13 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 13 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Kolom

Negara Membiayai Parpol, Mungkinkah?

Oleh: Edy Mulyadi* BUKAN rahasia lagi bahwa demokrasi yang digulirkan sejak reformasi 1998 telah bermetamorfosis jadi demokrasi kriminal. Proses yang dilalui adalah demokrasi prosedural yang hanya sibuk pilih-memilih setiap lima tahunan.

Lalu demokrasi transaksional yang penuh dengan money politic dan berbagai kecurangan. Kemudian terdampar menjadi demokrasi kriminal yang mengantarkan para pelakunya pada pelanggaran hukum.

Demokrasi yang sebelumnya digadang-gadang bakal memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata justru membuat tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara di negeri ini makin babak-belur. Mahalnya biaya politik telah menyulap para politisi dan pejabat publik menjadi para bandit penjarah uang negara. Tidak berlebihan bila tiga pilar demokrasi di Indonesia telah terpeleset menjadi executhief, legislathief, dan yudicathief.

Barangkali itu sebabnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melemparkan wacana pembiayaan Parpol melalui APBN. Tidak tanggung-tanggung, angka yang disorongkannya adalah Rp1 triliun untuk tiap partai.

Halaman 6

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Rupiah Makin Kurus, Kok Duit Parpol Digemukkan?

Jakarta-RK. Di tengah makin mengurusnya nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, malah muncul wacana dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggemukkan pendanaan partai politik yang berasal dari APBN kita. Nilainya pun fantastis, Rp1 Triliun per Parpol.

Reaksi menerima terang saja dilontarkan politikus. Tapi, publik jelas menolaknya mentah-mentah.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar, menilai gagasan Mendagri Tjahjo Kumolo itu harus ditolak. Menurut Dahnil, alasan mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu jelas tak masuk logika. ”Ada nirnalar (alasan tak logis, red) yang disampaikan Mendagri, karena nalar Mendagri mengatakan ketika bantuan partai ditambah maka korupsi kader parpol turun. Seolah-olah, ingin menyampaikan

ke publik kalau ingin menurunkan korupsi oleh politisi, maka tambah santunannya,” kata Dahnil dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Dahnil yang juga staf pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten itu mengaku sudah melakukan penelitian tentang dana Parpol sejak tahun 2009. Namun, tak satupun risetnya yang

Akil Mochtar Resmi Dipenjara Seumur Hidup Jakarta-RK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar memulai masa hukuman penjara seumur hidupnya di Lapas Sukamiskin, Kamis (12/3). Siang kemarin, dia dieksekusi ke rumah tahanan (Rutan) berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat itu.

Eksekusi dilakukan setelah upaya kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan penolakan itu, otomatis vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi berkekuatan hukum tetap.

“Karena (vonis) telah berkekuatan hukum tetap, hari ini (kemarin) dilakukan eksekusi terhadap Akil Mochtar ke Lapas Sukamiskin Bandung,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada wartawan, kemarin.

Menurut Priharsa, Akil sudah dibawa dari Rutan KPK tempatnya selama Halaman 7

Pertahanan Diri Maraknya kasus pembegalan atau dulunya dikenal dengan perampokan atau perampasan kendaraan bermotor semakin mengkhawatirkan.

Apalagi pelakunya seringkali menggunakan senjata api atau senjata tajam untuk mengancam atau melukai korbannya.

Para pengendara pun kesulitan untuk membawa senjata untuk mempertahankan diri, lantaran tidak satupun aturan yang membolehkan hal tersebut. Bila masih nekat membawanya, maka akan melanggar Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Senjata yang dilarang tersebut baik berupa senjata api, senjata pemukul, senjata penikam maupun senjata penusuk. Apapun jenis senjata, walaupun untuk mempertahankan diri, sangat dilarang untuk dibawa.

Halaman 7

Prof. METAFISIK @Dukun_TL Era Pak Harto : Apa-apa nggak boleh...

Era SBY : Apa-apa dibiarin...

Era Jokowi : Apa-apa Mahal...

E-Mang Guepikirin ™ @M4ngU5il Tak Ada Bedanya Menkumham Dengan Taktik Devide Et Empera Penjajah

Heri Latief @herilatief Apakah itu tradisi golkar, pecah belah demi kekuasaan?

goenawan mohamad @gm_gm Relakah kita jika Indonesia tetap jadi salah satu negeri paling korup di dunia?

menyimpulkan bahwa praktek korupsi oleh kader partai akan surut jika pemerintah menambah dana untuk Parpol. ”Tidak ada korelasi ketika santunan naik, kemudian korupsi turun. Itulah saya sebut wacana ini nirnalar kalau dikaitkan dengan korupsi,” jelasnya.

Dahnil menambahkan, berdasarkan penelitian di berbagai negara, justru yang Halaman 7

Polisi Melacak Pembunuh Tari Arizona

Ali Anafia Sekeluarga Turut Berduka Pontianak-RK. Suasana duka bukan hanya dirasakan keluarga Tari Arizona, 25, yang ditemukan tewas terbunuh di kediamannya di Jalan Tani Makmur No 9, Kota Baru, Pontianak Selatan, Rabu (11/3). Mantan Ketua DPRD Kota Pontianak sekaligus mantan mertua PNS di Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak itu juga turut berduka cita.

Ali Anafia, ketika dihubungi wartawan Kamis (12/3) lagi tengah bertugas di Jakarta.

Bahkan dia sekeluarga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Tari Arizona.

Bagaimana pun juga, kata mantan Ketua PWI ini, dirinya masih sebagai kakek dari anak korban yang kini masih berusia 2 tahun.

“Saya mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan korban. Karena bagaimana pun juga, Gusti (anak yang ditinggal korban, red)

adalah cucu saya,” kata Ali Anafia.

Ali Anafia beserta anaknya, Novi, 32, mantan suami Tari Arizona sudah dua tahun menetap di Jakarta. Memang sudah lama tidak berkomunikasi dan sudah tidak pernah bertemu, sejak pindah ke Kota Metropolitan itu.

Dia mengaku sangat kaget ketika mendapat berita buruk yang menimpa Tari yang didapatinya dari keluarga korban. An-

tara kedua belah pihak keluarga memang memiliki hubungan baik. “Kami kaget saat mendapat kabar buruk dari Hajah Raodah, tantenya korban, mengenai peristiwa tewasnya Tari,” ujar Ali Anafia.

Lantas, kabar buruk itu disampaikan Ali Anafia kepada anaknya, Novi yang juga ikut menetap di Jakarta itu. Menurut Ali, tewasnya Tari juga pukulan bagi keluarganya.

Halaman 7

Sekwan, PPK dan Direktur PT Prospek Usaha Mandiri Kompak Mangkir

Kejari Segera Layangkan Surat Panggilan Kedua

Pontianak-RK. Tampaknya amarah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak akan memuncak.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Pontianak, Ade Hilda (Pengguna Anggaran), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nalum Pangabean dan Direktur PT. Prospek Usaha Mandiri selaku pihak ketiga dalam pengadaan jasa pengamanan Gedung DPRD

Kota Pontianak pada tahun 2014, mangkir ketika dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak, Rabu (11/3) lalu.

Jadwal pemanggilan dan pemeriksaan para pihak yang terlibat dugaan korupsi pengadaan jasa pengamanan Gedung DPRD Kota Pontianak itu tak diindahkan sama sekali. Mestinya pihak-pihak tersebut mendatangi

Kejari Pontianak pada pukul 09.00 Wib, Rabu lalu. Seperti janjikan saja, ketiganya kompak mangkir dari panggilan Kejari Pontianak.

Parahnya lagi, tidak ada alasan pasti atas ketidakhadiran ketiga pihak terkait pengadaan jasa pengamanan Gedung DPRD itu. Apakah karena perjalanan dinas, sakit Halaman 6

Jokowi, Contohlah Ahok Keberanian Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama membongkar praktik korupsi DPRD dinilai sebagai gebrakan positif. Tindakan gubernur yang akrab disapa Ahok itu membuktikan, bahwa eksekutif tidak bisa seenaknya ditekan oleh parlemen.

Halaman 7

Fahri Hamzah

Beli Rumah dapat Istri

Banyak Mengincar Pemilik daripada Rumahnya klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Kejari segera layangkan surat panggilan kedua

-- Datanglah, biar tak disebot penghambat hukom.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Sejak namanya sering disebut di media sosial, rumah Winallya tak pernah sepi dari tamu. Ada yang sekadar iseng, ada juga yang serius tertarik dengan iklan itu. Tapi, tak sedikit pula yang hanya mengorek-ngorek informasi kebenaran iklan tersebut.

Bahkan, anggota kepolisian pun ikut-ikutan sibuk mencari keterangan tentang berita sensasional itu: jual rumah bonus nikah.

Bagaimana tidak sensasional, rumah yang dijual seharga Rp1 miliar

Nama Winallya (bukan Wina Lia) mendadak jadi perbincangan publik.

Itu terjadi setelah sosok perempuan 40 tahun tersebut mejeng di salah satu portal online jual beli property. Selain menjual rumahnya seharga Rp999 juta, Winallya juga mencari pasangan hidup

Halaman 7 Rumah Winallya di Kalasan, Sleman, Jogjakarta, yang diiklankan dengan gaya yang lain daripada yang lain. Beberapa orang serius akan membelinya dan Winallya yang mencari jodoh. JPNN

Yogi Isti Pujiaji, Radar Jogja

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Maret 2015

2

Siti Noor Laila/Komisioner Komnas HAM

Polri Somasi Komnas HAM, Biasanya Analisa Bersama & Tukar Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disomasi untuk pertama kali oleh penyidik Polri terkait penanganan kasus penangkapan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto.

Untuk mengetahui duduk perkaranya, sejumlah pihak mendatangi Kantor Komnas HAM, Selasa (10/3) malam. Termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Badrodin Haiti, hadir. “Dalam forum itu ada komisioner Komnas HAM, bekas komisioner, ada penasihat Komnas HAM dan Tim Sembilan (Tim Independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri). Kita mendiskusikan dan mendapatkan berbagai masukan terkait informasi yang disampaikan Komnas HAM,� papar Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila.

Berikut wawancara selengkapnya: +Kedatangan Plt Kapolri apakah untuk mengklarifikasi soal Somasi?

-Mendengarkan berbagai masukan dari Komnas HAM mengenai itu (somasi). +Apa tanggapan Plt Kapolri?

-Beliau mendengarkan seluruh masukan dan akan jadi pertimbangan, akan didiskusikan.

Biaya Siluman Proyek Marak

Kontraktor Desak SKA dan SKTK Dihapuskan Pontianak-RK. Pengusaha jasa konstruksi (kontraktor, red) Kalbar mengeluhkan Keputusan Kementerian PU tentang adanya persyaratan sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat tenaga teknis (SKTK). Pasalnya syarat tersebut terkesan memberatkan kontraktor untuk mengikuti proses tender proyek.

Pengusaha jasa konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (Apeknas) itu berharap, Gubernur Cornelis dan Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk menghapus persyaratan SKA dan SKTK di dalam proses tender. Hal itu penting supaya tidak mempersulit kontraktor dalam mengikuti proses tender proyek yang saat ini telah mulai dilaksanakan.

Salah satu pengusaha jasa konstruksi, Hamdi mengungkapkan, syarat yang dikeluarkan Kementerian PU tersebut sangat menyusahkan para kontraktor, termasuk di Provinsi Kalbar. Pasalnya untuk mendapatkan SKA dan SKTK harus mengikuti pelatihan yang hanya dapat dilakukan di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). “Beda dulu, kalau dulu semua asosiasi boleh mengeluarkan SKA dan SKTK. Sekarang yang boleh mengeluarkan hanya LPJK,� ucap Hamdi.

Selaku kontraktor, Hamdi berharap kesulitan yang dihadapinya maupun kontraktor lainnya mengenai syarat tersebut dapat dimengerti oleh pemerintah. Karena pada dasarnya jika mengacu pada syarat-syarat sebelumnya untuk mengikuti proses tender, cukup melampirkan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK), sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku dan memenuhi ketentuan, memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang satu pekerjaan sebagai penyediaan jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia barang jasa yang baru berdiri kurang dari tiga tahun. “Kemudian persyaratan lainnya, yakni memiliki pengalaman pada klasifikasi bidang jasa pekerjaan konstruksi. Dengan kemampuan dasar sekurangkurangnya sama dengan nilai pekerjaan yang akan dilelang,� paparnya.

Sementara itu, kontraktor lainnya, Rusno mengatakan, SKA itu harus diakui kontraktor sangat memberatkan serta mempersulit untuk mengikuti proses tender. (zrn)

+Cuma itu?

-Komnas HAM juga akan mendiskusikan langkah-langkah apa yang kita lakukan bersama.

+Apa somasi semacam ini pernah terjadi sebelumnya?

-Kalau dari pihak Kepolisian kayaknya baru ini. Kalo somasi-somasi lain, itu biasa saja.

+Apa somasi ini berlanjut setelah kedatangan Plt Kapolri ke Komnas HAM? -Kami tunggu perkembangannya dan kami masih sebatas mendengarkan.

+Bagaimana hubungan Komnas HAM dengan Polri selama ini?

-Selama ini kami kerja sama baik dengan Polri. Dalam konteks penyelidikan selalu bertukar informasi dan menganalisa bersama-sama.

+Bagaimana Anda menyikapi somasi itu?

-Begini, proses kerja Komnas HAM juga harus disampaikan ke publik hasilnya.

Komnas HAM berkewajiban menerima pengaduan dari manapun. Melakukan langkah-langkah pemantauan atau mediasi. +Apa ada hal yang dilakukan secara tertutup oleh Komnas HAM? -Ya, data, dokumen, meminta keterangan dari pihak terkait dilakukan secara tertutup. Karena secara umum kerja yang kami lakukan tentu publik menanti. Sama halnya dengan Kepolisian ketika penyelidikan kasus tertentu, publik akan minta penjelasan. +Apa keterangan saksi diterangkan secara detil?

-Keterangan saksi tidak akan disampaikan secara detil, tapi secara umum akan disampaikan. Ini bagian dari pertanggungjawaban ke publik.

+Kenapa ini bisa terjadi?

-Dalam konteks ini kan beberapa orang di Bareskrim memberikan kuasa pengacara, itu yang kemudian memberi somasi. +Apa Komnas HAM akan menanggapi somasi itu?

-Komnas HAM merasa tidak ada pencemaran dan fitnah yang kami lakukan. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kewajiban pemenuhan terhadap HAM adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanannya institusi-institusi negara, termasuk Kepolisian.\ +Bagaimana dengan kabar dilaporkannya Komnas HAM ke Polda Metro?

-Masih belum sampai di situ. Harus dicek betul ada laporan atau belum.

Re-editing: Andry

1500 Kilogram Mie Kuning dan Ribuan Potong Tahu Mengandung Formalin Pontianak-RK. Menyelamatkan kondumen dari kandungan zat makanan berbahaya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Pontianak, Utin Srilena mengimbau, pelaku usaha supaya tidak berlaku curang serta mengancam akan membekukan izin usahanya jika ditemukan beredar di masyarakat. “Menurut data hasil temuan kita, memang banyak produk makanan yang mengandung zat berbahaya berjenis formalin. Ini sangat berbahaya terhadap kesehatan bagi konsumen yang menggunakannya. Biasanya sebagian besar ini dipergunakan pada mie dan tahu.

Kami minta pelaku usaha agar tidak berlaku curang. Dengan menambahkan zat-zat berbahaya tersebut,� tegas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Pontianak, Utin Srilena, Kamis (12/3).

Jika ditemukan, lanjutnya, pelaku usaha curang yang menambah zat berbahaya tersebut, pihaknya tidak akan mentoleril aktivitas tersebut dan akan membekukan

izin usaha atau mencabut usahanya untuk tidak beropersaional. Seperti penemuan tahu dan mie beberapa waktu lalu. “Pelaku usaha harus memenuhi standar keamanan pangan. Tujuannya agar masyarakat sebagai konsumen terhindar serta dapat mengkonsumsi makanan yang mereka beli dengan aman. Ini sudah

menjadi komitmen Pemkot atau Walikota jika menemukan adanya tindakan itu akan ditindak tegas,� jelasnya.

Utin menambahkan, umumnya makanan olahan dapat bertahan hanya beberapa hari saja dari produksi.

Namun jika sudah tidak mengalami kerusakan, baik sudah memunculkan Ilustrasi aroma tak sedap, b e ntu k ma ka na n sudah mengalami perubahan, maka makanan itu sudah layak dibuang. Tapi, para pelaku usaha makanan memanfaatkan kondisi makanan tak layak konsumsi tersebut. Yakni, dengan mencampurkan zat-zat berbahaya seperti formalin supaya lebih tahan lama. Oleh karena itu, dirinya

mengharapkan, supaya masyarakat turut berhati-hati dan selalu melihat kondisi barang sebelum membeli. “Formalin adalah bahan beracun, bahkan sangat berbahaya bagi kesehatan. Jika kandungannya dalam tubuh tinggi dan menumpuk maka reaksinya di dalam sel sehingga menekan fungsi sel dan menyebabkan kematian sel yang menyebabkan keracunan bagi korban,� bebernya.

Data yang dihimpun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Pontianak menemukan dan menyita 1500 kilogram mie kuning serta ribuan potong tahu siap edar yang keduanya mengandung formalin. “Kita harapkan pada tahun ini tidak ada lagi kasus serupa. Kita ingatkan juga pada para pedagang untuk tidak berbuat curang. Biar untung kecil yang penting bisa memberikan manfaat besar bagi konsumen,� ingatnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Implikasi Kisruh DPP Partai Golkar Versi Munas Bali dan Munas Ancol

Proses Penjaringan Bakal Cakada Golkar Terhambat Sintang-RK. Kisruh DPP Partai Golkar menyulitkan pengurus di DPD menentukan sikap, terlebih menjelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Sintang.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sintang, Ambresius Murjani mengatakan, kondisi ini menyebabkan lambatnya Partai Golkar dalam melakukan penjaringan bakal calon Bupati Sintang pada Pemilukada yang akan digelar akhir tahun ini.

Selain itu, DPD Partai Golkar Kabupaten Sintang masih menunggu instruksi KPU lebih lanjut terkait penjaringan bakal calon Bupati Sintang pada Pemilukada 2015. “Kita di Golkar masih menunggu instruksi KPU. Namun kisruh Golkar di Pusat juga mau tidak mau mempengaruhi kita di daerah,� papar Murjani, Kamis (12/3).

Implikasi kisruh DPP Partai Golkar di tingkat pusat membuat DPD Partai Golkar Kabupaten Sintang bersikap, yakni

dengan tetap mengacu pada Hasil Munas di Riau sebagai pengurus. “Bukan kita tidak mengakui hasil Munas Bali atau Ancol, tetapi pada saat ini proses hukum masih berlanjut, sedangkan Mahkamah Partai Golkar draw. Dua kubu ini harus menyelesaikan perbedaan dengan baik, sedangkan kita di bawah prinsipnya masih menunggu keputusan jelas,� timpalnya.

DPD Partai Golkar Kabupaten Sintang sendiri sebelumnya mengikuti munas

yang digelar di Bali sehingga merasa yakin bahwa hasil munas Bali merupakan hasil yang sah.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sintang, Harjono Bejang belum lama ini menyatakan, kubu Aburizal Bakrie di dukung hampir seluruh DPD di Indonesia, sedangkan Munas Ancol hanya diikuti sebagian kecil kader partai saja.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH

$WDX +XE -DP

Berlangganan

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro Pemkot Pontianak Godok Perwa Disiplin PNS Pontianak-RK. Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Kharil Anwar menegaskan, pihaknya tegas mengawasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) supaya benar-benar menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Upaya pemantauan tersebut, sejak tahun lalu, BKD Kota Pontianak melakukan monitoring terhadap 3728 orang pegawai, terutama petugas administrasi dan petugas lapangan. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Pontianak tengah menggodok Peraturan Walikota (Perwa) terkait permasalah ini.

“Setelah kita lakukan penegakan disiplin maka akan ada tindak lanjut berupa sanksi-sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran. Setelah diberikan sanksi juga kita tetap pantau terus pegawai-pegawai yang sudah diberi sanksi ini tadi,” timpalnya, Kamis (12/3).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika terbukti PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan tersebut.

“Kita selalu perketat penerapan peraturan ini, makanya tahun 2014, meningkat angka pegawaipegawai yang dikenakan sanksi,” bebernya.

Data yang diperolehnya pada 2014, dengan jumlah total sebanyak 3728 PNS yang diawasi. Yakni, terdapat 173 pegawai yang telah mendapatkan teguran dari Walikota/Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak.

Sedangkan pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 43 orang. Mulai dari hukuman disiplin ringan hingga berat.

“PNS itu kan abdi negara, abdi masyarakat. Jadi kami akan terus pantau untuk memastikan PNS di Kota Pontianak ini benar-benar bekerja melaksanakan tugasnya dan taat pada aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai malah keluyuran ke manamana dan lalai terhadap tugasnya,” ingatnya.

Menurutnya, upaya peningkatan disiplin ini juga semakin diperkuat dengan akan dikeluarkannya Peraturan Walikota tentang disiplin pegawai. Oleh karena itu, dirinya menyatakan PNS tidak dapat berlaku bebas dengan berkeliaran di luar tempat tugas ketika jam wajib kantor.

“Di dalam Perwa nanti akan dijelaskan tentang pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang akan diberikan hanya kepada pegawai yang tidak mendapat sanksi atau hukuman. Mereka yang mendapat hukuman akan dikurangi TPP-nya bisa sampai 50%,” lugasnya.

Sekarang ini, lanjutnya, Perwa terkait disiplin pegawai masih dalam tahap penyusunan di Bagian Hukum Sekretariat Kota Pontianak.

“Kami berharap betul seluruh pegawai bisa meningkatkan disiplin dan performa kinerjanya. Dan yang sudah pernah mendapat sanksi akan terus kami pantau. Supaya jangan lagi mengulangi kesalahannya,” papar Khairil. (agn)

Jumat, 13 Maret 2015

3

Komisi V DPRD Kalbar Sidak RSUD dr Soedarso

Ruangan, Selasar dan Toilet Rumah Sakit Terlihat Menjijikan Pontianak-RK. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Kalbar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Dokter (RSUD) dr Soedarso Pontianak, Kamis (12/3).

Saat memasuki rumah sakit tersebut terlihat sejumlah petugas tampak kewalahan dan berusaha mengerahkan petugas kebersihan untuk menyapu dan membuang sampah yang berada di sejumlah tempat yang disediakan.

Selain itu terlihat pula petugas kebersihan yang sedang membersihkan sejumlah jalan masuk ke sejumlah ruangan yang ada di rumah sakit berpelat merah tersebut.

Saat memasuki ruangan pelayanan BPJS di RSUD dr Soedarso, sejumlah dewan mendapatkan beragam keluhan dari beberapa pasien yang saat itu sedang antre berobat jalan. Beberapa keluhan pasien diantaranya perbedaan pelayanan yang dirasakan apabila menggunakan BPJS. Selain itu terkadang pasien BPJS tidak bisa mendapatkan obat di rumah sakit. Pasalnya obat tidak ada sehingga harus mengambil di luar rumah sakit.

Selain melakukan pengecekan di pelayanan BPJS, wakil rakyat juga melakukan pengecekan sejumlah ruang perawatan.

Mulai dari kelas tiga hingga kelas satu maupun ruang persalinan. Tidak hanya itu, fasilitas seperti toilet hingga ruang masak atau saji makanan pasien tak luput dari pengecekan anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, H Mad Nawir mengatakan, berdasarkan sidak yang dilakukan dengan melihat langsung di lapangan memang harus ada perbaikan. Seperti infrastruktur maupun ruang toilet yang dirasakan kurang layak bagi pasien serta masih banyak yang kurang bersih dan rusak.

“Ini masalah perawatannya saya lihat memang harus didukung, perawatan fisik rumah sakit. Selain itu pelayananpelayanan tertanggu karena sistem yang berlaku di BPJS,” ucap Mad Nawir.

Menurutnya, yang awalnya pelayanan di RSUD dr Soedarso ini dapat tertangani, namun karena adanya sistem BPJS membuat adanya suatu kendala serta menjadikan pelayanan menjadi terganggu.

DERITA AKIBAT SERING MEROKOK Napas merupakan suatu anugerah dari Sang Maha Pencipta untuk setiap makhluknya.

Akan tetapi, bagaimana jika pernapasan kita menjadi terganggu? Seperti halnya yang dialami John Herry, warga Cempaka Putih, Jelutung – Kota Jambi tersebut mengaku sejak beberapa bulan kebelakang merasa sesak napas. “Dada saya terasa sakit, kalau napas saya merasa kurang nyaman.

Mungkin semua ini terjadi akibat saya sering merokok.” Ujar pria berusia 66 tahun tersebut sambil mengeluh. Sesak napas merupakan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu atau kotoran, debu, atau tekanan psikologis bahkan faktor lingkungan lainnya seperti asap rokok. Menghisap rokok dapat menimbulkan berubahnya struktur dan fungsi jaringan paru-paru dan saluran pernapasan. Pada pernapasan kecil, terjadi peradangan ringan hingga adanya penyempitan sebagai akibat adanya penumpukan lendir dan bertambahnya sel. Pada saluran pernapasan besar, ukuran sel mukosa membesar dan bertambahnya kelenjar mukus menjadi banyak. Pada jaringan paru-paru, jumlah sel radang mengalami peningkatan dan alveoli mengalami kerusakan.

Rakyat Kalbar

Tidak ingin sakitnya berlanjut, pria yang akrab disapa Jhon ini akhirnya minum jamu untuk mengobati keluhannya itu.

Tapi jamu yang diminumnya itu kurang membawa perubahan dan sesak napasnya itupun masih tetap terasa. Ia berharap, “Saya ingin kembali nyaman dan terbebas dari sesak napas.”

Beruntunglah ketika tetangganya mengetahui John mengidap sesak napas, tetangganya tersebut menyarankan John untuk minum Milkuma dengan rutin. “Setelah disarankan minum Milkuma dengan rutin, sekarang napas kembali plong tidak sesak dan berat lagi. Dada juga juga sudah tidak terasa sakit. Bagi perokok seperti saya, sangat cocok minum Milkuma untuk atasi sesak napasnya.

Sekarang saya sudah membuktikan manfaat dari Milkuma.”

Tegasnya sambil menyarankan

para perokok untuk rutin minum Milkuma.

Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan dengan gula aren yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk kesehatan. Berbeda dengan susu sapi, kandungan susu ettawa memiliki nutrisi dan gizi, baik dari segi protein, energi maupun lemak yang nilainya mendekati ASI (Air Susu Ibu). Fluorine yang terdapat dalam susu ettawa bermanfaat sebagai antiseptik alami sehingga dapat menekan perkembangbiakan bakteri jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya penyakit infeksi seperti sesak napas akibat asma ataupun efek dari merokok seperti halnya John.

Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452.

Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www. milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

“Sepertinya BPJS ini kurang sosialisasi kepada masyarakat. Seperti apa sih jenjang perawatan menggunakan BPJS itu sendiri.

Ini yang dirasakan kurang disosialisasikan,” timpalnya.

Sekarang orang menggunakan BPJS sebelum jangka waktu ditentukan tidak dapat mempergunakan BPJS itu sendiri. “Sementara yang kita lihat di sini, pasien mandiri bukan karena mereka mampu atau pun tidak mampu. Namun karena adanya sejumlah peraturan dari BPJS sehingga mereka tidak kuasa menggunakan BPJS. BPJS juga harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kalau seperti saat ini dapat dikatakan BPJS murni bisnis saja serta tidak adanya sosialnya,” bebernya.

Menurutnya, DPRD Provinsi Kalbar sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap BPJS. Namun mereka menyatakan terbentur dengan aturan dari atas sehingga tidak dapat berbuat apa-apa.

“Makanya kita nanti dari Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, kita akan ke pusat untuk berkonsultasi ke kementerian kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD

Provinsi Kalbar, Mijino menambahkan, sidak yang dilakukan pihaknya berdasarkan dari sejumlah keluhan-keluhan masyarakat terkait rumah sakit yang menjadi rujukan tersebut. Sehingga wakil rakyat turun langsung guna melakukan pengecekan terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Di sini mekanisme peraturan sudah jelas terkait rujukan-rujukan. Paling penting proses BPJS yang kami tanyakan di rumah sakit ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Direktur II RSUD dr Soedarso Pontianak, dr Saiful Bahri Bangun Sp THT mengatakan, kendala yang paling utama adalah sistem rujukan sekarang, yakni BPJS mempunyai sistem rujukan yang lebih ketat.

“Kadang-kadang rumah sakit sering dimarahi pasiennya. Pasien tahunya datang ke rumah sakit dilayani. Kalau kita layani tidak ditanggung serta tidak dibayar BPJS. Kalau diperiksa inspektorat dan BPK, kita yang disalahkan,” ucap Saiful Bahri Bangun.

Saiful mengatakan, kalau BPJS menanggung seluruh pasien yang datang tersebut, mungkin tidak ada masalah di rumah sakit

ini. “Kita harapkan BPJS dapat lebih fleksibel terhadap masyarakat, karena kalau suruh ambil rujukan, kalau dekat rumahnya tidak masalah, tetapi kalau ambil rujukan di puskesmas sangat melelahkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, paling berat dirasakan di rumah sakit mengenai pelayanan rumah sakit, karena BPJS dari hari ke hari membuat persyaratan semakin berat. “Kita yang di lapangan kadang-kadang BPJS tidak ada sosialisasi dan kita yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” timpalnya.

Sementara itu, terkait ketersedian obat rumah sakit yang selama ini sering dikeluhkan pasien karena lebih sering kosong ketimbang tersedia di apotik rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalbar tersebut, Saiful Bahri Bangun mengaku, saat ini pembelian obat harus sesuai dengan pencairan anggaran. Jadi yang paling riskan. Pada awal tahun sekarang karena anggaran baru dicairkan dan nanti pada akhir tahun, karena dana yang disediakan APBD tidak bisa mencukupi 100 persen dari sisi anggaran.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Jumat, 13 maret 2015

4

Pemerintah Tak Cerdas

Kebijakan Presiden Jokowi Justru Lemahkan Pertamina Jakarta-RK. Pengamat ekonomi dan politik dari Indonesia for Global Justice, Salamuddin Daeng menilai, kebijakan pemerintahan Joko Widodo akhir-akhir ini justru cenderung melemahkan Pertamina. Salah satu buktinya adalah liberalisasi sektor migas yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dan gas di dalam negeri.

“Langkah itu terlihat jelas sebagai upaya melemparkan Pertamina ke pasar bebas migas di Indonesia. Sementara di sisi lain Pertamina dibebani dengan berbagai penugasan dari negara, dikenai berbagai kewajiban yang memberatkan,” ujar Salamuddin Daeng, di Jakarta, Rabu (11/3).

Daeng lantas membeberkan, sejumlah fakta untuk menguatkan tudingannya. Mis-

alnya, untuk distribusi BBM public service obligation (PSO), margin untuk terhadap Pertamina hanya kurang dari satu persen.

Sementara untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga menyalurkan PSO listrik, pemerintah menetapkan kebijakan margin hingga 7 persen.

“Kebijakan lain, Pertamina juga harus mendistribusikan BBM PSO dan non PSO pada daerah-daerah remote (terpencil, red) yang biaya transportasinya tinggi. Sementara pemain lain (asing dan swasta nasional, red) hanya bermain di wilayah basah atau di wilayah Jawa, Madura dan Bali saja tanpa ada persyaratan khusus dari pemerintah,” timpalnya.

Daeng mengakui, berdasarkan Peraturan

VALAS

Kamis, 12 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,042.73 13,926.61 3,592.51 3,530.82 9,546.54 13,242.00

9,941.31 13,786.48 3,553.81 3,495.44 9,444.56 13,110.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Presiden Nomor 191 Tahun 2014, Pertamina memang diberi kewenangan menambah besaran margin untuk distribusi BBM umum di Jawa, Madura dan Bali, minimal 5 persen dan maksimal 10 persen. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kebijakan itu tidak berjalan.

“Kebijakan yang juga memberatkan, adanya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PPBBKB) terhadap BBM non PSO. Kondisi ini membuat pemilik kapal tidak mau membeli BBM marine di Indonesia. Jadi pemerintah saya nilai tidak jeli dan tidak cerdas menangkap peluang bisnis BBM marine, khususnya di wilayah selat Malaka yang pangsa pasarnya sekitar 40 juta kiloliter,” tegasnya. (jpnn)

Pelemahan Rupiah, Pemerintah Tak Khawatir Utang Luar Negeri Bertambah Jakarta-RK. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mengakibatkan nilai utang luar negeri mengalami kenaikan.

Sejumlah pengamat ekonomi bahkan memerkirakan utang luar negeri meningkat sekitar 3,5 hingga 5 persen akibat depresiasi rupiah.

Namun, pemerintah justru tak terlalu mengkhawatirkannya. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil menyatakan, saat ini yang banyak justru utang swasta.

“Pemerintah enggak banyak (utang). BUMN juga enggak banyak. Yang banyak itu swasta,” ujar Sofyan, di kantor presiden, Jakarta, Rabu, (11/3).

Meski tidak merinci jumlahnya, Sofyan menyebut pihak swasta dalam negeri dapat membayar sendiri utang-utang mereka.

Karenanya pemerintah tak terlalu khawatir dengan depresiasi rupiah terhadap lonjakan nilai utang luar negeri.

“Jadi enggak perlu khawatir. Jadi kalau ada utang swasta, cukup besar adalah antarkorporasi aja. Kalau dolar terlalu mahal mereka re-schedule (penjadwalan ulang, red). Mungkin satu dua utang yang betul-betul tidak ada afiliasi,” paIlustrasi/Ist par Sofyan.

Merujuk data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada triwulan IV 2014 mencapai USD 292,6 miliar. Dari angka itu, besarnya utang luar negeri sektor publik (pemerintah) mencapai USD 129,7 miliar atau 44,3 persen. Sedangkan utang luar negeri sektor swasta USD 162,8 miliar atau 55,7 persen dari total utang luar negeri.

Meningkatnya, utang dalam bentuk USD ini diperkirakan akan menekan laju surplus kegiatan transaksi ekspor-impor. Pelemahan rupiah juga akan berdampak negatif pada perusahaan Indonesia yang menggunakan mata uang asing dalam postur perdagangannya. (jpnn)

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Jakarta-RK. Pemerintah Indonesia hingga saat ini tetap menunjukkan sikap tenang meski dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan menyebut kurs rupiah terhadap USD saat ini masih lebih baik dibanding mata uang lainnya.

“Kita lebih baik dari pada katakanlah Malaysia (ringgit, red). Ini kan gejala dunia. Bukan gejala Indonesia saja. Yen (mata uang Jepang, red) juga begitu,” ujar JK sapaan Jusuf Kalla, di kantornya, Jakarta, Rabu, (11/3).

Indonesia, kata JK, masih tetap konsisten dengan target 5,7 persen pertumbuhan ekonomi meski kondisi rupiah tak stabil. Menurutnya, ekonomi dalam negeri tetap agresif meski ada sikap kehati-hatian, karena ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) mencapai 25 basis poin menjadi 5,5 persen.

Langkah berikutnya yang dijalankan pemerintah, lanjut JK, adalah meningkatkan investasi dan perbaikan infrastruktur sesuai program awal pemerintahan. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menggenjot penerimaan negara.

“Kemudian bagaimana penerimaan negara lebih baik, pajak lebih banyak.

Pemerintah akan meningkatkan ekspor tapi makan waktu. Yang berikutnya BI akan selalu menyediakan dolar apabila dibutuhkan. Hanya itu, bisa menjaga aja,” sambung JK. Lebih lanjut JK mengatakan, kondisi rupiah saat ini tidak lebih buruk dari dari kondisi beberapa tahun silam. Oleh karena itu, negara masih bisa menghadapi secara positif kondisi rupiah saat ini.

“Jangan lihatnya rupiah sekarang dengan 10 tahun lalu dibandingkan, ndak. Ini bukan soal wajar tidaknya. Tapi artinya kita bisa berjalan seperti itu,” paparnya. (jpnn)

HP : 081345479682

Tanggapan

Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

Rakyat Kalbar

JK Sebut Posisi Rupiah Masih Lebih Baik Ketimbang Ringgit

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

Ilustrasi/Ist

Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) protes karena dibilang oleh Walikota Pontianak, BNNK Pontianak kurang bergerak (RK, 11/3). Kemudian melanjutkan, bahwa Kapolda Kalbar menegaskan, selain 5 Polres mendapat bendera hitam bergambar tengkorak (bendera bajak laut), Direktorat di Polda Kalbar meliputi Direstik Polda Kalbar.

Khusus Diresktik Polda Kalbar mendapat bendera hitam bergambar tengkorak, karena tidak pernah mengungkap kasus-kasus besar peredaran narkoba selama 2015, dan barang bukti yang diamankan hanya berkisar gram hingga tidak dianggap prestasi besar namanya di tingkat Polda.

Kalau demikian, jelaslah ada benarnya apa yang dibilang oleh Walikota Pontianak tersebut. Saran kami kepada BNNK maupun provinsi setiap kritik seperti kritik Walikota Pontianak yang bilang BNNK Pontianak kurang bergerak terima saja dan koreksi diri dengan baik, tak perlulah protes atau apa saja namanya, terpenting demi selamatnya masa kini/depan bangsa dan NKRI. Anggap saja baik kritik tersebut. (Ham).

085245391975 11-3-2015

10.33

Sms Warga Tak Sanggup Kredit dengan axx tak sangguplah. Angsuran tidak seberapa SMS jalan, saya bayar lancar belum sampai jatuh tempo tanggal 17 Maret.

Malah tanggal 11 setor pagi, tahu-tahu sore di SMS. Bagaimana administrasinya.

085386065071 11-3-2015

15.04

Sudah Muak Kau ini sudah gxx bro, xoxi macam apa kau, pangkatmu tinggi, gajimu lumayan, tapi masih kurang raja kau, kau ini xoxi hantu, xxh benar kau, kolaborasi dengan penjahat, dimana mukamu bro. Anak istrimu mau dibawa kemana, malu bro, malu. Kalau aku jadi kapxx sudah ku pecat kau.

Dasar xoxi hantu. Kau mau tahu tidak bro, masalah CPO, aku dikasih Rp 1,2 miliar, berarti kau seorang oknum xoxi yang gendeng.

Sudah aku muak lihat mukamu, pergi kau jauh-jauh, aku tidak mau kawan denganmu lagi, terlalu.

085348090038 11-3-2015

15.23

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Maret 2015

5

PAN Tak Akan Ikut Campur Internal Golkar

Sikap

Yorrys Tantang Ical Di Munas 2016

Jakarta-RK. Ketua Umum PAN yang baru, Zulkifli Hasan menegaskan tidak ikut mencampuri masalah internal Partai Golkar. Ini disampaikan Ketua MPR tersebut ketika ditanya apakah dengan menerima Agung Laksono cs dia mengakui kepengurusan Golkar Ancol? “Kita tidak ikut mencampuri internal (Golkar). Kita tidak boleh mencampuri.

Setiap parpol punya hak, ada AD/ART masing-masing. Tetapi sebagai Ketua MPR, berharap agar (masalah Golkar) itu cepat selesai,� kata Zulkifli di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Kamis (12/3).

Pihaknya menyebutkan pertemuannya dengan Agung Laksono cs dalam semangat persatuan dan kebangsaan.

Yorrys Raweyai

Jakarta-RK. Wakil Ketua Umum DPP Golkar kubu Agung Laksono hasil musyawarah nasional (munas) Ancol, Yorrys Raweyai meminta kubu Aburizal Bakrie berjiwa besar dan menerima keputusan mahkamah partai berlambang beringin hitam itu. Menurut Yorrys, jika Ical -sapaan Aburizal- mau menguasai Golkar lagi, maka sebaiknya bertarung secara fair dalam munas yang akan digelar pada 2016 mendatang sebagaimana amanat Mahkamah Partai Golkar.

Tantangan itu dilontarkan Yorrys di sela-sela safari politik Golkar kubu Agung ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di rumah dinas Ketua MPR RI, Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (12/3). Yorrys mengingatkan bahwa sesuai putusan MPG maka kepengurusan Agung hanya untuk transisi. “Kalau ARB (Aburizal Bakrie) dan kelompoknya ini berjiwa besar, dia harus pahami substansi melalui Mahkamah Partai. Mari kita rekonsiliasi, ini kepengurusan Agung Laksono bukan definitif. Dia transisi menju munas 2016, berjuanglah, demokratis. Bersainglah di situ,� kata Yorrys.

Yorrys juga menilai langkah kubu Ical dengan melaporkan peserta munas Ancol ke Bareskrim Polri bukanlah karakter Golkar. Sebab, hal itu justru akan merusak kultur dan karakter Golkar. “Cara yang mereka lakukan sangat membuat rusak kultur karakter golkar,� tandas Yorrys.

Namun demikian Yorrys tetap mengajak kubu Ical untuk legowo dan berjiwa besar menjalankan keputusan MPG. Yakni membentuk kepengurusan rekonsilisiasi berdasarkan prestasi, loyalitas, dedikasi dan tidak tercela hingga terselenggaranya munas Golkar tahun 2016. (jpnn)

Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi yang harus memberikan contoh. “Tetapi akhir-akhir ini parpol dilihat publik penuh konflik apakah pusat termasuk daerah. Itu juga tentu memberikan keresahan di tengah masyarakat,� jelasnya.

Ditanya apakah ada ajakan dari kubu Agung untuk bersama-sama mendukung pemerintah, Zulkifli menegaskan bahwa posisi di luar pemerintah itu terhormat.

Kalau berhasil juga bisa membuat rakyat sejahtera. “Di luar pemerintahan itu terhormat. Kalau berhasil semua rakyat sejahtera. Kalau tidak, kita semua yang susah. Kita akan dukung all out mendukung program yang prorakyat,� pungkasnya. (jpnn)

Zulkii Hasan

Keluar dari KMP, Inilah Alasan Agung Temui PAN Jakarta-RK. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai ikut dalam rombangan safari politik Ketum Golkar Agung Laksono, ke kediaman Ketum Partai Amanat Nasional yang baru, Zulkifli Hasan, yang merupakan salah satu pimpinan partai Koalisi Merah Putih (KMP).

Lantas apa motivasi kubu Agung,

karena sebelumnya menyatakan sudah menyatakan membawa Golkar keluar KMP? “Kami mencoba berkomunikasi dengan partai tidak hanya KMP dan KIH, tapi silaturahmi dengan partai, untuk bertukar pikiran, harus ada sinergitas dari semua partai,� kata Yorrys di kediaman Zulkifli, Komplek Widya Chandra, Kamis (12/3).

Yorrys menegaskan partainya memi-

liki roh berkarya bersama pemerintah.

Sementara di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical), Golkar dibawa berseberangan dengan pemerintah.

Itulah mengapa dirinya menentang Ical. “Terutama Golkar, rohnya berkarya bersama pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Untuk itu kami menentang Ical. Golkar itu punya kewajiban ber-

sama pemerintah yang sah, itu doktrin kita coba kembangkan,� jelasnya.

Yorrys menambahkan, setelah mendapat dua keputusan sebagai pengurus yang sah dari Mahkamah Partai dan Kementerian Hukum dan HAM, Agung Cs merasa harus menjalin komunikasi dengan partai-partai yang samasama punya visi membangun bangsa, baik di KIH maupun KMP. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

SMAN 1 SRK Juara LCC Bengkayang

APBD Kota Singkawang Belum Maksimal dengan pemaksaan pola kebijakan seperti ini. Sebenarnya apa yang dicari dari begitu gencarnya penggaran proyek-proyek fisik,� kata Tasman.

Sementara proyek pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sektor-sektor non fisik lainnya terlihat jelas kurang diurus dengan baik.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Singkawang, Dido Sanjaya SH. Menurutnya, dalam APBD 2015, seolah-olah eksekutif yang lebih mengetahui apa yang harus dianggarkan untuk Kota Singkawang, seolah-olah eksekutiflah yang punya Singkawang. “Sebenarnya kita ketahui, DPRD adalah bagian atau unsur penyelengara pemerintahan daerah yang dapat melaksanakan fungsi anggaran dengan melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap APBD Kota Singkawang. Kami tidak menginginkan Singkawang seperti Jakarta, dimana antara eksekutif dan legislatif tidak harmonis, sehingga merugikan masyarakat,� papar Dido. (dik)

Singkawang. Fraksi Gerindra DPRD Kota Singkawang menilai, APBD Kota Singkawang belum maksimal mengatasi masalah di Kota Amoy. Partainya Prabowo Subianto ini berharap, ke depan dalam menyusun dan mengajukan anggaran mengutamakan upaya mengentaskan masalah. “APBD harusnya digunakan untuk mengentaskan masalah di Kota Singkawang, dan mesti secara bertahap,� kata Tasman SPd, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Singkawang dalam Pandangan Akhir (PA) fraksinya terhadap APBD Kota Singkawang 2015, belum lama ini.

Menurut Tasman, APBD Kota Singkawang harus diprioritaskan pada belanja yang memiliki kebutuhan yang mendesak, dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. “Bukan memprioritaskan pada belanja yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun akan datang,� ujarnya.

Dalam APBD 2015 ini, mayoritas dana tersedot pada penganggaran pembangunan fisik, serta pembelian lahan yang semestinya bisa ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran mendatang. “Kami terus terang heran setengah mati

BENGKAYANG

Kasi Kurikulum Disdikbud Bengkayang, Mikael SPd menyampaikan laporan saat pembukaan LCC Tingkat SMA se-Kabupaten Bengkayang di Aula SMA Negeri 3 Bengkayang. KURNADI

Bengkayang. Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Kebangsaan tingkat SMA se-Kabupaten Bengkayang yang digelar di Aula SMAN 3 Bengkayang, Rabu (11/3) lalu, mengantarkan SMAN 1 Sungai Raya Kepulauan (SRK) sebagai jawara. �Juara pertama dalam LCC ini akan mewakili Kabupaten Bengkayang pada LCC tingkat Provinsi Kalbar tanggal 8-9 April 2015 mendatang,� kata Ketua Panitia LCC Empat Pilar Kebangsaan SMA se-Kabupaten Bengkayang, Mikael SPd. Sementara posisi kedua diraih SMAN 1 Bengkayang, disusul SMAN 1 Capkala sebagai juara ketiga, dan juara harapan diraih

SMAN 1 Jagoi Babang. “Utusan Kabupaten Bengkayang jika memenangkan LCC tingkat Provinsi Kalimantan Barat, maka akan mengikuti LCC tingkat nasional,� ujar Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkayang ini.

Mikael berharap, siswa SLTA se-Kabupaten Bengkayang terus meningkatkan prestasi untuk berkompetisi dengan siswa daerah lain, sehingga akan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan mereka. “Pemenang LCC Tingkat SLTA se-Kabupaten Bengkayang mendapatkan penghargaan dari Disdikbud berupa uang pembinaan dan transportasi,� sebutnya. (kur)

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Maret 2015

6

Nenek Asyani, 63, bersimpuh di depan majelis hakim PN Situbondo untuk meminta dirinya dibebaskan saat sidang kasus pencurian kayu jati Senin lalu (9/3). RENDRA KURNIA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI

Dua van yang ditemukan dalam keadaan kosong dan dibakar pelaku pencurian di pintu tol A6 Avallon, Burgundy, Prancis. DAILYMAIL.CO.UK

Bersimpuh di Depan Majelis Hakim Situbondo-RK. Asyani alias Bu Muaris, nenek 63 tahun, dituduh mencuri tujuh batang kayu jati yang konon milik Perhutani. Sudah hampir tiga bulan ini nenek renta itu menjadi tahanan titipan di Rutan Situbondo.

Tinggal di ruang pengap dengan penjagaan tersebut, bisa jadi, akan dijalani lebih lama oleh Asyani. Sebab, seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Banyuwangi, sidang di Pengadilan Negeri (PN) Situbondo belum kunjung menghasilkan putusan. Sidang baru memasuki tahap materi eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut.

Supriyono, kuasa hukum Asyani, menyatakan segera mengajukan penangguhan penahanan.

Pertimbangannya, usia kliennya sudah sepuh.

“Besok (Kamis, 12/3), kami mengajukan penangguhan kepada majelis hakim. Saya yakin, karena pertimbangan kemanusiaan, majelis hakim mengabulkannya,” jelas Supriyono saat dihubungi Jawa Pos Radar Banyuwangi Selasa malam (10/3) Supriyono juga optimistis Asyani divonis bebas.

Itu berdasar fakta-fakta di lapangan dan buktibukti yang dimilikinya. “Terlalu banyak dugaan rekayasa dalam kasus ini,” ungkapnya.

Supriyono memaparkan, kasus penebangan tujuh batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar enam tahun lalu. Nah, pada Desember 2014, karena baru ada uang untuk ongkos menggarap, kayu jati yang sudah disimpan enam tahun itu dibawa ke rumah tukang kayu untuk dibuat semacam lencak (tempat duduk seperti tempat kasur).

Saat kayu-kayu akan diangkut pikap itulah, petugas Perhutani memergoki dan menyangka kayu jati tersebut merupakan kayu curian.

Atas laporan Perhutani, Asyani ditangkap dan ditahan sejak 15 Desember 2014. Tak hanya Asyani, orang yang saat itu bersamanya juga dir-

ingkus. Mereka adalah Ruslan, menantu Asyani; Sucipto, tukang kayu; dan Abdus Salam, sopir pikap.

“Saya mengambil kayu jati di lahan sendiri.

Sekarang lahan itu sudah saya jual. Penebangnya suami saya yang sekarang sudah meninggal. Jadi, saya tidak mencuri, saksinya orang sekampung,” ungkap Asyani dengan bahasa Madura karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Selama menjalani sidang, Asyani terlihat pasrah menerima nasibnya.

Menimpali perkataan kliennya, Supriyono juga menunjukkan fotokopi warna bukti kepemilikan lahan Asyani enam tahun lalu. Termasuk, bukti foto bekas potongan kayu jati di lahan milik Asyani.

“Kades juga membenarkan bahwa lahan itu adalah milik hak warisnya, yaitu Asyani. Tetapi, kenapa kasusnya justru tetap jalan, ada apa dengan semua ini?” gugat Supriyono. Jaksa penuntut umum (JPU) Ida Haryani mengajukan dakwaan berbeda kepada masing-masing terdakwa.

Dakwaan itu disesuaikan dengan peran masing-masing. Yang jelas, empat terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf D juncto pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Sayangnya, pihak Perhutani selaku pelapor awal dalam kasus tersebut tidak menunjukkan batang hidungnya selama sidang berlangsung.

Dalam sidang Senin (9/3), Asyani menangis histeris. Dia seketika bersimpuh di hadapan majelis hakim. Bahkan, Supriyono ikut menangis saat melihat terdakwa meminta ampun.

“Pak Hakim, saya minta ampun. Saya tidak mencuri. Ibu (JPU) saya juga minta ampun,” kata sang nenek sambil menangis.

Melihat kejadian itu, hakim Kadek menskors jalannya sidang. JPU dan kuasa hukum terdakwa langsung menghampiri Asyani yang masih bersimpuh di lantai ruang sidang untuk menenangkan. Sekitar 15 menit kemudian, hakim ketua mencabut skors dan meneruskan sidang.

Ketika sidang lanjutan berjalan, Supriyono mengungkap sejumlah dugaan rekayasa dalam penyidikan polisi. Tak hanya itu, penyidikan untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan menjadi dasar surat dakwaan juga disebut ada rekayasa sehingga melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Terdakwa disuruh mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Terdakwa dikriminalisasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Supriyono.

Bahkan, lanjut Supriyono, ada oknum polisi yang meminta terdakwa tidak menggunakan kuasa hukum. “Ada oknum polisi Jatibanteng dan petugas Perhutani yang menurut keterangan terdakwa menyodorkan amplop cokelat berisi uang. Terdakwa diancam akan dihukum berat jika tidak mengakui perbuatan yang tidak dilakukan,” jelasnya.

Supriyono menutup eksepsi dengan meminta majelis hakim untuk mengabulkan seluruh nota keberatan terdakwa Asyani. “Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum, bebas dari segala tuntutan, dan meminta JPU melepaskan Asyani dari tahanan,” tegasnya.

Majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada JPU Ida untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut pada sidang selanjutnya. “Sidang ini ditutup dan dilanjutkan pada Kamis (12/3) dengan agenda sidang tanggapan JPU,” kata hakim Kadek yang diikuti dengan tiga kali ketokan palu. (jpnn)

Perhiasan Rp125,9 M Digasak Perampok PARIS - Perampokan perhiasan menggegerkan Prancis, kemarin (11/3). Dua unit van berisi perhiasan senilai EUR 9 juta (sekitar Rp 125,9 miliar), yang telah mendapatkan pengawalan superketat, berhasil digasak 15 perampok bersenjata.

Pihak kepolisian melaporkan, tidak ada yang terluka dalam aksi kejahatan itu.

Gerombolan penjahat bersenjata beraksi saat dua van berisi perhiasan tersebut akan melintas di pintu tol A6 Avallon, Burgundy, Prancis, tengah malam kemarin.

Lokasinya berjarak 200 kilometer di tenggara Paris. Jalan tol itu menghubungkan Lyon dan Paris.

Kawanan bandit tersebut sudah nyanggong di dekat lokasi penyerangan. Begitu dua van itu datang, mereka menyerang dengan menyemprotkan gas dan memaksa sopir van keluar. Para perampok lantas melarikan mobil tersebut ke arah Paris.

Polisi langsung melakukan pengejaran untuk menangkap tersangka. Seluruh wilayah Burgundy disisir. Mereka juga mengerahkan helikopter untuk mencari van dan kendaraan para pelaku.

Polisi akhirnya menemukan dua van yang dirampok tersebut di sebuah hutan dekat lokasi kejadian. Namun, dua kendaraan itu kosong dan terbakar. Para pelaku menguras isi van sebelum melarikan diri dengan empat mobil supercepat yang mereka bawa.

Ini bukan kali pertama perampokan perhiasan mahal terjadi di Prancis. Pada Juli 2013 seorang pria bersenjata merampok di pameran perhiasan yang digelar di Hotel Carlton International di Cannes. Pria tersebut lolos dan menggondol perhiasan senilai EUR 103 juta (sekitar Rp 1,4 triliun).

Pada Mei di tahun yang sama, saat Festival Film Cannes digelar, juga ada dua perampokan perhiasan. Salah satu yang hilang adalah kalung senilai EUR 1,9 juta (sekitar Rp 26,5 miliar).

November tahun lalu delapan pria bersenjata melakukan perampokan di koleksi perhiasan Cartier di Harry Winston. Perhiasan yang diambil senilai lebih dari EUR 92 juta (sekitar Rp 1,3 triliun).

Polisi mengejar pelaku di sepanjang Sungai Seine. Pelaku sempat menyandera seseorang sebelum menyerahkan diri.

(AFP/AP/BBC/jpnn)

Kejari Segera ..............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 atau alasan lainnya. Tentunya ini akan menghambat penyelidikan yang dilakukan Kejari Pontianak atas temuan kerugian negara sebesar Rp67 juta tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pontianak, Makhpujat ditemui di kantornya, Kamis (12/3) membenarkan, bahwa Sekwan, PPK maupun pihak ketiga (Direktur PT Prospek Usaha Mandiri) tidak hadir atas panggilan yang dilayangkan pihaknya untuk diminati keterangan. “Tanpa ada alasan mereka tidak datang,” kesal Makhpujat.

Dengan tidak datangnya Sekwan, PPK dan PT Prospek Usaha Mandiri itu, berdampak pada penyelidikan yang dilakukan Kejari Pontianak. “Dengan tidak ada kedatangan

pihak terkait yang kita panggil sebanyak tiga orang itu, pastinya menghambat penyelidikan yang kami lakukan,” jelasnya.

Makhpujat menjelaskan, dalam tahap penyelidikan yang dilakukan pihaknya tersebut, Kejari belum melakukan penjemputan paksa, karena masih dalam penyelidikan.

“Ini masih dalam tahap penyelidikan, tidak bisa dilakukan penjemputan paksa. Kecuali sudah masuk dalam tahap penyidikan nanti,” tegasnya.

Sekwan, PPK dan PT. Prospek Usaha Mandiri yang mangkir di panggil Kejari Pontianak untuk dimintai keterangan, direncanakan akan dipanggil kembali.

“Kita akan melayangkan surat panggilan

kedua dalam waktu dekat ini. Jika tidak datang juga, kita akan layangkan surat panggilan ketiga untuk ketiga orang itu,” tegas Makhpujat.

Makhpujat mengatakan, keterangan ketiga pihak terkait dalam Pengadaan Jasa Pengamanan Gedung DPRD Kota Pontianak itu sangatlah penting dalam penyelidikan. “Mereka wajib menjelaskan atas penyelidikan yang kami lakukan. Karena ada temuan kerugian negara dalam pengadaan jasa pengamanan itu,” ungkap Makhpujat.

“Sampai saat ini kerugian negara yang kita sarankan untuk dikembalikan, tidak ada dikembalikan oleh pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Makhpujat berharap, saat dilayangkan surat panggilan kedua oleh pihaknya kepada pihak-pihak terkait ini, mereka semua memenuhinya. “Kita masih dalam penyelidikan, hanya meminta keterangan dari pihak terkait.

Kami berharap pihak terkait ini untuk memenuhi panggilan yang kami lakukan,” tegas Makhpujat.

Sekwan Kota Pontianak, Ade Hilda saat hendak dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, secara berulang kali, dirinya tidak mengangkat panggilan. Ketika di SMS, Ade Hilda membalasnya. “Ass wr wb. Sebaiknya bsk dtg saja ke ktr utk konfirmasinya, krn nanti lain yg saya ucapkan lain pula yg ditulis.

Thanks,” itulah jawaban dari SMS Ade Hilda

kepada wartawan Rakyat Kalbar sekitar pukul 17.03 Wib. Berita sebelumnya, Sekwan Kota Pontianak ini telah memberikan hak jawab atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan jasa pengamanan DPRD Kota Pontianak.

Dirinya selaku pengguna anggaran dengan tegas mengatakan bahwa dirinya maupun Sekretariat DPRD Kota Pontianak tidak mau tahu atas penyimpangan yang terjadi. Jika pun terjadi penyimpangan yang bertanggung jawab adalah pihak ketiga, selaku pelaksana anggaran.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Negara Membiayai ............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Logika yang diusungnya, dengan mendapat gelontoran dana superjumbo itu, Parpol tidak lagi “menugaskan” kadernya di tiga pilar demokrasi tadi untuk menangguk dana. Dengan begitu, korupsi yang selama ini menggurita dari hulu-hilir bisa diredam, syukur-syukur dapat dikikis sampai titik terendah.

Gagasan Rizal Ramli Keruan saja, wacana Tjahjo itu segera menyulut pro-kontra. Tapi yang menarik adalah, sebelum mantan Sekjen PDIP itu melontarkan wacana pembiayaan parpol oleh APBN, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, sudah melontarkan gagasan serupa jauh sebelumnya.

Paling tidak, ide itu disampaikan Rizal Ramli saat menyampaikan pidato kebudayaan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), awal Mei 2011. Pada kesempatan itu, dia mengatakan, agar sistem demokrasi

sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak dibajak oleh kekuatan uang, maka perlu dilakukan reformasi pembiayaan partai politik. Caranya, Parpol dibayai negara.

Di sejumlah negara maju seperti Jerman dan Australia, Parpol memang dibiayai negara.

Menurut dia, dengan dibiayai negara, Parpol tidak lagi sibuk mencari dana secara tidak sah dan melanggar hukum. Selanjutnya Parpol bisa berkonsentrasi untuk mencari kaderkader yang berkualitas dan berintegritas.

Selama ini banyak dosen muda yang pandai dan berintegritas tetap “tenggelam” di kampus, karena tidak punya dana untuk maju menjadi Caleg. Begitu juga dengan anak-anak muda yang indealis dan kritis, tetap harus puas berteriak-teriak dari pinggir jalan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyediakan dana miliaran hingga triliunan

rupiah untuk bisa duduk di kursi legislatif dan eksekutif?

Demokrasi kriminal seperi ini hanya melahirkan pemilik modal atau mereka yang punya bandar saja yang bisa melenggang jadi pejabat publik. Menjadi normal bila saat duduk, yang pertama mereka lakukan adalah bagaimana mengembalikan investasi dan utang dari para Bandar tadi. Maka korupsi besar-besaran yang dilakukan secara berjamaah pun terjadi dengan massif.

“Hanya” Rp 5 triliun Tapi saat itu seruan ekonom senior tersebut seperti desahan di padang sahara yang luas.

Tak berbekas. Tak berbalas. Nyaris tidak ada elite partai dan pejabat publik yang menanggapinya. Semua sibuk dengan agenda masing-masing. Maksud saya, agenda membegal anggaran untuk melanggengkan kekuasaan dan menggendutkan pundi-pundi pribadi,

juga partai.

Pada 2013, Rizal Ramli kembali mencetuskan usulan tersebut. Kembali dia menyerukan perlunya Parpol dibiayai APBN. Dalam kalkulasinya, anggarannya “hanya” sekitar Rp5 triliun/tahun dari total APBN yang saat itu Rp 1.600an triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil ketimbang penggarongan sistematis anggaran yang mereka lakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) yang ditaksir jumlahnya tidak kurang dari Rp 60 triliun setiap tahun. Ini hanya di tingkat pusat alias belum termasuk di DPRD kota/kabupaten dan provinsi.

Tentu saja, dia juga menyadari tingkahpolah kriminal yang boleh disebut telah menyusup ke tulang sumsum para elite kita.

Pembiayaan parpol oleh negara memang tidak menjamin mereka tidak lagi korupsi.

Besarnya dana untuk partai juga sangat mungkin diselewengkan untuk memenuhi

syahwat kriminal para petinggi partai.

Itulah sebabnya ekonom senior tersebut juga menyertakan sejumlah persyaratan dan pengawasan yang ketat atas keuangan partai, plus sanksi tegas dan keras. Misalnya, harus ada audit keuangan oleh lembaga independen dan punya integritas. Lalu, parpol yang tetap juga menggasak uang rakyat, maka bisa dijatuhi sanksi hingga pembubaran.

Para pelaku dan elitenya diganjar dengan hukuman pidana amat berat. Kembali ke awal tulisan ini, isyarat apa yang bisa ditangkap dari wacana Tjahjo agar negara membiayai partai? Akankah ini bakal menjadi awal dimulainya babak baru demokrasi, demokrasi yang bebas dari transaksi dan kriminal? Kita lihat saja nanti…

*Direktur Program Centre for Economic & Democracy Studies (CEDeS)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Maret 2015

7

Ali Anafia Sekeluarga .......................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 kita masih harus melakukan pendalaman lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean, Kamis (12/3).

Hingga kini, lanjut Andi Yul, belum ada penetapan tersangka. Polisi masih bekerja keras untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis janda cantik yang banyak menarik perhatian dan perbincangan masyarakat Kota Pontianak itu. “Motif pembunuhan ini juga masih kita dalami. Polisi masih berupaya mengungkap misteri ini,” ujarnya.

Meski belum ada penetapan tersangka, namun polisi telah menemukan petunjuk awal dalam kasus pembunuhan tersebut. Sebelum ditemukan tewas, jelas Andi Yul, korban Tari terekam dalam CCTV kantornya. Rekaman itu menggambarkan, dia tampak tengah berbincang dengan seorang pria, di bawah pohon di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak.

“Kita masih belum merincikan siapa pria yang terlihat dalam CCTV tersebut. Ini masih dalam penyidikan kita,” katanya.

Semasa hidup, Tari kerap diantar jemput oleh seorang pria. Pria ini pun masih dicari polisi. Andi Yul beralasan, semua fakta-fakta atau petunjuk tidak semua bisa diungkap ke publik, karena dikhawatirkan dapat mengaburkan penyidikan. “Nanti akan kita ungkap semua, kalau ada titik terang. Takutnya kalau semua diungkap di publik, bisa mengaburkan penyidikan,” ujarnya.

Potongan Kayu Balok Hasil penyidikan sementara kasus pembunuhan Tari Arizona, polisi menemukan alat bukti baru yang menyebabkan PNS di Pengadilan Tinggi Pontianak itu tewas menge-

“Hal ini juga pukulan bagi keluarga besar kami,” katanya.

Ali mengaku prihatin atas peristiwa ini. Dia sepenuhnya percaya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. “Saya percaya polisi dapat segera menangkap pelaku pembunuhan mantan menantu saya ini. Saya juga berharap agar asas praduga tak bersalah dikedepankan dalam kasus ini,” harapnya.

Di sisi lain, Novi sendiri tidak bisa dihubungi langsung, mengingat dia tuna rungu.

Rupanya, keluarga besar Ali Anafia menutupi peristiwa berdarah ini dari Novi. Tujuannya agar tak menjadi beban pikiran mantan suami Tari itu. Namun, karena kemajuan teknologi, Novi sendiri langsung mengetahui peristiwa ini dari sosial media.

Novi bahkan sempat membuat status atas bela sungkawanya untuk sang mantan istri, Tari di smart phonesnya. Saat kejadian pun, Novi memang tengah berada di Jakarta. Bahkan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun lalu saja, Novi tidak pulang ke Pontianak, karena sibuk mengurus usahanya.

Periksa Enam Saksi Sebanyak enam orang diperiksa sebagai saksi oleh jajaran Polresta Pontianak, terkait kasus pembunuhan Tari Arizona, 25, Kamis (12/3). Keenam saksi itu selain dari pihak pelapor, yakni paman korban, Jaka yang pertama kali menemukan Tari tewas di rumahnya, juga termasuk tetangga-tetangga dan rekan-rekan kerja korban.

“Enam orang sebagai saksi sudah kita periksa dalam kasus pembunuhan ini. Namun, kita belum bisa dibuka ke publik, karena

naskan di kediamannya, Rabu kemarin.

Sebuah potongan kayu balok ditemukan polisi di bawah tangga rumahnya di Jalan Tani Makmur, Kota Baru, Pontianak Selatan.

Kondisi balok kayu itu spesifik dengan darah dan sejumlah luka di kepala korban.

“Korban meninggal dunia dengan sejumlah luka akibat benda tajam dan benda tumpul.

Balok kayu itu baru kita temukan. Sementara senjata tajamnya belum kita temukan,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean, Kamis (12/3).

Hasil autopsi Tari, sesuai data yang didapat wartawan, ditemukan lima luka akibat senjata tajam, beberapa pukulan benda tumpul dan cekikan di leher, serta memar-memar di tubuhnya.

Terkait apakah adanya kekerasan seksual terhadap korban, karena korban ditemukan tanpa berbusana lengkap, polisi hingga kini tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan seksual itu di tubuh Tari. Polisi juga memperkirakan waktu kematian korban antara Selasa (10/2) pukul 11.00 Wib hingga Rabu (11/2) pukul 02.00 Wib dini hari.

Sementara itu, perkiraan dokter forensik kepolisian, cekikan dan banyaknya darah yang keluar dari tubuh Tari, juga berpengaruh pada penyebab kematiannya.

Pola cekikannya pun terlihat jelas, setelah rigor mortis pada mayat Tari. Diduga kuat, pukulan benda tumpul itu dilakukan pelaku saat korban telah terbaring telungkup. Hal itu dapat disimpulkan dari pola percikan darah yang ditemukan di tempat mayat korban.

Sebenarnya, hasil autopsi ini juga sesuai dengan keterangan dari tetangga korban,

Munade, 46. Kepada wartawan, Munade mengaku mendengar keributan di kediaman Tari pada Rabu dinihari. “Saya dengar ribut-ribut itu. Terjadi sekitar pukul setengah dua subuh.

Namun, karena tiba hujan deras, suara ribut itu tak terdengar lagi,” jelasnya.

Namun, dia tidak bisa merincikan dengan jelas seperti apa suara nyaring keributan tersebut. “Suara ribut itu sebenarnya kami sudah tak heran. Terima telepon saja juga suka ribut,” ungkap Munade.

Polisi belum menemukan motif dari pembunuhan janda beranak satu ini. Polda Kalbar juga mendukung sepenuhnya penyidikan kasus pembunuhan anak panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

“Untuk mengungkap kasus ini, saya membentuk tim khusus. Direskrimum yang memimpin,” kata Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto.

Harap Segera Ditangkap Masih dalam keadaan berduka, Randa, sepupu korban, meminta kepolisian segera ungkap kasus pembunuhan keluarganya.

Tak banyak keterangan yang diberikan terkait kehidupan sehari-hari Tari Arizona, Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Pontianak itu, yang ditemukan tewas dengan sadis di kediamannya.

“Kami keluarga masih dalam keadaan berduka. Pada intinya, kami serahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk ungkap kasus ini. Mudah-mudahan, ada hasil dari beberapa olah TKP dan penyidikan,” kata Randa ditemui usai pemakaman Tari, Kamis (12/3).

Dia mengaku, sudah mendapat informasi bahwa pelaku mengarah kepada beberapa

orang. Namun, dia masih belum bisa menyebutkan. “Kalau disebutkan, nanti bisa timbul konflik-konflik baru. Karena ini masih dalam azas praduga tak bersalah. Yang jelas kasus almarhumah kita serahkan ke polisi. Mudahmudahan pelakunya dapat cepat ditangkap, agar bisa mengantarkan almarhumah diberikan kemudahan dan kelancaran di alam barzah,” harap Randa.

Pihak kepolisian, kata dia, selalu berkoordinasi dengan keluarga Tari, terkait perkembangan kasus. “Beberapa kerabat, setelah pemakaman ini juga dipanggil untuk memberikan keterangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tari Arizona ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di kediamannya, Jalan Tani Makmur No 9, Kota Baru, Pontianak Selatan, Rabu pagi kemarin. Korban pertama kali ditemukan oleh pamannya, Jaka, di belakang kursi ruang tamu dalam keadaan telungkup, tangan diikat di belakang, tanpa mengenakan pakaian lengkap (hanya memakai penutup dada dan celana dalam) serta bersimbah darah.

Kamis pagi kemarin, usai diotopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Polda Kalbar, Tari langsung dikebumikan di Pemakamam Jalan Danau Sentarum, Kompleks Ari Karya Indah III, Pontianak Kota.

Sebelumnya, jenazah Tari disalatkan di masjid Miftahuddin, Jalan Karya Sosial. Rekan-rekan Tari, dan kolega ayahnya yang merupakan pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga tampak turut hadir.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Banyak Mengincar ................................................................................................dari halaman 1 Rupiah Makin ..............................................................dari halaman 1 tersebut milik seorang janda cantik yang memang mencari pendamping hidup.

Maka tak heran bila nama Winallya pun langsung terkenal. Hampir setiap saat awak media silih berganti menyambangi rumah Winallya di Dusun Randugunting, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Jogjakarta, itu sejak Sabtu (7/3) lalu.

Saat Jawa Pos Radar Jogja bertandang ke rumah Winallya, tuan rumah sedang menerima dua tamu. Sementara itu, di depan rumah berwarna cream tersebut, beberapa orang bermobil lalu-lalang.

Hampir semuanya memandangi rumah melalui kaca jendela yang dibuka separuh.

“Oh, ini to rumah Rp999 juta yang diiklankan itu?” kata seorang pemuda yang menumpang Honda Civic merah saat berlalu di jalan depan rumah Winallya.

Berselang sepuluh menit kemudian, dua tamu Winallya pamit. Perempuan paruh baya tersebut segera mempersi-

yang mencari jodoh,” ungkapnya lantas tersenyum.

Dian adalah agen property independen yang dikenal Winallya di situs pertemanan Facebook belum lama ini.

Winallya memang minta tolong ke Dian untuk menjualkan rumah tersebut. Tak disangka, iklan rumah beserta tuannya itu langsung heboh di masyarakat.

Atas kehebohan yang ditimbulkan iklan tersebut, Winallya tidak akan menyalahkan atau marah kepada siapa pun, termasuk Dian. Dia hanya khawatir dampak minor akibat pemberitaan tentang dirinya di media massa. Apalagi, setelah membaca beberapa akun media sosial, Winallya mendapati banyak komentar miring yang disampaikan pengguna internet (netizen). Dia pun sempat down.

“Mereka tak tahu maksud sebenarnya.

Mereka menganggap saya cari enaknya saja,” ujar pengusaha di bidang kecantikan itu.*

lakan wartawan koran ini masuk ke ruang tamu. Rumah itu sebenarnya tak begitu istimewa. Bahkan terkesan minimalis.

Namun terawat dengan baik. Lantainya bersih. Perabotnya ditata dengan rapi.

Taman yang asri melengkapi.

Winallya berniat menjual rumahnya sejak sebulan lalu. Di kawasan tersebut, harga Rp1 miliar yang dipatok untuk bangunan berukuran 136 meter persegi dengan luas tanah 527 meter persegi memang tergolong fantastis. Namun, bukan harganya yang membuat heboh jadi perbincangan di seantero tanah air. Melainkan muatan iklannya yang ditambahi bahwa siapa yang membeli rumah itu, sekaligus bisa memperistri pemiliknya.

Winallya mengaku tak menyangka iklan rumahnya membuat heboh berbagai pemberitaan di media massa.

“Saya baru ngeh setelah ditelepon Mas Dian. Kata dia, yang bikin heboh bukan rumahnya, melainkan iklan pemiliknya

Pertahanan Diri .........................................................................................................dari halaman 1 Berbeda dengan di negara luar yang kebanyakan membolehkan warganya membawa senjata untuk menjaga diri.

Kalaupun dilarang, mereka membawa gas penyemprot air mata, terutama bagi kaum perempuan.

Tetapi kesadaran untuk membawa penyemprot mata ini tidak ada di masyarakat Indonesia, apalagi cukup sulit menemukan alat tersebut, kecuali spray.

Sehingga para pembegal dapat dengan leluasa melakukan aksinya tanpa takut dilawan korbannya.

Intinya, tidak ada senjata yang bisa digunakan atau dibawa untuk mem-

ke smartphone-nya dibandingkan yang lain, ketika terjadi sesuatu yang bersifat darurat terhadap dirinya.

Kebiasaan seperti ini tentunya dapat diarahkan dengan baik, misalnya dengan menyiapkan speed dial ke nomor 110 (nomor polisi), sama dengan 911 di Amerika Serikat.

Tentunya diharapkan ketika merasakan hal-hal yang mencurigakan, masyarakat dapat segera menghubungi 110 untuk minta perlindungan. Mudahan-mudahan para aparat pelindung masyarakat tersebut bertindak dengan cepat dan sigap. (mordiadi)

pertahankan diri dari aksi begal. Tetapi bukan berarti, tidak bisa mempertahanan diri. Masih ada upaya lain yang dapat dilakukan.

Di antara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan diri, dengan tidak berpergian sendirian, tidak pula melintas di tempat yang sepi dan gelap, serta jangan memakai perhiasan mencolok dan sejenisnya yang dapat mengundang aksi kejahatan. Hal ini tentunya efektif untuk menghindari aksi begal.

Selain itu, di era perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, tentunya masyarakat lebih dahulu ingat

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

BIG SALE disc up to

60 %

+ Cashback

+ Cicilan Perse n 0% 12 MARET S/D 17 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.788

Hanya

8.550

Hanya

2.588 Ribu

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.988 Ribu

6.788 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

8.950

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

9.950

Hanya

23.250

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.750

8.650

Hanya

Hanya

4.288 Ribu

3.888 Ribu

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

EASY TO ORDER & PAYMENT

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

6.850 2.688 Ribu

22.850

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.788 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.788 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 12 MARET SD 17 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU BUCHERY

Parpol dan politisinya adalah akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum.

Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi yang diiringi penegakan hukum ternyata ampuh menurunkan praktik korupsi di kalangan politikus. ”Coba anda bayangkan, Fadli Zon(wakil ketua DPR, red) mengatakan Rp1 triliun itu tidak cukup. Padahal, ICW mengatakan 10 partai hanya perlu Rp131 miliar lebih. Cek semua partai, tidak ada yang komentar cukup, malah bilang tidak cukup. Ini fakta bahwa Parpol tidak afirmasi pada publik,” pungkasnya, seperti dilansir JPNN. Memang, dalam analisa ICW, akan banyak persoalan jika partai politik dibiayai APBN. Menurut peneliti ICW, Donald Fariz, ada 10 persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan partai politik di tanah air. Persoalan itu terjadi hampir di semua partai.

“Pertama, kami menduga cukup banyak partai tertentu menerima sumbangan dari hasil korupsi. Ini terjadi karena ada kader Parpol yang irisan dengan kasus korupsi,” kata Donald.

Ia menjelaskan, ICW telah melakukan kajian tentang laporan keuangan partai di tingkat provinsi tahun 20132014. Laporan itu berasal dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. ICW pun menduga selama ini uang hasil korupsi politikus juga digunakan untuk membiayai operasional partai. “Sehingga Parpol diduga menerima uang yang berasal dari sumber ilegal,” tegasnya.

Inilah 10 Problem Pendanaan Parpol versi ICW: 1. Menerima sumbangan tertentu yang patut diduga berasal dari hasil korupsi dan tindak pidana lainnya 2. Mengandalkan sumbangan hanya dari kader-kader partai yang duduk di legislatif dan eksekutif 3. Menerima sumbangan melebihi aturan namun tidak dicatat dalam pembukuan 4. Tidak melakukan penggalangan donasi publik (public fundraising) 5. Sumber pemasukan hanya diketahui segelintir elite partai. Umumnya ketua

umum, sekretaris jenderal dan bendahara 6. Pencatatan hanya dilakukan terhadap sumber keuangan yang berasal dari APBN/ APBD 7. Sumbangan yang ilegal dan melebihi aturan tidak akan pernah dicatat 8. Hasil audit tidak disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik 9. Memiliki dua pembukuan.

Pertama untuk laporan penggunaan APBN/APBD dan kedua pembukuan untuk internal 10. Mayoritas partai tidak melakukan konsolidasi laporan keuangan Tak Sensitif dengan Kesulitan Rakyat Sebelumnya, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yamin Tawari menilai, wacana Mendagri tersebut menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat.

“Masyarakat bingung karena daya belinya melemah akibat nilai tukar dolar yang terus naik melewati Rp13.000.

Secara bersamaan, Mendagri mengusulkan agar APBN megalokasikan anggaran Rp1 triliun untuk partai politik.

Ini menunjukkan dia tidak sensitif terhadap kesulitan masyarakat,” kata Yamin, di Jakarta.

Sebagai politisi yang lama aktif dalam panggung politik, Yamin tak menampik bahwa Parpol membutuhkan dana untuk berbagai kegiatan kepartaian baik di pusat maupun di daerah, termasuk kaderisasi pemimpin seperti diinginkan Mendagri. ”Tapi, situasi ekonomi yang sulit, kehidupan masyarakat yang juga makin sulit, serta tingkat kepercayaan publik yang cenderung rendah terhadap Parpol dan elitenya, membuat wacana pemberian dana parpol menjadi sangat ironis,” ujarnya.

Alumnus Magister Komunikasi Politik UI ini mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan dengan bijak usulan dana Parpol yang justru berpotensi bisa menimbulkan reaksi dari kelompok civil society dan dapat berujung pada instabilitas keamanan.

“Karena itu, Perindo ti-

Jokowi, Contohlah Ahok Pengamat politik asal CSIS J Kristiadi menilai, keberanian Ahok layak ditiru oleh kepala daerah lainnya. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mencontoh aksi Ahok.

“Ini bisa juga ditiru Jokowi.

Jangan ambil keputusan yang terlalu lama dengan pertimbangan macam-macam, apalagi takut dengan parlemen.

Ambil keputusan cepat walau nanti mendapat perlawanan dari parlemen. Jangan lambat,” kata Kristiadi di Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut Kristiadi, masyarakat Indonesia saat ini sudah

dak ingin citra Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menurun bertambah runyam hanya karena usulan dana Parpol yang memang terkesan memanjakan Parpol dan para elitenya,” tegas Yamin.

Lebih lanjut, ia menyatakan, sesungguhnya Parpol masih bisa bergerak melakukan kaderisasi untuk menghasilkan calon pemimpin berkualitas dan aktivitas lainnya jika para elite Parpol itu membangun sikap keteladanan.

“Jadi, Parpol dan para elitenya bisa membangun kepercayaan publik dengan secepatnya mengubah paradigma partai dan elite, yakni memberi teladan dan sikap kejujuran dalam menghadapi setiap persoalan di masyarakat. Jika itu sudah dilakukan, rakyat akan percaya dan mau membantu partai,” pungkas Yamin.

Akal-akalan Tjahjo Terpisah, politisi senior, Rachamawati Soekarnoputri memastikan ada motif rezim penguasa di balik dana Rp1 triliun untuk partai politik sebagaimana diwacanakan Mendagri. Motifnya, penguasa mau menyogok semua partai politik.

“Maksudnya sudah bisa ditebak. Agar parpol mudah dikendalikan dan parpol patuh dengan rezim penguasa dalam rangka mendukung melanggengkan kekuasaan,” kata Rachamawati kepada Rakyat Merdeka Online.

Rachmawati pun menilai akan ada dampak lain bila rencana ini benar-benar dijalankan. Misalnya, akan membuat lahan korupsi semakin subur. Partai politik pun akan sibuk membagibagi uang, dan bukan mengurus rakyat dan Negara.

“Ini akal-akalan Tjahjo Kumolo, yang akan melemahkan parpol yang memang sudah disorientasi ideologi, tidak jelas visi dan misinya sejak 1965,” ungkapnya.

Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno ini menambahkan, rezim penguasa yang menjadi proxy liberal kapitalis ini memang money oriented dan membuat lahan subur bagi korupsi dan surga para koruptor.

Re-editing: Mohamad iQbaL

...........................dari halaman 1

lebih rasional dalam menilai tindakan seorang pemimpinnya. Mereka juga sudah bosan dengan klaim ‘wakil rakyat’ yang selama ini didengungkan oleh anggota legislatif di parlemen.

Karena itu, eksekutif seharusnya tidak takut dalam mengambil keputusan yang mereka yakini terbaik untuk rakyat.

“Kuncinya adalah ketegasan untuk kemaslahatan rakyat dan transparansi. Kalau yakin kebijakannya membela rakyat, lakukan saja,” tegas Kristiadi.

Lebih lanjut, Kristiadi juga melihat fenomena Ahok se-

bagai pertanda, bahwa masyarakat mulai dewasa dan meninggalkan nilai-nilai primordial. Terbukti, seorang minoritas seperti Ahok mampu mendapat dukungan besar dari masyarakat.

“Jadi rakyat sudah tidak peduli mau itu Tionghoa atau Kristen. Sudah terbukti di Jakarta masyarakat masih dukung Ahok. Tidak ada korelasi ras, suku atau primordial dengan manfaat yang dirasakan masyarakatnya,” ungkapnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Akil Mochtar ................................................................dari halaman 1 ini ditahan, sekitar pukul 17.00 Wib. Dia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai proses berlangsungnya eksekusi tersebut.

Sebelumnya, Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan Akil terbukti menerima suap terkait sejumlah sengketa Pilkada di MK. Empat dari lima sengketa Pilkada dalam dakwaan

kesatu. Dalam kasus ini, KPK juga menjerat sejumlah kepala daerah yang menyuap Akil.

Re-editing: Hamka Saptono

Punggawa Barca Gelar Pesta PARA pemain Barcelona menunjukkan bahwa mereka tengah berada dalam kondisi yang bagus. Setelah sesi latihan pagi pada hari Rabu waktu setempat, para penggawa Barca menggelar pesta berbeque.

Segera setelah latihan berakhir, para penggawa Barca termasuk tim pelatih, segera menuju taman La Masia. Mereka lalu menggelar pesta taman dan memanggang daging. Hal itu dianggap sebagai indikasi bahwa atmosfer internal Barca sangat bagus. (*)

SPORT Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Maret 2015 CHAMPIONS LEAGUE

CHELSEA 2 PARIS SAINT-GERMAIN * 2 81’ GARY CAHILL 86’ DAVID LUIZ 96’ EDEN HAZARD (P) 114’ THIAGO SILVA AGREGAT 3-3

CHELSEA harus menelan pil pahit tersingkir dari ajang Liga Champion usai bermain imbang 2:2 melawan PSG di Standford Bridge, Kamis (12/3) dini hari. The Blues kalah agresivitas gol, setelah imbang melawan PSG di Parc de Prince, 1:1, di leg pertama.

Bermain dengan 10 pemain, Paris Saint-Germain mampu memaksakan hasil imbang, setelah kartu merah yang diterima Zlatan Ibrahimovic di menit ke-30. Pada menit ke-80, mereka tertinggal 0-1 gara-gara gol Branislav Ivanovic. Tampil tanpa beban, PSG mampu memaksakan hasil imbang 1-1 lewat sundulan David Luiz memanfaatkan sepak pojok pada menit ke-86.

Hasil imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit waktu normal usai, membuat dua babak tambahan harus digelar karena leg pertama juga berakhir dengan skor 1-1.

Chelsea kembali unggul lewat penalti Eden Hazard di babak tambahan pertama namun lagi-lagi PSG mampu membalas lewat sepak pojok, kali ini lewat sundulan Thiago Silva.

Skor 2-2 bertahan hingga dua babak tambahan usai.

PSG berhak lolos karena unggul jumlah gol di kandang lawan.

Bagi pelatih PSG, Laurent Blanc, kemenangan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa PSG tak bisa lagi

dipandang remeh.

“Kami ingin menjadi salah satu klub papan atas Eropa, kami ingin berada di puncak. Terus maju, laga ini akan dipandang sebagai titik referensi dalam hal sejarah klub.

Saya sangat senang akan hal itu,” ujar Blanc.

Pelatih asal Prancis itu juga memuji skuadnya, yang tetap tenang meski tertinggal satu gol dan kalah jumlah pemain. “Lelah tetapi sangat senang! Ini adalah perkembangan yang layak. Kami coba lebih menguasai bola dari Chelsea, kami mencetak lebih banyak peluang. Kehilangan satu pemain bukan hal yang kami rencanakan tetapi kami masih tetap ambisius dalam permainan kami setelah jeda antarbabak,” pelatih berusia 49 tahun itu menjelaskan.

“Saya sangat terkejut dengan betapa tenangnya tim saya, meski dalam situasi 10 lawan 11. Kami timpang, tetapi saya merasakan pemain punya semangat yang sama untuk memainkan filosofi yang sama dan menampilkan yang terbaik untuk ke perempatfinal,” pungkasnya Gelandang PSG, Blaise Matuidi pun tak dapat menutupi rasa gembiranya. Pemain asal Prancis ini menganggap bahwa mendepak pimpinan klasemen Premier League, yang sering disebut sebagai kompetisi terbaik

dunia, adalah prestasi yang istimewa. Matuidi mengaku senang bisa membalaskan dendam PSG yang musim lalu didepak The Blues dari ajang yang sama.

“Kami sudah melakukan sesuatu yang luar biasa!

Menyingkirkan pimpinan klasemen Premier League, dengan kondisi sepuluh lawan sebelas, benar-benar pencapaian luar biasa,” kata Matuidi.

“Kami menunjukkan performa luar biasa di leg pertama maupun kedua, dan berhak lolos ke perempat final.

Kami harus melaju lebih jauh lagi setelah ini.”

Bagi bomber andalan PSG, Zlatan Ibrahimovic tak lagi memusingkan kartu merah yang diterimanya. Menurutnya yang terpenting adalah kemenangan tim.

“Saya menarik kaki saya. Saya melihat dia (Oscar) datang dengan menjulurkan kakinya dan saya menarik kaki saya,” terangnya.

“Saya tak tahu apakah dia (Oscar) ber-akting atau tidak, atau di bagian mana saya melukainya, namun itu semua tidak penting. Yang terpenting kami memenangkan pertandingan, dan lolos ke babak selanjutnya,” pungkas Ibra.

Sementara itu, Manajer Chelsea, Jose Mourinho menilai kartu merah yang didapatkan Ibrahimovic justeru menguntungkan tim tamu ketimbang Chelsea sendiri.

Selain membuat PSG tampil lebih disiplin dengan sepuluh pemain, Mourinho menganggap timnya malah terlalu terbebani untuk menang dengan kondisi unggul jumlah pemain.

“Kami tak mampu mengatasi tekanan bermain dengan jumlah pemain lebih banyak di kandang sendiri. Bagi saya ini benar-benar kejutan besar,” keluh Mourinho.

“Bagi PSG, lebih mudah bermain dengan sepuluh pemain, organisasi defensif mereka membentuk kuartet ganda dengan Cavani seorang diri di depan menunggu serangan. Secara mental, kalah jumlah pemain juga membuat mereka tampil tanpa beban. Saya sudah pernah merasakan sendiri bagaimana bermain dengan sepuluh pemain di Liga Champions,” bebernya.

Kekecawaan menyelimuti skuad Chelsea akibat kegagalan itu. “Ya, saya rasa kami hampir bisa melakukannya.

Namun sebagai pesepakbola, anda tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Kami harusnya terus waspada hingga akhir. Ini amat sangat mengecewakan,” tutur Garry Cahill.

“Penampilan kami tidak maksimal dan kami tahu kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami akan berlatih lagi besok dan melihat apa yang bisa kami tingkatkan,” pungkasnya. (*)

INGIN PULANGKAN JOVETIC

INIESTA SEGERA SUSUL VALDES SAMA seperti Xavi, yang bakal mencatat rekor penampilan ke-750 bersama Barcelona, andai diturunkan di duel melawan Eibar, Andres Iniesta juga bisa membuat rekor caps baru akhir pekan ini.

Menurut laporan yang diturunkan oleh Mundo Deportivo, pemain Spanyol itu kini sudah bermain di 534 laga resmi untuk Blaugrana atau hanya terpaut satu laga dari Victor Valdes, pemain ke-4 yang paling banyak bermain untuk Barcelona di sepanjang sejarah klub.

Hanya masalah waktu sebelum Iniesta melewati catatan penampilan Valdes, yang kini tengah melanjutkan karirnya di Premier League bersama Manchester United. Apalagi pemain yang bakal segera berusia 31 tahun itu masih terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2018 mendatang.

Barcelona sendiri saat ini tengah duduk di puncak klasemen sementara La Liga, unggul satu poin dari Real Madrid. (*)

INTER Milan dikabarkan tengah melakukan proses negosiasi dengan Manchester City untuk menarik Stevan Jovetic kembali ke Serie A. Striker asal Montenegro itu pernah menjalani karir yang sukses bersama Fiorentina. Pada tahun 2013 The Citizens berhasil memboyongnya ke Etihad Stadium setelah ditebus dengan biaya 22 juta pounds.

Kini Jovetic kian tidak mendapatkan tempat seiring dengan kehadiran Wilfried Bony pada bulan Januari. Nama Jovetic sudah

dicoret dari skuat Liga Champions dan manajer Manuel Pellegrini memilih Bony sebagai penggantinya.

Menurut situs Gianluca Di Marzio, Nerazzuri ingin memberikan jalan keluar bagi Jovetic dengan cara membawanya ke Giuseppe Meazza. Jovetic disinyalir tak bakal keberatan jika kembali berkarir di Italia.

Sebelumnya Juventus juga sempat diberitakan ingin mengamankan servis pemain berusia 25 tahun itu. Namun Roberto Mancini membutuhkan tenaga Jovetic untuk memperkuat barisan depan timnya di musim depan.(*)

XAVI HERNANDES GELANDANG 749 CAPS CHARLES PUYOL BEK 581 CAPS MIGUELI BEK 549 CAPS VICTOR VALDES KIPER 535 CAPS

1 2 3 4

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Tes Urine Semua Pengunjung THM di Kota Pontianak

Jangan Tebang Pilih, BNNP Kalbar Harus Adil Pontianak-RK. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) diminta jangan hanya melakukan tes urine serta merazia tiga tempat hiburan malam (THM) Rain Luxury Club, River X Aston dan Kaisar Karaoke saja. Sudah terbukti tempat hiburan lainnya juga diduga ditemukan pengunjung yang mengonsumsi Narkoba, bahkan ada kamar tidur di dalam room, seperti Imperium Karaoke dan Ibizza Karaoke.

Pelaku Kejahatan Berkolaborasi

Penegak Hukum Harus Lebih Jeli

“Atas dasar itulah BNNP Kalbar juga harus melakukan pemeriksaan dan tes urine di seluruh karaoke di Kota Pontianak. Ketika melakukan razia Rabu (11/3) dini hari lalu, kita menemukan rata-rata room di karaoke lainnya terindikasi dengan penggunaan Narkoba. Saat di razia, banyak pengunjung yang sempoyongan, tubuhnya bergetar kedinginan dan di dalam room bau minyak angin,” tegas Dr Ardiansyah, Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, kemarin.

Pemeriksaan yang dilakukan BNNP

sebelumnya berlangsung di Karaoke Rain Komplek Perdana Square Jalan Perdana Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian di Karaoke River-X Aston dan yang terakhir kali di Karaoke Kaisar. Namun sudah hampir seminggu ini BNNP tidak ada turun lagi melakukan pemeriksaan di Karaoke-karaoke lainnya di Kota Pontianak.

Ardiansyah mengapresiasi gerakan BNNP Kalbar yang melakukan tes urine di tempat hiburan malam. Apalagi tujuannya untuk menekan peredaran Narkoba, khususnya di

Mayat Bugil di Vihara Singkawang-RK. Penjaga Vihara Budhayana Maha Karunia di Jalan KS Tubun, Kecamatan Singkawang Tengah, Mu Cin Fui, 59, ditemukan tergeletak tidak bernyawa, tanpa tertutup sehelai benang pun alias bugil, Kamis (12/3) sekitar pukul 06.00.

“Hasil olah TKP yang kita lakukan, tidak ditemukan bekas kekerasan fisik di tubuh korban,” kata AKP KZ Arrie Limantara, Kapolsek Singkawang Tengah ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Arrie mengungkapkan, polisi menerima laporan dari masyarakat, tentang adanya mayat di Vihara tersebut sekitar pukul 07.00 Wib. Jajarannya pun langsung meluncur ke tempat penemuan.

Ketika polisi datang, posisi mayat Mu Cin Fui masih seperti ketika ditemukan warga, yakni tanpa busana, miring ke kiri di atas lantai porselen Vihara. Tubuhnya juga menimpa penyapu dan kepalanya mengenai sandal. Mayat tersebut tidak jauh dari pintu kamarnya.

Di sekitar mayat ditemukan beberapa pakaian yang menunjukkan kalau korban tewas setelah mandi. “Penyebab kematian untuk sementara diduga karena sakit. Karena berdasarkan informasi, diketahui kalau korban

Pontianak-RK. Polda Kalbar sepakat dengan Bea Cukai untuk mengungkap lebih jauh praktik penyelundupan barang yang merugikan negara. Merealisasikan hal itu, dimulai dengan pertemuan untuk gelar perkara, dalam rangka Joint Investigation, di kantor Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Kamis (12/3).

“Pertemuan gelar perkara ini menindaklanjuti kunjungan DiArief Sulystianto rektur P2 DJBC Moh Sigit minggu lalu di Polda Kalbar, untuk menindaklanjuti rencana Joint Investigation antara PPNS DJBC dengan Penyidik Polda Kalbar,” kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto, ketika dihubungi, Kamis (12/3).

Selain kedua institusi itu, pertemuan tersebut juga dihadiri dari PPATK. Karena menurut Arief, kuat indikasi terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam hal penyelundupan.

Polda Kalbar sendiri, lanjutnya, selama ini telah banyak dan berpengalaman dalam menyidik perkara-perkara yang berkaitan dengan TPPU. Kasus pencurian motor saja, kata dia dikaitkannya dengan TPPU. Arief melanjutkan, Polda Kalbar menyikapi Joint Investigation dengan antusias. “Ini sangat positif, karena ini merupakan kebijakan pimpinan Polri untuk Halaman 15

Todong Pakai Samurai, Minta Janda Itu Telentang

karaoke-karaoke di Kota Pontianak. Mestinya tes urine yang dilakukan BNNP Kalbar tidak berhenti di tiga karaoke yang sudah diperiksa sebelumnya.

“Pemeriksaan yang dilakukan BNNP Kalbar diharapkan tidak hanya di tiga karaoke saja, melainkan di seluruh karaoke yang ada di Kota Pontianak. Agar peredaran Narkoba di Kota Pontianak dapat diminimalisir,” ujar Ardianysah.

Ardiansyah mengatakan, indikasi Halaman 15

Halaman 15

Waduh! Banyak Petani Alih Profesi jadi Begal

Probolinggo-RK. Tiga perampok yang bersenjata samurai beraksi di Dusun Krajan, Desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Rabu (11/3) malam. Korbannya adalah Aminatus Sa’diyah, 36. Dia adalah janda dengan dua anak.

Dalam aksinya, pelaku membekap korban. Tangan dan kaki korban diikat. Wajahnya juga ditutup dengan kain. Setelah itu, pelaku kabur dengan membawa sejumlah harta korban. Antara lain, satu sepeda motor, uang tunai Rp6 juta, perhiasan emas senilai Rp9 juta, dan benda berharga lain.

Berdasar informasi, perampokan tersebut terjadi saat korban dan dua anaknya terlelap di ruang tengah. Saat itu suara monyet di halaman belakang rumah membuat korban terjaga sekitar pukul 02.00 kemarin. Karena merasa penasaran, korban lantas memeriksa ke halaman belakang. “Saya langsung lihat ke belakang, saya pikir ada apa,” katanya.

Namun, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan.

Palembang-RK. Kapolda Sumsel Irjen Pol Iza Fadri menyatakan pihaknya terus bertindak tegas terhadap aksi begal motor yang makin marak. Namun disebutkan, kejahatan jenis ini terus terjadi karena munculnya pemain-pemain baru.

Munculnya para begal baru itu berkaitan dengan anjloknya harga komoditas andalan Sumsel seperti karet dan kelapa sawit.

Kondisi tersebut, jelas dia, disebabkan para pemain baru yang tertangkap men-

Halaman 15

Pontianak-RK. Sebanyak 50 massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Anti Pertambangan Emas Tanpa Izin (AMA PETI) melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kamis (12/3) sekitar pukul 09.00 Wib. Kedatangan AMA PETI ini memberikan dukungan kepada Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto yang melakukan proses hukum terhadap tersangka penampung emas hasil PETI bernama Djudju Tanuwijaya.

AMA PETI meminta hakim PN Pontianak serta Ketua PN Pontianak untuk menolak praperadilan yang diajukan tersangka Djudju Tanuwijaya atas proses hukum yang dilakukan Polda Kalbar. Pengunjukrasa yang dipimpin Bambang itu

gaku bahwa mereka sebelumnya bekerja sebagai petani. Lantaran harga karet dan sawit merosot, mereka lantas menekuni profesi baru. Yakni, membuat senpi rakitan atau menjadi begal motor.

“Dengan kondisi ekonomi saat ini, niat menjadi pelaku kejahatan jadi ada,” katanya dalam rilis hasil Operasi Senpi Musi 2015, Rabu (11/3).

Curas atau begal motor pada periode Januari–Februari lalu, kata Iza, mencapai 101 kasus. Jumlah tersebut lebih sedikit

dibandingkan dengan periode yang sama pada 2014, yakni 146 kasus.

“Memang menurun jumlahnya dibanding tahun lalu, tapi tetap ada. Itulah yang menjadi perhatian kami. Kenapa terus tumbuh. Mungkin karena faktor ekonomi.

Yakni, menurunnya harga komoditas di Sumsel,” ujarnya.

Kasus begal motor berkaitan erat dengan senpi rakitan atau sajam. Menurut Iza, pelaku biasanya memakai dua jenis senjata tersebut. Untuk hasil Operasi

Senpi Musi 2015, jajaran Polda Sumsel berhasil mengamankan puluhan pucuk senpi serta puluhan tersangka.

Kasus yang menonjol, pengungkapan home industry senjata api rakitan di Kecamatan Sekayu, Muba, oleh anggota Satreskrim Polres Muba serta dua home industry senpi rakitan di Kecamatan Rambutan, Banyuasin, oleh Unit I dan IV Subdit 3 Ditreskrimum Polda Sumsel. (jpnn)

AMA PETI Berunjuk Rasa di PN Pontianak

Jangan Bebaskan Djudju Tanuwijaya

meneriaki kepada PN Pontianak, untuk tidak membebaskan atau memenangkan Djudju dalam praperadilan itu.

Aksi unjuk rasa yang mendukung Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto itu pun berlangsung, ketika PN Pontianak sedang menggelar sidang praperadilan yang ditujukan kepada Polda Kalbar dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari Djudju maupun Polda Kalbar.

AMA PETI menilai, apa yang dilakukan Polda Kalbar dengan menangkap Djudju di Jakarta, serta menetapkan sebagai tersangka dalam kasus PETI di Kalbar, itu sudah tepat dan benar. Sehingga AMA PETI tidak ingin dengan praperadilan ini, Djudju dapat bebas dari jeratan hukum.

“Apa yang dilakukan kepolisian sudah benar, di mana Djudju salah satu cukong terbesar di Kalbar ini,” tegas Bambang, Korlap AMA PETI. Menurut Bambang, Djudju mengajukan praperadilan tersebut, ingin lepas atau bebas dari jeratan hukum. Sehingga hal ini tidak boleh terjadi. “Maka dari itu kami meminta kepada hakim yang memimpin sidang praperadilan untuk menolak praperadilan itu,” jelasnya.

“Kita tidak mau perampok hasil kekayaan alam di Kalbar ini (Djudju) dibiarkan atau dibebaskan. Apa yang dilakukan kepolisian merupakan suatu langkah untuk menegakkan keadilan,” kata Bambang.

Lanjutnya, AMA PETI akan terus memberikan dukungan moril kepada Kapolda Kalbar dan jajarannya dalam menindak PETI yang sudah merusak lingkungan di Kalbar ini. “Intinya kita akan memberikan dukungan moril, apapun langkah Kapolda akan kami dukung. Karena Djudju ini ingin bebas, padahal apa yang dilakukan kepolisian sudah benar,” ungkap Bambang.

Tak hanya itu, Bambang juga mengatakan, massa 50 orang yang hadir di PN Pontianak dalam melakukan Halaman 15

Sebelas WNA Tiongkok saat diamankan di Imigrasi Singkawang. MORDIADI-RK

Sebelas Warga Tiongkok Diamankan Imigrasi Singkawang-RK. Pascaperayaan Imlek 2566 dan Festival Capgome Kota Singkawang 2015, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Singkawang mengamankan sebelas warga Tiongkok yang datang dengan visa kunjungan. Namun ujung-ujungnya bekerja di perusahaan pertambangan zircon di Capkala, Kabupaten Bengkayang.

“Kita menerima laporan dari masyarakat pada Sabtu (7/3) malam lalu, bahwa ada tenaga kerja asing. Pada Senin paginya, petugas kita langsung turun ke lapangan untuk mengecek paspornya,” kata Jose Rizal, Kepala Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim), Kantor Imigrasi Kelas II Kota Singkawang ditemui di tempat kerjanya, Kamis (12/3).

Setelah paspor sebelas warga Tiongkok tersebut diperiksa, ternyata visa yang mereka gunakan adalah untuk berkunjung. Tetapi mereka melakukan aktivitas penambangan zircon. “Keesokan harinya kita datang lagi untuk mengamankan ke sebelas warga asing tersebut,” kata Jose.

Sebelas warga Tiongkok yang bekerja di PT Megah Permata Karya Sukses, perusahaan yang bergerak di bidang pertam-

bangan zircon tersebut terdiri atas Huang Xiao Ming (58), Weng Jun Jun (24), Ding Chang Gui (39), Chen Meng Wei (25), Wang Guo Chun (47), Weng Kezhong (21), Weng Dezhu (54), Zhang Xiang (22), Zheng Zu Guang (39), Yu Liang Ming (41) dan Cui Xiao Long (39).

“Dari sebelas warga asing ini ada yang masuk 25 Februari tahun lalu, ada juga beberapa bulan sebelumnya. Jadi mereka masuk tidak secara bersamaan.

Kedatangannya mereka menyalahi izin keimigrasian,” tegas Jose.

Di tempat yang sama Humas PT Megah Permata Karya Sukses, Suwito mengatakan, dengan diamankannya sebelas tenaga kerja asingnya itu, sepenuhnya diserahkan kepada perusahaannya di tingkat pusat. “Mereka dikirim dari pusat.

Pihak perusahaan juga tidak mengetahui pasti, karena aktivitas pertambangan ini dikerjakan oleh semacam kontraktor. Dan kontraktor inilah yang merekrut mereka,” kata Suwito.

Sementara itu, salah seorang warga Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris, Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Generasi Emas Penerus Peradaban Kubu Raya. Anak usia dini merupakan cikal bakal pembentukan generasi emas yang harus dibina kelangsungannya. Generasi emas ini akan mewarnai peradaban tinggi pada masa mendatang. Begitu penegasan Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus saat membuka Pekan Olahraga dan Seni tingkat Taman Kanak-kanak (TK) seKabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya, Kamis( 12/3).

Hermanus mengatakan, TK sebagai pendidikan awal harus mampu memberikan pendidikan dasar karakter dan kreativitas anak. Perlombaan yang digelar dalam Porseni diharapkan bisa mengembangkan jati diri anak. “Porseni merupakan upaya menggerakkan anak usia dini, mendidik, dan mengembangkan bakat di bawah pengawasan para guru. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sangat mendukung dalam rangka mengedukasi mereka,” ungkap Hermanus.

Hermanus mengatakan, Porseni TK bisa menjadi agenda tahunan, memotivasi, dan menggairahkan, serta membangkitkan semangat bagi anak-anak TK dalam mengikuti lomba. “Jumlah TK di Kubu Raya terus meningkat. Animo anak didik yang masuk ke TK setiap tahun jumlahnya bertambah,” ucapnya.

Dia menjelaskan, TK yang ada di Kubu Raya terus tumbuh sebagai TK binaan maupun mandiri. Ia berharap, keberadaan dan pertumbuhan TK serta animo masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka bersekolah di TK semakin meningkat. Sehingga anak-anak Kubu Raya semakin berkualitas dan bermartabat, serta memiliki karakter yang baik. ”Karena TK merupakan persiapan pembentukan karakter awal anak-anak, selain di rumah bersama orangtua dan keluarga,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Maret 2015

10

Jangan Sampai Lahan Stadion Kubu Raya Bermasalah DPRD Desak Pemkab Berikan Laporan Kubu Raya. Ketua Pansus II DPRD Kubu Raya, Bandi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melaporkan kelengkapan status dan kondisi tanah yang akan dibangun stadion, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Untuk melegalkan pembangunan Stadion Kubu Raya, keberadaannya tanah yang akan dibangun harus jelas,” ungkap Bandi, Kamis (12/3).

Pa n s u s I I p a p a r Ba n d i , menangani pembangunan Gedung Kantor DPRD dan Stadion Olahraga Kubu Raya, perubahan kedua atas Perda KKR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil, serta perubahan atas Perda KKR Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bandi menambahkan, DPRD masih membangun komunikasi dengan dinas terkait yakni Cipta Karya. Sebab, sesuai Kepres 73 Tahun 2011, dan Peraturan Men-

teri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 menyebutkan, proses penganggaran pembangunan harus sesuai perencanaan, baik fisik, persyaratan maupun lahannya. “Lahannya seperti apa. Tanah keras atau gambut, berarti perencanaan berbeda. Intinya, sampai saat ini belum dibuktikan oleh pihak eksekutif. Sehingga kami menunggu sampai persyaratan itu terpenuhi, karena belum dibuktikan oleh eksekutif. Juga menunggu penjadwalan dari Banmus nanti, apakah lanjut atau tidak,” paparnya.

Di tempat terpisah, Ali Amin dari Fraksi Gerindra meminta eksekutif agar segera melengkapi persyaratan yang diberikan, sesuai aturan yang berlaku. “Kami bukan menolak, tapi meminta agar regulasi dan aturannya harus dilengkapi, bukan berarti menolak,” katanya.

Ali menambahkan, proses hukum ini berkaca dari pengalaman dari sejumlah kasus,

Ilustrasi.NET sehingga pembangunan Stadion Kubu Raya tidak menghadapi masalah yang tidak diinginkan.

Fraksi Gerindra tegasnya, meminta Pemkab Kubu Raya segera melengkapi regulasi-regulasi

yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. “Sebuah bangunan multi years, dari tahap awal dan lahannya harus dipersiapkan dengan matang.

Makanya, kami masih memberi-

kan toleransi untuk memperbaiki, karena tahap perencanaan sampai saat ini lahannya belum ada. Kami minta seperti itu, supaya di kemudian hari tidak ada masalah,” tegasnya. (sul)

Warga Pulau Nyamuk Harapkan Bantuan Pertanian Kubu Raya. Masyarakat Pulau Nyamuk Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap mengharapkan bantuan bibit unggul dan obat pembasmi hama dari Pemkab Kubu Raya. Masyarakat berencana mengembangkan pertanian, baik padi maupun buah-buahan.

“Penduduk Pulau Nyamuk berencana mengembangkan semangka non-biji seperti yang didatangkan dari daerah luar pada 2015. Sehingga nantinya diharapkan dapat mengurangi pasokan semangka non biji dari luar Kalimantan Barat,” ungkap salah seorang warga Desa Tanjung Saleh, Abdulansyah.

Ilustrasi.NET

Masyarakat Desa Tanjung Saleh, lanjut Abdulansyah, memerlukan dukungan dan bantuan dari Pemkab Kubu Raya, terutama dari Dinas Pertanian dan Peternakan.

“Bantuan bibit dan obat untuk pembasmi hama, karena selama ini kebanyakan lahan pertanian masyarakat diserang hama,” katanya.

Menurutnya, perekonomian masyarakat di Pulau Nyamuk bergantung dari bidang pertanian seperti padi, jagung, semangka, dan tanaman lain. “Untuk menanam padi, masyarakat Pulau Nyamuk bisa menghasilkan 3 hingga 4 ton per hektar. Sedangkan untuk semangka lokal bisa menghasilkan

10 hingga 15 ton per hektar,” ungkapanya.

Keberhasilan budidaya semangka lokal, membuat masyarakat semangat mengembangkan semangka non biji. Masyarakat Pulau Nyamuk optimis bisa berhasil jika Pemkab Kubu Raya membantu mereka. Abu mengatakan, penduduk yang mendiami Pulau Nyamuk Desa Tanjung Saleh merupakan masyarakat pendatang yang mayoritas suku Madura ditambah suku Bugis dan suku lain. “Saat ini antara penduduk lokal dengan penduduk warga eks Sambas sudah berasimilasi, dan telah terbangun kerukunan dengan warga lokal,” katanya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

50 Anak Ikut FAD

Ilustrasi/IST

Mewadahi anak untuk menyampaikan aspirasi, mengasah keterampilan, dan mengembangkan sikap aktif serta kreatif terhadap masalah lingkungan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar kegiatan Forum Anak Daerah (FAD) Tahun 2015 di Wisma Chandramidi, Mempawah. Kegiatan yang diikuti 50 anak dari sembilan kecamatan tersebut berlangsung selama tiga hari, tanggal 10-12 Maret 2015.

“Kami menyambut baik kegiatan FAD. Karena, kegiatan ini sesuai dengan visi pemerintah daerah dalam program nasional menciptakan anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas, ceria, berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi,” papar Wakil Bupati, Gusti Ramlana ketika membuka acara tersebut.

Secara hukum, timpal Ramlana, anak memiliki hak untuk berpendapat. Dalam pasal 10 Undang-undang (UU) Perlindungan Anak menyatakan, anak Indonesia memiliki hak mengeluarkan pendapat sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, demi pengembangan diri dan masa depannya. “Karenanya sangat penting memberikan ruang atau tempat bagi anak-anak untuk berpartisipasi mengungkapkan pendapatnya dan didengarkan secara serius,” pendapatnya.

Lebih jauh, Ramlana menilai, melalui ruang dan tempat yang diberikan untuk anak-anak, maka anak akan tumbuh dan berkembang secara penuh sesuai potensinya. Hal itu sangat penting karena anak akan menjadi dewasa dan pemimpin di masa mendatang.

“Kepada para peserta FAD, hendaknya dapat mengikuti kegiatan ini dengan tekun dan gembira. Peserta yang terpilih sebagai Ketua FAD Kabupaten Mempawah, Duta Pendidikan, Duta Kesehatan, Duta Partisipasi, dan Duta Perlindungan hendaknya dapat mengembangkan kegiatan ini di kecamatan masing-masing.,” pesannya.

Senada itu, Ketua Panitia, Ikke Wisaksono menjelaskan pelaksanaan FAD 2015 berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 10-12 Maret. Kegiatan tersebut didanai APBD Kabupaten Mempawah melalui DPA Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan KBPPPAPMPD Kabupaten Mempawah.

“Jumlah pesertanya sebanyak 50 orang yang berlatar belakang beragam mulai dari anak berprestasi, anak putus sekolah, dan pekerja anak. Narasumber FAD ini diambil dari Badan KBPPPAPMPD, KPAID dan BNN Mempawah,” tutup Ikke. (fia)

Pemkab-BNN Gelar Jalan Sehat Berhadiah

Wujudkan Program Zero Narkoba di Mempawah Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran narkotika. Bersama BNN Mempawah, Pemkab bertekad mewujudkan program nasional bertajuk zero narkoba. Salah satu bentuk kegiatannya dengan melaksanakan jalan sehat berhadiah hari ini, Jumat (13/3) pagi.

Jalan sehat berhadiah rencananya akan mengambil lokasi start-finish di Halaman Kantor Bupati Mempawah.

Kegiatan yang khusus ditujukan untuk para pegawai di lingkungan Pemkab Mempawah itu akan berlangsung semarak dan meriah, dengan puluhan hadiah menarik yang bisa dibawa pulang bagi peserta yang beruntung. “Kegiatan jalan sehat ini merupakan rangkaian dari acara

Pencanangan Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Jika tidak ada halangan, akan dihadiri Bupati H Ria Norsan,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Mempawah, Suwanda di ruang kerjanya, Kamis (12/3).

Suwanda menyebut, pencanangan Gerakan Nasional Anti Narkoba di Mempawah menjadi tindaklanjut dari rapat koordinasi di tingkat nasional, beberapa waktu lalu. Saat itu, Presiden RI, Joko Widodo memimpin langsung pertemuan yang membahas upaya-upaya yang mesti dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman darurat narkoba di masyarakat. “Forum yang dipimpin langsung pak Presiden tersebut mengusung tema ‘Gerakan Nasional

Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.’ Tujuannya untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran kepala daerah tentang kondisi di Indonesia yang saat ini telah memasuki zona darurat narkoba.

Ancaman tersebut sangat mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa,” tegasnya.

Karenanya, sambung Suwanda, Presiden menuntut adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah dalam memaksimalkan penanganan permasalahan narkoba secara komprehensif, terutama terkait upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. “Pada tahun 2015 ini, negara-negara Asia sudah bertekad membebaskan negaranya masing-masing dari narkoba. Termasuk,

Indonesia yang mencanangkan program zero narkoba. Makanya, untuk mewujudkan program tersebut, kita menyatukan komitmen untuk memerangi peredaran narkoba di Mempawah,” tukasnya.

Di lain pihak, Sekretaris Forum Komunikasi Pemuda Penggerak (FKPP) Mempawah, Hidayah menyambut baik upaya Pemkab Mempawah dan BNN dalam merealisasikan program-program pemberantasan narkoba. Sebab, peredaran jaringan narkotika semakin mengkhawatirkan terhadap semua golongan masyarakat. “Kita sangat mendukung upaya-upaya pemberantasan jaringan narkoba. Melalui pencanangan ini, kita berharap para aparatur pemerintah daerah dapat menjadi teladan, sekaligus pelindung bagi masyarakat terhadap ancaman narkoba,” pintanya. (fia)

Rencana Anggaran Pembangunan 2015 Rp 1,040 T Gedung SMPN 1 Mempawah Tak Mendesak Mempawah. Bupati Mempawah H Ria Norsan mengungkapkan, rencana anggaran pembangunan tahun 2015 mencapai Rp 1,040 triliun. Namun, dari jumlah itu hanya Rp 335 miliar atau 32,21 persen yang dapat ditampung dalam APBD 2015.

Untuk itu, pihaknya menetapkan skala prioritas dalam merealisasikan program pembangunan.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan skala prioritas.

Sesuai target dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah 2015-2019,” kata Ria Norsan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang-RKPD) di Kantor Bupati Mempawah, belum lama ini.

Terhadap realisasi program pem-

bangunan tersebut, Norsan senantiasa mengajak peran aktif seluruh stakeholder untuk bersama-sama Pemkab Mempawah membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Sebab, program pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan semua pihak. “Saya mengajak seluruh komponen yang ada untuk terus bekerjasama guna memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Mempawah yang sejahtera dan berkualitas. Jika program pembangunan ini terealisasi, maka Kabupaten Mempawah akan semakin maju dan berkembang dalam kebersamaan serta penuh keharmonisan,” pendapatnya.

Di lain pihak, Ketua FPKR Mempawah, Sudianto Nursasi SH menilai metode skala prioritas yang diterapkan dalam penggunaan anggaran pembangunan hanya sekedar isapan jempol belaka.

Sebab, faktanya masih banyak programprogram pembangunan yang direalisasikan Pemkab Mempawah pada tahun 2015 tidak masuk dalam skala prioritas.

“Itu (skala prioritas, red) hanya bersifat formalitas belaka. Buktinya, banyak pembangunan yang tidak terlalu mendesak tetapi direalisasikan anggarannya. Tidak perlu jauh-jauh, pembangunan gedung SMP Negeri 1 Mempawah yang dianggarkan Rp 15 miliar. Padahal pembangunannya tidak terlalu mendesak,” tegas Sudianto, Kamis (12/3) sore.

Bahkan, menurut Sudianto, pembangunan SMP Negeri 1 Mempawah Hilir terkesan pemborosan anggaran. Mengingat, secara fisik keberadaan gedung SMP Negeri 1 Mempawah Hilir masih layak dan sangat refresentatif lantaran sering mendapatkan bantuan pembangunan.

Makanya, realisasi program pembangu-

nan di sekolah itu harusnya tidak masuk dalam kategori skala prioritas. “Coba turun ke lapangan, masih banyak sekolah-sekolah yang lebih miris keberadaannya. Atap bocor, lantai rusak, kekurangan ruang belajar, tidak ada toilet dan lainnya.

Harusnya sekolah seperti itu yang masuk dalam skala prioritas,” cecarnya.

Lebih jauh, dirinya juga menyesalkan lemahnya pengawasan anggaran dari DPRD. Sehingga, anggaran yang mubazir dan tidak efektif penggunaannya bisa diloloskan. Harusnya, DPRD bisa lebih kritis dan tidak melempem dalam menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat. “Jika mau transparan tentang skala prioritas anggaran, silakan bedah APBD di hadapan publik. Kita buktikan, apakah memang penggunaan APBD 2015 sudah skala prioritas atau tidak,” tantangnya. (fia)

Rakyat Kalbar

11 Ketapang Bahari Cegah Kebakaran Lahan “ YES ” Narkoba “ NO ” Peluang Ekonomi Baru Jumat, 13 Maret 2015

Ketapang. Camat Manis Mata Drs Darma bersyukur pihak Perkebunan PT HSL menghibahkan Bandara udara di Kecamatan Manis Mata. Dengan demikian terbuka akses dan peluang ekonomi baru di Kecamatan yang terkenal penghasil Kecubung kulitas super tersebut.

“Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak telah membantu masyarakat “ katanya ditemui usai menyaksikan penyerahan hibah lapter Manis Mata di Pendopo Bupati, kemarin.

Dikatakannya, Kecamatan Manis Mata yang selama ini harus ditempuh melalui jalan darat dengan waktu sekitar 7-8 jam saat ini dapat dipersingkat jarak tempuh menggunakan pesawat terbang Aviastar yang berkapasitas 19 penumpang, Penerbangan yang dilakukan sebanyak dua kali seminggu Senin- Jumat pukul 07.30 Manis Mata-Ketapang dan pukul 08.00 Ketapang-Manis Mata, dengan waktu sekitar 30 menit dengan ongkos sekitar Rp, 300 ribu.

“Seperti harapan semua pihak dan masyarakat Manis Mata serta kecamatan-kecamatan disekitar akan tercipta peluang - peluang ekonomi baru,” katanya.

Kecamatan Manis Mata yang secara geografis struktur budaya lebih dekat akses dengan wilayah Kabupaten Sukamara, Naga Bulik, dan Kotawaringin Kalimantan Tengah, dengan dibuka akses transfortansi melalui udara ke Kabupaten Ketapang, Darma berharap akan lebih meningkatkan akses ekonomi perdagangan barang dan jasa dalam upaya membangun Kecamatan pedalaman.

Presiden PT.Harapan Sawit Lestari (HSL) Narong Song Cit, menghibahkan lapangan terbang seluas 14.25 hektar kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang diterima oleh Wabup H Boyman Harun SH di Pendopo Bupati Ketapang kemarin.

Dengan diserahkannya lapangan terbang ini kepada Pemkab Ketapang maka Lapter tersebut dapat dipergunakan penerbangan komersial oleh pesawat Aviastar dengan MVT PK-BRM yang berkapasitas 19 penumpang, penerbangan dua kali seminggu rute Ketapang -Manis Mata dan Manis Mata bisa ditempuh sekitar 30 menit. (Jay)

Ketapang. Deklarasi pencegahan kebakaran Hutan-Lahan dan Anti Narkoba tahun 2015, yang digelar di Pentas seni Budaya Pendopo Bupati Ketapang berlangsung sukses, Kamis (12/3).

Puncak acara kegiatan dilakukan penandanganan deklarasi yang dimulai Wabup H Boyman Harun, SH, Kepala BNNP Kalimantan Barat (Kalbar) Kombes Pol Dani M Darmawan, Kapolres Ketapang AKBP Hady P o e r w a n t o S. I k , D a n d i m 1203 letkol Inf Asef Achmad Hidayat yang diikuti seluruh masyarakat dan semua undangan yang hadir membubuhkan tanda tangan dan nama di atas kain putih sepanjang 500 meter yang disediakan Panitia.

Acara dimulai dengan pelaksanaan apel kesiagaan yang dipimpin langsung Wakil Bupati H Boyman Harun dilanjutkan menyanyikan lagu ‘Padamu Negeri’ ditutup dengan pembacaan doa diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur, masyarakat, tokoh masyarakat pelajar pemuda dan organisasi kemasyarakatan SKPD serta TNI-Polri.

Komitmen Pemerintah bersama semua lapisan masyarakat Ketapang dalam pencegahan kebakaran Hutan-Lahan dan berkomitmen untuk anti narkoba, ditandai dengan pembacaan deklarasi pencegahan Kebakaran

Wabup H Boyman Harun, SH, Kepala BNNP Kalbar Kombes Pol Dani M Darmawan, Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto. Dandim 1203 Letkol Inf Asef Achmad Hidayat dalam deklarasi pencegahan kebakaran lahan dan narkoba. HUMAS

hutan oleh petugas dari PT HKI, dan Deklarasi anti Narkoba oleh Duta Putra dan Putri Kabupaten Ketapang.

Di akhir kegiatan Wabup beserta Kepala BNNP, dan Fokopimda beserta undangan menyaksikan senam peragaan dari anggota Manggala Agni Dinas Kehutanan Ketapang serta simulasi pemadam kebakaran dari petugas pemadam keba-

karan Pemkab Ketapang.

Wabup H Boyman Harun SH dalam sambutannya mengatakan Deklarasi pencegahan kebakaran Hutan-Lahan dan Anti Narkoba tahun 2015 merupakan aksi nyata akan seluruh lapisan masyarakat bersama Pemerintah dalam mencegah kebakaran lahan.

“Dampak kebakaran lahan yang ditimbulkan bukan saja

rusaknya lingkungan tetapi akibat hukum terhdap pembakaran lahan yang terjadi,” kata Wabup mengingatkan.

Kaitan dengan penyalahgunaan narkoba, Wabub Boyman juga menegaskan agar komitmen tetap anti narkoba yang telah banyak merusak terutama generasi muda yang menjadi penerus bangsa.\ “Jangan pernah untuk ber-

main-main dengan narkoba, karena penggunaan narkoba untuk menghadapi masalah bukan solusi yang benar,” tegasnya.

Wabup mengajak semua untuk menjauhi narkoba, dan jangan pernah menyentuh barang haram tersebut.

“Cegah kebakarn Hutan Yes Narkoba No, Kita menyatakan perang terhadap narkoba,” imbaunya. (Jay-Humas)

Dua Ribu Peserta Ikuti Deklarasi Ketapang. Deklarasi Pencegahan Kebakaran Hutan Lahan dan Anti Narkoba di Pentas Seni Budaya Pendopo Bupati Ketapang, Kamis (12/3), Diikuti sekitar dua ribu peserta dari berbagai elemen masyarakat. “ Ke g i a t a n i n i d i i ku t i a n g gota Polri, TNI, pegawai p e m k a b, t o k o h m a s y a r a k a t , mahasiswa, pelajar dan lain-lain bahkan warga asing dari Yayasan Gunung Palung,” kata Ketua penyelenggara deklarasi Ir JP Setio Harnowo.

Dikatakannya, tujuan deklarasi ini untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan khususnya di Ketapang.

Serta mencegah masyarakat agar tak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya dua hal ini penting dicegah agar tak terjadi.

“Kebakaran hutan lahan sangat merugikan masyarakat banyak. Begitu juga penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya baik bagi pengguna maupun terhadap orang lain,” katanya.

Dalam kata sambutannya Bupati Ketapang, Henrikus melalui Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun berharap peserta deklarasi kedepannya menjadi corong atau pelopor bagi masyarakat lainnya agar tak membakar hutan lahan dan anti narkoba.

Ia menegaskan pelaku pembakar hutan lahan dan penyalahgunaan narkoba selain diancam hukuman

atau saksi. Menurutnya juga merugikan banyak orang dalam berbagai hal. Seprti pembakaran lahan tentu merusak lingkungan dan lain sebagainya.

“Pembakaran hutan dan lahan serta penyalahgunaan narkoba tak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga masyarakat. Jadi kita harus melapor jika ada warga bahkan perusahaan melakukan pemkabaran atau penyalahgunaan narkoba,” pintanya.

Sebab itu Wabup mengajak semua lapisan, Polri, TNI bahkan masyarakat bersama-sama mewujudkan tujuan deklarasi ini. Sama-sama mencegah pembakaran hutan dan lahan serta mencegah masyarakat agar tak coba-

coba menggunakan narkoba.

“Narkoba itu tak boleh dicoba-coba karena akan keterusan menggunakannya. Perlu kemauan dan tekad kuat untuk lepas dari kencanduan narkoba,” katanya.

Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto mengatakan sudah mengantisipasi penyalahgunaan narkoba dan kebakaran hutan lahan. Khusus narkoba menurutnya rawan masuk ke Ketapang melalui jalur air, kemudian udara dan darat.

“Kita perketat agar barang haram itu tidak masuk ke Ketapang. Seperti yang sudah dilakukan Polsek Simpang Hulu sebulan ini sudah mengagalkan dua kasus pengedar sabu

Kapolres dan Dandim menandatangani komitmen kebakaran lahan dan anti narkoba. JAIDI CHANDRA

dari Pontianak,” katanya.

Kapolres menegaskan akan menindak tegas tiap penyalahgunaan narkoba. Pihaknya tak membeda-

bedakan siapa saja yang menjadi pelaku. Masyarakat, pelajar bahkan Pejabat dan anggota Polri yang terlibat akan ditindak tegas. (Jay)

Kayong Utara

Tujuh Rekomendasi Musda II MABM KKU

Padah Bertuah

Dorong Pembuatan Film Dokumenter dan Lagu-lagu Melayu

Ilustrasi/Ist

Potensi Scuba Diving di Pulau-pulau di Karimata KARIMATA. Potensi ekowisata untuk olahraga scuba diving di pulau-pulau yang ada di kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara (KKU), perlu digali lagi. Supaya dapat dijadikan satu di antara prospek ekowisata.

Scuba diving atau selam scuba adalah penggunaan alat pernapasan bebas untuk berada bawah air dalam waktu lama untuk penyelaman rekreasi dan penyelaman profesional. Biasanya penyelam berenang di bawah air, namun berjalan dan penggunaan kendaraan propulsi penyelam juga dimungkinkan. Kata scuba merupakan sebuah akronim untuk self contained underwater breathing apparatus, tetapi telah diterima sebagai kata yang menunjuk ke peralatan scuba.

Dua jenis peralatan scuba adalah “sirkuit-terbuka” Aqua-lung, dikembangkan oleh Jacques Cousteau dan “sirkuit-tertutup” Rebreather.

Di dalam dunia selam scuba (scuba diving) jarak pandang adalah satuan kejernihan air untuk kegiatan menyelam. Biasanya dinyatakan dalam satuan jarak seperti meter dan feet. Semakin jauh jarak pandang sewaktu menyelam, air semakin jernih, semakin mudah untuk melihat objek selam. Sebaliknya semakin pendek jarak pandang, maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelaman.

Jarak panjang pada saat menyelam, kategori baik adalah di atas 20 meter, biasanya terdapat di pulau yang jauh dari muara sungai yang besar.

Jarak pandang sedang antara 8 sampai 20 meter, biasanya terletak di pulau-pulau yang agak jauh dari muara sungai. Jarak pandang buruk, kurang dari 8 meter, biasanya terdapat pada pantai-pantai yang dekat dengan muara sungai besar. (lud)

SUKADANA. Hasil rapat Komisi A program umum lima tahunan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Kayong Utara (KKU) masa bhakti 2015-2020, melahirkan melahirkan tujuh rekomendasi. Terungkap di Musyawarah Daerah (Musda) II MABM KKU di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Jumat-Sabtu (6/3).

Rapat Komisi A yang menghasilkan tujuh rekomendasi ini dipimpin Masdar dengan sekretaris Herdiansyah. Poin pertama, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah berdirinya tempat-tempat yang

berciri “Pekat”. Maksud “Pekat” ini merupakan singkatan dari “penyakit masyarakat”.

Kedua, meminta kepada pihak terkait agar lebih proaktif melakukan pembinaan terhadap kenakalan remaja, penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba), minuman keras (Miras), dan kenakalan remaja.

Ketiga, melestarikan sejarah adat Melayu. “Melalui menyusun buku-buku adat istiadat Melayu yang pernah atau masih ada di Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian mendorong film-film dokumenter Melayu dan lagulagu Melayu,” ungkap Masdar.

Ke empat, p emb entukan badan usaha atas nama MABM. Kelima, mendorong dan menyalin kerjasama kemitraan dengan media cetak dan elektronik, jika memungkinkan MABM memiliki media sendiri.

Keenam, perlu pembinaan lebih lanjut untuk prestasi olahraga, seni, dan budaya Melayu, melalui pendirian sanggar seni dan budaya. “Ketujuh, perlu adanya even rutin seni dan budaya Melayu sebagai tahapan seleksi dalam mengikuti even di tingkat lebih tinggi dan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, bergantian kecamatan,” kata Masdar.

Ketua Umum DPD MABM

KKU H Hildi Hamid dalam mengatakan selaras dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menuntut perhatian semua. Khususnya puak Melayu untuk dapat memelihara nilai-nilai luhur peradaban budaya Melayu yang memiliki kearifan, agar tidak terkikis oleh budaya asing.

Di tengah-tengah maraknya kemajuan Iptek sekarang ini, komunitas Melayu dituntut untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi marwah (kehormatan) Melayu.

“Sesuai dengan motto Melayu ‘Takkan Melayu Hilang

Ditelan Zaman’. Hal ini bukanlah berarti komunitas Melayu tidak menerima peradaban atau bersikap antipati terhadap kemajuan peradaban tersebut,” kata H Hildi Hamid.

Ia berharap dengan dewan kepengursan MABM KKU yang merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan, dapat melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya daerah. “Kemudian serta memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ajak dia. (lud)

Sarjana Pendamping Desa SUKADANA. Kayong Utara dalam menyongsong pemberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, sedang menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pendamping desa.

Perbup ini akan berisi mengenai persyaratan, tugas, pokok, dan fungsi pendamping desa.

“Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia di Kayong Utara, pemerintah daerah baru bisa memberikan persyaratan jenjang pendidikannya hanya diploma dua (D2). Nantinya setiap satu desa akan memiliki satu pendamping desa, mereka akan mendampingi semua perangkat desa termasuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), supaya bisa menata pemerintahan desa dengan bertanggungjawab, baik dari segi adminstrasi

maupun pengelolaan keuangan desanya sendiri,” ungkap H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, belum lama ini.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, lanjut dia, haruslah bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, juga harus dikembangkan sistem ketransparansiannya dan akuntabilitas tata pemerintahan desa.

Selain itu, di pasal 86 UU Desa mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, serta sumber daya manusianya (SDM).

Pendamping desa juga memegang peran penting dalam mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Bukan tugas yang mudah, karena selama

ini di banyak desa, lembaga kemasyarakatan seakan hanya lembaga papan nama saja. Kondisi ini terjadi karena memang lembaga kemasyarakatan di desa tidak pernah mendapatkan sentuhan.

Selanjutnya pendamping desa juga bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan secara partisipatif masyarakat desa. Pengawasan secara kelembagaan menjadi tugas utama BPD dan secara partisipatif, juga menjadi hak dan kewajiban desa.

“Pendamping desa mengorganisasikan pendampingan masyarakat desa berdasarkan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Tidak kalah penting, pendamping desa juga dituntut mendorong partisipasi masyara-

kat dalam penyusunan kebijakan desa melalui musyawarah desa.

Kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan desa, utamanya pengelolaan pembangunan desa, harus dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa,” kupas dia.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP 43/2014) pasal 126 ayat 1, merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa, untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa. Pendamping desa akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendamping teknis.

Pada saatnya nanti, pendamping desa akan jauh melampaui fasilitator PNPM. Mereka nantinya harus masuk lebih jauh ke dalam tata kelola pemerintahan

desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyrakatan dan komponen desa lainnya, mengambil peran secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 127 PP 43/2014, menerangkan pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal. Konsilidasi keuangan desa melalui APB Desa. Sumber pendapatan desa, mulai dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa (ADD) dari APBN, ADD dari APBD, bagi hasil pajak dan restribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui APBDesa. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Rakyat Kalbar

Jumat, 13 Maret 2015

12

Raperda Penyertaan Modal Jadi Sorotan Fraksi

Wakil Rakyat Prihatin OSN Didominasi Sekolah Swasta Nanga Pinoh-RK. Sebanyak enam siswa sekolah dasar (SD) Kabupaten Melawi mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2015 tingkat provinsi yang diselenggarakan 1 April mendatang, di Kota Pontianak.

Para siswa duta Melawi ini didominasi dari SD swasta, yang Kluisen. mana tiga orang akan mengikuti lomba bidang matematika dan 3 orang dipersiapkan untuk bidang IPA. Enam siswa SD swasta tersebut, untuk matematika juara 1 berasal dari MIS Almaarif Belongsat, Belimbing, juara 2 diraih asal SD Immanuel Nanga Pinoh dan juara 3 berasal dari SD swasta Sungai Kehidupan, Pinoh Selatan. Sedangkan untuk IPA, juara 1 dan 2 berasal dari SD Yos Sudarso Nanga Pinoh dan juara 3 diraih siswa asal SD Sari Lestari Menukung.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kluisen merasa, prihatin karena siswa asal SD negeri tidak ada yang lolos seleksi menjadi juara di kabupaten mewakili Kabupaten Melawi pada lomba OSN SD tingkat provinsi tersebut.

Menurutnya, siswa perwakilan Kabupaten Melawi diajang OSN SD tingkat provinsi tahun ini, tidak ada keseimbangan antara wakil dari sekolah swasta dengan negeri.

Perwakilan Kabupaten Melawi, kata Kluisen, didominasi dari sekolah swasta. Artinya, ada perubahan dimana sekolah negeri untuk lomba akademis, seperti OSN ini sudah tidak mampu bersaing dengan sekolah swasta.

“Jadi semestinya sekolah negeri harus bisa menyeimbangi, bahkan melebihi sekolah swasta. Apalagi guru-gurunya banyak yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi, termasuk fasilitas-fasilitas sekolah negeri seperti buku. Menyikapi hal ini, prihatin dengan kondisi itu yang tidak menunjukkan mutu pendidikan SD negeri tidak mampu bersaing dengan siswa SD swasta,” tegas Kluisen, kemarin.

Kluisen berpendapat, baik sekolah negeri dan swasta sama, namun tidak bisa ditampik kenyataan bahwa perhatian dan fasilitas yang diberikan pemerintah lebih sering ditujukan kepada sekolah negeri dari pada swasta.

Dia menilai, rendahnya tingkat partisipasi siswa asal sekolah negeri ikut lomba OSN SD tingkat provinsi ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Melawi harus mengevaluasi dan mengkaji apa persoalan yang dihadapi. Pasalnya siswa SD negeri tidak ada yang mewakili OSN SD tingkat provinsi sehingga ke depan siswa SD negeri mampu bersaing dengan siswa SD swasta khususnya dan pada tahun 2016 mendatang siswa SD negeri bisa menyeimbangi siswa SD swasta pada lomba OSN. “Diharapkan memotivasi semua pemangku kepentingan sehingga terdorong meningkatkan mutu pendidikan di negeri. Hal ini tidak terlepas dari komitmen orangtua, guru dan sekolah yang mempersiapkan siswa menghadapi OSN sejak jauh hari,” paparnya. (aji) SUKARTAJI

Setiap Tahun PDAM Tirta Melawi Harus Diaudit Nanga Pinoh-RK. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi terhadap PDAM Tirta Melawi dan Bank Kalbar menjadi sorotan DPRD Kabupaten Melawi. Dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (12/3).

“Seiring dengan penyertaan modal yang diperuntukan untuk PDAM, namun pencapaian target PDAM selalu terlihat belum mampu memberikan kontribusi bagi keuntungan pemerintah daerah.

PDAM harus bekerja secara teliti dan benar dalam menetapkan bussines plan sehingga penyerapan dan investasi dapat dioptimalkan. Kami juga memandang perlu untuk dilakukan audit terhadap keuangan PDAM setiap tahunnya,” ujar juru bicara fraksi Persatuan Restorasi Kebangkitan Nurani, Rusli.

Rusli menilai, DPRD sebagai lembaga pengawas akan mendorong dilaksanakannya audit, baik oleh auditor internal maupun auditor independent.

Kemudian melaporkan hasilnya kepada DPRD. Rusli menambahkan, fraksinya

juga menyarankan agar raperda yang terkait dengan penyertaan modal perlu pengkajian ulang terkait asas manfaat dan nilai keuntungan bagi kepentingan umum.

Sementara itu, dari Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Antonius Clary Hitler mempertanyakan pada pemerintah apakah seluruh rancangan perda sudah melalui partisipasi masyarakat.

Termasuk soal adanya pasal tentang ancaman pidana bila melanggar perda.

“Untuk raperda penyertaan modal juga harus dilihat apakah sudah sesuai dengan urgensinya,” katanya.

Sedangkan dari fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicaranya, Mulyadi menegaskan, dukungannya terhadap raperda penyertaan modal bila memang penggunaan dananya diarahkan pada kepentingan masyarakat. Sementara terkait dengan Raperda Pendirian Perusahaan Daerah, Mulyadi mengharapkan, supaya pemerintah bisa menentukan usaha yang relevan dan lebih strategis untuk dibangun.

Dari fraksi PDI Perjuangan melalui

juru bicaranya, Edysun juga menyoroti mengapa Raperda Penyertaan Modal PDAM termasuk juga Bank Kalbar baru diusulkan pada akhir 2014. Padahal, sebenarnya penyertaan modal tersebut sudah dilakukan sejak awal 2014.

“Persoalan payung hukum ini juga jadi permasalahan. Mengapa pada tahun depan penyertaan modal dilakukan tanpa adanya perda,” paparnya.

PDI Perjuangan juga mempertanyakan soal perbedaan pencatatan nilai kas pada PDAM dan Pemerintah Kabupaten Melawi soal besaran angka penyertaan modal yang dilakukan sejak 2007 silam.

“PDI Perjuangan minta agar PDAM dilakukan audit keuangan oleh auditor independen,” lugasnya.

Sementara itu, terkait soal penyertaan modal PDAM, Sekda Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono yang juga ketua Dewan pengawas PDAM Melawi ditemui usai paripurna mengatakan, audit terhadap keuangan PDAM sudah dilaksanakan setiap tahun oleh BPK. Kemudian hasilnya disampaikan kepada

Bupati Melawi.

“Sedangkan tahun lalu yang melakukan audit adalah akuntan publik, memang seharusnya BPK. Namun BPK terbatas personel, jadi akuntan yang melakukan audit,” ucapnya.

Menurutnya, pada prinsipnya PDAM sudah mempunyai perencanaan sebelum mendapat penyertaan modal dari pemerintah. Akan dikemanakan nantinya dana yang diberikan tersebut, sedangkan terkait dengan selisih, Ivo menjelaskan hal itu hanya salah pada pembukuan semata.

“Sedangkan terkait dengan keuntungan, itu karena PDAM belum bisa melakukan hal itu. Kalau pelayanan kepada masyarakat belum sampai 80 persen, sebenarnya PDAM inikan banyak fungsi sosialnya, termasuk untuk mencapai target MDGs untuk membuat masyarakat sehat. Jadi kita tidak mengejar keuntungan melainkan hanya pelayanan kebutuhan air bersih,” ulasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Pembangunan Bhakti Luhur Peroleh Bantuan Nanga Pinoh-RK. Panti Asuhan Bhakti Luhur (susteran alma) yang sedang melakukan pembangunan pengembangan mendapatkan bantuan. Anggota DPR RI dari dapil Provinsi Kalbar, dr. Karolin Margret Natasa dan sahabat serta Pruvictory Sintang menyumbang semen dan ongkos tukang, Kamis (12/3).

“Kami memberikan bantuan berupa semen, karena saat ini susteran sedang melakukan pembangunan serta biaya untuk tukang. Selain itu kami juga memberikan bantuan lainnya,” ujar Marwandi, koordinator kegiatan.

Dia berharap, bantuan tersebut bisa sedikit meringankan beban yayasan dan memotivasi masyarakat lainnya

supaya bisa menyalurkan bantuan serupa. Karena sampai saat ini panti asuhan itu masih sangat membutuhkan uluran tangan para dermawan.

“Kita juga berharap masyarakat lain dan yang ada di sekitar panti asuhan ini memiliki kepedulian antarsesama.

Kita ketahui bahwasannya biaya untuk mengurus panti asuhan ini sangatlah besar. Jadi masih membutuhkan uluran tangan dari semua pihak,” ulasnya.

Suster Ina, satu diantara pengelola panti asuhan tersebut menyampaikan, terima kasih banyak kepada dr. Karolin dan Pruviktori serta masyarakat yang telah memberikan bantuan. Menurutnya, bantuan itu sangat berarti untuk

kelangsungan panti asuhan.

“Mudah-mudahan dengan bantuan ini kami bisa terus melanjutkan kegiatan sosial di panti asuhan. Mudahmudahan juga banyak pihak lain yang bersedia memberikan bantuan untuk membantu saudara yang membutuhkan,” ucapnya.

Di Panti Asuhan Bhakti Luhur sendiri ada 55 penghuni. Mereka berasal dari berbagai daerah dan latar belakang.

Mulai dari Sintang, Pontianak dan daerah pedalaman di Kabupaten Melawi.

Sebagian penghuni ada yang memiliki keluarga dan sebagian lagi tidak.

Suster Ina menambahkan, sebagian besar penghuni panti asuhan tersebut berkebutuhan khusus. Ada yang secara

fisik normal, namun akal mereka tidak. Sebaliknya ada juga yang kondisi fisiknya tidak normal.

“Ada juga satu penghuni yang mengalami sakit hedrosepalus, bernama Ebet (6). Dia merupakan warga asal Sintang, sudah satu bulan di sini,” ujarnya.

Dia mengatakan, Ebet kondisinya sangat memprihatinkan. Karena tidak dapat melakukan aktfitas apapun.

Karena semuanya harus mendapat bantuan, Ebet hanya bisa merespon saja saat diajak bicara.

“Dia sebenarnya sudah pernah dibawa ke rumah sakit, di Jakarta dan Surabaya. Namun tidak banyak membawa perubahan,” paparnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Razia Gabungan, Tiga Hari Puluhan Roda Empat Ditilang

Ilustrasi.NET

Sintang-RK. Selama tiga hari melaksanakan razia gabungan, Dishubkominfo Kabupaten Sintang bersama Satuan Lalu Lintas Polres Sintang berhasil menilang puluhan kendaraan bermotor roda empat. Dari jumlah kendaraan tersebut terdiri dari angkutan kota (angkot) dan beberapa angkutan barang.

“Dalam razia gabungan ini, kami memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, trayek, surat izin pengusaha angkutan, izin bongkar muat dan KIR kendaraan. Terdapat beberapa kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan sehingga harus kami tilang di tempat. Kemudian berkasnya kami limpahkan ke pengadilan,” ujar Koordinator Lapangan Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo Kabupaten Sintang, Mawardi, Kamis (12/3).

Razia dilakukan di Jalan Lintas Melawi. Mawardi merincikan, dalam waktu tak kurang lebih dari satu jam, sedikitnya ada 10 kendaraan angkutan umum yang terpaksa ditilang.

Tindakkan tegas diambil lantaran buku KIR dan izin trayek sudah kadaluarsa, bahkan ada juga yang tak dibawa.

“Angkutan umum saja ada yang tidak taat berlalu lintas.

Agar dapat menjadi pelajaran bagi pengusaha angkutan, kendaraan tersebut kita tilang,” tegasnya. (din)

Dikira Mercon, Ternyata Rumah Terbakar Sintang-RK. Musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Gang Jambu, Kelurahan Alay, Sintang Kota, Kamis (12/3) sekitar pukul 06.00 pagi. Beruntung api cepat dijinakan sehingga tak membakar seluruh bangunan rumah. Hanya lantai atas yang hanya menyisakan rangka.

Menurut Filemon (33) anggota keluarga pemilik rumah, kepulan asap secara tiba-tiba terlihat di lantai dua di bagian bumbung rumah. Ketika itu ia sedang berada di lantai bawah, di ruang dapur untuk memasak.

“Awalnya saya dengar suara kayak suara letupan-letupan mercon. Saya keluar rumah, lihat di lantai atas asapnya sudah berasap semua. Mungkin korseleting listrik,” ujarnya.

Ia yang tengah berada seorang diri di dalam rumah seketika panik. Dia kemudian mencoba menelpon pemilik rumah, yakni Carmi Yosafat Tefu yang tengah berjualan tahu di daerah Baning. Pemilik dan beberapa anggota keluarga lainya tak lama kemudian datang untuk turut menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan.

Api berhasil dijinakan kurang dari satu jam kemudian.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. (din)

Kekurangan Guru Jadi Masalah Klasik Dunia Pendidikan Sintang-RK. Kekurangan guru memang menjadi masalah klasik yang belum bisa terpecahkan. Bahkan, kekurangan guru di setiap sekolah disinyalir menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sintang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Marcues Afen berharap, ada penambahan alokasi guru dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sintang.

“Masalah kekurangan guru memang menjadi kendala di dalam dunia pendidikan sejak lama, bukan hanya di Sintang saja, melainkan hampir di seluruh Indonesia memang masih kekurangan guru,” ujar Afen.

Kekurangan guru di Kabupaten Sintang, lanjut Afen, menjadi perhatian utama pemerintah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang setiap tahun terus mengajukan adanya penambahan alokasi guru. Hanya saja sampai hari ini usulan Pemerintah Kabupaten Sintang belum keseluruhannya diakomodir oleh pemerintah pusat. “Kebijakan penambahan guru berada di tangan pemerintah pusat.

Kami sifatnya hanya mengusulkan,” timpalnya.

Kekurangan guru terbanyak dialami wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Sintang. Sejumlah sekolah di pedalaman hanya memiliki satu guru PNS. “Dengan adanya guru tidak tetap yang diangkat sekolah dapat membantu,” ujarnya.

Minimnya jumlah guru di wilayah pedalaman juga mempengaruhi IPM Kabupaten Sintang. Sampai tahun ini,

Ilustrasi

IPM Kabupaten Sintang masih rendah.

Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar, Kabupaten Sintang menempati urutan ketujuh.

Menurut Afen, luasnya wilayah yang

berada di Kabupaten Sintang membuat kendala tersendiri bagi pendidikan.

Masih banyak wilayah di Kabupaten Sintang yang belum terjangkau sekolah.

Bahkan, sekolah-sekolah yang ada juga

.

NET

saat ini mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan.

“Tidak hanya bangunan sekolah, rumah dinas guru juga saat ini masih banyak yang rusak,” bebernya. (din)

Targetkan Rp32 Miliar dari Dua Sektor Pajak Sintang-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sintang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 melalui Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Pajak Daerah sebesar Rp32 miliar.

“Untuk BPHTB kami menargetkan sebesar Rp22 miliar, sedangkan untuk pajak daerah kami targetkan Rp10

Miliar,” ujar Kepala Dispenda Kabupaten Melawi, Mas’ud Nawawi, kemarin.

Mas’ud optimis, target tersebut akan tercapai hingga akhir tahun 2015. Bekas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang ini melanjutkan, pada tahun ini, Dispenda Kabupaten Sintang akan melakukan retribusi terhadap

keberadaan menara tower. Saat ini peraturan terhadap retribusi tersebut sudah turun dari Bupati Sintang. “Untuk Perbup sudah ada, kami tinggal melaksanakan saja,” ucapnya.

Untuk pajak atau retribusi menara tower, Mas’ud tidak menargetkan PAD yang muluk-muluk. Pada tahun ini, pihaknya hanya menargetkan sebesar

Rp400 juta.

Di Kabupaten Sintang, kata Mas’ud, terdapat 103 menara tower. Menara tersebut tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. “Potensi pajak dari menara tower kami perkirakan bisa mencapai Rp1 miliar. Namun untuk sementara kami hanya menargetkan Rp400 juta saja,” paparnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Jumat, 13 Maret 2015

251 Guru Ikuti Seminar Pendidikan

Ningkau Nuan Warga Puring Keluhkan Jalan Rusak

Putussibau. Guru TK/PAUD, SMP dan SMA yang jumlahnya mencapai 251 orang mengikuti Seminar Pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kapuas Hulu di Gedung Majelis Adat Budaya Me-

Putussibau. Masyarakat Puring Kencana, kecamatan perbatasan di Kapuas Hulu mengeluhkan banyaknya jalan rusak dan terbatasnya jumlah jembatan. Terutama akses antardesa dan dengan kecamatan Empanang dan Badau.

Selama ini, mobilisasi orang dan barang di Kecamatan Puring Kencana sedikit terbantu dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit. “Saat ini warga Puring dan Empanang kalau mau ke Badau dan Putussibau atau ke Sintang melintasi jalan perusahaan sawit untuk mengangkut CPO,” ungkap Hendrikus Deraman, Patih Desa Bajao Andai, kemarin.

Selama ini warga memilih melintasi perkebunan sawit, lantaran jalan Badau-Nanga Kantuk rusak berat, demikian ruas jalan Empanang-Puring. Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

Akibat jalan rusak kata Deraman, ekonomi masyarakat di Kecamatan Puring Kencana dan Empanang anjlok. Harga kebutuhan pokok masyarakat lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Biaya angkut juga mahal akibat kerusakan jalan.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat setempa sangat bersyukur dengan keberaaan perkebunan sawit, selain bisa turut memanfaatkan jalannya, juga membantu perekonomian, lantaran sekitar 25 tenaga kerja terserap di perusahaan.

“Memang perusahaan sawit hanya menyerap kurang lebih 25 persen tenaga kerja lokal, tetapi itu sangat membantu. Sebelum ada perkebunan sawit, sebagian masyarakat bekerja ke Malaysia,” ungkap Deraman.

Tokoh masyarakat Puring Kencana ini mengatakan, ruas jalan Nanga Kantuk-Badau memang sudah lama tidak di perbaiki. Tidak hanya jalan, jembatan juga sebagian besar mengalami kerusakan. Bahkan ada dua sungai yang tidak ada jembatan. Jika hujan dan air sungai meluap jelas tidak bisa dilewati. Karena pengendara harus terjun ke sungai untuk menyeberang, lantaran jembatan sudah rusak. (aRm)

layu (MABM) Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (12/3) pagi.

“Pemerintah sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan memanfaatkan porseni juga bisa dimanfaatkan kepentingan seminar,” kata AM Nasir SH, Bupati

Kapuas Hulu ketika membuka Seminar Pendidikan tersebut.

Nasir mengatakan, kalau bicara dunia pendidikan, banyak hal yang harus dipenuhi. Olehkarenanya, seminar ini menjadi momen penting, karena banyak

Bupati Nasir membuka Seminar Pendidikan.

ARMAN HAIRIADI

Kerap byarpetnya listrik tentu saja menjadi kendala utama dalam pembuatan paspor.

Sementara Kantor Imigrasi Putussibau tidak memiliki UPS. Sedangkan setiap harinya, masyarakat yang mengurus paspor terbilang ramai. “Maka kita berencana menAde Rahmat SH ketika menjelaskan sistem kerja pembuatan gusulkan anggaran pengadaan UPS paspor. A H ke pusat,” ungkap lampu mati, maka data akan terhapus.

Ade. Petugas pun terpaksa mengulang lagi Kendala lain yang dihadapi Kantor untuk mengisi data pemohon. “Bila Imigrasi Putussibau, hanya memiliki listrik mati maka dampaknya pada tiga aplikasi dengan tiga user untuk perangkat, ujung-ujungnya berdampak login. Akibatnya, satu user dipakai sepada pelayanan kepada masyarakat,” cara beramai-ramai. “Mestinya sepuluh ujarnya. user untuk login atau minimal enam,” RMAN

persoalan yang akan dibicarakan.

Menurut dia, banyak tantangan di dunia pendidikan, sehingga guru tidak boleh menyerah dengan itu. Di antara tantangan tersebut, terkait rangking pendidikan Kalbar di tingkat Nasional kurang bagus.

Akibat rangking tersebut, kata Nasir, banyak yang menyalahkan kepala daerah, tetapi banyak pula yang mengkambinghitamkan guru-guru. “Padahal ini tidak sepenuhnya pemerintah daerah dan guru yang salah.

Tetapi juga semua pihak, oleh karena itu, harus saling mengerti dan sama-sama memperbaiki mutu pendidikan,” katanya.

Semua daerah, tambah Nasir, ingin memajukan dunia pendidikan. Begitu pula Kapuas

Hulu yang berupaya memajukan pendidikan dengan berbagai program yang terus bergulir, yang memerlukan dukungan semua pihak.

Menurut Nasir, agar daerah menjadi maju setidaknya ada tiga modal utama, yang menjadi persyaratan fundamental.

“Yaitu, bangsa kita harus memiliki kemandirian yang semakin tinggi, kita juga harus memiliki daya saing yang semakin tinggi, dan memiliki peradaban bangsa yang terhormat dan mulia,” jelasnya.

Kalau bicara tiga hal itu, tambah dia, semua sepakat bahwa pendidikan amat berperan, pendidikan bisa memberikan kontribusi untuk mencapai atau membangun tiga modal utama tersebut. (aRm)

Pedagang Lelong Tolak Pelarangan Impor Pakaian Bekas

Pembuatan Paspor Terkendala Listrik Putussibau. Pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Putussibau sangat dipengaruhi ketersediaan listrik.

Listrik byarpet saja, sistem server sudah terganggu. Apalagi ketika listrik padam dalam waktu yang lama, otomatis pelayanan terhenti.

Seperti yang terjadi pada Kamis (12/3) pagi kemarin, Kantor Imigrasi terpaksa menghentikan pelayanan pembuatan paspor untuk beberapa saat. Walaupun ketika itu, listrik tidak begitu lama padamnya. Tetapi, untuk loading server setidaknya membutuhkan waktu hampir tiga jam.

“Kuncinya di server, karena langsung terhubung ke pusat, baik untuk foto, pindai mata, sidik jari, dan lain-lain.

Kalu listrik hidup-mati, bukan hanya bisa membuat error data, dampak terburuk server bisa jebol,” kata Ade Rahmat SH, Kepala Kantor Imigrasi Putussibau ditemui di tempat kerjanya.

Kalau sedang mengisi data pemohon

13

AIRIADI

jelas Ade. Kerap byarpetnya listrik PLN ini juga dikeluhkan salah seorang warga yang sedang mengurus pembuatan paspor, Sahadi. Saat warga Kecamatan Pengkadan ini barusan melakukan pemotretan, tiba-tiba listik padam. Akibatnya, prosesnya menjadi lama, karena harus menunggu. “Saya sudah ambil foto, tetapi masih menunggu prosesnya, karena lampu mati,” katanya.

Sekitar pukul 07.00, Sahadi sudah datang ke Kantor Imigrasi Putussibau.

Tetapi, hingga siang hari ia belum juga selesai, akibat terkendala listrik mati.

“Tiga hari lagi paspor baru bisa diambil, setelah ini saya akan balik dulu ke Pengkadan,” ujarnya.

Selaku masyarakat, Sahadi tentu kecewa dengan sering byarpetnya listrik. Sebab, hal tersebut jelas-jelas menyusahkan masyarakat. Bukan hanya mengganggu proses pembuatan paspor. (aRm)

Putussibau. Pedagang pakaian bekas (lelong) di Putussibau menolak penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (UU 7/2014) tentang Perdagangan yang melarang impor dalam kondisi bekas. Pasalnya, dengan tidak dilarang saja, pembeli pakaian bekas sudah sepi.

“Ndak setujulah mas adanya larangan tersebut, namanya juga orang cari makan,” kata Dewi, salah seorang penjual lelong di jalan KS Tubun Putussibau, Kamis (12/3).

Dewi mengaku sudah tujuh tahun membuka lelong dan tidak mengetahui asal barang dagangannya, karena ia hanya mendatangkan dari Kota Pontianak. Ia pun tidak memikirkan dari mana barang yang dijualnya itu, yang penting bisa menyambung hidupnya. “Pandai kami tidak makan jika tidak cari sampingan seperti ini, apalagi hidup di Kapuas Hulu, biaya hidup tinggi,” ujarnya.

Tanpa adanya pelarangan impor pakaian bekas, pendapatan Dewi saja sudah turun. Karena menurutnya, minat masyarakat pun sudah berkurang dengan pakaian bekas. “Makin ada aturan itu, dampaknya pun sangat luas, pembeli tempat kami kian sepi,” keluh Dewi.

Sebelumnya, ketika pakaian bekas luar negeri diminati masyarakat, Dewi mengaku bisa mengantongi Rp5 juta hingga Rp9 juta setiap harinya. Namun saat ini pendapatannya makin hari makin berkurang saja, bahkan pernah tidak ada pembeli sama sekali. “Kemarin saja hanya Rp15 ribu dan kadang-kadang kosong sama sekali,” ungkap Dewi.

Terpisah, pedagang lelong di Jalan Diponegoro Putussibau, Sari juga menolak kebijakan pemerintah pusat tentang pakaian bekas itu. Kebijakan ini hanya makin menyengsarakan masyarakat kecil. “Kayak tak ada kerjaan yang lebih penting saja pemerintah itu, pakaian bekas pun diurusin,” kesalnya.

Perempuan yang sudah menjual lelong sekiitar lima tahunan ini mengungkapkan, sebelum adanya larangan tersebut saja, masyarakat sudah tidak ramai lagi membeli pakaian lelong.

Jangankan untuk lebih makan, barang laku saja sudah syukur. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Yanto. KIRAM AKBAR

PTPN XIII Belum Bayar TBS Petani SANGGAU. Penjual tandan buah segar (TBS) mengeluh, lantaran TBS yang mereka jual ke PTPN XIII di Parindu hingga Kamis (12/3) belum juga dibayar perusahaan.

“Kami ini pihak ketiga. Jadi kami menjual TBS ke perusahaan. Biasanya Kamis di Minggu pertama awal bulan, sudah dibayar. Tapi sampai saat ini, untuk bulan Februari belum juga dibayar,” kata Yanto, 50, petani sawit, Rabu (11/3).

Tak hanya dirinya, ada sektiar 30-an kelompok tani lainya yang menunggu pembayaran. “Saya sendiri yang belum dibayar sekitar Rp50 juta. Kalau totalnya itu mungkin sampai Rp20 milyar lebih,” katanya.

Ia mengaku para petani sudah mempertanyakan hal tersebut ke perusahaan. Namun tak ada jawaban memuaskan dari perusahaan. “Berdasarkan surat dari perusahaan itu, katanya menunggu hasil rapat dewan direksi PTPN,” ungkapnya.

Akibatnya, Yanto yang mengaku telah 10 tahun menjual TBS-nya ke PTPN, juga terkena imbasnya. Ia tak bisa membayar gaji 14 karyawan kebunnya.

“Saya punya kebun sekitar 20 hektar. Otomatis gaji karyawan saya juga tersendat. Yang jadi masalah, bagaiman mereka mau menutupi kebutuhan hidup mereka, untuk menyekolahkan anak, membayar kredit motor, atau kredit CU,” terangnya.

Rencananya, hari ini kata Yanto akan ada keputusan dari pihak perusahaan. “Kalau tidak, mungkin saya akan lapor polisi,” ancamnya. (KiA)

Jalan Negara Tak Dikerjakan, Sekda Kalbar Ancam Demo ke Jakarta SANGGAU. Sekda Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie mengancam, ia dan Pemprov Kalbar bakal memimpin demo ke Jakarta jika hingga pertengahan tahun ini ruas jalan negara Tayan-Sanggau tak juga dikerjakan.

“Kita siap dari Provinsi mimpin demo di Jakarta. Siapa yang mau mengobati jantung kita ini. Obat jantung sekarang berapa?,” katanya.

M. Zeet mengaku, apa yang dirasakan masyarakat Sanggau tak jauh beda dengan yang dirasakan pemerintah provinsi. Ia bisa memahami jika sebagian masyarakat Sanggau skeptis dengan janji-janji perbaikan.

“Itulah kita jadi beban. Kita kan kena umpan alir. Sekarang itu kita juga merasa was-was, tapi dengan penjelasan Kadis PU. Kita juga optimis lah dengan

Sekda Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie memberikan pengarahan pada Musrembang tingkat kabupaten Sanggau di GPU. KIRAM AKBAR

Menteri PU yang sekarang dan Presiden Jokowi punya komitmen,” kata dia.

Sekda pun sempat memanggil

Kadis PU Kalbar, Jakius Sinyor, menanyakan perkembangan perbaikan jalan negara tersebut. Dari penjelasan itu diketahui, proses

tender sudah selesai dan sudah ditetapkan pemenangnya.

“Maka saya harapkan yang menang itu tolonglah lapor gubernur dan lapor bupati untuk segera mulai. Apa yang bisa kita bantu, kalau memang kita bantu sosialisasi, dari mana mulainya, dari utara atau selatan, timur atau barat. Semuanya teknis itu kan ada di mereka. Tapi yang kita bahagia, lelang sudah selesai dan sudah ada pemenang,” terangnya.

Namun hingga saat ini, pihaknya menunggu koordinasi dari pemenang tender itu. Ia juga tak tahu mengapa sampai sekarang belum juga dikerjakan.

Padahal pada 15 Januari 2015, sudah ada teken kontrak.

“Ada kendala apa. Apakah cuaca atau mobilisasi alat. Kami semua menunggu. Saya ingat

dulu, kalau pembangunan jalan sosok, itu kan ngirim alatnya sampai empat bulan, karena tak mau alat lokal, karena ada hitungan ekonomisnya.

Kalau begitu, April seharusnya sudah mulai,” ujarnya.

Sekda mengak salut dengan mental masyarakat Sanggau yang masih bisa tersenyum, meski kondisi jalan yang rusak. Bahkan ia mengaku hal itu sering diungkapkannya pada diskusi-diskusi di jajaran Pemprov.

“Berapa lama jalan negara rusak? Kita yang cuma lewat saja ini rasanya pinggang mau patah, tak mampu. Terus terang saja.

Tapi masyarakat Sanggau masih bisa senyum, masih bisa ngasih secangkir kopi, masih dikasih kue. Tapi janganlah (jalan negara itu) dibiarkan terus,” pungkasnya. (KiA)

SD-SMP Satu Atap Pala Pasang Diresmikan

Medan Menantang, Bupati Gunakan Trail dan Longboat SANGGAU. Meski harus mengendarai trail dan loang boat, Bupati Sanggau, Poulus Hadi, Wakil Bupati, Yohanes Ontot beserta rombongan tetap ‘nekat’ pergi ke desa Pala Pasang guna meresmikan SD-SMP Satu Atap hasil kerjasama pemerintah Indonesia-Australia tahun anggaran 2014, Selasa (10/3).

Medan ke lokasi gendung yang teridir dari lima lokal itu cukup jauh dan menantang, tak menyurutkan niat orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu. Peresmian gedung sekolah yang menelan dana tak kurang dari satu milyar Rupiah itu ditandai pengguntingan pita oleh Bupati Sanggau.

Dalam sambutannya, Poulus Hadi mengatakan berdririnya SMP tersebut merupakan upaya pemerintah daerah yang men-

gusulkan ke pemerintah pusat untuk memperhatikan sarana pendidikan di wilayah perbatasan.

“Saya harapkan kepada orangtua di Pala Pasang menyekolahkan anaknya yang tamat SD di sini. Tidak lagi mengirim anaknya jauh jauh ke Entikong karena memerlukan biaya besar.

Belum lagi jauh dari pengawasan orangtua.

Manfaatkan betul sekolah ini, dan pelihara lingkungan serta bangunannya,” pinta Poulus.

Tak hanya gedung sekolah, ia juga meminta PLTMH yang sudah dibangun, dicek dan didata kendalanya selama ini.

Selama ini PLTMH merupakan sumber listrik satu-satunya di daerah yang belum terjangkau listrik PLN.

Bupati didamping Wakil Bupati ketika menggunting pita tanda peresmian SMA 5 Pala Pasang. HUMAS

“Jangan hidup waktu musim hujan saja pikirkan dan cari cara bagaimana musim kemarau listrik tetap nyala, jika terjadi kerusakan cepat ambil langkah.

Kasihan masyarakat karena mer-

eka telah terbiasa dengan terang benderangnya desa, ini perlu penanganan segera,” tegasnya.

Hal itu diungkapkannya, setelah mengetahui PLTMH Pala Pasang sudah beberapa

hari tidak menyala begitu juga dengan PLTMH lainnya yang ada di dusun dusun wilayah Desa Pala Pasang.

“Soal biaya, sangat tersedia.

Apalagi sekarang Pala Pasang akan memperoleh dana desa sebesar Rp823 juta. Ini demi kepentingan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati, Yohanes Ontot meminta masyarakat desa Pala Pasang yang tinggal di wilayah hutan lindung, senantiasa menjaga kelestariannya. Hutan itu merupakan salah satu hutan yang masih lestari.

“Perlu dijaga, baik kerusakan yang berasal dari masyarakat di sini maupun ada oknum dari luar yang ingin memanfaatkan hasil hutan diwilayah ini,” pintanya. (KiA-humas)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Popda Pelajar Siap Digelar

Jumat, 13 Maret 2015

Jalan Ngabang-Serimbu Belum Tuntas

Nurani Gading. ANTONIUS

Ngabang. Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Landak, akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di Ngabang pada 16-19 Maret 2015.

“Dalam usaha meningkatkan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi haruslah dilakukan sistematis dan komprehensif,” kata Nurani Gading, Kabid Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Landak, Kamis (12/3).

Program pembibitan olahraga pelajar merupakan salah satu mata pencarian terpenting dalam pembinaan olahraga yang diarahkan pada kegiatan penggalian bibit atlet berbakat.

“Generasi muda memiliki kemampuan dasar fisik yang sangat kuat. Apabila kita bina secara optimal dan berkelanjutan, akan menjadi modal dasar bagi kabupaten Landak dalam meningkatkan prestasi olahraga pelajardi tingkat provinsi maupun nasional,” katanya.

Menurutnya, untuk mengevaluasi hasil pembinaan berbagai kompetisi secara berjenjang harus dilaksanakan agar terjaringnya atlit berbakat dan berprestasi.

“Tujuan kegiatan untuk menyeleksi atlet di tingkat kabupaten, motivasi pemunculnya atlet berprestasi tingkat daerah maupun nasional, pembinaan dan evaluasi olehraga pelajar bagi atlet yang sudah terjaring.

Selain itu menambah pengalaman bertanding olahraga pelajar serta memupuk memelihara persatuan dan kesatuan dikalangan pelajar,” tutur Gading.

Pembukaan Popda oleh Bupati Landak pada tanggal 17 Maret 2015, di Stadion Patih Gumantar Ngabang.

“Technical Meeting dilaksanakan pada 16 Maret 2015, pukul 14:00 sampai selesai di hotel Hanura.

Setiap cabang olahraga (cabor) kontingen mengutus dua orang perwakilan yakni pelatih dan official untuk mengikuti Technical meeting,” jelas Gading.(ius)

14

Sebagian ruas jalan Ngabang-Serimbu yang belum teraspal. ANTONIUS

Ngabang. Meski Pemprov Kalbar melalui APBD Tahun Anggaran 2014 kembali menggelontorkan anggaran untuk menuntaskan masalah ruas jalan Ngabang-Serimbu Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak sebesar Rp40 miliar lebih, namun pada kenyataannya belum mampu untuk menuntaskan persoalan jalan sepanjang kurang lebih 53 kilometer itu.

Padahal Gubernur Kalbar, Cornelis melalui Wakil Bupati (Wabup) Landak, Herculanus Heriadi saat membuka kegiatan Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Air Besar beberapa waktu lalu, pernah mengatakan, dengan digelontorkan anggaran sebesar Rp. 40 miliar lebih, ruas jalan NgabangSerimbu ini harus mulus.

“Buktinya, masih ada sejumlah

ruas jalan yang belum diaspal. Bahkan, ada pengerjaan jalan yang tambal sulam, sehingga belum sampai sebulan, jalan tambal sulam itu rusak kembali,” keluh Atip, mantan Kades Engkadu Kecamatan Ngabang.

Atip yang juga desanya berada dilintasi ruas jalan Ngabang-Serimbu mengaku perbaikan jalan tersebut belum memuaskan.

Ia berharap, Pemprov Kalbar dan Pemkab Landak bisa meninjau kembali pengerjaan jalan Ngabang-Serimbu tersebut.

“Kami sendiri sebagai masyarakat tentu melihat langsung pengerjaan jalan itu di lapangan. Tapi pada kenyataannya perngerjaan jalan Ngabang-Serimbu belum memuaskan. Kami akan terus memantau pengerjaan ruas jalan itu,” katanya.

Atip juga meminta pengaspalan jalan itu harus lebih baik. Demikian juga dengan kualitas kerjanya harus baik.

“Pemerintah sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan jalan Ngabang-Serimbu ini. Bayangkan saja, mungkin sudah triliunan anggaran negara yang habis untuk jalan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Landak, Erani mengaku tidak bisa berkomentar banyak

soal keluhan itu. Sebab yang tahu persis secara teknis pengerjaan jalan itu dilapangan, ada di provinsi.

“Namun secara umum kita sangat bersyukur kegiatan pengerjaan jalan Ngabang-Serimbu itu bisa terlaksana pada tahun 2014 lalu,” kata Erani, Rabu (11/3) di kantornya.

Ia memprediksikan, sepertinya pengerjaan jalan Ngabang-Serimbu ini tidak hanya sampai di tahun 2014. Pada 2015 ini ada tambahan anggaran untuk kelanjutan pengerjaan jalan itu.

“Tapi dari dana yang tersedia dan dengan panjang jalan Ngabang-Serimbu, memang anggaran tahun 2014 lalu sebesar Rp 40 miliar, belum memadai. Makanya ke depan akan ada tindaklanjut lagi untuk pengerjaan jalan itu. Tapi yang jelas Pak Gubernur tetap komitmn untuk jalan Ngabang-Serimbu ini,” ungkap Erani.

Ia berharap pengguna jalan NgabangSerimbu bersama-sama menjaga jalan itu. “Sebab, sebaik apapun jalan itu kalau tidak dijaga, tentu jalan itu akan cepat rusak. Apalagi sampai ada kendaraan seperti truk yang angkutan barangnya over kapasitas. Jelas ruas jalan itu akan cepat rusak lagi,” katanya.(ius)

Jabatan 83 Kades Berakhir

BPMPD Kaji Pelaksanaan Pilkades Serentak Ngabang. Sebanyak 83 Kepala Desa (Kades) sekabupaten Landak untuk saat ini sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai kades. Dari 83 kades itu, ada sejumlah kades yang masa jabatannya akan berakhir pada 17 Maret 2015 ini.

Sesuai data yang diterima dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Landak, bagi Kades yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2013 lalu sebanyak 14 orang.

Kemudian, kades yang masa jabatannya berakhir tahun 2014 lalu sebanyak 61

orang dan kades yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 ini sebanyak 8 orang.

Kepala BPMPD Landak, Marsianus, mengatakan untuk saat ini pihaknya sudah melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Landak.

“Dalam amanah UU tentang otomomi desa tahun 2014, pelaksanaan Pilkades akan dilakukan secara serentak pada tahun 2016 mendatang,” ujar Marsianus, Rabu (11/3) di kantornya.

Menurutnya, Pemkab Landak saat ini hendak menyelaraskan dengan UU tersebut terhadap fakta dan tuntutan masyarakat soal pelaksanaan Pilkades ini.

“Kita juga akan menyelaraskan persiapan pendanaan dari pelaksanaan Pilkades tersebut,” katanya.

Selain itu, pihaknya akan membuat telaahan kepada bupati tentang pelaksanaan Pilkades ini. “Nanti bupati akan mengintruksikan yang mana, apakah pelaksanaan Pilkades di Landak serentak atau kades yang saat ini masih menjabat

ditahun 2015, terus melanjutkan jabatannya dan tahun 2016 barulah kita stop,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, bagi desa yang belum memiliki Pj Kades, sepanjang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat sudah mengajukan usulan Pj Kades, tentu BPMPD Landak akan memprosesnya.

“Ada beberapa desa yang jabatan kadesnya sadah berakhir, Pj Kadesnya sudah kita proses. Sekarang tinggal ditandatangani oleh bupati,” kata mantan Camat Ngabang ini.( ius ).

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Pemkab Imlek Bareng Masyarakat Tionghoa

Simon: Kekompakan Harus Terus Dijaga

Foto bersama Forkompinda dan tokoh masyarakat Tionghoa Sekadau. ABDU SYUKRI

Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar perayaan Imlek bersama, Rabu (11/3) malam. Kegiatan yang berlangsung di Restoran Tenda biru itu dihadiri lebih dari 100 orang.

Bupati Sekadau, Simon Petrus, bersama Wakilnya Rupinus dan Sekda Yohanes Jhon ikut hadir. Terlihat pula Ketua DPRD Albertus Pinus, Ketua MABT Aphin, Kajari Sekadau Sukardi, serta sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa.

Dalam sambutannya, Aphin mengatakan perayaan Imlek merupakan momen untuk saling bermaaf-maafan sesama warga Tionghoa dan warga lainnya. “Perayaan Imlek kaya akan tradisi yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat,” ucapnya.

Sementara, bupati mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau menyampaikan ucapan selamat kepada warga Tionghoa di Sekadau atas perayaan Imlek 2256 Tahun 2015. “Perayaan imlek bersama ini merupakan ajang untuk bersilaturahmi antar pemerintah daerah dengan warga Tionghoa di Kabupaten Sekadau,” ujar Simon.

Dikatakannya, perayaan Imlek di Kalimantan Barat sudah dilakukan secara besar-besaran dan menjadi agenda tahunan untuk melestarikan adat budaya Tionghoa. Dengan adanya kegiatan budaya ini, Simon mengharapkan kekompakan di masyarakat dapat meningkat.

“Kebersamaan dan kekompakan harus terus dijaga dan ditumbuhkembangkan sebagai budaya gotong royong, sehingga dalam pembangunan akan lebih mudah,” pesannya.

Dijelaskan dia, keharmonisan sesama etnis dan antar etnis di Kabupaten Sekadau selama ini telah terjaga dengan baik dan keharmonisan antar etnis ini dimintanya tetap terjaga. “Selama 10 tahun ini, sudah banyak pembangunan di Kabupaten Sekadau yang dinikmati bersama. Semua harus saling menjaga dan membantu dalam pembangunan,” demikian Simon Petrus. (bdu)

Soal Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Ketua BNK Sekadau Minta Presiden Tak Ragu Sekadau. Kepastian waktu eksekusi mati tahap II terhadap gembong Narkoba kian tak jelas.

Terlebih, sebagian besar dari terpidana mati itu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas hukum yang menjeratnya.

Tentu saja, ketegasan presiden terhadap eksekusi tersebut menjadi sorotan. Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang juga menjabat Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Rupinus,

meminta agar presiden tak bimbang mengambil keputusan.

“Presiden jangan ragu,” tegas Rupinus, kepada wartawan usai kegiatan imlek bersama Pemkab Sekadau, Rabu (11/3) malam.

Pemerintah, kata Rupinus, tidak boleh lemah dalam pelaksanaan hukuman mati ini. Pemerintah tidak boleh kalah oleh intervensi pihak manapun.

“Lebih baik membunuh satu orang dibanding membunuh

banyak orang,” kata Rupinus berpribahasa.

Maksudnya, membunuh satu orang adalah memberikan vonis hukuman mati kepada pengedar barang haram tesebut. Sedangkan, membunuh banyak orang adalah bahaya Narkotika yang merusak serta mengancam keselamatan warga negara Indonesia.

Dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang menegaskan

hukuman mati ini juga merupakan bentuk ketegasan Rupinus selaku Ketua BNK Kabupaten Sekadau dalam memerangi dan mencegah bahaya Narkotika di wilayahnya. “Jangan gentar dengan kecaman negara-negara luar yang ingin melemahkan hukum Indonesia. Apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi saya rasa didukung seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” serunya. (bdu)

Rupinus. ABDU SYUKRI

Taat Bayar Pajak

Bupati dan Sekda Sendiri Langsung Mencontohkan

Bupati Sekadau, Simon Petrus, didampingi Sekda Sekadau, Yohanes Jhon, memasukkan laporan SPT tahunan PPh miliknya ke dalam drop box pajak. ABDU SYUKRI

Sekadau. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sekadau bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau kembali menggelar sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)

di aula lantai 2 kantor Bupati Sekadau, kemarin.

Menariknya, dalam kegiatan itu, Bupati Simon Petrus dan Sekretaris Daerah Yohanes Jhon langsung melaporkan SPT Tahunan PPh-nya dengan cara memasukkan berkas laporan masing-masing ke dalam drop

box pajak. Mereka terlihat ingin memberikan teladan ketaatan pajak yang harus diikuti semua jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Ya, bupati memang mengharapkan semua masyarakat di Sekadau untuk taat dengan kewajiban pajaknya. “Sebab pajak yang kita bayarkan akan kembali ke kita dalam bentuk pembangunan,” ujar Simon.

Pajak, lanjutnya, merupakan salah satu sumber penerimaan negara. “Melalui pajak itu, negara bisa membiayai pembangunan yang sedang dilakukan,” tambah Simon.

Simon juga mewanti-wanti semua pegawai negeri di lingkungan Pemkab Sekadau untuk taat dan patuh terhadap aturan pajak. Ia juga mengharapkan media massa bisa menjadi pengawas terhadap kepatuhan PNS terhadap kewajiban pajaknya.

“Yang tidak bayar pajak, silakan saja ngomong dengan media massa,” tegasnya.

Selain dihadiri bupati dan Sekda, hadir sejumlah pimpinan dan bendahara SKPD. Sementara, dari kantor pajak hadir Kepala KPP Pratama Sanggau, Nyoto Subekti, dan Kepala KP2KP Sekadau, Akhmad Yusron, serta jajarannya.

Nyoto Subekti mengamini ucapan bupati. Ia menegaskan, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Negara.

“Dalam APBN-P, penerimaan dari pajak ditargetkan sebesar Rp 1.294 trilyun, atau sekitar 70% dari total APBN-P,” rinci Nyoto.

Sedangkan untuk KPP Pratama Sanggau yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, dan Landak, target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp771 milyar. “Kami sadari bahwa target yang be-

gitu besar, dengan pertumbuhan 56% dari realisasi tahun lalu, perlu adanya kerjasama dan dukungan dari Bapak Bupati Sekadau dan jajarannya dalam membantu dan mendukung pencapaian target penerimaan tersebut,” ucapnya.

Terkait sosialisasi yang mereka laksanakan tersebut, menurut Nyoto, merupakan wujud dari pelayanan agar wajib pajak lebih memahami kewajiban pajaknya. Sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunannya dengan benar, jelas, dan lengkap.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Sekadau yang menjadi contoh panutan bagi wajib pajak wilayah Sekadau terutama di jajaran pegawai, Ini merupakan contoh bagi semua wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau,” sebut Nyoto. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas Warung Kopi IPM

DPRD Usulkan Raperda PPKPO

Sambas. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia, Kabupaten Sambas rawan kasus perdagangan orang (trafficking). Makanya, DPRD Sambas mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (PPKPO).

“Kami menganggap persoalan ini mendesak, makanya raperda inisiatif ini perlu ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena Kabupaten Sambas berada di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia,” ujar Anggota DPRD Sambas, Muazah Al Adawiyah kepada wartawan, belum lama ini.

Muazah menegaskan, ada tiga pertimbangan perlunya diusulkan raperda ini. Pertama, Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan antara negara.

Kedua, banyaknya warga Sambas yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maupun Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja ke Malaysia. Ketiga, tidak dipungkiri di Kabupaten Sambas sudah banyak terjadi kasus diskriminasi, kekerasan terhadap TKI dan TKW. “Melihat situasi ini, sangat perlu Kabupaten Sambas memiliki payung hukum berupa Perda untuk mengatisipasi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga perlu diambil langkah pencegahan dengan membuat perda,” tegasnya.

Konsekuensi jika raperda ini diperdakan, ujarnya, maka harus ada shelter penanganan korban trafficking, dan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK). Sebab, penyebab terjadinya TPPO karena faktor kemiskinan, sempitnya lapangan kerja, dan rendahnya pendidikan dan ketidaktegasan aparat terhadap pelaku perdagangan orang, sehingg memicu maraknya trafficking.

“Sambas bisa dikatakan sasaran empuk dan menggiurkan bagi pencarian orang untuk diperdagangkan, sehingga perda ini sangat penting,” pungkasnya. (edo)

Jumat, 13 Maret 2015

15

Kenakalan Remaja Sambas Makin Mengkhawatirkan Sambas. Menyikapi kenakalan remaja yang saat ini semakin mengkhawatirkan, Pemkab Sambas, Rabu (11/3) menggelar pertemuan khusus di Ruang Reformasi Birokrasi Kantor Bupati Sambas. Rapat yang diikuti aparat hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas itu dipimpin Asisten 1 Setda Sambas, Arlizen AB SSos. Arlizen dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, menekan tingginya kenakalan remaja tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Sehingga perilaku anak dan remaja saat ini bisa lebih baik. “Anak-anak merupakan aset kita yang paling berharga.

Perlu perhatian khusus terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak, sehingga kita mudah mendeteksi perilaku anak,” katanya.

Karenanya sebut mantan Kepala BPMPD Kabupaten Sambas ini, perlu pemantapan upaya yang sebelumnya pernah dilakukan, direncanakan dan yang telah dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja. Untuk itu, harus ada evaluasi agar program kerja memberikan dampak yang

Muazah Al Adawiyah. M Ridho

Rakyat Kalbar

Menyikapi kenakalan remaja yang terjadi, Pemkab Sambas menggelar pertemuan dengan aparat hukum, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Ruang Reformasi Birokrasi Kantor Bupati Sambas. M RIDHO

berhasil guna, dan tepat dalam mengatasi kenakalan remaja. “Pemerintah daerah melalui unit kerja terkait langsung harus memetakan kembali lokasi rawan terjadinya kenakalan remaja maupun asusila. Tempat mana yang sering terjadi kasus harus disikapi,” pesannya.

Menurut Arlizen, telah banyak laporan dan keluhan masyarakat dimana titik-titik lokasi yang sering dijadikan tempat para remaja kumpul tanpa tujuan positif. Bahkan cenderung mengarah pada penyalahgunaan narkoba, termasuk aktivitas ngelem yang saat ini marak dilakukan anak-anak. “Terkait upa-

ya, meski razia sudah rutin dilaksanakan, baik oleh kepolisian maupun Pol PP, namun masih saja terjadi. Artinya perlu evaluasi kembali mengatasi permadalahan ini,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kasat Sabhara Polres Sambas, AKP Agus Riyanto membeberkan, dari data yang ada, hingga Februari 2015 telah terjadi 6 kasus asusila. Sementara tahun 2014 juga diwarnai banyak kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Mirisnya, kebanyakan pelakunya anak dibawah umur. ”Ini memang wajib menjadi perhatian bersama, dan harus ada solusi dalam mengatasinya,” ujar Agus.

Sementara Kasat Narkoba Polres Sambas,

AKP Ratono mengungkapkan, banyak upaya yang telah dilakukan Pemkab dan aparat hukum dalam mengantisipasi kenakalan remaja, bahkan hingga membentuk tim secara lintas sektoral. “Kami menyarankan ini harus lebih multi tim lagi, karena permasalahan ini sudah sangat kompleks,” ujarnya.

Ratono mengaku prihatin dengan kondisi kenakalan remaja saat ini. Meski di unit kerja yang dipimpin pendanaan hanya terbatas pada operasional lidik sidik, sebagai bentuk rasa pedulinya, dia dan satuannya terkadang berinisiatif memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Namaun, angka kenakalan remaja cenderung meningkat. Makanya, aspek agama jangan dilupakan dalam mengatasi kenakalan remaja. “Ini sangat penting, tim dan program kerja sudah dari dulu kita buat dan aksi nyata pun sudah banyak kita lakukan, baik Pemkab maupun aparat hukum, tetapi kenyataannya, angkanya dari tahun ke tahun semakin meningkat bukan semakin menurun. Sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama,” saran Ratono seraya mengatakan agar BNK dan instansi lain di Kabupaten Sambas dibentuk dan diintensifkan lagi. (edo)

Bina Akhlak Pemuda Sejak Dini

Kegiatan keagamaan IPM di Desa Penakalan, dan kegiatan bakti sosial IPM di SMA Muhammadiyah Sambas. M Ridho Sambas. Upaya memberdayakan adalah warga. “Dalam kegiatan yang pembinaan akhlak, seni, olahraga, dan pemuda agar peka terhadap kehidupan dipusatkan di Masjid Al Atqho ini juga berbagai kegiatan keagamaan lain.

Untuk kegiatan bakti sosial, tamsosial di sekitarnya perlu dilakukan se- disampaikan tausiyah keagamaan,” jak dini. Langkah ini kata Pembina IPM ungkapnya kepada wartawan, Selasa bahnya, pusat kegiatan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Sambas, seperti Kabupaten Sambas, Suadeoni SPdI, (9/3).

Doni menjelaskan, usai beribadah, membersihkan lingkungan sekolah, sebagai upaya mengantisipasi dampak Tim IPM Sambas juga menyampai- ruangan belajar, ruang kerja pegawai, negatif era globalisas.

Pria yang akrab disapa Doni ini kan informasi mengenai pendidikan selasar dan selokan di sekitar sekolah, mengungkapkan, kegiatan mengu- yang disampaikan Nazuarisman SPd. serta kegiatan pelatihan fasilitator yang sung tema ‘Dengan Rihlah Dakwah, Materi yang disampaikan berisikan diadakan oleh IPM. “Tujuan kegiatan Bakti Sosial, Kita Tingkatkan Tali Sila- kegiatan IPM dalam rangka pembinaan ini agar dapat membantu anak-anak di turahmi, Budaya Bermasyarakat dan akhlak di desa-desa, penyampaian ke- Desa Penakalan tentang agama Islam, Menanamkan Ilmu Agama Sejak Dini’ giatan ekstrakulikuler sekolah seperti dalam upaya pembinaan keagamaan dengan sasaran utama kegiatan ini pemberantasan buta huruf Alquran, dan akhlak sejak dini,” jelasnya.

Selain itu, kata Doni, kegiatan ini sebagai ajang meningkatkan jalinan silaturahmi dan nuansa keagamaan di Desa Penakalan, serta memberikan pembelajaran cara bermasyarakat.

“Kegiatan yang dilakukan IPM sebagai wujud nyata menjalankan sekaligus mengamalkan amal usaha Muhammadiyah. Kita berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas keagamaan dan akhlak pemuda pemudi Kabupaten Sambas, khususnya siswa dan siswi SMA Muhammadiyah Sambas,” pungkasnya. (edo)

Sambungan Mayat Bugil ...............................................................................................................dari halaman 9 Jangan Bebaskan ......................................................dari halaman 9 memang sudah sejak lama menderita penyakit paru-paru dan ginjal, kemudian hanya tinggal sendiri di Vihara sebagai penjaga,” kata Arrie.

Kendati diduga korban meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya, kata Arrie, korban tetap divisum, untuk memastikan penyebabnya. “Korban dibawa ke RSUD Abdul Aziz untuk divisum, hasil visumnya belum keluar,” ujarnya.

Arrie mengungkapkan, warga yang kali pertama menemukan mayat Mu Cin Fui tersebut, yakni Djie Djun Tjian, 53, warga KS Tubun. Sekitar pukul 06.00 Wib yang bersangkutan datang ke Vihara.

Setibanya di Vihara, Djie Djun Tjian memanggil Mu Cin Fui untuk meminta kunci Vihara. Tetapi panggilan demi panggilan tidak juga didengar penjaga Vihara tersebut.

Akhirnya, Djie Djun Tjian bermaksud

menemui Mu Cin Fui di kamarnya. Tetapi dia melihat penjaga Vihara itu sudah tergeletak tidak jauh dari kamarnya, tanpa busana.

Mengetahui hal tersebut, Djie Djun Tjian pun menghubungi warga sekitar dan pengurus Vihara. Kemudian diteruskan ke kepolisian. Selanjutnya beberapa polisi datang melakukan olah TKP dan mengevakuasi mayat Mu Cin Fui. (dik)

kan pencegahan terhadap 15 kontainer barang selundupan yang akan diekspor ke negara tujuan. Modusnya, dengan menulis jenis barang tersebut dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berbeda dengan barangnya. “Dalam PEB tertulis genset atau kabel dan kopling, ternyata setelah diperiksa isinya rotan,” ceritanya.

Dalam pengungkapan ini, kata Arief, setidaknya Ditjen Bea Cukai berhasil mencegah 15 kontainer yang akan dikirim oleh beberapa perusahaan. Diduga praktik ini telah lama dilakukan sebelumnya dan

diketahui rotan tersebut, diantaranya dikirim dengan kontainer secara intersuler melalui pelabuhan Dwikora Pontianak.

“Ditengarai rotan tersebut berasal dari Kalteng, karena di Kalbar tidak memiliki hasil hutan rotan,” ungkap Kapolda Arief.

Polda Kalbar sendiri, dipaparkan Arief, terakhir telah menangkap 15 truck rotan yang akan diselundupkan melalui Entikong. “Tapi dengan ketatnya pengawasan di perbatasan, maka pelaku mengalihkan modusnya dengan mengirim ke Jakarta,” katanya. (oxa)

Todong Pakai ..........................................................................................................dari halaman 9 Karena itu, korban kemudian kembali ke ruang tengah. Tidak berselang lama, monyet tersebut kembali bersuara. Mendengar itu, korban bermaksud memeriksa lagi. Tetapi, niat tersebut urung dilakukan. Sebab, saat korban membuka pintu rumah, tiga orang dengan senjata samurai dalam kondisi terhunus sudah berdiri tepat di depannya.

Korban yang merasa terkejut lantas tidak bisa berkutik. Apalagi, seorang di antara tiga pelaku yang tidak memakai penutup wajah itu sudah menghunus pedang sambil menodongkan ke leher korban. Korban pun tidak mampu berbuat apa pun.

Pelaku meminta korban menunjukkan tempat penyimpanan uangnya.

“Saya bilang tidak punya. Sebab, saya memang tidak punya uang,” ujar korban. Namun, pelaku tidak percaya begitu saja. Oleh pelaku, korban dibekap dan digiring ke ruang tengah.

Di ruang tersebut, korban diminta telentang. Selanjutnya, pelaku mengikat dua tangan korban dan menutup wajahnya dengan kain. Lantas, pelaku menyisir rumah korban untuk mencari barang-barang berharga.

Setelah mengacak-acak seisi rumah korban, mereka menemukan uang tunai Rp6 juta di laci lemari. Pelaku juga mengambil perhiasan emas milik korban.

Sebuah motor Yamaha Xeon nopol N 4687 QY ikut digasak.

Setelah berhasil mendapatkan sejumlah harta korban, para pelaku tidak lang-

langkah Kapolda dalam penegak hukum di Kalbar ini.

“Kami mengajak masyarakat di Kalbar ini untuk mendukung Kapolda Kalbar dalam melakukan penegakan hukum. Terutama dalam kasus PETI. Mengingatkan PETI yang ada di Kalbar ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi masyarakat Kalbar secara umum juga dirugikan,” papar Bambang. (zrn)

Sebelas Warga ..............................................................dari halaman 9

Penegak Hukum .................................................................................................dari halaman 9 membangun sinergitas penegak hukum.

Apalagi ini dengan Bea Cukai sebagai salah satu sumber pemasukan negara,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi ini harus terus dibangun dan diperkuat demi memberantas praktik kejahatan penyelundupan.

“Kalau penjahat saja bisa berkolaborasi, maka penegak hukum harus lebih bisa kolaborasi dan bersinergi untuk memberantas kejahatan dan para penjahat,” tegasnya.

Berdasarkan data, di akhir bulan Desember 2014 lalu, DJBC berhasil melaku-

unjuk rasa tersebut, akan terus melakukan unjuk rasa sampai agenda putusan praperadilan yang dilakukan Djudju. “Ini akan terus berkelanjutan (unjuk rasa). Jika hari ini kita hanya 50 orang, kita akan lebih banyak lagi (massa). Karena kami selaku masyarakat menolak praperadilan yang diajukan Djudju itu,” ujarnya.

Bahkan, AMA PETI juga meminta kepada masyarakat Kalbar untuk mendukung langkah-

sung kabur. Mereka sempat bertahan di dalam rumah korban selama sekitar sejam. Sebab, saat itu anggota Polsek Lumbang mengadakan operasi di jalan yang tidak jauh dari rumah korban.

Baru setelah situasi akhirnya dirasa aman, pelaku kabur melalui pintu depan dan pintu belakang. Dua pelaku yang mengendarai motor curian pergi lewat pintu depan. Seorang pelaku lainnya menggunakan pintu belakang.

Begitu para pelaku kabur, korban bergegas berteriak meminta tolong.

Kapolsek Lumbang Iptu Mustadji memastikan bahwa pihaknya terus menyelidiki kasus tersebut. “Kami masih dalami. Mudah-mudahan segera ketemu pelakunya,” katanya. (jpnn)

Ding Chang Gui (39) mengaku tiba di Jakarta pada tahun lalu. “Hanya satu hari di Jakarta, keesokan harinya langsung berangkat ke Kalbar, ke lokasi pertambangan,” katanya melalui penerjemah.

Ding Chang Gui berikut ke sepuluh rekannya mengaku tidak mengetahui kesalahan yang mereka perbuat, sehingga ditahan pihak imigrasi. “Kami tidak mengetahui salah kami apa, kami juga tidak tahu kami bekerja di perusahaan mana. Kami hanya disuruh datang, sampailah kami ke sini (Kalbar),” ujarnya.

Ding Chang Gui juga tidak mengetahui kalau

visa yang digunakannya keliru. Dia hanya mengetahui kalau surat-suratnya lengkap, seperti mempunyai paspor dan lainnya. “Izin-izinnya ada, apakah kami melakukan kesalahan,” ujar pria yang bekerja sebagai mekanik di Tiongkok ini.

Kendati di Tiongkok Ding Chang Gui bekerja sebagai mekanik, di perusahaan pertambahan zircon di Capkala, ayah satu anak ini bekerja di bagian logistik. Sementara rekan-rekannya memiliki masing-masing tugas di lokasi pertambangan zircon. (dik)

Jangan Tebang Pilih .............................................dari halaman 9 atau dugaan adanya Narkoba atau pengunjung yang menggunakan Narkoba, tidak menutup kemungkinan juga berada di karaoke-karaoke lainnya.

“Tidak hanya berpatokan pada tiga karaoke (Rain Luxury Club, River X dan Kaisar) saja. Di karaoke lainnya juga terindikasi melakukan pelanggaran yang sama. Maka itu kita minta BNNP Kalbar melakukan pengecekan di karaoke lainnya di Kota Pontianak secara keseluruhan,” katanya.

Apa yang dikatakan Ardiansyah ini tidak menutup kemungkinan terjadi. Pasalnya beberapa bulan lalu di Ibizza Karaoke, Jalan Budi Karya juga ditemukan Narkoba. Saat itu dilakukan razia di karaoke tersebut yang dipimpin langsung Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso. Saat itu Narkoba jenis pil ekstasi dibawa oleh pengunjung Ibizza sendiri ke dalam room karaoke.

“Mengenai penindakan, jika pengunjung yang membawa Narkoba atau menggunakan Narkoba, BNNP Kalbar harus menindak pengunjung tersebut. Begitu juga dengan ditemukan karyawan

karaoke yang membawa Narkoba atau terindikasi mengonsumsi Narkoba, tindak karyawan tersebut,” tegas Ardiansyah.

Ardiansyah mengimbau kepada seluruh pengelola karaoke di Kota Pontianak untuk tidak ada aktivitas house musik. Kemudian tidak ada peredaran Narkoba, tidak ada pengunjung yang membawa Narkoba. Kemudian tidak ada yang melakukan pelanggaran peraturan daerah (Perda) maupun SK Walikota tentang minuman beralkohol (Minol) serta tidak melanggar jam operasional. Artinya beraktivitas tidak melebihi pukul 00.00 Wib. “Karena jika dilihat dari sisi pelanggaran, semua karaoke ini melanggar. Sepanjang masih menjual Minol dan beroperasional di atas pukul 00.00 Wib. Jadi kita harap jangan ada karaoke yang melanggar aturan. Jika ada, harus diberikan sanksi tegas, bekukan izin keramaiannya dan operasionalnya,” tegas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (zrn)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

N O D E H A Y A G

menghidupi artis ‘kemarin sore’ ini? “Aku udah sering bilang, terserah orang mau bilang apa,” jawab Bella.

Mantan pacar settingan-nya Adjie Pangestu ini mengisyaratkan kekayaannya buah hasil berbisnis. Bukan hanya dari duit ngartis. “Aku punya pacar yang ajari aku soal bisnis. Yang sering tampil di televisi juga belum tentu banyak duit kan.

Yang jarang tampil di televisi mungkin punya usaha kan,” jelas Bella yang pembawaannya seperti ABG centil ini.

Bicara gaya hedon Bella yang dipertunjukkan via social media, publik terus mengaitkannya dengan Syahrini.

Rupanya Bella tak mau disamakan atau

BELLA SHOFIE

Gaya hedon kembali ditunjukkan Bella Shofie. Artis berusia 23 tahun ini baru saja kembali dari Eropa. Selain syuting video klip lagu terbaru, Rezeki Anak Soleh, Bella juga memanfaatkan waktu belanja barang-barang mewah hingga Rp

2 miliar lebih.

Banyak barang yang diborong Bella di Eropa sebut saja tas, sepatu dan jam. Semuanya dijamin bermerek dan mahal. Bagaimana bisa Bella sekaya ini? Siapa sih pejabat yang

Rakyat Kalbar Jumat, 13 Maret 2015

dibilang meniru si Princess itu. “Banyak yang bilang gitu (niru Syahrini) tapi aku nggak masalah. Menurutku, aku adalah Bella Shofie bukan Syahrini. Kalau orang mau samain ya bebas. Dia sama aku lebih senior dia. Hak orang kalau mau samain aku sama dia,” beber dara yang mengawali karier sebagai model majalah pria dewasa.

Bella menegaskan gayanya beda jauh sama Syahrini. Dia mengklaim lebih fleksibel. “Kalau aku kan masih muda, pakai rok kembang, full colour, glamour bisa, anak-anak bisa, aku kan remaja banget. Kalau soal barang branded hak orang, semua orang bebas membeli,” lanjutnya.

(RM)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Jumat, 13 Maret 2015

PEMKAB SEKADAU TELADAN DALAM PENYAMPAIAN SPT

Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Setidaknya, kesan ini yang terlihat saat pelaksanaan sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Sekadau, Kamis (12/3).

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos M Si dan Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM yang menghadiri acara langsung menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh-nya.

Laporan SPT Tahunan PPh kedua pejabat utama Pemkab Sekadau tersebut langsung diserahkan ke Kantor Pajak dengan memasukkan berkas laporannya ke drop box pajak, yang disediakan di lokasi sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan inisiatif Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Sekadau bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sanggau. Kepala KPP Pratama Sanggau, Nyoto Subekti dan Kepala KP2KP Sekadau, Akhmad Yusron hadir langsung dalam kegiatan itu. Selain mereka, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah asisten, kepala dinas, dan bendahara di lingkungan Pemkab Sekadau.

Ketaatan pejabat Pemkab Sekadau dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh itu merupakan sebuah teladan yang pantas diacungi jempol. Pihak Kantor Pajak bahkan memberikan apresiasi langsung terhadap keteladanan itu.

Pajak tentu memiliki makna penting dalam pembangunan bangsa. Sekitar 70 persen penerimaan negara dalam APBN bersumber dari pajak. Atas dasar itu, sudah sepantasnya semua wajib pajak menjalankan kewajiban pajaknya. Terlebih pajak yang dibayarkan kepada negara akan kembali dinikmati hasilnya oleh masyarakat, berupa manfaat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah dan banyak lagi pembangunan lain. (*)

Narasi : Abdu Syukri ST Foto : Abdu Syukri ST/Humas Pemkab Sekadau

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi saat menerima berkas laporan SPT Tahunan PPh.

Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM menerima berkas laporan SPT Tahunan PPh dari Kepala KP2KP Sekadau, Akhmad Yusron.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi saat menyampaikan arahan.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi didampingi Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM saat memasukkan laporan SPT Tahunan PPh ke dalam drop box

Kepala KPP Pratama Sanggau, Nyoto Subekti saat menyampaikan sambutan.

Entertainment

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi dan Sekda Drs Yohanes Jhon MM menghadiri acara Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi didampingi Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM foto bersama jajaran KKP Pratama Sanggau dan KP2KP Sekadau.

Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM memasukkan laporan SPT Tahunan PPh-nya ke dalam drop box disaksikan Bupati dan pegawai KP2KP Sekadau.

Suasana Sosialisasi SPT Tahunan PPh.

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat