12 November 2014

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Rabu, 12 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Walau Belior-lior Dewan Ngomong, Polisi Tetap Yakin Pertamina Betol Mafia BBM Subsidi Kalbar Rugikan Negara Rp7,2 Milyar Mad Nawir Kasihan Polda Kalbar Tak Punya Tempat Simpan Barang Bukti PONTIANAK-RK. Polisi Kalimantan Barat menampik keterlibatan penguasa minyak dan gas bumi Indonesia, PT Pertamina, dalam semua kasus dugaan penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di provinsi ini. Kesepahaman tak tertulis itu dikemukakan juru bicara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, AKBP Nowo Winarti, kemarin.

Tidak ada keterlibatan Pertamina, karena Pertamina hanya bertanggung jawab saat di dalam (internal saja), itupun sifatnya administrasi saja. Kalau mengenai SPBU, kemudian supir tangki pertamina yang melakukan penyimpangan. Saya katakan itu tidak ada keterlibatan pertamina, sori.. Ini sudah jelas tidak ada keterlibatan pertamina, ujar Nowo menjawab Rakyat Kalbar, Selasa (11/11).

Pernyataan Kabid Humas Polda Kalbar ini seolah menyepakati uraian Andar Titi Lestari, yang bertindak sebagai juru bicara Pertamina Region VI (se Kalimantan), belum lama berselang. Statement tersebut juga berarti mengabaikan permintaan sejumlah anggota Dewan di Kalbar agar Polda melakukan

Halaman 6

Kolom

Bias Makna Blusukan Oleh: M.A. Hailuki ERA kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disimboli dengan sebuah penyebutan nama kabinet yang tak biasa, yaitu Kabinet Kerja. Sebuah pilihan kata yang sederhana, namun menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam melayani rakyat dan bersungguh-sungguh melakukan perubahan.

Seolah juga, Kabinet Kerja merupakan antitesis dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak hanya pilihan nama kabinet yang beda, melainkan juga penampilan fisik para pejabatnya juga berbeda. Jika Presiden SBY dan para menterinya kerap mengenakan pakaian kemeja tenun serta safari lengan pendek, maka Presiden Jokowi dan para menteri tampil dengan kemeja putih dengan tangan panjang terlipat dan baju dikeluarkan.

Halaman 7

AKBP Idha Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta

PONTIANAK-RK. Perwira Polda Kalbar, AKBP Idha Endri Prastiono divonis delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta, karena dianggap terbukti merampas barang bukti mobil Mercedes Benz C 200 milik tersangka Narkoba yang dia tangani kasusnya.

Dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, ketua majelis hakim Torowa Daeli mengatakan, terdakwa terbukti

Jalan Makin Hancur, Rp63 Miliar Dana APBN Tak Berfungsi

Kementerian PU Abaikan Megaproyek di Sintang

PONTIANAK -RK. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum mengambil langkah-langkah konkrit mengatasi permasalahan megaproyek perbaikan Jalan Simpang Nanga Pinoh-Tugu Beji

Sintang sepanjang 17 kilometer dengan anggaran Rp63 miliar lebih.

Megaproyek menggantung, hasil pengerjaan baru sekitar 17 persen dan PT. Tirta Dhea

Addonnics Pratama selaku penanggungjawab pekerjaan sudah diputus kontraknya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kabid Bina Marga Dinas Halaman 7

Ditolak FPI, Ahok Tetap Dilantik Mendagri klik!

klik!

www.rakyat-kalbar.com

Walau belior-lior Dewan ngomong, polisi tetap yakin Pertamina betol.

-- Berarti pilehan rakyat tak dianggap.

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com @Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online HARIAN

Tjahjo Kumolo

2015 Dianggarkan Rp4,423 T KIP Program Ganti Baju BSM J AKARTA -RK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak akan menyiapkan anggaran baru untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun depan.

Alokasi untuk program itu menggunakan mata anggaran bantuan siswa miskin (BSM).

Mendikbud Anies Baswedan menuturkan, daftar isian Anies Baswedan

Halaman 6

Sangat Tidak Tepat Memangkas atau menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun ini yang berarti menaikkan harga BBM, merupakan kebijakan yang tidak tepat dan terlalu tergesa-gesa.

Lantaran pada 2014 ini juga dikeluarkan kebijakan untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Elpiji 12 Kilogram.

Bayangkan saja, tiga sumber energi naik pada tahun yang sama.

Kenaikan BBM, TDL dan Elpiji ini tentunya akan berdampak besar bagi masyarakat luas. Rakyat kelas menengah ke bawah akan semakin menderita. Dipastikan roda perekonomian semakin sulit berputar.

Halaman 6

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

Rakyat Kalbar

JAKARTA-RK. Maraknya penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat atas rencana pelantikan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur deďŹ nitif tak membuat pemerintah pusat surut langkah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, harus dan segera melantik Ahok menjadi pengganti Joko Widodo (Jokowi), meski masih ada penolakan. Deadline pelantikan enggak ada. Tapi semakin cepat semakin bagus, karena kewenangan Plt itu Halaman 7

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana korupsi bersama-sama. Sehingga kami menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta, kata Torowa Daeli di PN Pontianak, Selasa (11/11) siang.

Menurut Torowa, apabila terdakwa tidak membayar uang denda Rp200 juta, maka hukumannya ditambah selama enam Halaman 6

Rakyat Kalbar

boediantara @bantoro29

Ronnie Higuchi Rusli @Ronnie_Rusli

Kalau hanya berubah nama, padahal anggarannya sama, apa hanya karena mencari nama supaya kesannya membantu rakyat, ...

melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi maďŹ a migas, termasuk langkah terobosan

azie stianegara @c4hbanten

Teddy Ibrahim @stone_cobain

Pejabat publik yg melaporkan harta kekayaanya pada KPK bukan berarti dia JUJUR. Hanya bagian prasyarat karir politik saja. Aku rasa

Menolak ahok tapi masih ikuti aturan main ahok, itu namanya munaďŹ k & pengecut. Langgar aja dan lawan hukum NKRI. Tolak kok nanggung? :)

Muhammad Rubini @bibin_bey

Dr. M @IkhsanModjo

#Pahlawan adalah diri Anda sendiri ketika Anda mempertahankan kebenaran walau Anda akan diasingkan

Saran: sabar-sabar aja meniti karir di birokrasi. Tidak perlu ABS. Kalau bagus pada saatnya juga menjabat.

Anda Sogok, Saya Blacklist Bukan Susi Pudjiastuti namanya bila tidak tegas.

Menteri Kelautan dan Perikanan ini berujar bakal mencoret nama pengusaha yang Halaman 7

Susi Pudjiastuti

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar

Rabu, 12 November 2014

2

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri

Nasib Ahok Jadi Gubernur Masih Menggantung di Langit FRONT Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas Islam lainnya, kembali menggelar aksi unjuk rasa menentang diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur definitif DKI Jakarta, di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Se nin (10/11) lalu.

Pada aksi sebelumnya, Jumat (3/10) lalu, berakhir ricuh. Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) ini menuding Ahok arogan dan kebijakannya banyak merugikan umat Islam.

Lantas bagaimana Mendagri Tjahjo Kumolo menanggapi penolakan GMJ yang didukung FPI, Laskar Pembela Islam (LPI), FPIS, GOIB, GARIS, HDI, GBI, PII, MPI, FMI, FIS, Taruna Muslim dan Asyafi iyyah ini?

Apakah Kemdagri akan membubarkan FPI yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa berujung anarkis? Berikut wawancara dengan wartawan JPNN dengan Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (10/11). +Bagaimana Anda menanggapi aksi unjuk rasa menolak Ahok?

-Kalau masalah DKI, kami sudah mengeluarkan surat oleh Pak Dirjen Otda (Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan) yang intinya memberikan ketegasan bahwa dasar hukum dan ketentuan yang digunakan adalah surat itu. Suratnya perihal mekanisme pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta, sisa masa jabatan 2012-2017. Itu tertanggal 28 Oktober, bernomor 121.31-38/otonomi daerah. Kami tegaskan, agar pimpinan DPRD segera mengumumkan pemberhentian sekaligus mengusulkan Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI. +Artinya pelantikan tetap akan dilakukan?

-Itu kan sesuai dengan undang-undang. Dalam Pasal 203, Ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyatakan, dalam hal ini terjadi kekosongan gubernur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, wakil gubernur menggantikan gubernur sampai dengan

Kasus Simulator SIM

Brigjen Didik Purnomo, Akhirnya Ditahan KPK JAKARTA-RK. Brigjen. Pol. Didik Purnomo, akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (11/11).

Mantan Wakil Kepala Korps Polisi Lalu Lintas Mabes Polri ini ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM roda dua dan roda empat, di Korlantas Polri, selama lima jam setengah.

Pantauan RMOL, Didik keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.34 WIB. Dia telah mengenakan batik dibalut rompi orange tahanan KPK. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Didik.

Dia lalu ngeloyor masuk mobil tahanan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, Didik ditahan di Rumah Tahanan KPK. Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus ini.

Dia ditahan untuk 20 hari pertama, sebut Johan, Selasa, sore.

Didik merupakan tersangka keempat dalam kasus pengadaan simulator, di Korlantas Polri. Dia ditetapkan menjadi tersangka sejak Agustus 2012 lalu. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan Sukotjo S Bambang, mantan Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan Budi Susanto sebagai tersangka.

Didik bersama Budi Susanto dan Suktojo S Bambang disangkakan Pasal 2, Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang jo Pasal 55, Ayat (1) ke-1 jo, Pasal 65, Ayat (1) KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang dan Perbuatan Memperkaya Diri sehingga merugikan keuangan negara.

Dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Sementara itu, Djoko Susilo saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Sedangkan Budi Susanto divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta ditambah pidana uang pengganti sebesar Rp 17,13 miliar. (Rmol).

berakhir masa jabatannya. +Bagaimana Kemdagri menyikapi aksi anarkis saat FPI gelar unjuk rasa beberapa waktu lalu?

-Kemarin saya bertemu dengan Ahok, ternyata FPI memang tidak terdaftar di DKI. Kapolda DKI juga sudah koordinasi dengan Pemda. Hasilnya, diketahui ormas yang tidak terdaftar ya sah-sah saja untuk dilarang aktivitasnya. +Kemdagri dapat membekukan aktivitas FPI? -Tidak mudah, karena aturan pelanggarannya harus rigit. Kalau di Jakarta tidak terdaftar, siapa pun mengatasnamakan ormas yang tidak terdaftar, berhak untuk dibubarkan atau berhak untuk diberikan sanksi. Sepanjang itu mengganggu ketertiban umum. +Seperti apa peran ormas yang diatur undang-undang?

-Ormas itu terbentuk oleh keinginan masyarakat dengan aspirasi yang sah. Bisa ormas orientasinya keagamaan, sifatnya sosial, budaya dan lain-lain, termasuk parpol. Kami inginkan seperti di Amerika Serikat. Jumlah parpol 56, tapi setiap pemilu jadi dua. Di kita juga banyak, tapi yang ikut pemilu harus sesuai parliamentary threshold (PT). Sama juga dengan ormas. Itu evaluasinya ada kegiatan atau tidak. Kalau tidak, hanya sekadar bentuk, tidak bisa. Sekarang kan Ormas bisa berdiri sehari, lakukan aksi apa saja lalu bubar, bisa saja begitu.

+Jadi ormas anarkis bisa dibubarkan?

-Sanksinya diatur dalam UU 17/2013.

Tapi memang sangat rigit untuk sampai pada pembubaran. Harus diawali sanksi administratif terlebih dahulu dan harus ada pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Kalau Ormas yang di daerah, harus ada pertimbangan dari DPRD, kejaksaan dan kepolisian sesuai tingkatannya. Tapi untuk pembubaran ormas yang tidak berbadan hukum, pemerintah pusat atau pemda dapat mencabut surat keterangan terdaftar setelah mendapat pertimbangan hukum dari MA. +Selama ini ormas seperti apa yang memperoleh bantuan dari pemerintah?

-Ormas tersebut harus punya aktivitas rutin, punya program, ada komunikasi yang baik. Sama seperti parpol, yang lolos pasti kita anggarkan.

Re- editing : Andry

+Kalau ormas anarkis dan sudah berulang kali?

-Ormas itu sebenarnya tidak hanya berperan menyampaikan aspirasi dan kepentingan anggotanya semata. Namun juga berperan membimbing anggota dan masyarakat sekelilingnya. Karena itu Ormas tidak boleh berbuat semena-mena, apalagi berlaku anarkis. Kalau Ormas berbuat anarkis, di sinilah pemerintah perlu menegakkan aturan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Aswandi: Akibat Minimnya Interaksi Edukatif Kekerasan di SMA Taruna Khatulistiwa PONTIANAK -RK. Pengamat Pendidikan Untan Pontianak, Aswandi menegaskan, apapun alasannya tidak dibenarkan kekerasan terjadi di dalam sekolah. Seperti kasus di SMA Taruna Khatulistiwa, di Kabupaten Kubu Raya (KKR). Senior yang memukul siswa baru hingga gendang telinganya pecah, belum lama ini.

Aswandi berpendapat, kekerasan yang terjadi lantaran minimnya interaksi edukatif baik dari orangtua, bahkan dari pihak sekolah itu sendiri. Saya sudah lama berbicara tentang ini, yang namanya kekerasan a p a p u n b e n t u k d a n m o d e l ny a adalah tidak benar. Tapi harus ingat munculnya kekerasan itu akibat dari kekerasan. Barangkali selama ini kita melakukan kekerasan sehingga melahirkan kekerasan pula, ucap Aswandi, di Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi tindakan anak hingga melakukan kekerasan di lingkungannya, tidak terkecuali di sekolah. Mulai dari kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, tradisi turun-termurun seperti itu serta ada keinginan mau dihormati tanpa mengayomi dari yang lebih seniornya. Anak nakal saya lihat memang harus kembali ke interaksi edukatif, bagaimana hubungan anak dengan ayah dan ibunya.

Kasus di SMA Taruna itu dibiasakan adik tingkat menghormati kakaknya, tapi kenapa tidak dibiasakan kakak menyayangi adik tingkatnya. Berarti tidak edukatif sekali hanya berdasarkan kekuasaan, lugasnya.

Semestinya, sambung Aswandi,

karena sudah dalam satu wadah tentunya tindakan kekerasan dengan pemukulan itu tidak perlu terjadi.

Pasalnya landasan mendasar yang tidak dijalankan dan diberikan kepada seniornya yang seolah-olah paling berkuasa di lingkungan tersebut.

Yang lebih tragisnya adalah hal ini merupakan aksi lanjutan dari seniorsenior terdahulu sebelum mereka.

Setelah saya pelajari, ternyata satu berkuasa satunya tidak, dididik di asrama seperti itu, mereka sudah satu keluarga. Kalau keluarga yang benarkan, yang lebih tua harus menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Ini hanya mau dihormati. Tidak benar menggunakan kekerasan, ditampar sampai gendang telinganya pecah. Ini salah didik, termasuk juga pengawasannya, cetus Aswandi.

Dalam kesempatan tersebut, Aswandi menyampaikan kekecewaannya atas kasus kekerasan yang terjadi di SMA Taruna Khatulistiwa tersebut.

Pasalnya pihak dinas maupun pihak terkait banyak menggaung-gaungkan tindakan serupa, namun masih saja terjadi. Menurutnya, ada yang gagal terhadap perilaku anak terhadap pola didiknya, baik di rumah maupun di sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Kita selama ini gagal dalam melahirkan anak-anak yang hebat, banyak yang tinggi pengetahuannya, tetapi rendah karakternya. Inilah yang terjadi, ucapnya.

Kembali terjadinya kekerasan, Aswandi merasa gagal dan pesimis terhadap pendidikan di Provinsi Kalbar.

Bukan dari sisi akademis, melainkan berkurangnya karakter mereka sebagai anak didik atau kaum terpelajar.

Saya sangat kecewa sekali, bahkan saya pesimis dan tidak percaya lagi dengan pendidikan kita. Pesimis tapi berusaha untuk memperbaiki itu

semua. Ini harus disampaikan, karena kalau tidak maka tidak akan maju, selamanya larut, paparnya.

Aswandi menegaskan, apapun yang menjadi faktor dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi, seluruhnya berawal dari hilangnya jati diri sang anak sehingga mempengaruhi perilakunya, mengabaikan posisinya sebagai anak yang semestinya membuat perubahan lantaran mereka dipersiapkan untuk menggantikan atau penerus bangsa ke depan.

Tanpa disadari kenapa sampai muncul kekerasan, ada penelitian di Inggris ternyata kekerasan itu akibat dari anak kehilangan identitas diri.

Dengan perilaku usianya sebagai anak, tetapi tidak berprilaku sebagai anak. Banyak anak bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku, bahkan membunuh sekalipun banyak sekali.

Identitas mulai luntur. Itu penyebabnya, ulasnya.

Faktor lain, sambung dia, yang turut mempengaruhi, yakni pergaulan yang tidak sesuai dengan profesinya.

Yakni, dihadapkan dengan kekerasan, tren/mode yang tanpa disadari itu akan berpengaruh pada si anak sehingga menjadi brutal yang tahunya hanya kekerasan, bahkan kemungkinan mengalami, melihat langsung kejadian itu, hingga muncul rasa keingintahuan sampai-sampai ikut melakukan kekerasan. Anak sudah tidak lagi menjadi anak, tetapi sudah merasa jagoan yang identik dengan kekerasan, kemudian akibat permainan yang tidak mendidik serta faktor lagu-lagu yang ada. Banyak anak yang lebih bijak dan piawai lagu orang dewasa ketimbang lagu anak seusianya, bahkan orangtua pun mendukung hal itu. Ini juga membentuk mindset mereka yang telah dirusak melalui lagu-lagu tersebut, ujarnya.

Mantan Dekan Fakultas Pendidikan Untan ini menyatakan, sejauh ini banyak aksi-aksi yang dipertontonkan kepada anak yang memiliki nilai kekerasan, baik secara verbal bahkan fisik sehingga tidak mengherankan apabila mereka mengikuti perilaku tersebut. Hal tersebut diperparah dengan kurangnya, bahkan minimnya perhatian orangtua maupun pihak pendidikan mereka. Kita tidak sadar dengan itu semua. Justru diterima dan dibenarkan oleh orangtua. Maka muncullah kekerasan dan kehilangan jati diri. Untuk memperbaikinya harus diperbaiki semua. Pendidikan di rumah tangga harus dikembalikan.

Hal terpenting kita masing-masing harus mendidik kembali anak-anak kita untuk melepaskan pendidikan yang keliru selama ini, ingat Aswandi.

Aswandi mencontohkan, menurut pengamatannya selama ini tidak hanya di Provinsi Kalbar, di Indonesia sangat jauh perbedaan dari sisi pendidikan. Salah satu Negara maju yang dicontohkan adalah negeri Sakura, Jepang yang sangat peduli terhadap anak dalam hal pendidikan.

Jangankan kekerasan fisik yang dilakukan, kekerasan verbal turut menjadi sorotan tajam di Negara tersebut.

Kalau di Jepang, mereka paling takut anaknya diberikan kekerasan verbal, dihina, tidak boleh. Makanya kalau anak mereka pulang sekolah yang ditanya bukanlah pelajarannya bagaimana, susah atau tidak, dapat berapa nilainya, tapi pertanyaannya adalah apa yang kamu rasakan di sekolah , ada tidak penghinaan terhadapmu. Jadi Jepang tidak mau anaknya mendapat kekerasan verbal, kata Aswandi.

REPORTER: GUSNADI EDITOR: ANDRY

Jalan Pikiran Menteri ESDM, Seperti Disetir Mafia Minyak JAKARTA-RK. Pernyataan Menteri ESDM, Sudirman Said bahwa 20 blok migas yang kontraknya akan habis tidak harus diberikan dan dikelola oleh PT Pertamina (Persero) menuai kecaman.

Aktivis 77-78 yang menjadi deklarator pendukung Jokowi pada Pilpres lalu, Syafril Sjofyan mengatakan, cara pikir Sudirman bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 33 UUD 45 dengan tegas memerintahkan, kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Jika masih tetap berkeinginan menyerahkan 20 kontrak termasuk Blok Mahakam kepada asing atau kepada perusahaan nasional yang dimodali oleh asing, sebaiknya Sudirman Said mengundurkan diri saja. Atau Presiden Jokowi harus segera melengserkan dan mengganti dengan menteri ESDM yang punya keberpihakan lebih kepada rakyat dan bangsa Indonesia, tegas Syafril kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu (Selasa, 11/11).

Seharusnya, kata dia, sebagai Menteri ESDM, Sudirman tidak membatasi ekspansi Pertamina

sebagai perusahaan minyak pelat merah. Dia harus mendukung Pertamina bisa menjadi perusahaan yang mendunia dan menjadi kebanggaan bangsa. Minimal seperti Petronas Malaysia yang mampu menyetor Rp 200 triliun lebih kepada Kerajaan Malaysia atau setara 40% APBN Malaysia.

Sudirman harus ingat bahwa Pertamina saat ini hanya sanggup menyetor kurang dari Rp 10 triliun atau setara 2% dari total APBN kita.

Menurut dia, kecilnya pemasukan dari Pertamina antara lain akibat adanya mafia migas.

Tidak jelas berapa pemasukan dari Petral, anak usaha Pertamina, di Singapura. Laba dari Petral hanya diperuntukan untuk suap dan biaya politik kekuasaan. Penyebab lainnya adalah 86% dari 137 konsesi pengelola lapangan minyak dimiliki oleh perusahaan asing. Seperti Chevron, Total, Conoco, Petro China dan CNOCC, sementara hanya sekitar 14% dikelola perusahaan nasional. Itu pun beberapa perusahaan lokal dengan pemodal asing.

Syafril mengingatkan, sebelum-

nya Sudirman juga menunjukkan cara pikir yang melawan konstitusi. Satu minggu dilantik sebagai menteri, dia menyatakan subsidi BBM membuat rakyat malas. Kesimpulan Sudirman ini jelas-jelas melanggar konstitusi karena UU menjamin adanya subsidi.

Menteri ESDM, menurut saya, sangat tidak cerdas alias ndableg.

Jalan pikiran menteri yang satu ini disetir mafia minyak, tudingnya.

Seharusnya, sambung Syafril, Menteri ESDM fokus terhadap penyelesaian permasalahan di hulu, bukan hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontradiktif.

Bukan hanya sekadar menaikan harga BBM. Dengan alasan klasik yang diada-adakan dan seharusnya punya terobosan kreatif supaya rakyat tidak menanggung penderitaan dengan kenaikan harga BBM. Sudirman, katanya, harus menyusun strategi bagaimana meningkatkan lifting minyak menjadi 1,2 hingga 1,4 juta barel per hari sesegera mungkin. Selain itu, dia juga harus menurunkan cost recovery sampai 30%. Akuisisi Pertamina di tahun 2013 terha-

dap beberapa blok di luar negeri dan keikutsertaan Pertamina di Blok Irak dan Aljazair harus dikejar. Hal yang sama, katanya lagi, harus dilakukan terhadap beberapa blok di dalam negeri, seperti Blok Siak, Blok Pangkah dan Blok Natuna. Perbaiki kilangkilang yang sudah tua, termasuk storage (penyimpanan) sehingga impor bisa ditekan. Pekerjaan ini penting dilakukan disamping program membangun kilang baru, tegas Syafril.

Mental Makelar Pernyataan Menteri ESDM, Sudirman Said yang menyebut 20 kontrak blok minyak dan gas bumi (migas) yang akan habis dalam waktu lima tahun ke depan tidak harus diberikan dan dikelola oleh PT Pertamina (Persero) disesalkan.

Wakil Ketua Indonesia Human Right Comitee and Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan mengatakan, pernyataan Sudirman Said sama sekali tidak mencerminkan Nawa Cita dan grand design pemerintahan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo. Yakni, mewujudkan konsep Trisakti

terutama dalam tata kelola migas nasional.

Harus diingat, Presiden Jokowi sedari awal menghembuskan harapan adanya perbaikan tata kelola pengelolaan sumber daya alam kita sesuai Pasal 33 UUD 45. Kenapa sekarang menterinya mau serahkan pengelolaan blok migas bukan ke Pertamina? ujar Ridwan saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL sesaat lalu (Senin, 10/11).

Jika dihubungkan dengan amanat Jokowi di rapat awal kabinet lalu bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden, maka sangat disayangkan jika pernyataan Sudirman Said itu adalah juga apa yang ada di kepala Jokowi, sambung dia.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah saat ini sensitif dengan keinginan rakyat bahwa pengelolaan migas harus dikelola negara melalui Pertamina. Sejak awal reformasi evaluasi atau kritik atas pengelolaan blok-blok migas yang diberikan kepada asing melalui sistem bagi hasil sudah nyaring terdengar. Bahkan gaungnya lebih nyaring beberapa tahun lalu,

dimana ormas keagamaan, seperti PP Muhammadiyah, PBNU, LSM beserta elemen masyarakat lainnya melakukan uji materi UU Migas ke MK dan akhirnya dikabulkan oleh MK. Dari segi sensitifitas isu atau trend nasionalisme pengelolaan aset-aset strategis negara, pernyataan Menteri Said ini menunjukkan dia tidak sensitif.

Semuanya resah dengan cara kita berbangsa yang tidak beranjak dari masa lalu yang bermental makelar, tetapi Menteri Said bersikap sebaliknya, papar Ridwan.

Pemerintah, katanya melanjutkan, harus memprioritaskan Pertamina untuk mengelola migas kita. Kebiasaan negara yang hanya menjadi penyedia lapak migas, sementara pengelolaannya diberikan ke asing harus diakhiri. Jika Pertamina tidak mampu, baru kasih kesempatan PMDN dan PMA untuk mengelolanya. Tidak ada halangan dari segi perundangan yang bisa menghalangi tindakan kita memprioritaskan Pertamina, UU antimonopoli mengecualikan jika hal itu terkait barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, timpalnya . (Rmol).

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Rabu, 12 November 2014

3

Wali Kota Pontianak Nilai Putusan Pengadilan Soal Pasar Flamboyan Sesat PONTIANAK-RK. Pemerintah Kota (pemkot) Pontianak kerap kali kalah dalam setiap gugatan perkara di pengadilan. Namun, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menegaskan, hal tersebut tidak berarti Pemkot salah dalam perkara tersebut.

Mungkin Pemkot kalah dalam perkara itu, tapi belum tentu salah. Putusan pengadilan itu tidak otomatis benar, tegas Sutarmidji ditemui seusai membuka Bimtek Penyusunan Perda yang humanis, implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (11/11).

Seperti perkara Pasar Flamboyan yang digugat beberapa pemilik ruko lantaran Pemkot menolak permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) mereka. Alasan Pemkot menolak permohonan HGB itu karena para pemilik ruko tersebut mengajukan permohonannya tujuh bulan sebelum masa HGBnya berakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, pasal 27 ayat 1 menyebutkan perpanjangan HGB diajukan dua tahun sebelum masa berlakunya berakhir. Namun dalam perkara itu justru Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan para penggugat sebagai pemenang.

Berarti mereka sudah menyalahi pasal 27 ayat 1, kenapa PTUN masih memenangkan mereka. Lalu PTUN itu gunakan aturan apa. Kalau bukan menegakkan peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan, itu peradilan apa namanya, kata

Sutarmidji.

Demikian juga dengan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri. Dalam suatu perkara, penggugat menuntut ganti rugi kepada Pemkot dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi tahun 2006, 2007 dan 2008. Namun dalam kuitansi tersebut, materai yang digunakan terbitan tahun 2013. Berarti kan sudah patut diyakini hakim bahwa itu palsu.

Nah, kenapa justru tuntutan itu dikabulkan, tegas Wali Kota dua periode ini.

Putusan-putusan itu dinilai Sutarmidji sebagai putusan yang sesat dan tidak layak ditegakkan. Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seribu putusan pun terkait Pasar Flamboyan, tidak bakalan satu pun putusan yang akan saya laksanakan selama saya jadi Wali Kota. Saya berani pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan dan apa yang ada, di manapun di hadapan profesor manapun tentang hukum saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya tolak. Saya yakin kita benar, ucapnya.

Midji ‒ sapaan akrab ‒ Sutarmidji mengacungi jempol bila peradilan bisa mengeksekusi bangunan ruko Pasar Flamboyan yang digugat oleh beberapa pemiliknya. Dalam hal ini, Pemkot telah mengantongi putusan pengadilan tahun 2008 dan telah inkracht (keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap).

Dalam putusan itu pemilik ruko harus membongkar sendiri bangunannya. Nah, kenapa ketika mereka menggugat justru pengadilan memenangkannya. Sekarang kalau kita hadapkan dua putusan ini, pengadilan mau mengeksekusi yang mana, tegas Wali Kota.

Sutarmidji: Hindari Buat Produk Hukum yang Berlaku Surut PONTIANAK -RK. Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) tidak lagi masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pemahaman-pemahaman dari tata urutan perundang-undangan harus benar-benar dipahami secara komprehensif sehingga tidak lagi ada kekeliruan dalam menyusun peraturan daerah.

Hal itu dikatakan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji ditemui usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang humanis, implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Selasa (11/11) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak.

Tidak ada lagi Keppres, yang ada itu Surat Keputusan Presiden bukan Keppres. Beda Surat Keputusan Presiden dengan Keputusan Presiden. Keppres bukan lagi masuk dalam tata urutan perundang-undangan, terangnya.

Wali Kota Pontianak dua periode ini menegaskan, dalam penyusunan Perda,

para aparatur SKPD yang merancang dan membuat produk hukum harus menguasai materi hukum, asas hukum, teori hukum, hirarki dan jenis serta ruang lingkup dari produk hukum yang berlaku dan yang akan dibuat. Pahami dan kuasai materi muatan dari masing-masing produk hukum daerah, ujarnya.

Midji ‒ sapaan akrab ‒ Sutarmidji juga mengingatkan supaya menghindari pembuatan produk hukum yang berlaku surut (retroaktif ), sehingga semua SKPD harus merencanakan produk hukum apa yang akan disusun pada tahun berjalan sebelum pelaksanaan kegiatan. Baik perda, perwa maupun SK agar semua kegiatan memiliki payung hukum sesuai peraturan yang berlaku, katanya.

Materi peraturan yang disusun dan diajukan, kata Midji, harus dipahami serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Tidak mengatur hal yang sama pada dua aturan yang berbeda dan pengaturan yang saling bertentangan dalam satu produk hukum, demikian Wali Kota Sutarmidji. (agn)

Innalillahi Wainnailaihi Rojiun

“Saya nanti akan buat kronologisnya dan dimuat di media cetak satu halaman penuh supaya masyarakat tahu bagaimana bobroknya putusan tersebut,”

SUTARMIDJI Midji merasa terusik terkait Polemik Pasar Flamboyan itu. Ia pun berencana membeberkan duduk persoalannya agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya. Saya nanti akan buat kronologisnya dan dimuat di media cetak satu

halaman penuh supaya masyarakat tahu bagaimana bobroknya putusan tersebut, pungkasnya.

Laporan: Gusnadi Editor: Julianus Ratno

SELURUH ANGGOTA BESERTA STAF KESEKRETARIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Menyampaikan Turut Berduka Cita Yang Mendalam Atas Wafatnya

Bapak Drs. H. AM Djapari Bin AM SAHIDIN (Dalam Usia 72 Tahun) Mantan Bupati Kapuas Hulu (1985-1995) Mantan Sekda Pemprov Kalbar (1999-2002) Anggota DPRD Provinsi Kalbar (2009-2014) Meninggal pada hari senin, 10 November 2014, di RS Mitra Medika Pontianak dan telah dimakamkan Selasa, 11 November 2014,di Pemakaman Raja Sintang

Teriring do’a semoga Almarhum diberikan tempat yang layak disisi Allah SWT. Bagi keluarga yang ditinggal, diberikan ketabahan, Amin.

Tertanda,

Ade Halida Yafilus, S.Sos Sekretaris Dewan

SEGENAP CIVITAS AKADEMIKA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK Turut Berduka Cita Atas Wafatnya

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BESERTA STAF DAN SELURUH PEGAWAI

Menyampaikan Turut Berduka Cita dan Bela Sungkawa Yang Mendalam Atas Wafatnya

Drs. H. AM Djapari Bin AM SAHIDIN (Dalam Usia 72 Tahun) Mantan Bupati Kapuas Hulu (1985-1995) Mantan Sekda Pemprov Kalbar (1999-2002) Anggota DPRD Provinsi Kalbar (2009-2014) Meninggal pada hari senin, 10 November 2014, di RS Mitra Medika Pontianak dan telah dimakamkan Selasa, 11 November 2014,di Pemakaman Raja Sintang Teriring Do’a Semoga Almarhum diberikan tempat yang layak disisi Allah SWT. Bagi keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan, Amin.

Bapak Drs. H. AM Djapari (Mantan Sekda Pemprov Kalbar) Dalam Usia 72 Tahun Meninggal pada hari senin, 10 November 2014, di RS Mitra Medika Pontianak dan telah dimakamkan Selasa, 11 November 2014, di Pemakaman Raja Sintang

Teriring do’a semoga amal ibadah Almarhum diberikan tempat yang layak disisi Allah SWT. Bagi keluarga yang ditinggal, diberikan ketabahan, Amin.

Tertanda,

Tertanda,

MUHAMMAD RIDWAN, SH,.MH

Prof. DR. H. THAMRIN USMAN, DEA REKTOR

Pro Ekbis Minggu ke : 2 (kedua) November 2014 Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

2.500 20.000 50.000 115.000 60.000 120.000 17.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

3.500 23.000 60.000 120.000 65.000 130.000 18.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Rabu, 12 November 2014

4

Implikasi Isu Kenaikan Harga BBM

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Jenis Komoditi

Rakyat Kalbar

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00

Sembako Mulai Merangkak Naik P ONTIANAK -RK. Keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menolak kebijakan yang tidak populis tersebut.

Di Provinsi Kalbar, khususnya Kota Pontianak, sejumlah pedagang kecil mengeluhkan langkah yang akan diambil Presiden Jokowi. Selain alasan harga BBM baru dinaikkan, lonjakan bahan makanan pokok dikhawatirkan ikut naik akibat efek domino terkait kenaikan harga BBM. Kalau bisa janganlah naik.

Susah mau ngomong jika kebijakan ini terjadi. Bagi kita orang kecil, hal ini sangat berat, keluh Lili Limantih, salah seorang pedagang mo-

JUAL BELI. Seseorang saat membeli molen mini yang didagangkan oleh Lili.

Kenaikkan BBM membuat pedagang kecil itu takut dengan lonjakan harga sembako, Selasa (11/11). DESKA IRNANSYAFARA/HARIAN RAKYAT KALBAR

len mini, Selasa (11/11).

Lili menambahkan, jika BBM naik pada bulan ini, maka dikhawatirkan kebutuhan bahan-bahan pokok untuk usaha kecil tentu ikut naik sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Ini

past i mempeng aruhi dagangan. Bahan-bahan pasti naik, kalau bensin naik, ucapnya.

Lili merupakan pedagang molen mini. Setiap hari Lili berjualan di sekitar bundaran Kota Baru. Saat ini, dia

menjual molen berukuran panjang 2 cm dan tinggi 4 cm yang dibanderol dengan harga Rp 150 rupiah.

Jika BBM naik, Lili mengaku bingung untuk menjual molen mininya tersebut dengan harga berapa. Molen ini harganya Rp 150 rupiah. Kalau bensin naik, mau jual berapa lagi? Kalau dinaikkan harganya, otomatis berkurang konsumennya, keluhnya.

Saat ini setiap harinya, ibu rumah tangga itu menghabiskan 20 kilogram tepung. Apabila dihitung secara keseluruhan maka modal yang dikeluarkan Lili per hari mencapai Rp 160 ribu. Modalnya Rp 100 ribu lebih. Kalau bensin naik, bisa Rp 200 ribu lebih modalnya, timpalnya.

Lili menambahkan, saat ini saja sudah ada dua bahan pokok yang naik drastis sejak isu kenaikan BBM berhem-

bus. Bahan pokok sudah ada yang naik. Seperti tepung dan mentega serta telur. Kemarin telur sebutir seharga Rp 900 rupiah, sekarang sudah Rp 1200. Sementara tepung satu karung Rp 155 ribu, sekarang sudah Rp 157 ribu. Minyak belum naik dan gula masih stabil, papar Lili.

Jika BBM naik, Lili berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dapat menumbuhkan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Pembangunan Kota Pontianak sudah bagus. Tapi ada Satpol PP. Sedikit-dikit kami mau digusur. Kalau bisa janganlah, kasi kesempatan bagi kami rakyat kecil untuk berjualan. Kalau bensin naik, kami tidak boleh berjualan.

Jadi bagaimana nasib kami ke depan, harap.

Reporter: Deska Irnansyafara Editor: Andry

Sumber: Bank Indonesia

Susi Pudjiastuti Mimpi Semua Desa Nelayan Punya Bandara

KOMODITI SAWIT April 2014

JAKARTA-RK. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dikenal nyentrik punya mimpi besar. Mimpi itu adalah setiap desa nelayan tradisional di berbagai pesisir bisa memiliki bandara sendiri.

Tentu saja tujuannya agar memudahkan mengirim hasil tangkapan mereka.

Mimpi saya setiap desa nelayan punya bandara seperti di Simeuleu (Sumatera Utara), kata Susi Pudjiastuti dalam acara dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pelaku usaha di kantornya, Selasa (11/10).

Dia sangat ingin tangkapan

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana Masalah kita Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski KIH berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia, tapi lembaga legislatif justru dikuasai KMP. Setelah dilantik pada 20 Oktober, Jokowi-JK yang membentuk Kabinet Kerja langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Sayangnya, perseteruan KIH dan KMP bagai tak berkesudahan. Sebelumnya kedua kubu berbeda sikap mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPR dalam sidang paripurna harus menyuguhkan perdebatan panjang hingga voting, hanya untuk menentukan keputusan.

Saat itu, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir.

Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara antara pendukung pilkada oleh DPRD dan pilkada langsung menjadi tidak seimbang ketika divoting.

Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara.

Setelah pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang menyuguhkan peseteruan kedua kubu, kini pertempuran kembali terulang. Bahkan, DPR kubu KIH sampai membentuk pimpinan legislatif tandingan. Hanya karena takut tidak kebagian jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedikit banyak kondisi ini akan mempengaruhi kinerja presiden dan kabinetnya.

Menurut anda?

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

nelayan tradisional bisa langsung diangkut dan bisa diekspor sehingga hasilnya juga bisa langsung dinikmati oleh nelayan tradisional di daerah tersebut. Ya, untuk komoditas perikanan, harga rata-rata ikan segar biasanya dihargai lebih mahal dibandingkan dengan harga rata-rata ikan yang sudah lama dibekukan.

Pengusaha lulusan SMP itu juga mengaku heran dengan Thailand yang garis pantainya sepersepuluh lebih kecil dari Indonesia. Thailand, kata dia, nilai ekspor ikannya lebih lima kali lipat dibanding Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian

Susi Pudjiastuti.

Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap Presiden Joko Widodo dapat mengembangkan

Sistem Logistik Ikan Nasional sehingga menjangkau seluruh kawasan Indonesia timur.

Ke depan pada masa pemerintahan kabinet 20142019, diharapkan percepatan dalam pengembangan SLIN menjangkau kawasan timur Indonesia juqa sentra-sentra produksi seperti Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Samudera Hindia dan PasiďŹ k, kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Jumat (17/10).

Menurut dia, untuk 2015, akan diusulkan anggaran seki-

tar Rp 100 miliar mengembangkan koridor Maluku Utara - Jatim, Maluku - Jatim - Jakarta serta Sulawesi Tenqah - Jatim - DKI Jakarta.

Ia mengemukakan, secara khusus perlu mendapatkan perhatian pembangunan cold storage (ruang pendingin) di pulau-pulau kecil yanq jauh dari sentra pendaratan utama misalnya di Ogotua dan Banggai di Sulawesi Tengah dan Bacan di Maluku Utara.

Pengembanqan SLIN sangat strategis dalam peningkatan daya saing dan upaya penguatan kedaulatan pangan, katanya. (jppn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

577868

Sms Warga Pelayanan Memprihatinkan Pelayanan di kantor kecamatan serimbo memprihatinkan.

Beberapa masyarakat pedalaman yang hendak ingin berurusan dengan staf tentang KTP dan administrasi lainnya sering tidak dilayani, justru dimarahi oleh oknum yang tidak profesional di bidangnya tersebut.

Seharusnya masyarakat pedalaman harus diutamakan pelayanannya, mengingat waktu, biaya dan tenaga yang mereka gunakan hanya dalam satu urusan sangat besar. Kalau ndak siap melayani masyarakat ndak usah jadi pegawai, toh mereka digaji pakai uang rakyat. Atau masyarakat harus diperlakukan seperti itu.

082159838787 3-11-2014

20.28

Jam Pulang Sekolah Selamat Pagi, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, mohon diperhatikan jam pulang Siswa SMU/SMK yang ada di kota ini, hampir sama dengan jam pulangnya PNS, yaitu jam 14.30. Kasihan siswanya tidak ada waktu untuk istirahat.

Sebagai orangtua, kami mohon lebih dipercepatlah jam kepulangan para siswa tersebut. Kalau sekitar jam 13.30 bisa kami maklumi. Atas perhatian bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

085750053139 5-11-2014

Tanggapan Sangat disayangkan di akhir pemerintahannya SBY membuat Perppu melawan UU yang dibuat oleh DPR-RI yang seharusnya dihormati, cuma SBY Lupa?! Perppu statusnya di bawah UU dan harus mendapat persetujuan DPR-RI, atau manuver SBY tersebut jadi bom waktu untuk Jokowi-JK?!

Politik memang kotor sarat dengan kompromi untuk mendapatkan sesuatu jabatan kekuasaan tertentu, sarat dengan kepentingan merupakan suatu ladang pemenuhan hawa nafsu serakah. Sehingga akan lupa daratan yang berujung bisa-bisa nekat untuk melakukan korupsi?

Korupsi di negeri ini spektakuler, karena menggunakan kekuatan politik dan kekuasaan hampir tak terkendali. Koruptor memang sangat tersohor, terhormat, penyelamat! Akan tetapi koruptor paling pengkhianat...!!! Waspadalah...! Waspadalah...!!

Waspadalah...!!! Jika akan terjadi disintegrasi bangsa... Ibrahim. Myh. 0812886 73500 11-10-2014

05.44

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

09.45

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi BahBiro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika.

Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Rabu, 12 November 2014

Pengamat: Percepat Munas Siasat Ical Agar Kembali Memimpin Golkar

Sikap PPP Belum Tahu Jatah dari KIH

Arsul Sani

JAKARTA-RK. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Elit PDIP mengklaim posisi ini didapat hasil kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Ternyata, tidak semua partai pendukung Jokowi tahu ada klausal pembagian jatah dalam kesepakatan. Salah satunya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengaku belum tahu perihal pembagian itu.

Totalnya kan 21 yang didapat KIH, dapatnya PPP berapa kan berunding dulu lagi. Karena kan kita belum tau juga syaratnya dapat ini gimana. Karena yang saya lihat di media online yang dikatakan Pak Pram dan Pak Setya kan beda, kata Wasekjen PPP Arsul Sani usai konferensi pers PPP di ruang fraksi PPP, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Namun terlepas dari hal itu, Arsul menegaskan bahwa PPP menaruh harapan agar kisruh yang terjadi di parlemen antara KIH dan KMP bisa segera reda. Karena kita ingin cepat kerja, tandasnya. (Rmol)

Ada Agenda Besar di Balik Ide Pengosongan Kolom Agama di KTP? JAKARTA-RK. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengingatkan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk berhati-hati dengan wacana pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebab, hal ini berpotensi besar menimbulkan kekacauan.

Ketika ada wacana kolom agama itu boleh dikosongkan, ini akan punya implikasi serius. Jangan sampai pemerintah melempar wacana yang terburu-buru justru menimbulkan kekacauan, kata Mahfudz Siddik di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11).

Karena itu, politikus PKS ini meminta pemerintah terutama Mendagri berhati-hati melontarkan isu ke publik. Apalagi isu ini bersifat sensitif. Menurut saya pemerintah harus hati-hati soal ide-ide kolom agama, karena itu isu sensitif. Dan ini sudah diatur dalam Undang-undang. Pemerintah konsisten saja menjalankan undang-undang, tegasnya.

Kalaupun ada usulan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan agama di luar yang diakui UU, Mahfudz menilai pembahasannya harus melalui tahapan yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

Di sisi lain pihaknya melihat ada agenda besar di balik ide ini. Bahwa pemerintah berupaya mengakomodasi usulan kelompok-kelompok tertentu, tapi secara ideologis bertentangan dengan aturan yang dianut Indonesia.

Ada agenda-agenda besar di balik ini semua, tapi secara ideologis bertabrakan dengan aturan di Indonesia. Bisa jadi nanti sekte-sekte dari sumpalan dari pecahanpecahan agama yang ada (akan muncul).

Saya yakin ini akan merembet kepada kelompok-kelompok yang ada, tandasnya.(fat/ jpnn)

J AKARTA -RK. Percepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional IX yang direncanakan Januari 2015 menjadi akhir November 2014 ini, dinilai sebagai skenario Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) agar kembali bisa memimpin partai beringin.

Sebelum pelantikan pasangan capres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (JokowiJK), sejumlah elit Golkar mendesak agar Munas segera dilaksanakan. Lantaran, mengacu kepada AD/ART partai bahwa Munas digelar setiap lima tahun yang jatuh pada akhir 2014.

Ical bersikeras penyelenggaraan Munas tahun 2015, karena pada Munas 2009 di Riau lalu dinyatakan Munas bisa digelar 2015, ujar pen-

gamat politik dari Indostrategi Research and Consulting, Andar Nubowo seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Selasa (11/11).

Kini, setelah pasangan Jokowi-JK sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Ical akan memajukan pelaksanaan Munas pada akhir November dengan dalih memenuhi tuntutan para elit partai sebelumnya.

Andar melihat hal itu lebih sekadar pada kepentingan politik Ical untuk memangkas konsolidasi dan komunikasi politik para calon ketum Golkar lain yang potensial menggantikannya. Karena, ketum lain tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan konsolidasi dengan pemilik hak suara sebelum Munas.

Dengan begitu, Ical bisa

Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

BURSA PEMASANGAN IKLAN BARIS Harian

J A K A R T A -RK. Dorongan agar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa kembali memimpin partai berlambang matahari biru itu mulai berdatangan. Di antaranya dari Jambi dan Bengkulu.

Dukungan tersebut disampaikan sejumlah pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten saat berkomunikasi dengan Ketua DPP PAN A. Bakri HM selaku pem-

bina PAN untuk wilayah Jambi dan Bengkulu. Ini permintaan arus bawah, katanya seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Selasa (11/11).

Setidaknya ada dua alasan kenapa Hatta diminta kembali menjadi ketua umum.

Pertama, PAN di masa kepemimpinan Hatta mengalami kemajuan yang signifikan.

Kedua, Hatta akan total membangun partai karena

Jakarta-RK. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menegaskan, partainya selalu mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun, di sisi lain jika ada hal-hal yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan amanah

Pijat Tradisional

masyarakat ia menyatakan Partai Nasdem siap menentangnya.

Pemerintahan baru tentu kita dukung dengan sepenuh hati. Tapi kalau pemerintah baru distorsi dan inkonsisten, Nasdem yang pertama akan menentang, ujar Paloh di

Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230.

ALISHA. 082352849311 No sms

Biro LOWONGAN Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448 MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

2014 kemarin, pasangan Prabowo-Hatta berhasil meraih suara lebih dari 60 juta lebih.

Soal adanya pandangan tidak boleh menjabat ketua umum dua periode, Bakri membantah. Karena dia menegaskan, tidak ada aturan yang melarang. Itu tidak diatur. Tapi yang jelas, kalau ada yang baik itu harus diulang-ulang. Kita betul-betul rindu dengan

kelanjutan (kepemimpinan) Pak Hatta, 2019 (PAN) bisa menjadi partai besar, tegas Bakri.

Namun, pelaksanaan Kongres PAN belum ditentukan. Karena masih banyak agenda yang sedang diselesaikan, salah satunya terkait konsolidasi Koalisi Merah Putih. Waktu yang pasti belum ada. Kemungkinan sekitar tahun 2015, pungkas Bakri. (Rmol)

peringatan HUT partainya di Gedung DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (11/11).

Meski demikian, Paloh meyakini pemerintahan Jokowi-JK akan konsisten menjalankan amanah masyarakat. Ia pun berharap partai-partai di luar Koalisi

Indonesia Hebat (KIH) turut memberi dukungan terhadap pemerintahan sehingga apa yang dikerjakan pemerintah dirasakan oleh masyarakat seutuhnya.

Paloh meminta politikus Partai Nasdem yang berada di Kabinet Kerja menjalankan

tugas dengan sebaik-baiknya tanpa merasa terbebani dengan partai. Bukan hanya parpol pendukungnya tapi yang di luar pemerintahan juga diperlukan dukungannya untuk menjalankan policy dan kebijakan pemerintah, tandas Paloh. (jpnn)

gan Hijau: Tim sepak bola KMP (biru) dan KIH (merah) bertanding pada laga sepakbola Perdamaian di lapangan sepak bola DPR, Jakarta, Selasa (11/11). Laga itu diakhiri dengan skor 2-1 untuk keunggulan tim KIH atas KMP. JPNN.com

Informasi Pemasangan

I K L A N

Hotline (0561). 768677

EKO SERVICE

SEDOT WC

7089235

INFORMASI PEMASANGAN

SiNGKAWANG Dedi Dewanto 0812 5605 6477 SAMBAS Muhammad Ridho 0852 4569 8977 SINTANG Darmansyah 0853 2887 9844 MELAWI SUKARTADJI 0852 4508 4541 KETAPANG JAIDI CHANDRA 0852 4508 4541

sudah tidak lagi duduk di pemerintahan.

Bang Hatta bisa total.

Setelah mundur dari Menko (Perekonomian) kemarin, (Hatta) rajin rapat di partai dan komunikasi dengan daerah cair, kata Bakri.

Apalagi, dikatakan dia, Hatta Rajasa bukan hanya tokoh partai, namun juga tokoh nasional. Karena dia cukup diterima masyarakat. Terbukti, pada Pilpres

KIH Hajar KMP di Lapan-

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

(0561)768677 LANGGANAN

Aburizal Bakrie

Laga Perdamaian :

HUB TELP.

Segera Hubungi

konsolidasi dan komunikasi politik.

Sedangkan calon ketum lain mengalami kesulitan karena waktu yang sempit dan terbatas.

Mereka tidak siap.

Jadi, Ical memangkas jalur politik calon ketum pesaing. Maka tak heran, beberapa caketum protes pengajuan (waktu pelaksanaan Munas) itu, pungkas Andar. (Rmol)

Paloh Siap Mengkritik Pemerintahan Jokowi-JK

DIBUTUHKAN SEGERA CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

berdalih bahwa telah menaati AD/ART partai dengan menyelenggarakan Munas tepat waktu. Tetapi, di balik itu, inilah siasat Ical untuk menjaga peluang menang kedua kali dan menguasai Golkar kembali, tegas Andar.

Ical juga dinilai tengah berupaya memotong peluang calon ketua umum lain untuk terpilih dalam Musyawarah Nasional IX. Ini lebih pada kepentingan politik ketum untuk memangkas konsolidasi dan komunikasi politik kandidat ketum Golkar yang potensial menjadi kompetitor Ical, kata Andar.

Ia menjelaskan, sebagai ketum, Ical masih punya tangan dan kaki secara struktural di pengurus Golkar daerah. Hal ini membuatnya efektif dalam menjalankan

Arus Bawah Masih Minta Hatta Rajasa Pimpin PAN

Iklan Baris & Paket Murah Pendaftaran Diklat

5

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 AN

THERAPY PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

15 Jt

an

HUBUNGI : Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

di Biro Harian

AGYA Angsuran MURAH !!!

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

PASANG IKLAN

TOYOTA REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 4541 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 65999 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139 SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

Sambungan

Rakyat Kalbar Rabu, 12 November 2014

Hmm‌ Sapi pun ada yang Gay SEEKOR sapi jantan mesti segera disembelih karena gagal melakukan tugas membuahi sapisapi betina. Kegagalan Benjy ‒nama sapi jantan tersebut‒ tidak disebabkan mandul, tetapi karena sama sekali tidak tertarik dengan sapi-sapi betina.

Awalnya, peternak heran mengapa sapi-sapi betina yang didekatkan dengan Benjy tidak segera bunting. Setelah sang peternak mengganti dengan sapi jantan yang lain, sapi-sapi betina itu beranak pinak.

Sang peternak yang menolak disebutkan identitasnya itu mengira si Benjy punya masalah tidak bisa kawin. Tapi, ternyata si Benjy lebih tertarik dengan sapi jantan.

Awalnya saya juga tidak menganggap serius bahwa sapi bisa menjadi gay. Namun, akhirnya saya yakin tentang hal itu, kata sang peternak itu. (jpnn)

6

Sangat Tidak ....................................dari halaman 1 Kenaikan ini secara drastis mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Alhasil, walaupun rakyat tidak menggunakan kendaraan bermotor, tanpa listrik dan Elpiji, tetap saja merasakan dampaknya.

Secara otomatis, angka kemiskinan akan meroket, pertumbuhan ekonomi melambat dan jumlah penggangguran pun akan bertambah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di manamana.

Tingginya biaya hidup masyarakat sekarang ini semakin terasa dengan terus naiknya kebutuhan hidup yang dimulai dari kenaikan BBM, TDL dan Elpiji. Kemudian cost produksi dan distribusi yang membengkak.

Kenaikan harga BBM baru tepat dilakukan bila terjadi kenaikan harga minyak dunia yang sangat

besar atau drastis. Sementara saat ini, harga minyak dunia diprediksi terus menurun.

Saat ini, masyarakat Indonesia pasti berharap ada kabar baik dari pemerintah untuk membatalkan atau paling tidak menunda kenaikan harga BBM sampai pada waktu yang benar-benar tepat.

Rakyat Indonesia tentu sangat mengharapkan pemerintah mampu mendorong turunnya harga-harga kebutuhan pokok.

Tetapi kabar itu seperti pungguk merindukan bulan, serasa mustahil terwujud.

Entah sampai kapan penantian panjang ini akan berakhir? Semoga di akhir-akhir 2014 ini tidak ada lagi kenaikan harga-harga barang yang bisa membuat ekonomi masyarakat Indonesia semakin berat dan berada di titik nadir kemiskinan. (Jaidi Chandra)

AKBP Idha .......................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 bulan penjara. Namun, hukuman terdakwa juga dapat dikurangi karena selama persidangan terdakwa menjalani masa tahanan.

Dikatakan Toroawa, adapun hal-hal yang memberatkan, akibat perbuatan Idha Endri, berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat hukum. Sementara hal yang meringankan, selama dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan kooperatif.

Kasus Tipikor yang diperkarakan tersebut, sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kasubdit III Reserse Narkotik Polda Kalbar, dengan pangkat AKBP Idha Endri Prastiono.

Terdakwa AKBP Idha Endri Prastiono menyatakan menolak putusan hakim tersebut, sehingga mengajukan banding. Saya menolak putusan, apa penjelasannya sama penasihat hukum saya,

singkat Idha seusai sidang kepada sejumlah wartawan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kalbar, Juliantoro Hutapea menerima putusan hakim yang telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa selama delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Menurut dia, sudah hak terdakwa untuk menerima atau menolak putusan majelis hakim tersebut.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Idha Endri Prastiono selama delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta subsidair enam bulan penjara.

JPU menuntut Idha dalam kasus dalam perampasan barang bukti mobil Mercedes Benz C 200 milik orang beperkara, sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kasubdit III Reserse Narkotik Polda Kalbar.

Menurut JPU, terdakwa telah

terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga melanggar pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20/2001, dan pasal 374 KUHP. Sidang dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim PN Pontianak dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir satu jam setengah kemudian, atau sekitar pukul 10.30 WIB. Puluhan aparat kepolisian tampak berjaga-jaga di sidang Tipikor tersebut, baik di dalam maupun luar ruangan Pengadilan Negeri Pontianak.

Hadi Suratman kuasa hukum AKBP Idha menghormati keputusan majelis hakim. Namun hak Idha untuk banding juga harus dihormati. Nantinya di dalam banding dengan materi pembelaan terdakwa Idha. Dalam banding ya pembelaan kita. Pembelaan

yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Terutama penjelasan menyangkut keberadaan mobil di pihak terdakwa, katanya.

Hadi menganggap majelis hakim tidak mempertimbangkan penjelasan keberadaan mobil sampai bisa di tangan kliennya.

Apakah mobil itu dimiliki secara dipaksa atau tidak dipaksa. Dengan cara apa barang itu dengan Idha, kalau kami menilai barang itu dititipkan sesuai dalam ketentuan hukum perdata, ujarnya.

Banding yang akan diajukan tersebut, lanjut Hadi Suratman, juga lantaran keberatan pihak terdakwa atas tidak dihadirkannya beberapa saksi dalam persidangan. Sementara saksi yang dihadirkan, saling berlainan pendapat. Sementara itu, mantan bawahan Idha, Tris Nanto saksi dalam BAP belum juga bisa di-

hadirkan, lantaran masih DPO (daftar pencarian orang). Di sini penegak hukum harus transparan dan terbuka di persidangan, katanya.

Ditegaskan Hadi, menurut ketentuan dalam penegakan hukum bersumber dari berbagai referensi, untuk memperoleh sebuah keadilan, saksi dan barang bukti serta keberadaan terdakwa, harus dihadirkan dalam muka persidangan. Jika tidak dilakukan, akan dikhawatirkan ada putusan tidak menjamin rasa keadilan terhadap terdakwa dan yang diputuskan bersalah, jelas Hadi.

Atas dasar inilah, kata Hadi Suratman, dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi nantinya akan dipaparkan serta diajukan bukti-bukti yang akan memberikan pembelaan terhadap kliennya tersebut. Hadi berharap,

ketika di tingkat sidang banding, bukti-bukti dapat dibaca secara keseluruhan, serta dilihat semua kekurangan dan permasalahan apa yang tidak dipertimbangkan. Sehingga bisa meringankan bahkan bisa membebaskan AKBP Idha. Ini akan diuji kembali dalam pengadilan tinggi, paparnya.

Sebelumnya, dalam Sidang Komisi Kode Etik (KKE) Polda Kalbar, Jumat (10/10) lalu merekomendasikan terduga pelanggar AKBP Idha Endri Prastiono dikenakan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena dianggap perbuatan Idha sudah terbukti bersalah melanggar kode etik dan disiplin. Prosesnya kini tengah banding di Mabes Polri.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Walau Belior-lior ....................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 penyelidikan kepada orang-orang Pertamina, di kantor cabang Kalbar maupun depot Kota Pontianak.

Seperti diberitakan sebelumnya, sudah dua wakil rakyat yang mendesak agar Pertamina diperiksa dari ujung rambut sampai kaki. Hal ini juga berkaitan dengan kasus menguapnya barang bukti 30 ton Solar milik Akuang dan kasus anyar tangki berlogo Pertamina yang pipis di Wajok. Dalam kasus tangki pipis di jalan, Pertamina hanya memberikan peringatan.

Alhasil, Legislator DPRD Kalbar Dapil Kota Pontianak dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mad Nawir, gusar dan menganggap tindakan Pertamina itu aneh. Dewan Kota Pontianak dari Partai Gerindra, Yandi, juga angkat bicara. Mereka meminta Polda Kalbar memeriksa Pertamina. Namun apa mau dikata, berliur-liur sudah Dewan bicara, tapi polisi haqul yakin Pertamina tak salah dalam kasus-kasus penyimpangan BBM subsidi yang terjadi berulang-ulang kali di Kalbar ini.

Kenapa begitu? Bukankan dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam setiap institusi negara adalah ranahnya polisi?

Nowo yang bertindak sebagai corongnya Kapolda Kalbar, Brigjen

Pol Arief Sulystianto, menjelaskan bahwa Pertamina hanya bertanggung jawab secara internal atau sifatnya ke dalam. Tidak mungkin, ini jelas permainan oknum-oknum sopir tangki maupun oknum SPBU saja yang melakukan penyimpangan selama ini di Kalbar. Jadi tanpa ada keterlibatan Pertamina, jelasnya.

Nowo mengimbuh, Tidak mungkin kan Pertamina harus mengikuti mobil tangki ini sampai ke SPBU yang dituju? .

Meski Nowo sepaham bahwa urusan kepolisian adalah menindak dan menyelidiki terduga pelanggar hukum, dia tetap menampik keterlibatan Pertamina. Ye memang benar, kalau di dalam internal Pertamina terjadi pelanggaran, jelas itu wewenang Pertamina yang melakukan penindakan, kalau di luar ya wewenang kami, tuturnya.

Jikapun Pertamina dimintai keterangan, yakni hanya melihat perjanjian kontrak kerja dan sejumlah data yang dimiliki internal Pertamina saja, mengenai SPBU dan mobil tangki pertamina tersebut, tambah Nowo.

Lantas, kira-kira berapa angka kerugian negara atas kasus-kasus dugaan penyimpangan BBM subsidi yang dilakukan oleh para pemain

atau maďŹ a BBM di Kalbar? Kerugian negara dari aksi penyimpangan BBM subsidi mencapai milyaran rupiah. Hitung saja satu kasus itu Rp72 juta, kemudian kalikan 100 kasus penyimpangan BBM subsidi yang ditangani Polda Kalbar dan jajaran Polres, ungkap Nowo tanpa menyebut sudah sampai sejauh mana kasus-kasus itu ditangani.

Jadi, menurut Nowo, jika dikalkulasikan angka kerugian negara atas penyimpangan BBM subsidi yang terjadi di Kalbar di mulai dari Januari-Oktober 2014, sekitar Rp7,2 milyar. Ini yang berhasil diungkap pihak kita, belum lagi ditambah yang belum terungkap. Bahkan, jika sampai akhir tahun terus terjadi penyimpangan BBM Subsidi, tentunya secara otomatis kerugian negara akan bertambah, jelas mantan Kasubdit di Dit Narkoba Polda Kalbar itu.

Ia menjelaskan, aksi atau modus yang dilakukan pelaku dalam penyimpangan BBM Subsidi rata-rata dilakukan dengan menjadi spekulan di SPBU, kerja sama SPBU dengan spekulan. Kemudian, penimbun serta sopir-sopir mobil tangki Pertamina yang sengaja memindahkan BBM subsidi ke mobil tangki industri.

Pelaku yang merugikan negara dalam penyimpangan BBM subsidi, hingga saat ini, dominannya, yakni dari spekulan, SPBU, penimbun dan sopir mobil tangki Pertamina, ungkap Nowo.

Walau Polda Kalbar still yakin Pertamina tak salah, anggota DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad terlihat tak begitu percaya.

Politisi Nasdem ini ikut mendesak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap internal Pertamina.

Ya kita minta diperiksa, karena ini sudah berulang kali terjadi. Ingat BBM subsidi itu dianggarkan pemerintah untuk masyarakat, bukan industri atau kepentingan individual seseorang. Jadi jika memang terus dibiarkan, tidak dibasmi sampai ke akar-akarnya, kerugian negara akan terus terjadi setiap tahunnya, jelas Amin, kemarin.

Menurut Dewan Kalbar dari daerah pemilihan Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Pontianak ini, Pertamina juga seharusnya selektif saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Kita minta Pertamina selektif lah, jangan ketika ada kejadian kesalahan atau penyimpangan dalam BBM Subsidi, malah mengatakan itu hanya pihak ketiga dan salahnya

pihak ketiga, tambah Amin.

Titipkan BB ke Tersangka Tak Bijak Sementara itu, kolega Amin di Dewan Kalbar, Mad Nawir kembali mengkritisi Polda Kalbar. Ia menilai kepolisian tidak bijak menyimpan barang bukti solar lebih dari 30 ton di gudang milik tersangka Akuang pada tahun 2012 silam, sehingga akhirnya hilang.

Menurut Mad Nawir, seharusnya barang bukti dari hasil suatu kejahatan diamankan di tempat yang aman, karena barang bukti merupakan hal yang penting dalam pembuktian tindak kejahatan. Dalam kasus Akuang, hilangnya barang bukti tersebut, saya rasa bukan suatu hal yang bijak, menitipkan barang bukti di gudang milik tersangka sendiri, jelasnya kemarin.

Kemudian, jika dilihat dari halaman Markas Polda Kalbar yang begitu luas, lanjut Mad Nawir, seharusnya bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan BB Solar subsidi lebih dari 30 ton tersebut. Sebenarnya bisa menggunakan lokasi Polda yang cukup luas untuk menyimpang barang bukti itu. Meski, bisa saja sih, ada pertimbangan keamanan mengingat di sana juga diparkir helikopter, ujarnya.

Menilik Polda Kalbar yang tidak memiliki tempat penyimpanan BB tersebut, selaku Dewan Provinsi Kalbar, Mad Nawir prihatin dan kasihan kepada mereka. Seharusnya, kata dia, kedepan harus ada alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah atas tidak adanya tempat penyimpanan BB di Mapolda tersebut.

Tapi, kepolisian merupakan instansi vertikal, hingga agak kerepotan bagi kami untuk mengganggarkannya, timpal dia.

Walau merasa kasihan, dengan hilangnya barang bukti tersebut, Mad Nawir menganggap ini merupakan kelalaian polisi yang menangani kasus saat itu. Sehingga akhirnya, tersangka pun tidak bisa melakukan proses hukum hingga saat ini.

Soal Polda Kalbar saat ini sedang menyidik hilangnya BB tersebut, Mad Nawir mendukung penuh.

Apa yang dilakukan Polda Kalbar untuk melakukan pengungkapan, kenapa bisa hilang, apa penyebabnya, dan dilarikan ke tempat siapa saat ini, ya harus kita dukung, tutupnya.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

2015 Dianggarkan ..............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemendikbud di APBN 2015 sudah disahkan oleh DPR. Di dalamnya ada alokasi untuk kegiatan BSM tahun depan sebesar Rp4,423 triliun. Kita pakai anggaran BSM itu untuk program KIP tahun depan, katanya di kantor Kemendikbud kemarin.

Anies mengatakan, anggaran KIP yang diambil dari pos anggaran BSM itu mencakup sekitar 14,5 juta siswa dari keluarga miskin. Namun dia mengatakan, pemerintah sekarang ingin memperluas cakupan penerima menjadi 18 juta siswa.

Dia menjelaskan, tambahan anggaran KIP untuk perluasan jumlah sasaran itu dibahas dalam APBN Perubahan 2015. Nanti akan ada tambahan anggaran untuk menutupi perluasan sasaran

program KIP, papar Anies. Namun dia belum bisa memperkirakan penambahan anggaran itu dengan pasti. Anies menuturkan, saat ini sedang dilakukan pendataan keluarga miskin oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Nah dalam pendataan itu, akan ditemukan anak-anak miskin yang selama ini tidak tercover program BSM. Anak-anak yang tidak tercover program BSM itu, akan dimasukkan dalam sasaran baru penerima program KIP. Kepala sekolah juga bisa mengusulkan, jika ada siswanya yang miskin tetapi tidak masuk penerima BSM selama ini, papar Anies. Tetapi usulan dari kepala sekolah itu akan diverifikasi.

Apakah benar siswa yang bersangkutan dari keluarga miskin atau bukan.

Verifikasi ini akan berjalan terus, hingga masa pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2015-2016 yang dibuka pertengahan tahun depan. Sehingga anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini putus sekolah dan tidak menerima dana BSM, bisa masuk sekolah lagi.

Sementara itu Irjen Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, penggunaan anggaran BSM untuk KIP harus hati-hati.

Tidak bisa serta-merta dipakai pengalihan begitu saja, kata dia di Jakarta kemarin.

Haryono mengatakan, pemerintah bersama DPR harus membahas pengubahan nomenklatur dari mata anggaran BSM menjadi KIP. Dia menegaskan, jika anggaran BSM dipaksakan dipakai untuk kegiatan KIP, tanpa ada

revisi nomenklatur, maka bisa menimbulkan masalah hukum.

Sebelum menggodok perubahan nomenklatur bersama DPR, Haryono mengatakan, Kemendikbud saat ini sedang menjalankan harmonisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Mantan pimpinan KPK itu berharap revisi nomenklatur dari BSM ke KIP bisa selesai sebelum pergantian tahun. Sehingga di awal 2015 nanti, Kemendikbud bisa memulai program KIP tanpa dihantui bayang-bayang kasus hukum.

Revisi nomenklatur dari BSM ke KIP ini mutlak, karena DPR sudah menyetujui DIPA Kemendikbud 2015 dengan nama mata anggaran BSM, urainya.

Haryono menjelaskan, masalah hukum yang membayangi program KIP terkait dengan administrasi pencatatan keuangan.

Dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggaran yang dikeluarkan untuk suatu program, harus sesuai dengan nama program itu.

Misalnya untuk program BSM, ya harus nama mata anggarannya BSM. Begitu juga dengan KIP, papar Haryono.

Jika BPK menemukan ketidaksesuain nama antara program dengan mata anggaran, bisa menjadi catatan laporan keuangan.

Kemendikbud bisa mendapatkan rapor jelek dari BPK, seperti disclaimer atau opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Bayang-bayang masalah hukum lainnya adalah, pengelu-

aran anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Masalah lainnya yang berpotensi muncul adalah duplikasi anggaran.

Potensi duplikasi ini bisa muncul jika di dalam APBN 2015 nanti ada mata anggaran untuk BSM dan ada juga untuk KIP. Haryono mengatakan, penggunaan anggaran yang sudah disepakati dengan DPR harus hati-hati. Dia tidak ingin pengalokasian anggaran untuk KIP, yang awalnya bernama BSM, menimbulkan masalah di kemudian hari. Haryono optimistis pembahasan revisi nomenklatur dengan DPR tidak akan butuh waktu lama. Karena sejatinya KIP merupakan program ganti baju dari BSM. Re-editing: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Rabu, 12 November 2014

7

Ditolak FPI .....................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 undang-undang, tegas Cak Imin di Jakarta, Selasa, (11/11).

Cak Imin menegaskan, pemikiran FPI yang mewacanakan gubernur tandingan, sangat tidak relevan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Sebagai Wakil Gubernur, kata dia, Ahok layak untuk mengganti posisi Joko Widodo (Jokowi) yang telah meninggalkan jabatannya di DKI. Mari menunggu prestasi Ahok untuk pembangunan agama di Jakarta. Jangan liat siapa Ahok, tapi kualitas kinerjanya dan produktivitasnya, tegas mantan Menakertrans tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengakui Basuki Tjahaja Purnama harus mendapatkan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena sebelumnya ia adalah Wakil Gubernur. Hanya saja, Sutiyoso berharap pria yang akrab disapa Ahok itu tetap introspeksi diri agar tetap diterima semua kalangan.

Nah sekarang tinggal introspeksi saja Ahok. Misalnya bisa ngontrol lah, karena pemimpin itu juga harus bisa ngontrol cara ngomongnya, ujar Sutiyoso di Jakarta, Selasa, (11/11).

Ia pun menyarankan agar Ahok mengajak FPI untuk berdiskusi.

Langkah damai itu, kata dia, bisa dilakukan untuk meredam aksiaksi FPI belakang ini. Namun jika ormas yang terkenal anarkis itu bertindak melawan hukum, ia menyarankan Ahok tetap melapor kepada pihak yang berwajib. Ahok, kata dia, juga berhak membubarkan FPI jika memang memenuhi persyaratan untuk dibubarkan.

Bagaimanapun FPI itu bagian rakyat Jakarta harus kita dengar

terbatas untuk mengambil keputusan politik pembangunan di daerah, ujar Tjahjo di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (10/11) malam.

Menurut Tjahjo, aturan yang ada sudah mengatur bahwa wakil gubernur yang menjadi Plt layak untuk dilantik menggantikan gubernur yang mundur atau berhalangan tetap. Oleh karena itu, ujarnya, Ahok juga mendapat kesempatan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Meski ada juga fraksi di DPRD DKI yang menolak pelantikan Ahok, namun Tjahjo menegaskan, pihaknya tetap akan mengacu pada undang-undang. Karenanya, kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu, pemerintah pusat tetap akan mengukuhkan Ahok sebagai Gubernur DKI definitif.

Saya masih bicara normatif saja. Ada Keppres (keputusan presiden, red) yang mengatakan, gubernur ada persetujuan mundur, maka wakil gubernur jadi Plt. Dalam waktu tertentu Plt itu dikukuhkan sebagai gubernur.

Aturannnya kan begitu, tegas Tahjo.

Bersikap Realistis Aksi penolakan FPI terhadap Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kritik dari banyak pihak. Salah satunya dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, FPI harusnya bersikap realistis, bahwa penetapan Ahok sebagai gubernur sudah sesuai konstitusi.

Mari kita bersikap realistis, Pak Ahok gubernur itu enggak bisa diganjal siapapun. Itu diatur

yang akan datang diharapkan jadi panutan dan membawa maslahat bagi masyarakat, harap Syarifuddin.

Sikap Polri Terhadap FPI Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto menegaskan sikap Polri terkait polemik keberadaan Front Pembela Islam (FPI).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melayangkan surat kepada Kemendagri dan Kemenkumham, terkait permintaan pembubaran organisasi massa yang dibentuk pada 17 Agustus 1998 ini. Menurut Rikwanto, kepala daerah di mana pun berada mempunyai hak memandang dan menilai Ormas manapun yang dianggap melanggar atau mengganggu ketertiban umum. Mereka bisa mengajukan kepada pihak yang kompeten seperti Kemenkumham maupun Kemendagri untuk membahas dalam kaitan sampai ke titik pembubaran Ormas.

Kepolisian dalam hal ini memberikan input saja, apabila dibutuhkan tentang perilaku Ormas yang dimaksud. Siapapun Ormasnya, apalagi Ormas tersebut dalam kaitan ada pelanggaran hukum, pelanggaran ketertiban umum dan lain-lain, kata Rikwanto, Selasa (11/11).

Dia mengatakan, polisi hanya memberikan masukan saja.

Nanti yang mengkaji adalah dari Kemenkumham maupun dari Kemendagri, ungkapnya.

Dia mengatakan, pembubaran ormas itu bukan lewat kepolisian.

Tidak, tidak harus langsung. Kita hanya melengkapi saja apa yang

ajak ngomong. Tapi kalau keluar konstitusi silakan aparat yang akan bertindak, tandas Sutiyoso.

MUI Dukung Ahok Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta mendukung pengangkatan Basuki T Purnama alias Ahok sebagai gubernur. Pasalnya, pengangkatan Ahok sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Pada prinsipnya MUI Provinsi DKI Jakarta menghormati pergantian kepala daerah yang dilakukan secara konstitusional, kata Ketua MUI DKI, Syarifuddin A Gani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Mengenai penolakan dari sejumlah ormas Islam, lanjut Syarifuddin, MUI tetap menghargai pendapat mereka. Namun, demi kemaslahatan umat yang lebih besar, Ormas-Ormas yang dimotori oleh FPI itu diimbau untuk tetap menghormati konstitusi dan mematuhi hukum dalam menyampaikan pendapat.

Lebih lanjut, Syariffudin secara khusus meminta kepada DPRD DKI untuk menjadi penengah dalam masalah ini. Dewan seharusnya memfasilitasi pihak-pihak untuk duduk bersama, menyampaikan pikiran-pikiran jernih.

MUI juga meminta para pemimpin di kalangan eksekutif dan legislatif menahan diri dari pernyataan-pernyataan tidak perlu dan menjaga akhlaqul karimah masing-masing, tuturnya.

MUI berharap, konflik ini dapat segera diakhiri. Sehingga, pergantian kepemimpinan di Pemprov DKI dapat berjalan dengan baik dan roda pemerintahan berjalan maksimal. Semoga kepala daerah

dibutuhkan, ujarnya.

Polda Metro Jaya mengaku belum ada laporan dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terkait adanya kata-kata atau ancaman yang disampaikan Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan demonstrasi, Senin (10/11).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto menjelaskan, pihaknya menunggu laporan Ahok, jika memang merasa keberatan dengan katakata yang dialamatkan padanya saat aksi demo tersebut. Bahkan, bila Ahok merasa terancam dipersilakan melapor.

Kita belum dapat laporan dari Pak Ahok dalam kaitan apakah Pak Ahok keberatan atas katakata tersebut. Apakah Pak Ahok juga merasa terancam kita belum ada (terima) laporan, katanya di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (11/11).

Menurut Rikwanto, sampai saat ini belum ada laporan dari Ahok, terkait apakah yang bersangkutan merasa keberatan dengan kata-kata yang disampaikan pendemo. Sampai saat ini belum ada laporan yang dimaksud, katanya.

Ia menegaskan, polisi tidak akan bergerak jika tak ada laporan. Harus ada laporan, paparnya.

Menurut Rikwanto, sejauh ini pengamanan terhadap Ahok sudah ada. Namun, kata dia, sampai sekarang ini belum ada permintaan penambahan kekuatan. Juga belum terlihat kondisi itu (membahayakan Ahok). Situasi masih wajar-wajar saja, ungkapnya.

Anggota DPD RI, AM Fatwa

menyesalkan langkah pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) yang merekomendasikan pembubaran FPI. Menurut Fatwa, pembubaran tidak menyelesaikan masalah sebenarnya antara Ahok dan FPI. Pembubaran Ormas itu butuh proses panjang dan tidak menyelesaikan masalah. FPI demo juga hak mereka untuk menyatakan pendapat, kata Fatwa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Seperti diketahui, FPI menolak Ahok diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo. Pasalnya, ormas Islam itu menilai kebijakan-kebijakan Ahok merugikan umat Islam.

Menurutnya, kedua belah pihak harus duduk bersama membicarakan masalah tersebut. Fatwa menilai, pembicaraan didasari semangat musyawarah jauh lebih produktif dibanding merekomendasikan pembubaran. Harusnya pendekatan yang baik antara Ormas dengan pemerintah, bukan saling mengancam, ujarnya.

Politikus senior itu juga mengatakan, jika Ahok merasa aksi FPI berlebihan, ia bisa melaporkannya kepada aparat kepolisian.

Fatwa yang pernah menjadi Wakil Ketua DPR itu menegaskan, demonstrasi anarkis merupakan pelanggaran pidana.

Demo melanggar hukum itu harus ditindak. Demo yang sebelumnya juga sudah dilakukan tindakan hukum. Yang kemarin malah sudah berlangsung damai dan menjaga ketertiban umum, katanya.

Re-editing: Hamka Saptono

Bias Makna....................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 gun persepsi bahwa pemerintah sudah bekerja, sementara DPR sibuk bertikai. Namun aksi blusukan Kabinet Kerja tidak lepas dari kritik, karena makna kerja dan blusukan menjadi bias, mana yang dimaksud kerja dan mana yang dimaksud blusukan?

Dalam terminologi fungsi manajemen, blusukan bisa dikategorikan sebagai salah satu perwujudan dari controlling (pengawasan) yang bertujuan untuk memastikan kebijakan dan program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan biasanya dilakukan setelah melalui tahapan planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian/ pengaturan) dan actuating (pelaksanaan/menggerakkan). Fungsi controlling juga dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah perencanaan perlu dilanjutkan atau direvisi.

Dalam bukunya yang berjudul Principles of Management , George R. Terry mengatakan, Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang

Pakaian kemeja demikian tidak identik dengan pakaian pejabat, melainkan pakaian pekerja biasa jauh dari kesan mewah. Spirit itu yang tampaknya ingin diperkuat oleh Presiden Jokowi yang notabene sudah mempunyai citra kuat sebagai pelaku blusukan. Persepsi Jokowi sebagai pejabat negara yang gemar turun ke masyarakat tampak hendak ditularkan kepada Kabinet Kerja melalui penampilan simbol-simbol nama kabinet dan pilihan pakaian para menteri.

Spirit kerja dan blusukan ditampilkan oleh pemerintahan Jokowi melalui penyusunan agenda kerja di bulan pertama, setelah pelantikan kabinet Jokowi langsung terbang ke Sumatera Utara meninjau korban bencana Sinabung. Para menteri melakukan aksi blusukan sesuai bidangnya kerjanya masing-masing.

Bahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri saking semangatnya, sampai melancarkan aksi lompat pagar meninjau tempat penampungan TKI ilegal.

Pilihan aksi Kabinet Kerja di bulan pertamanya sukses menyihir perhatian publik, terlebih di saat parlemen tengah hingar-bingar perebutan kursi alat kelengkapan dewan (AKD), sehingga terban-

telah ditetapkan.

Dengan demikian, blusukan dalam makna pengawasan akan menjadi efektif, apabila dilakukan setelah melalui tahapan perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan. Tanpa ketiga tahap tersebut, maka blusukan tidak dapat dimasukkan dalam kategori kinerja, dengan kata lain blusukan model seperti itu hanya aktivitas kerja serabutan belaka. Blusukan akan masuk dalam kategori kinerja, apabila memiliki Key Performance Indicator (KPI).

Nah, pertanyaannya mengapa Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi melakukan blusukan di awal masa kerjanya? Semestinya kabinet memaksimalkan proses planning, organizing dan actuating terlebih dulu sebelum masuk ke tahapan blusukan. Wajar saja jika sebagian publik mempertanyakan efektivitas blusukan yang dilakukan para menteri secara sporadis dan serabutan.

Wajar pula bila sebagian publik berkesimpulan aksi blusukan Kabinet Kerja hanya kamuflase seolah-olah bekerja.

Tentu pandangan sinis tersebut tidak sepenuhnya benar, pemerintahan manapun ingin sung-

MUDAH

0%

SALE

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 889

(NEW) GARANSI BISA LIPAT

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.250 Hanya

7.988 Ribu

4.888 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

+ Cashback

Tgl 7 s/d 13 November 2014

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

60

TREADMIL MOTORIZED

6.550

Hanya

9.988 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

AIR WALKER 6.850

23.750

Hanya

Hanya

Hanya

4.888 RB

2.988 Ribu

9.988 RB

9.750 Hanya

+0%

disc upetor s e n P

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

4.288 Ribu

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

FS 802 NEW ORBITRACK 9.550 Hanya

9.850

4.588 Ribu

Hanya

4.688 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.950 Hanya

2.888 Ribu

1.950 Hanya

1.288 Ribu QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

segala bentuk dan format pemerintahan Presiden SBY bukanlah sikap yang bijak, alih-alih menjadi antitesis malah terkesan asal beda. Pola manajerial dan gaya kepemimpinan boleh berbeda, namun tujuan harus tetap sama, yaitu terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa.

Satu hal yang perlu dicatat pemerintahan Jokowi, kebanyakan rakyat hanya melihat hasil akhir, hanya sebagian kecil yang perhatikan proses kerja pemerintah. Oleh karena itu hendaknya pemerintah tidak perlu terlalu demonstratif dalam menunjukkan kinerja, karena rakyat ingin hasil akhir yang berpihak kepada mereka. Tidaklah salah juga apabila presiden, Wapres dan para menteri melakukan aksi blusukan, tapi itu dilakukan setelah tahapan planning, organizing dan actuating dilakukan.

Sudahkah pemerintahan Jokowi melakukan perencanaan matang pembangunan lima tahun ke depan? Grand design pemerintahan Jokowi mestilah selaras harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 yang notabene adalah

perwujudan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Proses penyusunan Kabinet Kerja yang menggabungkan dan meleburkan beberapa institusi, dipastikan memerlukan waktu konsolidasi. Proses pengaturan organisasi ini tidak bisa dilakukan serampangan, bahkan simultan dengan proses lainnya, pengorganisasian harus dilakukan secara fokus dan optimal.

Sebelum proses ini selesai tak akan ada hasil kerja yang dicapai pemerintah, karena pengorganisasian memengaruhi pelaksanaan perencanaan.

Jadi, daripada harus berkeringat blusukan sekadar mengikuti selera publik sesaat, lebih baik dudukkan kembali blusukan sesuai makna dan fungsi manajemen. Jangan habiskan energi Kabinet Kerja hanya untuk kerja serabutan, melainkan blusukan sebagai satu cara mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang bersih pasti akan melayani rakyat, pemerintahan yang melayani rakyat pasti akan berwibawa.

Ketua Bidang Ikatan Alumi Ilmu Politik IISIP Jakarta, Tenaga Ahli Anggota DPR RI

Kementerian PU ........................................................dari halaman 1

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

guh-sungguh melayani rakyat, terlebih di awal masa baktinya. Namun kesungguhan ingin melakukan kerja nyata tersebut tidak mesti dilakukan melalui aksi fisik blusukan. Karena kinerja substansial yang ditunggu publik di tahun pertama pemerintahan Jokowi adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.

Contoh sederhana, publik tidak akan peduli dengan aksi blusukan pemerintah, jika Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tetap saja dinaikkan.

Akibatnya, aksi blusukan yang dilakukan para menteri Jokowi menjadi kehilangan makna, publik akan melihat ternyata blusukan tidak bisa mencegah kenaikan harga BBM, blusukan tidak bisa mencegah naiknya harga sembako, blusukan tidak bisa mencegah jatuhnya nilai tukar rupiah. Lalu publik yang sedari awal mengambil posisi sinis terhadap pemerintah dengan hati riang akan berteriak lantang, Blusukan tak lebih dari akrobat sirkus!

Memang tidak mudah bagi Presiden Jokowi untuk tampil apa adanya dengan menanggung beban harapan besar dari mayoritas rakyat pemilih. Namun mengambil sikap antitesis atas

Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, Ir Anugerah Rachmanto mendesak Kementerian PU secepatnya menangani proyek di Jalan Simpang Nanga Pinoh-Tugu Beji Sintang yang terbengkalai pasca diputusnya kontrak PT. Tirta Dhea Addonnics Pramata oleh PPK, Selasa (11/10) lalu.

Megaproyek di Sintang itu merupakan hak prerogatif dari pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian PU untuk menyelesaikan megaproyek yang terbengkalai tersebut, ungkap Anugerah.

Pria yang akrab disapa Nunuq ini mengatakan, kondisi Jalan Simpang Nanga Pinoh-Tugu Beji Sintang sampai sekarang ini sangat memprihatinkan. Jika pemerintah pusat tidak cepat menanganinya, maka kondisi jalan akan semakin rusak parah. Padahal jalan tersebut merupakan urat nadi masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya untuk mengangkut hasil bumi.

Selama ini Jalan Sim-

pang Nanga Pinoh-Tugu Beji Sintang hanya ditangani pihak PKK dengan dana perawatan rutin. Akan tetapi dana tersebut sangat terbatas dan tidak memungkinkan untuk perbaikan selanjutnya. Karena Jalan Simpang Nanga Pinoh-Tugu Beji Sintang bukan hanya mengharapkan perawatan saja, namun pembangunan yang tertunda harus segera ditangani Kementerian PU, jelas Nunuq.

Pelaksanaan pembangunan megaproyek pelebaran Jalan Simpang Nanga Pinoh-Tugu Beji Sintang bersumber dari APBN dan tendernya dimenangkan PT Tirta Dhea Addonnics Pratama. Dinas PU Kalbar tidak berani ikut campur dalam penanganannya. Sebab megaproyek tersebut wewenang pemerintah pusat secara totalitas.

Megaproyek yang memakan dana hingg a Rp63.741.725.000 tersebut mestinya berakhir masa kontraknya pada 29 Oktober 2014. Kontrak kerjanya ditandatangani bersama

PPK proyek itu pada 3 Mei 2013 silam. Kini hanya meninggalkan pekerjaan proyek yang tidak tuntas dan dampaknya sangat terasa oleh masyarakat Kalbar, kesal Nunuq.

Uang muka yang telah diserahkan PPK kepada PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama akan dihitung kembali sesuai dengan progress pekerjaan yang telah dikerjakan di lapangan. Namun uang itu akan diserahkan setelah gugatan yang diajukan PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama selesai proses hukumnya.

Agar Jalan Simpang Nanga Pinoh-Tugu Beji Sintang tidak mengalami rusak yang semakin parah, diharapkan Kementerian PU tidak membiarkannya begitu saja.

Segera turun tangan untuk mengambil kebijakan menangani jalan tersebut.

Dengan harapan masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya dapat menikmatinya, ungkap Nunuq.

Laporan: Abelnus Editor: Hamka Saptono

Anda Sogok ....................................................................dari halaman 1 biasa main belakang alias menyogok, untuk mendapatkan perizinan kepada para pegawainya di kementerian.

Selama ini diakui Susi, tak sedikit para pengusaha yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perizinan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk menyogok. Anda sogok pekerja saya di lapangan, saya akan blacklist Anda dari semua perizinan, ancam Susi di kantornya, Jakarta, Selasa (11/11).

Ia juga meminta agar pengusaha bisa mengikuti aturan yang berlaku.

Mau menjalankan birokrasi yang sudah ada dalam suatu proses mendapatkan perizinan. Jangan rusak petugas saya, ikuti peraturan, serunya.

Karenanya untuk memberantas tindakan tersebut, bos Susi Air ini akan menindak tegas oknum-oknum pengusaha yang kedapatan melakukan penyogokan kepada pegawai di KKP. Pengusaha kan maunya

beres, beres dan beres. Kalau Anda sogok, kepastian pengusaha Anda tidak ada lagi setelah itu. Saya blacklist usaha Anda, tegasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

KEHILANGAN BPKB Sepmot KB 5018 VC NR : MH1JB91137K063693 NM : JB91E-1063108 A/N: BERNADUS SEMIAU BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Moyes Resmi Latih Real Sociedad

SPORT VAN PERSIE

Saya Layak Jadi Kapten Belanda STRIKER Manchester United, Robin van Persie menjawab kritik yang menyebut dirinya tak pantas untuk menjadi kapten timnas Belanda. Menurut Van Persie, dirinya ditunjuk pelatih karena punya kemampuan menjadi pemimpin.

Kemampuan kepemimpinan Van Persie dipertanyakan banyak pihak setelah penampilan buruk Belanda di kualifikasi Euro 2016. Namun dengan tegas Van Persie menyebut bahwa dirinya pantas menyandang ban kapten.

Saya memiliki perasaan bahwa saya berada di tengah-tengah tim. Kritik tak membuat saya sakit hati, karena saya mendapatkan apresiasi dari orang yang benar-benar bisa menilai, ujarnya.

Setiap orang bisa memiliki opini. Begitulah dunia kita hidup. Saya telah ditunjuk Louis van Gaal berdasarkan siapa saya, apa yang telah saya lakukan dan apa yang bisa saya lakukan.

Saya tak melihat mengapa saya harus diganti, tandasnya.

Belanda saat ini menempati posisi ketiga di kualifikasi Euro 2016 dengan enam poin. (*)

DIEGO SIMEONE

Tak Jamin Atletico Sukses Seperti Musim Lalu

Diego Simeone mengatakan bahwa dirinya tak bisa menjamin Atletico Madrid di musim ini bisa meraih kesuksesan seperti musim lalu.

Saat itu Los Rojiblancos berhasil menjuarai kompetisi La Liga dan menembus final Liga Champions.

Simeone menegaskan bahwa timnya hanya bersaing ketat dengan Valencia dan Sevilla sampai akhir musim nanti. Ia sadar belum bisa menyamai level Real Madrid dan Barcelona yang tampil sangat superior sampai sejauh ini.

Saya selalu mengatakan sejujurnya dan saya tidak bisa menjamin kami akan mengulangi apa yang kami lakukan tahun lalu, ungkap Simeone seperti dilansir Football Espana.

Kami hanya bersaing dengan Sevilla dan Valencia, jadi jika terjadi sesuatu setelah itu maka akan kami terima.

Atletico sendiri saat ini berada di posisi empat di klasemen sementara dengan koleksi 23 poin dari 11 laga.(*)

FERNANDO LLORENTE

Kecewa Diabaikan Del Bosque Lagi Striker Juventus Fernando Llorente mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa karena namanya tak masuk dalam skuat Spanyol untuk menghadapi Belarusia dan Jerman. Meskipun begitu, Llorente menegaskan bahwa hubungannya dengan pelatih Vicente Del Bosque tak ada masalah.

Pekan depan, La Furia Roja akan berhadapan dengan Belarusia dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Tiga hari kemudian, mereka akan menghadapi Jerman dalam sebuah laga persahabatan.

Untuk mengisi barisan lini depan skuatnya, Del Bosque memanggil sudah Alvaro Morata, Jose Callejon and Paco Alcacer. Selain itu Diego Costa juga tidak dipanggil karena kondisinya dirasa masih belum cukup bugar.

Meski kecewa namanya kembali diabaikan namun Llorente mengaku tidak sakit hati dengan Del Bosque dan berharap bisa kembali membela negaranya di masa mendatang.

Saya ingin sekali kembali ke tim nasional.

Manajer yang memutuskan, itu semua hanya soal pilihan dan dia sudah memilih orang lain, ungkap Llorente kepada Onda Cero.

Hubungan saya dengan Vicente selalu luar biasa, selalu terjalin seperti itu, saya yakin itu cuma sekedar keberuntungan. Dia sudah mengenal saya dan lebih suka memanggil orang lain. (*)

SETELAH menjadi bahan spekulasi dalam beberapa pekan terakhir, David Moyes akhirnya benar-benar ditunjuk sebagai pelatih baru Real Sociedad.

Moyes akan diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih baru Sociedad, Selasa (11/11) pagi waktu setempat. Real Sociedad telah mencapai kesepakatan dengan David Moyes yang ditunjuk sebagai pelatih tim utama hingga 30 Juni 2016, bunyi pernyataan klub di situs resminya. (*)

Rakyat Kalbar Rabu, 12 November 2014

Fabregas Akui Tak Puas Sering Diganti di Barca Gelandang Chelsea, Cesc Fabregas mengungkapkan kepuasan atas kepercayaan yang didapatnya dari manajer Jose Mourinho. Sejak gabung The Blues, pemain berusia 27 tahun ini memang rutin bermain selama 90 menit pertandingan.

Hal tersebut memang terdengar sepele, namun ternyata sangat berarti bagi Fabregas. Saat masih membela Barcelona, pemain asal Spanyol ini mengaku tak puas karena kerap menjadi pemain pertama yang dikorbankan saat pelatih melakukan pergantian.

Saya sangat merindukan bermain rutin seperti ini. Selama tiga musim di Barca, saya memang cukup banyak bermain. Tapi saya juga selalu jadi orang pertama yang ditarik keluar, atau bermain dari bangku cadangan, ungkap Fabregas seperti dilansir Tribalfootball.

Saya sangat jarang bermain 90 menit secara beruntun, dari laga ke laga. Namun inilah hidup saya. Saat ini saya mengambil peranan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, benar-benar menantang. Saya menikmatinya.

Sejauh ini Fabregas telah bermain dalam sebelas laga Premier League dengan total 979 menit bermain. Dari jumlah tersebut, ia mencetak satu gol dan delapan assist.(*)

Chelsea

“ JUARA LIGA PRIMER ” PENGAKUAN jujur dilontarkan pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Ia yakin timnya maupun tim lain di Liga Primer Inggris takkan sanggup menyaingi Chelsea musim ini.

Chelsea memang sangat superior sejauh musim ini bergulir. Dari 11 laga yang telah dijalani, tim besutan Jose Mourinho itu tak pernah kalah dan baru dua kali imbang. Total, The Blues sudah mengantongi 29 poin.

Lihat musim ini dan Chelsea dalam jalur yang tepat untuk meraih 105 poin, ujar Wenger.

Lihat jumlah poin yang mereka miliki saat ini dan jika mereka bisa menjaga pertambahannya maka takkan ada yang bisa menyentuh mereka, itu pasti. Sepertinya tak ada orang yang mampu menyaingi mereka saat ini, ia menambahkan.

Tak seperti pada musim-musim sebelumnya, ketika persaingan di Liga Primer Inggris berlangsung ketat, saat ini hanya Chelsea yang bisa

menjaga konsistensinya. Arsenal, Liverpool, Manchester City hingga Manchester United sudah mengalami minimal dua kekalahan.

Tak ada alasan yang jelas, tetapi mereka melakukan start dengan baik dan selama Anda tidak kalah Anda tak perlu mempertanyakan diri sendiri, kata pelatih berusia 64 tahun itu.

Mungkin sedikit semangat ekstra dalam tim bisa membantu mereka saat situasi menjadi lebih ketat, tuturnya.

Satu-satunya tim yang memiliki jarak terdekat dengan Chelsea adalah Southampton, yang ada di posisi dua dengan selisih empat poin.

Tapi, tim asuhan Ronaldo Koeman itu diyakini tak bisa bertahan lama di posisi kedua.

Sementara itu, penampilan Manchester City bisa dibilang belum stabil dan konsisten. Teranyar, mereka ditahan imbang Queens Park

Rangers 2-2. Tim asuhan Manuel Pellegrini duduk di peringkat tiga dengan selisih delapan poin.

Arsenal baru saja menelan kekalahan ketiganya akhir pekan lalu. Sempat unggul lebih dulu lewat gol Alexis Sanchez, mereka justru bertekuk lutut kepada Swansea City di akhir laga dengan skor 1-2. Gawang mereka jebol oleh Bafetimbi Gomis dan Gylfi Sigurdsson.

Dengan raihan total 17 poin dari 11 pertandingan, tim besutan Wenger harus puas bercokol di posisi keenam klasemen sementara.

Performa apik The Blues juga diapreseasi punggawa Liverpool, Raheem Sterling. Terlebih pekan lalu, The Reds harus takluk di Anfield kala bentrok dengan anak-anak asuh Jose Mourinho itu. Saat itu, armada The Blues yang sempat tertinggal terlebih dahulu mampu membalikkan keadaan dan menang dengan

skor 2-1.

Menurut Sterling, apa yang ditunjukkan Chelsea dalam laga tersebut menjadi bukti bahwa pasukan Jose Mourinho memang layak berada di puncak klasemen. Pemain 19 tahun ini mengakui bahwa The Reds harus belajar dari Chelsea dalam beberapa hal, terutama penyelesaian akhir.

Saya pikir ada beberapa momen dalam laga itu yang membuat kami terlihat bisa meraih poin atau bahkan menang atas Chelsea, namun mereka menunjukkan kepada dunia mengapa mereka layak berada di puncak, ungkap Sterling.

Ketika Chelsea mendapatkan peluang, mereka sangat efektif.

Selain itu lini belakang mereka juga bertahan dengan sangat kokoh. Hal tersebut harus bisa kami lakukan juga, efisien di depan gawang akan sangat membantu kami memenangkan pertandingan. (*)

Rakyat Kalbar Rabu, 12 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Polisi Masih Selidiki Kecelakaan Maut Bus Valenty-Alegra

Diduga Penampung Penyelewengan BBM Bersubsidi

Nasib Pimpinan CV RL Di Tangan BPH Migas

PONTIANAK-RK. Polisi masih menyelidiki kasus tabrakan maut antara bus Valenty dengan bus Alegra yang menewaskan dua penumpang dan belasan lainnya luka serius.

Tidak ada penambahan korban, tetapi sebagian besar masih menjalani perawatan di Halaman 15

PONTIANAK-RK. Polda Kalbar memastikan akan memeriksa pimpinan CV Restu Lestari (RL) berinisial RHF alias A yang diduga sebagai penampung bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari spekulan dan penimbun yang mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nipah Kuning.

Lokasi terjadinya tabrakan bus Alegra KB 7315 A dengan bus Valenty KB 7563 S di Desa Lingga, KM 31,75, Sungai Ambawang, Kubu Raya, Senin (10/11). SYAMSUL ARIFIN-RK

Halaman 15

Ngaku Dompet Kosong karena Gaji Kecil

Karyawan Toko Database Computer Jadi Jambret PONTIANAK-RK. Ngaku dompetnya kosong dan tak dapat konsumen, JL, 17, karyawan Toko Database Computer, Jalan Hijas, Pontianak Selatan nekat menjambret.

JL beraksi di Gang Merak II, Jalan Rajawali, Kelurahan Mariana, Pontianak Kota, Minggu (9/11) pukul 10 malam. Dia menjambret Reti, 23, Jalan Kenari nomor 74 dan ditangkap warga setempat.

Halaman 15 JL, 17 Tahun diamankan di Polsek Kota. Sementara ini, pelaku di titipkan di PLAT Kota Pontianak untuk mendapatkan pembinaan. Selasa (11/11). DESKA IRNANSYAFARA-RK

Motor Anggota DPRD Diembat

Mad Jilud dan Mujiono diamankan di Mapolsekta Pontianak Utara. GUSNADI-RK

PONTIANAK-RK. Dua residivis Polsekta Pontianak Utara, Mat Jilud dan Mujiono kembali berurusan dengan kepolisian atas aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) di kawasan Pontianak Utara.

Halaman 15

TAK PUAS DENGAN ISTRI, ANAK TIRI PUN DITIDURI

Anak Tiri Dicabuli Oknum PNS Polda ketika berhubungan dengannya. AF bersenggama bahkan menggunakan alat bantu seks dan buah terong. Dia marah tak saya layani, lalu dia ke kamar anak saya. Dia minta saya tidur sama-sama anak saya. Namun sempat saya menolak, tapi karena diancam pisau dapur, saya jadi takut, kata Sv. Karena berhasil tidur sekamar setelah mengancam Bunga dan ibunya, AF berhubungan badan dengan Sv di

PONTIANAK-RK. Murid kelas V Sekolah Dasar (SD), sebut saja Bunga yang baru berusia 12 tahun dicabuli ayah tirinya, AF, 42. Parahnya lagi, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polda Kalbar itu sering mencabuli anak tirinya di hadapan istri sirinya dengan berbagai gaya seksual.

AF juga sering menggilir Bunga setelah menyetubuhi istri siriknya (ibu kandung Bunga).

Kurang lebih satu tahun AF, Bunga dan istri sirinya hidup serumah di rumah kontrakan kawasan Pontianak Timur.

Perbuatan bejat yang dilakukan oknum PNS Polda itu terhadap anak tirinya sudah kurang lebih lima bulan. Bunga juga sering diperlakukan tidak senonoh sebelum dicabuli oleh ayah tirinya.

Bunga disuruh beradegan meniru gaya pemain blue film. Artinya AF mencabuli anak tirinya sambil menonton ďŹ lm porno.

Tak kuat menahan siksaan seksual, Sv istri siri oknum PNS Polda Kalbar itu mengajak Bunga kabur dari kontrakannya. Mereka mengadu ke Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) agar didampingi untuk melaporkan AF ke pihak kepolisian.

Di hadapan penyidik polisi, Sv mengaku perbuatan AF itu sudah berulang kali sejak enam bulan terakhir. Awalnya karena saya menolak untuk berhubungan seks dengannya (AF). Karena AF kerap berperilaku melakukan seks yang menyimpang

depan sang anak. Usai berhubungan intim dengannya, AF kemudian melanjutkan hasratnya ke Bunga. Mulainya diraba-raba. Anak saya menjerit minta tolong, tapi terus dilakukannya, cerita Sv. Akibat kejadian itu, dan merasa takut karena ada ancaman, Sv dan sang anak memutuskan melarikan diri dari rumah, Sabtu (8/11) pekan lalu. Sv dan Bunga menceritakan apa yang dialaminya kepada pimpinan YNDN. Kemudian melakukan konsultasi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar, sebelum melapor ke Polda Kalbar.

Kami melakukan pendampingan terhadap orangtua korban serta anak yang menjadi korban. Karena perbuatan yang dilakukan oknum PNS Polri itu sudah di luar kewajaran, ungkap Devi Theomana, Direktur YNDN, Senin (11/11).

Hasil visum, dikatakan Devi, terdapat luka robek di beberapa bagian yang dijadikan tempat pemuas nafsu AF. Tidak hanya itu, anusnya juga robek, katanya.

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nowo Winarti mengaku Polda masih mendalami kasus pencabulan yang dilakukan oknum PNS di lembaganya itu. Pemeriksaan terhadap korban dan ibunya baru saja berjalan dan belum bisa disimpulkan.

Kami baru melakukan pemeriksaan terhadap korban. Dilihat dari laporannya, kasus ini akan ditangani Dit Reskrimum Polda.

Nanti dari situ kita bisa tahu kasusnya, ujar AKBP Nowo. (sul)

Ilustrasi. Net

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

Kubu Raya Musyawarah Kite

Baiknya, Akomodir CPNS 2010 dan 2012 SUNGAI RAYA-RK. Wakil Ketua DPRD Kubu Raya sementara, Suprapto berharap pemerintah mengakomodir CPNS 2010 dan CPNS 2012 yang hingga saat ini belum menemukan titik terang.

Harus diperSuprapto juangkan, sebaiknya diakomodir keduanya. Sebab jika moratorium selama lima tahun di pemerintahan baru Jokowi-JK diberlakukan, akan menjadi masalah baru bagi pemenuhan kebutuhan PNS di Pemkab Kubu Raya, tegasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (11/11).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini Kubu Raya masih sangat memerlukan penambahan aparatur hingga seribu lebih. Sementara pada penerimaan CPNS tahun 2014 ini jatah Kubu Raya hanya 113 formasi saja.

Artinya, masih banyak jumlah aparatur yang harus ditambah di berbagai bidang untuk mengimbangi pesatnya kemajuan Kubu Raya ini, katanya.

Pemkab Kubu Raya, kata Suprapto, harus terus melakukan lobi-lobi ke pusat agar kedua-duanya dapat diakomodir. Kita mendukung pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya agar kedua-dua gelombang perekrutan CPNS tersebut dapat diakomodir, terlebih telah adanya ikrah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, ucapnya.

Lembaga DPRD siap mendorong Pemkab menindaklanjuti ke pemerintah pusat. Ketika adanya putusan berarti hal tersebut telah sah, dan tentunya para lulusan yang telah berhasil melaksanakan tes CPNS di Kubu Raya tahun 2010 dan 2012 dapat diakomodir menjadi PNS di Kubu Raya, harapnya.

Suprapto juga mengingatkan agar Pemkab Kubu Raya dapat mengambil langkah yang bijaksana, dalam artian kedua gelombang perekrutan tersebut dapat diakomodir. Tentunya harapan kita, Pemkab dengan pemerintah pusat terus melakukan koordinasi agar keduaduanya dapat diakomodir. Selain itu juga putusan ini telah lama kita tunggu karena sudah terlalu lama Kubu Raya kekurangan aparatur pemerintah terlebih pada sektor kesehatan dan pendidikan. Belum lagi setiap tahunnya berkurang karena ada pegawai yang pensiun dan lain sebagainya, pungkasnya. (asy)

Rakyat Kalbar

Rabu , 12 November 2014

10

Pemkab Kubu Raya Lupa “Jas Merah” S UNG AI R AYA -RK. Pahlawanku Idolaku , tema Hari Pahlawan ke-69 tahun ini sepertinya tidak cocok bagi Pemkab Kubu Raya. Betapa tidak, di saat pemerintah kabupaten/kota lainnya menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11) kemarin, Pemkab Kubu Raya di masa kepemimpinan Rusman Ali-Hermanus justru tidak.

Hal itu sangat disayangkan mantan anggota DPRD Kubu Raya, Roqib. Ia menegaskan, tidak sepatutnya Pemkab Kubu Raya tidak peduli dengan Hari Pahlawan. Pada peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November kemarin, sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan Pemkab Kubu Raya. Jangankan kegiatan, upacara bendera saja tidak ada. Ini menjadi keprihatinan saya dan masyarakat Kubu Raya lainnya, tegas Roqib, Selasa (11/12).

Ia pun lantas mengutip slogan Presiden Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada HUT RI tanggal 17 Agustus 1966 silam, Jas Merah .

Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau disingkat Jas Merah. Itu adalah slogan Bapak Proklamator bangsa ini. Harusnya Pemkab Kubu Raya tidak melupakan slogan itu, tegas Roqib.

Dikatakannya, apa yang telah diucapkan Presiden pertama itu harus tetap diingat para penerus bangsa yang saat ini menikmati kemerdekaan atas perjuangan para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarahnya, menghormati pahlawannya dan menghargai jasa para pahlawannya, ujar Roqib.

Dengan menggelar upacara Hari Pahlawan, kata dia, tentu akan semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat,

khususnya generasi muda untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Hal ini jelas sangat penting, karena tanpa jiwa dan semangat nasionalisme yang baik tentu akan sulit dalam mengisi pembangunan di negara ini. Karena dengan mengenang semangat para pejuang tentu bisa menjadi motivasi yang kuat bagi generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, kata Roqib.

Tanyakan juga ke para pejuang veteran, ditegaskan dia, apa perasaaannya ketika pemerintah daerah tidak peduli dengan Hari Pahlawan. Ini betul-betul sangat memprihatinkan, belum lagi ketika berbicara perhatian pemerintah daerah kepada para veteran tersebut.

Jangan terlalu sibuk den-

gan kehidupan diri sendiri.

Diakui atau tidak saat ini semangat nasionalisme bangsa Indonesia semakin berkurang, dimana semangat nasionalisme yang dulu pernah berkobar di dalam jiwa bangsa Indonesia ketika melawan penjajah, nampaknya mulai terkikis bersama jasad para pahlawan dan pejuang kemerdekaan, ucap Roqib.

Padahal, lanjutnya, semangat nasionalisme merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman ketahanan nasional sebagai dampak negatif globalisasi. Tanpa adanya semangat nasionalisme, maka akan timbul perpecahan dan disintegrasi bangsa Indonesia.

Roqib menambahkan, bukan kali ini saja, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Idul Adha Pemkab Kubu

Raya juga tidak pedului. Idul Adha tahun ini tidak ada kegiatan pemotongan hewan qurban. Tidak hanya itu, pada peringatan 1 Muharam Pemkab Kubu Raya juga tidak menggelar kegiatan pawai taaruf seperti yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota lain baik di Kalbar maupun di seluruh Indonesia.

Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita, karena sepertinya hal-hal yang saya anggap penting itu luput dari agenda Pemkab Kubu Raya.

Dalam hal ini, saya bukan bermaksud untuk menghakimi Pemkab Kubu Raya, namun sebaliknya saya ingin mengingatkan Pemkab Kubu Raya agar bisa mengagendakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari Nasional, pungkas Roqib.

Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

20 Pembudidaya Ikan Dibekali Cara Membuat Pakan Alternatif S U N G A I R A Y A -RK. B a d a n Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kelautan (BP4K) Kubu Raya menggelar pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif kepada 20 pemudidaya ikan dari delapan kecamatan di kabupaten itu, Selasa (11/11) di Aula Kantor Bupati Kubu Raya. Pada kesempatan itu, empat Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) juga dibantu mesin pembuat pakan ikan.

Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta, berasal dari delapan kecamatan yang dicanangkan sebagai kawasan minapolitan. Yakni Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Rasau Jaya, Kubu, kata Kepala BP4K Kubu Raya, Ir. Ardanihan, Selasa (11/11).

Peserta dibekali bagaimana memanajemen pembuatan pakan alternatif, penyusunan formula pakan dari bahan lokal, dan menentukan nutrisi pakan dengan menggunakan rumus hingga praktik pembuatan pakan alternatif.

Kita saat ini berupaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelatihan pembuatan pakan alternatif guna mendukung sinergisitas program pembangunan perikanan dan kelautan di Kubu Raya, terang Ardanihan.

Melalui pelatihan ini, ia berharap pembudidaya ikan yang ada di Kubu Raya bisa meningkatkan fungsi dan peran kelompok pembuat pakan alternatif dalam menunjang kebutuhan pakan ikan. Pelatihan ini juga diharapkan dapat menciptakan mekanisme kerja sama kemitraan antara penyuluh perikanan dan kelompok-kelompok pembuat pakan ikan alternatif.

Sehingga, kata Ardanihan, ke depan, para pembudidaya ikan bisa memenuhi sendiri kebutuhan pakan ikannya.

Pada akhirnya, pembangunan bidang perikanan yang dijalankan Pemkab Kubu Raya bisa menjadi andalan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Mungkin saat ini banyak pembudidaya ikan yang kesulitan untuk mendapatkan pakan. Apalagi harga pakan ikan terus naik setiap saat dan tentu saja hal itu menjadi masalah tersendiri bagi mereka.

Dengan cara kita produksi pakan sendiri jauh lebih hemat dan ini merupakan terobosan dan membangun inisiatif-inisiatif baru dari para kelompok pembudidaya, ujarnya.

Meskipun beberapa pakan buatan sendiri diakui masih kurang berkualitas, namun dengan adanya pelatihan itu diharapkan para pembudi daya ikan bisa mengetahui dan meracik kandungan nutrisi pada pakan yang mereka buat.

Kita harapkan ke depan, masyarakat Kubu Raya bisa menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada pakan buatan pabrik, pada kesempatan ini juga kita memberikan bantuan 4 unit mesin pembuat pakan pada empat kelompok pembu-

Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Setda Kubu Raya, Odang Prasetyo menyerahkan mesin pembuat pakan ikan kepada Pokdakan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (11/11).A S RI

ANDY

didaya, kata Ardanihan.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Setda Kubu Raya, Odang Prasetyo menyambut baik adanya upaya untuk membuat pakan sendiri bagi pemenuhan pakan untuk kelompok pembudidaya ikan di Kubu Raya.

Menurut Odang, ini menunjukkan kreatifitas dan inovasi masyarakat semakin tinggi, juga sebagai bukti bahwa masyarakat Kubu Raya memang produktif. Dengan membuat pakan sendiri akan jauh lebih hemat pengeluaran dan mendapatkan hasil yang lebih tinggi.(asy)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Disdukcapil Hadapi Kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mempawah mengakui pihaknya menemui berbagai kendala dalam merealisasikan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di masyarakat.

Sampai saat ini, realisasi program pemerintah pusat itu diperkirakan baru mencapai 80 persen.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi kami dalam merealisasikan program eKTP. Yakni kendala dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Secara keseluruhan sampai saat ini realisasi e-KTP di Kabupaten Mempawah sudah mencapai 80 persen, ungkap Kepala Disdukcapil Mempawah, Jailani kepada wartawan, Selasa (11/11).

Jailani menerangkan, kendala dalam merealisasikan program e-KTP itu seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah pusat lambat dalam mengirimkan blangko.

Padahal, pihaknya sudah sangat siap untuk melakukan pencetakan sendiri di daerah sesuai kebijakan pemerintah pusat. Akibat keterlambatan blangko itu, kita tidak bisa melakukan pencetakan e-KTP di daerah.

Sehingga, realisasinya menjadi terkendala di masyarakat, tuturnya.

Kendala lain, sambung Jailani, berasal dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman data belum maksimal. Makanya, saat ini Disdukcapil terus melaksanakan sosialisasi di kecamatankecamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan perekaman data e-KTP. Kita terus menggalakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perekaman e-KTP guna memenuhi kewajiban tertib administrasi kependudukan. Mengingat, kepemilikan e-KTP ini sangat penting untuk berbagai keperluan masyarakat itu sendiri, ujarnya.

Disamping kedua kendala itu, Jailani menyebut kerusakan alat perekaman di tingkat kecamatan juga menjadi permasalahan yang sedang dihadapi pihaknya. Meskipun kerusakan itu masih menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, namun pihaknya berupaya melakukan perbaikan sendiri, agar alat dapat berfungsi dengan baik. Sekarang kan sistemnya sudah tidak perlu lagi harus terkoneksi ke internet. Jadi, data yang ada tinggal ditransfer ke dinas untuk dilakukan proses pencetakan. Makanya, kerusakan yang ada kita tangani sendiri di daerah. Sebab, kerusakannya hanya pada koneksi internet saja, sehingga tidak terlalu terkendala, tukasnya. (fia)

Hentikan Konflik Sosial dan Terorisme Bentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan

Bupati Mempawah, H Ria Norsan memimpin Rakor Penanganan Gangguan Keamanan.

MEMPAWAH. Konflik sosial dan terorisme menjadi ancaman keamanan nasional. Makanya, presiden menginstruksikan gubernur, walikota dan bupati agar meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dengan membentuk tim terpadu. Tim tersebut bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Hal itu diungkapkan Bupati Mempawah, H Ria Norsan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Mempawah, Selasa

(11/11) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Rakor dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Kalimantan Barat, Wakil Bupati Gusti Ramlana, jajaran Muspida Kabupaten Mempawah, para pejabat Pemkab Mempawah, dan pimpinan organisasi kepemudaan serta tokoh masyarakat.

Norsan menegaskan, pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Ke-

amanan Dalam Negeri. Tugas tim terpadu meliputi beberapa kegiatan. Yakni, mengambil langkah cepat, tepat, tegas, dan proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, ungkap Norsan.

Kemudian, melakukan upaya pemulihan pasca konflik, yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan melakukan aktivitas seperti sediakala. Serta, merespons dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan, beber Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar, Aliuk menjelaskan, rakor tersebut merupakan stimulan pen-

ingkatan keterpaduan antara koordinasi dan kerjasama instansi dan satuan kerja, mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam upaya penanganan terhadap potensi dan gangguan keamanan. Kegiatan rakor merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban masing-masing instansi atau satuan kerja kepada pimpinan dan masyarakat, sekaligus implementasi dari Undangundang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, terangnya.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Mempawah, Rudi menyebut, rakor itu bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik dalam bentuk sekecil apapun yang muncul di masyarakat. Dengan begitu, maka tim dengan mudah melakukan langkah antisipasi terhadap gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Mempawah. Dalam rakor juga akan disusun rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Mempawah. Ke-

beradaan tim terpadu akan dengan cepat merespon setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan di masyarakat, baik yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme atau lainnya. Dalam kinerjanya, tim akan melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik vertikal yang dapat berujung pada tindak kekerasan, paparnya.

Sedikitnya ada enam materi disampaikan dalam rakor tersebut, diantaranya peran pemerintah daerah dalam penanganan gangguan keamanan di daerah, penanganan gangguan keamanan dari segi kewenangan instansi Kodim 1201 Mempawah, penanganan gangguan keamanan dalam lingkup instansi Polres Pontianak, penanganan gangguan keamanan dalam lingkup Kejaksaan Negeri Mempawah, Proxy War dan Konsep Bela Negara di Kabupaten Mempawah, dan penanganan gangguan keamanan daerah secara umum. (fia)

Disperindagkoptamben dan UPT Meteorologi Lakukan Tera

Pedagang Banyak Pakai Timbangan Rusak MEMPAWAH. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertambangan dan Energi (Disperindagkoptamben) Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan UPT Meteorologi Kalbar meningkatkan pengawasan. Salah satunya dengan melakukan tera terhadap alat timbang para pedagang yang berjualan di Pasar Sebukit Rama Mempawah, Senin (10/11).

Hasilnya, kita temukan beberapa alat timbangan milik pedagang yang sudah dalam kondisi rusak. Akibatnya, alat timbangan yang digunakan tidak tepat ukurannya.

Makanya petugas langsung melakukan perbaikan terha-

dap kerusakan itu. Agar alat timbangan dapat berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya, kata Kasi Perlindungan Konsumen Disperindagkoptamben Mempawah, Suaidi.

Suaidi menjelaskan, pelaksanaan tera yang dilakukan pihaknya semata-mata menjalankan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Tera yang dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun. Sekaligus bertujuan untuk menertibkan seluruh timbangan pedagang demi kepentingan umum

di bidang kemeterologian.

Kita juga mengapresiasi para pedagang yang sangat kooperatif dengan sukarela mengantarkan alat timbangannya untuk ditera ulang.

Sehingga memudahkan kinerja petugas di lapangan.

Semua ini kita lakukan untuk menjamin hukum kepastian ukur, karena hak-hak konsumen bidang ukuran sangat penting, pendapatnya.

Terkait penyebab kerusakan pada timbangan, menurut dia bisa dikarenakan beberapa faktor. Seperti, adanya benturan pada timbangan atau bahkan pernah terjatuh. Akibatnya, alat tersebut tidak akan tepat ukuran.

Makanya, pihaknya melakukan tera secara menyeluruh kepada para pedagang, termasuk apotek dan toko emas. Jika alat timbangan ini rusak, maka tidak hanya berdampak kerugian terhadap pembeli saja melainkan juga penjual atau pedagang itu sendiri. Pemeriksaan ini sebelumnya sudah kita sosialisasikan kepada pedagang. Berhubung kita belum mempunyai UPT Kemeterologian sendiri, maka kita melaksanakannya bersama UPT dari provinsi.

Kegiatan ini kita satu kali dalam satu tahun, tukasnya.

Salah seorang pedagang sembako, Ahian menyambut

baik pemeriksaan alat timbangan tersebut. Sebab, dirinya mengaku sulit mendeteksi jika terjadi kerusakan pada timbangan miliknya.

Makanya, dengan adanya pemeriksaan itu sekaligus dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi. Sangat mendukung dengan adanya tera ini. Sehingga kita jadi tahu kalau alat timbangan yang kita punya sudah rusak atau tidak benar ukurannya. Kalau kerusakan itu tidak diperbaiki, maka kita sendiri yang rugi. Para pembeli yang merasa takarannya berkurang pasti tidak mau lagi belanja ke toko kita, singkatnya. (fia)

Kayong Utara

SUKADANA̶Ustadz H Muhammad Arifin Ilham mengajak kaum Muslim di Kabupaten Kayong Utara (KKU) untuk saling menyayangi dan mengasihi. Selalu berusaha baik terhadap sesama yang berbeda-beda, demikian baik kepada sesama Muslim. Kalau ada perbedaan pendapat dan pandangan supaya tetap saling menghargai dan menyayangi, sebab Mukmin (orang yang beriman) itu cermin bagi Mukmin lainnya.

Sahabat sahabatku yang dimuliakan Allah, bergugurlah dosa-dosa orang orang yang selalu hadir dalam majelis zikir dan majelis ilmu, doa HM Arifin Ilham.

Majelis zikir ustadz HM Arifin Ilham memiliki jemaah dari berbagai daerah di negeri ini.

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorg Mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Seorang Mukmin adalah saudara bagi Mumin lainnya. Ia harus menjadi Penopang dari ketidakberdayaannya dan menjadi motivator di belakangnya. Demikian hadits diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam Bukhori, ungkap HM Arifin Ilham ketika bertandang di Sukadana, Sabtu-Ahad (8-9/11).

Kemudian, lanjut dia, seorang alim Yahya ibnu Muadz Ar-Rqzi berkata, berikan tiga hal yang menjadi hak saudara Mukminmu. Pertama, jika tidak mampu memberi manfaat untuknya, jangan pernah mencelakakannya. Kedua, jika tidak mampu membahagiakannya, jangan membuatnya bersedih. Ketiga, jika tidak mampu memujinya karena kemuliaan akhlaknya, jangan pernah mencela dengan mempergunjingnya.

Karena itu sayangilah semua Mukmin dan rendah hatilah kepada mereka, sahabatku. Di dalam kitab suci Alquran di surat asy Syuara ayat 215, Ya Allah jadikanlah kami bersaudara karena-Mu, saling cinta, saling memperhatikan, saling menasehati, saling doa, saling tolong menolong karena-Mu... Amin, doa HM Arifin Ilham.

Kunjungan rombongan ustadz HM Arifin Ilham di Provinsi Kalbar ini ada dua tempat. Pertama di Mesjid Agung Al Falah, Kabupaten Mempawah, untuk mengisi pengajia, doa, dan zikir bersama, Sabtu (8/11) jam 09.00 pagi. Kemudian dilanjutkan menuju ke Sukadana, ibukota Kayong Utara, untuk mengisi acara yang serupa di halaman Masjid Agung Alqudsi, Ahad (9/11) jam 08.00 pagi.

Muhibah rombongan ustadz HM Arifin Ilham ini dari Kota Pontianak menuju Sukadana, mengendarai speedboat (kapal cepat), perjalanan di air sekitar 5 jam. Selama di Kayong Utara, ustadz HM Arifin Ilham menyempatkan diri berenang di Pantai Pulau Datuk Sukadana.

Berenang itu olahraga yg dianjurkan Rasulullah.

Dalam bahasa arab renang itu As-sibaahah seakar kata dengan subhaan bertasbih (memuji keagungan Allah). Tasbih menyehatkan dan menyegarkan rohani, sedangkan berenang menyehatkan dan menyegarkan jasmani, makanya abang suka renang selama terjaga aurat dan tidak bercampur dengan yang bukan mahram, demikian rilis dari situs jejaring sosial milik HM Arifin Ilham. (lud)

Rabu, 12 November 2014

11

Penyerahan Penghargaan Program Adiwiyata

Cakap Alang

Mukmin Cermin Bagi Mukmin Lainnya

Rakyat Kalbar

SUKADANA̶Tepat di peringatan Hari Pahlawan ke-69 di tahun 2014, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, didampingi Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Azahari, menyerahkan penghargaan Adiwiyata. Bertempat di halaman Dinas Pendidikan (Disdik) KKU, Senin (10/11).

Program Adiwiyata merupakan program yang mendorong sekolah untuk berupaya membentuk karakter kepedulian warga sekolah dan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Melalui pembelajaran kegiatan partisipatif yang bersifat berkesinambungan dan jangka

Bupati H Hildi Hamid (kanan) menyerahkan piagam ke pemenang program Adiwiyata 2014 di halaman Disdik KKU, Senin (10/11). KAMIRILUDDIN

panjang, kata H Hildi Hamid.

Sekolah Adiwiyata Kabupaten, jelas H Hildi Hamid,

merupakan sekolah yang memiliki upaya dengan nilai akumulatif minimal 56 dari standar dan komponen adi-

wyata. Melalui upaya tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara memberikan Piagam Penghargaan Bupati Kayong Utara.

Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kayong Utara tahun 2014 tersebut adalah ranking pertama diraih SMA Negeri 2 Simpang Hilir dengan nilai 64,00, disusul SD Negeri 1 Seponti dengan nilai 63,74, SD Negeri 7 Simpang Hilir dengan nilai 60,5, SMP Negeri 1 Teluk Batang dengan nilai 59,5, SMP Negeri 3 Sukadana dengan nilai 58,5, ungkap H Hildi Hamid.

Tiga sekolah yang meraih nilai tertinggi akan mendapat uang pembinaan masing-ma-

sing sebesar Rp3 juta. Yaitu SMA Negeri 2 Simpang Hilir, SD Negeri 1 Seponti, dan SD Negeri 7 Simpang Hilir.

Sedangkan terhadap dua sekolah lainnya, yaitu SMP Negeri 1 Teluk Batang dan SMP Negeri 3 Sukadana, masing-masing akan mendapat bantuan sarana, berupa tempat sampah dua warna dan komposter. Selamat kepada sekolah yang telah mendapat penghargaan. Semoga semakin dapat meningkatkan pelaksanaan program adiwiyata, sehingga dapat menjadi usulan ke tingkat Provinsi Kalbar maupun nasional, doa Bupati Kayong Utara. (lud)

Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang SUKADANA̶Pasal 33 undang-undang nomor 26 tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang menegaskan secara lebih jelas mengenai korelasi penatagunaan tanah dengan penataan ruang. Yakni, pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.

Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain, papar Hermawansyah, peneliti Swandiri Institute, kemarin.

Dikatakan dia penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum, memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.

Dalam pemanfaatan ruang

pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah, untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah, jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya, tutur Wawan, sapaan akrabnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, penatagunaan tanah memiliki korelasi yang sangat kuat dengan penataan ruang. Oleh karenanya, harus ada penegasan terhadap hak-hak kelola masyarakat terhadap sumber daya alam atau agrarian atau tanah dalam penataan ruang, tegas Wawan.

Untuk itu, lanjutnya, perlu ada ukuran atau parameter yang wajib menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan penatagunaan tanah dan penataan ruang yang berlandaskan pada kepentingan umum. Yakni, penatagunaan tanah dan penataan ruang tidak boleh mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan yang

diambil tidak boleh mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan filosofis dan historis terhadap tanah.

Kebijakan yang diambil dalam hitungan neraca keadilan harus lebih menguntungkan masyarakat yang lebih memiliki hak untuk melakukan pengelolaan atas sumber daya alam (hak kelola masyarakat).

Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait perlindungan lahan masyarakat di luar skema kehutanan seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan adat, antara lain Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). UU 41/2009 merupakan jawaban pemerintah atas kondisi terpuruknya produksi beras nasional yang membawa konsekuensinya angka import beras terus meningkat. Di samping itu, ancaman ekspansi kegiatan usaha berbasis lahan dalam skala besar khususnya perkebunan kelapa sawit secara nyata berakibat pada menyusutnya lahan pertanian masyarakat.

Kemudian, wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (WGPPPSL). WGPPPSL adalah

daerah yang menjadi penghasil produk perkebunan seperti kopi, tembakau, kayu manis, lada, kakao, dan tanaman teh yang memiliki ciri khas serta reputasi yang baik, yang perlu dijaga kelestarian kawasan dan produknya serta ditingkatkan nilai tambah dan daya saing produk budidayanya.

WGPPPSL merupakan daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain. Sebagaimana dikutip pasal 1 angka 1 PP 31/2009, tutur Wawan.

Kabupaten Kayong Utara (KKU), jelas Wawan, memiliki wilayah daratan seluas 4568,26 kilometer persegi atau 456.826 hektar. Secara faktual, luas wilayah KKU, relatif kecil dibanding kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan peruntukannya, Kementerian Kehutanan tahun 2012, telah menentukan alokasi wilayah yang sudah terdistribusi dalam beberapa bagian seperti areal penggunaan lain (APL) seluas 141.983 ha, hutan produksi 70.319 ha, hutan produksi konversi 3.216 ha, hutan lindung 52.367 ha, Ta-

man Nasional Gunung Palung 71.346 ha, suaka alam laut (SAL) 9.262 ha.

Data peruntukan wilayah hutan dan lahan di atas, tergambar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten hanya seluas 141.983 hektar di areal penggunaan lain (APL). Di wilayah APL itu pemerintah kabupaten merancang kebijakan pembangunan berbasis wilayah, utamanya yang berdampak pada kebutuhan masyarakat seperti sektor pertanian dan perkebunan, ulas Wawan.

Dalam analisis Wawan, ketergantungan masyarakat terhadap lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dari trend peningkatan jumlah kontak tani, kelompok tani dan rumah tangga tani.

Misalnya tahun 2011, kontak tani sebanyak 373 dan meningkat di tahun 2012 menjadi 458. Untuk kelompok tani, tahun 2011 sebanyak 393 kelompok dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 420 kelompok. Begitu juga halnya dengan rumah tangga tani, pada tahun 2011 sebanyak 16.902 KK meningkat di tahun 2012 menjadi 21.448 KK, kupas Wawan. (lud)

Metro KETAPANG

Penduduk Sungai Raya Meningkat 1 Persen

SINGKAWANG. Ebola Virus Disease (EVD) atau Demam Berdarah Ebola (EHF) telah menewaskan ribuan orang Afrika. Sebagai kota yang selalu dikunjungi wisatawan, sudah seharusnya Kota Singkawang mewaspadai virus mematikan ini.

Virus Ebola ini sangat berbahaya dan mematikan. Jadi sebaiknya kita selalu waspada kendati wabahnya terjadi di tempat yang jauh, kata Drs Achmad Kismed MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang kepada wartawan, Selasa (11/11).

Kismed mengungkapkan, virus ini diduga dari Gorila. Menjangkiti manusia di Afrika lantaran ada manusia yang memakan Gorila di benua

BENGKAYANG

Tenggelam 36 Jam, Remaja Ditemukan Tewas

Bertambah 210 Orang

BENGKAYANG. Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari lima desa terus mengalami peningkatan pembangunan. Bahkan, tahun ini jumlah penduduknya meningkat 1 persen atau bertambah 210 orang dibandingkan tahun 2013.

Peningkatan jumlah penduduk papar Camat Sungai Raya, Muchdy terlihat dari masing-masing desa. Ia menegaskan, Kecamatan Sungai Raya terdiri dari lima desa, yaitu meliputi Desa Sungai Duri, Desa Sungai Jaga A, Desa Sungai Jaga B, Desa Sungai Pangkalan I, dan Desa Sungai Pangkalan II. Desa Sungai Duri dengan luas wilayahnya lebih kurang 3.000 hektar, terdapat 26 Rukun Tetangga (RT) dari 7 Dusun, yaitu Suka Damai, Siliwangi, Cahaya Selatan, Sungai Belanga, Pelangi Segedong, Melapis, dan Dusun Sumbawa. Saat ini penduduk Desa Sungai Duri sebanyak 8.839 jiwa dari 2.159 Kepala Keluarga (KK), paparnya kepada Rakyat Kalbar, Selasa (11/11).

Sedangkan Desa Sungai Jaga A dengan luas wilayah 2.800 hektar, terdiri dari Dusun Fajar, Timor, Sentosa, dan Melati dengan 21 RT memiliki 1.162 KK atau 4.121 jiwa. Sementara Desa Sungai Jaga B, luas wilayahnya 900 hektar terdiri dari Dusun Nelayan, Padjajaran dan Dusun Tani memiliki 9 RT, dan 363 KK atau 1.346 jiwa.

Sementara Desa Sungai Pangkalan I seluas 748 hektar terdiri dari Dusun Akcaya dan Dusun Parit Lintang. Terdapat 8 RT yang didiami 353 KK atau 1.297 jiwa.

Terakhir, Desa Sungai Pangkalan II yang memiliki luas wilayah 2.754 hektar terdiri dari Dusun Pangkalan Darat, Pangkalan Pasar dan Pangkalan Makmur. Desa ini memiliki 16 RT dengan 1.315 KK atau sebanyak 6.748 jiwa. (kur)

SINGKAWANG

KETAPANG. Setelah dua hari melakukan pencarian, pasca tenggelamnya seorang remaja laki-laki yang tenggelam di aliran Sungai Pawan Jembatan Pawan Satu, Minggu (9/11) malam kemarin, akhirnya Tim Basarnas Selasa (11/11) sekitar pukul 10.10 berhasil menemukan lelaki tersebut sudah tidak bernyawa lantaran sudah tengelam kurang lebih selama 36 Jam lamanya. Korban tersangkut di pipa air milik satu di antara pemilik ruko di aliran Sungai Pawan di Jalan Merdeka.

Penemuan mayat tersebut, sontak mengegerkan warga sekitar yang datang berbondong-bondong melihat saat korban tenggelam tersebut dievakuasi kedalam mobil menuju Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang untuk dilakukan visum.

Ketua RESCUE, Agus Eko menjelaskan, pihaknya sejak, Minggu (9/11) malam ketika mendapat laporan

Kondisi korban saat di RSUD Agoesdjam. JAIDI CHANDRA

dari KP3L Pelabuhan Sukabangun adanya warga yang tenggelam di Sungai Pawan langsung menerjunkan anggota kelokasi jatuhnya korban, yang akhirnya diketahui bernama Budi Alberto, 16.

Lantaran faktor cuaca dan keadaan yang gelap yang tidak memungkinkan tim

untuk melakukan pencarian, Tim Basarnas yang tiba di TKP hanya memantau lokasi jatuhnya korban.Pencarian kita lakukan sejak Senin (10/11) sampai Selasa (11/11), jelasnya, Selasa (11/11).

Ia menuturkan, penyisiran terus di lakukan sejak Senin hingga Selasa, saat melaku-

Awas! Virus Ebola

Drs Achmad Kismed MKes

hitam tersebut. Virus ini mungkin didapatkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh hewan yang

terinfeksi, ujarnya.

Begitu terjadi infeksi pada manusia, penyakit ini dapat menyebar pada orang-lain. Pria yang selamat dari penyakit ini dapat menularkannya lewat sperma selama hampir dua bulan.

Untuk membuat diagnosis, biasanya penyakit lain dengan gejala serupa, seperti malaria, kolera dan demam berdarah, virus lainnya harus dikecualikan terlebih dahulu.

Untuk memastikan diagnosis, sampel darah diuji untuk antibodi virus, RNA virus, atau virus itu sendiri. Gejala seseorang terserang Virus Ebola mirip dengan flu, katanya.

Karakteristik orang yang terserang

Virus Ebola ini, jelas Kismed, badan lemah, sakit kepala, sakit perut, muntah-muntah dan diare serta hilangnya nafsu makan. Gejalanya biasanya dimulai dua hari hingga tiga minggu setelah terjangkit virus, ujarnya.

Selama waktu tersebut, seseorang akan demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Biasanya diikuti dengan mual, muntah, dan diare, serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Pada saat itu, beberapa orang mulai mengalami masalah pendarahan.

Untuk mengantisipasi Virus Ebola, kata Kismed, masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan.

kan penyisiran ada warga yang melaporkan ada mayat yang tersangkut di pipa. Jadi kita yang berada tidak jauh dari lokasi langsung melakukan evakuasi, katanya.

Agus menjelaskan, pada saat ditemukan, kondisi jenazah remaja lelaki tersebut dalam keadaan telentang dan tersangkut di pipa air dibelakan sebuah Ruko di Jalan Merdeka, dengan kondisi wajah yang mulai kembang dan bengkak, lantaran sudah terendam kurang lebih selama 36 Jam lamanya.

Mayat korban tenggelam setelah kita evakuasi dari sungai langsung dibawa ke Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang untuk di keperluan visu lebih lanjut, ujarnya.

Kejadian tenggealamnya korban yang ketahui bernama Budi Alberto di Sungai Pawan ini terjadi sekitar pukul 22..00 Minggu malam kemarin, salah seorang saksi mata Sukamto menuturkan saat

Jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, ingatnya.

Dia juga mengingatkan untuk memasak daging secara benar, dan mengenakan pakaian pelindung ketika mengolah daging-daging hewan yang mungkin terinfeksi virus mematikan ini.

Hingga kini belum diketahui obat khusus untuk penyakit ini. Upaya untuk membantu orang yang terjangkit, meliputi pemberian terapi rehidrasi oral (air yang sedikit manis dan asin untuk diminum) atau cairan intravena.

Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi, seringkali menewaskan antara 50 hingga

itu ia mendengar seperti ada orang yang jatuh dari pinggir Jembatan Pawan satu.

Saya bergegas melihat dari mana sumber suara orang jatuh tersebut, dan melihat ada seorang laki-laki melambai-lambaikan tanganya meminta tolong, ungkapnya.

Sukamto mengaku hanya bisa terdiam beberapa saat, ia bingung harus berbuat apa, Ia sempat memberi tahu para pengguna jalan yang lewat di Jembatan Pawan,Tetapi tidak di indahkan. Akhirnya dirinya melapor kejadian tengelamnya korban,Ke pos polisi lalu lintas di Bundaran Ale-ale yang dekat dengan lokasi kejadian.

Saat saya kembali ke Jembatan bersama angota polisi lalu lintas yang berjaga Malam itu,korban sudah tidak ditemukan lagi di sekitaran bawah jembatan Pawan. Korban saat itu masih coba berenang minta tolong, pungkasnya.(Jay)

90 persen orang yang terinfeksi.

Makanya, masyarakat diminta mewaspadainya.

Seperti diketahui, virus Ebola kali pertama diidentifikasi di Sudan dan Republik Demokratik Kongo. Penyakit ini biasanya mewabah di wilayah tropis Afrika Sub-Sahara.

Sejak 1976 (ketika pertama kali diidentifikasi) hingga 2013, kurang dari 1.000 orang per tahun telah terinfeksi. Wabah terbesar hingga saat ini terjadi di Afrika Barat pada 2014. Melanda Guyana, Sierra Leone, Liberia dan kemungkinan Nigeria. Hingga Agustus 2014, lebih dari 1.600 kasus telah diidentifikasi. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju Waspadai Proyek Siluman NANGA PINOH-RK. Bekas anggota DPRD Kabupaten Melawi periode 2009‒2014, Ritaudin mengatakan, kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi pada tahun ini banyak proyek siluman. Pasalnya, banyak pekerjaan proyek yang tidak ada plang papan nama proyek.

Papan nama atau plang proyek tersebut seharusnya memang dipasang di lokasi pekerjaan proyek, karena melalui papan proyek tersebut bisa memberikan informasi terkait dengan pekerjaan proyek di suatu tempat, ucap Ritaudin, Selasa (11/11).

Menurutnya, berhubung tidak ada papan proyek sehingga tidak bisa diketahui anggaran dari mana untuk membiayai pekerjaan tersebut, termasuk juga berapa besarnya dana yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sehingga kalau tidak ada papan proyek, bagaimana masyarakat bisa ikut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah. Apalagi kalau pekerjaan proyek yang menggunakan dana APBD Perubahan juga sudah berjalan di lapangan, ucapnya.

Terkait hal tersebut, kata dia, tentu masyarakat nantinya akan bingung mana proyek yang dibiayai oleh APBD murni dan mana proyek yang dibiayai oleh dana dari APBD Perubahan. Tapi kalau ada papan proyek, hal itu akan diketahui dari informasi yang tertera dipapan proyek tersebut, tuturnya.

Ritaudin menambahkan, tidak hanya itu, kadang-kadang camat dan kepala desa juga tidak tahu kalau ada pekerjaan proyek di wilayahnya. Karena selain tidak ada papan nama, terkadang tidak ada laporan kepada camat atau kepala desa terhadap kegiatan pembangunan yang masuk ke wilayah desa masing-masing.

Menurutnya, plang atau papan proyek memang wajib dipasang di setiap ada kegiatan proyek. Papan proyek tersebut disiapkan dan dipasang oleh kontraktor yang mengerjakan proyek dan melaporkan kegiatan proyek kepada camat dan kepala desa mengenai lokasi paket proyek yang akan dikerjakan.

Kata dia, jika memang ada kegiatan proyek yang kontraktornya tidak memasangkan papan proyek di lokasi proyek. Dia minta supaya yang bersangkutan segera memasang papan proyek. Karena papan proyek ini untuk mempermudah semua pihak dalam melakukan pengawasan di lapangan. (aji)

Rakyat Kalbar

Rabu, 12 November 2014

12

Jejak Langkah Kapten Markasan (1)

Cagar Budaya Batu Siput dan Meriam NANGA PINOH-RK. Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Melawi terus berupaya menemukan potensi cagar budaya di Kota Juang .

Bahkan tidak lama lagi, pemerintah akan menemukan Batu Siput serta meriam yang umurnya berkisaran di atas 50 tahun. Benda itu disimpan oleh Abang Amran Markasan, di Desa Madong Raya, Kecamatan Tanah Pinoh (Kota Baru).

Kami mendapatkan informasi itu dari masyarakat, lalu kami mendatangi juru pelihara benda yang berpotensi dijadikan cagar budaya tersebut. Orang tersebut merupakan seorang anak dari Kapten Markasan, yakni Abang Amran Markasan, ujar Kasi Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Melawi, Paulus Daihajon, di ruangan kerjanya, kemarin.

Penemuan batu siput dan meriam ini jelas bukan hanya menemukan benda tua saja, melainkan bersamaan itu juga akan ditemukan ceritacerita atau peristiwa yang melekat pada benda tersebut.

Namun sangat disayangkan, kedatangan pria yang akrab disapa Paul ke tempat benda tersebut berada ternyata hanya untuk mendata saja siapa yang sesungguhnya menyimpannya serta apa-apa saja benda cagar budaya tersebut. Sementara data lengkap dari mana berasal benda itu dan berapa usianya juga masih belum diketahui secara pasti.

Tetapi ini pemenuan baru langkah awal dan bisa saja nantinya dari kedua benda ini dilakukan penelitian lebih jauh. Untuk mengetahui lebih dalam peristiwa-peristiwa yang menyertai keberadaan benda bersejarah tersebut.

Paul menambahkan, tidak putus sampai di situ saja, melainkan juga akan ada proses lanjutan untuk menelusuri dan melakukan penelitian terhadap benda-benda tersebut. Bahkan sejarah benda-benda tersebut juga akan ditelusuri.

Secara pasti kita belum tahu berapa usia benda itu. Namun menurut informasi kedua benda itu berusia di atas 50 tahunan. Dari mana asalnya juga belum kita data. Begitu juga tentang sejarah benda itu. Apakah sudah pernah dipergunakan dalam perperangan melawan Belanda atau tidak, paparnya.

Sebenarnya, Disporabudpar Kabupaten Melawi siap saja melakukan penelitian lebih jauh terhadap data-data lebih detail tentang kedua benda ini serta informasi sejarah yang menyertai benda tersebut.

Namun tim yang pernah dibentuk Disporabudpar Kabupaten Melawi sudah bubar. Lantaran bertugas di intansi lain.

Saya sekarang ini sudah terkendala dalam melakukan penelusuran dan penelitian. Sebab tim penelurusan dan pendataan cagar budaya di Disporabudpar ini sudah tidak lagi bertugas di Dispoabudpar serta tidak

Batu Siput dan meriam yang masih disimpan anak seorang pahlawan di Kabupaten Melawi.

mampu jika saya sendirian. Saya masih berusaha mencoba meminta agar tim-tim saya yang lama kembali ke Disporabudpar, ulasnya.

Lebih jauh, Paul menerangkan, kebutuhan tim bukan hanya sekadar mendapatkan barang berikut informasi barang tersebut. Namun, Disporabudpar memiliki keinginan untuk membuat museum yang menjadi kebanggaan masyarakat Melawi akan sejarah masa lalu daerah ini hingga dibutuhkan pegawai yang

mampu melaksanakan tugas merintis museum. Diantaranya, mengumpulkan barang. Sebab benda-benda yang sudah kita data akan kita lobi orang yang memegangnya untuk diserahkan ke kita guna disimpan di museum yang saat ini masih dipergunakan sebagai Kantor Disporabudpar. Sebab nantinya kantor inilah yang dijadikan museum, paparnya.

Reporter: Sukartaji Editor: Andry

Desa Paal Butuh Pembangunan Drainase NANGA PINOH-RK. Desa Paal, salah satu desa di ibu kota Melawi yang paling padat pemukimannya. Oleh karena itu, penataan Desa Paal selaku desa yang nantinya akan menjadi kelurahan sangat penting. Bisa dilakukan dengan membuat drainase besar. Gunanya untuk menghindari banjir akibat air tidak bisa mengalir. Di lain sisi akan membuat pemukiman tersebut menjadi terpola mengikuti drainase besar.

Desa Paal saat ini merupakan

pemukiman yang padat. Namun masih belum terlambat untuk menata Desa Paal. Caranya dengan membuat beberapa drainase besar. Nah, pemukiman ke depan bisa mengikuti drainase tersebut, ujar warga Nanga Pinoh, Didi Supariady, kemarin.

Drainase yang dimaksudkan Didi, yakni harus dibuat melintang yang akan menyambungkan Jalan Provinsi hingga ke Sungai Melawi.

Untuk membuat drainase tersebut jelas masih belum terlambat. Lantaran sebenarnya, sudah ada drainase,

namun masih kecil dan masih belum manyambung Jalan Provinsi dan Sungai Melawi.

Didi menambahkan, jika ada drainase besar yang melintang di jalan Provinsi dan Sungai Melawi tentu air akan mengalir secara lancar. Bahkan jika hujan air juga akan langsung mengalir. Memang sebenarnya pola drainase besar hingga ke sungai ini untuk daerah yang ketinggian darat hampir sama dengan air, seperti Kota Pontianak. Namun, bagi Paal, bukan hanya untuk memperlancar

air sekaligus untuk membentuk pola pemukiman yang ada di desa ini.

Jika sudah ada drainase besar, maka pola pemukiman akan otomastis mempertimbangkan serta mengikuti aliran air tersebut. Hingga tata desa pinggir kota ini akan tertib dan tidak simpang siur. Terpeting adalah tata pemukiman desa menjadi baik. Hingga tidak ada lagi terdengar begitu hujan langsung ada pemukiman yang banjir diakibatkan air tidak bisa mengalir, ucapnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Perusahaan Wajib Pekerjakan Kaum Disabilitas SINTANG-RK. Kaum disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya, termasuk dalam hal bekerja.

Bahkan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menegaskan, setiap perusahaan swasta yang memiliki karyawan minimal 100 orang dan kelipatannya, maka wajib memberikan kuota satu persen bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sintang, Florensius Kaha, pekan lalu.

Kaha, biasa pria ini disapa mengatakan, pihaknya selalu berupaya membantu dan memperjuangkan hakhak para kaum disabilitas dalam hal ketenagakerjaan. Dan kepada pihak perusahaan yang telah mempekerjakan 100 orang karyawan dan kelipatannya wajib untuk mengakomodir kaum disabilitas.

Kita minta hak-hak kaum disabilitas ini tidak diabaikan. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan kita, tegas Kaha.

Agar keberadaan kaum disabilitas tidak dipandang sebelah mata, lanjut Kaha, pihaknya terus melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan keahlian. Sebab syarat untuk memenuhi kuota satu persen tersebut, para kaum disabilitas harus tamatan SMA dan memiliki keterampilan.

Maka dari itu, Kaha minta kepada para kaum disabilitas untuk mengajak para sahabat yang juga memiliki keterbatasan yang sama untuk terus mengembangkan potensinya serta mendaftarkan diri ke Dinsosnakertrans Kabupaten Sintang. Setelah mendaftarkan diri dan terdata, maka pelatihan keterampilan akan diberikan. Selama ini penyandang disabilitas selalu diperlakukan tidak lagi berdasarkan kemanusiaan, mereka selalu dianggap kaum yang termarjinalkan. Saya ingin kaum disabilitas bangkit dan jangan bergantung kepada orang lain, lugasnya.

Menurutnya, kaum disabilitas yang terdata saat ini berjumlah 45 orang.

Mereka berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. (din)

Lapas Kelas IIB Sintang

Hanya Punya Seorang Sipir Perempuan SINTANG-RK. Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sintang kekurangan petugas, khususnya sipir perempuan. Akibat minimnya jumlah sipir tersebut membuat hotel prodeo ini kewalahan membina ratusan tahanan.

Kepala Lapas Kelas IIB Sintang, Pudjiono mengatakan, petugas lapas yang ada hanya 45 orang, satu diantaranya perempuan. Jumlah tersebut diakuinya sangat kurang untuk kapasitas keaman-

an lapas. Seharusnya petugas lapas ditambah. Apalagi untuk petugas sipir perempuan, ucap Kepala Lapas Kelas IIB Sintang, Pudjiono, belum lama ini..

Menurut Pudjiono, sebelumnya dia telah mencoba untuk mengajukan adanya penambahan petugas di Lapas IIB. Namun hingga saat ini belum ada penambahan. Kita sudah ajukan ke kementerian tapi belum ada responnya. Padahal penambahan

ini sangat penting mengingat jumlah tahanan yang sudah over, timpalnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kurangnya petugas ini sangat berpengaruh terhadap keamanan lapas. Contohnya saja kerap masuk barang-barang terlarang serta penggunaan alat komunikasi. Ini dikarenakan kurangnya petugas, papar Pudjiono.

Pudjiono menyebutkan, jumlah penghuni lapas sekarang berjumlah 300

tahanan. Sedangkan batas maksimun kapasitas Lapas Kelas IIB Sintang hanya dapat menampung 200 warga binaan.

Artinya jumlah tahanan sudah melebihi kapasitas. Walau belum mengalami kendala yang berarti, namun kami berharap adanya penambahan petugas, harapnya.

Reporter: Suhardin Editor: Andry

Jalan Rusak, Pemerintah Tutup Mata S INTANG -RK. Kerusakan jalan di sejumlah ruas jalan di kawasan kota Sintang kian parah. Kerusakan yang terjadi sudah berlarut-larut. Ironisnya, tak jelas penanganannya. Bahkan tampak jelas kerusakan yang terjadi di ruas Jalan MT Haryono persisinya di kilometer 4, Jalan YC Oevang Oerai dan jalan di ujung jembatan Melawi menuju Tugu Jam. Kondisi jalan tersebut seperti tak bertuan. Jalan berlubang dengan ukuran besar menganga di badan jalan.

Aspal yang terkelupas serta batu yang bertaburan di jalan. Kondisi ini tidak

hanya sangat mengganggu pengguna jalan, namun juga mengancam untuk terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kerusakan ini harus segera diperbaki. Jangan saling lempar tanggungjawab. Masyarakat perlu solusinya, bukan saling menyalahkan, tegas Ketua Forum Kajian Percepatan Pembangunan Pemekaran (FK3P) Timur Kalbar, Syeh Mukaram Bansir, Selasa (11/11).

Mukaram menambahkan, kerusakan jalan di kota Sintang sudah berlangsung lama. Misalkan yang terjadi di kawasan Tugu Jam. Lubang dengan diameter be-

PBSI Cabang Sintang, Gelar Open Tournament Sintang-RK. Memperingati Hari Pahlawan tahun 2014, Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Sintang akan menggelar Open Tournamen Bulutangkis se-Kabupaten Sintang. Ketua Pengcab PBSI Kabupaten Sintang, Iwan Purwanto mengatakan, kegiatan akan dibuka pada 14 November yang dipusatkan, di Indoor PBSI Sintang.

Kita akan mempertandingkan beberapa kelas, diantaranya pertandingan antarSKPD, antarklub, tingkat pelajar SD/MI. Khusus pertandingan antarklub kita menerapkan persyaratan khusus serta tidak diperkenankan menggunakan pemain yang telah di seeded oleh pantia, ucap Ketua Pengcab PBSI Kabupaten Sintang, Iwan Purwanto, Senin (10/11).

Meski pertandingan antarklub tidak memperkenankan meng-

gunakan pemain yang telah di seeded panitia, namun para pemain unggulan daerah ini dapat mengikutinya melalui pertandingan antarinstansi.

Sejumlah instansi di Sintang juga diperkenankan menggunakan dua orang pemain dari luar. Tujuannya agar para pemain di Sintang dapat melakukan perbandingan kualitas permainan, timpalnya.

Iwan menambahkan, Pengcab Provinsi Kalbar dijadwalkan akan hadir dalam turnamen ini, karena sebelum pembukaan turnamen akan diawali dengan pengukuhan Pengcab PBSI Kabupaten Sintang periode 2014-2018.

Seluruh pengurus cabang PBSI Provinsi Kalbar dijadwalkan akan hadir. Mereka juga akan melakukan pertandingan eksebisi bersama Pengcab PBSI Kabupaten Sintang, ujarnya. (din)

sar kerap kali menggangu kelancaran berlalu lintas. Upaya perbaikan yang dilakukan seperti menimbun hanya setengah hati. Sekarang jalan rusak dan tak ada yang peduli.

Ke mana pemerintah. Jalan dalam kota saja tidak diurus, kesal Mukaram.

Ia meminta agar pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak, khususnya di kawasan Tugu Jam, supaya lalu lintas di jembatan lancar. Mau itu jalan kabupaten, provinsi atau negara, masyarakat tidak mau tahu. Tugas pemerintah menye-

diakan layanan publik. Seperti jalan dan jembatan dengan baik. Selama ini kita nilai pemerintah mengabaikan hal itu. Buktinya, kerusakan dibiarkan semakin parah, lugasnya.

Sejatinya, lanjut Mukarm, antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat ada koordinasi yang baik sehingga kerusakan seperti ini dapat diselesaikan dengan cepat. Kalau jalan itu terus dalam kondisi rusak, berarti pemerintah tidak melakukan koordinasi dengan baik. Kerusakan jalan merupakan cermin kegagalan pemerintah, ucapnya. (din)

Berantas Narkoba, Jangan Tebang Pilih SINTANG-RK. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Abdul Aziz mengapresiasi upaya kepolisian dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polres Sintang. Termasuk apabila ada oknum polisi yang terlibat narkoba tentu harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yang pertama saya mengapresiasi tindakan kepolisian dalam mengungkap Narkoba. Berantas Narkoba sampai ke akar-akarnya. Jangan pandang bulu, tegas Kakandepag Kabupaten Sintang, Abdul Aziz, Minggu (9/11).

Abdul Aziz berpendapat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika di Kabupaten Sintang, kini kondisinya terbilang memprihatinkan.

Bahkan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah orang yang berurusan dengan polisi terhadap kasus Narkoba terus bertambah.

Sebagai masyarakat kita juga turut prihatin dengan meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sekali lagi kami mengapresiasi tindakan kepoli-

sian, ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz berharap, aparat kepolisian untuk mengusut tuntas apabila ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus Narkoba.

Narkoba ini dapat merusak generasi muda. Jadi jangan tebang pilih dalam penindakannya, pinta Abdul Aziz.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Sintang menggrebek jaringan Narkoba, di Sungai Kawat, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sintang. Dari penggrebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah orang yang sedang berpesta sabu.

Bahkan, dari hasil pengembangan pihak kepolisian, terindikasi ada oknum anggota polisi yang terlibat. Oknum anggota polisi tersebut berinisial IA, yang merupakan anggota Kepolisian Resor Sintang. Bahkan, saat ini IA sudah ditahan di Polres Sintang.

Informasi penahanan satu orang anggota Polres Sintang ini juga sudah diakui oleh Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiansyah. (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Empat Formasi CPNS Dipastikan Tak Terisi PUTUSSIBAU-RK. Pelaksanaan tes penerimaan CPNS Kapuas Hulu 2014 telah dilaksanakan dari tanggal 5-10 November lalu di SMK 1 Kedamin. Untuk pengumuman kelulusan secara resmi masih menunggu Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Menurut Kabid Pengadaan dan Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu, Ni Made Sri Astuti SSos, sebenarnya peserta CPNS sudah mengetahui nilainya masing-masing. Sebab 10 menit selepas tes, hasil tes langsung ditempel. Hasilnya mereka sudah tau, apakah nilainya sesuai passing grade atau tidak, sesuai formasinya masing-masing, katanya, Selasa (11/11).

Hanya saja, kata Ibu Made ‒ sapaan akrab ‒ Ni Made Sri Astuti, peserta belum mengetahui apakah mereka diterima menjadi CPNS atau tidak. Pasalnya, mereka yang lulus passing grade akan dirangking lagi. Yang lulus passing grade dirangking lagi sesuai formasinya masing-masing yang saat ini masih dikelola Panselnas, katanya.

Dipaparkan Made, pelaksanaan tes selama enam hari tersebut dibagi dalam 32 sesi, yang diikuti sebanyak 1.838 peserta. Sementara yang tidak hadir atau dinyatakan gugur ada 38 orang. Ada yang tidak ada keterangan, terlambat dan tidak mengambil kartu tes, jelasnya.

Pihaknya, lanjut Made, belum mengetahui kapan akan mengumumkan kelulusan. Sebab, itu semua tergantung Panselnas. Namun, bila Panselnas sudah mengirimkan hasilnya kepada BKD Kapuas Hulu, maka pihaknya berjanji akan menempelkan di papan pengumuman. Kita juga akan umumkan di web Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, setelah Panselnas mengirimkan hasil tes dan siapa-siapa yang lulus, papar Made.

Lebih lanjut Made mengatakan dari 106 formasi yang tersedia, sudah dipastikan empat formasi akan kosong. Tiga formasi tidak ada pelamarnya dan satu formasi pesertanya tidak hadir. (aRm)

Innalillah Wainalillahi Rojiun SELURUH JAJARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Mengucapkan Turut Berduka Cita Sedalam-dalamnya atas Telah Berpulang ke Rahmatullah

H. AM Djapari (Mantan Bupati Kapuas Hulu) Semoga Almarhum Ditempatkan yang Layak di Sisi Allah SWT dan Kepada Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan.

Amin‌

Tertanda,

Gunawan SE Kepala Pelaksana

Rabu, 12 November 2014

13

60 Persen Dana Bantuan ke Parpol Wajib Untuk Pendidikan Politik PUTUSSIBAU-RK. Partai politik (parpol) wajib menggunakan 60 bantuan keuangan dari pemerintah untuk kegiatan pendidikan politik.

Hal itu disampaikan Kabag Kesbangpol Setda Kapuas Hulu, Alpiansyah saat sosialisasi Permendagri Nomor 77 tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (11/11).

Dari total bantuan yang diberikan 60 persenya wajib digunakan untuk pendidikan politik ke masyarakat. Pendidikan itu lebih menyangkut pada pemahaman Pancasila, Undang-undang, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Sebab empat poin ini adalah pendidikan dasar politik. Adapun materi politik lainnya itu hanya susulan, ujarnya.

Sosialisasi ini, kata Alpiansyah, arahan khusus dari hasil pertemuan bersama Dirjen Kesbangpol Kemendagri di Pontianak, belum lama ini. Sebab, dari Pemendagri yang baru ada sejumlah penekanan pada penyempurnaan administrasi dan

Kesbangpol Setda Kapuas Hulu saat menggelar sosialisasi Permendagri nomor 77 tahun 2014 kepada partai politik di Aula Kantor Bupati setempat, Selasa (11/11). ARMAN HAIRIADI

kurun waktu pelaporan.

Ia mengungkapkan, total dana bantuan untuk partai politik tahun 2014 ini sebesar Rp375 juta. Dari total itu, Rp261 juta sudah dicairkan, dana yang sudah dicairkan ini hanya untuk 8 bulan.

Untuk 4 bulan sisanya masih ada di kas daerah dan akan dicairkan setelah pelaporan pencairan pertama selesai.

Dana bantuan partai politik tahun ini mungkin tidak tersalurkan semua,

karena jumlah parpol pada Pileg kemarin tidak sebanyak saat Pileg sebelumnya ataupun ada penambahan dan penyusutan jumlah suara. Terlebih ada pemangkasan partai yang duduk di DPRD, dari 17 pada periode sebelumnya menjadi 11 partai yang ada sekarang ini. Jadi sisa bantuan parpol yang 4 bulan hanya diberikan kepada 11 partai yang duduk sekarang ini, terang Alpiansyah.

Dana bantuan yang diterima masing-masing Parpol bervariasi, tergantung suara yang didapat pada pemilihan umum lalu. Semakin banyak perolehan suara dan keterwakilan suatu parpol di DPRD Kapuas Hulu, maka semakin besar anggaran yang didapat Parpol tersebut.

Menurut Alpiansyah, tahun 2014 yang paling besar mendapat bantuan adalah PPP dengan jumlah Rp115 juta dan yang terkecil Rp32

juta yakni PKB. Bantuan ini adalah amanah Undang-undang yang kami anggarkan melalui APBD. Alhamdulilah tahun ini belum ada temuan, ucapnya.

Mengenai pelaporan bantuan pada tahun ini, dijelaskan Alpiansyah, paling lambat Januari 2015 partai politik sudah harus menyerahkan ke BPK untuk diperiksa dan kemudian dikembalikan ke partai lagi.

Setelah itu, partai melapor ke bupati melalui Kesbangpol, baru bisa dicairkan dana 4 bulan berikutnya.

Ketika ada salah penggunanan, kata dia, maka untuk tahun berikutnya bantuan tidak bisa cair. Alpiansyah berharap seluruh dapat melakukan aktivitas dengan dana bantuan secara benar dan taat asas.

Sebetulnya Parpol sendiri yang melapor ke BPK, tapi kami membantu memberikan penjelasan agar Parpol membuat administrasi sesuai aturan, pungkasnya.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Harga Bensin di Putussibau Tembus Rp10 Ribu per Liter

KAPUAS HULU

KABUPATEN KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

PUTUSSIBAU-RK. Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin di Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu mulai merangkak naik, saat ini harga bensin di kios-kios tembus hingga Rp10 ribu per liter.

Agen Pengisian Minyak dan Solar (APMS) yang ada di Putussibau selalu ramai diserbu masyarakat. Akibatnya, antrian panjang pun tidak dapat dihindarkan.

Ramainya masyarakat menyerbu APMS karena lebih murah, jika harus membeli di tingkat pengecer.

Dedi, warga Putussibau menuturkan terpaksa ikut antrian di APMS untuk memperoleh premium

sepeda motornya. Lama mengantri tak jadi masalah.

Saya terpaksa meng isi minyak di APMS, sebab di kios-kios sudah mahal. Bila sebelumnya per liter dijual Rp8 ribu, saat ini sudah Rp10 ribu, katanya, Selasa (11/11).

Dedi, yang merupakan karyawan swasta ini berharap, Presiden Jokowi tidak jadi menaikkan harga BBM. Sebab, BBM belum naik saja, kebutuhan lain sudah duluan naik. Di saat katanya harga minyak dunia sedang turun, malah kita ingin menaikkan harga BBM. Saya sangat setuju dengan aksiaksi penolakan kenaikkan harga BBM ini, tegasnya.

AM Nasir. DOK

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menuturkan, terkait rencana kenaikkan BBM ini, daerah tidak bisa berbuat apa-apa.

Sebab, daerah hanya bisa meng ikut i pusat. Yang penting saat ini bagaimana mengamankan pendistibusian BBM ini, agar jangan

ada yang menimbun dan sebagainya. Jangan sampai stok BBM tidak ada. Sudah harga naik, tapi BBM sulit didapat, tegasnya usai Upacara Hari Pahlawan, Senin (12/11) kemarin.

Diakui bupati, dengan naiknya harga BBM nanti akan mengakibatkan barang kebutuhan lainnya dipastikan akan ikut naik pula. Sementara daya beli masyarakat semakin berkurang. Apalagi dengan harga jual karet yang saat ini masih rendah.

BBM naik, harga jual karet pun kita harap bisa naik.

Agar masyarakat tidak semakin sengsara, pungkas Bupati.

Nasir mengingatkan para

spekulen untuk tidak memanfaatkan kondisi sekarang ini dengan melakukan penimbunan. Untuk itu, Bupati meminta kepada aparat keamanan memperketat pengawasan.

Saya rasa, sekarang ini pun aparat keamanan sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi itu, mulai dari ibu kota provinsi hingga kabupaten/kota. Termasuk melakukan pengawasan di SPBU atau APMS. Mudahmudahan di sini diawasi juga. Saya harap semua bisa membantu aparat keamanan untuk memonitor apabila ada penyelewenagan-penyelewenangan BBM, pungkasnya. (aRm)

Bumi Daranante Kuota Premium Sanggau Turun, Solar Naik

Apai Ji Ongah

Ditanya, Kasi ESDM Banyak Tak Tahu

Ilustrasi/Ist

Sakaw, Warga Ketapang Ditangkap di Sanggau S ANGGAU . Julianus Lepan, warga Dusun Sebandang, Desa Lumut, Kecamatan Toba terkejut ketika seseorang yang tidak dikenalnya tiba-tiba masuk ke rumahnya, Selasa (11/11) sekitar pukul 05.30. Ia bersama warga kemudian melapor ke anggota Polsek Toba.

Setelah mendapatkan laporan petugas langsung menuju di lokasi dan menemukan orang tersebut yang diduga dalam keadaan sakau bersembunyi di kolong dapur, jelas Kapolsek Toba, Ipda Marhiba.

Setelah dibawa ke Mapolsek Toba, orang yang sakau itu bernama Arif Ibrahim, 27. Dia diketahui berasal dari dusun Payak Kumang, desa Sukaharja, kecamatan Delta Pawan, Ketapang.

Setelah diperiksa dia mengakui memakai ganja sehingga sakau dari Pontianak, jelasnya.

Te r s a n g k a m e n g a k u i d i s u r u h m e m b a w a ganja dari Pontianak ke Ketapang. Namun, di jalan tersangka berada dalam kondisi sakau sehingg a masuk ke rumah warg a.

Ka t a ny a d i s u r u h b a w a ( g a n j a ) m a u d i antar ke Ketapang. Karena dia sakau jadi mampir ke rumah warga, jelas Kapolsek.

Marhiba menjelaskan saat tersangka diamankan di rumah warg a anggota kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi. Karena, tersangka mengaku membuang ganja yang dibawanya dari Pontianak.

Setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan bungkusan plastik warna hitam berisikan enam paket yang di dug a narkot ika jenis g anja, jelasnya.

Ganja itu memang diletakkan di sebelah warung kopi. Ia juga memarkirkan sepeda motornya bermerk Yamaha Mio warna hitam bernomor polisi (Nopol) KB 3417 SW. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polsek Toba untuk penyelidikan lebih lanjut, jelasnya. (KiA)

SANGGAU. Pemerintah pusat melaui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota BBM tahun 2014 untuk kabupaten Sanggau.

Khusus premium, terjadi penurunan, sementara solar naik.

Kita sudah menerima surat dari BPH Migas nomor 865/DBM/BPH Migas/2014, tentang perubahan kuota BBM untuk kabupaten/kota, kata Jani, Kasi Pengawas Migas Dinas ESDM Sanggau, di ruang kerjanya, Selasa (11/11).

Surat itu menetapkan jumlah kuota BBM untuk jenis premium dan solar. Khusus premium, kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk 2014 sebanyak 55,675 kilo liter (KL) pertahun. Jumlah ini menurun dari sebelumnya yang berjumlah 58,961 kilo liter (KL) pertahuan.

Sementara untuk solar 37, 355, kilo liter (KL) pertahun.

Meningkat dari sebelumnya, yang berjumlah 30,253 kilo liter (KL) pertahun. Kuota itu dihitung per Agustus, ujarnya.

Meski penetapan kuota dilakukan secara reguler, pertahun, namun ia mengaku tak tahu apa yang menjadi dasar penetapan nominal kuota tersebut. Ia hanya menjelaskan, ESDM sebelumnya pernah mengajukan kuota tersebut. Berapa jumlahnya? Lagi-lagi ia ngaku tak tahu. Saya ini baru tiga bulan jadi Kasi, saya kurang tahu. Sedangkan Kabidnya sudah pensiun, kata dia.

Pun demikian ketika ditanya soal mekanisme penetapan kuota. Apakah melalui usulan atau ujukujuk ditetapkan pemerintah pusat. Itu juga saya tidak tahu, tuturnya.

Untungnya, ia tak menjawab tak tahu ketika ditanya soal kecukupan kuota BBM kabupaten Sanggau.

Untuk pertanyaan ini, tegastegas ia jawab, kuota yang ada mencukupi. Ia sempat menununjukkan laporan dari SPBU terkait realisasi penggunaan BBM. Sampai Agustus, untuk premium sebanyak 36.024.496 liter.

Artinya, realisasinya baru 61,56 persen. Untuk solar, 19.497.600 liter, terangnya.

Sayangnya, jawaban tak tahu kembali terlontar ketika ditanya langkah-langkah yang bakal diambil ketika pemerintah pusat resmi menaikkan harga BBM. Belum ada rencana langkah-langkah yang akan diambil, ujarnya.

Ini berbanding terbalik dengan Polres Sanggau yang mengaku telah menyiapkan

langkah-langkah antisipasi terhadap potensi penimbunan jelang kenaikan harga B B M . Ka b a g O p s Po l r e s Sanggau, Kompol M Roni Mustafa menegaskan sudah ada instruksi Kapolri yang diteruskan ke Polda hingga ke Polres sampai PolsekPolsek. Ada langkah-langkah kita untuk melakukan ant isipasi dari t indakan spekulan atau penimbun, terangnya.

N a m u n , p i h a k ny a t e n tu terlebih dahulu terus melakukan tindakan prefentif dengan menyosialisasikan perihal agar tidak terjadi penyimpangan. Begitupun, agar masyarakat tidak kaget jika memang nantinya BBM dinaikkan. Tentu kita mengg andeng pengelola SPBU dan Pemda setempat, supaya betul-betul BBM dinaikkan masyarakat tidak kaget, jelasnya.

Untuk antisipasi penyimpangan pihaknya juga telah membentuk tim khusus ( Timsus). Timsus ini melibatkan anggota hingga ke Polsek-Polsek.

Te n t u k i t a j u g a a k a n melakukan patroli pada SPBU dan memberikan pelayanan penjagaan yang ada di Sanggau dengan melibatkan Polsek untuk melakukan pengamanan.

Polres juga sudah bentuk tim khusus untuk menindak tegas spekulan yang mencari keuntungan indivudu atau kelompok, tegasnya.

Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan terkait target operasi ini. Timsus ini nantinya menyasar para spekulan yang menimbun BBM bersubsidi. Karena ini tentu sangat jelas merugikan masyarakat luas sehingga kita sudah tentukan target operasi itu, pungkasnya.(KiA)

Terapi Alternatif untuk Pecandu Narkoba S ANGGAU . Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sangg au terus berupaya melakukan pencegahan dan penyembuhan dari penyalahgunaan narkotika.

Satu diantara upaya penyembuhan bag i korban pencandu, BNNK melakukan pengobatan atau terapi alternatif.

Kepala BNNK Sangg au, Kompol Nurw ignyo menjelaskan selama 2014 ini ada enam orang pencandu akan dilakukan terapi altenatif. Keenam pencandu itu diakuinya ada yang sebagai volunteer atau atas kesadaran datang ke BNNK untuk direhabilitasi namun ada juga yang terjaring dari

razia penyakit masyarakat (Pekat).

Makanya mulai hari ini kita lakukan terapi, ada enam orang yang ikut dalam kegiatan pengobatan alternatif untuk pengguna atau pencandu, jelasnya belum lama ini.

Ia menjelaskan terapi alternatif ini memang satu diantara upaya terobosan yang dilakukan. Ini bertujuan untuk menghilangkan zat narkotika yang ada di dalam tubuh pencandu.

Kan ada pengobatan medis, ada juga pengobatan alternative. Ini kebetulan medianya air putih, tidak menggunakan narkoba.

Jadi ini untuk mengurangi

detok, zat yang ada ditubuhnya, supaya turun-turun bahkan sampai habis, selain air, ada juga yang menggunakan air kelapa muda itu juga bisa, jelasnya singkat.

Ia menjelaskan tempat rehabilitasi Lido, di Jawa Barat memang punya kapasitas yang terbatas. Dengan jumlah pencandu di seluruh Indonesia yang diperkirakan rata-rata 2,8 persen atau setara 4 juta orang maka, jumlah itu tidak bisa menampung dengan kapasitasnya 18 ribu orang.

Apalagi, ada pencandu yang berusia di bawah 17 tahun. Untuk itu, pihaknya melakukan terobosan den-

gan menggunakan terapi alternatif.

Selain itu, BNNK dijelaskan Nurwignyo juga terus berupaya secara simultan melakukan pencegahan dan pengobatan serta paska sembuhnya pencandu deng an membentuk dua tim yang tergabung dalam Tim Assesment Terpadu (TAT). Dua tim ini antara lain tim medis dan tim hukum yang akan dibentuk tahun ini juga.

Tim medis nantinya akan tergabung baik Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD. Nantinya, tim medis bisa berfungsi untuk mengetahui ketergantungan baik pencandu maupun tersang-

ka serta upaya pengobatan atau rehabilitasinya.

Kalau tim hukum ini ada Peng adilan Negeri (PN), Po l r e s , Ke j a k s a a n , Ru p bassan, Rutan, Sosnaker dan BNN sendiri. Mereka yang tersangkut hukum, ada tersangka, tim hukum yang menggali keterangan kemudian untuk merekomendasikan penanganan selanjutnya, jadi t im ini bisa memohon pada hakim dihukum satu tahu, dan direhabilitasi, itu dasar hukumnya ada, ini UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ada doble track system, Kalau UU ini wajib direhabilitasi, jelasnya.

(KiA)

Landak Edo’

Rakyat Kalbar Rabu, 12 November 2014

14

Pemilik Lahan dan Perusahaan Buat Kesepakatan NGABANG. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Landak menggelar pertemuan antara perwakilan pemilik lahan dusun Bagan desa Rasan kecamatan Ngabang dengan PT. Pratama Prosentindo (PT. PP) perkebunan sawit, Selasa (11/11), di kantor perkebunan Landak.

Kami hanya memfasilitasi saja tentang penyelesaian kepastian plotting lahan seluas kurang lebih 29,46 hetare terkait tuntutan petani penyerah lahan dusun Bagan Rasan dengan isi kesepakatan yang mereka buat, ujar Alpius,

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Landak.

Alpius menjelaskan, ada beberapa kesepakan yang mereka buat diantaranya, petani peyerah lahan dusun Bagan Rasan memohon perusahaan untuk melakukan plotting lahan plasma.

Managemen PT. Pratama Prosentindo telah mencanangkan lahan plasma petani penyerah lahan dusun Bagan Rasan di PI ( PI3).

Managemen akan melakukan plotting lahan jika seluruh persyaratan terkait calon peserta lahan dusun

Bagan Rasan telah selesai.

Selain itu, dalam rangka mempersiapkan plotting dusun Bagan Rasan akan melaksanakan sosialisasi terkait rencana plotting lahan dengan melibatkan masyarakat, katanya.

Dan panen yang dilakukan di blok 420 yang telah di panen, akan di kirim menggunakan SPB perusahaan ke pabrik perusahaan berdasrkan hasil pertemuan bersama di dinas perkebunan Landak.

Untuk oprasional kegiatan di blok 420 akan di koordinasikan kepada pimpinan Pertemuan antara petani dan pihak perusahaan sawit, PT. Pratama Prosentindo (PT. PP). ANTONIUS

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BERSERTA STAF DAN JAJARANNYA

Drs. H. AM Djapari (Dalam Usia 72 Tahun) Mantan Sekda Pemprov Kalbar (1999-2002) Anggota DPRD Provinsi Kalbar (2009-2014) Meninggal pada hari senin, 10 November 2014, di RS Mitra Medika Pontianak dan telah dimakamkan Selasa, 11 November 2014, di Pemakaman Raja Sintang Tertanda, Bupati Landak

Herculanus Heriadi Ludis

mengatakan, dengan adanya pertemuan ini pihaknya sudah mendukung perusahaan sesuai keinginan masyarakat banyak. Sebelumnya harus ada kesepakatan dari perusahaan dan masyarakat. Ia berharap, supaya lebih baik

lagi jangan mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat.

Kita ingin semua kegiatan ini dapat berjalan lancar dan baik sesuai keingin masyarakat dan perusahaan, harap Lisinius.

Dalam pertemuan terse-

but dihadiri dari pihak PT. Pratama Prosentindo, Deddy Hadiyana, Suryo Wijaya, Marselius, Gregorius Uus, Adi, perwakilan petani penyerah lahan dusun bagan Rasan, Usianto dan Lisinius.(ius)

Kenaikan UMK Disesuaikan Kenaikan BBM

Mengucapkan Turut Berduka cita yang sedalam dalamnya atas wafatnya

Adrianus Asia Sidot

unit. Dan pengajuan proses CP/CL melalui koperasi Plasma Guam Mitra Jaya dengan bapak angkat PT. PI sesuai dengan ijin lokasi lahan tersebut, katanya.

Tokoh masyarakat dusun Bagan Rasan, Lisianus

Wakil Bupati Landak

Sekda Landak

Maria Bernadetha SH Ketua TP PKK Landak

NGABANG. Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 kabupaten Landak segera dibahas dan ditetapkan. Dijadwalkan, pembahasan dan penetapan UMK Landak tersebut akan digelar Kamis besok.

Menurut Kabid Tenaga Kerja (Naker) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Landak, Yudhi Kuswara mengatakan, rapat pembahasan dan penentuan UMK Landak tahun 2015 akan dihadiri unsur Pemkab Landak, pihak perusahaan dan pihak pekerja.

Nantinya hasil rapat dewan pengupahan untuk menentukan UMK Landak tahun 2015 ini akan diusulkan ke Gubernur Kalbar melalui Disnaker untuk di SK kan, ujar Yudhi, kemarin di kantornya.

Dijelaskannya, kenaikan

UMK Landak tahun 2015 ini akan dihitung inflasinya dan ditambah dengan Permenakertrans RI. Dalam Permen itu, kenaikan UMK minimal sekitar 5 persen. Kenaikan inipun disesuaikan lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL inipun sebagai acuan dalam penetapan UMK, jelasnya.

Untuk di Kalbar, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 sudah ditetapkan sebesar Rp.1.560.000.

Sedangkan UMK Landak tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp. 1.450.000.

Terpisah, Ketua DPC FSB Kamiparho Landak, Yusuf mengharapkan, kenaikan UMK Landak ini bisa disesuaikan dengan rencana pemerintah yang akan menaikan harga BBM. Selama ini para buruh selalu merasakan upah be-

Yusuf. ANTONIUS

lum naik, tapi harga BBM sudah naik duluan. Keluhan ini sering kami dengar, akunya.

Dikatakan Yusuf, kenaikan UMK Landak tahun 2015 minimal 5 persen diatas UMP Kalbar tahun 2015 yang sudah ditetapkan. Saya juga meminta kepada Pemkab Landak

supaya bisa menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), pintanya.

Sebab lanjut Yusuf, UMKS ini akan membantu para buruh dalam menghadapi kenaikan harga BBM. UMSK ini minimal diatas 5 persen atau diatas UMK. UMSK inipun berlaku pada perusahaan kebun kelapa sawit, perusahaan pertambangan dan perusahaan perkayuan. Kalau UMSK ini bisa diterapkan, maka kaum buruh akan terbantu dengan kenaikan harga BBM, ucapnya optmis.

Yusuf mengakui, sampai saat ini memang ada beberapa perusahaan yang tidak menerapkan UMK Landak tahun 2014. Tapi untuk tahun 2015 ini, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan yang tidak mengikuti UMK 2015, tegasnya.(ius)

Bumi Lawang Kuari Jelang Berakhirnya Tahun Anggaran

Balai Betomu

Dinas dan Kontraktor Kembali Diminta Kerja Ekstra Keras Ilustrasi/IST

Warga : Bingung Semen Langka Pengecer : Mungkin Belum Datang SEI AYAK. Semen langka didapat belakangan ini di Sungai Ayak, Kota Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Tak heran, harga komoditas konstruksi itu melonjak.

Hasil penelusuran Rakyat Kalbar di Pasar Sungai Ayak, untuk jenis Semen Gresik 40 Kilogram tembus Rp70 ribu per sak dan ukuran 50 KG mencapai Rp85 ribu per sak. Sementara, untuk jenis semen tiga roda dijual dengan harga Rp80 ribu per sak.

Kondisi semen langka ini, kuat dugaan, terjadi karena banyaknya pekerjaan proyek pemerintah yang menggunakan bahan semen. Ya, mingguminggu ini agak langka semen. Biasanya tidak sulit dicari, dan ini agak membingungkan. Mungkin karena proyek akhir tahun, banyak yang menggunakan bahan semen sebagai material pekerjaan, ungkap Lambertus, warga Belitang Hilir, Selasa (11/11).

Sementara, salah seorang pengecer semen, Steven, menyatakan sebaliknya. Semen tak sulit didapat, hanya saja jumlah sak dengan skala besar sulit diangkut menggunakan ekspedisi.

Mungkin belum datang. Biasanya, semen dari agen-agen rutin datang, namun kita tahu belakangan sempat tidak turun hujan dan jalur Sungai Kapuas sulit dilalui kapal-kapal penarik ponton yang membawa semen. Kalau dibawa menggunakan truk tentulah kapasitas kecil, jadi datang dan habis itu sudah pasti. Makanya terkesan langka, paparnya.

Warga Sungai Ayak lainnya, Iqbal, mengaku kesulitan mendapatkan material semen untuk bahan pembangunan rumah pribadinya. Ia khawatir semen langka sampai Desember nanti.

Iya, memang sekarang susah dapat semen.

Takut sampai bulan 12 kondisi begini parah juga, tandasnya, seraya berharap kelangkaan semen tidak berlangsung lama. (bdu)

SEKADAU. Tahun Anggaran 2014 hanya menyisakan waktu kurang dari dua bulan.

Namun, sejumlah pekerjaan fisik belum mencapai progress yang diharapkan. Menyikapi hal ini, anggota DPRD Sekadau, Teguh Arief Hardianto meminta pemerintah dan kontraktor bekerja keras.

Mencermati akhir tahun anggaran dan masuknya musim penghujan, para pengguna barang atau dinas dan penyedia barang atau kontraktor, kita harapkan untuk

Teguh Arief Hardianto. ABDU SYUKRI

bekerja ekstra keras. Tentunya, tanpa mengabaikan mutu dan volume pekerjaan yang sedang dilakukan, kata Teguh kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Selasa (11/11).

Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, Teguh mengaku prihatin dengan adanya beberapa pekerjaan fisik yang jauh dari target penyelesaian, khususnya pembangunan sejumlah gedung milik pemerintah.

Padahal, proyek itu sangat

kompleks, sehingga perlu perhatian khusus dari dinas terkait.

Akibat tidak tercapainya target pekerjaan, tentunya akan merugikan Pemda secara khusus, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau pada umumnya. Pasalnya, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tidak akan berjalan optimal, yakin dia.

Berbeda dengan pekerjaan yang lokasinya tergantung cuaca, menurut Politisi Nasdem ini, proyek gedung tak

tergantung cuaca. Apalagi, pembangunan gedung sering berada di pusat kota. Artinya, akses menuju proyek tersebut tidak sulit, seperti beberapa gedung di komplek perkantoran Bupati Sekadau.

Pekerjaan gedung-gedung itu, diyakininya, tidak akan menemui halangan untuk mobilisasi bahan dan alat kerja, walaupun musim hujan. Jadi tidak ada alasan pekerjaan tersebut terlambat apalagi tidak selesai, tukas Teguh. (bdu)

Dari Rakor Pembinaan Pegawai Kecamatan

Rupinus Minta Camat Lebih Sering Turun ke Lapangan SEKADAU. Pada penghujung tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sekadau mengadakan Rapat Koordinasi Penyelengaraan Administrasi Kecamatan dan Pembinaan Terhadap Camat sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH MSi, di Pontianak, kemarin.

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa camat merupakan kordinator penyelenggara pemerintah di kecamatan, Rupinus meminta camat untuk aktif dalam berkoordinasi dengan Muspika dan unsurunsur teknis terkait. Unit pelaksana teknis tersebut terdiri dari Pukesmas, cabang dinas, BPP, mantri tani, serta

sejumlah unsur vertikal seperti Kapolsek dan Danramil, yang ada di kecamatan.

Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan, diharapkan agar SKPD yang menangani pengelolaan keuangan dapat melakukan kajian terhadap program-program kegiatan yang memungkinkan dilimpahkannya urusan ke kecamatan, terang Wabup, Senin (11/11).

Rupinus mengharapkan para Camat lebih sering turun ke lapangan untuk memantau secara langsung kondisi kehidupan masyarakat agar dapat mengetahui kebutuhan warganya. Hal ini akan mempermudah koordinasi dengan instansi terkait.

Sementara, Ketua penyelengara kegiatan, Drs. Adrianto Gondo Kesumo mengatakan, Rakor ini bertujuan menam-

bah pengetahuan camat dan staf akan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing, serta menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan PATEN, mengupgrade pengetahuan akan tugas sesuai dgn PP 19 Tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan bupati serta membuka wawasan berpikir dalam menyonsong paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Rakor ini dihadiri camat se Sekadau, Ketua TP PKK Kecamatan se Sekadau, para Sekcam, seluruh kepala Seksi dan Kasubag, Kepala Pukesmas, para kepala dinas cabang Kecamatan, mantri tani, masing-masing Kasubag yang menangani Program dan kegiatan di Dinkes, BPKAD, Diknas dan Distantanak. (bdu/r)

Pembukaan Rakoor Kecamatan se-Kabupaten Sekadau. HUMAS PEMKAB SEKADAU

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Rabu, 12 November 2014

15

Gebrakan Kabinet Hanya Pencitraan SAMBAS. Sejak Kabinet Kerja dilantik, masing-masing menteri bagai berlomba-lomba membuat gebrakan dan blusukan ke berbagai daerah. Mereka ingin membuktikan kinerjanya pada rakyat berdasarkan pengalaman masing-masing. Sayangnya, semua gebrakan belum dituangkan dalam aturan tertulis.

Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sambas, Drs H Dailami MSi kepada wartawan, Selasa (11/11) menyambut baik berbagai gebrakan dan kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), mulai dari menghentikan sementara izin kapal berbobot di atas 30 GT sampai pembebasan pungutan retribusi bagi nelayan kecil. Tujuannya, supaya kaum nelayan hidupnya makmur.

Menurut Dailami, gebrakan dan gagasan ini sangat baik. Namun akan lebih baik lagi jika segera dituangkan dalam bentuk kebijakan strategis, konkret, tertulis dan terukur yang didukung data, fakta dan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai landasan pijak bagi daerah.

Kalau sekarang baru diobral melalui media massa, sehingga bisa membingungkan masyarakat. Artinya, perlu dituangkan dalam aturan tertulis, ujar Dailami.

Antrean kapal nelayan di Muara Sungai Kecamatan Paloh. Diperkirakan antrean akan semakin panjang jika harga BBM benar-benar dinaikkan pemerintah.

(Inset) Drs H Dailami MSi.

Dailami menegaskan, kebijakan Menteri KP mengenai perizinan bagi kapal besar atau yang berbobot di atas 30 GT langsung melalui Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan yang berbobot di bawah 30 GT diserahkan kepada pemerintah daerah, demikian juga dengan pungutan peri-

Tumpahan Salok

Pemkab Sambas Bentuk TPID SAMBAS. Mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemkab Sambas membentuk Tim Pengendali Inasi Daerah (TPID). Kepala Bidang Perekonomian (Kabag Ekon) Setda Sambas, Suhendri memastikan dampak paling urgen dari isu kenaikan BBM adalah terjadinya inasi.

Boleh dikatakan BBM menyebabkan banyak dampak, dari kenaikan biaya produksi sampai distribusi. Semua itu tidak bisa dihindari, kata Yuhendri kepada wartawan, Senin (11/11).

Saat ini kenaikan harga BBM, hanya tinggal menunggu kapan dinaikkan. Guna mengantisipasi dampaknya, Pemkab Sambas akan mengambil langkah kebi-

SAMBAS

jakan didasarkan sesuai koridor kewenangan, yaitu pemerintah pusat. Sedangkan Pemkab Sambas tentu akan mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Kita apresiasi langkah pemerintah pusat menyesuaikan dengan program Pemkab Sambas, ujarnya.

Yuhendri mengungkapkan, Pemkab Sambas tentu harus sejalan dengan program pemerintah pusat, terutama dalam pengalihan dana subsidi, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Harapan kita, tiga kartu tersebut dapat direalisasikan, untuk meminimalisir penduduk ekonomi lemah, jelasnya. (edo)

kanan dan retribusi ikan. Semua itu merupakan amanat undang-undang (UU), baik UU Perikanan maupun UU Otonomi Daerah yang turunannya diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, kita wajib melaksanakan dan tidak perlu daerah diintervensi lagi dalam melaksanakannya, ungkapnya.

Sebaliknya, jika ternyata ada kebijakan yang sudah tidak cocok, maka bisa direvisi dan diubah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian juga dengan rencana pembebasan retribusi pada nelayan kecil, karena selama ini pemerintah daerah dituding memberatkan nelayan kecil. Makanya, kebijakan tersebut sangat baik. Walaupun kita semua yakin, kemiskinan kaum nelayan selama ini bukan dikarenakan mereka membayar atau dipungut retribusi, terangnya.

Agar kebijakan yang diambil sesuai harapan bersama, sebaiknya kebijakan yang telah berjalan tetap harus dievaluasi, apakah untuk satu kapal berbobot di bawah atau di atas 10 GT terhadap komponen biaya yang dikeluarkan pemilik kapal, mana yang lebih besar biayanya antara yang dipungut instansi daerah atau instansi pusat, sehingga dasar aturannya menjadi jelas. Jika pemerintah benar-benar akan membuat kehidupan kaum nelayan kecil menjadi lebih baik, seperti

upaya mempermudah nelayan kecil menekuni usahanya, maka ciptakan dan motivasilah nelayan untuk berusaha dengan rasa aman, sediakan dengan cukup kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), penuhi kuota BBM pada SPDN dan SPBN yang telah dibangun pemerintah dan swasta untuk kebutuhan nelayan, bebernya.

Selain itu, Dailami menyarankan agar diciptakan kondisi harga yang wajar saat nelayan menjual ikannya, cantolkan jaringan listrik di rumah nelayan yang masih gelap, sertiďŹ kasi lahan rumah tempat tinggal nelayan, dan santuni nelayan yang mengalami musibah di laut. Sementara bagi buruh nelayan atau ABK, KKP harus mampu mengupayakan standar jaminan gaji atau upah bagi mereka secara tertulis di tempat mereka bekerja. Karena kebanyakan nelayan tetap bekerja dan terus bekerja, tanpa mampu bangkit menjadi lebih sejahtera. Diharapkan kebijakan yang dilakukan KKP bisa dibuat dengan aturan tertulis. Artinya, tidak berupa kebijakan melalui media massa saja, karena masyarakat mengharapkan ketegasan yang diperjuangkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sebab kebijakan ini sangat baik bagi nelayan, jika dilandasi aturan tertulis atau memiliki landasan hukum, tegasnya. (edo)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BESERTA JAJARAN Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya

Drs H.A.M Djapari ( Mantan Sekda Pemprov Kalbar ) Meninggal pada hari Senin, 10 November 2014, 2014, Pukul 17.30 di RS Mitra Medika Pontianak

(Dalam Usia 72 Tahun) Jenazah Almarhum di semayamkan di Rumah Duka Jalan Sulawesi, Pontianak dan telah dimakamkan Selasa, 11 November 2014,di Pemakaman Raja Sintang Tertanda,

dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH Bupati Sambas

DR Pabali Musa MAG Drs H Jamiat Akadol MSi MH

Wakil Bupati Sambas

Sekda Sambas

Sambungan Motor Anggota ............................................................................................dari halaman 9 Nasib Pimpinan .....................................................................dari halaman 9 Pengakuan kedua pelaku, berulangkali kendaraan yang dicurinya tersebut dijual kepada seseorang berinisial ST. Sementara kasus ini masih dalam pengembangan kepolisian.

Maraknya Curanmor di wilayah hukum Polresta Pontianak tidak membuat kedua pelaku gentar kembali melakukan kejahatan serupa. Mat Jilud dan Mujiono berdalih untuk kebutuhan sehari-hari dan karena adanya kesempatan menjalankan aksinya.

Terakhir saya berurusan dengan polisi tahun 2011 dalam kasus jambret di Jalan Parit Pangeran,

Siantan Hulu. Saya juga pengambil (curi) motor, kemudian terakhir mencuri sepeda motor di Gang Bima Sakti, Jalan 28 Oktober, ungkap Mad Jilud, Selasa (11/11).

Sebelumnya Mad Jilud dilaporkan salah serang anggota DPRD Kota Pontianak ke Polsekta Pontianak Utara. Mad Jilud mencuri sepeda motor anggota DPRD dan diringkus polisi, kemarin.

Mad Jilud ternyata tidak sendirian, dia beraksi bersama Mujiono yang ditangkap tak lama setelah dia ditangkap. Iya, kami berdua melakukannya, hasilnya kami jual dengan seseorang, jelasnya.

Kapolsekta Pontianak Utara, Kompol Wisnubroto mengatakan, akhir 2014 ini pihaknya sering mendapatkan laporan kehilangan sepeda motor. Sebagian besar karena kesalahan pemilik kendaraan, karena menyimpan motor dengan kunci yang masih melekat di badan motor. Terkait ST yang diduga sebagai penadah motor curian yang dilakukan kedua tersangka, polisi masih menyelidikinya. Masih kita kembangkan kasus ini, sejauh mana keterlibatan ST yang dikatakan kedua tersangka, menampung hasil curian itu, tegas Wisnu. (agn)

Karyawan Toko .............................................................................................dari halaman 9 Warga Jalan Sungai Raya Dalam, Kubu Raya itu telah diamankan di Mapolsekta Kota. Karena masih di bawah umur, JL dititipkan di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) Kota Pontianak.

Ditemui wartawan Rakyat Kalbar, JL mengaku terpaksa menjambret karena tidak punya uang. Sehabis pulang kerja, saya pusing tidak ada uang mau beli makan. Sebelum pulang ke rumah, saya menyempatkan diri mutar-mutar di jalan Kota Pontianak. Hingga akhirnya saya berada di Gang Merak II dan menjambret wanita pengendara motor, kata JL. Usai menjambret, korban jatuh.

JL bergegas memacu motornya dengan kencang. Namun JL dikejar warga, dia masuk ke gang buntu.

Setelah dapat tasnya. Saya lurus terus hingga menuju Jalan Kutilang.

Di jalan itu saya masuk sebuah gang.

Rupanya jalan itu buntu dan saya matikan motor. Dan di belakang sudah ramai orang mengejar sambil teriak jambret-jambret, ujar JL. Diceritakan JL, sebelum dipukuli massa, ia sempat ditanya beberapa warga. Saya sempat di tanya warga, kenapa mencuri? Lantas saya jawab teriak. Saya tidak ada uang. Saya lagi susah . Tapi saya tetap dipukuli.

Saya ditampar, disepak, diseret dan diterjang. Dan saya teriak minta ampun. Ampun ampun sambil nangis menahan sakit, ceritanya.

Diungkapkan JL, puluhan orang berdatangan dari beberapa gang di Jalan Kutilang. Setelah dipukul, ia diseret dan dibawa pakai motor ke rumah salah seorang warga.

Untungnya di situ saya dilindungi oleh ibu-ibu sama Pak Ustadz. Dan mereka menghubungi polisi. Kemudian polisi datang, saya pun langsung dibawa ke Pos Polisi di Jalan Alianyang, ucapnya.

JL mengaku baru pertama kali menjambret. Itupun karena terpaksa. Bukan diniatkan. Saya baru pertama kali. Saya terpaksa melakukan ini. Saya benar-benar tidak tahu mencuri dan tidak mengerti menjambret. Makanya saya berhasil ditangkap warga, kata pemuda yang sudah berhenti sekolah di kelas 2 SMA itu.

JL mengaku kerja di Database Computer, di Jalan Hijas sebagai marketing kantor. Saya sudah tiga bulan kerja di Database Komputer.

Nanti mungkin saya mau berhenti, ngomong sama bos dulu, kata dia.

Dikatakan JL, ia sangat menyesal melakukan perbuatan itu. Ia meminta maaf kepada korban atas apa yang dilakukannya. Untuk korban, saya mohon maaf sekali.

Saya melakukan itu terpaksa. Saya sebenarnya tidak ada niat. Ini hanya karena keadaan ekonomi, jadi saya terpaksa. Ketika menjambret, saya ada perasaan antara mau dan tidak, tutur JL. JL juga menyampaikan maaf kepada kedua orangtuanya. Untuk orangtua saya, saya mohon maaf dan menyesal. Saya sudah menyusahkan kalian. Sudahlah susah ekonomi, saya malah menambah beban orangtua lagi, papar JL. Dikatakan JL, satu bulan bekerja di Database hanya dibayar gaji pokok Rp750 ribu dan uang makan

Rp450 ribu. Dompet saya kosong.

Makanya saya jambret, katanya.

Dikonfirmasi General Manajer (GM) Database Computer, Hendra membenarkan jika JL adalah karyawan di kantornya. Sampai hari Minggu (9/11) dia memang benar karyawan kita. Tapi dari hari Senin hingga hari ini dia tidak masuk, kita berencana memecat dia, ucap Hendra.

Dikatakan Hendra, JL baru satu bulan lebih bekerja di kantornya.

Pertama kali masuk, ia yang menginterview JL. Saya lihat dari luar sepertinya anaknya baik. Tapi ternyata satu minggu belakangan ini dia kerja tidak beres. Dalam minggu-minggu terakhir ini kita melihat kayaknya ada perubahan sifat dari dia, namun belum ada bukti yang kuat. Sampai saya tahu hari minggu kemarin dia bermasalah sama konsumen, makanya hari ini saya memecat dia, ungkap Hendra.

Hendra terkejut mendengar JL diringkus polisi karena menjambret.

Kita tidak menyangka JL bisa berperilaku seperti itu, kesalnya.

Kapolsek Kota, Kompol Amad Mukhtar membenarkan telah terjadi penangkapan jambret. Sementara ini kita proses pelaku. Karena pelaku di bawah umur, kita titipkan dulu di PLAT, ujar Kompol Amad.

JL dapat dikenakan pasal 365, hukuman 5 tahun penjara. Karena pelaku di bawah umur, maka kita rundingkan dulu. Kita berkoordinasi dengan Papas. Kita panggil semua pihak termasuk korban, jelasnya. (dsk)

Sayangnya, Polda Kalbar baru akan memeriksa RHF, setelah meminta keterangan saksi ahli dari BPH Migas.

Kita pastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap RHF alias A terkait dugaan sebagai penampung BBM subsidi dari SPBU Nipah Kuning. Kasus penyimpangan BBM bersubsidi ini dilakukan oknum petugas SPBU, spekulan dan penimbun, ungkap Kabid Humas Polda kalbar, AKBP Nowo Winarti, Selasa (11/11).

Menurut AKBP Nowo, hingga saat ini polisi masih menetapkan delapan tersangka.

Mereka terdiri dari oknum pengawas dan operator SPBU Nipah Kuning, kemudian spekulan dan penimbun. Belum ada tersangka lain yang kami tetapkan, masih delapan orang yang dilakukan penangkapan kemarin, jelas AKBP Nowo.

Ketika BPH Migas mengatakan aktivitas pimpinan

CV RL yang membeli solar bersubsidi dari spekulan maupun penimbun didapat dari SPBU Nipah Kuning itu salah, maka pimpinan CV RL langsung diperiksa. Tergantung dari saksi ahli nanti seperti apa. Yang jelas jika saksi ahli mengatakan apa yang dilakukan CV RL telah melakukan penyimpangan, maka kami akan periksa pimpinan CV RL. Yang sudah pasti, BBM subsidi itu dijual oleh spekulan dan penimbun ke CV RL, jelas Nowo.

Mengenai pemanggilan yang dilakukan Polda Kalbar sebelumnya terhadap pimpinan CV RL, mantan Kapolres Melawi ini menegaskan, pimpinan CV RL sudah menjalani pemeriksaan. Namun tidak ditetapkan sebagai tersangka, melainkan diambil keterangan saja terlebih dahulu.

Keterangan pimpinan CV RL sudah kita ambil, namun bukan sebagai tersangka, ungkap

AKBP Nowo.

Pimpinan CV RL harus siapsiap, jika memang kembali dipanggil polisi, setelah meminta keterangan saksi ahli dari BPH Migas. Kita akan periksa kembali, jika BPH Migas menyatakan ada pelanggaran UU Migas yang dilakukan oleh pimpinan CV RL itu, katanya lagi.

Kasus legspesialis seperti ini (penyimpangan BBM), dikatakan Nowo, seseorang melakukan pelanggaran atau tidak, harus ada saksi ahlinya.

Dalam kasus SPBU Nipah Kuning ini, tentunya ini dari BPH Migas atau PT Pertamina.

Mereka (BPH Migas dan Pertamina) yang paham akan hal ini. Dan mereka yang menjadi saksi ahli kita, sebagai penguat dugaan yang diantarkan kepolisian kepada kejaksaan nanti, dalam proses hukum lebih lanjut, ungkap Nowo. (zrn)

Polisi Masih ..................................................................................dari halaman 9 RSUD Soedarso dan Rumah Sakit Antonius. Tapi ada juga yang sudah dibawa pulang, terutama korban yang lukanya tidak terlalu parah, ungkap Ipda Harsoyo, Kasubbag Humas Polresta Pontianak, Senin (11/11) siang.

Polisi sudah mengamankan barang bukti dua unit bus maut itu. Keduanya diamankan di Mapolresta Pontianak.

Dijelaskan Harsoyo, tidak ada bayi yang menjadi korban kecelakaan maut di Desa Lingga, Jalan Trans Kalimantan tersebut. Mungkin penumpang itu berpikiran membawa bayi.

Namun korban tidak ada membawanya, katanya.

Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, agar para pengemudi lebih waspada dan berhatihati mengendarai kendaraan.

Periksa kelayakan kendaraan sebelum berangkat. Jangan kebut-kebutan, jika sedang membawa penumpang. Untuk operator bus, agar setiap penumpang dilindungi dengan asuransi, serta mengecek

secara berkala kesehatan para pengemudinya, tegas Harsoyo.

Direktur Lalulintas Polda Kalbar, Kombes Pol Suriyadi menjelaskan, hasil penyelidikan pihaknya, ada dua versi penyebab kecelakaan maut tersebut. Korban meninggal dua orang, 14 luka berat termasuk sopir dan kernet. Ada dua versi dalam kejadian ini.

Ada yang mengatakan bus Alegra menghindari warga hingga banting stir dan menghantam body kanan bus Valenty. Namun kita tanya sopir bus Valenty, dia mengatakan situasi kosong, secara tiba-tiba bus Alegra menghantamnya.

Sopir bus Alegra mengantuk, karena menempuh perjalanan dari Sanggau ke Kota Pontianak, ungkap Suriyadi seraya mengatakan jajaran Dit Lantas Polda Kalbar masih melakukan pengembangan kasus.

Suriyadi berharap ada perhatian khusus dari instansi terkait agar memasang ramburambu lalu lintas. Mengingat Jalan Trans Kalimantan sudah

sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan sangat banyak korban meninggal. Untuk antisipasinya kita melakukan patroli jarak jauh. Kita menyarankan Dinas Perhubungan memberikan lampu penerangan dan rambu-rambu berkaitan lalu lintas, pintanya.

Dir Lantas Polda Kalbar yang baru menjabat sekitar tujuh bulan ini mengatakan, masyarakat sekitar dapat memberikan pertolongan kepada korban tanpa harus merusak Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kalaupun harus merusak TKP, asalkan memberikan tanda terlebih dahulu. Kalau saat terjadi kecelakaan, bisa membantu korban terlebih dahulu dengan memberikan tanda-tanda di TKP. Kemudian jangan takut untuk menjadi saksi.

Karena kesaksian dari masyarakat akan memperjelas peristiwa yang terjadi, siapa tersangka dan korban, agar tidak ada yang jadi korban dalam sebuah kejadian, jelasnya. (agn/sul)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Rabu, 12 November 2014

U A M K A T

BOROS CITRA SKOLASTIKA

Karir Citra Skolastika sebagai penyanyi kian melejit. Kini, jebolan Indonesian Idol itu mampu menghasilkan banyak uang dengan bakatnya. Bergelimang uang tak lantas membuat pemilik nama Skolastika Citra Kirana Wulan itu menjadi boros dan berhura-hura.

Bahkan, penghasilannya sebagai penghibur dikelola oleh mamanya. Kalau boros sih enggak ya soalnya semua uang yang pegang itu mama aku, jadi selalu terkendali

lah, kata Citra.

Kehidupan sosial dengan lingkungan publik ďŹ gur tak lantas membuatnya mengikuti tren dan menghabiskan uangnya untuk barang-barang branded.

Menurutnya, semua hal seperti itu tak terlalu penting. Buat aku sih yang penting punya mobil ya, dan aku nggak kepanasan, udah itu aja. Kalau yang lain-lain ya nggak gimana-gimana. Lagian beli barang mewah-mewah gitu sih nggak ada abisnya, aku pelantun hits Move On ini. (Jp)

DANIRA

Bukan Kelinci

Percobaan Danira mencoba kemampuannya di dunia tarik suara. Wajah perempuan yang kerap menghiasi layar kaca sebagai presenter itu melantunkan tembang berjudul Tak Bisa Denganmu . Kendati demikian, ia tidak mau menjadikan karir barunya ini sebatas pelarian atau sekadar kelinci percobaan.

Dia akan berusaha untuk terus menekuninya dengan serius. Bahkan, selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu aktivitas lainnya. Danira tetap terus mengembangkan bakatnya di dunia musik, salah satunya menulis lirik lagu.

Dia memilih lagu dengan irama pop yang dipadu dengan sentuhan Jazz. Lagu itu dinyanyikan Danira bersama teman-temannya. Mereka

diantaranya Berry Likumahuwa (bass), Dimas Pradipta (drums), Aldhan Prasatya (keys), Dimas Wibisana (electric gitar), dan Bayu Iman (saxophone). Gue nggak mau munaďŹ k. Orang kan pasti butuh duit. Tapi kalau mau dapat duit ya harus kerja, harus berkarya.

Dan pas gue mau nyanyi, banyak yang bantu, jelas Danira.

Karir barunya sebagai penyanyi memang bukanlah tiba-tiba. Sebelum menekuni dunia presenter. Perempuan kelahiran Jakarta, 5 November 1988 ini mengaku telah menekuni dunia tersebut karena waktunya tidak banyak. Dia lebih memilih untuk fokus pada dunia presenter.

Kemampuannya sebagai penyanyi pun hanya bisa digunakan saat karaoke bersama teman-temannya. Memang kalau dulu fokusnya presenter, karena sekarang ada kesempatan ya jalani dua-duanya, ujar dia. (idp)

THE ICONS

Dari Korea Jadi Western

Setelah 7 Icons resmi keluar dari label, dan berubah menjadi The Icons. Mereka pun sudah punya konsep. Jika sebelumnya Korea style berganti menjadi Western. Bahkan, dalam waktu dekat rencananya mereka akan syuting vidoe klip.

Kalau soal berantem, dari 3-4 tahun lalu juga sudah berantem. Namanya juga cewek. Cuma selalu bisa baikan lagi. Tapi sekarang bukan soal itu, kata PJ menepis anggapan bubarnya 7 Icon karena ribu diantara personilnya.

PJ merasa bertanggung jawab dengan keberadaan girl bandnya. Akhirnya PJ memberanikan diri dengan modal yang dimilikinya untuk membentuk manajemen sendiri yang dia namakan Princey Entertainment, dan mengusahakan berdirinya The Icons. Saya jungkir balik. Saya kumpulkan uang saya. Ratusan juta. Saya bujuk teman-teman saya yang tinggal 3 orang ini untuk tetap bernyanyi dengan nama The Icon. Karena itu nama kami. Kami yang punya sejak lama. Kami tidak mau kerja keras kami hilang hanya karena tak ada label, jelas PJ yang baru saja merayakan ulang tahun ke 25 itu.

PJ mengaku sangat sedih tak bisa terus bersama dengan para personel 7icons lainnya. Namun, dia sadar tak bisa mengakhiri roda kehidupan yang terus berputar. Tiga saudara kami sudah punya tujuan sendiri untuk masa depan mereka. Sebagai saudara, enggak mungkin kami menahan cita-cita mereka, kata Nathly diamini oleh tiga personel The Icons lainnya.

PJ yang sudah setahun keluar dari manajemen lama akhirnya rela menggunakan uangnya sendiri untuk membentuk manajemen. Saya sudah keluar dari manajemen 7 Icon sejak setahun yang lalu, tapi surat resminya sudah lama. Sudah aman terima job dari pihak ketiga. Sekarang kami sudah sah sendiri. Saya cinta banget dengan dunia entertainment. Saya tetep bisa menyanyi. Makanya saya buat manajemen punya sendiri, Princye Entertainment. Saya sebagai investor, eksekutif producer sekaligus personil The Icons, katanya.

Berapa jumlah uang yang digunakannya untuk mempertahankan The Icons? Lumayan banyak. Untungnya selama 4 tahun di 7 Icons, saya banyak menabung. Dulu show tiap hari, apalagi kami bikin sinetron sendiri (Go Go Girls di Trans TV). Sekarang, Alhamdulillah, saya menemukan pencipta lagu yang cocok. Sejak keluar dari manajemen sebelumnya, saya terjun di tempat musik yang seharusnya. Banyak label yang kita kenal dan mau bantu kita, katanya.

Apakah ketiga temannya juga patungan dana? Biar saya saja. Jadi harus ada satu pimpinan. Jadi gampang mengaturnya. Karena itu, saya buat Princey Entertainment, milik saya. Artisnya baru satu, The Icons, tegas PJ. PJ rela tabungannya hasil dari menyanyi solo, main ďŹ lm Cinta Cenat Cenut, main di berbagai sinetron dan FTV yang antara lain berjudul Playboy Lebay, Cinta 7 Susun, Putih Abu-abu dan lain-lain dipakai untuk mempertahankan The Icons. Saya harus berbuat sesuatu, dan saya rela, dan teman-teman lain juga membantu, tegasnya. (Jp)

MOMO GEISHA

PERTAMA KALI TERASA NGILU

Ada yang berbeda dari Momo. Frontman Geisha ini sedikit mengubah bentuk giginya yang terlihat tidak rata dan ginsul. Kini ia memakai kawat gigi alias behel. Baru pertama kali menggunakannya, Momo mengaku merasakan ngilu.

Sudah dua bulan. Iya, ngilu awal-awalnya. Ngerasa ada yang beda sih, mingkemnya juga lebih berasa. Sempet juga tuh, aku susah ngomongnya, ungkap Momo.

Mulanya, pemilik nama lengkap Narove Morina Sinaga ini sempat galau, mau pakai behel atau tidak. Setelah melewati beberapa pertimbangan akhirnya dia berani ke dokter. Lantas, apa pertimbangannya? Orang banyak bilang kenapa sih nggak dibetulin aja giginya. Duh, Mo sayang lho. Begini lah begitu lah. Aku jadi mikir kan tuh, orang-orang bilang gigi aku mesti banget diperbaiki, katanya. Ini gigi kan berantakan ya. Aku justru saat mengunyah agak susah, sebelumnya. Makanya, pas pakai behel pertama kali aku nggak ngalamin susah makan kayak kebanyakan orang. Karena itu kali ya, aku jadi mikirin investasi kesehatan ke depannya. Soal image mah, kan orang lain yang menilai. Akunya, sudah mulai nggak nyaman, jelas pelantun Lumpuhkan Ingatanku dan Kamu Jahat ini.

Diceritakan Momo, ia juga mengalami gangguan saat di atas panggung. Meski tak berlangsung lama, namun Momo yakin dengan cara pengobatan giginya itu. Tahu nggak, pronuncation aku huruf S itu agak berubah. Waduh, pas nyanyi kok suara aku begini ya, ha ha ha. Tapi ya tidak apa-apa itu, cuma sebentar. Setelah itu biasa aja. Makanan pun nggak ada yang pantang-pantang. Makan yang teksturnya keras juga hajar, katanya.

Lantas, sejauh mana rasa pedenya memakai behel? Bracket-nya kan transparan ya. Jadi nggak terlalu kelihatan banget sih bedanya. Nggak terlalu mencolok lah. Masih samar-samar, jadinya nggak terlalu beda, kan. Pede sih. Makin pede, saat tahu kalau nanti baiknya setelah perawatan ini. Buat kesehatan dan masa panjang gigi aku, tutup wanita kelahiran Pekanbaru 7 Juni 1986 ini. (RM)