12 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 12 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Bos-bos KMP Siap Melawan Adu Domba

Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. IST

Jakarta-RK.Menyikapi nasib buruk yang menimpa Aburizal Bakrie (Ical) yang kepengurusan Golkar-nya tak diakui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) tidak diam saja. Kemarin, Bos-bos partai koalisi itu terlihat berkumpul di rumah pribadi Amien Rais di Jalan Taman Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertemuan itu dimotori langsung oleh Amien Rais dan Prabowo Subianto. Petinggi partai koalisi yang hadir antara lain Ical, Zulkifli Hasan, Suryadharma Ali, Setya Novanto, Fadli Zon, dan Taufik Kurniawan.

Halaman 6

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Paskakeputusan Menkumham Soal Golkar,

Oposisi Dibikin Rusak Penguasa Dibuat Enak Ical Diminta Melawan, dari PTUN Hingga Hak Angket

Jakarta-RK. Alih-alih mendamaikan kisruh Partai Golkar, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, malah membuat keputusan yang disebut banyak kalangan terburu-buru dan relatif kurang masuk akal.

Kubu Beringin di bawah komando Agung Laksono, yang dimenangkan pemerintah, sendiri sudah memastikan keluar dari oposisi Koalisi Merah Putih. Alhasil, dalam persoalan ini, kekuatan lawan politik Koalisi Indonesia Hebat

itu dibikin rusak sementara penguasa dibuat enak.

“Saya kira ini politik canggih dan keren yang dimainkan (political game) oleh pemerintah dengan mengunakan legitimasi tangan Kemenkumham,” tutur peneliti politik dari IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (11/3).

Pangi berpendapat, demi kekuasaan, Menteri Yasonna Halaman 7

TANPA BUSANA DI RUANG TAMU

PNS PENGADILAN TINGGI

TEWAS MENGENASKAN

Pontianak-RK. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Tari Arizona, 25, ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya Jalan Tani Makmur No 09, Pontianak Selatan, Rabu (11/3) sekitar pukul 07.24 Wib. Kondisi wanita ini dengan tangan terikat, mulut dilakban serta dalam kondisi tidak berbusana. Sementara posisinya dalam keadaan telungkup dan di bagian belakang kepala berlumuran darah.

Jasad Tari pertama kali ditemukan pamannya, Jaka, 58, warga Jalan Dr Sutomo, Pontianak Kota. Saat itu Jaka hanya ingin mengecek keponakannya, setelah nomor Ponselnya tak bisa dihubungi sejak Selasa (10/3) sore.

Halaman 7

Kemajemukan “Man are not equal, not shall become equal” (manusia tak sama, dan tak akan pernah jadi sama), kata Filosof Jerman Fredrich Nietzshe (1884-1900) menggambarkan manusia dan potensi yang dimilikinya.

Meski Nietzsche bicara dalam kapasitas manusia untuk menggapai ubermensch (manusia unggul), namun yang patut dicermati adalah soal kemajemukan yang menjadi prasyarat menggapi ubermensch itu. Tanpa adanya ‘ketidaksamaan’ antarmanusia, mustahil ‘manusia unggul’ akan lahir.

Bukankah manusia lahir dari ‘ketidaksamaan’?

Berbeda dengan Nietzsche yang melihat hubungan manusia dalam bentuk yang ‘konfrontatif’, kemajemukan haruslah dilihat sebagai berkah. Ia merupakan sunnatullah, pemberian asasi dari Tuhan Halaman 7

Athur Zadah Vhevajs @Opcux JK rela turun ke pengadilan buat jadi saksi kasus PLTU waktu dia jadi wapres SBY. Harusnya sih Jokowi bisa berbesar hati juga jadi saksi Udar...

Korban #kejorok @The_OjOs Hanya orang bodoh yg bilang ekonomi berjalan sendiri. Mereka pikir kalo ribut mulu bisa usaha

Mata Najwa @MataNajwa Keserakahan dan korupsi, jadi urat nadi di negeri ini.

Kita adalah darahnya saudara saudara!

Radhar Panca #MN

GambarMenghibur @GambarHaHaHa Waktu adalah guru yang hebat, tapi sayangnya waktu juga membuat semua muridnya meninggal.

Warga mengerumuni kediaman Tari Arizona setelah ditemukan tewas mengenaskan, Rabu (11/3). OCSYA ADE CP-RK

KPU Beri Sinyal Kubu Agung Ikut Pilkada

Sah Ajukan Calon Kepala Daerah Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan sinyal Partai Golkar pimpinan Agung Laksono untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di berbagai daerah.

Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, pendaftaran calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedianya memang dilakukan sesuai tingkatan. Meski begitu, tetap diperlukan

adanya keputusan pencalonan pasangan yang diajukan dari pengurus partai politik di tingkat pusat.

“Jadi yang bisa didaftarkan itu pasangan calon yang mendapatkan persetujuan dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Ini memang ranah baru. Kalau dulu kan diajukan oleh kepengurusan sesuai tingkatan, enggak ada campur tangan DPP. Tapi undang-undang baru (Undang-Undang No. 1 tahun 2015,

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota) ada peran DPP. Jadi tidak cukup hanya kepengurusan sesuai dengan tingkatannya, tapi juga harus ada dokumen lain,” kata Ida, Rabu (11/3).

Kondisi ini menurut Ida, perlu mendapat perhatian dari seluruh partai politik.

Terutama yang saat ini masih menjalani penyelesaian sengketa internal. Seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pem-

bangunan (PPP).

Menurut Ida, jika pada saat pendaftaran masih terdapat sengketa di tubuh Parpol, maka pihaknya akan mengesahkan calon yang diajukan kubu sebagaimana diatur dalam undang-undang. KPU akan meminta dokumen dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham).

Sebagaimana diketahui, dalam kisruh Halaman 7

TNI AU Lanud Supadio Memperkenalkan Icon Kalbar

Gelar Kontes Arwana dan Batu Kecubung

Pontianak-RK. TNI-AU Lanud Supadio Pontianak bakal menggelar kontes ikan Arwana dan Batu Kecubung di Pontianak Convention Center (PCC) pada 14-17 April mendatang.

Event tersebut rencananya akan didukung asosiasi penankar dan pedagang arwana serta asosiasi pecinta batu akik dan kecubung. Acara itu juga dalam Halaman 7

Yudi Setyawan bersama kru pameran dan kontes ikan arwana memberikan paparan soal perhelatan yang bakal digelar, di PCC tahun ini.

Bukannya Bekerja, Malah ‘Ngerjain’ Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir “Gerakan Ayo Kerja” yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di titik nol, Sabang, Aceh, Selasa (11/3).

Menurutnya, Jokowi Halaman 7

DESKA IRNANSYAFARA-RK

Fahri Hamzah

Grasinya Ditolak, Myuran Menghibur Diri

Lukis Wajah Jokowi, “People Can Change” klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Bos-bos KMP siap melawan adu domba -- Akal-akalan Belande nih tak bise frontal pulak, geriliya jak.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Perasaan hancur yang menghinggapi benak warga negara Australia, Myuran Sukumaran karena permohonan grasinya untuk menghindari hukuman mati ditolak Presiden Joko Widodo (Jokowi), dituangkan ke dalam lukisan. Objek lukisan Myuran adalah wajah presiden yang dikenal dengan nama beken Jokowi itu.

Selama beberapa pekan Myuran mengalami depresi akibat permohonan grasinya ditolak. Terpidana mati perkara Narkoba yang juga dikenal sebagai salah satu duo Bali Nine itu menghibur diri dengan melukis.

Lukisan wajah Jokowi yang dituntaskan Myuran pada 23 Januari lalu disertai sebuah pesan menyentuh bertuliskan “People Can Change” yang artinya orang-orang bisa berubah.

Lukisan berjudul Jokowi, merupakan salah satu dari karya Myuran yang memang berbakat melukis. Pria kelahiran London, Inggris itu menggambarkan wajah Jokowi, seolah tanpa perasaan dengan mulut agak Halaman 6 Lukisan wajah Jokowi karya Myuran Sukumaran yang dipamerkan di Bali, pekan lalu.

THE AGE/ZUL EDUARDO

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Maret 2015

2

Eendi Simbolon/Ketua DPP PDI Perjuangan

Peluang Impeach Presiden Jokowi sudah Banyak, Tak Perlu Ditutup-tutupi Lagi Sejumlah kebijakan Presiden Jokowi tidak lagi senafas dengan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya dalam Pilpres 2014 lalu.

Indikasinya bisa dilihat dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), perpanjangan kontrak freeport dan mengendapnya kasus pelecehan seks di Sekolah Jakarta International School (JIS) Demikian disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta. “Kalau tunduk kepada kepentingan asing, berarti Jokowi bukan petugas partai lagi, tapi petugas Amerika Serikat,� tegas vokalis DPR yang sering mengkritik kebijakan pemerintah itu.

Berikut kutipan selengkapnya; +Kenapa tak berhembus kencang ke permukaan mengenai perpanjangan kontrak freeport dan kasus JIS itu?

-Ini imbas dari konflik KPK-Polri. Kasus ini hanya pengalihan perhatian saja dari persoalan freeport dan JIS. Semua orang disibukkan pikirannya ke sana. +Memang apa deal dari perpanjangan kontrak freeport dan kasus JIS? -Saya kira ada deal itu. Tapi apa saja, ini yang menjadi pertanyaan, apa deal dengan freeport, apa dengan deal JIS. +Sejauh ini Jokowi dinilai berani terhadap tekanan asing, misalnya tetap mengeksekusi hukuman mati gembong narkoba, ini bagaimana?

-Jokowi memang berani dalam kasus narkoba. Tapi kita lihat nanti dengan Amerika. Jangan disepelekan lho kasus JIS itu. Karena Amerika sudah ngancam akan mengembargo kita. Nah, coba kita lihat nanti, apa Jokowi tunduk atau nggak dengan tekanan Amerika.

pelanggaran maka harus ada konsekuensinya.

+Bagaimana sikap PDI Perjuangan, apa tetap mendukung Jokowi?

-Seyogyanya begitu ya, tapi sepanjang segaris dengan konstitusi dan perundang-undangan, tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya.

+Impeachment kan tidak mudah, lebih sulit dari mengubah UUD 1945?

-Itu kan kata pengamat. Mengamat-amati, menganalisa. Terus pengamatnya siapa dulu.

Saya nggak menafsir kok, nggak menganalisa, tapi fakta. Mereka mengizinkan mengeksplor bahan mentah di Papua. 100 persen ini melanggar. Nggak perlu dibuktikan ke publik lagi.

+Apa semua kebijakan Presiden itu sesuai konstitusi dan perundang-undangan?

-Itu juga menjadi pertanyaan bagi kami. Apa ya semua kebijakan Presiden itu sudah sesuai dengan perundang-undangan dan konstitusi. Kalau menurut saya, perpanjangan kontrak freeport melanggar Undang-Undang Minerba. +Tapi selaku partai pendukung pemerintah, walau bagaimanapun tetap komit mendukung apapun kebijakan Presiden?

-Saya nggak terlalu suka tuh dengan istilah apapun kebijakan Jokowi akan kita dukung. +Kebijakan apa saja yang menurut Anda tidak patut didukung?

-Contohnya, masak sih kebijakan perpanjangan kontrak freeport kita dukung, ya nggak lah. Kan itu melanggar Undang-Undang Minerba. Jelas-jelas melanggar undangundang kok. Presiden dengan terang benderang melakukan

+Apa konsekunsinya?

-Ya, konsekuensinya bisa dilanjutkan ke impeachment. Ngapain sih harus kita tutupi.

+Selain itu?

-Misalnya kenapa Jokowi ujug-ujug menghapus subsidi BBM dan melepas harga ke mekanisme pasar.

Itu melanggar Undang-Undang Migas. Sekarang pertanggungjawaban keuangan bagaimana dari hasil penghematan itu. +Kenapa DPR adem-adem saja menyikapi masalah tersebut?

-Nggak ada yang ngerti DPR-DPR ini, wong orang baru kok. Lagi sibuk foto-foto, kunker, jalan-jalan gitu ya.

Re-editing: Andry

Pemprov Tunggu Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Pontianak-RK. Saat ini Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalbar mencatat, perlindungan perempuan dan anak dirasakan belum terpenuhi di masyarakat.

Sehingga dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang masalah perlindungan hingga sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalbar, Anna Veridiana Iman Kalis menilai, Perda Perlidungan Perempuan dan Anak sangat dibutuhkan. Pasalnya sampai saat ini hal tersebut belum terpenuhi di masyarakat. “Tentu Perda sangat kita harapkan dan kita sudah siap. Tinggal menunggu dari pihak DPRD Kalbar saja untuk mengesahkan

Raperda menjadi Perda. Sehingga apabila ada Perda beberapa hak-hak perempuan dan anak terpenuhi di masyarakat,� ujar Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalbar, Anna Veridiana Iman Kalis, di Kantor DPRD Provinsi Kalbar saat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap lima Raperda, Rabu (11/3).

Anna menyampaikan, paripurna penyapaian pandangan umum fraksi terhadap lima Raperda, yakni salah satunya mengenai perlindungan perempuan dan anak. Apalagi selama ini hak anak yang masih belum terpenuhi di masyarakat. Seperti perlindungan hak anak di dalam pergaulan hingga perlindungan di dalam keluarga dan masyarakat. “Anak-anak bebas menggunakan IT dan bebas membuka internet di mana-mana.

Salah satu hal yang mereka ketahui tetapi

tidak terkontrol terutama pihak keluarga,� ulasnya.

Ia menjelaskan, masyarakat juga diminta peduli. Apabila masyarakat tidak peduli mungkin kejadian dan kekerasan terhadap anak dan perempuan akan terus terjadi.

Menurutnya, saat ini pihaknya juga sedang fokus melakukan penyuluhan dan pendampingan di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang dirasakan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih marak terjadi. “Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Kapur, Kabupaten Kubu Raya dan ini tentu menjadi perhatian khusus, karena terbilang marak. Saat ini kita melakukan penyuluhan di sana agar hal-hal semacam kekerasan, kejahatan seksual tidak kembali terjadi,� harapnya.

Sementara itu terkait raperda ada menga-

tur terkait hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak. “Sampai saat ini maksimal di dalam reperda 20 tahun. Tergantung korbannya dan pelaku.

Namun di Inpres ada wacana hukuman mati bagi pelaku kekerasan kejahatan seksual.

Hukuman mati tapi dilihat dari pelakunya.

Kalau anak-anak maka anak tersebut yang berhadapan dengan hukum perlu pendampingan,� ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Yuliana mengatakan, Raperda mengenai Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalbar sangat tepat. Bahkan, dalam waktu dekat akan segera menjadi Perda. “Karena banyak kejadian seperti trafficking dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kalbar. Saya mendukung Raperda yang diajukan untuk

segera di Perdakan,� ucapnya.

Selain perlindungan terhadap perempuan, legislator Partai Gerindra ini juga melihat berbagai tindakan pelanggaran terhadap anak juga masih kerap kerjadi. “Salah satunya adalah memanipulasi usia anak dan kemudian dipekerjakan di luar negeri. Jadi, dengan adanya Perda ini akan semakin memperkuat perlindungan hukum kepada anak. Ini juga mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,� ujarnya.

Ia menambahkan, dengan adanya Perda tentunya dalam perlindungan perempuan dan anak dapat dijadikan salah satu acuan di dalam melakukan upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Adira Finance Luncurkan Program X-tra Bonus Pontianak-RK. HUT Adira Finance ke25, Adira Finance kembali meluncurkan sebuah program untuk mengapresiasi para konsumen setianya yang bertajuk Adira Xtra Bonus.

Head of Region Kalimantan Regional Adira Finance, Muhammad Syahrir menjelaskan, Adira X-tra Bonus merupakan program tahunan yang rutin dilakukan dan lanjutan dari program sebelumnya. “Ya, jadi Adira X-tra Bonus ini merupakan program rutin kita setiap tahunnya. Ini upaya

kita untuk mendekatkan diri kepada para nasabah setia adira,� timpalnya.

Syahrir mengatakan, program tersebut tidak menitikberatkan pada keuntungan bisnis dengan menambah nasabah, tetapi merupakan bentuk apresiasi kepada para konsumen yang sudah mempercayakan kredit kendaraan bermotor kepada Adira Finance. “Jadi, nasabah aktif Adira yang bertransaksi pada periode tersebut berhak mendapatkan satu kupon dan berkesempatan untuk menang.

Tahun ini program Adira X-tra Bonus ber-

tajuk Adira X-tra Bonus “Bisa Pilih�, yang merupakan program lanjutan Adira X-tra Bonus “Goes to Old Trafford� tahun 2013 dan Adira X-tra Bonus “1001 MotoGP Sepang� tahun 2014,� jelasnya.

Ada pun tujuan dari program Adira ini, sambung Syahrir, tidak lain ingin selalu mewujudkan impian para konsumen. Dengan memberikan berbagai keuntungan spektakuler dan pengalaman yang tidak terlupakan saat bersama Adira. “Melalui Adira X-tra Bonus “Bisa Pilih�, para konsumen yang

mengajukan kredit baru di Adira Finance selama periode 1 Maret hingga 15 Oktober 2015 memiliki kesempatan untuk bisa memilih berbagai hadiah spektakuler. Sudah pastinya dengan adanya program ini, konsumen akan mendapatkan berbagai keuntungan dan pengalaman luar biasa sebagai nasabah setia dari komunitas Adira Finance,� ucapnya.

Terdapat 5 hadiah utama yang dapat dipilih. Yaitu, 10 unit Toyota Avanza, 100 perjalanan rohani, 125 unit Yamaha Mio atau Honda Beat, 150 batang emas seberat 20 gram, 200

modal tunai sebesar 5 juta rupiah. “Kami ingin memberikan kesempatan kepada konsumen untuk bisa pilih impian mana yang ingin mereka wujudkan. Satu di antara yang paling menarik adalah kesempatan kepada konsumen untuk mewujudkan impian melakukan perjalanan rohani. Dengan melaksanakan umrah atau perjalanan ke Holyland,� ucapnya. (probis) Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH

$WDX +XE -DP

Berlangganan

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro Jelang Pembangunan Jembatan Kapuas 3

Pemerintah Kota Pontianak Tambah Gudang Pangan

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Maret 2015

3

Antisipasi Ketersediaan Beras, Bulog Harus Informasikan Stok Pangan Sutarmidji: Tak Perlu Lakukan Operasi Pasar

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak kini sudah mempersiapkan diri menghadapi rencana pembangunan Jembatan Kapuas (JK) 3. Yakni, dengan menambah dua titik pergudangan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar jika sudah terbangun, Kota Pontianak tidak menjadi penonton.

“Kita akan mendekatkan distribusi itu ke pasar.

Tujuannya agar bisa kita kendalikan, karena kalau gudangnya di luar Pontianak, tentu kita tidak bisa mengendalikan, makanya beberapa kawasan yang diperuntukkan, mereka senang membangun gudang dan kita izinkan untuk gudang pangan,” ujar Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, Rabu (11/3).

Sutarmidji menjelaskan, dua gudang tersebut masih dalam tahap perlengkapan perizinan. Sedangkan lokasinya, Walikota Sutarmidji masih belum menyebutkan pasti dan hanya saja berada di dua kawasan.

Yakni, di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara dan Kelurahan Sengai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

“Kita buka di kawasan Batu Layang. Di sana sudah ada yang mau berinvestasi 40-50 hektar serta di Jalan Karet juga ada beberapa. Kalau kebutuhan itu berada di dalam kota tentu distribusi terkait rentangnya semakin pendek serta kita mudah memantaunya,” paparnya.

Sutarmidji memaparkan, “Itu swasta yang punya, sudah ada persiapan mereka semuanya. Kita hanya membantu dari sisi perizinan serta infrastruktur jalan.

Ini sangat bagus, karena kita sudah berpikir bagaimana jika sudah jembatan Kapuas 3 terealisasi yang rencananya tidak jauh dari kawasan Batu Layang. Nah, Pontianak tidak jadi penonton. Kita sudah mempersiapkan diri bahwa kita harus mendapatkan nilai lebih dari jembatan itu,” kata Midji.

Tujuan menjalin kerja sama dengan pihak swasta ini, lanjut Sutarmidji, di samping menjalin kerja sama dengan pihak swasta, dalam hal pangan juga sebagai persiapan. Namun hal yang terpenting adalah agar lebih mudah memantaunya. Karena jikalau gudang tersebut berada di luar Kota Pontianak, banyak kendala yang akan dihadapi. Seperti koordinasi yang lemah ditambah dengan kemungkinan pemerintah daerah tidak peduli dengan hal ini.

“Gudang-gudang yang nakal, kita punya kewenangan menutupnya. Tapi sejauh ini kelemahannya kan koordinasi kalau gudang itu berada di luar Kota Pontianak. Kalau pemerintahnya respek dengan seperti ini, ya Alhamdulilah. Tapi kalau tidak peduli maka akan jadi masalah,” lugasnya.

Seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak, lanjut Sutarmidji, kerap kali dirinya langsung menghubungi suplai besar yang domisilinya di Kota Pontianak untuk menyuplai pangan jika terjadi gejolak di pasar. Dengan langkah itu, Pemerintah Kota Pontianak dapat mengatasi masalaah pangan. Bahkan, tidak sampai memunculkan permasalahan besar atas pangan ini.

“Selama ini selalu saya sampaikan ke distributor besar di sini. Karena kita tahu orang-orangnya, kita tinggal koordinasi saja. Misalnya gula di pasaran mulai langka, kita tinggal telepon saja pengusahanya untuk menyuplai. Kalau tidak kita periksa gudangnya.

Kenapa barang di gudang banyak, tapi di pasaran langka,” ucapnya. (agn)

Sutarmidji

Pontianak-RK. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji menegaskan, terkait ketersediaan pangan di Kota Pontianak, bulog harus transparansi dan selalu mengumumkan ketersediannya di gudang supaya tidak mucul kepanikan di masyarakat. Sutarmidji menilai, operasi pasar tidak perlu dilakukan. Pasalnya tidak berpengaruh, bahkan hanya menambah kisruh semata.

“Operasi pasar sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau sistem kita sudah jalan. Jangan ada operasi pasar, antisipasi secara bijak jika melihat pasar sudah bergejolak, bulog suplai. Jangan sudah ribut, bergejolak lalu melakukan operasi pasar, tidak ada pengaruhnya, capek saja,” cibir Walikota Sutarmidji, Rabu (11/3).

Sutarmidji yang akrab disapa Midji ini menjelaskan, tindakan nyata yang harus dilakukan bulog, yakni dengan selalu mengontrol kondisi pasar jika disinyalir daerah lain ada kegojak pangan. Seperti beberapa waktu lalu di Pulau Jawa dan jangan langsung melakukan operasi pasar murah dan sejenisnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Kalbar Terdapat 78 Titik Hotspot Pontianak-RK. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Kalbar, TTA. Nyarong menyatakan, beberapa hari lalu pihaknya telah menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanggulangan bencana. Yang dihadiri 468 BPBD di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam Rakornas itu, kata Nyarong, pihaknya dituntut untuk melakukan peningkatan kinerja. Selain itu, dalam melakukan penanggulangan bencana, pihaknya juga diharapkan mampu bergerak cepat, aman dan efesien sehingga terkoordinasi dan tercipta keselarasan pusat dan daerah.

“Sebab, bencana tidak mengenal batas wilayah.

Dapat terjadi kapan saja dan di mana saja,” ucap Nyarong.

Nyarong berpendapat, persoalan bencana alam

di masing-masing provinsi jelas menjadi perhatian serius oleh pemerinatah pusat. Buktinya, Wapres RI, Jusuf Kalla saat membuka rakornas mengharapkan kepada seluruh BNPB dan BPBD seluruh provinsi untuk lebih peka terkait peristiwa yang akan terjadi.

“Artinya, jika ada bencana, BNPB harus segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BNPB juga diminta untuk bergerak cepat sehingga tidak banyak jatuh korban dalam suatu bencana yang terjaadi,” ulasnya.

Berdasarkan data yang direkrut secara nasional, kata Nyarong, ada lima provinsi yang memiliki titik hotspot terbesar sepanjang Januari-Maret 2015.

Kelima provinsi itu, yakni Provinsi Riau, dengan titik hotspot 1.066. Provinsi Jambi, 110 titik hotspot, Provinsi Sumatera Selatan 44 titik hotspot, Provinsi

Kalbar, 78 titik hotspot serta Provinsi Kalteng 82 titik hotspot.

“Jadi saat ini ada lima provinsi yang menjadi sorotan mengenai titik hotspot. Nah, untuk itulah kita diminta untuk melakukan upaya-upaya penekanan agar titik hotspot yang ada di Kalbar dapat berkurang,” harapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian LKH RI menyebutkan, ada beberapa negara ASEAN yang juga memiliki titik hotspot terbesar sepanjang Januari hingga Maret 2015.

“Ada 8 negara ASEAN yang memiliki titik hotspot.

Yakni, Malaysia 443 titik hotspot, Fhilipina 430 titik hotspot, Thailand 7.572 titik hotspot, Kamboja 11.701 titik hotspot, Laos 1.960 titik hotspot, Myanmar 6.182 titik hotspot, Vietnam 2.902 titik hotspot dan Brunei hanya ada 1 titik hotspotnya,” paparnya. (Adx)

Bekas Pecandu Narkoba Nantikan Action Pemerintah Pontianak-RK. Sejumlah mantan pecandu narkoba di Kota Pontianak berharap Pemerintah Kota Pontianak supaya serius menangani permasalahan para pecandu atau pengguna penyalahgunaan narkotika yang merupakan korban.

Ketua Komunitas Mantan Pecandu Kota Pontianak, Budi Indrayuda mengatakan, saat ini yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba di Kota Pontianak.

Yaitu, perhatian dari Pemerintah Kota Pontianak yang tentunya diperlukan action dalam penanggulangan narkoba di kawasan Kota Pontianak.

“Apabila Walikota Sutarmidji menyatakan bahwa

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), dengan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama akan melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak terhadap debitur : 1. Dehir, berupa : Sebidang Tanah Pertanian beserta segala sesuatu di atasnya dengan luas 8400 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 64, Surat Ukur Nomor 6540/1996 Tanggal 29-07-1996 atas nama Dehir yang terletak di Desa Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Hilir Timur, Kabupaten Mempawah (Dulu disebut Kabupaten Pontianak), Propinsi Kalimantan Barat.

(Nilai Limit Lelang Rp. 180.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 54.000.000,-) 2. Doni Junito, berupa : Sebidang Tanah Perumahan beserta segala sesuatu di atasnya dengan luas 685 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1556, Surat Ukur Nomor 569/2004 Tanggal 15-01-2004 atas nama Aida, Dwi Matrinery, Dony Junito, Fefen Agusto yang terletak di Jalan Veteran Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir,Kabupaten Mempawah (Dulu disebut Kabupaten Pontianak),Propinsi Kalimantan Barat.

(Nilai Limit Lelang Rp. 90.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 27.000.000,-) 3. Radah Rani, berupa : Sebidang Tanah Pekarangan Kosong beserta segala sesuatu di atasnya dengan luas 211 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18, Surat Ukur Nomor 2197/1990 Tanggal 31-05-1990 atas nama Harji Sohor yang terletak di Desa Kuala Secapah,Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah (Dulu disebut Kabupaten Pontianak), Propinsi Kalimantan Barat.

(Nilai Limit Lelang Rp. 72.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 22.000.000,-) 4. Atong, berupa : Sebidang Tanah Pertanian (Kebun Kelapa Sawit) beserta segala sesuatu di atasnya dengan luas 32604 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1887 Surat Ukur Nomor 355/Pandan Sembuat/2010 Tanggal 01-03-2010 atas nama Atong yang terletak di Dusun Sanian Emberas Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

(Nilai Limit Lelang Rp. 90.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 27.000.000,-) PELAKSANAAN LELANG Hari : Kamis Tanggal : 26 Maret 2015 Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai Tempat : Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Jl. A. Yani No. 99 Pontianak SYARAT-SYARAT LELANG : 1. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang ke rekening : a.n Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero).Tbk, Cabang Pontianak dengan Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 (Satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

2. Peserta lelang wajib melakukan penawaran minimal sama dengan nilai limit & penawaran dilaksanakan secara lisan dengan cara naik-naik, apabila peserta lelang tidak melakukan penawaran sesuai dengan harga limit, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (Tiga) bulan di wilayah kerja Kantor Wilayah KPKNL Kalimantan Barat.

3. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang serta bea lelang pembeli 2% paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

4. Apabila pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan yang disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG. 5. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya.

6. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun.

7. Dalam setiap pelaksanaan lelang 1 (Satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (Satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.

8. Syarat-syarat lainnya pada saat pelaksanaan lelang.

9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pontianak (0561) 731661.

Pontianak, 12 Maret 2015 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

SRI INDRAJAYA Pemimpin Cabang Pontianak

“Berapa operasi pasar mampu dalam sehari, 1-2 ton?

Dengan begitu menyelesaikan masalah? Tidak, ributnya jak yang ada. Tapi kalau pasar selalu kita deteksi terus pergerakannya, ketika trennya seperti ini, kita lihat situasi,” paparnya.

Menurutnya, dengan melakukan pamantauan di pasar, bulog bisa mendeteksi penyebab kenapa pangan tersebut bisa mengalami kenaikan. Setelah mengetahui permasalahannya, bisa langsung mengkoordinasikannya dengan dinas terkait maupun langsung ke walikota.

“Kenapa beras mengalami kenaikan seperti ini. Tidak mungkin ini terjadi. Apa masalahnya, koordinasikan dengan dinas pertanian, harusnya panggil distributor,” lugasnya.

Tak hanya itu, Midji mengharapkan, bulog agar transparansi terhadap stok yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kepanikan di masyarakat.

Karena bulog memiliki stok yang cukup, namun jikalau sudah transparan dan kekurangan stok, bisa diatasi den-

gan mencarikan jalan keluar melalui koordinasi.

“Bulog harus selalu menginformasikan ini, tidak boleh menutupi stok, harus menyampaikan stok mereka ada berapa, harga yang mereka siapkan untuk beras medium.

Stok untuk berapa bulan, mereka harus informasikan terus supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan,” ingatnya.

Dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kota Pontianak untuk tidak melakukan ekspor ke daerah lain terkait pangan ini, bulog dikatakan Midji harus sudah bisa mendeteksi secara dini. Pasalnya dengan komitmen pemerintah daerah belum tentu Kota Pontianak berdampak terkait kelangkaan pangan. Seperti daerah-daerah lainnya.

“Karena pemberitaan suatu kawasan belum tentu sama dengan kota-kota lain, termasuk di Kota Pontianak.

Seperti kelangkaan beras di Jakarta-Semarang-Sumatera, mungkin di Pontianak tidak,” cetusnya.

Midji menambahkan, dengan kurang transparannya bulog dalam menyosialisasikan serta menginformasikan ke masyarakat. Jika terjadi gejolak pasar yang ditambah lagi dengan adanya permainan penyuplai sehingga membuat masyarakat menjadi panic. Tak pelak, masyarakat akan mengambil langkah dengan menyetok sendiri untuk persediaan pangan, karena dikhawatirkan akan mengalami kelangkaan.

“Kalau bulog tidak menginformasikan, masyarakat menjadi panik, takut barang tidak ada, lalu membuat stok sendiri di rumah masing-masing. Akhirnya yang harusnya supai normal di pasaran karena permintaan banyak jadi tidak tercukupi. Padahal kalau membelinya sesuai kebutuhan, tidak ada masalah, tapi kalau untuk stok kan jadi mahal, karena kebutuhan meningkat,” ulasnya.

jumlah pengguna atau pencandu narkoba di Kota Pontianak meningkat maka yang dibutuhkan adalah action dan solusi dari pemerintah itu sendiri untuk menyelamatkan para pecandu yang merupakan korban,” tegas Budi yang ditemui di Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Bumi Khatulistiwa Kalbar, Rabu (11/3).

Menurutnya, saat ini apabila Pemerintah Kota Pontianak serius dalam menangani permasalahan narkoba maka perlu adanya pusat rehabilitasi yang memang dibutuhkan oleh para pecandu yang ingin berubah.

“Yang diperlukan adalah solusi dari Pemerintah Kota

10 TAHUN MUJIYATNO MENDERITA ASMA, KINI PERUBAHAN DATANG PADANYA Memiliki keluhan penyakit tentunya akan membuat seseorang merasa tidak nyaman, terlebih merasakan keluhannya sudah bertahuntahun. Kondisi inilah yang kini dialami oleh Mujiyatno, pria yang sehari-hari tinggal di Bendungan Wates, Kulonprogo - DI. Yogyakarta ini mengaku sudah 10 tahun menderita asma dan batuk.

Akibatnya seorang wiraswasta ini merasakan sulit bernapas karena terasa sesak dan berat.

Selain itu, batuk yang menyerangnya juga sangat mengganggu aktifitasnya. “Sudah lama sekali saya menderita asma dan batuk, kurang lebih 10 tahun. Itu kan bukan waktu yang sebentar, bayangkan saja bagaimana capek dan kesalnya menahan sakit ini,” keluhnya. Setelah beberapa bulan kemudian ternyata Mujiyatno sudah dapat bernapas kembali dengan nyaman, berikut penuturannya.

“Sekarang saya sudah terbebas dari keluhan asma dan batuk yang 10 tahun saya derita. Aktifitas saya pun kembali lancar, badan saya juga terasa enak dan segar. Saya dapat merasakan perubahan seperti ini tiada lain berkat mengkonsumsi Milkuma se-

cara

rutin

yang saya ketahui dari koran.

Cobalah minum Milkuma dengan teratur untuk mengatasi keluhan penyakit yang anda derita. Saya sudah merasakannya, sekarang giliran anda!” Tegas pria berusia 53 tahun itu dengan penuh rasa syukur yang juga menyarankan oranglain untuk minum Milkuma.

Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan dengan gula aren yang sangat bermanfaat untuk kesehatan.

Perkembangbiakan ettawa pun dilakukan secara organik dengan tujuan agar menghasilkan kualitas terbaik dan bermanfaat untuk kesehatan.

Fluorine yang terdapat dalam

susu ettawa bermanfaat sebagai antiseptik alami sehingga dapat menekan perkembangbiakan bakteri / mikroorganisme jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Sesak napas yang diakibatkan infeksi dari saluran pernapasan tentunya dapat diatasi dengan Milkuma. Selain rasanya yang lezat, perkembangbiakan ettawa pun dibudidayakan secara organik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan mamfaat yang besar untuk kesehatan.

Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www.milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

Pontianak itu sendiri. Ini yang saya bersama teman-teman perlukan tempat rehabilitasi. Di Kota Pontianak tidak ada tempat rehab,” paparnya.

Saat ini di Kota Pontianak baru ada satu tempat rehabilitasi berbasis masyarakat. Tempat ini muncul karena para aktivis anti narkoba peduli.

“Tentunya perlu penambahan, selama ini Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) merupakan swadaya masyarakat tidak ada yang nyokong dari pemerintah kota,” paparnya.

Ia menambahkan, untuk itu diperlukan perhatian dari pemerintah apabila mempunyai niat ingin menekan jumlah pengguna narkoba.

“Saya sudah pernah merasakan ini, sementara di kota rehab mana ada,” ujarnya.

Sekretaris Gerakan Pemuda Anti Narkoba (Gepan) Provinsi Kalbar, Ishak mengatakan, pihaknya mengajak pemerintah bagaimana punya kerja nyata untuk menunjukan kepedulian serta keseriusan di dalam menangani korban-korban yang merupakan pengguna narkoba.

“Jangan hanya berpendapat harus benar membuktikan.

Pemerintah Kota Pontianak sudah tahu data banyak pengguna narkoba, namun apa solusinya,” kritik Ishak.

Menurutnya, saat ini perlu segera melalui eksekusi Walikota Pontianak bahwa ada kegiatan nyata dan dukungan yang tentunya untuk menekan jumlah pengguna narkoba di kawasan Kota Pontianak.

“Selama ini yang kita perlu lakukan adanya perhatian pemerintah, karena tidak bisa hanya aktivis, BNNK saja yang bergerak turut membantu sehingga dibutuhkan peran pemerintah,” paparnya.

Ia menjelaskan, melihat peraturan pemerintah pelaksanaan wajib lapor pencandu narkotika. Hal ini merupakan program cukup baik. Namun dari peraturan tersebut apakah ada pecandu yang mau lapor, apakah orangtua bersedia datang yang mengakui anaknya pecandu.

“Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah bersama seluruh stakehoder bersama-sama aktivis anti narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang didirikan oleh para aktivis anti narkoba yang didalamnya juga terdapat bekas pecandu dan didukung BNNK Pontianak, para pecandu yang direhabilitasi lebih banyak berasal dari Kota Pontianak.

Ketua RBM Bumi Khatulistiwa Kalbar, M Zaini Yahya mengatakan, saat ini di RBM terdapat 46 pecandu yang mengikuti program rehabilitasi.

“Selama 3 tahun ini merehab 46 pecandu. 99 persen pecandu warga Kota Pontianak yang direhab sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Kata dia, saat ini RBM dapat dikatakan over kapasitas.

Pasalnya kondisi tempat yang tentunya masih belum cukup memadai. “RBM ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah di bawah naungan Kemensos RI dibawah serta Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Namun aktivitasnya masih bersifat mandiri,” ulasnya.

Ia menjelaskan, pengembangan program semua pecandu berminat untuk direhabilitasi. Yang jelas konsepnya berbasis masyarakat. (fie)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Kamis, 12 maret 2015

4

Pemerintah Tak Becus Urus Gas Elpiji!

Jakarta-RK. L emahnya dukungan pemerintahan Joko Widodo dalam membangun infrastuktur distribusi gas dan penegakan hukum, dinilai menjadi penyebab harga elpiji meningkat tajam.

Sayangnya, keuntungan atas kenaikan harga justru hanya dinikmati para spekulan. Sementara masyarakat tetap menjadi pihak yang sangat dirugikan.

“Tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran penggunaan elpiji 3 kilogram, menyebabkan peralihan penggunaan ke elpiji 3 kg terus berlangsung. Akibatnya, rakyat yang dirugikan dan Pertamina menjadi pihak yang nyaris selalu disalahkan,” ujar pengamat ekonomi politik, migas, Salamuddin Daeng, Rabu (11/3).

Menurut Daeng, sebenarnya disparitas harga antara gas elpiji 3 kg dengan elpiji

12 kg tidak harus dipermasalahkan oleh pemerintah dan elit politik.

Karena sikap tersebut justru menimbulkan kesan para elit seakan mengadu domba rakyat, antara rakyat yang dikategorikan miskin, dengan mereka yang disebut cukup mampu. Dengan menyebut gas elpiji 3 kg haknya rakyat miskin, tapi faktanya orang mampu juga ikut membelinya, maka ini menjadi persoalan sosial yang rawan.

Pemerintah, kata Daeng, seharusnya fleksibel terhadap besaran subsidi elpiji 3 kg dan juga alokasi atau kuota elpiji 3 kg.

Terhadap kekosongan elpiji yang terjadi, pemerintah juga harus segera mengatasinya dengan tanpa mempertimbangkan secara ketat kuota yang ditetapkan.

“Jadi jangan adu domba rakyat miskin

VALAS

Rabu, 11 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,089.20 14,148.16 3,563.64 3,527.81 9,546.14 13,230.00

9,978.06 14,003.07 3,525.23 3,492.43 9,450.22 13,098.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

dengan orang kaya terhadap penggunaan elpiji 3 kg. Sepanjang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga baik rumah tangga orang kaya atau rumah tangga orang miskin, pemerintah harus memberikan hak itu kepada rakyatnya,” kata Daeng.

Selain itu, pemerintah menurut Daeng, perlu segera membuat dan menegakkan regulasi berkeadilan di sektor hilir minyak dan gas terhadap perusahaan asing.

Caranya dengan mewajibkan perusahaan asing membangun infrastruktur di daerahdaerah terpencil.

“Ini penting sebagai prasyarat bagi keikutsertaan perusahan asing dalam bisnis hilir migas, serta kewajiban lainnya yang sama dalam hal pajak dan pungutan lain oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya. (jpnn)

Ilustrasi/Ist

Infrastruktur Gas Lebih Penting Dibanding Ribut Soal Saham PGN Jakarta-RK. Pemerintah diminta lebih fokus pada program utamanya di bidang energi yakni mempercepat pembangunan infrastruktur gas, dan tidak terkecoh dengan upaya pembentukan opini terkait kepemilikan saham oleh investor publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Anggota Tim Reformasi Migas yang dibentuk Kementerian ESDM, Fahmi Radhi mengatakan pembangunan infrastruktur gas menjadi prasyarat utama kesuksesan program percepatan konversi energi dari BBM ke gas bumi.

“Pembangunan infrastruktur gas bumi jauh lebih penting daripada sekadar mempermasalahkan kepemilikan saham publik di BUMN,” kata Fahmi kepada wartawan, Selasa (10/3), di Jakarta.

Dia mengatakan, saat ini Indonesia sudah masuk ke situasi darurat infrastruktur, jangan membangun opini untuk kepentingan sendiri.

Seperti PGN, dengan kemandiriannya kini bisa membangun pipa gas hingga lebih dari 6000 km.

“Langkah PGN jangan dihalangi karena perusahaan tersebut tidak tergantung pada APBN dan terus berkontribusi besar bagi

Rupiah Anjlok, Pajak Digenjot

ekonomi nasional. Itu yang jauh lebih penting,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika kembali mempersoalkan kepemilikan saham publik PGN yang sebagian dimiliki oleh investor asing. Mantan Pjs Dirjen Migas itu menilai bahwa PGN bukan lagi BUMN, karena adanya kepemilikan saham publik. Padahal, langkah PGN untuk go public di tahun 2003 merupakan keputusan pemerintah, dimana saat itu Kardaya adalah bagian dari pemerintah.

Menurut Fahmi, yang patut dibahas dan dipikirkan bersama saat ini adalah percepatan infrastruktur gas sehingga manfaat gas bumi dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Yang paling urgent saat ini adalah pemanfaatan energi alternatif seperti gas bumi.

Manfaat gas bumi sudah dapat dilihat di sektor industri, pembangkit listrik, komersil, transportasi dan rumah tangga. Indonesia membutuhkan percepatan infrastruktur gas sehingga kemandirian energi dapat tercapai,” jelas Fahmi yang juga Dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gajah Mada ini. (jpnn)

Jakarta-RK. Di tengah kondisi kurs rupiah yang tengah melemah terhadap dolar AS (USD), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah akan terus menggenjot pendapatan pajak dalam negeri. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menutupi defisit fiskal dalam APBN 2015.

Bambang mengatakan, tax ratio pada 2014 hanya sedikit di atas penerimaan domestik bruto (PDB). “Kita akan melakukan peningkatan penerimaan pajak, karena 2014 tax ratio seluruh pajak dibanding PDB, sedikit lebih 11 persen, ini lebih rendah,” ujar Bambang usai rapat kabinet terbatas di kantor presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

Bambang menjelaskan, rendahnya penerimaan pajak karena Indonesia tak melakukan pemungutan luar biasa terhadap wajib pajak. Padahal, tuturnya, Indonesia membutuh tindakan luar biasa untuk menggenjot tax ratio.

Selain itu, kata Bambang, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah mencegah kebocoran pajak dari restitusi fiktif, serta melakukan ekstensifikasi penerimaan pajak. Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 265 juta. Di antara jumlah itu terdapat 45 juta pekerja yang potensial menjadi wajib pajak. Namun jumlah wajib pajak pribadi hanya 27 juta.

Oleh karena itu, Bambang menegaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu akan melakukan banyak perbaikan guna menggenjot penerimaan pajak. Ia meyakini target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai.

“Yang paling penting, data kami lebih baik dari masa lalu. Sudah cukup lengkap untuk meningkatkan upaya kepatuhan pajak,” tandas Bambang. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Sms Warga

Tanggapan Terimakasih atas hadiah bendera tengkorak dari pak Kapolda Kalbar untuk Polresta Singkawang, karena kinerja tidak maksimal menekan gangguan kamtibmas, bravo. Lalu bagaimana dengan penindakan narkotika, peti, ilegal logging dan fishing, peredaran merkuri, dan tuba?.

085245147046 10-3-2015

18.50

Bangunan Baru Ketua Kompolnas Yth. Bangunan baru kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar di Jalan A Yani Pontianak merupakan suatu kebanggaan masyarakat Kalbar. Karena Kantor Kejati Kalbar yang lama sudah tidak layak dan terlalu sempit. Karena itu masyarakat Kalbar sangat berterimakasih atas kebijakan Gubernur Kalbar menghibahkan tanah bangunan Gedung Juang tersebut adalah aset Pemprov Kalbar kepada Kejati Kalbar, bahwa tanah tersebut telah bersertifikat resmi atas nama tanah bangunan kantor Kejati Kalbar secara sah.

Sekarang bangunan kantor Kejati Kalbar tersebut sedang dalam pengerjaan, tidak lama lagi akan rampung. Adapun Gedung Juang Kalbar akan ditempatkan di kantor Kejati yang lama. Atas kebijakan bapak Gubernur Kalbar tersebut sangat benar perlu dukungan semua pihak.

Semoga kinerja Kejati Kalbar semakin eksis dalam penegakan hukum memberangus para koruptor di Kalbar tanpa kecuali, terimakasih. Ibrahim Myh. 081288673500 10-3-2015

Menunda-nunda pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba dengan melayani setiap intervensi dari negara lain hanya akan menguras energi. Presiden Jokowi jangan takut dan ragu segera memerintahkan eksekusi mati Bali Nine secepat mungkin. Sekali tembak, tembak terus gembong-gembong narkoba.

087818268462 11-3-2015

17.31

Kapan Diubah Pak Kapolda, kapan Polres Pontianak diubah nama menjadi Polres Mempawah? Bukankah Kabupaten Pontianak sudah diubah menjadi Kabupaten Mempawah.

09.18

081347482200 10-3-2015

20.05

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Maret 2015

5

Politikus PDIP Mendukung Parpol Dipasok APBN, Tapi...

Tolak Gabung ke PAN Jakarta-RK. Putri almarhum Abdurrahman Wahid, Yenny Zanuba Wahid menolak tawaran posisi Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang ditawarkan Ketua Majelis Yenny Zanuba Wahid. JPNN Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Soetrisno Bachir. “Jadi begini, saya memang diminta masuk ke PAN untuk menduduki posisi wakil ketua umum oleh Pak Soetrisno Bachir. Tapi saya memilih untuk menolak tawaran itu,� kata Yenny Wahid, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/3).

Tawaran serupa lanjutnya, juga pernah datang dari delapan partai lainnya untuk masuk ke struktur mereka. “Rata-rata posisinya ketua umum. Semua saya tolak karena saat ini politik saya nonpartai dan saya fokus ke politik kebangsaan. Jadi tidak bener saya terima tawaran bergabung dengan PAN,� pungkasnya. (jpnn)

Jakarta-RK. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengatakan dana untuk partai politik yang bersumber dari APBN sebaiknya dilakukan jika keuangan negara sudah kuat.

Mengalokasikan dana parpol dalam kondisi APBN yang terbatas menurut Budiman Sudjatmiko akan mendapat respon negatif dari masyarakat. “Pendanaan partai politik melalui APBN juga merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah para kader partai tergelincir dalam tindakan melawan hukum dan memperbu-

ruk citra institusi partai. Tapi harus juga diperhatikan kecukupan anggaran,� kata Budiman Sudjatmiko, Rabu (11/3).

Pemberian dana untuk partai politik dari APBN, lanjutnya, harus disertai dengan syarat ada pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan antara lain tunjangan reses dan aspirasi yang diterima oleh anggota partai yang duduk di DPR dan DPRD. “Secara pribadi saya bersedia jika potongan tersebut mencapai 50 persen dari tunjangan yang saya terima dan diberikan dengan syarat pelembagaan.

Ada jaminan penggunaan anggaran

tersebut dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan,� ujarnya.

Dia jelaskan, dana untuk partai politik ditujukan bukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan politik dalam rangka Pilkada, pemilu legislatif dan agenda internal partai. “Dana tersebut harus digunakan untuk melakukan pendidikan politik warga negara, menanamkan nilai-nilai kejuangan, kebangsaan, memupuk jiwa kenegarawanan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat, sehingga daya jangkaunya lebih luas tidak terbatas pada kader partai,� sarannya.

Selain itu ujarnya, dana untuk partai politik diberikan kepada partai yang dengan sungguh-sungguh melakukan rekruitmen kader secara bertahap dan terukur, pendataan anggota secara berkala, dan mampu mengumpulkan iuran anggota. “Sehingga dana tersebut benar-benar diberikan kepada partai untuk membangun tradisi rekruitmen kader yang disiplin, juga akan membantu partai mempertanggungjawabkan kualitas kader partai sesuai dengan perolehan kursi atau suara di tiap tingkatan,� pungkasnya. (jpnn)

PPP Naikkan Target Menang di Pilkada Desember 2015

Kiri-Kanan: Wakil Sekjen Ach. Baidowi, Ketua DPP Bidang Politik Rusli Eendi, Ketua DPP Bidang OKK Isa Muchsin, Ketua DPP Bid Pemenangan Pemilu Khusnan Bey Fananie saat konferensi pers persiapan Rakornas Pilkada, di Mie Pangsit Simpur, Jalan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan. PPP akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada pekan depan-jpnn. JPNN

Jakarta-RK. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Surabaya menargetkan akan memenangi 75 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada Desember 2015. Target ini naik setelah sebelumnya hanya mematok 51 pilkada.

Kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya jumlah daerah yang akan menggelar pilkada. Sebelumnya hanya 204, tapi seiring dengan persiapan yang dilakukan KPU, jumlahnya menjadi 273 pilkada. “Target tersebut cukup realistis, karena perolehan suara PPP di sejumlah daerah cukup signifikan,� kata Wasekjen PPP Bidang Komunikasi dan Hubugan Media Ach Baidowi dalam keterangan persnya yang diterima JPNN.com, Rabu

(11/3).

PPP sendiri akan mengandalkan kadernya sendiri. Kata pria yang karib disapa Awi itu, pihaknya akan melirik calon lain bila memang elektabilitas kader yang akan diusung sangat rendah.

Untuk mengusung calon sendiri, partai berlambang kakbah itu sudah punya kalkulasi. Awi mengatakan daerah-daerah yang perolehan kursinya belum mencukupi syarat 20 persne, maka akan berkoalisi dengan partai politik yang memiliki kesamaan visi, misi dan program, khususnya di daerah yang bersangkutan. “Pola koalisi yang terjadi di beberapa daerah bervariasi bergantung dengan dinamika politik di daerah,� pungkasnya. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Banggar Sibuk Pikirkan Kepentingan Pribadi

Generasi Cerdas Jauhi Narkoba

Singkawang. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Singkawang hanya sibuk memikirkan kepentingan pribadi, kurang memikirkan kepentingan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan di Kota Singkawang secara baik dan benar.

Begitu penilaian Fraksi Demokrat DPRD Kota Singkawang melalui Sekretarisnya, Drs Tavip Putra Purba ketika menyampaikan Pandangan Akhir (PA) fraksinya terhadap APBD Kota Singkawang 2015, Rabu (4/3) lalu.

Tavip mengatakan, salah satu hak dan tugas pokok dari Banggar adalah di bidang anggaran, yaitu mempunyai hak untuk membahas, menentukan dan menyepakati besaran serta peruntukan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggaran dan belanja daerah Kota Singkawang yang dibahas dan disepakati oleh Banggar bersama TAPD haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang. “Menurut pengamatan Fraksi Demokrat, anggota Banggar belum atau tidak sama sekali mempergunakan hak-haknya secara baik dan benar dalam pembahasan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015,� kata Tavip.

Fraksi Demokrat mengimbau seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar untuk waktu yang akan datang, agar menjalankan hak dan tugas pokoknya lebih memikirkan kepentingan masyarakat dan kesinambungan pembangunan di Kota Singkawang.

Bukannya kepentingan pribadi. (dik)

Bengkayang. Kepala Disdikbud Bengkayang, Dr Yan menghimbau generasi muda agar menghindari narkoba. Sebab, barang haram tersebut hanya akan membuat masa depan suram dan merusak bangsa. “Narkoba no, prestasi yes. Generasi yang pintar merupakan harapan dan masa depan bangsa Indonesia,� ujarnya saat membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Kebangsaan di Aula SMAN 3 Bengkayang, Rabu (11/2).

LCC Tingkat SLTA se-Kabupaten Bengkayang jelasnya, merupakan salah satu sarana yang bersifat implementatif dan efektif dalam membina dan membangun karakter siswa. Sebab melalui lomba yang bersifat kompetisi ini, para siswa diajak berpikir secara kritis, sistematis, kreatif, inovatif, berlatih kompetisi secara sehat dalam mengedepankan kejujuran, mengembangkan kesadaran dan menjunjung tinggi sportivitas. “Sekaligus ajang untuk menumbuhkan budaya kompetitif dan sehat dalam cinta tanah air, bangsa dan negara,� tegasnya.

Sedangkan Mikael SPd, Ketua Panitia Penyelenggara LCC Empat Pilar Kebangsaan Tingkat SMA se-Kabupaten Bengkayang mengatakan, dari 26 sekolah yang diundang, hanya 23 sekolah yang mengirimkan utusan atau sebanyak 207 orang. “Utusan sekolah masing-masing 9 orang ditambah Kepala Disdikbud Bengkayang, Dr Yan foto bersama guru pendamping Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA se-Kabupaten 1 orang pembimbing,� ucap Kasi Kurikulum DisBengkayang, Rabu (11/3). KURNADI dikbud Bengkayang ini. (kur)

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Maret 2015

6

Zainal Abidin, Terpidana Mati Mengancam

Pengacara Zainal Abidin, Ade Yuliawan saat memberikan keterangan pers seputar Surat Testimoni dari Zainal. ARIS ANDRIANTO, DIAMBIL DARI THE CANBERRA TIMES.

CILACAP - Zainal Abidin, satu-satunya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bakal bergabung dalam drama eksekusi mati bersama dengan terpidana mati tahap kedua. Ia masih bersikeras dan mengaku tak pantas menerima hukuman ini.

Zainal merasa dikhianati, dan ironisnya, hal itu akan berujung kematian di tangan regu penembak bangsanya sendiri.

Selama ini, perhatian banyak terpusat ke duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dan sejumlah kisah dari terpidana mati luar negeri. Sementara, Zainal sendiri hingga 5 Maret kemarin masih memohon penangguhan eksekusi mati atas dirinya.

Diceritakan kembali dari The Canberra Times, Senin (9/3), Zainal adalah seorang buruh pabrik berusia separuh baya di Palembang Sumatera Selatan, yang upahnya sehari berkisar antara 10 sampai 15 ribu rupiah.

Berdasarkan kisah Zainal, suatu hari di tahun 2001, di saat dia sedang tidur, seorang kenalannya bernama Aldo datang ke rumahnya dengan membawa tiga karung beras yang padat terisi.

Aldo saat itu datang larut malam dengan bus.

Dia ingin tinggal satu malam sebelum melanjutkan ke Pulau Jawa keesokan harinya. Zainal menegaskan dia tidak tahu apa yang ada di dalam karung, yang ternyata berisi 58,7 kilogram ganja.

Di saat Zainal kembali tidur, Aldo keluar untuk memperdagangkan sekitar satu kilo barang bawaannya. Dia tertangkap dan kepada polisi Aldo menuding Zainal.

Arwah Saya Akan Menuntut Balas

Singkat cerita, Zainal ditahan dan mengklaim dipukuli oleh aparat. ”Dia pikir dia akan mendapatkan cacat tetap, jadi terpaksa dia mengaku dialah organiser dari barang tersebut,” ujar pengacara Zainal Abidin, Ade Yuliawan.

Penjelasan itu ditolak oleh pengadilan, meskipun tersaji tubuh memar Zainal sebagai bukti.

“Saya tidak bisa menerima perlakuan ini.

Hukum tidak adil buat saya. Untuk orang-orang kecil seperti saya,” tulis Zainal dalam surat yang dia buat pada 5 Maret itu. ”Apabila Bapak Jaksa Agung dan seluruh perangkat hukum yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap diri saya tetap memaksakan kehendak, maka arwah saya tidak tenang, gentayangan, akan menuntut balas termasuk kepada istri, anak, dan keturunannya. Ini dari lubuk hati saya yang paling dalam,” tulis Zainal.

Zainal mungkin pantas geram. Dengan kondisi ekonomi tidak mendukung, dia tidak bisa melacak apa yang terjadi. Mendekam putus asa di penjara.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, 13 Agustus 2001, Zainal dituntut hukuman penjara selama 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi vonis lebih berat oleh majelis hakim yakni selama 18 tahun penjara.

Tak menyerah, Zainal berupaya banding ke Pengadilan Tinggi Palembang namun putusan pengadilan justru menjatuhi vonis hukuman mati pada 4 September 2001. Kemudian ia

mengajukan kasasi atas putusan PT itu pada 3 Desember 2001 namun putusan tersebut justru diperkuat Mahkamah Agung.

Tak terhenti pada upaya kasasi saja, Zainal juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 2005 dan hingga kini tidak pernah mendapatkan jawaban.

Puncak upaya hukumnya yakni pada 2015 dengan meminta grasi tapi ditolak Presiden Joko Widodo.

“Betapa terkejutnya saya mendengar pada 9 Januari 2015 yang grasi saya ditolak oleh Presiden Jokowi,” tulisnya.

Pekan lalu, saudara Zainal dikabarkan mengalami serangan jantung dan meninggal setelah mendengar dari jaksa di Palembang bahwa mereka akan memiliki satu kesempatan terakhir untuk melihat Zainal sebelum dieksekusi.

Keluarga tidak punya uang untuk melakukan perjalanan ke Nusakambangan di Jawa Tengah untuk melihat dia.

Beberapa hari kemudian, Jaksa Agung Indonesia mengumumkan akan ada penundaan dalam eksekusi. Namun belum ada kabar keluarga Zainal akan datang berkunjung.

Kabarnya, saat ini judicial review-nya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. “Indonesia adalah negara berdasarkan aturan hukum, bukan salah satu berdasarkan instruksi presiden.

Klien saya lebih baik menerima pengadilan yang adil dan proses hukum saat ini,” ujar sang pengacara, Ade Yuliawan. (adk/jpnn)

Sawah Satu Hektar di Atap Gedung Kendati hanya 10 ribu meter persegi, aneka budidaya pertanian bisa diusahakan. Selain ditanami padi, juga sayuran dan bunga. (SHANGHAIIST)

TIONGKOK - Di Chongqing, Tiongkok, sawah itu ada di atap gedung. Atap seluas 10 ribu meter persegi atau satu hektar tersebut disulap menjadi lahan pertanian yang bisa membuat orang berdecak kagum.

Di sana terdapat kolam yang mengelilingi areal pertanian berisi sayuran hijau serta bunga rapeseed kuning. Unggas dan ternak juga ikut menjadi penghuni. Karyawan perusahaan itulah yang merawat lahan buatan tersebut.

“Jika kami membiarkan atap tidak digunakan, itu akan sia-sia. Karena itulah, kami menciptakan proyek pertanian yang melibatkan para staf kami,” ujar juru bicara perusahaan Lu Xiaoqing.

Proyek tersebut didukung penuh oleh pemerin-

tah setempat. Lu juga menjelaskan bahwa gedung itu memiliki sistem antiair dan struktur yang kuat untuk menahan areal pertanian di atasnya.

Karyawan perusahaan tidak ditugaskan secara khusus untuk merawat lahan pertanian di atas atap itu. Mereka melakukan bergantian secara sukarela.

Sebagai gantinya, mereka bisa membawa pulang buah dan sayur yang dipanen dari lahan tersebut.

“Sekarang kami bisa memanfaatkan seluruh bagian atap dan mendapatkan sayuran gratis. Ini luar biasa,” ujar Hu, salah seorang karyawan.

Sayuran yang ditanam, antara lain, bayam, asparagus, dan selada. (Xinhua/Shanghaiist/sha/ c6/ami/jpnn)

Kawanan anjing membalaskan dendam temannya yang ditendang pemilik mobil. METRO.CO.UK

Dendam Seekor Anjing HATI-hati memperlakukan anjing. Jika salah, Anda bisa rasakan akibat yang lebih menyakitkan.

Nah, seekor anjing di Chongqing, Tiongkok, membuktikan bahwa hewan kelas mamalia ini punya rasa dendam, dan solid dalam hubungan pertemanan.

Alkisah, seekor anjing liar memutuskan untuk membalas dendam kepada seseorang yang sudah menendangnya.

Disebut dari laman Metro, Senin (9/3), anjing tersebut kena tendang seorang sopir yang tak rela tempat parkir mobilnya ditiduri si anjing. Usai kena tendang, si anjing pergi. Namun tidak untuk selamanya.

Beberapa saat kemudian, si anjing itu kembali, dan kini datang bersama 2 ekor rekannya. Apa yang terjadi?

Kawanan anjing itu membalas dendam dengan mengigit-gigit mobil yang mereka duga kuat milik si penendang tadi.

Aksi itu berlangsung cukup lama. Tetangga si pemilik mobil sempat mengabadikan beberapa gambar aksi dramatis tersebut.

Bagian ban, dan apa saja yang bisa mereka gigit menjadi korban.

Merasa puas, kawanan anjing kemudian menghilang dan tentunya tak terlihat lagi sejak kejadian itu. (adk/jpnn)

Terangsang Lelaki Bersarung

Gendong Bayi Kopassus PANGLIMA TNI Jenderal Moeldoko menggendong bayi dari salah satu anggota prajurit Kopassus ketika melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Grup 1/Eka Wastu Baladika Kopassus, Serang, Banten, Rabu (11/3).

DAR EDI YOGA/RMOL

Bos-bos KMP ..............................................................................................................................................................dari halaman 1 Bagi Fadli, pertemuan yang berlangsung selama dua jam, dari pukul 1 siang sampai pukul 3 sore, itu disebut sebagai agenda rutin. Yang dibahas adalah isu-isu hangat terkini, salah satunya pengenai kepengurusan Golkar dan PPP. KMP tidak terima pemerintah mensahkan kepengurusan Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono dan PPP di bawah Romahurmuziy.

Atas keputusan pemerintah itu, KMP siap melawan. ”Kami akan mendukung langkah-langkah Golkar (kubu Ical) dan PPP (kubu Suryadharma Ali).

Jika mereka ingin mendorong hak angket kepada Menkumham, kami siap mem-back up penuh,” jelas Fadli dalam perbincangannya dengan redaksi Rakyat Merdeka Online, Rabu (11/3) malam.

Apa yang dilakukan Yasona, menurutnya, berpotensi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Apalagi, bagi KMP, Golkar yang sah adalah kubu Ical dan PPP yang sah adalah kubu Suryadharma.

Wakil Ketua DPR RI itu tak menampil akan adanya hak angket yang bakal digalang. Itu digunakan untuk menyelidiki apakah Yasonna telah melakukan pelanggaran atau tidak. ”Angket ini untuk menyelidiki itu. Ada apa di balik pengesahan itu? Apa Menkumham telah melakukan abuse of power?,” tandas anak buah Prabowo ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Fernita Darwis menilai sikap berbeda Yasonna terhadap kisruh internal PPP dan Partai Golkar cenderung mengadu domba partai. “Yasonna sudah enggak layak (menjadi menteri,red). Ketika Golkar, dia bilang atas keputusan mahkamah partai, tapi waktu PPP dia bilang bukan mahkamah partai.

Yasonna sudah mengadu domba parpol,” ujarnya di Gedung KPU. Yang menjadi ironi, saat menerbitkan Surat Keputusan (SK) menyatakan kubu Romahurmuziy sebagai pengurus DPP PPP yang sah, waktu yang diambil Yasonna hanya 35 jam setelah dilantik sebagai Menkumham. “SK itu bertentangan dengan mahkamah partai, tapi karena ini penguasa, kita ikuti. Lalu kita gugat ke pengadilan dan akhirnya PTUN (Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta), memenangkan gugatan kita. Tapi Menkum HAM ingin banding. Jadi dia orang pertama yang memberikan contoh kepada kepatuhan hukum. Makanya sudah enggak layak,” katanya.

Sementara itu, dari Istana Negara, dikabarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Yasonna untuk melaporkan kajian terkait Partai Golkar dan PPP. “Kajian menteri sudah diminta, kemudian dilaporkan ke presiden,” kata Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.

Salah satu pihak yang berselisih dari Partai Golkar maupun PPP menyampaikan kekecewaannya terhadap Menkumham karena mengesahkan kepengurusan salah satu kubu yang berdualisme dalam masingmasing partai tersebut. Andi mengatakan, persoalan itu meskipun sudah diminta kajian Menkumham, namun secara umum belum dibahas dalam rapat terbatas (Ratas).

“Belum dibahas dalam rapat, mohon ditunggu arahan presiden selanjutnya,” katanya.

Seperti diketahui, soal kisruh di internal PPP, Menkumham menerbitkan SK yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuziy alias Romi hasil Muktamar Surabaya 2014. Meskipun SK tersebut kemudian dibatalkan melalui PTUN Jakarta yang mengabulkan permohonan PPP kubu Djan Faridz hasil muktamar Jakarta 2014, namun Menkumham resmi mengajukan banding terhadap putusan PTUN tersebut ke Pengadilan Tinggi TUN. Jika memang Presiden Jokowi meminta Menteri Yasonna melaporkan kajian soal PPP dan Golkar, PPP kubu Djan Faridz mengapresiasi. Karena, presiden harus memastikan apakah menterinya bertindak benar atau melenceng dari koridor hukum dalam mengambil keputusan. ”Apalagi Kemenkumham sangat naif sekali kalau mengesampingkan hukum dalam mengambil keputusan,” jelas Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Akhmad Gojali Harahap, dalam keterangannya.

Menurut dia, dalam situasi saat ini, publik bisa menilai dengan terang-benderang Kemenkumham

mengambil keputusan salah, yang pada akhirnya membuat kebencian terhadap pemerintah karena berlaku sewenang-wenang atau semena-mena. Apalagi, terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi. ”Pasalnya, keputusan yang diambil Kemenkumham terhadap dualisme kepengurusan di PPP dan Golkar jelas-jelas menggunakan standar ganda,” tegasnya.

Terhadap kisruh PPP, kembali dia menandaskan, Menteri Yasonna membuat keputusan dengan tidak mempertimbangkan keputusan Mahkamah Partai dan tanpa proses penelitian. ”Karena baru hitungan jam menjabat sebagai Menteri, (Yasonna) sudah menandatangani keputusan yang sangat strategis, yakni mengesahkan kepengurusan PPP (kubu) Romy (Romahurmuziy),” ucap Gojali.

Sementara terhadap Golkar, Yasona mengambil keputusan berdasarkan keputusan Mahkamah Partai.

“Ini jelas-jelas mencederai hukum. Dan ini seperti pola-pola Orde Baru, bahkan lebih jahat dari Orde Baru. Karena mengambil keputusan seenaknya saja,” tegasnya.

Khusus untuk PPP, dia menambahkan, PTUN sudah membuktikan bahwa keputusan Menteri Yasonna yang mengesahkan kepengurusan Romy salah. ”Sebaiknya Yasonna langsung minta maaf, bertobat untuk tidak melakukan kesalahan berulang dan menyatakan tidak banding. Kok malah banding, dan tiba-tiba mengambil keputusan terhadap Golkar,” imbuh Gojali.

Politikus muda ini khawatir, Menteri Yasonna semakin merajalela melakukan hal yang sama terhadap partai atau organisasi lain. Karena itu, dia mengingatkan, Jokowi seharusnya tidak sekedar meminta kajian, tetapi memanggil langsung Yasonna. ”Dan Presiden juga meminta kajian dari pakar atau para ahli yang benar-benar independen. Kalau Yasonna salah, harus segera dicopot dari jabatannya.

Supaya hal ini tidak menjadi bom waktu yang pada saatnya akan meledak,” demikian Akhmad Gojali Harahap.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Cowok yang pakai sarung dalam benak Sephia, 39, ya cuma pakai sarung thok. Maksudnya, si cowok itu tidak pakai celana pendek atau celana dalam.

Padahal, dia sangat terangsang saat melihat cowok yang pakai sarung. Bahkan, dia rela tidur dengan cowok mana pun yang bersarung. Pikirnya, tinggal pelorot dan wes... ewes... ewes..

Entah bagaimana mulanya. Pastinya, wanita asal Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur tersebut begitu terhipnotis pada pria yang pakai sarung.

Di mana dan kapan pun melihat pria bersarung, tiba-tiba pula dia menelan ludah. Glekkk...

Setelah itu, ulahnya sudah mbebeki. Jika libidonya naik, tiba-tiba ibu satu anak tersebut beraksi. Tak banyak bicara, mak bedunduk dia mengejar si pria pemakai sarung dan melorotkan sarungnya.

Tentu saja ulah Sephia tersebut sering jadi bahan tertawaan dan dia pun dimarahi. Tak hanya itu, pria yang tersinggung tak jarang menampar, memukul, atau apalah namanya. ”Herannya itu lho, semua tak membuat dia jera. Bahkan, mau dilaporkan polisi pun, Sephia tetap tidak tobat,” jelas Donwori, 45, suami Sephia, kepada Radar Surabaya (Jawa Pos Group), di sela-sela sidang talak cerainya di Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya, Jawa Timur Senin (9/3).

Donwori wis ndak betah dengan kelakuan istrinya tersebut.

Jika Sephia tidak mau tobat, dia justru sudah tobat-tobat (ampun-ampun) tak mampu menasihati Sephia lagi. Karena itu, dia menjatuhkan talak cerai. (jee/awa/jpnn)

Lukis Wajah ......................dari halaman 1 turun, menyiratkan pesan bahwa presiden yang tak mau memberi grasi bagi terpidana mati kasus Narkoba itu tak punya rasa belas kasihan.

Seorang kolega dari keluarga Myuran menuturkan, pria kelahiran 17 April 1981 yang tengah menanti eksekusi mati itu harus berjuang dengan tekanan batin selama beberapa pekan.

“Dan lukisan adalah tempatnya menghibur diri. Setelah dia melukis, dia kembali mengajar di kelas menggambar di LP Kerobokan untuk membantu banyak narapidana. Ini adalah langkah penting bagi Myuran,” ujar sumber yang dikutip harian Australia, The Age. Lukisan-lukisan karya Myuran dan murid-muridnya dipamerkan di Bali, pekan lalu. Jika kelak lukisan-lukisan Myuran terjual, maka uang yang dihasilkan akan digunakan untuk program rehabilitasi, atau malah mendukung kelanjutan kelas melukis yang dirintisnya di LP Kerobokan.

“Myuran ingin lukisan-lukisannya digunakan untuk membantu orang-orang Indonesia,” kata Oivind Zahlsen yang mengorganisir pameran lukisan para murid melukis Myuran di Bali.

Dalam sebuah wawancara dengan Ivar Schou, ahli filsafat Norwegia yang kini bermukim di Bali, Myuran mengungkapkan hal yang menuntunnya pada lukisan dan merintis kelas seni di LP Kerobokan. Bagi Myuran, hidup di balik terali besi sembari menanti eksekusi mati tentu membuatnya tak punya banyak pilihan.

“Saya tak bisa hanya merasa sesak di perut tanpa melakukan apa-apa. Aku bisa menjadi destruktif, tapi juga produktif. Hanya itulah pilihanku di dalam sini. Menjadi produktif membuatku bahagia,” kata Myuran saat masih di Lapas Kerobokan, Denpasar sebagaimana dikutip dari wawancara yang didokumentasikan dalam rekaman video.

Re-editing: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Maret 2015

7

Oposisi Dibikin .........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Jika kemudian banyak ditemukan kejanggalan dari pengesahan Kemenkumham itu, PTUN bukan tidak mungkin membatalkan pengesahan kepengurusan DPP Golkar kubu Agung.

Seperti diketahui, sebelumnya empat hakim Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan putusan berbeda terkait dualisme kepengurusan partai itu. Dua hakim, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memutuskan mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung.

Sementara, dua hakim lain, Muladi dan HAS Natabaya, hanya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Ical di Mahkamah Agung. “Pertanyaan retorisnya, mengapa Kemenkumham terkesan terburu-buru mengesahkan kubu Agung padahal Mahkamah Partai tak mengeluarkan putusan apa-apa? Trust building pemerintah menjadi kurang baik di mata publik,” kritik Pangi lagi.

Kembali Pangi mengingatkan, pengesahan Menkumham Yasonna ini bisa menjadi bola salju yang terus memperuncing kisruh Golkar.

Atau sebaliknya, pengesahan Kemenkumkam justru bisa menyelesaikan polemik dualisme Golkar selama ini yang cukup menguras energi politik.

Langgar Konstitusi Terpisah, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai keputusan Yasonna itu telah melanggar konstitusi. Menurutnya, konstitusi memang telah memberikan hak atau kewenangan kepada pemerintah menjadi atasan partai politik. Namun, UU tidak memberi kewenangan kepada pemerintah meminta pimpinan Parpol membentuk kepengurusan.

“Jelas surat (Menkumham) melanggar UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol. Pasal ini

terkesan jelas secara tidak langsung sudah merusak citra, kredibilitas, dan profesionalisme Kemenkumham sendiri. Dengan diakuinya kepengurusan Agung, otomatis Golkar berada di dalam pemerintahan sebagaimana didambakan sejak awal Joko Widodo berkuasa.

Sementara, di lain pihak, Beringin di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) tetap bersikukuh berada di luar pemerintahan alias oposisi. “Partai pemerintah tentu menikmatinya. Golkar adalah partai besar yang sangat dibutuhkan untuk menambah energi KIH di parlemen,” sindir dosen politik di UIN Jakarta tersebut.

Sebetulnya, akan lebih elegan dan bijak, lanjut Pangi, jika Yasonna menunggu putusan pengadilan dahulu baru kemudian mengesahkan kepengurusan Ical atau Agung. Namun, rupanya Yasonna tak bisa menahan diri, walau diakuinya tak menikmati keputusan tersebut.

Terlebih lagi, putusan Menkumham itu didasari hasil putusan Mahkamah Partai Golkar yang notabene tidak memenangkan salah satu kubu bersengketa. “Sebelumnya, saya nggak berani mengatakan pemerintah intervensi internal Golkar. Sekarang nampak terang, sebelumnya masih buram,” ungkap Pangi.

Skor kini sudah pasti 1-0 untuk kubu Agung.

Hemat dia, Ical Cs segera menggugat pengesahan Menkumham ke PTUN meski peluang untuk menang diprediksinya masih seimbang alias fifty-fifty.

“Belajar dari pengalaman PPP kubu Romahurmuziy yang dibatalkan oleh PTUN karena banyaknya kejanggalan pengesahan Menkumham. Misalnya, Yasonna baru dilantik satu hari, tiba tiba mengesahkan kubu Romy Cs,” ulas Pangi.

tidak memberi kewenangan kepada Pemerintah, khususnya Kemenhukumham meminta pimpinan parpol membentuk kepengurusan,” kata Margarito menjawab JPNN. Dalam surat yang ditandatangani Menteri Yasonna memang bunyinya antara lain Menkumham meminta Agung segera membentuk pengurus secara selektif dan mendaftarkannya ke Kemenkumham. ”Jelas tindakan Menteri Hukum dan HAM itu (meminta pimpinan Parpol membentuk kepengurusan) melampaui kewenangan. Ini tindakan sewenang-wenang.

Ini khas pemerintahan otoriter,” tegasnya.

Bila keputusan Menkumham disebabkan Partai Golkar bagian dari Koalisi Merah Putih, kata Margarito, jelas itu salah. Pasalnya, jika pertimbangan politik yang digunakan, pastinya berprinsip “lawan harus dihabisi, lawan pasti salah”.

Kemarin, Beringin kubu Ical pun sudah mendatangi Kemenkumham. Mereka meminta surat pernyataan yang mengakui Agung sebagai Ketua Umum Partai Golkar dicabut.

Pengakuan tersebut disebut Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid, diberikan tanpa dasar hukum yang valid. ”Kami meminta supaya surat kementerian itu dicabut karena surat tidak berdasarkan hukum,” kata dia kepada wartawan usai pertemuan.

Nurdin mengingatkan bahwa Kemenkumham adalah lembaga negara yang didirikan khusus untuk mengurusi bidang hukum.

Karena itu, sangat ironis jika lembaga tersebut justru membuat keputusan yang tidak memiliki dasar hukum.

Sejauh ini, tambah Nurdin, pihaknya masih menahan diri untuk tidak mengambil langkah hukum. Namun, semua itu bisa berubah jika Kemenkumham tetap ngotot mengakui

Agung Laksono. ”Pak Sekjen (Idrus Marham) sudah menyampaikan bahwa kalau surat ini tidak dicabut kita pasti pertimbangkan (langkah hukum), sekarang sudah dikaji unsur pidananya,” pungkas bekas orang nomor satu PSII ini.

Ancam Gulirkan Hak Angket Di tempat lain, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, perlawanan akan dilakukan pihaknya termasuk dengan melakukan penggalangan hak angket di Senayan. ”Kami juga mendukung jika presiden mewacanakan untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Dan salah satu menteri yang harus di-reshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM,” terang Bambang.

Mengapa Yasonna harus di reshuffle? Kata Bambang, selama ini kebijakan yang dikeluarkan olehnya kerap kali membuat gaduh.

Kebijakan itu tidak profesional. Salah satunya, terkait surat yang memihak kubu Golkar versi Munas Jakarta.

Surat itu, masih kata Bambang, sangat manipulatif. Sebab, konsideran surat penjelasan pada paragraf pertama itu keliru lantaran tidak ada diktum dalam putusan Mahkamah Partai yang menyatakan mengabulkan dan menerima kepengurusan salah satu Pihak yang berselisih. ”Quad non apabila ada putusan Mahkamah Partai tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009; Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik tidak berdiri sendiri (Conditional Clause) yakni bersifat final dan

mengikat apabila penyelesaian perselisihan tercapai,” terang dia.

Kekeliruan lainnya, mengacu pada putusan Mahkamah Partai Golkar angka 5 halaman 133 dalam pokok permohonan Pemohon paragraf pertama. Putusan itu berbunyi, ”Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda di antara anggota majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Musyawarah Nasional Partai Golkar IX”. ”Bahwa diktum tidak tercapai tidak perlu di tafsirkan kembali, karena dengan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan maka mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri,” sambung anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan.

Selain itu, surat penjelasan Menteri Hukum dan HAM pada paragraf terakhir mengisyaratkan pembuatan akta notaris dan pendaftaran kembali ke Kemenkumham, mutatis mutandis berlaku kembali ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. ”Jadi, sekali lagi. Kalau Menkumham atas nama presiden atau pemerintah kemudian memutuskan untuk memihak kubu Ancol, jelas itu pelanggaran UU,” terangnya. ”Dan DPR patut menggunakan salah satu hak nya seperti Hak Interpelasi, Hak Angket, atau bahkan Hak Menyatakan Pendapat, untuk meluruskan jalannya pemerintahan ini,” demikian pria yang biasa disapa Bamsoet itu.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Kemajemukan .............................................................................................................dari halaman 1 Gelar Kontes ................................................................dari halaman 1 yang harus diterima secara taken for granted. Menolak kemajemukan sama halnya menolak sunnatullah.

Kemajemukan atau keberagaman yang dimaksud, bukan semata mencakup fisik seperti warna kulit dan rambut, etnis dalam hal seni dan budayanya, maupun golongan, tetapi juga agama dan pemahaman agama.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ditugasi Tuhan untuk menjaga anugerah kemajemukan itu. Tujuannya agar terjalin harmoni, tidak hanya antarsesama manusia, tetapi juga dengan makhluk Tuhan yang lain.

Tugas maha mulia ini tepat dibebankan pada manusia, karena manusialah makhluk Tuhan yang rasional dan punya potensi kejiwaan yang baik. Tidak ada makhluk Tuhan lainnya yang mampu mengusung amanah tersebut.

Dari sisi etimologinya, istilah insan yang disematkan pada manusia, mengandung arti sebagai harmoni atau kasih sayang.

Dalam diri manusia terpendam sifat unsiyah, yaitu cinta kasih.

Dengan makna dasar inilah, bahwa manusia diciptakan guna mewujudkan

belakang kemunculannya, ISIS merupakan monster berbahaya bagi kelangsungan keharmonisan manusia. Mereka merusak agama, kemanusiaan dan kemajemukan yang merupakan sunnatullah.

Perlu diingat, akar-akar kekerasan berawal dari ketidaksanggupan menerima perbedaan. Hanya lantaran berbeda pandangan, faham atau agama, dengan mudahnya seseorang dituduh kafir, syirik, sesat, bahkan sampai menghalalkan darah.

Hal ini terjadi di Indonesia.

Padahal kita semua mengetahui, Indonesia mampu bertahan hingga hari ini lantaran memelihara kemajemukan yang ada. Itu pula sebabnya, bapak-bapak pendiri bangsa dahulu menyetujui Pancasila sebagai dasar negara, bukan paham atau agama tertentu. Karena Pancasila merangkum semua kamajemukan, baik suku maupun agama, dari Sabang sampai Merauke.

Tentu kita tidak mau, Indonesia yang damai dan harmonis ini hancur oleh segelintir atau sekelompok orang yang ingin memaksakan paham-paham mereka.

(Kiram Akbar)

keharmonisan dan kasih sayang antara sesama, sehingga dunia menjadi tatanan yang harmonis. (Said Aqil Siradj: 2014).

Jika dikaitkan dengan Islam, tentu kita dapat melihat benang merahnya. Secara etimologi, Islam berasal dari kata ‘salam’ yang memiliki arti damai, salam, pasrah atau tunduk.

Ketundukan pada sunnatullah yang telah diberikan, termasuk dengan keragaman yang ada. Mereka yang secara formal mengikrarkan diri pada Islam, otomatis mengingkarkan diri pada ketundukan pada sunnatullah.

Sayangnya, akhir-akhir ini muncul gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama ingin ‘menyeragamkan’ atau dengan kata lain memaksakan oranglain agar ‘sama’ dengan diri atau pemahamannya.

Fenoma Islamic State of Irak and Syiria (ISIS) adalah contohnya. Bagaimana dengan keji mereka membantai orangorang yang tidak sepaham dengan mereka.

Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup.

Nauzubillah. Bukan hanya non muslim, dari kalangan muslim sendiri banyak yang jadi korban.

Terlepas dari persoalan motif dan latar-

Bukannya Bekerja ..................................................................................................dari halaman 1 bukan bekerja, tapi malah ‘ngerjain.’

“Ini bukan ‘Ayo Bekerja’, tapi ‘ngerjain’ namanya,” ujar Fahri Hamzah dalam rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/3).

Dia mengungkapkan itu terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang mengesahkan kepengurusan

Faridz, tidak juga dikeluarkan suratnya oleh Yasona. Sementara untuk kasus Golkar, keputusan pengadilannya belum ada, sudah suratnya dikeluarkan. Apa ini bukan bentuk ngerjain?” kata Fahri mempertanyakan.

Partai Golkar versi Agung Laksono.

Fahri mengungkapkan, seharusnya Yasonna belajar dari kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karena sebelumnya PTUN membatalkan SK pengesahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy.

“Anehnya keputusan PTUN yang menegaskan kemenangan kubu PPP Djan

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

BIG SALE disc up to

60 %

+ Cashback

+ Cicilan Perse n 0% 12 MARET S/D 17 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.788

Hanya

8.550

Hanya

2.588 Ribu

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.988 Ribu

6.788 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

8.950

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

9.950

Hanya

23.250

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.750

8.650

Hanya

Hanya

4.288 Ribu

3.888 Ribu

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

EASY TO ORDER & PAYMENT

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

6.850 2.688 Ribu

22.850

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.788 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.788 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 12 MARET SD 17 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU BUCHERY

rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI-AU ke 69.

“Kita akan menggelar event kontes ikan arwana dan batu kecubung. Temanya, memperebutkan piala tetap Gubernur dan TNI AU,” ujar Ketua Panitia, Yudi Setyawan saat konferensi pers, Rabu (11/3).

Yudi berpandangan, event ini bakal mengangkat icon Kalbar, yakni ikan arwana dan batu kecubung. Event tersebut diplanning-kan digelar barengan di satu gedung. “Ini untuk mengangkat lagi nama ikan arwana dan menjaga harga jual ikan arwana di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.

Imbuhnya, saat ini masyarakat Indonesia sedang booming dengan batu akik. “Adanya event ini, kami mencoba mengangkat pamor batu kecubung khas Kalbar di kancah nasional maupun internasional,” timpalnya.

Dikatakan Yudi, pameran sekaligus kontes ini nantinya bakal diikuti peserta dari berbagai negara. Seperti Je-

pang, Malaysia, Singapore, Cina dan Vietnam. “Ikan arwana jenis super red notabene adalah kebanggaan dan habitat besarnya di Kalbar.

Saya berharap, arwana ini bisa menjadi ikan primadona di mata penghobi internasional.

Di Asia, arwana adalah ikan hias terfavorit,” kata pria yang juga menyukai ikan arwana ini.

Dipaparkan Yudi, pihaknya telah menyiapkan 120 aquarium untuk peserta kontes ikan. “Kontes ini bakal menjadi kontes arwana terbesar di tahun 2015,” serunya.

Kontes ikan dan batu kecubung tersebut, bakal dihadiri sejumlah tamu penting, seperti Gubernur Kalbar, Cornelis. Walikota Pontianak, Sutarmidji serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).

Menurut Yudi, saat ini masyarakat Indonesia lebih terfokus pada batu bacan atau batu Aceh. Dalam kontes nanti, ia bakal memperkenalkan batu kecubung khas Kalimantan.

“Sehingga masyarakat luas tidak hanya tahu batu Aceh

dan batu bacan saja. Mereka akan teringat juga dengan batu kecubung Kalimantan. Ini adalah salah satu faktor yang memengaruhi kami mengadakan kontes ini,” beber dia.

Demi memeriahkan acara, TNI AU Lanud Supadio bersama Suzuki bakal memberikan door prize menarik. Tidak hanya door prize untuk peserta, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah menarik.

“Kegiatan ini motor utamanya yakni TNI AU. Didukung Suzuki sebagai sponsor. Door prize kontes arwana berupa satu unit mobil Suzuki Karimun dan satu unit motor Suzuki. Pengunjung juga disediakan door prize,” kata penjual ikan arwana itu.

Yudi berpendapat, event tersebut akan banyak ditunggu pemain ikan dan penghobi kecubung. “Kami sangat menyadari, salah satu potensi yang bisa kami banggakan ialah ikan arwana super red dan batu kecubung,” ujarnya.

Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

PNS Pengadilan ......................................................dari halaman 1 Jaka terkejut melihat pagar dan pintu rumah Tari terbuka.

Dia masuk ke rumah yang terlihat sepi itu. Alangkah terkejutnya Jaka, melihat darah berceceran di tangga rumah.

Tenyata itu merupakan darah keponakannya yang telah membujur kaku di belakang sofa ruang tamu dan ditutup menggunakan kain. Pria paruh baya itu langsung meminta tolong kepada para tetangga dan menghubungi Polsek Pontianak Selatan.

Tari memang tinggal sendiri di rumah berlantai dua dan besar itu, setelah cerai dengan suaminya. Dugaan sementara ini merupakan pembunuhan berencana.

Polisi yang tiba ke lokasi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Tim Inafis dan Unit Satwa K-9 tampak berjibaku mencari jejak pelaku.

“Dia meninggal sekitar 8-10 jam setelah ditemukan. Korban dalam keadaan terikat dan tengkurap serta tak menggunakan pakaian,” kata Edi Hasibuan, Dokter Forensik Polda Kalbar di lokasi kejadian. Jasad korban, selanjutnya dibawa ke RSUD

Soedarso untuk diotopsi. Namun sebelumnya, menunggu kedatangan keluarganya dari Jakarta.

Anjing pelacak yang diturunkan Unit Satwa K-9 Dit Sabhara Polda Kalbar menelusuri ke seluruh ruangan di rumah Tari. Di situ hanya ditemukan jejak kaki pelaku. Penemuan itu berdasarkan penciuman anjing.

“Kita ambil kesimpulan, pelaku tidak jauh dari korban atau orang dekat,” kata Aipda Gede, Kanit Cakal Unit Satwa K-9 Dit Sabhara Polda Kalbar.

Kasus yang menghebohkan ini, ditonton ramai orang sekitar.

Sepanjang Jalan Tani Makmur tampak macet. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto pun turun ke lokasi untuk mengetahui perkembangan secara langsung. Usai meninjau lokasi kejadian, Arief mengatakan, dari hasil pengolahan di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

“Petugas kepolisian sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait pembunuhan tersebut.

Hasil pemeriksaan sementara, ada dua lokasi, yakni lantai atas di kamar ditemukan bercak-

bercak darah, dan korban ditemukan di ruang tamu dalam keadaan tangan terikat, serta mulut di lakban,” kata Kapolda Arief.

Penyidik saat ini sedang mendalami TKP, dikatakan Arief, tengah berusaha keras melakukan penyelidikan. Polisi juga memeriksa pintu dan jendela.

“Petugas juga melakukan identifikasi jejak kaki, dan mempelajari latar belakang korban sehari-hari. Sehingga kita bisa tahu berhubungan dengan siapa saja korban ini.

Data-data yang sudah dikumpulkan penyidik nantinya jadi dasar analisis keseluruhan.

Karena kita tidak bisa sembarangan berspekulasi dulu,” ujar Kapolda.Untuk sementara, kata Arief, rumah Tari di Jalan Tani Makmur, Kecamatan Pontianak Selatan itu sudah dipasang garis polisi. “Hingga saat ini belum ada saksi yang dilakukan pemeriksaan, termasuk orang yang dicurigai. Karena korban memang tinggal sendirian,” katanya sore itu.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Sah Ajukan .....................................................................dari halaman 1 Partai Golkar, Menkumham Yasonna H Laoly telah menyatakan kubu Agung Laksono sebagai pengurus DPP Partai Golkar yang sah, menguatkan keputusan Mahkamah Partai Golkar.

Namun atas keputusan tersebut, kubu Aburizal Bakrie telah mendaftarkan gugatan yang baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. “Untuk pengesahan kepengurusan Parpol di tingkat pusat, manakala sudah dibatalkan dan dicabut pihak pengadilan, yang berhak ikut adalah yang dimenangkan pengadilan,” papar Ida. Penjelasan ini setidaknya juga menjawab terkait polemik pengajuan calon kepala daerah oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nantinya. Karena sebagaimana diketahui, kisruh internal partai berlambang Ka’bah ini masih berproses di

pengadilan.

Sebelumnya, Menkumkam diketahui telah menetapkan kubu Rohamurmuziy sebagai pengurus DPP yang sah. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan keputusan tersebut, dengan mengabulkan gugatan yang dilayangkan kubu Djan Faridz.

Meski begitu kubu Romy belum menyerah, diketahui mereka kemudian mengajukan banding.

Tak Larang Kubu Ical Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengisyaratkan hanya akan menerima pendaftaran calon kepala daerah yang diajukan kubu Agung Laksono.

Dikatakan, untuk verifikasi keabsahan dukungan pencalonan dari Parpol, KPU mendasarkan pada dokumen Kemenkumham.

“Kami tidak akan menggu-

nakan dokumen yang dikeluarkan oleh Parpol atau pihak lain.

Kita akan minta ke Kemkumham,” ujar Hadar, Rabu (11/3).

Dia mengatakan, tidak masalah jika dua kubu di Parpol yang bersengketa, sama-sama mengajukan pasangan calon.

“Kalau orang datang dan beda namanya dengan nama yang di Kumham, daftar saja, tapi kami akan periksa. Misalnya kami dapat dari Kumham minggu depan, 14 Parpol dan pengurusnya, oke itu jadi patokan.

Tapi kalau ada perubahan setelah dia daftar, bisa kami terima. Karena memang yang menentukan itu Kumham, bukan kami. Misal ada keputusan pengadilan, kita juga enggak bisa langsung terima, kami tetap harus tanya ke Kumham,” katanya.

Re-editing: Hamka Saptono

Madrid Tolak Final Copa del Rey Digelar di Bernabeu KENGOTOTAN Real Madrid untuk tidak mengijinkan kandang mereka, Santiago Bernabeu dipakai sebagai venue laga final Copa Del Rey terus memicu reaksi negatif.

Salah satunya dari presiden Partai Nasional Basque, Andoni Ortuzar.

“Real bersikap seolah-olah mereka yang memiliki negara Spanyol. Sungguh memalukan melihat sikap mereka yang tak ingin final digelar di sana,” kecam Ortuzar.

“Madrid begitu ngotot tak ingin melihat bendera Basque atau Catalan berkibar di Bernabeu alih-alih memikirkan tentang sepakbola itu sendiri, benar-benar politis.” (*)

SPORT Rakyat Kalbar

3 78’ 4

Kamis, 12 Maret 2015

25’45’ C. RONALDO 55’ BENZEMA 20’ C. FUCHS 40’84’ HUNTELAAR 57’ LEROY SANE

AGREGAT 5-4

PERFORMA BURUK EL REAL

REAL Madrid tampil buruk dan layak mendapat cemoohan saat dikalahkan Schalke 3-4 di Santiago Bernabeu, Rabu dini hari (11/3).

Schalke, yang berupaya membalikkan defisit 0-2 di leg pertama 16 besar Liga Champions, tampil agresif dan terbuka sejak menit awal leg kedua di kandang Madrid tersebut.

Serangan balik cepat, bola yang terus bergulir dari sayap ke sayap, membuat barisan pertahanan Madrid kocar-kacir. Schalke dua kali unggul lewat Christian Fuchs dan Klaas-Jan Huntelaar di babak pertama namun Madrid dua kali menyamakan kedudukan lewat dua gol tandukan Cristiano Ronaldo.

Madrid sempat berbalik unggul di babak kedua lewat sontekan Karim Benzema, namun tim besutan Roberto Di Matteo mengakhiri laga dengan kemenangan lewat Leroy Sane dan Huntelaar.

Berkat kemenangan 2-0 di leg pertama, Madrid tetap lolos ke perempatfinal dengan agregat 5-4. Tetap saja, permainan di leg kedua medapat sorotan. Pelatih Real

Madrid, Carlo Ancelotti, pun mengakui kekurangan timnya.

“Saya minta maaf karena, seperti yang dilihat semua orang, kami bermain buruk. Itu tak bagus untuk klub ini. Kami layak mendapat siulan (dari fans) tetapi mereka akan membuat kami lebih termotivasi. Saya masih mempercayai tim ini karena saya tahu apa yang bisa mereka berikan. Kami harus bekerja lebih keras,” kata Ancelotti.

“Tak ada yang suka pertandingan semacam ini. Kami coba perbaiki masalah di pertahanan karena kami tak terorganisir dengan baik. Kami gagal dalam banyak hal,” ia menambahkan.

Kekalahan dini hari tadi memperburuk citra Los Blancos dalam beberapa laga terakhir di La Liga. Setelah imbang lawan Villareal, Madrid tumbang di tangan Athletic Bilbao. Posisi mereka di puncak klasemen La Liga pun direbut Barcelona.

Ancelotti, yang musim lalu dielu-elukan bak pahlawan setelah berhasil mempersembahkan trofi Liga Champi-

ons, saat ini berbalik berada di ambang pemecatan.

“Saya tak memikirkan soal dipecat. Saya harus lebih baik lagi dan membuat tim saya bermain lebih baik dari malam ini. Kami berada dalam tekanan hingga menit akhir. Apa saja bisa terjadi,” tutup pelatih berusia 54 tahun itu.

Perasaan campur aduk dirasakan pelatih Schalke Roberto Di Matteo. Ia mengaku puas karena timnya bisa bermain dalam level tinggi dan mengalahkan Madrid di kandangnya sendiri. Namun ia juga kecewa lantaran Schalke tetap tersingkir.

“Perasaan kami campur aduk. Tim kami sudah menunjukkan permainan dalam level yang sangat tinggi.

Kami sudah memberikan semua yang kami miliki agar bisa tetap bertahan di Liga Champions. Malam ini kami menang, tapi itu pun tidak cukup,” terang Di Matteo.

Di Matteo sebenarnya sudah pernah membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions pada 2012 silam.

Puasa Bicara Meski timnya lolos, Cristiano Ronaldo tak sanggup

POSISI MANCINI AMAN CEO Inter Milan Michael Bolingbroke menegaskan bahwa pihaknya belum punya rencana untuk melakukan pergantian pelatih dalam waktu dekat ini. Artinya Roberto Mancini masih tetap dipercaya menangani Nerazzuri di musim depan.

Mancini kembali ke Giuseppe Meazza pada pertengahan November lalu menggantikan Walter Mazzarri. Namun sampai sejauh ini penampilan Inter bersama Mancini belum memuaskan. Mauro Icardi dkk hanya menempati peringkat sembilan di klasemen sementara Serie A. Muncul gosip bahwa manajemen Inter tidak puas dengan kinerja Mancini dan akan

menggantinya dengan Marcelo Bielsa di musim depan. Namun Bolingbroke dengan tegas mengatakan bahwa Mancini masih akan tetap berada di Inter setelah musim ini.

“Musim panas ini, Mancini akan berkesempatan untuk membangun tim sesuai keinginan, sehingga dia dapat memainkan formasi sesuai keinginan. Saya menilai dia akan mempunyai tim sendiri di sekitar dirinya,” ujar Bolingbroke.

“Akankah Mancini tetap tinggal? Tentu saja, kecuali Anda tahu sesuatu yang tidak saya ketahui!” (*)

PERSIB KURANG BERUNTUNG PERSIB Bandung hanya mampu meraih satu poin saat melawan Ayeyawady United pada lanjutan grup H Piala AFC 2015 di Stadion Youth Training Centre, Yangon, Rabu (11/3). Itu setelah, kedua tim bermain imbang 1-1.

Pemain asing seleksi Persib, Apollon Lemondzhava, angkat bicara mengenai performa tim Maung Bandung. Pemain asal Georgia itu menyaksikan langsung laga tersebut dalam acara nonton bareng di kedai Persib.

“Persib sudah menguasai pertandingan,

mungkin hanya kurang beruntung saja.

Karena hanya satu tendangan bagus lawan membuat kemenangan gagal,” kata Lemondzhava, dilansir laman resmi Persib.

Dia pun optimistis, Atep dan kawankawan bisa meraih hasil berbeda ketika gantian menjamu Ayeyawady. “Saya optimistis tim dapat menang di laga kandang nanti jika melihat permainan luar biasa tadi.

Saya percaya mereka dapat mengalahkan Ayeyawady di sini (Bandung),” tuturnya. (goal)

menyembunyikan kekecewaannya. Ia sendiri tampil cukup bagus dalam pertandingan tersebut.

Dua dari tiga gol Madrid dicetak Ronaldo pada babak pertama, keduanya melalui sundulan. Namun kekalahan itu tak pelak membuat fans Madrid di Bernabeu kecewa dan mencibir pemain mereka sendiri.

Setelah pertandingan, Ronaldo memberitahu Canal Plus bahwa ia memilih melakukan Silenzio Stampa sampai akhir musim. Artinya, Ronaldo memboikot bicara kepada media. Ia tidak akan lagi bicara kepada pers sampai akhir musim.

Menurut AS, ada dua penyebab mengapa Ronaldo memilih diam. Yang pertama adalah karena ia kecewa pers terus membicarakan soal pesta ulang tahunnya yang digelar setelah kekalahan melawan Atletico Madrid.

Yang kedua, ia juga kecewa karena publik Berbanbeu memberikan kritikan yang teramat keras kepada timnya dalam laga melawan Schalke. Setelah pertandingan, Ronaldo sempat berdiri di tengah lapangan, mendengarkan semua siulan dari Madridista. (*)

DANNY WELBECK DIANCAM DIBUNUH KESELAMATAN jiwa Danny Welbeck tengah terancam saat ini. Sebab setelah mencetak gol kemenangan Arsenal atas Manchester United di Piala FA, ia mendapatkan ancaman pembunuhan via media sosial Twitter.

Laga Man United kontra Arsenal di babak perempat final yang dilangsungkan di Old Trafford tersebut berakhir dengan skor 1-2. The Gunners mencetak gol via Nacho Monreal dan Welbeck, sementara Setan Merah membalas melalui Wayne Rooney.

Gol Welbeck sendiri menjadi gol penentu kemenangan Arsenal di laga terse- but. Ia bahkan melakukan selebrasi usai mencetak gol tersebut. Hal itulah yang kemudian nampaknya tak bisa diterima oleh sejumlah oknum fans United.

Beberapa ancaman pembunuhan pun kemudian langsung dialamatkan pada Welbeck via media sosial usai terjadinya gol tersebut. Contohnya seperti oknum suporter dengan nama akun Nolove ini. “Danny Welbeck, saya akan mencarimu dan saya akan membunuhmu,” serunya.

Lalu, ada pula kicauan dari akun Grande DeGea yang berbunyi: “Hai Welbeck, ketika kau mati, saya akan merayakannya di hadapan keluargamu.” Sementara itu, akun UtdMads menulis: Welbeck kau sialan berani selebrasi. Bagiku kau mati! Judas sialan!”

Walau demikian, tidak sedikit fans United yang masih menghormati Welbeck. Mereka memberikan tepuk tangan pada striker 24 tahun itu saat ia melangkah ke luar lapangan untuk digantikan Olivier Giroud pada menit ke-74. (*)

DATA PEMAIN NAMA : DANNY WELBECK ARSENAL KLUB : 185 CM TINGGI BADAN: BERAT BADAN : 73 KG KEWARGANEGARAAN : INGGRIS

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Tempat Hiburan Dijadikan Lokasi Prostitusi

Ibizza Karaoke dan Imperium Ada Kamar Tidur di Room Pontianak-RK. Ternyata tempat hiburan malam (THM) di Kota Pontianak bukan hanya menyediakan minuman beralkohol (Minol), tetapi ada juga yang menyediakan kamar tidur di dalam room. Inilah yang ditemukan petugas Satpol PP Kota Pontianak di Karaoke Ibizza dan Imperium Garuda Hotel.

Diduga room di dua karaoke tersebut dijadikan sarana mesum atau tempat prostitusi

yang dilakukan tamu. Baik itu pasangan mesum antara tamu dengan pemandu karaoke (ladies) atau tamu yang membawa pasangannya dari luar tempat hiburan malam itu.

“Saya terkejut, ternyata di Imperium ini ada kamar tidur di dalam room karaoke. Bahkan bukan hanya satu room yang ada kamar tidurnya. Kemudian di dalam ruang karaoke itu rata-rata mendengarkan musik party,” kata

Ir Haryadi S Triwibowo, Kasatpol PP Kota Pontianak usai melakukan razia gabungan Rabu (11/3) dini hari.

Satu-persatu pengunjung tempat hiburan malam di Garuda Hotel Jalan Pahlawan, Pontianak Selatan itu disuruh keluar dan diamankan petugas. Mereka ada yang terlihat sempoyongan dan berkeringat karena tidak lagi bisa mendengarkan musik party. Be-

gitu juga dengan para ladies yang menemani tamu, mereka langsung digelandang ke mobil Dalmas Satpol PP. Ternyata bukan hanya Imperium yang ditemukan adanya kamar tidur di dalam room karaoke. Petugas juga menemukan kamar tidur di dalam room karaoke Ibizza di Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan. Diduga kamar di dalam room karaoke itu juga digunakan

untuk berbuat asusila atau jadikan sarana prostitusi. “Tempat hiburan Imperium dan Ibizza ini akan menjadi sorotan kita. Saya akan sampaikan temuan ini (adanya kamar tidur dalam room karaoke) kepada instansi terkait, karena aktivitasnya sudah tidak sesuai dengan izin,” kesal Haryadi.

Razia kali ini selain melibatkan Satpol PP, Halaman 15

DARI LANGGAR PERDA DAN SK, JUGA JADI TEMPAT PROSTITUSI

KOMISI A MINTA ENAM KARAOKE DISANKSI TEGAS Pontianak-RK. Ternyata tidak hanya tempat hiburan malam (THM) Rain Luxury Club, River X Aston Pontianak dan Kaisar Karaoke saja yang melanggar aturan, baik jam operasional maupun menjual minuman beralkohol (Minol).

Pelanggaran serupa juga ditemukan di THM seperti Imperium, Ibizza, Planet Hollywood, Win One, Hotel Kini Karaoke dan Classic Karaoke. Bahkan lebih parah lagi, Imperium dan Ibizza diduga menjadi sarana prostitusi, karena menyediakan kamar tidur di dalam room karaoke.

Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Dr Ardiansyah yang turun langsung bersamasama aparatur hukum dalam melakukan penertiban di sejumlah karaoke Selasa malam hingga Rabu dini hari kemarin meminta kepada pihak kepolisian dan Satpol PP, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Pariwisata dan Disperindag Kota Pontianak untuk memberikan peringatan dan mencabut izin keramaiannya serta izin operasional (HO).

“Saya minta enam karaoke yakni Imperium, Ibizza, Planet Hollywood, Win One, Halaman 15 Petugas gabungan memeriksa pengunjung dan ladies di tempat hiburan yang dirazia.

Ditemukan juga kamar tidur di dalam room karaoke Imperium dan Ibizza, Rabu (11/3).

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Bendera Tengkorak Menjadi Motivasi Singkawang-RK. Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar memberikan “bendera tengkorak” kepada Kepolisian Resort (Polres) Singkawang, lantaran meningkatnya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), dari 42 kasus pada Januari 2015 menjadi 48 kasus pada Februari 2015.

“Ini merupakan motivasi bagi kita untuk berupaya lebih giat dalam melaksanakan tugas, supaya tidak mendapat bendera tengkorak lagi pada evaluasi kinerja berikutnya,” kata AKBP Agus Triatmaja SH SIk, Kapolres Singkawang melalui Humas Iptu Gatot Sukoco ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/3).

Gatot menjelaskan, bendera tengkorak diterima Polres Singkawang, lantaran terjadi kenaikan jumlah kasus, Halaman 15

Dagang Sayuran Sekaligus Jual Sabu Ketapang-RK. Pasangan suami istri (Pasutri) Wahyudi, 44, dan Parni, 41, bukan hanya berdagang sayur, tetapi juga menjual Narkoba jenis sabu. Keduanya dibekuk jajaran Polsek Simpang Hulu di Jalan Pang Maran, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang, Selasa (10/3). Kapolres Ketapang, AKBP

Narkoba jenis sabu,” kata Nyandang, Rabu (11/3).

Mendapat informasi tersebut, AKP Nyandang mengerahkan empat orang jajarannya dan seorang anggota Satpol PP untuk meringkus pedagang sayur itu.

Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti enam paket sabu seberat 2,9

gram dalam kendaraan tersangka.

“BB yang diamankan berupa sabu dan satu bong atau alat isapnya. Kemudian satu unit mobil pikap Daihatsu Grand Max KB 8153 AP,” jelas Nyandang.

Sepasang suami istri ini merupakan warga Jalan Bakti Dusun 11, Halaman 15

Oknum Wartawan Jadi Pengedar Sabu

Kapolda Kembali Pecat Tujuh Anggotanya Pontianak-RK. Sebanyak tujuh anggota Polda Kalbar dipecat oleh Kapolda Kalbar, Rabu (11/3). Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) ketujuh personil itu, terlebih dahulu melalui proses sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas pelanggaran yang dilakukan.

Pemecatan tersebut atas dasar Surat Keputusan Kapolda Kalbar. “Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan mereka adalah tidak masuk dinas lebih dari 30 hari berturutturut, penyalahgunaan Narkoba dan melakukan tindakan asusila,” kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto, kemarin.

Tujuh anggota polisi ini diantaranya, tiga personil Polres Ketapang, masing-masing; Briptu Rachmad Kurniawan, dipecat karena melakukan kasus tindakan asusila. Bripka Masrijul, dipecat juga karena melakukan kasus Halaman 15

Hady Poerwanto melalui Kapolsek Simpang Hulu, AKP Nyandang mengatakan, Pasutri itu ditangkap di depan SDN 02 Simpang Hulu ketika sedang berjualan sayur menggunakan mobil pikap.

“Penangkapan ini berdasarkan informasi masyarakat. Bahwa tersangka selain berjualan sayur juga sering mengedarkan

Ilustrasi. Net

Pontianak-RK. Oknum wartawan mingguan, berinisial MD alias Mahmud, 36, ditangkap Satuan Reserse Narkotika (Satrestik) Polresta Pontianak, beberapa hari lalu.

Warga Kompleks Pesona Alam, Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak Tenggara

ini ditangkap, karena dicurigai sebagai pengedar Narkoba jenis Sabu.

Kasat Restik Polresta Pontianak, Kompol Dhani Catra Nugraha mengungkapkan, penangkapan ini atas laporan warga sekitar kompleks tempat tinggalnya.

“Penangkapan ini atas laporan warga.

Kemudian, terhadap MD kita lakukan pengintaian. Setelah kita gerebek rumahnya, memang benar ditemukan beberapa bukti kuat bahwa MD ini mengedarkan Narkoba jenis sabu,” katanya, Rabu (11/3).

Saat penggerebekan, kata Dhani, tersangka MD tak dapat berkilah.

Halaman 15

Tali Jangkar Putus Nakhoda Tewas Ketapang-RK. Nakhoda Kapal Cahaya Bahari 8, Gunawan, 26, tewas mengenaskan saat mengangkat jangkar kapalnya seberat satu ton di dermaga pelabuhan PT WHW Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan.

Menurut pengakuan rekan korban, Samsudin, kejadian sekitar pukul 11.00 Wib. Bermula saat Gunawan dibantu rekan kerjanya Sumitra mengangkat jangkar kapalnya dari dalam air. Karena mesin kerek (katrol) jangkar macet, terpaksa pakai alat kerek manual dengan tangan. Nahas saat jangkar ditarik, tali selingnya putus. Engkol pegangan alat

Ilustrasi. Net

kerek manual berbalik arah dan mengenai kepala Gunawan. Pemuda ini tewas di tempat dengan luka di kepala yang cukup mengenaskan.

Korban meninggal maupun luka Halaman 15

Ilustrasi. Net

Dua Pekerja PETI Tewas Mengenaskan Kapolda Bilang, Bos-nya Bernama Apin Ketapang-RK. Dua Pekerja Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pamatang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang bernama Tujan dan Dahlan tewas tertimbun tanah Senin (9/3) sekitar pukul 18.00 Wib. Jasad keduanya baru dapat dievakuasi Selasa (10/3). Kedua korban merupakan warga Kabupaten Sintang dan Kayong Utara yang bekerja PETI di Ketapang.

“Ada dua korban meninggal tertimbun tanah di lokasi PETI Desa Pamatang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, atau sering disebut dengan lokasi Indotani,” kata Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto kepada wartawan, Rabu (11/3).

Kapolres mengaku mendapat laporan adanya kecelakaan kerja tersebut. Namun sebelumnya informasi yang berkembang, Tujan dan Dahlan hanya

luka-luka. Kemudian ia memerintahkan anggotanya melakukan pengecekkan langsung ke lapangan untuk mengusutnya.

“Informasi awalnya luka-luka saja, tapi ada juga yang mengatakan korban meninggal. Jadi kita cek langsung ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut.

Ternyata benar ada yang meninggal,” jelas Kapolres Hady.

Kapolres menjelaskan, masyarakat atau pekerja di lokasi PETI memang agak tertutup atau enggan melaporkan kejadian tersebut. “Kita tahunya masyarakat di lokasi PETI itu tertutup. Mungkin mereka takut sama polisi,” katanya.

Kapolres menegaskan, dalam waktu dekat akan melakukan razia aktivitas PETI di Ketapang. Pihaknya akan menyusuri lokasi-lokasi PETI untuk Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Pemkab Tak Serius Tangani Sampah Kubu Raya. Masih banyak tumpukan sampah di sejumlah kawasan, memunculkan anggapan Pemkab Kubu Raya tidak serius menjadikan kabupaten termuda di Kalbar ini bersih dan rapi.

“Karena masih banyak terlihat sampah menumpuk, lantaran tidak diangkut oleh Dinas Kebersihan,” kata Anggota DPRD Kubu Raya, H Ali Amin SE ME, Rabu (11/3).

Lihat saja, sebut Ali, banyak tumpukan sampah di Jalan Haji Muksin. “Kita mau lewat jalan itu susah karena banyak tumpukan sampah. Sehingga membuat jalan itu terasa makin mengecil akibat tumpukan sampah,” ucapnya.

Menurutnya, tidak hanya di Jalan Parit Haji Muksin terlihat tumpukan sampah, tapi di Sungai Raya Dalam juga terlihat tumpukan sampah, termasuk di kawasan lain. Padahal, dana yang dialokasikan untuk penanganan sampah cukup besar. “Kalau memang pejabat yang dipercayakan untuk menangani sampah di KKR merasa tidak mampu, saya sarankan untuk minta pindah saja ke dinas lain. Ya mundur saja,” sindirnya.

Ia menilai, penanganan sampah akhir-akhir ini mengalami kemunduran, dibandingkan pada masa kepemimpinan Bupati Kubu Raya sebelumnya yang sudah sangat baik. “Mengapa justru di periode sekarang penanganan sampah semakin buruk,” sesalnya.

Ke depan, kata Ali, rencananya akan dibuat peraturan daerah (Perda) mengenai sampah.

Bahkan untuk mendukung Perda Sampah, DPRD telah melakukan studi banding ke kota Malang, Jawa Timur. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Maret 2015

10

Tiga Instansi Siap Layani Masyarakat Rusman: Gedung Baru, Kinerja Harus Meningkat

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menandatangani prasasti peresmian tiga gedung.

Kubu Raya. Pembangunan kantor merupakan komitmen meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

Begitu pesan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali saat meresmikan tiga kantor sekaligus, yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

SYAMSUL ARIFIN

dan Keluarga Berencana, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Rabu (11/3) siang di Jalan Adisucipto.

“Tolong ditingkatkan kinerjanya, agar bisa melayani kebutuhan masyarakat Kubu Raya,” kata Rusman Ali. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Rusman Ali men-

Hj Endang Indrawati menggunting pita tanda diresmikannya penggunaan tiga gedung.

contohkan dengan pembangunan masjid yang jemaahnya akan bertambah untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan selesainya pembangunan tiga bangunan kantor, diharapkan aparatur birokrasi semakin aktif memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. “Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar melayani masyarakat

SYAMSUL ARIFIN

sesuai peraturan yang berlaku.

Kami harap PNS makin baik dalam menjalankan tugas,” harapnya.

Rusman Ali menambahkan, prestasi dalam bekerja akan mengangkat harkat yang terlihat dari kinerja dalam melaksanakan tugas. Sebab, kinerja PNS diawasi langsung oleh masyarakat.

“Insya Allah hasilnya baik. Saya

mengharapkan ada keseimbangan kinerja bapak-bapak dalam mengemban tugas selama ini.

Kalau kita dapat 10 tapi berkah, itu yang paling nikmat. Bukannya dapat 100 tak berkah, itu percuma,” jelasnya.

Rusman Ali mengingatkan, aparatur negara jangan sampai salah melangkah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Teman yang baik atau pimpinan yang baik akan menegur yang salah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Jangan sampai menyalahartikan, iri atau dengki,” pesannya.

Jalinan pertemanan, ujar Rusman Ali, jangan sampai sia-sia.

Sebaliknya, pertemanan harus bermanfaan dan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Semua pertemanan itu pasti ada manfaat, tergantung pertemanannya,” harapnya. (sul)

Pramuka Berkontribusi Cegah Peredaran Narkoba Kubu Raya. Sebagai lembaga pendidikan non formal, Gerakan Pramuka berkomitmen dalam pembentukan karakter bangsa yang lebih baik. Makanya, Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengajak pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Kubu Raya agar membantu program pencegahan peredaran narkoba melalui penyuluhan.

“Presiden Jokowi saat ini terus menggiatkan Gerakan Anti Narkoba, karena peredarannya sudah sangat mengkhawatirkan.

Makanya, kita harapkan Pramuka

bisa memberikan kontribusi dalam pencegahan peredaran narkoba di Kubu Raya,” kata Rusman Ali saat menghadiri pelantikan pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kubu Raya di Sungai Raya, Rabu (11/3) di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Rusman Ali menegaskan, komitmen Gerakan Pramuka sangat tinggi terhadap pembentukan karakter bangsa yang lebih baik. Selain itu, peranan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal tujuan utamanya adalah membentuk kaum muda berkarakter, mena-

namkan semangat kebangsaan, dan meningkatkan keterampilan.

“Pendidikan kepramukaan sebagai salah satu pilar pendidikan kaum muda Indonesia, dituntut kontribusi secara nyata dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya minta agar seluruh anggota Pramuka di Kubu Raya bisa menjadi agen perubahan, demi kondisi kabupaten ini yang lebih baik, dengan memberdayakan potensi yang ada di dalam tubuh Pramuka itu sendiri,” tuturnya.

Agar anggota Pramuka menjadi

agen perubahan, paparnya, bisa dimulai dari menciptakan perubahan di lingkungannya sendiri.

Kemudian menciptakan perubahan dalam skala yang lebih besar lagi.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kakwarda) Gerakan Pramuka Kalbar, Suryadi mengatakan, Kwarcab Gerakan Pramuka Kubu Raya merupakan pintu gerbang Pramuka di Kalbar. Untuk itu, diperlukan konsep yang jelas sehingga anggota Pramuka di Kubu Raya menjadi barometer aktivitas Pramuka di Kalbar. “Dukungan

finansial organisatoris maupun material dari Bupati Kubu Raya selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang sangat diharapkan. Kita harapkan peran Pemkab Kubu Raya bisa bersinergi dengan kepengurusan Kwarcab Pramuka yang telah terbentuk di Kubu Raya, dan bisa menghidupkan kembali Gerakan Pramuka di kabupaten ini,” harapnya.

Sedangkan Ketua Kwarcab Kubu Raya, Shabriandi mengatakan, sebagai langkah awal pihaknya akan lebih fokus pada pelatihan untuk

Penegak dan Pandega, agar bisa memberikan kontribusi pendidikan bagi Pramuka pemula. “Gerakan Pramuka didirikan sebagai wadah pembinaan generasi muda, yang bertujuan ke arah pembentukan dan peningkatan kualitas manusia, berkepribadian, cerdas dan bertanggungjawab pada kelangsungan pembangunan bangsa. Makanya, kita juga berkomitmen untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan di Kubu Raya melalui pembentukan karakter generasi muda,” katanya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

LSM Kompor Sosialisasikan HTP

LSM Kompor Indonesia menggelar Sosialisasi Hama Tanaman Padi di Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur. ALFI SHANDY

Mempawah. LSM Kompor Indonesia DPD Provinsi Kalbar bekerjasama dengan PT Nufarm Indonesia menggelar Sosialisasi Hama Tanaman Padi (HTP) di Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, Rabu (11/3) pukul 09.00. Sosialisasi yang dihadiri 60 petani itu dipusatkan di rumah Ketua Poktan Parit Banjar Bersatu, Sawarmin.

“Kegiatan ini sebagai bukti kepedulian kami terhadap kemajuan sektor pertanian di Kalbar umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya. Kita ingin berpartisipasi aktif memberikan informasi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi petani di lapangan, terutama berkenaan dengan permasalahan hama,” terang Ketua LSM Kompor Indonesia DPD Provinsi Kalbar, Herry Lazuardi.

Herry menilai, potensi pertanian di Kabupaten Mempawah sangat menjanjikan. Makanya, dia menyebut untuk merealisasikan peningkatan produktivitas pertanian perlu didukung sistem pertanian yang modern dan solusi mengatasi permasalahan seputar pertanian itu sendiri. “Hama merupakan permasalahan utama yang dapat merusak aktivitas pertanian. Makanya, kami bekerjasama dengan PT Nufarm Indonesia memandang penting melaksanakan sosialisasi HTP ini. Agar, memberikan pencerahan dan informasi yang tepat bagi petani di Desa Parit Banjar,” ujarnya.

Apalagi, sambung dia, pemerintah pusat menginstruksikan setiap daerah untuk menggalakkan kegiatan pertanian. Agar, program swasembada padi dapat tercapai untuk memenuhi konsumsi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. “Kita ingin membantu program pemerintah mewujudkan swasembada padi di Kabupaten Mempawah. Jika petani mendapatkan fasilitas dan informasi tentang sistem pertanian yang baik dan benar, maka kami optimis mampu memenuhi target pemerintah,” tegasnya.

Pembinaan terhadap petani paparnya, juga menjadi salah satu program rutin yang akan dilaksanakan LSM Kompor Indonesia. “Setiap tiga bulan, kita akan turun ke lapangan melihat perkembangan pertanian. Kita ingin memajukan pertanian dan mensejahterakan hidup petani,” pungkasnya.

Dalam sosialisasi tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan, berupa pestisida kepada para petani. Hadir Manager PT Nufarm Indonesia Wilayah Kalbar, Rudiono, Ketua LSM Kompor Indonesia DPC Kabupaten Mempawah, Azwandi dan Kepala UPT DP3K Mempawah Timur. (fia)

Polres Pontianak Dihadiahi Bendera Tengkorak

ATAP: Mempawah Zona Aman Koruptor Mempawah. Polres Pontianak merupakan satu diantara lima Polres di Kalbar yang mendapatkan hadiah bendera bergambar tengkorak dari Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto. Pasalnya, Polres Pontianak dinilai belum maksimal dalam mencapai target penyelesaian kasus. Salah satunya penanganan tindak pidana korupsi.

“Ini menunjukkan kinerja Polres Pontianak perlu ditingkatkan lagi. Kenapa bisa tidak mencapai target penyelesaian kasus, tentu ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti di internal Polres itu sendiri,” nilai aktivis Analisis untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik (ATAP), Susanto SE ME di Mempawah, Rabu (11/3) siang.

Menurut mantan Anggota DPRD Mempawah itu, ketidakpuasan penilaian Polda terhadap kinerja Polres Pontianak cenderung disebabkan tidak adanya penyelesaian terhadap kasus pidana khusus korupsi di wilayah hukumnya.

Selama ini, Polres Pontianak hanya menangani perkara-perkara kriminalitas saja. “Untuk penanganan kamtibmas di

wilayah hukum Polres Pontianak, sudah sangat baik dan patut kita apresiasi. Namun, untuk penanganan perkara pidana khusus, yakni korupsi sudah beberapa tahun belakangan ini sama sekali tidak ada,” sebutnya.

Padahal, ungkap Susanto, pihaknya mencatat terdapat puluhan kasus pidana khusus yang sudah masuk dalam ranah penyelidikan oleh Polres Pontianak. Namun, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dan kejelasan dari penyelidikan tersebut. Akibatnya, sudah beberapa tahun ini tidak ada satupun kasus korupsi yang P-21 dari Polres Pontianak. “Ada puluhan kasus pidana khusus yang sudah penyelidikan, tetapi tak kunjung naik menjadi penyidikan. Kasusnya hilang begitu saja tanpa ada kejelasan seperti apa. Padahal, selama ini publik menantikan hasil kerja Polres Pontianak dalam penanganan pidana khusus tersebut,” tantangnya.

Seperti, lanjut Susanto, kasus Alat Kesehatan (Alkes) RSUD dr Rubini Mempawah, Pasar Mempawah dan lainnya.

Makanya, tak heran jika banyak kalangan

aktivis, LSM dan masyarakat yang lebih memilih melapor ke Mapolda Kalbar untuk penanganan pidana khusus yang terjadi di wilayah Kabupaten Mempawah.

“Tidak ada alasan yang menghambat proses penanganan kasus pidana khusus di Polres Pontanak. Semua ini hanya berkaitan dengan sejauh apa komitmennya dalam memberantas korupsi. Jangan sampai muncul anggapan Mempawah menjadi zona aman bagi para koruptor,” sindirnya.

Di lain pihak, Kapolres Pontianak, AKBP Suharjimantoro mengungkapkan, pemberian bendera tengkorak tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik dan maksimal. Sehingga target penyelesaian kasus yang ditetapkan Mapolda Kalbar dapat terpenuhi. “Faktanya memang ada penurunan penyelesaian kasus di jajaran Mapolres Pontianak. Dibandingkan Januari, pada Februari ada beberapa kasus yang berhasil diungkap.

Namun, pengungkapan itu terjadi pada pertengahan bulan. Sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan peny-

elesaian kasus hingga P-21,” terangnya.

Kasus yang dimaksud, timpalnya, seperti kasus transnasional dan penangkapan sayur ilegal dari Malaysia. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses sidik, sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mempawah. “Namun, di sisi lain kita berhasil menekan angka kejahatan sebanyak 8 kasus. Diantaranya kejahatan konvensional pada Januari sebanyak 21 kasus turun menjadi 13 kasus. Sedangkan untuk kejahatan transnasional kami mengungkap 3 kasus,” tegasnya.

Lebih jauh, Kapolres menerangkan, pada bulan mendatang pihaknya akan berupaya lebih meningkatkan kinerja fungsi Reskrim. Tujuannya, agar prestasi penyelesaian penanganan kasus akan mengalami kenaikan hingga 15 persen setiap bulan. “Sesuai arahan dan perintah bapak Kapolda, maka kita akan meningkatkan fungsi semua jajaran dalam memberikan laporan penyelesaian kasus tiap bulannya. Kita ditargetkan, bulan depan akan menutupi utang-utang penyelesaian kasus sebelumnya,” tukasnya. (fia)

Pengangguran dan Kemiskinan Ditargetkan Turun Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah menargetkan angka pengangguran pada tahun 2016 mendatang turun dari 5,30 persen menjadi 4,96 persen. Demikian pula angka kemiskinan dari 6,16 persen dapat ditekan menjadi 6,03 persen. Target tersebut disampaikan Bupati Mempawah, H Ria Norsan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang-RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016, Selasa (10/3) di Aula Kantor Bupati Mempawah.

“Kemiskinan tidak bisa diatasi dengan egosektoral. Termasuk di dalam perencanaan kegiatan dan penganggarannya.

Semua pihak harus terlibat dan bersinergi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta tanpa terkecuali,” pendapat Norsan.

Di samping masalah itu, timpal Norsan, Pemkab Mempawah juga fokus melakukan penataan terhadap sektor lain, seperti kesehatan, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha promotif, preventif, kreatif, dan rehabilitatif. “Pemkab akan membangun, meningkatkan, dan memperbaiki prasarana dan sarana kesehatan, serta pelayanan termasuk kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada. Kita juga mengusahakan tumbuh-kembangnya partisipasi masyarakat untuk hidup

sehat melalui program usaha kesehatan berbasis masyarakat,” tekadnya.

Pada sektor pendidikan, imbuh dia, pihaknya akan meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan, serta peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. “Sedangkan untuk peningkatan ekonomi, kita akan meningkatkan dan mengembangkan revitalisasi pertanian. Tidak saja pada aspek produksi, tapi juga kualitas, kuantitas, dan daya tarik produksi di pasaran. Hal ini sejalan dengan program nasional, yakni kedaulatan pangan den-

gan meningkatkan produksi tanaman pangan,” tuturnya.

Untuk merealisasikan peningkatan di beberapa sektor tersebut, menurut Bupati, pembenahan infrastruktur menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan pihaknya. Makanya pada tahun 2016 nanti, ditargetkan realisasi pembangunan jalan mampu mencapai angka 89,55 persen.

Kemudian tahun 2019 nanti sudah berada pada angka 93 persen. “Permasalahan infrastruktur merupakan hal utama yang patut mendapatkan perhatian bersama.

Dengan peningkatan infrastruktur, maka diyakini akan memacu percepatan pembangunan di masyarakat,” pungkasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Persoalan di SMK Masih Banyak Ketapang. Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Jahilin, mengatakan, hingga saat ini persoalan yang dihadapi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Ketapang masih cukup banyak. Di antaranya sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang sesuai dengan jurusan di SMK. Hal ini dianggap sebagai permasalahan yang cukup serius dan harus segera diatasi.

Untuk sarana, kata Jahilin, masih banyak SMK, khususnya di daerah pedalaman yang tidak memiliki ruang pratikum sesuai dengan jurusan. “Untuk ruang praktik ini harus ada untuk mempraktikkan langsung materi. Tapi kenyataannya masih banyak SMK yang belum punya ruang praktik,” kata Jahilin.

Selain kekurangan ruang praktik, pihaknya juga sering menemukan sekolah yang kekurangan daya listrik. Menurutnya, listrik untuk SMK sangat dibutuhkan. Karena banyak praktik yang harus menggunakan listrik. “Ini juga menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Bagaimana caranya agar SMK tidak kekurangan listrik,” jelasnya.

Sementara untuk tenaga pendidik, tidak hanya di daerah pedalaman saja, SMK yang ada di Kota Ketapang saja masih kekurangan guru spesialis. “Khusus guru SMK yang tidak ada lulusan sesuai dengan jurusan, maka itu menjadi permasalahan yang cukup serius,” jelasnya.

Bahkan, banyak tenaga pendidik SMK yang pindah ke instansi atau dinas yang sesuai dengan jurusannya saat diterima menjadi PNS. “Ada yang eksodus ke pertanian. Kita tidak bisa mencegahnya. Karena pada saat dia mengajar di SMK, dia masih honor. Ketika dia melamar dan diterima menjadi PNS, dia pindah sesuai dengan jurusannya,” ungkapnya.

Akibat masih banyaknya kekurangan di SMK, banyak SMK yang sulit maju. Bahkan, terkait jumlah siswa, siswa SMK lebih sedikit dibanding dengan siswa SMA. “Hidup segan mati tak mau. Banyak sekali sekolah yang kita temui seperti ini,” ungkap Jahilin. (jay)

Kamis, 12 Maret 2015

11

Panen Raya Sinergi TNI-Pemkab Masalah Petani Jadi Masalah TNI Ketapang. Dandim 1203/Ketapang, Letkol (Inf) Asep Akhmad Hidayat, berjanji membantu petani menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani.

“Sekarang, masalah petani juga menjadi masalah kita (TNI AD, red),” kata Dandim kemarin.

Dikatakannya, TNI AD dan Pemkab Ketapang sudah menandatangani MoU untuk memberikan bantuan kepada petani.

Tujuannya, agar petani lebih giat lagi bertani sehingga cita-cita bangsa untuk swasembada pangan dan kurun waktu tiga tahun kedepan dapat tercapai.

“Kami akan mendampingi petani. Kita akan bantu memperbaiki irigasi. Biar air mudah mengalir ke persawahan,” jelas Dandim.

Di hadapan ratusan petani, Dandim menegaskan pertanian adalah nadi bangsa. Jika bahan bakar minyak (BBM) dikuasai negera luar, Indonesia masih bisa bangkit.

Tapi jika Indonesia tidak memiliki pertanian dan harus mendatangkan seluruh kebutuhan pokok dari luar negeri, itulah sebenarnya masalah terbesarnya.

“Jangan coba-coba Indonesia melupakan pertanian. Jika hal itu dilakukan, Indonesia akan bergantung kepada negara luar,” tegasnya.

Camat Matan Hilir Selatan

Dandim 1203 ketapang Letkol (Inf) Asep Akhmad Hidayat dan Kadis Pertanian Camat MHS melakukan panen Raya di MHS. HUMAS

Yunifar Purwantoto mengungkapkan desa Sungai Besar terdapat lahan tanam padi dengan luas tanam 629 hektar dan 1400 hektar lahan produksi. Dari lahan seluas itu telah digarap beberapa kelompok tani, seperti yang dilakukan panen raya adalah kelompok tani Sawah Rendam Makmur desa Sungai Besar, kecamatan Matan Hilir Selatan.

“Varietas Inpari 20 yang dipanen sekarang diatas lahan seluas satu hektar, hasilnya panin gabah kering padi sebanyak 9,28 ton, dan gabah kering giling 7,88 ton, dan beras 5.364 ton,” ungkapnya.

Menurutnya, program pembangunan pemerintah tiga tahun ke depan dalam menyonsong swasembada pangan dikatakannya akan berhasil apabila ada lahan petani yang sudah siap. “Kecamatan Matan Hilir Selatan telah siap menyambut swasembada pangan tahun 2015,” tegasnya.

Dalam upaya pencapaian swasembada pangan di Kabupaten Ketapang, Pemkab telah menetapkan kawasan DEM Area pertanian tanaman pangan percontohan terpadu sinergi TNI dan Pemkab Ketapang. Dem area yang sudah ada di beberapa kecamatan seperti Kecamatan

Muara Pawan dan Delta Pawan, Matan Hilir Utara Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur MHS, Benua Kayong Kendawangan Tumbang Titi Sungai Melayu Rayak, Pemahan Jelai Hulu, Naga Tayap dan Sandai.

Kepala Desa Sungai Besar, Masturi, mengatakan lahan pertanian di desanya cukup luas.

Ada sekitar 1000 hektar lahan yang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam, khususnya tanaman pangan seperti padi.

Namun, jumlah tersebut kian menyusut seiring semakin tingginya air laut sehingga memasuki lahan pertanian. Terlebih tidak ada

bendungan yang menghalangi air laut memasuki lahan. Akibatnya, lahan tidak bisa produktif lagi.

“Wilayah pertanian di Sungai Besar sekitar 1.000 hektar.

Namun, sekarang hanya tinggal sekitar 600 hektar saja. Itu disebabkan air asin yang masuk ke sawah,” kata Masturi.

Ia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk permasalahan ini. “Kita berharap bisa membuat bendungan agar air asin ini sehingga air asin tidak masuk ke lahan. Dengan demikian, semua lahan di desa ini bisa ditanami padi,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun banyak lahan yang kurang produktif akibat masalah tersebut, petani tetap bersemangat untuk bertani. Sala satunya terlihat dari semakin meningkatnya hasil produksi padi petani. Selain karena menggunakan bibit unggul, kesadaran akan pentingnya bertani juga mulai tumbuh di kalangan masyarakat.

“Petani Sungai Besar mulai menggunakan padi unggul.

Mengingat hasil dari padi unggul ini cukup banyak. Kedatangan, Dandim, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan jajaran Muspika Matan Hilir Selatan ini juga menjadi motivasi untuk bertani.

Ini juga menjadi kebahagian bagi kami,” pungkasnya (Jay)

Danrem Kunjungi Kodim 1203 Ketapang Danrem 121/Abw Brigjen TNI Moch Fachrudin berdialog dengan Wabup Boyman Harun. HUMAS

Ketapang. Komandan Korem (Danrem) 121/Abw Brigjen TNI Moch. Fachrudin S,Sos melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1203 Ketapang, Selasa (10/3).

Kedatangan Danrem yang telah ditunggu di ruangan VIP Bandara Rahadi Oesman oleh Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH, Ketua DPRD Ketapang,

Budi Matheus.S.Pd, Kapolres AKBP Hady Poerwanto.S.Ik. Kajari Ketapang Kusnendar SH. serta Dandim 1203 Ketapang Letkol Inf Asef Achmad Hidayat beserta jajarannya.

Kedatangan Danrem 121/Abw beserta rombongan itu langsung disambut dengan upacara adat tepung tawar Melayu dan

pemotongan bambu oleh Danrem secara Adat Dayak Ketapang.

Selain itu Komandan Kodim 1203 Ketapang Letkol Asef Achmad Hidayat beserta staf dan seluruh Danramil Kodim 1203 Ketapang beserta ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1203 Ketapang sudah menanti

kedatangan Jendral berbintang satu tersebut.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Danrem berkesempatan memberikan pengarahan kepada seluruh Perwira, Bintara dan Tamtama se-Kabupaten Ketapang yang belangsung di Aula Makodim 1203 Ketapang.

(Jay-Humas)

Kayong Utara Padah Bertuah Pembuatan Film Dokumenter dan Lagu-lagu Melayu SUKADANA. Hasil rapat Komisi A program umum lima tahunan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Kayong Utara (KKU) masa bhakti 2015-2020, melahirkan melahirkan tujuh rekomendasi. Terungkap di Musyawarah Daerah (Musda) II MABM KKU di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Jumat-Sabtu (6-7/3).

Rapat Komisi A yang menghasilkan tujuh rekomendasi ini dipimpin Masdar dengan sekretaris Herdiansyah.

Poin pertama, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah berdirinya tempat-tempat yang berciri “Pekat”.

Maksud “Pekat” ini merupakan singkatan dari “penyakit masyarakat”.

Kedua, meminta kepada pihak terkait agar lebih proaktif melakukan pembinaan terhadap kenakalan remaja, penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba), minuman keras (Miras), dan kenakalan remaja.

Ketiga, melestarikan sejarah adat Melayu. “Melalui menyusun buku-buku adat istiadat Melayu yang pernah atau masih ada di Kabupaten Kayong Utara. Kemudian mendorong film-film dokumenter Melayu dan lagu-lagu Melayu,” ungkap Masdar.

Keempat, pembentukan badan usaha atas nama MABM. Kelima, mendorong dan menyalin kerjasama kemitraan dengan media cetak dan elektronik, jika memungkinkan MABM memiliki media sendiri.

Keenam, perlu pembinaan lebih lanjut untuk prestasi olahraga, seni, dan budaya Melayu, melalui pendirian sanggar seni dan budaya. “Ketujuh, perlu adanya even rutin seni dan budaya Melayu sebagai tahapan seleksi dalam mengikuti even di tingkat lebih tinggi dan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, bergantian kecamatan,” kata Masdar. (lud)

Gunakan Pesawat Drone Rekam Batas Desa SUKADANA. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menginstruksikan seluruh batas antardesa di seluruh Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, harus jelas batasnya. Kalau batas desa sudah jelas maka direkam gambar dan videonya melalui pesawat tanpa awak atau biasa disebut drone.

“Menghadapi realisasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa maka batas-batas desa harus jelas dan dilegalkan. Sebagaimana diketahui masih ada beberapa batas antardesa masih belum jelas. Bahkan batas desa di KKU dengan kabupaten Ketapang juga belum jelas. Kalau ada batas desa sudah jelas, saya instruksikan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk mengambil data gambar

dan videonya melalui pesawat drone,” ungkap H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara di kediamannya, belum lama ini.

Bupati H Hildi Hamid menerangkan Bappeda KKU juga sudah mulai mendidik operator pesawat drone asli warga Kayong Utara. Sebelumnya pihak Pemerintah KKU melalui Bappeda KKU, bekerjasama dengan peneliti dari Leibniz Center for Tropical Marine Ecology-Bremen ( Jerman), Irendra Radjawali atas nama lembaga Swandiri Institute dalam mengoperasikan pesawat drone untuk pengambilan citra foto dan video dari udara.

“Kita tidak ingin tata ruang desa bermasalah. Apalagi tapal batas desa ini erat kaitannya dengan program pembangunan. Bahkan batas desa di Kayong Utara dengan kabupaten

H Hildi Hamid

Ketapang juga bermasalah sampai saat ini. Wilayah desa di kabupaten Ketapang itu terlalu jauh mengambil wilayah desa di Kayong Utara. Sewaktu kita mendatangi perbatasan dan bertanya ke warga kampung di Simpang Dua (Ketapang) dengan jelas menunjukkan patok

batas desa beda kabupaten.

Namun ketika datang kedua kalinya, patok itu hilang. Masalah tapal batas desa ini, kita juga minta asistensi ke pemerintah pusat. Sebab kalau wilayah Kayong Utara berkurang, maka UU pembentukan Kayong Utara juga harus diubah dan kita tidak mau itu,” tegas H Hildi Hamid.

Pengoperasian drone dalam memetakan batas-batas desa ini sudah mulai dilaksanakan Bappeda KKU bersama tim binaannya. Seperti ketika pemetaan desa Pangkalan Buton yang berbatasan dengan desa Pampang Harapan dan Sutera, beberapa kanak-kanak ramai-ramai melihat pesawat tanpa awak itu berputar-putar, belum lama ini.

Anggota DPRD KKU Amru Chanwari dari daerah pemilihan kecamatan Simpang Hilir mendukung kebijakan Bupati H

Hildi Hamid, supaya batas antardesa di Kayong Utara maupun yang berbatasan dengan kabupaten Ketapang, supaya lekas terselesaikan.

“Batas desa yang masih bermasalah bisa membuat antarwarga desa saling bentrok karena kepentingannya masing-masing. Misalnya batas desa Batu Barat, masih bermasalah dengan desa Matan Jaya, Lubuk Batu, dan Penjalaan.

Kita harapkan asistensi dari pemerintah kabupaten dapat menyelesaikan segala masalah mengenai tapal batas desa ini. Kita harapkan masyarakat bersama pemerintah desa juga saling memahami, supaya masalah tapal batas desa selekasnya dapat diselesaikan. Sebab ini menyangkut tata ruang dan demi terselenggaranya percepatan pembangunan di desadesa,” kupas Amru. (lud)

Air Mengalir Tolong Beli Kran Air

Ilustrasi/ist

SIMPANG HILIR. Air bersih layak konsumsi sudah mulai mengalir di desa Rantau Panjang kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara (KKU). Kepada masyarakat diharapkan beli kran air di rumahnya masing-masing untuk menutup air ketika sudah tidak dipergunakan lagi.

“Kondisi ini diharapkan dapat berjalan terus, sebab beberapa minggu ke depan diprediksi akan terjadi musim kemarau. Alhamdulillah air bersih sudah mengalir sampai desa Rantau Panjang, semoga desa Teluk Melano dan sekitarnya juga kebagian. Sebab

keberadaan air bersih layak konsumsi ini menjadi harapan masyarakat sejak dulu,” ungkap Yulisman, tokoh pemuda desa Rantau Panjang, kemarin.

Ia mengharapkan pihak pemerintah daerah bersama perangkat desa dapat menjaga kelangsungan aliran air bersih ini. Kepada masyarakat pemakai air bersih diharapkan juga dapat menjaga sarana dan prasarana kelangsungan air bersih ini.

“Tolonglah kepada masyarakat untuk beli kran air, jangan hanya mau beli selang saja.

Sebab keberadaan kran air ini dapat memudahkan ma-

syarakat menutup aliran air di rumah-rumah penduduk ketika tidak dipakai lagi. Kasihan rumahtangga lainnya tidak kebagian aliran air bersih kalau selang pengantar air tidak ditutup, alias dibiarkan terbuang percuma,” papar Yulisman.

Guna memperpanjang rentang pemakaian sarana dan prasana pengantar air bersih sampai ke rumah-rumah warga, Yulisman menyarankan ada baiknya dipasang meteran air. Apalagi, lanjut Yulisman, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) boleh melakukan pungutan demi perawatan sa-

rana dan prasarana air bersih ini, tentu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya.

“Asalkan air lancar dan pungutan tidak memberatkan, tentu semuanya bahagia dengan berkah air bersih layak konsumsi sampai ke rumah-rumah penduduk. Perusahaan daerah air minum (PDAM) dirikan dengan baik, manajemen yang baik, pertanggungjawaban ke khalayak ramai yang baik, tentu ini menjadi kebaikan untuk semua. Lagi pula sektor pendapatan asli daerah (PAD) juga perlu ditingkatkan,” kupas Yulisman. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju Medio Januari–Maret 2015

Polsek Nanga Pinoh Terima Enam Laporan Curanmor Nanga Pinoh-RK. Sejumlah penangkapan yang dilakukan polisi terhadap pelaku pencurian motor di Kabupaten Melawi tidak serta merta menghentikan tindakan kejahatan pencurian kendaraan roda dua tersebut.

Awal tahun ini, sejak Januari hingga Maret, di wilayah Polsek Nanga Pinoh terdapat 6 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Keenam kasus itu masih belum terungkap.

“Dari 6 kasus itu, dua diantaranya masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan. Artinya bukan murni curanmor yang dicuri saat kendaraan sedang parkir. Enam kasus itu semuanya dalam tahap penyelidikan,” ujar Kapolsek Nanga Pinoh, AKP. Adi Nugroho, kemarin.

Curanmor yang terjadi bukan karena ada kesempatan, namun juga karena ada niat. Jadi harus selalu waspada. Namun jika kelengahan terjadi maka pelaku tindak kejahatan sendiri tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Seperti yang saat ini terjadi di Nanga Pinoh.

“Jadi kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Melawi, khususnya Nanga Pinoh agar terus mewaspadai para pelaku tindak kejahatan. Salah satunya setiap desa, baik tingkat dusun maupun tingkat RT mengaktifkan kembali pos kamling,” paparnya.

Selama ini, kata dia, di Nanga Pinoh, masih banyak desadesa yang mengabaikan pengaktifan pos kamling sehingga kelengahan itu dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan.

“Dengan mengaktifkan pos kamling maka kita sudah menjadi polisi bagi diri kita sendiri,” ucapnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Maret 2015

12

Pembebasan Lahan Perkebunan Sawit Cenderung Bermasalah Nanga Pinoh-RK. Dalam proses investasi perkebunan kelapa sawit kerap kali menimbulkan permasalahan, khususnya dalam pembebasan lahan.

Mengenai hal tersebut muncul pertanyaan. Apa yang sebenarnya menjadi biang kerok dan borok awal terjadinya permasalahan sengketa lahan perkebunan tersebut?

Permasalahan ini biasanya muncul antara masyarakat, masyarakat dengan perangkat desa maupun masyarakat dan desa dengan perusahaan yang akan membebaskan tanah. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka semua pihak harus dilibatkan.

“Artinya, sosialiasasi harus dilakukan sejak awal. Dalam hal ini pihak desa diminta agar bertindak cepat dan jeli supaya permasalahan pembebasan lahan tidak sampai berlarut-larut dan menjadi konflik kepada masyarakat di kemudian hari,” ujar anggota DPRD Kabupaten Melawi, Malin, kemarin.

Sementara itu terkait munculnya spekulan tanah dalam setiap pembebasan

lahan, diakui Malin akan selalu terjadi.

Namun diharapkan jangan sampai merugikan masyarakat, khususnya pemilik lahan.

“Maksudnya, jual beli tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah harus sepengetahuan pemerintah desa dan sebagainya. Artinya jalur-jalur atau mekanisme formal harus dilalui,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ia minta, kepada pemilik tanah agar tidak asal memberikan hak atas tanahnya kepada orang-orang yang tidak jelas.

Seharusnya, menurut Malin, pada pembebasan lahan milik warga, Pemerintah Kabupaten Melawi harus transparan.

Jangan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan untuk urusan tersebut.

Dia mengimbau, kepada Pemerintah Kabupaten Melawi supaya dibentuk tim pembebasan lahan yang melibatkan DPRD dan masyarakat. Dengan ketentuan harga harus disepakati bersama dengan pihak perusahaan. Menurutnya,

Ilustrasi

langkah ini harus ditempuh Pemerintah Kabupaten Melawi. Supaya perusahaan perkebunan bisa berjalan dengan bagus dan warga terutama pemilik lahan tidak akan merasa dirugikan, termasuk meng-

hindari konflik antara warga dengan pihak perusahaan.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Masyarakat Jangan Ragu Bayar Pajak Nanga Pinoh-RK. Sebagian besar pembangunan di negari ini dibiayai dari pendapatan pajak. Bila tidak ada pajak bisa saja negara ini bangkrut. Kabupaten Melawi pun sama sekali tidak bisa membangun apabila tiada wajib pajak yang taat membayar pajak.

“Jangan sampai ada alasan masyarakat tidak mau bayar pajak, karena tidak ada pembangunan. Pajak itu menjadi kewajiban yang sudah diatur di dalam undang-undang. Apalagi kita mengaku sebagai warga negara yang baik,” ujar Wakil Bupati Melawi, Panji pada kegiatan pekan panutan pajak SPT Tahunan PPh orang, di Aula Pendopo Bupati, Rabu (11/3).

Panji mengulas, dalam ajaran agama juga terdapat penjelasan soal ketentuan pajak. Seperti zakat dalam agama Islam.

Begitu pula dengan agama lainnya.

Sedangkan di dalam negara diistilahkan dengan pajak yang diatur di dalam undang-undang.

“Kita harus komitmen agar tertib dalam aturan dan komitmen tertib dalam administrasi sehingga dari itu sudah selayaknya kita harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada dan itu wajib. Jadi jangan sampai ada warga yang tidak bayar pajak,” ingat Panji.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang, M Andi Setjo Nugroho mengatakan, penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi dapat dilakukan secara manusia. Dengan disampaikan ke KPP Pratama Sintang, KP2KP Nanga Pinoh atau dikirim melalui pos serta dapat pula menggunakan fasilitas internet. Yaitu dengan penyampaian SPT secara online (e-filing).

Dia menambahkan, KPP Pratama Sintang membawahi tiga kabupaten.

Yakni, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dia menambahkan, penerimaan pajak KPP merupakan bagian dari penerimaan negara. Yang sebagian kembali kepada

masyarakat Kabupaten Melawi, baik melalui program dalam APBN maupun melalui dana bagi hasil pajak.

“Semakin besar kontribusi pajak dari masyarakat Kabupaten Melawi maka semakin besar dana perimbangan yang diberikan kepada Pemkab Melawi dan pada akhirnya menunjang kelancaran pembangunan,” ulasnya.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan Kabupaten Melawi, pihaknya berharap kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Melawi dapat ditingkatkan, khususnya dalam beberapa hal. Antara lain memastikan para pelaksana proyek pembangunan telah terdaftar dan mempunyai NPWP dari KPP Pratama Sintang.

Selain itu juga pemberian data kegiatan informasi yang dibutuhkan oleh KPP Sintang dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta pendampingan apabila diperlukan.

“Dan memastikan persyaratan surat keterangan fiskal bagi calon peserta tender/pekerja pemerintah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Andi juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan masyarakat Kabupaten Melawi. Dalam membangun bangsa melalui penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan, dia berharap agar kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan lebih baik di masa mendatang.

“Untuk dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami, dalam menghimpun penerimaan pajak di Melawi, kami mohon kerelaan waktu kepada masyarakat. Apabila ada petugas kami yang mengunjungi tempat usaha, masyarakat bisa melakukan konfirmasi terhadap penunaian kewajiban perpajakan, kiranya dapat diterima dengan baik.

“Karena itu kami ingatkan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak, kami ingatkan untuk segera menunaikan pembayaran pajaknya melalui bank atau

kantor pos. Namun bagi wajib pajak yang sudah membayar, namun belum sesuai dengan ketentuan segeralah diperbaiki,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Dukungan Tehnis dan Konsultan Kanwil DJP Provinsi Kalbar, Petrus Martono mengatakan, pada tahun 2014, KPP Pratama Sintang berhasil mencapai target penerimaan pajak sebesar 97,5 persen.

“Kami sampaikan terima kasih kepada para pejabat dan seluruh wajib pajak atas partisipasinya dalam membayar pajak,” timpalnya.

Menurutnya, apabila dilihat dari pendapatan daerah, APBD Provinsi Kalbar pada tahun 2014 sebesar Rp16,27 triliun. Dibandingkan dengan jumlah dana perimbangan yaitu sebesar Rp13,43 triliun sehingga dana perimbangan dari pusat mempunyai peranan terhadap daerah Kalbar sebesar 79,36 persen.

Sedangkan apabila dana perimbangan tahun 2014, yaitu sebesar Rp13,43 triliun dibandingkan dengan pembayaran pajak di wilayah Kalbar tahun 2014 sebesar Rp4,16 triliun maka terdapat dana subsidi dari pusat sebesar 69 persen .

“Total APBD tahun 2015 Kabupaten Melawi sebesar Rp932 miliar. Mengutip Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN, alokasi untuk Kabupaten Melawi adalah DAU sebesar Rp584 miliar, DAK sebesar Rp84 miliar, dana bagi hasil PPh orang pribadi dan PPh karyawan sebesar Rp5,6 miliar serta dana bagi hasil dana biaya pemungutan PBB p3 sebesar Rp22 miliar,” urainya.

Sementara penerimaan pajak dari KPP Sintang untuk Kabupaten Melawi tahun 2014 sebesar Rp79 miliar. Oleh karena besarnya alokasi dana ke daerah Kalbar ini tergantung pada jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak. Maka diimbau agar semakin peduli akan arti pentingnya pajak. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Milton Crosby Sandarkan Nasib PKR ke OSO

Tiga Belas Figur Cakada Daftar ke Partai NasDem Terry: Penentuan Calon Ditentukan Survey Elektabilitas

Milton Crosby

Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby menaruh, harapan besar kepada Wakil MPR RI, Oesman Sapta Oedang (OSO) yang dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Sintang, Selasa (17/3) mendatang.

“Kita harapkan lewat keterwakilannya sebagai masyarakat dan putra terbaik Kalbar dapat mengakomodir aspirasi dan pembangunan di wilayah timur Provinsi Kalbar ini. Apalagi kita ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia,” ujar Bupati Milton Crosby, Selasa (10/3).

Kedatangan Wakil MPR RI ini merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Sintang, yang berharap adanya perhatian yang besar terhadap pembangunan di kawasan timur Provinsi Kalbar.

“Jumat (6/3), saya dipanggil dan bertemu dengan beliau (OSO), yang menyatakan berencana akan mengunjungi Kabupaten Sintang,” ucap Milton.

Diketahui, kedatangan OSO ke Kabupaten Sintang merupakan bagian dari program kerjanya selaku MPR. Salah satunya adalah menyosialiasikan empat pilar kebangsaan.

“Beliau merupakan putra terbaik daerah. Kita harapkan mampu memperjuangankan aspirasi masyarakat daerah.

Apalagi, dia fokus pada pembangunan di kawasan perbatasan,” timpanya.

Selain kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan, tambah Milton, dirinya juga akan membawa OSO untuk melihat sejumlah pembangunan di Kabupaten Sintang yang tengah berjalan. Seperti Gedung Olahraga, Persiapan Kantor Gubernur, Rumah Sakit Rujukan dan Titik Nol menuju perbatasan. Bahkan, beliau sangat berkeinginan melihat progres pembangunan di Bandara Tebelian.

Milton berharap, supaya kedatangan OSO di kawasan timur Provinsi Kalbar, seperti di Kabupaten Sintang dapat menjadi angin segar bagi terwujudnya Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang sudah bertahun-tahun dicanangkan. Bahkan, telah dibahas di tingkat pusat oleh DPR dan DPD RI. “Kita akan sharingkan ke beliau terkait PKR. Setidaknya, kita minta dukungan moral. Pasalnya DPD juga ikut turut membahas pemekaran sejumlah wilayah termasuk Kapuas Raya,” paparnya.

Milton optimisi, OSO dapat mengakomodir aspirasi terkait pembangunan di kawasan timur Provinsi Kalbar.

“Beliau sangat konsen terhadap pembangunan daerah, apalagi perbatasan. Kita harapkan, beliaulah yang berjuang untuk kepentingan pembangunan di timur Kalbar ini kepada pemerintah pusat, khususnya Provinsi Kapuas Raya,” harapnya. (din)

Sintang-RK. Pendaftaran bakal calon Bupati dan calon wakil Bupati Sintang yang dibuka oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Sintang diapresiasi luar biasa oleh para bakal calon Bupati dan bakal calon wakil Bupati yang akan bertarung memperebutkan KB 1 E. Hal ini terlihat dari pengembalian semua formulir yang diambil oleh para bacakada dan bacawakada. Selama pembukaan pendaftaran, ada 13 orang yang mendaftar melalui partai politik besutan Surya Paloh ini. Baik yang mengambil posisi sebagai bakal calon Bupati maupun bakal calon wakil Bupati Sintang.

“Pendaftaran kami buka selama satu minggu, terhitung sejak tanggal 3 Maret tepat pukul 07.00 sampai dengan tanggal 10 Maret pukul 00.00. Ada 13 orang yang mengambil formulir dan semua mengembalikan tepat pada waktunya. Hal ini menurut saya merupakan bentuk apresiasi yang tinggi dari para pendaftar terhadap keberadaan

partai kami sekaligus menjadi bukti keseriusan para pendaftar untuk maju pada pilkada Sintang,” ujar Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim, saat ditemui di Kantor DPD Partai Nasdem Kabupaten Sintang, Jalan Oevang Oeray, Selasa (10/3) malam.

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang ini mengucapkan, terima kasih kepada para pendaftar yang telah memberikan apresiasi dengan mengembalikan formulir yang telah diambil. Selanjutnya, kata dia, proses seleksi akan dilakukan oleh pengurus wilayah dan pengurus pusat. Menurutnya, dalam ketentuan Partai Nasdem, pihak DPD hanya memiliki kewenangan untuk menerima pendaftaran bakal calon, baik Bupati maupun wakil Bupati. Selanjutnya berkas para pendaftar akan dilimpahkan ke pihak DPW dan DPP. “Pihak DPW dan DPP lah yang akan melakukan seleksi dan memutuskan siapa yang akan diusung oleh Nasdem Sintang

pada pesta demokrasi tahun ini,” tegasnya.

Terry menambahkan, salah satu mekanisme yang akan ditempuh oleh DPW dan DPP adalah melalui survey elektabilitas.

Namun, ia mengaku tak mengetahui dengan pasti kapan survey itu akan dilakukan dan lembaga apa yang melakukan survey tersebut.

“Itu kewenangannya ada di pusat. Jadi siapapun nanti yang diusung oleh Partai Nasdem adalah calon yang memiliki elektabilitas yang paling tinggi sesuai hasil survey,” jelasnya.

Dari 13 pendaftar, ada dua kader Partai Nasdem yang turut mengambil dan mengembalikan formulir. Yaitu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sintang, H. Herry Syamsudin dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sintang, Terry Ibrahim.

Sedangkan 11 lainnya merupakan pendaftar dari luar partai Nasdem. Namun begitu, menurutnya siapapun yang akan diusung oleh DPD Nasdem Sintang dalam Pemilu-

kada yang direncanakan dilaksanakan pada 16 Desember mendatang, tetap mengacu pada hasil survey yang akan dilaksanakan.

“Jadi, sebagai partai nasionalis, siapapun yang diusung partai Nasdem untuk maju sebagai calon Bupati dan wakil Bupati nanti adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi, tidak peduli suku apa atau agama apa,” tegasnya.

Namun, menurutnya, Nasdem tak luput akan memperhatikan masalah visi misi serta komitmen politik calon yang akan diusung terhadap partai. Lebih jauh dari itu, menurutnya, calon yang akan diusung Nasdem harus memiliki komitmen untuk pembangunan Sintang yang lebih baik sekaligus peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak ada komitmen terhadap partai, tetapi calon yang akan diusung haruslah calon yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada masyarakat serta kepada pembangunan Sintang yang lebih baik,” ulasnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Proyek Jalan Simpang Medang-Nanga Mau Dilaporkan ke Kejaksaan Sintang-RK. Pembangunan Jalan Simpang Medang-Nanga Mau dilaporkan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Sintang. Pemenang proyek dari APBD Provinsi Kalbar sebesar Rp19,5 miliar tahun anggaran 2013 adalah PT Zuti Wijaya Sejati.

“Sebenarnya kami dari masyarakat mendukung penuh dengan adanya proyek pembangunan Jalan Simpang Medang-Nanga Mau oleh Pemerintah Provinsi. Karena selama ini kondisi jalan tersebut memang sudah hancur. Tapi dengan kucuran dana yang menghabiskan puluhan miliaran rupiah, namun kondisinya tetap kembali seperti semula itu sama saja bohong,” tegas Simon, salah seorang perwakilan dari kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai korban pembangunan, Rabu (11/3).

Simon menambahkan, proses pembangunan tersebut sudah dilaporkan langsung kepada Kejaksaan Negeri Sintang selaku aparat penegak hukum.

Menurutnya, proses pembangunan jalan tersebut diindikasikan terjadi korupsi. Pasalnya, dengan kucuran dana miliaran rupiah, bukannya jalan mulus, tetapi malah sebaliknya. “Parahnya, tahun ini jalan tersebut informasinya akan mendapatkan kucuran dana lagi,” paparnya.

Simon mengaku, selalu mengikuti perkembangan proses pengerjaan Jalan Simpang Medang-Nanga Mau sejak tahap awal pengerjaan. “Proses pengerjaan jalan tersebut sejak awal selalu saya ikuti.

Mulai dari penimbunan, yang mana sebelumnya tanah yang dipergunakan itu tidak sesuai dengan standar. Sebenarnya tanah timbunan tersebut menggunakan tanah latrit, namun timbunan yang dipergunakan adalah tanah kuning yang dibeli dari masyarakat setempat,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan adanya penimbunan dengan menggunakan tanah kuning, lanjut Simon, kondisi jalan

benar-benar hancur serta memutus akses perekonomian masyarakat yang ada di empat kecamatan. Yakni, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

“Saya masih ingat dulu pada saat penimbunan dilakukan musim hujan sehingga untuk menempuh jarak dari kota Sintang-ke Nanga Mau terpaksa ditempuh dengan waktu seharian. Itu pun kalau kendaraan tidak amblas. Kalau itu terjadi mungkin akan tinggal berharihari di jalan,” ulasnya.

Sejatinya, Simon menambahkan, dengan kucuran dana tersebut, jalan antara Simpang Medang-Nanga Mau sudah mulus dan aspal. Namun pada kenyataannya hingga saat ini kondisi jalan tersebut sungguh sangat memperihatinkan.

“Sebenarnya jalan tersebut sudah aspal, tetapi hingga saat ini tak kunjung ada. Parahnya lagi jika musim penghujan

datang jalan tersebut berlumpur dan kalau musim kemarau akan menimbulkan debu,” kata Simon.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sintang, Rizkinil Jusar membenarkan, adanya laporan dari masyarakat terkait dengan proses pembangunan ruas jalan tersebut.

“Surat masuk memang ada disampaikan oleh masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat korban pembangunan yang disampaikan kepada kami. Kalau tidak salah awal bulan Maret kemarin,” ujar Rizkinil.

Rizkinil menambahkan, pihaknya tidak akan gegabah di dalam menindaklajuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. “Terkait dengan laporan yang disampaikan masyarakat, terlebih dahulu akan kita selidiki kebenarannya. Intinya, setiap laporan akan kita tindaklanjuti, karena ini merupakan keluhan dari masyarakat,” ulasnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan Disdukcapil akan Buka 12 UPTD Adminduk P u t u s s i b au .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu akan membuka 12 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Dari 23 kecamatan di Kapuas Hulu, kita akan Drs Ibrahim MSi membangun 12 UPTD. Jadi ada satu UPTD mencakupi beberapa kecamatan. Rencana UPTD ini masih dalam tahap penyusunan,” terang Drs Ibrahim Msi, Kepala Disdukcapil Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/3).

Dengan adanya UPTD ini, kata Ibrahim, diharapkan dapat mempermudah pelayanan Adminduk kepada masyarakat. Terutama dapat mendata penduduk agar lebih valid. “Nanti database terpusat di kabupaten. Apa yang diakses ter-update ke kabupaten. Sehingga penerbitan dan pemantauan akan lebih mudah,” ujarnya.

Penempatan UPTD ini, kata Ibrahim, akan disesuaikan dengan lokasinya. Untuk Kecamatan Badau, Puring Kencana dan Empanang akan dibangun UPTD Adminduk di Desa Nanga Badau Kecamatan Badau.

Sementara di Kecamatan Batang Lupar dan Embaloh Hulu, akan dibangun di Desa Landjak Kecamatan Batang Lupar. Kecamatan Bunut Hulu dan Boyan Tanjung di Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu. Kecamatan Pengkadan dan Hulu Gurung di Desa Tepuai Kecamatan Hulu Gurung. Kecamatan Semitau dan Seberuang di Semitau. Kecamatan Suhaid dan Selimbau di Selimbau.

Selanjutnya, di Kecamatan Putussibau Selatan, Kalis dan Bika, akan dibangun UPTD Adminduk di Kecamatan Putussibau Selatan. Kecamatan Bunut Hilir, Embaloh Hilir akan dibentuk UPTD di Bunut Hilir. Silat Hilir dan Silat Hulu, UPTD-nya di Desa Bongkong. Sementara Kecamatan Mentebah dan Kecamatan Putussibau Utara, akan dibangun UPTD sendiri-sendiri.

“Nanti untuk kantornya akan kita gunakan bangunan yang kurang terpakai di kecamatan tersebut. Sementara petugasnya, tenaga operator yang ada di kecamatan selama ini. Apakah staf operator kecamatan atau honorer yang telah ada. Sehingga untuk tempat, tenaga dan dana sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah,” papar Ibrahim.

Dengan adanya UPTD Adminduk ini, lanjut Ibrahim, diharapkan akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, selama ini untuk beberapa Adminduk ada yang masih harus dilakukan di kabupaten.

“Makanya dengan adanya UPTD Adminduk nanti, masyarakat tidak perlu lagi ke kabupaten, tapi cukup di UPTD yang ada. Karena jaringannya akan langsung terkoneksi ke kabupaten,” tutup Ibrahim. (aRm)

Kamis, 12 Maret 2015

13

Agar Anak Sekolah Gratis, Pilih Melahirkan di Malaysia Putussibau. Warga perbatasan, khususnya Kecamatan Puring Kencana masih ingin melahirkan anaknya di Rumah Sakit Malaysia, agar anaknya mengantongi akte kelahiran Malaysia dan memperoleh pendidikan gratis di negeri jiran tersebut.

“Masih ada yang ingin melahirkan di Malaysia. Walaupun sebenarnya kita sudah ada pelayanan kesehatan yang bagus di Kecamatan Puring Kencana, dokternya juga ada. Bidan juga di desa-desa kita sudah punya, walaupun belum sepenuhnya,” kata dr H Harisson MKes, Kepala Dinas (Dinkes) Kapuas Hulu ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, Rabu (11/3).

Harisson menjelaskan, warga

perbatasan Kapuas Hulu ingin melahirkan di Malaysia, bukan lantaran mutu pelayanan kesehatan di beranda depan NKRI tersebut buruk, tetapi ada alasan lain.

Alasan lain yang dimaksud Harisson tersebut diperolehnya ketika sedang berbincang-bincang dengan warga perbatasan.

“Kalau melahirkan di Malaysia, katanya dapat akte kelahiran di sana. Sehingga mudah untuk sekolah dan ada fasilitas-fasilias lain dari Malaysia,” terangnya.

Harisson memaparkan dalam satu tahun di Puskesmas Kecamatan Puring Kencana terdapat sekitar 19 orang yang melakukan persalinan. Biasanya, lima orang di antaranya minta dirujuk ke Malaysia.

Demikian juga dalam hal

dr H Harisson MKes

berobat, dari sepuluh pasien yang berobat ke Puskesmas, tiga di antaranya minta dirujuk atau memilih berobat ke Malaysia,

dibanding ke Rumah Sakit di Kapuas Hulu.

“Dalam hal berobat, kalau masyarkat belum bisa ditangani oleh Puskesmas, baru mereka dirujuk ke Putussibau atau ke Malaysia, tergantung permintaan si pasien. Sejauh ini sekitar 30 persen warga kita yang berobat atau melahirkan di Malaysia,” ungkap Harisson.

Terkait pelayanan medis di kawasan perbatasan Dinkes Kapuas Hulu berusaha maksimal. Pemenuhan sumberdaya manusia hingga perlengkapan medis terus ditingkatkan.

“Kita sudah berupaya melengkapi, tapi sebagian warga masih ada memilih ke Malaysia. Hal ini bukan semata karena latar belakang pelayanan medis yang kurang, tetapi ada iming-iming

lain dari negara tetangga yang membuat warga kita memilih lahiran di sana, dan anak dari yang bersangkutan bisa saja akhirnya menjadi warga negara Malaysia,” ulas Harisson.

Terkait persoalan ini, ungkap Harisson, Menteri Kesehatan RI akan berkunjung ke perbatasan Kapuas Hulu, yaitu di Kecamatan Puring Kencana dan Badau. Namun untuk kapan waktunya masih belum bisa dipastikan.

“Ada kabar, katanya Menkes mau meninjau keadaan di perbatasan. Beliau mau memastikan apakah masih ada penduduk kita di kecamatan Puring Kencana yang lahiran di Malaysia, walau pun sebetulnya sudah ada bidan dan dokter di kecamatan itu,” tutup Harisson. (aRm)

Pedagang Tunggu Kejelasan Pindah ke Kopas Putussibau. Kendati sudah diperbaiki dan bisa ditempati, para pedagang belum menempati Koperasi Pasar (Kopas) Usaha Maju Bersama. Lantaran belum ada kejelasan pemindahannya.

“Kopas itu memang dipersiapkan bagi pedagang di pasar Pagi Putussibau yang tak memiliki tempat jualan, terutama bagi pedagang daging, ikan maupun sayur,” kata Okta, salah seorang pedagang ikan ditemui di lapaknya yang beratap terpal, Rabu (11/3).

Tetapi, setelah Kopas selesai direhabilitas, para pedagang tersebut belum juga dipindahkan. HIngga kini pedagang masih menunggu kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu.

Okta berharap Pemkab segera memberi kejelasan kapan bisa menempati Kopas. Pasalnya, dia bersama pedagang lainnya sudah tidak mampu harus berjualan di tanah. Lagi pula jika seperti ini terus membuat tata

Sudah selesai direhab pemerintah, Kopas tak kunjung ditempati pedagang. ARMAN HAIRIADI

pasar makin tidak teratur. “Apalagi kami tiap hari harus bayar Rp 5 ribu ke Kopas, sementara kontribusinya tidak ada,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi Pasar Pagi kian hari kian parah. Karena makin banyaknya pedagang yang berjualan di bahu jalan,

karena tidak adanya ketegasan dari Pemkab untuk menertibkannya.

Selama ini hanya diberikan

surat teguran yang isinya akan mengenakan sanksi bagi pedagang yang berjualan di tepi jalan.

Tetapi nyatanya masih ada yang berjualan di pinggir jalan. “Padahal di surat yang diedarkan itu dinyatakan bahwa siapa yang berjualan di tepi jalan dikenakan sanksi Rp500 ribu,” terang Okta.

Pedagang ikan lainnya, Ujang, juga mengungkapkan, sebelumnya Pemkab sempat mengatakan akan memindahkan pedagang ke Kopas setelah Imlek 2566.

Makanya, sampai kini mereka masih menunggu keputusan pemerintah, yang belum tahu kapan dipindahkannya. “Kopas itu memang sudah disiapkan 80-an lapak untuk pedagang yang tidak memiliki tempat,” ungkapnya.

Ujang juga mengaku sudah tidak betah berjualan di jalan.

Selain itu, mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan air dan kebersihan ikan-ikannya juga tidak terjaga. “Belum lagi kalau sudah hari panas, ikan-ikan mereka cepat busuk,” pungkasnya. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Pendapatan pajak naik

Margareta. IST

Pemilik Alat Berat Ada Yang Ogah Bayar Pajak Sanggau. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), Margareta mengatakan, realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada 2014, naik 104 persen. Semula ditargetkan, Rp.63.819.986.109, tapi berhasil direalisasikan sebesar Rp.66. 645.155.442.

“Kalau dilihat tahun 2012 dan 2013 hanya 84 persen, tapi tahun 2014 ada peningkatan sedikitlah,” kata dia ditemui di ruang kerjanya.

Satu di antara strategi yang dilakukannya adalah dengan mendata kebedaraan kendaraan termasuk alat berat di perusahaan-perusahaan. Tapi yang paling efektif menurutnya adalah dengan menggelar razia dadakan yang menggunakan mobil Samsat keliling.

“Kalau kita lihat, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak cukup tinggi, kecuali ada memang beberapa oknum pemilik alat berat, baik milik perorangan atau pribadi yang agak bandel. Ini kita sarankan untuk mereka yang belum mau membayar untuk segera melaksanakan kewajibannya,” jelasnya tanpa mau menyebutkan siapa rinci siapa saja pemilik alat berat dimaksud.

Margareta menambahkan, pada tahun 2015 terjadi peningkatakan target pendapatan dari tahun 2014 menjadi Rp.90.764.095.094 atau naik sekitar 40 persen. Ia mengaku terus berupaya meningkatkan target tersebut.

“Saat ini kita memiliki Unit Instansi Pelayanan Daerah (UIPD) yang berada di Kecamatan Sekayam dibantu empat gerai pelayanan pembayaran tingkat Kecamatan masingmasing di Parindu, Meliau, Tayan Hulu dan Tayan Hilir,” ungkapnya.

Fungsi gerai dan UIPD ini untuk mempermudah pelayanan masyarakat, agar pembayaran tak perlu lagi pergi ke pusat kota.

Ia mengimbau masyarakat, melunasi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. “Kita sekarang sudah pindah ke kantor baru di Jalan Jendral Sudirman kilometer 7, persis di samping Kantor DPRD,” pungkasnya. (KiA)

Sanggau Tertarik Tanam Kemiri Sunan Sanggau. Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengaku tertarik dengan prospek buah kemiri sunan sebagai bahan biodiesel, sebagaimana yang dicanangkan Pemprov Kalbar bersama Panglima TNI dan 38 dubes negara sahabat di desa Teluk Bakung, Kubu Raya, Sabtu (7/3) lalu.

“Saya kira itu sangat bagus.

Kalau untuk jangka waktu tanam tiga atau empat tahun, prospeknya sangat bagus,” kata Poulus Hadi.

Setidaknya bisa menjadi alternatif pendapatan tambahan bagi petani. Jika selama ini, masyarakat bertumpu pada karet, ke depan bisa dilakukan tumpang sari dengan tanaman kemiri sunan. Mengingat potensinya yang cukup besar, Bupati berharap ada investor yang mau berinvestasi di kabupaten Sanggau. “Mudahmudahan perwakilan Dubes Swedia yang datang kemarin

Bupati Sanggau, Poulus Hadi (dua dari kiri) berfoto bersama Panglima TNI, Jendral Muldoko, Gubernur Kalbar, Cornelis dan perwakilan Duta Besar dari 38 negara pada acara pencanangan penanaman kemiri sunan di Kubu Raya. Dan Bupati Sanggau, Poulus Hadi beserta isteri, Arita Apolina Hadi, menanam benih kemiri sunan, pada acara pencanangan penanaman kemiri sunan yang dihadiri Panglima TNI, Gubernur Kalbar dan 38 Dubes negara sahabat di Kubu Raya. KIRAM

(ke Sanggau, red) itu mau berinvestasi,” katanya.

Lantaran penanaman kemiri sunan tersebut merupakan program pemerintah provinsi, Poulus mengaku belum tahu sistem ‘pembagiannya’ ke masing-masing

kabupaten. “Apakah ditetapkan kuotanya. Misalnya kabupaten Sanggau dapat jatah menanam sekian hektar, atau seperti apa, kita belum tahu,” akunya.

Kemiri sunan adalah tanaman yang berasal dari Filiphina yang

Saparlis: Indonesia Berutang Budi pada Orang Cacat Sanggau. Ketua DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalbar, Saparlis NS, meminta pemerintah memerhatikan para penyandang disabilitas (cacat). Bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai pemenuhan hak sesama warga negara. Karena negara ini, kata dia, punya utang budi terhadap orang cacat.

“Ketika terjadi persoalan di Timor Leste, banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Waktu itu mau diajukan dunia ke Mahkamah Internasional,” katanya kepada wartawan usai pengukuhan pengurus PPDI Sanggau di aula Kantor Bupati Sanggau, belum lama ini.

Namun gugatan itu, lanjut dia, urung dilayangkan ketika Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi presiden. Hal itu membuka pandangan dunia bahwa Indonesia memperlakukan disabilitas tak berbeda dengan yang sehat.

“Makanya dengan bangga kami katakan, Indonesia punya utang budi pada orang cacat. Jadi tolonglah negara memerhatikan kami,” pintanya.

Ditegaskannya, para penyandang

disabilitas merupakan ladang amal bagi mereka yang mampu dan sehat. “Karena salah satu ayat dalam injil mengatakan ‘Kau tidak akan bisa mengenal aku, kalau kau belum berbuat untuk orang yang buta, yang pincang, lumpuh dan terisolir,” ujarnya.

Terlebih bagi kabupaten Sanggau yang merupakan beranda negara. Jangan sampai penyandang disabilitas justeru dipinggirkan. “Karena orang luar akan menilai, kalau di Sanggau sudah seperti ini (dipinggirkan, red), bagaimana dengan daerah lain,” jelasnya.

Pemkab Sanggau sendiri tak menganggarkan bantuan terhadap penyandang disabilitas untuk tahun 2015. Hal itu diakui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sanggau, Jamilah.

“Pada 2014 ada bantuan Rp5 juta untuk disabilitas khusus untuk pembentukan organisasinya saja,” katanya.

Miris memang, lantaran jumlah disabilitas di kabupaten Sanggau diperkirakan tak kurang dari dua ribu orang.

(KiA)

saat ini banyak tumbuh di Indonesia yang tersebar di daerah dataran rendah hingga sedang, baik di hutan maupun ditanam di sekitar perkotaan.

Selain sebagai tanaman konservasi guna merehabilitasi la-

han-lahan kritis, biji kemiri sunan dapat dijadikan bahan baku biodiesel. Tanaman ini juga mampu menahan benturan air hujan yang pada gilirannya dapat mencegah kerusakan tanah akibat erosi. (KiA)

Bupati: Harta Tak Dibawa Mati!

Sanggau. Tahap demi tahap, perubahan terus dilakukan pemerintah daerah. Bupati Poulus Hadi meminta dukungan masyarakat untuk mewujudkan visi-misi Sanggau yang terangkum dalam seven brand images.

Khusus warga yang tinggal di kawasan pasar, orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu meminta warga terus memerhatikan kebersihan dan menyalakan lampu di malam hari.

“Masyarakat pasar secara khusus saya minta bantu pak Wakil Bupati yang selalu keliling ke sini (pasar). Jangan sempat nanti Wakil Bupati nyapu rumah bapak/ibu. Ya, karena saya percaya beliau ini serius soal kebersihan, beliau datang dan selalu memonitor ke sini,” kata Bupati saat membuka acara Cap Go Meh, belum lama ini.

Ia juga meminta warga di lingkungan pasar untuk sadar wisata dengan menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan. Jangan sampai tempat tinggal terlihat kumuh. “Padahal Imlek saya tahu harus buat baru-baru sedikit, tapi ngecat rumahpun payah benar

saya lihat. Jangan terlalu pelit, mati ndak bawa harta. Mohon maaf kalau Bupati agak kasar ngomong soal ini, saya hanya ingin Sanggau ini betulbetul bisa dinikmati, satu tahun nyari rejeki satu tahun juga perbaiki rumah, lampu padam pelit betul,” kata Bupati dengan nada agak tinggi.

Tapi ia yakin warga di lingkungan pasar mau mendukung program ‘seven brand image’ yang salah satunya Sanggau terang.

“Rumah jak macam di intip payah, belum pencuri datang, tahu sekarang ada musim begal, ngeliat rumah redup kena begal baru tahu rasa. Apa boleh buat, sebenarnya saya malas ngomong ini, tapi malam mini terpaksa saya ngomong karena sudah capek lihatnya, rumah-rumah di jalan padam, pelit benar. Padahal hidup ini menikmati,coba lihat pekong ini, dibuat indah seperti ini. Siapa yang lihatnya senang karena indah, tapi kalau lihat barang yang redup, makin banyak anak nanti, tolong ya difikirkan,” bebernya panjang lebar. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja BPJS Jangan Membantu Setengah Hati

Kamis, 12 Maret 2015

Antisipasi Pengaruh ‘Punk’, Sekolah Gelar Pertemuan Ngabang. SMP Negeri 3 Ngabang mengumpulkan seluruh orangtua/wali murid guna melakukan pertemuan yang berlangsung di SMPN 3 Ngabang.

Sejumlah persoalan dibicarakan dalam pertemuan itu, satu di antaranya mengantisipasi pengaruh anak punk yang saat ini sedang marak-maraknya.

“Kita berharap jangan sampai peserta didik kita ini masuk dalam pengaruh anak punk,” ujar Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 3 Ngabang, Datinus usai menggelar pertemuan dengan orangtua/wali murid, belum lama ini.

Ia menegaskan, untuk menangkal masuknya pengaruh anak punk ini,

Markus Amid. ANTONIUS

Ngabang. Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Markus Amid, meminta pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jangan setengah hati membantu masyarakat. “Pelaksana program ini sifatnya harus menolong masyarakat saat berobat.

Bukan untuk mencari keuntungan, dan menyusahkan masyarakat,” ujar Markus Amid kepada awak koran ini, di Ngabang, Rabu (11/3).

Dikatakannya, BPJS bertujuan mempermudah masyarakat yang sakit. “Maka harus diberi kemudahan, bukan malah menyusahkan,” kata dia.

Menurutnya, pihak BPJS harus memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat yang sebagai pengguna atau anggota BPJS. “Saya menyanyangkan dengan berubahnya aturan baru dari BPJS, sekarang sudah tidak bisa msyarakat mengurus BPJS per orangan tapi harus kolektif sekeluarga. Ini tentu menyulitkan masyarakat yang kurang mampu dan yang tidak punya biaya. Sebelumnya mereka bisa utamakan dulu anggota keluarga yang mendesak perlu dulu, tapi sekarang tidak bisa,” kata Markus.

Jika demikian, akhirnya banyak masyarakat yang batal mengurus karena kendala biaya setoran bulanannya.

Legislator Dapil Landak ini menyayangkan aturan BPJS yang dianggap setengah hati menolong masyarakat. “Tolonglah sesuai aturan BPJS, dan harus di solialisasikan ke masyarakat. Masyarakat di kampung masih banyak yang tidak paham tentang BPJS. Bagaimana aturan yang sebenarnya. Apalagi kalau masyarakat tiap bulan harus membayar BPJS ketika berobat masih kesulitan,” tandasnya. (ius)

14

tentunya harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dan orangtua/wali murid. “Dengan demikian, tentunya akan dipahami apa tanggungjawab dari sekolah terhadap peserta didiknya dan apa tanggungjawab orangtua/wali murid terhadap anaknya. Yang jelas, tanggungjawab kami terhadap peserta didik tetap pada jam sekolah. Di luar jam sekolah, tentunya tanggungjawab dari orangtua sendiri,” jelasnya.

Dikatakannya, usia remaja adalah usai yang mudah terpengaruh. “Saya khawatir anak-anak yang putus sekolah ini diakibatkan karena sudah terpengaruh anak punk. Bahkan, kadang-kadang ada

orangtua yang anaknya tidak pulang ke rumah berhari-hari, tapi tak mau mencarinya. Pola pikir seperti ini tentunya harus dirubah,” pinta Datinus.

Satu di antara orangtua siswa, Jasmin, warga desa Aur Sampuk kecamatan Sengah Temila mengaku prihatin dengan pengaruh anak punk. “Anak punk ini mengajarkan anak-anak merokok, berpakaian compang camping dan prilaku negatif lainnya. Saya menilai anak-anak punk ini merupakan anak-anak yang kepingin bebas tapi tidak termotivasi dan tujuannya tidak jelas,” tutur Jasmin, Rabu (11/3) di Ngabang.

Ia mengaku, salah seorang anaknya

pernah hampir terjerumus dengan pengaruh anak punk. “Tapi dengan saya berikan pengertian dan sedikit marah, akhirnya anak saya tidak terjerus pengaruh anak punk,” katanya.

Jasmin berharap Pemkab Landak, khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Landak dan Satpol PP Landak bisa mengatasi permasalahan anak punk yang sudah masuk di Landak ini.

“Mereka harus bertindak sesuai dengan tupoksinya. Kalau Satpol PP mungkin bisa merazia anak-anak punk tersebut.

Setelah itu, barulah diserahkan ke Disosnakertrans untuk dibina,” katanya.(ius)

Kejari Siap Lakukan Pendampingan Pengelolaan Dana Desa Harus Sesuai Tupoksi Ngabang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang siap memberikan pendampingan dalam hal pengelolaan dana desa, khususnya dana desa yang bersumber dari APBN. Apalagi pendampingan yang akan dilakukan Kejari ini berdasarkan instruksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Kejari Ngabang, Teguh Wardoyo mengatakan, pendampingan yang akan dilakukan tersebut untuk mencegah pengelolaan dana desa yang salah. “Jadi, kalau memang Pemkab Landak membutuhkan adanya pendampingan pengelolaan dana desa ini, kita tetap siap melakukan pendampingan. Dengan demikian, tidak ada lagi perangkat desa yang masuk penjara gara-gara salah dalam pengelolaan dana desa,” ujar Teguh, Rabu (11/3) di Ngabang.

Dana desa yang bakal dikucurkan dari APBN berkisar antara Rp. 700 juta sampai Rp1 miliar. “Dana ini memang cukup besar. Kalau salah dalam pengelolaannya, saya khawatir ada perangkat desa yang masuk penjara,” ucapnya.

Teguh berharap, adanya pendampingan ini, Kades bisa paham benar bagaimana harus mengelola dana tersebut dengan baik. “Sekali lagi saya tegaskan, pendampingan yang kita lakukan ini dalam rangka untuk melakukan pencegahan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Landak, Marsianus mengatakan, pendampingan yang akan dilakukan pihak Kejari Ngabang ini harus sesuai dengan tupoksinya.

“Ini tidak masalah bagi kita. Kalau sudah sesuai dengan tupoksinya dan sudah ada intruksi dari Kejagung, silahkan saja.

Saya kira ini untuk monitoring. Tapi kalau soal pengelolaan dana desa, hal ini jelas terkait dengan peraturan dan sebagainya,” tutur Marsianus di kantornya.

Ia menilai, pendampingan yang dilakukan Kejari ini tentunya untuk mencegah penggunaan dana desa yang mengarah ke hal yang negatif. “Jadi sekali lagi, hal ini bagus dan tidak masalah sepanjang sesuai tupoksi dan ditujukan untuk kebaikan,” katanya.

Disinggung mengenai anggaran dana desa (ADD) ia menjelaskan, ADD ini sedang digodok. Apalagi ADD untuk seluruh Kabupaten/Kota se Kalbar memang belum dikucurkan.

“Untuk saat ini kita masih menunggu peraturan dari Menteri Keuangan RI tentang pengelolaan keuangan desa. Tapi kita sudah mempersiapkan regulasinya berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa,” jelas mantan Camat Ngabang ini.

Namun Perbup tersebut belum ditandatangani bupati, lantaran masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan RI itu. “Kita khawatir jika Perbup itu sudah ditandatangani Bupati, namun Perbup itu akan bertentangan dengan Peraturan

Teguh Wardoyo. ANTONIUS

Menteri Keungan,” katanya.

Dijelaskan Marsianus, ADD ini memang berasal dari APBD dan APBN. Pengelolaannyapun harus diatur sedemikian rupa.

“Sinyal dari pusat, April ini ADD sudah jalan. Jadi, saya berharap kepada para kades untuk bersabar menunggu ADD ini. Uang desa ini tidak akan lari kemana,” pungkasnya.( ius )

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Wajib Senam Massal Sebulan Sekali

Raga Sehat, Benak pun Encer

Ilustrasi. NET

Sekadau. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sekadau menggelar senam massal, Jumat (6/3) lalu. Kegiatan yang bertempat di lapangan EJ Lantu Sekadau itu diikuti ratusan orang, mulai dari pegawai Dikpora, guru hingga pelajar.

“Ini akan menjadi agenda rutin kita. Tiap bulan akan dilakukan kegiatan serupa pada Jumat minggu pertama,” ucap P. Onem, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora Sekadau, Rabu (11/3).

Dalam senam massal tersebut, peserta memperagakan gerakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) tahun 2012. Selain di dinasnya sendiri, Dikpora juga mewajibkan tiap sekolah yang ada di Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan senam serupa secara rutin di sekolah masing-masing.

“Kalau di tingkat kabupaten, pada hari Jumat minggu pertama tiap bulan dilakukan senam massal. Maka, untuk sekolah akan dilaksanakan tiap Jumat minggu berikutnya,” jelas Onem.

Pelaksanaan senam ini, tegasnya, merupakan salah satu program pendidikan yang digelar pihaknya. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani bagi anak-anak didik dan untuk menanamkan rasa cinta mereka terhadap olahraga,” papar Onem.

Untuk pelaksanaan senam di sekolah-sekolah, lanjutnya, Kepala Cabang Dikpora di tiap kecamatan sudah mengirimkan surat edaran ke tiap sekolah. Mulai dari TK hingga SMA, harus melaksanakan SKJ di sekolah masing-masing tiap Jumat.

Dalam surat edaran itu, sekolah juga diminta untuk melaksanakan kegiatan “Jumat Bersih” usai pelaksanaan senam agar pelajar mengerti tentang pentingnya olahraga dan pentingnya kebersihan untuk mencapai hidup sehat. “SKJ juga memiliki makna penting demi meningkatkan mutu pembelajaran. Sebab dengan senam, badan akan sehat. Dan jika pelajar sehat, mereka akan mudah menerima setiap pembelajaran yang diberikan guru,” yakin Onem. (bdu)

KP2KP Gandeng Pemkab Sekadau Sosialisasi Pengisian SPT PNS

Aparatur Negara Tertib Pajak, Contoh Bagi Warga Lainnya

Sekadau. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sekadau kembali memperlihatkan keseriusannya menyukseskan program pajak.

Menggandeng Kantor Pajak Pratama (KPP) Sanggau, KP2KP Sekadau bersama pemerintah daerah melakukan sosialisasi pengisian Surat Pemberitahun Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) bagi para

pegawai negeri.

“Sosialisasi rencananya akan kita lakukan besok (hari ini, red) di kantor Bupati Sekadau,” ujar Akhmad Yusron, Kepala KP2KP Kabupaten Sekadau, kepada Rakyat Kalbar, Rabu (11/3).

Bagi aparatur sipil Negara, penyampaian SPT tahunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut sesuai den-

gan edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI bernomor SE02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Yusron menjelaskan, sosialisasi pengisian SPT itu dilakukan agar PNS di lingkungan Pemkab Sekadau bisa mengisi sendiri SPT Tahunan mereka masing-masing. Diharapkan selanjutnya data yang diisi atau dilaporkan bisa sesuai dengan

keadaan sebenarnya alias tidak ada kekeliruan.

“Hal tersebut sesuai dengan system assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan,” imbuhnya.

Penyampaian SPT Tahunan sendiri tak cuma merupakan kewajiban abdi Negara saja.

Ini keharusan bagi para wajib pajak yang sudah terdaftar.

Berdasarkan data yang ada, tahun 2014 lalu sekitar 77 persen

APBN ditopang dari penerimaan sektor pajak tersebut.

“Atas dasar itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga Negara taat dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Kita harapkan melalui sosialisasi ini, semua PNS di lingkungan Pemkab Sekadau bisa menyampaikan SPT tahunannya secara baik dan benar,” demikian Akhmad Yusron. (bdu)

Perkuat Wawasan Kebangsaan, PPWK Sekadau pun Dibentuk

Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Sekadau Periode 2015 - 2019.

Sekadau. Sejumlah dampak kurang baik mengiringi perkembangan zaman dan demokrasi dalam reformasi Indonesia akhir-akhir ini. Dengan dasar mencegah dan memerangi hal

tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa membuat program pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di kabupaten dan kota.

Selasa (10/3), Bupati Sekadau,

ABDU SYUKRI

Simon Petrus mengeluarkan keputusan nomor: 202 / / BPMKBPD-C/2015 yang membentuk kepengurusan PPWK Kabupaten Sekadau Priode 2015-2019 melalui Kantor Kesatuan Bangsa

Politik dan Pemerintahan Desa (Kesbangpol Pemdes).

Ketua panitia kegiatan, Bayu Dwi Harsono, dalam laporannya mengatakan, PPWK merupakan kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

“Kita mempunyai wadah yang menaungi pendidikan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan, serta menjadi fasilitator pendidikan wawasan kebangsaan di Kabupaten Sekadau,” ujar Bayu.

Sedangkan pembentukan pengurus oleh Ketua PPWK Sekadau yang juga Sekretaris Daerah, Yohanes Jhon. Dalam arahannya, ia mengatakan pembentukan PPWK merupakan hal yang penting dalam upaya

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“PPWK merupakan benteng untuk memerangi disintegrasi,” ucapnya.

Sementara, Wakil Bupati, Rupinus kembali mengacu kepada cita-cita awal terjadinya reformasi. “Untuk Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan semua komponen yang mengikutinya, seperti transparansi, akuntabilitas publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penegakan hak asasi manusia (HAM) secara konsekuen. Itu merupakan amanah reformasi yang harus dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia,” tutur Rupinus dalam sambutannya.

Adapun narasumber dalam paparan pembentukan PPWK Sekadau ini langsung dari pemerintah pusat, pejabat Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Fredy Neno. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas Warung Kopi IPM

Naikkan IPM, Pertahankan Bidan PTT Sambas. Tokoh pemuda Pemangkat, Yan Wahyudi meminta Pemkab Sambas berupaya maksimal meningkatkan pelayanan kesehatan, tanpa mengabaikan nasib bidan yang kini tercatat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Yan Wahyudi mengungkapkan, Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan dan 183 desa sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dari bidan. Hal ini sesuai dengan program Pemkab Sambas dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak serendah-rendahnya. “Agar indikator kesehatan baik, maka harus dianggarkan dana rekrutmen bidan PTT dan perawat PTT,” Ujar Yan Wahyudi kepada wartawan, Selasa (10/3) di Sambas.

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri saat ini Kabupaten Sambas minim dokter. Sehingga peran bidan dan perawat menjadi penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan warga di Puskesmas maupun di Puskesdes.

“Oleh sebab itu, jika memang kesehatan menjadi salah satu faktor penunjang daya ungkit Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka menjadi keharusan peran bidan dipertahankan,” katanya.

Apalagi terangnya, sesuai aturan Permenkes Nomor 7 Tahun 2013 pasal 9 ayat 1 disebutkan, bidan sebagai PTT ditugaskan selama tiga tahun. Selanjutnya pada ayat 2, menteri dapat mengangkat kembali atau memperpanjang bidan sebagai PTT paling banyak untuk dua kali masa penugasan harus bisa direvisi. (edo)

Rakyat Kalbar

Kamis, 12 Maret 2015

15

Digelar Desember 2015, Pemilukada Belum Dianggarkan Sambas. Pemkab dan KPU Sambas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Sambas yang akan digelar Desember 2015. Pendanaan menjadi masalah utama, karena belum dianggarkan dalam APBD Sambas 2015.

Pertemuan yang digelar di Ruang Reformasi Birokrasi Kantor Bupati Sambas, Senin (9/3) lalu, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Sekda, Asisten III, Staf Ahli Bupati Sambas dan pimpinan SKPD terkait, Ketua DPRD dan beberapa wakil rakyat lainnya, Wakapolres Sambas, dan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sambas.

Kabag Tapem Setda Sambas, H Uray Willy SSos memaparkan, dasar pelaksanaan Pilkada pada Desember 2015 adalah Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, dan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Menurutnya, RUU tentang Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sudah disetujui DPR RI pada rapat paripurna tanggal 17 Februari 2015.

“Saat ini aturan tersebut tinggal menunggu tandatangan Presiden RI, dan proses pengundangan dalam lembaran negara RI,” jelas Willy.

Ditegaskannya, pasal 201 RUU tentang Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan, bahwa pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016, yakni mulai Januari hingga Juni 2016 dilaksanakan secara serentak pada Desember 2015. “Pelaksanaan Pemilukada serentak untuk Kabupaten Sambas merupakan amanah UU, sehingga Pemkab Sambas harus melaksanakannya,” terang Kabag Tapem.

Lebih lanjut Kabag Tapem memaparkan, jadwal tahapan pelaksanaan dan tanggal pemungutan suara akan ditetapkan oleh KPU, setelah Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 diundangkan. Langkah persiapan yang harus dilakukan Pemkab Sambas mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 pada Bab V angka 11 dengan menetapkan perubahan penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Di tempat yang sama, Bupati Sambas dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Sambas harus berge-

gas menyiapkan semua hal terkait pelaksanaan Pemilukada. Permasalahan utama dalam pemilukada tahun 2015 adalah pendanaan, dimana Pemkab Sambas pada tahun anggaran 2015 tidak mengalokasikan pendanaan pemilukada tersebut. “Karena ini adalah amanah UU, maka Pemkab Sambas harus mempersiapkannya, terutama pembiayaan guna menyelenggarakan tahapan nantinya,” tegas Bupati.

Rasionalisasi anggaran program dan kegiatan pada APBD 2015 harus dilakukan, agar pendanaan pemilukada bisa tersedia.

“Semua unit kerja terkait harus mengambil langkah cepat guna melaksanakan amanah UU, termasuk mensosialisasikan apa-apa yang penting terkait pemahaman pelaksanaan pemilukada. Sehingga tahapan pelaksanaan Pemilukada tidak berbenturan dengan jadwal program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sambas,” jelasnya. (edo)

Sambungan Tali Jangkar .......................................................................................................................dari halaman 9 langsung dibawa ke Puskesmas Kendawangan. Sumitra, ABK Kapal Cahaya Bahari 8 warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serawai, Kabupaten Melawi itu menderita luka di perut, kaki dan tangan.

Kini mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Kendawangan. Sedangkan jasad Gunawan diotopsi di Puskesmas Kendawangan lalu dibawa ke Masjid At-Taqwa Kendawangan untuk dimandikan dan

disalatkan, selanjutnya langsung dibawa pulang di kediamannya di Desa Tembelan Sampit, Pontianak Timur untuk dikebumikan. (jay)

Dua Pekerja PETI ........................................................................................................dari halaman 9 menertibkannya. “Kita akan segera menertibkan aktivitas-aktivitas PETI di Ketapang dan sudah kita rencanakan,” ungkap Hady.

Kapolres mengaku akan menelusuri lokasi-lokasi PETI dan akan melakukan tindakan tegas, jika kedapatan adanya alatalat untuk pertambangan PETI. “Kita akan tindak tegas pelakunya juga. Pemberantasan PETI ini menjadi komitmen kita,” tegas Kapolres Hady.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto mengatakan, Tujan dan Dahlan bekerja dengan seorang pengusaha PETI bernama Apin. “Dengan adanya kasus-kasus ini, harus bisa membuka mata semua pihak.

Dampak PETI sangat bahaya terhadap warga

dan lingkungan,” tegas Kapolda Arief.

Polda Kalbar sendiri, jauh sebelum kasus ini terjadi, melalui operasi intelijen sudah mengumpulkan bahan dan keterangan untuk mendata siapa pengusaha PETI dan rantai penadah hasil PETI di Kalbar. Sasaran Polda, kata Arief, bukan masyarakat yang bekerja di lokasi, akan tetapi aktor intelektualnya.

Data dari Polda Kalbar, sepanjang tahun 2014 tercatat sebanyak 30 pekerja yang meninggal dunia akibat aktivitas PETI di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkayang dan Landak.

Kasus pertama di Bengkayang, sebanyak 18 pekerja tewas tertimbun tanah galian PETI. Kemudian kejadian kedua, memakan

jiwa delapan orang. Ketiga, menewaskan dua orang. Kemudian, terakhir juga tewas dua pekerja di Kabupaten Landak.

Dalam kasus PETI ini, di Bengkayang merupakan lokasi PETI yang terbanyak menelan korban.

Proses hukum kasus PETI ini pun juga ada yang sudah sampai ke meja hijau.

Bahkan, Polda Kalbar sendiri justru tengah menghadapi praperadilan dari tersangka JT alias Juju, cukong PETI. Tersangka JT adalah pemilik PT Jardin Traco Utama yang bergerak di bidang emas di Jakarta, tetapi tersangka juga menampung emas hasil PETI di Kalbar, sehingga saat ini diproses hukum Polda Kalbar. (jay/oxa)

Dagang Sayuran ...............................................dari halaman 9 Kelurahan Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kubu Raya. “Barang haram itu dibawanya dari Pontianak bersamaan dengan sayur dagangannya,” tutur Kapolsek.

Polsek Simpang Hulu sedang melengkapi administrasi penyelidikan. Kemudian melakukan pengembangan kasus terhadap Wahyudi dan Parni. Kemudian berkoordinasi dengan

Kasat Narkoba Polres Ketapang. “Nanti tersangka juga akan kita serahkan kepada Polres juga,” ucapnya.

Pasutri ini dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 209 tentang Narkotika. “Ancamannya empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup,” tegas Nyandang. (jay)

Oknum Wartawan ..........................................dari halaman 9 Dari tangannya, polisi menyita barang bukti berupa sebungkus plastik klip transparan, di dalamnya berisikan sabu, dua bungkus sedotan plastik, sebuah sendok penakar sabu, serta Ponsel yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi barang haram itu. Barang bukti ini ditemukan di dalam rumahnya.

Tak hanya itu, polisi sempat terkejut ketika menemukan I’d Card pekerjaan sebagai wartawan mingguan News M, dalam rumah itu. I’d Card itu memang benar milik MD. Terbukti foto dan nama di I’d Card

itu sesuai dengan kartu identitas lainnya.

Namun kepada polisi MD berdalih bahwa dia hanya sebagai buruh bangunan.

Tersangka MD kini telah mendekam di tahanan Polresta Pontianak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MD dipersangkakan pasal 114 (1) sub 112 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “MD terancam penjara paling rendah lima tahun, dan paling lama 20 tahun,” tegas Dhani. (oxa)

Kapolda Kembali ................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 penyalahgunaan Narkoba. Masrijul sedianya, telah divonis Pengadilan Negeri 2 tahun 6 bulan penjara atas kasusnya. Kemudian Briptu Arif Ranggawuni, dipecat karena melakukan kasus tindakan asusila terhadap wanita. Ia juga telah divonis Pengadilan Negeri selama 3 tahun penjara.

Beralih ke Polres Kapuas Hulu. Di Polres ini tiga anggota juga dipecat. Mereka masing-masing Briptu Andri Kurniawan, dipecat

terkait tidak masuk dinas tanpa keterangan atau disersi selama 106 hari lamanya. Kemudian Bripda Heru Subandi, dipecat terkait disersi selama 135 hari. Sedangkan, Bripda Heryunan juga dipecat karena disersi selama 81 hari.

Sedangkan satu polisi lagi yang dipecat adalah Bripda Agus Tijo. Dia merupakan personil Polres Landak. Dipecat karena disersi selama 48 hari.

Arief mengatakan, tindakan PTDH ini merupakan langkah bersih-bersih terhadap personil-personil Polda Kalbar. “Ini diterapkan kepada personil yang telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin berulang-ulang,” tegas Kapolda Arief.

Dengan adanya PTDH ini, kata Arief, maka segala tindakan yang dilakukan oleh mantan personil Polri yang dipecat tersebut, tidak ada lagi hubungannya dengan institusi

Polri.

Kembali Arief menegaskan, dalam memberikan punishment memang diperlukan, untuk memberikan contoh bagi anggota yang lain, sebagai salah satu upaya ‘Revolusi Mental’. Karena menurutnya, jangan sampai ada anggapan pembiaran terhadap pelanggaran anggota oleh pimpinan tertinggi. “Disamping itu, tindakan ini juga untuk menyelamatkan masyarakat dari tindakan polisi yang meny-

impang dan amoral,” tegasnya.

Dalam hal ini, Arief juga berharap, akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Selama 10 bulan terakhir sejak saya menjabat Kapolda Kalbar, telah melakukan PTDH terhadap 31 personil.

Delapan diantaranya masih mengajukan banding ke Mabes Polri, salah satunya AKBP Idha Endri Prastiono,” tegasnya. (oxa)

Bendera Tengkorak .........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 yakni dari 42 menjadi 48 kasus atau naik enam kasus periode Januari-Februari 2015.

“Jadi terjadi kenaikan enam kasus. Kalau pengungkapan kasus yang kita lakukan meningkat,” katanya.

Menurut Gatot, meningkatnya jumlah kasus di Kota Singkawang, dimungkinkan karena sepanjang Februari banyak even, tidak menutup kemungkinan juga “mengundang” pelaku kejahatan dari luar daerah, terutama pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian Kenda-

raan Bermotor (Curanmor).

Meningkatnya jumlah kasus ini menjadi peringatan (warning) bagi Polres Singkawang. Sehingga Polda memberikan bendera tengkorak, agar jumlah tersebut segera diturunkan. “Dulu kan kita diminta untuk menurunkan jumlah kasus minimal 15 persen,” ujar Gatot.

Bendera tengkorak yang dimaksudkan, merupakan bendera warna hitam berbentuk segitiga bergambar tengkorak warna putih.

Diberikan Kapolda Brigjen Arief Sulistyanto kepada Direktorat Reserse Narkotika,

Polres Ketapang, Mempawah, Sekadau dan Singkawang.

Kendati bendera tengkorak tersebut diterima karena meningkatnya jumlah kasus, kata Gatot, Polres Singkawang bukan hanya akan meningkatkan kinerja dalam upaya menekan jumlah kasus, tetapi juga yang lainnya. “Kita akan meningkatkan Preventif, Preemtif dan Refresif,” jelasnya.

Upaya Preventif, jelas Gatot di antaranya dengan meningkatkan patroli, baik menggunakan sepeda, sepeda motor maupun mobil, termasuk menggiatkan razia-razia

untuk menekan gangguan Kamtibmas.

Sementara Preemtif di antaranya dengan menggiatkan sosialisasi atau imbauan kepada masyarakat, agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan. Diantaranya dengan mengingatkan masyarakat untuk selalu kunci ganda kendaraan, ketika meninggalkan rumah hendaknya memerhatikan kunci jendela, pintu, tidak membiarkan kompor menyala dan titip ke tetangga serta lainnya.

Sedangkan Refresif, jelas Gatot merupakan penegakan peraturan, yakni mem-

perbesar jumlah pengungkapan kasus, penangkapan pelaku kejahatan dan lainnya.

“Seluruh anggota juga diingatkan agar jangan sekali-kali menjadi pelaku kejahatan,” ucapnya.

Di bawah “naungan” bendera tengkorak, ternyata salah seorang personel Polres Singkawang, Aiptu Tumin mendapat reward, karena berprestasi dalam memberikan pelayanan. Dia berhasil melaksanakan program pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang bersih dari percaloan. (dik)

Komisi A Minta ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Hotel Kini Karaoke dan Classic Karaoke untuk diberikan peringatan agar mematuhi peraturan yang ada. Kalau tak mau ikuti aturan pemerintah, cabut saja semua izinnya,” ungkap Ardiansyah.

“Setelah saya ikut turun bersama-sama Satpol PP dan kepolisian melakukan razia, ternyata memang benar, bahwa semua karaoke melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah, baik itu SK Kota Pontianak, Perda (Peraturan Daerah) serta Permenperindag (Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan). Aturan yang dilanggar keenam karaoke itu merupakan jam operasional serta menjual Minol secara bebas,”

sambung Ardiansyah.

Berdasarkan aturan, jam operasional itu berlaku hingga pukul 00.00 Wib. Artinya, jika lewat dari jam yang ditentukan oleh pemerintah, maka instansi terkait wajib mengambil tindakan tegas, baik itu berupa pembinaan, peringatan, kemudian penutupan tempat usaha tersebut. “Harus ada langkah dan tindakan yang tegas terhadap keenam karaoke yang melanggar itu. Jika tidak, maka pelanggaran serupa akan terulang lagi,” ujarnya.

Tak kalah penting, kata Ardiansyah, saat ini Satpol PP, BP2T, Dinas Pariwisata, Disperindag dan kepolisian sedang fokus memerangi peredaran Narkoba. Bahkan

upaya penekanan ini pun dilakukan hingga ke tempat-tempat terpencil. Sementara karaoke atau tempat hiburan malam yang menyediakan sarana pendukung untuk peredaran Narkoba seperti adanya house musik dan lain-lainnya itu diminta untuk diambil tindakan tegas.

“Pemerintah Kota Pontianak saat ini sudah sepakat, bahwa semua karaoke dilarang menyediakan lagu house musik. Jadi, jika masih ada yang melanggar silakan BP2T, Disperindag, Pariwisata, Satpol PP dan kepolisian ambil bagian masing-masing, sesuai tupoksinya untuk menindak karaoke yang tergolong nakal itu,” ucap Ardiansyah.

Ardiansyah tidak menampik, Minol golongan A, B dan C masih terjual bebas. Buktinya, hasil giat razia yang dilakukan aparat hukum masih menemukan Minol yang golongan A, B dan C di keenam karaoke, Imperium, Ibizza, Planet Hollywood, Win One, Hotel Kini Karaoke dan Classic Karaoke.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi mengatakan, hasil giat razia aparat hukum di sejumlah karaoke ini akan dibawanya ke meja rapat dewan. “Baik itu persoalan Minol dan jam operasional akan kita bahas secara serius di meja rapat DPRD Kota Pontianak. Karena keenam karaoke itu ditemukan melanggar aturan yang telah

dibuat oleh pemerintah,” ujarnya.

Terkait izin yang sudah tidak berlaku, Yandi akan mengundang instansi terkait guna mempertanyakannya. Ini ditemukan di tempat hiburan Win One, ditemukan izin penjualan Minol yang sudah tidak berlaku lagi.

“Ya, intinya ketika persoalan ini dibahas dalam rapat DPRD Kota Pontianak, kita minta BP2T, Disperindag dan lain-lainya harus terbuka. Sehingga mana karaoke yang tergolong nakal itu bisa kita tindak sesuai dengan prosedurnya,” tegas Yandi. (adx/zrn)

Ibizza Karaoke .........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 juga melibatkan POM AD/AL, Komisi A DPRD Kota Pontianak, Dinas Teknis Kota Pontianak meliputi Dinas Pariwisata, BP2T, Sat Narkoba dan Reskrim serta Provos Polresta Pontianak maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak.

Petugas gabungan ini hanya merazia tujuh tempat hiburan malam meliputi Imperium, Win One, Planet Hollywood (PH), Ibizza, Classic Karaoke dan Karaoke di Hotel Kini.

Giat razia yang dilakukan ini sasaran pelanggaran peraturan daerah (Perda) maupun SK Walikota Pontianak. Kemudian mendata anak bawah umur serta peredaran Narkoba atau pun adanya pengunjung yang menggunakan Narkoba.

Petugas memeriksa kotak rokok pengunjung di Imperium Garuda Hotel, mengingat tempat hiburan malam ini diduga lebih dikenal dengan pemakai Narkoba. Sasaran razia di Imperium ini adalah peredaran Narkoba.

Kemudian petugas gabungan meluncur ke Karaoke Planet Hollywood dan Win One. Aparat gabungan berpencar menjadi dua bagian, satu bagian melakukan razia di Planet Hollywood dan bagian lainnya merazia di Win One yang berada di belakang Planet Hollywood.

Ditemukan Planet Hollywood ditemukan pelanggaran serius. Ditemukannya tiga anak bawah umur yang sedang berada di dalam room karaoke. Celakanya lagi, anak-anak tersebut ditemani pria hidung belang. Mereka semua akhirnya diamankan Satpol PP. Di Win One, petugas malah cekcok mulut dengan penasihat hukum tempat hiburan itu. Pengacara itu mempertanyakan razia yang dilakukan aparat gabungan tersebut, diantaranya meminta surat tugas. Petugas gabungan langsung memeriksa semua izin operasional maupun izin Minol di Win One. Tak hanya aparat gabungan yang hendak dipertanyakan kedatangan dalam pemerik-

saan itu, melainkan security Win One juga menghalang-halangi sejumlah wartawan.

Bahkan ada yang menyenggol wartawan saat mengambil gambar.

Setelah memeriksa Planet Hollywood dan Win One, petugas merazia Ibizza Karaoke.

Pelanggaran berat yang dilakukan Ibizza ini sama dengan Imperium. Diduga menjadi tempat prostitusi dengan ditemukannya kamar tidur di dalam room karaoke. Para pengunjung ikut diamankan beserta para ladies. Namun sayang, ketika hendak merazia di Karaoke Kapuas Dharma, tempat hiburan ini sudah tutup. Diduga razia sudah bocor duluan. Petugas hanya memberikan imbauan saja.

Satpol PP dan petugas lainnya juga merazia Classic Karaoke. Petugas mengamankan pengunjung serta ladies. Kemudian lokasi terakhir yang dirazia adalah Karaoke Hotel Kini. Di karaoke yang tak pernah tersentuh oleh aparatur hukum ini ditemukan banyak

sekali ladies dan tamu. Mereka yang tidak memiliki KTP Kota Pontianak langsung diamankan.

“Berdasarkan catatan kami, pelanggaran yang dilakukan tempat hiburan yang dirazia ini meliputi menjual Minol tanpa izin, diduga adanya pesta narkoba dengan ditemukannya musik party serta masih ada yang tutup melampaui batas waktu operasional. Namun pelanggaran yang terberat, ditemukannya kamar tidur di dalam room karaoke yang ditemukan di Imperium dan Ibizza. Kemudian ditemukannya tiga anak bawah umur bersama pria di room Planet Hollywood Karaoke,” ujar Haryadi.

Karaoke yang dirazia ini, baik itu Imperium, Ibizza, Planet Holiwwod, Win One, Classic, Hotel Kini, semuanya menjual beer.

Bahkan ada yang menjual golongan B dan C kepada tamu. Padahal sesuai dengan Perda maupun SK Walikota Pontianak, karaoke tidak dibolehkan menjual beer atau Minol,

mengingat masih masuk dalam raidus 500 meter dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan pemukiman warga. Pelanggaran yang ditemukan dalam razia kali ini, polisi harus bertindak tegas, mencabut izin keramaiannya dan Pemerintah Kota Pontianak mencabut izin operasionalnya.

“Kita akan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengevaluasi izin keramaian dan operasional tempat hiburan malam yang kita razia ini. Karena semuanya melanggar aturan. Untuk Planet Hollywood, pemiliknya akan kita panggil, karena ada anak di bawah umur ditemukan sedang bersama laki-laki dewasa. Kemudian mengenai penjualan Minol tanpa izin yang hampir dilakukan seluruh karaoke yang dirazia, kami akan koordinasikan dengan dinas teknis, begitu juga dengan ditemukannya kamar tidur di room karaoke,” tegas Haryadi. (zrn/adx)

Bibir Kelly Tandiono melebarkan sayap karirnya di dunia layar lebar. Tampaknya, dia mulai ingin meninggalkan dunia modeling. Wanita kelahiran 1986 itu ingin mencoba peruntungan di dunia film.

Wanita yang pernah membintangi film Negeri Tanpa Telinga tersebut kembali menunjukkan kemampuan aktingnya di sebuah film horor yang berjudul Rumah Belanda, garapan sutradara Hedy Suryawan. “Modeling berjalan saja. Saya mau fokus di akting. Modeling tetap,” ujarnya.

Kelly mulai jenuh berjalan di catwalk. Dunia seni peran memiliki tantangan tersendiri bagi gadis yang memiliki tinggi 175 cm tersebut. “Enggak apa-apa sih. Saya mau cari tantangan baru saja. Jadi, sudah dapat eksperimen, cari yang baru saja,” tegasnya. (Jp)

NAGITA SLAVINA

Emoh Live

Nagita Slavina (Gigi) rupanya tidak nyaman saat pernikahannya dengan Raffi Ahmad disiarkan langsung secara bergilir oleh beberapa televisi. Makanya, saat melahirkan nanti, Gigi tegas menolak siaran live.

Menurutnya, proses pernikahan yang dilakukan sekali seumur hidup itu idealnya berlangsung secara sakral dan kekeluargaan. “Aku mikirnya ngapain sih diekspose. Emang pada dasarnya dari dulu aku nggak nyaman. Tapi pelan-pelan Raffi kasih pengertian,” kata Gigi.

Rayuan Raffi memang terlalu ampuh untuk membuat Gigi berubah pikiran. “Kalau aku pribadi, saat zaman aku susah dan kena musibah digerebek waktu itu, yang tolongin aku kan teman-teman TV dan media. Jadi pas hari bahagia itu, ternyata mereka mau kita share. Karena stasiun TV mereka, niatnya juga baik,” timpal Raffi.

Kembali berdalih, Raffi menganggap jika siaran langsung pada pernikahannya itu bukanlah soal bayaran semata.

Menurutnya apa yang dilakukan semata untuk berbagi kebahagiaan kepada teman-teman media yang selalu mendukung kariernya selama ini. “Tadinya aku sempat bilang nggak usah tarik-tarikan antara TV A sama TV B. Aku mau siapa aja yang mau liput silakan. Kita bahkan sampai digosipin dapat uang sekian. Padahal nggak. Allhamdulillah dikasih, tapi buat dekor-dekor gitu. Anggap aja rezeki,” tutur mantan pacar Laudya Chintya Bella dan Yuni Shara ini.

Meski begitu, pada saat proses persalinannya nanti, Gigi mengaku tidak ingin jika hal tersebut juga diminta untuk disiarkan secara langsung oleh TV swasta. “Kalau acara keluarga aku nggak mau diekspose. Aku juga udah bilang kalau lahiran aku nggak mau diekspose. Aku bilang sama Raffi nggak mau,” beber Gigi yang usia kandungannya sudah empat bulanan.

Soal lain. Raffi akan pergi ke Tanah Suci pada 25 Maret nanti untuk melaksanakan ibadah umrah. Raffi hanya pergi berdua dengan sang ibunda. Gigi batal ikut. Pasalnya sebelum berangkat, ia wajib disuntik menigitis, dan tak ia lakukan karena khawatir dengan kandungan.

Gigi juga legowo dengan keadaan tersebut.

Raffi bersyukur bisa punya istri yang mengerti, tidak rewel atau bahjan mudah cemburu.

(RM)

IRISH BELLA

Mulai Jenuh

IRISH BELLA

Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Kamis, 12 Maret 2015

I T N A G GONTA PACAR

Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Cap playboy yang selama ini melekat pada Rezky Aditya, rupanya tak menjadi masalah bagi Irish Bella. Padahal selama ini Rezky dikenal suka bergonta-ganti pacar. Selebritis cantik seperti Chelsea Olivia, Nia Ramadhani, Nikita Willy, hingga Agnes Monica pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan aktor ganteng ini.

“Aku lihat dia nggak (playboy) ya,” jawab Irish seperti dilansir dari Nyata, Rabu (11/3).

Pernyataannya itu dikuatkan dengan penilaian Irish terhadap sosok Rezky, dan karakter Aryo yang diperankan kekasihnya dalam sinetron Jakarta Love Story (JLS).

Menurut Irish, karakter Aryo yang playboy berbeda dari karakter Rezky saat ini. “Aryo itu playboy, suka gonta-ganti cewek, nggak percaya cinta. Mungkin karakter Aryo itu mirip dengan karakter Rezky dulu. Tapi sekarang bedalah. Persamaannya hanya suka semaunya dan cuek aja,” nilai Irish yang disambut senyuman Rezky.

Irish mengatakan, masa perkenalan mereka bahkan jauh lebih lama dari masa pacaran. Mereka berkenalan 2 tahun lalu, namun baru 6 bulan berpacaran setelah sama-sama terlibat dalam sinetron JLS. “Kita kenal udah 2 tahunan, dari temen-temen aja kita bisa kenal. Dan baru pacaran 6 bulan setelah makin deket di sinetron ini,” jelas Irish.

Dibanding Rezky, Irish terbilang artis pendatang baru. Rezky tercatat sudah membintangi puluhan judul sinetron, sementara Irish baru 8 judul. Karena itu Irish mengaku banyak belajar dari kekasihnya itu. “Rezky itu punya gaya akting yang berbeda. Lebih simple dan natural. Itu yang banyak aku pelajari dari dia selain pengalamannya yang banyak,” kata Irish. (Jp)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat