14 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Sabtu, 14 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kapolri Jadi Bursa Judi Sinji-nya Mimik Jokowi Stop Kriminalisasi dan Pelemahan KPK Jakarta-RK. Tak perlu jauh-jauh ke kasino Sand di Sinngapore Resort atau Macao, polemik jadi tidaknya Komjen Budi Gunawan (BG) dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, jadi taruhan para pejudi. ”Calon Kapolri sudah jadi pasar taruhan di Mangga Besar, apakah jadi dilantik atau tidak jadi dilantik. Dan kemudian berkembang kalau tidak jadi dilantik siapa yang jadi calonnya,” ujar Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2).

Halaman 7 Presiden Joko Widodo saat mengumumkan akan secepatnya mengambil keputusan soal pelantikan Kapolri. JPNN

Komjen BG Itu Bargaining Politik

Jakarta-RK. Kelompok pro Komjen Budi Gunawan (BG) di DPR bikin ancang-ancang.

Revisi APBN 2015 yang belum tuntas disinyalir berkaitan dengan polemik Komjen BG yang tak kunjung dilantik sebagai Kapolri. Pro BG kabarnya menjadikan pelantikan BG sebagai bagian dari bargaining politik.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun tak menampik kemungkinan itu. Berselancar di atas gelombang, politisi PKS ini mengingatkan agar Jokowi tidak mempermalukan DPR. “Kita ini terlalu banyak memberi kemudahan ke Presiden. Jangan Presiden bikin malu DPR (dengan tidak melantik BG). Kira-kira seperti itu, ada pandangan seperti itu ,bukan pandangan pribadi saya,” dalih Fahri di DPR, Jumat (13/2) tadi malam.

Fahri mengatasnamakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang di Pilpres lalu mendukung Prabowo Subianto justru kini sepakat dengan RAPBN Perubahan 2015 yang diusulkan pemerintah.

Menurut dia, justru pemerintahan Jokowi-JK yang baru berjalan beberapa bulan ini jangan sampai dipersulit. ”Kita mendukung, mempermudah pemerintah saat ini. Kita tahu ini pemerintahan baru, kita permudahlah jangan dipersulit. Karena itulah proposal pemerintah hampir semuanya diterima, Halaman 7

Kejari Putussibau Tahan Kasi BPN Kapuas Hulu

Banyak yang Bilang Silakan,

Dan Bambang pun Tak Jadi Pamitan

Putussibau-RK. Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau akhirnya menjebloskan FE, 37, Kepala Seksi (Kasi) Survey, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Luthfi A. Hadi: Yang Marahkan Sekwan Itu Dewan yang Lama

Pontianak-RK. Sekretaris DPRD Kalimantan Barat, Bambang Soerachmat, tak jadi mundur alias pamitan dari jabatan sentral yang jamak disingkat Sekwan itu. Namun, apa yang jadi latar belakang mencuatnya isu pengunduran Bambang Soerachmat

FE (berbatik coklat) saat digiring ke Rutan Kelas II B Putussibau, Kapuas Hulu, Jumat (13/2). ARMAN HAIRIADI-RK

Halaman 7

Kapuas Hulu ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Putussibau, Jumat (13/2) siang.

FE ditahan dalam kasus korupsi melakukan pungutan secara tidak sah dalam pembuatan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) pada tahun 2011.

Kasus FE berawal dari adanya

Bijak Samuel S @Forsa_Italia BG mau tuntut Jokowi kalo tidak jadi dilantik?

Pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan?

akhmad sahal @sahaL_AS (22) Valentine bisa dipake untuk tujuan maksiat, dan itu haram, tapi bisa juga dipake sebagai momen untuk ekspresikan cinta secara halal.

klik! www.rkonline.id

Mpu Jaya Prema @mpujayaprema Yang lebih utama, kasih sayang itu sepanjang masa, sepanjang kehidupan di dunia ini.

Bukan hanya pada hari tertentu.

Perseteruan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berakar pada pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, nampaknya menjadi barometer, apakah Presiden Jokowi seorang bijak atau bukan.

Sikap bijak Jokowi memang begitu dinanti-nantikan seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Halaman 7

program Prona dari BPN. Sejatinya program Prona diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dan dibiayai oleh negara melalui Diva Provinsi Kalbar yang diserahkan ke masingmasing kabupaten. Begitu pula dengan Kapuas Hulu mendapat jatah Prona sebanyak 1.075 Halaman 7

Hukum Baik Baik Politiknya Opini pun Baik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah kabar, dirinya tidak mempunyai jalan keluar dari polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Halaman 6

Jusuf Kalla

Satu-satunya Tempat Ibadah Konghucu di Uncak Kapuas

Kelenteng itu Lebih Tua Dari Kota Putussibau Arman Hairiadi, Biro Kapuas Hulu klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Kapolri jadi bursa judi sinji-nya mimik Jokowi -- Kalok Polisi bise nangkap judi tuh, tangkaplah.

BG pon bise menang, kalilaaaaahh........

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Ketika umat Konghucu dan warga Tionghoa umumnya lagi bersiap-siap menyambut hari bahagia Tahun Baru Imlek 2566, di Putussibau tak begitu terasa meriahnya. Lihatlah Kelenteng Darma Suci di sudut komplek Pasar Merdeka, Kecamatan Putussibau Utara, itu tampak sederhana. Bangunan seluas 36 meter persegi, itulah satu-satunya rumah ibadah warga Konghucu di Putussibau. Posisinya pun sebagai bangunan 6 x 6 meter berada di deretan atau diapit ruko dan rumah warga.

Tapi jangan heran kalau Kelenteng Darma Suci di Uncak Kapuas itu usianya lebih tua dari Kota Putussibau. Kelenteng itupun berdandan seadanya jelang Imlek dan Cap-

Kelenteng Darma Suci.

ARMAN HAIRIADI-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

gome 2015. Tidak seperti di Kota Pontianak yang bersolek rapi dan indah, apalagi Kota Singkawang yang berjuluk seribu kelenteng, di Kapuas Hulu tidak gampang mencari rumah ibadah umat Konghucu.

Karena satu-satunya, tidak sulit menemukan kelenteng yang berada di pusat kota, sekitar 500 meter dari jalan raya dan Jembatan Kapuas. Seperti kelenteng pada umumnya, Kelenteng Darma Suci juga bercat merah dan memiliki altar persembahyangan. Terlihat tempat hio yang selalu penuh bekas dibakar abunya berserakan ditungku. Begitu juga warga Tionghoa setempat sembahyang dengan meletakkan buah jeruk yang tersusun rapi di piring.

Ternyata, dari penelusuran wartawan Rakyat Kalbar dari para tetua Tionghoa di Putussibau, Kelenteng Dharma Suci Halaman 7

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Sabtu, 14 Februari 2015

2

Andi Eka Sakya/Kepala BMKG

Hujan Lebat di Wilayah Bogor, Jakarta Kena Banjir Besar Hujan mengguyur ibukota Jakarta belum akan reda dalam tiga hari ke depan. Untuk itu, masyarakat mempersiapkan diri pada musim penghujan ini.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya memprediksi, curah hujan masih akan besar dalam dua atau tiga hari ke depan. Tentu ini akan menyebabkan banjir di sejumlah titik di ibukota.

Berikut wawancara selengkapnya; +Apa hujan dua atau tiga hari ke depan masih deras?

-Dalam dua tiga hari ke depan polanya masih sama. Hujan deras masih melanda Pulau Jawa dan Jakarta tentunya. Pada sore hari tampak berhenti hujannya, namun pada malam hari menjelang subuh, curah hujan akan kembali besar. +Apa penyebabnya?

-Selain sekarang ini musim hujan, ada juga kondisi di bagian Utara Australia yang berpengaruh pada

Pemprov Kalbar

+Seberapa deras hujannya selama beberapa hari ke depan?

-Kami terus melakukan pemantauan. Ini semua tergantung kondisi tekanan di Utara Australia itu. Jika dalam satu dua hari ini berkurang tekanannya, tentu diprediksi berkurang pula curah hujan di Indonesia. Namun, jika tetap tekanannya masih seperti sekarang, maka hujan deras masih akan berlangsung dalam dua atau tiga hari ke depan. Prediksi BMKG, masih belum ada perubahan di sana. Semoga dalam satu atau dua hari ini ada perubahan. +Bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi terkait curah hujan di wilayah masing-masing?

-Kami selama 24 jam bekerja tiap hari. Masyarakat bisa mengakses informasi lewat website resmi BMKG, juga lewat twitter, gadget dan down load android. Bisa juga mengirimkan SMS (pesan singkat) oleh masyarakat untuk mengetahui informasi dengan cara ketik: C0 (spasi) Nama Kota dan kirim ke nomor 2303.

Itu untuk hari ini, untuk besok ketikkan C1 (spasi) Nama Kota kirim ke 2303. Itu langsung akan dijawab dan diinformasikan kondisi hujan di masing-masing kota

yang diminta. +Apa yang dilakukan BMKG dalam musim hujan begini?

-Selain menyebarkan informasi seluas-luasnya, kami melakukan pemantauan selama 24 jam. Setiap tiga jam ada update kondisi cuaca dan hujan. +Bagaimana kondisi daerah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Bekasi dan sekitarnya?

-Pantauan kami, jika hujan tak turun lebat di wilayah penyangga seperti Bogor, maka Jakarta tidak akan terus kena banjir yang besar. Pantauan kami di wilayah Jawa Barat, seperti Bandung, Tasik, Utara Jawa, hujan masih sangat deras. Ya, semoga dalam satu dua hari ini, untuk wilayah penyangga di Bogor, Depok, Bekasi dan sekitarnya tidak begitu deras. +Apa yang perlu dipersiapkan warga?

-Kami menginformasikan kondisi curah hujan. Selanjutnya masyarakat dan masing-masing pihak melakukan upaya preventif terhadap curah hujan yang berpotensi mengakibatkan banjir.

Re-editing: Andry

Prostitusi Anak Bawah Umur Terbongkar

Rancang Produksi Pangan Pontianak-RK. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan sasaran rancangan untuk produksi padi, jagung dan kedelai pada tahun ini.

“Semuanya telah kita rancang. Padi 1.870.000 ton GKG, jagung 270.000 ton PK dan kedelai 4.900 ton BK,” ujar Kepala Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan TPH Provinsi Kalbar, Herdawati.

Untuk sasaran produksi tanaman pangan, kata dia, pemerintah provinsi menargetkan di seluruh kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi pangan. “Saya harapkan sasaran tersebut segera ditindaklanjuti di tingkat kecamatan, BPP hingga tingkat desa,” harapnya.

Menurutnya, dalam penyusunan rancangan kegiatan 2015 dan sasaran 2015, diharapkan tingkat kabupaten/kota, kecamatan, BPP hingga ke tingkat desa harus mampu menyusun secara cermat dan akuntabel. Sehingga nantinya dapat diukur kinerja dalam mendukung program yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan benih.

“Kita tetap akan mengutamakan sumber benih yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Untuk itu perlu ditingkatkan pemberdayaan penangkar dan diinventarisir sumber-sumber benih yang ada di penangkar guna memenuhi kebutuhan kelompok tani yang mendapatkan bantuan program GP-PTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu)” jelasnya.

Untuk skenario pencapaian sasaran produksi padi tahun ini, menurutnya ada beberapa poin sasaran. Antara lainnya, carry over (pertanaman tahun lalu) pertanaman Oktober-Desember 2014. Tanam 258.031 hektar, panen 252.972 hektar, provitas 30,86 kwintal/hektar, produksi 780.666 ton. Padi sawah, tanam 186.782 hektar, panen 183.148 hektar, provitas 35,00 kwintal/hektar, produksi 641.018 ton. Padi ladang, tanam 71.249 hektar, panen 69.824 hektar, provitas 20,00 kwintal/hektar, produksi 139.648 ton.

“Dukungan APBN dan APBD tahun 2015, tanam 89.650 hektar, panen 87.891 hektar, provitas 41,99 kwintal/hektar, produksi 369.044 ton. Sementara untuk GP-PTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi APBN 2015, tanam 145.500 hektar, panen 14.216 hektar, provitas 50.00 kwintal/hektar, produksi 71.078 ton. Food estate (APBD 2015), tanam 1000 hektar, panen 980 hektar, provitas 100,04 kwintal/hektar, produksi 9.804 ton,” paparnya. (Adx)

curah hujan di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Terdapat tekanan rendah di Utara Australia yang memicu hujan deras di sepanjang Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.

Dalangnya Pelajar Berusia 14 Tahun Pontianak-RK. Siapa sangka, salah satu sindikat prostitusi anak di Kota Pontianak dikendalikan oleh pelajar yang masih berusia 14 tahun. Dia adalah Mon, pelajar perempuan yang pernah mengenyam pendidikan di Kota Singkawang ini merupakan dalang dari beberapa kasus jual beli keperawanan di Kota Pontianak.

Polda Kalbar berhasil mengungkap kasus prostitusi anak tersebut.

“Tersangka yang juga masih di bawah umur ini, membujuk teman-temannya untuk berhubungan intim dengan pria dewasa. Para korban dijanjikan uang hingga Rp5 juta,” ujar Kapolda Kalbar, Brigjen. Pol. Arief Sulistyanto, di Mapolda Kalbar, Jumat (13/2).

Praktek prostitusi yang mengeksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di Kalbar ini, menurut Arief sungguh memprihatinkan. “Ini memprihatinkan

kita. Bisa terjadi di Pontianak yang masyarakatnya cukup agamis,” ucapnya.

Perwira tinggi Polri dengan satu bintang di pundaknya ini berpendapat, karena ini melibatkan anak-anak sehingga butuh penanganan khusus. Kasus ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum saja, tetapi perlu juga dari aspek psikologis mereka.

“Perlu melibatkan berbagai pihak agar masalah ini bisa tuntas dan tidak terulang lagi,” lugasnya.

Pengungkapan kasus ini berawal dari razia tipiring yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak, Minggu (8/2) dini hari.

Saat itu, Satpol PP menemukan Mon dan LL (14) di kamar sebuah panti pijat Tiara, di Jalan Gajah Mada, No A15, Kecamatan Pontianak Selatan. Keduanya lantas didampingi oleh Yayasan Nanda Dian Nusantara.

Polisi langsung menindaklanjuti temuan ini. Terlebih saat paman korban LL, melaporkan kasus ini ke Polresta Pontianak pada 08 Februari 2015. Polisi membekuk Mon dan Mel alias Mami, perempuan setengah baya yang bertugas sebagai mucikari atau pemilik panti pijat tersebut.

Di sinilah terungkap Mon ternyata yang mengendalikan LL kepada seorang lelaki dewasa. Saat terjaring razia Satpol PP Kota Pontianak di panti pijat milik Mami itu, ternyata Mon usai menjual LL untuk kesekian kalinya. Usut punya usut, korban seperti Mon ternyata jumlahnya sudah mencapai puluhan anak sebayanya. “Awalnya, Mon mengaku hanya menjual dua orang temannya, yaitu SA dan seorang lagi berinisial LL. Tetapi ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2013 dan jumlahnya 32 orang,” ujar

Direktur YNDN, Devi Tiomana, belum lama ini.

Perdagangan anak di bawah umur terhadap LL ini sendiri terjadi sejak November lalu. Saat itu, Mon menawarkan LL untuk melayani tamu pria hidung belang.

Mon membawa LL dengan temannya VN ke panti pijat yang mengakunya sebagai panti pijat tradisional. LL ditawarkan bayaran sebesar Rp400 ribu oleh si Mami dan LL pun menyanggupi. Terjadilah hubungan intim antara LL dengan pria berhidung belang. Uang hasil dari perdagangan diri yang diterima LL itu kemudian diberikan kepada Mon sebesar Rp50 ribu dan ke VN sebesar Rp100 ribu. Sehingga LL sendiri menerima uang sebesar Rp250 ribu.

Reporter: Ocya Ade CP Redaktur: Andry

Konflik Identitas yang Ditunggangi Kepentingan Politik Pontianak-RK. Banyaknya konflik yang terjadi di sepanjang tahun di Provinsi Kalbar, sebagain besar ditunggangi kepentingan politis. Dengan tujuannya perebutan kekuasaan.

Dalam konflik tersebut tak jarang membawa nama kelompok, suku ras dan agama maupun sejenisnya atau yang lebih dikenal dengan ‘politik identitas’.

Sebagai solusi menghadapi konflik yang dimanajemen ini harus dihadapi pula dengan manajemen profesional yang secara perlahan memberikan pemahaman pada masyarakat di dalam manajemen konflik itu sendiri.

“Politik identitas ibarat api dalam sekam.

Ini seringkali menimbulkan ketegangan antaretnik dan agama. Bahkan politik identitas masuk dalam birokrasi. Di Kalbar politik identitas merambah birokrasi dan berpotensi gejolak. Jika terjadi perubahan mendasar pada pejabat politik,” ulas Dosen Fisipol Untan, Zulkarnaen saat mengisi materi yang diselenggarakan oleh Kajian Perdamaian

dan Kebijakan The Habibie Center, di Hotel Makhota Pontianak, Jumat (13/1).

Bertajuk tema ‘Diseminasi Hasil Kajian Kelompok Kerja Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) Kalimantan Barat’ ini, merupakan salah satu upaya dalam mengkaji permasalahan sejauh beberapa tahun belakangan yang terjadi di Provinsi Kalbar. Di samping mengetahui pucuk permasalahan sekaligus mencarikan solusi terbaik agar tidak hanya meredam. Namun mencegah konflik yang baru akan muncul ke permukaan.

“Fakta ini konflik identitas adalah perebutan kekuasaan. Kita patut antisipasi itu. Ada intervensi politik juga masuk dalam birokrasi sehingga politik identitas pun mewarnainya.

Saya pikir dalam konteks isu ini harus dibangun juga birokrasi profesional sehingga kalau sekeras mungkin pun bisa diatasi secara bijak,” jelasnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Zulkarnaen menyebutkan, beberapa tahun terakhir, dari konflik yang terjadi, hampir seluruh kon-

flik dimasuki kepentingan atau dipolitisi. Dan itu sudah mewabah di Kalbar yang hampir seluruh wilayahnya mengalami permasalahan tersebut.

“Kekhawatiran itu bisa semakin luas, kalau terjadi. Faktanya sekarang hampir semua daerah adanya konflik kemudian diwarnai politik,” tegasnya.

Zulkarnaen menjelaskan, poltik identitas seringkali dimanfaatkan sebagian orang atau kelompok. Dalam mengatasinya perlu adanya sinegritas antara pihak masyarakat sipil itu sendiri, aparat penegak hukum serta pemerintah setempat. Dengan membentuk manajemen sebagai langkah mengantisipasi dan mencegah agar tidak meluas. Karena jikalau dibiarkan, selama itulah politik identitas akan masuk ke konflik murni yang seakanakan mengintai di sekitar masyarakat.

“Mudah-mudahan, baik sipil, negara maupun aparat bisa mengimplementasikan dengan kuat. Misalnya bagaimana merekrut orang-orang kuat sebagai pondasi dijenjang berikutnya. Karena dalam hal ini juga bisa

dimasuki politik identitas. Namun kalau ini sudah kuat, kemungkinan bisa mengatasi serta membedakan konflik mutlak dengan ditindih politis,” paparnya.

Dengan pembentukan demikian, lanjutnya, dipastikan bisa membentengi politik identitas. Karena lingkungan atau masyarakat bisa sadar dan paham mana yang benar konflik tidak memiliki kepentingan kekuasaan, dan mana hanya kepentingan orang yang berkonflik saja yang memperjuangkan hak hingga terjadi konflik tersebut.

“Politik identitas memang harus disekat.

Ini di dalam bawah sadar masyarakat terkait persepsi masyarakat. Fakta identitas itu seakan mewakili. Dengan adanya sistem profesional itu bisa, karena ini tidak bisa kita tolak. Tapi kalau lambat laun terbangun secara profesional pasti juga akan terbentuk pemahaman tersebut. Kalau sudah paham dan mengerti, ini tidak akan berimbas lagi ke mana-mana dan hanya dalam ruang pertarungan politik itu saja kalau sudah kuat,” paparnya. (agn)

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Februari 2015

3

Delapan CTKI Nonprosedural Kembali Diamankan

P4TKI Gencarkan Pengawasan Perbatasan

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Entikong, Rabu (11/2) lalu, menerima 8 orang CTKI/TKI Nonprosedural hasil sweeping Polsek Entikong.

Kanit Reskrim Polsek Entikong, Ipda Par-

dosi menyebutkan, mereka terjaring dalam razia pencegahan TKI Nonprosedural yang dilakukan di depan Mapolsek Entikong, Selasa (10/2) dini hari lalu sekitar pukul 03.00 WIB. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan wawancara diketahui mereka akan bekerja menuju

Malaysia. Namun tidak memiliki dokumen sebagai TKI resmi dan terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri.

Dari kedelapan orang yang diamankan oleh Polsek Entikong tersebut, terdiri dari 6 orang asal NTT dan 2 orang berasal dari Kalbar.

Dalam proses pemeriksaan, mereka mengaku berangkat ke Malaysia untuk bekerja di kilang pengolahan kayu lapis.

Pardosi mengatakan, Polsek Entikong dalam rangka pencegahan (preventif ) TKI Nonprosedural akan terus melaksanakan razia. Dalam hal penindakan juga akan dilakukan secara berkesinambungan dan tentunya akan bekerja sama dengan P4TKI, imigrasi serta pihak terkait. Ia berharap, agar dinas sosial, dinas tenaga kerja dan instansi lainnya juga proaktif dalam hal pencegahan TKI ilegal ini.

Sementara itu, di Pos Debarkasi P4TKI PPLB Entikong juga menerima 3 orang pemulangan TKI bermasalah dari KJRI Kuching, yang terdiri dari 2 orang perempuan serta 1 orang laki-laki.

Menurut keterangan pihak KJRI Kuching, satu orang diantaranya yang berinisial ST (37) bekerja sebagai PLRT dan tidak digaji selama 7 tahun. Kasusnya masih ditangani dan diupayakan penyelesaiannya oleh KJRI Kuching.

“Ada pun kepulangan ST sebelum kasusnya selesai, dikarenakan anaknya di kampung sedang sakit. Perkembangan penyelesaian kasusnya akan terus dikabari kepada ST oleh KJRI Kuching,” papar, Jumat (13/2).

Setelah dilakukan proses pendataan serta ditanyai petugas dan melalui koordinasi dengan Polsek Entikong, selanjutnya para CTKI/TKI dan TKI-B tersebut dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing melalui Dinas Sosial Provinsi Kalbar.

“Bahwa kedelapan orang hasil pencegahan Polsek Entikong serta 3 TKI akan kami pulangkan ke Pontianak. Dan untuk selanjutnya akan dipulangkan ke daerah asal,” ujar Koordinator P4TKI Entikong, Andi Kusuma Irfandi.

Narkoba di Kalbar merupakan hal cukup mengkhawatirkan sehingga berbagai upaya dan pencegahan harus dilakukan. Ia menjelaskan, wilayah Kalbar untuk program rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba harus dibawa ke daerah Medan.

Namun, karena lokasi yang cukup jauh sehingga bagi pecandu yang ingin mengikuti program rehabilitasi sangat minim. “Dinas Sosial Provinsi Kalbar untuk program sekarang hanya merehabilitasi medis kalau mereka yang mau dikirim ke pusat rehabilitasi narkoba di wilayah Indonesia bagian barat ini adanya di Medan,” paparnya.

Menurutnya, karena posisinya jauh sehingga kurang minat mereka yang akan dibawa ke rehabilitasi Medan. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Kalbar, 2013 dan

2014 baru dua orang yang dibawa untuk direhabilitasi ke Medan.

Junaidi menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi apabila ada pengguna atau pecandu narkoba yang ingin direhabilitasi di Medan.

“Silahkan hubungi Dinas Sosial di masingmasing kabupaten/kota dan akan kita fasilitasi bagi pecandu yang ingin direhabilitasi di sana,” paparnya.

Junaidi menilai, terkait rehabilitasi medis saat ini di Kalbar dan sejumlah rumah sakit sudah ada. Seperti di Rumah Sakit Sungai Bangkong Pontianak. “Rumah sakit ini pelayanannya lebih kepada medis sehingga apabila ingin direhabilitasi secara keseluruhan harus dikirim ke pusat rehabilitasi di Medan,” ulasnya. (fie)

Gubernur Cornelis: Kepala Daerah Harus Dukung Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Pusat Pontianak-RK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Misalnya, dalam hal mempermudah perizinan.

Permendagri 2015, ada beberapa kewenangan khusus, dalam hal putusan di kabupaten/kota yang bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Salah satunya, yakni kepala daerah diminta jangan takut di dalam mengambil keputusan di daerahnya masing-masing.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Cornelis mengatakan, apa yang telah dibuat oleh kementerian, baik peraturan maupun kebijakan itu semua harus didukung. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, semua kebijakan yang telah dibuat oleh pusat itu akan menjadi modal utama di dalam bekerja.

“Saya minta kepada semua jajaran pemerintah terutama di Provinsi Kalbar untuk selalu melakukan koordinasi, melihat dan mendalami tentang peraturan maupun kebijakan yang telah ada. Jangan asal bekerja hingga dapat merugikan orang banyak,” tegasnya.

Cornelis mengatakan, setiap daerah harus

mempunyai inovasi meskipun kecil. Karena itu akan menunjukan ciri khas dari daerahnya.

Contohnya batik, makanan khas dan sebagainya. Itu harus dijaga dan dipelihara” paparnya.

Tak hanya itu, Cornelis menilai, pembangunan di perbatasan juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada pemkab yang bersentuhan langsung di wilayah perbatasan untuk selalu memperhatikan pembangunan di sana, baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

“Perbatasan merupakan wajah dari target pembangunan pemerintah. Beberapa waktu yang lalu Presiden berkunjung ke perbatasan dan beliau sangat malu dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Seperti Malaysia yang sangat jauh perbedaannya.

Untuk itu saya minta pemkab setempat yang bersentuhan langsung dengan perbatasan untuk lebih peduli lagi dengan segala proses pembangunan di sana,” ucapnya.

Selain itu, Cornelis menambahkan, wilayah perbatasan menjadi jalur yang sangat rawan dengan berbagai tindak kejahatan. Seperti penyusup, narkoba dan lain sebagainya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Kabupaten Melawi Dinilai Kurang Serius Tangani KLB Rabies

Pecandu Narkoba Minim Rehabilitasi Pontianak-RK. Dinas Sosial Provinsi Kalbar menyatakan, di Provinsi Kalbar tingkat pengguna atau pecandu Narkoba terbilang cukup tinggi, bahkan masuk dalam 10 besar dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Junaidi mengatakan, adanya program Kementerian Sosial terkait rehabilitasi terhadap penanganan pengguna Narkoba.

Menurutnya, untuk di Kalbar belum ada rehabilitasi sosial. Namun hanya penanganan rehabilitasi medis.

“Memang belum ada rencana adanya pusat rehabilitasi di Kalbar, karena baru program substitusi hanya untuk rehabilitasi medis untuk rehabilitasi yang panjang itu belum,” ujar Junaidi.

Tingginya angka pengguna atau pecandu

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya dalam mengawasi agar TKI yang hendak masuk maupun yang sudah berada di negara tetangga selalu dilakukan pengawasan. Terlebih pada awal tahun ini, sudah banyak yang dipulangkan ke daerah asalnya lantaran tidak memiliki dokumen lengkap.

“Januari 2015, sampai hari ini kami (P4TKI Entikong) sudah menangani pemulangan 18 orang TKI-B dari KJRI Kuching dan 47 orang CTKI/TKI Nonprosedural hasil sweeping pencegahan,” paparnya.

Menurutnya, pengawasan ini akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Dengan koordinasi tersebut, setidaknya dapat meminimalisir angka tindakan semena-mena dari majikan tempat TKI bekerja. Lantaran tidak memiliki dokumen sah sebagai TKI. “Ke depan masalah TKI Nonprosedural dan TKI bermasalah dapat terus dikontrol dan diminimalisir oleh berbagai pihak terkait peran aparat hukum yang memiliki kewenangan penindakan,” ujarnya.

Cornelis

“Saya akui Kalbar memang sangat rentan dengan berbagai tindak kejahatan seperti narkoba. Makanya, kedatangan presiden pada waktu lalu juga menekankan segala tindak kejahatan yang bakal terjadi harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah juga dituntut untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait di dalam mencegah segala tindak kejahatan itu masuk di Kalbar,” paparnya. (Adx)

Pontianak-RK. Wakil Gubernur Christiandy Sandjaya merasa kecewa dengan adanya laporan terkait penanganan Kasus Luar Biasa (KLB) rabies yang kurang ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

Kekecewaan tersebut lantaran Kabupaten Melawi yang telah ditetapkan sebagai KLB rabies tidak pernah menghadiri rapat sehingga dianggap kurang respon terhadap upaya pencegahan dan penanganan rabies yang terjadi.

“Saya mendapatkan laporan dari pertama kasus ditetapkannya KLB ini, Pemerintah Kabupaten Melawi tidak menghadiri pertemuan dan rapat koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kalbar dalam penanggulangan rabies,” tegas Wagub Christiandy Sandjaya, Jumat (13/2).

Wagub menjelaskan, dari beberapa kali pertemuan yang digelar untuk membahas penanganan rabies di dua wilayah yang telah ditetapkan KLB, yaitu Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang, termasuk mengundang beberapa daerah yang berdekatan dengan wilayah KLB tersebut diduga adanya miss komunikasi.

“Ini yang masih kita cari tahu surat yang dikirim untuk pertemuan tersebut sampai atau tidak. Kalau kita kirim di mana apakah tidak sampai, sedangkan Sintang dan Kapuas Hulu datang dalam rapat koordinasi mengenai penanganan rabies ini,” ucapnya.

Ia menilai, mengenai rabies yang saat ini terjadi di wilayah Provinsi Kalbar. Apalagi sudah ditetapkannya KLB merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan upaya penanggulangan dan pencegahannya.

Wagub menambahkan, saat rapat membahas penanganan rabies, Kabupaten Ketapang yang juga ditetapkan KLB datang.

Namun Kabupaten Melawi tidak hadir sehingga ia mau melihat di mana letak kesalahan yang terjadi terkait ketidakhadiran tersebut.

“Ini mempertontonkan kepada masyarakat tidak profesional pengelolaan birokrasi, baik kabupaten maupun provinsi maka kita perintahkan cek betul telusuri kalau memang kita yang salah, wajar kita yang minta maaf dan kalau kabupaten salah kita

tegur,” tegasnya.

Ia menambahkan, terkait rabies, saat ini di Kalbar menjadi perhatian apalagi adanya korban jiwa. “Yang jelas dari awal beberapa bulan lalu dengan adanya rabies, saya mendapatkan laporan mengenai upaya serta jumlah korban termasuk penanganan rabies sehingga harus ditangani serius dengan segala upaya. Tapi ini tentu tidak mungkin kita laksanakan, kalau di kabupatennya sendiri tidak aktif, karena mereka yang tahu,” lugasnya.

Sementara itu, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar memperingatkan sejumlah kabupaten yang berbatasan langsung dengan dua wilayah KLB rabies yang saat ini mengalami peningkatan terhadap jumlah korban gigitan anjing.

Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalbar terkait penanganan rabies. Dengan melibatkan sejumlah stakeholder serta tim dari Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang telah turun di lokasi KLB termasuk mengundang kabupaten yang berbatasan langsung dengan dua wilayah KLB rabies.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, A Manaf mengatakan, terjadinya peningkatan sampai dengan hari ini berjumlah 202 orang yang terkena gigitan anjing. Dari data tersebut, di Kabupaten Melawi sebanyak 84 orang dan 118 orang di Kabupaten Ketapang.

Menurutnya, saat ini yang diberikan vaksin anti rabies sebanyak 142 orang.

“Untuk data orang yang meninggal akibat rabies ini masih data sebelumnya, yaitu 16 orang dari dua kabupaten yang ditetapkan KLB. Yaitu, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang,” ujar Abdul Manaf usai pertemuan rapat koordinasi penanganan rabies.

Ia menjelaskan, yang perlu dibenahi saat ini terkait anjing harus didata dan divaksin serta yang liar harus dibunuh. “Yang dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi terutama di pedesaan. Dengan melakukan pendekatan sosial budaya,” ulasnya. (fie)

PDAM Tirta Khatulistiwa Janji Perbaiki Layanan Pontianak-RK. Belum genap seminggu, Komisi C DPRD Kota Pontianak dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) PT Tirta Khatulistiwa melakukan rapat koordinasi membahas masalah kelancaran air ledeng yang didistribusikan di kawasan Kota Pontianak.

Senin (9/2) lalu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak beserta anggota mendesak PDAM Kota Pontianak berbenah diri sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan, terutama soal kelancaran air.

Lucunya, setelah diseranah (dimarahi) wakil rakyat, PDAM Kota Pontianak malah tidak mengaliri air dibeberapa kawasan Kota Pontianak. Salah satunya yang terjadi di wilayah Jalan Parit Haji Husin II (Paris II), Pontianak Tenggara.

Ditemui wartawan Rakyat Kalbar, seorang lelaki yang bermukim tepat di ujung Ja-

lan Paris II mengeluhkan, air ledeng di rumahnya yang tidak mengalir sekitar lima hari. “Sudah 5 hari aek ledeng tak ngaler.

PDAM bikin hal dan menyusahkan saja,” keluh lelaki yang minta namanya tidak dikorankan itu.

Pria berusia 54 tahun itu membeberkan, akibat air ledeng tidak ngalir di komplek perumahannya sehingga terpaksa dirinya bersama keluarga tidak bisa melakukan aktifitas mencuci dan MCK. “Nak mandipon kepayahan. Saye bukan tak bayar, setiap bulan setor iuran. Tapi pelayanannya makin hari makin tak genah,” sesalnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Direktur Utama (Dirut) PT PDAM Tirta Khatulistiwa, Affandi beralasan, tidak mengalirnya air di Jalan Paris II, Kecamatan Pontianak Tenggara dikarenakan ada perbaikan pompa booster sehingga sedikit terkendala.

“Kemarin sempat ada perbaikan. Kami sedang men-setting dan mengubah aliran booster di wilayah tersebut. Selama ini pipa di Paris II berbagi dengan daerah Disbun, Serdam. Karena ada kebocoran, jadi kami fokus memperbaikinya,” ujar Affandi, di ruang kerjanya.

Affandi menambahkan, kebocoran terparah terjadi di wilayah Disbun. Makanya, PDAM Kota Pontianak tidak mengalari air di kawasan ujung Jalan Paris II. Supaya dapat melihat serta mengecek kebocoran di saluran pipa tersebut.

“Kemarin kami fokus ke Disbun dan sekitarnya. Makanya ada sedikit masalah dan berdampak tidak ngalir. Kamis, (12/2) sore alirannya sudah kita kembalikan ke posisi semula,” jelasnya.

Untuk itu, Affandi berharap, hari ini (Sabtu, 14/2, red) air ledeng kembali mengalir seperti biasa. Menurutnya, air PDAM

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

di wilayah Pontianak Tenggara bergiliran pendistribusiannya. Satu hari ke Paris II dan satu harinya ke Disbun.

“Karena Disbun jaraknya jauh maka kami lakukan secara giliran. Kebetulan juga saya ingin mencari tahu kebocoran pipa di daerah Disbun. Makanya kita fokus, jika sudah tahu bocornya di mana dan berapa banyak, baru kita kembalikan ke asalnya,” ulasnya.

Affandi mengaku, tidak terlalu mau ambil hati jika ada masyarakat yang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas saat air ledeng tidak mengalir.

Menurutnya, sebagai pelayan publik, ia dan rekan-rekan harus menerima apapun.

“Amarah masyarakat sekalipun tidak masalah. Tidak mengalirnya air, bukan berarti disengaja. Kami sangat menyadari bahwa air kebutuhan hidup orang banyak. Tetapi masyarakat perlu tahu kapasitas PDAM secara umum masih kurang dan belum

optimal,” paparnya.

Dijelaskannya, pelanggan PDAM Kota Pontianak ada 91 ribu. Tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. “Kapasitas kita cuma 1400, idealnya harus 1500-an.

Sekarang kami sedang membangun dan melakukan penambahan kapasitas baru, tepatnya di Pontianak Timur. Mudah-mudahan tahun ini selesai,” serunya.

Affandi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan lelang dalam waktu dekat.

Yakni, penyediaan 500 kubik per detik di Imam Bonjol. Diproyeksikan pada 2016 selesai.

“Mudah-mudahan nantinya air lancar semua. Meskipun ada yang tidak lancar, tapi saya pastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak dapat air. Kita akan terus menggalir distribusinya. Jika ada yang tidak dapat air pada siang hari, malamnya pasti ngalir,” selorohnya. (DIS)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Sabtu, 14 Februari 2015

4

PDAM Tirta Khatulistiwa

Minta Pajak Retribusi Air Pemprov Dihapus Pontianak-RK. Sumber Daya Alam (SDA) seperti air sangat dibutuhkan masyarakat luas. Apalagi di Kota Pontianak. Sebagai ibu kota Provinsi Kalbar yang dipadati penduduk, air memiliki nilai materil yang cukup tinggi sehingga tak heran air bersih kini diperjualbelikan.

Akan tetapi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa di bawah Pemerintah Kota Pontianak mengeluhkan adanya pemungutan pajak retribusi air.

Kebijakan ini dinilai dapat mempengaruhi investasi di perusahaan plat merah Kota Pontianak tersebut.

“PDAM Kota Pontianak tidak bisa mengelak. Ada pajak retribusi air baku yang harus kita tanggung dan disetorkan ke Dispenda Provinsi Kalbar. Pajak yang dipungut sebesar Rp30 rupiah per meter kubik. Nah dalam setahun, setoran bisa mencapai Rp1 miliar,” keluh Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa, Affandi, baru-baru ini.

Affandi berpendapat, kebijakan tersebut dapat memberatkan PDAM Tirta Khatulistiwa. Seperti diketahui, PDAM Kota Pontianak masih belum optimal dalam pelayanan. Masih banyak kekurangan yang harus dibenahi serta memerlukan biaya yang cukup besar.

“Apalagi kita juga membayar pajak Badan PPH Pasal 25. Tahun 2014 saja kita setor hingga Rp9 miliar. Pajak tersebut sebagai konsenkuensi dalam dunia usaha. Kalau ditambah pajak retribusi, bisa dikatakan berat bagi kami. Tapi ini sudah menjadi komitmen kita sebagai usaha yang taat aturan,” ucap Affandi.

VALAS

air minum. Setidaknya dapat membantu PDAM untuk menanam investasi.

Untuk dapat merealisasikan harapannya, Affandi berencana untuk merangkul sejumlah elemen penting, seperti DPRD dan Kantor Pajak. Tujuannya untuk membangun komunikasi demi kepentingan rakyat.

“Hal ini perlu dikomunikasikan, bukan hanya dengan anggota DPRD Kota Pontianak atau DPRD Provinsi Kalbar saja. Kantor perpajakkan pusat juga harus tahu keluhan ini. Supaya regulasi aturan pajak bisa lebih baik, terutama PDAM berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan hanya semata-mata mencari keuntungan,” selorohnya.

Reporter: Deska Irnasyafara Redaktur: Andry

Survey Bank Indonesia Perwakilan Kalbar

Jumat, 13 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,937.88 14,628.34 3,570.67 3,420.77 9,454.80 12,833.00

9,833.67 14,478.62 3,532.11 3,386.19 9,353.60 12,705.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Affandi

Affandi berpandangan, PDAM bukanlah perusahaan bisnis yang menargetkan keuntungan besar. Tapi perusahaan air minum yang lebih mementingkan kepentingan rakyat.

“PDAM inikan lebih condong kepada pelayanan publik. Kalau pajaknya diperbesar atau diperbanyak seperti ini maka kita akan kesulitan untuk berinvestasi. Akibatnya, PDAM tidak bisa berinovasi dalam pembangunan,” ucapnya.

Affandi berharap, pemerintah pusat dapat mengerti dan membuat kebijakan khusus. Berkenaan dengan pajak yang dikenakan kepada perusahan

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Optimis Inflasi Akan Stabil Pontianak-RK. Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar telah melakukan Survey Konsumen (SK) khusus tingkat rumah tangga di Kota Pontianak Januari lalu.

Tujuannya, supaya dapat memantau tingkat inflasi di ‘Bumi Khatulistiwa’.

“Dari hasil survey yang kami lakukan, konsumen rumah tangga di Kota Pontianak optimis bahwa ke depan tingkat inflasi akan lebih stabil,” ujar Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Adhinanto Cahyono, belum lama ini.

Adhinanto menjabarkan, sedikitnya ada 200 rumah tangga yang menjadi responden. Perkiraan kita secara keseluruhan bahwa tekanan terhadap kenaikan harga barang dan jasa akan berkurang pada tiga dan enam bulan mendatang.

Menurutnya, perkiraan tersebut dibarengi oleh Indeks Ekspektasi Harga (IEH) pada tiga bulan yang turun menjadi 11,0 point. Sementara IEH enam bulan turun menjadi15,0 poin. Sesuai perbandingan survei bulan sebelumnya.

“Untuk saat ini dan ke depannya kita memprediksikan bahwa tingkat permintaan justru akan meningkat khususnya terkait konsumen rumah tangga,” ulasnya.

(DIS)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

HP : 081345479682

Sms Warga

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

Ilustrasi/Ist

Kekayaan Alam Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) tercatat sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan ekosistem dari perpaduan dataran tinggi, rendah dan pantai. TNGP merupakan kekayaan alam Indonesia, Kalbar dan Kayong Utara. Tapi sangat disesalkan, bahwa hutan-hutan TNGP dibabat terus para cukong dengan memanfaatkan masyarakat setempat khusus di Dusun Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kayong Utara tak pernah surut.

Apakah instansi terkait sengaja biarkan hal tersebut dan mendewakan para cukong ilegal logging karena sesuatu.

Taman nasional dilindungi masyarakat dunia agar tidak terjadi global warming. Ibrahim Myh. 081288673500 10-2-2015

15.51

Suami Istri Penipu Hati-hati penipuan dengan modus sales pakaian keliling, bisa mengobati banyak penyakit serta mau numpang nginap, soalnya di Meliau sudah banyak kejadian kehilangan laptop, perhiasan serta uang. Mengaku suami-istri, suami berasal dari Balai Semandang, Kabupaten Ketapang bernama Ardi. Pakai motor bebek Yamaha dimodif tanpa plat cat depan warna putih, tebeng samping putih dan oranye.

085252139636 12-2-2015

Tanggapan Wajar para pemasok narkoba dieksekusi mati!. Luar negeri dan dalam negeri narkoba sudah menjajah/menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Badan Narkotika Nasional (BNN) dan masyarakat harus perang dengan narkoba!

085245519512 30-1-2015

17.40

17.04

BAPAK DIR BINMAS POLDA KALBAR, KOMBES POL DRS SUHADI SW MSI YTH. POLISI NEGARA POLISI RAKYAT SANGAT IDENTIK DENGAN KAPOLDA KALBAR BRIGJEN POL ARIEF SULISTYANTO. KAPOLDA KALBAR BESERTA JAJARANNYA TELAH BANYAK PENINGKATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS KAMTIBMAS ANTARA LAIN: 1. GEMBONG-GEMBONG, PENYELUNDUP MAUPUN PENGEDAR NARKOBA DAPAT DILUMPUHKAN. 2. TEMPAT HIBURAN MALAM (THM) NAKAL MULAI BERKURANG. 3.

PREMAN-PREMAN TELAH DIBERANGUS. 4. PETI MULAI BERKURANG. 5. PENYELUNDUPAN BARANGBARANG ILEGAL DARI MALAYSIA SUDAH DAPAT DIHENTIKAN. 6. OKNUM-OKNUM POLISI NAKAL TELAH DITUMPAS SEBAGIAN. 7. ILEGAL LOGGING DIBERANGUS TANPA HENTI, KECUALI PEMBABAT TNGP. HARAPAN KEPADA POLDA KALBAR DAN JAJARAN KE DEPAN, SEGERA TEREALISASINYA POLDA TYPE A DAN KAPOLDANYA HARUS SEPERTI BAPAK BRIGJEN POL ARIEF SULISTYANTO, JIKA TIDAK, PENJAHAT BERSERAGAM POLISI AKAN MERAJALELA DAN SEMUA BENTUK KEJAHATAN DI KALBAR AKAN TUMBUH SUBUR. IBRAHIM MYH. 081288673500 11-2-2015

20.27

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap Revisi Pilkada Masalah Krusial Jakarta-RK. Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman mengatakan, pembahasan revisi Undangundang pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, bupati dan walikota menghadapi masalah krusial.

Yakni soal peradilan sengketa pilkada. Itu terjadi setelah Mahkamah Agung menolak menangani sengketa pilkada saat komisi II melakukan konsultasi kemarin. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menyelesaikan sengketa pesta demokrasi daerah itu karena pilkada bukan rezim Pemilu.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama kami harus duduk bertiga antara DPR, MK dan MA. Kalau tidak duduk bertiga, gak ada yang mau siap,” katanya di gedung DPR, Kamis (12/2) malam.

Menurut Rambe, pertemuan segitiga itu sangat penting. Dengan begitu, ketika UU sudah memutuskan penyelesaian sengketa pilkada ditangani oleh MK atau MA, keduanya siap menjalankannya. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Februari 2015

5

Sekda Bengkayang: PNS Dilarang Berpolitik Praktis

Panwaslu Jangan Lagi Tangani Sengketa Pilkada Jakarta-RK. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, menilai tanggung jawab penanganan sengketa proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), sebaiknya diserahkan ke Bawaslu pusat.

Langkah tersebut demi menjaga keamanan, karena jika hanya ditangani Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setingkat Kabupaten/Kota, dikhawatirkan rentan terhadap risiko keamanan.

“Kalau tanggung jawab diberikan ke kabupaten/ kota, itu sangat dekat antara kontestasi dengan lokasi.

Jadi potensi kerusuhannya cukup tinggi,” ujarnya di Gedung Bawaslu, Jumat (13/2).

Karena itu, lanjutnya, tanggung jawab tersebut sebaiknya diserahkan ke Bawaslu Pusat. Namun tentunya perlu dibatasi. Misalnya hanya terkait penyelesaian sengketa terhadap penetapan calon kepala daerah.

“Jadi tidak semua. Contohnya terkait penetapan calon, kalau ada tiga calon namun hanya dua yang dinyatakan KPU memenuhi syarat, itu yang seorang lagi dapat mengajukan keberatan. Cukup untuk itu saja.

Nah kalau kewenangan tersebut diberikan ke Bawaslu pusat, tentu akan lebih efektif,” katanya.

Nantinya kalau dari 204 daerah yang menyelenggarakan pilkada di tahun 2015, banyak terjadi sengketa proses, Bawaslu kata Nasrullah dapat memberi otoritas ke Bawaslu Provinsi demi efisensi waktu.

“Kalau terlalu banyak, Bawaslu bisa distribusikan ke provinsi. Soal waktu penyelesaian, prinsip dasarnya sesuai aturan tata negara. Pengalaman di pemilihan legislatif, kami diberi waktu 14 hari. Karena ini akan banyak daerah, bisa saja ditambah waktunya. Yang penting sengketanya di Bawaslu. Kenapa dianggurkan Bawaslu? Lebih baik dikasih peran,” katanya.

Seperti KPK Anggota Bawaslu, Nasrullah, menilai sudah saatnya kepolisian dan kejaksaan tidak lagi disertakan dalam proses kepemiluan, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Alasannya, dapat berdampak tidak baik bagi kedua lembaga tersebut.

Menurutnya, pihak kepolisian sebaiknya hanya menangani masalah pengamanan, sementara terkait dugaan pelanggaran sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu.

“Kepolisian dan kejaksaan sebaiknya jangan lagi disertakan di kepemiluan. Cukup di bidang keamanan dan ketertibannya saja, ditangani kepolisian. Kami sayang terhadap kedua lembaga ini, karena kalau diikutkan dalam wilayah yang sangat berdampak politik, kasihan,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jumat (13/2).

Sebagaimana diketahui, terkait penanganan perkara pelanggaran pemilu, selama ini ditangani bersama tiga lembaga yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Masing-masing Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan.

Namun hasilnya, tidak maksimal. Banyak kasus dugaan pelanggaran pada pemilu 2014 misalnya, tidak sampai ke penindakan terhadap pelaku.

“Untuk menangani dugaan pelanggaran pidana, sebaiknya Bawaslu didisain kayak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red). Jadi kita diberi ruang untuk memeriksa, diberi ruang untuk menangkap terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu, jadi ada daya paksa. Kalau tidak, enggak punya daya apa-apa.

Jadi khusus pidana pemilu tidak lagi seperti sentra Gakumdu,” katanya.

Menurut Nasrullah, jika diberi kewenangan berperan seperti KPK dalam menangani pidana pemilu, maka Bawaslu dapat membangun pranata hukum yang lebih baik. Bukan seperti selama ini, sebagian kalangan menilai kategori penegakan hukum pemilu, sangat rendah.

“Jadi yang kita minta dasar hukumnya dibuat. Ini untuk penanganan pidana pemilu,” katanya. (jpnn)

Bersama Sekda Bengkayang Drs Kristianus Anyim (tengah baju merah) bersama Kadisdik Pendidikan Dr Yan dan Ketua DWP Dra Anastasia Maria.K

URNADI

Bengkayang-RK. Sebagai aparatur negara di bidang birokrasi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang berpolitik praktis. Apalagi Bengkayang akan menghelat Pilkada dalam waktu dekat ini, PNS diperintahkan netral dan tidak diperbolehkan menjadi tim sukses.

“Saya mengecam, ada disinyalir beberapa orang PNS yang mulai coba-coba ikut berpolitik praktis. Saya adalah Sekretaris Daerah atasan langsung tertinggi PNS di tingkatan kabupaten. Sebagai atasan PNS di lingkungan Pemkab

Bengkayang saya berhak menegur dan memberikan sanksi,” tegas Drs Kristianus Anyim MSi, Sekda Bengkayang di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang, Kamis (12/2).

Sekda Bengkayang yang juga pembina dan penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bengkayang menegaskan, selama delapan tahun menjabat Sekda, dia tidak ingin nama baiknya tercoreng hanya karena bawahannya berpolitik.

Apalagi posisi Sekda sebagai pembina PNS, wajib baginya mengantisipasi PNS

berpolitik praktis.

Teguran dan sanksi akan diberikan kepada PNS yang tidak disiplin. Apalagi ikut berpolitik praktis. Sebanyak 4.500 lebih PNS di lingkungan Pemkab Bengkayang, semuanya harus tunduk pada aturan dan undang-undang. “Jangan main-main dengan peraturan. Jika saya sebagai atasan juga membiarkan, maka saya juga dikenakan sanksi. Daripada nantinya kena sanksi, maka saya mengingatkan agar jangan coba-coba seorang PNS ikut berpolitik praktis,”

tegas Anyim.

Anyim juga mengingatkan para istri PNS sebagai ibu dharma wanita, jangan sekali-kali mengasut suaminya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara berpolitik. Peran ibu dharma wanita menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan suami sebagai aparatur pemerintah. “Sebagai istri PNS, sepatutnya memberikan peluang dan ruang dalam gerak pekerjaan, mendukung keberhasilan tugas suami,” ungkapnya. (kur)

Tahapan Uji Publik Kada Dihapuskan dari UU Pilkada

Ilustrasi.

NET

Jakarta-RK. DPR dan pemerintah sepakat menghapuskan uji publik dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yang saat ini dalam proses revisi.

“Uji publik dihapuskan. Uji publik tidak punya akibat. Hanya diinformasikan dan konfimasi. Itu bisa dilakukan lewat parpol,” kata Arwani Thomafi, Anggota

Panja dari Fraksi PPP, di gedung DPR, Jumat (13/2).

Menurut Arwani, selain menghapus uji publik, panja revisi dengan pemerintah juga telah menyepakai sejumlah poin dalam revisi itu, seperti penyelenggara pilkada tetap oleh KPU, syarat pendidikan calon tetap, minimal SMA. “Kemudian syarat usia minimal 25 tahun untuk walikota/bupati dan 30 tahun untuk calon gubernur. Syarat dukungan pencalonan dari partai, 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara,” jelasnya.

Arwani menambahkan dengan dihapusnya uji publik, maka rentang waktu tahapan pilkada mulai dari awal sampai pelantikan yang sebelumnya ditetapkan 17 bulan, menjadi lebih cepat.

Tapi pemangkasan tahapan ini belum mengerucut pada perdebatan soal pilkada serentak tetap 2015 atau awal 2016.

“Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan sepakat naik tetapi berapa belum jelas. Nanti dibentuk tim perumus untuk merumuskan substansi yang disepakati dalam norma pasalnya,” tandas Arwani.

Dalam pembahasan revisi ini, masih ada sejumlah poin lagi yang belum disepakati. Selain jadwal pilkada serentak, juga tentang sumber anggaran, paket non paket, ambang batas kemenangan calon, penjabat kepala daerah, hingga penyelesaian sengketa. (jpnn)

Iklan Baris & Paket Murah Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

LOWONGAN KERJA

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten, ME / Engenering (berpengalaman) kirim lamaran ke PT Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

Kubu Raya

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

PASANG IKLAN

HUBUNGI:

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Menjual :

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Sabtu, 14 Februari 2015

6

Waria Nagih Pajak

Ilustrasi

Tak Lama Lagi Raskin Dihapus Rezim Jokowi Jakarta-RK. Kebijakan yang ditakutkan rakyat miskin kembali akan diambil pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kali ini yang paling hangat dibicarakan, wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (Raskin).

Sejak awal digulirkan pemerintahan Jokowi, wacana penghapusan Raskin terus menuai kontra dari berbagai kalangan. Namun sinyal dari Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, semakin memperjelas rencana pemerintah itu.

D i ku t i p d a r i b e b e r a p a p e m b e r i taan nasional, dalam keterangan persnya di Jakarta, Bambang menyatakan, pemerintah akan segera menghapus pemberian subsidi pangan Raskin.

Menurut Bambang, demi menjaga ketersediaan beras bagi keluarga miskin lebih baik dengan cara memberikan subsidi langsung.

Misalnya, lewat pemberian uang tunai langsung, maupun mekanisme branchless banking atau via telepon genggam yang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran untuk membeli beras.

“Jadi bukan harganya yang dimurahkan sehingga dapat dibeli oleh orang, yang kemudian malah dapat dibeli oleh orang yang akhirnya ribut sendiri, kemudian orang yang tidak berhak juga ikut membeli,” ujarnya.

Desember lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga sudah pernah menyatakan bahwa skema pembagian Raskin akan dihapus dan diganti uang elektronik atau e-money. Padahal, berbagai kalangan sudah mengingatkan

bahwa mematikan Raskin dan menggantinya dengan e-money berpotensi melanggar UUD 1945 dan Undang-Undang Pangan.

Penolakan langsung menjamur, terutama dari kelompok warga ekonomi lemah. Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, program Raskin bukan sekadar program memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Program ini juga terkait pertumbuhan sumber daya manusia, serta pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan Raskin. Pihaknya menentang rencana pemerintah menghapuskan Raskin dan pupuk bersubsidi. Alasannya penghapusan itu sangat tidak tepat, karena masih dibutuhkan oleh masyarakat. Fadli menilai, pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya.

Beberapa waktu lalu, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI), Paulus Wirutomo pun meminta pemerintah tidak tergesa-gesa. Ia berharap pemerintah dapat lebih dulu melakukan penelitian dan kajian mendalam. Termasuk terhadap masyarakat yang membutuhkan Raskin.

Menurut Paulus, pemerintah sejatinya mesti mendengarkan keluhan masyarakat, terutama yang selama ini menerima jatah Raskin.

Perbaiki Tata Kelola Tak banyak orang tahu program be-

ras untuk rakyat miskin (Raskin), yang akan dihapus oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dimulai oleh Rizal Ramli semasa ekonom senior itu menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).

Tentang rencana Jokowi-JK menghapus program tersebut, Rizal Ramli memberikan pandangan. Menurut penasihat ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, program Raskin sebetulnya sangat efektif secara umum di tingkat kabupaten.

“Karena beras dibagi-bagikan oleh kepala-kepala Dusun, bukan Kepala Desa, langsung kepada penduduk sangat miskin dan rakyat berusia tua di DusunDusun,” kata Rizal, Jumat (13/2) malam.

Diakuinya, ada banyak “permainan” Raskin di lima kota besar. Raskin tersebut dijual kepada pedagang, dan sebagian besar tidak sampai kepada rakyat miskin. Tetapi menurut Rizal, hal itu bukan alasan untuk menghapus programnya.

“Tapi, yang tidak beres diperbaiki tata kelolanya, bukan sistem yang sudah bagus dihapuskan. Kalau itu dilakukan, betul-betul pemerintah neo-liberal yang tidak pro-rakyat,” tegas Rizal.

Mengenai kualitas beras yang dibagikan sering sangat jelek, tambah Rizal, itu lebih disebabkan stock management Bulog yang tidak becus. “Karena sering impor terus walau tidak diperlukan, sehingga beras bertahun-tahun dalam gudang,” jelasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Akik Naga Rp18 Miliar Langkat-RK. Penasaran dengan batu akik Giok Arab bergambar Naga asal Kabupaten Langkat yang dijual dengan harga pasang Rp 18 miliar? Itulah wujud barangnya.

Tampak jelas guratan berbentuk naga, warna kuning. Juga ada guratan berbentuk kaki naga. Pemiliknya adalah Muhammad Imam Hanafi, yang juga pimpinan Majelis Ta’lim Fardhu A’in (MATFA) Indonesia berlokasi di Dusun III Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lepan-Langkat, Sumut. Dia memasang harga Rp 18 miliar.

Dia menyebut barang yang akan dijualnya itu istimewa, yakni corak dasar moccha, yang di tengah-tengahnya ada gambar naga.

“Bukannya muluk-muluk, siapa saja boleh mengecek batu ini. Mohon maaf, kalau pecinta akik biasanya memiliki kemampuan sendiri melihat keunggulannya apa, makanya silahkan saja lihat,” ujarnya kepada Sumut Pos (grup JPNN).

Tuwan Imam pun mengakui, dari sekian banyak koleksi batu akik yang dimilikinya, maka Giok Arab bergambar naga itu lah

yang paling top.

“Terserah mau beranggapan apa dengan harga itu, seperti itulah kondisinya. Hasil penjualannya nanti dimanfaatkan untuk orang banyak kok. Ini kesmepatan bagi si orang berduit itu jika ingin berbagi kepada sesama,” kata bapak dua anak itu.

Didampingi dua sahabatnya, Ahmad Arifin Ritonga dan Khalik Ritonga, Tuwan Imam menjelaskan, MATFA Indonesia yang mereka kelola punya 50 badan usaha di pertanian, perikanan, termasuk jual beli batu akik. (jpnn)

Betah di RS Selama Tiga Tahun

Tak Mau Bayar Lagi “Tagihannya mencapai 2 juta yuan (Rp4,1 miliar). Tetapi, dia tidak membayar sepeser pun,” ujar dokter Zhang Jinying yang bertugas di Beijing Jingmei Group Hospital. Chen maupun istrinya adalah pengangguran.

Polisi memaksa Chen keluar dari rumah sakit. FOTO: INT/REUTERS Chen mulai Beijing-RK. Chen, pria 55 tahun, ngotot masuk Beijing Jingmei Group Hospital tetap menjadi pasien Beijing Jingmei Group pada Agustus 2011. Kala itu, dia mengalami Hospital. Padahal, dia telah sehat. Tidak kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan tanggung-tanggung, Chen mengendon di punggungnya terluka. Sebulan kemudian dia dinyatakan sehat dan diizinkan purumah sakit itu hingga tiga tahun.

Pihak rumah sakit akhirnya mengajukan lang.

Namun, pada Oktober, Chen kembali komplain ke pengadilan. Selasa lalu (10/2) lagi ke rumah sakit tersebut. Dia mengeluh dia akhirnya diusir paksa.

kakinya bengkak karena pembekuan darah.

Chen kembali dirawat tiga bulan.

Setelah sembuh, Chen bersikukuh untuk tinggal di rumah sakit dan tidak mau pulang. Menurut dia, kakinya masih sangat sakit, tidak bisa diluruskan, dan membutuhkan perawatan.

Agar bisa leyeh-leyeh gratis di rumah sakit, Chen bahkan tidak menghadiri pernikahan anak lelakinya. Pihak rumah sakit telah memberikan beberapa kali surat peringatan agar Chen keluar dari sana, namun dia tidak menggubris.

Rumah sakit akhirnya membawa kasus itu ke pengadilan. Hasil tes membuktikan bahwa dia sehat. Surat perintah untuk mengusir Chen akhirnya keluar. Takut terusir, Chen memborgol diri sendiri di tempat tidur rumah sakit.

Petugas terpaksa memotong rantai tersebut dan mengirim Chen pulang ke rumahnya di Distrik Mentougou, Beijing, dalam kondisi masih mengenakan baju milik rumah sakit. (jpnn)

DEWAN kota di Chennai, India, menggunakan cara aneh untuk mengatasi buruknya kepatuhan pajak warga. Mereka membayar para transeksual untuk menagih pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di sana.

Para anggota dewan kota itu beralasan bahwa warganya akan malu jika ditagih para waria tersebut. Dewan kota setempat memprediksi ada kenaikan 25 persen pendapatan PBB tahun ini.

Namun, rencana itu batal setelah para warga memprotes kebijakan tersebut.

Raj Muamar, 42, warga setempat, me-

nyatakan bahwa kebijakan itu benarbenar keterlaluan. ’’Di sini orang belum membayar karena masih ada sengketa. Masak kami harus diteror agar membayar dengan intimidasi,’’ katanya.

Di India, para waria memang sudah sering menjadi juru tagih utang. Tetapi, baru kali ini mereka resmi dipekerjakan otoritas resmi pemerintah.

Protes para warga mengemuka ketika sekelompok waria berkumpul di luar Hotel Hilton. Mereka menari-nari di depan hotel hingga pemilik menyetorkan pajak. (mirror.co.uk/jpnn)

Susah Kegedean, Minta Dikecilkan

FOTO DAILY MAIL

Banyak kaum Adam menganggap memiliki penis berukuran besar merupakan kebanggaan.

Namun, tidak demikian dengan remaja 17 tahun asal Florida, Amerika Serikat ini.

Seperti diberitakan Daily Mail, pemuda yang tak disebutkan namanya itu merupakan pria pertama yang menjalani operasi penis untuk pengecilan. Penyebabnya, ukuran penisnya yang terus tumbuh hingga dianggap terlalu besar justru membuatnya kesulitan saat harus berhubungan seksual ataupun ikut kompetisi olahraga.

Awalnya, remaja itu datang ke dokter spesialis saluran urine di Universitas South Florida. Dia mengeluhkan ukuran penisnya yang terlalu besar.

Menurut dokter bedah, ukuran penis remaja itu saat masih ‘mentah’ saja sepanjang tujuh inci.

Sementara ukuran lingkarnya mencapai 10 inci atau hampir seukuran jeruk bali.

Ahli bedah yang menangani remaja itu, Rafael Carrion mengatakan, kasus tersebut memang bisa dibilang langka. Ia kaget ketika didatangi sang remaja berpenis besar yang mengajukan permintaan unik itu.

“Apakah Anda dapat membuat penis saya lebih kecil,” kata Carrion menirukan permintaan sang remaja.

Remaja berpenis besar itu memang sering mengalami ereksi yang tidak diinginkan. Penyebabnya adalah adanya sel-sel darah yang memblokir pembuluh darah di penis. Akibatnya, penis remaja itu bengkak dan cacat.

Seorang dokter bedah bahkan menyebut bentuk penis remaja itu mirip pemain American Footbal. Akibatnya, remaja itu juga kesulitan mengenakan celana karena penis yang berat dan besar.

Bukan hanya itu, ukuran penis yang wah itu juga membuat malu, terutama saat harus tampil dengan celana biasa. “Penisnya mengembang seperti balon,” kata Dr Carrion.

Namun, saat penis remaja itu mengalami ereksi, kondisinya tidak seperti milik pria lainnya.

“Penisnya memang besar. Tetapi tidak membesar saat ereksi, karena hanya lebih kencang,” lanjut Dr Carrion.

Dr Carrion dan timnya lantas mencari literatur medis tentang kasus medis itu. Namun, tidak ada preseden tentang operasi pengecilan penis.

“Tuhan tahu ada perlombaan global tentang cara membuatnya (penis) lebih panjang dan besar dengan operasi plastik. Tapi sangat sedikit cara untuk membuatnya lebih kecil,” kata Dr Carrion.

Meski demikian, tim dokter akhirnya tetap melakukan pembedahan. Ahli bedah membuat irisan di bekas sayatan saat sunat, membuka kulit penis yang membungkus dan memotong dua segmen jaringan di kedua sisi organ vital itu.

“Ibaratnya memiliki lipatan pada dus sisi perut,” papar Dokter Carrion.

Sang remaja berpenis besar itupun menjalani perawatan selama dua hari di rumah sakit hingga akhirnya diizinkan pulang. Yang pasti, dia merasa senang dengan bentuk dan ukuran ‘senjata andalannya’ itu.

Hanya saja, para dokter tidak mengukur penis pasca-pembedahan. Tim dokter hanya menyebut ukurannya tetap lebih besar dari rata-rata penis lainnya.

“Memang sedikit lebih panjang dan tebal dibanding dari rata-rata pria. Tapi sekarang terlihat simetris dan pasien sangat puas,” pungkas Dokter Carrion. (jpnn)

Alex Komang Tutup Usia AKTOR kawakan nasional Alex Komang meninggal dunia, Jumat (13/2). Berita duka ini berawal dari dunia twitter. Alex disebut meninggal di Jepara.

“Kita baru saja kehilangan aktor dan pekerja film yg hebat. Alex Komang meninggal di Jepara. Selamat jalan sahabat. Semoga tenang di sisiNYA,” tulis sineas, Erwin Arnada di akun @

erwinarnada.

Alex diketahui mengidap kanker hati. Peraih penghargaan Aktor Terbaik pada Festival Film Indonesia 1987 itu, meninggal di usia 53 tahun.

Sutradara Hanung Bramantyo melalui akun @ HanungBramantyo juga turut berduka. “Selamat jalan Mas Alex Komang,” tulis Hanung. (jpnn)

Hukum Baik ..................................................................dari halaman 1 Konon, JK yang dianggap ahli dalam memecah kebuntuan, seperti dalam skandal Century dan perdamaian di Aceh di masa pemerintahan sebelumnya. Namun saat ini tidak bisa berbuat banyak dalam kontroversi Budi Gunawan.

Ia lebih banyak diam, ketika menghadapi tekanan partai politik, publik dan elemen lain.

Namun JK membantahnya.

Menurut JK, persoalan Budi Gunawan adalah persoalan sederhana. Justru karena sederhana itulah maka ia lebih banyak diam.

“Justru, karena persoalan ini sederhana. (Persoalan Budi Gunawan) ini bukan di tangan pemerintah, tetapi di tangan

pengadilan (praperadilan).

Kita tunggu putusan pengadilan, ambil putusan setelah itu,” ujar JK saat wawancara live dengan Metro TV kemarin.

Mengenai desakan publik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan hak prerogatifnya, menurut JK, hak prerogatif presiden tidak boleh digunakan sembarangan. “Hak prerogatif digunakan dalam waktu yang tepat. Tidak bisa stop perkara ini atau anu ini. Itu diktator, bukan hak prerogatif,” tegas JK. JK juga menekankan, pemerintah saat ini berusaha menjaga stabilitas hukum dan politik, terutama terkait polemik pencalonan Budi Gunawan.

“Kalau ambil tindakan tiba-

tiba dalam posisi DPR telah setujui (pencalonan Budi), lalu dipotong, nanti kan ada masalah. Inti persoalannya kan masalah hukum, politik dan opini publik. Kalau hukum baik, maka baik politiknya, dan opini publik pun baik,” ujar JK. JK mengklaim setiap hari berkoordinasi dengan presiden, tetapi tidak hanya untuk persoalan Budi Gunawan.

“Saya tiap hari juga mengamati dan bicara dengan presiden, dengan teman-teman di luar, tapi paling penting tetap menyelamatkan pemerintahan,” ujar JK.

Re-editing: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Februari 2015

7

Kapolri Jadi ......................................................................................................................dari halaman 1 Dan Bambang ...............................................................dari halaman 1 Pasar taruhan di Mangga Besar memang lumayan tinggi. Kata Martin, bandar-bandar judi di Mangga Besar justru mendugaduga jadi atau tidaknya pelantikan BG dari mimik Presiden Joko Widodo saat berbicara tentang polemik calon Kapolri. Para bandar memerhatikan setiap ekspresi wajah presiden termasuk gaya cengengesan yang dikenal dengan panggilan akrab Jokowi itu. ”Semua memperhatikan ekspresi dan mimik Jokowi. Karena itu dianggap pertanda,” ungkap Martin yang mengaku memperoleh informasi itu dari seorang temannya yang paham tentang aktivitas perjudian di Mangga Besar.

Bahkan, teman Martin yang juga dekat dengan kalangan bandar judi itu ikut mencari-cari informasi tentang jadi atau tidaknya BG dilantik menjadi Kapolri. Informasi kabarnya diserap baik dari kalangan istana maupun Trunojoyo, Mabes Polri. ”Saya jawab, ya sama aja, sama-sama perhatikan mimik Jokowi,” katanya.

Sumber RK menyebutkan, desakan sejumlah politisi dan partai yang menginginkan BG dilantik dan sebagian yang menolak, juga menjadi bahan analisis.

Karenanya, politikus Gerindra itu meminta Presiden Jokowi segera menentukan sikap agar polemik tentang calon Kapolri tak terus bergulir bahkan sampai dijadikan ajang taruhan.

“Saya kira, supaya ini tidak meluas makin tidak terkendali. Kan taruhan bisa di manamana. Presiden harus cepat-cepat membuat putusan agar pasar taruhan makin tidak meluas dan merajalela,” cetusnya.

Obral Janji Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo mengobral janji. Janjinya, akan mengeluarkan keputusan melantik atau tidak Komjen BG sebagai Kapolri pekan ini.

Bahkan Jumat (13/2) sore, di Istana Bogor mantan Wali Kota Solo itu kembali bikin janji, “Secepatnya… secepatnya… secepatnya (membuat keputusan soal Kapolri).”

Dari pantauan JPNN.com yang mengikuti konferensi pers, Jokowi terlihat santai saja saat mengeluarkan pernyataan “secepatnya”. Mimik wajahnya pun tampak sambil meringis. “Pokoknya secepatnya,” ujarnya lagi sambil setengah cengengesan.

Gaya cengengsan itu juga dijadikan

DPR. Alasannya, tidak ada aturan hukum yang dilanggar jika Presiden membatalkan pelantikan Komjen BG yang berstatus tersangka.

“Persetujuan yang telah diberikan oleh DPR terhadap Komjen Pol Budi Gunawan tidak menghalangi Presiden untuk mengajukan nama baru,” ujar Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, Jumat (13/2).

Menurut Miko, pandangannya didasari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 hingga ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian.

Disebutkan, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan Presiden.

Miko hanya mengingatkan, nama baru calon Kapolri harus merupakan sosok yang berada di luar kemelut antara KPK-Polri.

Makanya untuk menyaring nama perlu pelibatan KPK, PPATK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan publik secara luas.

“Pelibatan berbagai elemen terkait merupakan suatu keharusan dalam proses ini. Presiden juga perlu mengingat bahwa kisruh ini bukan semata persoalan dilantik atau tidaknya tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri,” katanya.

Kisruh juga terkait erat dengan penangkapan Komisioner KPK Bambang Widjojanto yang dinilai banyak kalangan sebagai bentuk kriminalisasi dan arogansi Polri.

Presiden kata Miko, tidak boleh menutup mata dan telingan dengan adanya upaya pelemahan terhadap institusi KPK. “Kita berharap Kapolri baru yang dipilih Presiden merupakan orang yang berpihak kepada gerakan pemberantasan korupsi dan mendukung KPK. Presiden juga harus mengambil tindakan dan memberikan jaminan agar semua upaya kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK dihentikan,” katanya.

Presiden harus bersikap tegas dalam menyelesaikan ketegangan antara KPKPolri. Sikap menunda untuk menyelesaikan perselisihan ini, lanjutnya, hanya akan memperpanjang masalah yang memperburuk pemerintahan Jokowi-JK.

sinji alias kode di kalangan penggemar judi dan bandar. Saat ditanya perihal pengajuan enam nama baru calon Kapolri oleh Kompolnas, Jokowi mengaku hanya pertimbangan semata. Ia belum memastikan apakah itu berarti pelantikan Komjen Budi Gunawan dibatalkan atau tidak.

“Prosesnya sebenarnya udah berjalan tapi saya akan sampaikan statemen resminya secepatnya tapi belum saat ini. Tadi saya katakan nanti secepatnya akan saya sampaikan,” ulangnya.

Sempat disebut, Presiden baru akan menyampaikan keputusan setelah menunggu proses sidang praperadilan. Komjen Budi terhadap KPK. Saat dikonfirmasi ia tak menjawabnya secara pasti. ”Ya secepatnya.

Bisa aja setelah ini saya ngomong lagi,” kata Jokowi sambil tertawa.

Presiden Joko Widodo mengaku masih butuh waktu untuk mendapatkan keputusan terbaik dalam menyelesaikan polemik pencalonan Kapolri. Masih banyak hal yang membelitnya saat ini, terutama dari sisi politik dan hukum. Sementara situasi dan kondisi sudah amburadul dengan munculnya teror dan intimidasi terhadap aparat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan keluarganya.

“Ada kalkulasi, perhitungan yang menyangkut masalah, berkait dengan politik dan hukum yang semuanya harus dihitung.

Kalau masalahnya hanya satu, tidak bertumpukan, 1x24 jam sudah saya putuskan,” keluh Presiden pada jumpa pers di Istana Bogor, Jumat, (13/2).

Presiden tidak membeberkan secara jelas masalah politik dan hukum yang membelitnya selain hanya minta dan minta publik bersabar menunggu ia mengumumkan.

Presiden mengaku sudah bertemu banyak pihak sebelum mengambil keputusan tepat dalam menyelesaikan polemik tersebut.

“Secepatnya. Ini perlu kalkulasi. Hitungan yang betul-betul matang. Pertemuan saya lakukan dengan siapapun jadi pertimbangan. Baik dengan parpol, publik, suara-suara dari masyarakat semua kita dengarkan, dari tokoh-tokoh,” tandasnya.

Jangan Ragu Presiden Jokowi diingatkan tidak perlu bimbang dan ragu untuk segera mengajukan nama baru calon Kapolri kepada

Sumber: JPNN Re-editing: Mohamad iQbaL

Kejari Putussibau .....................................................................................................dari halaman 1 persil (bidang) pada tahun 2011. Ternyata dalam pelaksanaannya yang seharusnya gratis, petugas BPN Kapuas Hulu meminta bayaran ketika masyarakat mengajukan pembuatan sertifikat tanah program Prona.

“Dalam pelaksanaan pembuatan sertifikat tersebut dipungut biaya perpersilnya antara Rp850 ribu hingga Rp1,5 juta. Ini terjadi di seluruh wilayah Kapuas Hulu,” ujar Imanuel SH MH, Kasi Datun Kejari Putussibau.

Menurut Imanuel, kasus ini berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Kejari Putussibau. Selanjutnya berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print -172a/ Q.1.16/Ft.1/05/2012 tertanggal 1 Mei 2012.

Setelah itu, Kejari Putussibau melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut, hingga ditetapkannya FE sebagai tersangka dan akhirnya dilakukan penahanan. Lamanya proses penahanan terhadap tersangka, karena prosesnya tidak mudah, perlu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Namun setelah pemeriksaan selesai dan bukti-bukti didapatkan, akhirnya eksekusi terhadap

masyarakat, baik berupa kwitansi ataupun kertas. Sehingga diduga pelaku melakukan pungutan yang tidak sah dalam proses pensertifikatan tanah secara Prona. Tersangka dianggap telah melanggar dua Pasal.

“Pertama, Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Kedua, Pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 Jo yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta,” tegas Imanuel.

tersangka FE pun dilakukan. “Sudah ada sekitar lima orang petugas di BPN Kapuas Hulu yang kita tahan dalam kasus yang sama. Hanya saja tahun kasusnya berbedabeda. Dalam waktu tidak lama lagi, akan ada pegawai lainnya dari BPN Kapuas Hulu yang akan kita jadikan tersangka,” ungkap Imanuel.

Dijelaskan Imanuel, dalam pelaksanaan program Prona, BPN Kapuas Hulu tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka hanya meminta Kepala Desa (Kades) untuk mengakomodir warganya yang ingin membuat sertifikat Prona. Hanya saja, warga yang ingin membuat sertifikat Prona diminta uang. Sejumlah uang yang terkumpul dari masyarakat tersebut dibagi-bagi antara pegawai di BPN Kapuas Hulu.

“Dalam menjalankan Program Prona ini, BPN Kapuas Hulu membentuk tim. Uang yang didapatkan petugas lapangan, mereka bagi di kantor,” tegasnya.

Imanuel menegaskan, pihaknya telah memperoleh bukti kuat atas kasus ini. Selain keterangan saksi, juga ada bukti setoran dari

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS disc up to +0%

IMLEK SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Cashback P e r s e+ n + Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

9.550

Hanya

3.988 Ribu

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MATAHARI MAL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 13 FEB SD 15 FEB 2015 & DPTKAN DISKONNYA.

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

16.250

Hanya

6.788 Ribu

5.650

8.950

Hanya

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Hanya saja, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Luthfi A. Hadi membenarkan bahwa gaji Dewan sempat terlambat dibayarkan. Seharusnya, gaji Januari dibayarkan pada tanggal 1 Februari, tapi masuknya pada tanggal 4 Februari.

“Nunggaknya hanya itu saja, saya rasa tidak ada permasalahan karena pada tanggal 4 Februari gaji sudah masuk semuanya,” ungkapnya.

Menurut Luthfi, yang bermasalah dengan Sekwan adalah Dewan-Dewan yang lama alias senior. Bukan para wakil rakyat yang baru duduk di DPRD Kalbar.

“Yang marahkan Sekwan itu dewan yang lama,” bebernya.

Kemungkinan besar, analisa Luthfi, tekanan-tekanan dari pribadi Dewan terhadap Bambang yang membuatnya mau mengundurkan diri. “Tekanan, mungkin Sekwan ada menjanjikan dengan Dewan yang lama, ini mungkin. Sehingga ditagih janji tersebut,” duganya.

Agar masalah ini tak berlarut, Luthfi menyarankan Bambang berbicara. “Saya tidak tahu masalahnya, saya hanya mendengar saja. Ya, sebaiknya Sekwan berbicara saja, menjelaskan apa masalah sebenarnya, karena saya sendiri saja juga bingung masalah apa sebenarnya,” saran dia.

Saat ditanya mengenai isu Dewan mendapat tambahan pendapatan dalam bentuk gaji namun tidak diteken oleh Bambang, Luthfi menegaskan itu

bukan tambahan gaji. Jelas dia, itu Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dimana seluruh anggota DPRD Kalbar akan mendapatkan tambahan tiga juta rupiah lebih.

“Kalau masalah TKI ini, memang ada direncanakan, dan ini diatur dalam UU tentang pemerintah daerah yang baru.

Namun, harus ada Pergub terlebih dahulu agar TKI dapat diberikan kepada seluruh anggota DPRD di Kalbar,” jelasnya.

Tambah Luthfi, “Saya rasa tidak ada kaitannya dengan Sekwan. Karena harus ada Pergub terlebih dahulu baru TKI itu bisa diberikan kepada Dewan-Dewan. Karena sesuai dengan UU yang baru, sudah jelas dibenarkan APBD golongan tinggi mendapat tunjangan itu. Dan, Kalbar termasuk APBD yang tinggi”.

Dikonfirmasi ulang, Bambang Soerachmat masih tidak ingin berkomentar banyak terkait kabar angin yang berhembus. Namun, ia menegaskan tidak mengundurkan diri dari jabatan Sekwan.

“Saya tetap menjalankan tugas sebagai Sekwan,” tegas Bambang.

Ditanya lebih jauh mengenai permasalahannya sehingga rumor dia mundur itu bisa mencuat, Bambang menjawab singkat. “ Gx enak bang, udh lah,” tulisnya via Blackberry Messenger (BBM) kepada Rakyat Kalbar, Jumat (13/2).

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Bijak ............................................................................................dari halaman 1 yang sudah jengah dengan perseteruan dua institusi penegak hukum tersebut.

Di tengah harap cemas rakyat Indonesia dan pro kontra kasus calon tunggal Kapolri yang berbuntut pada dilaporkannya seluruh pimpinan KPK, Presiden Jokowi justru belum “bertindak”.

Tindakan riil Jokowi untuk menyelesaikan persetuan Polri dengan KPK tersebut, memang belum kelihatan.

Katanya, masih banyak yang harus dikalkulasikan, lantaran fenomena tersebut “terletak” di antara ranah hukum dengan politik.

Tentunya rakyat Indonesia sangat mengharapkan kebijakan yang nantinya diambil Jokowi terkait “Buaya Vs Cecak” itu, benar-benar bijak.

Bukan hanya menyelesaikan perseteruan, tetapi juga tidak merusak tatanan hukum dan

politik di Indonesia.

Bijak merupakan suatu cerminan perilaku seseorang terhadap sesuatu yang dilihat berdasarkan apa yang dipikirkannya secara tepat dalam situasi dan kondisi seperti apapun, tetap objektif serta mampu mengambil hikmah penting dari apa yang dilakukan.

Sederhananya, orang yang bijak merupakan orang yang mampu mengambil keputusan dengan tepat, baik secara langsung maupun tidak, tanpa memihak, adil dan objektif.

Secara umum, seseorang bijak atau tidak, dapat dilihat dari interaksinya di depan umum, perkataannya mudah dimengerti semua lapisan masyarakat. Gelagatnya juga tenang, tidak terburu-buru dan selalu tegas. Tidak terburu-buru ini tentunya berbeda dengan “lemot”.

Perilaku orang bijak juga memengaruhi oranglain. Berpikirnya nampak begitu universal, selalu mempelajari apa yang telah dilakukannya, adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Dari analisa sederhana tentang makna bijak ini, tentunya sudah dapat disimpulkan apakah Jokowi sedang menjalani hidup sebagai “seorang yang bijak”, atau memang tidak tahu mesti berbuat apa untuk menyelesaikan perseteruan Polri dengan KPK. Lihat saja apa yang dilakukan Jokowi menyikapi persoalan tersebut. Dia meminta pendapat banyak orang, dan mempertimbangkan matangmatang apa yang akan diputuskannya, entah kapan. Tetapi, patut juga disadari bahwa, “luka” ini akan membusuk bila terlalu lama tidak ditangani hingga tuntas. (mordiadi)

Komjen BG.........................................................................dari halaman 1 kecuali yang dianggap bahaya,” ujarnya.

Fahri kembali menegaskan kalau molornya paripurna DPR untuk pengesahan APBNP 2015 yang sudah dibuka sejak pagi tadi, bukan semata-mata karena persoalan politik saja.

Sebab, ada juga faktor lainnya yang membuat pembahasan RAPBNP 2015 tersendat. Sebab, mengacu pada UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru, Komisi diberi kewenangan penuh.

Faktor lain adalah kabinet baru pemerintah yang para menterinya juga baru. Begitu juga dengan anggota Badan

Anggaran (Banggar) DPR yang masih baru. ”Jokowi membuat nomenklatur baru. Muncul kementerian baru dan sebagainya, itu komplikasi. Dan pantas kalau banyak interupsi. Kita tunda dulu biar orang melihat itu,” jelasnya.

Fahri juga menyebutkan forum lobi mengenai RAPBNP sudah dilakukan dan paripurna kembali akan dilanjutkan malam ini. Menurutnya, adanya penundaan semata-mata agar tidak terjadi pelanggaran Undang-Undang.

Fahri juga menjamin pengesahan ini tidak akan molor dari

jam 24.00 WIB nanti malam. ”Mudah-mudahan enggak (molor),” katanya.

Untuk diketahui, sebelum paripurna diskors menjelang salat Jumat tadi banyak anggota DPR yang melakukan interupsi.

Di antaranya Ketua Komisi VIII, Saleh Daulay yang mempersoalkan hilangnya anggaran Kemensos Rp 10,7 triliun.

Interupsi juga datang dari anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka yang terang-terangan meminta pengesahan RAPBNP ditunda karena masih ada persoalan dengan anggaran BPJS. (jpnn)

Kelenteng ...........................................................................dari halaman 1

5.988 Ribu

3.788 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.488 Ribu

12 FEB S/D 18 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

diri Bambang masih menjadi tanda tanya besar bagi publik.

Ketua Fraksi Perkasa DPRD Kalbar, Ahmadi Usman, menduga isu itu mencuat karena Bambang ditegur oleh partner kerjanya di Dewan Kalbar dalam sebuah rapat, belum lama ini. “Sekwan merupakan mitra Komisi I, kami panggil dan kami berikan sejumlah saran. Jika ada kata dimarah, mungkin itu tipikal dari salah satu Dewan,” jelasnya kepada Rakyat Kalbar, Jumat (13/2).

Karena itu, kata dia, ini bukan permasalahan antarpribadi Dewan dengan Bambang selaku sekretaris lembaga. “Komisi I bagian lembaga, bukan pribadi Dewan. Jadi, tidak ada permasalahan pribadi yang dibawa dalam kerja,” tegas Ahmadi.

Politisi PPP ini menyatakan, jika memang permasalahan dari rapat kerja dengan Komisi I itu yang membuat Bambang ingin mengundurkan diri, ya silakan. “Silekan Mundur, hak pribadi die, merase tak betah, ape alasannye silakan saja,” ujar Ahmadi dengan nada kalem.

Imbuhnya, “Kita dalam rapat kerja dengan Sekwan hanya memberikan masukan, ini biasa-biasa saja. Masalah marah, sekali lagi itu tipikal masingmasing”.

Apakah ada kaitannya dengan gaji Dewan yang sedikit terlambat dibayarkan? “Tidak ada masalah gaji, gaji tidak ada nunggak, udah dibayarkan. Ini permasalahan antara Komisi I dengan Sekwan dalam rapat kerja,” tandas Ahmadi.

RECUMBENT BIKE (TERMURAH) 8.450

Hanya

3.688 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

sudah ada sejak abad ke-18 Masehi. Tanyakan kepada semua orang tua di sana, jawabannya sama, sudah ada kelenteng sebelum ibukota Kapuas Hulu terbentuk. Berarti satu abad mendahului karena Putussibau berdiri tanggal 1 Juni 1895, pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda.

She Pin, Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin) Kapuas Hulu pun tidak mampu menjelaskan kapan sejarah Kelenteng Darma Suci dibangun. Sama seperti tokoh-tokoh Tionghoa lainnya, ia mengatakan kelenteng tersebut sudah ada sejak abad ke-18 Masehi.

“Saya pun tidak tau pasti kapan berdirinya kelenteng itu. Ketika saya Tanya kepada orangtua saya yang usianya lebih dari 70 tahun saja tak tahu kapan kelenteng itu berdiri,” katanya, ketika ditemui di kediamannya di Jalan Lintas Utara Kecamatan Putussibau Utara, Kamis (18/2).

Menurut She Pin, semua tetua Tionghoa di Putusibau dan Kapuas Hulu yang pernah dihubunginya menjelaskan kalau kelenteng itu sudah sangat tua.

Dimungkinkan rumah ibadah itu lahir bersamaan dengan kedatangan warga Tionghoa ke Kalimantan dan sebagian mereka mendirikan pemukiman di hulu Sungai Kapuas itu.

Menurut cerita-cerita orangtua kami kelenteng sudah berusia ratusan tahun. Sebelum Kota Putussibau berdiri kelenteng sudah ada,” pungkasnya.

Hanya saja, Kelenteng Darma Suci sebelumnya tidak terjepit di anatara ruko seperti sekarang ini. Awalnya kelenteng dibangun di pinggiran Sungai Kapuas sebagaimana kelenteng Dewi Kwan Im di sebelah Pasar Kapuas Indah Pontianak itu. Karena abrasi yang menggerus bibir pantai membuat kelenteng ikut terkikir lantas dipindahkan lebih jauh dari bibir Sungai Kapuas.

Ternyata abrasi terus mengejar bangunan-bangunan yang berada di tepi sungai, Kelenteng Darma Suci dipindahkan lagi dengan dibangun ulang di lokasi sekarang ini. Ditempatnya sekarang ini saja, kelenteng tersebut sudah tiga kali rehab, yang semula kecil berangsur angsur besar, walaupun tidak megah. Diakui She Pin, di Kota Putussibau hanya ada kelenteng Darma Suci. Sehingga semua warga Tionghoa yang beragama Khonghucu sembahyang di kelenteng itu.

Kelenteng tua itupun berbenah walau tak semeriah Kota Singkawang dan Pontianak dalam menyambut Hari Raya Imlek dan Capgome 2566. Populasi warga Tionghoa sendiri di Kapuas Hulu, terbesar di Kota

Putussibau, walaupun di setiap kecamatan selalu ada yang bermukim dan berbaur dengan masyarakat setempat.

“Semua warga Tionghoa yang Konghucu di Kota Putussibau sembahyang di kelenteng ini. Kami akan gotong royong bersih-bersih, karena ibadah malam pergantian tahun akan dilangsungkan di kelenteng Dharma Suci ini,” kata She Pin. Apa harapannya di Tahun Baru Imlek 2566 sebagai Tahun Kambing? Kata She Pin, pergantian dari tahun kuda ke tahun kambing kayu tentu ada perbedaan dan karakternya.

Bila di tahun kuda banyak terjadi kekerasan di berbagai bidang seperti politik, keamanan, bahkan bisnis, maka tahun kambing lebih lunak. “Di tahun kambing kayu tidak terlalu keras seperti tahun kuda. Tidak ada kekerasan atau gejolak dunia,” pungkasnya.

Walaupun Cuma ada satu kelenteng di Putussibau, tidak berarti malam pergantian tahun dibiarkan berlalu. Akan ada sembahyang warga menyambut Imlek dan meryakan tahun baru dengan sukacita.

Begitupun dengan kelenteng yang ada di Bunut, Jongkong dan Silat, akan dipenuhi warga untuk berdoa bagi keselamatan menyambut tahun harapan. (*)

CR7 Dijual

PRESIDEN Real Madrid, Florentino Perez dilaporkan siap menjual pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, untuk nilai yang sangat besar di akhir musim ini.

Menurut laporan yang diturunkan oleh El Confidencial, sang presiden siap untuk melepas pemain berusia 30 tahun tersebut andai klub memang menerima tawaran yang cukup besar dalam beberapa bulan mendatang.

Usia Ronaldo yang sudah memasuki kepala tiga disebut-sebut sebagai salah satu faktor mengapa Perez lantas siap untuk melepas bintangnya itu. (*)

SPORT Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Februari 2015

PEDE SINGKIRKAN

CHELSEA DAVID Luiz mengaku percaya diri bisa membantu PSG mengalahkan Chelsea di babak 16 besar Liga Champions musim ini dan maju ke fase berikutnya.

Musim lalu, PSG harus tersingkir dari kompetisi usai tak mampu melewati hadangan Chelsea. Luiz sempat mencetak gol bunuh diri di leg pertama, sebelum gol telat Demba Ba di Stamford Bridge membuat The Blues lolos.

“Tersingkirnya PSG musim lalu amat berat untuk diterima, karena hanya ditentukan gol away. Kami harus bermain dengan menggunakan kekuatan kami. Saya percaya pada tim ini. Kami tahu Chelsea merupakan tim penuh pengalaman dan pernah memenangkan Liga Champions.

Mereka terbiasa dengan ini,” tutur Luiz.

“Namun kami tidak harus memikirkan itu terlalu banyak.

Kami harus menunjukkan level kami dan bermain dengan segenap kekuatan di atas lapangan,” pungkasnya.

Punggawa The Blues, Diego Costa memberikan pujian pada penyerang PSG, Zlatan Ibrahimovic, yang dianggapnya punya daya gedor luar biasa. Costa pun sudah tidak sabar lagi menghadapi tim asuhan Laurent Blanc, dalam

duel yang akan jadi ulangan pertandingan kedua tim musim lalu.

“Zlatan bagaikan binatang buas. Ia adalah pemain yang saya sukai karena ia punya karakter dan kualitas. Ia merupakan satu dari beberapa pemain terbaik yang ada di sepanjang sejarah sepakbola,” tutur Costa.

“Kita semua tahu betapa sulitnya untuk bermain melawan PSG. Kebanyakan pesepakbola di sana bermain di level Internasional. Jika kami ingin lolos, maka kami harus bermain di dua leg,” pungkasnya.

Keinginan membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions juga diutarakan Eden Hazard. “Mereka punya beberapa pemain bintang, kami tahu betapa sulitnya menang di sana, namun target utama kami adalah mencapai laga final dan menjadi juara,” tutur Hazard.

“Musim lalu kami kalah 1-3 di Paris, namun di babak pertama kami bermain dengan baik, saya mencetak gol dan juga sempat memiliki peluang yang menghantam mistar gawang. Skor yang kami dapat saat itu agak tidak adil, namun leg kedua sungguh brilian,” tutupnya. (*)

REAL MADRID VS DEPORTIVO LA CORUNA STRIKER Liverpool Daniel Sturridge ingin membawa The Reds berlaga di Liga Champions musim depan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Sturridge berharap timnya bisa menembus posisi empat besar di klasemen akhir Premier League nantinya.

Sampai pekan ke 25, pasukan Brendan Rodgers masih berada di posisi ketujuh dengan koleksi 42 poin. Mereka terpaut empat poin dari Southampton yang menguasai posisi empat besar. Meskipun begitu, pemain berusia 25 tahun itu berharap Liverpool segera menggeser tim-tim yang berada di atasnya.

“Semoga kami bisa kembali keempat besar dan bisa bermain kembali di Champions League,” ujar Sturridge.

“Banyak sekali twist karena setiap laga merupakan hal yang besar. Sangat penting bagi kami untuk kembali ke empat besar dan mendapatkan silverware. Jika kami bisa meraihnya, maka akan menjadi pencapaian yang bagus.”

Liverpool sendiri akan mengunjungi markas Crystal Palace dalam lanjutan putaran kelima Piala FA, Minggu (15/2) dini hari. (*)

REAL Madrid butuh mengembalikan harga diri mereka serta menepis krisis internal dengan berupaya meraih poin penuh saat menjamu Deportivo La Coruna, Minggu (15/2) dini hari. Hanya dengan kemenangan Los Blancos bisa mengembalikan kondusivitas tim serta bertahan di puncak klasemen.

Lebih dari 100 hari Real Madrid memimpin klasemen La Liga. Tetapi catatan tersebut bisa terhenti jika mereka gagal meraup poin penuh dari Deportivo. Pasalnya kekalahan telak 0-4 dari Atletico di laga terakhir, membuat Los Blancos hanya unggul 1 poin saja dari Barcelona di posisi runner up.

Para penggawa Real banyak bersuara lantang perihal kekalahan telak di tangan Atletico. Mulai dari Cristiano Ronaldo hingga sang pelatih, Carlo Ancelotti bertekad akan segera bangkit usai menelan kekalahan memalukan tersebut.

Depor patut mewaspadai kebangkitan El Real dan juga Cristiano Ronaldo. CR7 tidak pernah absen mencetak gol hingga tiga laga beruntun sejak tahun 2013. Hal ini seolah membunyikan alarm tim tamu yang dibantai 8-2 menghadapi lawan yang sama pada bulan September tahun lalu dengan Ronaldo mencetak hattrick.

Upaya Real untuk bangkit mendapat kabar positif dengan kembalinya Pepe. Bek tangguh asal Portugal tersebut sudah terlihat kembali berlatih setelah beristirahat hampir satu bulan lamanya akibat cedera tulang rusuk. Tetapi Fabio Coentrao masih tetap absen setelah mendapat cedera betis di sesi latihan.

Beralih ke tim tamu, Depor bakal memompa semangat mereka dengan fakta kemenangan beruntun yang mereka catatkan pertama kali sejak April 2013. Sayangnya Depor masih punya PR besar untuk memperbaiki catatan gol tandang mereka.

Dengan hanya mencatatkan 6 gol di 10 laga tandang, Depor tak memperlihatkan ancaman berarti di kandang lawan. Total mereka hanya dua kali meraih kemenangan saat bermain away.

Catatan pertemuan menghadapi Real Madrid juga tak membantu tim tamu.

Mereka sudah kebobolan 14 gol dalam 3 lawatan terakhirnya ke Santiago Bernabeu dan tak pernah menang lagi sejak kemenangan terakhir di bulan Oktober 2004. (*)

PROFIL TIM BERSTATUS sebagai satu-satunya klub yang promosi ke Indonesia Super League (ISL) 2015, Pusamania Borneo FC (PBFC) tak mau hanya sekadar menjadi pemanis kompetisi kasta tertinggi di Indonesia itu.

Persiapan pun sudah dilakukan dengan matang, termasuk mendatangkan para pemain berpengalaman di kancah sepakbola nasional.

Sebut saja Oktovianus Maniani, Hamka Hamzah, Egi Melgiansyah, Zulvin Zamrun, Saktiawan Sinaga, sampai dengan duet gelandang asing Srdjan Lopicic dan Erick Weeks Lewis. Pun demikian dengan para pemain muda berpengalaman seperti Achmad Hisyam Tole, Hendra Susilo, dan Terens Owang Puhiri.

Bukan hanya itu, di jajaran kepelatihan dan manajemen juga dilakukan perombakan guna meningkatkan kualitas yang sudah ada.

Tommy Ermanto Pasemah yang sebelumnya menjabat manajer, didapuk menjadi general manager. Dandri Dauri yang sebelumnya asisten manajer, kali ini dipercaya menjadi manajer.

Di tim kepelatihan PBFC melakukan perubahan signifikan dengan melepas pelatih kepala Iwan Setiawan yang mengantarkan PBFC menjadi juara Divisi Utama 2014, dan merekrut Arcan Iurie. Asisten pelatih pun diganti. Sebelumnya jabatan tersebut dipegang Nus Yadera dan Asari, sementara saat ini digenggam Marwal Iskandar dan Fernando Soler, serta hanya mempertahankan Arief Yanto sebagai pelatih kiper.

“Yang jelas kami tidak ingin numpang lewat saja, Divisi Utama memberi banyak pelajaran bagi eksistensi kami. Jadi kami ingin bisa mendapatkan tempat terhormat di ISL musim ini,” ucap Nabil Husein, Presiden

PUSAMANIA BORNEO FC

klub PBFC. Mengusung semangat baru sebagai klub yang berasal dari suporter, PBFC menjadi madu manis bagi para sponsor. Mempertahankan Suzuki, Bank Kaltim, dan Pocari Sweat, klub yang bervisi Asia ini berhasil meyakinkan Air Asia dan Kratingdaeng untuk bergabung di jersey mereka yang menggunakan apparel Indonesia, Salvo.

Pelatih Anyar

Arcan Iurie bukanlah nama baru di kancah sepakbola nasional. Beberapa klub besar pernah ditukangi pelatih asal Moldova ini seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persita Tangerang, Persik Kediri, hingga terakhir Persepam Madura Utama.

Menyandang lisensi pelatih UEFA Pro, Iurie bertekad memberikan yang terbagi bagi tim Pesut Etam.

“Saya datang ke sini [Samarinda] tentu

dengan banyak rencana. bersama Marwal [Iskandar] dan [Fernando] Soler dan Arief Yanto kami akan bekerja keras memenuhi target yang diminta manajemen kepada kami. Jelas kami akan 100 persen untuk tim ini,” ucapnya.

Di sisi lain, pelatih yang menjadi muallaf pada 2008 menikahi wanita Indonesia di tahun yang sama ini, kini menjadi pribadi yang religius. Di mana banyak filosofi Islam

yang ia sisipkan dalam setiap briefing yang ia berikan. Hal itu diakui oleh manajer tim, Dandri Dauri.

“Ia pelatih yang sangat terhormat, ia melatih timnya dengan keras ala Eropa Timur.

Tapi di lain sisi ia bisa melakukan pendekatan yang baik kepada para pemain dengan sisi keislamannya,” beber Dandri.

Bicara soal strategi, Iurie pun sudah menyiapkan beberapa skema yang akan digunakannya pada kompetisi nanti.

“Bisa saja 4-1-4-1 jadi 4-2-3-1, bisa juga pakai 4-4-2. Pilihan tiga bek sejajar juga masuk akal, tergantung siapa pemain yang paling siap dan musuh yang dihadapi,” jelasnya.

Pemain Andalan Datang untuk kedua kalinya ke Samarinda, nama Lopicic sudah mendapatkan tempat di hati para Pusamania, kelompok suporter PBFC. Memainkan peran sebagai role-player bagi skuat asuhan Arcan Iurie, ia akan bahu membahu dengan Erick Weeks Lewis yang juga beroperasi di lini tengah. Penampilannya yang impresif bersama Persela Lamongan pada musim lalu, membuatnya menjadi salah satu gelandang asing terbaik di ISL 2014.

Pemain berpaspor Montenegro ini mengaku menikmati atmosfer sepakbola di Samarinda, dan ia menjanjikan menampilkan permainan terbaik setiap ia diturunkan.

“Pasti saya ingin bermain yang terbaik karena saya dikontrak secara profesional, untuk tampilkan semua kemampuan yang saya miliki. Apalagi semua Pusamania selalu berada bersama saya bila berada di Segiri, luar biasa bisa berjuang untuk mereka,” tuturnya.(goal)

Rakyat Kalbar Sabtu, 14 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Satgas Anti Preman Jajaki THM Nakal Pontianak-RK. Hingga saat ini Polres- Kota Pontianak. Kekuatan ini yang akan ta Pontianak belum membuat gebrakan dijajaki Satuan Tugas (Satgas) Anti Preuntuk memberikan efek jera terhadap manisme yang baru-baru ini dibentuk Tempat Hiburan Malam (THM) nakal, Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistybahkan menjual minuman beralkohol anto. Mestinya polisi sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Apalagi (Minol) tanpa izin dan memungut Badan Pelayanan Perizinan pajaknya dari konsumen.

Terpadu (BP2T) Kota Sementara Satpol PP Kota Pontianak siap memPontianak hanya tegas N berikan data-data terhadap pedagang keA K L THM nakal di Kota cil di pinggir jalan.

KUMPU NSI Pontianak. Selain Belum berani tegas INSTA AHAS itu payung hukum dengan pemilik THM B , T yang dilanggar nakal.

TERKAI DAKAN juga sudah jelas, Lemahnya poliPENIN ALAN salah satunya Susi dan Satpol PP, PENJU ANPA rat Keputusan (SK) mengindikasikan ada T MINOL N Walikota Pontianak kekuatan besar di beIZI tentang pengendalian lakang pemilik THM di

dan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak. Sebagaimana diakui Kepala BP2T Kota Pontianak, Drs Djunaidi MSi, tidak satupun THM yang boleh menjual Minol jenis apapun, baik itu karaoke maupun cafe.

“Kepada BP2T Kota Pontianak, diharapkan segera memberikan data-data THM, khususnya karaoke dan cafe yang tidak memiliki izin penjualan Minol tersebut. Agar tepat sasaran, kami harap data tersebut segera disampaikan kepada kami, sehingga kita dapat turun bersama-sama melakukan pengecekan dan penindakan,” ungkap Kombes Pol Badya Wijaya, Pimpinan Satgas Anti Preman Polda Kalbar, tadi malam.

Kepada wartawan Rakyat Kalbar, Kombes Pol Badya Wijaya berjanji dalam

waktu dekat akan turun ke THM yang menjual Minol tanpa izin atau ilegal.

“Dalam waktu dekat kita akan turun ke THM nakal itu, karena Satgas Anti Preman sasarannya juga Minol atau Miras yang dijual tanpa izin,” tegasnya.

Kombes Pol Badya Wijaya yang juga menjabat Dir Shabara Polda Kalbar mengungkapkan, paling lama Selasa (17/2) akan melakukan rapat dengan instansi dan dinas terkait. Rapat tersebut membahas penindakan terhadap THM yang menjual Minol tanpa izin.

“Paling lambat hari Selasa kita akan ada rapat. Tentunya rapat ini berlangsung di Polresta Pontianak. Karena ini merupakan wilayah hukum Polresta Pontianak,” ungkapnya.

Halaman 15

Pengen Nyetir Mobil, Siswi SMU Rela Layani Pria Hidung Belang Pontianak-RK. Hanya karena kepengen menyetir mobil, gadis bawah umur berinisial SF, 17, rela ditiduri Fr, 36, pria hidung belang pemilik Toyota Yaris. Siswi SMA di Kota Pontianak ini menjadi korban kebuasan Fr di Villa Kapuas Dharma, Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan.

Tidak ada paksaan dalam kasus prostitusi pelajar ini. SF menyerahkan kehormatannya kepada pria hidung belang dikarenakan kemarukan mengendarai mobil Fr. Bahkan SF sendiri tidak mendapatkan imbalan uang dari Fr. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, kasus ini merupakan fakta sosial yang terjadi

di Kalbar, khususnya Kota Pontianak.

“Ini memprihatinkan. Hanya karena ingin mengendarai mobil, rela melayani seseorang. Ini menjadi warning bagi kita dan berbagai pihak lainnya,” kata Kapolda Arief di markasnya, Jumat (13/2).

Kapolda Arief menekankan, kasus kekerasan seksual dan prostitusi yang menimpa perempuan bawah umur ini harus didalami dan dikaji bersama. Harus dicari tahu penyebabnya, hingga mudah mengantisipasi atau mencegahnya.

“Perlu dikaji lebih dalam apa penyebab anak-anak yang masih muda belia ini rela melakukan tindakan seperti itu. Apakah akibat keter-

Ilustrasi. Net

bukaan mudahnya informasi dari media sosial internet, pergaulan atau masalah ekonomi,” jelas Arief.

Prostitusi pelajar yang dilakoni SF dan Fr ini berawal 12 sampai 14 Januari 2015 lalu. Saat itu Rey Andrean

alias Rey, 18, menggunakan aplikasi chatting di internet, Bee Talk. Rey yang disebutkan rada-rada bergaya seperti perempuan (boy girl) dan SF saling kenal. Di Bee Talk itu, Rey memakai foto SF sebagai foto profilnya dan menggunakan nama samaran.

Di Bee Talk itu terjadi perkenalan dan komunikasi antara Rey dengan Feri, siempunya mobil.

“Komunikasinya, Rey mau menyewa mobil milik Fr. Fr sendiri mau meminjamkan mobil kepada Rey dengan gratis, asalkan Fr bisa tidur dengan wanita di foto profil Bee Talk itu (SF),” jelas Kapolda Arief.

Kemudian, lanjut Arief, Rey memberitahu SF bahwa ada seseorang

Ratusan Dus Sayur Ilegal Asal Malaysia Diamankan

Halaman 15

Ilustrasi. Net

Batam-RK. Tersangka kasus Narkoba yang menggunakan modus perjalanan wisata di Batam, Stanly mengaku pasrah dengan hukuman yang akan ditanggungnya. Pria yang menyediakan jasa tur wisata seks dan Narkoba dengan sasaran wisatawan mancanegara itu bahkan mengaku siap dihukum mati.

“Saya siap dihukum mati,” kata pria asal Tanjungpinang itu seperti dikutip Batam Pos. Stanly dipertontonkan ke media saat acara pemusnahan barang bukti Narkoba di Polda Kepri, kemarin.

Halaman 15

Halaman 15

RUMAH KOSONG MEMBARA LAGI

Mempawah-RK. Peredaran barang illegal dari Malaysia masih menyebar di pasaran Kalbar. Jajaran Polsek Siantan mengamankan ratusan dus sayuran dari negeri jiran yang hendak diperdagangkan ke Kota Pontianak. Sayuran ilegal itu diangkut menggunakan empat mobil dan diamankan ketika melintas di jalan raya Kecamatan Siantan, Kamis (12/2) sekitar pukul 08.45 Wib. Kapolres Pontianak AKBP Suharjimantoro mengungkapkan, diamankannya mobil pengangkut sayuran ilegal dari Malaysia setelah mendapatkan informasi warga. Berbekal informasi itulah, jajarannya Polsek Siantan melakukan pengecekan di lapangan. Khususnya memantau arus lalu lintas yang diduga menjadi jalur penyelundupan.

Benar saja, selang beberapa saat melakukan pengecekan kendaraan yang melintas di wilayah hukumnya,

Penyedia Jasa Wisata Seks dan Narkoba Siap Dihukum Mati

yang mau meminjamkan mobil secara gratis dengan kesepakatan asal mau tidur sama dia. “Rupanya SF ini setuju juga, disepakatilah antaranya. SF mau melayani Fr dengan kompensasi mobil gratis selama dua hari,” ujarnya.

Setelah terjadi kesepakatan antara Rey, Fr dan SF, mereka melakukan pertemuan di Jalan Pangeran Nata Kusuma, Pontianak Kota. “Lalu SF dibawa Fr ke Villa Kapuas Dharma, menggunakan mobil yang dijanjikan itu. Di kamar nomor A6 terjadilah hubungan antara keduanya,” jelas Arief.

Setelah berhubungan, Fr

Ilustrasi. Net

Singkawang-RK. Setelah sekian lama menghilang, muncul lagi kasus kebakaran rumah kosong. Api nyaris meludeskan rumah Bong Fui Khoi alias A Khoi di Gang Tama, Jalan Tama, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Jumat (13/2) sekitar pukul 15.30.

“Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di dekat lemari televisi,” kata AKP Kemaz Zein Errie, Kapolsek Singkawang Tengah ditemui beberapa saat setelah api berhasil dipadamkan.

Dia mengatakan, kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, lantaran pemiliknya A Khoi sedang pergi ke Jawai, Kabupaten Sambas. “Hanya lemari yang terbakar, karena petugas pemadam kebakaran dapat segera memadamkan api sebelum merembet,” ujar Kemaz.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan Halaman 15

Ditilang, Mahasiswa Ludahi Tiga Polisi Banjarmasin-RK. Tiga anggota Polsek Banjarmasin Tengah yang bertugas di Pos Polisi Pasar Lama hendak dibacok seorang pengendara Kawasaki Ninja yang berontak saat ditilang, Kamis (12/2) siang.

Aksi nekat Indra Maulana, 25, warga Sei Mesa Banjarmasin Tengah ini bukan hanya mau menusuk, tapi juga melecehkan tiga petugas di hadapan umum, dengan cara meludah ke wajah anggota itu.

Lebih parah lagi, pelaku ternyata mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarmasin, Fakultas Hukum

semester V. Petugas yang diludahi itu Brigadir Saufi, Bripka Togap dan Ipda Abdurrahman yang bertugas sebagai Kanit Patroli Banjarmasin Tengah.

Ceritanya bermula ketika Bripka Togap mencegat Indra yang saat itu menggunakan motor pretelan dan tidak menggunakan helm. Ketika dicegat, Indra lalu dimintai STNK motor yang ditungganginya.

Tapi bukannya mengakui kesalahannya, dia malah membentak-bentak Bripka Togap dan mengucapkan perkataan tak pantas.

“Polisi darimana kamu? Tidak kenal

dengan aku kah asal main stop saja,” lalu Bripka Togap menjawab bahwa dirinya anggota Lantas yang bertugas di Pos Polisi Pasar Lama,” cerita Brigadir Saufi tentang perkataan mahasiswa itu.

Diduga pengaruh mabuk, pelaku meludah ke wajah Bripka Togaf, sedangkan Brigadir Saufi yang tidak jauh dari lokasi kejadian berusaha mendatangi. “Saya lihat pelaku meludahi wajah rekan saya dan juga tangan pelaku terlihat ke pinggang seperti ada yang mau dikeluarkannya,” ucap Saufi.

Mengetahui ada sesuatu yang mem-

bahayakan rekannya, Saufi dan Ipda Abdurrahman yang juga memerhatikan bergegas menenangkan pelaku. Tapi Indra malah meludah lagi kepada dua polisi ini.

“Saya dan komandan diludahi di tengah umum, lalu lihat tangan dia (Indra) ke pinggang mencabut pisau, langsung saya seruduk hingga terpental,” kata Saufi.

Saat itulah polisi bergumul dengan pelaku, hingga akhirnya dilumpuhkan.

“Pelaku langsung kami borgol dan Halaman 15

Larang Aksi Tatung di Kota Pontianak Pontianak-RK. Front Pembela Islam (FPI) Kota Pontianak mengaku sudah mendatangi panitia Capgome dan meminta tidak melakukan atraksi tatung di Kota Pontianak.

“Kita melarang, hal ini sudah kita sampaikan kepada panitia Capgome. Jadi jangan ada aksi tatung di Kota Pontianak ini,” kata Syarif Ali Al Mutahar, Ketua FPI Kota Pontianak, Jumat (13/2).

Pria yang akrab disapa Wan Is ini mengutarakan, larangan atraksi tatung di Kota Pontianak untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Dia mencontohkan terjadi gesekan massa pada 2010 silam. “Kita tidak ingin kejadian 2010 lalu terulang kembali. Jadi saya minta tidak ada aksi tatung di Kota Pontianak,” pintanya.

Syarif Ishak Ali Al Mutahar juga melarang umat muslim ikut memainkan barongsai atau naga pada festival Capgome.

“Kita mendapat info ada orang asing juga yang akan memainkan atraksi naga itu, kita minta itu tidak dilakukan,” ujarnya.

“Bagi pengusaha Tionghoa juga diharapkan tidak mengintervensi pekerja yang muslim untuk memainkan atraksi naga dan barongsai pada festival Capgome,” sambungnya.

Sepanjang atraksi naga dan barongsai itu dilakukan warga yang merayakan Imlek dan Capgome, sah-sah saja dilakukan.

“Silakan melakukan festival Capgome, namun harus tetap pada rute yang sudah ditentukan oleh panitia dan kepolisian,” katanya.

Halaman 15

Ilustrasi. Net

Kubu Raya Musyawarah Kite Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Sungai Kakap Kubu Raya. Besarnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kecamatan Sungai Kakap, langsung disikapi Syahril Nur begitu menjabat Camat Sungai Kakap. Ia segera membuat program unggulan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dalam menjalankan program yang diamanahkan Pemkab Kubu Raya, saya akan merangkul semua elemen masyarakat untuk melanjutkan program pembangunan yang ditinggalkan pak Camat yang lama (Suhari, red), mengingat masih banyak PR yang harus dikerjakan,” ucapnya usai dilantik Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus di Gedung Serba Guna Kecamatan Sungai Kakap, Jumat (13/2) siang.

Syahril menambahkan, dirinya optimis dengan kemampuan yang dimiliki. Ia yakin akan bisa memberikan yang terbaik untuk Kecamatan Sungai Kakap. ”Selain sayur mayur, pertanian dan perkebunan juga akan menjadi program utama untuk Kecamatan Sungai Kakap dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga,” ungkap mantan Camat Batu Ampar Menurutnya dengan mulai masuknya sejumlah perkebunan di Kecamatan Sungai Kakap, tentunya akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. ”Semua itu harus diimbangi dengan semangat kerjasama dan koordinasi yang baik oleh semua pihak,” tegasnya. (sul)

Kubu Raya Kekurangan Dokter dan Bidan Kubu Raya. Upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada wilayah pedalaman Kabupaten Kubu Raya belum bisa maksimal. Sebab, hingga saat ini tenaga medis seperti dokter dan bidan desa masih minim.

Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Berli Hamdani mengatakan, di wilayah pesisir tenaga dokter maupun bidan desa sangat diperlukan, mengingat tingginya pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur serta bertambahnya jumlah penduduk di desa-desa pedalaman dan pesisir Kubu Raya. “Permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga cukup tinggi, sehingga Pemkab Kubu Raya khususnya Dinas Kesehatan harus mencari solusi terkait hal ini. Meskipun beberapa bulan lalu ada pengangkatan CPNS, tetapi kami tetap masih kekurangan tenaga medis,” kata Berli.

Diakui Berli, sampai saat ini dokter di wilayah pesisir masih kurang, khususnya dokter umum dan dokter gigi. Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat belum bisa maksimal. “Di beberapa pusat kesehatan desa, tenaga bidan juga masih belum terpenuhi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Berlin, Pemkab Kubu Raya harus segera bertindak untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Sehingga peningkatan Millennium Development Goals (MDGS) dapat diwujudkan. “Juga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan menyeluruh di masyarakat,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Februari 2015

10

PT BPK Kucurkan CSR Rp 500 Juta untuk Jalan Poros Warga Buka Blokir Jalan Kubu Raya. PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) bersedia mengucurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 500 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jalan poros di tiga desa, yaitu Desa Sungai Malaya dan Desa Mega Timur di Kecamatan Sungai Ambawang, serta Desa Sungai Enau di Kecamatan Kuala Mandor B. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan yang dimediasi Pemkab Kubu Raya, Jumat (13/2). Tercapainya kesepakatan ini diikuti dengan pembukaan blokir jalan menuju perusahaan

perkebunan sawit tersebut. “Dari hasil rapat dengan adanya kesepakatan bersama, dana CSR dari PT BPK buat jalan poros sebesar Rp 500 juta. Meskipun dana tersebut jauh dari yang akan digunakan dalam pembangunan jalan poros. Kesepakatan ini juga akan membuka jalan yang diblokir warga,” ungkap Kepala Desa Sungai Malaya, Ahmad Efendi.

Ahmad Efendi menambahkan, pemerintah harus ambil bagian dalam mengontrol pembangunan jalan poros. “Karena jalan tersebut merupakan akses menuju tempat yang lain, baik Sungai Enau maupun ke kabupaten lain, yakni Landak. Kami juga berharap pemerintah memperhatikan jalan poros,” katanya.

Di tempat yang sama, Asisten I Pemkab Kubu Raya, Nendar

Suhairi mengatakan, setelah sekian hari terjadi permasalahan di Desa Sungai Malaya, kini sudah mendapatkan titik temu dan warga bersedia membuka jalan yang diblokir. “Kesepakatannya, dari jalan lingkungan CSR sebesar Rp 500 juta dialihkan ke jalan poros. Masyarakat menjamin dan menyetujui bersama,” katanya.

Nendar menambahkan, dana CSR akan berlanjut dan ke depan akan dikontrol oleh Pemkab dan segera merealisasikan jalan tersebut segera dibangun. “Kami berharap tidak terjadi kembali, karena banyak dampak yang merugikan orang banyak,” ungkapnya.

Sedangkan Humas BPK, Irpan mengatakan, dana CSR untuk perbaikan jalan poros sudah disepakati bersama. Tahun depan, paparnya, PT BPK

menyiapkan dana sesuai kemampuan. “Untuk saat ini yang sudah disepakati sekitar Rp 500 juta. Ke depan akan diupayakan demi menjaga kerukunan antara warga serta mencari solusi yang terbaik,” katanya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kubu Raya Neli Leoni mengatakan, keputusan bersama itu cukup memuaskan warga. Meskipun dana CSR tidak sepenuh yang diharapkan. “Nantinya akan diatur oleh pemerintah dan juga akan diberikan CSR-nya ke desa, dan dibuatkan payung hukumnya, agar tidak ada saling tuntut menuntut,” ungkapnya.

Neli mengaku tidak setuju dengan aksi pemblokiran yang sempat dilakukan warga, karena merupakan tindakan melanggar dan memberikan dampak

negatif. Apalagi adanya larangan kendaraan pengakut BBM dilarang masuk. “Tidak hanya itu, dampaknya pada pendidikan, guru serta perusahaan. Ini seharusnya cepat dicarikan solusi, agar tidak terjadi semacam ini,” katanya.

Sedangkan Kepala Desa Mega Timur, Adam mengatakan, perbaikan jalan poris menggunakan dana CSR PT BPK sesuai dan mengacu kepada perjanjian antara warga dengan perusahaan. “Jalan poros Mega Timur jika rusak yang mengarah ke jalan pabrik memang ditanggung perusahaan, dan setiap tahunnya terus direalisasikan.

Tapi dengan adanya pertemuan ini, kemungkinan CSR dialihkan ke jalan poros desa lain, dan kami semuanya setuju,” katanya. (sul)

Tiga kepala desa menggelar pertemuan dengan Pemkab Kubu Raya dan PT BPK. SYAMSUL ARIFIN

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Dorong PT Antam Bangun Smelter Investasi penambangan yang akan digarap PT Aneka Tambang (Antam) di Kecamatan Sungai Kunyit-Toho semakin nyata. Tahun 2015, Pemkab Mempawah mendorong agar perusahaan plat merah itu segera membangun smelter. Diperkirakan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 19 triliun.

“Kita sedang mendorong agar Antam segera memulai pembangunan smelter. Sebab, keberadaan smelter ini sangat penting untuk kelancaran aktivitas penambangan yang akan dilaksanakan. Sesuai aturan pemerintah, setiap perusahaan penambangan diwajibkan memiliki smelter,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Disperindakoptamben Mempawah, Ya’ Helmizar.

Ya’ mengatakan, awalnya rencana pembangunan smelter baru akan dimulai pada tahun 2017 mendatang. Awalnya lokasi pembangunan smelter di wilayah pinggiran laut di Kecamatan Sungai Kunyit. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan teknis dan analisa lingkungan, sehingga dilakukan revisi. Lokasi baru pembangunan itu akan dilaksanakan di Desa Bukit Batu. “Akibat perubahan itu, maka secara otomatis juga dilakukan revisi terhadap Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Feasibility Study (FS) atau study kelayakan.

Dan proses perubahan itu cukup rumit dengan mendatangkan tenaga ahli dari Prancis,” ujarnya.

Saat ini, timpal Ya’, proses pembangunan smelter dan beberapa infrastruktur lainnya yang sedang dikerjakan PT Antam dalam tahap pembebasan lahan. Secara keseluruhan, proses pembebasan lahan sudah mencapai 70-80 persen. Pemkab pun turun langsung melakukan sosialisasi, hingga mempermudah proses pembebasan tersebut. “Kita sangat mendukung penuh PT Antam agar segera memulai pembangunan smelter grade alumina di Sungai Kunyit. Karena pembangunan ini akan memperlancar aktivitas penambangan dan memberikan dampak multiplayer effect bagi daerah dan masyarakat. Makanya, kami di Pertambangan terjun langsung melakukan sosialisasi pembebasan lahan dan mempermudah proses perizinan,” paparnya.

Terkait anggaran, Ya’ memprediksikan total dana yang dibutuhkan kurang lebih mencapai Rp 19 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur mulai dari pelabuhan, PLTU, smelter, infrastruktur jalan, kantor dan lain.

Jika semua kelengkapan itu telah terealisasi, barulah aktivitas penambangan bisa dimulai. “Biaya yang mereka butuhkan berdasarkan kurs Dollar.

Mengingat Antam merupakan perusahaan negara, kemungkinan anggarannya juga akan bertahap melalui APBN. Saat ini mereka sedang fokus mengurus take holiday terlebih dahulu,” pungkasnya. (fia)

Tak Kebagian Tempat, Jualan di Trotoar

Puluhan Pedagang Ditertibkan Petugas Gabungan Mempawah. Lantaran tidak mendapatkan tempat di kompleks Pasar Sebukit Rama Mempawah, puluhan pedagang sayur menggelar lapak dagangannya di trotoar. Tak ayal, Kamis (13/2) pagi, petugas lintas instansi melakukan penertiban karena mereka menimbulkan kesan kumuh.

Penertiban dilakukan puluhan petugas gabungan dari berbagai instansi di Kabupaten Mempawah. Mulai dari Disperindagkopamben, Kepolisian, Kecamatan, Satpol PP dan Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Sebukit Rama. Penertiban berjalan lancar, tidak ada aksi protes atau penolakan dari pedagang yang berjualan di trotoar.

Para pedagang yang ditertibkan langsung diarahkan untuk menempati lokasi yang telah ditentukan oleh petugas untuk

menggelar lapak dagangannya.

Pedagang pun diberikan fasilitas tenda payung untuk berjualan sejajar dengan pedagang-pedagang sayur lain yang ada di kompleks Pasar Tradisional Sebukit Rama Mempawah. “Memang, mereka yang berjualan di trotoar ini merupakan pedagang yang tidak mendapatkan tempat di kompleks pasar tradisional. Sehingga, mereka terpaksa menggelar lapak dagangan di trotoar.

Kita berupaya mencarikan solusi dengan menempatkan pedagang ini sejajar dengan pedagang yang sudah ada. Mereka juga kita berikan tenda payung untuk berjualan,” terang Kasi Bina Usaha dan Perdagangan Pasar, Torbiansyah.

Torbiansyah menerangkan, penertiban yang dilakukan petugas sebagai upaya penataan terhadap pedagang yang

berjualan di kompleks Pasar Tradisional Sebukit Rama. Terutama menjaga lingkungan pasar agar senantiasa dalam keadaan bersih dan tertib. Mengingat, Pasar Tradisional Sebukit Rama merupakan salah satu program pasar percontohan di Indonesia.

“Alhamdulillah, para pedagang juga kooperatif untuk ditata di tempat berjualan yang baru.

Sehingga tidak menimbulkan permasalahan, baik antar pedagang maupun dengan petugas di lapangan. Mereka juga sudah diingatkan agar tidak berjualan di trotoar lagi. Bahkan, nanti akan kita tempatkan petugas Sat Pol PP untuk berjaga di lokasi kompleks pasar,” tukasnya.

Sementara itu, Camat Mempawah Hilir, Rochmat Efendi mengapresiasi upaya penertiban yang dilakukan. Sebab, melalui penertiban maka keberadaan

pedagang akan lebih tertata dengan baik. Sehingga, menciptakan suasana yang rapi, tertib dan bersih di kompleks Pasar Sebukit Rama Mempawah.

“Kita di kecamatan sebagai tim pembinaan pedagang. Tentunya sebagai pasar percontohan, kita wajib memberikan pembinaan dan perhatian yang maksimal kepada pedagang di Pasar Sebukit Rama Mempawah. Pembinaan pasar harus dijalankan dengan sebaik mungkin,” pendapatnya.

Lebih jauh, Camat menilai, upaya menciptakan lingkungan pasar yang bersih, tertib dan aman merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian pasar. Sebab, jika lingkungan pasar kumuh dan tidak aman, maka masyarakat enggan untuk datang dan berbelanja. “Pengawasan dan penertiban akan menjadi kegiatan rutin

petugas di lapangan. Karena, pembinaan terhadap pedagang dan pasar itu sangat penting.

Dalam pembinaan itupun kita akan melibatkan semua pihak, termasuk para pedagang itu sendiri,” ujarnya.

Salah seorang pedagang sayur di Pasar Tradisional Sebukit Rama, Jai mendukung upaya pembinaan dan penertiban petugas tersebut. Mengingat, Pemkab Mempawah memiliki niat dan iktikad yang baik dalam upaya mensukseskan keberadaan program Pasar Tradisional Sebukit Rama Mempawah. “Memang sejak awal sudah dilarang berjualan di pinggir jalan. Kalau dibiarkan tentu akan sangat mengganggu dan menciptakan kesan kurang tertib, bahkan kumuh. Makanya setelah ditertibkan, lingkungan pasar lebih terlihat rapi dan tertib,” pendapatnya. (fia)

Muslim Dimbau Tak Rayakan Valentine Day Mempawah. Tanggal 14 Februari kerap disebut-sebut sebagai Hari Kasih Sayang. Tak heran jika sebagian masyarakat kerap merayakan Valentine Day. Padahal, valentine sendiri tidak pernah ada dalam ajaran agama Islam.

Makanya, masyarakat Muslim di Kabupaten Mempawah diimbau tidak ikut merayakannya.

Sekretaris DPW Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Mempawah, Sawadi menyebut valentine bukan bagian dari tradisi Islam. Makanya, dia mengimbau agar tidak ada masyarakat Muslim di Kabupaten Mempawah yang ikut merayakannya. Apalagi perayaan momentum yang disebut sebagai Hari Kasih Sayang itu kerap mengarah pada praktik kemaksiatan. “Dari sudut pandang

Islam, valentine yang katanya sebagai Hari Kasih Sayang itu cenderung mengarah pada praktik-praktik kemaksiatan. Karena, biasanya pada momentum itu para pasangan bukan muhrim saling merayakan dengan caracara yang menjurus pada perbuatan negatif,” sesalnya.

Dengan dalih kasih sayang, imbuh dia, kerap ditemukan kasus banyaknya pasangan bukan muhrim yang merayakan valentine dengan melakukan hubungan suami istri. Parahnya, kemaksiatan seperti itu dilakukan pada tempat-tempat fasilitas umum yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. “Makanya menjelang perayaan valentine ini, kita minta agar aparat kepolisian dan Satpol PP meningkatkan

pengawasan terhadap lingkungan masyarakat. Jangan sampai lingkungan kita dikotori dengan perbuatan maksiat pasangan mesum. Akibatnya, daerah kita yang akan dilaknat oleh Allah SWT,” tegasnya.

Lebih jauh, dirinya juga mengingatkan para orangtua Muslim di Kabupaten Mempawah meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya.

Sebab, bukan tidak mungkin pergaulan anak-anak mengarah pada hal-hal negatif yang dapat merusak akhlak, moral dan masa depan anak itu sendiri. “Sebagai orangtua, kita memiliki kewajiban untuk menjaga anak-anak agar berada di lingkungan pergaulan yang baik. Tentu kita tidak ingin anak-anak menjadi korban

dari pergaulan negatif. Seperti terjerumus dalam penggunaan narkoba atau pergaulan bebas,” sebutnya.

Pendapat senada disampaikan Ketua Remaja Masjid (Remas) Darul Muttaqin Kuala Mempawah, Hidayah. Ia menilai, valentine merupakan salah satu tradisi atau kebudayaan yang berasal dari barat. Ironisnya, seiring perkembangan zaman, valentine juga merasuk dalam kehidupan sebagian masyarakat negeri ini, termasuk di Kabupaten Mempawah. “Kita sering melihat pasangan-pasangan yang saling bertukar kado atau memberi coklat untuk merayakan Valentine Day. Bahkan, yang lebih ekstrim ada pasangan yang merayakannya dengan ke-

maksiatan. Beberapa tahun lalu, kita biasa melihat bekas-bekas kondom berceceran di tempattempat tertentu setelah malam valentine,” ungkapnya.

Karenanya, dia mengajak seluruh kaum muda umat Muslim di Kabupaten Mempawah agar tidak terkontaminasi dengan tradisi barat yang sama sekali tidak pernah diajarkan dalam agama Islam. Sehingga, umat Muslim di Mempawah tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. “Sejak sekarang kita harus putuskan mata rantai tradisi perayaan Valentine Day. Jangan ada lagi masyarakat Muslim di daerah ini yang merayakannya, baik sekarang hingga masa mendatang,” imbaunya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang

Lebih Sering Kebakaran Lahan daripada Hutan SUKADANA. Kebakaran hutan itu jarang di Kayong Utara namun yang sering kebakaran lahan dan mayoritas di lahan gambut. Beberapa tahun terakhir di Padu Banjar, Sungai Paduan, Pemangkat, Nipah Kuning terjadi kebakaran lahan dan mayoritas gambut.

“Ketika ada kasus kebakaran lahan, ada warga yang menelepon ke saya minta bantuan mesin air penyemprot air karena terjadi kebakaran lahan. Laporan hari Jumat, Minggu sudah padam karena ada hujan. Model kebakaran lahan di Kayong Utara pada umumnya seperti itu. Jadi banyak lahan kebakaran di daerah kita mampu dipadamkan oleh hujan juga,” kata Maman, pejabat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kayong Utara (KKU), beberapa hari lalu.

Dikatakan dia kejadian pada tahun 2012 kejadian kebakaran besar namun alam juga yang membantu memadamkannya. Kemampuan pemerintah daerah dalam memadamkan kebakaran tidak seindah yang dibayangkan karena peralatan yang dimiliki terbatas.

“Desa Pemangkat dan Padu Banjar sekarang memiliki aturan siapa yang membakar lahan maka ada sanksi sampai ganti kerugian. Ini karena ada kejadian warga membakar semak-belukar tapi ditinggalkan, jadi api merembet sampai ke kebun orang lain. Akhirnya pembakar semakbelukar di lahannya sendiri itu harus membayar ganti rugi ke pihak lain yang dirugikan, kalau tidak salah mencapai Rp30 juta,” papar Maman.

Untuk menghindari parit di lahan gambut kering kerontang, Maman menyarankan harus memiliki pintu air. Sebab kalau sudah kering sangat mudah terbakar parit itu, baik karena dipantik api maupun karena terik sinar matahari di musim kemarau.

“Kalau parit dibikin di tanah mineral maka tidak terlalu bermasalah, sebab muka air akan mengikuti permukaan. Sedangkan air di gambut mengikuti bentuk gambut itu. Kita minta di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Kayong Utara, kalau ada anggaran untuk membuat parit harus disertai pintu air. Kemudian kalau ada parit, diharapkan tidak ditembuskan langsung ke sungai atau laut, sebab itu akan membuang air dari gambut. Imbasnya ketika kering akan sangat mudah terbakar. Kita juga berkoordinasi ke Dinas PU (Pekerjaan Umum) KKU, supaya meninjau tanah di sekelilingnya ketika ada proyek normalisasi parit maupun bikin parit di lahan gambut,” tutur Maman. (lud)

Sabtu, 14 Februari 2015

11

Harapkan ADD Digunakan Sebaik-baiknya SUKADANA. Desa Gunung Sebilan, Kecamatan Sukadana, penerima ADD paling kecil, sejumlah Rp957.004.486,-. Rinciannya dari alokasi dana desa (ADD) perimbangan sebesar Rp829.754.897,- dan dari Anggarapan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp127.349.489,. Sedangkan Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, penerima ADD paling besar mencapai Rp1.636.794.892,-. Rinciannya dari ADD perimbangan Rp1.419.007.787,- dan dari APBN Rp217.787.105,-.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menerangkan dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, Pemerintah KKU akan menambah ADD yang diberikan ke Pemdes di tahun 2015. Besaran ADD sebagaimana dimaksud

UU 6/2014, paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

“Dengan demikian pagu ADD yang semula berjumlah Rp10 miliar rupiah maka pada tahun 2015 akan bertambah menjadi Rp44 miliar,” ungkap H Hildi Hamid.

Dikatakan dia, ADD itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan skala desa yang disepakati dalam musyawarah desa, sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Sebelum melaksanakan pembangunan, Pemdes diwajibkan membuat rencana pembangunan jangka menengah

desa untuk jangka waktu enam tahun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah disusun Pemdes, tidak terjadi tumpang tindih dengan rencana pembangunan Pemerintah KKU. “ B e rd a s a rk a n p e d o ma n umum perhitungan dan pelaksanaan ADD KKU tahun 2014, Pemdes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan ADD Tahap II tahun 2014 paling lambat 10 Januari 2015. Khusus pemerintah desa yang tidak dapat merealisasikan ADD sebesar seratus persen pada tahun 2014, saya berharap agar seluruh aparatur Pemdes dan BPD lebih bekerja maksimal lagi. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” harap H Hildi Hamid.

Bupati menjelaskan mulai tahun 2015 ini, Pemdes berkewa-

jiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Bupati Kayong Utara, setiap semester (per enam bulan) pada tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

“Sejalan dengan bertambahnya bantuan keuangan yang akan diterima Pemdes, maka tugas dan tanggungjawab Kades, perangkat desa, dan BPD dalam mengelola keuangan desa dan melaksanakan skala desa, juga akan bertambah pula. Maka dari itu, untuk membantu Pemdes agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan melaksanakan pembangunan yang berman-

faat bagi kemajuan desa, saya berharap kepada seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dapat saling bekerjasama dalam membina terhadap jalannya pemerintahan di desa,” harap H Hildi Hamid.

“Sebab pembinaan yang kita lakukan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam melaksanakan amanah UU Desa. Kepada kepala desa, ketua BPD, dan seluruh perangkat desa, saya harapkan agar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, agar selalu melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas dia. (lud)

Akuntabilitas Kinerja Instansi SUKADANA. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada Peraturan Peraturan Me nt e r i Pe n d aya g u naa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 (Permenpan RB 29/2010), tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden (Perpres) 29/2014 tentang SAKIP. Ini bagian syarat keberhasilan kebijakan pemerintah di pengembangan akuntabilitas

instansi pemerintah, berfungsinya pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi salah satu instrument pengendalian akuntabilitas.

“Pemerintah suatu lembaga yang diberikan mandat atau amanat berupa kekuasaan, harus dapat mempertanggungjawabkan semua akibat tindakan atau keputusan yang diambil kepada publik, baik secara etika maupun norma hukum. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah salah satu kewajiban harus dipenuhi menjawab tentang

yang diamanahkan. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, prasyarat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta citacita berbangsa dan bernegara,” tegas Erwin Sudrajat, Asisten I Setda KKU, belum lama ini.

Te r k a i t d e n g a n u p a y a itu, lanjut dia, diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat, dan akurat. Sehingga peny-

elenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sebagai upaya terencana untuk memantapkan dan meningkatkan skor SAKIP Pemkab Kayong Utara. Berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB, Pemkab Kayong Utara saat ini memperoleh nilai ‘C’ (akuntabilitas kinerjanya kurang baik dan perlu beberapa perbaikan yang men-

dasar). Pada pelaporan dan penyampaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), berdasarkan hasil inventarisasi dokumen penyampaian LAKIP SKPD yang disampaikan kepada Bupati Kayong Utara melalui bagian organisasi dari 32 SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyusun LAKIP, pada tahun 2014 telah menyampaikan dokumen LAKIP-nya hanya 18 SKPD yang di antaranya termasuk kecamatan,” tutur Erwin. (lud)

Metro KETAPANG

Jalan Gatot Subroto Perlu Pelebaran Ketapang. Pembangunan di Ketapang yang sangat pesat diharapkan juga disertai pembangunan infrastruktur yang memadai. Satu di antaranya terhadap pembangunan Mall Borneo di Jalan Gatot Subroto Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan.

Tokoh masyarakat Ketapang, Herman Wimpy mengatakan, “Pembangunan mall di Ketapang harus juga disertai pembangunan infrastruktur jalan yang lebar,” kata Herman Wimpy, tokoh masyarakat Ketapang, Jumat (13/2).

Dikatakannya, sebelum dibangunnya mall, ruas jalan tersebut memang sudah padat, apalagi sekarang sudah ada mall. Jadi pelebaran ruas jalan tersebut harus segera dilakukan.

Pelebaran jalan itu juga untuk menghindari kecelakaan lalulintas. “Senggolan antar kendaraan itu sangat mudah terjadi. Apalagi di Jalan di situ ada mall, gereja, café-café bahkan sekolah SMP dan SMA yang muridnya sangat ramai. Jaraknya masing-masing juga sangat berdekatan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Jalan Gatot Subroto harus dilebarkan juga dilihat saat hari pertama hingga ketiga mall dibuka. Pengunjung sangat ramai hingga jalan tersebut macet. Menurutnya kedepan kondisi ini akan semakin parah ketika mall sudah sepenuhnya beraktifitas.

“Kemarin waktu mall dipertama dibuka jalannya sempat macet. Padahal itu baru Hypermart saja yang buka. Nanti di situ akan dibuka matahari, hotel dan lain-lain. Karyawannya saja sekarang baru sekitar 200 nanti kalau sudah buka semua hampir seribu,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini sebelum pelebaran jalan dilakukan pemerintah harus segera mengantisipasi pembangunan toko warga dipinggir jalan. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya mall diikuti pembangunan toko-toko dipinggir jalan tersebut.

“Sekarang yang harus dilakukan adalah sosialisasi agar tak ada warga yang membangun toko terlalu dekat dipinggir jalan. Karena nanti itu bisa mempersulit ketika akan dilakukan pelebaran jalan. Jadi mulai sekarang cegah dahulu sebelum terjadi,” pungkasnya (Jay)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Masyarakat Serbu Kantor Lurah Pasiran Singkawang. Kantor Lurah Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat sesak. Lantaran masyarakat berbondong-bondong untuk berbelanja di Pasar Murah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalbar.

“Awal-awal tadi kita imbau, supaya memprioritas pembeli yang akan merayakan Imlek.

Kalau barangnya masih banyak, kita layani juga siapa saja yang mau membeli,” kata Robertus Isdius, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar ditemui di sela Pasar Murah di Kantor Lurah Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Jumat (13/2).

Sejak Pasar Murah dibuka sekitar pukul 09.00, masyarakat sudah datang berbondong untuk membeli berbagai kebutuhan.

Diantaranya gula, minyak goreng, susu kental manis, tepung terigu, tepung gula, beras, sirup, kopi bubuk, mentega, kacang tanah, kacang medan dan kacang atom.

Jumlah barang-barang yang disediakan menggunakan APBD Kalbar tersebut, cukup banyak, tetapi hanya dalam sekejap sudah ludes dibeli warga. Misalnya beras, kendati tersedia 2,5 ton sudah habis hanya dalam sekitar satu jam. Selain beras yang jumlahnya cukup banyak itu, gula pasir pun disediakan dalam jumlah besar yakni 2,5 ton serta minyak goreng 1.500 liter. Sedangkan barang-barang lainnya hanya

Warga antusias mendatangi pasar murah yang digelar di Kantor Lurah Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. MORDIADI

sebagai pelengkap. “Sasaran kita menggelar Pasar Murah ini adalah masyarakat yang kurang mampu,” kata Isdius.

Dia mengungkapkan, sebenarnya harga barang-barang di Pasar Murah tersebut sama dengan harga di pasaran, tetapi disubsidi oleh Pemprov Kalbar. “Subsidi dari pemerintah antara Rp 1.500 hingga Rp 2.500, tergantung jenis barangnya. Tetapi rata-rata disubsidi Rp 2.000,” Isdius.

Setelah disubsidi Pemprov Kalbar, maka harga gula menjadi Rp 9.000 per kilogram, minyak goreng Rp 1.500 per liter, susu kental manis Rp 7.500 per ka-

leng, tepung terigu Rp 7.000 per kilogram, tepung gula Rp 6.000 per kilogram dan beras Rp 9.000 per kilogram Sedangkan harga sirup menjadi Rp 10.000 per botol, kopi bubuk Rp 2.000 per kilogram, mentega Rp 2.000 per kemasan, kacang tanah Rp 30.000 per kilogram, kacang medan Rp 32.000 per kilogram dan kacang atom Rp 32.000 per kilogram.

Isdius mengungkapkan, Pasar Murah di Kantor Lurah Pasiran ini merupakan kali kedua digelar Disperindag Kalbar bekerjasama dengan TP-PKK Kalbar, sebelumnya juga digelar di Siantan,

Pontianak. “Pasar Murah untuk Imlek ini hanya kita laksanakan di dua tempat, yakni di Pontianak dan Singkawang,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang, Hendryan mengatakan, Pemkot Singkawang menyambut baik dan berterimakasih kepada Pemprov Kalbar yang menggelar Pasar Murah di Singkawang.

“Kita sangat apresiasi dan berterima kasih kepada provinsi, karena dengan keterbatasan anggaran Pemkot Singkawang,

masyarakat masih mendapatkan bantuan dari Pemprov Kalbar untuk merayakan hari besarnya,” kata Hendryan.

Dia mengungkapkan, Pemkot Singkawang hanya dapat mengalokasikan anggaran untuk menggelar Pasar Murah ketika menjelang Lebaran Idulfitri dan Natal. Sedangkan untuk Natal ini digelar oleh Pemprov Kalbar yang bekerjasama dengan TP-PKK Kalbar. “Alhamdulillah masyarakat antusias sekali, kita harapkan tahun depan, masih dianggarkan oleh Pemprov Kalbar untuk menggelar Pasar Murah di Kota Singkawang seperti sekarang ini,” ujar Hendryan.

Dalam pelaksanaan Pasar Murah menjelang Imlek 2566 ini, kata Hendryan, Disperindagkop dan UKM Singkawang hanya menyediakan fasilitas berupa tempat pelaksanaan.

“Mengenai sasarannya ditentukan oleh provinsi. Dibebaskan untuk semua masyarakat,” katanya.

Awalnya memang diprioritaskan kepada warga yang akan merayakan Imlek, tetapi lantaran komoditasnya banyak, maka dibebaskan kepada siapa saja yang ingin membelinya. “Mereka memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berbelanja di Pasar Murah, hanya jumlahnya yang dibatasi, karena diutamakan kepada mereka yang akan merayakan Imlek, kalau ada sisa barulah dipersilakan kepada masyarakat lainnya,” pungkas Hendryan. (dik)

Sekda Bengkayang Kukuhkan DWP

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang Dr Yan menandatangani Berita Acara Pelantikan DPW Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. KURNADI

Bengkayang. Sekda Bengkayang, Drs Kristianus Anyim MSi mengukuhkan tiga pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP), yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Periode 2015-2020 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang, Kamis (12/2).

“Seluruh anggota DWP harus bisa memahi tugas suaminya se-

bagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jadi harus saling memahami tugas dan kegiatan masing-masing, karena jika tidak memahami dapat berakibat lain,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang, Dr Yan. Menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bengkayang, Dr Yan mengimbau para istri untuk ikut mengingatkan suaminya agar tidak ikut berpolitik praktis.

“Tidak salah seorang istri yang suaminya PNS, mengingatkan

kembali supaya berada pada koridor yang berlaku, karena masing-masing tugas, kegiatan dan fungsi kita ada aturannya.

Jika di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada PNS yang ikut aktif dan kedapatan terlibat politik praktis, maka akan diberikan teguran dan sanksi,” ingatnya.

Sementara itu, Ketua DWP Bengkayang Dra Anastasia Maria berterimakasih telah dilantiknya pengurus DPW tiga instansi. “Wa-

jib melaksanakan dan pembentikan pengurus DWP setingkat di bawahnya. Ini adalah acuan dan indikator dalam keberhasilan organisasi,” ujarnya.

Ia juga berharap, seluruh pengurus dan anggota DWP mendukung tugas suami dan jangan banyak menuntut. “Di belakang suami yang hebat, harus berdiri seorang wanita atau isteri PNS yang tegak. Bangun rasa kebersamaan antara sesama wanita,” ucapnya. (kur)

Melawi Membangun Laboh Ju

Sabtu, 14 Februari 2015

12

Kabupaten Melawi

Buka Akses Kalteng dan Ketapang Nanga Pinoh-RK. Keinginan pemerintah untuk membuka jalan lintas Kalimantan poros timur di Kabupaten Melawi jelas akan berdampak, baik bagi pembangunan daerah ini. Yakni menembus Provinsi Kalteng. Meski demikian, akses menuju Kabupaten Ketapang harus dibuka.

“Memang semestinya akses Kalteng dan Ketapang segera dibuka. Hingga arus transportasi ke daerah ini menjadi lancar. Warga Melawi pun akan merasakan dampak baiknya,” ucap pengusaha jasa angkutan barang Nanga Pinoh, Mulyadi, kemarin.

Jika jalan Kalteng dan Ketapang dibuka maka di Kabupaten Melawi ada tiga akses. Yakni, Provinsi Kalteng, Kabupaten Ketapang dan jalur biasa yang saat ini dipergunakan menuju Pontianak. Akses masuk dan keluar jasa maupun barang menjadi banyak.

Bahkan, kata Mulyadi, bukan hanya akses jasa dan barang saja yang masuk, melainkan dari Pontianak dan Ketapang. Namun, akses jasa dan barang keluar pun tersedia, yakni dari pemenuhan kebutuhan warga Provinsi Kalteng.

“Saat pintu masuk barang dan jasa hanya dari Melawi. Sementara pengguna barang dan jasa hanya dari warga Melawi. Sebagian kecil warga Sintang dan sebagian kecil warga Kalteng. Terutama warga Kalteng yang ada di perbatasan,” ujar Mulyadi.

Dia optimis, bila akses terbuka alternatif yang menguntungkan bagi warga Melawi adalah Ketapang dan Kalteng. Lantaran Nanga Pinoh dan Kabupaten Ketapang tidak sampai 300 kilometer. Sedangkan beberapa kecamatan di Provinsi Kalteng hanya berjarak sekitar 100 kilometer.

Kabupaten Ketapang sendiri sangat dekat dengan Pulau Jawa.

Hingga peluang perdagangan antarpulau bisa terwujud. Antara Kabupaten Melawi dengan Pulau Jawa melalui Kabupaten Ketapang. Kondisi ini akan berpengaruh pada pengurangan ongkos transportasi barang dan jasa.

“Untuk barang dan jasa tertentu bisa dipasok langsung dari Jawa.

Rakyat Kalbar

Tentunya harganya murah, lantaran lebih dekat bila dibandingkan dengan Pontianak. Namun, tidak akan mematikan distribusi dari Pontianak sendiri,” ulasnya.

Selain itu, ulasnya, bagi warga Melawi sendiri juga akan mendapatkan keuntungan dengan terbukanya akses tersebut.

Desa-desa yang dulu menjadi daerah pedalaman akan menjelma menjadi desa yang mudah diakses. Apalagi bila jalan yang akan dibuat berstatus jalan negara dan provinsi. Dapat dipastikan kondisi jalan akan mulus dan lebar.

Sementara itu, dampak lain tentu akan ada akselerasi pembangunan bagi kota kecamatan.

Selama ini perkembangan yang sangat cepat hanya bisa dilihat pada Kota Nanga Pinoh dan Belimbing.

Namun, kota kecamatan di atas kota Nanga Pinoh masih belum bisa dilihat perkembangan yang sangat mencolok.

Hal ini terjadi lantaran Belimbing dan Nanga Pinoh akses yang sering dilintasi oleh perdagangan di Provinsi Kalbar. Namun, kota kecamatan lainnya, seperti Menggala, Sayan, Kota Baru, Ulak Muit, Sokan, Menukung dan Ella hanya dilintasi lokal Melawi saja.

Meski demikian, sambung Mulyadi, bila akses Kalteng dan Ketapang dibuka maka Kecamatan Sayan, Kota Baru, Ulak Muit, Sokan, Menukung dan Ella akan masuk dalam peta perdagangan Kalbar dan Kalimantan.

“Kalau akses dibuka, dengan sendirinya kota kecamatan di Melawi akan maju. Sentuhan pihak swasta akan membuat kota kecamatan yang saat ini desa bisa menjadi kota dan menjadi pusat perdagangan,” bebernya.

Oleh karena itu, dia menilai, program Melawi lancar Pemerintah Kabupaten Melawi sangat tepat bagi daerah ini. Lantaran persoalan utama akan akses.

“Kita berdoa agar Melawi lantas mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hingga bisa diwujudkan secepatnya,” harap Mulyadi. (aji)

Hanya Dua Hotel yang Kantongi Dokumen Lingkungan Nanga Pinoh-RK. Pembangunan di Kota Nanga Pinoh sangat pesat.

Banyak bermunculan bangunan baru, diantaranya hotel-hotel. Namun sayang hanya ada dua hotel yang memiliki dokumen lingkungan. Tak punya bisa dipenjara dan denda.

“Dokumen lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap usaha perhotelan. Namun di Melawi kewajiban itu masih sering diabaikan para pengusaha perhotelan. Jika tidak maka akan dikenakan sanksi,” ujar Kabid Tata Lingkungan dan Penataan Lingkungan (BLH) Kabupaten Melawi, Laila Fitri Handayani, Kamis (12/2) lalu.

Diungkapkannya, di Melawi sebagian besar usaha, terutama jenis perhotelan yang berdiri belum memiliki dokumen lingkungan. Sementara dokumen lingkungan tersebut merupakan kewajiban bagi pengusahan bidang perhotelan.

“Dari sekian banyak hotel yang berdiri, seingat saya baru dua yang sudah ada. Yakni, hotel Amadeus dan hotel Cantika, sedangkan sisanya belum. Ini kewajiban para pengusaha hotel yang ada di Melawi,” ucap Laila.

Sebenarnya pihaknya sudah menyampaikan surat teguran tersebut sejak beberapa waktu lalu. Sebagai tindak lanjut surat edaran menteri LH, nomor: 4134/MENLH/KP 12/2013. Hal arahan pelaksanaan Pasal 121, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 21, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Surat edaran dengan nomor: B/4134/MENLH /KP/12/2013 tersebut dikeluarkan pada 27 Desember 2013.

Dalam edaran tersebut mengungkapkan bagi kegiatan yang telah beroperasi sejak sebelum UndangUndang No 32 Tahun 2009 dikeluarkan dan belum memiliki dokumen lingkungan, baik berupa AMDAL maupun UKL & UPL, akan diberi sanksi teguran tertulis dan dikenakan kewajiban untuk menyelesaikan dokumen lingkungan hidup paling lambat 18 bulan sejak surat edaran tersebut dikeluarkan.

Bila penanggungjawab kegiatan tidak menyelesaikan kewajiban me-

nyusun dokumen lingkungan hidup sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Oleh karena itu, Laila mengharapkan, kepada pemilik hotel untuk segera mengurus dokumen lingkungan paling lambat April 2015.

Mestinya saat ini para pemilik hotel segera melakukan proses-proses yang diperlukan supaya bisa keluar dokumen lingkungan.

“Jika tidak segera mengurusnya nanti akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau bahkan yang lebih tegas,” lugasnya.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara gamblang menyebutkan, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

“Bagi kegiatan yang telah beroperasi namun hingga saat ini belum

memiliki dokumen lingkungan, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk segera melengkapi kegiatannya dengan kewajiban memiliki dokumen lingkungan. Sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diterapkan secara penuh berikut sanksi yang termuat di dalamnya,” paparnya.

Laila mengulas, dokumen lingkungan hidup ini wajib bagi para pelaku usaha. Sebab syarat utama sebelum diterbitkannya izin usaha yang dijalankan. Maka dari itu jika dokumen tersebut tidak ada, bisa saja izin usahanya tidak akan keluar.

Menurutnya, untuk membuat dokumen LH, pengusaha harus menyusun Dokumen Eskalasi Lingkungan Hidup (DELH), sedangkan untuk membuat UKL/UPL harus menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

“Mereka bisa datang ke BLH untuk mengurusnya. Kami akan memberikan bimbingan terkait pengurusannya. Kita akan memberi pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengusaha.

Agar dunia usaha bisa semakin baik di Melawi,” ujarnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Nasib Jembatan Melawi II Masih Sumir Nanga Pinoh-RK. Masyarakat Kecamatan Pinoh Utara sangat berharap supaya jembatan Melawi II bisa segera difungsikan. Jangan sampai pemerintah tidak mewujudkan harapan tersebut.

Lantaran jembatan tersebut merupakan kunci kemajuan Pinoh Utara.

“Kita juga tidak mengetahui persis mengapa pembangunan jembatan Melawi II hingga sekarang belum juga selesai. Apakah terkendala anggaran atau ada hal lainnya. Jangan sirnakan impian masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Pinoh Utara, yang sudah lama menanti terwujudnya jembatan Melawi II,” ujar Kepala Desa Tekelak, Sukmayadi, kemarin.

Ilustrasi

Sukmayadi menilai, pembangunan jembatan Melawi II sudah menjadi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat di Pinoh Utara. Pasalnya, pembangunan di wilayah Kecamatan

.

NET

Pinoh Utara masih terkesan tertinggal jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Hal ini disebabkan masih sulitnya akses jalan darat antardesa yang ada dengan ibu kota kabupaten.

“Salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan di Kecamatan Pinoh Utara adalah jembatan Melawi II. Secara otomatis geliat perekonomian masyarakat setempat juga akan Hidup. Karena sejumlah kebutuhan hidup bisa lebih mudah masuk.

Ketimbang melewati jalur sungai yang selama ini menjadi andalan,” paparnya.

Belum adanya jembatan Melawi II juga mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi ataupun APBN menjadi sulit untuk dikerjakan.

Lantaran, sulitnya untuk membawa bahan material pekerjaan. Seperti batu, pasir, batako, semen dan lainnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Perkuat SDM, BLH Tambah Tiga PPNS Sintang-RK. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang bakal menambah tiga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tiga PPNS yang disiapkan akan mengikuti pendidikan yang diusulkan melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Dana mengikuti pendidikan tidak dibebankan ke APBD, tetapi dana pusat,” ujar Kepala BLH Kabupaten Sintang, Henri Harahap.

Menurut Henri, tiga nama sudah diusulkan supaya bisa mengikuti pendidikan PPNS. Ketiganya merupakan PNS di BLH Kabupaten Sintang. Latar belakang pendidikannya terbagi atas teknik lingkungan dan sarjana hukum. Kedua bidang akademik tersebut, lanjut Henri, dipilih karena berhubungan langsung terhadap lingkungan hidup terutama dalam mengawasi pelanggaran.

Henri menambahkan, tiga PNS yang dikirim untuk mengikuti pendidikan PPNS diharapkan mampu memperkuat SDM di BLH Kabupaten Sintang. Kini BLH telah mempunyai dua PPNS. “Jadi nanti kalau lima PPNS di BLH sudah bisa optimal. Kalau hanya dua PPNS, kita rasakan masih sangat kurang. Beban PPNS cukup banyak, karena menjadi ujung tombak bagi BLH,” ucapnya.

Ia mengatakan, keberadaan PPNS ke depan akan sejalan dengan agenda BLH. Yakni pemeriksaan rutin pengolahan limbah perusahaan secara berkala. BLH bakal menerjunkan tim tiap enam bulan sekali dalam pengawasan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran maka proses penindakan ditangani PPNS. Bukan hanya mengawasi pembuangan limbah, lanjut Henri, tapi penindakan bagi pelaku pembakaran lahan serta menjadi kewenangan PPNS untuk memprosesnya.

“Pelanggaran lingkungan tak bisa ditangani BLH jika tak mempunyai PPNS. Padahal penindakan bagi pelaku pelanggaran lingkungan hidup, BLH merupakan leading sektor,” tegasnya.

Menurutnya, BLH sendiri senantiasa terus mengingatkan pelaku usaha menunaikan kewajibannya untuk menjaga lingkungan. Baik kepada pelaku usaha besar maupun berskala besar. Jika perkebunan harus mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sementara kewajiban pelaku usaha sektor perumahan, pergudangan, seperti yang tertuang di dalam dokumen UKL-APL yang dimiliki harus dilaksanakan.

Bila kedapatan melanggar maka sanksinya bisa sampai pencabutan izin.

Sementara itu, secara terpisah, Abang Damsik yang merupakan warga Sintang mengharapkan, BLH dapat menjalankan pengawasan lingkungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan. Persoalan lingkungan seperti pencemaran perlu menjadi perhatian. Pasalnya terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan. Baik kepada manusia maupun habitat lainnya.

“BLH harus dapat memaksimalkan kerja PPNS yang dimiliki. Tindakan tegas mesti berani dijalankan bukan sebaliknya. Pelanggaran ditoleransi. Kerusakan alam terjadi bisa mempertaruhkan ekosistem di masa mendatang,” ucap Damsik. (din)

Cafe Warna Dilahap Si Jago Merah Sintang-RK. Kebakaran melanda kios di Jalan Bhayangkara di kawasan Tugu Adipura Simpang Lima, Jumat (13/2) sekitar pukul 13.00. Akibat kebakaran itu, sepuluh petak kios semi permanen rata dengan tanah.

Sepuluh petak kios itu meliputi, fotocopy, konter hp, distro, toko elektronik serta sejumlah warung kopi dan kafe.

Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Informasi di lapangan menyebutkan api berasal dari satu diantara cafe yang bernama Cafe Warna. Cafe ini ramai dikunjungi ketika malam

hari. Bahkan, café ini kerap kali dijadikan muda-mudi untuk pesta mabuk-mabukan.

Kebakaran itu menjadi tontonan warga yang melintas. Tak sedikit warga yang mengabadikan kebakaran dengan menggunakan telepon selular. Sementara sejumlah pemilik kios berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka.

Di lain pihak anggota Satuan Lalu Lintas Polres (Satlantas) Sintang terpaksa turun tangan untuk merekayasa jalan agar tidak terjadi kemacetan. Jalan bhayangkara ditutup. Pengguna

jalan dialihkan ke Jalan DR Wahidin Sudiro Husodo dan Jalan YC Oevang Oeray.

Sekitar 10 menit berselang petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Kabupaten Sintang tiba di lokasi yang disusul oleh tim pemadam kebakaran dari Busera.

Sedikitnya empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

Butuh waktu sekitar 30 menit bagi petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api yang sudah terlanjur membesar.

Tidak ada korban jiwa akibat

Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api yang menghanguskan kios di Jalan Bhayangkara

kebakaran tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Pelayanan PLN Sintang Amburadul

Masyarakat Desak Kinerja PLN Dievaluasi Sintang-RK. Beberapa pekan terakhir warga dibuat jengkel oleh pelayanan PLN Sintang.

Bukan tanpa alasan. Dalam sehari terjadi beberapa kali lampu padam. Buruknya pelayanan PLN Sintang ini ditanggapi beragam oleh sejumlah kalangan masyarakat. Diantaranya ada yang minta supaya PLN Kalbar mengevaluasi kinerja PLN Sintang.

“Pelayanan PLN Sintang dari dulu sampai sekarang belum

ada yang bisa dibanggakan.

Malah kian buruk. Mati lampu sudah tidak mengenal waktu,” keluh Timo, salah seorang warga Jalan MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Jumat (13/2).

Timo mendesak, unsur pimpinan PLN Kalbar supaya melakukan evaluasi terhadap kinerja LN Sintang. “Kalau kerjanya tidak becus, ganti saja.

PLN itu perusahaan publik yang sifatnya pelayanan. Harusnya

pelayanan listrik ditingkatkan.

Bukan mati lampu setiap hari,” lugasnya.

Pernyataan Timo ini bukan tanpa alasan. Di saat masyarakat sangat membutuhkan listrik yang cukup, PLN seringkali melakukan byarpet. Bahkan, byarpetnya listrik bisa terjadi berkali-kali dalam sehari.

“Harusnya PLN berupaya meningkatkan pelayanan dari tahun ke tahun. Bukan sebaliknya, pelayanan kian buruk,”

tegasnya.

Sementara itu, warga lainnya, Tari mengaku, kesal bila listrik mati. Menurutnya, para pengunjung tidak betah di cafe apabila listrik mati. “Ini jelas merugikan kita selaku pelaku usaha. Yang kita harapkan pelayanan listrik dari PLN dapat normal. Jikapun ada pemadaman, lebih baik cari waktu yang tepat. Jangan semau hati PLN,” beber Tari.

Selama ini, lanjut Tari, PLN tidak memberikan alasan yang

jelas ketika melakukan pemadaman listrik. Hanya saja sampai saat ini PLN tidak pernah memberikan alasan secara jelas.

Semestinya, jika terjadi kerusakan atau kekurangan bahan bakar, PLN dapat mengantisipasi hal tersebut jauh-jauh hari.

“Hal seperti ini yang merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang menggunakan listrik. Kita minta PLN bisa berbenah ke arah yang lebih baik,” ucap Tari. (din)

Insan Pers Sintang Jadwalkan Gelar Baksos Sintang-RK. Mempererat ikatan sesama insan pers serta bentuk rasa tanggungjawab sosial terhadap masyarakat, para jurnalis di Kabupaten Sintang menggelar sejumlah kegiatan yang dijadwalkan Sabtu (21/2) mendatang. Kegiatan ini melibatkan berbagai media, mulai dari cetak, elektronik maupun online.

“Kegiatan ini tak terlepas dari peringatan Hari Pers Nasional,” ujar Joni Sianturi selaku ketua panitia yang juga wartawan senior di Kabupaten Sintang.

Sejumlah kegiatan yang dimaksud, seperti dialog interaktif di RRI, membersihkan fasilitas umum serta anjang sana ke Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang untuk memberikan bantuan kepada pasien kurang mampu.

“Melalui kegiatan seperti ini kita dapat saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan. Selain itu untuk memupuk rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar,” ucapnya.

Pria yang juga selaku pengusaha media ini berharap, para jurnalis mengedepankan solidaritas.

Kekompakan sesama jurnalis harus terus dijaga.

“Jurnalis merupakan profesi yang mulia. Profesi ini harus tetap kita jaga,” ingatnya.

Menurutnya, jurnalis meru-

pakan pilar ke empat dalam berbangsa dan bernegara. Yakni, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Perannya selaku fungsi kontrol menjadi penyeimbang di tengah karut-marut kondisi bangsa saat ini.

“Tiga pilar ini mulai terkikis akibat perilaku para pejabat yang berbuat seperti penjahat. Di sinilah peran jurnalis menjadi satu-satunya harapan masyarakat sebagai penyeimbang,” ucapnya.

Jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Karena itu, Joni berpesan supaya jurnalis bekerja profesional. Kode etik jurnalistik harus dijunjung tinggi.

“Saya yakin dengan kemam-

puan kawan-kawan semua. Tinggal kekompakan kita yang perlu dipererat. Dengan demikian jurnalis di Sintang bisa menjadi kekuatan besar dalam melaksanakan tugasnya selaku fungsi kontrol,” papar Joni.

Ia melanjutkan, jurnalis bukan hanya membuat karya-karya jurnalistik, tapi juga mengedukasi (mendidik) masyarakat, termasuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum melek media, terutama golongan menengah ke bawah serta mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

“Bahkan masyarakat perkotaan

pun masih banyak yang belum melek media. Padahal media itu penting agar masyarakat bisa memilah dan tidak terjebak dalam pemberitaan media yang tidak sesuai dengan kode etik,” terangnya.

Ia menegaskan, profesionalisme atau jurnalis sangat penting.

Karena profesional itulah jurnalis berada sejajar dengan ketiga pilar. Yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Untuk itu jurnalis digariskan supaya berpihak pada kepentingan publik di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. “Jurnalis yang baik adalah jurnalis yang memiliki integritas, disegani dan dipercaya,” ulasnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Sabtu, 14 Februari 2015

13

Optimis Swasembada Padi Tercapai, Asalkan...

Ningkau Nuan

Ana Mariana ST MM

Bina Marga Tangani 60 Kilometer Jalan Putussibau. Sepanjang 2014, dari 1.186 kilometer panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu, 60 kilometer di antaranya sudah ditangani Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu.

“Kami hanya memperbaiki strukturnya, mengingat anggarannya sangat terbatas. Yang belum akan ditangani secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran,” Ana Mariana ST MM, Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Ana menjelaskan, penanganan yang dilakukan terhadap jalan sepanjang 60 kilometer di Kapuas Hulu berupa peningkatan, baik jalan dalam kota maupun kecamatan dan desa.

“Kami masih fokus jalan dalam kota, untuk pencitraan kabupaten. Sebab, tamu-tamu yang datang tidak mungkin langsung datang ke kecamatan, tetapi ke kota kabupaten. Kalau jalannya mulus, tentulah menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap Ana. Penanganan terhadap jalan tersebut, ungkap Ana, minimal terhadap jalan yang biasa dilewati masyarakat banyak, agar tidak mengganggu kelancaran mobilisasi orang dan barang.

Dia mengungkapkan, tahun ini tidak ada pembukaan ruas jalan baru di Kapuas Hulu. Bina Marga masih fokus pada pemeliharaan dan peninggkatan ruas jalan kabupaten yang ada.

“Kalau semua anggaran untuk Bina Marga ya..bisa kami tangani semua. Tetapi kan tidak mungkin, dinas instansi lain kan juga perlu untuk pembangunan lainnya,” jelas Ana. Dia juga mengungkapkan, tahun ini Bina Marga akan memperbaiki jalan dalam Kota Empanang, menggunakan APBD 2015. Dengan catatan, tidak ada perubahan anggaran setelah perbaikan atau evaluasi di Provinsi. “Desainnya memang sudah ada. Tetapi kami belum bisa memastikan jadi atau tidak, karena kami masih menunggu hasil evaluasi APBD kapuas hulu dari Gubernur,” tutur Ana. Untuk penanganan kerusakan jalan, kata Ana, masyarakat mesti mengetahui, mana yang menjadi tanggungjawab kabupaten, provinsi dan pusat. Karena sudah sangat jelas jika jalan yang rusak itu merupakan jalan provinsi atau pusat, tentu kabupaten tidak bisa menanganinya. “Wilayah kerja kami sangat jelas, mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten, tanggung jawab pusat atau priovinsi,” pungkasnya. (aRm)

Putussibau. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu, Drs Abdurrasyid MM optimis swasembada padi yang ditargetkan pada 2017, akan tercapai. Asalkan, sistem irigasi sawah dan tanam padinya bagus, dua kali dalam satu tahun.

Rasyid mengungkapkan, total luas area intensifikasi sawah irigasi, lahan tadah hujan/rawa, lebak, dan areal non intensifikasi, termasuk lahan kering di Kapuas Hulu pada 2014 mencapai 21.080 hektar dengan jumlah produksi 52.489 ton Gabah Kering Giling (GKG).

“Artinya rata-rata produksi padi di Kapuas Hulu 2,49 ton GKG per hentar. Sementara untuk menjadi swasembada beras, minimal Kapuas Hulu harus mampu memproduksi 90 ribu ton GKG. Ini akan tercapai, kalau irigasinya bagus,” jelas Rasyid.

Olehkarenanya, tambah dia, sebagai salah satu upaya untuk mencapai swasembada padi di

Bupati Kapuas Hulu ketika melakukan pencanangan gerakan perbaikan Irigasi di Kapuas Hulu di Dusun Sauwe. DOK

Kapuas Hulu dilakukan perbaikan irigasi, seperti yang dicanangkan Bupati AM Nasir SH dipusatkan di Dusun Sauwe, Desa Melapi, Kecamatan Putussibau Selatan,

Rabu (11/2).

Di Kapuas Hulu, kata Rasyid, akan dilakukan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi seluas 4.500 hektar. Lokasi yang

dituju tentu persawahan yang memerlukan perbaikan.

“Dana yang sudah ada untuk pembangunan dan perbaikan irigasi ini melalui DAK (Dana Alo-

kasi Khusus) 2015 sekitar Rp 7,7 miyar. Kita belum tahu nanti dari APBD, karena kita pun diminta untuk mengusulkan, karena ini merupakan program nasional,” papar Rasyid.

Tetapi, alokasi dari APBD tersebut, jelas Rasyid, untuk optimasi lahan berupa perbaikan tanggul dan irifasi. “Sementara ini untuk perluasan lahan ditunda dahulu,” katanya.

Dia mengungkapkan, di Kapuas Hulu rata-rata sawah tadah hujan, ketinggian sawahnya di atas permukaan air. Sehingga alternatif irigasinya sementara berupa pompanisasi. “Beberapa kecamatan akan kita kembangkan dan tingkatkan terus produksi padinya,” ucap Rasyid.

Pemerintah Kapuas Hulu, lanjut Rasyid, juga akan fokus mengembangkan padi Raja Uncak atau Seluang untuk mempercepat atau menunjang swasembada padi. Apa lagi Raja Uncak ini masuk dalam komoditas strategis Nasional pada 2015. (aRm)

Bolos, 4 Pelajar Diciduk Satpol PP Putussibau. Berdalih tidak ada guru yang mengajar, empat pelajar salah satu SMP ternama di Putussibau membolos dan bermain biliar di Terminal Kota Putussibau. Mereka pun ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Informasi dari salah seorang anggota kita, ada pelajar siswa bolos sekolah. Kita langsung bergerak merazia mereka,” ujar A Pelaunsuka SSos, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Operasional Pemeriksaan dan Penyidikan, Satpol PP Kapuas Hulu ditemui di tempat kerjanya, Jumat (13/2).

Pelaun mengungkapkan, keempat pelajar tersebut dirazia sekitar pukul 09.00 atau masih pada jam sekolah, ketika mereka sedang asik bermain biliar di Terminal Kota Putussibau.

Mereka yang terjaring razia tersebut terdiri atas tiga pelajar Kelas IX yakni HD, AA dan RD, serta seorang pelajar Kelas VII, GS. Ketika bermain biliar, mereka tidak mengenakan seragam sekolah. “Pakaian sekolahnya disimpan di dalam tasnya,” kata Pelaun.

Keempat pelajar SMP tersebut dibawa ke Mako Satpol PP Kapuas Hulu untuk didata dan dibina. Mereka diharuskan menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Surat ini akan ditembuskan ke pihak sekolah.

Selanjutnya mereka dipulangkan. Bila masih saja mengulangi perbuatannya, Satpol PP akan memanggil orangtua masingmasing. “Kita mengimbau para orangtua mengawasi anakanaknya. Pastikan kalau mereka benar-benar sedang belajar di sekolah,” kata Pelaun.

Dari keterangan salah seorang pelajar yang terjaring razia tersebut, bahwa mereka bermain biliar, lantaran guru tidak masuk. Di antaranya mereka ada yang mengaku baru kali pertama bolos sekolah.

Pelaun memastikan, akan terus merazia pelajar yang bolos sekolah. Apalagi sebelumnya sudah ada surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu yang meminta Satpol PP untuk melakukan razia terhadap siswa

Petugas Satpol PP Kapuas Hulu ketika mendata empat siswa yang bolos sekolah. ARMAN HAIRIADI

yang bolos sekolah untuk diberikan pembinaan.

“Sudah beberapa kali kita mengamankan anak-anak sekolah yang bolos. Kebanyakan dari mereka biasa bolos ngumpulngumpul di Gedung Serba Guna di Kantor Komplek Bupati Baru.

Ada juga di tempat wisata Mupa Kencana,” ungkap Pelaun.

Personel Satpol PP pun akan rutin berpatroli di tempat-tempat yang dijadikan tempat bolos anak sekolah. Bila menemukan siswa pada jam belajar di tempa tersebut, akan langsung diamankan.

“Tujuan kita supaya mereka benar-benar sekolah. Jangan sampai orangtua mereka ta-

hunya sedang sekolah, tetapi nyatanya bolos. Bila bolos di jam pelajaran, kita juga khawatir terjadi apa-apa dengan anakanak sekolah ini, apalagi sampai melakukan hal-hal yang negatif.

Razia yang kita lakukan ini juga untuk membantu orangtua dan pihak sekolah,” pungkas Pelaun. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Pecandu Narkoba itu Sudah Mati Sebelum Mati Sanggau. Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat narkoba. Dampak narkoba yang sangat destruktif sangat disadari pemerintah daerah kabupaten Sanggau. Hal itu warning Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot ketika membuka O2SN-FLS2N di Tayan Hilir belum lama ini.

“Pemakai narkoba adalah orang yang mati sebelum mati. Artinya hidup pecandu narkoba sia sia, tidak memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain,” tegas Wabup.

Karena itu ia menilai, para pengedar adalah musuh bersama karena mereka menghancurkan generasi yang menjadi harapan bangsa. “Jaga anak anak kita dari bahaya obat-obat terlarang,” ingatnya lagi.

Ia juga kembali mengingatkan status darurat narkoba yang ditetapkan presiden Jokowi. Karna itu ia berharap, seluruh elemen, terutama guru dan orangtua benar-benar mengawasi anak-anak mereka jangan sampai terjerat barang haram itu. “Jangan berhenti memberi arahan dan pengertian kepada anak didik dan generasi kita tentang bahaya narkoba, karena dampaknya yang sangat buruk,” pungkasnya.

(KiA)

Wabup Bersihkan Tempat Sampah S a n g g au . M e w u j u d k a n Sanggau Bersih harus dimulai dari pucuk pimpinannya. Hal itulah yang ditunjukkan Wakil Bupati Yohanes Ontot. Ia tak segan-segan membersihkan tempat-tempat kotor, bahkan tempat sampah sekalipun, Jumat (13/2) pagi di ruas jalan protokol kecamatan Parindu.

Pada kegiatan ‘Jumat Bersih’ itu, Wabup bersama aparat dari BLHKPK, Polsek, Koramil, serta Camat turun langsung menyusuri dan membersihkan ruas jalan protokol dari kantor Camat Parindu, pasar hingga jlan simpang ke arah Meliau.

Tak cuma perintah, orang nomor dua di Pemkab Sanggau itu juga memberi contoh.

Bermodalkan cangkul, tanpa canggung ia membersihkan tempat sampah yang sudah dipenuhi tanah.

“Jangan menyuruh orang

Wabup ketika membersihkan tong sampah di depan sebuah bengkel di pusat Kota Parindu. HUMAS

lain membersihkan halaman kita. Kita juga tak mungkin

mau kalau membersihkan halaman orang lain. Untuk

itu masing-masing orang harus bisa menjaga kebersihan

lingkungannnya, kalau bukan kita sendiri siapa lagi,” kata Wabup.

Dikatakannya, lingkungan yang bersih dan rapi membuat pemandangan jadi indah. Terlebih pasar yang menjadi tujuan para pembeli. Kebersihan dan kerapian menjadi faktor utama mengundang datangnya para pembeli. “Kalau banyak yang singgah kan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” tambahnya.

Wabup berharap, kebersihan diri dan lingkungan terus ditingkatkan. Tak perlu menunggu perintah, karena yang bakal merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih dan indah adalah yang bersangkutan. “Kebersihan merupakan satu dari tujuh brand images kabupaten Sanggau yaitu Sanggau Bersih,” pungkasnya. (KiA-humas)

Bupati: Pasar Bebas Bukan Berarti Tanpa Batas Sanggau. Bupati Sanggau, Poulus Hadi menilai pemerintah pusat tentu sudah punya regulasi terkait pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEA (MEA) akhir 2015 nanti.

Karena menurutnya, pengertian pasar bebas bukan berarti tanpa batas.

“Segala barang yang bersifat membahayakan sebagai contoh minuman keras, narkoba dan barang lainnya yang membahayakan masyarakat akan difilter untuk tidak masuk. Bebas bukan berarti bebas menjual barang tanpa batas,” tegasnya.

Karena itu, kedepan perlu ada kesepahaman dan regulasi yang jelas antar negara ASEAN khususnya yang menyangkut barang yang akan diperdagangkan. Sehingga semua barang yang masuk dapat terkontrol

dengan baik. Sehingga pasar bebas memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Lepas dari itu, Bupati mengaku kabupaten Sanggau harus siap menghadapi persaingan tersebut, meski kendala infrastruktruktur masih menghantui. Namun sejauh ini menurutnya pemerintah pusat sudah serius memperhatikan pembangunan infrastruktur diperbatasan.

“Kendala kita pada infrastruktur, namun sejauh ini perhatian pemerintah pusat terhadap perbatasan sudah cukup serius,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan masyarakat juga perlu mempersiapkan diri dalam rangka menyambut pasar bebas itu. Masyarakat tidak hanya membeli seluruh barang dari negara luar tapi juga mampu memproduksi

Poulus Hadi

barang yang layak di jual di ke negara lain.

Sejauh ini menurutnya Sanggau sudah memiliki banyak unit usaha kecil masyarakat yang berproduksi.

Unit usaha masyarakat tersebut seperti UMKM, koprasi dan berbagai

industri kecil mulai menggeliat.

Diharapkan kedepan unit usaha masyarakat ini mampu bersaing dengan prodak luar. Sejauh ini sudah ada beberapa produk yang di hak patenkan. “Banyak usaha kecil kita yang sudah hidup,” akunya.

Sebaliknya, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi menilai, dari segi infrastruktur, kabupaten Sanggau justeru belum siap menghadapi MEA. “Kalau bicara siap, saya rasa belum siap, dan sangat dirugikan, baik infrastruktur. Untuk kita di Sanggau ini adanya border Entikong itu terkesan tak ada manfaatnya, sangat disayangkan,” ujarnya.

Meski menyadari jika tetap diberlakukan, akan menguntungkan pengusaha bermodal besar, namun Jumadi mengaku pemerintahan daerah tak bisa berbuat banyak.

“Karena ini program negara, siap tak siap harus kita laksanakan,” katanya.

Ia menilai negara tentu memiliki pertimbangan dalam pemberlakuan MEA. Pun demikian soal regulasi untuk ‘mengamankan’ para pengusaha kecil. Terlebih sudah sampai tahap penandatangan memorandum of understanding (MoU). Artinya, mau tak mau, siap tak siap, wajib dijalankan. “Negara sudah mempertimbangkan dari sisi positif dan negatifnya, mau tak mau masyarakat melaksanakan,” terangnya.

Namun ia tak setuju jika hal tersebut terkesan dipaksakan.

Pasalnya pencanangan MEA sudah lama. Hanya yang menjadi soal saat ini adalah kesiapan infrastrukturnya. “Infrastruktur ini kan sudah

10 tahun dibiarkan. Kita sudah lama mengeluh infrastrukur, tapi masih juga seperti ini. Sementara program ini harus berjalan,” bebernya.

Karena itu politisi PDI Perjuangan ini berharap pemberlakuan MEA berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur, terutama kawasan perbatasan. Apalagi Presiden Jokowi sudah meninjau langsung kawasan perbatasan.

Selambat-lambatnya Mei 2015 pembangunan di kawasan perbatasan sudah dimulai. Bahkan Desember 2015, Jokowi berjanji bakal datang lagi mengecek pembanguan tersebut. “Malu lah negara, MoU sudah ditandatangani, infrastruktur seperti itu, border seperti itu.

Nah sekarang tinggal kita tunggu,” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Komisi A: Apa Kriteria Miskin Itu?

Martinus Suherman. ANTONIUS

Ngabang. Anggota Komisi A DPRD Landak, Martinus Suherman mempertanyakan apa yang menjadi kriteria miskin sehingga kabupaten Landak dikatakan sebagai daerah termiskin se-Kalbar.

Padahal, kata dia, setiap tahun APBD Landak terus meningkat. Untuk tahun saja, APBD mencapai satu trilyun Rupiah lebih. “Jadi tahun ini kita berkomitmen membangun Landak supaya lebih maju. Infrastruktur daerah terpencil dan terisolir yang lebih diprioritaskan,” ujar Martinus kemarin.

Ia menegaskan masih banyak yang perlu diperhatikan, jangan menggunakan anggaran pembangunan yang belum pasti. “Karena masih banyak daerah yang belum terjamah oleh pembangunan. Akibatnya banyak desa yang tertinggal,” katanya.

Selain itu, Martinus juga minta apartur desa atau dinas terkait harus mendata yang akurat. “Jangan asal data sehingga data tidak akurat. Dan yang di katakan miskin juga ada kriterianya dan yang seperti apa,” ungkap Martinus. (ius)

Sabtu, 14 Februari 2015

14

Tiga Penyakit PNS, Kudis, Kurap, Kutil Ngabang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang memberikan penerangan hukum mengenai penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor) bagi aparatur pemerintah di lingkungan DinasKesehatan Landak. Jumat (13/2) pagi kemarin.

Sebagai pembicara adalah Kasi Intelijen Kejari Ngabang, Romulus. Tema yang diangkat seputar peranan Kejaksaan dalam penanganan tipikor.

Ditemui usai menjadi pembicara, Kasi Intelijen Kejari Ngabang, Romulus mengatakan, program penyuluhan hukum penanganan tipikor ini dalam rangka anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Kegiatan ini sudah memang sudah menjadi kegiatan dari Kejari Ngabang. Sasaran penyuluhan inipun ditujukan

kepada instansi pemerintah, khususnya bagi pejabat, pengguna dan pelaksana anggaran,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya penyuluhan ini dan dengan adanya kasus tipikor yang terjadi dan sudah ditangani Kejari Ngabang, tentunya akan ada efek jera bagi aparatur pemerintah yang belum melakukan tipikor.

“Kita juga menekankan jangan sampai terjadi lagi kasus tipikor di Pemkab Landak khususnya di Dinas Kesehatan Landak,” katanya.

Romulus juga meminta supaya seluruh aparatur dilingkungan Pemkab Landak bisa mengerti dan memahami kalau perbuatan tipikor itu merupakan perbuatan yang salah. “Kalau bisa aparatur pemerintah jangan sampai menderita penyakit kurang disiplin (kudis), kurang rapi (kurap) dan

kurang teliti (kutil). Penyakit inipun bersumber dari kurangnya iman (kuman),” pintanya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Landak, Magdalena Nurainy Sitinjak mengaku, penyuluhan penanganan tipikor ini memang sangat dibutuhkan bagi jajarannya dilingkungan Dinas Kesehatan Landak.

“Seharusnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai ada kasus tipikor, baru kita ribut-ribut,” ungkapnya.

Dikatakan Nurainy, jajarannya tentu sangat memahami apa yang masuk dalam kriteria gratifikasi dan apa yang masuk dalam kriteria korupsi. “Penyuluhan inipun tentunya bisa menjadi pencerahan atau modal bagi para Kepala Puskesmas yang kami persiapkan menjadi

Sejumlah PNS Dinkes mengikuti penerangan hukum dari Kejari Ngabang. ANTONIUS

pejabat Eselon IV untuk percepatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas se Landak,” jelasnya.

Ia mengaku, semenjak menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Landak, Nurainy selalu menegaskan tidak boleh ada penggunaan anggaran fiktif di

instansi yang ia pimpin.

“Kalau ada masalah dalam penggunaan anggaran, ceritakan dengan saya, jangan dibawa sampai keluar. Kalau bisa kita selesaikan di intern kita, ya kita selesaikan. Tapi saya yakin tidak ada yang fiktif di Dinas Kesehatan Landak ini,” pungkasnya.(ius)

PAD Landak Terancam Berkurang

Alexander. ANTONIUS

Ngabang. Adanya wacana kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penghapusan Pajak Bumi Bangunan (PBB), tentunya akan berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apalagi untuk saat ini khusus pengelolaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan sepenuhnya sudah diserahkan ke daerah.

“Pasti akan ada pengaruhnya dengan PAD jika PBB di Landak ini merupakan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Landak, Alexander belum lama ini.

Menurutnya, jika PBB ini dihapus, tentu PAD Landak akan berkurang. “Kalau nantinya PBB ini jadi dihapus, tentunya harus diimbangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK),”

pintanya.

Namun demikian, Alexander beranggapan rencana penghapusan PBB tersebut baru sebatas wacana. “Hal ini belum dituangkan dalam peraturan.

Apalagi mengenai PBB ini memang harus diatur dalam Perundang-undangan. Kalaupun ada penghapusan PBB untuk rumah pribadi, sah-sah saja dan tentunya dengan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat,” katanya.

Wacana penghapusan PBB oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), rencananya diperuntukan bagi rumah hunian atau masyarakat menengah ke bawah, khususnya pembebasan tanah dan bangunan yang dihuni masyarakat.

Namun untuk rumah komersial seperti restoran, pertokoan, perkantoran, hotel dan rumah kontrakan, tetap diberlakukan pembayaran PBB.( ius )

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Penggalangan Dana untuk Hauzan Nabil,

Dinas Sosial Kemana Ya?

Hermanto alias Titi saat memberikan sumbangan kepada Hauzan Nabil, bocah penderita Kista Ginjal. ABDU SYUKRI

Sekadau. Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk Hauzan Nabil, 7, yang dimotori Ikatan Wartawan Kabupaten Sekadau (IWAS), PMI, Polsek Sekadau Hilir, SMK Amaliyah, dan SMA Karya Sekadau mendapat dukungan banyak pihak. Tak terkecuali dari kalangan wakil rakyat di DPRD Sekadau.

“Ini kegiatan yang sangat positif,” ujar Hermanto alias Titi, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sekadau, kepada wartawan usai berkunjung ke kediaman Hauzan Nabil, Jumat (13/2).

Meski demikian, Titi menyayangkan, pihak-pihak berkompeten seperti Dinas Sosial dan Bagian Sosial di Setda Kabupaten Sekadau, justru terkesan hanya diam.

“Harusnya mereka juga ikut serta dalam memberikan pertolongan,” imbuhnya.

Diakui Titi, di Dinas Sosial atau Bagian Sosial, penyaluran bantuan memang ada prosedurnya. “Tapi kan masih bisa dimungkinkan untuk mencari sebuah solusi yang tepat. Minimal mengunjungilah keluarga pasien yang sakit itu,” ulasnya.

Titi merasa bangga karena aksi yang digelar IWAS, PMI, serta sejumlah pelajar dari SMK Karya dan SMA Karya sudah membantu warga yang kesusahan itu.

“Mestinya Dinas Sosial tergerak ikut membantu juga.

Masak anak sekolah bisa bantu, kita tidak. Malu dong,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Hauzan Nabil merupakan pasien penderita kista ginjal. Nabil membutuhkan bantuan untuk biaya transportasi ke Jakarta guna menjalani pengobatan.

Tiga hari terakhir, IWAS bekerjasama dengan PMI, Polsek Sekadau Hilir, pelajar SMK Amaliyah dan SMA Karya menggalang dana sejak tiga hari terakhir.

Hingga sekarang, sedikitnya sudah ada Rp13 juta yang terkumpul.

Sejumlah donator juga sudah ikut menyalurkan bantuan. Bahkan, Titi yang berkunjung ke kediaman Nabil kemarin juga sudah memberikan bantuan secara langsung. (bdu)

Lima Desa Siap Dimekarkan Sekadau. Animo masyarakat dalam upaya pemekaran desa didukung para legislator. Kemarin, Komisi A DPRD Sekadau menggelar rapat dengan Badan Kesbang PM dan Pemdes terkait hal itu.

Pertemuan dilakukan di ruang rapat Ketua DPRD Sekadau. Dan, dipimpin langsung Ketua Komisi A F. Negek.

Sementara, pihak eksekutif menghadirkan Kepala Badan Kesbang PM dan Pemdes Ka-

bupaten Sekadau, Bayu Dwi Harsono.

“Dalam rapat itu, kita membahas soal tindak lanjut usulan masyarakat terkait pemekaran sejumlah desa,” ujar Negek usai rapat kepada Rakyat Kalbar, Jumat (13/2).

Sebagai wakil rakyat, lanjut Negek, Dewan wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam masalah pemekaran desa ini. Dewan pun bertekad untuk mem-

perjuangkan pemekaran jika memang sudah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan informasi yang didapat Rakyat Kalbar, hingga sekarang, ada 19 usulan pemekaran desa.

Namun, baru 5 yang dinilai sudah memenuhi persyaratan administratif, seperti jumlah penduduk.

“Lima desa ini akan kita dorong untuk pemekarannnya,” tegas Negek.

S e b e l u m b e n a r- b e n a r disahkan menjadi desa pemekaran, lanjut dia, kelima desa itu akan terlebih dahulu dibentuk menjadi desa persiapan. Hanya saja, pembentukan desa persiapan itu bukan kewenangan Dewan.

“Pembentukannya melalui Perbub. Jadi nanti pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati yang akan membuat Perbubnya,” ulasnya.

Sedangkan yang menjadi kewenangan Dewan, kata Negek, adalah mengesahkan desa tersebut menjadi desa baru melalui Perda setelah lulus dari status desa persiapan. “Untuk Perdanya, akan kita bahas begitu desa itu sudah dinyatakan benar-benar layak dimekarkan. Kita akan koordinasi dengan Banleg untuk melakukan pembahasan Raperda desa pemekaran itu,” pungkasnya. (bdu)

Gereja Simbol Kehadiran Tuhan

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, usai meresmikan gereja dan mengikuti pemberkatan Gereja Katolik Engkedang oleh Uskup Sanggau, Mgr Yulius Mencucini CP, Jumat (13/2) . ABDU SYUKRI

Sungai Ayak. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, meresmikan Gereja Katolik Santo Gregorius I Stasi Engkedang Paroki Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Jumat (13/2). Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Uskup Keuskupan Sanggau Mgr Yulius Mencucini CP, Camat

Belitang Hilir Paulus Misi, berikut para pastor dan suster dari Paroki Sungai Ayak dan Paroki Sekadau.

Ketua panitia pembangunan gereja, A. Simon, diwakili Pemimpin Umat Stasi Engkedang, Yulius Yanto mengatakan luas Gereja Katolik Engkedang 8 x 17

M persegi. Gereja ini dibangun pada 5 April 2014 dan selesai pada September 2014.

“Pembangunannya boleh dikatakan cepat selesai, ini semua berkat kerja keras umat engkedang serta disemangati oleh pemimpin umat, pastor paroki para donatur dan pemerintah

kabupaten Sekadau,” ujarnya.

Dikatakan Yulius, dana yang dibutuhkan untuk membangun Gereja Engkedang sebesar Rp 274.481.200 yang bersumber dari swadaya umat setempat Rp 61.481.200, para donatur dari Jakarta Rp 123.000.000, Pemerintah Kabupaten Sekadau Rp80

juta, dan Paroki Sungai Ayak sebesar Rp10 juta. Jumlah umat Katolik di Engkedang sebanyak 46 kepala keluarga.

Wakil Bupati Rupinus mengatakan kehadiran Gereja Katolik Santo Gregorius I ini merupakan simbol kehadiran Tuhan di tengah umat dan bukti cinta umat kepada Tuhan.

“Umat pasti merasa bangga dengan hadirnya Gereja Katolik ini, apalagi berdirinya gereja ini merupakan hasil jerih payah umat. Saya memberi apresiasi atas kepedulian umat, atas kebersamaan umat. Semangat kebersamaan ini harus dijaga.

Sebab gereja ini sebagian besar adalah dana dari swadaya umat.

Ini sangat luar biasa,” pujinya.

Rupinus berpesan agar kehadiran gereja tersebut dijaga, dirawat, serta dimanfaatkan dengan baik untuk berdoa dan beribadah. ”Semangat gotong royong umat Katolik di Engkedang ini harus dipelihara dan ini sangat positif,” ulasnya.

Pemerintah Kabupaten Sekadau, lanjutnya, memberi dukungan bagi para penganut agama dalam membina iman umatnya.

“Kita membantu sesuai kemampuan anggaran, karena semua agama harus kita perhatikan. Jadi jumlahnya tentu tidaklah banyak, tetapi pasti kita bantu dan kita dukung,” papar Rupinus. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas Warung Kopi IPM

Drs H Jamiat Akadol MSi MH. M Ridho

Tingkatkan IPM Sambas

Sambas. Sekda Sambas, Drs H Jamiat Akadol MSI MH mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Kepala Desa (Kades) serta masyarakat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas. Sehingga diharapkan Sambas tidak lagi menjadi juru kunci IPM Kalbar.

“Untuk meningkatkan IPM, Pemkab Sambas membentuk Warung Kopi IPM singkatan dari Wadah Urun Rembuk dan Kordinasi Peningkatan (Warung Kopi) IPM. Artinya siapapun dapat menyampaikan masukan, saran dan kritik agar semua masyarakat Kabupaten Sambas untuk menyoroti IPM, karena dukungan masyarakat merupakan motivasi dalam upaya peningkatan IPM,” ujar Sekda kepada Rakyat Kalbar, Jumat (13/2).

Jamiat menjelaskan alasan memberikan istilah Warung Kopi IPM, karena warung kopi seperti diketahui merupakan tempat umum yang terbuka bagi siapapun untuk berdiskusi, berbagai macam hal pun pasti hangat jika dibicarakan di warung kopi. Makanya, Pemkab Sambas menginginkan bagaimana IPM menjadi pembahasan hangat di warung kopi. “Sehingga demam IPM mampu membantu peningkatan IPM Kabupaten Sambas,” harapnya.

Sekda menegaskan, sesuai instruksi Bupati dan Wakil Bupati Sambas, seluruh SKPD harus melaksanakan program kerja yang mampu mendukung peningkatan IPM. Pemkab Sambas juga telah membentuk Tim Percepatan Peningkatan IPM (P2-IPM), sesuai instruksi Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2014 dengan merumuskan Matrik Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kabupaten Sambas. “Matrik Rencana Aksi Percepatan IPM indikatornya pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” ucap Sekda.

Dalam instruksi tersebut, isu dan permasalahan utama yaitu strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaannya. Seluruh SKPD harus dapat melaksanakan instruksi ini dengan baik, sehingga upaya peningkatan IPM dapat tercapai. “Diharapkan upaya peningkatan IPM dapat didukung seluruh masyarakat Kabupaten Sambas, karena suksesnya program pemerintah tidak terlepas dari peran serta masyarakat,” ungkap Sekda. (edo)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Februari 2015

15

Jembatan Sabo’ Mampu Mendukung Ekonomi Masyarakat Sambas. Agar ekonomi masyarakat maju dan berkembang, Pemkab Sambas terus memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur, karena kata Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, pembangunan infrastruktur akan memacu dan mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi.

Lancarnya transportasi, ujar Bupati, bisa memacu pengembangan wilayah dan kegiatan perekonomian, seperti menunjang sektor pariwisata dan sektor lain. “Kita berharap dengan dibangunnya Jembatan Sabo’ dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di segala lini, karena akses infrastruktur masyarakat telah mudah dilalui, dan masyarakat harus benar-benar mampu memanfaatkan akses dan peluang yang ada,” ujar Bupati dalam sambutannya saat meresmikan Jembatan Sabo’, Kamis (12/2).

Jembatan Sabo’ tegas Juliarti, merupakan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sambas, karena setelah lebih dari setengah abad, khususnya Jembatan Sabo’ lama yang terbuat dari kayu dan besi yang dibangun pada masa Kesultanan Muhammad Tsafioeddin II diterjang banjir besar pada tahun 1963, selanjutnya dibangun kembali jembatan kayu. Namun, lambat laun mulai goyang dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat hingga kembali dibangun Jembatan Sabo’ dengan pondasi beton.

Bupati menuturkan, sejak robohnya Jembatan Sabo’ tahun 1963 karena banjir, hampir 20 tahun Sambas merasakan susahnya transportasi penghubung Desa Dalam Kaum dan Desa Tanjung

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH bersama Ketua DPRD Sambas, Ir Arifidiar melambaikan tangan kepada masyarakat Kabupaten Sambas yang hadir menyaksikan peresmian Jembatan Sabo . M Ridho Mekar, baru pada tahun 1983 Jembatan Sabo’ kayu kembali dibangun pemerintah menggunakan dana APBD, karena kondisinya tidak memungkinkan. Ditambah dua akses Jembatan Batu yang ada usianya juga sudah tua, sehingga Pemkab Sambas berinisiatif membangun Jembatan Sabo’ beton untuk mengalihkan arus lalu lintas kendaraan besar, sehingga tidak melintasi dua Jembatan Batu yang ada.

Bupati mengatakan, Jembatan Sabo’

beton dengan jenis bentang panjang ini merupakan sebuah karya anak bangsa dalam pembangunan infrastruktur yang membanggakan. Tentunya ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan konstruksi sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sambas.

“Maka kita harus memanfaatkan sarana dan prasarana penghubung untuk meningkatkan ekonomi,” ujar Bupati.

Agar Jembatan Sabo’ bertahan, ia mengajak masyarakat bersama-sama

menjaga kebersihan jembatan ini agar tidak cepat rusak dan tidak mencoret-coret jembatan yang menghubungkan Desa Tanjung Mekar dan Desa Dalam Kaum.

“Untuk keindahan jembatan pada malam hari, Pemkab Sambas telah memasang lampu hias warna warni sesuai bentuk jembatan. Diharapkan masyarakat dapat merawat dan menjaga agar lampu tidak rusak. Marilah bersama-sama kita menjaga jembatan kebanggaan kita ini,” ajaknya. (edo)

Jaga Keamanan Imlek dan Capgome Polres Gelar Pertemuan Linsek Sambas. Menjaga situasi Kabupaten Sambas tetap aman dan kondusif menjelang perayaan Imlek dan Capgome, Jumat (13/2), Polres Sambas menggelar pertemuan Lintas Sektor (Linsek) di Aula Dirawijaya Mapolres Sambas.

Kapolres Sambas, AKBP Wandy Aziz saat membuka pertemuan yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Sambas mengatakan, aparat kepolisian akan menurunkan sekitar 200 personil dalam Operasi Liong

Forkopinda, pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat Kabupaten Sambas foto bersama usai pertemuan. M Ridho

Kapuas 2015 guna mengamankan perayaan Imlek dan Capgome. “Kita juga melibatkan TNI, Satpol PP, Dishub dan ormas dalam pengamanan perayaan Imlek dan Capgome,” kata Kapolres.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ungkap Kapolres, bahwa Polres Sambas akan menjaga beberapa titik lokasi keramaian Capgome di Kabupaten Sambas, seperti di Kecamatan Sambas, Pemangkat, Tebas, Jawai, Jawai Selatan dan Kecamatan Teluk Keramat. “Kita berharap pelaksanaan Imlek dan Capgome dapat berjalan aman dan lancar,” harap Kapolres.

Polres Sambas mengimbau warga Tionghoa yang melaksanakan Imlek dan Capgome, melaporkan berbagai kegiatan perayaan yang mengundang

Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz menyampaikan paparan pada pertemuan lintas sektoral jelang Imlek dan Capgome di Aula Dirawijaya Polres Sambas. M Ridho

keramaian ke Polres Sambas. Sehingga Polres bisa melakukan pengamanan di lokasi pelaksanaan, baik atraksi naga maupun tatung. “Agar pelaksanaan berjalan lancar, marilah kita saling menjaga dan saling menghormati,” imbau Kapolres.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sambas, H Ahmadi Muhammad menegaskan, sangat menghormati pelaksanaan Imlek dan Capgome yang dilaksanakan warga Tionghoa. Hanya saja, diharapkan tidak melibatkan umat Muslim dan simbolsimbol Islam dalam acara tersebut.

“Kita meminta warga Tionghoa juga menghormati agama lain lain dalam mengadakan ritual keagamaannya, sehingga keharmonisan bisa terjalin

dengan baik, dan kegiatan Imlek dan Capgome berjalan lancar,” harapnya.

Mewakili Pemkab Sambas, Staf Ahli Bupati Sambas Chifni B SSos dan Kasat Pol PP Sambas Rajia Aprianto meminta warga Tionghoa yang merayakan Imlek dan Capgome menjaga kebersamaan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena perayaan ini rutin dilaksanakan setiap tahun. “Dalam menghadapi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) diharapkan perayaan hiburan tidak dilaksanakan hingga malam hari.

Sehingga anak-anak kita yang sekolah tidak hanyut dalam hiburan hingga lupa belajar. Maka dari itu, jaga terus kebersamaan perayaan ini seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya. (edo)

Sambungan Penyedia Jasa ..................................................................................................................................dari halaman 9 Larang Aksi .................................................dari halaman 9 Sayangnya, Stanly tak mau merinci lebih jauh soal bisnis haramnya itu. Dia hanya menggelengkan kepala sambil menyaksikan barang bukti miliknya dimusnahkan.

Setidaknya ada 340 butir ekstasi berwarna cokelat dengan logo monyet, 300 butir ekstasi berwarna pink berlogo layang-layang, serta 500 butir happy five milik Stanly yang dimusnahkan dengan cara diblender. Sedangkan sebagian kecil barang bukti lainnya disimpan untuk proses pembuktian di pengadilan.

Kanit I Subdit III Direktorat Narkoba Polda Kepri, Kompol Aris Rusdianto mengatakan, Narkoba milik Stanly diperkirakan mencapai Rp242 juta. Asumsinya, harga satu butir ekstasi Rp300 ribu dan happy five Rp100 ribu.

“Jika satu orang memakai satu butir, jumlah jiwa yang dapat diselamatkan mencapai 1.140 orang,” ungkap mantan Kasat Reskrim Polres Bintan ini.

Menurut Aris, Stanly diamankan Direktorat Narkoba Polda Kepri, pada 20 Januari lalu di

bundaran Bandara Hang Nadim Batam. Dari hasil pengembangan kemudian ditemukan ratusan pil ekstasi dan happy five di kamarnya di apartemen di Nagoya.

Stanly mengaku barang haramnya dipasok oleh warga negara Malaysia berinisial AP melalui kurir berinisial WS. Kini AP maupun WS sudah kabur. “Kemungkinan ke luar negeri. Tetapi mereka berdua sudah DPO,” kata Kasubdit III Diresnarkoba Polda Kepri, AKBP Andri. (jpnn)

Pengen Nyetir .................................................................................................................................dari halaman 9 meminta SF mengantarkan dirinya pulang ke rumahnya. “Lalu mobil itu dibawa pulang SF selama dua hari. Sehari dipakai SF, seharinya lagi dipakai Rey, sesuai kesepakatan antara SF dan Rey,” katanya.

Rey dan Fr sudah diringkus dan ditahan di Polresta Pontianak. Pengungkapan kasus oleh Polresta Pontianak ini atas laporan dari kakak kandung korban berinisial SH pada 11 Februari

2015 lalu dan barang bukti berupa hasil visum et repertum (ver) korban. “Kepada pelaku, memang harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Kapolda.

Dalam kasus ini, Rey dipersangkakan memperdagangkan, menjual, menculik terhadap anak di bawah umur dan ekspoitasi ekonomi atau seksual. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dan 88 Undang-Undang nomor 35 tahun

2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan Fr dipersangkakan melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rey dan Fr diancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. (oxa)

Apa yang disampaikan Syarif Ishak Ali Al Mutahar tersebut sebagai bentuk toleransi dan saling menghormati. “Jadi samasama toleransi. Namun untuk tatung,

permainan naga dan barongsai dilakukan warga muslim tidak dibolehkan di Kota Pontianak. Jika di Singkawang silakan saja, asal jangan di sini,” tegasnya. (zrn)

Ditilang ............................................................dari halaman 9 diamankan ke pos, lalu dijemput mobil patroli,” bebernya.

Saufi menambahkan, pelaku ternyata mempunyai masalah hukum. Dia telah dilaporkan oleh Fahrul, warga Kampung Melayu Laut, karena melakukan penganiayaan pada Sabtu (9/2) lalu hingga

korbannya luka di tangan akibat senjata tajam.

Kapolsek Banjarmasin Tengah Kompol Didik S, melalui Kanit Reskrim Iptu Budi Guna membenarkan telah mengamankan pelaku tersebut. “Sudah kita amankan dan masih diperiksa,” jelas Budi. (jpnn)

Satgas Anti ..................................................dari halaman 9 Rapat penindakan THM nakal itu dikatakan Kombes Pol Badya Wijaya, akan dihadiri Kapolresta Pontianak, Kasatpol PP Kota Pontianak, Kepala BP2T Kota Pontianak, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Pontianak.

“Kita minta semuanya hadir tanpa terkecuali. Kami segera melayangkan undangan tersebut agar dapat dilakukan koordinasi yang baik dan bersinergi dalam melakukan penindakan,” harapnya. (zrn)

penyebab kebakaran di rumah kosong tersebut. “Kami akan informasikan kembali, apabila ada informasi terbaru terkait penyelidikan ini,” janji Kemaz.

Sementara itu, A Moi, orangtua A Khoi yang tinggal tidak jauh dari rumah anaknya itu mengaku melihat api di ruang tengah. “Saya mendengar ada bunyi-bunyi dan saya pergi ke rumah A Khoi, dan saya melihat ada api, kalau tidak salah apinya di bagian tengah rumahnya,” kata A Moi. Saat kejadian itu, kata A Moi rumah anaknya sedang kosong, lantaran A Khoi pergi ke rumah mertuanya di Jawai untuk menjemput istrinya. “Rumahnya

kosong, biasanya dia tidak mengunci rumahnya apabila bepergian,” ungkapnya.

Salah seorang tetangga A Khoi, Amin mengaku terkejut melihat api di rumah A Khoi. “Saya lihat apinya sudah membesar, makanya saya was-was api itu menyebar, tetapi petugas pemadam cepat datang untuk memadamkannya,” kata Amin.

Di rumah A Khoi itu tampak lemari televise yang hangus. Demikian pula dengan terminal berikut kabel listrik di dekatnya. Hal ini yang memperkuat dugaan kalau api dari korsleting listrik. (dik)

Ratusan Dus .......................................................................................................................................dari halaman 9 Rumah Kosong ......................................dari halaman 9 memasuki momentum Imlek, pemeriksaan dan jajaran Polsek Siantan menemukan empat dan keranjang sayur ilegal. mobil yang mengangkut ratusan dus sayuran.

Polisi pun meminta sopir menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikan. Namun sopir tak dapat membuktikan kepemilikan sayur tersebut dengan menunjukkan dokumen sah.

“Keempat unit kendaraan yang mengangkut ratusan dus sayuran ilegal tersebut jenis Toyota Hilux KB 8523 CL, Strada Triton B 9209 FAJ, truk KB 9342 G dan truk KB 8966 ML,” ungkap Kapolres Mempawah.

Dari keempat mobil tersebut, polisi mengamankan 879 dus sayuran terdiri dari brokoli sebanyak 144 dus, bunga kol 128 dus, wortel sebanyak 595 dus dan jamur 12 dus. Petugas juga menemukan 78 keranjang daun bawang dan 10 keranjang kacang kapri. Totalnya ada 967 dus

“Kemudian barang bukti kendaraan dan ratusan dus sayuran ilegal beserta pemiliknya langsung kita amankan. Selanjutnya penyidik akan melakukan pengembangan dan proses hukum sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Suharjimantoro.

Kapolres Mempawah berjanji akan senantiasa meningkatkan pengawasan terhadap jalur-jalur keluar masuknya barang ilegal di wilayah hukumnya. Dirinya tidak akan mentolerir berbagai bentuk pelanggaran hukum dan menindaknya dengan tegas.

“Apapun bentuk pelanggaran hukumnya dan siapapun orangnya, akan kita proses. Sebab kita tidak akan mentolerir semua pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Apalagi saat ini

pengawasan akan terus diperketat,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Mempawah, AKP Prayitno mengatakan, selain barang bukti, pihaknya juga mengamankan pemilik barang ilegal atas nama Teguh, warga Kabupaten Bengkayang. Saat ini pelaku sedang menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Siantan.

“Ketika ditangkap, pemiliknya ini berada di salah satu kendaraan yang mengangkut barang ilegal tersebut. Atas perbuatannya, pelaku kita jerat dengan UU Perdagangan nomor 7 tahun 2014, UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan nomor 16 tahun 1992, pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a) dan (c), dengan ancaman 3 tahun penjara,” tegas Prayitno. (fia)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Banyak orang yang kaget dengan kemunculan presenter Bianca Liza dalam berbagai program acara. Tidak hanya lucu, Bianca juga nggak jaim. Dia all out dan mencoba memberi yang terbaik kepada pemirsanya.

Bianca selalu tampil semangat dan kocak, serta tak canggung menunjukkan ekspresi konyol di atas

panggung. Itu juga dilakukan hampir setiap malam di panggung acara musik dangdut yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional.

Diakui presenter kelahiran Pekanbaru, 8 Oktober 1991 itu dirinya memang tak canggung untuk memandu program musik dangdut meski sebelumnya kerap tampil membawakan acara musik pop.

“Jadi awalnya aku sempat jadi bintang tamu di MNCTV. Nah melihat alurnya dan konsep acaranya benar-benar beda dari yang lain bikin aku tertarik. Host-nya juga Narji. Wah tambah seru tuh karena

kalau sama dia aku sudah nyambung banget,” aku wanita penyuka dance dan traveling itu.

Mengaku sudah dapat tek-tok dengan Narji, dia pun bisa menjiwai acara yang juga dipandu Andhika Pratama itu.

“Sudah sama-sama tahu cara mainnya gimana. Alhamdulilah akhirnya dikasih kepercayaan sama MNCTV untuk membawakan acaranya,” ulas gadis berwajah Arab itu.

Di program DMD Show tak jarang Bianca yang sudah berdandan cantik harus rela wajahnya dicoret-coret sebagai bagian dari gimmick acara. Bahkan, mukanya

rela dipasang jaring konde sebagai hukuman jika salah memprediksi peserta yang lolos ke babak selanjutnya. “Kesannya senang dan seru banget. DMD Show itu beda banget. Bukan bermaksud membandingkan ya, tapi kebanyakan acara lain banyak setting-an, nah kalau di program ini benar-benar apa adanya.

Nggak ada yang palsu gitu,” pujinya.

Menurutnya, hal yang paling parah itu terjadi saat dirinya salah menebak peserta yang lolos ke babak selanjutnya.

“Pernah juga aku disuruh pakai sepatu petugas kebersihan sampai akhir acara. Itu lucu dan seru,” ujarnya sambil terbahak-bahak.

Diakui Bianca dirinya bukanlah

Rakyat Kalbar Sabtu, 14 Februari 2015

pecinta musik dangdut. Bahkan masih banyak lagu dangdut yang tak ia ketahui.

Namun, hal itu tak jadi masalah karena Bianca tetap menikmati pekerjaannya sebagai pembawa acara musik dangdut.

“Aku basic-nya kan bukan penyanyi.

Dites nyanyi juga suara aku nggak bagus. Apalagi dangdut kan susah banget.

Cengkoknya nggak semua orang bisa,” ucapnya. (idp)

M I A J I T N A

a c n a Bi

Liza

LUNA MAYA

JUWITA BAHAR

Santai Saja

Lagu Pusing Pala Barbie dituding plagiat dari lagu Meghan Trainor berjudul All About Bass. Juwita Bahar dan keluarganya ternyata santai menanggapi tudingan tersebut.

Grup vokal dangdut yang diperkuat Juwita, Jelita, Bellayu, dan Tiara Bahar menjadi sorotan lantaran single mereka, Pusing Pala Barbie. Lagu yang hits, All About That Bass yang dipopulerkan Meghan Trainor yang dianggap dijiplak oleh putri-putri Bahar, lantaran memiliki kesamaan irama.

Sebagai penyanyi, Juwita mengaku sama sekali tidak tahu lagu mereka sama dengan milik Trainor. “Karya sendiri kok dibilang sampah? Orang kalau menciptakan sesuatu harus bangga. Oh, yang penting bisa menghibur, menghidupi keluarga, walaupun sampah,” ujarnya. “Kita enggak tahu sama sekali kalau mirip, kita cuma nyanyi saja. Awalnya enggak tahu itu menjiplak (All About That Bass), kita kan cuma mengikuti mama untuk menyanyikannya,” imbuhnya.

Lagu tersebut merupakan ciptaan Papa Uzi, seorang pencipta lagu. Jika didengar sepintas, memang lagu Pusing Pala Barbie sangat mirip dengan All About That Bass. Kesamaan itu terdengar dari irama, serta notasi dan ayunan vokal yang sangat mirip, hanya saja beberapa nada dan lirik sedikit agak berbeda.(idp)

IKO UWAIS

Masuk List Calon Spiderman

Iko Uwais, aktor Betawi yang bernama asli Uwais Qorny tengah dilirik untuk memerankan manusia laba-laba dalam film seri blockbuster, Spiderman.

Aktor laga Indonesia ini sukses menembus Hollywood lewat film The Raid 1 dan 2, disusul Man of Tai Chi yang dibintanginya bareng Keanu Reeves, suami artis Audy Item itu disebut-sebut bakal bermain di sekuel Star Wars Episode VII yang akan diputar pada akhir tahun ini.

Sekembalinya Spiderman ke pangkuan Marvel Studios dari Sony Pictures, memang ada perubahan mendasar pada waralaba (franchise) film superhero tersebut. Film manusia laba-laba yang terkenal dengan jaring putihnya itu akan memulai awal baru, karena Andrew Garfield dinyatakan tidak lagi akan memerankan tokoh Spidey.

Apalagi, Empire Online memberitakan bahwa sekuel terbaru Spiderman di bawah Marvel yang akan dirilis pada 28 Juli 2017 akan lebih banyak menyorot kehidupan sang manusia laba-laba di usia dewasa.

Hal tersebut tentu bikin gonjang-ganjing industri perfilman tentang siapa yang akan memperoleh kesempatan untuk menjadi Spiderman. Rumornya, Marvel dan Sony sedang melirik bintang-bintang muda Hollywood karena

beberapa pemeran tokoh kunci dalam rangkaian film Marvel Cinematic Universe rata-rata memang tak muda lagi.

Sebagaimana dilansir First Showing, ternyata ada nama Iko yang masuk dalam list para aktor calon pemeran Spiderman.

Pemeran Rama dalam The Raid itu disebut-sebut memiliki kemampuan yang mumpuni di film action yang membuat namanya layak diperhitungkan. “Uwais cukup berkharisma. Penampilannya sedikit geek dan dia punya aura pahlawan super. Dia juga bisa berakting komedi, drama, maupun laga.

Memikirkan kemampuan laga, kecepatan, dan kegarangan Uwais dalam balutan kostum Spiderman membuat sangat antusias. Dia memang tua, 32 tahun, tapi terlihat tetap muda dan sangat cocok untuk peran tersebut,” tulis Anderton dalam ulasan editorialnya di First Showing.

Namun, ada satu hal yang cukup membuat ragu, apakah Iko layak memerankan Peter Parker.

Yakni, kemampuannya berbahasa Inggris. (Jp)

Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

LUNA Maya, mulai mau bercerita tentang kehidupan cinta setelah putus dari Ariel NOAH. Dengan lugas, Luna menyebut mantan kekasihnya itu sebagai laki-laki yang lincah, pendek, dan suka menipu.

Pernyataan itu dia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di talk show Rumpi, Kamis (12/2).

Ketika host memintanya untuk menilai Ariel.

Di layar ditampilkan foto vokalis NOAH yang kini menjadi kekasih Sophia Latjuba. “Dari dulu sukanya sama yang lebih dewasa. Kan mantan-mantannya dia banyak yang dewasa.

Sukanya yang begitu. Cocok. Jadi diemong, digoyang-goyang,” tegasnya.

Dia juga bercerita tentang masa lalu dan masa depan bersama kekasihnya saat ini, Reino Barack. Hubungan Luna dengan Reino telah berjalan sekitar dua tahun terakhir. Tanpa ragu-ragu, perempuan yang lahir di Denpasar itu memuji kekasihnya yang juga seorang petinggi di Global Mediacom. “Pria itu ganteng gila.

Cowok banget! Bantet, tapi ganteng. Udah kenal lama, udah lama banget. Mungkin dari awal-awal di TV sebelah itu,” tuturnya tentang Reino.

Bintang film Killers itu menyatakan, sejak putus dengan Ariel, dirinya tidak berminat mencari kekasih baru. Dia tidak mau menanggapi laki-laki yang mendekatinya kala itu. Setelah mencoba merelakan masa lalunya, ternyata dia bisa menerima cinta lain.

Luna menyadari, mengakhiri segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu adalah yang terbaik. Namun, jika dibandingkan dengan kekasihnya saat ini, Luna mengaku lebih tenang. Sebab, Reino adalah sosok dewasa, pekerja keras, tidak macam-macam, dan suka memberikan masukan positif.

Selain itu, Reino bisa mengimbangi sikapnya. Saat ada masalah, mereka berdua tidak pernah sampai bertengkar hebat. Mereka berdua selalu bisa menyelesaikannya secara baik-baik.

Namun, Luna membantah sudah bertunangan dengan Reino. Katanya, hingga kini belum ada pembicaraan ke arah yang lebih serius dengan pacarnya itu. Meskipun beberapa waktu lalu pergi bersama ke Amerika, dia mengklarifikasi bahwa itu murni liburan. “Kemarin ke Miami karena diundang untuk test drive profesional driver, nyobain supercar, terus pulang lagi. Cuma sehari disana. Kalau sudah dilamar, saya pasti akan senang hati menunjukkan cincin di jari saya,” ungkap Luna. (Jp)

Cowok , u p i n e P Suka g n a y o Dig

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat