13 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 13 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Cocok Tak Cocok Antarpribadi Sekwan dan Dewan Kalbar,

Urusan Pribadi Dibawa-bawa ke Kerjaan Berbuah Tekanan?

“

Kalau ada tekanan dan siapapun yang menekan birokrasi, lawan saja. Saya sering katakan ke PNS jangan takut ditekan. Besokbesok kalau ada yang menekan bisa bubar birokrasi ini Kepala BKD Kalbar, Kartius

Pontianak-RK. Kabar ketidakcocokan antara seorang Bambang Soerachmat, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kalbar—jamak disebut Sekwan—, dengan sejumlah anggota Dewan semakin santer saja. Beberapa wakil rakyat yang dihubungi menyatakan itu bukan urusan kelembagaan.

Meski masih jadi rahasia masalah apa di antara mereka, kalau hal tersebut memang benar, sangat disayangkan jika urusan pribadi dibawa-bawa ke pekerjaan. Pertanyaannya, apakah persoalan Bambang dengan sejumlah Dewan Kalbar itu berbuah tekanan sehingga Sang Sekwan mengundurkan diri?

Kemarin, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, M. Jimmy, kembali dihubungi.

Ia mengungkap bahwa ada permasalahan pribadipribadi Dewan dengan Sekwan.

“Tidak ada permasalahan lembaga, ini masalah pribadi-pribadi Dewan dengan Sekwan,” ungkap Jimmi kepada Rakyat Kalbar via telpon, Kamis

Kartius

(12/2) sore.

Namun, menjaga kesantunan, ia tidak mau membuka persoalan pribadi apa antara sejumlah Dewan dengan Sekwan itu. “Saya tidak mau sebutkan masalahnya, tidak etis saya sebutkan masalah pribadi orang,” ujar Jimmy.

“Jadi, silakan tanyakan langsung dengan pribadi (sejumlah dewan,red) yang bermasalah,” imbuhnya, tanpa menyebutkan siapa saja person-person tersebut.

Jimmy pun menegaskan lagi, “Sekali lagi ini bukan masalah lembaga. Mundurnya Sekwan, itu hak daripada dirinya sendiri”.

Pernyataan tersebut diamini Dewan dari Fraksi Persatuan Keadilan Sejahtera (Perkasa) DPRD Kalbar, Miftah. “Saya setuju apa yang dikatakan Jimmy. Karena itu hak Sekwan, mau mundur ya silakan. Mungkin sudah bosan bertugas di lembaga ini (DPRD Provinsi Kalbar,red) silakan angkat kaki. Itu hak dia, bukan hak lembaga untuk menahan-nahan Sekwan untuk tidak mundur jika memang ingin mengundurkan diri,” tegas Legislator PPP itu.

Apakah ada tekanan-tekanan tertentu dari DewanDewan kepada Bambang untuk mundur? Tegas Miftah membantah.

“Perlu ditegaskan dan dicatat bahwa pengunduran Sekwan bukan karena adanya tekanan atau pun Halaman 7

Berseberangan dengan BG Dipolisikan? Luar Biasa!

Tak Hadir Sidang Korupsi Bansos Kota Pontianak

JPU akan Jemput Paksa Saksi, Termasuk Bekas Dewan dan Wakil Walikota Pontianak-RK. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sidang korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Pontianak tahun 2006-2008 meminta semua saksi yang tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak dijemput paksa atau ditangkap.

Jakarta-RK. Sungguh berat memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga yang katanya punya kekuatan super seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun seolah tak bisa apa-apa ketika dihadapkan tersangka dugaan korupsi sekelas calon Kapolri

Ancaman jemput paksa ini tidak hanya untuk saksi dari kalangan swasta, tetapi tiga mantan pimpinan DPRD Kota Pontianak berinisial H, K dan A serta Walikota Pontianak Sutarmidji SH MHum Halaman 6

Penyelidik KPK, Ibnu C Purba, memberi kesaksian pada sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (12/2). IST

Teror

Rocky Gerung @rockygerung Politik itu indah, sebagai pertandingan pikiran.

Bukan pameran buldozer

Udayana @UdayYoung Mereka sudah membuktikan kinerjanya selama ini.. membabat semua koruptor tanpa memandang jabatannya. Apalagi yg lebih hebat dari itu ?

klik! www.rkonline.id

Miftah

Justiceisno1 @jiraq Camkan mas, negara nyaris lumpuh karena Polri dan Kejagung tak becus tangani korupsi.

Selama ini, teror atau terorisme begitu identik dengan bom. Tetapi, teror bukan semata dengan bom. Setidaknya demikianlah bila melihat teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengemuka akhirakhir ini.

Patut diingat, bahwa teror merupakan puncak aksi kekerasan. Memang kekerasan bisa tanpa teror, tetapi tidak ada teror Halaman 7

Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang diback up Korps baju cokelat se markas besar.

Setelah rata Pimpinan KPK dipolisikan, penyelidik plus keluarganya pun diintimidasi oleh entah siapa. Kemarin, dari dua saksi yang hendak dihadirkan pengacara KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka BG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hanya satu yang hadir. Satunya, konon tak berani datang Halaman 7

Sudah Banyak Belajar Tata Krama Susi Pudjiastuti mencurahkan apa yang ia rasakan selama tiga bulan terakhir menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Curhatan itu ia sampaikan sebelum rapat kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR, Kamis (12/2).

Halaman 7

Susi Pudjiastuti

Nasib Halaman Depan Pemerintah Pusat di Desa

Wajah Pemerintah di Bekas Pasar Sayur klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Kasus Bansos Kota, JPU akan jemput paksa saksi, termasuk bekas Dewan dan Wakil Walikota -- Kalik gak ini bukan sekedar basa-basi angen surge ye?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Pernahkah membayangkan pegawai kerja sambil mengarung banjir? Nah, mungkin di Ngabang punya cerita tentang semangat kerja ujung tombak pemerintah itu.

Status pemerintah desa sebagai halaman terdepan pemerintah pusat boleh jadi membanggakan. Celakanya, pusat bisa jadi basa-basi kalau ujung tombak ternyata tumpul lantaran banyak kantornya menyedihkan.

“Kami sudah berupaya, apa program yang harus dilaksanakan sesuai petunjuk yang ada,” tutur Yohanes, Kepala Desa (Kades) Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Jumat (6/2) pekan lalu.

Roda pemerintah desa diminta oleh Kemedagri agar lebih aktif lagi sebagai halaman terdepan pusat, tak selamanya menggembirakan. Perubahan yang lebih bisa saja terdengar wah, lantaran sudah mengikuti kemajuan teknologi, serba elektronik dan berbasis internet.

Begitu dilantik, Yohanes Kades Hilir Kantor langsung menggelar rapat bersama aparatur desanya. Tema dan tujuan rapat, membangun kantor desa. “Karena kita harus disiplin dan tertib administrasi untuk melayani Halaman 7 Kantor Desa Hilir Kantor yang terendam banjir. ANTONIUS-RK

Antonius, Biro Landak

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Februari 2015

2

Andi Matalatta/Anggota Mahkamah Partai Golkar

Garansi Putusan MP Obyektif, Independen serta Tidak Condong Sana-Sini Anggota Mahkamah Partai (MP) Golkar, Andi Matalatta memastikan sidang sengketa kepengurusan di tubuh partai politik berlambang pohon beringin itu berlangsung netral.

“Pasti netral dong. Tujuan dari sidang ini kan agar perselisihan internal dapat cepat selesai,” tegas Andi Matalatta kepala Rakyat Merdeka, di Jakata, Selasa (10/2).

Menurut Andi, demi menjaga netralitas dan objektivitas anggota MP, jabatan di Partai Golkar telah diberhentikan dengan hormat.

“Saya sudah diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dan Djasri Marin dari Ketua DPP Partai Golkar,” ujar Andi.

Selain itu, lanjut Andi, untuk menciptakan kenetralan, sidang MP berlangsung terbuka sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat.

Berikut kutipan selengkapnya:

masalah ini. Yang bergabung dalam MP merupakan orangorang baik dan arif serta teruji komahli hukum dan sebagainya.

Hakim tidak boleh memihak. Apalagi ini sidang terbuka, kalau hakimnya memihak pasti diketawain publik dong.

netral. Kan Tujuannya agar publik dapat memberikan penilaian apakah sidang MP netral atau berpihak. Tujuannya agar sidang MP berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak.

+Kedua kubu ingin menang. Apa bisa putusannya menyenangkan semua pihak?

-Saya yakin semua mau menang. Penggugat mau menang.

Yang digugat juga ingin menang. Ini sidang terbuka. Tidak ingin yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan.

Mungkin nanti ada yang merasa rugi. Maksudnya rugi secara subyektif. Tapi secara partai tidak rugi. Justru hasil persidangan adalah kemenangan Partai Golkar.

Dengan sidang ini penyelesaian perselisihan internal ini dapat selesai dengan cepat sehingga konsolidasi organisasi dan recovery partai politik bisa berjalan segera.

+Apa elite partai dari kedua kubu ingin menyumbang?

-Nggak ada. Kami tidak boleh berhubungan dengan kedua kubu. Sesama hakim pun saya nggak berhubungan. Saya tidak boleh tahu apa yang ada di pikiran mereka.

+Apa bisa netral kalau sebelumnya sudah bergabung dengan salah satu kubu yang berseteru?

-Makanya jabatan di partai politik diberhentikan. Lihat saja nanti persidangannya. Kami sangat terbuka untuk publik.

Sidangnya berlangsung transparan. Kami bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas.

+Bagaimana dengan biaya sidang?

-Biaya sendiri. Tidak boleh dibiayai orang. Kami harus membiayai senilai Rp100 juta. Majelis hakim terdiri dari saya dan Pak Muladi, Natabaya, Djasri Marin dan Aulia Rachman.

Masing-masing dari kami menyumbang Rp20 juta. Makanya semua majelis hakim dipastikan netral.

+Bisa dijamin putusan MP nanti obyektif?

-Ya, dijamin putusan MP bersifat obyektif, independen dan tidak berpihak pada kubu manapun. Kami siap menangani

+Kenapa sidangnya dibiayai hakim MP? -Ini supaya independen. Kalau ada yang sumbang bagaimana. Nggak boleh itu. Kami ingin menunjukkan bahwa kami

Kemenpora

Jangan Sia-siakan Beasiswa Jakarta-RK. Kementerian Pemuda dan Olahraga menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia.

Kerja sama bidang pendidikan ini sudah terjalin sejak tahun 2006 silam.

Program beasiswa pendidikan ini ditujukan untuk pengurus Organisasi Kepemudaan di Indonesia. Program ini telah dijalankan selain di UI, juga digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Pemberian beasiswa bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas pendidikan tenaga kepemudaan dengan menawarkan beasiswa jenjang pendidikan ke tingkat Strata Dua (S2) kepada para pemuda Indonesia berprestasi.

Di lantai 4 Gedung Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, Selasa (10/2), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menghadiri penyerahan ijazah angkatan VII, Program Kajian Stratejik Kepemimpinan Pascasarjana UI-Kemenpora. Imam berpesan kepada para alumni agar sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada masyarakat.

Menurut pria yang juga politikus PKB itu, pengabdian alumni ke masyarakat merupakan wujud dari bentuk pertanggungjawaban kepada negara yang telah menggunakan dana APBN. “Jangan sia-siakan beasiswa yang diberikan oleh negara,” ucap Imam.

Beasiswa ini tidak hanya menawarkan untuk Program Kajian Stratejik Kepemimpinan, tetapi juga program studi lainnya. Seperti Kajian Ketahanan Nasional dengan Peminatan Kajian Pengembangan Kepemimpinan (Universitas Indonesia), Studi Ketahanan Nasional dengan Konsentrasi Pengembangan Kepemimpinan (Universitas Gadjah Mada), Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dengan Peminatan Kajian Manajemen Kepemimpinan Pemuda (Universitas Hasanuddin) dan Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dengan Peminatan Kajian Kepemimpinan Pemuda (Universitas Sumatera Utara).

Pada bagian lain, Imam Nahrawi mengatakan, kampus harus menjadi area yang bebas narkoba.

Pernyataan itu seiring dengan ketegasan pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan obat terlarang narkoba.

Menurutnya, masalah narkoba menjadi perhatian Kemenpora, karena munculnya kondisi yang membahayakan generasi muda atas merebaknya narkoba.

Indonesia, dalam data BNN sudah dikondisikan dalam kategori darurat narkoba. (jpnn)

+Apa harapan Anda sebagai anggota hakim di MP? -Agung itu teman, Ical teman, semua teman. Apapun putusannya harus menjadikan Golkar lebih baik. Lebih dicintai rakyat, lebih meningkatkan elektabilitasnya.

Lebih dipercaya kader-kadernya. Pemimpinnya dicintai oleh rakyat. Pemimpinnya dicintai oleh kader. Bagaimana bisa membangun bangsa kalau membangun partai sendiri nggak bisa.

Re-editing: Andry

Mendagri Ngotot Pilkada Tetap Digelar Tahun Ini Pemerintah dan DPR Jangan Sembarang Bikin Jadwal Pilkada Jakarta-RK. Jadwal pemilihan kepala daerah tahap pertama tetap digelar tahun 2015 tidak hanya keinginan pemerintah pusat. Mayoritas dari 204 daerah yang sebelumnya sudah dijadwalkan mengikuti pilkada tahap pertama juga menolak jika pilkada diundur ke tahun 2016.

“Daerah yang 2015 ini (dijadwalkan menggelar pilkada, red) enggak mau mundur. Kalau mundur kan cost (penambahan biaya, red) lagi,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Kamis (12/2).

Karena itu, menurut Tjahjo, sikap pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tetap menginginkan pelaksanaan, yang jadwalnya sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, yang kemudian disepakati menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

“Pemerintah tetap ingin konsisten, kan dulu niatnya mengadakan pilkada serentak 2015, 2018 dan 2020. Di tengah-tengahnya

Tjahjo Kumolo

pileg dan pilpres 2019. Kalau dari awal saja udah mau mundur maka akan mundur semua nanti,” tegasnya.

Untuk mewujudkan niat tersebut, menurut Tjahjo, tidak ada masalah jika kemudian waktu pelaksanaan sejumlah tahapan dipersingkat. Baik itu kampanye maupun sejumlah tahapan lain yang dimungkinkan untuk dipersingkat.

“Mungkin waktu kampanye, kan seorang figur calon itu enggak mungkin orang baru.

Dia pasti sudah mengetahui peta daerah.

Jadi masa kampanye bisa diperpendek,” lugasnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan pemerintah dan DPR tidak sembarangan menetapkan jadwal pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Perumusan tahapan pilkada dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus cermat.

“Pada dasarnya KPU siap. Tapi kami kan ingin tahu kerangka tahapan dan waktu yang diatur dalam perubahan ini (revisi UU pilkada,red) seperti apa? Kan mereka yang mau ubah jadwal. Jangan diubah (tahapan pelaksanaan pilkada) menjadi 8 bulan, tapi waktu yang tersisa tahun ini hanya tinggal 7 bulan,” ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, Kamis (12/2).

Seperti diketahui, presiden minta pilkada digelar September 2015.

Artinya, menurut Hadar, pembuat un-

dang-undang harus benar-benar memerhatikan waktu agar benar-benar cukup bagi penyelenggara melakukan seluruh tahapan pilkada. Mulai dari menyusun Peraturan KPU, waktu bagi sosialisasi, hingga tahapan pelaksanaan.

“Waktu yang ditetapkan harus cukup dalam memenuhi keserempakan, karena kalau salah memilih waktu pemungutan suara, bisa mengganggu kualitas pemilihan,” katanya.

Selain itu, Hadar juga menilai salah satu elemen penting dari penyelenggaraan pilkada, adalah kesiapan pendanaan.

Menurutnya, hal ini bukan di bawah kontrol KPU. Karena itu ia juga meminta kesiapan elemen pendanaan dan jangan dibebankan kepada KPU. “Kita berharap perubahan undang-undang dapat segera dirampungkan, karena kami adalah penyelenggara yang harus menjalankan undang-undang. Tidak lagi melihat itu maunya siapa,” lugasnya. (jpnn)

Presiden Robert Mugabe Tersungkur 27 Paspampres Dipecat Harare-RK. Pasukan pengamanan Presiden dari Joko Widodo bisa menjadikan kasus ini pelajaran. Di Zimbabwe, sekitar 27 anggota tim keamanan Presiden Robert Mugabe dilaporkan kena pecat.

Alasannya, mereka dianggap gagal mengamankan Mugabe saat sedang berada di Bandara Internasional Harare, Rabu (4/2).

Saat itu, Mugabe pulang dari lawatannya ke Ethiopia. Suami Grace Mugabe berusia 90 tahun itu disambut ratusan pendukungnya. Dia menyempatkan diri untuk berbicara sebentar pada para pendukungnya di podium.

Setelah berbicara, dia menuruni podium dan masih bisa tersenyum dengan bangga

sampai akhirnya dia tersungkur setelah menuruni anak tangga terakhir. Ajudannya langsung berlarian untuk menolong dan membawanya ke limusin yang sudah menunggu.

Foto-foto Mugabe tersandung lantas tersungkur pun beredar meski pemerintahan setempat sudah memohon agar foto tersebut tidak dipublikasikan. Meski terjatuh, Mugabe sendiri tetap fit hingga hari ini.

Namun demikian, penyelidikan resmi atas insiden ini tetap dilakukan Pemerintah Zimbabwe. Seperti yang dilansir dari NEWS24 , Senin (9/2) lalu, pemerintah memecat 27 petugas yang dianggap tidak bisa mencegah alias teledor hingga insiden Caption, Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe tersungkur usai memberikan pidato di itu terjadi. (jpnn) Bandara Harare. JPNN

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

3

Gubernur Cornelis: Bupati/Walikota Jangan Lagi Terbitkan IUP Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pontianak-RK. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia pertambangan di Provinsi Kalbar, Gubernur Cornelis mengeluarkan surat edaran nomor: 540/12/Distamben A1 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk seluruh bupati/walikota di Provinsi Kalbar,” ujar Gubernur Cornelis.

Cornelis menegaskan, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bupati/walikota diminta tidak lagi menerbitkan proses izin usaha pertambangan. Hal itu terhitung sejak 2 Oktober 2014.

Cornelis

batubara tersebut, Gubernur Cornelis menyampaikan, sesuai dengan Undang-undang yang ada pihaknya memberikan waktu kepada seluruh kabupaten/kota paling lama dua tahun.

Waktu yang diberikan dua tahun untuk melaporkan IUP yang telah diterbitkan. Tetapi lebih cepat tentu lebih baik. Hal ini mulai diberlakukan sejak peraturan ini di Undang-undangkan,” paparnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar ini berpendapat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 14 ayat (1) menyebutkan, urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber mineral, khusunya di bidang mineral dan batubara nonpenanaman mod-

“Dengan edaran itu, saya harapkan semua bupati/walikota dapat memahaminya serta mentaati aturan yang ada,” tegasnya.

Tak hanya itu, mantan Bupati Landak itu menyarankan, kepada seluruh bupati/walikota di Provinsi Kalbat supaya segera menyampaikan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara (IUP) yang telah dikeluarkan/diterbitkan.

“Jadi ada berapa IUP yang sudah dikeluarkan itu segera disampaikan ke saya. Agar kita dapat mengevaluasinya. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,” tuturnya.

Sementara itu, saat disinggung apakah ada target dalam penyampaikan dokumen perizinan pertambangan mineral dan

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Kinerja Buruk, 13 Pejabat Eselon III Dinonjobkan

Lurah Minta Cipta Karya Transparan Berikan Bantuan Pontianak-RK. Percuma membentuk tim yang melibatkan masyarakat dan penegak hukum dalam menyeleksi masyarakat penerima bantuan rumah gratis, namun tidak direalisasikan dengan baik oleh Dinas Cipta Karya Kota Pontianak.

Bahkan, parahnya kemungkinan ada unsur nepotisme di tubuh dinas tersebut.

Demikian diungkapkan Lurah Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Hendra Feilani.

“Dari lurah sudah bentuk timnya yang terdiri dari LPM, pemuka masyarakat, tokoh agama, babinkamtibmas, babinsa, beberapa Rw dan Rt. Tim untuk menyeleksi secara ketat dan objektif masyarakat yang layak menerima bantuan rumah tersebut. Dari 18 rumah yang kita nilai layak, hanya 1 saja yang disetujui. Itu pun peringkat keempat dari yang kita saring dan ternyata informasi yang kita terima yang bersangkutan mendatangi langsung Cipta Karya,” ujar Hendra Feilani, Rabu (11/2).

Dari 18 rumah tidak layak huni dan hanya 1 yang disetujui, karena yang bersangkutan mendatangi langsung Dinas Cipta Karya. Hal ini tentunya mengundang kecemburuan sosial dan rasa ketidakpercayaan masyarakat. Terlebih tim yang tergabung di dalam proses seleksi tersebut. Dirinya menegaskan, jika demikian tindakan yang dilakukan dinasnya hanya sebatas pengajuan dari masyarakat saja tanpa adanya koordinasi dengan pihak kelurahan.

“Yang kita pilih itu atapnya, dinding dan lantainya sudah sangat tidak layak. Kita prihatin juga orang tidak mampu. Ini akhirnya ada rangking 1-18 orang. Hanya sangat disayangkan begitu turun hanya 1, itu pun rangking ke empat tanpa koordinasi dengan lurah,” paparnya.

Hendra menyatakan, sangat disayangkan tindakan atas pemberian bantuan itu tanpa adanya koordinasi dengan pihak kelurahan. Lantaran sudah melakukan penyaringan terhadap orang yang lebih pantas menerima. Namun pengajuan tersebut tidak direalisasikan.

Ia memastikan, kecemburuan masyarakat pasti ada karena hanya mendapatkan satu orang saja. Dengan jauh dari harapan tim yang telah melakukan seleksi ketat. ”Karena menurut infomasi yang menerima itu namanya Jumali.

Dia menghadap langsung ke Cipta Karya dan dikabulkan. Sangat disayangkan kenapa Cipta Karya tidak turun langsung ke lapangan. Kenapa tidak diberikan 5 atau berapa. Jadi kita bisa alasan ke warga bahwa bantuan itu secara bertahap. Ini kan ada apa sebenarnya,” cetus Hendra.

Mengantisipasi dan khawatir akan ada kecemburuan sosial, dirinya sebagai lurah langsung menemani yang bersangkutan untuk mengambil barang tersebut. Yakni dengan cara dirahasiakan penerimanya dan minta yang bersangkutan untuk melaporkan pertanggungjawaban secepatnya.

Menurutnya, ke depan dirinya mengharapkan untuk memaksimalkan peran lurah. Karena posisinya lebih mengetahui keadaan di lingkungan dengan kondisi masyarakat. Terlebih sudah dibentuk tim dalam menyeleksinya. Pihak dinas bisa minta rekomendasi kelurahan untuk memberikan bantuan tersebut. (agn)

Pontianak-RK. Sebanyak 13 orang pejabat eselon III di Pemerintahan Provinsi Kalbar dinonjobkan alias tidak mempunyai jabatan dari jabatannya.

Pasalnya dinilai berkinerja dan disiplin buruk saat diberikan kepercayaan menduduki suatu posisi jabatan.

Pejabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon III tersebut dinonjobkan dari jabatan setelah digantikan bersamaan dengan pejabat eselon II dan III yang dilantik di Balai Petitih, Kantor Gubenur Kalbar, Kamis (12/2).

Pelantikan 66 orang pejabat, diantaranya tiga pejabat eselon II dan selebihnya pejabat eselon III tersebut langsung dilantik oleh Wakil Gubenur, Christiandy Sandjaya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Kartius menegaskan, diantara PNS eselon III yang digantikan posisinya tersebut dengan pejabat baru terdapat lebih 10 orang yang tidak memiliki jabatan alias nonjob.

“Terdapat 44 orang pejabat penyegaran atau alih tugas dan 22 orang promosi. Kemudian ada lebih dari 10 orang sekitar 13 orang yang dinonjobkan. Hal ini dilakukan sebagai pembinaan karena dinilai berkinerja buruk saat menjabat,” ujar Kepala BKD Provinsi Kalbar, Kartius di Kantor Gubernur Kalbar.

Kartius

Kartius menjelaskan, beberapa orang pejabat eselon III yang dinonjobkan tersebut, karena adanya indikasi dan laporan-laporan bahwa kinerja kurang disiplin, bahkan sering meninggalkan tempat tugas. ”Birokrasi itu disoroti oleh masyarakat dan LSM, termasuk Ombudsman yang menilai kinerja jadi kepada yang dinonjobkan. Kita berharap mereka melakukan evaluasi diri di mana letak kesalahan yang telah dilakukan,” paparnya.

Kartius menegaskan, terhadap pejabat yang diberikan sanksi nonjob terse-

but untuk tidak menyalahkan orang lain. Namun harus mengintropeksi diri terkait kesalahan yang dilakukan.

“Jangan salahkan orang lain dan jangan marah karena kita dipantau oleh seluruh masyarakat, DPRD dan lembaga lainnya. Jadi jangan salahkan orang lain, tetapi tanyakan pada diri sendiri,” lugasnya.

Menurut Kartius, baik promosi, penyegaran maupun nonjob jabatan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan oleh Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kalbar.

“Hal ini tetap dipertimbangkan. Na-

mun jangan salahkan Baperjakat karena ini merupakan hasil dari penilaian kinerja dari PNS tersebut,” ucapnya.

Kartius berpendapat, meningkatkan produktifitas dan disiplin PNS, Gubernur Cornelis sangat tegas dan bukan hanya meningkatkan disiplin pegawai semata, tetapi Pemerintah Provinsi Kalbar juga memperhatikan kesejahteraan pegawainya.

“Kami juga memperhatikan kesejahteraan pegawai. Contoh belum semua provinsi melakukan. Seperti adanya Kespek, ada uang lauk pauk dan transport. Tetapi kenapa masih ada PNS yang tidak disiplin. Ini artinya mereka tidak berterima kasih dengan Tuhan.

Dengan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah memperhatikan mereka,” ujarnya.

Sementara itu terkait pejabat yang baru dilantik dan dipromosikan jabatannya jangan senang dulu, melainkan harus meningkatkan kinerja dan disiplin. Hal ini akan terus dipantau dan diawasi. “Maju mundurnya bangsa dan daerah itu sebagian besar ada di tangan birokrasi. Kalau bekerja elek-elek bagaimana mau maju, berdosa kepada masyarakat,” ucapnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

DKPPK Tata Pepohonan di Jalanan Sintang-RK. Menjaga kebersihan dan keindahan kota Sintang, Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Kabupaten Sintang melakukan pemangkasan pohon yang berada di Jalan Pangeran Muda, Kamis (12/2).

Keberadaan pohon-pohon tersebut dapat mengganggu jaringan kabel listrik serta dapat berbahaya bagi pengendara yang melintas jika pohon tumbang.

Kepala Dinas DKPPK Kabupaten Sintang, Martin Nandung mengatakan, kegiatan pemangkasan pohon ini dilakukan secara berkala. Khususnya di jalan yang terdapat pohon-pohon yang dianggap menggangu keindahan kota.

“Mengingat kota Sintang adalah kota Adipura, kerapian dan keindahan taman jalan merupakan nilai terbesar untuk penilaian Adipura, karena itu kebersihan dan keindahannya akan terus dijaga,” paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga saat ini berupaya meningkatkan kebersihan dan keindahan kota. Selain mengoptimalkan kegiatan pemangkasan pohon, tenaga petugas tukang sapu juga ditempatkan di wilayah tugas masing-masing untuk menyapu dan merumput jalan.

“Kebersihan, keindahan dan kerapian kota tak hanya menjadi tanggungjawab tenaga kebesihan yang ada di DKPPK,

namun kesadaran dan tanggungjawab masyarakat kota Sintang. Untuk itu, kita berharap masyarakat bersama pemerintah dapat menjaga kebersihan ini,” harap Martin. alam melakukan pemangkasan pohon, pihaknya harus membuat berita acara terlebih dahulu. Mengingat tanaman atau pohon yang berdiri ini merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sintang.

Selain itu, ia juga berharap kepada pihak ketiga yakni perusahaan untuk mendukung dalam menata kota Sintang. Yakni dengan membantu membuat taman dan fasilitas kebersihan lainnya.

Jelang Imlek, Harga Telur Rp1700 per Butir Pontianak-RK. Seakan sudah menjadi kebiasaan, menjelang Hari Raya Imlek harga telur mulai merangkak naik di pasaran. Sebelumnya di hari biasa harga per biji telur dikisaran Rp1.150. Dengan harga tertinggi Rp1.250. Namun saat ini per butir hingga mencapai Rp1700.

Kondisi ini membuat para pedagang berharap supaya kenaikan harga telur tidak berangsur lama.

Lantaran banyak pembeli yang mengeluhkan atas tingginya harga jual telur di pasaran.

“Kita ambil di agen saja mahal.

Mau tidak mau kita juga jual dengan harga yang mahal. Kalau tidak begitu bagaimana bisa untung,” ucap Saidi (47), salah seorang penyuplai telur di Jalan Komyos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kamis (12/2).

al asing menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

“Artinya, pemerintah kabupaten tidak lagi diperbolehkan mengeluarkan izin maupun halhal yang terkait pertambangan,” lugasnya.

Di singgung mengenai persoalan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalbar, Gubernur Cornelis mengharapkan, pemerintah kabupaten harus lebih teliti serta aktif lagi di dalam melakukan pemantauan di wilayahnya terkait aktifitas PETI. “Saya sangat tidak setuju aktifitas PETI itu semakin marak di Kalbar. Karena aktifitas itu sangat mengancam nyawa masyarakat kita,” ucap Cornelis.

Saidi menambahkan, dirinya terpaksa menaikn harga tersebut. Pasalnya pasokan agen tempat biasa dia membeli telur di Kabupaten Kubu Raya (KKR) turut menaikkan harga.

Meskipun banyak komplain dari masyarakat, namun secara terpaksa tetap harus dinaikkan meskipun dengan keuntungan yang sedikit.

“Tidak banyak untungnya, per butir kita ambil untung cuma Rp50.

Berbeda dengan sebelum naik kemarin,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkannya dari agen tempatnya membeli telur, Saidi memaparkan bahwa kenaikan harga telur tersebut dikarenakan kondisi cuaca yang belakangan kurang menentu sehingga berpengaruh terhadap kesehatan ayam. Bahkan banyak ayam yang mati akibat penyakit.

“Katanya sih pengaruh cuaca yang buruk, ayam banyak yang sakit dan mati sehingga produksi telur menjadi berkurang. Ini saja biasanya saya ambil banyak, tapi karena mahal jadinya saya kurangi pasokan.

Ditambah lagi dengan dibatasinya total pengambilan dari agen, karena berbagi dengan palanggan lainnya,” paparnya.

Sementara itu, Felia Nuraini (25), salah seorang ibu rumah tangga yang merupakan warga Kecamatan Pontianak Barat menyatakan, kenaikan harga tersebut turut mengurungkan niatnya dua hari belakangan untuk tidak membeli telur di pasaran.

Karena hampir setiap hari dirinya selalu membeli telur meskipun tidak dalam jumlah yang banyak.

“Karena harganya mahal seperti hari ini (Kamis (12/2) saya tidak jadi

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

membeli. Sebelumnya setiap hari saya beli, kadang-kadang 10 biji,” ujar Felia.

Ia menjelaskan, kenaikan harga telur dalam sepekan sudah dua kali dirasakannya. Pertama di awal tahun kemarin atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang juga membuat barang-barang lain termasuk telur juga mengalami kenaikan harga.

“Kalau kemarin karena BBM naik, sekarang mungkin dekatdekat Imlek telurnya kembali naik.

Kita berharap biarpun membeli telur tidak terlalu banyak. Dalam waktu dekat ada solusi dan harganya kembali seperti biasa. Kalau hari biasa paling-paling murah.

Saya biasanya membeli Rp1.150. Ini sekarang sampai Rp1700. Sementara ini berhenti dululah makan telur,” cetusnya. (agn)

Ilustrasi.

NET

“Saat ini sudah ada beberapa perusahaan, seperti perbankan yang telah membuat taman, tugu dan fasilitas kebersihan lainnya sehingga dapat memperindah kota Sintang,” ujarnya.

Sementara itu, Martin menambahkan, tahun ini pihaknya akan menambah fasilitas rekreasi. Seperti pembuatan taman atau waterfront di wilayah tugu BI dan alun-alun di depan kantor Bupati Sintang.

“Tahun ini kita anggarkan dana Rp1,9 miliar untuk membuat waterfront di depan Kantor Bupati. Sedangkan melanjutkan pembangunan taman di sekitar Tugu BI sebesar Rp400 juta,” paparnya. (din)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Jumat, 13 Februari 2015

4

Masyarakat Harus Selektif Konsumsi Makanan

Pemkot Pontianak Akan Uji Laboratorium Damiu Pontianak-RK. Cuaca ekstrim yang menimpa Kota Pontianak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Berbagai penyakit siap menyerang kapan saja.

Salah satunya diare.

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu Widoyono mengatakan, penyakit diare rentan menimpa seseorang pada saat musim penghujan. Seperti yang terjadi di ‘Bumi Khatulistiwa’ saat ini. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat supaya lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman.

“Penyakit diare kebanyakan disebabkan oleh makanan dan minuman. Saat terjadi cuaca buruk, masyarakat harus lebih waspada,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu Widoyono, Rabu (11/2).

Handanu menambahkan, di Kota Pontianak pend-

VALAS

Kamis, 12 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,845.37 14,546.26 3,554.39 3,427.70 9,448.85 12,858.00

9,741.00 14,400.18 3,516.09 3,393.13 9,354.10 12,730.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

erita penyakit diare sudah mulai berkurang. Salah satu faktor pendukungnya, masyarakat Kota Pontianak kini lebih cenderung mengkonsumsi air bersih dari Depot Air Minum Isi Ulang (Damiu).

“Hampir sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sekarang minum air dari depot air minum isi ulang.

Berdasarkan kontrol serta pengawasan Dinas Kesehatan terhadap usaha depot air minum, sebagian besar sudah memenuhi syarat. Masyarakat sudah jarang meminum air PDAM,” paparnya.

Sebagian masyarakat, lanjut dia, kadang-kadang lebih memilih minum air hujan. Air hujan terbilang aman. “Air minum isi ulang sudah cukup sehat. Jadi langkah Dinkes wajib mengawasi kualitas air minum isi ulang. Nantinya kita akan melakukan pemeriksaan hingga pengujian di laboratorium,” ucapnya.

Menurutnya, jika ada hal-hal yang mencurigakan di suatu tempat usaha depot air minum, maka pihaknya memastikan bakal memeriksa tempat usaha tersebut.

Ini untuk memastikan kualitas air depot yang beredar di masyarakat.

“Jika ada temuan, kita akan surati untuk segera memperbaiki. Di Kota Pontianak sudah ada 400 usaha depot. Maka semuanya harus kita awasi. Kasus diare sendiri belum berbahaya atau parah, masih biasa-biasa saja,” paparnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

KOMODITI SAWIT

Rupiah Melemah, Ini Alasan Presiden Jokowi

April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Jakarta-RK. Mata rupiah melemah terhadap dollar Amerika Serikat, Rabu (11/2). Kurs referensi pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) memperlihatkan, rupiah melemah 0,44% ke 12.700 dari 12.644 per dollar AS. Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ada faktor eksternal yang memengaruhinya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal tersebut terjadi tidak hanya karena faktor internal dalam negeri.

“Faktor eksternal baik yang berkaitan dengan

Joko Widodo

Equatoriana

Ilustrasi/Ist

harga minyak yang terus turun baik yang berkaitan dengan QE semua berpengaruh,” ujar Presiden Jokowi, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis, (12/2).

Meski kondisi rupiah melemah, presiden memastikan kondisi fiskal dalam negeri dalam keadaan sehat dan normal. Dia membanggakan itu dalam masa pemerintahannya yang baru tiga bulan.

“Inflasi sudah bisa kita pegang. Coba dilihat sudah semakin baik. Saya ini baru tiga bulan lebih sedikit loh,” ucap Jokowi. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan Pengedar, pemakai dan pemasok narkoba harus dihukum berat, karena sudah menghancurkan generasi muda? Dari anak SD sampai ke pejabat negara.

085245519512 30-1-2015

15.29

Para petinggi negara sibuk sikut-menyikut urusan politik yang hampir tak berkesudahan. Sementara hukum terabaikan. Akibatanya, kedua lembaga penting KPK dan Polri jadi berantakan. Presiden selaku kepala negara harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Jika tidak, negara ini akan hancur. Ibrahim Myh. 081288673500 10-2-2015

15.51

Sms Warga Sumber Oksigen Hutan lindung dan taman nasional tropis adalah sumber oksigen raksasa di dunia, terdapat di tiga titik di permukaan bumi yang terletak di rentangan garis khatulistiwa antara lain: Amerika Serikat di Brazil, Asia di Indonesia, Afrika di Konggo. Bilamana hutan lindung dan taman nasional trofis berangsur punah, akan terjadilah global warming. Akan berakibat mencairnya gunung es di Kutub Utara dan Selatan, akan terjadilah banjir dahsyat di permukaan bumi, akan menenggelamkan sekitar 50.000 kota besar di dunia.

Jika demikian atas kerusakan hutan lindung dan taman nasional, siapakah yang bertanggungjawab. Jika kasus dugaan Warga Negara Asing (WNA) membalak hutan lindung di Kapuas Hulu, Kalbar oleh Mr Li, WNA dari negeri Cina dan Pamar Lubis Bos PT Cosmos Inti Persada (CIP) mendapat hak istimewa dengan kekebalan hukum. Kapolda Kalbar dikeritik habis-habisan di beberapa media massa terkemuka Kalbar. Ibrahim Myh. 081288673500 10-2-2015

15.49

Ancam PLN Ahok axxan ancam PLN Jakarta agar nyala saat banjir gede, ada kesetrum, kebakaran dan lain-lain. Ahok langgar Hxx, coba konslet asal bxxa, bxxn mxu jak ancam-ancam, malu cocok kxx Abraham Samad aja.

085822322431 12-2-2015

21.34

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Fraksi Setuju Pilkada Serentak Februari 2016 Jakarta-RK. Seluruh fraksi di DPR yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) revisi UU pilkada, setuju pesta demokrasi tingkat lokal itu digelar serentak pertama kali pada Februari 2016.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain mengatakan, hasil rapat panja ini akan disampaikan kepada pemerintah.

“Soal jadwal seluruh fraksi waktu rapat panja di Aryaduta, seluruh fraksi setuju (digelar Februari 2016, red),” kata Malik di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/2).

Dia yakin dengan berbagai pertimbangan dan simulasi yang dibuat oleh Panja, pemerintah akan menyetujuinya.

Menurut Malik, pemerintah hingga saat ini belum menyampaikan sikapnya ke DPR karena memang belum ada rapat dengan pemerintah.

“Tapi saya yakin dengan pertimbangan mengurangi jumlah plt (pelaksana tugas) dan tidak banyak mengurangi masa periode kepala daerah, maka saya yakin pemerintah mau (2016), jelasnya.

Malik menegaskan bila pilkada serentak dipaksakan akhir 2015, maka akan banyak mudhorat dibanding manfaatnya. Pertama, masa persiapan KPU sangat pendek. Selain itu pada 2018 akan banyak kepala daerah dijabat plt.

“Kemudian hasil pilkada 2018 ke 2020 itu juga hanya tiga tahun periode. Artinya menurut saya itu banyak mudhorotnya karena mesti kan kepala daerah lima tahun, lalu jadi tiga tahun (masa jabatannya). Itu akan banyak protes dari kepala daerah yang terpilih di 2018 nanti. Karena alasan itu lah kami bersepakat di 2016,” tandasnya. (jpnn)

MPR Bentuk Cikal Bakal Laboratorium Konstitusi

Hidayat Nur Wahid

Jakarta-RK. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan Lembaga Pengkajian Konstitusi (LPK) yang dibentuk oleh MPR akan menjadi laboratorium konstitusi Indonesia. Lembaga tersebut, menurut Hidayat, bertujuan untuk mengkaji konstitusi dengan melibatkan para pakar, akademisi, masyarakat, dan nantinya tidak bisa lagi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tugas dan kewenangan MPR ke depan bukan sekadar lembaga yang bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden, mengamandemen UUD NRI 1945, dan memakzulkan Presiden, tapi juga mengkaji dan melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Dialog Kenegaraan “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengkajian MPR RI”, di Gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/2).

Anggota LPK, lanjutnya, maksimal 60 orang, termasuk 20 tokoh masyarakat yang terlibat proses amandemen UUD 1945 pada tahap pertama sampai keempat.

“Lembaga ini harus segera direalisasikan dan segera memberikan masukan, usulan, evaluasi terkait sistem ketatanegaraan dan mengkaji serta merumuskan pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” jelasnya.

Selain itu, ujar politikus PKS ini, MPR juga akan menggelar sidang tahunan yang tidak hanya menghadirkan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beberapa tahun belakangan, sidang tahunan tersebut bergantian digelar oleh DPR dan DPD yang dikenal dengan joint session. Mulai tahun ini, diselenggarakan oleh MPR RI,” jelasnya.

Dalam sidang tahunan yang akan digelar mulai dari 14 hingga 16 Agustus, selain mendengar Pidato Kenegaraan Presiden, kata Hidayat, MPR juga meminta pimpinan lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan kinerjanya dalam sidang tersebut.

“Ini semacam pertanggungjawaban publik dari pimpinan lembaga-lembaga negara,” pungkasnya. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

5

Takut Rusuh, MA Ogah Tangani Sengketa Pilkada

Tjahjo Kumolo

Jakarta-RK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Mahkamah Agung (MA) hingga saat ini masih keberatan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

“Pimpinan Komisi II DPR ketemu dengan pimpinan MA, beberapa waktu lalu. Katanya MA tetap merasa keberatan.

Dalam dua-tiga hari ini akan kami bahas.

Nanti malam akan rapat dengan KPU bagaimana kalau ada sengketa, jangan sampai sengketa berkembang,” ujar

Tjahjo, Kamis (12/2).

Menurut Tjahjo, solusi mengatasi penolakan MA perlu segera diatasi.

Karena walau bagaimanapun harus ada lembaga yang menangani sengketa hasil pilkada, setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak lagi menangani sengketa pilkada.

“Kalau kami (pemerintah, red) memang lebih baik di MA. Karena harus ada yang menangani. Satu suara saja bisa sengketa. Enggak mungkin bentuk lembaga baru,” katanya.

Saat ditanya apa alasan penolakan MA, Tjahjo menuturkan, kemungkinan karena hanya satu orang hakim yang memenuhi kriteria dalam ujicoba khusus yang dilakukan MA beberapa waktu lalu.

“Katanya yang lolos hanya satu orang.

Tapi kan enggak mungkin itu, yang lain pasti sengaja tidak meloloskan diri.

Karena mungkin pengalaman kejadian (kerusuhan,red) di MK, ya wajar,” katanya.

Selain alasan ketidakmampuan hakim, Tjahjo juga merasa alasan ketakutan ter-

jadi kerusuhan sehingga mengorbankan kantor pengadilan, juga sangat disayangkan. Karena dari pengalaman yang ada, sangat sedikit kasus yang berujung pada perusakan gedung MK. “Jadi harus ada lembaga peradilan tangani sengketa hasil pilkada,red), apapun itu. Karena pilkada sudah terjadwalkan dan teranggarkan. Sudah ada undangundangnya. Niat DPR dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Ini akan kita pacu,” katanya. (jpnn)

Bantah PDIP Diuntungkan Pilkada September 2015 Jakarta-RK. Pemerintah Pusat membantah anggapan harapan Presiden Joko Widodo agar Pilkada digelar September 2015 demi menguntungkan PDI Perjuangan.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, keinginan itu demi efisiensi dan konsistensi, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara juga telah siap.

Selain itu daerah yang akan menyelenggarakan juga telah menganggarkan biaya pelaksanaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

“Pemerintah ingin konsisten. Kalau digeser satu bulan saja, itu akan memengaruhi proses lainnya,” ujar Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (11/2).

Menurut Tjahjo, kesiapan daerah diketahui setelah sebelumnya KPU menggelar pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Selasa (10/2).

Karena itu jika dalam perjalanan diketahui masih terdapat daerah yang belum siap, Tjahjo menilai lebih baik daerah tersebut menggelar pilkada serentak pada putaran kedua, lima tahun mendatang.

“Kita (pemerintah,red) itu inginnya konsisten. Makanya kalau ada daerah yang belum siap, ya ditinggal saja. Bisa diusulkan (pelaksanaan pilkadanya) ke jadwal yang berikut,” katanya.

Selain siap mem-back up anggaran KPU demi terlaksananya pilkada September ini, Kemdagri diketahui juga telah

siap mengangkat Penjabat bagi daerah gamini adanya keinginan Presiden agar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan yang masa jabatan kepala daerahnya Pilkada tahap pertama digelar September Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Dalam pertemuan dengan Presiden, 2015. Namun atas usulan tersebut KPU berakhir.

Bahkan Kepala Pusat Penerangan belum dapat bersikap, mengingat pelak- saya jawab kami butuh waktu untuk men(Kapuspen) Kemdagri, Dodi Riadmadji, sanaan baru dapat sepenuhnya dilak- ganalisis apa saja yang akan diringkas menjamin pengangkatan nantinya tidak sanakan jika DPR dan pemerintah segera (agar pelaksanaan pilkada dapat digelar menetapkan revisi Undang-Undang lebih cepat),” ujar Husni. (jpnn) akan diwarnai transaksional.

“Tidak akan transaksional (dalam pengangkatan penjabat kepala daerah,red). Ini kan jamannya terbuka. Semua sudah ada prosedurnya, mudah-mudahan lancar. Nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, terhadap tiga nama yang diusulkan dari daerah,” katanya.

Menurut Dodi, nantinya untuk penjabat bupati/ wali kota, akan diusulkan oleh gubernur kepada Mendagri. Kemudian setelah diverifikasi, surat pengangkatan ditandatangani oleh Mendagri. Sementara untuk penjabat gubernur, diusulkan oleh Mendagri kepada Presiden, untuk kemudian ditetapkan surat keputusan pengangkatannya.

Terpisah, Ketua Komisi Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778 Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, men-

Iklan Baris & Paket Murah Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

LOWONGAN KERJA

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten, ME / Engenering (berpengalaman) kirim lamaran ke PT Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

Kubu Raya

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

PASANG IKLAN

HUBUNGI:

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Menjual :

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Februari 2015

6

Dipaksa Tiru Film Porno, Suami Ditusuk

Kayla Jean Mueller

ISIS Kirim Foto Mueller Tak Bernyawa, Obama Meradang WASHINGTON - Kayla Jean Mueller, 26, sukarelawan asal Amerika Serikat (AS) yang ditahan Islamic State (IS) atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dipastikan tewas.

Presiden AS Barack Obama menyatakan bahwa pihaknya berusaha menyelamatkan sukarelawan tersebut namun gagal.

“Saya mengerahkan operasi penuh dengan risiko tinggi untuk menyelamatkannya (Mueller, Red) dan beberapa orang lainnya yang juga ditawan. Kemungkinan terlambat satu dua hari,” ujar Obama kepada Buzzfeed News.

“Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, AS akan menemukan dan mengadili teroris yang bertanggung jawab

atas penculikan dan kematian Kayla,” tambahnya. Mueller diculik saat menjadi relawan di Aleppo, Syria, pada 2013 lalu Gedung Putih mengungkapkan bahwa ISIS sendiri yang memberikan bukti-bukti tewasnya Mueller pada pihak keluarga secara pribadi.

Beberapa di antaranya yang dikirimkan adalah foto-foto Mueller dalam kondisi tak bernyawa. Setelah foto tersebut diteliti, intelijen AS memastikan keasliannya.

Mueller sendiri beberapa waktu lalu menitipkan surat kepada tawanan lain yang dibebaskan ISIS. Dia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan dan kasih sayang keluarganya jauh lebih kuat saat

dia ditahan.

“Saya telah ditunjukkan kegelapan dan cahaya. Saya belajar, bahkan di dalam penjara, seseorang bisa bebas,” tulis Mueller saat masih hidup dan ditahan ISIS. Kendati meyakini bahwa Mueller telah tewas, pemerintah AS tetap tidak memercayai klaim ISIS bahwa kematiannya karena jadi korban serangan Jordania di Raqqa beberapa hari lalu. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada warga sipil di Raqqa saat serangan dilakukan.

“Klaim yang dilakukan ISIS ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar,” tegas Juru Bicara Gedung Putih Josh Earnest.

(AFP/Reuters/CNN/JPNN)

Badrodin Curiga Kuroptor Main Jakarta-RK. Isu teror yang melanda struktural Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sampai ke telinga Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Menurut Badrodin, beberapa hari lalu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja langsung datang kepadanya menyampaikan hal itu.

“Katanya ada ancaman teror terhadap salah satu polisi yang bertugas di sana,” kata Badrodin kepada wartawan usai beraudiensi dengan sejumlah ulama di Mabes Polri, Kamis (12/2).

Lantas, Badrodin langsung menanyakan kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso, Kadiv Propam Irjen Syafrudin, apakah benar teror tersebut. “Lalu dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak

diteror,” ujarnya.

Karenanya, Badrodin mengaku tidak tahu teror yang dimaksud itu seperti apa.

“Tentu saya harus tanya yang bersangkutan,” katanya.

Namun, Badrodin mengingatkan, jangan sampai terus diplesetkan seolah-olah ada orang merasa dibuntuti atau orang dSMS orang lain, lantas itu sebagai diteror.

“Apakah yang kalau SMS itu pasti itu dari polisi?” tanya Badrodin.

Karenanya, Badrodin selalu mengingatkan dalam situasi semacam ini bisa orang dimanfaatkan orang lain yang mengkehendaki persoalan yang tengah terjadi ini tidak selesai-selesai. “Mungkin para koruptor, bisa saja seperti itu,” katanya.

Lantas apakah Polri merasa disudutkan

dengan isu teror itu, mengingat saat ini tengah terjadi persoalan antara dua lembaga?

Badrodin tak menampiknya. “Ya jelas dong.

Ini mengganggu situasi. Anda kan selalu menuduh Polri? Bagaimana kita tidak tergganggu,” katanya.

Apakah Polri tidak ingin proaktif membantu dengan langsung mendatangi KPK? Yang jelas kata Badrodin, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan Pimpinan KPK. Menurutnya, sudah dibicarakan apa yang harus dilakukan supaya itu cepat selesai.

“Itu sudah ada. Tinggal menunggu waktu saja. Bahkan, KPK juga sering kalau ketemu saya di sini (Mabes) bisa. Saya datang ke sana pernah ketemu Pak Abraham dan Pandu,” ujarnya. (jpnn)

JPU akan .............................................................................................................................dari halaman 1 (mantan Wakil Walikota Pontianak) yang dijadikan saksi juga harus hadir dalam persidangan.

JPU Rudi SH yang menangani kasus korupsi Bansos 2006-2008 ini menegaskan, dengan tidak hadirnya sejumlah saksi dalam sidang kedua korupsi Bansos Kota Pontianak dengan terdakwa mantan Walikota Pontianak Buchary A Rachman dan mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini pada Selasa (10/2) lalu menghambat proses persidangan. “Jumlah saksi sekitar 50 orang. Saat sidang kemarin yang dipanggil enam orang dan yang datang hanya satu orang. Ini yang menghambat proses persidangan,” jelas Rudi.

Ditegaskan Rudi, saksi yang sudah di BAP oleh penyidik harus hadir dalam persidangan. Karena itu adalah suatu kewajiban, guna terangnya fakta persidangan di hadapan majelis hakim. “Harus hadir, ini wajib. Kita sudah panggil sekali, jadi kita panggil lagi untuk yang tidak hadir kemarin,” ungkapnya.

“Total saksi yang akan kita hadirkan dan kita sudah panggil untuk sidang ketiga dengan agenda keterangan saksi sebanyak 10 orang. Sidang ini berlangsung Senin (16/2) mendatang,” ujar Rudi.

Ditegaskan Rudi, jika dipanggil sekali lagi tidak datang, maka akan dilayangkan surat panggilan kedua. Jika yang kedua juga tidak datang, maka dilayangkan panggilan ketiga.

“Jika diabaikan semua surat panggilan kita, maka siapapun saksinya yang tidak mau hadir di persidangan akan kita jemput paksa atau ditangkap. Meskipun saksi itu pada saat ini berstatus sebagai pejabat daerah,” tegas Rudi.

“Siapapun, akan kita lakukan jemput paksa atau ditangkap, jika mangkir dipanggil untuk menjadi saksi, termasuk tiga mantan dewan (H, K dan A) dan Sutarmidji mantan Wakil Walikota Pontianak,” ancam Rudi.

Persidangan Bansos ini diperkirakan akan memakan waktu lama. Mengingat keterangan saksi yang harus didengarkan di

persidangan sangat banyak. Karena itulah Rudi belum bisa memastikan kapan tiga mantan pimpinan DPRD Kota Pontianak dan mantan Wakil Walikota (Sutarmidji) itu dihadirkan dalam persidangan.

“Belum tahu kapan kita memanggil tiga mantan dewan dan mantan Wakil Walikota itu. Namun yang pasti mereka itu akan dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan korupsi dana Bansos itu,” beber Rudi.

JPU yang menangani kasus hangat ini tidak sedikit. Selain Rudi ada empat JPU lainnya yang menangani kasus Bansos Kota Pontianak ini. JPU ini dipimpin ketua tim Gandi Wijaya, Bondan, Dimas dan Tohom.

“Ada lima JPU yang menangani perkara Buchary maupun Hasan Rusbini ini,” ungkapnya JPU yang menangani kasus Bansos dyang dipimpin hakim ketua Sugeng dengan hakim anggota Yamto dan Sastra .

Laporan:Achmad Mundzirin

SEORANG perempuan Turki menghabisi nyawa sang suami gara-gara pasangannya itu memaksa dirinya mengikuti gaya bercinta seperti di film porno.

Gonul, 49, awalnya merasa akan bahagia saat menikah lagi dengan suaminya yang berusia 67 tahun.

Namun, setelah 20 hari pernikahan, suaminya kerap melakukan kekerasan. Hingga suatu saat suaminya memaksa Gonul melakukan seperti yang dilihatnya dalam sebuah film porno Jerman. ”Aku tidak mau dan dia memukulku,”

katanya kepada jaksa seperti dirlis Hurriyet, harian di Turki.

Tak tahan dengan kekerasan rumah tangga, Gonul melaporkannya ke polisi.

Si suami kian sering naik pitam. Karena kelewat mangkel, Gonul akhirnya menusuk leher suaminya dengan pisau dapur.

Sebelum itu, anak perempuan dari pernikahan sebelumnya juga melakukan pemukulan untuk membalaskan sakit hati sang ibu. Setelah membunuh, Gonul menyerahkan diri ke polisi. (Daily Mail/JPNN)

Mantan Panglima TNI Desak Jokowi Selesaikan Konflik KPK vs Polri Jakarta-RK. Banyak pihak yang tidak ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri hancur berantakan. Mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Endriartono Sutarto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan konflik yang terjadi antara KPK versus Polri.

“Saya menyerukan bahwa ini gak bisa ditangani oleh KPK atau Polri sendiri,” kata Endriartono saat bertandang ke Gedung KPK, Kamis (12/2).

Endriartono mengatakan, konflik KPK-Polri telah membuat kinerja kedua lembaga ini tidak maksimal. Padahal, tugas mereka sebagai penegak hukum teramat penting.

Karena itu, mantan politikus Partai NasDem tersebut berharap konflik KPK-Polri tak berlarutlarut. “Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini, Presiden harusnya bisa memutuskan yang terbaik,” tegas Endriartono.

Mengenai kedatangannya ke KPK, Endriartono mengaku hendak memberi dukungan moral. Pasalnya, dia menilai bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang masih sangat dibutuhkan oleh bangsa.

“Kalau korupsi tidak diberantas, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Oleh karena itu kita mesti jaga agar KPK ini bisa terus melaksanakan fungsi dan tugasnya,” tegas Endriartono.

Identitas Peneror Mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Endriartono Sutarto menyebut ada pihak yang tengah memanfaatkan konflik antara KPK dengan Polri.

Menurutnya, kelompok itulah yang patut dicurigai sebagai dalang di balik aksi teror terhadap penyidik dan staf KPK baru-baru ini.

Hal itu diungkapkan Endriartono usai bertemu para pimpinan KPK, Kamis (12/2). Ia bahkan mengaku sudah tahu identitas pihak yang menunggangi konflik tersebut. ”Tapi saya tidak bisa membuka ini ke publik,” kata Endriartono dengan senyum terkembang kepada wartawan di KPK. Namun, mantan politikus Partai NasDem ini sempat menyebut peneror KPK itu bukanlah oknum Polri. Ia sampai sekarang masih yakin bahwa Polri tidak terlibat dalam teror terhadap KPK. ”Jika betul ancaman dari sesuatu yang seharusnya memberi perlindungan ini sesuatu serius dan bisa mengancam seluruh warga negara.

Cuma saya masih punya keyakinan tidaklah kalau itu,” jelasnya.

Lebih lanjut mengenai teror terhadap KPK, Endriartono mengatakan bahwa personel TNI mungkin saja dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Namun demikian, ia tidak setuju dengan pelibatan personel TNI dalam pengamanan KPK. Ia justru mengharapkan konflik KPK-Polri sebaiknya diselesaikan dengan cara yang damai dan tetap berada di dalam koridor hukum. Karena itu, ia berulang kali menekankan

pentingnya Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil sikap. ”Ini bisa selesai kalau Presiden ambil keputusan dan tidak menunggu sampai berlarut-larut sampai situasi memburuk. Masyarakat mengharapkan keputusan yang menentramkan semua pihak sehingga semua bisa kembali bekerja secara normal,” pungkasnya.

Ancaman Nasional Mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Endriartono Sutarto mengaku prihatin setelah mendengar adanya ancaman teror terhadap penyidik dan pegawai KPK. Ia pun setuju dengan pendapat bahwa teror terhadap KPK adalah ancaman yang bersifat nasional. ”Kalo itu betul ada, ini sesuatu yang serius, tidak bisa dibiarkan. Karena KPK bagaimanapun juga suatu lembaga negara yang masih kita butuhkan. kalau orang-orang didalamnya diteror, maka menurut saya harus bisa segera diselesaikan,” kata Endriartono di Gedung KPK, Kamis (12/2).

Bekas politikus NasDem ini mengaku belum tahu banyak mengenai teror terhadap KPK. Namun ia berencana untuk menelisik lebih jauh mengenai ancaman yang disebut-sebut telah meluas sampai kepada keluarga staf KPK itu.

Saat ditanya tentang kemungkinan TNI turun tangan mengamankan KPK, Endriartono mengaku belum bisa menyimpulkan. Menurutnya, perlu ditelurusi terlebih dahulu sebesar apa ancaman yang dihadapi oleh KPK. ”Belum saya mencari data dulu yang sebagus-bagusnya. Initinya saya inginkan adalah permasalahan ini agar selesai dengan bagus,” pungkasnya.

TNI Lindungi KPK Te n t a r a Na s i o n a l I n d o n e s i a ( T N I ) bisa dilibatkan untuk melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari aksi atau upaya teror yang terjadi belakangan.

Mantan Panglima TNI, Jenderal (purn) Endriartono Sutarto mengatakan, hal itu dapat dilakukan apabila memang ada mandat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. ”Asal itu keputusan presiden memang itu harus dilakukan. Tapi tidak tanpa keputusan,” terang dia di Kantor KPK Jakarta, Kamis (12/2).

Aksi teror memang tengah menimpa para penyidik, staf sampai karyawan KPK. Teror berupa ancaman diterima via SMS, telepon dampai dibuntuti. Bahkan, keluarga orang dalam KPK juga ikut-ikutan kena.

Memang, lanjut Endriartono, tak ada aturan yang menyebutkan TNI Haris melindungi jajaran KPK. Tapi, aturan tersebut bisa berlaku setelah ada arahan dari Presiden Jokowi.

“Tapi kalau presiden kemudian yang perintahkan maka itu harus dilakukan dan saya percaya ini situasi belum mengharuskan turunnya TNI,” demikian pria yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini. (jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

Atasi Polemik KPK-Polri

Berseberangan ...........................................................................................................dari halaman 1 karena mendapat ancaman.

Penyelidik KPK, Iguh Sipurba, dihadirkan sebagai saksi fakta oleh kuasa hukum KPK. Iguh termasuk dalam tim yang melakukan penyelidikan terkait BG. Dia menjelaskan, pada saat melakukan penyelidikan telah dikeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprindik) terlebih dahulu. ”Surat perintah penyelidikan diterbitkan sekitar Juni 2014,” kata Iguh saat bersaksi di PN Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Tim dari Direktorat Penyelidikan kemudian melakukan telaah terkait informasi yang diterima dari Direktorat Pengaduan Masyarakat. Hasil telaah itu dilaporkan kepada Deputi Penindakan dan pimpinan KPK. ”Telaah secara tim, bukan saya sendiri,” ujar Iguh.

Setelah itu, Direktorat Penyelidikan mengumpulkan bahan-bahan terkait kasus itu. Salah satunya adalah surat-surat.

Penyelidik, sambung Iguh, juga meminta keterangan kepada orang-orang yang dinilai mengetahui peristiwa itu.

Selain itu, Iguh menambahkan penyelidik juga mencari bukti lain. Namun demikian, ia tidak menyebutkan secara detail soal bukti tersebut. Iguh menjelaskan permintaan keterangan dilakukan secara rahasia. Sehingga, tidak diketahui oleh publik.

Ia membenarkan yang mengetahui soal penyelidikan hanya pihak yang mendapat penugasan untuk menangani perkara.

“Kalau yang saya alami terkait pengumpulan data dan permintaan keterangan itu

Lucunya, Pengacara BG, Fredrich Yunadi, menyatakan akan melaporkan Iguh ke Bareskrim Mabes Polri.

“Segera penyelidik ini akan kita laporkan ke Bareskrim,” kata Fredrich usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Fredrich menyebut Iguh sebagai penyelidik yang tidak sah. Karena bukan berasal dari kepolisian. Hal ini tidak sesuai dengan KUHAP. ”Itu tidak boleh 100 persen,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, kuasa hukum KPK, Rasamala Aritonang mengaku bingung dengan rencana kubu BG melaporkan penyelidik KPK yang bersaksi di sidang praperadilan ke Bareskrim. ”Saya kira inikan di bawah pengadilan, jadi ketika keterangan yang tidak disetujui pemohon dilaporkan, repot dong kita,” kata dia.

Rasamala menyatakan, KPK berhak mengangkat penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. ”Pertanyaannya, penyelidik yang bagaimana yang bisa diangkat? KPK dalam mengangkat penyelidik sudah melatih terlebih dahulu dan perlu dipahami bahwa aspek tindak pidana korupsi tidak hanya melulu mengenai aspek hukum. Jadi saling melengkapi satu sama lainnya,” tandasnya.

dilakukan secara rahasia, tidak terbuka dan tidak diketahui publik,” tegasIguh.

Kemudian, proses penetapan BG jadi tersangka juga telah didahului dengan gelar perkara. Proses gelar perkara dihadiri oleh pimpinan KPK, penyidik, penyelidik, penuntut umum, dan struktural KPK. Dalam gelar perkara, tim penyelidikan menyampaikan hasil.

“Setelah kami paparkan hasil penyelidikan, semua peserta dipersilakan pimpinan untuk memberikan pendapat. Keputusan diambil pimpinan berdasarkan hasil pandangan seluruh peserta,” papar Iguh.

Dia meneruskan, tim penyelidik dalam gelar perkara juga menyampaikan tentang pihak-pihak yang diduga terkait kasus yang tengah diselidiki. ”Kami sebutkan, salah satu calon tersangka Budi Gunawan,” beber Iguh.

Setelah itu, baru diputuskan bahwa kasus yang menjerat BG bisa ditingkatkan ke penyidikan. Saat itu, sambung Iguh, ada empat orang pimpinan KPK yang hadir.

Setelah ada keputusan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian dibuat laporan hasil penyelidikan dan laporan kejadian tindak pidana korupsi. ”Di situ sudah ada nama calon tersangka dan itu menjadi dasar menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan),” paparnya.

Dalam sprindik KPK, lanjut Iguh, juga sudah disebutkan nama tersangkanya. ”Sepengetahuan saya satu nama tersangka disebut dalam sprindik,” tandasnya.

Pernyataan Iguh ini ditolak kubu BG.

Sumber: JPNN Re-editing: Mohamad iQbaL

Teror .........................................................................................................................................dari halaman 1 tanpa kekerasan. Sehingga teror berbeda dengan intimidasi atau sabotase.

Sasaran dari intimidasi dan sabotase umumnya secara langsung. Sedangkan teror tidak demikian. Korban teror seringkali orang yang tidak bersalah. Tujuannya hanya menciptakan sensasi agar masyarakat luas memerhatikan apa yang mereka perjuangkan.

Teror juga berbeda dengan vandalisme yang motifnya merusak benda-benda fisik. Berbeda pula dengan mafia yang menekankan pada omerta, tutup mulut atau sebagai sumpah.

Omerta merupakan bentuk ekstrem loyalitas dan solidaritas kelompok dalam menghadapi pihak lain, terutama penguasa. Berbeda pula dengan Yakuza atau mafia Cosa Nostra yang menekankan kode omerta.

Teror di zaman modern ini justru seringkali mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa atau sosial media untuk menyuarakan pesan perjuangannya.

Namun belakangan, peneror semakin membutuhkan dana besar dalam kegiatan globalnya. Sehingga mereka tidak suka mengklaim tindakannya, agar dapat melakukan upaya mengumpulkan dana bagi kegiatannya.

Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan teror,

kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM), dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.

Kendati tidak bersifat absolut, pengertian teror di antaranya berisikan kekerasan atau ancaman terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda atau materi lain, sehingga membahayakan kehidupan orang lain.

Selain itu, teror juga dapat berupa tindakan menakut-nakuti, memaksa, menekan atau memengaruhi pemerintah, badan institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat, dengan kekerasan. Mengganggu pelayanan publik atau menciptakan darurat publik.

Begitu definisi-definisi teror atau terorisme yang disampaikan para pakar di dunia ini. Sebenarnya, teror itu dapat berupa apa saja yang berisikan upaya menakuti-nakuti seseorang atau orang ban-yak.

Melihat dari definisi sederhana ini, terdapat teror yang sepertinya diabaikan begitu saja, yakni biaya sekolah mahal, harga makanan juga selangit, berobat butuh biaya besar, birokrasi menjelimet, pelayanan publik hancur, kemiskinan di mana-mana, hukum dapat dibeli dan lainnya. (mordiadi)

sampai saat ini belum ada keseragaman.

Menurut Ahli Hukum Pidana Internasional, Prof M Cherif Bassiouni, tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik dan dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut.

Teror ini merupakan pandangan subjektif, tidak mudah merumuskan definisinya.

Tim Ad Hoc Committee on Terorism yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1972 saja belum bisa me-rumuskan definisi teroris, padahal sedah tujuh tahun bersidang.

Pengertian paling otentik adalah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat diintepretasikan pengembangannya yang biasanya ti-dak jauh dari pengertian dasar, yakni kekerasan.

Teror tentunya melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, maksudnya jelas untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Hakikat perbuatan teror mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan.

Pelakunya dapat merupakan individu,

Sudah Banyak ..............................................................................................................dari halaman 1 Menurut Susi, menyandang status menteri, hidupnya tak ubahnya seperti roller coaster (naik turun). ”Selama tiga bulan ini hidup saya seperti roller coaster rasanya,” ungkap Susi.

Meski begitu, wanita yang tak suka dan-

jadi lebih bagus. Apalagi bahasa Indonesia saya jauh lebih baik. Lengkap vocabularynya seperti ini,” ungkap Susi dengan bangga.

dan ini tetap bersyukur. Banyak hal yang bisa ia pelajari, mulai dari tata krama, pergaulan dan belajar birokrasi. Yang tak kalah penting membuat bahasa Indonesia-nya menjadi lebih lancar.

“Banyak yang saya pelajari, tata krama

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS disc up to +0%

IMLEK SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Cashback P e r s e+ n + Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

5.988 Ribu

3.788 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

9.550

Hanya

3.988 Ribu

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MATAHARI MAL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 13 FEB SD 15 FEB 2015 & DPTKAN DISKONNYA.

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

16.250

Hanya

6.788 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.488 Ribu

12 FEB S/D 18 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

RECUMBENT BIKE (TERMURAH) 8.450

Hanya

3.688 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

7

Jokowi Sebaiknya Lakukan Tiga Hal Jakarta-RK. Minggu ini merupakan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan soal pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan konflik KPK-Polri yang kian melebar.

Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, mengatakan, Presiden harus konsisten dengan pernyataannya.

“Dan minggu inilah waktu yang disampaikan beliau untuk menyelesaikan soal BG dan Konflik KPK-Polri,” kata Heri, Kamis (12/2).

Keputusan Jokowi tersebut bukan saja soal konsistensinya, namun jauh lebih penting adalah soal nasib lembaga kepolisian dan KPK yang justru sekarang “masuk angin” melebar ke soal teror yang menyebabkan sentimen kedua institusi ini semakin terbuka.

Tak dapat disangkal bahwa polemik ini bukan perkara mudah, namun Jokowi harus dengan bijak mengambil keputusan tepat.

Melihat situasi politik saat ini, menurut Heri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Jokowi.

Pertama, dalam mengambil keputusan yang ada presiden harus mengikuti prosedur ketatanegaraan yang ada artinya keputusan yang diambil harus sesuai aturan hukum yang berlaku. Misalnya jika presiden tetap melantik BG, maka harus didukung dengan aturan main. Begitupun jika tidak melantik maka harus sesuai dengan koridor hukum.

Tujuannya adalah agar secara hukum presiden dijamin konstitusi.

“Alasan menunggu proses praperadilan menurut saya, memang lebih aman bagi presiden,” katanya.

Kedua, secara politik harus cermat membaca. Misalnya, jika tidak melantik maka presiden akan berhadapan dengan DPR yg sudah menyetujui Komjen BG melalui paripurna

DPR. Menurut dia, DPR secara kelembagaan dan bahkan secara perorangan anggota DPR pasti akan mempertanyakan alasan presiden tersebut.

“Secara personal anggota DPR, bukan tidak mungkin Presiden akan dikritik anggota DPR,” tegasnya.

Sebaliknya, jika melantik kemungkinan gelombang kritik elite tidak begitu besar, namun gelombang kritik publik akan sangat besar. Ketiga, dalam situasi sekarang langkah terbaik presiden adalah membuka komunikasi politik sebanyak mungkin kepada semua elemen mulai Polri, KPK, Tim Independen, Wantimpres, menteri terkait, dan koalisi partai pendukung.

Ini penting bagi presiden, guna mendapatkan input sebanyak mungkin dan seseimbang mungkin.

“Memang berat, sebab bisa jadi akan banyak masukan yang pro dan kontra,” ujarnya.

Namun, jika jalan ini ditempuh maka presiden sudah membuka ruang kontestasi belakang panggung “back stage” yang diyakini Heri jauh lebih efektif.

“Presiden tidak bisa menggelak lagi, bahwa ada persoalan serius dengan partai koalisi pendukung,” paparnya.

Nah jika itu mampu diselesaikan dengan baik, maka keputusan apapun yang akan diambil, akan terasa lebih baik. Jika presiden mampu membangun komunikasi dengan baik dengan KIH dan PDIP khususnya, Heri yakin soal BG ini akan bisa terselesaikan.

Jika itu ditempuh, maka presiden Jokowi akan selamat di mata publik dan sejalan dengan koalisi pendukung.

“Toh presidennya adalah Jokowi,” pungkas doktor muda ilmu komunikasi politik ini. (jpnn)

Wajah Pemerintah ..................................................dari halaman 1 masyarakat,” kata Yohanes.

Apapun adanya, kantor desa yang dipakai selama ini adalah bekas bangunan pasar sayur.

Lihatlah akhir 2014 yang baru berlalu itu. Tak satupun aparat kantor berada di tempat. Bukan karena malas, tapi banjir merendam Kantor Desa Hilir Kantor hingga 1 meter hingga ke dindingnya atau 2 meter dari dasar fondasi.

Air yang naik pada sore hari itu membuat para pegawainya tidak tahu kalau komputer berenang dan bahkan sudah tenggelam. Peralatan kantor lainnya masih bisa diamankan kecuali berkas karena bukan barang elektronik yang sensitive terhadap air.

“Air menggenangi kantor desa hampir satu minggu. Jadi selama itu pula untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan kependudukan, terpaksa saya kerjakan di rumah sendiri.

Terpaksalah warga berurusan di rumah saya,” ungkap Yohanes.

Sebenarnya sudah lama masyarakat dan aparatur desanya menginginkan pindah kantor. Bahkan mereka sudah “menemukan” tempatnya berupa salah satu bangunan yang berkali-kali diusulkan.

Sayangnya, Pemkab Landak tak kunjung setujui. Namun tak juga memberikan alternatif agar Kantor Desa itu bergengsi, karena halaman depan pemer-

intahan pusat.

“Padahal bangunan itu tidak ditempati ataupun digunakan.

Maksud kami, daripada kosong lebih baik dipinjamkan untuk kantor desa karena banyak warga yang harus dilayani,” ujar Kades.

Meskipun sudah berkali-kali diusulkan agar membangun Kantor Desa Hilir Kantor yang baru, namun sampai kini anginnya pun tak ada respon.

Pemkab Landak terlalu sibuk untuk merencanakan atau menganggarkan dana APBD buat kantor desa.

Tahun 2015 intensitas hujan meningkat dan pastilah kantor Desa Hilir Kantor sangat rawan dilanda banjir. Akibatnya, agar pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu apalagi terputus, aparatur desa terpaksa menggunakan ruko warga di pasar Ngabang. Untunglah ada warga yang mau meminjamkan rukonya lantaran iba melihat aparatur kerja sambil mengarungi banjir.

“Bersyukur ada warga masyarakat yang meminjamkan ruko untuk kantor desa sementara. Tapi ruko ini akan dijual oleh pemiliknya. Kalau sudah terjual, terpaksa kita berangkut lagi ke kantor lama dan ikhlah direndam banjir,” ujar Yohanes.

Pak Kades menganggap, sejauh ini Pemkab Landak masih

adem ayem soal usulan pembangunan kantor baru Pemerintah Desa Hilir Kantor. Disisi lain, Pemerintah Desa dituntut memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Padahal kantor desa ini kan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya.

Kalau untuk kepentingan saya, tidak perlu saya berkoar-koar supaya Pemkab Landak membangun kantor Desa Hilir Kantor yang baru,” katanya.

Yohanes tetap akan menyuarakan pembangunan kantor desa baru kepada Pemkab Landak. Apalagi Desa Hilir Kantor ini terletak di jantung Kota Ngabang. “Kalau kita mengandalkan Anggaran Dana Desa (ADD), jelas tidak bisa membangun kantor baru,” katanya.

Tahun 2015 ini saja ADD yang akan diterima Desa Hilir Kantor sangatlah kecil, hanya Rp400 juta lebih. Bayangkan saja, dana untuk setahun itu buat honorarium Kades, Kepala Urusan sampai Kepala Dusun. Belum lagi ATK, listrik, transportasi, pemeliharaan kantor dan perangkat kerja lainnya sampai belanja lainnya.

“Karena itu, selain Pemkab kita juga mengharapkan DPRD Landak melalui dana aspirasinya bisa mewujudkan pembangunan kantor desa yang baru,” harap Yohanes.*

Urusan Pribadi..............................................................dari halaman 1 nerima surat pengunduran diri dari Bambang. Tapi, ia mengakui memang mendengar isu pengunduran diri tersebut.

“Katanya-katanya, Sekwan itu mengundurkan diri, tapi sampai hari ini BKD belum pernah menerima. Tapi Kalau BKD menerima maka kita akan naikkan ke gubernur,” jelas seraya menambahkan, hanya gubernur yang boleh memberhentikan pejabat eselon II atas usulan Baperjakat.

Lantas, apakah pengunduran diri memerlukan pertimbangan badan kepangkatan PNS tersebut? “Orang mengajukan diri tidak perlu pertimbangan karena dia meminta. Dia sudah menimbang sendiri, tapi kalau organisasi membutuhkan memang orang tersebut masih bisa dipakai, loyal, disiplin kinerja baik, bisa kita pertahankan,” papar Kartius.

Intinya, apabila seorang pejabat mengundurkan diri maka pasti diproses oleh BKD. ”Mungkin ada pertimbangan dari yang bersangkutan, seperti merasa tidak mampu atau ada tekanan ataupun ingin pensiun dini,” tutup Kartius.

intervensi dari anggota DPRD Kalbar,” tukas pria yang biasa disapa Pak Ustadz oleh para koleganya ini.

Miftah pun menyatakan, isu mundurnya Bambang baru dia dengar sepulangnya dari kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Hanya saja, pengunduran diri Bambang Soerachmat itu, lanjutnya, bukan kabar angin belaka.

“Saya mengetahui Sekwan ini mengundurkan diri setelah pulang dari Medan. Saya rasa memang benar-benar mengundurkan diri, karena surat pengajuan pengunduran diri yang dilakukan oleh Bambang sudah ada di Ketua DPRD, Pak Kebing,” bebernya.

Karena itu, Miftah meminta unsur pimpinan DPRD bisa segera menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Dan, kita minta BKD harus merespon cepat surat pengunduran diri itu sehingga calon pengganti yang bersangkutan disiapkan. Namun jika Pak Gubernur yang terhormat tidak menyetujui pengunduran diri Bambang, Bambang harus tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekwan. Kan begitu,” imbuhnya.

Tentu saja, dikatakan Miftah, seseorang yang menggantikan Bambang sebagai Sekwan harus orang yang menguasai ke-

Sekwan-an. “Harus kompeten, harus memberikan pelayanan serta mendampingi anggota DPRD. Dan, tugas ini harus dilakukan semaksimal mungkin.

Kemudian memposisikan diri sesuai dengan jabatan yang diberikan, bukan Sekwan malah menjadi seperti anggota DPRD atau sebaliknya,” ketusnya.

Maksudnya Sekwan memposisikan diri seperti anggota DPRD? “Ini hanya seandainya. Bambang belum pernah melakukan itu. Dan, ini tidak boleh sampai terjadi karena Tupoksi (tugas pokok dan fungsi,red) Sekwan itu apa, dan anggota DPRD itu apa sudah sangat jelas,” pungkasnya.

Dikonfirmasi, Kepala BKD Kalbar, Kartius menegaskan, apabila ada yang mencoba menekan, Bambang Soerachmat diharap tak takut untuk melawan. Terkecuali jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana serta lainnya.

“Kalau ada tekanan, dan siapapun yang menekan birokrasi, lawan saja. Saya sering katakan ke PNS jangan takut ditekan, besok-besok kalau ada yang menekan bisa bubar birokrasi ini,” tegasnya kepada sejumlah wartawan, di Kantor BKD Kalbar.

Menurut Kartius, hingga saat ini, BKD Kalbar belum me-

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK SEPMOT KB 3245 VJ Noka : MN1JB9128BK570994 Nosin : JB91E-2564202 A/N: RUYENSI STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BPKB Honda Warna Ungu Th. 2012 KB 3433 OB Noka : MH1JFC112CK027585 Nosin : JFC1E-1027115 No. BPKB : 6I061J/HOII A/N: JOHAN WAHYUDI STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK SEPMOT KB 4236 VN Noka : MH1JF5129CK748601 Nosin : JF51E-2721293 A/N: ROSARIA GERIOLA STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Laporan: Achmad Mundzirin, Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

Giroud, Pemain Paling ‘Hot’ di Inggris PENYERANG Arsenal Olivier Giroud baru saja mendapatkan penghargaan sebagai pemain paling hot di Premier League.

‘Hot’ yang dimaksud di sini adalah dari segi penampilan fisik.

Penghargaan ini diberikan Paddy Power yang melakukan survey dengan responden 250 wanita asal Amerika Serikat.

Giroud meraih nilai tertinggi, jauh melebihi ‘kontestan’ lainnya. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

BARCELONA 3:1 VILLAREAL

MASIH BELUM AMAN

BARCELONA sukses mengamankan satu kaki di partai final usai menekuk Villareal 3:1 di leg pertama semifinal Copa del Rey, di Camp Nou, Kamis dini hari (12/2).

Namun Pelatih Barcelona, Luis Enrique, meminta para pemainnya tidak memikirkan partai final.

Tiga gol Barcelona disarangkan oleh Lionel Messi, Andres Iniesta dan Gerard Pique. Villareal sempat menyamakan kedudukan lewat Manu Trigueros.

Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-10 beruntun yang dicetak Barca di segala kompetisi. Meski demikian, Luis Enrique meminta Messi dkk tidak jemawa, terutama soal peluang menembus final.

Leg kedua semifinal akan digelar pada 4 Maret di El Madrigal, kandang Villareal. Villareal harus bisa menang tiga gol jika ingin lolos ke final.

“Kepercayaan diri bisa membunuhmu. Anda tak boleh

pergi ke El Madrigal dalam keadaan santai. Saya memprediksi leg kedua berjalan sulit. Kami akan mencoba dan fokus pada para pemain, agar tidak berpikir bahwa mereka sudah mendekati final,” ujar Enrique.

Meski unggul telak baik dalam skor maupun penguasaan bola, pelatih berusia 44 tahun itu tetap melontarkan pujian bagi lawannya.

“Secara umum, saya pikir tampil bagus melawan rival yang kuat. Ini adalah hasil yang baik, yang tentu saja, tidak menentukan nasib kami. Kami akan ke El Madrigal dan tampil menyerang di leg kedua, untuk memenangkan pertandingan. Itulah target kami,” pungkasnya.

Peringatan Enrique agar anak asuhnya tak jemawa bukannya tanpa alasan. Pasalnya Barcelona pernah terjungkal dari posisi unggul 3:1 di ajang yang sama. Noda itu tersaji ketika melawan Athletic Bilbao pada tahun 1960

silam di perempat final edisi 1959/60.

Waktu itu, ketika kompetisi ini masih bernama Copa del Generalisimo, Barcelona menang 3-1 pada leg pertama di kandang sendiri. Ganti bertandang ke markas Bilbao, Barcelona tumbang 0-3 dan tersingkir dengan agregat 3-4.

Bilbao sendiri kemudian dikandaskan Real Madrid di semifinal. Juaranya musim itu adalah Atletico Madrid, yang mengalahkan El Real yang diperkuat Ferenc Puskas 3-1 di partai puncak.

Musim ini, Barcelona berpeluang besar lolos ke final.

Villarreal bakal butuh perjuangan keras untuk membalikkan defisit 1-3 dan meniru apa yang pernah dicapai oleh Bilbao 55 tahun silam.

Gagal Pinalti Pada pertandingan kontra Villareal, Blaugrana

sebenarnya bisa memperbesar skor andai eksekusi pinalti Neymar tak gagal. Pemain Brasil itu merebut jatah tendangan 12 pas yang harusnya jadi milik Lionel Messi.

Namun sayang, keputusan Neymar itu justru berbuah negatif karena ia gagal menaklukkan kiper lawan.

“Kadang penendang penalti bisa mengalami perubahan. Neymar juga punya rasa percaya diri yang bagus. Ia kali ini gagal, namun tidak akan ada hal lain yang terjadi.

Saya rasa yang paling penting adalah hasil akhir,” tutur Jeremy Mathieu, bek Barcelona.

“Villarreal merupakan tim yang bagus dan mereka kuat ketika bermain secara kolektif. Tidak mudah bermain melawan mereka, namun kami punya kepercayaan diri yang tinggi,” pungkasnya. (*)

MINGGIR TIGA PEKAN

LEPAS SAHAM

KE SUPORTER

PERUSAHAAN pengelola Persijap Jepara, PT Jepara Multi Raya, mengambil langkah mengejutkan dengan melepas seluruh saham yang mereka miliki ke elemen sepakbola Jepara dengan cara hibah. PT Jepara Multi Raya sendiri saat ini memiliki 80 persen saham di Persijap.

Kebijakan itu dilakukan setelah gagal menggaet pengusaha asal Kudus, Jalil Jalal.

Padahal, sebelumnya dikabarkan proses negosiasi dengan Jalil sudah mendekati kesepakatan. Bahkan, dana Rp 1 miliar sudah disiapkan Jalil untuk tim berjulukan Laskar Kalinyamat itu.

“Uang yang beliau siapkan akan masuk ke tim guna membiayai kompetisi. Saya tidak akan menerima dari uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Tapi nyatanya, kita belum berhasil,” ucap Said Basalamah, CEO PT Jepara Multi Raya seperti dilansir laman PT Liga Indonesia.

Menurut Said, 80 persen saham itu akan dihibahkan 20 persen saham ke kelompok suporter Banaspati, Jetman (20 persen), organisasi suporter Curva Nord Syndicate (20 persen), dan klub-klub amatir anggota Pengurus Cabang PSSI Jepara (20 persen).

Surat pernyataan terkait hal itu sudah diberikan langsung kepada ketua umum atau koordinator masing-masing organisasi tersebut. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan segera digelar setelah mereka mengurus badan hukumnya.

“Untuk saat ini, manajemen Persijap di bawah Komisaris Tafrichan. Perkembangan terbaru soal saham Persijap juga sudah diketahui Bupati Ahmad Marzuqi,” jelas Said Basalamah.

Persijap sendiri pada musim 2015 bakal berlaga di Divisi Utama. Itu setelah, pada musim 2014 mereka terdegradasi dari Indonesia Super League. (goal)

STEPHAN El Shaarawy mengungkapkan bahwa cederanya sudah mulai membaik, namun ia masih harus absen minimal tiga pekan lagi.

Penyerang AC Milan tersebut mendapatkan cedera retak pada tulang metatarsalnya. Ia mendapatkan cedera itu pada akhir pertandingan saat Rossoneri kalah 3-1 dari Lazio pada akhir Januari kemarin dan diperkirakan absen sekitar enam pekan.

Pemain 22 tahun itu kini memberikan info terbaru terkait cederanya tersebut. Dikatakannya, ia masih harus menjalani perawatan paling tidak hingga tiga pekan lagi.

“Saya masih harus memakai gips untuk sekitar tiga pekan lagi.

Cedera ini saya dapatkan setelah mengalami insiden pada menit ke-95 lawan Lazio. Cedera itu semakin membaik tiap hari dan sementara saya menunggu untuk bisa memulai proses rehabilitasi, saya harus berlatih di gimnasium untuk melatih bagian tubuh saya yang lain,” bebernya.

El Shaarawy, yang juga pernah mengalami cedera metatarsal sebelumnya, mengatakan bahwa saat ini tak ada masalah dengan kondisi mentalnya.

“Secara psikologis, saya baik-baik saja. Saya pernah berada dalam situasi ini sebelumnya, jadi saya bisa menghadapi hal ini dengan lebih rileks. Saya hanya ingin segera pulih dan saya tahu cedera ini tak seserius cedera yang sebelumnya,” pungkasnya. (*)

TAK CEDERA SERIUS SERGIO Aguero merupakan pemain yang sangat tajam tetapi akrab dengan cedera. Aguero baru saja kembali bermain saat menjalani pertandingan melawan Stoke City di Britannia Stadium.

Sayangnya, Aguero nampak kembali mengalami cedera

setelah mencetak gol kedua Manchester City lewat titik penalti. Namun Pellegrini memastikan bahwa penyerang asal Argentina itu tidak mengalami cedera serius.

“Aguero mengatakan ada rasa sakit di punggungnya.

Tapi firasat saya mengatakan bahwa dia tidak mengalami cedera serius,” terang Pellegrini.

Pellegrini justru semakin optimis Aguero akan tampil semakin bagus dalam beberapa pertandingan ke depan.

Aguero hanya perlu membiasakan diri dengan atmosfer pertandingan.

“Semakin sering Aguero bermain, dia akan segera kembali ke performa terbaiknya. Dia baru saja kembali bermain setelah satu bulan mengalami cedera. Semua pemain butuh waktu untuk kembali tampil bagus.” (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Polresta Pontianak Maju Mundur Tindak THM Nakal

Polda akan Turunkan Satgas Anti Preman Jajaran polisi dan petugas Gelis menunjukkan barang bukti Upal pecahan Rp100 ribu kepada wartawan. JAIDI CHANDRA-RK

Upal Beredar di Ketapang Diduga Ada Sindikatnya Ketapang-RT. Uang palsu (Upal) pecahan Rp100 ribu beredar di Kota Ketapang. Uang tersebut ditemukan di Gerai Layanan Listrik (Gelis) Multi Mitra Mandiri PLN di Jalan Letkol M Thohir. Bahkan Gelis ini sudah sering mendapatkan Upal dari pelanggan PLN. Administrasi Pelayanan Gelis PLN, Ria mengaku sudah sering mendapatkan Upal, bahkan sejak setahun lalu. “Sudah banyak kita dapat uang palsu. Tapi banyak sudah kita bakar, karena takut saat pemeriksaan dikatakan menyimpan uang palsu,” kata Ria kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/1).

Menurutnya, pada tahun lalu dalam satu bulan hanya dapat satu hingga dua kali Upal dari pelanggan PLN. Namun sepekan terakhir ini Gelis sudah mendapatkan empat lembar Upal pecahan Rp100 ribu. “Satu minggu ini kita dapat empat lembar uang palsu, semuanya pecahan Rp100 ribu,” ujar Ria. Upal pertama kali didapat Sabtu lalu. Kemudian Senin dapat lagi satu lembar dan Rabu kembali dapat satu lembar.

Parahnya lagi, Kamis kemarin kembali mendapatkan Upal pecahan Rp100. Sepertinya Upal ini sengaja disebarkan melalui Gerai PLN. “Sekarang yang masih kita simpan sisa delapan lembar, lainnya sudah dibakar,” jelas Ria. Halaman 15

Pontianak-RK. Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak antara berani dan tidak menindak tegas Tempat Hiburan Malam (THM) nakal di Kota Pontianak.

Hingga saat ini hanya gebrakan di media saja untuk menertibkan THM nakal, sedangkan di lapangan belum ada sama sekali aksi penindakan terhadap tempat hiburan yang melanggar aturan itu.

Ketika diwawancarai wartawan, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso selalu mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi menda-

POLISI TUNGGU KEHADIRAN KEPALA BP2T SERAHKAN DATA THM NAKAL dak (Sidak) THM yang menjual Minuman Beralkohol (Minol) secara ilegal di Kota Pontianak ini. Karena Polresta Pontianak belum mau bergerak menindak THM nakal, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) mengambil alih tindakan.

Melalui Satuan Petugas (Satgas) Anti Pre-

manisme, Polda Kalbar berjanji akan menyita Minol yang dijual secara ilegal oleh THM di Kota Pontianak. Tindakan Satgas Anti Premanisme ini menindaklanjuti statement kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, Drs Djunaidi MSi yang mengatakan tidak

satupun THM di Kota Pontianak ini yang memiliki izin penjualan Minol.

“Kita akan turunkan Satgas Anti Preman untuk menyita penjualan Minol secara ilegal (tanpa izin) di THM yang ada di Kota Pontianak ini,” tegas Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Nowo Winarti kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Kenapa mesti Satgas Anti Preman yang diturunkan oleh Polda Kalbar? Ternyata Satgas ini bukan hanya mengatasi Halaman 15

Kunjungi Polsek-Polsek Kapolres Ketapang Ajak Warga Jaga Kamtibmas Ketapang-RK. Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto melakukan kunjungan kerja ke Polsek. Kunjungan ini dihadiri jajaran TNI, Camat, Kades dan tokoh masyarakat.

Tujuannya sebagai ajang silaturahmi antara tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat.

“Kita juga minta dukungan masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas,” kata Kapolres di Mapolsek Benua Kayong, Kamis (12/2).

Kapolres Hady menegaskan, menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif merupakan tanggungjawab semua pihak, bukan hanya kepolisian. “Saya minta dukungan masyarakat, karena mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif merupakan tanggungjawab kita bersama,” katanya.

AKBP Hady mengakui, keberhasilan polisi mengungkap kasus kebanyakan tak terlepas dari peran serta masyarakat. Menurutnya, banyak kasus yang terungkap karena informasi yang diberikan masyarakat. “Peran serta masyarakat sangat besar dalam membantu tugas kepolisian,” jelas Kapolres.

Halaman 15

Korban Kupon Berhadiah Bertambah Banyak Pontianak-RK. Pelaku penipuan kupon berhadiah yang diungkap Polsekta Pontianak Selatan belum lama ini, ternyata banyak korbannya. Rata-rata korbannya warga Kota Pontianak.

“Ini dilihat dari laporan yang masuk di Polda Kalbar.

Korbannya sudah banyak dan sudah lapor kepada kita,” ungkap Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Nowo Winarti, Kamis (12/2).

AKBP Nowo Winarti menjelaskan, kupon-kupon berhadiah yang digunakan pelaku penipuan ini disebarkan dengan tujuan agar calon korban percaya. Seolah-olah kupon berhadiah itu asli, pelaku mencantumkan nama produk dalam kupon itu. “Akhirnya korban yang percaya langsung menghubungi dan teriming-iming dengan hadiah yang menggiurkan, dengan syarat mengirimkan uang kepada pelaku,” jelas Nowo.

Mengenai praktik penipuan ini, Nowo mengatakan, kupon-kupon berhadiah palsu itu dilemparkan di rumahrumah warga. Siapa yang percaya akan menjadi korban.

“Mereka melempari kupon-kupon palsu ini di rumah warga.

Agar mendapatkan korban,” jelasnya.

Nowo mengimbau masyarakat yang sudah menjadi korban untuk segera melaporkan kasus ini kepada polisi.

Mereka yang mendapatkan kupon-kupon palsu disarankan untuk mengabaikannya.

“Abaikan kupon-kupon berhadiah yang palsu dan berkedok penipuan ini. Atau bisa juga masyarakat langsung mengecek kepada perwakilan produk yang tercantum pada kupon itu, benar atau tidak. Yakni memastikan diri untuk tidak menjadi korban penipuan,” ungkap Kabid Humas Polda Kalbar. (zrn)

Puluhan massa pekerja kayu mendatangi DPRD Sekadau, kemarin. ABDU SYUKRI-RK

Pekerja Kayu Demo Kantor DPRD Sekadau Sekadau-RK. Merasa belum ada keputusan terkait tuntutan mereka soal dispensasi larangan penebangan pohon durian dan tengkawang, puluhan massa pekerja kayu durian dan tengkawang dari beberapa kecamatan demo ke kantor DPRD Sekadua, kemarin.

Kedatangan mereka ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya massa yang sama sudah dua kali mendatangi gedung dewan. Para pekerja kayu dari

BELUM ADA KEPUTUSAN SOAL LARANG PENEBANGAN DURIAN DAN TENGKAWANG Kecamatan Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir dan Belitang Hilir ini sempat berorasi di halaman kantor DPRD Sekadau. Mereka dikawal ketat oleh puluhan aparat kepolisian dan

Satpol PP Pemkab Sekadau.

Korlap massa, Djafar Sidik mengatakan tujuan kedatangan para pekerja kayu durian ke DPRD Sekadau kembali untuk mempertanyakan solusi dari pemerintah

dan DPRD, mengenai aspirasi masyarakat untuk pencabutan pelarangan penebangan dan penjualan kayu durian. Berdasarkan surat imbauan Bupati Sekadau No.522.21/99/Hutbun- 1 perihal Larangan Untuk Menebang Pohon Durian dan Tengkawang yang ditujukan kepada para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sekadau, surat itu membunuh mata pencarian warga selaku petani dan pekerja Halaman 15

Dua Tahun Yuventius Susanto Menghilang APAKAH TENGKORAK BERHELM ITU DIA? Ngabang-RK. Pasca ditemukannya tengkorak mengenakan helm standar yang ditemukan Riadi, 30, saat menebas di pinggir jalan raya menuju Gedung Olahraga (GOR) Patih Gumantar, Desa Amboyo Inti, Ngabang, polisi baru mendapatkan satu laporan kehilangan orang, Kamis (12/2).

“Kita baru mendapatkan satu laporan warga yang mengaku ada anggota keluarganya hilang. Warga tersebut atas nama Adrianus Ayim yang beralamat di Dusun Keronang, Desa Tolok, Kecamatan Menyuke,” kata AKP Andi Syahroni, Kasat Reskrim Polres Landak.

Adrianus Ayim melapor kehilangan anaknya bernama Yuventius Susanto yang menghilang sejak 2012 lalu. Adrianus Ayim mengaku anaknya tinggal dan bekerja di Ngabang. Sedangkan pelapor sendiri Halaman 15 Polisi membawa tulang belulang yang ditemukan terkubur di pinggir jalan raya GOR Patih Gumantar, Ngabang. ANTONIUS-RK

374 Personel Amankan Imlek dan Capgome Singkawang Singkawang-RK. Mengamankan Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015, Kepolisian Resort (Polres) Singkawang mengerahkan 325 personelnya. Di-backup Polda Kalbar, TNI, Satpol PP, Dishub serta Polres Bengkayang, Sambas dan Mempawah.

“Totalnya 374 personel untuk mengamankan Festival Imlek dan Capgome Singkawang ini,” ungkap AKBP Agus Triatmaja SH SIk, Kapolres Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/2).

Adapun titik pengamanan, selain dipusatkan di lokasi Festival Imlek dan Capgome di Stadion Kridasana, para personel pun akan ditempatkan di beberapa titik lainnya. Misalnya ketika Pawai Lampion, personel pengamanan ditempatkan di 40 titik sepanjang rute. Sedangkan ketika Pawai Tatung, personel pengamanan ditempatkan di 46 titik.

Untuk memudahkan pengamanan selama Festival Imlek dan Capgome, Agus akan mengundang pihak panitia. “Besok

(hari ini, red) panitia Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang akan kita undang untuk mem-fix-kan kegiatan selama festival ini,” katanya.

Agus menjelaskan, ketika bertemu dengan panitia tersebut, akan dipastikan di mana saja rute Pawai Lampion dan Pawai Tatung serta lainnya.

“Sementara ini yang kita ketahui kalau Pawai Lampion start di Kantor Walikota dan finish di Singkawang Grandmall.

Sedangkan Pawai Tatung, star di Stadion

Kridasana dan finish di Terminal Pasiran.

Ini yang akan kita fix dulu dengan panitia,” paparnya.

Selanjutnya, akan digelar rapat lintas sektoral pada 16 Februari mendatang.

Pihak-pihak yang terlibat dan berperan dalam even seni dan budaya Kota Singkawang ini tentunya akan berkoordinasi terlebih dahulu untuk menyukseskan agenda nasional ini. “Selanjutnya kita akan Gelar Pasukan Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Siapkan 50 Hektar untuk Kantor Terpadu Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya menyiapkan lahan seluas 50 hektar untuk perkantoran terpadu. Lahan tersebut tidak hanya akan diisi instansi pemerintah, tapi juga bangunan untuk Polres Kubu Raya.

“Kami siapkan kelengkapannya, karena kami butuh puluhan hektar lahan. Lahannya sudah ada, tapi kami masih melengkapi aset dan melakukan pembebasan lahan warga” kata Bupati Kubu Raya, Rusman Ali. Pembangunan kantor terpadu ujar Rusman, diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dari kepolisian, maupun instansi pemerintah. “Masyarakat diharapkan ikut menjaga aset yang akan dibangun tersebut,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistiyanto mengatakan, pembangunan Polres Kubu Raya dan Kayong Utara tinggal menunggu kelengkapan surat-menyurat pembebasan lahan di dua daerah tersebut. “Seperti di Kabupaten Kubu Raya, perkantorannya akan disatukan dengan instansi lain, bukan hanya Polisi,” ungkap Arief.

Arief mengatakan, setelah tanah untuk perkantoran siap, maka Polda Kalbar segera mengajukan usulan tersebut ke Mabes Polri untuk pembangunan kantor Polres. “Di Kayong Utara, tanah seluas 6 hektar sudah siap. Begitu juga di Kabupaten Kubu Raya,” katanya.

Arief menambahkan, lahan untuk kantor terpadu baik Pemkab, Kodim, Kejaksaan dan Kepolisian serta instansi lain telah siap, tinggal menunggu kelengkapan persyaratan atas aset daerah. “Kalau sudah siap, kami akan tindak lanjuti untuk melakukan pembangunan. Melihat anggota Kepolisian semakin banyak, jadi lahan yang diperlukan minimal 6 hektar,” ujarnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

10

Menghancurkan Generasi Muda, Narkoba Bagai ‘Teroris’ Kubu Raya. Bahaya narkoba seperti ‘teroris’ dalam menghancurkan generasi muda, bahkan sampai ke anak-cucu. Komitmen pemerintah pusat dalam memerangi barang haram itu, juga didukung penuh Pemkab Kubu Raya.

“Beberapa waktu lalu kita diundang oleh Presiden dan BNN untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Narkoba dengan tema ‘Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.’ Rakornas dihadiri Presiden Jokowi, Kepala BNN Anang Iskandar, sejumlah menteri Kabinet Kerja, kepala daerah se-Indonesia, serta undangan lain,” kata Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus, belum lama ini.

Dia menjelaskan, dalam sambutannya Presiden Jokowi menyatakan, tidak ada toleransi terhadap kasus peredaran narkoba.

Rakornas merupakan momentum penting mengingat Indonesia saat ini sedang dalam darurat narkoba. “Hal ini ditunjukkan dengan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Mereka yang harus direhabilitasi juga sangat besar, mencapai 4,2 juta jiwa, ditambah 1,2 pengguna narkoba yang tidak dapat direhabilitasi,” tuturnya.

Melihat fakta tersebut, lanjut Hermanus, Presiden RI tidak mau memberi toleransi bagi para pengedar narkoba. Sikap tegas

ditunjukkan dengan menolak memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba, meski mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri. “70 persen narapidana di lapas karena kasus narkotika. Harus disikapi dengan tegas, jangan diberi toleransi,” katanya.

Potret di lapangan sangat mengerikan, karena banyak terpidana kasus narkoba masih mengendalikan bisnis narkoba dari dalam lapas. Status darurat narkoba harus disadari oleh semua pemangku kebijakan untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba secara masif dan efektif. “Makanya bapak Presiden meminta seluruh kepala daerah, kita harus satu garis dan satu kata, tegas memerangi narkoba,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan, narkoba merupakan salah satu bentuk teroris yang sangat berbahaya, karena daya rusaknya sistematis terhadap generasi muda sampai ke anak-cucu. Kondisi darurat di Indonesia harus menjadi perhatian kita terutama di Kalbar, karena jaringan narkoba beraksi memasarkan barangnya dengan segala macam cara. “Saya harap semua pihak, baik dalam keluarga, tokoh masyarakat, agama dan lain sebagainya untuk bersama-sama memerangi barang haram ini. Jangan kita biarkan para generasi muda, anak-cucu kita kehilangan

Hermanus. ARY SANDY

Pemkab Utamakan Kepentingan Pribadi?

Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya diminta merevisi APBD 2015 dan memberikan porsi anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Jangan sampai anggaran yang ada dihambur-hamburkan untuk proyek pembangunan yang tidak jelas.

“Bisa kita lihat, APBD 2015 Kubu Raya telah menimbulkan reaksi dan protes cukup keras di masyarakat. Banyak alokasi pembangunan yang kurang berkeadilan dan dipandang sangat tidak berpihak bagi rakyat, karena banyak proyek pembangunan yang

tidak berdampak langsung pada problem pengagguran, dan rakyat miskin yang jumlahnya masih cukup besar di Kubu Raya,” kata aktivis pemuda asal Kecamatan Kubu, Tarmizi di Sungai Raya, Kamis (12/2).

Dia menuturkan, anggaran yang dialokasikan itu terlihat sangat mubazir dan tidak jelas orientasinya untuk apa. Ia menilai manfaatnya sama sekali tidak mendesak dan jauh dari berpihak. Padahal masih banyak infrastruktur dasar, baik jalan lingkungan dan jembatan, serta

sarana prasarana lain yang sangat dibutuhkan rakyat kondisinya memprihatinkan. “Kami mengharapkan porsi APBD sama seperti periode kepengurusan Bupati sebelumnya, dimana porsi pembangunan jalan lingkungan dan jembatan desa secara proporsional sesuai kondisi geografis dan kepadatan penduduk. Sayangnya, pada APBD 2015 ini seolah dipangkas habis, hingga rata-rata tersisa sangat kecil sekali. Misalnya kalau dulu sampai 10 item jalan atau jembatan, tahun ini hanya 2 item saja. Ini terjadi hampir di seluruh

desa di Kubu Raya,” tuturnya.

Tarmizi juga menyayangkan alasan yang disampaikan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali di salah satu media massa yang menyatakan, bahwa pembangunan jalan di Sekunder C senilai Rp 10 miliar. Padahal disana merupakan tanah kosong yang tidak ada penduduknya. “Pak Bupati menyatakan dengan dibangunnya jalan itu, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat pemilik tanah di Sekunder C, karena harganya jadi naik. Jelas ini menjadi kita pertanyakan, apakah

ini yang menjadi orientasi sasaran pembangunan oleh Bupati, karena setahu kami belum pernah ada tujuan dan sasaran orientasi pembangunan suatu daerah kabupaten/kota dimanapun di Indonesia, tujuannya untuk menaikkan harga tanah rakyatnya,” tuturnya.

Jika begitu, lanjut Tarmizi, seolah-olah untuk mensejahterakan rakyat bukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan publik bagi rakyat di berbagai sektor pemenuhan hak

mendasar baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya melainkan rakyat seolah cukup jual-belikan tanahnya.

“Lebih parah lagi, coba diinventarisir para pemilik yang menguasai tanah-tanah di Sekunder C itu siapa saja. Jangan-jangan justru lebih banyak pihak swasta kelas menengah ke atas daripada milik rakyat, karena sudah santer selama ini dimana-mana banyak spekulan yang memburu tanahtanah di kawasan Sekunder C,” ungkapnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Gelombang Laut Capai 4-5 Meter Angin kencang yang menerjang wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Barat belakangan ini berdampak terhadap tingginya gelombang laut. Menurut nelayan, ketinggian gelombang saat ini mencapai 4-5 meter.

Mereka harus ekstra hati-hati jika tidak ingin celaka ketika pergi melaut.

“Sudah hampir sepekan ini gelombang laut sangat tinggi mencapai 4-5 meter. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini berlangsung. Yang pasti kita tetap waspada ketika beraktivitas di laut,” aku Jul, salah seorang nelayan tradisional Kuala Mempawah, Kamis (12/2) sore.

Dia mengaku, tidak memiliki pilihan lainnya menghadapi cuaca di laut yang sedang tidak bersahabat tersebut. Karena, melaut merupakan aktivitas yang harus dijalaninya untuk mencari nafkah. “Sudah resiko menjadi nelayan pada saat cuaca tidak bersahabat seperti sekarang ini. Gelombang setinggi apapun, dinikmati saja agar tetap bisa bekerja dan menghasilkan uang. Karena, jika tidak melaut maka tidak mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup,” lirihnya.

Meski demikian, pria lulusan SMA itu menyebut dirinya senantiasa meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca yang tidak bersahabat. Ketika melaut, dia harus pintar-pintar memperhitungkan kemungkinan cuaca buruk dan tidak memaksakan diri untuk menangkap ikan apabila gelombang tinggi. “Kita sesuaikan dengan kemampuan kapal dan kondisi cuaca.

Kalau gelombang sedang tinggi, maka kita mencari ikan di pinggir saja. Nah, kalau cuaca sudah lebih tenang barulah menuju ke bagian tengah laut,” sebutnya.

Terkait peralatan keselamatan, dirinya menyebut sebagai nelayan tradisional tentu tidak dilengkapi dengan alat yang canggih atau modern. Peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup apabila terjadi kecelakaan di laut, seadanya saja seperti jeriken, fiber penyimpanan ikan atau lainnya yang bisa mengapung.

“Tidak ada peralatan khusus seperti baju pelampung dan sebagainya. Mudah-mudahan saja semuanya baikbaik saja walaupun kondisi cuaca di laut sedang tidak bersahabat,” harapnya mengakhiri. (fia)

Ilustrasi.

NET

Tiang Listrik Tertutup Dahan

Percikan Api Resahkan Warga Sejegi Mempawah. Salah satu tiang listrik di Jalan Boyan Desa Sejegi memercikkan api. Para pengendara yang melintas di areal tersebut khawatir akan celaka, karena percikan api terlihat di tiang listrik yang tertutup dahan pohon.

“Jika musim hujan, biasanya ada percikan api yang keluar dari tiang listrik tersebut.

Bukan itu saja, biasanya juga sering terdengar seperti suara konslet dari tiang listrik itu.

Makanya, kita sangat takut melintas di area tiang listrik disana,” ujar warga Desa Sejegi, Abdu, Kamis (12/2).

Kekhawatiran masyarakat tersebut sangat beralasan. Tiang listrik yang berada di pinggir jalan desa itu tampak tertutup daun-daun pohon yang menjulang tinggi. Bukan tidak mungkin, angin kencang dan hujan yang kerap terjadi belakangan ini bisa mengganggu jaringan listrik dan merusak tiang listrik.

“Itu kekhawatiran warga. Angin kencang dan hujan bisa saja menyebabkan kabel putus atau tiang tumbang. Kalau sudah demikian,

bukan tidak mungkin mencelakai warga yang sedang melintas,” tuturnya.

Ia berharap, petugas berwenang dalam hal ini PLN segera menindaklanjuti keresahan masyarakat. Yakni dengan memangkas dahan-dahan pohon yang menutupi tiang listrik. Selain itu, melakukan pengecekan terhadap kabel dan jaringan listrik di area setempat. “Kami sangat berharap petugas PLN segera melakukan pengecekan di lapangan, sehingga tidak ada gangguan aliran listrik di daerah ini. Sebab, kami sangat membutuhkan penerangan, baik pada siang maupun malam hari,” sebutnya.

Di lain pihak, Manajer Rayon Area Mempawah, Yan Mahesa mengapresiasi informasi yang disampaikan masyarakat terhadap keberadaan tiang atau jaringan yang dapat menimbulkan masalah gangguan listrik.

Menurut dia, setiap permasalahan yang berkaitan dengan listrik menjadi tanggungjawab pihaknya. “Tentunya kita akan segera

menindaklanjuti informasi masyarakat ini. Kita akan cek di lapangan, dan meindaklanjuti sesuai kebutuhan. Terimakasih kepada masyarakat yang telah pro aktif menyampaikan informasi tersebut,” ucapnya.

Dia menyebut, pihaknya tidak bisa maksimal melakukan pengawasan secara menyeluruh lantaran wilayah tugas yang luas. Makanya, peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi seputar permasalahan atau gangguan jaringan listrik sangat diperlukan.

Supaya, pihaknya dapat bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan.

“Kami senang sekali ada informasi seperti ini. Sehingga kita bisa segera melakukan langkah antisipasi sebelum terjadi gangguan jaringan listrik di wilayah setempat.

Makanya, kami senantiasa mengharapkan informasi-informasi dari masyarakat lainnya yang di wilayahnya ada potensi gangguan jaringan, baik yang disebabkan oleh pohon atau faktor lain,” imbaunya. (fia)

Tiang listrik di Jalan Boyan Desa Sejegi tertutup dahan pohon.ALFI SHANDY

Enam Pasang Lilin Berbobot 1,2 Ton

Jelang Imlek, Dewa dan Dewi Dibersihkan Sungai Pinyuh. Menyambut perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 19 Februari nanti, Pengurus Kelenteng Tri Dharma Bhakti Sungai Pinyuh mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan membersihkan kelenteng untuk kelancaran ibadah masyarakat Tionghoa saat Imlek.

Pembersihan dilakukan para pengurus kelenteng. Semua perabot dan kelengkapan ibadah yang ada di kelenteng wajib dibersihkan. Mulai dari membersihkan ruangan, pagar, altar, tiang, termasuk mengecat bangunan kelenteng. Bukan itu

saja, kesibukan pengurus juga menyusun lilin-lilin, bahkan membersihkan patung dewa dan dewi yang ada di kelenteng tersebut. “Membersihkan kelenteng sudah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang perayaan Imlek.

Karena, saat Imlek dan Capgome nanti akan ramai sekali masyarakat Tionghoa yang akan datang untuk beribadah. Makanya kelenteng harus kita bersihkan, agar memberikan kenyamanan,” kata salah seorang Panitia Imlek Sungai Pinyuh, Jong Chon Cin, Kamis (12/2).

Dirinya menerangkan, keg-

iatan bersih-bersih itu dilakukan oleh para pengurus kelenteng yang telah ditunjuk. Biasanya jumlah pengurus tersebut sebanyak 17 orang. Mereka akan ditentukan tugasnya masing-masing untuk membersihkan berbagai peralatan dan perabot yang ada.

“Sudah kita bagi tugas setiap pengurus untuk membersihkan bagiannya masing-masing. Ada yang membersihkan pagar, altar, tempat lilin, tempat dupa, mengecat bangunan hingga menyusun lilin,” paparnya.

Namun, timpal dia, untuk membersihkan patung dewa dan dewi tidak bisa dilakukan

oleh pengurus biasa. Melainkan wajib diserahkan kepada ketua kelenteng sebagai orang yang mendapatkan amanah untuk merawat dan menjaga kelenteng.

“Khusus untuk patung dewa dan dewi tidak boleh sembarangan.

Harus dibersihkan oleh ketua.

Sebab, kelenteng sudah mempercayakan kepada ketua, makanya harus dirinya sendiri yang membersihkan patung dewa dan dewi.

Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain,” sebutnya.

Masih dalam rangka persiapan perayaan Imlek, sambung Jong Chon Cin, para pengurus juga mulai menyusun letak li-

lin. Dengan bobot dan ukuran yang besar, maka bukan perkara gampang untuk mengangkat dan memindahkan setiap batang lilin. Pada Imlek kali ini, dirinya mengungkapkan jumlah lilin yang ada lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Lilin-lilin ini merupakan sumbangan dari donatur. Ukurannya beragam seperti lilin dengan bobot 1,2 ton sebanyak enam pasang, lilin seberat 800 kg sebanyak empat pasang, dan lilin dengan berat 50-200 kg berjumlah 35 pasang.

Pada malam Imlek, semua lilin akan kita nyalakan,” paparnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara

Jumat, 13 Februari 2015

Kepala Daerah Wajib Bikin LKPj dan LPPD

Cakap Alang Visi-Misi SKPD Harus Jelas Sukadana.

Bupati Kayong Utara H Hildi Ha m i d m e n erangkan keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang tepat secara kuantitas maupun kualitas, sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. SDM H Hildi Hamid salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah. Karenanya diharapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki visi dan misi yang jelas.

“Keseriusan dari aparatur pemerintah sangat diperlukan bagi seluruh SKPD dalam mengevaluasi dan menyusun LPPD serta LKPj. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman serta pengertian dari masing-masing SKPD mengenai tugas, pokok dan fungsinya masih terlalu rendah. Terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), LKPj, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ungkap H Hildi Hamid di acara Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPj Bupati Kayong Utara tahun anggaran 2014 di Balai Praja Sukadana, Rabu (11/2).

Di KKU, lanjut dia, SDM masih menjadi persoalan yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah.

Peningkatan SDM tidak ada perkembangan yang baik sampai saat ini.

“Informasi yang disampaikan SKPD masih tidak valid serta akurat, sehingga mempengaruhi penilaian akan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Penyusunan LPPD dan LKPj hanya dilimpahkan kepada bawahan dari masing-masing SKPD tanpa adanya pengawasan, dalam hal ini pelimpahan tugas dan wewenang. Dengan adanya data yang valid dan akurat tersebut, sangat memudahkan bagi pihak lain dalam meng-input (memasukkan, red) dan memanfaat data yang ada,” kupas H Hildi Hamid.

Bupati H Hildi Hamid mengulas, sampai saat ini banyak SKPD masih belum mampu atau bisa membuat atau merumuskan visi dan misinya. Mungkin karena faktor ketidakmauan atau ketidaktahuan dari SKPD tersebut?

“Orientasi SKPD lebih banyak ke arah kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan atau menghasilkan keuntungan saja. Standar pelayanan kepada publik masih sangat rendah. Saya berharap ada niat serta kemauan yang serius dari masing-masing SKPD. Jangan hanya meng-copy paste (menyalin, red) dari kabupaten lain,” sindir H Hildi Hamid. (lud)

11

Data LPPD dan LKPj SKPD KKU Tak Akurat Sukadana. Kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun kepada DPRD dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Kayong Utara kepada (KKU) pemerintah.

“Selanjutnya dokumen LPPD beserta lampiran yang disampaikan kepada pemerintah akan dijadikan dasar, untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda). Sedangkan penyampaian dokumen LKPj yang disampaikan kepada DPRD, akan menjadi bahan bagi pihak dewan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada kepala daerah, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemda,” kata Agus Saragih, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemda Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat di Gedung Balai Praja Sukadana, Rabu (11/2).

Keberadaan Agus Saragih menjadi satu di antara narasumber dalam acara Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPj Bupati Kayong Utara tahun anggaran 2014.

Acara dihadiri Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, Asisten I

Setda KKU H Sy Muzahar, para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemda KKU, dan tamu undangan lainnya.

“Semua ini dimaksudkan agar LKPJ dan LPPD dapat tersusun secara baik dan sistematik serta mengacu pada teknis penyusunan yang benar, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2007 (PP 7/2007) dan PP 6/2008,” tutur Agus Saragih.

Diharapkan pula, lanjut dia, agar kebutuhan pegawai dan beban kerja sesuai dengan yang diperlukan pada keahlian dan bidangnya masing-masing.

“Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda atas Kota Pontianak tahun 2013 sekaligus Penyusunan LPPD Kabupaten Kayong Utara tahun 2014, bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Pemda dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah, melalui capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan,” papar Agus Saragih.

Agus memberikan apresiasi kepada Pemda yang sudah menyampaikan LPPD tahun 2013.

Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota pada tingkat provinsi dan nasional.

Kemudian memberikan rekomendasi kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai masukan kepada Kementerian ataupun Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) untuk melakukan pembinaan lebih lanjut. Dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 PP 6/2008 tentang pedoman LPPD. “LPPD dan LKPj yang disampaikan oleh seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kayong Utara sampai saat ini, tidak memiliki data yang akurat. Banyak kasus dari SKPD dalam memberikan pelaporan, data yang dicantumkan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan,” kritik Agus.

“Sebagai contoh, jelas Agus, permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum (PU), mengenai masalah pembangunan rumah layak huni.

Di data disebutkan umpamanya ada 500 buah rumah yang tidak layak huni. Setelah dilakukan

akurasi, ternyata hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kritik Agus lagi.

Selain itu, masih menurut dia, permasalahan di Dinas Pendidikan, yang mana mencantumkan data tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Yang disajikan Dinas Pendidikan tidak begitu akurat, karena tidak mencamtumkan data mengenai berapa banyak gurunya, murid-murid di seluruh kecamatan,” sindir Agus.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, lanjut dia, capaian kinerja tataran pengambil kebijakan (30 persen dari 95 persen ) Kabupaten Kayong Utara, menduduki peringkat terakhir dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalbar, dengan skor nilai 1,3800.

Hasil ini dari penilaian dari 13 aspek atau fokus yang total skornya berjumlah 1.400.

Sementara itu, hasil capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan (70 persen dari 95 persen) yang dicapai Kabupaten Kayong Utara menduduki posisi berada di atas Kabupaten Kubu raya dan Ketapang, sama dengan hasil capaian kinerja.

Pelaksana kebijakan urusan

wajib memiliki 26 kewajiban yang mesti dipenuhi SKPD serta delapan urusan pilihan. Dari urusan pilihan itu, terdapat permasalahan hasil pada pencapaian kinerjanya. Urusan Pertanian, Kehutanan, ESDM, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Transmigrasi yang menyampaikan penyusunannya tidak memiliki data yang akurat.

Urusan pertanian menyangkut padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar, kehutanan menyangkut rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kerusakan, kontribusi sektor pertambangan, kunjungan wisata, dan lain sebagainya.

“Melihat apa yang telah dicapai Kabupaten Kayong Utara itu, saya berharap semua SKPD harus bisa menyusun LPPD dan LKPj yang bersumber dari data primer. Terutama urusan wajib dan urusan pilihan, sehingga datanya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, setiap SKPD harus sering berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam pengumpulan data, bersinergi bersama-sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” saran Agus Saragih. (lud)

Program Sadar Wisata Sukadana. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kayong Utara (KKU) memiliki program “Sadar Wisata”. Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat Disbudparpora KKU membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

“Sampai saat ini baru dua desa yang telah kami bentuk jadi Desa Wisata. Yaitu, desa Sutera dan Sedahan. Desa Sutera dengan potensi wisatanya, Pantai Pulau Datok.

Sedangkan desa Sedahan dengan kawasan wisata Lubuk Baji, suatu kawasan yang dekat dengan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP),” kata

Ari Hartian, Kasi Pariwisata Disbudparpora KKU, belum lama ini.

Dikatakannya program ini dapat dikatakan sebagai pilot project untuk menawarkan atau memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana mengelola sebuah potensi pariwisata, supaya bisa meningkatkan atau menambah penghasilan.

“Contohnya untuk masyarakat yang berada di kawasan Pantai Pulau Datok, para turis diajak langsung untuk melihat kehidupan sehari-hari warga sekitar, disediakan tukang pijit tradisional, diajak berkeliling dengan menggunakan perahu ke pulau-pulau terdekat di Pantai Pulau Datok,” papar Ari.

Ia mengatakan pihak dinas pariwisata akan menawarkan beberapa paket ke turis. Paket-paket itu nantinya dikenakan biaya perorang. Biaya itu akan dialokasikan kepada masyarakat yang termasuk dalam Pokdarwis. Hasil inilah yang akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat yang desanya telah memiliki Pokdarwis.

“Dinas Pariwisata sendiri terbantukan dengan adanya program USAID-IFACS di Kabupaten Kayong Utara, selain sebagai partner dalam pemasaran, juga menyangkut sebagai mediasi bagi Disbudparpora KKU dalam menjalin hubungan kepada penggiat-penggiat petualang. Dalam hal ini wisatawan,

baik wisatawan mancanegara maupun domestik,” tutur Ari. Pelatihan serta workshopworkshop yang dilakukan USAID-IFACS juga memberikan manfaat pemahaman serta pengertian dunia pariwisata bagi Disbudparpora KKU pada khususnya. Bagaimana cara perencanaan serta pengembangan potensi wisata yang ada di kayong utara, serta cara mempromosikan suatu wilayah yang memiliki potensi wisata yang menjanjikan.

Di Kabupaten Kayong Utara, USAID-IFACS bersama pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada, mendirikan sebuah forum yang bernama Forum Rumah

Ide. Forum ini bersama USAID sering melakukan kegiatan-kegiatan yang membahas tentang masa depan Kayong Utara. Terutama tentang isu lingkungan dan reformasi birokrasi.

Pada tahun ini USAID-IFACS mulai konsens terhadap ekowisata. Hal ini dikarenakan banyaknya masukan dari berbagai pihak mengenai kekayaan ekowisata di kayong Utara yang belum tergarap secara maksimal. Kabupaten Kayong Utara memang saat ini masih memiliki kekayaan alamnya, terutama Flora dan fauna, masih terjaga melalui Suaka Alam Laut (SAL) Karimata serta Taman Nasional Gunung Palung. (lud)

Metro KETAPANG

Akhir Tahun, Pembangunan Gedung Utama Kantor Bupati Rampung Ketapang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Drs Herominus Tanam mengatakan, pengerjaan finishing gedung utama kantor Bupati Ketapang ditargetkan selesai akhir 2015 mendatang.

“Saat ini anggaran yang diperlukan untuk penyelesaian finishing pembangunan gedung utama kantor Bupati Ketapang sudah ada,” kata Tanam, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, dananya sudah masuk sekitar Rp7 Miliar lebih, sebelumnya dianggarkan hanya Rp5 Miliar, kemudian sudah ditambah Rp2 Miliar lebih untuk keperluan penyelesaian finishing gedung utama Kantor Bupati Ketapang tersebut.

Tanam menuturkan, pengerjaan akan segera dilakukan selesai proses pelelangan yang ditargetkan paling lama pada Mei 2015 mendatang, lantaran saat ini masih menunggu pembentukan PPK, dan persyaratan lainnya. “Kita juga maunya secepat mungkin, biar pengerjaan juga cepat dilakukan,” ujarnya.

Jika dalam pelaksanaan lelang nantinya lancar, pengerjaan finishing pembangunan diprediksi dimulai pada Juli 2015. “Pengerjaan tidak sampai tiga bulan, karena hanya tinggil finishing, di antaranya seperti memasang keramik, cat, serta aksesoris kantor,” jelasnya.

Ia menambahkan, kalau gedung utama kantor Bupati Ketapang sudah dapat digunakan pada tahun ini, lantaran anggaran yang sudah didapat pihaknya dan hanya tinggal melakukan proses pelelangan dan pengerjaan yang nantinya dilakukan pemenang lelang.

“Jadi kita berharap pelelangan berjalan lancar dalam sekali lelang, dan kita pastikan selesai tahun ini,” jelasnya.

Tanam menegaskan, keinginan pihaknya cepat menyelesaikan setiap proyek termasuk gedung utama kantor Bupati juga demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Serta bisa fokus mengerjakan pembangunan lainnya yang masih atau akan dikerjakan.

“Kita juga inginnya semua pekerjaan cepat selesai, sehingga bisa bermanfaat demi pelayanan masyarakat. Semakin cepat selesai juga semakin baik, tentunya meringankan beban pekerjaan kita juga,” ujarnya.

Ia menambahkan, cepat selesainya sebuah perkerjaan diharapkan dengan kualitas yang bagus, agar pelayanan kepada masyrakata berjalan lancar. “Kita berkerja tetap harus sesuai mekanisme, pengerjaannya tetap harus dikontrol Jadi cepat selesai kualitaspun tetap bagus,” pungkasnya (Jay)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

178 Siswa Ikut OSN 2015 Bengkayang. Sebanyak 178 orang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA/MA dan SMK se-Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Rabu (11/2).

Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) itu dibuka Kepala Disdikbud Bengkayang, Dr Yan SSos MSi. Peserta yang berasal dari 26 sekolah merupakan siswasiswi terbaik yang akan mewakili Kabupaten Bengkayang di tingkat Provinsi Kalbar. Hanya 9 orang dari sembilan mata pelajaran yang akan mengikuti seleksi tingkat Kalbar pada Maret 2015. Jika nantinya lolos di tingkat provinsi, maka pada Juni 2015 akan digelar OSN tingkat nasional.

“Setiap peserta yang berprestasi akan diberikan hadiah uang Rp 2,5 juta jika bisa mewakili Kalbar di tingkat nasional di Jogjakarta,” kata Dr Yan. Ia berharap, semua peserta OSN benar-benar belajar dan berkompetisi, karena siapapun siswa yang berprestasi akan diperhatikan oleh Pemkab Bengkayang. Bahkan, negara lain siap menerima orang-orang yang cerdas dan mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu. Ia sangat mendukung kegiatan OSN karena dapat menciptakan atmosfir, membangun budaya dan tradisi berbasis Iptek serta menumbuhkan kecintaan pada Iptek untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tercantum dalam amanat UUD 1945 yang secara eksplisit tercantum dalam frase, mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Yakinlah, jika Iptek tidak dikuasai, jangan harap bangsa ini bisa cerdas. Inilah aspek strategis mengapa OSN kita Kepala Disdikbud Bengkayang, Dr Yan membuka Seleksi OSN ke-12 di Aula Kantor Disdidkbud Bengkayang, Rabu pertahankan dan terus kita ikuti,” ucapnya. (kur) (11/2).

Bandara Singkawang Tersandung SUTT dan PPAN Singkawang. Menjelang Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015, realisasi pembangunan Bandar Udara (Bandara) Kota Singkawang kembali dipertanyakan. Lantaran keberadaan transportasi udara saat seperti ini sangatlah diharapkan para wisatawan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, Drs Sumastro MSi menjelaskan, pembangunan Bandara Singkawang terkendala persoalan teknis dan hukum. Sehingga terpaksa menunggu persoalan tersebut selesai.

Persoalan teknis yang dimaksudkan Sumastro tersebut terkait tentang keberadaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di lahan yang akan di Bandara Singkawang. Sementara persoalan hukum, lantaran di kawasan tersebut terdapat kasus Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor) PPAN 2008. “Kita tetap berupaya agar pembangunan Bandara Singkawang bisa terlaksana, dan untuk kendala teknis seperti masalah tower SUTT yang melintasi kawasan Bandara mulai dicarikan solusinya,” jelas Sumastro kepada wartawan, Rabu (11/2) lalu.

Pada pembahasan sebelumnya, ungkap Sumastro, untuk SUTT yang melintasi daerah landasan pacu (runway) akan dimodifikasi dengan menggunakan sistem kabel bawah tanah (underground cable) sepanjang sekitar 1,3 kilometer. Sehingga, kawasan Bandara digeser sedikit.

Apabila kawasan Bandara digeser sedikit, menurut Sumastro, tidak lagi bersinggungan dengan permasalahan batas wilayah Singkawang-Bengkayang. “Kalau digeser, maka tidak akan masuk

Sumastro. MORDIADI

kawasan lahan sengketa di Patiware,” ungkapnya.

Tetapi, terkait rencana modifikasi SUTT menjadi underground cable itu, kata Sumastro, tentunya dihadapkan pada persoalan biaya. Apalagi terdapat lima tiang SUTT yang harus dimodi-

fikasi. “Posisi kabel bawah tanah ini juga tidak boleh di bawah runway, sehingga bila ada gangguan kabel akan lebih mudah membongkarnya. Kita sudah lakukan beberapa kali rapat untuk membahas masalah teknis ini,” jelas Sumastro.

Sedangkan terkait permasalahan hukum, yakni di lahan bandara itu terdapat kasus Tipikor PPAN 2008 yang saat ini sedang dalam proses. “Sekitar 50 persil masih termasuk lahan PPAN yang saat ini masih dalam proses hukum. Sehingga untuk menjadi suatu Bandara, maka lahannya harus clear and clean. Sehingga kita masih menunggu proses hukumnya selesai terlebih dahulu,” jelas Sumastro.

Terkait permasalahan teknis dan hukum dalam rencana pembangunan Bandara Singkawang ini, jelas Sumastro, sudah dikonsultasikan dengan instansi ter-

kait, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM dan PT PLN. “Bisa saja, lahan bandara tidak terkait dengan lahan PPAN, namun akhirnya terbentur ke gunung, dan dalam dunia penerbangan, hal tersebut tidak diperbolehkan,” kata Sumastro.

Seperti diketahui, luas Bandara Singkawang mencapai 154 hektar. Mengacu Kepres, pembebasan lahan tersebut harus menggunakan Tim Survei Independen. “Jadi tidak lagi menggunakan Tim Sembilan,” ujar Sumastro.

Untuk sementara ini, kata Sumastro, Bandara Singkawang yang akan dibangun merupakan Bandara Pengumpan dengan runway 1,4 kilometer yang dapat didasari jenis pesawat ATR 70-ATR 72. Besaran biaya yang dibutuhkan mencapai Rp1 triliun. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju Kekayaan Melawi Tunggu Investasi Nanga Pinoh-RK. Potensi kekayaan alam Kabupaten Melawi terbilang berlimpah. Potensi ini semestinya dikelola supaya menjadi kekayaan bagi daerah yang tentunya membutuhkan investor. Apalagi Kabupaten Melawi merupakan daerah yang kondusif untuk berinvestasi.

“Kabupaten Melawi kaya dengan berbagai potensi. Ini sangat memungkinkan investor datang ke Melawi membuat sebuah usaha,” ujar pengusaha Melawi, Edi Muhadi, di kediamannya, kemarin.

Muhadi menambahkan, dari sekian banyak potensi yang ada di Kabupaten Melawi, diantaranya adalah tanah yang luas. Dia menilai, mestinya bukan hanya dilirik untuk perkebunan karet dan perkebunan sawit semata.

Namun lahan yang luas tersebut bisa pula ditanami dengan komuditas lainnya.

Menurutnya, memang lahan Melawi bukan hanya luas, namun dilihat dari kesuburan, lahan Melawi sangat baik untuk tumbuh dan berkembangannya berbagai jenis tanaman. Dia menilai tanah Melawi bisa saja ditanami kopi, kakou, lada, pisang, ubi kayu dan berbagai macam tanaman buah-buahan.

Sebenarnya lahan yang dibutuhkan untuk menanam kopi, kakou, lada, pisang, ubi kayu dan berbagai macam tanaman buahbuahan tidak seluas sawit. Bisa saja investor mengelola sekitar lahan di bawah seribu hektar untuk produk-produk tersebut.

“Kalau di bawah seribu hektar jelas banyak lokasi yang bisa dijadikan perkebunan skala besar. Tinggal melirik komuditas apa yang yang laku di pasar.

Tentunya bukan hanya pasar nasional, tetapi pasar internasional,” ulasnya.

Bukan hanya investasi terkait lahan, kata Muhadi, investasi bidang kelistrikkan pun sangat menjanjikan di Melawi. Masih banyak pemukiman di Melawi yang belum ditersentuh listrik PLN.

Di sisi lain, sumber listrik dari tenaga air sangat berlimpah di Melawi. Hampir masing-masing dusun memiliki sumber air yang bisa dijadikan listrik.

“Investasi bidang energi terutama penerangan untuk masyarakat sangat memungkinkan dilakukan. Kalau bicara sumber energi, sangat berlimpah.

Bahkan ada satu sungai yang bisa menerangi beberapa kecamatan,” paparnya.

Selain itu, Muhadi mengungkapkan, banyaknya produksi karet di Kabupaten Melawi juga membutuhkan pabrik. Investor bisa saja membuat pabrik di Melawi guna menampung hasil karet.

“Saya kira, sisi lain dari perkebunan karet juga membutuhkan permodalan berupa pabrik karet.

Pabrik karet ini jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Melawi,” ulasnya.

Dia meyakinkan pada pengusaha yang ingin berinvestasi di Melawi bahwa suasana berinvestasi di Melawi sangat kondusif. Pasalnya pemerintah dan masyarakat Melawi sangat membutuhkan. Apalagi kondisi keamanan di Melawi sangat baik.

“Kalau kita kilas balik beberapa tahun terakhir, Melawi sangat aman. Tidak pernah terjadi kekacauan-kekacauan,” ujarnya.

Paling penting, terang Muhadi, tenaga kerja di Melawi pun sangat banyak. Tiap tahun Melawi menghasilkan angkatan kerja potensial. Baik yang tamatan SMP maupun tamatan SMA. Bahkan, angkatan kerja potensial pendidikan tinggi pun di hasilkan di Melawi. Seperti dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Melawi. Walau diproduksi untuk menjadi guru, namun bisa saja bekerja di sektor lain.

“Selain dari Melawi, tenaga kerja juga bisa datang dari daerah lain. Sebab orang-orang Melawi sangat terbuka dengan pendatang. Masyarakat Melawi sangat bersahabat dengan pendatang,” paparnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

12

Maret 2015, Pemerintah Kabupaten Melawi Serahkan SK CPNS K2 Nanga Pinoh-RK. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Melawi rencananya akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diperuntukkan bagi honorer kategori dua (K2) Maret mendatang.

Kepala BKD Kabupaten Melawi, Andre Suparto, baru-baru ini mengatakan, dari 254 orang yang lulus tes CPNS K2 hingga saat ini sudah keluar nomor induk pegawai (NIK) seban-

yak 237 orang. Yang lulus itu tinggal menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) yang belum keluar, karena masih dalam proses di Pemerintah Pusat.

Andre menambahkan, memang SK PNS K-II di Pemerintah Kabupaten Melawi ini telat dibagikan. Dikarenakan masih ada NIP yang belum selesai diproses atau belum diterima BKD Kabupaten Melawi.

“Memang SK diundur dengan tujuan agar dibagikan serentak sehingga

tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Mudah-mudahan bulan Februari ini sudah keluar NIP semua sehingga bisa diserahkan pada bulan Maret mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, ratusan K2 yang lulus CPNS ini didominasi oleh tenaga pendidik sehingga diharapkan jika sudah dilantik kinerjanya semakin meningkat, terlebih untuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan begitu, kata Andre, saat menjadi CPNS mereka bisa menunjukan loyalitas yang baik.

Dia mengharapkan, supaya seluruh CPNS K II bisa menghargai hasil perjuangan dan penantian mereka sendiri. Salah satunya dengan memperlihatkan disiplin kerja serta loyalitas terhadap pimpinan maupun peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai peluang yang sudah ditunggu selama ini hilang karena masalah hukum,” tukasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Kerajinan Daur Ulang dan Pupuk Organik ala BLH

Laila bersama kerajinan tangan dari daur ulang sampah.

Nanga Pinoh-RK. Ekspo yang akan digelar Maret mendatang dipastikan diikuti peserta yang akan mempromosikan produk. Tak mau ketinggalan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Melawi. Diantaranya akan memamerkan produk daur ulang sampah.

“Kita saat ini sedang membuat persiapan untuk ekspo. Diantara yang kita siapkan adalah untuk menampilkan bahan olahan daur ulang sampah. Berupa barang hiasan,” ujar Kepala Bidang Tata Lingkungan dan

SUKARTAJI

Penataan Lingkungan BLH Kabupaten Melawi, Laila Pitri Andayani, kemarin.

Menurutnya, barang hiasan yang akan ditampilkan dari koran-koran bekas. Berbagai bentuk siap ditampilkan. Mulai dari tempat tisu, pas bunga berbagai bentuk, tempat pensil dan bentuk-bentuk menarik lainnya.

Bahan olahan koran bekas ini berasal dari masyarakat Desa Kelakik yang dibina oleh Pencinta Alam Kapuak, Kelompok Peduli Lingkungan Terpadu (Komplit) dan WWF

Indonesia. Dimulai semenjak tahun lalu. Kini beberapa produk sudah bisa diseleksi untuk dipamerkan.

Selain itu, ungkap Laila, BLH juga akan menampilkan pupuk organik dari proses komposter.

Menariknya, sambung dia, pupuk organik ini sendiri dibuat oleh Laila sendiri di kediamannya. Semenjak tahun lalu, dia sudah memproduksi pupuk organik.

“Hal-hal kreatif dari beberapa komunitas masyarakat dan organisasi sosial ini sangat baik. Kita sangat

mendukung. Oleh karena ini, BLH mengambil peran promosi produk yang ada. Ini sangat penting untuk keberlanjutkan kreatifitas masyarakat,” papar Laila.

Menurutnya, upaya nyata masyarakat untuk mengurangi sampah ini mesti didukung secara nyata. Hingga produk yang dihasilkan bisa menjadi salah satu alternatif mata pencaharian masyarakat.

“Bila kita promosikan, lalu ada pihak yang tertarik, hingga bisa membuat pesanan dan terjadi transaksi. Hingga yang membuat pun mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka buat sehingga disitulah tujuan,” ulasnya.

Sebaliknya, apabila upaya masyarakat mengelola sampah tidak juga menghasilkan maka sulit untuk berlanjut. Bahkan, lambat laun bisa dipastikan usaha ini akan berhenti.

“Masyarakat sudah melangkah dan tinggal selanjutnya didukung,” ujarnya.

Dia mengimbau, supaya masyarakat terus berkreatifitas untuk menghasilkan produk-produk daur ulang sampah. Kata dia, bukan hanya dari Kelakik, namun dari masyarakat pemukiman lain pun bisa membuat produk olahan sampah.

“Apa yang dilakukan oleh masyarakat Kelakik ini sangat baik. Itu mestinya diikuti oleh masyarakat lainnya.

Melihat sisi lain sampah. Biasanya sampah dipandang kotor, namun dikelola untuk menghasilkan uang,” ulasnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Wakil Rakyat Diklat ke Kota Solo Sintang-RK. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sintang, Abdul Sufriyadi mengatakan, guna meningkatkan kemampuan selaku wakil rakyat, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sintang mengikuti diklat di Kota Solo. Diklat dilakukan selama tiga hari, yakni 12-15 Februari 2015. Mereka yang berangkat berjumlah 20 orang, Kamis (12/2).

Abdul mengungkapkan, selaku wakil rakyat mereka wajib mengemban amanat rakyat. Dengan posisi yang terhormat itu diharapkan memiliki citra diri sesuai dengan posisinya dan memiliki kapasitas yang memadai. Sehingga efektif menjalankan fungsi pokoknya, baik dalam menampung aspirasi, memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat lainnya.

“Pentingnya diklat ini guna mendidik dan mengarahkan wakil rakyat supaya mampu menjalankan fungsinya,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sintang, Abdul Sufriyadi.

Saat ini, lanjut Abdul, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sintang ditempati oleh wajah-wajah baru yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jurusan pendidikan yang beragam serta memiliki pemahaman yang berbeda pula. Otomatis kapasitas yang dimiliki juga berbeda, yakni memadai maupun sebaliknya.

“Untuk itu sangat diupayakan peningkatan kapasitas DPRD melalui diklat ini,” timpalnya.

Abdul berharap, dari diklat ini para anggota DPRD Kabupaten Sintang memiliki kapasitas yang lebih memadai serta bertambah ilmu sehingga lebih efektif di dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. (din)

Pola Pembagian Merugikan Petani Plasma Tolak Bagi Hasil dengan PT SHP dan PT SSA Sintang-RK. Penandatanganan perjanjian kerja sama plasma antara PT Sumber Hasil Prima (SHP) dan PT Sinar Sawit Andalan (SSA). Dengan koperasi yang menjadi mitra kedua perusahaan tersebut berlangsung alot.

Acara yang digelar di Hotel Bagus, Kamis (12/2) ini diwarnai protes dari pengurus koperasi. Bahkan berujung keluar ruangan atau walk out. Adalah Nico S Ahong (47), Wakil Ketua 1 Koperasi Sinar Boluh Prima, yang memilih walk out.

Ia memilih walk out karena menilai pola pembagian yang dilakukan pihak perusahaan merugikan para petani plasma.

“Pola yang diterapkan pihak perusahaan adalah 70 berbanding 30. Perusahaan mendapatkan

70 dan petani plasma mendapat 30. Celakanya, dari 30 yang didapat petani plasma, masih terdapat banyak potonganpotongan, seperti fee managemen,” beber Nico S Ahong, kemarin.

Koperasi Sinar Boluh Prima bermitra dengan PT SHP. Koperasi ini menaungi 197 petani plasma yang tersebar di empat desa. Yakni, Desa Begori, Desa Gurung Sengiang, Desa Pagar Lebata dan Desa Tanjung Harapan. Desa Begori dan Desa Gurung Sengiang merupakan lokasi yang sudah ditetapkan untuk plasma dari empat desa.

Luasnya sekitar 800 hektar.

“Saya menolak menandatangani perjanjian kerja sama plasma ini, karena tidak ingin mengecewakan para petani

plasma. Mereka (petani plasma) menolak jika polanya demikian,” ujar pria yang akrab disapa Ahong ini.

Menurut pria yang juga selaku Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Serawai ini, pola yang diterapkan pihak perusahaan jelas sangat merugikan masyarakat, khususnya petani plasma. Sebab, rata-rata lahan yang diserahkan para petani plasma merupakan milik individu.

“Jangan samakan kami dengan daerah lain. Kalau di daerah lain, lahan yang mereka serahkan bersifat umum, tetapi kalau lahan yang kami serahkan adalah milik individu atau pribadi,” tegasnya.

Ahong mengharapkan, pihak perusahaan secara jentelmen

menjelaskan kepada petani plasma tentang pola pembagian yang sebenarnya. Transparansi kepada petani plasma sangat penting dilakukan karena merekalah pemilik lahan. Jangan sampai ada kesan main mata dengan segelintir pengurus koperasi. Selama ini hanya perusahaan dengan koperasi saja yang membahas pola bagi hasil.

Petani plasma tidak dilibatkan.

“Kalau begini caranya, dikemudian hari pasti akan terjadi keributan. Mungkin bukan dengan perusahaan, tapi antara petani plasma dengan pengurus koperasi,” lugas bekas kepala Desa Begori ini.

Ahong mengaku, menyesal menyerahkan lahan kepada pihak perusahaan ketika mengetahui pola bagi hasil yang

diterapkan. “Saya menyerahkan lahan seluas 11 hektar. Kalau tahu demikian, saya tidak akan menyerahkan lahan,” kesalnya.

Acara penandatanganan perjanjian kerja sama plasma ini dihadiri Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang, H. Sudirman, Sekretaris Dinas Kehutanan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sintang, Royani, Kepala Bidang Perkebunan Dishutbun, Gunardi, Camat Ambalau Iskandar, Camat Serawai Oktavianus dan sejumlah pengurus koperasi yang menjadi mitra kedua perusahaan tersebut.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Keluarga Kunci Pemberantasan Narkoba

Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan saat interaktif di RRI.

Sintang-RK. Medio tahun 1839 hingga tahun 1842 dan tahun 1856 hingga tahun 1860, bangsa Inggris mengirim opium dalam jumlah besar ke rakyat Cina. Dalam pertempuran kemudian Cina kalah di dalam perang tersebut.

Perang ini yang disebut perang candu. Sehingga perjanjian Nanjing dan perjanjian Tianjin ditandatangani.

Akibat perang ini, Hongkong diserahkan kepada Britania Raya. Begitulah untuk menghancurkan kekuatan rakyat Cina.

Pengiriman narkoba dari luar negeri ke Indonesia merupakan salah satu bentuk

perang dan upaya melumpuhkan generasi muda.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan saat menjadi narasumber dalam program Halo Bupati yang di Pro 1 RRI Sintang, Kamis (12/2).

“Untuk itu kita menyatakan perang terhadap narkoba,” tegas Juan.

Sebenarnya, lanjut Juan, dalam hal penegakan hukum sudah cukup tegas. Apalagi dengan adanya eksekusi mati bagi gembong narkoba yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah. “Harapan kita itu bisa memberikan efek jera bagi siapa saja. Kemudian

bisa menurunkan kasus narkoba,” harapnya.

Awet Sandi dari Komunitas Pemuda Anti Narkoba (KPAN) menyampaikan, perlu adanya peran serta seluruh masyarakat termasuk pemuda dalam memberantas peredaran narkoba.

“Narkoba adalah ancaman.

Maka kaum muda harus bersatu melawan ancaman tersebut,” gugah Awet Sandi.

Selama satu jam dialog interaktif di RRI Sintang, ada banyak pendengar RRI Sintang yang menelpon dan berdialog dengan Wakil Bupati Sintang.

“Peredaran narkoba sudah

sangat terstruktur sehingga semua harus bersatu melawan narkoba. Revolusi mental untuk melawan narkoba dan menghilangkan narkoba di muka bumi,” jelas Bering, salah seorang pendengar RRI Sintang.

Sementara itu, Ricardo dari Kecamatan Sepauk menyampaikan, perlunya pencegahan narkoba dari keluarga. Sementara Afen di Tempunak Hulu memberikan dukungan penuh untuk pemberantasan narkoba di Kabupaten Sintang.

Menanggapi komentar para penelpon, Wabup menyampaikan kunci pemberantasan

narkoba di Kabupaten Sintang adalah membangun keluarga yang baik dan penanaman nilai-nilai agama. “Ada banyak keluarga yang orangtuanya sibuk semua dan anak-anak dititipkan kepada pembantu sehingga sifat, karakter dan pergaulannya tidak terkontrol sebagai salah satu awal terjerumusnya anak-anak ke dalam narkoba,” papar Juan.

“Maka kalau keluarga kita baik, anak-anak mampu kita awasi dan kontrol sehingga pergaulannya kita batasi serta penanaman nilai agama yang baik maka narkoba akan jauh dari anak-anak kita,” ulasnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan Sukseskan Pilkada Kapuas Hulu

Frans Leonardus memberikan sambutan di pisahsambut Camat Hulu Gurung. ist

Putussibau. Asisten I yang membidangi Pemerintah, Frans Leonardus SH MM mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung serta mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kapuas Hulu periode 20152020, agar berjalan aman, damai, jujur dan adil.

“Mari sama-sama mendukung siapapun yang nantinya menjadi Bupati terpilih, yakni dengan berperan aktif dalam pembangunan,” kata Frans Leonardus ketika Serah Terima Camat Silat Hilir, Selasa (10/2) sore.

Frans mengatakan, masyarakat diharapkan bukan hanya sebagai penikmat pembangunan. Tetapi sebagai perencana, pelaksana, serta pengawas proses pembangunan di Kapuas Hulu.

“Kiranya dengan kemampuan, kemauan serta persatuan dan kesatuan yang kita miliki, kita dapat menguatkan barisan untuk memajukan pembangunan di Kapuas Hulu,” ujar Frans.

Hal senada juga disampaikannya ketika menghadiri Serah Terima Camat Suhaid Rabu (11/2) pagi, dan sorenya juga disampaikannya ketika Serah Terima Camat Hulu Gurung.

Terkait serah terima jabatan camat-camat tersebut, Frans mengajak agar pergantian tersebut menjadi ajang instrospeksi, di mana hari kemarin bisa dijadikan cerminan dan pegangan untuk berbuat lebih baik lagi di masa mendatang.

Menurut dia, pergantian atau mutasi pimpinan merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan. Peralihan tongkat komando pimpinan di tingkat kecamatan merupakan upaya untuk memberikan penyegaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat ke arah yang semakin baik lagi. (aRm)

Jumat, 13 Februari 2015

13

Ribuan Umat Islam Hadiri Tabligh Akbar Said Aqil Putussibau. Ribuan umat Islam memadati Masjid Agung Darunnajah Putussibau, Rabu (11/2) malam. Mereka dengan seksama memerhatikan tausiyah yang disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Prof Dr KH Said Aqil Siradj MA. “Ini sejarah baru bagi Kapuas Hulu, dengan momentum Maulid Nabi Muhammad, kita kedatangan tamu, ulama besar dan sekaligus ketua PB NU. Ini suatu kebanggaan bagi Kapuas Hulu.

Beliau pertama kali datang ke Kapuas Hulu,” kata AM Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu dalam sambutannya ketika Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw 1436 Hijriyah.

Nasir menilai, kehadiran Said Aqil Siradj di Kapuas Hulu merupakan suatu yang sangat luar biasa. Apalagi kedatangannya menawarkan sesuatu yang bisa dilakukannya untuk Kapuas Hulu melalui Pemerintah Pusat

Said Aqil Siradj ceramah di Masjid Agung Darunnajah Putussibau.

ARMAN HAIRIADI

(Pempus). “Kita berharap beliau dapat datang lagi di masa-masa mendatang,” harapnya.

Atas nama Pemda dan masyarakat Kapuas Hulu, Nasir mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kyai yang meringankan langkah untuk datang ke bumi Uncak Kapuas.

“Kita harap dengan kehadiran beliau bisa memberikan semangat, motivasi dan pencerahan kepada kita. Ramainya jamaah

yang datang di sini menandakan umat Islam begitu antusias ingin mendengarkan tausiah dari Kyai,” terang Nasir.

Di tengah umat Islam yang hadir, nampak pula Kepala Kemenag Kalbar Drs H Syahrul Yadi MSi, Sekda Kapuas Hulu Ir H Muhammad Sukri, Dandim 1206/Psb Letkol Inf Vivin Alivianto, Kepala Kemenag Kapuas Hulu H Darohman SAg MSi, Ketua DPRD Kapuas Hulu Raju-

liansyah SPd.I beserta beberapa anggota, dan seluruh Pengurus Cabang NU Kapuas Hulu.

Said Aqil Siradj memberikan tausiyah sekitar 1,5 jam. Ia banyak menceritakan kehidupan Nabi Muhammad Saw, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.

Aqil mengungkapkan, sebelum menjadi Nabi, Muhammad tidak terkenal, kecuali di lingkungan terbatas. “Karena kaum jahiliyah saat itu hanya mau mengenal tiga profesi, yaitu penyanyi, paranormal/dukun dan tukang santet,” katanya.

Tiba-tiba Muhammad mengagetkan dunia ketika menyampaikan beberapa persoalan yang tidak diketahui manusia lainnya.

Padahal Muhammad buta huruf, tidak bisa baca tulis. “Itu bukan karena otak atau pikirannya, tetapi digerakkan Allah,” jelas Aqil.

Muhammad, kata Aqil, mampu membangun komunitas, bu-

kan di atas suku, ras, atau negara.

Tetapi hanya di atas kebenaran.

“Semua penduduk di Madinah atau pun Mekkah diperlakukan sama, baik muslim maupun bukan, baik pendatang maupun pribumi. Yang benar akan tetap dibela,” papar Aqil.

Olehkarenanya, tambah Aqil, Islam dilarang berselisih dengan siapapun, kecuali kepada yang berbuat zalim dan melanggar hukum, yang benar harus dilindungi, sedangkan yang salah dihukum.

“Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai kemanusian, tidak ada namanya balas dendam, lebih baik saling memaafkan.

Makanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin,” tegas Aqil.

Dalam kesempatan tersebut, Aqil juga mengingatkan, jangan sampaii ada konflik agama atau suku. Menurutnya, hal tersebut merupakan tindakan di masa jahiliyah, zaman kebodohan. (aRm)

Bupati Nasir Lantik 170 Kepsek Putussibau. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir melantikan 170 Kepala Sekolah (Kepsek), terdiri atas satu Kepala Taman Kanakkanak (TK), 153 Kepala Sekolah Dasar (SD), satu Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan satu Kepala Sekolah Menengah Keju-

Bupati menandatangani Surat Pelantikan Kepsek. ARMAN HAIRIADI

ruan (SMK).

“Sejak saya menjabat, sudah dua kali melantik Kepsek. Waktu 2013 lalu, saat melantik Kepsek pertama kali mutu pendidikan kita di peringkat lima Kalbar. Bukannya meningkat, malah pada 2014 kemarin merosot ke peringkat tujuh,” sesal Nasir ketika melantik 170 Kepsek di Gedung In Door Badminton Putussibau, Kamis (12/2).

Olehkarenanya, Nasir meminta Kepsek yang baru dilantik dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dinas terkait diminta untuk mengevaluasi kinerja para Kepsek tersebut.

Bila kinerjanya dirasakan buruk, maka harus diambil tindakan penggantian. Begitu sebaliknya, bila berprestasi diberikan penghargaan.

“Berdasarkan aturan, jabatan Kepsek paling lama empat tahun.

Tetapi bisa diperpanjang hingga delapan tahun. Ini harap dievalu-

asi, bila tidak bisa meningkatlan prestasi sekolahnya, mungkin harus diganti, walaupun menjabat belum sampai empat tahun.

Dalam pendidikan juga harus ada reward dan punishment, sehingga menjadi motivasi,” tegas Nasir.

Dia mengingatkan, dunia pendidikan tidak bisa dianggap sepela. Sebab, apapun akhirnya pertangungjawaban di kepala daerah. Bila dunia pendidikan di Kapuas Hulu jelek, maka Bupati yang dianggap tidak genah mengurus pendidikan.

Memang, jelas Nasir, prestasi pendidikan di suatu sekolah, tidak bisa serta merta menyalahkan Kepsek dan dewan gurunya.

Antara pihak sekolah, murid, dan komite sekolah tidak bisa dipisahkan. “Kalau pihak sekolah sudah berupaya maksimal, tetapi orangtua dan murid tidak mendukung, sulit juga. Untuk itulah, peran komite sekolah juga

penting,” katanya.

Nasir juga meminta Kepsek benar-benar mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasalnya, menurut laporan yang diterimanya, banyak sekolah yang kurang pas dalam menyampaikan Laporan Pertangungjawaban (LPj) penggunaan dana BOS. Buatlah SPj selengkaplengkapnya, sesuai penggunaan dana BOS. “Ini harus menjadi perhatian pihak seko lah. Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah ada masuk ke sekolah-sekolah.

Saya sendiri mempersilakan BPK masuk ke sekolah, lalu saya minta rekomendasi dari BPK untuk melihat kekurangan dan kelemahan penggunaan dana BOS di setiap sekolah,” ungkap Nasir.

Piham seklah pun, tambah dia, diharapkan dapat menyisihkan anggarannya untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Lain seperti dulu,

saat ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tidak boleh lagi membantu kegiatan Porseni. Sebab, Porseni merupakan kegiatan Dinas Pendidikan.

“Dengan segala penuh harapan, supah janji ini bukan sekedar serimonial, tetapi tangungjawab yang besar. Tidak hanya kepada sesama tetapi juga terhadap Tuhan. Pelantikan ini sebagaimana biasa tidak bisa memberikan kepuasan bagi semua. Ini adalah suatu proses sesuai aturan yang mesti dilaksanakan,” jelas Nasir.

Menurut Nasir, bagi yang baru menjadi Kepsek, mungkin ini suatu pengalaman baru. Bagi yang pernah jadi Kepsek, ini suatu penyegaran di sekolah yang baru. “Tentu setiap jabatan ada risiko, tetapi yang penting bagaimana mengemban amanah dengan tanggungjawab. Mari kita pelan-pelan memperbaiki dan benahi pendidikan kita,” ajaknya. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Seribu Unit Motor Tiap Bulan Sanggau. Kasat Lantas Polres Sanggau, AKP I Nyoman Sarjana mengungkapkan, pertumbuhan kendaraan di kabupaten Sanggau tak kurang dari seribu unit motor tiap bulannya. Jumlah ini menurutnya turun dari tahun sebelumnya.

“Pada 2012 itu sampai dua atu tiga ribu unit,” katanya kepada wartawan belum lama ini.

Penurunan jumlah itu, kata dia, tak lepas dari kemampuan ekonomi masyarakat. “Kalau turun berarti kemampuan masyarakat turun. Apalagi harga karet sekarang kan turun,” katanya.

Namun ia juga mengingatkan, pertumbuhan kendaraan sangat berpengaruh pada tingginya kecelakaan lalu-lintas. Semakin banyak kendaraan, semakin besar potensi kecelakaan. “Coba lihat di daerah-daerah yang sepi seperti Bonti, kecelakaannya hampir tidak ada,” terangnya.

Sementara di daerah yang ramai dilalui, seperti kota Sanggau, Bodok dan simpang Sosok, angka laka lantas cukup tinggi.

Namun pertumbuhan jumlah kendaraan di Sanggau ternyata berbanding terbalik dengan kondisi ruas jalan yang ada. “Motor terus bertambah, sementara ruas jalannya segitu-segitu saja,” ujarnya.

(KiA)

69 Tahun Merdeka, Warga Sungai Dangin dan Empoto Masih Pakai Pelita Kumpulkan Rp100 Ribu Per KK, Warga Merasa Ditipu S a n g g au . L i s t i k m a s i h menjadi persoalan utama di kawasan perbatasan. Desa Sungai Dangin dan desa Empoto, kecamatan Noyan adalah di antaranya. Warga dua desa itu mengaku belum menikmati listrik PLN semenjak Republik ini terbentuk.

“Hampir 70 tahun sejak Indonesia merdeka, kami masih pakai pelita,” kata Petrus Sudarmin, warga kecamatan Noyan, Kamis (12/2).

Mantan Anggota DPRD Sanggau mengatakan selama ini, warga hanya mengandalkan mesin genset untuk menopang penerangan di malam hari.

Namun penggunaan genset itu

sendiri cukup memberatkan warga di tengah tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Mana mampu beli bensin, tiap malam mau dua liter-dua liter. Harganya antara Rp10 Rp15 ribu perliter,” kata dia.

Selain mahal, BBM juga sulit didapat, karena jarak tempuh yang cukup jauh. Alhasil, penggunaan genset difungsikan warga hanya untuk saat-saat perlu atau keadaan tertentu. “Ratarata penghasilan utama warga disana petani karet. Sekarang mana karet anjlok lagi, berkisar antara Rp 5 ribu,” katanya.

Pihak desa sudah berupaya, meminta PLN Sanggau membuat jaringan listrik di desa.

Bahkan sebelumnya pada 2014 warga dari desa Sei Dangin, Empoto, Sotok sudah menggumpulakan uang Rp 100 ribu per KK kepada seorang warga Sekayam berinsial E, yang katanya akan mengusulkan pemasangan jaringan listrik ke desa tersebut.

“Bayangkan sampai sekarang belum ada kejelasan pasca pengumpulan uang seratus ribu Rupiah itu,” tegasnya.

Hal itu menunjukkan tingginya hasrat warga mendapatkan pasoka listrik. “makanya rela mengumpulkan uang itu,” katanya.

Dikatakan Sudarmin, sampai sekarang warga disana ingin mengetahui bagaimana

tindaklanjut dari E, karena memang belum ada kejelasan.

Kalaupun ada kendala, lanjut dia, segera sampaikan ke warga.

Kesal tak ada kejelasan warga sempat berencana mendemo E. Warga merasa ditipu, namun ia melarangnya dengan alasan menunggu kejelasan. “Masyarakat sempat mau demo, tapi masih di tahan dulu. Kalau pun tidak ada jaringan bilang saja apa alasannya,” ujar dia.

Ia berharap apa yang dijanjikan sebelumnya, pada saat pengumpulan uang Rp100 ribu tersebut segera direalisasikan.

“Supaya waga tidak binggung bagaimana kelanjutan sebenarnya,” tuturnya.

Hal senada diungkpakan Pilatus Jumar, warga Sungai Dangin. Ia juga menunggu realisasi paskamengumpulkan uang Rp100 ribu per KK itu.

“Sampai sekarang kita masih binggung bagaiman kelanjutanya, dari pihak yang mungut biaya juga tidak ada penjelasan sampai sekarang,” keluhnya.

Jumar berharap, segera ada tindaklanjut permasalan tersebut, supaya tidak menimbulkan persoalan dan juga tidak membingungkan warga. “Setidaknya ada pemberitahuan kepada kita, mengapa sampai sekarang belum juga ada tanda-tanda akan dialiri listrik,” harapnya. (KiA)

Wabup: Jadi Guru Jangan Asal-Asalan

Lampion yang mulai dipasang warga Tionghoa untuk memeriahkan imlek. KIRAM AKBAR

Sanggau. Wakil Bupati Sanggau,Yohanes Ontot mengingatkan guru untuk bekerja profesional dan sepenuh hati.

Perkembangan anak didik sangat ditentukan pada pola ajar para guru.

“Jangan menjadi guru yang malas, suka meninggalkan kelas. Anak (murid, red) itu akan tumbuh dan berkembang tergantung bagaimana kita (guru, red) membentuknya. Jangan asal asalan,” pesannya ketika membuka perhelatan O2SN dan FLS2N di kecamatan Tayan Hilir, Kamis (12/2).

Lebih lanjut, kata Wabup, maju-mundurnya negeri ini tergantung para persiapan generasi yang handal, kuat dan mempunyai moralitas yang baik.

Ini menurutnya tugas berat bagi guru sebagai pendidik dan orangtua murid. “Tanamkan dalam diri anak rasa memiliki

dan cinta lingkungan, menjaga alam sekitar. Contoh kecil adalah berperilaku hidup bersih dan tidak membuang sampah sembarangan,” jelasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan O2SN dan FLS2N, Wabup berharap dapat dijadikan wadah melatih potensi dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, juga melatih keberanian mental dan sensitifitas yang positif.

“Bagaimana kita berusaha jadi pemenang tentunya dengan sportivitas yang tinggi sesuai dengan janji atlet yang telah diikrarkan,” pesannya.

Ia juga berpsan, para wasit hendaknya berlaku adil dan bijaksana. Jika wasit berlaku curang sama halnya mematahkan semangat dan dapat berakibat prestasi anak akan terhenti.

“Karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, seharusnya mereka menjadi yang terbaik namun

Wakil Bupati saat menyampaikan sambutan. HUMAS

karena ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga membuat keputusan yang keliru, ini yang perlu dihindari,” terangnya.

Ia juga berharap dari O2SN dan FLS2N didapat bibit atlet yang benar benar potensial yang mapu membawa nama baik Sanggau hingga ke tingkat nasional.

Pada kesempatn itu, Wabup

juga mengingatkan soal bahaya narkoba. Negara kita saat ini sudah berada dalam katagori Darurat Narkoba. “Jangan berhenti memberi arahan dan pengertian kepada anak didik dan generasi kita tentang bahaya Narkoba karena Pemakai Narkoba adalah orang yang mati sebelum mati,” pungkasnya.

(KiA-humas)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Jumat, 13 Februari 2015

Injeh Karaja

14

Kasus korupsi dana PBB

Gratis sih Gratis, Tapi kan Perlu Ongkos

Dari Rp400 Juta, Kejari Hanya ‘Selamatkan’ Rp72 Juta

Adrianus Asia Sidot. ANTONIUS

Mandor. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, meminta Camat mensosialisasikan kata pelayanan gratis ke masyarakat.

“Masyarakat masih belum memahami kata pelayanan gratis, sekarang pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik ( KTP el ) gratis, pembuatan Kartu Keluarga (KK) gratis, Akta kelahiran juga gratis,” ujar Bupati, saat pelantikan Camat Mandor belum lama ini.

Dijelaskannya, pelayanan dari pemerintah memang gratis, tapi dalam proses pembuatannya masyarakat biasanya meminta bantua Kepala Desa atau aparatur lainnya. Sedangkan mereka tentu perlu biaya. Kadang ada surat yang harus di fotocopy, menggunakan matrai dan lainnya. “Inikan tentu ada biayanya. Kadang dalam hal ini yang menjadi permasalahan di masyarakat,” jelas Bupati.

Kata gratis ini, masyarakat selalu menganggap tidak sama sekali pakai biaya. Untuk menghindari hal ini, Camat harus mensosialisasikan ke masyarakat.

“Karena jika orang itu minta tolong dengan orang lain atau Kades yang membuatnya, sedangkan untuk pergi ke kantor camat dari desa tentu perlu ongkos. Jadi masyarakat harus paham tentang hal ini. Untuk memberi pemahaman kemasyarakat inilah salah satu dari tugas Camat,” kata Bupati.(ius)

Teguh Wardoyo. ANTONIUS

Ngabang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang berhasil mengamankan uang negara sebesar Rp72 juta dari hasil tindak pidana korupsi yang melibatkan NB salah satu PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Landak.

NB merupakan petugas penerima dan penyetor uang PBB yang berkantor di Bank Kalbar Cabang Ngabang. Kini NB sudah ditetapkan sebagai tersangka

oleh Kejari Ngabang karena terbukti menggelapkan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2013 sebesar Rp400 juta lebih.

“Uang negara yang berhasil kita selamatkan itu sebagian diperoleh dari Dispenda Landak dan sebagian lagi dari tersangka NB,” ujar Kepala Kejari Ngabang, Teguh Wardoyo, kepada wartawan Kamis (12/2) di kantornya.

Menurutnya, untuk saat ini berkas perkara kasus penggelapan uang PBB yang melibatkan NB sudah rampung 90 persen.

“Kita juga sudah meminta keterangan dari 7 orang saksi dari Dispenda Landak sebanyak empat orang yang terdiri dari Kepala Dispenda, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Bendahara,” jelasnya.

Saksi lainnya, satu orang pegawai Bank Kalbar Cabang Ngabang, satu orang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau dan satu orang ahli dari Kanwil Pajak Kalbar.

“Untuk saat ini tidak ada tersangka lain selain NB yang ikut terlibat dalam

penggelapan uang PBB. Sedangkan dua orang yang disebut NB dan ikut menikmati uang PBB itu sudah kita lakukan pemanggilan. Tapi keduanya belum memenuhi panggilan tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, dua orang yang disebut NB tersebut bisa dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, menurut keterangan NB, dari uang PBB sebesar Rp400 juta lebih itu, Rp. 300 juta dipakainya untuk modal bersama dengan seorang warga Pontianak.

“Namun pengakuan NB, orang yang dimaksud sudah kabur ke Taiwan. Sedangkan Rp100 juta lagi dipinjamkan NB kepada seseorang di Sanggau. Tapi NB berdalih orang yang dimaksud sudah meninggal dunia,” terang Teguh.

Tidak hanya sampai disitu, Kejari Ngabang sudah berusaha melacak alamat kedua orang tersebut, baik di Pontianak maupun di Sanggau.

“Tapi kita menemui, kesulitan untuk melacak alamat kedua orang itu. Sebab, tidak ada alamat yang pasti dari kedua

orang itu. Padahal kita sudah meminta NB untuk mengantar kita guna mencari alamat kedua orang itu, tapi NB tidak bersedia mengantarnya,” kata Teguh.

Sementara itu, wakil pimpinan Bank Kalbar Cabang Ngabang, Ahmad Fauzi mengatakan, NB sendiri memang melaksanakan aktivitasnya menerima dan menyetor uang PBB yang berkantor di Bank Kalbar Cabang Ngabang.

“Setelah yang bersangkutan menerima uang PBB itu, kemudian Ibu NB menginput hasil pembayaran PBB dan langsung disetor ke Bank BRI Sanggau.

Jadi, uang PBB itu tidak disetor ke Bank Kalbar. Kita hanya sebatas menyiapkan tempat saja untuk aktivitas pembayaran PBB,” jelas Fauzi.

Dikatakannya, selain menyiapkan tempat, Bank Kalbar hanya menerima Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini dipegang oleh Wajib Pajak di desa. “Selain itu, mulai 1 Februari lalu, satu orang pegawai Bank Kalbar Cabang Ngabang ditugaskan untuk berkantor di Dispenda Landak sebagai pelaksana penerima setoran PBB,” ungkap Fauzi.(ius)

Kuala Behe Bakal Jadi Sentra Bawang Merah Ngabang. Kecamatan Kuala Behe akan dijadikan sentra tanaman bawang merah dan sayuransayuran, lantaran kondisi tanah di daerah tersebut subur.

“Penyuluh kami mengembangkan tanaman bawang merah di Kecamatan Kuala Behe, hasilnya cukup bagus. Di lokasi itu, satu meter persegi saja tanaman bawang merah ini mampu menghasilkan 11,5 kg, bawang merahh,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Badan pelaksana pe-

nyuluh pertanian,perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Landak, Regina Bali Regina, Kamis (12/2).

Jika bawang merah terus dikembangkan dengan baik oleh masyarakat, dia yakin hasilnya bakal optimal, mengingat tanahnya cocok ditanami bawah dan sayurmayur. “Maka kami sangat mendukung kecamatan Kuala Behe untuk di jadikan sentra pengembangan bawang merah dan sayur-sayuran,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak, Vinsensius, sangat menyambut baik adanya upaya yang sudah dilakukan penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan tersebut. Dengan demikian bisa di ketahuinya potensi di masing-masing daerah. Dia berhanji akan menindaklanjuti untuk mengembangkan potensi yang ada.

“Kita juga membuat zona tanaman unggulan di setiap Kecamatan, artinya di setiap Kecamatan

ada tanaman unggulan yang terkenal. Misalnya di Kuala Behe di kenal dengan daerah tanaman bawang merah, dan kecamatan lain juga ada tanaman yang terkenal di daerah itu,” kata Vinsen.

Dikatakannya dari 13 kecamatan se-Landak ini memiliki potensi berbeda yang cocok dengan daerah masing-masing. “Jadi kedepan setiap kecamatan ada tanaman unggulan pertanian, dari masingmasing daerah,” harap mantan Kepala Bappeda Landak ini (ius)

Bawang Merah hasil pertanian di kecamatan Kuala Behe. ISTIMEWA

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Hari Kedua Aksi Peduli Nabil

Pelajar SMA Karya Kumpulkan Rp5,7 Juta

Pelajar SMA Karya mengutif sumbangan untuk Nabil. ABDU SYUKRI

Sekadau. Luar biasa rasa kemanusiaan khalayak Sekadau. Kemarin, hari kedua aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk pasien kista ginjal, Hauzan Nabil, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 11,2 juta.

“Total dana yang sudah kita kumpulkan hingga hari kedua ini, sudah ada sekitar Rp 11.288.500,” ujar Bagus Kosminto ST, Ketua Ikatan Wartawan Sekadau (IWAS), di sela aksi penggalangan dana, Kamis (12/2).

Seperti halnya hari pertama penggalangan dana, jajaran pengurus IWAS bekerjasama dengan PMI dan Polsek Sekadau Hilir melakukan aksi door to door.

Bedanya, jika hari pertama melibatkan pelajar SMK Amaliyah Sekadau, kemarin giliran pelajar dari SMA Karya Sekadau yang bergerak.

“Para pelajar SMA Karya tadi kita bawa untuk mengutip sumbangan di komplek perkantoran Bupati Sekadau,” ujar Minto, sapaan akrab Bagus.

Aksi penggalangan dana yang dilakukan para pelajar SMA Karya berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp5,7 juta. “Sedangkan hari pertama kemarin, kita berhasil mengumpulkan sekitar Rp5 juta lebih juga. Itu termasuk sumbangan dari pihak Bank Kalbar, dan para donatur lainnya,” lanjut Minto.

Selaku Ketua IWAS, Minto menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari para donatur yang sudah membantu baik moril maupun materil. “Kita juga terimakasih kepada pihak SMA Karya, teman-teman PMI, Polsek Sekadau Hilir, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu,” ucapnya.

Afrizal AMd Kep, perwakilan PMI Kabupaten Sekadau, juga menghaturkan terima kasih atas dukungan terhadap aksi tersebut. “Mudah-mudahan bantuan yang sudah diberikan ini mendapat balasan pahala dari Tuhan yang maha esa,” kata Izal, biasa pria ini disapa.

Ia menambahkan, kegiatan yang mereka lakukan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian mereka kepada para sesama. “Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk keluarga Nabil dalam rangka meringankan beban mereka untuk berobat,” tandas Izal. (bdu)

Hujan Semalaman,Tujuh Desa di Nanga Taman Terendam Sekadau. Banjir Bandang kembali terjadi di tiga kecamatan di selatan Sekadau. Beberapa desa dan dusun di Nanga Taman diinformasikan tergenang bajir dengan ketinggian air 0,5 sampai dengan 1,5 meter sejak Rabu (11/2) pagi.

Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau melalui Edi Prasetyo, Plt. Kabid Penanggulangan Bencana, membenarkan kejadian ini. “Ya terjadi banjir, yang terparah saat ini di Kecamatan Nanga Taman, untuk sementara,” ujar Edi, dua

malam lalu.

Berdasarkan keterangan masyarakat di lokasi, banjir terjadi sejak jam 9 pagi sore. Penyebabnya, hujan yang turun sejak Selasa (10/2) malam. Berdasarkan pendataan BPBD, beberapa desa dan dusun yang terparah digenangi air adalah Desa Nanga Kiungkang, Dusun Kiungkang, Dusun Kumpang, dan Desa Sungai Lawak.

Kemudian, Dusun Senangak di Desa Senangak, Dusun Koman I dan II di Desa Nanga Koman, serta Dusun Nanga Mongko Desa.

“Untuk korban jiwa sementara tidak ada laporan, hanya dipastikan korban material. Saat ini, yang sudah terdata pasti di Dusun Kiungkang sebanyak 320 jiwa atau 70 KK yang tergenang air,” tukas Edi. BPBD bersama Muspika masih melakukan pendataan jumlah KK dan Jiiwa Korban banjir bandang ini. Pendataan dibarengi upaya evakuasi dari pemerintah kecamatan setempat dan petugas BPBD Sekadau.

“Warga masih belum mau mengungsi dengan alasan keamanan harta benda

di dalam rumah. Jadi mereka membuat rumah panggung untuk menghindari genangan air,” papar Edi. Yang dikhawatirkan adalah terus terjadinya hujan di tiga kecamatan ini hingga ketinggian air akan semakin naik dan memperparah kondisi. Camat Nanga Taman, Afronius Akim Sehan, melalui pesan singkatnya mengatakan, banjir di Kecamatan Nanga Taman terjadi pada desa-desa yang berada di pinggir sungai. “Kerugian belum kita ketahui secara pasti,” tuturnya singkat. (bdu)

Dandim Sanggau dan Muspida Sekadau Turun Langsung Datangi Korban Banjir

Kodim 1202 Sanggau Heri Budi Purnomo meninjau banjir di Nanga Kiukang, Kecamatan Nanga Taman . ABDU SYUKRI

Sekadau. TNI AD ikut turun tangan meringankan korban banjir yang melanda Nanga Taman, dua hari lalu. Komandan Kodim 1204 Sanggau, Letkol Inf. Heri Budi Purnomo, langsung mendatangi korban, kemarin.

Tak hanya meninjau, Heri juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk para korban. Diantaranya, 100 kotak mi instan dan 50 karung beras. Penyerahan bantuan itu dilakukan di Desa Nanga Kiukang, Kecamatan Nanga Taman.

Pemberian bantuan itu juga dihadiri Wakil Bupati Rupinus, Camat Nanga Taman Afronius Akim Sehan, Kepala Pelaksana BPBD Sekadau Ahmad Suryadi, dan perwira penghubung Mayor Azis.

Kepala desa Nanga Kiukang, Hamdi, bersyukur telah dibantu oleh Kodim Sanggau. “Saya mewakili masyarakat banyak mengucap terimakasih kepada Kodim dan Pemkab Sekadau karena telah sudi mengunjungi kami disini,” ucapnya, Kamis (12/2).

Hamdi menjelaskan, selama banjir aktifitas warga lumpuh total, belum lagi tanaman padi yang sudah siap panen kini terendam juga. “Maka ada kemungkinan warga Desa Nanga Kiukang mengalami

gagal panen,” ungkapnya.

Jumlah warga yang terkena banjir di Desa Nanga Kiukang ada 509 Kepala Keluarga dengan 2.221 Jiwa. Sedangkan, di Desa Sungai Lawak korban banjir ada 94 kepala keluarga dengan 621 Jiwa.

Dandim Sanggau Letkol Heri, dalam arahannya, meminta warga yang terkena dampak banjir untuk tidak menilai besaran bantuan tersebut. “Jangan dinilai besarnya bantuan ini tetapi ini sebagai wujud perhatian TNI kepada warga yang terkena musibah,” ujarnya.

Ia menegaskan, TNI ingin mengedepankan semboyannya sebagai mitra dari rakyat. “TNI dalam semboyannya kuat bersama rakyat. Mudah-mudahan apa yang diberikan kami bisa berguna untuk warga yang terkena banjir ini,” harapnya.

Sementara, Wakil Bupati Rupinus mengingatkan kepada warga yang tingal di bantaran sungai Sekadau untuk selalu waspada.

Meski, banjir ini hanya datang setiap tahun namun masyarakat harus tetap waspada.

“Saya yakin warga sudah bisa mengatasi cara bagaimana mengevakuasi barang-barang miliknya. Sebab, hal ini bukan masalah baru bagi warga yang tingal di bantaran sungai Sekadau,” paparnya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

15

Bupati Resmikan Jembatan Sabok Akses Infrastruktur Sambas Semakin Lancar

Warung Kopi IPM

tiang pancang pipa Sambas. Diresmikanbaja 60 centimeter, nya Jembatan Sabok tebal 12 milimeter, oleh Bupati Sambas dr diisi dengan beton Hj Juliarti Djuhardi Alwi K.175 sebanyak 2x28 MPH, Rabu (12/2) sematitik dan panjang 26 kin meningkatkan akses hingga 31 meter, serta infrastruktur di Sambas fender jembatan pipa menjadi semakin lancar. baja 40 centimeter, Acara peresmian jemtebal 9 milimeter diisi batan kebanggaan mabeton K.175 sebanyak syarakat Sambas tersebut 2x8 titik dengan pandihadiri Wakil Bupati, jang 26 meter. “Umur Sekda, Kapolres, Ketua jembatan sekitar 50 DPRD, pimpinan SKPD, anggota DPRD, Camat Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menggunting Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menan- tahun dan muatan se-Kabupaten Sambas, pita tanda mulai dibukanya akses lalu lintas di Jembatan Sabok. datangani prasasti peresmian Jembatan Sabok. M Ridho sumbu terberat (mst) jembatan sebesar 10 mantan Bupati Sambas M Ridho ton,” jelasnya. telah mengerjakan pembangunan hingga Pontianak, lusanya saya dipanggil Menteri periode 2001-2011, manKapolres Sambas AKBP Wandy Aziz tan Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta to- selesai. “Pembangunan infrastruktur akan PU tentang Jembatan Tebas-Tekarang. menjadi prioritas Pemkab Sambas, baik Semoga saja keinginan kita diwujudkan dalam sambutannya mengatakan, kekoh dan masyarakat Kabupaten Sambas.

Bupati Sambas dalam sambutannya ber- itu jalan nasional, maupun jalan nasional bapak Presiden,” kata Bupati disambut beradaan Jembatan Sabok sangat memterimakasih kepada masyarakat Kabupaten yang menjadi renstra pemerintah pusat, tepuk tangan undangan yang hadir sambil bantu akses lalu lintas di Kabupaten SamSambas yang mendukung pembangunan juga jalan provinsi, kabupaten dan jalan mengucapkan kebanggaannya Jembatan bas. Selain itu, keberadaan jembatan ini Jembatan Sabok. Sehingga saat ini jem- desa. Semoga keinginan kita untuk pem- Sabok bisa terwujud sekaligus meresmikan juga dapat membantu dua Jembatan Batu di Sambas yang selama ini menjadi akses batan tersebut sudah bisa digunakan bers- bangunan jembatan penghubung Tebas- Jembatan Sabok.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina seluruh kendaraan. “Ke depan, kendaraan ama. “Kita juga mengucapkan terimakasih Tekarang terwujud,” harapnya.

Untuk jalan nasional terangnya, saat Marga, ESDM dan Pengairan Sambas Ir H besar akan lintas di jembatan ini dan tidak kepada bapak Hatta Rajasa mantan Menko, dan Joko Pirmanto Menteri PU yang mem- ini sudah dilaksanalan dari Singkawang Ferry Madagaskar MSi dalam laporannya lagi melintas Jembatan Batu. Namun kita bantu berdirinya Jembatan Sabok dalam hingga Kecamatan Sajingan Besar yang mengatakan, peningkatan Jembatan Sabok akan menyikapi keinginan masyarakat dua tahun. Padahal awalnya direncanalan diaksanaka hingga tahun 2016. “Jalan menggunakan anggaran Rp 25 miliar lebih. agar jalan diaspal dahulu baru kendaraan mulai dari Tebas hingga Merbau juga “Peningkatan Tahap I tahun anggaran 2013 roda 6 bisa melintas Jembatan Sabok,” 3 tahun,” ujar Bupati penuh haru.

Diungkapkan Bupati, mimpi sudah jadi telah masuk dalam Renstra sebagai jalan dengan nilai kontrak Rp 7,7 miliar lebih, ungkapnya.

Astaman mewakili masyarakat Desa kenyataan. Ia mengaku teringat pernyataan strategis nasional. Sehingga jalan tersebut dan Tahap II tahun anggaran 2014 dengan almarhum Pangeran Ratu H Winata Ke- ke depan menjadi perhatian pemerintah nilai kontrak 17,7 miliar lebih. Sehingga Dalam Kaum dan Alfian, Kades Tanjung suma agar Jembatan Sabok diperbaiki. pusat, tinggal kita perjuangkan jembatan total pembangunan Rp 25 miliar lebih,” Mekar mewakili masyarakat Tanjung Mekar mengucapkan terimakasih dengan Keinginan tersebut akhirnya baru saat ini penghubung Sungai Sambas Besar peng- jelasnya.

Ferry menjelaskan, data teknis jembatan telah berdirinya Jembatan Sabok yang bisa diwujudkan. “Pada masa kerajaan, hubung Kecamatan Tebas dan Kecamatan ada tiga jembatan yang dibangun, yaitu Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, Teluk Kera- dengan panjang rangka baja pelengkung dibangun Pemkab Sambas. “Mengingat kurang lebih 80 meter. Sedangkan panjang betapa pentingnya akses Jembatan Sabok dua Jembatan Batu dan Jembatan Sabok. mat dan Kecamatan Paloh,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sambas jembatan pendekat, arah Desa Dalam sebagai alat penghubung masyarakat.

Namun saat ini Jembatan Sabok telah dibangun menjadi Jembatan Batu mem- menyampaikan permohonan maaf dari Kaum 78 meter dan arah Desa Tanjung Me- Sehingga keberadaan jembatan ini dapat bantu dua Jembatan Batu yang dibangun Presiden RI Ir Joko Widodo yang tidak kar 77 meter, lebar jembatan, 6 meter dan membantu arus lalu lintas dan meningkatmasa kerajaan yang saat ini masih bisa kita bisa hadir ke Kabupaten Sambas, karena trotoar 2x0,5 meter. Sedangkan konstruksi kan ekonomi masyarakat,” kata Astaman cuaca yang tidak memungkinkan. Padahal jembatan, rangka baja 80 meter, jembatan dan Alfian yang mewakili dua masyarakat rasakan,” katanya.

Ia mengapresiai terhadap kinerja Dinas Presiden sangat ingin ke Sambas. “Alham- pendekat 78 meter dan 77 meter, pilar jem- akses Jembatan Sabok. (edo) PU Bina Marga, ESDM dan Pengairan yang dulillah, setelah ketemu bapak Presiden di batan beton bertulang K.300, pondasi tipe

Tingkatkan Mutu dan Hasil UN Sambas. Agar mutu proses dan hasil ujian tahun 2015 di Kabupaten Sambas meningkat, Rabu (11/2), Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas menggelar Sosialisasi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA/SMK se-Kecamatan Selakau dan Selakau Timur di Gedung Serbaguna Selakau.

Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg saat membuka kegiatan menekankan pentingnya doa, dukungan, motivasi kepada para siswa yang menghadapi US dan UN. “Peran kita semua menjadi penting mensukseskan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional,” ungkapnya.

Agar proses ujian lancar dan hasilnya baik, diharapkan peran seluruh elemen masyarakat, karena kesuksesan hasil UN dengan kelulusan terbaik tidak hanya karena peran pemerintah dan sekolah, namun peran bersama. “Harapan kita, semoga tahun ini hasil UN kita memuaskan dan mendapatkan nilai terbaik, tidak saja di Kabupaten Sambas, tapi Kalbar,”

harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Drs H Jusmadi MSi meminta kepala sekolah, guru dan masyarakat mendukung suksesnya US dan UN. Tak hanya itu, kata dia, sukses tidaknya UN juga harus didukung sinergisitas lintas sektoral, seperti kepolisian dalam hal keamanan, kesehatan dan lintas sektor lain. “Kita memberikan motivasi semua pihak agar Ujian Sekolah dan Ujian Nasional sukses dan lancar,” katanya.

Selain itu, tambah Jusmadi, perlunya strategi sukses UN, misalkan digelarnya trayout bagi siswa, adanya tambahan jam belajar seperti les, melakukan pembedahan soal-soal digariskan SKL, perbanyak persiapan bank soal untuk diperlajari.

“Perlu motivasi agar anak-anak kita bisa lulus 100 persen dan hasil terbaik,” kata Jusmadi dalam sosialisasi yang dihadiri Camat Selakau dan Camat Selakau Timur.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana

Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg saat membuka Sosialisasi US dan UN SD, SMP dan SMA sederajat se-Kecamatan Selakau dan Selakau Timur di Gedung Serbaguna Selakau. M Ridho Sosialisasi US dan UN Kecamatan Selakau dan Selakau Timur, Anwar SPdSD melaporkan kegiatan sosialisasi diikuti 164 guru, kepsek, pengurus Komite Sekolah dari SD, SMP, SMA sederajat, juga dihadiri seluruh kades di dua kecamatan. “Tujuan sosialisasi agar semua pihak termasuk siswa, guru, sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat bisa mengetahui tahapan US dan UN serta dapat mendukung terselenggaranya US dan UN,” jelasnya.

Berdasarkan data, jumlah peserta US dan UN mulai SD, SMP, SMA sederajat di Kecamatan Selakau dan Selakau Timur berjumlah 1.746 siswa. Berdasar jadwal, UN tingkat SMP sederajat digelar mulai tanggal 4 hingga 7 Mei 2015, dan tingkat SMA sederajat tanggal 13 hingga 15 April 2015. Sedangkan SD masih menunggu waktu dari pemerintah pusat. “Semoga tahun 2015 ini hasil UN kita menjadi yang terbaik,” harapnya. (edo)

Pengurus ICMI Kabupaten Sambas saat menggelar diskusi di Sekretariat ICMI Kabupaten Sambas. M Ridho

ICMI Prihatin Kriminalitas Anak Bawah Umur Sambas. Rabu (11/2), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Sambas menggelar diskusi dan evaluasi program menandai berakhirnya kepengurusan. Kasus kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan pencurian dan ngelem hingga berurusan dengan penegak hukum, menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan tersebut.

“Telah banyak program yang dilakukan ICMI selama periode berjalan, seperti Seminar Debat Pemilu 2014 dan berbagai seminar. Kepengurusan ke depan diharapkan lebih baik lagi berbuat untuk umat, dan mampu memberikan kritik terhadap hal-hal buruk yang terjadi di Kabupaten Sambas,” kata Misni Safari SP, Sekretaris ICMI Kabupaten Sambas dalam kegiatan yang digelar di Sekretariat ICMI Sambas.

Di tempat yang sama, Ketua ICMI Kabupaten Sambas, Ir H Ilhamsyah MM mengatakan, banyak program ICMI telah berjalan, namun banyak juga pengurus yang masih belum aktif. “Sehingga kepengurusan ke depan harus mampu membangun ICMI dan bekerjasama dengan ormas Islam lain dalam mendukung program pemerintah untuk kemajuan umat. Salah satunya tentang kemaslahatan umat,” ujar Ilhamsyah.

Ia berharap, ke depan kepengurusan ICMI lebih baik dan anggota siap mengabdi memajukan kegiatan Islam. Sehingga perlu dilakukan musyawarah untuk mencari figur kepengurusan ICMI yang lebih baik. “Pengurus ICMI ke depan harus bisa kritis menyoroti apa-apa yang terjadi di Kabupaten Sambas, seperti kasus kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur,” tegasnya.

Sementara itu, Pengurus ICMI Sambas lain seperti H Mujahidin, Juliasyah, Musa, Asfan dan H Satono dalam dialog tersebut menyarankan, agar ICMI ke depan memiliki program khusus, seperti memajukan pendidikan dengan sample desa binaan. Sehingga ke depan ICMI lebih memiliki gaung. “Kita harus bisa membuat orang atau pemerintah menyambut baik program ICMI. Sehingga peran ICMI benar-benar bermanfaat,” sarannya. (edo)

Sambungan Upal Beredar ...........................................................................................................................................dari halaman 9 374 Personel.......................................dari halaman 9 Wanita ini menjelaskan, Upal itu didapat ketika pelanggan membayar di loket. Saat di loket belum diketahui palsu lantaran dihitung secara manual. “Uang palsu ini terselip ketika pelanggan membayar dalam jumlah banyak, puluhan juta,” ungkapnya.

Petugas loket tidak mengetahuinya, karena saat pembayaran dihitung secara manual.

Besoknya baru ketahuan, jika ada Upal ketika dihitung menggunakan alat digital. “Jadi kita tidak tahu siapa yang membayar menggunakan uang palsu ini,” kesal Ria.

Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Belen Anggara Pratama membenarkan telah terjadi penemuan Upal di Gelis PLN Ketapang. Pihak Gelis mengaku tidak mengetahui siapa yang membayar tagihan PLN menggunakan Upal.

“Jadi informasinya delapan lembar pecahan Rp100 ribu dan tidak didapat sekaligus, tetapi mereka kumpulkan dari beberapa waktu lalu. Namun yang jelas dalam sepekan mereka dapat Rp400 ribu,” kata Belen.

Kasat mengaku akan menyelidiki kasus Upal

tersebut. Bukan tidak mungkin ada indikasi sindikat pemalsuan uang dan pengedarnya di Ketapang.

“Bisa jadi ada sindikatnya. Jadi kita akan selidiki kepastiannya dan akan menindak tegas pelaku pemalsu atau pengedar uang palsu tersebut,” tegas Kasat Reskrim.

Belen mengimbau masyarakat Ketapang agar berhati-hati menerima uang. Harus lebih teliti lagi dan melihat secara seksama keaslian uang, agar terhindar dari Upal. (jay)

Pekerja Kayu ............................................................................................................................................dari halaman 9 kayu durian. Mereka sudah tidak sabar, karena kayu yang sudah telanjur ditebang akan segera busuk jika tidak segera dijual.

“Pelarangan penebangan ini tanpa sosialisasi kepada masyarakat pekerja kayu durian. Keinginan masyarakat agar pelarangan penebangan terlebih dahulu disosialisasikan, tidak seperti saat ini yang mendadak membuat aturan,” ungkap Djafar disambut sorak sorai rekan-rekannya di halaman kantor DPRD. Mereka menuntut, agar pemerintah Kabupaten Sekadau segera memperbolehkan penjualan kayu durian yang sudah ditebang. Kemudian mereka meminta diperbolehkan untuk bekerja. “Masyara-

kat menebang kayu durian yang tidak berbuah dan tidak ada manfaat lagi. Hasil penjualan kayu durian ini untuk kebutuhan ekonomi masyarakat,” kata Djafar.

Kedatangan massa disambut wakil ketua DPRD Jeffray Raja Tugam dan anggota Komisi A, Aron SH. Wakil rakyat ini meminta agar massa tetap tenang, karena pada saat bersamaan Komisi A DPRD sedang melakukan rapat kerja dengan Dishutbun Kabupaten Sekadau di ruang rapat ketua DPRD. “DPRD sudah menerima aspirasi masyarakat minggu lalu. Kami berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat pekerja kayu. Saat ini DPRD masih melakukan proses pemanggilan kepala

Dinas Hutbun dalam rapat yang membahas mengenai perkebunan dan akan ditindaklanjuti mengenai permasalahan kayu durian,” papar Jeffray di hadapan massa.

Hal senada juga diungkapkan Aron yang menyatakan, Komisi A DPRD akan tetap menindaklanjuti permintaan atau aspirasi masyarakat ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

“Bapak-bapak kami minta bersabar, karena siang ini kami segera melakukan rapat kerja dengan Hutbun mengenai permasalahan kayu durian ini. Setelah ada hasil dari rapat kerja kami dan Hutbun, kami akan disampaikan kepada bapakbapak,” tegas Aron. (bdu)

Polda akan .................................................................................................................................................dari halaman 9 preman dan pemilik senjata tajam (Sajam), tetapi juga melakukan penyitaan minuman keras (Miras) dan Minol. Karena minuman tersebut bisa menjadikan seseorang brutal dan melakukan aksi premanisme.

“Kategori penjualan Minol secara ilegal dan Miras, seperti cap cuan dan arak putih dapat diatasi oleh Satgas Anti Preman. Saya yang akan langsung berkoordinasi dengan pimpinan Satgasnya (Kombes Pol Badya Wijaya) dalam hal ini,” ujar AKBP Nowo Winarti.

Mengapa dari tahun ke tahun Polresta Pontianak tidak melakukan penindakan terhadap THM nakal di Kota Pontianak? Kemudian seperti apa evaluasi yang dilakukan Polresta Pontianak, khususnya Sat Intelkam terhadap THM nakal ini? Kok dapat dikatakan tidak mengetahui adanya penjualan Minol tanpa izin di THM?

Nowo menjawab, dirinya meyakini Sat Intelkam Polresta Pontianak pasti melakukan evaluasi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun terkait THM yang diberikan izin keramaian oleh Polresta Pontianak.

“Pasti dievaluasi, saya yakin itu. Mungkin Sat Intelkam Polresta Pontianak tidak menyampaikan atau berkoordinasi dengan Sat Sabhara (polisi berseragam) untuk melakukan penindakan ini.

Karena untuk melakukan penindakan bukanlah Sat Intelkam, melainkan Sat Sabhara,” jelas Nowo.

Dengan terbukanya Kepala BP2T Kota Pontianak, Djunaidi yang siap memberikan data kepada pihak kepolisian mengenai THM nakal di Kota Pontianak, merupakan suatu koordinasi dan sinergitas yang sangat baik. Ini harus tetap dipertahankan.

“Ini suatu koordinasi yang baik, tentunya polisi

yang akan diberikan data THM yang tidak memiliki izin Minol itu, harus membuka diri. Ya tentunya saja turun dan Sidak secara bersama dengan dinasdinas terkait di Pemkot Pontianak,” tegas Nowo.

“Kita berharap data-data ini segera diberikan kepada pihak kepolisian. Kemudian dilakukan rencana kegiatan untuk Sidak secara bersama. Agar masing-masing pihak (dinas terkait dan kepolisian) bisa mengambil penindakan sesuai dengan Tupoksi-nya masing-masing,” jelas Nowo.

Mantan Kapolres Melawi ini mengatakan, penindakan terhadap THM nakal harus segera dilakukan. Polisi dan Pemkot Pontianak selaku pihak yang mengeluarkan izin keramaian dan izin operasional THM harus melakukan evaluasi dan gebrakan bersama. “Harus segera dilakukan, tentunya kepolisian bersama dengan pemerintah,” kata Nowo. (zrn)

Operasi Liong Kapuas pada 17 Februari mendatang. Rencananya kita akan meminta Walikota Singkawang untuk menjadi Inspektur Upacara, tetapi belum kita konfirmasi tentang kepastiannya,” jelas Agus.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Festival Imlek dan Capgome Singkawang ini.

Lantaran kesuksesan dan kelancaran

even tahunan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kota Singkawang.

“Kita mesti bangga dengan adanya even yang khas seperti Imlek dan Capgome ini. Pawai Tatung itu hanya ada di Singkawang, di tempat lain tidak ada. Kita harus bangga, saya saja yang bukan warga Singkawang, tetapi ditugaskan di sini, merasa bangga,” ungkap Agus. (dik)

Kunjungi Polsek-Polsek ......dari halaman 9 Terkait kunjungan kerja ke PolsekPolsek di wilayah Polres Ketapang ini akan terus dilakukan. “Hari ini tiga Polsek, pertama di Polsek Benua Kayong, kemudian Polsek Pesaguan dan Polsek Kendawangan,” ungkapnya.

Menurut Kapolres, ini kunjungan pertama kalinya dan akan terus dilakukan ke Polsek-Polsek lainnya di Ketapang. Hady berharap dalam waktu

dekat semua Polsek di wilayah Polres Ketapang dapat dikunjunginya.

“Kunjungan kerja ini juga untuk memperkenalkan diri, karena saya sebagai Kapolres baru di Ketapang.

Serta mengingatkan anggota di tiap Polsek tentang tugas pokok anggota Polri. Sehingga masyarakat merasa terlindungi dan puas terhadap kinerja aparat kepolisian,” ungkapnya. (jay)

Apakah Tengkorak ....................dari halaman 9 tinggal di Dusun Keronang.

“Kita sendiri sudah memperlihatkan baju dari tengkorak manusia tersebut kepada Ayim. Tapi ia sendiri kesulitan untuk mengenal baju anaknya saat menghilang. Ini dikarenakan Yuventius tinggal di Ngabang dan Ayim tinggal di Dusun Keronang,” jelas Andi.

Andri mengakui, Ayim sendiri tidak meyakini kalau tengkorak manusia itu merupakan tengkorak anaknya yang menghilang. “Meskipun demikian, saat ini kita masih meminta keterangan dari rekan kerja Yuventius.

Siapa tahu rekan sekerjanya itu mengetahui ciri-ciri pakaian maupun sebagainya yang dikenakan Yuventius saat menghilang,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui tengkorak manusia itu merupakan Yuventius, tentu akan dilakukan tes DNA melalui gigi. Tapi tes DNA ini harus dilakukan di laboratori-

um forensik Mabes Polri. “Kita siap menggali lagi kuburan dari tengkorak tersebut untuk kepentingan tes DNA. Sebab, setelah tengkorak itu diotopsi dan dibersihkan di RSUD Landak, kita langsung menguburkan tengkorak manusia itu,” jelasnya.

Dikatakan Andi, pastinya tengkorak manusia itu berjenis kelamin laki-laki. “Setelah tengkorak itu kita bersihkan, ternyata tulangnya masih lengkap,” katanya.

Selain menemukan tengkorak manusia, polisi juga mengamankan helm, sandal jepit, ikat pinggang, celana panjang kain, baju kemeja, sweeter rompi dan pulpen yang tersimpan di saku celana tengkorak manusia tersebut. Sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian laki-laki yang dikubur di pinggir jalan raya itu. (ius)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Februari 2015

FIFIE BUNTARAN

Tidak Umbar Kemolekan Fifie Buntaran selama ini kerap memamerkan aurat dalam berbagai film horor yang dibintanginya. Namun, hal itu tak akan terlihat dalam film baru yang dibintanginya, Sahabat Langit. Kali ini, Fifie justru berperan sebagai ibu.

“Fifie sebagai ibu, nggak cuma ibu jadi seorang istri juga. Sedikit sibuk sama karirnya jadi lupa sama keluarga, tapi buat ibu-ibu jangan lupa sama anak dan suami ya,” terang Fifie.

Bagi Fifie, hal itu merupakan kenaikan pangkat dalam karirnya sebagai artis. Pasalnya, selama ini publik memang sudah terlanjur menempelkan label seksi dalam setaip film yang dibintanginya.

“Senang, soalnya ibaratnya dari SD ke SMA, naik pangkatnya. Pernah juga main nggak seksi di film Love Is You-nya Cherrybelle,” tambah wanita berdarah Pontianak tersebut.

Fifie mengaku merasakan betul perbedaan

dalam berperan di film-film sebelumnya. “Beda ya kalau dulu jadi Nyi Roro Kidul jadi hantu. Fifie mau peran serius, dramatis dan dapat di film terbaru ini,” aku bintang film Pantai Selatan ini.

Kendati demikian, Fifie ternyata tak menolak jika kembali mendapat peran seksi. “Rezeki jangan ditolak, pemeran seni nggak boleh mematok, seniman kalau dikasih tawaran ya Fifie langsung casting,” tegas Fifie. (Jp)

LALA KARMELA

Takut Dibegal Maraknya kasus pembegalan di Indonesia beberapa waktu terakhir membuat Lala Karmela keder. Penyanyi cantik itu mengaku khawatir jika kejadian tersebut menimpanya.

Pasalnya, belakangan ini Lala selalu bepergian seorang diri dengan mobil pribadinya.

“Iya sejak rumah di Kuningan aku bawa mobil sendirian saja, kemanapun,” kata Lala.

Pelantun hits Satu Jam Saja ini menyetir seorang diri hingga kawasan Bandung dan Bogor. Kabar pembegalan itupun membuatnya cukup berhati-hati. “Khawatir banget

pasti ya jadi aku berhati-hati banget. Semoga itu jangan terjadi sama aku. Buat semua yang nyetir sendirian juga wajib berhati-hati,” tambah Lala.

Lala mengaku telah banyak mendengar kasus pembegalan di beberapa daerah, terutama di kawasan Depok. “Iya tahu banyak di Depok, serem ya makanya aku milih nggak pergi atau nyetir malam-malam. Untung udah lulus kuliah juga,” tegas wanita lulusan Sastra Ingris di Universitas Indonesia pada 2006 silam. (Jp)

M E L A K N A D , A D U M CANTIK, MIKHA TAMBAYONG

Marcel Chandrawinata dinilai lelaki beruntung, karena mampu meluluhkan hati Mikha Tambayong. Maklum saja, Mikha merupakan sosok cantik, muda, kalem dan berbakat yang pasti diidolakan para lelaki.

Kabar ini tak sengaja dibeberkan saudara kembar Marcel, Mischa, yang sebelumnya digosipkan memacari Mikha. Bahkan, keluarga Chandrawinata menyukai Mikha. Nadine pun rela saja dilangkahi bila Marcel memang ingin menikahi Mikha. “Men, itu Marcel yang dekat dengan Mikha, bukan gue. Marcel itu yang pernah jalan berdua sama Mikha,” ceplos Mischa.

Dengan meyakinkan, adik dari Nadine Chandrawinata itu meyakinkan kalau dirinya dan keluarganya sangat mendukung hubungan yang dijalani Marcel dan Mikha itu. “Gue bersyukur banget Marcell sama Mikha. Gue sangat dukung banget,” tegasnya.

Sayang, saat ditanya lebih lanjut kapan asmara itu dimulai dan kelanjutan hubungan saudara kembarnya itu, bintang film Apa Artinya Cinta? Dan Summer Breeze itu tak tahu-menahu. “Waduh!

Gue nggak tahu ya. Gue lagi sibuk syuting. Marcel juga lagi sibuk nge-DJ (Disc Jockey),” jelas Mischa.

Kabarnya hubungan Marcel dan Mikha serius. Malah akan berlanjut ke pelaminan tahun ini. Bagaimana reaksi Mischa? “Ya kami sih freedom untuk itu, saling support banget saja,” tegasnya.

Gosip terakhir sebelum dengan Marcel, Mikha dikabarkan dekat dengan Chicco Jericko. Malah Mikha disebut penyebab kandasnya asmara Chicco dan Laudya Cynthia Bella. Toh dijumpai dalam sebuah kesempatan, Mikha membantah. Dia bilang sudah punya pacar tapi bukan seleb. “Orang biasa bukan selebritis kok,” jelas bintang film Fallin in Love dan Slank Nggak Ada Matinya ini.

Bahkan, diakui Mikha, hubungan dengan sang kekasih sudah diketahui orangtuanya.

“Orangtua sudah mengizinkan, nggak pernah dilarang. Mereka juga suka kasih pandangan pria yang pantas begini-begini. Aku juga masih muda nggak perlu cari yang terlalu jauh,” urai keponakan Harvey Malaiholo ini.

Lantas bagaimana dengan Marcel? Pria kelahiran, Hanover, Jerman 27 tahun lalu itu terbilang sedikit memiliki track record soal siapa saja wanita yang pernah dipacarinya. Bahkan tiap kali wawancara, ditanya soal kekasih, dia memilih untuk merahasiakan siapa pacarnya saat itu. “Aku cari pacar yang kayak Mama aja.

Yang bisa masak. Aku soalnya kan manja, suka masakan Mama. Jadi lebih suka, cewek yang pintar masak,” ungkapnya beberapa waktu.

Marcel juga tak pernah menargetkan dalam hidupnya kapan dia akan mengakhiri masa lajang. Justru, dia sedang asyiknya menikmati kesibukan

di dunia hiburan serta bisnis yang dia geluti.

Kembali ke Mikha.

Dara ranum ini sempat berpacaran dengan Adly Fairuz pada 2012. Tepatnya karena cinlok di lokasi syuting film Fallin’ In Love. “Nggak ada persisnya, jadiannya kapan, nggak ada tanggalnya. Kita lagi jalanin dulu. Kita ketemunya juga jarang, mengalir aja,” ungkap Mikha saat itu.

Adly dianggapnya sosok lelaki yang baik dan sopan kepada orangtuanya. Apalagi ia dan eks pacar Shireen Sungkar itu memiliki kesamaan, samasama menyukai musik. (RM)

Doyan Tawuran DINDA KIRANA

Menginjak usia 20 tahun, Dinda Kirana ternyata doyan tawuran. Namun, ini bukan di kehidupan nyata, melainkan dalam film bertajuk Sahabat Langit yang dibintanginya.

Film itu mengangkat berbagai permasalahan yang lekat dengan kehidupan remaja. Selain tawuran, ada pula scene yang mengangkat tentang penegakan hukum di Indonesia. “Ini film perdana aku, disini jadi Uta, cewek tomboy. Film ini punya sisi edukasi dimana siswa-siswi menghadapi sesuatu jangan mendahulukan emosi. Pikirannya jangan pendek. Harus mikirin juga risiko dari tawuran itu. Nanti ada juga kok, deg-degan aku juga baru mau mulai syuting,” terang Dinda.

Film Sahabat Langit yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama siap diproduksi. Film ini disutradari Bayu Pamungkas yang sebelumnya banyak memproduksi berbagai FTV. Sementara, Dani Affiar menjabat sebagai executive producer. “Film Sahabat Langit merupakan film remaja yang sebaiknya ditonton juga oleh keluarga Indonesia di pertengahan tahun 2015, karena banyak pesan edukasi yang kuat dalam pembentukan karakter generasi muda Indonesia,” kata Dani.

Sahabat Langit menjadi film perdana bagi Dinda, yang selama ini sudah membintangi banyak judul FTV sepanjang karirnya. Dinda kini mulai putar haluan. Dia ingin fokus bermain di film layar lebar. “Ini film perdana aku, harus fokus. Jadi sudah sejak beberapa waktu lalu tuh tawaran FTV aku tutup. Jadwal memang harus kosong untuk film ini,” kata Dinda.

Dinda merasa siap meninggalkan pekerjaan sebelumnya sebagai langganan pemeran FTV. “Ya kan sama-sama akting juga ya.

Lagian ini film juga, pertama buat aku,” tambah Dinda.

Bagi Dinda, keputusannya dianggap hal yang baik. Pasalnya, dia juga tak ingin kehilangan kesempatan untuk bermain film seperti dulu. “Jadi dulu pernah juga dapat tawaran tapi aku belum atur jadwal jadi nerima film juga, FTV juga akhirnya film keteteran dan digantikan sama pemain lain, itu nyesel banget dan aku nggak mau kaya gitu lagi,” tegas Dinda.

Meski telah menjadi artis, ternyata belum memuaskan Dinda. Dara cantik itu sadar, dunia entertainment tak akan selamanya bisa menjadi lumbung penghasilannya. Karena itu, Dinda ingin segera melanjutkan pendidikannya. Hanya saja, pemeran film Sahabat Langit itu mengaku masih bingung dengan jurusan yang akan diambilnya nanti. “Iya, aku tahun ini mau kuliah ambil bisnis management atau nggak psikologi. Masih bingung sih ya. Udah ada juga kampus yang aku incar, tinggal tentuin jurusan saja. Soalnya papa juga nyaranin ambil hukum,” kata Dinda.

Dinda mengakui, kedua orangtuanya sangat berperan dalam pendidikan yang dijalaninya. “Papa itu memang mengharuskan banget aku kuliah ya, setidaknya aku itu harus dapat gelar kata papa. Ya menurut aku juga bagus, tapi papa juga nggak nge-push aku kok,” imbuh Dinda. (Jp)