak gue masih laku,” celetuknya, sambil tersenyum. Mami adalah panggilan Zaskia untuk ibu barunya. Ia juga mengatakan tidak ada masalah setelah kedua orangtuanya kembali menikah. “Sempat konsul sebelum menikah. Mama dan papa itu cerita soal pasangan masing-masing. Bukan porsi aku nanya detail dan melarangnya, kalau setuju ya didoakan,” ucap Zaskia lagi. Istri Irwansyah itu juga menambahkan, dirinya sama sekali tidak keberatan dengan perbedaan usia yang jauh diantara orangtuanya dan istri barunya. “Bukan suatu yang aku larang kalau seperti itu,” tegasnya. (Jp)

eghalatoya, Maia tampak mencium pipi wanita bernama Egha Latoya itu. Dalam statusnya, Egha menuliskan ”Bunda”. Ternyata, Egha merupakan salah satu artis Republik Cinta Manajemen (RCM) binaan Ahmad Dhani yang tergabung dalam The Fatimah. Sontak, foto yang telah disukai 1.211 orang itu langsung menuai komentar para netizen. Rata-rata memuji kecantikan dua wanita tersebut. Apalagi meski menyandang status janda, bukan berarti Maia kekurangan materi. Sudah sejak lama ia memiliki sejumlah usaha. Mulai dari restoran, kafe, hingga distributor produk kecantikan. Di usianya yang ke-39, Maia semakin percaya diri dan mantap menata masa depan. Maia saat ini tengah menikmati kesendirian dengan berbisnis. Menurutnya, dengan berbisnis sudah banyak menguras pikiran dan waktunya. Gara-gara bisnisnya, Maia sering mendengar selentingan orang yang menyebutnya janda bergelimang harta. Dia tidak mau ambil pusing. Sebaliknya, Maia justru menganggapnya pujian sekaligus tantangan untuk pria yang ingin mendekatinya. (idp)