14 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Sabtu, 14 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Ungkap Pembunuh Tari, Tim Jatanras Buru Seorang Pria Pontianak-RK. Seorang pria yang keluar dari Kota Pontianak sejak Kamis (12/3), diburu Tim Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean mengungkapkan, pria tersebut diduga kuat merupakan kunci dari pembunuhan Tari Arizona, 25, Andi Yul Lapawesean pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mayatnya ditemukan di kediamannya Jalan Tani Makmur, Rabu lalu.

Menurut Andi, pria tersebut diyakini mempunyai kaitan dengan kasus pembunuhan Tari Arizona. “Kita yakini dia ada kaitannya. Namun, identitas pria itu, tidak bisa kita ungkap.

Takutnya, dapat mengganggu proses penyidikan,” ujar Andi Yul, Jumat (15/3).

Beberapa titik terang sudah ditemukan oleh tim penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan sadis ini. Polisi tinggal menghubungkan titik-titik tersebut, dengan mencari alat bukti yang mendukung analisa penyidik.

Meski ada beberapa barang korban yang hilang, serta jasad Tari ditemukan nyaris tak berbusana, namun polisi masih belum mau mengungkap motif pembunuhan janda cantik ini. “Sepeda motor jenis Mio beserta dua Halaman 7

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Bulan Mei Reshuffle, Ganti Menteri Begal!

Jakarta-RK. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap menteri betal yang membunuh serta mengadu domba internal partai politik (Parpol) seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Sikap Menteri Yasonna itu ditanggapi serius lembaga DPR khususnya Parpol yang bergabung ke Koalisi Merah Putih (KMP), bahkan berupaya untuk mengganti-

nya menggunakan hak angket.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Ade Komaruddin, mengingatkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, untuk memperbaiki kebijakannya yang tidak sesuai hukum. Hal ini disampaikan Ade dalam konferensi pers bersama pimpinan fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) yang digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,

Jumat (13/3).

“Yasonna ini harus dilakukan perbaikan sikapnya, karena tidak sesuai dengan pandangan hukum. Kalau enggak ya kami juga punya hak anggota Dewan yang konstitusional,” ujarnya.

Hak yang dimaksud Ade adalah menggunakan angket, yang secara konstitusional telah diatur dalam UU MD3 dan tata tertib

BAMSOET: AGUNG JANGAN KECEPATAN ‘MIMPI BASAH’ Jakarta-RK. Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono sudah tidak menganggap Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo sebagai Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI. Menanggapi itu, Bambang Soesatyo hanya tertawa. “Menang dan disahkan saja belum, mau main pecat-pecat. Hehehehe... Tunggu keputusan pengadilan dulu lah,” ujar Bambang dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Jumat (13/3).

Bambang menegaskan dirinya tidak takut kalau dipecat. “Kalau mau pecat, pecat saja. Siapa takut? Belum kering ludah di lantai, bilang nggak akan main pecat. Belum-belum sudah mau mecat-mecat.

Halaman 7

Rakyat (Medsos) Indonesia Media Sosial (Medsos) atau jejaring sosial (social network) memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Bagaimana tidak, “kekuatannya” sanggup mengubah kebijakan pemerintah.

Pro dan kontra, kehebohan, kepanikan, perlawanan, kecaman, pujian dan lainnya di Medsos sanggup membuat pemerintah bergeming. Bahkan menjadi salah satu pertimbangan sebelum mengeluarkan kebijakan atau keputusan.

Arus dalam Medsos memang tidak dapat dibendung. Para penggunanya merasa lebih “ngeh” mengomentari segala sesuatu permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara ini melalui Medsos.

Halaman 7

Budiman Sudjatmiko @budimandjatmiko Tuips muda, teladanilah mrk=> @SejarahRI: Soekarno, Hatta & Tan Malaka dlm NILAI PERJUANGAN TOKOH PENDIRI BANGSA

Ratna Sarumpaet @RatnaSpaet Partai2 d-acak2. Partai hsl pcahan dpt 1 Trln @NasGor_TL @PrijantoRabbani PPP Romi d Golkar Agung Dukung Dana Rp 1 T

Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd Data Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar dan Perbedaan Pendapat Para Hakimnya

Navi Agustina @NaviAgustina LANJUTKAN !!! @rmolco PDIP Pertanyakan Rencana KMP Gulirkan Hak Angket untuk Menteri Yasonna

DPR. “Kalau tidak ada koreksi sikapnya atas PPP dan Golkar, maka kami akan lakukan hak kami yaitu hak angket,” tegasnya.

Hadir dalam pernyataan sikap itu antara lain Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komaruddin, Ketua Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ahmad Dimyati Natakusuma dari PPP. Halaman 7

Remisi untuk Koruptor, Yasonna Tantang KPK dan ICW Berdebat Jakarta-RK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ICW yang menolak undangannya untuk hadir dalam kegiatan kajian, terhadap pemberian remisi untuk narapidana.

Kedua pihak tersebut menolak, karena

salah satu yang akan dibahas dalam kajian itu, mengenai pemberian remisi untuk koruptor. “Kemarin kita undang KPK, sudah siap-siap katanya tidak mau datang.

Kita undang ICW tidak mau datang. Kalau mau berdebat, harusnya berdebat secara ilmiah,” kata Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Yasonna mengungkapkan, dua pihak tersebut selalu memberi kritik atas wacana perbaikan sistem pemberian remisi tersebut. Oleh karena itu, keduanya diundang agar memberikan pendapat.

Dibanding hanya memberi kritik, ia menyarankan semua pihak termasuk ICW dan KPK menyampaikan pendapatnya

secara langsung dalam diskusi terbuka.

“Mari kita duduk bersama. ICW tidak mau datang tapi nanti kritik dari belakang. Kita berdebat, jangan ada unek-unek dari belakang dengan kritik yang tidak karuan,” tegas Yasonna.

Menkumham Yasonna kembali Halaman 6

Polres Singkawang Tambah Dua Tersangka PPAN 2008

Lurah Sagatani Jadi Tersangka Korupsi

Singkawang-RK. Kepolisian Resort (Polres) Singkawang menetapkan Lurah Sagatani, Florentina Paroy Kristin dan pengusaha sawit Djong Sumantri sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) 2008.

“Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, setelah kita melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi PPAN,” kata AKBP Agus Triatmaja SH SIk, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH dalam keterangan persnya, Jumat (13/3).

Sebelumnya sudah ditetapkan tiga tersangka kasus Tipikor PPAN 2008 tersebut dan sudah disidang, yakni pengusaha Keddy alias A Kiak, bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang yang kini sudah menjadi Kepala Bagian Halaman 6

Akui Ada Deal KPK-Polri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya kesepakatan dengan Mabes Polri terkait kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Hal ini terungkap setelah Bareskrim Polri mengumumkan penundaan pemeriksaan Halaman 7

Zulkarnain

Cerita Turun Temurun Berbalut Sejarah dan Lingkungan

Kuntilanak Dilayarlebarkan klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Bulan Mei reshuffle, ganti menteri begal!

-- Mudah-mudahan jak penggantinye bukan menteri bengal.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Berlatar belakang sejarah Kota Pontianak yang dipadukan dengan cerita horror bertema lingkungan, film layar lebar yang akan tayang beberapa bulan ke depan berjudul Pontien. Sebuah film besutan Jawara Karya Studio.

Sutradara film Pontien, Agung Trihatmojo (kanan) bersama aktor film, M Jimmy (tengah) dan Eksekutif Produser, Susi. I ST

Didukung artis dan aktor layar lebar yang sudah ternama, seperti Dewi Rezer, Teuku Rifnu Wikana, Jajang C Noor serta hampir 99 persen pemeran yang akan bermain di film ini adalah warga Kalbar. Menggandeng Faldin Martha dalam menulis naskah filmnya yang sebelumnya sukses menulis dua film horor Box Office Indonesia, yang berjudul Terowongan Casablanka dan Rumah Pondok Indah.

Bahkan, salah satu aktor yang akan bermain dalam Halaman 6

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Sabtu, 14 Maret 2015

2

Imam Prasodjo/Anggota Tim Independen

Somasi Penyidik Polri, Bentuk Ancaman Terhadap Demokrasi dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia

Sangat mengkhawatirkan somasi yang disampaikan penyidik Polri kepada Komnas HAM terkait penanganan kasus penangkapan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto (BW).

Apalagi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Komjen Badrodin Haiti tidak mengetahui somasi tersebut.

Demikian disampaikan anggota Tim Independen, Imam Prasodjo, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Selasa (10/3). “Kenapa bisa somasi dari penyidik Polri tidak diketahui oleh pimpinannya. Ini ada apa,� ujar bekas Juru Bicara Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Seperti diketahui, Polri akan membahas langkah penyidik Bareskrim yang secara pribadi mengirimkan somasi ke Komnas HAM. Sejumlah penyidik Bareskrim yang menangani kasus BW menggandeng advokat Frederich untuk mengirimkan somasi ke Komnas HAM. Inti dari gugatan itu adalah mereka keberatan dengan konferensi pers yang dilakukan komisioner Komnas yang menyatakan ada pelanggaran HAM dalam penangkapan komisioner KPK nonaktif BW.

Berikut wawancara selengkapnya dengan Imam Prasodjo: +Dari mana Anda mengetahui Plt Kapolri tidak tahu mengenai somasi itu?

-Ketika ditanyai Tim Independen saat melakukan pertemuan bersama di kantor Komnas HAM, Selasa (10/3), Pak Badrodin

Tunjangan Guru Playgroup Rp1,5 Juta per Tahun

Dipotong Separuh, Terlalu Jakarta-RK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengeluarkan kebijakan yang tidak menyenangkan bagi ribuan guru kelompok bermain (playgroup).

Tunjangan transportasi mereka yang semula Rp1,5 juta per tahun dipotong separo menjadi Rp 750 ribu per tahun. Alasannya, alokasi anggaran Kemendikbud terbatas.

Pemangkasan tunjangan itu disampaikan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2-TK) Ditjen PAUDNI Kemendikbud, Nugaan Yulia Wardhani Siregar.

Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, selama ini memang tidak berlaku ketentuan tunjangan transportasi guru playgroup harus Rp1,5 juta per tahun. “Jadi jika alokasi anggarannya besar, ya kami alokasikan uang tunjangan lebih. Tetapi jika sekarang anggarannya terbatas, alokasi uang tunjangan juga disesuaikan,� urainya di Jakarta kemarin.

Dia menuturkan, alokasi anggaran tunjangan transportasi guru-guru playgroup di APBN 2015 dipatok Rp20 miliar. Angka ini lebih kecil dibandingkan alokasi tahun lalu.

Dhani mengatakan, pemerintah tetap berupaya mempertahankan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan itu. Dengan demikian, konsekuensinya adalah besaran yang diterima setiap guru dikurangi. (jpnn)

mengaku tidak tahu menahu soal itu.

Ini menimbulkan tanda tanya. Kalau dari luar kita baca ada miskomunikasi, terputusnya line of comment. Itu mengkhawatirkan. Tapi kita tidak tahu persis apa seperti itu keadaannya. +Badrodin berbicara apa saja?

-Yang saya pahami dari pertemuan itu ada semacam somasilah, tapi belum jelas. Apakah somasi ini sudah formal. +Bagaimana respons Badrodin mengenai masalah itu?

-Kata Pak Badrodin, mau diklarifikasi dulu. Apakah ini memang sudah dilaporkan. Kalau benar terjadi, itu yang dibidik berarti bukan hanya pelemahan lembaga-lembaga anti korupsi, sangat komplit ini. +Maksudnya?

-Karena sangat mungkin ini bisa melebar kepada demokrasi, kebebasan pers juga akan terancam, terus juga isu-isu HAM. Siapapun nanti yang melindungi bisa jadi tersangka. Yang menjadi persoalan kalau ini melebar sampai ke mana-mana, nanti isunya bukan saja mengenai korupsi, tapi menjadi lembagalembaga.

+Kenapa perlu ada kesamaan persepsi antara Polri dan Komnas HAM? -Karena lembaga ini (Komnas HAM) lembaga negara yang tertuang dalam Undang-undang Dasar.

Kemudian buah dari reformasi itu kan agar HAM ini betul-betul diperjuangkan. +Apa ini juga bisa disebut kriminalisasi?

-Ini bukan sekadar kriminalisasi, tapi juga ancaman terhadap demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. +Apa yang harus diperbuat pemerintah dalam kondisi seperti ini?

-Karena ini belum jelas, maka kita tunggu. Tapi Anda lihat bahwa ini konteksnya melebar ke mana-mana. Seberapa jauh itu lembaga anti korupsi dilemahkan, seberapa jauh itu demokrasi menjadi terancam, ada isu periuk nasi juga menjadi terancam. +Maksudnya periuk nasi?

-Sekarang sudah terlihat kalau periuk nasi sudah jadi terancam. Nah, itulah yang kita tidak inginkan.

+Apa poin penting dari pertemuan itu?

-Itu untuk menyamakan persepsi.

Re-editing: Andry

Kalbar Rentan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Pontianak-RK. Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengaku bahwa hingga saat ini, khususnya di Provinsi Kalbar masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pelecehan seksual, kasus trafficking (perdagangan orang), penyalahgunaan narkoba serta berbagai kejahatan lainnya yang terjadi di masyarakat. “Ya, jadi dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa kita hindari. Bahkan, dari bulan ke bulan kasus itu pasti terjadi,� ucap Wagub.

Guna mengurangi angka kejahatan tersebut, kata Wagub, berbagai upaya telah dilakukan. Yakni, selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholder

baik oleh Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten/kota.

Upaya lain juga dilakukan, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada orangtua untuk selalu menjaga dan memperhatikan anak dan keluarga mereka. “Yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah yang menangani perempuan dan anak maupun dengan memberdayakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak, tentang bahaya dan akibat dari kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan dengan fokus. Namun, saya akui juga bahwa hal itu masih perlu ditingkatkan lagi peranannya. Karena, jika tidak maka perempuan dan anak akan tetap menjadi korban kejahatan,� ujarnya.

Selain itu, Wagub juga menyampai-

kan, Provinsi Kalbar telah memiliki shelter P2TP2A. Keberadaan shelter itu pun dibuat hanya bersifat standby dan hanya sewaktu-waktu saja siap dipergunakan.

Baik untuk korban trafficking, korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan maupun korban KDRT serta korban kejahatan lainnya. “Saya berharap shelter ini tidak dihuni oleh para korban, karena kalau tidak ada penghuni, berarti tidak ada korban, kalau tidak ada korban tentunya itu lebih baik,� paparnya.

O leh karena itu, Wagub mengharapkan kepada pemerintah kabupten/kota yang belum terbentuk Badan Perlindungan Perempuan dan Anak supaya segera dibentuk dan membangun shelter. “Keberadaan shelter sangat penting.

Sehingga kabupaten/kota sudah seharusnya membentuk badan perlindungan

itu sehingga segala persoalan di daerah sendiri bisa diatasi dengan sendirinya,� ulasnya.

Wagub mengimbau, kepada masyarakat apabila ada yang merasa menjadi korban, hendaknya tidak segan-segan untuk melapor kepada petugas, baik petugas yang berwenang maupun di Badan pemberdayaan Perempuan, yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. “Khusus Provinsi telah siap untuk memberikan pelayanan shelter, pelayanan hukum maupun pendampingan dalam memberdayakan para korban, seperti memberikan pelatihan keterampilan agar yang bersangkutan dapat lebih percaya diri untuk kembali di tengah-tengah masyarakat,� ujarnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Hakim Sarpin Dibilang Bodoh Laporkan Mantan Hakim Agung ke Polda Jakarta-RK. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi melaporkan, mantan Hakim Agung Komariah Emong Sapardjaja ke Polda Metro Jaya. Hakim yang memutus perkara praperadilan Komjen Budi Gunawan atas KPK itu melapor karena merasa nama baiknya dicemarkan.

Aga Khan, kuasa hukum Sarpin menegaskan, Komariah dilaporkan karena menyampaikan pernyataan kurang pas terhadap kliennya di media. “Bapak Sarpin dibilang hakim bodoh,� kata dia di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Jumat (13/3).

Menurut Aga, pernyataan itu dilontarkan Komariah menanggapi putusan gugatan

praperadilan Budi Gunawan yang ditangani Sarpin.

Pihak Sarpin pun menyayangkan komentar miring Komariah terhadap kliennya itu.

Padahal, lanjut dia, sebagai mantan hakim agung, Komariah bisa menghargai apapun keputusan hakim dalam menangani suatu perkara. “Walaupun keputusan itu dianggap tidak benar, dia (Sarpin) kan punya pribadi, dia punya profesi yang dihormati,� kata Aga. Dalam laporan bernomor LP/952/III/2015/ PMJ/Ditreskrimsus, tertanggal 13 Maret 2015, Aga dan kawan-kawan membawa barang bukti link di salah satu media online yang menyatakan hakim Sarpin menelikung Un-

dang-undang dan Sarpin bodoh.

Pasal yang disangkakan, pasal 310 KUHP, pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1), Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi mulai melawan. Selain melapor ke Polda Metro Jaya, Sarpin melalui pengacaranya, Hotma Sitompul melakukan somasi terbuka.

Somasi itu dilayangkan, karena selama ini banyak pihak yang berkomentar menyudutkan Sarpin pascaputusan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang ditanganinya.

Hotma menegaskan, somasi atau peringatan terbuka pada seluruh khalayak ramai

terutama pada pejabat atau mantan pejabat pada instansi pemerintahan, termasuk pakar hukum. “Agar tidak melakukan penilaian, pendapat atau komentar yang menyudutkan klien kami dalam menjalankan profesinya,� ucap Hotma Sitompul, di Mabes Polri, Jumat (13/3).

Hotma menjelaskan, Sarpin adalah hakim yang telah bertugas selama 20 tahun di berbagai pengadilan di Indonesia. Menurutnya, Sarpin memiliki rekam jejak yang baik dan tidak tercela. Sarpin juga tidak pernah dijatuhi hukuman atau sanksi dalam menjalankan profesinya. “Komentar negatif itu patut diduga memenuhi unsur penghinaan, fitnah dan pence-

maran nama baik klien kami,� lugasnya.

Karenanya, ia memberi somasi kepada mereka yang telah berkomentar negatif itu untuk minta maaf secara terbuka melalui media cetak atau media elektronik paling lambat tujuh hari sejak hari ini. “Atau bila tidak akan kami laporkan polisi,� tegasnya.

Selain melakukan somasi, Sarpin sebelumnya juga telah melaporkan dua orang dosen Universitas Andalas, Padang, ke Mapolda Sumbar, pada 27 Februari lalu.

Dua orang yang dilaporkan atas pencemaran nama baik itu masing-masing Feri Amsari dan Charles Simabura. “Somasi ini juga pararel dengan pelaporan yang di Padang itu,� lanjut Hotma. (jpnn)

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH

$WDX +XE -DP

Berlangganan

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro Enam Kabupaten/ Kota Terima Dana DK dan TP Pontianak-RK. Kepala Bidang Bina Produksi Hortikultura, Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalbar, Sofian Suri mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pertemuan sinkronisasi teknis pelaksanaan sub sektor hortikultura dana dekonsentrasi (DK) dan tugas pembantu (TP) anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2015.

“Hasilnya, ada beberapa kabupaten/kota yang menerima Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, sub sektor hortikultura,” ujar Sofian Suri.

Sofian menambahkan, kabupaten/kota yang mendapatkan data DK dan TP anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2015 meliputi beberapa dinas. Yakni, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kabupaten Kubu Raya (KKR), Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Melawi.

“Ya, untuk saat ini baru enam kabupaten/kota yang menerima bantuan paket pengembangan hortikultura yang didanai APBN, baik Tugas Pembantuan (TP) maupun Dekonsentrasi (DK). Sedangkan delapan kabupaten/kota lainnya akan menerima dana APBN, baik Tugas Pembantuan (TP) maupun Dekonsentrasi (DK) pada periode Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P),” paparnya.

Sofian mengingtkan, bagi kabupaten/kota yang menerima dana Tugas Pembantuan (TP) maupun Dekonsentrasi (DK) diharapkan untuk mengawasi komoditas hortikultura yang sangat mendesak, Seperti komoditas cabe rawit dan cabe hijau besar. Sebab, kedua komoditas hortikultura tersebut, salah satu komoditas penyumbang inflasi, baik nasional maupun daerah.

“Kita juga mengharapkan kabupaten/kota untuk tetap menjaga serta mengusahakan pertanaman cabe rawit maupun cabe besar hijau, baik pertanaman skala rumah tangga, demplot maupun demfarm.

Supaya Provinsi Kalimantan Barat tidak berimbas pada langkanya komoditas tersebut. Apalagi menjelang hari besar keagamaan,” harapnya.

Kata Sofian, bagi keenam kabupaten/kota yang sudah menerima dana bantuan itu, diharapkan dapat memanfaatkannya sesuai dengan peruntukan serta tepat dengan sasaran. Karena, kecil maupun besar dana yang telah diterima oleh kabupaten/kota tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dengan penuh.

(Adx)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Maret 2015

3

Tidak Kantongi Dokumen UKL-PL

Warung Rawit Terancam Ditutup Pemerintah Kota Pontianak Pontianak-RK. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemerintah Kota Pontianak menyatakan, akan menindak tegas usaha restoran ‘Warung Rawit’.

Pasalnya, restoran berlogo cabe rawit itu terbukti telah melanggar ketentuan Pemerintah Kota Pontianak.

Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak telah melakukan peninjauan lapangan terkait dokumen Upaya Pengolahan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta melihat tempat pembuangan limbah warung rawit tersebut.

Kabar buruknya, ternyata ‘Warung Rawit’ tidak memiliki dokumen UKL PL. Parahnya lagi, restoran milik lima pengusaha itu juga tidak menyediakan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) sesuai standar operasional prosedur (SOP). Seperti yang diminta BLH Kota Pontianak.

“Dokumen UKL PL itu adalah syarat utama untuk membuka usaha sejenis restoran. Kalau pengusaha sudah mengantongi syaratnya, baru bisa beroperasional,” tegas Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi.

Junaidi bersikeras, jika pengusaha tidak mau mengurus dokumen UKP PL, maka pihaknya tidak akan mengeluarkan segala bentuk perizinan. “Kalau tempat usaha tidak memiliki dokumennya, maka kita tidak bakal mengeluarkan izin operasionalnya. Karena itu dasar dari pengeluaran Izin Gangguan (Izin HO),” jelas Junaidi.

Menurutnya, tak hanya harus mengantongi dokumen UKL PL, suatu usaha juga diwajibkan membangun pembuangan limbah sesuai SOP. “Karena ini menyangkut lingkungan. Pengusaha harus taat.

Jangan sampai mencemari lingkungan di sekitarnya,” timpal Junaidi.

Junaidi menambahkan, sebelum pengusaha mau membuka suatu usaha.

Warung Rawit yang berada di Jalan Putri Candramidi (Podomoro) bakal diberikan sanksi berupa penutupan usaha oleh Pemerintah Kota Pontianak. DESKA IRNANSYAFARA-RK

ada tempat usaha yang tidak memiliki dokumen UKL PL dan masih saja beroperasional, apa langkah tegas BP2T? “Kalau masih beroperasional dan sudah jelas-jelas tidak memiliki dokumen UKL maupun tempat pembuangan limbah yang baik, kita akan berkoordinasi dengan dinas teknis untuk menutup usaha tersebut. Apalagi tidak ada izinnya, kita pastikan tutup,” lugas Junaidi.

Dalam waktu dekat, kata Junaidi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak membahas soal pajak.

“Jika tidak ada izin dan nekat beroperasional sudah pasti tidak membayar pajak.

Maka dalam waktu dekat, Dispenda harus turun untuk menutupnya,” paparnya.

Junaidi berjanji, BP2T akan minta

Mereka diwajibkan terlebih dahulu mengurus izin tempat, izin gangguan (izin HO) dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

“Rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga harus ada, karena ini termasuk jenis usaha kuliner yakni restoran.

Setelah mendapatkan izin HO, pengusaha juga harus memiliki izin operasional.

Makanya mereka juga harus punya dokumen UKL PL,” tukasnya.

Junaidi berpendapat, bila ada tempat usaha yang tidak mengantongi UKL PL maka sama saja tidak memiliki izin operasional. “Sudah begini, kita harus menindak tegas tempat usaha. Sanksi administrasi, bahkan penutupan akan kita lakukan,” lugasnya.

Sementara itu, saat disinggung apabila

‘Warung Rawit’ untuk menghentikan kegiatan usahanya. Pasalnya, izin usaha harus sesuai prosedur adiministrasi. “Kita akan berikan peringatan satu dan dua.

Kalau masih beroperasi maka kita akan minta Satpol PP menutup dan menyegel bangunannya,” tegasnya.

Sementara itu, pemberitaan sebelumnya, Kepala BLH Kota Pontianak, Multi Junto Bhatarendro menyatakan, Warung Rawit terindikasi sengaja tidak mau membangun IPAL sesuai prosedur.

“Warung Rawit tidak memiliki dokumen UKL PL. Anehnya, dia malah menentang apa yang disarankan BLH,” ucapnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Sekolah di Bawah Kemenag Masih Gunakan Sistem LJK

Ilustrasi.

NET

ANEMIA, AKIBAT DARI KEKURANGAN VITAMIN B12 Lelah yang amat sangat dapat disebabkan oleh anemia. Anemia adalah suatu kondisi dimana kadar hemoglobin (Hb) lebih rendah dari nilai normal. Anemia ini rupanya sudah bertahun-tahun diderita oleh Jariah, warga Pasir Putih, Rimbo Tengah, Muarabungo – Jambi. “Saya suka merasa lelah dan pusingpusing. Selain itu saya juga ada keluhan lain, napas terasa tidak enak, berat dan sesak,” keluhnya. Penyebab anemia pada prinsipnya adalah pembentukan sel darah merah (eritrosit) yang menurun atau kehilangan sel darah yang meningkat. Penyebab lain yang dapat menimbulkan anemia adalah kekurangan vitamin B12, kerusakan sel darah merah, gangguan pada sumsum tulang, penyakit kronik. Kekurangan vitamin B12 dapat disebabkan karena pola makan vegetarian dan konnsumsi alkohol yang berlebihan.

Saking berusaha untuk sembuh dari anemia dan sesak napasnya, Jariah pun pergi ke Puskesma untuk berobat.

Sekian lama berobat tapi keluhannya pun masih belum ada hasilnya. Sewaktu pulang dari Puskesmas, Jariah pun mendapatkan selembaran brosur yang tiada lain ialah

brosur Milkuma . “Setelah dibaca manfaatnya saya jadi tertarik untuk mencobanya.

Ternyata benar sekali, sejak saya minum Milkuma dengan rutin kini keluhan anemia saya hilang, darah kembali normal, lelah dan pusing sudah tidak lagi, sesak napas pun sembuh.” Ungkap ibu rumah tangga tersebut dengan penuh rasa syukur.

Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan dengan gula aren yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk kesehatan. Departemen Fisiologi dari Universitas Granada telah mengungkapkan bahwa susu ettawa mempunyai sifat lebih bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan dengan susu sapi, diantaranya yaitu untuk mencegah anemia. Jika

kalsium darah kurang, maka kalsium akan diambil dari tulang untuk menjaga konsentrasi darah normal. Untuk itu, dalam setiap cangkirnya Milkuma memiliki kandungan kalsium sebesar 32,6 % dari nilai harian kalsium sehingga Milkuma sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia. Fluorine yang terdapat dalam Milkuma juga bermanfaat sebagai antiseptik alami sehingga dapat menekan perkembangbiakan bakteri / mikroorganisme jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya penyakit seperti sesak napas akibat asma, ISPA, TBC, dsb.

Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www.milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

Pontianak-RK. Sejumlah sekolah atau madrasah di Provinsi Kalbar di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini dipastikan belum menggunakan sistem online. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Kemenag Provinsi Kalbar, Syahrul Yadi mengatakan, untuk ujian nasional tahun ini, di Provinsi Kalbar khusus di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu madrasah masih menggunakan sistem komputerisasi dan belum menggunakan sistem online.

Seperti yang akan diujicobakan tahun ini pada sejumlah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Menurutnya, hal ini masih dilakukan sejumlah pengkajian kesiapan sekolah yang ada di Kalbar sehingga untuk tahun ini masih menggunakan sistem komputerisasi.

“Untuk UN tahun ini kita belum

menggunakan sistem online dan masih menggunakan sistem komputerisasi,” ucap Syahrul Yadi.

Syahrul Yadi menambahkan, saat ini UN menggunakan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) dan untuk sistem online sama sekali belum. “Kita baru mencoba mendekati itu, namun saat ini tetap gunakan LJK,” paparnya.

Sementara itu terkait sistem hasil ujian yang tidak menentukan kelulusan, dikatakannya bahwa hal tersebut juga akan berlaku di sekolah di bawah Kemenag.

“Memang hasil ujian tidak menentukan kelulusan, namun nanti akan dinilai dari gabungan. Dengan kebijakan sekolah adanya raport dan lain sebagainya,” timpalnya.

Oleh karena itu, ia berharap untuk kelulusan tahun ini dapat dicapai dengan hasil yang baik bagi pelajar yang akan melaksanakan UN. “Kita berharap akan meningkatkan hasil kelulusan dari tahun sebelumnya. Selain itu hasil ujian diharapkan memiliki prestasi yang membanggakan,” harapnya. (fie)

Masyarakat Abaikan Perda Pembuangan Sampah

Ilustrasi

Pontianak-RK. Meskipun sudah diterbitkannya aturan terkait jadwal pembuangan sampah di sejumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

Ironisnya, masyarakat masih saja membuang sampah secara sembarangan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Aswin Ja’far menegaskan, agar masyarakat tertib membuang sampah di TPS. Jika tidak Pemerintah Kota Pontianak akan menindak tegas pelaku nakal tersebut. Padahal, dalam Perda secara jelas telah diatur mekanismenya.

“Masyarakat harus tertib akan aturan, karena pemerintah kota (pemkot) sudah menyiapkan TPS-TPS yang tak jauh dari pemukiman. Tidak ada alasan lagi membuang sampah di dekat rumah, pengairan, sungai-sungai dan semacamnya,” ucap Aswin Ja’far, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, mengenai penetapan

membuang sampah yang sudah diatur pemerintah sudah melalui kajian-kajian terlebih dahulu. Termasuk peletakan TPS yang sebelumnya berdasarkan kesepakatan oleh RT/RW setempat. Atas dasar inilah masyarakat dituntut membuang sampah pada tempatnya tahu TPS-TPS yang ada.

“Mengenai tempat peletakan TPS memang ada pro dan kontranya. Tapi kalau memang tidak digunakan dan masih saja membuang sampah sembarangan, maka akan kita alihkan ke tempat lain,” ancamnya.

Sejauh ini, sambung dia, pemerintah sudah fleksibel terkait penempatan lokasi TPS, banyak warga yang tidak setuju TPS ditempatkan di daerahnya dengan barbagai pertimbangan. Seperti kerap kali terjadi kemacetan, kawasan pendidikan serta dengan alasan lain yang masuk akal

dan dapat diterima sehingga TPS tersebut dipindahkan ke lokasi lain.

“Ada juga TPS yang tidak mau dibangun dikarenakan warga tidak setuju. Kemudian jaraknya juga kita atur, yakni 1000 rumah satu TPS,” jelasnya.

Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Barat masih saja membuang sampah tidak pada jam yang sudah ditentukan.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 terkait jadwal pembuangan sampah, yakni dimulai dari pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, tetapi masih saja ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam tersebut.

“Mau bagaimana lagi, saya tinggal di Nipah Kuning, sedangkan TPS-nya jauh dengan lokasi rumah saya. Jadi kapan sempat saja saya membuangnya,” ungkap salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya saat membuang sekarung besar sampah di Jalan Komyos Soedarso yang tak jauh dengan Kantor Pos Pontianak Barat.

Atas permasalahan ini, apakah pemerintah yang kurang menyosialisasikan sejumlah tempat sampah ataupun memang masyarakat yang memang bandel. Dengan membuang sampah tidak tepat waktu yang ditambah lagi tidak adanya penjagaan TPS sehingga membuat masyarakat dapat leluasa dan dengan santainya membuang sampah tanpa mempedulikan sanksi dalam aturan tersebut. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Sabtu, 14 maret 2015

4

Banyak Menteri Absen Rapat Bahas Paket Kebijakan Rupiah Melemah Jakarta-RK. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD) yang menyentuh angka Rp 13 ribu disikapi para menteri dengan menggelar rapat.

Dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomi Sofyan Djalil, rapat koordinasi (Rakor) digelar untuk membahas mengenai paket kebijakan yang akan diterapkan.

Sejumlah menteri terkait, bahkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SKK Migas juga turut dijadwalkan hadir.

Namun sayang, sejumlah menteri yang diundang rapat justru tidak hadir.

Mereka yang tidak hadir yakni Menko Politik Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Selain itu, yang tidak hadir, Menteri Tenaga Kerja, Menteri PU-Pera, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan/Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menteri Agraria, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan SKK Migas.

Dari pantauan reporter JPNN.com di lapangan, hanya terlihat Menko Perekonomian, Menko Maritim, Menkeu, Gubernur BI, dan salah satu staf OJK. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil belum mengumumkan hasil rapat koordinasi (rakor) mengenai paket kebijakan untuk mengatasi rupiah yang semakin lemah. Rakor dikabarkan alot sehingga belum menghasilkan kesimpulan.

Namun kabar tersebut dibantah oleh Sofyan. Ia berdalih bahwa sejauh ini

VALAS

Jumat, 13 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,210.54 14,063.03 3,592.68 3,534.82 9,591.93 13,257.00

10,103.63 13,920.38 3,554.02 3,499.44 9,495.04 13,125.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

rakor berjalan baik dan tidak ada perbedaan pendapat yang tajam.

“Nggak tarik menarik, sudah oke,” kata Sofyan di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (13/3).

Mengapa pemerintah terkesan lamban mengambil kebijakan untuk mengatasi melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD)? Kan sudah banyak pengusaha yang menjerit karena dollar AS makin perkasa?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Sofyan minta masyarakat untuk bersabar menunggu.

“Betul (Indonesia butuh respon cepat, red), tunggu sebentar, kita lagi itung lagi. Makanya itu persoalannya kenapa saya tidak umumkan sekarang. Begitu diumumkan nanti langsung dapat diimplementasikan kebijakan,” ucapnya. (jpnn)

Desak Audit Pembangunan Mega Proyek Pipa Gas Kalimantan-Jawa Jakarta-RK. Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) menuntut pemerintah untuk mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audit investigatif atas pengerjaan mega proyek pipa gas Kalimantan-Jawa.

“Sudah sekitar sembilan tahun berjalan, proyek yang semestinya mampu memenuhi kebutuhan energi untuk PLN tersebut justru molor tidak karuan. Karena itu pemerintah harus segera melakukan audit investigatif,” ujar Direktur Eksekutif IMES, Erwin Usman, Kamis (12/3).

Menurut Usman, audit investigatif perlu dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari proses tender yang awalnya dimenangkan perusahaan Bakrie Group hingga kemudian diambilalih Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan membentuk Konsorsium Kalimantan Jawa Gas (KJG). Langkah ini diperlukan karena dalam konsorsium PGN tetap melibatkan perusahaan Bakrie Group.

“Keterlibatan PGN secara langsung sebagai investor bersama dengan Bakrie Grup sebagai pemenang tender pada 2006 lalu memicu pertanyaan besar. Semestinya kelalaian pihak Bakrie yang tak juga mengeksekusi proyek, harus berdampak pada hukuman dan berakhir

dengan tender ulang dari proyek tersebut,” tambah Erwin.

Menurut Usman, munculnya dugaan kongkalikong dianggap sangat wajar. Apalagi dalam konsorsium, saham PGN diduga 80 persen. Sementara, Bakrie Group 20 persen.

“Dugaan muncul karena jika akhirnya PGN ternyata dinilai lebih mampu mengerjakan proyek tersebut, semestinya itu dilakukan sejak awal. Bukan setelah proyek mati suri,” tegas Erwin. (jpnn)

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Jakarta-RK. Kalangan industri penerbangan Indonesia mulai resah menghadapi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah.

Pasalnya, sekitar 70 persen biaya operasional perusahaan maskapai menggunakan valuta asing terutama dolar Amerika Serikat (USD). Meski begitu tidak bisa seenaknya naik harga tiket.

Direktur Umum Lion Group, Edward Sirait, mengatakan maskapai bersama regulator mematok kisaran nilai tukar Rupiah terhadap USD di kisaran Rp 12.500 hingga Rp 13.000 tahun ini. Meski begitu, penguatan USD hingga melampaui 13.000 tetap menjadi perhatian karena secara otomatis berdampak terhadap biaya.

“Untuk sekarang kita lihat dulu, berapa lama ini kondisi begini. Kalau harga jual tiket sudah jelas ada batas atas dan batas bawah yang sudah ditentukan pemerintah. Kita tetap bermain di harga antara batas atas dan batas bawah itu,” ujarnya kepada Jawa Pos (induk JPNN), kemarin.

Perubahan batas atas harga tiket hanya bisa berubah jika ada situasi tertentu, salah satunya jika nilai tukar sudah berubah secara permanen setidaknya tiga bulan.

“Maka kita lihat ini permanen atau tidak. Kalau masih bersifat sementara ya kita tidak bisa berbuat apa-apa.

Yang pasti biaya rutin kita sekitar 70 persen itu valuta asing,” akunya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Tanggapan

Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

Rakyat Kalbar

Rupiah Lemah, Maskapai Resah

Ilustrasi/Ist

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

Ilustrasi/Ist

Bapak Presiden RI Yth. Narkoba dan korupsi merasuk sampai ke desa-desa terkontaminasi ke semua lini, berdampak kehancuran generasi penerus bangsa meningkatnya tindak kriminal yang semakin sulit diatasi.

Kejahatan politik di negeri semakin anarkis, berantakan dan para elit bangsa seakan tak mau berhenti bertarung perebutan kekuasaan semakin memanas. Jika hukum tidak berkepastian, politik dijadikan panglima di atas segalagalanya. Waspadalah! akan terjadi disintegrasi bangsa! dikarenakan rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa .

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dihancurkan oleh koruptor. Ibrahim Myh. 081288673500 13-3-2015

09.57

Sms Warga Mulai Kering Menteri KLH Yth. Cuaca mulai panas, asap mulai mengepul merambah Asia Tenggara yang sangat mencemaskan makhluk hidup.

Pertanda lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya mulai mengering, akibat sekitar 30 perusahaan perkebunan sawit berada pada areal hutan gambut di Kabupaten Kubu Raya (KKR), semestinya dilindungi oleh undang-undang (UU).

Hal ini terjadi, bahwa Kalbar pengekspor asap terbesar se-Asia Tenggara. Pagi ini, Selasa (10/3) sekitar pukul 05.15 mencium bau asap mulai menyengat dan napas terasa sesak. Oleh karena itu Kapolda Kalbar pada tahun lalu telah mengeluarkan maklumat tentang pencegahan kebakaran hutan.

Akan tetapi, kebakaran hutan berpeluang besar akibat mengeringnya lahan gambut yang cukup luas akibat adanya perkebunn sawit.

Kiranya ibu Menteri segera menyikapi hal tersebut agar kabut asap segera tidak meluas se-Asia, terimakasih. Ibrahim Myh. 081288673500 10-3-2015

06.12

Plang Nama Plang-plang nama jalan yang berada di persimpangan-persimpangan jalan di Kabupaten Mempawah kondisinya sangat memprihatinkan. Tulisan sudah pudar tak terbaca lagi, dan banyak juga yang sudah raib. Untuk dinas terkait tolong ditindaklanjuti SMS ini, thanks!

081347482200 12-3-2015

10.20

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Maret 2015

5

Apakah Daerah Sudah Siapkan Anggaran Pilkada?

KPU Tak Punya Datanya

Sebulan Sebelum Pendaftaran Calon Kepala Daerah

KPU Harus Kantongi SK Menkumham

Jakarta-RK. Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 akan langsung berjalan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan peraturan tentang pedoman pelaksanaan pemilihan, yang saat ini memasuki tahap uji publik. Meski pedoman belum terbit, bukan berarti KPU di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada, belum bekerja.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, selama menunggu Peraturan KPU (PKPU), penyelenggara di daerah harus memastikan anggaran pelaksanaan Pilkada telah ada. Caranya dengan mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

Jakarta-RK. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan setiap bakal calon kepala daerah harus memenuhi dua syarat untuk bisa ditetapkan menjadi calon kada, yakni syarat pencalonan dan syarat calon. “Syarat pencalonan ini mutlak, dia harus menyerahkan bukti dukungan 20 persen kursi atau 25 persen suara untuk gabungan partai. Kemudian harus disertai surat keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai berisi persetujuan pasangan calon tersebut. Itu harus diserahkan dalam pendaftaran. Nah tentunya itu yang menjadi rujukan kita,� ujarnya, Jumat (13/3).

Untuk menentukan apakah DPP yang memberi persetujuan merupakan pengurus yang sah, KPU kata Ferry, berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Nantinya salinan Surat Keputusan (SK) pengurus parpol dari Kemenkumham tersebutlah yang menjadi rujukan. “Dalam rancangan Peraturan KPU diatur, dua bulan sebelum pendaftaran kita koordinasi dengan Menkumham. Nah nanti satu bulan sebelum pendaftaran, kita berharap kemenkumham sudah memberikan salinan SK. Itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar terkait pendaftaran untuk masing-masing pasangan calon, jadi salinan SK itu yang akan jadi dasar,� katanya.

Jika setelah KPU menetapkan pasangan terdapat putusan pengadilan terkait kepengurusan partai politik yang dianggap sah, hal tersebut masuk wilayah partai. Artinya bukan wilayah proses pencalonan. “Keputusan pengadilan tidak berlaku surut, ketika pendaftaran pencalonan sudah dilaksanakan. Kita sudah gunakan legal formal dari institusi yang memang memegang otoritas untuk mengesahkan,� katanya.

Ferry mengakui langkah KPU ini berpotensi diperkarakan, apalagi mengingat saat ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar masih menjalani proses hukum. Namun begitu KPU tetap akan menjalankan proses pilkada sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. (jpnn)

“Ini harus sudah pasti, enggak boleh ada alasan terkendala karena faktor apa pun. Kemudian KPUD juga perlu membangun infrastruktur dan menguatkan lembaga-lembaga penyelenggara, serta menyiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan lainnya. Jadi ketika PKPU kita ketuk, mereka sudah harus merekrut PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) di desa/kelurahan,� kata Ferry, Jumat (13/3).

Saat ditanya seperti apa kesiapan anggaran di 272 daerah yang akan menggelar Pilkada 2015, Ferry mengaku pihaknya hingga saat ini belum memperoleh in-

formasi resmi terkait hal tersebut.

Terutama dari 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir dari Januari hingga Juni 2016. Sebagai informasi, ke-68 daerah ini merupakan tambahan daerah yang ikut Pilkada 2015. “Sampai saat ini kita memang belum ada informasi resmi terkait dengan itu (anggaran). Tapi saya ingin memastikan Insya Allah yang 68 daerah itu koordinasinya sudah berjalan dengan Pemda dan DPRD-nya. Jadi saya pastikan itu.

Misalnya di Cianjur, Tasik (Jawa Barat), termasuk Kaltara (Kalimantan Utara) itu sudah settle dari sisi anggaran. Terus Depok juga,� katanya.

Dengan kondisi tersebut, kata Ferry, maka saat ini hanya tinggal dibutuhkan kebijakan khusus dari Kemendagri agar penganggaran di 68 daerah tersebut tidak menyalahi aturan. Mengingat penetapan daerah tersebut ikut melaksanakan Pilkada baru terbit Februari lalu. Sementara APBD sudah ditetapkan sejak akhir Desember lalu. “Saya belum dapat informasi, katanya sudah dikeluarkan surat Kemendagri.

Tapi belum sampai ke saya. Kalau sampai saat ini mengacu ke Permendagri.

Kalau misalnya tidak ada laporan krusial biasanya sudah teratasi,� papar Ferry. (jpnn)

KPU Jajaki Pengaturan Media Sosial dalam Kampanye Pilkada

Hadar NaďŹ s Gumay. JPNN

Jakarta-RK. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, menilai kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat media sosial, juga perlu diatur sedemikian rupa.

Salah satunya dengan membatasi akun medsos pasangan calon, untuk sementara hanya diperbolehkan tiga akun. “Kelihatannya ke sana arahnya (pengaturan). Tapi tentu nanti kami akan

bicarakan lagi. Sementara ini dalam draf (rancangan Peraturan KPU) ada pengaturan (akun pasangan calon) harus didaftarkan. Iya, sementara (dibatasi) tiga (akun). Ini memang sesuatu yang tidak mudah, tapi kita akan mulai juga masuk wilayah ini, tidak kami lepas,� ujarnya, Kamis (12/3) lalu.

Menurut Hadar, pengaturan dibutuhkan mengingat perkembangan media sosial yang saat ini sangat luar biasa.

Bahkan hingga ke pelosok-pelosok daerah. “Tadi pak Juri (Komisioner KPU Juri Ardiantoro) mengingatkan, pernah ada gagasan, jadi nanti bagi mereka yang tidak didaftarkan (akun kampanye pasangan calon yang tidak didaftarkan) nanti akan dilakukan semacam peringatan (jika melakukan kampanye terselubung).

Kalau memang terus dilakukan saya kira bisa ditutup,� katanya.

Namun untuk pengaturan ini KPU masih akan mendalaminya lebih jauh.

Termasuk melibatkan pemerintah, karena dalam hal ini penyelenggara tidak memiliki otoritas menutup akunakun yang nantinya diduga melakukan terselubung. “Termasuk nanti kalau yang sudah kami tetapkan (akun paslon yang sudah ditetapkan KPU) kemudian kampanyenya juga melanggar, terutama dari segi konten ada yang membicarakan atau mempersoalkan SARA, itu kan dilarang.

Kalau memang sudah berlebihan bisa saja kita ambil kebijakan ke situ (menutup akun tersebut). Tapi tentunya melalui pihak lain yang punya otoritas,� katanya.

Menurut Hadar, kewenangan untuk mengawasi kampanye terselubung di media sosial, tetap berada di tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Namun hingga ke tahap penutupan atau pemblokiran akun, tetap perlu meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Pasca Polres Singkawang Terima Bendera Tengkorak

Penyelesaian Kasus Tembus 62,5 Persen

Singkawang. Di bawah ‘naungan’ bendera tengkorak lantaran bertambahnya jumlah gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), ternyata penyelesaian kasus di Polres Singkawang tembus angka 62,5 persen pada Februari, atau lebih tinggi dibanding Januari sebesar 55 persen. “Pada Januari 2015 kita dapat menyelesaikan 23 kasus atau 55 persen.

Sedangkan pada Februari 30 kasus atau 62,5 persen,� kata AKBP Agus Triatmaja SH SIk, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH dalam keterangan persnya, Jumat (13/3).

Bermawis menjelaskan, kasus yang dinyatakan selesai tersebut disebabkan beberapa hal. Diantaranya laporan kasus tersebut sudah dicabut, sudah Tahap II, dilimpahkan atau di-SP3-kan. “Patut dipahami, bahwa kasus yang kita selesaikan itu bukan hanya kasus yang dilaporkan pada bulan tersebut, tetapi bisa juga kasus-

kasus lama, misalnya pada Februari bukan berarti hanya LP Februari, bisa juga LP Januari yang memang sedang dalam penyidikan, dan dapat diselesaikan pada Februari,� jelas Bermawis.

Ketika ditanya tentang ‘hadiah’ bendera tengkorak dari Polda Kalbar, Bermawis mengatakan, hal itu merupakan cambuk untuk bekerja lebih baik lagi, bukan hanya menekan jumlah gangguan Kamtibmas, tetapi juga menjadi cambuk untuk lebih meningkatkan penyelesaian kasus.

Bermawis mengingatkan, bukan berarti lantaran takut mendapat bendera tengkorak lagi lalu Polres Singkawang menolak laporan masyarakat. “Tidak benar seperti itu, jangan sampai karena bendera tengkorak kita menolak laporan masyarakat,� tegasnya.

Dia menjelaskan, menerima laporan masyarakat itu memiliki mekanisme tersendiri dan tidak mungkin Polisi menolak laporan,

kalau mekanisme tersebut sudah terpenuhi. “Sepanjang laporannya memenuhi kriteria, misalnya disertai satu alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu akan kita terima, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya,� kata Bermawis.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar memberikan ‘bendera tengkorak’ kepada Polres Singkawang, lantaran meningkatnya gangguan Kamtibmas, dari 42 kasus pada Januari 2015 menjadi 48 kasus pada Februari 2015. “Ini merupakan motivasi bagi kita untuk berupaya lebih giat dalam melaksanakan tugas, supaya tidak mendapat bendera tengkorak lagi pada evaluasi kinerja berikutnya,� kata AKBP Agus Triatmaja SH SIk, Kapolres Singkawang melalui Humasnya, Iptu Gatot Sukoco ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/3) lalu.

Gatot menjelaskan, bendera tengkorak diterima Polres Singkawang,

lantaran terjadi kenaikan jumlah kasus, yakni dari 42 menjadi 48 kasus atau naik enam kasus periode Januari-Februari 2015. “Jadi terjadi kenaikan enam kasus. Kalau pengungkapan kasus yang kita lakukan meningkat,� katanya.

Menurut Gatot, meningkatnya jumlah kasus di Kota Singkawang, dimungkinkan karena sepanjang Februari banyak even yang tidak menutup kemungkinan juga ‘mengundang’ pelaku kejahatan dari luar daerah, terutama pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).

Meningkatnya jumlah kasus ini menjadi peringatan (warning) bagi Polres Singkawang. Sehingga Polda memberikan bendera tengkorak, agar jumlah tersebut segera diturunkan. “Dulu kan kita diminta untuk menurunkan jumlah kasus minimal 15 persen,� ujar Gatot.

agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan, diantaranya dengan mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan kunci ganda kendaraan, ketika meninggalkan rumah hendaknya memerhatikan kunci jendela, pintu, tidak membiarkan kompor menyala dan titip ke tetangga serta lainnya.

Sedangkan refresif, jelas Gatot, merupakan penegakan peraturan, yakni memperbesar jumlah pengungkapan kasus, penangkapan pelaku kejahatan dan lainnya. “Seluruh anggota juga diingatkan agar jangan sekali-kali menjadi pelaku kejahatan,� ucapnya.

Di bawah ‘naungan’ bendera tengkorak, ternyata salah seorang personel Polres Singkawang, Aiptu Tumin mendapat reward, karena berprestasi dalam memberikan pelayanan. Dia berhasil melaksanakan program pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang bersih dari percaloan. (dik)

Bendera tengkorak yang dimaksudkan, merupakan bendera warna hitam berbentuk segitiga bergambar tengkorak warna putih. Diberikan Kapolda Brigjen Arief Sulistyanto kepada Direktorat Reserse Narkotika, Polres Ketapang, Mempawah, Sekadau dan Singkawang.

Kendati bendera tengkorak tersebut diterima karena meningkatnya jumlah kasus, kata Gatot, Polres Singkawang bukan hanya akan meningkatkan kinerja dalam upaya menekan jumlah kasus, tetapi juga yang lainnya. “Kita akan meningkatkan langkah preventif, preemtif dan refresif,� jelasnya.

Upaya preventif, jelas Gatot diantaranya dengan meningkatkan patroli, baik menggunakan sepeda, sepeda motor maupun mobil, termasuk menggiatkan razia-razia untuk menekan gangguan Kamtibmas.

Sementara preemtif, diantaranya dengan menggiatkan sosialisasi atau imbauan kepada masyarakat

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma HUBUNGI :

25 Jt

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Sabtu 14 Maret 2015

6

Myuran Sudah Melukis Peluru

Lukisan peluru karya Myuran Sukumaran.

UPPLIED SOURCE: SUPPLIED-NEWS.COM.AU

STAT U S

Rakyat Kalbar

kanvas.

duo Bali Nine, My-

uran Sukumaran dan Andrew Chan masih belum berubah, terpidana mati yang segera dieksekusi.

Meski proses di PTUN berjalan, pelaksanaan eksekusi mati terasa kian bergerak lebih cepat.

Salah satu media Australia, news.com.au, Jumat (13/3) mengupas soal Myuran yang punya darah seni, khususnya melukis. Myuran sering menumpahkan perasaannya di kanvas. Melukis potret diri dan keluarganya, dan Myuran terkesan mulai memindahkan pikirannya terkini ke atas

Myuran telah melukis satu peluru di atas meja.

Myuran telah melukis sebuah tiang kayu dan kursi yang biasa digunakan untuk menahan terpidana sebelum mereka ditembak mati.

Beberapa karya dari sosok yang berusia 33 tahun itu dikerjakannya dalam dua bulan setelah permohonan grasinya ditolak. Beberapa karya Myuran itu akan ditampilkan pada pameran dan lelang seni tahanan di Bali, malam ini.

Namun karya-karya Myuran tidak akan dile-

lang atau dijual. Mereka berharga bagi keluarganya. Sejak di LP Nusakambangan, Myuran belum sempat melukis. Namun pihak berwenang sempat mengatakan, jika eksekusi ditunda ia mungkin diperbolehkan ‘kembali ke kanvas’.

Seorang guru dari Norwegia, Oivind Zahlsen, yang telah bersama dan mendampingi Myuran di penjara selama rehabilitasi, telah melihat 22 lukisan akhir Myuran sebelum ia dipindahkan dari Bali ke Nusakambangan.

Zahlsen mengatakan beberapa karya Myuran menggambarkan kegelapan dan mungkin ketakutan Myuran terhadap regu tembak.

“Apa yang bisa saya lihat adalah sebuah terowongan hitam, jatuh ke dalam kegelapan. Saya sedikit terkejut ketika aku melihat gambar, “ kata Zahlsen.

Zahlsen mengatakan, ruang seni di penjara Kerobokan Bali kini tidak sama lagi tanpa kehadiran Myuran.

“Saya melihat ada keputusasaan dan kesedihan,” tutur Zahlsen.

Sebanyak 93 lukisan yang dibuat oleh tahanan dan mantan tahanan yang tergabung dalam program seni Myuran Sukumaran di Penjara Kerobokan akan dilelang malam ini di pameran di Hard Rock Hotel di Kuta, Bali.

Beberapa seniman juga diharapkan untuk menghadiri acara tersebut.

Pameran karya Myuran Sukumaran juga akan diselenggarakan di Belanda pada 20 Maret ini terdiri dari 21 lukisan, termasuk peluru, potret diri dan potret keluarganya, termasuk satu yang menggambarkan kakeknya di hari-hari terakhirnya, dengan tabung pernapasan.

Pameran lain dari lukisan yang sama juga sedang direncanakan untuk London. (adk/jpnn)

PK “Si Arwah Gentayangan” Ditolak MA JAKARTA - Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana mati narkotika, Zainal Abidin. Zainal warga Palembang, Sumatera Selatan ini merupakan satu-satunya warga negara Indonesia yang masuk gelombang eksekusi mati tahap dua.

“Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh terpidana mati Zainal Abidin,” kata Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana, Kamis (12/3).

Dijelaskan Tony, MA menyatakan sikap menolak PK Zainal karena tidak ada novum baru. “Selain

itu juga karena grasinya sudah ditolak Presiden,” tegasnya.

Terkait pengajuan PK oleh terpidana mati apalagi yang sudah ditolak grasinya, terindikasi menundanunda eksekusi saja. “Sulit bagi saya untuk tidak mengatakan bahwa mereka terkesan mencari-cari alasan untuk tidak melakukan eksekusi,” katanya.

Lantas kapan eksekusi mati tahap kedua akan dilakukan? Tony masih belum mau buka mulut lagi.

“Eksekusi akan dilaksanakan ketika semua sudah clear. Kita tunggu, apa di bulan Maret atau April,” jawabnya diplomatis.

Kristy Love. DAILY MIRROR

Ya Ampun. . . Kerepotan Payudara Kebesaran PAYUDARA sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari seorang wanita. Kadang, ukuran payudara juga berpengaruh pada rasa percaya diri seorang wanita.

Tapi bagaimana jika ukuran payudara itu terlalu besar? Itu pula yang dialami Kristy Love, seorang wanita lajang asal Georgia, Atalanta, Amerika Serikat.

Untuk satu payudara Kristy saja, beratnya hampir 8 kilogram.

Jadi sepasang payudara milik Kristy beratnya bisa sama dengan anak kecil. Ukuran bra untuk Kristy pun bukan lagi lagi 36, 38 atau 40 lagi. Tapi 46 NN. Sebagai tukang pijat, Kristy bisa menggebuk dan mencekik klien dengan payudaranya yang wah wah wah itu. Meski demikian, perempuan berusia 36 tahun itu mengaku kadang malu dengan ukuran payudaranya yang tak lazim.

Bahkan saking besarnya, payudara Kristy itu membawa kerepotan sendiri meski hanya untuk urusan memasak. Ia sering tersakiti karena payudaranya ’blusukan’ ke mana-mana “Terkadang masuk ke cerek, terkadang masuk ke panci,” tuturnya. “Kadang malah kena kompor,” ucapnya.(mirror/ara/ jpnn)

Sebelumnya, Zainal juga sudah dikenal dengan terpidana mati WNI yang menulis surat khusus kepada Jaksa Agung pada 5 Maret kemarin. Dalam surat itu, Zainal merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh hukum Indonesia. “Apabila Bapak Jaksa Agung dan seluruh perangkat hukum yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi terhadap diri saya tetap memaksakan kehendak, maka arwah saya tidak tenang, gentayangan, akan menuntut balas termasuk kepada istri, anak, dan keturunannya. Ini dari lubuk hati saya yang paling dalam,” tulis Zainal. (boy/jpnn)

Remisi untuk ..............................................................................................................................................................dari halaman 1 mengungkapkan, wacana mengkaji aturan pemberian remisi untuk koruptor yang pernah disampaikannya beberapa bulan lalu. Menurutnya, kajian itu perlu dilakukan, karena ada kesimpangsiuran terkait mekanisme pemberian remisi.

“Ini kalau koruptor mau remisi harus persetujuan KPK atau kejaksaan. Padahal prosedurnya itu, seharusnya habis putusan itu pembinaannya kan ada di Kemenkumham,” ujar Yasonna.

Menurut Yasonna, pihak lembaga pemasyarakatan di bawah kementeriannya lebih berhak untuk mengatur pemberian remisi, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam undang-undang itu, ujarnya, diatur bahwa narapidana memiliki hak remisi, pembebasan bersyarat, pendidikan dan hak untuk mendapat pelayanan.

Berdasarkan undang-undang itu, Yasonna menganggap PP No. 99 tahun 2012 yang dibuat pemerintahan sebelumnya sangat diskriminatif terhadap hak narapidana.

“Ini menimbulkan diskriminasi di kalangan orangorang. Termasuk teroris. Teroris harus persetujuan BNPT. Yang kita maksudkan kita kaji supaya jelas halhal yang bertentangan dengan UU dan diskriminatif,” tegasnya.

Soal rencana revisi PP 99/2012 tersebut, kata dia, masih dalam pembahasan. Yang pasti, Yasonna menyebut ini dilakukannya untuk memperjuangkan hak narapidana. Ia juga tidak ingin remisi dan pembebasan bersyarat dijadikan objek oknum kementeriannya untuk memalak narapidana.

“Saya tidak menutup mata pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu bancakan di staf saya. Kalau enggak ada uangnya enggak dikasih remisi. Itu yang mau saya berantas. Dengan sistem online ini bisa,” ungkap Yasonna.

Re-editing: Hamka Saptono

Lurah Sagatani ........................................................................................................................................................dari halaman 1 Pemberdayaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, Rasiwan, dan bekas Kepala Seksi (Kasi) Pengaturan, Penataan dan Pertanahan (PPP), BPN Kota Singkawang, M Nasir.

Bermawis menjelaskan, penetapan Florentina Paroy Kristin dan Djong Sumantri sebagai tersangka, merupakan lanjutan dari kasus Tipikor PPAN 2008 sebelumnya. “Penyidikan kasus ini terus dilakukan, tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangkatersangka lainnya,” katanya.

Dia mengatakan, penetapan Florentina Paroy Kristin dan Djong Sumantri sebagai tersangka, lantaran keduanya terlibat dari kasus korupsi program pusat tersebut. “Keduanya memiliki peran masing-masing,” ujar Bermawis.

Florentina sebagai Lurah Sagatani tidak pernah mensosialisasikan PPAN kepada masyarakat yang terdaftar namanya sebagai petani miskin, sebelum diusulkan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang.

Selanjutnya, Florentina mengajukan nama-nama masyarakat sebagai petani miskin penerima manfaat untuk PPAN 2008, bekerjasama dengan M Nasir Basri (yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka) selaku

penanggungjawab lapangan pelaksanaan PPAN tanpa sepengetahuan masyarakat yang namanya diajukan.

Florentina memasukkan nama anak kandungnya dan nama Djong Sumantri beserta keluarga sebagai petani miskin penerima manfaat PPAN. Padahal anak kandungnya dan Djong Sumantri beserta keluarga tidak masuk kriteria masyarakat miskin atau petani miskin serta bukan masyarakat setempat.

Florentina juga menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama masyarakat dari M Nasir Basri tanpa Kuasa sebanyak 158 persil dan SHM atas nama masyarakat kepada Djong Sumantri, tanpa sepengetahuan pemilik SHM yang sah. “Kita juga mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena Djong Sumantri menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan di bank, nilainya sekitar Rp7,2 miliar, ini yang sedang kita dalami,” papar Bermawis.

Seperti diketahui, hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Kalbar, kasus Tipikor PPAN 2008 menyebabkan kerugian negara hingga Rp337.803.000 untuk pengukuran batas keliling dan tugu batas, pengukuran pembuatan peta dasar pendaftaran dan redistribusi

tanah objek landreform.

Pelaksanaan PPAN 2008 merupakan program di tiga wilayah di Kota Singkawang, yakni Mayasofa 1.500 sertifikat, Pangmilang 234 sertifikat dan Sagatani 750 sertifikat. Berbeda dengan Prona, di mana pemerintah hanya membuat sertifikat secara gratis.

Dalam program ini, tanah berikut sertifikatnya yang digratiskan pemerintah.

Dalam pelaksanaan PPAN ini muncul permasalahan yang menyebabkan kerugian negara, di mana tanah tersebut milik satu orang, namun mengatasnamakan masyarakat. Seakan-akan warga yang menerima tanah lengkap dengan sertifikatnya, padahal tanah itu milik perorangan.

Warga yang merasa namanya dicatut tersebut, sudah lama komplain. Bahkan beberapa tahun lalu pernah berunjuk rasa. Karena tanah milik perorangan itu ditanami sawit. Sertifikatnya (yang diperoleh dengan mencatut nama warga) dijadikan agunan ke bank untuk perluasan perkebunan sawit.

Laporan: Mordiadi Editor: Hamka Saptono

IRISH MIRROR

Hiii… Ada Hantu Perempuan Ikut Selfie PENAMPAKAN sebuah sosok aneh yang diyakini sebagai hantu lagi-lagi tertangkap jepretan kamera. Kali ini, hantu perempuan muncul dalam sebuah foto selfie.

Adalah Bethany Harvey, perempuan muda asal Irlandia yang berpose bersama adik perempuannya dan seorang keponakan laki-lakinya yang masih balita. Saat berpose, Bethany memangku keponakannya. Sedangkan adik perempuannya berdiri sambil bersorak.

Saat itu Bethany menggunakan smartphone yang dilengkapi Snapchat, sebuah aplikasi untuk berkirim pesan foto. Saat kamera dijepretkan, adik perempuan Bethany melompat sambil berteriak. “Jadi aku menuliskan “photo bombed” untuk keterangan gambar,” katanya.

Foto itu diambil pada siang hari di ruang tamu. Bethany pun tak menyadiri ada sesuatu yang aneh dalam foto jepretannya hingga ada teman yang memberi tahu soal penampakan hantu itu pada malam harinya.

“Seorang temanku datang ke rumah pada malam hari dan menunjuk apa yang terlihat dalam background foto, seorang perempuan dengan tangan terlipat di atas lututnya,” tutur Bethany.

Ia bersikeras tidak ada orang lain selain dirinya, adik perempuan dan keponakan laki-lakinya saat berselfie di ruang tamu rumahnya. “Tak ada orang lain di dalam ruang tamu saat itu, kecuali hantu gadis berpakaian ungu,” katanya.

Sejak itu, Bethany pun menjadi ketakutan bakal dihantui sosok yang ada di dalam foto selfie-nya. Dan ruang tamu menjadi tempat yang dihindari Bethany.

“Banyak hal menakutkan terjadi di dalam rumah. Aku tak mau pergi ke ruang tamu dan di dalam gelap lagi karena takut mungkin akan melihat sesuatu,” tuturnya .(mirror/ara/jpnn)

Kuntilanak ....................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 film tersebut merupakan anggota DPRD Provinsi Kalbar, M Jimmy. Dalam film ini juga lebih menekankan bahasa lokal, yaitu bahasa Melayu Pontianak.

Saat ini proses casting persiapan sedang dilakukan. 23 Maret 2015, mulai syuting hingga 2 April mendatang dan direncanakan akan tayang 1,5 bulan setelah syuting. Film horor berbalut lingkungan dan sejarah Kota Pontianak itu akan tayang di seluruh layar lebar di Indonesia.

Film ini dianggap tidak terlepas dari cerita turun temurun bagi warga Kota Pontianak dan mengangkat tema lingkungan serta pariwisata yang dikemas dalam cerita horor yang menjadi identitas dari Kota Pontianak itu sendiri.

Agung Trihatmojo, sutradara film menyebutkan, memilih film horror. Alasannya, yang tidak bisa pungkiri bahwa cerita tentang Pontianak berasal dari kata hantu yang menjadi bahan pembicaraan di Indonesia. ”Kalau kita searching di google, satusatunya kota yang identitas dengan nama hantu cuma Pontianak. Sejarah ini diakui beberapa sejarawan luar. Seperti Belanda

dan Jepang. Untuk unsur sejarah film ini mencakup 10 sampai 20 persen sejarah,” papar Agung yang merupakan sutradara asli Pontianak ini kepada wartawan ketika ditemui di lokasi casting di Gardenia Resort and Spa, Jumat (13/3).

Agung meyakini, film ini berbeda dengan film horor yang biasanya ditayangkan di layar lebar. “Kita mau menyajikan film horor yang berbeda dengan yang lainnya.

Kalau film Indonesia pasti dengan subjek menceritakan menjadikan buah bibir. Sedangkan film Pontien ini ada nilai unsur sejarah,” ulasnya.

Sejarah yang lebih dari cerita turun temurun tentang bagaimana Kota Pontianak yang tidak terlepas dari kata Kuntilanak. Di film horor Indonesia, biasanya identitasnya selalu berisi dengan seksi menjual tubuh wanita. Namun di film ini, 100 persen tidak ada unsur tersebut.

“Lebih menguatkan unsur cerita bagaimana bahwa ketika orang bercerita di Pontianak ini, nilai mistisnya kuat hantu, masih ada itu yang kita lihat. Apakah benar tidak realitasnya masih ada,” ujarnya.

Yang menjadi beda film horor yang juga mempunyai unsur lingkungan. “Saya berpikir awalnya bagaimana memasukkan nilai horor. Dengan realitas yang saat ini terjadi.

Makanya saya berpikir mengangkat tentang tema lingkungan,” bebernya.

Dunia kenal bahwa Kalbar memiliki hutan yang sangat banyak. Namun saat ini hanya menjadi data dengan alasan pembangunan, bisnis dan segala macamnya sehingga hutan tersebut menjadi hilang.

“Logika sederhananya adalah ketika hutan rusak, jangankan manusia, hantu saja marah. Ini yang terjadi di Kalbar, karena secara logika kerusakan lahan sangat parah.

Untuk itu kita padukan horor dengan lingkungan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyimpulkan mengangkat kerusakan alam yang terinteraksi manusia dengan makhluk gaib menjadi satu. “Lokasi 100 persen ingin ambil di Pontianak. Namun karena situasi hutan Potianak tidak ada, jadi 90 persen kita syuting di Pontianak dan 10 persen di daerah Bengkayang, di daerah kepulauan,” katanya.

Sementara itu, Eksekutif Produser, Susi

mengatakan, dirinya mau terjun ikut menggarap film horor bertema latar belakang sejarah dan bermuatan edukasi.

Ada pula muatan unsur pembangunan kebudayaan.

“Cerita yang saya baca sangat baik dan ditulis oleh penulis luar biasa. Yaitu, Faldin Martha, beliau yang juga menulis cerita seperti Terowongan Casablanca. Namun, untuk film berbeda sangat jauh seperti horor biasanya. Saya sangat tertarik dan senang terlibat dalam cerita ini,” ungkapnya.

Menurut Susi, dalam film ini ada unsur legenda serta unsur budaya yang belum terjawab. “Setelah kita riset dengan penulis dan sejarawan, film ini beda dengan yang lain. Karena ada unsur budaya dan legenda yang belum terjawab mengenai cerita kota hantu,” paparnya.

Sementara itu, M Jimmy, salah satu aktor yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Kalbar turut berperan di dalam film tersebut mengatakan, selaku kelembagaan dan personal, dirinya mendukung film yang mengangkat daerah.

Ia berpikir, memang harus ada karya dae-

rah dan paling tidak dapat dikatakan ada yang dapat menandingi dengan daerah lain di Indonesia. “Saya selaku kelembagaan mendukung sesuatu yang dimunculkan ke permukaan bagaimana membuat sebuah film yang menyangkat cerita daerah, seperti Pontianak ini,” kata Jimmy.

Menurutnya, hal yang berbau mistik melalui lewat film akan menjelaskan sejarah ataupun legenda yang ada di Kota Pontianak. “Kita sudah mendapat restu dari pihak kesultanan atau keraton. Kami mendorong ini. Kami di DPRD menganggap bahwa film ini memberikan edukasi dan bukan sekadar tontonan, namun ada pesan yang akan disampaikan bagaimana mencintai daerah, lingkungan dan lainnya,” ucapnya.

Jimmy menambahkan, dipercaya ikut bermain di dalam film tersebut, dianggapnya sebagai sebuah sumbangsih sekaligus berkontribusi terhadap daerah.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Sambungan

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Maret 2015

7

Bulan Mei .........................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 kah yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, keliru dan mengedepankan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan konflik internal PPP dan Partai Golkar.

“Kami menilai bahwa langkah-langkah Beliau selaku menteri hukum sudah terlalu banyak melawan hukum. Tidak menjunjung tinggi bahwa negara ini negara hukum dan lebih mengedepankan negara kekuasaan,” tegas Ade Komarudin.

“Langkah kami memberikan warning kepada menteri hukum karena kedepankan negara kekuasaan kami yakini presiden sekalipun akan setujui apa yang kami lakukan,” lanjutnya.

Setelah itu, Ade meminta koleganya, Bambang Soesatyo, membacakan pernyataan sikap para pimpinan fraksi Koalisi Merah Putih di DPR RI yang berjudul “Melawan Begal Demokrasi atau Begal Politik”.

Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut bahwa pihaknya sudah menyiapkan dokumen hak angket yang bisa langsung ditandatangani begitu masa sidang dimulai pada 23 Maret.

“Jadi kita ‘warning’, kasih waktu, jika tindakan begal ini makin menjadi-jadi, maka akan kami gulirkan hak angket, tinggal tanda tangan.

Lalu gulirkan mosi tidak percaya,” katanya.

Bambang mengungkap informasi yang menyebutkan akan kocok ulang kabinet bulan Mei mendatang. Menurutnya momentum itu akan baik digunakan untuk mengganti menteri-menteri bermasalah.

“Karena kami melihat sepertinya akan ada reshuffle (perombakan kabinet) di bulan Mei. Kami akan dorong Pak Jokowi ganti menteri berplatform begal (penyamun),” tegas Bambang.

Fraksi partai anggota KMP di DPR menyatakan sikap bersama atas sikap Menkumham Yasonna Laoly, yang cenderung berpihak dalam konflik internal Parpol.

Utamanya terkait kisruh di Partai Golkar dan PPP. “Kesewenang-wenangan Menkumham Yasonna Laoly terhadap Partai Golkar dan PPP harus dilawan. Kami ingatkan, bahwa negara ini adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan,” ujar Bambang.

Pernyataan sikap KMP ini bertema “Melawan Begal Demokrasi atau Begal Politik Laoly”. “Apa yang dilakukan Menkumham terhadap Partai Golkar dan PPP, jelas-jelas melawan hukum dan sarat kepentingan politik dan kami yakin ini tidak melalui persetujuan presiden,” sambung Bambang.

Untuk itu, ditegaskan Bambang, jika terpaksa maka KMP akan mempertimbangkan hak konstitusi terhadap Menkumham. “Karena agenda ini jelas ancaman bagi tatanan demokrasi yang selama ini kita bangun. Tindakan begal politik

Sedang dari Fraksi PAN belum hadir, dikabarkan masih dalam perjalanan ke DPR. Dalam pernyataan yang disampaikan Ade Komaruddin, disampaikan bahwa fraksifraksi KMP di parlemen menilai langkah Menkumham Yasonna Laoly yang masuk ke dalam pusaran konflik PPP dan Golkar telah melawan hukum.

“Yang telah dilakukan oleh Menkumham saudara Yasonna Laoly berkaitan dengan PPP dan Golkar sudah terlalu banyak melawan hukum. Kami mengingatkan Menkumham, bahwa negara ini negara hukum bukan kekuasaan. Sebagai menteri hukum seharusnya Laoly tidak menabrak undang-undang,” tegas Ade. Dalam menyikapi konflik PPP, KMP memandang Menkumham telah mengeluarkan keputusan berpihak kepada kubu Romahurmuziy, dengan mengesahkan hasil Muktamar PPP di Surabaya. Ketika keputusan Menkumham dipatahkan PTUN, Yasonna pun memilih banding.

“Ini merupakan tindakan tercela seorang Menteri Hukum yang tidak patuh hukum, bahkan melakukan perlawanan terhadap hukum.

Sebab, Keputusan Mahkamah Partai Majelis Syariah yang memenangkan gugatan di PTUN tidak di SK-kan oleh Laoly,” jelasnya.

Tindakan serupa kembali dilakukan oleh Laoly terkait konflik internal Partai Golkar, dengan memanipulasi putusan Mahkamah Partai yang tidak memenangkan salah satu pihak, sebagaimana disampaikan Ketua MPG, Prof Muladi.

“Kami menduga ada pihak mencoba mengambil keuntungan politik, jika Golkar dan PPP terus berkonflik. Kelompok ini sekaligus ingin menjauhkan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dan PPP pimpinan Djan Faridz bersama KMP yang secara politik mendukung sejumlah kebijakan Presiden Jokowi,” urainya.

Ade menegaskan, agenda kelompok ini jelas ancaman bagi demokrasi. Tindakan “begal politik” Laoly terhadap Golkar dan PPP menurutnya hanyalah pintu masuk bagi agenda politik lain yang bisa mengancam kepentingan nasional.

“Untuk itu, bila dalam keadaan terpaksa kami mempertimbangkan untuk menggunakan hak konstitusi (hak angket) yang diberikan UUD 1945 kepada pemerintah, atas kebijakan yang sudah diambil terkait Golkar dan PPP. Kami yakini Presiden Joko Widodo menyetujui langkah kami memberi warning kepada saudara Yasonna Laoly,” tegas Ade. Para pimpinan fraksi parpol anggota KMP di DPR RI menyampaikan protes keras kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Para pimpinan fraksi ini menyatakan langkah-lang-

Laoly ini hanyalah pintu masuk bagi agenda politik lain yang bisa mengancam kepentingan nasional,” tutur Bambang masih membaca sikap tertulis KMP. Dicap Pengadu Domba Presiden Jokowi harus tampil terbuka untuk menjelaskan ke publik terkait keputusan yang diambil pemerintah terkait kemelut di internal Partai Golkar dan PPP. Langkah itu penting agar Jokowi tidak dianggap administrator otoriter dan pencipta politik adu domba.

Demikian disampaikan mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/3).

“Harus diakui konflik dualisme di Partai Golkar dan PPP tak bisa dipungkiri sebagai akibat standar ganda dari Kemenkumham.

Dan bukan mustahil akan menciptakan kesan kepemimpinan Jokowi-JK bergaya otoriter dengan mengacak-acak partai yang berseberangan dengan pemerintah,” kata Laode Ida. Padahal dalam demokrasi, perbedaan politik sebagai hal yang wajar dan bahkan parpol yang berseberangan dengan pemerintah diperlukan agar tercipta prinsip check and balances menuju terciptanya kebijakan yang berkualitas.

“Dan pada akhirnya penciptaan pemeri nt a h ya n g t i d a k s e w e na n g - w e na n g dalam mengambil kebijakan atau menyelenggarakan negara,” katanya lagi.

Jadi, menurut Laode Ida lagi, perbedaan politik itu dan keberadaan partai yang berseberangan dengan pemerintah harus dinikmati dan diapresiasi, bukan malah dihabisi dan diseragamkan.

Namun dia tidak memungkiri kalau ada kelompok elit di internal dua parpol itu yang membujuk pemerintah untuk melakukan inter vensi. Laode Ida juga mengatakan ada aktor lain di sekitar Jokowi dan JK yang menghendaki agar Kemenkumham membuat keputusan seperti itu. ”Maka dicarikanlah berbagai caranya sehingga muncul keputusan administrasi politik hukum parpol dari kemenkumham yang dinilai berpihak dan menciptakan kemelut di internal dua parpol tersebut,” kata Laode Ida. Menurutnya sungguh sangat memprihatinkan kalau Presiden Jokowi menerapkan praktek demokrasi yang setback alias mundur kebelakang. “Saya sebagai pendukung Jokowi-JK tak menginginkan itu terjadi. Jadi Jokowi perlu klarifikasi. Dan akan lebih baik jika Jokowi berkonsentrasi mewujudkan janji-janji politiknya sambil mendorong kemandirian parpol,” demikian Laode Ida. Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM berpihak pada kubu Agung Laksono untuk Golkar dan Romahurmuziy terkait dualisme PPP. Ingatkan Jokowi

Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi kuasa hukum DPP Partai Golkar versi musyawarah nasional (munas) Bali menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Menurut Yusril, langkah Yasonna mengakui kubu Golkar kubu Agung Laksono merupakan kesalahan besar sekaligus mengulangi kekeliruan serupa dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Saya menegaskan, bahwa Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja ,enkumham dalam pengesahan pengurus partai politik.

Sudah dua kali menkumham melakukan kesalahan dalam pengesahan tersebut. Kesalahan pertama dalam mengesahkan kubu Romi di PPP. Kini ,enkumham bakal bikin kesalahan lagi dengan surat yang dikirimkannya ke DPP Golkar yang mengisyaratkan akan mengakui Golkar kubu Agung Laksono,” kata Yusril, Kamis (12/3).

Mumpung surat keputusan pengesahan kubu Agung Laksono belum diterbitkan, kata Yusril, maka sebaiknya Jokowi bertindak cepat.

Yusril yang juga mantan menteri hukum dan perundang-undangan itu menegaskan, sebaiknya Jokowi mencegah Yasonna melakukan kesalahan fatal.

“Cegah Yasonna bikin kesalahan fatal lagi.

Kalau itu terjadi, Yasonna telah membuat kesan pemerintah Jokowi tukang adu domba partai politik demi keuntungan diri sendiri memperkuat dukungan terhadap Koalisi Indonesia Hebat (KIH),” ujarnya.

Yusril menambahkan, kesan seperti itu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi dan PDIP. Sebab PDIP sudah pernah mengalami betapa sakitnya diadu domba oleh pemerintah Orde Baru yang mendukung kubu Suryadi untuk melawan kepemimpinan Megawati.

“Apa yg pernah dialami di masa lalu itu, jangan diulangi ketika kini PDIP menjadi partai penguasa. PDIP harus berjiwa besar. Saya adalah orang pertama yang diserahi tanggung jawab oleh Presiden Habibie untuk menyusun draf undang-undang partai politik di tahun 1998,” ungkapnya.

Ketika itu menurut Yusril, dia bersikap tegas bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan ke dalam partai politik manapun. “Makanya, pendaftaran partai politik saya alihkan dari Kemdagri ke Kemenkuham agar pendaftaran partai politik bebas dari pertimbangan dan kepentingan politik pemerintah,” pungkasnya.

Tak Percaya Yasonna Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengaku tidak percaya lagi pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Menurut

Dimyati, menteri asal PDIP itu telah memecahbelah partai politik.

“Kebijakan yang diambil oleh menkumham dalam menyikapi konflik internal PPP dan Golkar lebih kepada kesewenang-wenangan saja hingga mendorong terjadinya perpecahan terus-menerus di internal partai,” kata Dimyati di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Jumat (13/3).

Terkait kepengurusan PPP, Dimyati menuding Yasonnna tak mau mengikuti putusan pengadilan. Padahal, lanjut Dimyati, PPP kubu Djan Faridz hasil muktamar di Jakarta sudah dikuatkan pengadilan. “Tapi menkumham malah membela kubu PPP hasil Munas Surabaya yang dipimpin Romi (M Romahurmuziy, red),” ujarnya.

Sementara menyikapi konflik internal Golkar yang belum memiliki kepastian hukum, Dimyati menilai Yasonna malah berpihak kepada kubu Agung Laksono yang menggelar musyawarah nasional (munas) di Ancol. Karenanya, Dimyati mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mengkoreksi kinerja Yasonna.

“Karena sudah memecah-belah PPP dan Golkar, kami tidak percaya kepada Yasonna.

Hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaikan ini. Kami tak percaya lagi dengan Yasonna,” tegasnya.

Batalkan SK Menkumham Wacana pengguliran hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, sangat mungkin untuk direalisasikan.

Wacana itu mengemuka setelah Yasonna menanggapi hasil sidang Mahkamah Partai Golkar atas kisruh dualisme kepengurusan partai beringin. Di mana, kubu Agung Laksono meyakini pemerintah, melalui Menkumham, condong mengakui kepengurusan Golkar versinya.

“Inikan hak penyelidikan, hak interpelasi kita menanyakan tentang berbagai kebijakan itu,” terang Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).

Jika disetujui, lanjut Fadli, maka DPR bisa langsung melakukan penyelidikan atas latar belakang keputusan Menkumham mengakui DPP Golkar hasil Munas Ancol. Hasil penyelidikan ini bisa membatalkan SK Kemenkumham.

“Atau mungkin bisa lebih dari itu,” imbuhnya.

Namun begitu, ia belum bisa memastikan usulan hak angket itu bisa diterima atau tidak.

“Jadi nanti kita lihat pada saat masa sidang dibuka pada tanggal 23 Maret,” ucapnya.

Informasi yang diperolehnya, usulan hak angket itu yang jelas sudah mulai digulirkan. “Ya nanti kita lihat, ini kan hak anggota yang saya kira harus dihargai,” tegas Fadli Zon.

Re-editing: Hamka Saptono

Akui Ada Deal ...............................................................................................................dari halaman 1 Rakyat (Medsos) ......................................................dari halaman 1 kasus dugaan pidana yang menjerat kedua pimpinan KPK non aktif itu.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, keputusan Bareskrim didasari kesepakatan antara pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. “Ada kesepakatan yang bagus ya, tujuannya biar cooling down,” ujar Zulkarnaen di KPK, Jumat (13/3).

Namun, Zulkarnain tidak bisa memastikan apakah penundaan ini bakal berujung pada penerbitan surat penghentian penyi-

menetapkan Abraham sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen kependudukan.

Kasusnya kini ditangani Polda Sulawesi Selatan-Barat.

Sedangkan BW—sapaan Bambang— menjadi tersangka kasus dugaan rekayasa kesaksian pada sengketa sidang Pilkada. Kasus itu ditangani langsung oleh Bareskrim Polri.

dikan (SP3). Pasalnya, dia tidak mengetahui secara detail isi kesepakatan tersebut. “Soal itu (SP3) saya tidak tahu,” ujar pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu.

Seperti diketahui, kemarin Bareskrim Mabes Polri menyampaikan penundaan penanganan kasus Abraham dan Bambang.

Bareskrim juga putuskan menunda penanganan kasus yang melibatkan pegawai KPK. Seperti diketahui, Polri saat ini telah

Re-editing: Hamka Saptono

Ungkap Pembunuh ..............................................................................................dari halaman 1 handphone korban hilang,” ungkapnya.

Selain tim Jatanras yang berburu di lapangan, tim laboratorium forensik dan Inafis Polda Kalbar, terus memeriksa sejumlah bukti yang ditemukan di kediaman Tari.

hingga menyebabkan luka yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

Bukti-bukti itu lalu dikumpulkan. Diantaranya, lakban yang menutup mulut serta tangan korban. Kemudian sepotong balok kayu yang diduga kuat merupakan alat yang digunakan untuk memukul Tari

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

BIG SALE disc up to

60 %

+ Cashback

+ Cicilan Perse n 0% 12 MARET S/D 17 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

2.588 Ribu

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.988 Ribu

6.788 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

8.950

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

9.950

Hanya

23.250

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.750

8.650

Hanya

Hanya

4.288 Ribu

3.888 Ribu

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

EASY TO ORDER & PAYMENT

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

berapa, dapat dipastikan juga pengguna setiap Medsos itu merupakan orang yang sama, misalnya seseorang sudah biasa memiliki akun Facebook, Twitter, Path, Line, Google, Lingkedlin dan lainnya.

Demikian pula dengan pengguna BlackBerry Messangger (BBM) yang juga disebut sebagai Medsos. Tidak menutup kemungkinan satu orang memiliki beberapa smartphone yang bisa digunakan untuk mengoperasikan BBM. Kendati pengguna Medsos ini tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia, pengaruhnya begitu kuat, lantaran akhir-akhirnya segala sesuatu yang sedang trend di Medsos disebarkan lagi media massa, baik cetak maupun elektronik.

Tentunya seringkali nampak televisi menayangkan trending topic di Medsos.

Demikian pula dengan media-media online, radio, surat kabar, majalah dan lainnya.

Inilah yang menyebabkan segala sesuatu di Medsos cepat “terkenal” di tengahtengah rakyat Indonesia. Lantaran pengaruh media massa

tidak bisa dinapikan lagi untuk menyebarkan informasi kepada rakyat.

Di antara contoh yang dihebohkan di Medsos dengan hastag #SaveKPK, #SaveAhok dan #SaveHajiLulung. Awalnya memang hanya heboh di Medsos, tetapi diberitakan di berbagai media massa, kontan masyarakat yang tidak mengerti dengan internet pun mengetahui kehebohan tersebut.

Olehkarenanya, kendati pengguna Medsos tidak seberapa dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, tetapi rakyat Medsos ini dapat “memicu” kegemparan di Indonesia dan dijadikan pertimbangan pemerintah untuk menentukan kebijakan atau keputusan.

Mengingat pengaruh Medsos ini begitu kentara di Indonesia, sudah semestikan keaslian akun-akun lebih diutamakan. Akun-akun yang tidak jelas mesti dibasmi, bagaimana pun caranya. Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR) bagi pembuat kebijakan terkait original atau tidaknya akun Medsos tersebut. (mordiadi)

Bamsoet: Agung ....................................................dari halaman 1

6.788

Hanya

8.550

Apakah memang pengguna Medsos memang mewakili sebagian besar penduduk di negera demokrasi ini. Ternyata tidak. Pasalnya menurut Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pengguna internet di Indonesia hanya 63 juta orang. Padahal penduduk Indonesia sekitar 255 juta jiwa.

Dari 63 juta pengguna internet, 95 persennya mengakses Medsos, paling banyak Facebook dan Twitter, diikuti lainnya yang juga banyak digunakan di Indonesia seperti Path, Line, Google+, Lingkedlin dn lainnya.

Menurut data Webershandwick, perusahaan Public Relations dan pemberi layanan jasa komunikasi, untuk wilayah Indonesia ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif, per hari yang aktif 33 juta pengguna (user).

Sementara menurut PT Bakrie Telecom, pengguna Twitter di Indonesia 19,5 juta orang. Sedangkan Path 700 ribu pengguna. Line 10 juta pengguna, Google+ 3,4 juta pengguna dan Linkedlin 1 juta pengguna.

Setelah jumlahnya tidak se-

6.850 2.688 Ribu

22.850

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.788 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.788 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 12 MARET SD 17 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU BUCHERY

Dasar hukumnya apa? Disahkan saja belum. Hehehehe... Jangan kecepetan ‘mimpi basah’ dulu lah. Sabar. Lagi pula memang saya mati, kalau tidak jadi Sekretaris Fraksi atau anggota DPR? Enggaklah. Hehehe...,” ungkapnya.

Sebagai pimpinan panitia Munas Partai Golkar di Bali, Bambang mengakui, dia terlibat langsung dalam proses yang memenangkan Aburizal Bakrie tersebut. “Saya saksikan sendiri ribuan kader dan seluruh ketuaketua DPD I dan II hadir dari seluruh Indonesia, mengikuti Munas dengan seksama,” tegasnya.

Sementara Munas Golkar versi Ancol, pesertanya tidak jelas.

Malah, dia menambahkan, peserta Munas Ancol menggunakan surat mandat palsu.

Karena itu sudah dilaporkan Bambang Cs ke Bareskrim Polri.

“Jadi saya meyakini Munas Bali adalah yang sesuai dengan AD/ART Partai Golkar,” tegasnya lagi.

Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, memastikan akan ada perombakan di tubuh fraksi Golkar di DPR RI. Target pertama yang akan dimutasi oleh Agung Laksono adalah Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Ade Komarudin.

“Agus Gumiwang bakal jadi ketua fraksi Golkar,” ungkap

Agung Laksono saat berpidato di depan petinggi Partai Hanura di gedung DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Jumat (13/03).

Agung juga menjadwalkan pergantian pengurus Golkar ini rampung, sebelum sidang paripurna pertama DPR RI pada 23 Maret mendatang.

“Saya berharap pada sidang paripurna pertama 23 Maret, teman-teman fraksi mendukung. Ada perubahan yang kami lakukan,” ujarnya Tapi dia tegaskan, bahwa posisi Setya Novanto di jabatan Ketua DPR RI, dan Mahyuddn sebagai pimpinan MPR RI, tidak akan digeser.

“Saya tidak mau bicara yang memprovokasi. Inikan semua teman. Dia (Setya Novanto) tetap ketua DPR RI, dan Yudi wakil ketua MPR RI,” ungkap Agung.

Sanksi Bamsoet Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono, menilai Bambang Soesatyo tidak menunjuk-

kan seorang kader yang baik.

Karena Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie itu menyebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly telah melakukan begal demokrasi sebab mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

“Itu kata-katanya terlalu kasar. Jadi sekali lagi dia bukan dalam desain kami. Itu secara individu dan menjurus ke liar. Jadi tidak perlu diikuti,” tegas Agung usai pertemuan dengan Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Surabaya, di Hotel Crowne, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

Karena itu, Agung mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Bambang, yang saat ini duduk sebagai Sekretaris Fraksi Golkar. “Nanti ada sanksinya.

Itu kata-katanya juga kurang pas, tidak mencerminkan seorang kader yang baik,” tegas Agung lagi.

Re-editing: Hamka Saptono

KEHILANGAN

KEHILANGAN

BPKB Sepmot KB 3805 JI Noka : MH8BG41CABJ621605 Nosin : G420-ID-680296 A/N: ENSIGU BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK Sepmot KB 3889 VT Noka : NH1JFB127DK164221 Nosin : JFB1E2118812 A/N: YONO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bale Sempat Derita Hernia PRESIDEN Madrid, Florentino Perez, mengakui Gareth Bale sempat mengalami hernia di masa awal karirnya di klub.

Pemain Wales itu bergabung dengan Los Blancos, usai ia ditransfer dengan dana yang memecahkan rekor dunia, dari Tottenham di musim panas 2013 lalu. “Ia tetap diperkenalkan secara resmi pada publik, meski ia mengalami hernia - saya tahu itu, namun kami tetap melakukannya,” tutur Perez. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar

Sabtu,14 Maret 2015

3 78’ 1 ZENIT ST. P. CLUB BRUGGER DNIPRO FIORENTINA NAPOLI VILLARREAL EVERTON

2-0 2-1 1-0 1-1 3-1 1-3 2-1

28’ NALDO 63’ 76’ K. DE BRUYNE 6’ PALACIO

TORINO BESIKTAS AJAX ROMA D. MOSCOW SEVILLA DYNAMO KYIV

KEVIN DE BRUYNE

MIMPI BURUK INTER

PERTANDINGAN antara Wolfsburg menjamu Inter Milan yang berlangsung pada Jumat, 13 Maret 2015 di Volks Wagen Arena markas dari Wolfsburg berakhir dengan kekalahan Inter Milan 3-1 dari tuan rumah Wolfsburg. Kevin De Bruyne menjadi mimpi buruk bagi iL Nerazzurri setelah dapat menciptakan 2 gol dalam pertandingan ini, yang tercipta pada menit ke 64 dan 75.

Inter Milan lebih dulu unggul dari tuan rumah setelah Rodrigo Palacio menciptakan gol pada menit ke 5.

Sementara tuan rumah Wolfsburg dapat menyamakan kedudukan pada menit ke 28 lewat Naldo.

Tempo cepat segera dilancarkan ke-2 tim dimuka awal babak pertama. Internazionale memperoleh momentum di lima menit awal, memanfaatkan kelengahan Wolfsburg, Rodrigo Palacio yang tanpa ada kawalan waktu terima umpan matang dari Mauro Icardi berhasil

menciptakan gol dengan indah. Skor sementara 0-1 untuk keunggulan Inter Milan dibabak pertama. Dalam kondisi tertinggal, Wolfsburg tingkatkan intensitas serangan mereka serta selalu menggempur pertahanan Inter. Cuma, usaha Kevin de Bruyne dan Andre Schurrle masih bisa dimuntahkan oleh pertahanan lawan.

Usaha Wolfsburg buat menyamai kedudukan pada akhirnya membawa hasil pada menit ke-28, bermula dari sepak sudut akurat De Bruyne, bola meluncur pas ke tengah serta segera diteruskan oleh sundulan Naldo yang menembus gawang dari Inter Milan

TERUS BERJUANG REBUT SKUAD INTI JAVIER Hernandez masih belum menyerah dalam merebut tempat inti di Real Madrid, meski hingga saat ini masih cukup jarang dimainkan oleh Carlo Ancelotti.

Pemain Meksiko itu bergabung dengan tim, usai dipinjam dari Manchester United selama satu musim mulai musim panas lalu. “Apa yang diberikan klub ini adalah pengalaman yang luar biasa dan saya mencoba melakukan yang terbaik untuk menikmatinya,” tutur Hernandez pada reporter.

“Klub ini amat istimewa dan saya akan terus memberikan segalanya yang saya miliki untuk seragam ini,” pungkasnya.

Hernandez tidak menampik pendapat yang menyebut bahwa fans Real Madrid kerap memberikan tuntutan yang amat tinggi pada para pemain. Namun ia menilai hal itu justru membuat tim bisa semakin berkembang dan menjadi lebih baik.

“Dukungan mereka amat fundamental. Mereka banyak memberikan tuntutan dan hal tersebut bisa membuat kami menjadi lebih baik,” tuturnya. (*)

DATA PEMAIN NAMA : JAVIER HERNANDEZ STRIKER POSISI : KLUB : REAL MADRID (PINJAM) 175 CM TINGGI BADAN: BERAT BADAN : 70 KG KEWARGANEGARAAN : MEKSIKO 2010 - 2014

2014 - SEKARANG

MAIN: 201 GOL: 86

MAIN: 23 GOL: 6

yang dijaga oleh Juan Carrizo. Skor imbang 1-1 hingga babak pertama usai.

Ritme permainan selama babak pertama terus dijaga ke-2 kubu. Pergantian kiat dikerjakan Wolfsburg dengan memainkan Christian Trasch yang masuk tempati posisi peninggalan Schurrle. Inter memperoleh peluang matang untuk kembali memimpin di menit ke-56, duet Icardi serta Palacio benar-benar merepotkan pertahanan Wolfsburg.

Cuma saja, Palacio usahanya belum membuahkan hasil untuk menciptakan gol untuk Inter.

Tidak berselang lama, momentum malah

didapat Wolfsburg serta kesempatan ini De Bruyne tidak buang peluang yang ada. Menit ke-63, gelandang asal Belgia itu dapat membobol gawang Carrizo selepas melanjutkan direct pass ke kotak pinalti dari Vieirinha.

Tuan rumah Wolfsburg berhasil menambah keunggulannya menjadi 3-1, lagi-lagi lewat ex pemain Chelsea De Bruyne yang menciptakan gol keduanya pada menit ke-75 setelah melakukan tendangan bebas yang tidak mampu dijangkau kiper Inter Milan Juan Carrizo. (*) Wolfsburg : Benaglio ; Vieirinha (Perisic ’88), Naldo, Knoche, Rodriguez ; Gustavo, Guilavogui ; Caligiuri, De Bruyne, Schurrle (Träsch ’46) ; Dost (Bendtner ’70).

Inter Milan : Carrizo ; Santon (Kuzmanovic ’82), Ranocchia, Juan Jesus, D’Ambrosio ; Guarin, Medel, Hernanes (Vidic ’58) ; Shaqiri ; Palacio, Icardi

CHELSEA VS SOUTHAMPTON

Laga Pelampiasan CHELSEA baru saja tersingkir secara menyakitkan dari ajang Liga Champions. Anak asuh Jose Mourinho itu baru saja didepak raksasa Prancis, Paris Saint Germain (PSG). Namun di liga lokal, mereka masih unggul lima poin atas Manchester City dan bermain satu kali lebih sedikit dari sang rival.

Menjamu Southampton di Standford Bridge, Minggu (15/3), bakal menjadi laga pelampiasan sakit hati The Blues. “Kami masih unggul lima poin dan kami akan melakukan segalanya untuk menjadi juara,” tutur Thibaut Courtois.

“Ini akan sulit, kami amat kecewa sekarang, namun masih ada trofi penting yang bisa kami menangkan di musim kompetisi kali ini dan kami sangat ingin melakukan hal tersebut,” tuturnya.

Kiper timnas Belgia itu tak ingin Chelsea terus memikirkan kegagalan mereka di Liga Champions. Ia meminta rekan-rekan setimnya fokus di 11 laga sisa musim ini demi merebut gelar juara Premier League di akhir musim.

“Hal ini amat mengganggu, karena kami sebelumnya terbiasa bermain di tiga laga sepekan dan sekarang kami hanya bermain di satu laga,” katanya.

“Oke, sekarang kami akan sepenuhnya berkonsentrasi pada usaha kami untuk mencoba memenangkan Premier League,” pungkasnya.

Kapten Southampton, Jose Fonte mengakui kualitas yang dimiliki oleh pimpinan klasemen sementara, Chelsea.

Menurut pria asal Portugal ini, The Blues memang merupakan tim terkuat di Inggris saat ini.

Jelang laga tersebut, skuat The Saints menjalani program khusus dengan berlatih hoki es di Davos, Swiss. “Kami tahu betul apa yang akan kami hadapi saat bertandang ke markas Chelsea. Mereka adalah tim terkuat di seantero Inggris saat ini,” ungkap Fonte.

“Perjalanan ini dilakukan untuk menghilangkan stres, sekarang kami bisa fokus sepenuhnya pada permainan kami. Kini kami siap kembali bertarung di liga dan menjalani sisa sepuluh laga yang sangat menentukan,” tutupnya.

Kontrak Baru Jose Mourinho mengalami pukulan telak akibat tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions.

Terakhir kali Mou mengalami kekalahan di babak 16 besar adalah ketika menangani Inter Milan pada 2009 silam.

Sejak 2010, Mourinho juga selalu berhasil mencapai babak semifinal.

Catatan itu dijaga Mou saat masih menangani Inter, Real Madrid dan Chelsea. Mou bahkan menjadi juara pada 2010 silam.

Namun bukannya menjadi rawan dipecat, Mourinho justru semakin dipercaya pemilik Chelsea Roman Abramovich. Menurut The Daily Star, Abramovich sudah siap menawarkan kontrak anyar kepada Mourinho.

“Roman tidak terlalu kecewa kepada Mourinho. Dia jelas ingin Mourinho bertahan, bahkan jika seandainya Mourinho gagal membawa Chelsea menjadi juara Premier League,” terang insider Chelsea kepada The Daily Star.

Abramovich percaya bahwa menjadi juara Capital One Cup merupakan indikasi bahwa Mou memang membangun tim untuk kesuksesan jangka panjang Chelsea. Karenanya, jika perlu, Abramovich akan memberikan kontrak anyar kepada Mou sebelum musim ini berakhir. (*)

JOSE MOURINHO

SL BENFICA 2000-2001

UD LEIRIA 2001-2002

FC PORTO 2002-2004

CHELSEA FC INTER MILAN REAL MADRID CHELSEA FC 2010-2013 2004-2008 2008-2010 2013-2015

Rakyat Kalbar Sabtu, 14 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Dampak Ditutupnya Usaha Hiburan di Kota Pontianak

Ratusan Karyawan Menganggur, Pengusaha Dibikin Tak Aman

Martinus Sudarno

Pontianak-RK. Ditutupnya tempat hiburan malam (THM) seperti River X Aston Pontianak, Rain Luxury Club dan Kaisar Karaoke disesal-

kan anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno. Begitu besar dampak sosial atas ditutupnya tempat hiburan itu. Belum lagi berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak yang dibayar kepada pemerintah daerah.

“Bukannya saya tidak mendukung giat kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Pemerintah Kota Pontianak untuk memberantas peredaran Narkoba dan pelanggaran yang bersifat asusila maupun penyakit masyarakat. Namun bukan berarti harus mengorbankan dunia usaha dari investor yang berinvestasi di Kota Pontianak ini,” ungkap Sudarno ketika menghubungi Rakyat Kalbar tadi malam.

Legislator PDIP ini mengatakan, ada karyawan yang mengadu kepadanya karena kehilangan

pekerjaan mereka setelah tempat hiburan River X, Rain Luxury Club dan Kaisar Karaoke ditutup. Jumlah mereka mencapai ratusan pekerja.

Mereka itu bergantung hidup dari tiga tempat usaha yang dibekukan izin keramaiannya serta disegel oleh Pemkot Pontianak untuk sementara.

“Saya kebetulan ditempatkan di Komisi V DPRD Kalbar yang membidangi kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Kasihan mereka harus kehilangan pekerjaan.

Padahal buk a n m e reka yang

UR KAMAR TIDIZZA IB DI ROOM RIUM E DAN IMP K KOK TA AR DIBONGK

menjadi bandar atau pengedar Narkoba. Kalaupun ada karyawan yang mengedarkan atau bandar Narkoba, silakan diproses hukum. Apabila terkait dengan manajemen tempatnya bekerja, maka tegur pengelola tempat hiburan itu. Bukannya mengorbankan banyak karyawan yang mereka sendiri hanya mencari nafkah,” jelas Sudarno.

Dikatakan Sudarno, secara pribadi maupun kelembagaan dirinya sangat mendukung kepolisian, BNN dan pemerintah daerah dalam pemberantasan Narkoba. Juga pemberantasan praktik trafficking atau mempekerjakan anak bawah umur.

Halaman 15

BNNP Kok Tiba-tiba Senyap, Katanya Mau Bersihkan Narkoba Pontianak-RK. Independensi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar dipertanyakan. Tiba-tiba saja BNNP senyap atau berhenti melakukan pemeriksaan tes urine di tempat hiburan malam seperti karaoke di Kota Pontianak, setelah mengobok-obok tiga tempat hiburan, Rain Luxury Club, River-X Aston dan Kaisar Karaoke.

“Ini mengindikasikan BNNP Kalbar tak adil, tebang pilih, pilih kasih dalam menjalankan programnya dalam memberantas peredaran Narkoba di tempat hiburan malam seperti karaoke. Saya mempertanyakan, BNNP Kalbar kok berhenti di tiga karaoke saja. Setelah itu tak ada razia lagi. Ada apa ini!”

Halaman 15

Bau Tanah Masih Jadi Bandar Togel

Pamit Pergi ke Pasar Kabur Bersama Pacar Sungai Pinyuh-RK .

Dian Purwanti, 19, warga Kecamatan Sungai Pinyuh dibawa kabur pacarnya, Rahadi Ramawan alias Boim.

Ketika itu Dian berpamitan hendak pergi ke pasar bersama pacarnya yang belum lama tiba dari Pulau Jawa itu. Kasus hilangnya gadis yang juga honorer Tata Dian dan Boim. IST Usaha (TU) di salah satu SD di Mempawah itu telah dilaporkan ke Mapolsek Sungai Pinyuh.

Kerabat Dian, Sri Haryati mengungkapkan, kaburnya Dian dari rumahnya bermula ketika kedatangan pacarnya, Boim yang berasal dari Pulau Jawa pada Kamis (5/3) malam.

Awalnya, tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Bahkan, Sri mengaku menyambut baik kedatangan Boim di rumahnya. Apalagi Dian mengaku sudah mendapatkan izin dari orang tuanya yang berada di Sungai Kunyit untuk bertemu dengan Boim.

Lantaran merasa sudah mendapat restu dari orangtua Dian, Sri pun tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Boim menginap di rumahnya di Sungai Pinyuh. Selama berada di rumah, Boim menunjukkan sikap yang baik.

Bahkan, Boim tampak sering melakukan ibadah Halaman 15

Curanmor Ini Empat Kali Dipenjara

Spesialis Gunting Lipat

Sudarjoko alias A Kong

Singkawang-RK. Kendati usia sudah mencapai 75 tahun, Sudarjoko alias A Kong masih memilih menjadi Bandar Toto Gelap (Togel). Untung belum diraih, ayah satu anak ini malah diringkus Satuan Reskrim Polres Singkawang.

“Saya menjual Togel untuk biaya berobat istri saya yang terkena penyakit darah tinggi. Hanya ini yang bisa saya lakukan, karena sudah tidak mampu bekerja lagi, anak satusatunya kerja di Jakarta,” kata A Kong ditemui di Mapolres Singkawang, Jumat (13/3).

A Kong diringkus polisi di kediamannya di Jalan Pemuda No. 34 RT20/RW04, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Jumat (6/3). “Saya baru dua hari menjual Togel, belum ada untung, karena sudah ditangkap,” kilahnya. Ketika balik ditanya apakah memang benar baru dua hari menjual Togel, A Kong malah terdiam.

Seolah-olah membenarkan kalau memang dia sudah lama menjadi Bandar Togel. Kendati mengaku tidak terlalu fasih menggunakan selular, A Kong menerima pemasangan Togel dari pelanggannya melalui pesan singkat (SMS). “Saya hanya mengerti sedikit-sedikit untuk SMS. Dari SMS itulah orang pasang ke saya,” ujarnya.

Pelanggan yang memasang tidak terlalu besar, paling besar hanya Rp50 ribu. Ketika ditanya berapa jumlah yang harus dibayar ketika nomor pemasang yang keluar, A Kong menjelaskannya dengan cepat dan tepat. “Saya hanya menerima pemasangan, tidak lagi menyetor, karena untuk saya sendiri,” katanya.

Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja SH SIk melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH mengatakan, penangkapan terhadap A Kong ini bermula dari informasi masyarakat. “Setelah kita selidiki informasi tersebut ternyata benar, petugas kita pun melakukan segera melakukan penangkapan,” katanya.

Bermawis mengatakan, A Kong ditangkap di kediamannya.

Ketika ditangkap dari tangannya diperoleh dua lembar kertas karton bertuliskan angka rekapitulasi Togel. Selain itu diamankan pula barang bukti berupa satu unit selular dan uang tunai Rp1.593.000.

Atas perbutannya itu, A Kong disangkakan dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara. “Kita terus intens memberantas perjudian di Kota Singkawang. Apalagi ini sudah menjadi atensi Kapolri. Tidak ada kata berhenti buat kita untuk memberantas perjudian,” tegas Bermawis. (dik)

Masih Hangat Pemecatan Kapolsek Muara Pawan

Giliran Kapolsek Pulau Maya Dibidik Kapolres Ketapang Sunarto alias Urip dan sepeda motor curiannya. MORDIADI-RK

Singkawang-RK. Sudah tiga kali mendekam di balik jeruji besi karena mencuri sepeda motor (Curanmor), tidak membuat Sunarto alias Urip jera. Duda berusia 40 tahun ini mengulangi perbuatannya mengembat sepeda motor dan kembali ditangkap untuk kali keempat.

“Ini kali keempat saya mengambil sepeda motor, kali ini merek Jupiter,” kata Urip, warga Gang Idih M Sholeh, Jalan Uray Dahlan M Suka, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah ditemui di Mapolres Singkawang, Jumat (13/3).

Urip yang bertampang polos ini mengaku pencurian yang dilakukannya pertama dan kedua di Kota Pontianak, sedangkan ketiga dan keempat di Kota Singkawang. Jenis motornya berbeda-beda. “Saya hanya menggunakan gunting lipat,” katanya.

Dalam melakukan aksinya tersebut, Urip terkadang sendirian atau bersama temannya. Kali pertama mengembat sepeda motor, dia ditangkap dan divonis penjara sebelas bulan, berikutnya enam bulan dan dua tahun.

Halaman 15

Ketapang-RK. Belum hilang kesal Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto SIK atas ulah Kapolsek Muara Pawan, diduga terlibat kasus pencurian Clude Palm Oil (CPO) hingga satuan yang dipimpinnya harus mendapatkan bendera hitam bergambar tengkorak dari

Kapolda Kalbar.

Saat ini AKBP Hady kembali dipusingkan dengan ulah Kapolsek Pulau Maya Karimata, Kayong Utara yang diduga menerima suap.

“Meskipun keterangan sementara Kapolsek Pulau Maya Karimata mengaku

uang itu hanya dititipkan. Tapi kita tetap menyelidiki dan mendalami persoalan ini,” ungkap AKBP Hady, Jumat (13/3).

Kapolsek Pulau Maya Karimata diguyur isu suap pada pemberitaan di salah satu media cetak. Ditulis di pemberitaan, Kapolsek Pulau Maya Karimata, Ipda H

Saragih SH menerima uang Rp22 juta, terkait permasalahan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kecamatan Pulau Maya Karimata. “Kapolsek itu sedang diperiksa oleh Propam. Saya juga sudah turunkan tim ke lapangan Halaman 15

Lagi, 24 Karung Gula Ilegal Disita Sanggau-RK. Jajaran Polres Sanggau kembali menangkap satu unit mobil Toyota Hilux warna hitam KB 9742 DA yang membawa gula, saat melintasi jalan dusun Muara Beduai, Desa Kasromego, Kecamatan Beduai, Jumat (13/3) sekitar pukul 05.30 Wib, dalam razia rutin.

“Ditangkap aparat Polsek Toba. Mobil tersebut memuat 20 karung gula ukuran 50 kilogram yang terdiri dari 10 karung gula bertuliskan A1asal Malaysia dan 10 karung gula bertuliskan The Sharuang Co. LTD asal Thailand,” kata Kapolres Sanggau AKBP Doni Charles, Jumat (13/3).

Polisi juga menahan pelaku, RTH, 35, warga jalan Jendral Sudirman, kelurahan Bunut, kecamatan Kapuas.

Di lokasi berbeda, Polsek Tayan Hilir juga menyita empat karung gula pasir ilegal merek A1 dari mobil Suzuki APV warna putih KB 1437 HT dalam razia rutin. Mobil tersebut dikemudikan TMP alias AFAT, 48, warga Bodok.

Kapolres menegaskan, pada pemilik Halaman 15

Marak Pencurian Sawit Puluhan karung gula asal Malaysia dan Thailand yang dibawa mobil Toyota Hilux diamankan Polres Sanggau. IST

Singkawang-RK. Kendati di Kota Singkawang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, Satuan Reskrim Polres Singkawang berhasil menggagalkan pencurian satu truk sawit, milik PT Darmex yang melintas di Kelurahan Mayasofa, Singkawang Timur.

“Truk yang membawa sawit itu diamankan di Jalan Mayasofa, Singkawang Timur, ketika menuju arah Samalantan, Bengkayang pada Selasa (10/3) sekitar pu-

kul 21.00 Wib,” kata AKPB Agus Triatmaja SH SIk, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH dalam keterangan persnya, Jumat (13/3).

Bermawis menjelaskan, penangkapan terhadap truk sawit yang melintas di Kota Singkawang tersebut, lantaran lokasi kejadian dekat dengan wilayah hukum Polres Singkawang. “Penangkapan ini berdasarkan Pasal 84 KUHAP, Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Jadikan Kubu Raya Sentra Daging Sapi Kubu Raya. Potensi peternakan sapi di Kabupaten Kubu Raya cukup tinggi. Anggota Komisi II DPRD Kubu Raya, M Nurdin berharap Kubu Raya menjadi sentra daging sapi di Kalbar.

“Sekarang tinggal masyarakat mau atau tidak serius beternak sapi, dan pemerintah yang memfasilitasinya,” kata Nurdin, Jumat (13/3).

Nurdin berharap, ke depan Kabupaten Kubu Raya menjadi sentra daging sapi yang mampu memenuhi kebutuhan, dan memasok daging sapi di daerah tetangga seperti Kota Pontianak, dan Kabupaten Mempawah. “Bila perlu Kubu Raya menjadi sentra daging sapi di Kalbar, dengan memasok daging sapi di seluruh wilayah Kalimantan Barat,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Nurdin, kebutuhan akan daging sapi di Kalbar sangat tinggi. Tidak hanya saat hari raya keagamaan saja, namun sehari-hari permintaan daging sapi juga sangat tinggi.

Menurut Nurdin, daerah yang dinilai cocok menjadi sentra daging sapi di Kubu Raya adalah Kecamatan Sungai Kakap, Kubu, dan Rasau Jaya.

“Namun yang memungkinkan adalah Kakap dan Rsau, lantaran akses yang sangat mudah dijangkau,” katanya.

Untuk tahap awal, katanya, mampu memenuhi kebutuhan daging sapi di Kubu Raya terlebih dahulu. Sehingga masyarakat Kubu Raya tidak bergantung dari daerah luar untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, karena di Kubu Raya kebutuhan daging sapi sudah terpenuhi. “Saya juga mengharapkan bantuan bibit sapi kepada kelompok-kelompok tani tepat sasaran. Harus disurvei, apakah kelompok itu mampu untuk beternak sapi. Jangan sampai bantuan yang diberikan hanya sia-sia,” jelasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Maret 2015

10

Pemkab Bangun Tiga Gedung Lagi Dianggarkan Rp 2,7 Miliar Per Unit

Kubu Raya. Setelah tiga gedung yang diperuntukkan bagi BPMPD, Dinas Koperasi dan UMKM, dan BPPA-KB diresmikan Bupati Rusman Ali, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya kembali membangun tiga gedung untuk kantor.

“Tahun ini kita akan kembali membangun tiga gedung pemerintahan yang baru, dimana dananya juga bersumber dari DAK. Tiga gedung itu untuk Dinas Dukcapil, Badan Lingkungan Hidup, dan Arpusda,” papar Kepala Bappeda Kubu Raya, Nurmarini di Sungai Raya.

Dia menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk membangun tiga gedung pemerinth

tersebut mencapai Rp 2,7 miliar per unit. Nurmarini juga menambahkan, tahun ini Pemkab Kubu Raya juga akan membangun stadion olahraga secara multiyears.

Tahap pertama anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 10 miliar.

Namun, karena sampai saat ini lahan untuk pembangunan stadion belum tersedia, maka lokasi bangunan juga masih belum bisa ditentukan. “Namun tetap kita lakukan pembangunan, ketika lahannya sudah ada, karena anggarannya juga sudah ditentukan.

Yang jelas, sampai saat ini kita masih mencari lokasi untuk stadion,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya Kubu Raya, Ari Hadari

mengatakan, tiga gedung kantor pemerintah yang telah dibangun oleh Pemkab Kubu Raya sejak tahun 2014, baru diresmikan pada Rabu (11/3) lalu, mempunyai luas efektif bangunan 24 meter x 11 meter persegi, dan teras depan seluas 6 meter x 2 meter persegi.

“Gedung ini terdiri dari dua lantai dengan ketinggian lantai masing-masing kantor yakni 4 meter,” kata Ari. Ari menjelaskan, pembangunan tiga gedung kantor itu bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2014 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menghabiskan dana kurang lebih Rp 7.976.833.000.

Untuk pembangunan gedung Dinas Koperasi, Usaha Mikro Ke-

Ilustrasi..NET Ilustrasi dengan waktu pelaksanaan Juli hingga Desember 2014. “Sedangkan pembangunan gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh PT Dwipam Dirawapersada dengan nilai kontark Rp 2.650.204.000, waktu pelaksanaan dari Agustus hingga Desember 2014,” kata Ari. (sul)

cil dan Menengah dilaksanakan oleh PT Anugrah Bayu Arta Perkasa dengan nilai kontrak Rp 2.676.736.000. Sedangkan pembangunan gedung Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana (BPPPKB) dilaksanakan oleh PT Indoyasa Mandiri Pratama dengan nilai kontrak Rp 2.649.839.000

Optimalkan Peran Perempuan di Pemdes Kubu Raya. Lembaga Gemawan dan Aliansi Perempuan Kubu Raya untuk Demokrasi terus mengawal agar kuota 30 persen keterlibatan perempuan di pemerintahan desa (Pemdes) agar terealisasi, terutama di Kabupaten Kubu Raya.

“Kami akan terus mendorong eksekutif dan legislatif untuk mengakomodir keterlibatan perempuan di pemerintahan desa, yang dituangkan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan sejenisnya,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan, Laili Khainur.

Ilustrasi..NET Ilustrasi

Menurutnya, saat ini yang harus dipastikan dari pasal 57 dan pasal 58 Undang-undang (UU) Desa, adalah anggota BPD merupakan wakil penduduk desa yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat dan terdapat perempuan di dalamnya, sehingga perencanaan yang responsif gender dapat diwujudkan. Agar memiliki kekuatan hukum tetap, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD harus dituangkan dalam sebuah regulasi.

“Untuk itu, Lembaga Gemawan, Satunama, dan UNDEF meminta pemkab/pemkot mewajibkan

adanya perempuan dalam keanggotaan BPD yang dituangkan dalam perda, sebagaimana amanat yang tertuang pada pasal 58 ayat 1 dan pasal 65 ayat 2 UU Desa,” jelasnya.

Selain itu, pasal 72 dan pasal 74 UU Desa memperlihatkan, bahwa belanja desa dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pemdes dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, kapasitas kritis yang harus dikuasai oleh pemdes, perangkat desa, institusi lokal, dan masyarakat desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan

kaum perempuan untuk terus meningkatkan potensi diri, agar ke depan bisa terus memberikan kontribusi lebih besar dalam membangun daerah. “Kami yakin, jika terus diberikan peluang atau kesempatan dalam mengasah kemampuan diri, maka terlibatnya perempuan dalam pemerintahan desa akan memberikan kontribusi besar dalam percepatan pembangunan desa dari berbagai sisi, terutama dalam memperjuangkan berbagai kebijakan yang menyangkut kesejahteraan perempuan dan anak,” pungkasnya. (sul)

penganggaran yang besar dan otonom. Sehingga dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. ”Supaya pembangunan desa yang berkeadilan dapat diwujudkan, dan masyarakat desa betul-betul merasakan manfaat dari UU Desa,” desaknya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Hamdani mengatakan, kendati keterwakilan perempuan tidak bisa mencapai 30 persen di setiap pemdes, namun upaya melibatkan perempuan di pemdes bisa memotivasi bagi

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Jalan Sehat Gerakan Penanganan Narkoba

Pelebaran Jalan Negara Pemerintah berencana merealisasi program peningkatan infrastruktur jalan negara yang ada di wilayah Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Mempawah. Rencana pelebaran badan jalan itu disambut baik semua pihak. Namun, pemerintah diingatkan agar selalu berkoordinasi dengan masyarakat.

“Kita sangat mendukung program pelebaran badan jalan lintas negara, termasuk di wilayah Kecamatan Anjongan yang merupakan jalur menuju ke perbatasan. Jika program ini terealisasi, maka akan memberikan dampak positif untuk kelancaran transportasi darat ke perbatasan,” pendapat Anggota DPRD Mempawah, Sarmadi SAg, belum lama ini.

Pelebaran badan jalan tersebut, sambung Legislator Partai Gerindra itu, akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat. Terlebih mobilitas angkutan transportasi antar negara akan semakin meningkat.

Kondisi itupun akan memberikan peluang yang baik dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. “Jika jalur transportasi sudah baik, maka akan terjadi peningkatan aktivitas dan mobilitas di jalur perbatasan. Nah, hal tersebut bisa menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan usahanya dan perekonomiannya,” pendapatnya.

Karenanya, dirinya berharap, program pelebaran jalan negara itu benar-benar dapat direalisasikan pemerintah pusat. Sebab, kondisi jalan negara yang ada saat ini memang patut mendapatkan perhatian serius. “Kita minta agar pemerintah pusat senantiasa berkoordinasi dengan masyarakat. Agar, realisasi program tidak terhambat. Terlebih koordinasi berkenaan dengan keberadaan tempat tinggal atau tempat usaha yang berdampak terhadap pelebaran jalan negara.

Pemerintah mesti memberikan kejelasan atas solusi terhadap permasalahan yang akan terjadi,” sarannya. (fia)

Mempawah Ranking 7 Peredaran Narkoba se-Kalbar Mempawah. Kabupaten Mempawah berada di peringkat ke-7 se-Kalbar dalam peredaran narkoba. Kondisi ini disikapi dengan me-launching Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba, Jumat (13/3) di Halaman Kantor Bupati Mempawah.

Gerakan yang ditujukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan jalan sehat yang ditandai dengan penyalaan sirine dan pelepasan balon oleh Bupati Mempawah, H Ria Norsan. Bekerjasama dengan BNN Mempawah, kegiatan jalan sehat diikuti ratusan peserta dari kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan pelajar.

Mengambil garis start dan finish di Halaman Kantor Bupati, para peserta melewati rute Jalan Opu Daeng Menambon, Jalan GM Taufik, Jalan Raden Sujarwo, Jalan Raden Kusno dan Jalan dr Rubini, serta kembali ke Kantor Bupati Mempawah. Bagi peserta yang beruntung, dapat membawa pulang doorprize yang telah disiapkan panitia.

Mulai dari kulkas, sepeda, kipas angin dan hadiah lain. “Narkoba bukan hanya menjadi masalah di Mempawah, melainkan juga sudah mendunia. Kalimantan Barat sendiri menempati peringkat ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia, dan Kabupaten Mempawah berada di ranking ke-7 dari 14 kabupaten/kota se-Kalbar dalam hal peredaran barang haram tersebut,” terang Norsan dalam sambutannya.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, menurut Bupati, sudah berada di level membahayakan. Data mengungkapkan, sedikitnya ada 50 jiwa korban pengguna narkoba yang meninggal dunia setiap harinya.

Ironisnya, para korban berasal dari berbagai kalangan, baik itu generasi muda hingga orang tua. “Status sosialnya juga bermacam-macam, dari masyarakat biasa, pelajar hingga pejabat ada yang terjerat dalam peredaran narkoba. Makanya, permasalahan narkoba ini sangat penting dan harus ditindaklanjuti dengan serius,” tegasnya.

Lebih jauh, Norsan menyebut,

pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Yakni dengan melaksanakan hukuman mati bagi para gembong narkoba. Langkah tersebut diyakini cukup efektif untuk menyelamatkan generasi bangsa dimasa mendatang. “Upaya keras dari Presiden harus kita dukung penuh. Dan alhamdulillah, pada hari ini (kemarin, red) kita bisa melaksanakan Gerakan Pencanangan Penanganan Narkoba di Mempawah. Ke depan, semua pihak hendaknya dapat bersamasama pemerintah memerangi narkoba,” imbaunya.

Dalam kesempatan itu, Bupati mengingatkan masyarakat terutama pelajar dan generasi muda jangan pernah mencoba-coba melibatkan diri dalam jaringan peredaran narkoba. Sebab, penggunaannya diharamkan secara hukum agama dan dilarang oleh negara. “Bagi korban yang telanjur menggunakan narkoba, segera melaporkan diri ke BNN Mempawah. Dengan begitu, korban secepatnya akan direhabilitasi

Bupati Mempawah, H Ria Norsan melepas peserta Jalan Sehat Gerakan Penanganan Narkoba. A S LFI

HANDY

pawah, pencangan itu telah kita laksanakan pada hari ini (kemarin, red),” tuturnya.

Karenanya, Daulay menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah dan seluruh stakeholder masyarakat yang telah proaktif membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika. “Mari bersama kita sukseskan Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba ini secara maksimal. Agar, Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang bebas dari peredaran barang haram itu,” ajaknya memotivasi. (fia)

sekaligus mendapat dispensasi dari sanksi hukum,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BNN Mempawah, AKBP Abdul Haris Daulay menjelaskan, pencanangan Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 merupakan hasil dari rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, pada Februari lalu di Jakarta. “Sebagai tindaklanjut dari rapat koordinasi nasional tersebut, maka Pemprov Kalbar telah melakukan pencanangan pada awal Maret lalu. Kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah daerah. Dan di Mem-

UN Diharapkan Hasilkan Generasi Berprestasi Mempawah. Dalam waktu dekat, dunia pendidikan akan disibukkan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2014/2015. Sekretaris FKPP Mempawah, Hidayah berharap, mutu pendidikan di Kabupaten Mempawah bisa meningkat.

Karenanya, pihak sekolah mesti mempersiapkan para siswa agar mampu mencapai hasil yang maksimal.

“Pada April dan Mei nanti sudah UN. Kita berharap pihak sekolah sudah melakukan persiapan untuk pembekalan bagi siswa peserta ujian. Kita ingin dunia pendidikan di Mempawah menghasilkan generasi ber-

prestasi,” harapnya, Jumat (13/3) sore.

Menurut Hidayah, pihak sekolah perlu menerapkan sistem baru dalam rangka persiapan ujian. Sebab, sistem yang diterapkan selama ini dinilai kurang mampu mendongkrak prestasi dunia pendidikan di Kabupaten Mempawah. Walau mungkin terjadi peningkatan persentase kelulusan, namun secara peringkat pendidikan di Kalbar belum menunjukkan prestasi yang signifikan. “Selama inikan persiapannya melalui tryout dan lainnya, mungkin perlu persiapan yang lebih ekstra lagi. Agar, siswa bisa lebih siap dan matang untuk menghadapi ujian. Kita ingin

setiap tahun ada siswa dari Mempawah yang memiliki nilai tertinggi di Kalbar,” ucapnya.

Lebih jauh, dirinya menyebut persiapan berupa latihan dan try out sebagai upaya yang baik untuk membiasakan siswa menghadapi UN yang sesungguhnya. Namun, jika sistem itu tidak menunjukkan kemajuan prestasi yang baik, maka tidak ada salahnya jika mencari sistem baru yang lebih efektif untuk belajar. “Seperti apa sistemnya, silakan para pakar-pakar pendidikan memikirkannya.

Atau kita perlu banyak belajar dari sistem pendidikan di Pulau Jawa yang selama ini terbukti sering melahirkan siswa berprestasi. Tidak

ada salahnya kita mencoba hal baru untuk kemajuan dunia pendidikan,” pendapatnya.

Sebab, timpal Hidayah, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Mengingat, pendidikan akan melahirkan generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita pembangunan. “Suatu daerah bisa maju dan berkembang jika generasinya berprestasi.

Untuk itu, kita harus mencetak generasigenerasi muda yang berprestasi, supaya 20 tahun ke depan Mempawah bisa tumbuh menjadi daerah yang maju dan berkembang,” pungkasnya. (fia)

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Petani Perlu Modal Untuk Kembangkan Usaha Ketapang. Mantan Penyuluh Pertanian Lapangan Ketapang, Yudo Sudarto SP mengatakan, program swasembada pangan Pemerintah Ketapang (PemkaB) Ketapang cukup bagus. Namun untuk mewujudkannya tentu sangat besar berada pada peran serta petani.

“Apa yang dilakukan pemerintah seperti pertanian percontohan hingga panen sukses beberapa waktu lalu sangat bagus. Tapi target utama sebenarnya bagaimana agar petani sukses seperti itu juga,” kata Yudo kemarin.

Menurut Mantan Kadis Disparpora Ketaapang ini, program swasembada kemungkinan bisa tercapai jika hasil atau pertanian masyarat semuanya meningkat. Jika hasil pertanian masyarakat tetap sama seperti sebelum-sebelumnya maka program swasembada tdak akan tercapai. Ia mengungkapkan selama ini satu di antara kendala petani adalah tidak adanya modal untuk mengembagkan pertaniannya.

“Jadi pemerintah atau pihak lainnya harus membantu modal bagi petani untuk mengembangkan usahannya,” saranya.

Yudo mencontohkan, petani sampai sekarang banyak tdak menanam padi saat kemarau. Lantaran tidak memiliki biaya untuk membeli alat agar bisa mengairi lahannya. Sehingga mereka bertani tetap bergantung pada kondisi alam, saat hujan baru bercocok tanam.

“Kenapa petani tidak menanam padi saat kemarau, bukan karena mereka malas. Mereka itu sangat rajin tapi mereka tak bisa melawan kondisi alam karena modal mereka tidak ada. Kalau pemerintah, mau beli apa langsung bisa, kalau petani tidak,” ungkapnya.

Sementara, Pimpinan Bank Kalbar Cabang Ketapang, Hidayatullah mengatakan, pihaknya memiliki program membantu petani mengembangkan usaha. Di antaranya pinjaman bernama kredit usaha kecil dan kredit atau pinjaman gabah kering yang sudah berlangsung cukup lama. “Untuk membantu pertanian kita ada namanya kredit usaha gabah kering. Suku bunga paling kecil, tidak sampai satu persen, hanya nol persen saja,” katanya.

Pinjaman kepada petani tergantung besar atau kecil usaha masing-masing. Kepada masyarakat biasa yang usahanya skala kecil besarnya modal pinjaman Rp 50 juta ke bawah. “Kalau skala besar seperti pertanian di food estate ini pinjamannya bisa ratusan juta,” jelasnya.

Ia menjelaskan syarat untuk bisa mendapatkan modal usaha juga tak terlalu sulit. Peminjam hanya menjaminkan sertifikat kepemilikan tanahnya kepada Bank Kalbar. “Syaratnya untuk perbankan itu biasa, seperti harus punya sertifikat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini sudah banyak petani di Ketapang melakukan pinjaman atau pertaniannya dibiayai Bank Kalbar, di antaranya petani di desa Sungai Besar dan Pelang. “Tidak harus sertifikat lahan yang digarap yamg dijaminknan,” katanya.

Ia menambahkan, kalau lahan pertanian tidak ada sertifikatnya maka sertifikat rumah boleh dijaminkan, tepenting usahanya sudah jelas. “Tapi lebih bagus itu apa yang kita biayai maka itu lah yang dijaminkan,” pungkasnya. (Jay)

Sabtu, 14 Maret 2015

11

TKA Tanpa IMTA Belum Ditindak Masih Bandel, Usir!

Ketapang. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Ketapang, belum menindak tegas para tenaga kerja asing (TKA) yang tidak mengantongi izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA) atau syarat lain.

Sampai kini tak satupun TKA yang tidak memiliki IMTA yang dikeluarkan oleh Dinsosnakertrans dari PT. WHW, perusahaan smelter terbesar di Ketapang.

Kepala Dinas Dinsosnakertrasn Ketapang, Joko Prastowo mengaku sudah beberapa kali melakukan pengecekan langsung ke perusahaan PT. WHW. “Selasa (10/3) kemarin kita kembali turun ke PT. WHW, yang kita dapatkan ada beberapa TKA yang memiliki IMTA namun

isinya bukan bekerja di PT. WHW melainkan di Singkawang,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/3).

Dinsosnakertrans masih memberi toleransi kepada para sub kontraktor yang masih belum melengkapi dan memperbaiki data IMTA yang tidak sesuai dengan lokasi kerja para TKA. “Rencananya kita masih menunggu perbaikan data IMTA yang tidak sesuai sampai Senin (16/3). Kalau masih masih tidak dilengkapi kita akan turun kembali, sebab baru tiga sub kontraktor yang menyerahkan data, itupun belum kita cek kebenarannya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah TKA di Ketapang sebanyak 433 orang. Namun setelah kem-

bali dilakukan pengecekan pada Selasa (10/3) jumlah tersebut berkurang. “Kemungkinan sudah ada yang habis kontrak atau pulang, makanya jika pekan depan masih ada yang belum melengkapi datanya kita punya legalitas untuk mengusir para TKA bermasalah tersebut,” ancamnya.

Ia juga mengancam pihak perusahaan maupun sub kontraktor yang memberikan data yang tidak sesuai jika sudah dilakukan pengecekan, akan disanksi lantaran telah memberikan keterangan palsu.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans, Uti Ilmu Royen, mengaku pihaknya masih menunggu data dari pihak PT.

WHW maupun para sub kontraktor yang memperkerjakan TKA. “Kemungkinan mereka tidak memberikan informasi atau data yang benar, bisa jadi mereka mempersulit kita, jadi kita tidak akan memberi toleransi lagi, jika dilapangan nanti kita temukan akan langsung kita keluarkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinsosnakertrans sudah memerintahkan para TKA yang tidak memiliki IMTA untuk keluar. Namun pada saat melakukan pengecekan kembali pada Selasa (10/3) para TKA tersebut sudah memiliki IMTA. “Ada 36 orang TKA dari PT China State Contruction yang menggunakan IMTA bekerja di singkawang, dan kita sudah

sampaikan melalui surat perintah pada Rabu (11/) untuk menyuruh 36 TKA itu keluar. Jika pekan depan kita turun masih ada yang berada dilokasi kerja, maka kita akan usir paksa mereka keluar,” ungkapnya.

Dijelaskannya, ke 36 TKA tersebut, berasal dari satu sub kontraktor yang berada di PT WHW, sedangkan 10 kontaktor lainnya belum diperiksa termasuk PT. WHW yang kemungkinan jumlahnya bisa bertambah dari 36 orang TKA tersebut.

“Kita juga akan mengirim surat ke Kementerian dan Imigrasi untuk mendeportasi mereka yang bermasalah. Kita tidak akan beri toleransi lagi, bila perlu menggunakan cara paksa,” pungkasnya (Jay)

Perayaan Sederhana Ultah Wabup ke 50 Ketapang. Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH, kaget begitu isteri tercintanya, Rachmiwati beserta bebera staf tiba-tiba masuk ke ruang kerjanya sembari membawa kue ulang tahun. Ya, pada Jumat, 13 Maret 2015, Boyman genap berusia 50 tahun.

Meski sederhana, baginya hal itu suatu surprise yang luar biasa. Kue ulang tahun berhiaskan lilin angka ‘50’ yang dibawa ke ruangan kerja orang nomor dua di Pemkab Ketapang itu. Usai meniup lilin, Boyman pun kebanjiran ucapan selama ulang tahun dari staf protokoler Wakil Bupati. Berdoa agar selalu dilimpahkan kesehatan keberkahan bagi Wabup sekeluarga.

Wabup telah dikar uniai dua anak, Julvan Teruna dan Tebry Ahintya Pratiwi dari pernikahannya dengan Rachmiwati. Sosok yang dikenal humanis ini pernah menjadi pengurus senat Mahasiswa Fakultas Hukum Untan. Ia menyelesaikan jenjang starata

Wabup H. Boyman Harun bersama istri Hj Rachmiwati SH dan stafnya berfoto bersama di Ultah Ke- 50. HUMAS

satu (S1) ilmu hukum di tahun 1992. Boyman juga pernah menjadi advokat pada 2004,

dan Anggota DPRD PAN tahun 2009.

Ketua DPD Partai Amanat

Nasional Kabupaten Ketapang ini pada Pemilukada tahun 2009, bersama dengan Henri-

kus berhasil terpilih menjadi Wakil Bupati Ketapang priode 2010-2015.(Jay-Humas)

Kayong Utara Padah Bertuah

Marwan Jafar

Menteri Optimistis Desa Siap Kelola Dana APBN YOGYAKARTA-RK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, optimistis mayoritas desa di Indonesia dapat mengelola dana desa dengan baik.

Pasalnya, dari sejumlah kunjungan yang dilakukan ke daerah-daerah, memerlihatkan rata-rata desa telah memiliki prasyarat yang dibutuhkan. Baik itu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Kunjungan kali ini juga untuk memastikan itu, bahwa desa sudah siap menerima dana desa (yang dikucurkan dari APBN, red). Dasarnya RPJMDes, RKPDes dan APBDes, itu harus sudah dibuat. Kalau sudah dibuat artinya dana itu sudah bisa dikucurkan,” ujarnya di sela-sela blusukan ke Desa Margodadi, Seyegan, Kabupaten Sleman, Kamis (12/3).

Menurut Marwan, RPJMDes, RKPDes dan APBDes sangat diperlukan sebagai syarat, karena hanya dengan ketiga hal tersebut-lah dapat diketahui dana desa benar-benar dipergunakan dengan baik untuk pembangunan masyarakat, sesuai kebutuhan masing-masing desa.

“Jadi benar-benar dana desa dikelola secara baik, akuntabel dan tepat sasaran, yakni untuk kegiatan perekonomian di desa sehingga desa bisa berkembang maju,” katanya.

Selain mengingatkan dana desa perlu dikelola dengan baik, dalam blusukan kali ini Marwan juga mendorong kelompok-kelompok tani di Dusun Japanan, dapat menjadikan Desa Margodadi menjadi desa minapolitan.

Menurutnya, arah menuju hal tersebut terbuka lebar dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang begitu melimpah. Misalnya seperti di Desa Margodadi, sebagian masyarakatnya beternak ikan lele dan gurami.

“Kolam-kolam ikan baik lele dan gurami diperbanyak sehingga bisa menambah kesejahteraan warga masyarakat maupun pendapatan desa,” ujarnya.(gir/ jpnn)

Ada Potensi Kerawanan, Siapkan Desk Pilkada JAKARTA-RK. Tiga lembaga kepemiluan membentuk Crisis Centre menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang akan digelar 9 Desember mendatang. Masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Crisis Centre atau desk pilkada berfungsi sebagai langkah antisipatif atau semacam wadah komunikasi yang dilakukan teman-teman penyelenggara di lapangan terkait pelaksanaan pilkada serentak,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (13/3).

Menurut Ferry, Crisis Centre diarahkan menjadi pusat koordinasi. Di mana masyarakat dapat menyampaikan informasi atau aduan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan pilkada.

Kemudian petugas operator yang ada mengklasifikasi persoalan tersebut dan meneruskannya ke lembaga yang berwenang. Misalnya, aduan terkait persoalan keterlambatan distribusi logistik, diteruskan ke KPU

Ilustrasi/ist untuk ditangani.

“Di Crisis Centre akan dibahas secara mendalam informasi-informasi yang ada. Kemudian secepat mungkin dilahirkan kebijakan. Setelah itu diserahkan sesuai ranah masing-mas-

ing. Jika menyangkut tahapan penyelenggaraan maka ke KPU, menyangkut pengawasan ke Bawaslu dan menyangkut kode etik bisa ke DKPP,” katanya.

Untuk mendukung keberadaan dan kinerja crisis

centre, ketiga lembaga juga akan membuat pemetaan masalah yang berpotensi terjadi selama penyelenggaraan pilkada.

“Pilkada memang mempunyai potensi kerawanan yang

khusus di setiap daerah. Kami (KPU) sudah membuat pemetaannya. Demikian juga Bawaslu dan DKPP dari sisi aparaturnya.

Nanti kami akan menyatukan peta itu dalam crisis centre,” ujarnya.(jpnn)

104 Daerah Terbentuk karena Transmigrasi JAKARTA-RK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, mencanangkan transmigrasi menjadi program andalan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi angka pengangguran.

Karena itu kawasan transmigrasi harus terintegrasi dengan

daerah pertanian, perlu adanya perbaikan infrastruktur serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM). ”Transmigrasi harus berintegrasi dengan daerah pertanian.

Agar bisa memaksimalkan potensi daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh pembangunan,” ujar Marwan, Jumat (13/3).

Marwan yakin jika program

transmigrasi terintegrasi dengan daerah pertanian, maka akan mampu mengembangkan pola agribisnis yang meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. ”Program transmigrasi ke depan harus benar-benar mampu meningkatkan dan memercepat pengembangan potensi wilayah

melalui pengembangan ekonomi daerah, wilayah tertinggal, perbatasan dan permukiman, serta menopang pembangunan perdesaan dan perkotaan,” ujarnya.

Pogram transmigrasi kata Marwan, selama ini telah memberikan kontribusi konkret terhadap kemajuan suatu wilayah. Antara lain, dari aspek kewilayahan, program transmigrasi telah mela-

hirkan 104 kabupaten/kota, 383 kecamatan, 3.055 desa, dan 696 satuan permukiman.

“Program transmigrasi juga telah mampu membentuk dua ibu kota provinsi, yakni Mamaju, Sulawesi Barat dan Bulungan di Kalimantan Utara. Serta membentuk 44 Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang tersebar di luar Jawa,” ujarnya. (jpnn)

Melawi Membangun Laboh Ju

Pabrik Karet Diyakini Bisa Stabilkan Harga

Ilustrasi

.

NET

Nanga Pinoh-RK. Saat ini memang warga butuh bibit, pupuk serta peralatan perkebunan karet lainnya. Namun, kebutuhan warga yang paling penting adalah pabrik pengelolaan karet supaya harga karet bisa stabil.

“Melihat dari produksi karet yang dihasilkan petani karet yang ada di daerah ini, memang sudah sangat layak untuk dibangun pabrik karet. Kalau melihat potensi karet yang ada di Melawi ini, memang sudah seharusnya dibangun pabrik karet,” ujar Kepala Desa Kelakik, Rudi HR, kemarin.

Rudi mengulas, belum lagi kalau melihat dari antusias masyarakat dalam mengembangkan kebun karet. Karena saat ini masyarakat sudah tidak lagi hanya mengembangkan tanaman karet lokal, melainkan sudah banyak petani yang memprioritaskan untuk mengembangkan tanaman karet unggul.

“Sehingga keberadaan pabrik akan sangat diharapkan untuk mendorong para petani di dalam mengembangkan kebun karetnya,” paparnya.

Menurutnya, kalau untuk masalah mutu karet yang dihasilkan oleh masyarakat, hal itu bisa dilakukan secara perlahan. Karena kalau pabrik hanya menerima karet yang berkualitas A, tentunya para petani juga akan menyesuaikan apa yang diinginkan oleh pabrik. Apalagi kalau harganya lebih bagus jika dibandingkan dengan harga sekarang.

“Persoalan selama ini, para petani juga bingung, karena tidak ada ketegasan dari para pembeli. Karet yang dibawa oleh masyarakat, baik yang berkualitas baik maupun yang katanya jelek tetap saja dibeli. Bahkan harganya juga tidak terlalu jauh berbeda,” timpalnya.

Rudi menjelaskan, bila di Kabupaten Melawi sudah ada pabrik karet, hal itu akan mempermudah dalam mengkontrol harga, termasuk juga akan mempermudah dalam hal mengontrol kualitas karet yang diproduksi oleh masyarakat.

“Tidak seperti sekarang, harga karet yang tidak pernah stabil, kadang-kadang tiba-tiba naik dan kadang-kadang turun drastis harganya di pasaran,” ulasnya.

Selain itu, sambung dia, akan mendekatkan masyarakat dengan pabrik. Sehingga untuk menjual karetnya masyarakat bisa langsung mengakses pabrik serta tidak lagi untuk menjual karetnya melewati para pengepul atau cukong-cukong karet.

“Dengan masyarakat mudah mengakses pabrik, hal ini akan mengurangi terjadinya permainkan harga karet di pasaran maupun oleh para cukong. Karena kalau masyarakat bisa mengakses pabrik, kenapa harus dijual ke para cukong,” ucapnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Maret 2015

12

Warga Desa Melabut Bersatu Butuh Dermaga Nanga Pinoh-RK. Warga Desa Melamot Bersatu, Kecamatan Pinoh Utara mengharapkan bangunan dermaga. Pasalnya keberadaan dermaga sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran bongkar muat barang di daerah-daerah yang berada di pesisir sungai.

“Desa Melamot Bersatu sangat membutuhkan dermaga. Seperti dermagadermaga yang sudah dibangun di desa-desa yang lain. Karena keberadaan dermaga ini kita rasakan akan sangat membantu kelancaran proses bongkar muat barang ke motor air yang menjadi sarana transportasi andalan bagi kita yang berada di jalur Sungai Melawi,” ujar Kepala Desa Melamot Bersatu, Anwar, kemarin.

Diakuinya, selama di desa tersebut belum ada dermaga, proses bongkar muat barang memang sangat sulit.

Terutama saat akan memuat hasil alam seperti karet yang akan dibawa ke pasar untuk dijual.

“Selain itu, dengan adanya dermaga juga akan mempermudah bagi motor angkutan barang maupun angkutan penumpang untuk singgah. Terlebih lagi ketika menyinggahi warga yang akan menumpang kendaraan angkutan air,” ucapnya.

Dijelaskannya, memang tidak bisa

Ilustrasi

dipungkiri, keberadaan dermaga ini memang sangatlah dibutuhkan bagi warga yang tinggal di desa-desa yang berada di pinggir sungai. Seperti Desa Melamot Bersatu.

“Karena seperti di tempat kami ini, hanya sarana transportasi sungai yang kami andalkan, baik untuk angkutan

.

NET

muat barang.

“Bila kita melihat bangunan dermaga yang sudah ada, untuk membangun sebuah dermaga tersebut tidak terlalu banyak membutuhkan dana. Dengan menggunakan dana aspirasi pun saya rasa sudah cukup untuk membangun sebuah dermaga,” ulasnya. (aji)

barang maupun untuk membawa penumpang yang ingin pergi ke Pasar Nanga Pinoh,” jelasnya.

Anwar berharap, pembangunan dermaga bisa direalisasikan pada tahun ini dan paling tidak dibangun satu dermaga dulu untuk membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan bongkar

Lelahnya Penyelesaian Tapal Batas Desa Nanga Pinoh-RK. Mengingat banyaknya tapal batas antardesa di beberapa kecamatan. Karena sebelumnya ada pemekaran desa yang hingga saat ini tak kunjung tuntas. Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Pemerintah Kecamatan diminta supaya menuntaskan tapal batas desa tersebut.

“Kita berharap tapal batas desa itu segera dituntaskan. Masing-masing pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan tapal batas tersebut.

Persoalan tapal batas desa di Kabupaten Melawi bagaikan benang kusut

yang sulit diurai,” ujar Riktarnandi, warga Nanga Pinoh, kemarin.

Menurutnya, saat ini masih banyak tapal batas desa yang dalam tahap sengketa dan menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pemkab Melawi, menurut Riktarnandi, harus berupaya menyelesaikan persoalan tapal batas desa agar program apapun yang terkait pembangunan dengan kawasan pedesaan tidak terkendala.

Menurutnya, batas desa sangat penting untuk perencanaan masuknya pro-

gram pembangunan ke depannya, terlebih dengan adanya alokasi dana desa (ADD) dari Pemerintah Pusat. Apalagi dengan maraknya investor yang masuk seperti perkebunan kelapa sawit.

“Saya berharap ini segera dapat diselesaikan pemerintah. Dengan harapan anak cucu kita ke depannya tidak mempermasalahkan persoalan ini lagi,” ucapnya.

Dia berharap, supaya seluruh kades dan camat yang belum menyelesaikan batas desa untuk segera dituntaskan.

Selain itu harus disosialisasikan jangan

sampai masyarakat setempat tidak mengetahui di mana batas wilayahnya sendiri. Terutama untuk desa yang dimekarkan agar menuntaskan batas desa.

“Jika tidak bisa teratasi oleh desa dan kecamatan maka pihak kabupaten yang campur tangan. Oleh karenanya pemerintah harus membentuk tim.

Yakni mulai dari desa, kecamatan hingga ke kabupaten. Suka tidak suka, mau tidak mau batas desa ditentukan dengan GPS sehingga menggunakan titik koordinat,” paparnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Senpi Rakitan Kembali Diserahkan Warga Sintang-RK. Satu pucuk senjata api (senpi) rakitan jenis lantak diserahkan secara sukarela oleh Syamsudin, warga Desa Baya Mulya, Kecamatan Sungai Tebelian kepada Dandim 1205 Sintang, Jumat (13/3).

Syamsudin mengatakan, senpi rakitan tersebut bukan miliknya, melainkan milik kerabatnya yang secara sadar dan sukarela diserahkan melalui dirinya ke Dandim 1205 Sintang.

“Senapan itu milik kerabat saya di kampung. Dia minta saya menyerahkan senapan tersebut dan saya menyanggupinya,” ujar Syamsudin.

Sementara itu, Dandim 1205 Sintang, Letkol. Inf. Anggit Exton Yustiawan mengatakan, pihaknya menyambut baik penyerahan senpi rakitan yang diserahkan warga secara sukarela.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga kamtibmas, yang salah satunya dengan kesadaran telah menyerahkan senpi rakitan. Ada 2 senpi yang diserahkan warga hari ini. Satu senpi rakitan laras panjang jenis lantak yang diserahkan Syamsudin, warga Desa Baya Mulya, Kecamatan Sungai Tebelian.

Satu senpi laras pendek diserahkan Kepala Desa Margahayu, Kecamatan Ketungau Tengah, Sdr Niko Dimus,” jelas Dandim.

Penyarahan senpi rakitan tersebut merupakan komunikasi dan kerja

sama yang baik antara masyarakat dan pihak TNI. “Kita berharap kepada warga masyarakat lainnya yang masih memiliki senpi rakitan supaya segera menyerahkannya. Baik secara pribadi maupun melalui kades atau tokoh masyarakat lainnya,” pesan Dandim.

Ia menambahkan, pihaknya akan memberikan hadiah kepada masyarakat yang menyerahkan senjata api (senpi) secara suka rela. “Hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi kami kepada masyarakat. Karena telah menyerahkan senjata api secara suka rela,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anggit menambahkan, pihaknya sudah pernah mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat Sintang tentang larangan menyimpan senpi.

“Kita sudah menyosialisasikan secara lisan dan tulisan. Kita juga sudah menyampaikan imbauan ini melalui para kades se-Kabupaten Sintang,” timpalnya.

Penyerahan senjata api secara suka rela tidak akan melalui proses hukum, melainkan justru TNI sangat berterima kasih karena sudah ada niat baik dari masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu takut datang dan menyerahkan senpi ke sini. Penyerahan senpi secara sukarela tidak melalui proses hukum. Justru kita memberikan apresiasi,” ucapnya. (din)

Permudah Proses Perizinan Sintang-RK. Meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang menjanjikan akan mempermudah proses perizinan dan terus melakukan promosi terhadap potensi investasi.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Hendrika, dalam acara Halo Bupati, Kamis (12/3).

“Kami berharap dan mengundang investasi yang bergerak pada sektor yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti investor pengolahan cabe yang melimpah di Desa Pakak, Kecamatan Kayan Hilir,” jelas Hendrika.

Pihaknya juga, lanjut Hendrika, akan terus melakukan promosi supaya investor mau datang ke Kabupaten Sintang.

Dan pada Mei nanti akan digelar forum bisnis.

“Kita harus menyiapkan data dan informasi yang akurat. Supaya investor percaya dan yakin menanamkan modalnya di Kabupaten Sintang,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Informasi dan Promosi, Sri Rosmawati menjelaskan, pihaknya tidak berdiam diri di dalam mendongkrak investasi di Kabupaten Sintang, karena kami terus bergerak melakukan promosi dan menyajikan data dan informasi.

Helmi, Kabid Perencanaan dan Pengawasan Penanaman Modal menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sintang, selain mengundang investasi juga mengawasi para investor.

“Kami berkomitmen agar investor yang ada harus serius, merasa aman dan mereka dilindungi. Kita juga akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap investor. Masalah investasi kita data dan kita bantu penyelesaiaan-

Warga Desak Perusahaan Tanggungjawab Atas Kerusakan Jalan

Ilustrasi

Sintang-RK. Infrastruktur jalan di setiap pedesaan di Kecamatan Dedai belum dapat penanganan secara serius dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Kerusakan jalan cukup parah menghubungkan dari tiga desa. Yakni, Desa Penyak Lalang, Desa Pengkadan Sungai Rupa dan Desa Kumpang Hulu Dedai.

Kepala Desa Hulu Dedai, Rintah

mengharapkan, perusahaan untuk membantu melakukan perbaikan sejumlah jalan yang mengalami kerusakan. Salah satu perusahaan yang beropersi di Kecamatan Dedai adalah perusahaan sawit PT Bumi Sentosa Lestari (BSL).

“Hancurnya jalan di beberapa titik, salah satunya diakibatkan oleh kendaraan perusahaan PT.

.

NET

BSL (Bumi Sentosa Lestari) yang selalu berkapasitas muatan berat. Karena itu kami berharap perusahaan mau berkontribusi membantu memperbaiki jalan,” pinta Rintah.

Menurutnya, kerusakan jalan yang menghubungkan tiga desa, yakni Desa Penyak Lalang, Desa Pengkadan Sungai Rupa dan Desa

Kumpang Hulu Dedai sudah cukup lama. Kondisi ini sangat mengganggu masyarakat.

“Kerusakan ruas itu sudah cukup lama, bahkan Kades sudah sering menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun sampai hari ini belum ada respon,” paparnya.

Selama ini, lanjut Rintah, perusahaan PT BSL belum memperhatikan infrastruktur yang ada. Sehingga sudah selayaknya masyarakat di sekitar perusahaan berharap perhatian dari perusahaan tersebut.

“Jalan yang menghubungkan dari tiga desa, yakni Desa Penyak Lalang, Desa Pengkadan Sungai Rupa dan Desa Kumpang Hulu Dedai bukan milik perusahaan PT. BSL. Jalan itu adalah jalan lama yang dibangun sudah sejak lama.

Perusahaan hanya mempergunakan saja. Karena itu, perusahaan jangan lepas tangan,” tegasnya.

Rintah berharap, pihak perusahaan PT. BSL yang sering melewati jalan tersebut tidak tutup mata dengan kondisi jalan hancur.

“Secepatnya diadakan perbaikan.

Jika jalan masih dibiarkan rusak seperti saat ini, pihak masyarakat Desa Hulu Dedai akan melakukan pemagaran jalan,” paparnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Retribusi Air Bawah Tanah Tunggu Perbup Sintang-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sintang akan segera menarik retribusi terhadap eksploitasi air bawah tanah. Peraturan Bupati Sintang sebagai regulasi untuk penarikan retribusi air bawah tanah telah disusun.

“Untuk Perbup sudah disusun.

Jika Perbup telah turun kami akan segera melaksanakan,” ujar Kepala Dispenda Kabupaten Sintang, Mas’ud Nawawi.

Me nu r u t Ma s u d , re g u l a si penarikan air bawah tanah sangat penting untuk mening-

katkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Sintang belum menarik retribusi terhadap ekploitasi air bawah tanah yang dilakukan sejumlah pengusaha air di Kabupaten Sintang.

Semenatara potensi untuk meningkatkan PAD dari air bawah tanah sangat besar di tengah menjamurnya bisnis air bawah tanah di Kabupaten Sintang.

“Mudah-mudahan dengan adanya Perbup nantinya dapat menjadi dasar kami untuk menarik retribusi,” paparnya.

Mas’ud tidak menampik jika saat ini pengusaha air bawah tanah di Kabupaten Sintang kian menjamur. Sebut saja di Desa Baning Kota. di Desa Baning Kota lebih dari dua pengusaha air bawah tanah. Belum lagi di komplek BTN Cipta Mandiri Sintang. “Kalau semua didata sangat banyak, ke depan akan didata,” ucapnya.

Mas’ud berkeinginan, terus menggali potensi pajak di Kabupaten Sintang. Tidak hanya sumur bawah tanah, sejumlah objek pajak yang saat ini belum

tergali juga akan terus diinventarisir.

“Umur Dispenda baru sekitar satu tahunan. Ke depan akan diinventarisir objek pajak mana yang belum tergali,” terangnya.

Pajak, menurut Mas’ud sangat penting bagi pembangunan.

Apalagi kini ada beberapa objek pajak yang ditangani langsung oleh daerah. Misalnya pajak penginapan dan kos. “Peluang sekaligus menjadi tantangan. Memaksimalkan pendapatan pajak sangat membutuhkan dukungan wajib pajak,” ulasnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

AM Nasir SH

Penerimaan Guru Honor Kian Ketat Putussibau. Jumlah guru di Kabupaten Hulu mulai berkurang. Apalagi pada 2015 ini ratusan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pensiun. Untuk menutupinya, diangkatlah sejumlah guru honor, tetapi Pemerintah Pusat (Pempus) memperketat penerimaannya atau pengangkatannya menjadi PNS. “Penerimaan honorer memang semakin ketat. Itu sudah aturannya, semua harus memahami,” kata AM Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu saat membuka Seminar Pendidikan di Gedung MABM Kapuas Hulu, Kamis (13/3).

Nasir menjelaskan, mulai dari penerimaan hingga proses pengangkatan CPNS dari Pemerintah Pusat sudah semakin ketat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu tidak bisa berbuat banyak.

Dia menyampaikan hal ini, lantaran selalu menerima keluhan dari para guru honor terkait penerimaan CPNS. Misalnya sudah lima tahun mengajak, tetapi tidak diangkat menjadi PNS, lalu mau unjuk rasa ke Pemkab Kapuas Hulu.

“Mereka seharusnya mengetahui, penerimaan CPNS sekarang ini adalah kewenangan pusat, bukan pemerintah daerah. Mereka yang diterima sesuai jumlah CPNS dengan formasi yang betul-betul dibutuhkan, walaupun jumlahnya tidak seperti yang kita harapkan,” jelas Nasir.

Memang, lanjutnya, penerimaan CPNS guru akan sangat berpengaruh pada pendidikan di Kapuas Hulu.

Apalagi sepanjang tahun berjalan ini ada ratusan guru yang akan pensiun. Kebanyakan mereka adalah guru Inpres, yang didatangkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sayangnya, dari jumlah yang guru pensiun tersebut, tidak sampai setengahnya yang bisa ditutupi Pempus melalui penerimaan CPNS beberapa tahun terakhir. “Jadi terpuruknya pendidikan itu tidak serta merta salah Bupati atau Gubernur, tetapi ada juga kelengahan dari Pemerintah Pusat dalam pemenuhan sumberdaya manusia yang dibutuhkan,” tutup Nasir. (aRm)

Sabtu, 14 Maret 2015

13

Disdikpora Bantah Tak Siap Gelar Porseni Putussibau. Peserta Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) menyebut panitia pelaksana tidak siap. Hal tersebut langsung dibantah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kapuas Hulu.

“Panitia sudah bekerja maksimal. Dengan jumah kontingen lebih dari 3.000 orang. Memang tidak mudah untuk mengaturnya,” kata Petrus Kusnadi SSos MSi, Kepala Disdikpora Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/3).

Kusnadi mengungkapkan, panitia sudah mempersiapkan even tahunan tersebut sudah jauh-jauh hari. “Kami menyadari personel dan armada terbatas.

Sehingga wajar bila ada sedikit

kekurangan, tetapi kita akan memperbaikinya,” katanya.

Terkait persoalan air yang dikeluhkan kontingen yang menginap di SMP Negeri 5 Pala Pulau, kata Kusnadi, bukannya tidak ada air, tetap jumlahnya agak kurang, lantaran suplai air dari PDAM kurang maksimal.

Hal itulah yang menyebabkan kontingen berinisiatif mandi ke sungai.

“Makanya, di samping bekerjasama dengan PDAM, kita kemarin minta saran pendapat Sekda (Sekretaris Daerah) agar bisa menggunakan dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda yang dioperasikan oleh Satpol PP untuk mensuplai air. Ini disetujui Sekda. Karena

Petrus Kusnadi SSos MSi

memang menurut panitia beban PDAM begitu berat,” terang Kusnadi.

Panitia pun, lanjut dia, kerap

Tak Jamin Keaslian Madu di Pasar

Putussibau. Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Kapuas Hulu tidak berani menjamin keaslian madu yang beredar di pasaran. Lain halnya kalau madu yang langsung diambil di lokasi pengembangan madu asli Kapuas Hulu.

“Jika masyarakat secara langsung mengambil madu itu ke lokasinya, tentu asli, jika sudah masuk ke pasar kita tidak bisa menjamin,” kata Drs H Hasan M MSi, Kepala Disbunhut Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/3).

Hasan mengatakan, untuk mengecek keaslian madu yang beredar di pasaran, bukan kewenangannya, tetapi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). “Harusnya mereka (Disperindagkop, red) yang melakukan penertiban terhadap pedagang yang menjual

Drs H Hasan M MSi

madu campuran,” katanya.

Dia memastikan, madu campuran bukan ulah periau (petani madu) yang mereka bina. Sebab, periaun sudah berkomitmen menjaga kualitas madunya, dan kini madunya sudah memiliki merek.

“Ada beberapa faktor madu tercampur, bisa saja ketika periau memanen, tanpa sengaja madu

tercampur air. Tetapi kalau madu yang dicampur gula, saya baru dengar,” kata Hasan.

Madu Kapuas Hulu, kata Hasan, sudah memiliki jaminan pengendalian mutu yang diawasi langsung oleh kecamatan masing-masing. Ini sebagai bentuk komitmen pihaknya dan periau untuk tidak menjual madu campuran. “Karena jika ini dilakukan (madu dicampur, red) tentunya berdampak sangat besar kepada mutu, madu Kapuas Hulu jadi rusak dan yang rugi periau itu sendiri,” ujarnya.

Untuk menjaga nama baik madu Kapuas Hulu, pihaknya akan membuat gerai atau toko yang menyediakan madu-madu Kapuas Hulu dari berbagai periau. Sehingga masyarakat lokal maupun tamu-tamu yang datang merasa tidak was-was ketika ingin membeli madu. (aRm)

memonitor setiap penginapan kontingen untuk mengetahui permasalah mereka. Namun karena keterbatasan panitia, juga diharapkan ada kepedulian dari setiap kontingen untuk menjaga kebersihan di lokasinya.

Sehingga, tegas Kusnadi, jangan hanya mengharapkan petugas dari panitia untuk kebersihan di tempat penampungan kontingen. “Ini sebelumnya sudah kita sampaikan untuk sama-sama menjaga. Kita selalu minta informasi apa yang menjadi kekurangan dan kita harap sisa dua hari pelaksanaan Porseni ini dapat berjalan lancar. Untuk saat ini, secara umum dari segi penyelenggaraan tidak ada kendala yang berarti,” terangnya.

Kusnadi bersyukur untuk Porseni tahun ini disambut antusias, karena bisa diikuti seluruh kecamatan di Kapuas Hulu. Pasalnya, ini sekaligus seleksi untuk mengikuti Porseni tingkat Kalbar.

Setiap kontingen disubsidi subsidi Disdikpora Rp3 juta.

Sementara Bupati Kapuas Hulu membantu Rp2 juta untuk setiap kontingen. “Bantuan ini sepenuhnya diberikan kepada kontingen untuk operasionalnya. Subsidi yang kita berikan memang tidak seberapa, karena inilah kemapuan kita, tetapi penggunaan dana tersebut harus dipertangungjawabkan dengan melaporkannya kepada kita,” pungkas Kusnadi. (aRm)

Pelaku Usaha Wajib Kantongi Izin Putussibau. Hingga kini masih banyak warga yang membuka usaha tanpa mengantongi perizinan atau ilegal. Hal ini pun menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu.

“Kami telah melakukan sosialisasi peraturan perizinan dan non perizinan di sejumlah kecamatan,” ungkap Drs D William, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) Kapuas Hulu, kemarin.

William menjelaskan, sosialisasi tersebut sudah dilakukan di antaranya di Kecamatan Silat Hilir, Suhaid, Selimbau dan sejumlah kecamatan di wilayah Lintas Utara daerah perbatasan.

Usai mendapat sosialisasi tersebut, respon warga cukup positif dan mereka bersedia mengurus izin usahanya. “Semua pengurusan izin-izin tersebut tanpa biaya. Dengan berbagai kemudahan ini diharapkan masyarakat proaktif lagi,” kata William.

Ditambahkan Kepala Seksi (Kasi) Informasi dan Pengaduan KPMP2T, Yohanes Telajan SSos, sosialisasi yang di selenggarakan pihaknya untuk menginformasikan tentang pentingnya pengurusan izin usaha masyarakat. “Kewenangannya ada di KPMPPT sesuai Perbup 4/2012 tentang pelimpahan kewenangan perizinan,” katanya.

Olehkarenanya, ia pun meminta warga yang memiliki usaha untuk segera mengurus dan melengkapi perizinan.

“Pengurusan izin itu memang gratis. Namun untuk izin reklame ada biayanya, langsung disetor ke DPPKAD Kapuas Hulu. KPMPPT hanya melayani administrasi perizinan, jika ada jenis perizinan yang harus dibayar, langsung ke instansi terkait,” kata pria yang akrab disapa Anes ini. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

SDN 08 Kobuk Hanya Miliki Tiga Ruangan Sanggau. Sejumlah masyaraSatu ruangan disekat kat di kecamatan menggunakan triplek Noyan mengeluhkan minimnya ruangan di SDN 08 Kobuk, desa Idas, kecamatan Noyan. SD tersebut hanya memiliki tiga ruangan, dari enam kelas yang ada.

“Kita berharap ada penambahan tiga ruangan kelas, sehingga menjadi enam ruangan atau enam lokal, ” ujar tokoh masyarakat Noyan, Sudarmin.

Supaya semua kelas terakomodir, pihak sekolah terpaksa menempatkan dua kelas dalam satu ruangan. Akibatnya sangat mengganggu konsentrasi belajar-mengajar siswa. “Bisa tidak efektif juga kalau sedang belajar, karena hanya dibatasi papan triplek untuk pembatas ruangannya, ” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Tokoh pemuda Noyan, Pilatus Jumar. “Tidak efektif (belajarmengajarnya, red). Seharusnya setiap kelas ada ruangannya masing-masing,” ungkapnya.

Kepala SDN 08 Kobuk, Ewaldus berharap ada penambahan ruangan mengingat tingginya minat siswa yang ingin bersekolah. “Kami sangat berharap perhatian pemerintah agar dapat membangun ruang kelas baru pada 2015, ” ujarnya.

Tak kurang dari 98 siswa yang belajar di SDN 08 Kobuk. “Sekarang setiap ruangan hanya dibatasi papan triplek saja, untuk membatasinya.

Bisa dikatakan tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar,” ungkapnya.

Saat ini lahan untuk penambahan gedung baru sudah siap, tinggal keputusan dari pemerintah khususnya dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Sanggau, untuk membangunnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga (Dikpora) Sanggau Wilibordus Welly, berjanji akan memerhatikan usulan tersebut. Namun ia masih melihat apakah usulan itu sudah masuk atau tidak di APBD 2015.

“Kalau belum masuk pada tahun ini, pada tahun 2016 akan kita masukan dalam perencanaan pembangunan atau Musrenbang, ” ungkapnya.

Ia mengaku Dikpora sudah melakukan survei untuk mengklarifikasi dari usulan-usulan yang masuk ke Dikpora, termasuk usulan dari para Camat. “Kalau usulan tersebut ada di SK Bupati akan kita prioritaskan pada tahun 2015,” janjinya. (KiA)

APBD ‘Kain Sarung’ Masalah Banyak, Duit Sedikit Sanggau. Sekda Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie menilai persoalan yang dihadapi pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten tak sebanding dengan ketersediaan anggaran yang ada.

“Negeri ini kan masalahnya banyak, duitnya sedikit. Seperti kain sarung pendek, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala,” katanya kepada wartawan usai menghadiri Musrenbang 2016 tingkat kabupaten Sanggau, di Gedung Pertemuan Umum (GPU), Kamis (12/3) kemarin.

Karenanya, ia memint Pemda Sanggau pandai-pandai mem-

bagi prioritas pembangunannya dengan uang Rp1,2 triliun itu.

“Kepiawaan Bupati memilah, harus ada skala prioritas, itu yang menjadi fokus,” katanya.

Jika merujuk pada keinginan masyarakat Sanggau tahun ini dan untuk tahun depan, anggaran ‘kain sarung’ ini memang tidak akan cukup. “Orang lain tak bisa nyalahkan, memang ndak cukup. Nanti prioritas-prioritas inilah yang menjadi kesepakatan kita (bersama) untuk kita bangun, dalam RPJMD lima tahun diharapkan ada yang tuntas,” terangnya.

Menyadari itu, Pemprov pun

Musrembang tingkat kabupaten yang digelar di gedung pertemuan umum (GPU) Balai Betomu, Sanggau. KIRAM AKBAR

tak bisa menetapkan target pembangunan di Pemkab. Sebatas mengawal proses pembangunan.

“Tidak bisa kita mau ngepres (di kabupaten) harus begini, harus

Noyan Resmi Jadi Paroki Bantuan Dari Berbagai Umat Beragama

Sanggau. Kecamatan Noyan, resmi menjadi paroki, paroki Noyan, Minggu (8/3).

Peresmian dihadiri Uskup Sanggau Mgr Giulio Mancucini Cp dan Wakil Bupati Bapak Yohanes Ontot beserta istri.

“Untuk acara peresmian gereja ini, dengan kegiatan ini boleh dikatakan mendadak berkat dukungan dari umat Katolik, Protestan,dan Islam sehingga secara resmi Noyan menjadi Paroki Noyan, ” ungkap Ketua panitia peresmian paroki Noyan, Frans Dedi.

Hal serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Noyan Andreas Nohang. Ia mengatakan, ditetapkan Noyan menjadi Paroki akan membawa hal yang positif bagi semua umat di kecamatan Noyan.

Perwakilan dari tokoh Kristen, Bertianus Ps S.th, meminta seluruh umat jangan antusias hanya pada peresmian Paroki.

Berpikirlah kedepan supaya ada

Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot berfoto bersama para pengusur Paroki. HUMAS

pembangunan gereja, tempat tinggal pastor, aula paroki, serta fasilitas-fasilitas umum lainya.

“Saya lebih cendrung menyampaikan kepada semua umat supaya Paroki benar-benar terbangun. Paroki ini adalah yang terakhir dari 15 kecamatan yang ada di Sanggau. Saya dengar akan dibangun juga tempat ibadah dan fasilitas lain baik dari umat Islam juga ada dari umat kristen juga ada,” ungkapnya.

Camat Noyan, Mangaranap Siahaan berharap, gereja yang diresmikan itu dijadikan lembaga

pendidikan umat Katolik. “Kepada Uskup untuk dapat memikirkan harapan kita ini,” ujarnya.

Harapan serupa juga diungkapkan Wakil Bupati sanggau Yohanes Ontot, agar semua umat di kecamatan Noyan tetap kompak, bersatu, harmonis. “Jadilah umat katolik yang taat pada agamanya, serta saling bersatu antar umat agama lain,” pesannya.

Wabup juga mengingatkan bahaya narkoba. “Masing-masing keluarga mengigatkan pada anak-anaknya tentang bahaya narkoba,” kata dia. (KiA)

begini, tapi sesuaikan dengan kemampuan seperti saya bilang,” jelasnya.

Selain keuangan APBD yang kembang kempis, setiap daerah

memiliki visi-misi pembangunannya sendiri. Merujuk pada perbedaan masing-masing potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Sehingga proses politik anggaran pun sudah dibahas di DPRD masing-masing dengan menyesuaikan rencana pembangunan. “Misalnya pembangunan jalan kabupaten, statusnya 50 persen, itu bisa (provinsi mengawal) bagaimana supaya itu ditingkatkan,” ujarnya.

Sekali lagi, peran kepala daerah lah yang bermain. Dalam artian, bagaimana ia bisa menyiasati anggaran yang sedikit itu, tanpa menafikan skala prioritas pembangunan yang memang mendesak dilaksanakan. (KiA)

Bentuk Kelompok Tani Kemiri Sunan Sanggau. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sanggau, Sumadi Haryoko berencana membetuk kelompok tani khusus menanam kemiri sunan.

Hal itu menindaklanjuti pencangan penanaman kemiri sunan oleh Pemprov Kalbar, Panglima TNI dan 38 dubes negara sahabat di desa Teluk Bakung, Kubu Raya, Sabtu (7/3) lalu.

“Langkahnya nanti floting area. Pemda juga akan membuat proposal ke Pemprov untuk meminta bibit kemiri sunan. Kemiri sunan ini produktif. Selain untuk biodisel, juga bisa meningkatkan kesejahateraan masyarakat dengan menanam kemiri sunan, ” kata Sumadi.

Lahan seluas 97 hektar pun dicanangkan, melalui hutan kemasyarakatan (HKM) yang tersebar di empat kecamatan, yaitu: Noyan, Sekayam, Beduai, Entikong. Namum tak menutup kemungkinan kecamatan lain. “Karena menghasilakn biodisesl kan bisa untuk isi kendaraan, ” katanya Rencana melayangkan proposal permintaan bibit kemiri sunan dibenarkan Bupati Sanggau, Poulus Hadi. “Semua masyarakat bisa menanam kemiri sunan, sambil menjaga hutan, kemiri sunan juga hasilkan biodisel, ” katanya.

Dengan begitu, masyarakat tak lagi bergantung pada karet dan sawit saja. “Jadi kelebihan kemiri sunan untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Lima tahun sudah panen dan produksinya juga bisa sampai 70 tahun. Kemudian tidak menggangu tananamn lain. Terpenting cocok untuk satu habitat tananaman,” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Petani Diminta Serentak Menanam Padi

Mardiro. ANTONIUS

Senakin. Kades Senakin kecamatan Sengah Temila, Mardiro meminta kelompok tani di desanya kompak mengolah sawah dan menanam padi secara serentak.

Hal itu guna mendukung program pemerintah membangun operasi ketahanan pangan.

Sebelumnya, Bupati Landak berencana melaksanakan operasi ketahanan pangan, terutama di lokasi persawahan yang berada di pinggir jalan raya. Mulai dari desa Ngarak kecamatan Mandor di perbatasan antara Landak dan Mempawah, sampai di desa Jelimpo kecamatan Jelimpo yang berbatsan dengan kabupaten Sanggau.

“Saya minta para kelompok tani bisa kompak, dan saling kerjasama bergotong-royong untuk membangun sawahnya. Agar bisa berhasil,” ujar Kades Senakin, Jumat (13/3).

Dikatakannya, pemerintah sudah membantu alat pertanian, maka petani harus menggunakannya dengan baik. “Jangan sudah dibantu tapi tidak di gunakan.

Sekarang kita harus memamfaatkan lahan yang ada,” kata Mardiro.

Ia mengaku selama ini petani di desanya sudah melaksanakan proram untuk pertanian. Sawah petani sudah digarap, petaninya juga sudah kompak menanam padi secara bersamaan dan gotongroyong.

“Hanya masih ada kendala sedikit, itupun sudah diatasi. Petani masih sulit mencari pupuk, dan alat handtracktor masih terbatas, ini sudah bisa diatasi,” akunya.

Jika petani sudah kompak, berkerjasama, perkerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan, hasilnya bisa memuaskan. “Maka kita harus saling kerja sama dan kompak,” pesannya. (ius)

Sabtu, 14 Maret 2015

14

Ikut Laga Piala Nusantara,

PSSI Landak Tak Punya Strategi Khusus Ngabang. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Landak memastikan diri akan berlaga pada piala Nusantara yang akan digelar dalam waktu dekat.

Piala Nusantara merupakan agenda tetap dari Asosiasi PSSI Kalbar. Namun menghadapi even sebesar itu, PSSI Landak justeru mengaku tak punya strategi khusus.

“Kita memang tidak punya strategi khusus. Tapi paling tidak, kita ingin ikut ambil bagian pada even tersebut,” ujar Ketua PSSI Landak, Erani, ditemui belum lama ini.

Seleksi pemain yang direkrut untuk berlaga di piala Nusantara tersebut juga dilakukan dalam waktu singkat.

“Makanya kita tidak bisa berharap banyak dalam piala Nusantara tersebut. Tapi paling tidak, ada beberapa pemain yang sering kita ikutkan dalam kompetisi lainnya, itulah yang menjadi dasar kita untuk menyeleksi pemain,” jelasnya.

Lantaran persiapan yang singkat itu, anggota tim tak semua bisa mewakili kecamatan sek-Landak. “Tapi paling tidak para pemain sudah kita pantau beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Meski tidak punya target, Erani berharap para pemain punya komitmen dan punya target. “Artinya, paling tidak tim Landak harus bisa beberapa kali bertanding dalam even piala Nusantara. Jangan

Ilustrasi. NET

pula baru sekali bertanding, lalu tidak bertanding lagi dan langsung duluan angkat koper,” katanya.

Untuk saat ini PSSI Landak sedang melakukan seleksi pemain yang akan berlaga di piala Nusantara. Dari hasil

seleksi tersebut, nantinya calon pemain akan diikutkan dalam TC sebagai persiapan sebelum berlaga di Piala Nusantara.(ius)

Sulit Genjot Semangat Gotongroyong Warga Pasar

Aparatur Pemerintah Desa Hilir Kantor yang dimulai dari Ketua RW, Ketua RT, Kadus dan perangkat desa lainnya tetap rutin melakukan kegiatan gotongroyong. ANTONIUS

Ngabang. Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang terus menggalakkan semangat go-

tong-royong di tengah-tengah masyarakat. Namun masih banyak yang acuh tak acuh

terhadap kegiatan gotongroyong, seperti masyarakat di kawasan pasar Kota Ngabang.

“Kalau untuk saat ini semangat masyarakat kita untuk bergotong-royong memang sudah mulai tumbuh. Hanya secara khusus untuk menumbuhkembangkan semangat gotong-royong masyarakat di lingkungan pasar Kota Ngamang memang sedikit sulit. Sebab sebagian dari para warga pasar ini lebih banyak melakukan kegiatan berniaga setiap harinya,” kata Kades Hilir Kantor, Yohanes (13/3) saat memimpin kegiatan gotong-royong di jalan Veteran dusun Pasar Jati desa Hilir

Kantor kecamatan Ngabang.

Ke depan pihak Pemdes Hilir Kantor berupaya untuk terus menumbuh-kembangkan semangat gotong-royong warga di lingkungan pasar Kota Ngabang. “Makanya kita memberikan contoh dengan melakukan kegiatan gotongroyong di lingkungan pasar.

Kalau sudah diberi contoh, tapi tetap tidak diikuti warga setempat, tentu akan ada konsekuensinya,” tegas Yohanes.

Diharapan konsekuensi itu dapat mendorong semangat gotong-royong yang selama ini memudar. “Selain itu kita harapkan ada konsep kesadaran masyarakat,

bukan konteks pemaksaan.

Apalagi saya lihat Ketua RT di lingkungan pasar ini sudah menyampaikan program desa kepada warganya yang salah satunya yakni program gotong-royong,” katanya.

Yohanes, mengatakan ke depan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab Landak untuk menyuarakan semangat gotong-royong di tengah-tengah masyarakat.

“Instansi terkait itu seperti Kantor Kebersihan dan Pertanaman Landak. Kita tentu harus menjalin kerja s a ma d e n ga n i n s t a n s i i t u ,” p u n g k a s n y a . ( i u s )

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Hukum Adat dan Hukum Positif Jangan Bertentangan

Wakil Bupati Sekadau Rupinus menyalami Ketua MABM Kabupaten Sekadau sesaat usai membuka Seminar Inventarisir Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Gedung Kateketik, Kamis (12/2). ABDU SYUKRI

Sekadau. Keselarasan antara hukum yang berlaku di negeri ini dengan kearifan lokal yang sudah berlaku sejak lama di daerah-daerah memang harus dipertegas.

Hal ini perlu agar tak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan suatu masalah yang ditempuh lewat jalur hukum, baik hukum positif maupun hukum adat.

Antara aparat penegak hukum dan pengurus adat dari berbagai etnis idealnya terdapat kesamaan persepsi, agar ke depan penerapan metode hukum masing-masing tak saling bertabrakan.

Pemikiran ini pula yang mendasari digelarnya Seminar Inventarisir Adat dan Kearifan Lokal di Gedung Kateketik, Kamis (12/3). Acara yang dibuka Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, ini dihadiri sejumlah narasumber seperti perwakilan DAD Kalbar Yakobus Kumis, Ketua MABM Kalbar Chairil Effendy, Kajari Sekadau Sukardi dan Wakapolres Sekadau Kompol Yohanes Andis.

“Diharapkan lewat seminar ini ada kesamaan persepsi dalam implementasi hukum adat dan hukum negara,” ujar Rupinus saat membuka kegiatan.

Seminar juga membuka ruang diskusi dan tanya jawab, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman antara pelaksana hukum adat dan penegak hukum negara. “Forum seperti ini sangat perlu supaya tidak ada yang namanya preman-preman adat. Ini supaya adat tidak disalahtafsirkan,” timpal perwakilan DAD Kalbar, Yakobus Kumis.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Sekadau, Subhan menjelaskan, seminar tersebut diadakan guna memberikan pencerahan tentang penerapan hukum adat dan kearifan lokal, serta bagaimana kedudukannya terhadap hukum positif. “Supaya ada kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat,” terang Subhan. (bdu)

Pemkab Hadiahkan 30 Sepeda untuk Polres Sekadau Sekadau. Pemkab Sekadau menghibahkan 30 unit sepeda sport kepada Polres Sekadau di Mapolres Sekadau, Jumat (13/3) pagi. Sepeda-sepeda yang dibeli menggunakan APBD itu diserahkan sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap kebutuhan unsur masyarakat, termasuk aparat penegak hukum guna melancarkan kegiatan operasional.

Penyerahan 30 sepeda itu dilakukan secara simbolis oleh Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM kepada Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK. Penyerahan 30 unit sepeda itu juga disaksikan Perwira Penghubung Kodim 1204 Sanggau, Mayor A Azis. “Hibah sepeda ini bertujuan untuk mendukung kinerja Polres Sekadau dalam mengemban tugasnya. Ini bentuk perhatian dari pemerintah daerah, bukan hanya kepada Polisi saja ya. Unsur masyarakat lain juga akan dibantu sesuai kebutuhan masing-masing,” ujar Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM disela penyerahan sepeda tersebut.

Pemilihan sepeda sebagai sarana yang dihibahkan juga punya alasan tertentu. Menu-

rut Jhon, sepeda merupakan sarana transportasi yang ramah lingkungan. Tak hanya itu, dengan bersepeda, petugas akan lebih mudah menyapa dan berbincang-bincang dengan masyarakat. “Selain itu bersepeda juga menyehatkan badan, juga mengurangi emisi gas. Ini juga mendukung program pemerintah pusat,” tutur Jhon.

Sebelumnya, Pemkab juga telah menghibahkan sejumlah sepeda motor kepada jajaran Polres Sekadau. Selain institusi kepolisian, Pemkab Sekadau juga telah membantu pembangunan Koramil Belitang Hulu, Koramil Rawak dan kantor Penghubung Kodim 1204 Sanggau di Sekadau.

“Pemkab Sekadau pasti membantu unsur yang ada di masyarakat sesuai kebutuhan tanpa pandang bulu, yang penting ada pengajuan,” terang Sekda.

Sedangkan Kapolres Sekadau AKBP Muslikhun menyatakan, sepeda bantuan dari Pemkab Sekadau akan sangat berguna dalam menunjang kegiatan operasional Polres Sekadau. “Ini nanti untuk patroli khususnya Polsek Kota. Kalau pakai sepeda kan lebih ramah lingkungan, anggota juga bisa lebih mudah

Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM menyerahkan 30 unit sepeda sport secara simbolis kepada Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK. ABDU SYUKRI

berdialog dengan masyarakat,” ungkap Muslikhun seraya mengucapkan terimakasih atas per-

hatian Pemkab Sekadau.

Penyerahan hibah 30 unit sepeda dari Pemkab Sekadau un-

tuk Polres juga dirangkai dengan bersepeda bersama keliling kota serta pengundian hadiah. (bdu)

Harga Bawang Merah Meroket Sekadau. Belum habis cerita kenaikan beras, masyarakat kembali dipusingkan dengan kenaikan harga sembako lain.

Bagaimana tidak, dengan naiknya harga sejumlah komoditas bahan pokok, otomatis masyarakat harus berpikir keras melakukan penghematan.

Salah satu komoditi pokok yang mengalami lonjakan harga signifikan adalah bawa-

ng merah. Di pasar tradisional Sekadau, harga bawang merah saat ini mencapai Rp 30 ribu per kilogram.

Salah satu pedagang di Pasar Sekadau, Sunarko mengaku, kenaikan harga bawang merah relatif mendadak. Para pedagang saja sempat kaget begitu mengetahui harga bawang merah naik drastis.

“Harga bawang merah yang baru saja tiba di tempat jualan

saya siang tadi menjadi Rp 30.000 per kilogram. Sebelumnya, hanya Rp 20 ribu per kilo,” ujar Sunarko saat didatangi sejumlah wartawan di kios jualannya, kompleks Pasar Sekadau, Jumat (13/3) sore.

Sebagai pedagang, Sunarko tak mau memanfaatkan momen kenaikan harga barang.

Menurut Narko, bisa saja mereka ikut menaikkan harga jual bawang merah stok lama

dengan dalih harga bawang mendadak naik. Namun, hal itu tak dilakukan demi menjaga kepercayaan pelanggan.

“Bawang merah yang stok lama masih saya jual dengan harga 20 ribu per kilogram,” aku Narko.

Sunarko sendiri belum tahu apa yang menjadi penyebab naiknya harga bawang merah.

Namun, ia mengira faktor cuaca bisa jadi salah satu pemicu-

nya. Perkiraan Sunarko masuk akal mengingat akhir-akhir ini curah hujan relatif tinggi.

“Mungkin karena faktor cuaca kali ya,” katanya mengira.

Meski bawang merah naik, namun harga bawang putih belum diketahui apakah ikut naik atau tidak. “Untuk bawang putih saya belum tahu pasti harganya naik atau tidak. Yang jelas, sekarang masih stabil,” tegas Sunarko. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas Warung Kopi IPM

Rakyat Kalbar

Sabtu, 14 Maret 2015

15

Jelang Pemilukada Sambas

Jelang UN, Listrik Sering Padam Sambas. H Mayadi Satar, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Kecamatan Paloh mendesak PT PLN mencari solusi mengatasi pemadaman bergilir yang sering terjadi di Kecamatan Paloh dan sekitarnya. Apalagi saat ini menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

“Kami dari Apdesi Kecamatan Paloh sangat menyayangkan tidak ada upaya PLN H Mayadi Satar. M Ridho dalam mengatasi seringnya listrik padam. Anehnya mesin bantuan yang ada di PLN Ranting Paloh justru ditarik ke Sambas. Padahal, tingkat pemadaman di Paloh cukup tinggi, dalam satu minggu bisa 2 sampai 3 kali padam. Seharusnya justru ditambah kekuatan, bukannya dikurangi,” katanya kepada Rakyat Kalbar, Jumat (13/3) di Sambas.

Tingginya tingkat pemadaman listrik, ujar Mayadi, saat ini dikeluhkan masyarakat. Tidak hanya menjadi pembicaraan di warung kopi, masyarakat juga melapor kepada pemerintah desa. “Kita akui keluhan ini juga dirasakan pihak desa, karena seringnya padam sangat mengganggu anak-anak kita yang belajar menghadapi UN. Apalagi pemadaman dilakukan malam hari, sehingga sangat mengganggu,” sesalnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Apdesi, tidak ada imbauan atau sosialisasi mengenai jadwal pemadaman oleh PT PLN. Apalagi pemadaman terjadi malam hari. “Kita khawatir masyarakat yang menggunakan lilin atau pelita lalai karena kecapekan menunggu listrik menyala. Bahaya yang lain, bisa terjadi kebakaran.

Sebelum terjadi, kami minta PLN dapat mengantisipasi seringnya terjadi pemadaman bergilir, karena pemadaman sudah lama terjadi di Kecamatan Paloh,” desaknya. (edo)

Bawaslu Ajak Pemkab Bentuk Panwaslu

Sambas. Masuknya Kabupaten Sambas dalam gelombang pertama pelaksanaan Pemilukada bersama enam kabupaten lain di Kalbar, langsung disikapi Bawaslu Kalbar dengan menggelar kunjungan dan pertemuan dengan Pemkab Sambas, Kamis (12/3). Pembentukan Panwaslu menjadi agenda utama, mengingat hanya Sambas yang belum membentuk lembaga pengawas tersebut.

Kedatangan Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah didampingi pimpinan Bawaslu Mohamad diterima Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Dj Alwi MPH di ruang kerjanya. “Untuk Pemilukada Kabupaten Sambas, jika kita merujuk pada hasil revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU), dijadwalkan serentak pada gelombang pertama bersama 6 kabupaten lain di Kalbar,” papar Ruhermansyah dihadapan Bupati Sambas, instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas, Ketua KPU Sambas dan Waka Polres Sambas.

Ruhermansyah menegaskan, kedatangannya bersama pimpinan Bawaslu untuk membicarakan pembentukan Panwaslu Kabupaten Sambas. “Enam kabupaten lain sudah terbentuk Panwaslu, hanya saja belum dilantik. Maka dari itu, kita ingin membicarakan pembentukan Panwaslu Kabupaten Sambas,” ujar dia.

Ketua Bawaslu Kalbar dan Pemkab Sambas menggelar pertemuan di Kantor Bupati Sambas, Kamis (12/3), membahas pembentukan Panwaslu Kabupaten Sambas. M RIDHO

Pemilukada, tegasnya, sangat berkaitan dengan pendanaan, maka dari itu, diharapkan Pemkab Sambas segera mengalokasikan pendanaan bagi panitia dan sekretariat panwaslu kabupaten. “Diharapkan pengalokasian dana ini dibahas, apa-apa yang diperlukan, sehingga pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sambas terlaksana dengan baik, seperti

tahun-tahun sebelumnya,” harapnya.

Sedangkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH merespon harapan yang disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar di Kabupaten Sambas.

“Pemkab Sambas pastinya akan merespon hal ini, karena Pemilukada adalah amanah undang-undang dan harus kita laksanakan,” kata Bupati.

Terkait tenaga kesekretariatan, tentunya Pemkab Sambas akan segera menunjuk pegawai yang berkompeten untuk mengemban tugas kesekretariatan panwaslu nantinya. “Pemkab Sambas telah menggelar pertemuan khusus terkait pembahasan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015,” tegasnya.

Saat ini, ujar Juliarti, Pemkab Sambas sedang mempersiapkan beberapa langkah dan upaya terkait pengalokasian dana untuk pemilukada, diantaranya dengan merencanakan rasionalisasi anggaran tahun ini. “Tentunya kita akan berupaya penganggaran pelaksanaan pemilukada.

Ini telah dibahas bersama Forkopinda dan instansi terkait, termasuk KPU Sambas,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Sambas, Ir H Hasanusi MM dalam pertemuan tersebut mengatakan, dalam waktu dekat seluruh unit kerja terkait pelaksanaan pemilukada akan memaparkan keperluan pendanaan pemilukada, termasuk rincian keperluan pendanaan untuk Panwaslu Kabupaten Sambas bisa disampaikan Bawaslu Provinsi Kalbar. “Kita akan segera mengumpulkan unit kerja terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilukada, serta menyampaikan rancangan kebutuhan anggaran mereka untuk kita bicarakan dan dibahas, sehingga nantinya tahapan pemilukada bisa kita laksanakan dengan baik,” pungkasnya. (edo)

Sambungan Marak Pencurian ......................................................................................dari halaman 9 Lagi, 24 Karung ......................................................................dari halaman 9 karena lebih dekat,” terangnya.

Truk sawit dari PT Darmex tersebut, kata Bermawis, ditangkap ketika hendak memutar balik ke arah Samalantan.

“Saat kita minta dokumen, sopirnya, Rahmat tidak dapat menunjukkannya.

Hal ini memperkuat dugaan tentang adanya informasi seringnya sawit milik PT Darmex yang dicuri dan melintas di

Singkawang,” katanya.

Menurut pengakuan sopir truk sawit tersebut, dia hanya membawa sawit milik orang lain yang disebutnya SP. “Kita sekarang sedang mendalami, siapa otak di balik pencurian sawit ini. Dari keterangan sementara yang diperoleh, pemiliknya berinisial SP, ini yang sedang kita telusuri,” jelas Bermawis.

Penangkapan truk sawit ini, ungkap Bermawis, merupakan kali ketiga dilakukan Satuan Reskrim Polres Singkawang, satu kasus sudah P21 dan satunya lagi masih dalam proses penyidikan. Terakhir ini juga sedang diselidiki, siapa otak di balik semua ini. (dik)

Ia menceritakan awal persoalan ketika ada kelebihan uang pembagian PSKS kepada warga. Kemudian uang itu dipermasalahkan, sehingga penanggungjawab takut memegang uang tersebut. Bahkan warga lain juga tidak mau memegang uang itu.

“Termasuk Abdul Kadir juga tahu kalau uang itu hanya dititipkan kepada kita. Dia sendiri bahkan ikut menghitung uang itu bersama warga lainnya.

Semua peserta rapat takut memegang uang itu, jadi mereka sepakat dititipkan di Polsek,” ungkap Saragih.

Menurutnya, penitipan itu dilakukan sekitar akhir Januari lalu. Kemudian warga sepakat menyelesaikannya bersama mengenai sisa uang PSKS di Balai Desa. Sehingga uang tersebut

Sanggau berharap melalui tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang sudah sering melakukan pelanggaran atau yang hendak mencoba-coba untuk mengurungkan niatnya melakukan pelanggaran hukum. Tentu jika kami temukan nanti akan kami tindak tegas,” tegas Doni. (kia)

BNNP Kok ......................................................................................dari halaman 9

Giliran Kapolsek ........................................................................................dari halaman 9 untuk mencari data-data dan lain sebagainya. Kita tetap mendalami dan ingin mencari tahu kebenarannya,” tegas Kapolres Hady.

Ia menegaskan, jika memang Kapolsek Pulau Maya Karimata terbukti bersalah, maka akan diberikan sanksi tegas. “Kita lihat saja hasil pemeriksaan nanti terhadap Kapolsek dan hasil penyelidikan di lapangan,” tegas Kapolres Ketapang.

Saat dikonfirmasi, AKP H Saragih SH mengaku uang PSKS Rp22 juta itu hanya dititipkan kepada pihaknya. “Memang benar ada terima uang itu. Tapi hanya dititipkan, karena orang yang pegang uang ketakutan, lalu dititipkan ke Polsek,” kata AKP Saragih usai diperiksa di Mapolres Ketapang, Jumat (13/3).

gula ilegal itu dijerat undang-undang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal dua miliar Rupiah.

“Selama bulan Maret 2015 Polres Sanggau beserta Polsek Jajaran sudah menindak tiga kasus gula ilegal yang masuk ke wilayah Kabupaten Sanggau. Polres

dikembalikan lagi Polsek Pulau Maya Karimata kepada warga yang diwakilkan atau penanggungjawab pertamanya bernama Muslimin.

“Uang itu hanya sekitar sepekan sama kita. Kemudian atas kesepakatan warga, uang itu kita kembalikan. Pengembalian juga disaksikan masyarakat,” ungkapnya.

AKP Saragih menegaskan, semua bukti dokumentasi foto mulai dari rapat penitipan dan pengembalian uang PSKS tersebut ada padanya. “Lihat saja dokumen foto ini, bahwa Abdul Kadir yang pakai topi ikut menghitung uang juga saat hendak menitipkannya kepada kita,” ujar Kapolsek Saragih sambil menunjukkan bukti foto kepada wartawan. (jay)

kata H Suarmadjat, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak, Jumat (13/3).

Disesalkan Suarmadjat, BNNP Kalbar tidak bisa seperti ini. Harusnya BNNP melakukan razia terhadap seluruh karaoke yang di Kota Pontianak. Jika memang ingin membersihkan peredaran Narkoba yang ada di tempat hiburan malam.

“Jangan dua atau tiga karaoke saja. Masih banyak karaoke yang belum diperiksa urine pengunjungnya oleh BNNP Kalbar. Contohnya Ibizza Karaoke yang pernah ditemukan narkoba jenis ekstasi yang dibawa pengunjung beberapa bulan yang lalu itu, kok tidak disentuh-sentuh. Begitu juga dengan Imperium maupun karaoke-karaoke lainnya,” kesal Suarmadjat.

Lanjut Suarmadjat, belum lagi ada kamar khusus untuk pengunjung di dalam room Karaoke Ibizza dan Imperium yang mengindikasikan semakin tak jelas operasionalnya. “Kamar itu untuk apa? Apakah untuk berzina! Atau sudah ketinggian, sudah capek, tidur di situ bersama wanita. Jadi itu jam operasionalnya bukan lagi jam 00.00 Wib, tetapi bisa buka 24 jam

itu tempat hiburan. Tapi kok dibiarkan, itu yang kami kesalkan. Kami minta BNNP untuk terus melakukan pemeriksaan tes urine pengunjung di karaoke-karaoke lainnya. Jadi tidak hanya di Rain Luxury Club, River-X Aston maupun Kaisar. Karena kalau seperti ini, jelas BNNP Kalbar tebang pilih. Kalau sudah tebang pilih, ada apa ini?” tegasnya lagi.

Kemudian untuk Planet Hollywood yang ditemukan ada anak bawah umur, Suarmadjat juga mempertanyakan hal tersebut. Dirinya tidak ingin habishabis begitu saja dari hasil razia yang dilakukan petugas gabungan, Rabu (11/3) dini hari itu. “Pelanggaran sudah paling parah, di karaoke-karaoke yang kemarin dilakukan razia itu. Belum lagi jika dilihat dari Perda dan SK Walikota tentang Minol (minuman beralkohol). Semuanya melanggar, ”tegasnya.

“Jadi semua karaoke yang ada di Kota Pontianak ini sama saja, 11-12. Jadi kalau mau tindak, tindak semuanya. Jangan satu atau dua maupun tiga karaoke saja. Semuanya,” tegas Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak itu. (zrn)

Spesialis Gunting ................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Setelah menghirup udara bebas, bukannya Urip jera, malah kembali mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter bernomor polisi KB 3886 YI. Sepeda motor ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan tanpa tebeng depan.

Kali ini dia ditangkap Satuan Reskrim Polres Singkawang.

Urip mengungkapkan, semua sepeda motor yang dicurinya dijual ke daerah hulu Kalbar dengan harga sekitar Rp2 juta. “Kadang

saya sendiri, kadang juga bersama teman membawanya ke hulu, di Darit. Di sana memang ada penadahnya,” katanya.

Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja SH SIk melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH membenarkan adanya penangkapan terhadap residivis Curanmor tersebut. “Setelah mendapat informasi dari masyarakat, kita melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap pelaku di

kediamannya, pada 3 Maret lalu. Bersamanya kita amankan satu unit sepeda motor barang bukti,” katanya.

Bermawis menjelaskan, menurut pengakuan pelaku, dia hanya beraksi sendirian.

Tetapi polisi tidak memercayainya begitu saja.

Karena tidak menutup kemungkinan, Urip ini merupakan bagian dari suatu komplotan Curanmor yang memang kerap beraksi di beberapa daerah di Kalbar.

“Kita sedang mendalami kasus ini, karena bisa saja dia bagian dari suatu komplotan.

Selain itu, pengakuannya baru empat kali mencuri sepeda motor, tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada TKP-TKP lain yang disembunyikannya,” papar Bermawis.

Urip disangkakan dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. “Atas kasus Curanmor seperti ini, di mana pelaku hanya menggunakan gunting

lipat, tentunya menuntut kewaspadaan masyarakat untuk selalu melakukan kunci ganda sepeda motornya,” imbau Bermawis.

Gunting lipat yang dimaksud, merupakan gunting yang biasanya digunakan warga untuk memotong rambut halus, seperti kumis atau jenggot. Lantaran bentuknya yang kecil dan kokoh, bisa berfungsi seperti Kunci “T”, kunci yang kerap digunakan maling motor, untuk merusak kunci motor mangsanya. (dik)

Pamit Pergi .................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 dan begitu ramah serta mudah bergaul.

Hingga akhirnya, pada Minggu (8/3) pagi, Boim bersama Dian pergi ke Pasar Sungai Pinyuh. Pada saat pergi, Dian hanya mengenakan pakaian tidur dan tidak memakai helm.

Namun, setelah satu jam lamanya kedua sejoli itu tak kunjung pulang ke rumah Sri. Tak ayal, Sri pun merasa cemas dan menelepon Dian untuk menanyakan keberadaannya.

Dian pun mengaku pergi ke Mempawah untuk mengambil paket kiriman barang dari

kerabat Boim di Jawa. Tetapi, selang satu jam berikutnya Dian dan Boim tak kunjung pulang ke rumah. Sri pun, kembali menghubungi selular Dian dan dikatakan sedang dalam perjalanan dari Mempawah menuju ke Sungai Pinyuh.

Lantaran ada urusan pekerjaan yang mendesak, Sri memutuskan untuk berangkat ke Pontianak dan tidak menunggu Dian pulang ke rumah. Hingga siang hari, Sri pun kembali mengecek keberadaan Dian dan

Boim. Sri menghubungi adiknya yang berada di rumah, namun diketahui keduanya tak kunjung pulang ke rumah sejak pagi hari.

Tak pelak, Sri pun mulai menaruh kecurigaan kalau keduanya kabur. Pada saat itu pula, Sri meminta adiknya untuk melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Sungai Pinyuh. Sedangkan Sri langsung bergegas ke Pelabuhan Dwikora Pontianak dan Bandara Supadio, mengantisipasi jika keduanya berniat meninggalkan Kalbar.

“Ketika saya cek di pelabuhan, petugas bilang tidak ada jadwal keberangkatan kapal pada hari itu. Saya juga mencari ke Bandara Supadio dan langsung melapor ke polisi bandara untuk mengawasi keberadaan Dian dan Boim dan memberitahukan ciri-ciri dan identitasnya,” papar Sri. Pada Senin (9/3), Sri beserta pihak keluarga Dian yang berada di Kecamatan Sungai Kunyit bersama-sama melakukan pencarian. Mereka kembali ke pelabuhan dan bandara yang

dimungkinkan menjadi jalur bagi keduanya kabur. Namun, tetap saja pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.

“Hingga sekarang, kami masih mencari keberadaan Dian dan Boim. Termasuk dengan menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial. Bagi yang melihat atau menemukan Dian, bisa menghubungi pihak kepolisian setempat atau nomor telepon 085245206090,” tegas Sri. (fia)

Ratusan Karyawan ............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Hanya saja jangan sampai menghancurkan industri hiburan.

“Kita mau cari hiburan juga was-was, takut dirazia. Saya setuju anak di bawah umur jangan sampai ada. Karaoke yang ada tempat tidur di dalam room itu seperti Ibizza dan Imperium sebagaimana saya baca di koran, itu harus dilarang. Kita mau cari hiburan, ya sebatas hiburan, jadi tempat hiburan juga hanya menyediakan sarana hiburan, bukannya menyuguhkan Narkoba maupun sarana prostitusi,” tegas Sudarno.

Diakui politikus daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini, yang datang ke tempat ka-

raoke bukan hanya untuk menyanyi, tetapi juga lobby atau membicarakan investasi usaha. Semua orang butuh hiburan dan menjadikan lokasi hiburan sebagai media usaha atau lobby sambil menghibur diri.

“Ini juga mesti dipertimbangkan oleh pihak kepolisian, BNN dan Pemerintah Kota Pontianak. Kalau memang pengunjung yang membawa Narkoba, ya proses hukum saja pengunjungnya,” ujarnya.

Sudarno juga berharap aparatur hukum yang melakukan razia, juga memandang aspek manusiawi. Tidak mengedepankan arogansi dan jangan main tutup-tutup saja

tempat usaha hiburan. Kalau memang tempat hiburan itu dinyatakan bersalah, mestinya harus ada peringatan pertama, kedua dan ketiga.

“Kalau memang seperti ini, percayalah, tidak ada investor yang mau berinvestasi di Kota Pontianak ini. Mikir seribu kali mereka, kalau mau buka usaha, tetapi dibuat tidak aman dan tidak nyaman,” ungkap Sudarno.

“Saya tak tahu apakah ada persaingan bisnis. Namun pastinya pengusaha rugi, yang bergantung hidup di situ juga menjadi pengangguran. Sebaliknya bandar Narkoba

yang diperangi justru tidak mendapatkan imbas dari ditutupnya tempat hiburan ini, karena masih banyak tempat hiburan lain yang masih beroperasi. Saya harap, kalau mau memerangi pengedar atau bandar Narkoba, ayo sama-sama kita perangi. Tapi jangan yang menikmati hiburan yang kita diperangi,” tegas Sudarno.

Sudarno juga mengingatkan Walikota Pontianak, jangan hanya mau menerima pajak usaha hiburan saja, tetapi perasaan nyaman bagi pengusaha juga harus diperhatikan. Jangan bikin pengusaha malas berinvestasi di Kota Pontianak.

“Saya khawatir, kalau yang resmi ditutup, malah muncul tempat hiburan yang ilegal.

Itu lebih bahaya lagi, karena sulit diawasi atau dikontrol. Peredaran Narkoba dan prostitusi malah semakin marak. Pemrintah juga sudah pasti dirugikan dan polisi maupun BNN juga dibuat sibuk nantinya.

Kalau tempat hiburan resmi, ada izinnya, kan lebih mudah diawasi,” kata Sudarno yang berharap minuman beralkohol (Minol) dilegalkan saja, asalkan bayar pajak. Daripada payung hukumnya membingungkan dan membuat polemik di kalangan usaha. (zrn)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Meski mengakui Glenn Fredly sebagai pribadi yang jenius dan keren, tapi Aura Kasih nggak mau kelamaan pacaran. Aura pun ngeles bilang masih menjomblo. Dia memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan ketimbang pacaran dengan Glenn.

“Aku nggak cari pacar, tapi lagi mau cari suami idaman,” seloroh dara asal Bandung ini.

Pemilik nama Sanny Aura Syahrani ini semakin santai berbicara tentang Glenn. Nampak sekali penyanyi dan artis bertubuh seksi ini sulit menyangkal dirinya telah dipacari Glenn. Bukan hanya dikasih kado spesial di hari ulang tahunnya baru-baru ini, Aura

juga digandeng mesra Glenn saat menonton acara Java Jazz, belum lama ini. “Aku nonton Java Jazz dari tiga tahun lalu. Tapi aku memang lebih suka menyaksikan penampilan musisi Indonesia,” ujar Aura coba menangkis.

Sebenarnya sudah sedekat apa sih sama Glenn? “Menurut aku dia musisi yang jenius. Siapa sih yang nggak suka Glenn? Karyanya bagus, keren aja sih.

Pasti semua orang suka sama dia. Aku suka karyanya (Glenn). He is smart,” puji Aura. “Gini, aku kenal banyak orang. Teman-

temanku juga banyak di dunia entertainment dan musisi, otomatis aku bersosialisasi, makanya kenal (Glenn),” sambung pelantun Mari Bercinta, Mata Keranjang dan Puncak Asmara ini.

Bagi Aura, bukan hal baru jika ia digosipin dipepet banyak lelaki. Sebelumnya ia dikabarkan dekat dengan Ariel, Raffi Ahmad dan Rezky Aditya. Nyatanya, menurut Aura, kedekatan mereka tak lebih karena tuntutan pekerjaan. Jadi, bagaimana dengan Glenn? “Aku kenal semua musisi. Lagian juga kan dari dulu aku dipasangkan sama siapa di sinetron juga jadi gosip. Aku banyak teman dan banyak yang kenal, musisi, pesinetron, selama kerja disini aku bergaulnya bareng,” beber finalis Miss Indonesia 2007 ini.

Di dunia hiburan, Glenn dikenal playboy. Statusnya pun duda setelah bercerai dengan Dewi Sandra.

Namun semua image negatif dalam diri Glenn toh tak menggoyahkan hati Aura. “Aku temenan sama siapapun. Nggak lihat status itu (duda),” tegasnya. “Aku

Sabtu, 14 Maret 2015

h

pribadi nggak lihat orang secara spesifik itu duda atau bukan. Kalau dia baik ya nggak masalah,” imbuhnya.

Di usianya yang sudah 28 tahun, Aura tak mau main-main lagi dalam menjalin asmara. Apakah Glenn sudah menjadi calon suami idaman? “Ada deh,” cetusnya. “Masih kerja dulu, fokus belajar di dunia musik, belajar semuanya pengin naik level dong, fokus dulu saja,” lanjutnya beralasan.

Soal lain. Aura punya cara tersendiri untuk menghilangkan rasa bosan di perjalanan, apalagi kalau terjebak macet. Sambil duduk di kabin Range Rover model 2013, Aura sering mendengarkan musik favorit hingga bernyanyi. “Kalau tidur di mobil tidak pernah, biasanya mendengarkan lagu. Kalau dengarkan lagu, pasti sambil nyanyi. Daripada mengeluh gara-gara kena macet, mendingan dengarkan musik yang bikin adem,” tutur Aura.

Sebagai penyanyi papan atas, tentunya beragam aktivitas harian selalu ia jalani bersama mobil SUV coklatnya. Terkadang ia sendiri yang menyetir. “Kadang pakai driver. Tapi kalau lagi bosan disopiri, menyetir mobil sendiri,” cetusnya. (RM)

i m a u S i Car

AURA KASIH

Idaman

YUKI KATO

Digendong Verrel

Maria Renata

Artis remaja Verrel Bramasta yang juga putra dari pasangan artis Ivan Fadila dan Venna Melinda baru saja mengunggah foto akrabnya dengan artis sinetron, Yuki Kato di akun Instagram.

Foto tersebut memperlihatkan Verrel sedang menggendong Yuki. Gambar ini diambil di depan sebuah rumah bercat coklat. Dari caption foto, diketahui adegan tersebut ternyata diambil untuk keperluan syuting sinetron berjudul penyihir cantik.

“Need a lift? Give a call;#Penyihir Cantik RCTI 18.00 WIB,” tulis Verrel.

Baru beberapa jam diunggah, foto tersebut langsung dibanjiri komentar. Kebanyakan berharap Verrel dan Yuki berpacaran. “Semoga kk Yuki dan kk Verrel bisa menjalani hubungan, amien,” kata akun @keiko_qutez. (idp) Kabar mengenai kedekatan Maria Renata dan Nicholas Saputra ternyata bukan isapan jempol. Tak tanggung-tanggung, Maria sendiri yang mengakui kedekatan itu.

Kedekatan yang terjalin beberapa tahun lalu itu dimanfaatkan LINE untuk pembuatana mini seri bertajuk Nic dan Mar. Drama menceritakan sepasang kekasih bernama Nic dan Mar yang tak sengaja bertemu di Praha dan Paris.

Rakyat Kalbar

Bukan Isapan

l o p Jem

Rupanya, kedekatan itu membuat Maria lebih mudah beradu acting dengan Nicholas. “Saya memang dekat sekali dengan Nicholas, karena beberapa kali beradu akting dalam sejumlah film dengannya, jadi tidak terlalu sulit memainkan peran ini,” tutur Mariana Renata yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat.

Akankah mantan sepasang kekasih ini dapat kembali bersatu baik di drama seri maupun kisah nyata ?

Kita tunggu saja kabar selanjutnya. (Jp)

Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

RIRIN DWI ARIYANTI

Rutin

Periksa ‘Aset’

Kanker payudara merupakan penyakit yang mengerikan.

Sebagai antisipasi, Ririn Dwi Ariyanti rutin memeriksakan payudaranya ke dokter.

“Aku sejak menjadi duta kanker payudara, secara rutin memeriksakan diri. Sekaligus, mengajak masyarakat agar rutin mendatangi dokter,” kata bintang sinetron Maha Cinta tersebut.

Ririn mengatakan, pemeriksaan rutin terhadap ‘aset pribadi’ itu merupakan inisiatifnya sendiri. Apalagi, sebagai seorang ibu dengan dua buah hati yang masih kecil, Ririn merasa kesehatannya sangat dibutuhkan anakanaknya. “Periksa payudaya penting bagi seorang ibu yang memiliki anak. Sekarang aku sering turun langsung mengampanyekan program Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI). Jadi, tidak hanya untuk pribadi, aku sekarang harus berbagi pengalaman dengan kaum perempuan lainnya,” ujar istri Aldi Bragi tersebut.

Ririn sekarang berencana untuk memiliki anak lagi setelah dua buah hatinya, Alana dan Alecia kelar disapih. “Aku masih sibuk syuting sinetron. Setelah itu, pengin segera punya anak lagi,” ucapnya.

Dia mengatakan, sebagian besar perempuan belum memahami pentingnya pemeriksaan payudara.

Dia berpesan kepada para perempuan supaya tidak segan untuk memeriksakan diri. “Jangan menggampangkan soal kesehatan payudara. Kita harus lebih peka terhadap gejala yang terjadi di payudara. Jangan segan-segan untuk konsultasi,” tegasnya. (Jp)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat