14 November 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 14 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Dakwaan Penipuan dan Pencucian Uang Caleg PPP Ditolak

Kapolda : Kasus Penipuannya Tak Masalah, Aliran Dananya Itu..... Masyarakat Jadi Khawatir Simpan Uang di Bank

Antar Duit, Anak Syafruddin Hanya Dijadikan Saksi PONTIANAK-RK. Dasar untuk mendakwa Mashur SH, atas dug aan melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), belum kuat. Berkas kasus Caleg DPRD Kalbar terpilih Mashur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditangani kepolisian daerah Kalimantan Barat itu ditolak jaksa. Berkas kita P19 (dipulangkan) kejaksaan, lantaran kurang lengkap. Masih ada yang belum memenuhi cukup bukti, jelas Direktur Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Drs. Widodo, kepada sejumlah wartawan saat dijumpai di Bank Kalbar, di sela-sela mengikuti seminar TPPU bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RI, Kamis (13/11). Ketika dipelajari dan dipertimbangkan jaksa, berkas Mashur yang dikirim Polda ternyata belum memenuhi bukti untuk memperkuat bahwa penipuan disusul TPPU telah terjadi. Masih ada yang kurang atau belum memenuhi bukti, jadi kita harus penuhi bukti dulu. Kemudian kita kirim lagi berkasnya kepada jaksa, jelas Widodo. Halaman 7

PONTIANAK-RK. Maraknya penyelewengan yang dilakukan oknum lembaga keuangan, baik swasta maupun milik pemerintah, pencucian duit atau penggelapan uang nasabah, terutama dalam internal manajemen Perbankan di Indonesia, bisa membuat masyarakat khawatir untuk menyimpan uangnya di bank. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dr. Muhammad Yusuf, hal itu telah menyebabkan reputasi Perbankan di Indonesia tercoreng. Tahun 2013 silam, penerimaan devisa yang berasal dari pariwisata Indonesia menembus angka sebesar US$10 miliar. Untuk penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam Indonesia pada tahun 2013 sebesar Rp203.730 miliar. Itu semua didapat dari hasil kekayaan tanah air Indonesia dan akan ditransaksikan oleh perbankan yang ada di Indonesia. Makanya profesionalisme manajemen perbankan semakin dipertaruhkan oleh masyarakat, jelas Yusuf saat menyampaikan materi seminar PPATK di Bank Kalbar, Kamis (13/11). Halaman 6

Korupsi Rentan Terjadi di Lembaga Perbankan

KIH-KMP Ribut Lagi

Ajaran Deyana di Mempawah

MUI : Aliran Sesat

Takut Dimakzulkan, Kubu Jokowi Paranoid?

MEMPAWAH-RK. Setelah melalui berbagai kajian dan investigasi panjang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mempawah mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Deyana. Selain menyatakan sesat, dalam fatwanya, MUI juga menyarankan agar para jemaah ajaran itu melakukan pertaubatan dan kembali ke ajaran agama Islam sesuai Al-Qur an dan Al Hadist. Berdasarkan hasil kajian Komisi Fatwa MUI Kabupaten Mempawah pada tanggal 23 Oktober 2014, dengan mendengar dan melihat kesaksian pelaksanaan ajaran tersebut, maka bisa disimpulkan seluruh jemaah pengikut ajaran Deyana telah meninggalkan Halaman 7

JAKARTA-RK. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kini ditempa kepanikan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dimakzulkan. Ketakutan itu terlihat dari permintaan KIH yang menghendaki hak DPR dalam Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Jelas ini ketakutan yang luar biasa dalam, seperti sekarang ini, kata Heri Budianto, Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Halaman 6 Upaya Damai KIH-KMP Deadlock Lagi. (Kiri) Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Perwakilan KIH Olly Dondokambey dan Pramono Anung, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Harian Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto usai melakukan islah, Jakarta, Senin (10/11). JPNN

Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

klik!

www.rakyat-kalbar.com

Di Kalbar Aman, Jakarta dan Sulawesi Bentrok, Wakapoltabes Dipanah PONTIANAK-RK. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalbar memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK di Bundaran Digulis Untan, Kamis (13/11). Halaman 7 Aksi mahasiswa Kalbar menolak kenaikan harga BBM di Bundaran Digulis Untan, Kamis (13/11). AHMAD MUNANDAR-RK

klik!

KIH-KMP ribut lagi -- Kayak budak kecik rebotan bon-bon jak.

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com @Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online HARIAN

Lucunya negeriku. Jangankan ganti Presiden, ganti baju saja ributnya bukan main. Baju baru berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dipermasalahkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan KIS, KIP dan KKS pada Senin (3/11) di Jakarta. Katanya, peluncuran kartukartu tersebut merupakan bagian rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika harga BBM naik, inďŹ&#x201A;asi meningkat. Sehingga daya beli masyarakat miskin terganggu. Kartu-kartu inilah obatnya , Halaman 7

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

Rakyat Kalbar

Ribut Ganti Baju

Rakyat Kalbar

PresidenOposisiRI @farhatabbaslaw

Rohmad Hadiwijoyo @RHadiwijoyo

Suara mahasiswa suara perut rakyat ! Bukan suara mulut penipu rakyat ! #akuindonesia

Kalau saja premium dinaikan Rp 3000/liternya. Para spekulan yg menimbun BBM saat ini bisa menikmati margin keuntungan sekitar 35%

Jong Indonesian Bond @SyahbanUmar

M.S. ALHAIDARY @Haidary__

Bentrok Polisi dengan mahasiswa UNM karena Polisi kita hanya dibekali ilmu kekerasan! Goblok! Belajarlah ke Kepolisian Korsel! @DivHumasPolri @Sutarman57

Polisi bertindak brutal. Polri langsung di bawah presiden. Ke mana lagi masyarakat berlindung?

#NegriEdian @andi_hpattera

#AADG-olkar???? @IndraJPiliang

Lagian itu Mahasiswa2 di Makasar juga keterlaluan sih, masa tiap hari demo ganggu ketertiban Lalulintas bahkan terlalu sering buat Onar #EďŹ an

BB sudah perlu diganti lagi nih. Jelang Munas Partai Golkar soale. Udah susah gerakin tuts2nya :D #AnginMalam

Kalau Nggak Gitu Bukan FPI Namanya Wakil Presiden Jusuf Kalla nampaknya tak ingin ikut larut dalam perdebatan terkait aksi Front Pembela Islam (FPI) belakangan ini yang menolak pelantikan Basuki Tjahaja Purnama

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Halaman 7 Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar

Jumat, 14 November 2014

Antasari Azhar, Bekas Ketua KPK

Ajukan Grasi ke Presiden Jokowi, Biar Publik Melihat Apa yang Terjadi PERJUANGAN Antasari Azhar belum berakhir. Terpidana otak pembunuhan bos Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, itu terus mencari keadilan. Kali ini, bekas ketua KPK ini melayangkan gugatan praperadilan terkait SMS gelap berisi ancaman pembunuhan Nasrudin dan kesaksian palsu. Kasus itu digugat dalam praperadilan nomor: 48/Pid.Prap/2014/PN.JktSel dan nomor: 49/Pid. Prap/2014/PN.Jkt.Sel. Intinya saya tidak akan pernah berhenti sampai titik darah penghabisan untuk mencari keadilan, ucap Antasari Azhar, di sela-sela persidangan di PN Jaksel, Selasa (11/12). Rabu (12/11), Antasari kembali mengikuti persidangan dengan agenda replik atau tanggapan pemohon atas eksepsi pemohon. Antasari minta majelis hakim menghadirkan sejumlah pejabat berwenang untuk menjadi saksi. Kini proses persidangan masih berlangsung. Antasari pun mengaku sebenarnya tidak terlalu berharap gugatan dikabulkan, namun substansi persoalannya bisa terangkat.

Berikut petikan wawancara Antasari Azhar dengan wartawan JPNN.com usai Antasari mengikuti persidangan di PN Jaksel, Rabu (12/11) siang. +Apakah Anda yakin Majelis Hakim akan mengabul-

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Nanan Soekarna Curhat ke Menpora J A K A R T A -RK. Ke tua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Nanan Soekarna mengemukakan, minat masyarakat terhadap olahraga balap terbilang cukup tinggi. Namun sayangnya, fasilitas yang menjadi wadah bagi pembalap Nanan Soekarna minim sekali. Untuk itu perlu pembangunan venue-venue baru yang representatif. Banyak sebenarnya pemuda kita yang memiliki hobi dan bakat di bidang balap motor atau mobil, hanya mereka belum ada tempat yang tepat untuk menyalurkannya, sehingga mereka lari ke jalanan, kata Nanan saat beraudiensi dengan Menpora Imam Nahrawi di Gedung Kemenpora Senayan, Jakarta, baru baru ini. Nanan yang ditemani jajaran pengurus IMI Pusat dan juga Ketua Pengurus Provinsi DKI Jakarta, Alfonsius Judiarto meminta Menpora untuk menyediakan fasilitas bagi pebalap muda tanah air untuk mencapai prestasi dunia. Saya sangat senang jika pemerintah mendukung pembangunan sirkuit, sebagai wadah bagi mereka (pebalap), ujar mantan Wakapolri itu, menambahkan. Pertemuan yang berlangsung hangat dan diselingi dengan minum teh bersama itu dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus juga berpamitan kepada Menpora untuk keberangkatan dua pebalap nasional RaďŹ d Topan dan M Nurgianto yang akan turun pada kejuaraan dunia balap motor Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) CEV 2014 di Spanyol. (RMOL)

kan permohonan Anda? -Saya sebetulnya tidak terlalu mengharapkan dikabulkan atau tidak. Kita tahu pengalaman sudah (pernah mengajukan) juga kalah. Tapi, (saya harap) substansi permasalahan yang saya bicarakan itu terangkat. Nah itu peran anda-anda. +Terutama soal apa? Termasuk dugaan SMS gelap terkait ancaman pembunuhan yang dituduhkan kepada Anda? -Jadi, dalam perjalanan kasus saya ini ada beberapa kejanggalan. Saya dibawa ke sidang, didakwa saya dibilang mengancam, bikin SMS mengancam. Padahal, saya tidak bikin (SMS). Kita buktikan di sidang, tidak ada tapi kita dihukum. +Apakah SMS itu menggunakan nomor telepon seluler Anda? -Iya, kata jaksa loh dalam dakwaan. +Tapi apa Anda pernah mengirim SMS itu? -Tidak ada. Saya sudah panggil saksi ahli dari ITB (Institut Teknologi Bandung). Dan ternyata tidak ada (SMS). Kemudian (kejanggalan lain) pada waktu saya minta jaksa menghadirkan baju korban yang bernoda darah, jaksa menunjukkan ini bajunya (ternyata) celana yang ditunjukkan. Bajunya ke mana? Oh ada-ada. Tapi sampai sekarang tidak ada. Itu kan kejanggalan. Jadi saya menilai kalau simpul kejanggalan ini saya buka akan membuka konspirasi sebenarnya, siapa membuat seperti ini. Apakah mau bikin kasus membuat orang mati atau sekadar mau melengserkan saya dari KPK. Hanya itu saja.

+Sejauh mana perjuangan yang sudah Anda lakukan? -Saya sudah ajukan dulu kalah. Ajukan uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi) menang. Masalah saya pakai atau tidak PK (Peninjauan Kembali) kedua itukan tergantung sikap MA (Mahkamah Agung). Iya toh? Tapi yang saya mau gunakan, masih wajar tidak saya di LP (Lembaga Pemasyarakatan) dalam kondisi seperti ini? +Apakah Anda sudah mengajukan grasi kepada Presiden sebelumnya? -Belum. +Terus mengapa tidak mengajukan sekarang di era Presiden Joko Widodo? -Saya kira kalau di masa yang lalu, ya sama juga bohong saya ajukan. +Kenapa? -Anda mancing ini. Jadi saya coba nanti di era ini (Presiden Joko Widodo) nih. Tapi, ini biar publik melihat semua apa yang terjadi. Jadi Anda akan mengungkap apa yang Anda sebut kejanggalan baru mengajukan grasi? Bisa seperti itu, (ungkap dulu baru ajukan grasi), bisa juga hal lain. +Kenapa muncul gugatan ini sekarang? -Begitulah. Saya juga dulu pernah ajukan, tapi kalah.

+Dugaan Anda ke arah mana, me-

Re- editing : Andry

Yusril: Bukan Dasar Hukum Kartu Sakti JAKARTA-RK. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 November 2014, tidak bisa dianggap sebagai payung hukum pelaksanaan tiga kartu sakti yang baru-baru ini diluncurkan. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KSS). Pakar hukum tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak tepat menganggap Inpres menjadi payung hukum kebijakan atau beleid tiga kartu sakti. Sangat membingungkan kalau dikatakan bahwa payung hukum tiga kartu sakti adalah Inpres, tulis Yusril dalam akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd (Kamis, 13/11). Tiap kebijakan harus ada dasar hukumnya dulu. Setelah itu, Presiden keluarkan instruksi kepada bawahan agar kebijakan dilaksanakan, ucap Yusril. Karena itu, Yusril menyarankan agar pemerintah segera meluruskan cara berpikir yang salah tersebut. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada kebingungan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kalau pemerintah bingung, rakyat juga bingung. Karena itu pemerintah harus jernih pikirannya dan tahu apa yang harus dilakukan, lugas Yusril. Diberitakan sebelumnya, Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Dikutip dari laman setkab.go.id,

Inpres Nomor 7 Tahun 2014 beleid yang ditandatangani pada 3 November lalu itu ditujukan kepada, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menko Polhukam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial dan Menteri Agama. Selain itu, Inpres No. 7/2014 juga ditujukan kepada Menkominfo, Menteri BUMN, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolril, Kepala BPKP, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dirut BPJS Kesehatan serta para Gubernur dan para Bupati/Walikota. Sementara itu, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diingatkan bahwa persoalan internal mereka harus diselesaikan lebih dulu agar kinerja pemerintahan ini tidak lebih buruk dari kinerja pengurus di level rukun tetangga atau RT. Seruan itu berkaca pada simpang siur penjelasan tentang asal dana Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mensesneg Pratikno bilang ini CSR, Jokowi bilang tanya saja ke kementerian keuangan, lalu JK bilang ini dari APBN. Ini mengurus negara kok begini? Mengurus RT saja tidak begini amburadulnya, tegas ahli tata negara, Margarito Kamis, Sabtu (8/11) lalu. Dia heran mengapa orang-orang yang lingkungan kerjanya paling dekat dengan presiden malah mengeluarkan pernyataan berbeda dalam

Seleksi Dirut Pertamina Terindikasi Jual Beli Jabatan J AKARTA -RK. Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas dan membatalkan proses ďŹ t and proper test yang saat ini dilakukan Kementerian BUMN Rini Soemarno bekerjasama dengan perusahaan manajemen konsultan atau PT. Daya Dimensi Indonesia. Pasalnya, proses seleksi yang dilakukan tersebut ditengarai berbau kolusi, nepotisme dan praktik jual beli jabatan. Apa yang dilakukan Rini Soemarno dalam pergantian beberapa direksi BUMN bukan saja menyalahi ketentuan yang lazim dilakukan, tapi juga sarat praktik jual beli jabatan seperti penunjukan Menteri ESDM, ujar pengamat politik, Rusmin EďŹ&#x20AC;endy di Jakarta, Kamis (13/11). Menurut Rusmin, dari beberapa nama

lengserkan Anda dari posisi ketua KPK atau bagaimana? -Ya, itu anda-anda bisa nilai sendiri. Kalau saya ngomong kan terkesan saya membela diri. Makanya saya adakan praperadilan ini saya mau fair. Ayo buka.

kandidat dirut Pertamina yang beredar di publik saat ini sudah mengarah kepada satu nama yakni Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom) yang kabarnya diendorse Wapres Jusuf Kalla, Sofyan Djalil dan Rini Soemarno. Kalau hal ini benar, inilah awal petaka bagi kehancuran bangsa karena posisiposisi strategis sudah dikuasai para maďŹ a migas. Padahal, tidak satupun dari namanama yang beredar memiliki pengalaman soal migas, tegasnya. Rusmin menambahkan, Presiden Jokowi sebaiknya bersikap tegas dan menganulir kembali semua seleksi direksi BUMN yang dilakukan Rini Soemarno yang ditengarai punya agenda khusus demi kepentingan kelompoknya.

Termasuk PDIP yang paling bertanggung jawab karena penujukkan Rini karena mendapat back-up politik PDIP, sambungnya. Dia juga mengaku prihatin, para menteri yang ada sekarang, hanya 30 persen saja yang sesuai bidangnya, lainnya sama sekali tidak jelas bahkan banyak yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Kan aneh, masak ada menteri melakukan blusukan, memangnya persoalan bangsa ini bisa diselesaikan dengan blusukan, bahkan banyak yang kontroversial. Inilah tanda-tanda penyusunan kabinet yang bersifat transaksional tanpa melihat kemampuan dan kualitas, tandasnya. (RMOL)

Yusril Ihza Mahendra

kebijakan yang sangat strategis. Dia juga meminta pemerintah lebih jernih menjelaskan soal anggaran kartu sakti. Kalau benar anggaran ini menggunakan APBN 2014, pemerintah harus menunjukkan nomenklatur APBN tentang KIP, KIS dan KKS. Tunjukkan kepada kita nomenklaturnya di APBN. Kalau katakanlah ini mengubah program yang mengubah program lama, tunjukkan kepada kita Keppres perubahan pelaksanaan APBN. Mana barang itu? Tunjukkan kepada kita ada di rencana kerja dan anggaran kementerian mana?, ucap doktor hukum asal Ternate ini. Dia ingatkan Presiden Jokowi bahwa di dalam pemerintahannya sendiri terjadi komunikasi yang amburadul. Walaupun program tiga kartu itu cukup baik, tetapi cara merealisasikannya harus baik pula. Ini barang bagus, orang akan dukung. Tapi ini kita hidup bernegara. Tidak bisa kita malamnya mimpi gagasan bagus, terus paginya kita langsung jalankan itu gagasan, ujar mantan staf khusus

Menteri Sekretaris Negara ini. Saya menganggap ini niat baiknya Beliau (presiden) membantu orang miskin dan susah. Baguslah. Niat baiknya bagus, tapi caranya 1000 persen salah. Harus dibenahi, lugasnya. Margarito pun meminta, para anggota Kabinet Kerja memberikan nasihat yang benar kepada Presiden Jokowi. Bukannya melakukan nasihat blunder yang merugikan presiden. Tugas pembantu itu memberi pikiran baik kepada bosnya, ucap Margarito. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Laoly mengganggap kritikan dari Prof. Yusril Ihza Mahendra soal tiga kartu sakti Jokowi sebagai masukan untuk pembangunan yang lebih baik. Kritik boleh, sah-sah saja, ucap Yasona, (Kamis, 6/11). Namun, politisi PDI Perjuangan ini menolak pandangan Yusril yang menyebut cara pengelolaan negara oleh Jokowi seperti mengelola warung. Ya, bukan warunglah. Negeri ini sangat besar. Penduduknya 250 juta. Bagaimana disebut warung, imbuhnya. Dia memastikan, tiga kartu sakti Jokowi sudah dirancang dengan baik. Anggarannya sudah dihitung dan dipersiapkan, landasannya juga sudah ada. Tim transisi kan sudah menyiapkan rancangan dan program ini sebelum Pak Jokowi dilantik. Semua sudah dihitung, jelasnya. Kata Yassona, tiga kartu sakti tersebut diluncurkan untuk kepentingan rakyat. Terbukti, saat diluncurkan, rakyat menyambut dengan begitu antusias. Memang ada ketidaksempurnaan di tahap awal, tapi akan terus kami tingkatkan, janjinya. (RMOL)

Korban Jiwa Akibat Ebola Tembus Angka 5 Ribu Jiwa AMERIKA-RK. Jumlah korban tewas akibat terkena virus Ebola telah menembus lebih dari lima ribu jiwa. Data terbaru organisasi kesehatan dunia, WHO menunjukkan bahwa virus yang menular melalui cairan buangan tubuh itu telah mencapai 5.160 jiwa. Frekuensi kasus terbaru virus tersebut tidak lagi tampak terlihat di negara Guinea dan Liberia. Namun angka kematian masih tinggi negara Sierra Leone. Ada beberapa bukti bahwa kejadian kasus tidak lagi meningkat secara nasional di Guinea dan Liberia, tetapi tetap bertahan meningkat tajam di Sierra Leone, kata WHO dalam sebuah pernyataan. BBC pada Rabu (12/11) mengabarkan bahwa virus yang menyebar paling parah di kawasan Afrika Barat itu telah menjangkiti lebih dari 14 ribu orang.

Di Sierra Leone sendiri, ada 421 kasus inveksi baru yang ditemukan bulan ini, terutama di wilayah barat dan utara. Ebola masih menyebar secara intens di ibukota Sierra Leone Freetown, terutama di Distrik Koinadugu dan wilayah utara Kambia. WHO menyebut, di ketiga negara yang terkena dampak terparah Ebola, Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, terdapat 53 pusat pengobatan Ebola. Namun hanya 19 di antaranya yang beroperasi. Jasad korban Ebola masih dapat menjadi sumber penularan virus. Karena itu diperlukan tim yang mampu menangani penguburan korban Ebola dengan tepat. WHO memperkirakan, setidaknya untuk melakukan penguburan dengan aman di tiga negara Afrika Barat itu memerlukan 370 tim terlatih. Namun saat ini baru ada sekitar 140 tim. (RMOL)

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumâ&#x20AC;&#x2122;at, 14 November 2014

UMP Kalbar 2015 Ditetapkan Rp1,56 Juta

Jika Keberatan, Perusahaan di Kalbar Dipersilakan Sampaikan ke Gubernur PONTIANAK- RK. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalbar tahun 2015 sudah ditetapkan Gubernur Kalbar Cornelis sebesar

M. Ridwan. A

CHMAD

MUNANDAR

Rp1.560.000 atau naik 13.7 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1,39 juta. Untuk itu, perusahaan yang ada di provinsi itu wajib membayarkan upah pekerjanya sesuai UMP tersebut per 1 Januari tahun depan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar, M Ridwan menegaskan, jika ada perusahaan yang merasa keberatan dengan nilai UMP tahun 2015 itu, maka bisa mengajukan banding atau menyampaikan keberatannya kepada Gubernur Kalbar. Apapun bentuk keberatanya akan kita timbang. Dan apabila ternyata kebertannya ditolak oleh Gubernur Kalbar, maka perusahaan harus mengikuti UMP yang sudah ditetapkan tersebut, katanya.

Di Kalbar, dibeberkan Ridwan, ada 5.000 perusahaan yang wajib memberikan upah pekerja sesuai dengan UMP. Upah pekerja yang harus diterima pada tahun 2015 sesuai UMP Kalbar sebesar Rp1.560.000. Ini sudah menjadi ketetapan dan diperkuat dengan keputusan Gubernur Kalbar Nomor 505/Disnakertrans/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan UMP Kalbar tahun 2015, ujarnya. Apabila perusahaan yang ada di Kalbar tidak mengikuti ketetapan tersebut, Ridwan mengingatkan, bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang 13 Tahun 2013 Pasal 90 Yunto Pasal 85 dengan ancaman pidana 1 tahun dan denda 200 juta. Dalam penetapan UMP, dijelaskan dia, pihaknya sudah melakukan studi kelay-

akan di 14 kabupaten /kota selama dua kali. UMP ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2015. Untuk saat ini pihaknya tengah mensosialisasikan UMP ini ke perusahaan yang ada di Kalbar. Jadi bulan November hingga Desember 2014 ini kita diberikan waktu untuk sosialisasi terkait kenaikan UMP itu, ucap Ridwan. Disinggung ideal tidaknya UMP yang ditetapkan itu? Dikatakannya, sebelum menentukan UMP pihaknya melakukan survei terlebih dahulu. Berdasarkan hasil survei, kesepakatan antara asosiasi dan serikat pekerja, makanya keluarlah UMP Kalbar sebesar 1.560.000 tersebut. Dalam menghitung kenaikan UMP ini ada mekanisme dan cara metedologi yang dilakukan oleh serikat pekerja asosiasi dan dewan pengupahan un-

tuk mengukur layak atau tidak angka UMP yang ditetapkan. Dengan angka Rp1.560.000 dan itu dinilai sudah layak dan memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para pekerja di Kalbar, jelas Ridwan. Ia menambahkan, saat ini ada enam kabupaten yang sudah menetapkan UMK dan mengajukan ke pihak Disnakertrans untuk selanjutnya dikeluarkanya SK Gubernur Kalbar. Upah minimum kabupaten/kota (UMK), kata Ridwan, tidak diperbolehkan turun nilainya dari UMP Kalbar. Namun, kalau ada kabupaten/kota yang memberikan nilai lebih dari yang ditetapkan itu tidak jadi masalah. Laporan: Achmad Munadar Editor: Julianus Ratno

Perlu Belajar ke Bandung, Sebelum Tetapkan Bahasa Dayak Kanayatn Masuk Mata Pelajaran di Sekolah PONTIANAK-RK. Pengamat Pendidikan, DR Aswandi mendukung rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kalbar menjadikan bahasa Dayak Kanayatn masuk dalam mata pelajaran di sekolah, namun hanya sebatas muatan lokal saja dan disesuaikan dengan daerahnya masing-masing di Kalbar. Kalau kita ingin masukkan bahasa daerah dalam mata pelajaran di sekolah, bisa dijadikan muatan lokal. Namun harus diingat jangan salah dipahami, selama ini salah penilaian bahwa muatan lokal itu bukanlah mata pelajaran. Kalau memang mau dimasukkan, bisa diselipkan dalam pelajaran bahasa saja,

kelompoknya bahasa daerah mengenai kearifan lokal daerah masing-masing, ujar Aswandi ditemui Rakyat Kalbar, Kamis (13/11). Karena mata pelajaran Bahasa Indonesia, Lanjut Aswandi, terdapat bahasan bahasa-bahasa lokal, bisa saja bahasa yang akan disampaikan diselipkan ke dalam pelajaran tersebut. Namun jika benar dan diperbolehkannya secara keseluruhan secara baku mengenai wacana menjadikan bahasa Dayak Kanayatn, perlu adanya pembelajaran ke daerah lain terlebih dahulu agar tidak salah melangkah. Dalam bahasa kan ada terintegrasi

dengan bahasa daerah, masukkan saja. Kalau memang mau bahasa Dayak Kanayatn menjadi mata pelajaran, saya anjurkan studi banding dulu ke Bandung. Karena di sana Bahasa Sunda tokoh-tokoh budayanya protes ke pemerintah karena pelajaran bahasa daerahnya dihapuskan dari kurikulum, tapi mereka tetap ngotot masuk dalam pelajaran akhirnya jalan juga, imbuhnya. Ia menyakini mengapa bahasa Dayak Kanayatn yang akan dimasukkan dalam pelajaran, karena dari bahasa-bahasa daerah lain yang ada di Kalbar banyak bahasa yang berbeda makna. Jadi, bahasa yang dipilih adalah bahasa yang mudah

dimengerti dan sama dengan masyarakat kebanyakan di Kalbar. Pemilihan bahasa Dayak Kanayatn barangkali ada yang paling mudah untuk diajarkan yang mewakili bahasa Dayak, tidak apa-apa, serahkan saja yang berkompeten mengurusnya. Barangkali juga ada orang Melayu atau yang lainnya juga bisa, karena banyak suku yang lain bahasanya berbeda, yang lebih dominan yang dipakai, seperti kita kan tidak seperti Melayu saja banyak yang beda bahasanya, tidak dominant, terang Aswandi. Namun agar tidak terkesan mendeskreditkan atau memandang se-

Dispenda Kalbar Akan Razia Kendaraan Tak Bayar Pajak di SPBU

22 November, Buat SIUP, TDP dan IUJK Hanya Sehari Urusnya Gratis, Mahal Karena Lewat Calo PONTIANAK -RK. Pemkot Pontianak melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) tengah fokus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam hal perizinan. Salah satunya lewat pelayanan Jemput Izin 1 Hari Jadi yang akan dilaksanakan pada 22 November mendatang di halaman Hotel Kini Pontianak. Pelayanan Jemput Izin 1 Hari Jadi untuk SIUP, TDP dan IUJK. Ini merupakan salah satu kegiatan rutin BP2T. Pelayanan ini juga merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat serta meningkatkan jasa pelayanan soal perizinan, kata Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi, Rabu (12/11). Selain memberikan kemudahan bagi pelaku usaha atau pengusaha yang ingin membuat izin, kata dia, pelayanan

Jemput Izin 1 Hari Jadi ini juga untuk menghindari masyarakat dari praktik pencaloan dalam pengurusan SIUP,TDP dan IUJK. Perlu masyarakat ketahui dalam pengurusan izin SIUP, TDP dan IUJK tidaklah dipungut biaya alias gratis. Dan prosedur pengurusan izin itu pun sangat mudah sehingga dalam waktu satu hari sudah jadi segala izin tersebut, terangnya. Selama ini, kata Junaidi, pihaknya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait proses pengurusan SIUP, TDP dan IUJK dengan biaya yang sangat mahal. Namun setelah ditelusuri oleh tim BP2T, hal itu terjadi karena mereka mengurus izin lewat jasa calo. Untuk izin seperti SIUP, TDP dan IUJK memang tidak lama dan tidak susah, karena kami melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat, katanya. Junaidi tidak menampik selama ini banyak oknum yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan petugas BP2T dan mengiming-imingkan proses pengurusan izin cepat dan murah. Untuk itulah, pada program pelay-

anan Jemput Izin 1 Hari Jadi ini, kami juga dapat mengimbau kepada pelaku usaha untuk mengurus izin sendiri. Sehingga tidak dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab itu, ujarnya. Junaidi menambahkan, masih banyak ditemukan usaha-usaha yang tidak mengantongi izin yang sesuai dengan usahanya. Terhadap persoalan itu, pihaknya sudah memberikan peringatan kepada pelaku usaha itu. Buktinya sudah banyak yang kita tertibkan tempat-tempat usaha yang tidak mengantongi izin yang sesuai dengan usahanya. BP2T tetap mengambil tindakan yang tegas apabila menemukan tempat usaha yang tidak mengantongi izin, jadi tidak ada pilih kasih dalam mengambil tindakan terkait perizinan, tegasnya. Untuk kelancaran dan percepatan pelayanan, Junaidi mengingatkan kepada pemilik atau pelaku usaha agar melengkapi berkas permohonannya sesuai dengan persyaratan yang ada dalam leaďŹ&#x201A;et yang diserahkan ke pihak kelurahan. Di website sudah tersedia informasi mengenai apa saja persyaratan yang diperlukan, dan masyarakat dapat langsung memasukkan data. Nanti tinggal membawa persyaratan saja ke kantor, demikian Junaidi. (aDx)

belah mata bahasa-bahasa daerah yang ada di Kalbar, kata dia, tidak menutupi kemungkinan bahasa lain turut diselipkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang mana siswanya lebih dominan bahasa asli daerah itu sendiri. Agar tidak ada kesan mendeskreditkan, tahap pertama terapkan saja di daerah yang mana banyak kalangan sukunya, di Landak bisa saja. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahasa lain juga bisa diajarkan. Atau sebutkan saja bahasa daerah, yang Melayu silakan berbahasa Melayu, Dayak dengan Dayaknya, Madura dengan Maduranya dan lainnya, pungkas Aswandi. (agn)

PONTIANAK-RK. Tindakan tegas akan diberikan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar kepada pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak membayar pajak kendaraannya. Yakni melarang membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Kepala Dispenda Kalbar, R. Tarulli Manurung mengatakan, langkah pertama jika ada oknum pemilik kendaraan yang tidak kooperatif membayar pajaknya kepada negara, hanya diberikan teguran. Namun, jika teguran juga tidak diindahkan barulah dilakukan penindakan tegas. Tindakan tegas itu, kami akan melarang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak untuk membeli BBM di SPBU. Jadi, kami akan melakukan razia di SPBU yang ada di Kota Pontianak dan Kubu Raya, melibatkan semua stakeholder terkait, seperti tokoh masyarakat, dinas perhubungan provinsi, dan kepolisian, kata Tarulli kepada Rakyat Kalbar, Selasa (11/11).

Langkah itu, diyakini dia, akan membuat pemilik kendaraan lainnya yang tidak membayar pajak mau memenuhi kewajibannya. Pemilik kendaraan baik roda empat dan roda dua di Kalbar yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak hingga saat ini 20 - 30 persen, sehingga sangat besar kerugian bagi daerah, tegasnya. Tarulli mengingatkan, penerimaan daerah yang terbesar di Kalbar berasal dari pajak. Maka jika masyarakat yang memiliki kendaraan tidak membayar pajak, akan sangat serius pengaruhnya terhadap pembangunan di Kalbar. Selain itu, dalam razia itu kata dia, akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan lainnya. Namun, akan lebih mengedepankan sosialisasi dan menyadarkan pengendara. Jika ada administrasi kendaraan yang tidak lengkap, akan diberikan kesempatan untuk melengkapinya. (bel)

STKIP Santo Agustinus Akan Buka Prodi Tata Boga Seminar Internasional: APK Pelajar Kalbar Untuk Kuliah Hanya 14,1 Persen

PONTIANAK-RK. Maraknya pembangunan hotel baru di Kota Pontianak harus diimbangi penyediaan sumber daya manusia di bidang perhotelan dan tata boga. Hal itulah yang mendorong Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak di bawah Yayasan Widya Pratama Pontianak berencana membuka program studi (prodi) baru, yakni Tata Boga. Langkah awal, Rabu (12/11) di Hotel Santika Pontianak, STKIP Santo Agustinus menggelar seminar seminar internasional strategi peningkatan APK perguruan tinggi di Kalbar melalui layanan tenaga kependidikan Peluang dan Tantangan di Era Globalsiasi . Ketua Yayasan Widya Pratama Pontianak, Dr Drs. Andreas Muhrotien M.Si., mengatakan, pembukaan program studi baru tidak bisa semena-mena. Beberapa langkah persiapan harus dilakukan, di antaranya lokakarya (seminar) dengan mendatangkan pakar-pakar terkait dan stakeholder untuk mengukur potensi program studi itu dibutuhkan di masyarakat. Perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat belum melahirkan sarjana tata boga, kami berencana akan membentuk prodi itu. Kami akan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di pulau Jawan untuk menghadirikan

tenaga pendidik yang berkompeten sesuai dengan bidangnya, terang Andreas dalam seminar itu, Rabu (12/11). Menurut dia, di beberapa perguruan tinggi secara umum jumlah tenaga pengajar atau dosen sudah mencukupi, tetapi pengajar untuk jurusan-jurusan yang langka dan tidak populer seperti musik dan tata boga ini masih sangat jarang. Ini merupakan persoalan sekaligus peluang yang bagus bagi calon mahasiswa yang tertarik untuk mengabdikan dirinya, ujar Andreas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andreas terkait Angka Partisipasi Kasar (APK) Pelajar Kalbar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, ternyata masih rendah dari total jumlah total penduduk Kalbar usia 2024, yakni hanya 14,1 persen. Rendahnya APK ini, dipaparkannya, karena beberapa faktor. Yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga banyak keluarga yang karena alasan kekurangan biaya tidak bisa memfasilitasi anaknya untuk kuliah. Ditambah lagi dengan penyebaran penduduk yang tidak merata, sedangkan perguruan tinggi lebih tersentral di pusat kota APK tersebut. Kita bersyukur hal ini ternyata rektor Universitas Tanjungpura Pontianak pernah menyadari bahwa persoalan ini tidak bisa dipikul oleh satu lem-

baga pendidikan tinggi saja, diperlukan penyebaran-penyebaran perguruan tinggi hingga ke daerah-daerah, kata Andreas. Persoalan tersebut, ditegaskan dia, tidak bisa diselesaikan dengan program kelas jauh dari beberapa kampus perguruan tinggi, terlebih ada aturan yang mensyaratkan jarak kampus dengan mahasiswanya maksimal 60 kilometer. Upaya atau solusi yang paling tepat untuk meningkatkan APK dengan kondisi yang ada adalah menyelesaikan terlebih dahulu tingkat masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar, papar Andreas. Ia menambahkan, terdapat kendala lain apabila mau membuka poerguruan tinggi di daerah-daerah. Di antaranya sarana dan prasarana kelengkapan perguruan tinggi itu sendiri. Namun apabila ada upaya maksimal dengan pemerintah daerah setempat, maka hal itu bisa teratasi. Kalau buka di daerah tentu tingkat fasilitas kurang, baik tuntutan untuk pengajarnya maupun tuntutan bahan ajarnya, untuk mengejarnya 2025 nanti diharapkan APK 40-45 persen. Sedangkan untuk tingkat nasional baru mencapai 29,9 persen, kontribusi tingkat daerah tentu diharapkan penuh mendirikan sekolah tinggi atau jenis apa saja, kata Andreas.

Seminar internasional strategi peningkatan APK perguruan tinggi di Kalbar melalui layanan tenaga kependidikan Peluang dan Tantangan di Era Globalsiasi yang digelar STKIP Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak di Hotel Santika Pontianak, Rabu (12/11).G USNADI

Ia merasa prihatin melihat daerah yang sudah dijangkaunya. Untuk itu, pihaknya tengah memperjuangkan agar perguruan tinggi turut dapat dirasakan sampai ke daerah dengan terlebih dahulu mempelajari kondisi geograďŹ s serta kebutuhan perkembangan yang ada. Yang jauh-jauh kami berusaha

bagaimana mereka juga bisa kuliah, sekarang kalau kita buka perguruan tinggi harus dilihat juga petanya. Yang diperlukan itu apa, kita ketahui Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia, Natuna, Selat Karimata, perairan sungai yang banyak, tapi jurusan kelautan tidak banyak, demikian Andreas. (agn/biz)

Pro Ekbis HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 2 (kedua) November 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

2.500 20.000 50.000 115.000 60.000 120.000 17.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

3.500 23.000 60.000 120.000 65.000 130.000 18.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski KIH berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia, tapi lembaga legislatif justru dikuasai KMP. Setelah dilantik pada 20 Oktober, Jokowi-JK yang membentuk Kabinet Kerja langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Sayangnya, perseteruan KIH dan KMP bagai tak berkesudahan. Sebelumnya kedua kubu berbeda sikap mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPR dalam sidang paripurna harus menyuguhkan perdebatan panjang hingga voting, hanya untuk menentukan keputusan. Saat itu, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir. Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara antara pendukung pilkada oleh DPRD dan pilkada langsung menjadi tidak seimbang ketika divoting. Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara. Setelah pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang menyuguhkan peseteruan kedua kubu, kini pertempuran kembali terulang. Bahkan, DPR kubu KIH sampai membentuk pimpinan legislatif tandingan. Hanya karena takut tidak kebagian jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedikit banyak kondisi ini akan mempengaruhi kinerja presiden dan kabinetnya. Menurut anda?

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Jumat, 14 November 2014

Perlu Sinergi Antara Pemerintah dan KPP Pratama Rakor PBB se-Kalbar PONTIANAK-RK. Di penghujung tahun 2014, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se-Kalbar. Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Komitmen dan kepedulian Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap pemerintah kabupaten/kota yang secara bersamasama memfokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara komprehensif yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti pada sektor perkebunan, perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) serta pajak penghasilan (PPh) termasuk penyaluran dana bagi hasil daerah PBB-P3 dan PPh. Kegiatan yang bertajuk Peningkatan Koordinasi dan Sinergisitas Antara Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan Pemerintah dalam Rangka Pengamanan Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan (PPH) , dibuka oleh asisten II Setda Pemprov Kalbar, Lensus Kandri, Selasa (11/11), di Hotel Kapuas Palace. Kepala Dispenda Provinsi Kalbar, Taruli Manurung mengatakan, khusus pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pajak daerah yang merupakan bentuk dari desentralisasi ﬁskal dan sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2014. Menurutnya, pada rapat koordinasi ini, pemerintah kabupaten/kota berkesempatan berdiskusi dalam mengevaluasi sampai sejauh mana keberhasilan dan hambatanhambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan PBB-P2, baik pada tahapan proses implementasi maupun capaian hasilnya.

Equatoriana Masalah kita

Rakyat Kalbar

Lensus Kandri SH MH

Di samping itu, lanjut Taruli, rapat koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se-Kalbar ini dalam rangka persiapan menghadapi Rapat Koordinasi Regional Tim Intensiﬁkasi PBB se-Kalimantan yang akan dilaksanakan, di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim pada 19 November-21 November mendatang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah se-Kalimantan pada rapat koordinasi regional, papar Taruli. Sedangkan maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se-Kalbar tahun ini, sambung Taruli adalah untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah maupun regulasi terkini tentang pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan serta pajak penghasilan serta sebagai sarana untuk menjalin koordinasi dan kerja sama dan membangun networking dalam penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah. Taruli menambahkan, selain itu tujuan rapat koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se- Kalbar adalah untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan pajak masing-masing daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten/kota. Selanjutnya, kata dia, untuk melakukan evaluasi terhadap penerimaan dana bagi hasil PBB-P3 dan PPh. Kemudian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 kabupaten/kota serta untuk sinkronisasi program usulan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil.

Sementara itu, Lensus Kandri mengatakan, dalam rangka mengamankan dan mengoptimalkan pajak melalui PBB maupun PPh serta dalam upaya mengkoordinasikan dan membahas berbagai masalah/kendala dalam pengelolaannya bersama-sama dengan lembaga pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat terus meningkatkan penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PPH pada Pasal 25, 29 dan Pasal 21 sehingga perlu dilaksanakan Rakor PBB se-Kalbar 2014. Selanjutnya, sambung dia, dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengamanatkan bahwa terhitung 1 Januari 2014, penerimaan PBB khususnya sektor perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pajak daerah untuk dikelola sebagai sumber PAD. Menurutnya, penyerahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada daerah, di satu sisi memberi manfaat yang sangat berarti dalam kerangka penerimaan APBD kabupaten/kota dan merupakan salah satu upaya pemerintah yang terus menerus melakukan reformasi kebijakan dan continuous improvement, khusunya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ﬁskal yang secara umum ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, eﬁsien dan akuntabel. Lensus Kandri berpendapat, pelimpahan kewenangan pajak pusat menjadi pajak daerah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuan-

gan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sejalan dengan pembagian urusan pemerintah dengan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3) dan PPh yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat terus diupayakan peningkatan pemungutannya sehingga berdampak kepada dana yang dibagi hasilkan ke daerah, ucapnya. Guna menyukseskan pelimpahan kewenangan tersebut, tambah dia, peningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak, yaitu PBB-P3 dan PPh tentu perlu dilakukan pertemuan atau rapat koordinasi PBB dan PPh se-Kalbar sebagai upaya bersama untuk membahas dan menginventarisir berbagai hambatan/kendala yang aktual sesuai kondisi objektif di lapangan sehingga dapat disepakati bersama untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dialami ol eh Kalbar. Permasalahan yang sering dihadapi, paparnya, diantaranya adalah pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pemungutan PBB-P2 masih menghadapi kendala dan keterbatasan yang menyangkut SDM, sarana dan prasarana serta pengembangan IT, potensi piutang PBB-P2 yang masih belum dapat direalisasikan pengelolaannya secara optimal. Sektor PBB-P3 dinilai wajib pajak kurang aktif dalam melaksanakan kewajibannya membayar PBB-P3 serta KPP Pratama sebagai leading sector pemungutan PBB-P3 dengan keterbatasannya belum begitu efektif melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB-P3 sehingga piutang PBB-P3 dinilai cukup besar yang berpengaruh pada penerimaan daerah dari sektor bagi hasil. Permasalahan lain pemerintah kabupaten/kota adalah belum secara maksimal memberikan dukungan dan mendorong upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB-P3 yang dapat membantu efektiﬁtas tugas-tugas KPP Pratama sebagai petugas pemungut sehingga perlu adanya sinergi antara kabupaten/kota dan KPP Pratama, ucap Lensus Kandri.

REPORTER: ABELNUS EDITOR: ANDRY

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

Sms Warga Beban Belanja Pegawai Wajar bila moratorium diterapkan pemerintah pusat, karena selama dekade Otonomi Daerah 10 tahun ini beban belanja pegawai dibebankan pada xx. 085245519512 5-11-2014.

10.20

Semakin Lelet Assalamualaikum pak Wako. Pelayanan Poli Kesehatan Gg Padi semakin lelet jak, masak minta surat keterangan pemeriksaan mata sampai memerlukan 3 hari kerja baru keluar, ape pasalnye. Banyak masyarakat yang ngeloh, dua tiga kali bolak-balik hanya untuk sebuah surat. 081257321949 6-11-2014

14.47

Optimalkan Perangkat Kerja Apresiasi pengembalian uang persediaan kelebihan pagu, akibat tidak dapat terserap pada satuan kerja perangkat daerah harus dioptimalkan. Jangan sampai terjadi pos anggaran pada tahun berjalan ada saldo. Begitu juga anggaran perubahan kita lihat nanti, kapan kas ditutup pada Desember biasanya ditutup per 25 Desember. Artinya, tanggal tersebut tidak transaksi kas inilah aturan yang harus kita junjung. 081213199557 7-11-2014

06.58

Tanggapan Semangat Merah Putih menuju Indonesia hebat. Berita politik santun menggema setanah air memukau para penjilat dan xx-xx politik yang serakah bergonjang-ganjing tentang Pemilukada langsung dan tidak langsung, seakan merasa tak perlu berakhir karena rakyat dijadikan objek politik. Pada hari Jumat malam tanggal 10 Oktober 2014, pertemuan mesra Joko Widodo bersama Zulkiﬂi Hasan Ketua MPR, Setya Novanto Ketua DPR, dan Irman Gusman Ketua DPD di Hotel Hermitage, Menteng Jakarta. Mereka tersebut lebih memahami tentang dinamika politik, sehingga pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla selaku Presiden-Wakil Presiden RI Periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014 terselenggara sebagaimana mestinya yang patut kita syukuri. Mengamati Pemilukada 1971 sampai dengan 2014, baik secara langsung maupun tidak langsung bukanlah masalah bagi rakyat jelata. Yang jadi masalah, kapan KKN di negeri ini bisa berakhir. Ibrahim Myh. 0812886 73500 11-10-2014

14.07

Presiden Jokowi-JK harus legowo. Dan harus menolak 9 menteri yang bermasalah, ingat itu! Racun kabinet kerja Jokowi-JK. Presiden dan KPK harus terbuka. Jangan bikin penasaran rakyat, kenapa harus dirahasiakan, KPK tu lembaga terbuka! Bukan rahasia-rahasian! 085245519512 28-10-2014

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

11.10

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi BahBiro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika. Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak. Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000. Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

Kursi Rakyat JK Diminta Hati-hati Mengomentari Internal Golkar

Agung: DPP Golkar Sudah Tak netral JAKARTA-RK. Jelang Munas IX Partai Golkar, situasi politik di jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang pohon beringin itu disebut-sebut mulai tak kondusif. Rumor kuat yang mengembuskan bakal kembali nyalon-nya Aburizal Bakrie alias Ical, memicu riak kian besar. Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono menilai jajaran DPP sudah mulai berpihak sejak incumbent santer mencalonkan diri menjadi Golkar-1. DPP Golkar sudah berpihak dan tidak netral, katanya, Kamis (13/11). Walau begitu Agung mengakui peluang menjadi ketua umum terbuka untuk siapa saja, sepanjang sang calon itu memenuhi syaratsyarat, loyal, berprestasi dan tidak pernah punya sejarah tercela selama hidupnya. Yang jadi masalah adalah kami menemukan banyak hal yang justru DPP sendiri berpihak pada salah satu calon ketum, kata Agung. Agung juga mengkritik penetapan panitia Rapimnas lewat apa yang dinamakan forum konsultasi di Kota Bandung awal bulan ini. Menurut Agung, hal itu menyimpang dari AD/ART Partai Golkar. Forum konsultasi yang digelar pimpinan pusat hanya berfungsi untuk menerima masukan dari pimpinan daerah. Tersiar kabar Rapimnas akan dijadikan sarana untuk mengaklamasikan salah satu calon, yang akan dihadiri DPD I dan ormas. Itu belum mencerminkan mayoritas kabupaten dan kota. Golkar jangan dijadikan kepentingan perorangan, tegas Agung. Agung mengatakan, selama 40 tahun dirinya berpolitik di Golkar, semua keputusan harus melalui pleno DPP Golkar. Rapimnas hanya dimanfaatkan untuk memperkuat dan memperkokoh partai. Melihat situasi Golkar yang demikian, Agung berharap Dewan Pertimbangan yang diketuai Akbar Tanjung bisa memberikan nasihat dan saran demi kemajuan partai. (Rmol)

Jum’at, 14 November 2014

Pidanakan Romy hingga Dorong DPR Ajukan Hak Interpelasi JAKARTA-RK. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) tampaknya begitu sakit hati dengan kubu M Romahurmuziy (Romy). Tersangka kasus dugaan korupsi dana haji itu pun memastikan tidak ada lagi kata islah. Islah telah selesai, berlalu momentum, tegas SDA di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Kamis (13/11). Ia mengatakan, berdasarkan keputusan Mahkamah Partai bahwa kedua pihak harus melakukan islah dalam jangka waktu 7 hari. Keputusan Mahkamah Partai itu adalah 11 Oktober, sehingga batas menggelar islah pada 18 Oktober. Nah Rommy tidak mengindahkan keputusan itu malah melanggarannya dengan melaksanakan Muktamar 15 Oktober, ujar SDA. Karena momentum itu sudah berlalu, lanjut dia, maka Majelis Syariah yang ditugasi Mahkamah Partai untuk ambil fungsi DPP dalam rangka mengkoordinasikan dengan pengurus harian DPP PPP untuk memutuskan tempat penyelenggaran muktamar dan waktu penyelenggaraan muktamar. Maka 21 Oktober Majelis Syariah dan pengurus DPP memutuskan, muktamar dilaksanakan di Jakarta pada 30 Oktober sampai 2 Novem-

ber. Sebagai Ketua Steering Commitee Zainud Tauhid dan Ketua Organizing Commitee Ahmad Faryat, imbuh SDA. Kedatangan SDA di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/11) itu semakin menguatkan bahwa SDA tampaknya begitu kecewa dengan Romy Cs. Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya itu dipolisikan, ikut juga dilaporkan Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya. SDA mempolisikan keduanya terkait pengunaan fotonya saat Muktamar Surabaya yang berlangsung pada 15 sampai 18 Oktober. Saya tidak merencanakan apalagi menyetujui Muktamar Oktober lalu itu, katanya. Mantan Menteri Agama ini menyesalkan akibat pemasangan foto-foto dirinya yang tersebar di beberapa media seperti bilboard dan spanduk, bukan saja namanya yang dicemarkan, tapi dampaknya luas. Seolah-olah masyarakat menganggap dirinya menyetujui muktamar itu. Pemasangan itu tanpa izin dari saya, tandas SDA sambil membawa barang bukti berupa print out fotofoto media pengumuman tentang Muktamar Surabaya yang menyertakan foto dirinya. Laporan SDA dimasukan dalam laporan nomor LP/1022/XI/2014/

Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

SINGKAWANG-RK. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Singkawang, Eka Chandra memastikan pimpinan DPRD Kota Singkawang akan diisi partai politik suara terbanyak. Artinya, Ketua DPRD dipastikan dari PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu 2014. Dua wakilnya dari PKB dan Nasdem sebagai Parpol peraih suara terbanyak kedua dan ketiga. Kita masih menggunakan sistem lama berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, tidak menggunakan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang baru, ujar kata Eka ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/11). Kepastian itu, kata dia, setelah Pansus mendapat penjelasan dari Kemendagri belum lama ini. Kita serahkan ke PDIP, PKB dan Nasdem untuk mengusulkan satu nama kad-

Biro LOWONGAN Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448

Tanah LOWONGAN DIJUAL KAPLING TANAH di Sintang, letak strategis: Uk. 10x20=Rp 35 juta; Uk. 15x20=Rp 50 juta. Hub=081256819765.

Re-editing: Julianus Ratno

Suryadharma Ali

ernya sebagai pimpinan DPRD Kota Singkawang, kata Eka. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPRD Kota Singkawang tersebut merupakan salah satu dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tatib DPRD Kota Singkawang yang sudah diselesaikan Pansus Tatib. Penyusunan Tatib-nya sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Sementara, jelas Eka. Penjadwalan pembahasan Tatib yang telah disusun Pansus tersebut, menurutnya, tergantung pimpinan DPRD Sementara. Rencananya kita mau paripurna hari (kemarin, red) untuk pelaporan kerja Pansus Tatib. Cuma dikarenakan kawan-kawan dari Pansus Kode Etik sedang berkoordinasi ke Kemendagri, jadi paripurnanya menunggu kawan-kawan pulang dari

sana, paparnya. Mulusnya mekanisme pemilihan Pimpinan DPRD Kota Singkawang deﬁnitif ini tentu tidak terlepas dari tidak adanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di Kota Singkawang. Di DPRD Kota Singkawang tidak ada KIH dan KMP. Ini luar biasa, karena semua satu tujuan untuk Singkawang Maju, kata Eka. Setelah terpilihnya pimpinan deﬁnitif nanti, ia melanjutkan, dilanjutkan pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Singkawang di antaranya Komisi. Kita berharap tujuh fraksi di dewan dapat berkompromi dengan baik, supaya tidak pecah, kita bagi sesuai proporsinya masing-masing, ujarnya. Terpisah, Ketua PDIP Kota Singkawang yang juga Ketua DPRD Kota Singkawang Sementara, Sujianto men-

gatakan sudah mengusulkan tiga nama kadernya ke PDIP Provinsi Kalbar untuk diusulkan menjadi Ketua DPRD Kota Singkawang deﬁnitif. Hasil rapat di PDIP Kota Singawang ditetapkan tiga nama untuk diusulkan ke Provinsi. Cuma sampai sekarang kita belum mengetahui hasilnya, katanya. Tiga nama yang diusulkan PDIP Kota Singkawang untuk menjadi Ketua DPRD Kota Singkawang periode mendatang itu terdiri atas Sujianto, Rusdi dan Anton Triadi. Pengusulan tiga nama ini sesuai intruksi Parpol nomor 063, jelas Sujianto. Dari tiga nama tersebut, PDIP Provinsi Kalbar akan merekomendasikan satu nama untuk menjadi Ketua DPRD Kota Singkawang periode mendatang. Nama tersebut yang hingga kini ditunggu PDIP Kota Singkawang. (dik)

Priyo Dijagokan, Ical Paling Tak Diinginkan JAKARTA-RK. Lembaga survei PolTracking melakukan jajak pendapat tentang nama-nama yang kini tercatat sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Survei itu menggunakan 173 responden yang terdiri dari akademisi, pakar dan opinion leader yang dimatangkan dengan focus group discussion dan meta analisis. Menurut peneliti Pol-Tracking, Arya Budi, ada sepuluh aspek penilaian tentang ﬁgur yang dianggap pantas menduduki orang nomor 1 di Golkar. Yakni kompetensi dan kapabilitas, gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik,

Lowongan LOWONGAN DIBUTUHKAN CEPAT TENAGA KERJA, Pria/Wanita, kelola usaha kuliner Ayam Bakar, upah memuaskan. Minat, Hub=082157629474.

pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan berorganisasi di partai, kemampuan memimpin koalisi partai, kemampuan memimpin pemerintahan dan negara, serta integritas dan rekam jejak. Sedangkan calon Ketum Golkar yang disurvei ada delapan. Yakni Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Hajriyanto Y Thohari, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso dan Zainudin Amali. Dari survei yang dilakukan, Priyo mendapat skor tertinggi dengan skor 6,51 karena unggul di sembilan aspek

BURSA PEMASANGAN IKLAN BARIS Harian

penilaian. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu hanya meleset di aspek integritas dan rekam jejak. Di bawah Priyo ada nama Hajriyanto dengan skor 6,31. Sedangkan di urutan selanjutnya ada Agung Laksono (6,03), MS Hidayat (5,59), Agus Gumiwang Kartasasmita (5,8), Airlangga Hartarto (5,73), Aburizal Bakrie (5,61), dan Zainudin Amali (4,98). Arya mengatakan, hasil penilaian pakar itu perlu diapresiasi untuk objektiﬁkasi survei. Hasil pengukuran kita atas kader yang akan maju menjadi ketum menemukan relevansinya,

karena tak hanya figur incumben, tetapi juga ada ﬁgur di luar itu yang menjadi kandidat, ujarnya dalam paparan hasil survei Pol-Tracking di Jakarta, Kamis (13/11). Lantas mengapa Aburizal yang masih menjadi Ketum Golkar bisa terperosok dari aspek penilaian? Menurut Arya, justru Ical -nama Aburizal- menjadi ﬁgur yang paling tidak diinginkan untuk maju dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang akan datang. Aburizal Bakrie menjadi kandidat yang paling tak diinginkan dalam Munas Partai Golkar, demikian Arya. (jpnn)

Informasi Pemasangan

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius) - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 AN

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

AGYA Angsuran MURAH !!!

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

15 Jt

HUBUNGI : Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

di Biro Harian

Segera Hubungi THERAPY

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

PASANG IKLAN

TOYOTA REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

INFORMASI PEMASANGAN

(0561)768677

I K L A N

Hotline (0561). 768677

MENERIMA PESANAN :

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230. ALISHA. 082352849311 No sms

kepengurusan PPP versi Romahurmuziy. Interpelasi itu sesuatu yang mungkin, karena sudah jelas adanya pelanggaran hukum. Dengan terbitnya surat Menkumham itu jelas terdapat pelanggaran hukum. Oleh karena itu interpelasi sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Karena itu hak konstitusi DPR, demikian Suryadharma Ali, tegas SDA.

Jelang Munas Partai Golkar

DIBUTUHKAN SEGERA CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

Bareskrim bertanggal 13 November 2014. SDA melaporkan Rmy dan Emron tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau hak cipta. Mereka disangkakan Pasal 311 KUHP jo Pasal 72 ayat (5) dan Pasal 20 UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebelumnya SDA sempat batal melaporkan Romy dan Emron ke Bareskrim Polri karena ingin fokus pada gugatan hasil Muktamar Surabaya yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tidak sampai disitu, SDA juga mendorong DPR mengajukan hak interpelasi kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Hal ini terkait Surat Keputusan yang dikeluarkan Yasonna nomor M.HH07. AH.11.01/2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan. Artinya, pengesahan

Pimpinan DPRD Singkawang Pasti dari PDIP, PKB dan Nasdem

Iklan Baris & Paket Murah Pendaftaran Diklat

SDA Pastikan Tak Ada Lagi Jalan Islah Untuk Romy Cs

Sikap

JAKARTA-RK. Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada akhir pekan lalu terkait persiapan Rapimnas dan Munas Golkar bisa disalahartikan sebagai intervensi kekuasaan dalam tubuh partai beringin. JK baiknya berhati-hati mengomentari Golkar sebagai entitas politik yang independen mengingat posisi JK baik sekarang sebagai wapres ataupun ketika maju sebagai cawapres tidak didukung Golkar, tempat di mana dia bernaung, kata aktivis 98 yang juga kader Golkar, Khalid Zabidi, Kamis (13/11). Ia menegaskan, JK walaupun masih tercatat sebagai kader Golkar namun posisinya sebagai wapres pemerintahan Joko Widodo dapat dikatakan sebagai sikap politik pemerintah. Biarkan mekanisme internal Golkar yang menentukan nanti melalui Munas, ujar Khalid. Gerbong Golkar tak perlu digiring ke arah tertentu. Apalagi dari pengamatan dia, dari tujuh calon ketua umum yang maju di Munas Golkar nanti, ada di antaranya seolah-olah menjadi ampliﬁer dari kepentingan JK yang ingin Golkar mendukung pemerintahan Jokowi. Caketum yang mencoba menggiring Golkar ke arah Jokowi diduga JK-lah dibelakangnya untuk kepentingan jangka pendek kekuasaan di pemerintahan, pungkasnya. Sebelumnya, JK mengomentari persyaratan calon ketua umum Partai Golkar yang harus mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah. Menurut JK, dalam memilih ketua umum baru, seharusnya cara-cara tidak demokratis dihentikan. Jusuf Kalla (Rmol)

Rakyat Kalbar

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 4541 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 65999 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139 SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

Sambungan Seorang gadis berumur 17 tahun langsung he eh ketika ayahnya hendak menikahkan dirinya. Katanya, calon suaminya adalah seorang lelaki berumur 20-an tahun. Kegembiraan itu semakin membuncah tatkala si calon suami didatangkan ke rumah si gadis. Ganteng, bo . Cucok, pokoknya. Pernikahan pun diatur. Gadis asal Manama, Arab Saudi, yang identitasnya tidak diungkapkan itu terus berbunga-bunga â&#x20AC;&#x2019;juga berdebar-debarâ&#x20AC;&#x2019; menanti hari istimewa tersebut. Bayangan sebuah rumah tangga yang berbahagia, dengan calon suami ganteng, terus datang. Tapi, bayangan itu sirna saat si gadis melihat perjanjian nikah yang sudah ditekennya. Menurut situs berita Sabq kemarin, gadis tersebut baru ngeh melihat bukti bahwa suaminya sudah tua. Umurnya nyaris seabad, lebih dari 90 tahun! Belakangan, dia mengetahui bahwa si ganteng yang didatangkan ke rumahnya itu

Rakyat Kalbar Jumat, 14 November 2014

hanya umpan. Agar si cewek ho oh saja meneken kontrak perkawinan. Karena itu, gadis tersebut langsung berjuang mendapatkan kembali haknya. Tujuannya bukan semata-mata mendapatkan lagi si lelaki cakep tersebut, tapi lebih pada menuntut ganti rugi atas penipuan oleh ayahnya. Tak tanggung-tanggung, gugatan itu disampaikan lewat pengadilan. Gadis tersebut juga minta perlindungan polisi. Dia lebih memilih lari dari rumah ketimbang menikah dengan lelaki yang bukan pilihannya. Untungnya, dalam sidang yang berlangsung Selasa (11/11) itu, hakim menerima gugatan perempuan tersebut. Putusannya, pernikahan dinyatakan batal dan tidak pernah terjadi. Sebagai gantinya, si ayah dicerca habis-habisan di media sosial. Dia dituduh menjual anak gadisnya kepada seorang pria sepuh. Beberapa orang minta si ayah dihukum karena telah melecehkan anaknya. (jpnn)

Kira Dinikahkan dengan Cowok Ganteng, Rupanya dengan Buyut 90 Tahun

Ilustrasi Wahyu Kokkang/Jawa Pos

Organda : Seharusnya Pertamina Tak Main-main dengan BBM Bersubsidi PONTIANAK-RK. Aksi PT Pertamina memberikan sanksi selembut kapas kepada SPBU-SPBU yang menyimpang dan para pihak ketiga, pengantar bahan bakar minyak (BBM), yang nakal terus jadi sorotan. Kemarin giliran Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalimantan Barat, Adhie Rumbee yang meminta Pertamina mencabut izin atau menutup SPBU-SPBU nakal di provinsi ini. Sanksi yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBU nakal, jika hanya berupa pembatasan stok BBM dengan kurun waktu yang ditentukan, misalnya satu bulan. Itu tidak akan membuat efek jera, kata Adhie kepada Rakyat Kalbar, Kamis (13/11). Menurut Adhie, seharusnya Pertamina tak main-main dengan BBM bersubsidi. Sebab, komoditi itu milik rakyat. Harusnya itu sampai kepada orang yang membutuhkan, bukan diselewengkan. Pertamina harus tegas kepada SPBU nakal , kalau tidak tegas wajar tidak ada yang takut jika diberi sanksi oleh Pertamina, tukasnya.

Imbuh dia, Sudahlah mahal, BBM sulit didapat. Apakah ini karena banyaknya penyimpangan BBM di SPBU atau kuota Kalbar yang tidak mencukupi, sehingga BBM langka? . Ia berharap Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyono, terus melakukan kontrol dan penangkapan terhadap para orangorang yang berani mempermainkan hajat hidup orang banyak tersebut. Kita puji Kapolda Kalbar. Kita berharap Kapolda mengungkap sampai ke akar-akarnya, yakni permainan di balik penyimpangan BBM subsidi ini, tutur Adhie. Mengenai kenaikan BBM yang merupakan kebijakan pemerintah, Adhie mengaku dari awal, bahkan sampai meminta kepada DPP Organda di Jakarta, untuk menyampaikan kepada menteri perekonomian untuk cepat menaikkan harga BBM. Apa sebab, karena memang bagus dinaikkan. Biar mahal asal ada BBM-nya. Lihat sekarang, udah mahal, BBM payah didapatkan atau langka, jadi lebih baik dinaikan saja, sambungnya. DikonďŹ rmasi, Andar Titi Lestari, selaku

Senior Supervisor Eksternal Relations Marketing Operation Region VI (MOR VI) PT Pertamina se pulau Kalimantan, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penindakan kepada SPBU secara tegas sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ada di Pertamina. Pemberian sanksi tegas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa jika SPBU kedapatan terbukti melakukan penyimpangan, jelas Andar Titi Lestari melalui Blackberry Massanger (BBM)-nya, sekitar jam setengah delapan malam kemarin. Hanya saja, saat dimintai keterangan mengapa Pertamina Kalbar tidak memberikan rincian atau rencana distribusi BBM ke seluruh SPBU se Kalimantan Barat sehingga menyebabkan Pemprov Kalbar tidak bisa mengawasi pendistribusian BBM subsidi, Andar Titi Lestari tidak menjawab. Ia hanya membaca BBM atas pertanyaan tersebut. Laporan:Achmad Mundzirin, Ocsya Ade CP Editor : Mohamad iQbaL

Tak Ada Alasan, Tak Kerja PETI Tak Makan B ENGKAYANG -RK. Satpol PP Bengkayang menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Petugas mengamankan mesin dompeng, namun tidak ada pekerja yang diamankan. Kasatpol PP Bengkayang, Fabianus Oel MPd menegaskan, akan terus melakukan penertiban PETI. Akibat penambangan liar, lingkungan menjadi rusak. Penertiban di-back-up Polres Bengkayang dan TNI. Satpol PP menurunkan 11 personil, Polres Bengkayang 60 personil , Polisi Hutan lima personil, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 2 personil, Kantor Lingkungan Hidup 4 personil, serta dua anggota TNI. Jumlah petugas gabungan 84 personil. Personil Polres Bengkayang dipimpin Kabag Ops, AKP Rosyid dan Polisi Hutan dikomandani Anastasius Akai. Petugas mengamankan dua set mesin Dompeng, barang bukti pertambangan milik Anyun, satu set lainnya milik Daud. Mesin dompeng itu

langsung dimusnahkan. Petugas juga mengamankan dua mesin air, mesin robin, dua batang paralon, cangkul, parang dan satu set alat pembuka mesin. Semua barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkayang. Penertiban PETI dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum , PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Surat Keputusan Kapolres Bengkayang nomor: B/1351/XI//2014 tentang Permohonan Bantuan Personil. Target kali ini lokasi Desa Bana dan Desa Tapang Sebatol, Kecamatan Teriak. Dengan adanya penertiban ini, diharapkan masyarakat berhenti sendiri jangan tunggu aparat yang turun. Jangan lagi ada alasan tidak bekerja PETI tidak bisa makan. Alasan itu tidak bisa jadi dasar, karena kerusakan alam luar biasa akibat aktivitas PETI. Terutama sawah sangat hancur dan lahan pertanian semakin menyusut, tegas Fabianus Oel. (kur)

Masyarakat Jadi ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Berdasarkan data PPATK, laporan transaksi keuangan tunai dari Januari 2013 hingga Oktober 2014 sebesar Rp92.000 triliun. Artinya, jumlah perputaran transaksi keuangan sangat dahsyat dengan menunjukkan angka yang begitu besar. Besaran transaksi juga berimplikasi pada besarnya penyelewengan keuangan oleh pihak manajemen perbankan. Kasus ini sangat menakutkan, contohnya Bank Century kala pemiliknya, Robert Tantular, melarikan diri ke luar negeri dan City Bank yang melibatkan Melinda Dee, merupakan salah satu kasus, di mana manajemen juga ikut melakukan korupsi besar-besaran. Pelakunya seperti Melinda Dee

bisa memiliki property dan mobil mewah. Inilah yang memberikan fakta bahwa adanya korupsi di dalam perbankan, jelas Yusuf. Lanjut selain di perbankan, korupsi juga berpotensi terjadi di berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah. Sesuai dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama 2011 hingga 2014, kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi mencapai Rp39,3 triliun. Padahal jika tak dikorupsi, uang sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat miskin atau membangun infrastruktur, dengan rincian 393 ribu unit rumah, 68 juta anggaran pendidikan untuk anak Sekolah

Dasar yang disekolahkan gratis, dapat membeli computer 7,9 juta unit untuk sarana pendidikan di sekolah. Kemudian cukup untuk mendirikan 785 ribu koperasi baru dan dapat digunakan untuk bantuan modal 3,9 juta sarjana baru untuk membuka wirausaha, papar Yususf. Sedangkan dari catatan data ICW hingga tahun 2014, atas penindakan penegak hukum di tiga instansi, yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK, pejabat/pegawai Pemda/kementerian berjumlah 281 tersangka korupsi. Koruptor di kalangan swasta melibatkan direktur, komisaris, konsultan, pegawai swasta, jumlahnya 225 tersangka. Pegawai dinas sebanyak

57 tersangka, anggota DPR dan DPRD sebanyak 50 tersangka. Kemudian direktur/komisaris/pejabat BUMN/BUMD sebanyak 34 tersangka. Kepala daerah sebanyak 25 tersangka, rektor/dosen/akademik sebanyak 22 tersangka. Sedangkan kalangan politikus paling banyak, jumlahnya 466 tersangka yang terjerat kasus korupsi. Tindak pidana korupsi pada hakikatnya dapat dilakukan siapa saja, tanpa mengenal strata pendidikan. Selama 2012 hingga 2014, tercatat sejumlah orang dengan gelar mentereng terlibat dalam kasus korupsi. 10 orang bergelar guru besar yakni profesor, 332 bergelar doktor, 147 bergelar master dan 119 bergelar sarjana.

Karena korupsi akan memberikan peluang setiap orang dan tidak akan mengenal kasta, karena terjadinya korupsi jika ada kesempatan, tegas Yusuf. Kendala pengungkapan kasus korupsi yang dialami para penegak hukum saat ini, karena pelaku kejahatannya terorganisir. Selain itu juga melibatkan pejabat/aparat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat. Para koruptor juga memiliki intelektual, seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan. Rantai kejahatan yang begitu panjang, mengakibatkan putusnya rantai alat bukti, locus delecti atau hasil kejahatan seringkali bersifat lintas negara. Selain itu alat sa-

rana kejahatan semakin canggih, hingga hukum seringkali tertinggal dari kejahatan. Korupsi seperti pencucian uang merupakan proses mengaburkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah. Paradigma baru memberantas kejahatan tidak hanya menangkap pelaku dan memproses perkara, tapi juga menelusuri aliran dana dan lokasi keberadaan harta untuk kemudian dirampas oleh negara, tegas Yusuf. Laporan: Abelnus Editor: Hamka Saptono

KIH-KMP ...........................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 saat berbincang dengan JPNN.com, Kamis (13/11). Upaya damai antara KIH yang merupakan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di garis oposisi menemui jalan buntu. Sempat menemukan titik terang, namun jurang ketegangan dua kubu ini kembali melebar setelah KMP menolak permintaan KIH. Heri menjelaskan, perdebatan antara dua kubu di DPR itu memperlihatkan politik saling sandera. Dan jika ini akan terus berlanjut, maka sama-sama akan menyulitkan, pemerintahan juga tidak bisa jalan. Harus segera diselesaikan, mas-

ing-masing bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, kata Heri. Koordinator Pelaksana KMP, Idrus Marham mengatakan, pasal yang diminta direvisi atau diubah terdiri dari pasal 74 (tentang tugas DPR) ayat 3, 4 dan 5 serta pasal 98 (tentang tugas Komisi) ayat 6, 7, dan 8. Pasal ini mengatur mengenai hak DPR yang menyangkut hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (HMP). Namun yang paling krusial adalah merevisi HMP. Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, HMP yang dimiliki DPR tidak bisa direvisi, karena

sudah diatur dalam konstitusi. Itu kan konstitusi, bukan UU. UU MD3 itu tidak ada masalah, karena sudah diuji dalam persidangan MK, kata Fahri di Gedung DPR. Perihal revisi HMP yang dimiliki DPR sebelumnya, diungkapkan fasilitator islah KIH-KMP dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung. Hal itu menurutnya, sudah menjadi kesepakatan antara ketua umum partai di KIH, karena dipandang berbahaya dan bisa mengancam sistem presidensial. Hak menyatakan pendapat yang dimiliki anggota DPR diatur dalam UU MD3 tentang hak DPR. Hak menyatakan pendapat dilakukan

jika ada dugaan presiden dan wakil presiden melanggar hukum, berkhianat terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara. Hak ini sering disebut sebagai impeachment alias pemakzulan presiden. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 215 yang berbunyi apabila MK memutuskan bahwa pendapat anggota dewan terbukti, maka mereka bisa menyelenggarakan rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian presiden ke MPR. Pembubaran DPR Tandingan Ditunda

KIH tetap mempertahankan DPR tandingan yang mereka bentuk. Pasalnya, koalisi pendukung pemerintah itu menilai proses islah dengan KMP belum selesai. Hal ini diungkapkan pimpinan sementara DPR tandingan, Ida Fauziyah. Menurut Politikus PKB itu, pembubaran DPR tandingan masih menunggu disepakatinya poin penghapusan hak interpelasi dan hak angket anggota DPR di tingkat Komisi. Kehadiran pimpinan sementara dipertahankan sampai ada kesepakatan ďŹ nal, kata Ida di ruang kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Namun Ida memastikan, DPR tandingan tetap menjaga situasi kondusif selama proses pembahasan masih berlangsung. Mereka sepakat tidak menggelar paripurna atau rapat komisi sampai perundingan berakhir. Lebih lanjut Ida mengatakan, pembentukan DPR tandingan bukan semata-mata untuk mengejar jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Terpenting adalah proses politik di DPR bisa berlangsung dengan baik didasari musyawarah mufakat. Saya yakin akan ada titik temu, tegasnya. Re-editing: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 14 November 2014

Di Kalbar Aman ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 anya berpikir untuk rakyat, tapi kenyataannya malah menindas rakyatnya sendiri, kesal Ilham. Menurutnya, harga BBM ini ditentukan oleh pasar global yang dikendalikan oligarki Migas internasional. Alasan subsidi BBM yang dikonversi ke sektor produktif terlalu dipaksakan. Ini harus menjadi perhatian kita semua sebagai rakyat. Karena dampak yang akan ditimbulkan, apabila harga BBM naik, rakyat akan semakin sengsara, perekonomian rakyat semakin merosot. Apalagi kenaikan BBM mencapai 30 persen, terangnya. Saat ini saja, baru isu harga BBM naik, dampaknya sudah sistematik pada harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Contohnya, harga cabe sebelumnya hanya Rp40 ribu per kilogram. Saat ini harga cabe melambung tinggi Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per kilogram. Wacana kenaikan BBM ini sangat bermotif politik, ujar Ilham. PMII meminta DPRD Kalbar menolak kenaikan harga BBM. Jika melihat kondisi saat ini, seharusnya DPRD selaku perwakilan rakyat, menolak kenaikan harga BBM, bukannya malah mendukung, kesal Ilham. Baku Hantam Himpunan Mahasiswa Islam

Aksi mahasiswa ini berlangsung aman dan dikawal jajaran kepolisian. Tak seperti aksi mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan yang bentrok dengan polisi. Koordinator aksi, Ilham menegaskan, PMII menolak kenaikan harga BBM. PMII dengan sikap konsistennya tetap menolak rencana kenaikan BBM tersebut, teriaknya. Dikatakannya, berdasarkan penilaian secara objektif, pemerintah menaikkan harga BBM, namun tidak ada jaminan perubahan dan perbaikan terhadap bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang dikatakan meningkat, tetapi hampir semua sektor mengandalkan impor. Maka dari itu, hasil diskusi kita, PMII Kalbar dengan tegas menolak naiknya BBM, cabut Undang-Undang Migas nomor 22/2001, berantas mafia Migas, bubarkan Petral, ciptakan industri hilir karet di Kalbar, tegas Ilham. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan kebijakan keliru. Apalagi dilakukan pada saat ekonomi masyarakat belum membaik. Populisme moral rezim Jokowi-JK harus dikritik oleh kita secara bersamasama. Dalam soal ini yang kat-

dipasang spanduk aksi. Alhasil baku hantam antara polisi dan mahasiswa pun tak terelakkan. Dan beberapa peserta aksi dan polisi mengalami luka akibat baku pukul ini. Wakapolrestabes Kena Anak Panah Bentrok mahasiswa dan polisi juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan anak panah yang mengena dada samping sebelah kanan Wakapolrestabes Makassar, AKBP Toto Lisdiarto memicu aparat kepolisian bertindak brutal. Polisi langsung menyerang dan menangkap belasan mahasiswa. Korps Bhayangkara ini juga merangsek masuk ke dalam kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) di Jalan Andi Pangerang Pettarani dengan merusak jendela ruangan kuliah. Mahasiswa yang sedang kuliah juga ikut jadi korban. Beberapa mahasiswa program pascasarjana (PPs) UNM yang sedang kuliah dalam gedung, sangat geram dan kecewa, lantaran motor mereka dirusaki oknum petugas yang tiba-tiba menyerang kampus. Aksi brutal polisi menghancurkan dan merebahkan sebagian motor yang terparkir di bagian selatan gedung PPs. Parkiran itu memang dikhususkan bagi para

(HMI) cabang Jakarta Pusat menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Lewat demonstrasi yang digelar, Kamis (13/11) siang di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, mereka meminta Presiden Joko Widodo tidak menaikkan harga BBM. Minyak dunia tidak naik, kenapa harga BBM di kita akan dinaikkan? Ada apa ini? kata Ketua HMI cabang Jakpus, Awaludin. Dia mengatakan, kalau sampai Jokowi menaikkan BBM, maka bekas Wali Kota Solo itu akan dicap sebagai pengkhianat masyarakat. Pak Jokowi dipilih oleh rakyat. Kalau tetap menaikkan BBM, Jokowi kita cap sebagai pengkhianat rakyat, kata Awaludin. Ia mengatakan, HMI akan melakukan aksinya yang lebih besar lagi di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat. Rencananya kalau tidak ada halangan, kita akan melakukan aksi di Kementerian ESDM, BUMN, dan Istana dengan menurunkan massa yang lebih banyak lagi, tutupnya. Bentrok antara massa pendemo dengan kepolisian tak terelakkan dalam aksi itu. Berawal dari aksi mahasiswa memblokir jalan dengan menyandera sebuah truk molen yang melintas di lokasi aksi. Sedianya truk tersebut akan

mahasiswa PPs UNM. Banyak motor mahasiswa yang tidak bersalah, dihancurkan oleh polisi, ujar Joem, mahasiswa PPs UNM angkatan 2012. Wartawan juga ikut menjadi sasaran aksi polisi. Memory card kamera wartawan dirampas. Fotografer, Opik menuturkan, seorang berpakaian preman beserta belasan polisi tiba-tiba merebut kameranya saat sedang merekam pengejaran polisi di parkiran kampus PKn UNM. Memori yang direbut berkapasitas delapan Giga dari kamera Nikon D3100. Timing Tidak Tepat Partai Demokrat mengisyaratkan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai, kenaikan harga BBM tidak tepat di terapkan pada tahun ini. Khatibul mengatakan, isu kenaikan BBM sempat disinggung dalam pertemuan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) dengan SBY, Rabu (12/11) malam. Tahun 2014 tersisa waktu satu bulan lagi, pertanyaanya, tepat enggak kalau naik sekarang? Kami bilang waktunya kurang tepat, kata Ketua DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu saat dihubungi, Kamis

(12/11). Anggota DPR itu menjelaskan, salah satu pertimbangan Demokrat adalah harga minyak dunia yang sedang turun. Karenannya, tidak elok jika pemerintah justru menaikan harga BBM. Keterbatasan anggaran untuk mendanai kompensasi kenaikan BBM, juga menjadi salah satu alasan. Diungkapkannya, dana di APBN 2014 yang bisa digunakan untuk kompensasi hanya Rp5 triliun saja. Kalau kita lihat kan kompensasinya dalam bentuk kartu, untuk nyetak kartunya saja sudah habis miliaran, jelasnya. Demokrat, lanjut Khatibul, menyarankan pemerintah untuk menaikan harga BBM tahun depan. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan persiapan lebih baik dan tidak terhalang keterbatasan anggaran. Lebih lanjut disampaikannya, sikap Demokrat ini bukan dimaksudkan untuk menjegal program Presiden Joko Widodo. SBY pribadi, tegas Khatibul, sudah memerintahkan agar Fraksi Demokrat untuk objektif dalam menyikapi program pemerintah. Laporan: Ahmad Munandar Editor: Hamka Saptono

MUI .........................................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1

syariat agama Islam, tegas Ketua MUI Mempawah, KH Tusirana Rasyid dalam Surat Keputusan Fatwa MUI Mempawah tentang ajaran Deyana, Kamis (13/11). Meninggalkan syariat yang dimaksud, imbuh Tusirana, seperti tidak melaksanakan salat, tidak berpuasa dan cenderung melecehkan masyarakat muslim lain yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan berbagai temuan itu, maka keberadaan ajaran Deyana dinilai telah meresahkan umat dan membawa masyarakat ke perbuatan syirik.

Dengan bertawakkal kepada Allah, maka MUI Kabupaten Mempawah memutuskan fatwa tentang ajaran mengenal diri yang diajarkan oleh Deyana adalah sesat serta menyesatkan dan haram untuk diajarkan. Hendaknya kepada seluruh jemaah yang mengikuti ajaran ini segera bertaubat dan kembali kepada Al-Qur an dan Al-Hadist, tegasnya. Sekretaris DPW Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Mempawah, Sawadi SE menyambut baik diterbitkannya fatwa MUI terhadap keberadaan ajaran Deyana tersebut. Dengan fatwa tersebut, menurut

Sawadi, menjadi pencerahan bagi masyarakat, agar dapat membentengi diri sendiri maupun keluarga dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dengan adanya kepastian fatwa MUI ini, maka dipastikan kalau ajaran Deyana itu sesat dan keluar dari syariat Islam. Sebagai lembaga pemimpin umat, maka sudah sepantasnya masyarakat menjalankan fatwa MUI ini. Dan FPI siap mengawal dan selalu mengawasi keberadaan aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Islam, sebut Sawadi. Atas terbitnya fatwa tersebut,

Sawadi mengajak para jemaah ajaran Deyana untuk melakukan pertaubatan, dan kembali ke jalur Islam yang sesungguhnya sesuai tuntunan Al-Qur an dan Hadist. Namun, apabila jemaah ajaran ini tidak mengindahkan dan tetap melaksanakan rutinitasnya, maka FPI menghendaki agar aparat berwenang memberikan sangsi tegas sesuai aturan hukum di negeri ini. FPI menyeru saudara-saudara kita yang bergabung dalam ajaran tersebut, agar segera meninggalkannya dan kembali ke jalan Allah yang sesungguhnya. Sebab, apabila ajaran ini masih melakukan

kegiatannya, maka bisa dikenakan sangsi hukum sebagai penistaan agama, ungkapnya. Kami juga mengajak seluruh masyarakat khususnya umat Islam di Kabupaten Mempawah, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan masing-masing. Terlebih pengawasan terhadap ajaran-ajaran keagamaan yang cenderung menyimpang dari syariat Islam. Jika menemukan, segera laporkan kepada MUI atau pihak berwenang, kata Sawadi. Keberadaan ajaran Deyana ini terungkap dari kecurigaan warga Desa Antibar, Kecamatan Mem-

pawah Timur, terhadap aktivitas keagamaan yang dilakukan sekelompok orang di salah satu rumah warga di Jalan Johansyah Bakri. Sejumlah kejanggalan mulai dari kerahasiaan ajaran hingga adanya ritual mengubur diri, membuat keresahan masyarakat setempat. Hingga akhirnya, keberadaan ajaran itu dilaporkan masyarakat kepada aparatur kecamatan setempat dan dilakukannya pertemuan bersama jajaran MUI, Kemenag serta pihak terkait lainnya. Laporan: AlďŹ Shandy Editor: Hamka Saptono

Ribut Ganti .......................................................................................................................dari halaman 1 Kapolda : Kasus ...........................................................dari halaman 1 agar daya beli tetap terjaga. Demikian jelas Jokowi. Untuk tahap pertama, kartu ini akan disebar di wilayah DKI Jakarta. Berikutnya, hingga akhir Desember 2014 akan disebar di 19 provinsi. Seyogianya, sebarannya ini yang harus diawasi. KIS, KIP dan KKS yang disebut sebagai Kartu Sakti Jokowi malah dinilai ilegal. Padahal nyata bahwa kartu tersebut hanya baju baru dari program di zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati juga memastikan tidak ada hal baru dari diterbitkannya KIS, KIP dan KKS. Kartu Jokowi itu hanya ganti judul, ujarnya. Prinsip dari Kartu Sakti Jokowi

itu sudah dijalankan di era SBY, yakni JKN, Jamkesmas dan Jamkesda diganti menjadi KIS. BOS dan Beasiswa Miskin diganti dengan KIP. Keluarga Sejahtera, Keluarga Harapan, BLT diganti dengan KKS. Bahkan dari sisi anggaran dan aturannya pun hanya copy-paste. Tidak ada yang baru. Tetapi, pro kontra yang timbul malah membuat masyarakat bingung. Bukan sibuk menjelaskan duduk persoalannya, beberapa kalangan malah menebar kebencian. Anehnya lagi, ramai yang menerka-nerka sebelum mengetahui pasti bagaimana bisa KIS, KIP dan KKS diluncurkan di tengah hiruk pikuk di DPR-RI. Hanya sedikit yang menyadari bahwa yang menyetujui kartu-kartu tersebut merupakan

dewan periode lalu. Sebelum meributkannya, sepantasnya semua pihak memikirkan siapa yang diuntungkan dengan penerbitan kartu-kartu tersebut. Sangat jelas bahwa yang diuntungkan adalah masyarakat kecil. Olehkarenanya, ketimbang meributkan bagaimana Kartu Sakti itu bisa terbit. Lebih baik memastikan dan mengawasi kartu tersebut benar-benar tepat sasaran. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Prosedural memang penting. Tetapi, patut diingat bahwa prosedur dipakai agar semua berjalan lancar. Bukan malah membuat sesuatu yang menguntungkan masyarakat kecil menjadi tidak terwujud. (mordiadi)

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

SALE

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 889

(NEW) GARANSI BISA LIPAT

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

Tgl 14 s/d 18 November 2014 FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.250

Hanya

7.988 Ribu

4.888 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

+ Cashback

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

disc up P etor s e n

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

6.550

Hanya

9.988 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

AIR WALKER 6.850

23.750

Hanya

4.888 RB

2.988 Ribu

9.988 RB

9.750 Hanya

+0%

4.288 Ribu

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

FS 802 NEW ORBITRACK 9.550 Hanya

9.850

4.588 Ribu

Hanya

4.688 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.950 Hanya

2.888 Ribu Hanya

1.288 Ribu

GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

din, apakah yang memberikan uang hasil tindak kejahatan kepada Mashur, dalam hal ini anak Syafruddin, juga dapat diproses? Belum-belum, kami belum sampai di sana. Yang jelas yang memberikan uang kepada Mashur adalah anak dari Syafruddin, jadi hanya jadi saksi saja, dan yang menjadi pelapor adalah Syafruddin sendiri yang merasa telah ditipu, jelasnya lagi. Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto, saat dikonďŹ rmasi mengaku tidak ada masalah dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan Mashur. Namun pembuktian aliran dana yang jadi ada hambatan. Kasus pokoknya (penipuan, red) tidak ada masalah, melainkan yang kasus aliran dananya itu ada hambatan. Ada satu saksi lagi yang harus diperiksa. Kalau mengenai aliran dana ini kan, banyak mengalir kemana-mana, ada yang digunakan bayar hutang juga, dan itu uangnya akan kita sita, jelas Arief usai memaparkan materi tentang TPPU di Bank Kalbar. Dengan dikembalikannya berkas Mashur ini, mencuatkan pertanyaan, sudah berapa kasus yang ditangani Polda Kalbar dengan tuduhan TPPU? Ada sebanyak 12 kasus TPPU yang kita tangani sepanjang tahun 2014, mulai dari Januari hingga saat ini, tegas Arief. Ia mengaku selalu mencanangkan jajaran Polda Kalbar hingga Polres di wilayah kerjanya untuk menjerat pelaku kejahatan dengan TPPU. Tentunya, jika unsur pencucian uang masuk dalam kasus yang ditangani. Jadi tidak hanya korupsi saja, melainkan tindakan pidana umum juga bisa dijerat dengan TPPU, sepanjang memenuhi unsur, jelasnya. Dikatakan Kapolda, menjerat pelaku kejahatan

dengan TPPU, mengingat rata-rata hukuman tindak pidana biasa, misalkan saja 3C (Curat, Curas dan Curanmor), vonisnya ringan. Kalau hanya tindak pidana biasa saja, itu hukumannya ringan. Setidaknya ditambah atau dijerat dengan TPPU, bisa tinggi hukuman terhadap pelaku kejahatan, jelas Arief. Salah satu contoh tindak pidana biasa berupa Curanmor (pencurian sepeda motor) yang ditangani Polresta Pontianak. Kemarin itu di Polresta ada kasus Curanmor dengan jumlah pelaku lima orang, salah satunya penampung, dan barang buktinya 15 unit sepeda motor. Mereka juga dijerat dengan TPPU, sehingga tidak hanya dijerat dengan pasal 362 atau 363 saja, agar hukumannya tinggi, beber Arief. Menindak pelaku kejahatan dengan tuduhan cuci duit, Polda Kalbar mengaku sudah membentuk tim. Penanganan TPPU sudah memiliki bagian tersendiri. Namun, dalam membentuk penyidik yang berkompeten menangani TPPU, memerlukan waktu dan kemampuan khusus. Jadi saat ini penyidik Dit Reskrimsus terus dilatih dalam mengambil langkahlangkah ketika menangani TPPU dalam suatu tindak kejahatan, ujar Arief. Kemarin, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf, dalam kunjungannya ke Kalbar juga mendatangi markas Polda Kalbar. Di sana, Yusuf memberikan materi mengenai PPATK dan TPPU kepada penyidik. Kemudian dengan kedatangan Kepala PPATK ini, koordinasi sebelumnya akan menjadi kuat, karena dalam menindak TPPU perlu integritas yang tinggi antara satu instansi dengan instansi lainnya, demikian Arief Sulistyanto. Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Kalau Nggak ...................................................................dari halaman 1 1.950

QUALITY & PRICE

Kejaksaan telah memberikan petunjuk agar kepolisian dapat melengkapi berkas kasus tersebut. Yang diminta jaksa, Widodo menjelaskan, adalah barang bukti atas dugaan TPPU mantan pejabat Bea Cukai Entikong yang kini sudah mendekam di penjara, H. Syafruddin, berupa duit Rp300 juta. Kita akan penuhi uang Rp300 juta sebagai bukti. Kemudian akan kita limpahkan kepada pihak kejaksaan. Uang itu juga akan dijadikan bukti di persidangan, ungkap Widodo. Ditanya kronologis dugaan penipuan dan TPPU, serta siapa yang melaporkan Mashur, Widodo menjelaskan Legislator PPP itu melakukan penipuan terhadap Syafruddin sebesar Rp4 miliar. Dimana penipuan yang dilakukan oleh Mashur itu dengan iming-iming menjamin tidak melibatkan anak dan istri Syafruddin dalam proses hukum yang ditangani polisi, ungkapnya. Dilanjutkan Widodo, tak hanya itu, Mashur juga mengiming-imingi Syafruddin dengan membawabawa atau mencatut nama pimpinan di Mabes Polri. Mengenai siapa pemberi uang sebesar Rp4 miliar kepada Mashur untuk mengurus perkara Syafruddin tersebut, dijelaskan Widodo, adalah anak Syafruddin. Yang memberikan uang kepada Mashur adalah anak Syafruddin, dan status anak Syafruddin hanyalah sebagai saksi saja, imbuhnya. Ditanya mengenai uang sebesar Rp4 miliar tersebut berasal dari mana? Apakah uang hasil tindak kejahatan Syafruddin yang telah divonis hakim atau bukan? Widodo menjawab, pihaknya tidak mengetahui dan penyelidikan belum sampai kesana. Widodo masih diuber wartawan. Jika memang itu merupakan hasil tindak pidana kejahatan Syafrud-

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia tak kaget mendengar sejumlah aksi ormas itu sepekan terakhir. Termasuk meminta adanya gubernur tandingan. Pria yang akrab disapa JK ini bahkan memberi isyarat sudah biasa melihat aksi FPI yang demikian. FPI memang gitu, kalau enggak gitu bukan FPI namanya, ujar JK kepada

JPNN, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (12/11). JK enggan berkomentar banyak mengenai Ormas yang kerap menuai kritik tersebut. Menurutnya, aksiaksi FPI tidak mungkin menggagalkan aturan yang sudah ada. Mana mungkinlah. Itu simbol-simbol saja, sambungnya. Sebelum menjadi Wapres lagi, JK termasuk tokoh yang

mendukung adanya pembubaran Ormas tersebut jika sudah melanggar aturanaturan hukum yang berlaku. Menurutnya, aksi FPI yang brutal bisa ditindak dengan UU Ormas. JK sempat mengkritik FPI karena sejumlah pernyataan-pernyataan kelompok itu mengarah pada tindakan makar. Re-editing : Mohamad iQbaL

Gareth Bale Jadi Kiper

SPORT

GARETH Bale rupanya tidak puas hanya dengan menjadi salah satu winger terbaik di dunia. Bintang Real Madrid itu rupanya juga tertarik untuk mencoba posisi sebagai penjaga gawang. Pemain berusia 25 tahun itu menjalani sesi latihan bersama Wales, jelang pertandingan kualiďŹ kasi Euro 2016 melawan Belgia, dan alih-alih berusaha menjebol gawang, ia justru menggunakan tangannya untuk menghentikan rekannya mencetak gol, sebagaimana dilaporkan oleh Daily Mail.(*)

Rakyat Kalbar Jumat, 14 November 2014

LIONEL MESSI

50 Gol Penalti Sepanjang Karier Penalti kapten Lionel Messi memastikan kemenangan 2-1 Argentina atas Kroasia dalam uji coba di Upton Park, Kamis (13/11). Itu adalah gol penalti ke-50 La Pulga sepanjang karier profesionalnya. Dari 50 gol penalti tersebut, 43 dicetak Messi dengan seragam Barcelona dan tujuh sisanya dia lesakkan ketika memperkuat Argentina. Dalam laga di kandang West Ham itu, Kroasia unggul terlebih dahulu melalui gol internasional perdana Anas Sharbini pada menit 11. Argentina baru bisa menyamakan kedudukan lewat Cristian Ansaldi di menit 49. Kemenangan Argentina diawali vonis pelanggaran kiper debutan Lovre Kalinic terhadap Sergio Aguero di area terlarang pada menit 57. Eksekusi 12 pas Messi bersarang di gawang Kroasia dan skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Sejauh ini, Messi sudah mengoleksi 45 gol internasional dalam 96 penampilan untuk Argentina. (*)

TURKI 0:4 BRASIL

ARGENTINA 2:1 KROASIA

ARGENTINA menjalani partai eksibisi menghadapi Kroasia di Boleyn Ground, London. Laga ini digelar pada hari Kamis (13/11). Argentina melakukan comeback dan meraih kemenangan 2-1 dalam laga ini. Tertinggal lebih dulu oleh gol Sharbini, Argentina membalas lewat Cristian Ansaldi dan penalti Lionel Messi. Kroasia menurunkan banyak pemain lapis kedua mereka dalam pertandingan ini. Namanama besar seperti Ivan Rakitic, Luka Modric dan Mario Mandzukic bahkan tidak diajak oleh Niko Kovac ke laga ini. Kroasia memang harus memikirkan laga Kualifikasi Euro 2016 melawan Italia dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Gerardo Martino membawa semua amunisi yang tersedia untuknya. Di atas kertas, laga ini harusnya berjalan timpang dengan Argentina yang mendominasi. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Kroasia ternyata mampu mengimbangi permainan Argentina. Tentu Argentina lebih b a ny a k m e n g u a s a i b o l a namun Kroasia juga bisa

MESSI

Jadi Pahlawan menciptakan banyak peluang berbahaya. Kroasia bahkan sudah unggul pada menit ke-11 lewat gol Anas Sharbini. Visi tajam dan penguasaan bola sempurna Mateo Kovacic menarik perhatian banyak bek Argentina. Saat dikepung, Kovacic melepas bola ke Sharbini yang berada dalam posisi bebas. Sharbini pun melepas tendangan keras yang gagal dihalau Sergio Romero. Argentina seperti tersentak setelah kebobolan. Berkali-kali trio Lionel Messi,

Angel Di Maria dan Sergio Aguero menguji ketangguhan pertahanan Kroasia. Argentina setidaknya mencatatkan tiga peluang emas sebelum babak pertama berakhir. Namun gempuran-gempuran Albiceleste itu selalu bisa dimentahkan oleh lini belakang Kroasia yang disiplin. Argentina segera menggebrak pada babak kedua. Hasilnya, empat menit babak kedua berjalan, Cristian Ansaldi mampu menyamakan kedudukan dengan cukup unik dan mungkin kontroversial.

Ansaldi menerima bola di sisi kiri. Ia lalu menusuk masuk dan melepas tendangan ke gawang Kalinic. Bola kemudian berbelok arah setelah mengenai tangan Sergio Aguero. Delapan menit berselang, Argentina berhasil membalik kedudukan lewat penalti Messi. Sergio Aguero menerima umpan terobosan di depan g a -

wang Kroasia dan kemudian dijatuhkan oleh Kalinic. Wasit pun menunjuk t it ik put ih. Messi yang menjadi algojo bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Masuknya Carlos Tevez disambut meriah oleh publik Boleyn Ground, markas West Ham, yang masih mengidolakannya. Tevez beberapa kali juga berhasil merepotkan pertahanan Kroasia. Meski baru kembali ke timnas setelah dibekukan selama beberapa tahun, Tevez bisa melakukan kerjasama yang baik dengan rekan-rekannya. Kedua pelatih melakukan banyak pergantian pemain pada sepertiga terakhir pertanding an. Tapi hingga laga berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Argentina tetap bertahan. Dalam laga selanjutnya, Argentina akan menghadapi Portugal dalam ajang persahabatan. Di sisi lain, Kroasia akan menjalani lag a pent ing Kualifikasi Euro 2016 menghadapi Italia. (*)

Neymar Bersinar BRASIL menang telak 0-4 dalam laga ujicoba menghadapi tuan rumah Turki, Kamis dini hari (13/11). Neymar memborong dua gol kemenangan Selecao. Bertanding di depan puluhan ribu penonton yang memadati Atarturk Stadium, Tim Samba tampil dominan sejak awal laga. Meskipun menurunkan komposisi pemain yang sebagian besar baru, skuad asuhan Carlos Dunga mampu tampil atraktif. Brasil membuka keunggulan di menit ke-20. Menerima umpan panjang David Luiz, Neymar berhasil menahan bola dengan dada sebelum menempatkan bola di sisi kanan bawah gawang Turki. Empat menit kemudian, gol bunuh diri bek Turki, Semih Kaya, yang salah mengantisipasi umpan silang malah memperbesar keunggulan Brasil jadi 0-2. Satu menit jelang rehat, Willian mencatatkan namanya di papan skor. Pemain Chelsea itu berhasil mengonversi sodoran Neymar dengan sepakan terukur ke sudut sempit pojok kiri bawah gawang lawan. Unggul 0-3 di paruh pertama, Brasil sama sekali tidak mengendurkan serangan di babak kedua. Hasilnya di menit ke-60, Neymar kembali mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut. Bekerjasama satu dua dengan Willian, Neymar dengan jeli melepaskan sepakan terukur ke tiang jauh. Skor 0-4 bertahan hingga laga usai. (*)

Piala Dunia Antar Klub Tetap Digelar di Maroko FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) memastikan gelaran Piala Dunia Antar Klub 2014 tetap digelar di Maroko 10-20 Desember mendatang. Kepastian tersebut disampaikan lewat akun resmi @Fifacom, Piala Dunia Antar Klub 2014 akan bertempat di Maroko dan semua persiapan berlanjut sesuai direncanakan, demikian bunyi pernyataan resmi organisasi pimpinan Sepp Blatter itu. Sebelumnya, muncul kekhawatiran agenda tahunan FIFA tersebut batal digelar di Maroko karena merebaknya virus Ebola sejak pertengahan tahun ini. Maroko sendiri resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Afrika 2015. Pemerintah Maroko khawatir karena kedatangan ribuan pendukung dari barat Afrika akan menimbulkan resiko penyebaran virus Ebola. Hingga berita ini diturunkan, Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) belum menentukan negara mana yang akan menggelar Piala Afrika 2015. Tahun lalu, Maroko juga berkesempatan jadi tuan rumah gelaran Piala Dunia 2013 dengan Bayern Munchem keluar sebagai juara. (*)

Belanda 2:3 Meksiko MEKSIKO mempermalukan Belanda dengan skor 2-3 dalam laga persahabatan yang dilangsungkan di Amsterdam Arena, Kamis (13/11). Meksiko berhasil melampiaskan dendam atas kekalahan yang mereka alami dari Belanda di Piala Dunia 2014 lalu. Jika musim panas lalu mereka ditekuk 2-1, kini mereka bisa menang berkat gol-gol yang disumbangkan Carlos Vela (dua gol) dan Javier Hernandez. Skuat Oranje sendiri hanya bisa membalas melalui Wesley Sneijder dan Daley Blind. Meksiko melakoni laga tersebut dengan semangat untuk melakukan revans atas kekalahan menyakitkan mereka dari Belanda di Piala Dunia 2014 lalu. Skuat asuhan Miguel Herrera itu pun langsung berinisiatif menggebrak pertahanan Belanda, dan hasilnya langsung terlihat pada menit ke-8. Pemain yang baru bermain lagi bagi Meksiko sejak tahun 2011 lalu, Carlos Vela, berhasil membobol gawang Tim Krul. Dengan sepakan keras dari luar kotak penalti yang melengkung, ia berhasil menjebol gawang skuat Oranje tersebut. 0-1 Meksiko memimpin. Belanda yang bermain kurang solid baru bisa menghadirkan bahaya nyata pada Meksiko pada menit ke-18. Umpan Depay membuat kemelut di depan gawang Ochoa. Bola jatuh ke kaki Robben. Namun bola sepakannya masih bisa dibendung barisan belakang El Tri. Di menit ke-26, giliran Meksiko

Dendam Terbalas

yang mengancam Belanda. Sepak pojok Guardado berhasil disambut tandukan Alanis. Namun bola hanya melenceng tipis ke kanan gawang. Dua menit berselang, giliran Depay yang mengancam gawang Ochoa. Sayangnya sepakannya dari dalam kotak penalti hanya melambung tipis saja di atas mistar gawang. Satu peluang emas hadir lagi bagi Belanda pada menit ke-44. Sepak pojok Robben berhasil disambut tandukan Depay. Bola meluncur ke tiang jauh dan langsung disambar sepakan Huntelaar. Namun, sepakan dari jarak satu meter itu melenceng ke arah kanan. Babak pertama pun berakhir den-

gan kedudukan tetap 0-1 bagi keunggulan Meksiko. Belanda yang tak ingin kehilangan muka di hadapan pendukungnya sendiri langsung berbenah di babak kedua. Dan hanya berselang empat menit setelah laga babak kedua dimulai, mereka bisa menyamakan kedudukan. Sepakan voli keras Wesley Sneijder dari luar kotak penalti tak bisa dibendung oleh Ochoa. Meksiko langsung merespon gol tersebut dua menit kemudian. Dari situasi tendangan bebas, Chicharito berhasil lolos dari jebakan offside pemain Belanda. Namun tandukannya hanya melebar tipis ke kanan gawang Krul.

Meksiko terus mengancam Belanda sejak saat itu. Puncaknya, mereka berhasil menjebol kembali gawang Krul pada menit ke-62. Kali ini, Vela kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti tak bisa dibendung Krul. 1-2 Meksiko memimpin. Sang tamu kembali unggul pada menit ke-69. Kali ini giliran Chicharito yang menjebol gawang Krul setelah memaksimalkan umpan dari Guardado. Skor kini menjadi 1-3 dan Guus Hiddink tampak menunjukkan raut cemas di wajahnya. Skuat Oranje akhirnya bisa membalas satu gol lagi melalui tendangan Daley Blind pada menit ke-74. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti menjebol gawang Ochoa. Dalam prosesnya, bola sedikit berbelok setelah membentur badan salah satu pemain El Tri. Kedua tim terus bertukar serangan dan sangat menarik untuk disaksikan. Namun, peluang emas baru kembali tercipta pada menit ke-86. Pemain pengganti Belanda, Promes berhasil menanduk bola hasil sepak pojok. Namun Ochoa masih bisa membendung si kulit bundar tersebut. Wasit memberikan waktu tambahan sebanyak lima menit. Namun, kedua tim tak bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol tambahan. Pertandingan pun diakhiri dengan skor 2-3. Meksiko sukses membuat Belanda malu di kandangnya sendiri. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 14 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Pembantu Tewas di Kolam Renang Rumah Majikan Barang bukti empat paket sabu yang diamankan polisi. MORDIADI-RK

PONTIANAK-RK. Pembantu rumah tangga (PRT), Nurhasanah, 27, tewas mengapung di kolam renang majikannya, Handoko, di Gang Margosari, Jalan KH Ahmad Dahlan nomor 25, Pontianak Selatan, Kamis (13/11) pagi. Tidak ditemukan luka di tubuhnya,

Pengembangan Pesta Narkoba di Kediaman Bandar Togel

Jasad Nurhasanah. SYAMSUL ARIFIN-RK

Aduh, Baru Sopir Jadi Tersangka

SEKADAU-RK. Penangkapan 14 remaja yang pesta Narkoba di rumah Ap, Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Jumat (7/11) malam, berbuntut panjang. Sat Narkoba dan Sat Reskrim Polres Sekadau mengamankan empat paket sabu. Sabu yang memiliki berat kotor 4,12 gram itu kita temukan di Café Kenanga, Jalan Sekadau-Sanggau, Desa Sungai Ringin, Sekadau Hilir, sekitar pukul 17.00 WIB, kemarin, ujar Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK melalui Kasat Narkoba Polres Sekadau, AKP Kadir Poerba kepada Rakyat Kalbar Halaman 15

TO: WIDJIYAN CAR IN JAMBRET ARA PENGEND WANITA

PONTIANAK-RK. Sebelum mengembuskan napas terakhir pada 16 Oktober 2014 lalu, Cyntia Dira Ayu Lestari, 18, warga Gang Saﬁr, Blok T Kompleks Permata Indah Alam, Jalan M Hatta, Sungai Rengas, Kubu Raya, sempat mengejar penjambret tasnya, Wn dan Yi. Kemudian mahasiswi Muhammadiyah ini jatuh dan meninggal. Halaman 15

kan tanda-tanda kekerasan. Polisi menduga korban bunuh diri, kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kombes Pol Andiyul, kemarin. Dugaan bunuh diri itu diperkuat dengan bukti SMS yang dikirim ke keluarga korban, yakni adiknya. Halaman 15

MOBIL TANGKI PT PERTAMINA PIPIS SOLAR BERSUBSIDI

Temukan 4,12 Gram Sabu di Café Kenanga

Penjambret Cyntia Pemain Lama HARI

hanya saja Nurhasanah sempat mengirim short massage service (SMS) minta maaf kepada keluarganya di kampung. Jasad Nurhasanah ditemukan Umay, saudara sepupunya. Tubuhnya mengapung di kolam renang. Pihak kepolisian tidak menemu-

PONTIANAK-RK. Meskipun bos PT Sarana Utama Kapuas (SUK) maupun pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pemilik delivery order (DO) 16 ton solar belum diperiksa, apalagi ditetapkan sebagai tersangka, namun Polda terlihat serius menangani mobil tangki PT Pertamina yang pipis sembarangan di Wajok, Kabupat-

Pengembangan Kasus, Polisi Incar Pengusaha di Balik PT SUK en Pontianak, Jumat (7/11) lalu. Pengembangan kasus ini terus berlanjut. Sopir tangki sudah ditetapkan sebagai tersangka,

jelas Dir Reskrimum Polda Kalbar, Kombes Pol Hari Widjiyanto kepada Rakyat Kalbar, Kamis (13/11). Sudah menjadi hal yang lumrah dalam penanganan kasus penyelewengan bahan bakar

minyak (BBM) bersubsidi. Polisi hanya menetapkan sopir tangki sebagai tersangka. Padahal mereka hanya pekerja yang mendapatkan gaji dari pemilik perusahaan, seperti PT SUK maupun PT Pertamina. Sayangnya pemilik PT SUK hingga kini belum diperiksa. Begitu juga dengan pemilik SPBU di Singkawang selaku pihak yang memiliki DO solar Halaman 15

Tabrak Trotoar Kaki Nyaris Putus SINGKAWANG-RK. Menabrak trotoar di Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (12/11) sekitar pukul 20.30, kaki kiri Lam Tok Hoi, 25, nyaris putus. Dagingnya terkikis aspal hingga tulangnya kelihatan. Ketika saya sedang Halaman 15 Lam Tok Hoi terkapar di jalan raya.

Dit Reskrimum Polda Kalbar mengamankan tiga mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Wajok, beberapa waktu lalu.

MORDIADI-RK

Halaman 15

DOKUMEN-RK

Semakin Gencar Sosialisasi Makin Banyak Pemakai Narkoba P ONTIANAK -RK. Indonesia tanpa Narkotika pada 2015 mendatang tampaknya hanya sebatas program semata. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba/Narkotika (P4GN) sulit terealisasi, khususnya di Kota

Pontianak dan Kalbar umumnya. Sangat jauh kemungkinan. Karena semakin gencar disosialisasikan bahaya Narkoba, semakin banyak pula tangkapan yang dilakukan kepolisian. Menurut data Sat Narkoba Polresta Pontianak, Januari hingga Oktober

2014 sebanyak 54 kasus dengan 66 tersangka yang terlibat Narkoba, kata Yandi, anggota DPRD Kota Pontianak, kemarin. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus lebih ekstra melakukan pemberantasan peredaran

Narkoba. Kalau melihat kondisi sekarang ini yang menargetkan Indonesia bebas narkoba di 2015, bukan lagi kecil kemungkinan, tapi sudah sangat jauh kemungkinan itu, ungkap anggota Fraksi Gerindra, Halaman 15

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

Kubu Raya Musyawarah Kite Disbudparpora Minim Terobosan Soal Pariwisata SUNGAI RAYA-RK. Anggota DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah, mengatakan, minimnya promosi yang dilakukan Pemkab Kubu Raya menjadi salah satu penyebab potensi pariwisata yang ada tidak tergarap maksimal. Kubu Raya ini Agus Sudarmansyah menjadi salah satu pintu depan bagi orang-orang yang akan datang ke Kalbar, seharusnya dinas terkait bisa lebih jeli menangkap peluang tersebut. Jika potensi pariwisata yang ada bisa dikembangkan secara maksimal, maka akan memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan PAD, katanya, Kamis (13/11). Politisi PDIP ini menilai, pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang ekonomi kreatif. Harusnya, Disbudparpora Kubu Raya gencar melakukan promosi dan terobosanterobosan baru dalam mengembangkan potensi pariwisata itu. Saya melihat, masih sangat banyak potensi pariwisata yang belum maksimal digarap, bisa jadi karena minimnya upaya yang dilakukan dinas terkait. Kemudian, belum didukung anggaran yang memadai, imbuhnya. Namun menurut Agus, meski anggaran yang dialokasikan masih minim, seharusnya dinas terkait bisa berupaya mencari terobosan baru untuk mengemas dan mengenalkan potensi yang ada. Apalagi Kubu Raya berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Kalau dinas kebersihan saja bisa melakukan koordinasi dan belajar dengan dinas kebersihan di Kota Pontianak, saya raya untuk sesuatu hal yang positif Dispora Kubu Raya juga bisa belajar sekaligus bertukar informasi soal promosi seni, budaya dan potensi pariwisata lainnya di Kota Pontianak, sarannya. Sejumlah potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, kata Agus, seperti Gunung Ambawang di Kubu, sejumlah wisata alam, wisata sejarah yang berkaitan dengan cerita kebesaran raja-raja Kubu, wisata pantai termasuk potensi wisata petualangan. Saya rasa banyaknya hutan mangrove di sejumlah daerah dengan segala jenis ekosistem yang ada di dalamnya. Potensi-potensi ini harusnya dikemas menjadi objek wisata yang unik dan menarik, pungkasnya. (asy)

Rakyat Kalbar

Jumâ&#x20AC;&#x2122;at , 14 November 2014

Pemkab Kubu Raya Berhasil Tekan Angka Kemiskinan

Nurmarini. A

RI SANDY

S U N G A I R A Y A -RK. Lewat kebijakan daerah, upaya Pemkab Kubu Raya menekan angka kemiskinan membuahkan hasil. Saat ini, kabupaten termuda di Kalbar itu berada di peringkat tiga se-Kalbar dalam menurunkan angka kemiskinan. Alhamdulillah, dengan adanya kebersamaan dan

komitmen bersama, Kubu Raya berhasil menempati tiga terbaik se-Kalbar dalam penurunan angka kemiskinan, setelah Sanggau dan Kota Pontianak, kata Kepala Bappeda Kubu Raya, Nurmarini ditemui usai rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kubu Raya di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (13/11). Sejak dibentuk pada tahun 2012 lalu, setiap tahunnya tim ini selalu mengadakan rakor untuk menyamakan misi dan visi. Dalam rakor itu, kata Nurmarini, seluruh SKPD dan pihak terkait lainnya dilibatkan untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan di masing-masing SKPD. Dalam rakor tadi (kema-

rin, red), menurutnya, tim kembali memetakan daerah mana saja yang masyarakatnya banyak miskin. Dengan pemetaan tersebut, maka program yang akan dicanangkan diharapkan bisa tepat sasaran. Untuk memaksimalkan program pengentasan kemiskinan di Kubu Raya, tim ini juga menggunakan pedoman pada Basis Data Terpadu, hasil pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data tersebut diyakini keakuratannya karena data yang ada mencakup pada personal masyarakat miskin. Basis data dari PNP2K itu menjadi pedoman dari s e t i a p S K P D Ku b u R a y a dalam menyusun program kegiatannya pada tahuntahun mendatang, terang Nurmarini. Kemiskinan, dikatakan dia, merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang

ada di dunia ini. Menurut Nurmarini, hal itu dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut, Nurmarini melanjutkan, di antaranya tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat, ucapnya. Oleh karena itu, Nurmarini menegaskan, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor rill seperti UMKM. Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan

secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada prinsipnya bersifat lintas sektoral. Mengingat kompleksnya penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah kemiskinan, serta belum maksimalnya kebijakan dan program yang selama ini dilakukan, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan proses pembangunan. Salah satu fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah dalam pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mengendalikan kegiatan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD terkait. Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Salurkan Dana Tanggap Darurat ke Nelayan yang Tak Bisa Melaut S U N G A I R A Y A -RK. Akibat cuaca tak menentu, gelombang tinggi, nelayan di Kubu Raya tidak biasa melaut. Pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) pun diminta mencari solusi jangka pendek. Pada musin angin barat seperti sekarang ini, nelayan tidak bisa melaut. Sementara para nelayan itu tetap harus menjalani hidup. Jadi,

kita minta DKP Kubu Raya memberikan solusi jangka pendek, ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Bahtiar, Kamis (13/11). Ia meng atakan, set iap daerah pasti memiliki dana tanggap darurat. Jadi, dana itu bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban para nelayan yang saat ini tidak bisa melaut karena cuaca yang

tidak menentu. Misalkan memberikan bantuan mie instan, beras, minyak dan lain sebagainya, saran Bahtiar. Gelombang tinggi, dikatakan dia, sudah merupakan jadwal rutin yang harus dihadapi para nelayan. Untuk itu, selain solusi jangka pendek itu, pemerintah daerah juga diharapkan membuat program bagi nelayan lainnya. Ada banyak alternatif yang

dapat diberikan pemerintah daerah kepada nelayan untuk mensiasati saat gelombang tinggi terjadi. Sehingga para nelayan itu tetap bisa tersenyum walaupun mereka tidak bisa melaut untuk sementara waktu akibat cuaca, kata Bahtiar. Misalkan, ia menyarankan, memberikan pelatihan cara beternak seperti mengelola itik, budidaya ikan. Tentunya masih banyak alternatif yang

bisa dilakukan pemerintah daerah kepada nelayan pesisir. Pemerintah daerah kan bisa memberikan bantuan program budidaya ikan di terpal. Kemudian penyuluhan bagaimana cara beternak itik. Dengan adanya program seperti itu, nelayan yang menganggur sementara waktu dapat tetap punya penghasilan ketika gelombang tinggi tiba, pungkas Bahtiar. (asy)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Antusias Ikut Donor Darah

Ilustrasi.

NET

Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Toho menggelar kegiatan donor darah di SMP Negeri Takong, Kamis (13/11). Masyarakat antusias berpartisipasi dalam kegiatan yang dihadiri Ketua PMI Kabupaten Mempawah, Hj Erlina Ria Norsan. Kegiatan cek dan donor darah ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan Rakor PMI, beberapa waktu lalu. Dalam rakor tersebut, kita mengajak pengurus PMI Kecamatan untuk mengkoordinir warga yang ingin melaksanakan cek dan donor darah di wilayahnya masing-masing. Kecamatan Toho sebagai yang pertama melaksanakan kegiatan ini, kata Erlina didampingi jajaran pengurus PMI lainnya. Dalam kegiatan tersebut, sambung Erlina, PMI Kabupaten Mempawah menyediakan sejumlah sarana pendukung berupa logistik seperti kantong darah berikut tenaga medisnya. Sedangkan PMI kecamatan mesti mampu mempersiapkan calon pendonor. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar dan kita juga senang melihat antusias masyarakat yang begitu besar. Dengan kegiatan ini, maka masyarakat kecamatan tidak perlu lagi pergi ke Kantor PMI di Mempawah untuk mendonorkan darah. Cukup pergi ke kecamatan saja sudah bisa donor darah, tuturnya. Lebih jauh, Erlina mengatakan, kegiatan cek dan donor darah tersebut akan dilakukan secara rutin dan kontinu di kecamatan lain di Kabupaten Mempawah. Mengingat, kegiatan itu sangat penting dan positif bagi masyarakat. Disamping menjaga persediaan darah di PMI, kegiatan donor darah juga menyehatkan para pendonor, karena menggantikan sel-sel darah baru. Kegiatan ini akan berlanjut ke daerah kecamatan lain secara bergiliran. Khusus di Kecamatan Toho, kita lihat antusias masyarakat sangat tinggi untuk mendonorkan darah. Contohnya, salah satu pendonor bahkan sudah 46 kali melakukan donor darah sesuai bukti kartu donornya. Mudah-mudahan kegiatan ini menginspirasi masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, harapnya. (ďŹ a)

Harga Anjlok, Petani Karet Sengsara Mempawah. Harga jual karet di Kabupaten Mempawah turun drastis, dari Rp 12 ribu per kilogram menjadi Rp 4 ribu per kilogram. Kondisi ini menyengsarakan petani, yang harus mencari tambahan penghasilan dari pekerjaan lain. Akibat anjloknya harga jual karet, banyak petani karet di desa kami yang memutuskan untuk beralih mencari pekerjaan lain yang memberikan penghasilan memadai untuk kebutuhan hidup keluarganya, ungkap Kepala Desa (Kades) Suakbarangan, Kecamatan Sadaniang, Ahin, Kamis (13/11). Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, sambung Ahin, masyarakatnya terpaksa harus keluar atau meninggalkan kampung halaman. Sebab, lapangan pekerjaan yang ada di desa itu sangat terbatas. Kondisi itu memaksa masyarakatnya harus mengambil pekerjaan dengan resiko berat, hingga mempertaruhkan nyawa. Misalnya saja beberapa waktu lalu sejumlah warga kami menjadi korban

penambangan di Singkawang. Mereka itu petani karet, namun harus cari pekerjaan lain lantaran harga karet turun. Meski tidak memiliki keahlian khusus di bidang itu, mereka tetap mengambil resiko, demi memenuhi tanggungjawab menghidupi keluarga di rumah, lirihnya. Ia berharap, Pemkab mampu menciptakan peluang pekerjaan sebagai alternatif bagi petani karet. Sehingga masyarakat tidak harus keluar kampung untuk mencari pekerjaan saat harga karet anjlok. Sementara itu, Camat Sadaniang, Sukardi mengungkapkan, bertani karet merupakan salah satu komoditi andalan yang memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakatnya. Sebagai daerah dengan wilayah perkebunan yang cukup luas, masyarakat Kabupaten Mempawah banyak menggantungkan nasibnya sebagai petani karet. Tak heran, anjloknya harga karet menjadi pukulan berat bagi masyarakat di Kecamatan Sadaniang. Dengan kon-

disi sekarang, banyak petani karet yang mengeluh kepada kita. Sebab, nilai jual karet sudah terlalu rendah hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita juga prihatin dengan kondisi masyarakat, namun kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah ini, ujar Sukardi. Saat kondisi kritis ekonomi seperti saat ini, banyak petani karet yang memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Secara perlahan, para petani mulai meninggalkan kebun-kebun karet miliknya. Pertimbangannya, kalau pun digarap hasil penjualan karet tidak mampu memberikan hasil yang maksimal. Memang tidak semua petani meninggalkan kebun karetnya. Ada pula beberapa petani yang tetap bertahan, meski harga karet rendah. Mungkin mereka tidak punya pilihan di bidang pekerjaan lain. Makanya, banyak petani yang mengadu dan menunggu perhatian dari pemerintah daerah. Karet sangat vital sebagai komiditi utama penghasilan

masyarakat Sadaniang, tukasnya. Di lain pihak, Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (P3K) Kabupaten Mempawah, Zainuddin mengaku sejauh ini pihaknya belum melakukan langkah apapun untuk menyikapi anjloknya harga karet. Dia berkilah penurunan harga tersebut terjadi secara global. Sampai saat ini kami belum bisa melakukan apapun terkait anjloknya harga jual karet di pasaran. Namun, kami tetapi melakukan pemantauan dan selalu menjadi perhatian pemerintah, akunya. Sementara itu, Anggota DPRD Mempawah, Muhammad Faisal meminta Pemkab melalui dinas terkait melakukan tindakan nyata, untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi petani karet di Kabupaten Mempawah. Salah satunya dengan melaksanakan program pembinaan petani karet. Sehingga, petani tidak terlalu resah menghadapi anjloknya harga karet di pasaran. Harusnya pemerin-

tah daerah bisa melakukan upaya dan langkah antisipasi, agar petani karet tidak terlalu dipusingkan dengan harga jual karet yang anjlok. Dinas P3K mesti memiliki program kerja untuk membina petani karet, sarannya. Pembinaan tersebut, timpal legislator PDI Perjuangan, seperti mengarahkan petani karet pada bidang pekerjaan lain yang dapat mendatangkan rupiah. Sehingga petani karet memiliki alternatif lapangan pekerjaan lain, ketika harga jual karet turun di pasaran. Saat ini Presiden Jokowi sedang menggalakan pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya, hal ini bisa menjadi peluang bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di masyarakat, sesuai potensi daerah itu sendiri. Jadi sangat tepat jika petani karet kita diajarkan beberapa jenis usaha kreatif yang bernilai ekonomis. Dengan begitu, petani karet mendapatkan penghasilan lain tanpa ketergantungan pada komoditi karet saja, paparnya. (ďŹ a)

Bimtek Legal Drafting

Hindari Pasal Berpotensi Multitafsir Mempawah. Dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda), hendaknya dihindari pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Draf Perda harus disusun sedemikian rupa dengan bahasa hukum yang jelas dan tegas. Agar, produk hukum yang dihasilkan mampu menjadi acuan dan dasar dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Plt Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Mempawah, Iis Iskandar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Aparatur Pemkab

Mempawah di Wisma Candramidi Mempawah, Kamis (13/11). Bimtek tersebut diikuti 50 peserta yang berasal dari aparatur pemerintah di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD perlu dibuatkan produk hukum daerahnya. Jadi, penyusunan produk hukum itu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD bersangkutan. Dan itu dibuat sendiri oleh SKPD, sedangkan Bagian Hukum hanya melakukan pemeriksaan dan korektif saja, papar Iis. Karenanya, Iis menyebut kegiatan Bimtek yang dilak-

sanakan itu sangat penting dan strategis untuk kelancaran program kerja SKPD masing-masing. Makanya, dia berpesan agar seluruh peserta Bimtek Legal Drafting yang merupakan utusan dari SKPD dapat lebih cermat dalam menyerap informasi, sehingga ilmu yang didapat bisa diimplementasikan pada SKPD-nya masing-masing. Tolong diperhatikan dengan baik setiap materi yang disampaikan. Jika ada halhal yang belum dipahami atau kurang dimengerti hendaknya dapat ditanyakan. Sehingga nanti tidak terjadi kesalahan pada saat penyusunan produk hukum di SKPD,

pesannya. Sedangkan Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Mempawah, Juli Suryadi menerangkan, tujuan dilaksanakannya bimtek untuk menindaklanjuti urgensi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014, serta mengetahui prinsip dasar legal drafting dan naskah akademik. Melalui kegiatan ini kami ingin meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan aparatur Pemkab Mempawah terkait teknik penyusunan produk hukum, sebutnya. Sebab, sambung dia, dasardasar penyusunan produk

hukum tersebut sangat penting untuk dipahami, guna menghindari terjadinya permasalahan substansi yang nantinya bermuara pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Produk hukum yang dihasilkan nantinya seperti perda, peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah harus didasarkan kepada kewenangan daerah yang bersifat aspiratif, tidak duplikatif. Sehingga secara legal drafting benar dan efektif. Produk hukum yang dihasilkan juga harus dapat dilaksanakan dan ditaati aparat daerah serta masyarakat, pungkasnya. (ďŹ a)

Kayong Utara

Rakyat Kalbar

Jumat, 14 November 2014

Bimtek Penatausahaan Aset Daerah Belum Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya SUKADANA̶ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Aset Daerah. Acara dibuka Asisten I Setda KKU H Sy Muzahar SIP, mewakili dibuka Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid. Bertempat di Balai Praja Sukadana, Senin (10/11). Acara dihadiri utusan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kayong Utara. Bimtek dilaksanakan 1014 Desember 2014. Menghadirkan narasumber dari (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Kalbar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali. Pertama, tanggungjawab pengelolaan

aset barang milik daerah bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pengelola atau pembantu pengelola, kata Sy Muzahar, membacakan kata sambutan Bupati H Hildi Hamid. Untuk pengelolaan di tingkat SKPD, Muzahar menegaskan, selaku pengguna atau kuasa pengguna sangat penting sebagaimana ketentuan yang berlaku. Saya melihat selama ini peran dimaksud belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diharapkan kepada saudara untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan aset dapat berjalan sebagaimana mestinya, papar dia. Kedua, lanjut dia, dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan aset barang milik daerah

tingkat SKPD, diminta lebih selektif dalam menunjuk personil yang ditugaskan sebagai pengurus dan atau penyimpan barang. Sebab, selama ini kesan yang saya tangkap penunjukan yang saudara lakukan kurang tepat. Hal ini tercermin dari kualitas hasil kerja dalam penatausahaan aset barang milik daerah yang belum maksimal, sehingga masih banyak persoalan terkait penatausahaan aset barang milik daerah yang dimaksud, tegas dia. Proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan aset barang milik daerah terus dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah, ditandai dengan banyaknya regulasi terkait yang disempurnakan. Mengisyaratkan untuk semakin meningkatkan kualitas dalam pengelolaan

Asisten I Setda KKU Sy Muzahar membuka Bimtek Penatausahaan Aset Daerah bertempat di Balai Praja Sukadana, Senin (10/11). KAMIRILUDDIN

barang milik daerah. Berbicara mengenai pengelolaan barang milik daerah, erat kaitannya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin

dalam neraca daerah di mana setiap tahun dibuatkan laporan setelah pelaksanaan anggaran, jelas Muzahar. Pembuatan Laporan Keuangan ini dilakukan setelah adanya Laporan Keuangan SKPD. Namun kesulitan yang sangat dirasakan pemerintah daerah, khususnya Pembantu Pengelola (PPKD) dalam membuat neraca awal, mengumpulkan data

aset serta pencatatan aset pada SKPD dan menilai aset. Hal ini terjadi karena data aset tersebut pada umumnya tidak tercatat dengan baik ketika diperoleh atau dilakukan pembelian. Selain itu, sistem pencatatannya tidak lengkap sesuai dengan peraturan yang telah ada, baik pencatatan ketika terjadi mutasi maupun terjadi perubahan-perubahan status aset, kupas Muzahar. Ia mengharapkan kepada seluruh pejabat terkait selaku pengguna, kuasa pengguna, penyimpan dan pengurus barang dapat memahami dan mewujudkan penatausahaan aset barang milik daerah secara benar, efektif, dan eﬁsien. Dengan memahami seluruh peraturan yang berlaku, maka kita semua terhindar dari segala implikasi hukum, akibat ketidaktahuan dan pemahaman yang salah dalam penatausahaan aset barang milik daerah, tegas dia. (lud)

Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang SUKADANA̶Pasal 33 undangundang nomor 26 tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang menegaskan secara lebih jelas mengenai korelasi penatagunaan tanah dengan penataan ruang. Yakni, pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain, papar Hermawansyah, peneliti Swandiri Institute, kemarin. Dikatakan dia penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi ke-

pent ing an umum, memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah, untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah, jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya, tutur Wawan, sapaan akrabnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, penatagunaan tanah memiliki korelasi yang sangat kuat dengan penataan ruang. Oleh karenanya, harus ada penegasan terhadap hak-hak kelola masyarakat terhadap sumber daya alam atau agrarian atau

tanah dalam penataan ruang, tegas Wawan. Untuk itu, lanjutnya, perlu ada ukuran atau parameter yang wajib menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan penatagunaan tanah dan penataan ruang yang berlandaskan pada kepentingan umum. Yakni, penatagunaan tanah dan penataan ruang tidak boleh mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan yang diambil tidak boleh mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan ﬁlosoﬁs dan historis terhadap tanah. Kebijakan yang diambil dalam hitungan neraca keadilan harus lebih menguntungkan masyarakat yang lebih memiliki hak untuk melakukan pengelolaan atas sumber daya alam (hak kelola masyarakat). Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait perlindungan lahan masyarakat di luar skema kehutanan seperti hutan desa,

hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan adat, antara lain Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). UU 41/2009 merupakan jawaban pemerintah atas kondisi terpuruknya produksi beras nasional yang membawa konsekuensinya angka import beras terus meningkat. Di samping itu, ancaman ekspansi kegiatan usaha berbasis lahan dalam skala besar khususnya perkebunan kelapa sawit secara nyata berakibat pada menyusutnya lahan pertanian masyarakat. Kemudian, wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesiﬁk lokasi (WGPPPSL). WGPPPSL adalah daerah yang menjadi penghasil produk perkebunan seperti kopi, tembakau, kayu manis, lada, kakao, dan tanaman teh yang memiliki ciri khas serta reputasi yang baik, yang perlu dijaga kelestarian kawasan dan produknya serta ditingkatkan nilai tambah dan daya saing produk budidayanya. WGPPPSL merupakan daerah

asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geograﬁs termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain. Sebagaimana dikutip pasal 1 angka 1 PP 31/2009, tutur Wawan. Kabupaten Kayong Utara (KKU), jelas Wawan, memiliki wilayah daratan seluas 4568,26 kilometer persegi atau 456.826 hektar. Secara faktual, luas wilayah KKU, relatif kecil dibanding kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peruntukannya, Kementerian Kehutanan tahun 2012, telah menentukan alokasi wilayah yang sudah terdistribusi dalam beberapa bagian seperti areal penggunaan lain (APL) seluas 141.983 ha, hutan produksi 70.319 ha, hutan produksi konversi 3.216 ha, hutan lindung 52.367 ha, Taman Nasional Gunung Palung 71.346 ha, suaka alam laut (SAL) 9.262 ha. Data peruntukan wilayah hutan dan lahan di atas, tergam-

bar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten hanya seluas 141.983 hektar di areal penggunaan lain (APL). Di wilayah APL itu pemerintah kabupaten merancang kebijakan pembangunan berbasis wilayah, utamanya yang berdampak pada kebutuhan masyarakat seperti sektor pertanian dan perkebunan, ulas Wawan. Dalam analisis Wawan, ketergantungan masyarakat terhadap lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dari trend peningkatan jumlah kontak tani, kelompok tani dan rumah tangga tani. Misalnya tahun 2011, kontak tani sebanyak 373 dan meningkat di tahun 2012 menjadi 458. Untuk kelompok tani, tahun 2011 sebanyak 393 kelompok dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 420 kelompok. Begitu juga halnya dengan rumah tangga tani, pada tahun 2011 sebanyak 16.902 KK meningkat di tahun 2012 menjadi 21.448 KK, kupas Wawan. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

HCTPS dan KB Kes Dipusatkan di Kendawangan Riniwati: Tuntun Anak SD Cara Cuci Tangan Yang Benar

Agus. KURNADI

Bengkayang dan Landak Gelar Laskar Camp III BENGKAYANG. Tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan kepramukaan, Laskar Camp III yang digelar Kamis-Minggu (6-9/11) di SMK Negeri 1 Bengkayang, juga meningkatkan silaturahmi anggota Pramuka dua kabupaten, Bengkayang dan Landak. Kegiatan ini melibatkan Gugus Depan (Gudep) Panglima Libau, Kabupaten Bengkayang dan Gudep Putri Dara Nante, Kabupaten Landak, kata Agus Albertus, Ketua Panitia Laskar Camp III. Tim Kabupaten Landak beranggotakan pramuka dari SMK Negeri 1 Ngabang dan SMA Negeri 2 Sengah Temila. Sedangkan tim Kabupaten Bengkayang merupakan pramuka dari SMK Negeri 1 Bengkayang. Jumlah peserta keseluruhan sebanyak 350 orang. Kabupaten Landak sebanyak 40 orang, dan Bengkayang 310 orang, ujar Ketua OSIS SMK Negeri 1 Bengkayang kepada Rakyat Kalbar. Kegiatan yang sudah digelar untuk ketiga kalinya ini bertujuan untuk membentuk karakter kaum muda melalui Gerakan Pramuka. Jenis lomba yang digelar diantaranya Lomba Tata Upacara Penegak (LTUP), Lomba Cerdas Tepat (LCT), lomba masak, camp standar, penjelajahan, hasta karya/membuat sesuatu bernilai jual, dan permainan rakyat. LTUP baru diperlombakan dalam Laskar Camp III saat ini. Sementara Camp Standar paling diunggulkan dari Pramuka SMK Negeri 1 Bengkayang, terangnya. Laskar Camp-III kali ini memperebutkan hadiah berupa sertiﬁkat dan piala dari Kepala Dinas Pendidikan. Panitia penyelenggara merupakan anggota Mabicab Bengkayang. Sementara untuk Tim Penilai dari SMK Bengkayang sesuai bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis perlombaan. Lascar Camp III merupakan program tahunan, ucap Agus. (kur)

KETAPANG. Hari cuci tangan pakai sabun (HCTP) sedunia ke 7 dirangkai dengan kegiatan pencanangan kesatuan gerak PKK dan KB Kesehatan yang di pusatkan di desa Banjar Sari PT Bumitama Gunajaya Agro kecamatan Kendawangan, Kamis (13/11). Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Ketapang Ny Riniwati Henrikus didampingi Asisten I Setda Ketapang Hj. Normaniah meresmikan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan menuntun anakanak cara mencuci tangan serta cara menggosok gigi yang benar dan baik secara kesehatan. Kedatangan istri orang nomor saatu di jajaran Pemkab

Ketua tim penggerak PKK Ketapang Ny. Riniwati Henrikus meresmikan kegiatan HCTPS ditandai dengan pemukulan gong. ISTIMEWA

Ketapang tersebut telah dinanti oleh SKPD Kecamatan, Pimpinan dan Karyawan PT BGA pengurus PKK Kecamatan Kendawangan dan ratusan

anak-anak sekolah dasar yang menyambut dengan tarian dan lagu lagu daerah Ketapang. Tampak keceriaan tergambar di wajah Ny Riniwati Henri-

kus ketika ia memangil tiga orang anak dan menanyai anak tersebut satu persatu tentang pentingnya mencuci tangan untuk keesehatan. Saya merasa sangat bahagia dapat berkumpul dengan anakanak dalam Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia di Kendawangan ini, ucap Riniwati Henrikus sambil tersenyum. Ia juga memberikan apresiasi yang besar terhadap perhatian perusahaan terhadap PKK dan KB dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat yang selalu diperingati setiap tahunnya dan dipusat di kecamatan Kendawangan. Hari cuci tangan pakai sabun sedunia Selalu diperingati di-

upayakan agar setiap kegiatan PKK dipusatkan di Kecamatan dan di Desa dan selalu diundang pengurus PKK di 20 Kecamatan yang ada di Ketapang, harapnya. Usai menuntun cara yang benar mencuci tangan anakanak, Riniwati Henrikus disuguhi hiburan dan tarian, ia juga memberikan dooprize kepada pengurus PKK dan anakanak. Sebelumnya juga telaah dilakukan peninjauan langsung pelayanan KB kesehatan di Puskesmas Kendawangan dengan PKK Kecamatan Kendawangan dan diklinik PT BGA wilayah V Kendawangan kepada 30 calon aseptor KB dengan kontrasepsi pemasangan implant. (Jay/PK)

Polisi Inisiator Ngecat Pertokoan SINGKAWANG. Apa hubungannya mengecat pertokoan dengan tugas menjaga ketertiban dan keamanan?. Pertanyaan ini mengemuka ketika Kepolisian Resort (Polres) Kota Singkawang menjadi inisiator pengecatan pertokoan. Untuk mendorong warga mengecat pertokoan tersebut, Polres Singkawang sampai menggelar pertemuan dengan para pemilik pertokoan di Kota Singkawang di Balairung, Kantor Walikota Singkawang, Kamis (13/11) sore. Pertemuan tersebut bertemakan Merajut Kebersamaan Menuju Kedamaian dan Mewujudkan Singkawang sebagai Kota Wisata Impian . Pertemuan tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Singkawang, AKBP A Widihandoko SH memamerkan desain pertokoan yang sudah dicat. Ia membandingkan foto-foto pertokoan yang belum dicat dan tampak sangat kumuh . Desain warna yang dipamerkan Widihandoko tersebut,

tentunya mengundang decak kagum pemilik pertokoan yang hadir. Tetapi, persoalan warna masih sempat menjadi perdebatan, karena ini menyangkut keberuntungan atau hoki . Di tengah kekaguman tersebut, masih saja berseliweran pertanyaan, mengapa polisi sibuk mengurus pengecatan pertokoan, sampai mengadakan pertemuan. Bukankah tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan, bukan malah mengecat pertokoan?. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Widihandoko menjelaskan, kendati dirinya bukan warga Kota Singkawang, dia mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dengan Singkawang sebagai ikon wisata di Kalbar. Sangat sayang kalau ikon ini tidak digunakan sebaikbaiknya, katanya. Sebagai ikon wisata tersebut, kata Widihandoko, merupakan kesempatan untuk menjadikan Singkawang mendunia. Itu bukan hal mustahil. Untuk mewujudkannya tentu memerlukan kepedulian semua warga Singkawang, termasuk pemilik pertokoan di Kota Singkawang,

paparnya. Sayangnya, sesal Widihandoko, kondisi saat ini para wisatawan disuguhi dengan pemandangan kota yang kumuh, dan tidak terawat. Makanya kita ajak warga, terutama yang mencari nafkah di pertokoan untuk terbuka hatinya agar bersedia menghiasi tokonya. Tampilkan estetikanya, tanpa menghilangkan kesan Singkawang sebagai kota tua, ujarnya. Salah satu estetika tersebut, jelas dia, tentunya dengan melakukan pengecatan semua bangunan pertokoan. Kalau keinginan saya ini terwujud, nantinya Disbudparpora tinggal mempromosikannya secara optimal, agar menarik minat wisatawan untuk datang ke Singkawang, kata Widihandoko. Selanjutnya, tambah Widihandoko, Pemkot Singkawang diharapkan menyediakan Pusat Seni dan Budaya (art center). Di dalamnya tersedia berbagai jenis budaya, bukan hanya dari Kota Singkawang, tetapi juga dari kabupaten/kota lain di Kalbar. Jangka panjangnya, akan banyak penjual souvenir

di sekitar Art Center tersebut. Sehingga masyarakat ada pekerjaan, paparnya. Penghiasan pertokoan dan art center ini juga perlu dibarengi dengan meningkatkan daya tarik kelenteng. Perlu diingat, Singkawang ini dikenal sebagai Kota Seribu Kelenteng. Seperti Bali yang memperindah puranya, kalau pura disana diganti dengan bangunan minimalis, niscaya wisatawan tidak akan tertarik, kata Widihandoko mencontohkan. Seperti itulah Singkawang, hendaknya dapat mempertahankan kelenteng sebagai daya tarik wisata. Kini kelenteng jangan hanya dilihat sebagai simbol agama, tetapi jadikan salah satu daya tarik wisata. Tidak perlu usik masalah perbedaan agama, tapi jadikan sebagai ikon wisata, kata Widihandoko. Ketika wisatawan tertarik untuk ke Singkawang, tentunya mereka juga harus disuguhi dengan tampilan kota yang rapi dan bersih, terutama pertokoannya. Mengecat pertokoan ini salah satu bentuk kepedulian untuk mendukung Singkawang sebagai ikon wisata,

ingat Widihandoko. Setelah menjelaskan panjang lebar hal tersebut, barulah Widihandoko menjelaskan kaitannya mengecat pertokoan, atau pengembangan wisata di Kota Singkawang dengan menjaga ketertiban dan keamanan. Hubungannya dengan ketertiban dan keamanan sangat banyak. Secara tidak langsung pengembangan wisata itu menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat, banyak yang memiliki pekerjaan dan lainnya. Setidaknya hal ini dapat menekan tingkat kejahatan di Kota Singkawang. Orang tidak mau lagi menjambret, karena dia sudah sejahtera, papar Widihandoko. Menjadi inisiator untuk mengecat pertokoan ini, jelas Widihandoko, merupakan salah bentuk pro aktif kepolisian yang peduli dengan Kota Singkawang. Polisi mengurusi pengecatan pertokoan itu ada maksud tertentu, ujungujungnya itu untuk keamanan. Kalau masyarakat sejahtera, kejahatan konvensional akan menurun, Insya Allah, pungkasnya. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju Listrik Tenaga Air Strategis untuk Daerah Pedalaman NANGA PINOH-RK. Pembangunan listrik tenaga air atau yang lebih dikenal sebagai listrik hidro di daerah pedalaman Kabupaten Melawi akan berpangaruh terhadap proses percepatan pembangunan di segala espek. Upaya membangun listrik secara mandiri dengan menggunakan metode yang mudah dan murah tentu harus didorong. Jika listrik tenaga air ini dikembangkan di daerah pedalaman yang potensial. Maka akan berpangaruh pada segala aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari ekonomi akan lebih menggeliat, pendidikan juga akan meningkat serta akan berpengaruh kepada sosial dan keamanan. Karena potensi ini banyak, hendaknya ada upaya untuk mendorong listrik tenaga air yang murah dan mudah, harap tokoh pemuda Melawi, Sabilil Mutadin. Sabilil menambahkan, jika dalam sebuah desa di pedalaman Kabupaten Melawi ada listrik, maka ekonomi masyarakat akan meningkat dengan munculnya peluang ekonomi baru di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya kegiatan ekonomi masyarakat tentu akan terbantu. Misalnya, masyarakat bisa memiliki mesin penggiling beras. Kemudian masyarakat bisa menghidupkan mesin-mesin untuk membuat produk. Misalnya, membuat kue serta alat-alat produksi lainnya yang bisa dihidupkan dengan menggunakan tenaga listrik. Listrik dengan tenaga air ini juga mendorong terciptakan sawah-sawah baru dengan teknologi perairan yang baik. Listrik juga bisa dipergunakan untuk teknologi penetasan telur sehingga untuk menghasilkan bibit ayam dan bebek. Tak hanya itu, dunia pendidikan juga akan maju dengan adanya listik. Misalnya, anak-anak akan belajar dengan penerangan yang maksimal. Bahkan, alat-alat peraga keilmuan yang dihidupkan dengan listrik bisa pula dioperasikan di sekolah. Misalnya mikroskop. Hal ini membuat sekolah-sekolah yang ada di sekolah pedalaman bisa lebih maju. Bisa jadi sekolahsekolah di pedalaman kualitasnya akan sama dengan lembaga pendidikan di kota. Dampak lain dari adanya listrik di daerah pedalaman, sambung dia adalah untuk meningkatkan keragaman kehidupan sosial, budaya dan politik. Tatanan sosial yang maju atau yang sesuai dengan perkembangan zaman akan tercipta dengan sendirinya. Budaya-budaya baru yang positif dan negatif juga akan tercipta. Keinginan untuk mempertahankan budaya lokal juga ada. Dengan keberadaan listrik di desa juga akan berimplikasi terhadap peningkatan kesadaran politik yang baik. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumâ&#x20AC;&#x2122;at, 14 November 2014

SD di Melawi Butuh 99 Ruang Kelas Baru Paulus: Acungkan Jempol Guru SD 24 Pintas Belimbing NANGA PINOH-RK. Bukan hanya SDN 24 Pintas Belimbing yang mengalami kekurangan kelas sehingga terpaksa melajar di bawah tenda biru. Namun setidaknya ada 99 ruang kelas yang dibutuhkan sekolah dasar (SD) yang tersebar di seantero Kabupaten Melawi. Jumlah SD negeri di Kabupaten Melawi ada 241 sekolah yang ditambah dengan SD swasta sehingga menjadi berjumlah 246 sekolah. Total rombongan belajar saja ada 1.626, sementara ruang kelas yang tersedia hanya 1.527. Jadi sekolah yang kekurangan lokal memang banyak. Kita kurang 99 lokal yang tersebar di seluruh kecamatan. Termasuk di SD 24 Belimbing, di Desa Balai Agas yang baru memiliki tiga ruang belajar, ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Melawi, Paulus, kemarin.

Paulus menuturkan, saat ini jumlah siswa SD di Melawi mencapai 28.789 siswa. Mereka belajar di berbagai ruang kelas yang tak seluruhnya dalam kondisi yang ideal. Data Disdik Kabupaten Melawi mengungkapkan, saat ini hanya terdapat 164 ruang kelas yang dalam kondisi baik, sementara 1.280 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan, sedangkan 83 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Namun, kata Paulus, pemerintah sebenarnya tidak pernah membiarkan kondisi ini terus terjadi. Karena setiap tahun pemerintah selalu membangun serta menambah ruang kelas, termasuk sekolah baru. Hanya memang, sambung Paulus, membangun tidak bisa langsung tuntas, melainkan dilakukan secara bertahap. Pembangunan RKB (ruang

kelas baru) dilakukan setiap tahun. Tahun ini saja ada 21 RKB dibangun pada tahun 2014. Berarti kan jumlah ruang kelas bertambah lagi, ucapnya. Pihaknya, jelas Paulus, tidak bisa langsung melengkapi kekurangan RKB setiap sekolah tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan rombongan belajar. Seperti yang ada di SD 24 Belimbing, karena kekurangan tiga lokal lalu mesti dibangun langsung tiga unit. Karena kita mesti bagi juga dengan sekolah lain yang juga mengalami kekurangan lokal. Jadi tidak bisa langsung terpenuhi, karena memang anggaran terbatas. Lagi pula kekurangan lokal tak hanya terjadi pada SD yang lokalnya sedikit, melainkan kekurangan bisa muncul karena rombongan belajar di sekolah tersebut bertambah, timpalnya. Meski demikian, Paulus

memastikan tahun depan pihaknya terus melanjutkan penganggaran untuk melakukan pembangunan ruang kelas baru. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengatasi ruang kelas yang rusak serta menganggarkan dana untuk melakukan rehab sekolah. Tiap tahun ada penganggaran rehab ruang kelas, pembangunan RKB dan perpustakaan, ulasnya. Terkait dengan inisiatif para guru di SD 24 Pintas Belimbing yang membangun tenda untuk belajar siswa, Paulus memberikan apresiasi atas kebijakan sekolah dalam mengatasi problematika kekurangan lokal tersebut. Saya berikan acungan jempol untuk guru ini. Artinya jangan sampai keterbatasan yang dialami sekolah tersebut lantas membuat proses belajar menjadi terhambat.

Walau menggunakan tenda, yang penting adalah transformasi ilmu tetap bisa diserap, ucapnya bangga. Menurutnya, apalagi dengan penerapan kurikulum 2013, dimana inisiatif guru untuk memberikan pelajaran pada siswa harus terus ditingkatkan. Sehingga, kata Paulus, mau belajar di bawah pohon atau tenda sekalipun sudah tak lagi menjadi masalah. Kendati demikian, Paulus tetap mengingatkan, kekurangan tersebut akan senantiasa menjadi tanggung jawab pemerintah. Dana BOS jelas tak bisa dipergunakan untuk ďŹ sik yang besar-besar seperti bangun RKB atau wc. Kalau perbaiki pintu atau meja belajar masih diperbolehkan, lugasnya. Reporter: Sukartaji Editor: Andry

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

Ormas dan LSM Harus Terdaftar secara Legal NANGA PINOH-RK. Guna meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Melawi dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPD-KBP) Kabupaten Melawi menggelar pembinaan ormas dan LSM, di Kabupaten Melawi, Rabu, (12/11). Kegiatan pembinaan yang berlangsung, di Gedung Emaus Nanga Pinoh tersebut diikuti sekitar 100 orang yang terdiri dari ormas dan LSM se-Kabupaten Melawi serta dibuka oleh Wakil Bupati Melawi, Panji. Nara sumber kegiatan ini menghadirkan, Agus Suparman dari KBP Provinsi Kalbar. Kepala BPMPD-KBP Kabu-

paten Melawi, Junaidi mengatakan, kegiatan pembinaan kepada ormas dan LSM bertujuan untuk memperkokoh dan memaksimalkan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik, khususnya di Kabupaten Melawi sekaligus meningkatkan peran serta ormas dan LSM dalam pembangunan. Dalam pertemuan kali ini, menurut Junaidi sekaligus untuk memberikan informasi kepada ormas dan LSM yang berkaitan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari ABPD. Lebih lanjut, sambung dia, ada pun mengenai permohonan dana hibah atau bansos harus diusulkan terlebih dahulu. Itu pun ormas dan LSM yang harus terdaftar

di BPMPD-KBP dan setiap bentuk kegiatan yang sudah dilakukan harus dilaporkan kembali ke BPMPD-KBP sebagai tanda/bukti sebuah ormas dan LSM tersebut aktif. Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Panji menegaskan, sebuah ormas dan LSM apabila ingin mendapatkan hibah atau bansos dari pemerintah harus mempunyai papan nama dan sekretariat maupun pengurusnya harus jelas serta diakui pemerintah melalui BPMPD-KBP Kabupaten Melawi. Salah satu contoh, kata Panji, apabila ormas dan LSM mempunyai alamat sekretariat yang jelas tentu akan memudahkan pemerintah untuk berkoordinasi apabila diperlukan sewaktu-waktu. Kami persilahkan bila masih ada ormas dan LSM yang

belum terdaftar secara legal di BPMPD-KBP Kabupaten Melawi. Kita mengakui, tidak semua ormas dan LSM yang menerima hibah atau bansos dari pemerintah, kemungkinan karena persyaratanpersyaratan tidak dipenuhi sesuai dengan peraturan. Di sisi lain, sambung Panji, pihaknya bertugas melakukan pembinaan dan memberikan dorongan serta pengayoman dalam rangka menumbuhkan organisasi yang sehat dan mandiri sehingga organisasi dapat menggerakkan kreatiďŹ tas dan aktivitasnya secara positif, papar Panji. Lebih lanjut Panji menyatakan, peran ormas dan LSM selama ini dirasakan sangat efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat, karena hidup dan tumbuh bersamasama masyarakat.

Dia mengharapkan, dengan adanya persepsi yang sama, maka sesungguhnya dapat dibangun sebuah sinergi dalam jalinan kerja sama yang optimal dan produktif antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat serta berbagai elemen masyarakat untuk melaksanakan setiap program atau kegiatan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu bentuk tanggungjawab yang perlu diwujudkan oleh setiap ormas atau LSM adalah sebuah konsekuensi untuk mengumumkan keberadaan dirinya serta kiprah perjuangan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat tercermin antara lain melalui pendaftaran di lembaga pemerintah. (aji)

Sintang Raya Buntut Sumirnya Nasib Perppu Pilkada

Jantoh Kita ATM BRI Lintas Melawi Dibobol Maling SINTANG-RK. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) di yang berada di Jalan Lintas Melawi, Kelurahan Kampung Ladang dibobol maling, Rabu (12/11). Beruntung maling hanya bisa merusak mesin ATM saja, namun tak berhasil membawa kabur uang. Kejadian itu baru diketahui sekitar pukul 08.00 WIB. Dari pantauan di lapangan, mesin ATM terlihat rusak. Selain itu, pelaku mengambil Driver Video Recorder (DVR) CCTV yang terpasang di dalam ATM. Petugas ATM BRI usai mengetahui kejadian tersebut langsung meluncur ke TKP dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang. ATM baru diisi dan jumlahnya berkisaran Rp 200 jutaan. Namun beruntung berangkas ATM yang berisi sejumlah uang gagal dibongkar pelaku, ujar Wahyu, seorang petugas BRI. Secara jelas, Wahyu tak mengetahui kronologis kejadian. Diperkirakan terjadi pada dini hari. Pada saat itu diperkirakan di sekitar lokasi dalam keadaan sepi dan pelaku diperkirakan mencongkel ATM dengan alat besi. Hal itu terlihat kerusakan pada mesin tersebut. Pertama kita juga tidak berani menyentuh ATM itu sebelum polisi datang, papar Wahyu. (din)

KPU Galau, Tahapan Pilbup Belum Terlaksana S INTANG -RK. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sintang belum melaksanakan tahapan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun depan. Pasalnya, penyelenggara pemilu masih menunggu aturan mengenai sistem pemilihan. Kita masih menunggu kepastian hukum, baru bisa memulai. Belum ada kepastian hukum setingkat Undang-Undang yang mengatur untuk pemilihan Bupati, ujar Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Kabupaten Sintang, Ade M Iswadi, Kamis (13/11).

Menurut Ade, bila mengacu regulasi lama, idealnya tahap pemilihan Bupati Sintang sudah harus berjalan. Bahkan, pemilihannya sendiri akan dilangsungkan pada Mei 2015. Dan, pembentukan Ad-Hoc, seperti PPK dan PPS tentu harus sudah terbentuk enam bulan sebelum pemilihan. Kalau sekarang belum ada, timpalnya. Ade tidak menampik bahwa pihaknya masih mengambang terkait hal yang semestinya sudah harus dilakukan. Kecuali pemilihan Bupati dilakukan secara langsung. Namun hal tersebut kembali berbeda apabila aturan dengan pemilihan tak

langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kendati demikian, menurut Ade, pihaknya sudah menerima surat dari KPU Pusat mengenai teknis terkait belum pastinya sistem pemilihan kepala daerah. Yakni, tetap diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah menyangkut penganggaran pemilihan Bupati Sintang. Koordinasi sudah kita lakukan, ucapnya. Ade menambahkan, teknis pemilihan Bupati jika dilakukan secara langsung akan menjadi domain KPU. Hanya saja kini regulasinya masih ditunggu. Dan pelaksanaan apabila memang digelar secara serentak

Reporter: Suhardin Editor: Andry

Operasi Pekat Kembali Tertibkan Kafe Remang-remang

Pelayan Kafe dan Miras Diamankan Petugas SINTANG-RK. Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Sintang Kota menggelar operasi penyakit masyarakat (Pekat) dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang, Kamis (13/11) siang. Sejumlah cafe remang-remang di ja-

lan lingkar hutan wisata Baning menjadi sasaran operasi. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati seorang anak bawah umur yang dipekerjakan menjadi pelayan cafĂŠ yang sedang hamil di luar nikah. Mirisnya, tak diketahui siapa ayah dari anak yang dikandung tersebut. Selain itu, petugas mengamankan

Kebutuhan Masyarakat Perbatasan Bergantung dengan Malaysia SINTANG-RK. Ketergantungan masyarakat perbatasan kepada negeri jiran Malaysia, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok sudah lama berlangsung. Bahkan, masyarakat di wilayah perbatasan harus mengeluarkan biaya lebih tinggi jika membeli barang yang dipasok dari dalam negeri sendiri. Gula di Malaysia lebih murah. Bensin juga jauh lebih murah. Semua barang termasuk sembako semua dari Malaysia, ucap Tingga, salah seorang warga Sungai Pisau, Kecamatan Ketungau Hulu, di Kabupaten Sintang, Kamis (13/11). Menurut Tingga, penyebab ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap Malaysia, karena permasalahan infrastruktur. Jarak tempuh ke Malaysia dibanding Kabupaten

pada 2015, pemilihan Bupati Sintang diprediksi akan berlangsung September mendatang. Bila mengikuti aturan baru yang dituangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tapi kita masih belum tahu dan masih menunggu aturan, ulasnya. Ia menambahkan, KPU hakikatnya ingin cepat bekerja. Hanya saja masih terbentur aturan. Teknis penyelenggaraan pemilihan langsung payung hukum yang mengaturnya masih sedang ditunggu.

Sintang misalkan sangat mencolok perbedaannya. Perjalanan ke Malaysia paling lama sudah bisa sampai dalam dua jam. Tapi ke Sintang bisa memakan waktu lebih dari tujuh jam. Dengan medan yang dilalui lebih berat. Tingga menambahkan, kualitas barang negeri jiran juga dinilai lebih bagus selain harganya murah. Salah satu diantaranya adalah bensin. Mutu premium Malaysia lebih murni. Kemudian harga jual eceran di perbatasan, bensin Malaysia Rp 6 ribu. Sementara premium asal Indonesia dijual Rp 10 ribu. Perbedaan harga yang jauh membuat warga perbatasan lebih menggunakan bensin Malaysia. Tingga berpendapat, apabila masyarakat perbatasan dipaksa menggunakan barang

Indonesia, berarti masyarakat harus menanggung biaya tinggi. Sementara harga jual yang menjadi sumber pendapatan penduduk sedang melorot. Harga karet tidak lebih dari Rp 5 ribu per kilo. Sementara gula Indonesia di perbatasan bisa Rp 12 ribu per kilo. Belum lagi BBM yang kabarnya akan naik, keluhnya. Karena itu, lanjut dia, masyarakat perbatasan sangat berharap pemerintah tanggap dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan supaya mobilitas penduduk perbatasan menjadi lancar. Masyarakat perbatasan mungkin hampir keseluruhan pernah pergi ke Malaysia. Tapi belum tentu semua sudah sampai di ibukota Kabupaten Sintang.

Apalagi Pontianak, bahkan Jakarta, terangnya. Akses masyarakat perbatasan ke Malaysia hanya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok. Namun juga terkadang buat berobat. Rute yang dilintasi, yakni melalui Bukit Kelingkang. Medan tersebut dilalui dengan berjalan kaki. Kalau membawa barang maka harus dipikul, papar Tingga. Kendati akses dan ketergantungan masyarakat perbatasan dengan negeri jiran cukup tinggi, Tingga menegaskan, hal tersebut tidak merubah sikap nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan. Apalagi sampai merubah status kewarganegaraan. Pasalnya hubungan yang terjalin hanya sebatas untuk keperluan barang-barang pokok semata. (din)

para pelayan cafe maupun pemiliknya serta menyita minuman keras. Cafe remang-remang ini berdiri tanpa izin. Tim gabungan sempat kejar-kejaran dengan pelayan cafe yang berusaha kabur begitu tahu akan ditertibkan. Bahkan ada diantaranya yang bersembunyi di kamar serta enggan keluar, sampai akhirnya dilakukan upaya paksa oleh petugas. Petugas juga melakukan pembongkaran paksa pintu cafe yang sengaja dikunci. Setidaknya, ada delapan pelayan cafe yang diamankan. Mereka berasal dari berbagai daerah. Ada yang tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Mereka kemudian didata serta dibawa ke Polsek Sintang. Sementara berdus-dus minuman keras, baik bir dan arak putih turut disita petugas. Kapolsek Sintang, AKP. Dedy F Siregar mengatakan, operasi pekat berlangsung selama 10 hari. Di hari pertama petugas sudah menjaring para pelayan cafe dan pemiliknya disertai minuman keras. Operasi ini akan terus berlanjut siang maupun malam. Mereka yang terjaring kita data. Apabila ada tindak pidana maka akan kita sidik, tegas Kapolsek Sintang. Terkait anak di bawah umur yang hamil, Kapolsek mengaku prihatin.

Kasus itu akan didalami untuk mengetahui siapa pelaku atau ayah dari anak yang dikandung tersebut. Korban sendiri saat kita tanya tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Mungkin karena sudah terlalu banyak lelaki atau memang saat melakukan dalam kondisi mabuk, ujarnya. Menurut Kapolsek, cafe yang menjadi sasaran operasi belum lama berdiri. Jaraknya cukup dekat dengan cafe yang beberapa waktu lalu ditertibkan. Sama-sama berada di kawasan jalan lingkar hutan wisata Baning. Kapolsek menambahkan, penertiban serupa akan terus digelar jajaran Polsek dalam operasi pekat. Sejumlah cafe atau lokasi yang berpotensi menjadi tempat pelanggaran hukum atau meresahkan masyarakat akan ditertibkan. Operasi pekat ini untuk menjamin ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, lugasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pasar Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, Jum anudin membenarkan, bila cafe-cafe yang menjadi sasaran penertiban tidak mempunyai izin. Keberadaan kafe tersebut juga berdasarkan laporan masyarakat yang amat meresahkan. Dalam penertiban ini kita sifatnya hanya membantu. Bukan sebagai leading sektor, (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Abdullah Usman

Keberadaan Orang Asing Wajib Dilaporkan P UTUSSIBAU -RK. Keberadaan orang asing di Kapuas Hulu, baik sebagai pekerja di sebuah perusahaan perkebunan maupun dalam sebuah organisasi (NGO) bidang lingkungan di Kapuas Hulu ditenggarai cukup banyak. Namun hanya segelintir saja yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) setempat. Kami sudah sering kali menyurati dan mengingatan kepada sejumlah perusahaan perkebunan dan pertembangan di Kapuas Hulu yang ada memperkerjakan orang asing. Namun hal itu tidak digubris, sementara ketika timbul masalah baru pemerintah yang direpotkan, mestinya ini tidak boleh terjadi, tegas Kepala Disnakertransoso Kapuas Hulu, Drs Abdullah Usman MSi, kemarin. Melaporkan tenaga kerja asing, ditegaskan dia, merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang. Untuk itu, perusahaan dan NGO harus taat hukum. Ketika memperkerjakan tenaga kerja asing segera melapor kepada pihak-pihak terkait. Selain ke Disnakertransos, ditegaskan Abdullah, lapor juga Polsek setempat, kantor kecamatan dan imigrasi. Sebab, instansi-instansi ini juga memiliki kepentingan dengan keberadaan orang asing di Kapuas Hulu, sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Yang menjadi berat urusannya adalah jika tenaga kerja asing itu sakit, meninggal atau tersangkut masalah hukum. Karena ini menyangkut urusan antar negara, pemerintah mesti campur tangan dalam menyelesaikannya. Kami sudah proaktif menyurati dan turun ke lapangan, katanya. Jadi sekali lagi, Abdullah mengingatkan, perusahaan, baik perkebunan maupun pertambangan serta NGO, TNBK dan TNDS jangan menutupnutupi keberadaan orang asing yang mereka pekerjakan. Jangan sampai ilegal, karena kalau sudah tersangkut masalah hukum berat urusannya. Seperti PT CIP di Kecamatan Boyan Tanjung kemarin, padahal sudah sering kami ingatkan dan akhirnya ditangkap, pungkasnya. (aRm)

Rakyat Kalbar Jumat, 14 November 2014

Siapapun Bupatinya, Nasir Berharap Operasi Katarak Gratis Tetap Lanjut PUTUSSIBAU-RK. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir berharap agar operasi katarak gratis dapat terus dilaksanakan, siapapun bupatinya nanti. Hal itu disampaikan Nasir saat meninjau kegiatan yang digelar pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) pusat di RSUD dr Achmad Diponegoro, Putussibau, Kamis (13/11). Kegiatan ini akan berlangsung hingga hari ini. Mudahmudahan kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Siapapun nanti yang jadi bupati diharapkan dapat terus dilaksanakan, ujar Nasir. Menurut Nasir yang sudah menyatakan siap maju di Pilkada tahun depan ini, operasi karatak gratis ini perlu dilaksanakan mengingat banyak masyarakat Kapuas Hulu yang menderita

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menyalami pasien operasi katarak gratis di RSUD dr Achmad Diponegoro, Putussibau, Kamis (13/11).ARMAN HAIRIADI

katarak. Sebab, bila operasi katarak harus ke Pontianak, maka akan membutuhkan biaya besar. Kita patut bersyukur dokter mata dari jakarta sudah datang untuk menindaklanjuti program untuk masyarakat kita yang menderita katarak ini, ucap Bupati

yang saat itu didamping Kepala Dinas Kesehatan dr H Harisson MKes, Direktur RSUD dr Achmad Diponegoro dr Berounly Star Rey MPH dan Kabag Umum Bung Tomo SHut MM. Sebelum dilakukan operasi, pasien terlebih dahulu akan diperiksa. Baik kema-

tangan kataraknya, tekanan darah dan kadar gula. Apabila dalam pemeriksaan awal dinyatakan belum bisa dioperasi, maka harap dimaklumi. Jadi, percayakanlah dengan tim dokter, kata Nasir. Sebab, dikatakan Bupati, ada katarak yang tidak bisa sertamerta dilakukan operasi. Kalau dipaksakan khawatir menjadi lebih parah. Jadi serahkan ke dokter, kalau belum bisa dioperasi pasti ada diberikan obat, ucapnya. Selama pelaksanaan operasi, terutama kepada pihak keluarga yang mengantar, Bupati berpesan agar tetap menjaga ketertiban. Banyak yang sudah mendaftar, mencapai 250 orang. Dokter tentu tidak bisa melakukan operasi kepada semuanya dalam waktu dua hari. Jadi bagi yang belum mohon bersabar, kata Nasir. Sementara itu, Harisson

mengungkapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya pasien yang mendaftar mencapai 400 orang. Jadi, tidak bisa dilayani semuanya, dan pada pelaksanaan operasi selama dua hari ini yang diutamakan adalah mereka berasal dari daerah yang jauh. Operasi katarak gratis ini dilakukan tiga dokter mata dari Perdami pusat. Mereka dibantu dokter mata RSUD dr Achmad Diponegoro, dr Mia Purnama SPM. Yang belum bisa tertangani untuk dioperasi tenang saja, karena ini akan terus berlanjut hingga Desember, hanya saja yang mengoperasinya dr Mia Purnama. Namun, terlebih dahulu harus mendaftar ke BPJS, agar tidak mengalami kendala pembiayaan, tutup Harisson. LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

75 Pejabat Eselon II, III dan IV Dilantik PUTUSSIBAU-RK. Sebanyak 75 pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu dilantik dan diambil sumpah/janji di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (13/11). Pelantikan yang disertai penandatanganan pakta integritas itu dipimpin langsung Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir. Tadi kita sudah dengar SK (Surat Keputusan) yang dibacakan untuk pelantikan penempatan baru bagi pejabat stuktural eselon II, III dan IV. Selain, diambil sumpah juga ada penandatangan fakta integritas. Ini agar kinerja ke depan semakin baik dan bertanggungjawab. Itu yang lebih penting, kata Nasir dalam sambutannya. Pelantikan seperti ini, kata Bupati merupakan hal yang biasa dalam struktur organisasi pemerintahan. Hal biasa pula,

ketika setiap pelantikankritikan dan SMS yang masuk. Ini saya anggap hal biasa, karena yang bersangkutan belum memahami struktur organisasi pemerintah, kata Nasir. Sebenarnya, kata dia, dari eselon yang ada sudah banyak yang menunggu, hanya saja job yang tersedia terbatas. Sehingga tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Pada kesempatan itu, Nasir juga sempat memberikan peringatan kepada kepala SKPD. Jangan rencana pelantikan dijadikan candaan, kata Bupati. Nasir mengungkapkan, ada yang sempat SMS kepada dirinya menanyakan apa benar ia akan dilantik untuk jabatan tertentu. Ini harus dipahami semua, mungkin ada yang merasa tidak puas terhadap pelantikan ini, tegasnya. Pelantikan, baik yang pro-

Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu dilantik dan diambil sumpahnya di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (13/11). ARMAN HAIRIADI

mosi maupun mutasi merupakan suatu penyegaran. Yang dilantik pada saat ini patut bersyukur, karena untuk berikutnya bisa saja dilakukan dengan sistem lelang jabatan. Tentu ini nanti akan mengalami persyaratan yang lebih

banyak lagi, ungkap Bupati. Termasuk dengan perubahan PNS menjadi ASN pensiun diperpanjang. Hanya saja, seseorang ASN tidak menutup kemungkinan banyak yang pensiun dini, bila capaian kinerjanya tidak terpenuhi.

Ini kalau tidak salah dengan aturan baru kemungkinan banyak yang akan pensiun dini bila tidak mencapai kinerja. Sehingga kedepan makin banyak aturan yang perlu dipenuhi, imbuhnya. Secara terbuka Bupati menyampaikan ada yang tidak mau jadi kepala dinas. Tetapi, ada juga yang ambisi menjadi kepala dinas. Padahal, Nasir menyakini jabatan tidak perlu diminta. Sebab bila kinerja baik, maka jabatan akan datang dengan sendirinya. Yang baru dilantik, lakukanlah tugas dengan sebaikbaiknya. Kepada camat jangan banyak meninggalkan tempat, karena masyarakat memerlukan pelayanan kita. Masyarakat sekarang tidak segan-segan melaporkan ke Bupati atau yang lain mengenai kinerja camat, pungkas Nasir. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Bupati Pantau Test CPNS â&#x20AC;&#x153;Mudah-Mudahan Rakyat Sanggau Bisa Bersaingâ&#x20AC;?

Anggota DPD Perempuan Melayu Sanggau menyerahkan bantuan kepada anak berprestasi yang tak mampu. KIRAM AKBAR

Serahkan Beasiswa Anak Yang Tidak Mampu yang Berprestasi SANGGAU. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perempuan Melayu Kabupaten Sanggau menyerahkan bantuan kepada sejumlah anak dari kalangan tidak mampu namun berprestasi dalam pendidikan, Kamis (13/11). Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di Keraton Surya Negara, dan disaksikan oleh Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sanggau, H Gusti Arman. Ketua DPD Perempuan Melayu Kabupaten Sanggau, Ulfa Sonhadji mengatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu program yang terus digalakkan organisasi yang telah dideklarasi sejak tahun 2002 itu. Untuk sosial kita memiliki program orang tua asuh. Untuk Pariwisata, kita melakukan andil dalam setiap even-even kebudayaan, seperti Faradje kemarin, kita adakan lomba kuliner. Di bidang ekonomi kita membentuk pra koperasi, ada juga penyuluhan-penyuluhan agama pada momen-momen perayaan Islam, katanya. Ketua MABM Kabupaten Sanggau H Gusti Arman mengaku salut dengan kinerja organisasi DPD Perempuan Melayu. Menurutnya, walaupun umurnya masih setahun jagung, tapi kiprahnya dirasakan sudah luar biasa untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun memang karena banyak kurang terekspos, jadi masyarakat kurang tahu dengan keberadaan Perempuan Melayu ini. Saya salut, banyak kegiatan positif yang dilakukan, ujarnya. Kedepan, ia berharap organisasi ini dapat berkembang, dengan cara membentuk kepengurusan di tiap-tiap kecamatan, agar kegiatan-kegiatan positif tersebut dapat pula dirasakan oleh masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan. Sehingga bisa eksis dan bisa melakukan koordinasi dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Memang ini lah beratnya, apalagi ini kerja sosial, tapi kalau niat kita tulus kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, katanya. (KiA)

SANGGAU. Bupati Paolus Hadi memantau langsung pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 di SMK Negeri 01, Jalan Jenderal Sudirman kelurahan Bunut, Kamis (13/11). Bupati didampingi Sekda Sanggau, AL Leysandri, Plt BKD Sanggau, Juanda Abdullah dan Kabag Humas Pemkab Sanggau, Joni Irwanto. Pemantauan dilakukan selama kurang lebih satu jam, dimulai dari pukul 08.30. Orang nomor satu itu berharap TKD yang diselenggarakan berjalan lancar. Katanya ini sudah sistem yang paling bagus. BKN ngomongnya begitu. Sekarang Bupati tidak bisa buat lagi kebijakan, karena semuanya harus mengikuti keinginan pusat, katanya. Bupati meyakini, dengan penerapan sistem TKD ber-

Bupati Poulus Hadi, bersama Sekda dan Plt Kepala Bappeda memantau langsung pelaksanaan tes CPNS melalui layar infocus. KIRAM

basis komputerisasi seperti ini sangat tidak memungkinkan lagi adanya celah untuk peserta melakukan kecurangan. Justru tantangannya saat ini, bagaimana sumber daya manusia (SDM) masyarakat Sanggau mampu mengimbangi kompetensi SDM yang dari luar daerah. Karena secara teori, soal-soal yang diujikan menggunakan standar nasional.

Kalau bicara kualitas yang sama, bertarung sama, saya senang. Tapi kalau kualitas yang satu A dan yang satu masih Z atau B, tantangan kedepan adalah bagaimana kualitas ini sama dulu. Supaya mampu bersaing. Tantangan juga bagi sekolah-sekolah kita di Sanggau bisa mengikuti perkembangan pendidikan secara nasional, katanya. Seperti yang diketahui se-

belumnya, bahwa sejal awal, pemerintah daerah sudah mengajukan usul kepada pemerintah pusat, agar wilayah Kalimantan Barat khususnya daerah perbatasan seperti Sanggau mendapatkan perlakuan berbeda, khususnya terkait prioritas pelamar dan kebijakan nilai ambang batas kelulusan (passing grade). Namun hal itu tidak disetujui. Ia berharap pemerintah pusat dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Karena pusat domainnya kuat untuk pendidikan, nah kita minta juga untuk didukung, di samping kita serius juga dari kitanya. Kalau saya lihat (sistem CAT) ini, karena ini juga dinilai oleh pakar-pakar, ya mudah-mudahan lah rakyat Sanggau ini punya kesempatan yang sama, bisa bersaing, kita lihatlah nanti

bagaimana secara umum hasilnya, katanya. Disingging soal, seberapa besar potensi kelulusan putra daerah jika dibandingkan SDM dari luar dalam pelaksanaan TKD 2014 kali ini, Paolus hadi mengaku tidak dapat menebaknya. Kecuali kalau yang daftar orang Sanggau semua, aman, pasti orang Sanggau semua yang lulus, hehehe. Tapi kalau ternyata banyak yang daftar orang luar yang lebih pintar dari orang Sanggau, tidak aman, itu saja, ujarnya. Plt Kepala BKD Sanggau, Juanda Abdullah menyampaikan, sampai hari pertama, tercatat sebanyak 1.565 jumlah pelamar yang akan mengikuti TKS CPNS 2014. Tes akan dilaksanakan selama empat hari. Dalam satu hari terdapat enam sesi. Kecuali hari Jumat lima sesi, katanya. (KiA)

BNNK Bentuk Tim Assesmen Terpadu â&#x20AC;&#x153;Tak Semua Pecandu Bisa Dipidanaâ&#x20AC;? SANGGAU. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau menggelar pertemuan dengan beberapa institusi guna membentuk Tim Assesmen Terpadu (TAT), di ruang rapat kantor BNNK Sanggau, kelurahan Bunut, Kamis (13/11). Kepala BNNK Sanggau, Kompol Nurwognyo menerangkan, TAT akan diketuai dirinya sendiri. Ada dua tim yang ada di dalam TAT ini, yakni, tim medis dan tim hukum. Tim medis ini ada dua lembaga, yakni RSUD dan Dinkes. Kalau tim hukum, ada

Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan BNNK sendiri. Sementara, ada satu lembaga lainnya yakni dinas sosial dan tenaga kerja ini nantinya bergerak di bidang paska rehabilitasi. Jadi, paska rehab, supaya tidak balik lagi (jadi pencandu), jelasnya. Ia menjelaskan, dasar hukum pembentukan TAT sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. UU ini dijelaskan mempunyai sifat dobble track system. Makanya, tidak semua pencandu bisa dipidana, jelasnya. Nurwognyo menjelaskan setidaknya ada tiga alasan

BNNK menggelar pertemuan membentuk TAT di gedung BNNK Sanggau. KIRAM

dibentuk TAT. Satu diantaranya, di Rumah Tahanan (Rutan), tidak menjamin pencandu tidak menjadi pencandu atau pengguna lagi. Alasan lainnya, ketika berada di dalam Rutan, pencandu akan berkumpul dengan orang latar belakang pelanggaran hukum lainnya.

Ketiga pencandu atau penguna adalah sakit yang harus diobati, jelasnya. Namun, ada beberapa catatan ketika seorang pencandu akan direkomendasi ke TAT untuk ditangani. Catatan itu yakni ketika penangkapan, tersangka ditangkap tidak ada

barang bukti, Kedua tersangka di bawah umur, pusat rehabilitasi Lido tidak menerima pencandu yang di bawah umur, sehingga penanganan pencandu dan penyalagunaan akan berhenti. Jadi tidak ada yang mengurus, ini yang mendasari dibentuk TAT, jelasnya. Nantinya, TAT ini berfungsi untuk merekomendasikan pencandu atau pengguna untuk direhabilitasi. Namun, dengan catatan saat ditangkap dites urine positif dan barang bukti yang dibawa di bawah standar yang sudah ditetapkan dalam surat edaran MA nomor 4 tahun 2010. Tapi, kalau pengedar, dia titik, tidak ada ampun, jelasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edoâ&#x20AC;&#x2122;

Jumat, 14 November 2014

UMK Landak Ditetapkan Rp1,6 Juta

Injeh Karaja

N GABANG . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Landak tahun 2015 sebesar Rp1.606.800. Penetapan tersebut berdasarkan rapat dewan pengupahan yang berlangsung di aula Badan Lingkungan Hidup (BLH) Landak, Kamis (13/11) Kepala Dissosnakertrans Landak, Hj. Nyemas Sri Kandi melalui Kabid Tenaga Kerja

Penyambutan kegiatan pencanangan kesatuan gerak PKK, Keluarga Berencana dan Kesehatan (PKK, KB, Kes). HUMAS

Baru 23 Persen Masyarakat Cuci Tangan Pakai Sabun NGABANG. Meskipun terkesan sederhana, ternyata perilaku cuci tangan pakai sabun belumlah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara global. Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, saat ini baru sekitar 23 persen masyarakat Indonesia yang mempraktekan cuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu, Selasa (11/11) TP PKK Kabupaten Landak melakukan pelaksanaan cuci tangan pakai sabun bertempat di SDN 1 Kecamatan Menjalin. Pelaksanaan kegiatan ini dibungkus dalam kegiatan pencanangan Kesatuan Gerak PKK, Keluarga Berenca dan Kesehatan (PKK, KB, Kes). Asisten II Setda Landak, Marsianus yang mewakili Bupati Landak menghimbau kepada segenap masyarakat Landak untuk ikut membiasakan perilaku cuci tangan pakai sabun. Perilaku ini bisa dilakukan dengan cara sederhana dan dapat dilakukan dengan waktu singkat di rumah sendiri, sekolah dan tempat umum lainnya, ujar Marsianus membacakan sambutan Bupati. Dijelaskannya, cuci tangan pakai sabun dilakukan pada lima waktu kritis. Lima waktu kritis tersebut yakni sebelum makan, sebelum menyusui, sebelum menyiapkan makan, sehabis BAB dan setelah menceboki usai BAB, jelasnya. Ia menambahkan, membiasakan cuci tangan pakai sabun sudah menjadi tugas bersama. Sebab, tangan merupakan organ tubuh kita yang paling sering bersentuhan dengan berbagai hal disekitar dan menjadi perantara penularan penyakit golongan menular lewat air, katanya.(ius/Humas)

(Naker) Dissosnakertrans Landak, Yudhi Kuswara mengatakan, penetapan UMK Landak tahun 2015 ini belum bersifat ďŹ nal. Sebab, hasil penetapan UMK tersebut akan kita usulkan lagi ke Gubernur untuk dikeluarkan SK penetapan. Setelah dikeluarkan SK Gubernur, barulah kita sosialisasikan ke pihak perusahaan supaya bisa memberlakukan UMK itu mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2015 mendatang, ujar Yudhi usai

rapat. Dijelaskannya, UMK Landak tahun 2015 ini ada kenaikan sekitar 80,99 persen dari UMK Landak tahun 2014 sebesar Rp1.450.000. Kenaikan UMK Landak ini berdasarkan hasil survey standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan berdasarkan pertimbangan jelang pemerintah yang akan.menaikan harga BBM, jelasnya. Ia menambahkan, untuk tahun inipun pemerintah melalui Dinsosnakertrans

Landak juga menganggarkan untuk beberapa sektor perusahaan. Di antara sektor perusahaan itu yakni , sektor perkebunan sebesar Rp1.638.000 serta untuk CPO dan pabrik karet sebesar Rp1.638.900. Sebab pertimbangannya, disektor perusahaan itu lebih berat kerja dipabrik daripada dikebun. Hal ini ditambah lagi dengan keselamatan kerja yang harus tinggi, ungkap Yudhi. Ia mengakui, untuk usaha

disektor pertambangan memang belum dibahas dan ditetapkan. Sebab, perwakilan usaha disektor pertambangan ini belum ada dimasukan dalam dewan pengupahan. Apalagi usaha pertambangan di Landak ini masih tahap eksploitasi, belum tahap produksi. Namun usaha pertambangan ini akan kami libatkan dalam dewan pengupahan apabila perusahaan pertambangan di Landak sudah ada yang produksi, jelas Yudhi. (ius)

Gelar Pelatihan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah NGABANG. Dinas kesehatan provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas tanaga kesehatan terkait penjaringan kesehatan anak sekolah, di aula Hanura Ngabang, Kamis (13/11). Kepala bidang pelayanan kesehatan Landak, Sri Wahyuni saat membacakan kata sambutan Kepala Dinas Kesehatan Landak mengatakan, penjaringan kesehatan anak sekolah merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dasar. Untuk mengetahui status kesehatan siswa sebagai salah satu upaya deteksi dini jika siswa memiliki masalah kesehatan yang perlu di tindaklanjuti lebih serius lagi dengan cara dirujuk ke puskesmas, katanya. Penjaringan kesehatan anak sekolah merupakan kegiatan lintas program yang melibatkan program kesehatan remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS) gizi Kesmas, kesehatan gigi mulut dan puskesmas. Dijelaskannya, masalah kesehatan yang dialami anak sekolah sangat kompleks dan bervariasi, pada anak SD biasanya berkaitan dengan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sedangkan untuk sekolah

Peserta petugas Puskesmas mengikuti pelatihan di aula Hanura Ngabang. ANTONIUS

SLTP dan SLTA umumnya berkaitan dengan perilaku berisiko seperti kesehatan repoduksi, penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDS. Kegiatan penjaringan anak sekolah sebaiknya dilaksanakan pada awal pelajaran baru bagi siswa, yaitu bulan juni dan Agustus. Apabila dari skrining di temukan ma-

salah kesehatan maka segera di rujuk ke Puskesmas atau ke rumah sakit untuk mencegah penyakit menjadi lebih buruk, katanya. Sementara Utin Januartini, staf Seksi Kesda dinas kesehatan Pontianak, di selasela pelatihan mengatakan, Pelatihan yang di ikuti oleh petugas puskesma yakni perawat umum dan perawat

gigi dari 16 puskesmas yang ada di Landak. Secara teknik pelatihan ini untuk mengetahui kesehatan anak kelas 1 SMP dan SMA, sedangkan untuk anak SD itu secara tersendiri pelatihannya, ujar Utin. Menurut Utin, pelatihan untuk mengetahui kesehatan anak, terutama fisik dan mental anak.

Pelatihan di laksanakan selama dua hari, sejak tanggal 13-14 November. Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah merupakan bagian integral dari sistem kesehatan Nasional ( SKN) untuk mencapai subyek pembangunan berkualitas dimasa yang akan datang, kata Utin.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Imbauan Polisi,

Di Jalan Sepi, Harus Hati-hati Jangan Sendiri SEKADAU. Kasus street crime atau kejahatan jalanan mulai terjadi di Sekadau. Beberapa waktu lalu, sejumlah masyarakat dihebohkan dengan isu penjambretan sekaligus penodongan di kawasan Jalan Sekadau-Sintang, tak jauh dari kawasan RSUD Sekadau. Secara formal sih, kita belum menerima laporan. Tapi kalau memang ada, kita minta masyarakat untuk waspada, ujar Iptu Muhadi, Kapolsek Sekadau Hilir, kepada wartawan, Kamis (13/11). Kewaspadaan yang dimaksud Muhadi adalah dengan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Salah satunya dengan tidak berjalan ke lokasi yang sepi seorang diri. Kalau lewat di ruas jalan yang sepi, harus hati-hati. Kalau bisa tunggu kendaraan lain, biar sama-sama melintas. Jangan sendiri, apalagi kalau malam hari, saran Muhadi. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk aktif melaporkan ke polisi jika menemukan halhal yang janggal. Masyarakat bisa langsung menghubungi nomor saya di 081256213199 atau kantor Polsek Sekadau Hilir 0564-41003, demikian Iptu Muhadi. (bdu)

Pembangunan Jembatan Gantung Sekonau Dimulai

Tahun Ini Pondasinya Dulu, Tahun Depan Diselesaikan SEKADAU. Pemerintah Kabupaten Sekadau pada tahun anggaran 2014 ini terus berkutat pada peningkatan infrastruktur jalan. Masyarakat Desa Sekonau, Kecamatan Sekadau Hulu, kebagian kue pembangunan tahun ini. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, Pemkab Sekadau telah melakukan pembangunan jembatan gantung di wilayah Sekonau. Jembatan gantung Sekonau saat ini sedang dalam tahap pengerjaan oleh rekanan, ujar Kepala Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Sekadau melalui Kabid Cipta Karya, Ahmad Urabi, dikonďŹ rmasi wartawan, belum lama ini. Pembangunan jembatan

itu dilaksanakan dua tahap. Tahun ini bangun pondasi dulu, tahun depan baru ďŹ nalisasi jika tidak ada kendala. Kami harap masyarakat bersabar, terang Urabi. Jembatan ini sejatinya telah lama dinantikan masyarakat setempat. Selama berpuluh-puluh tahun, masyarakat Sekonau yang tinggal di seberang sungai Sekadau hanya mengandalkan perahu kecil untuk sarana penyeberangan. Perahu tersebut hanya bertopang pada seutas tali sehingga sangat beresiko bagi keselamatan penyeberang. Setiap harinya, siswa-siswi SD asal Cukak Hilir yang bersekolah di SDN Sekonau harus meng ambil resiko

Jembatan Sekonau. ABDU SYUKRI

itu demi menuntut ilmu di sekolah. Perlu diingat, beberapa tahun lalu, pernah ada

seorang penyeberang yang terjatuh ke sungai bersama sepeda motornya karena

* Perjalanan Kunjungan Kerja Wabup di Landas (Bagian 2)

Rupinus : Sekolah Itu Penting Aksi seorang pelajar SD kelas 5 membacakan Pancasila turut mengisi kegiatan pengobatan gratis di Rt Landas, Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu. HUMAS/PEMKAB SEKADAU

SEKADAU. Seperti yang terlihat ketika rombongan Wakil Bupati Rupinus tiba di RT Landas, kondisi masyarakatnya sungguh sangat memprihatinkan. Apalagi umumnya masyarakat di RT Landas bekerja sebagai petani. Penghasilan utama mereka hanya mengandalkan sadapan karet yang saat ini harganya anjlok

ke kisaran Rp 5.500 sampai Rp 6000 per kilonya. Anak-anak dan orang tua berpakaian seadanya dan terlihat kusut. Yang mengibakan, banyak anak-anak yang tidak menggunakan alas kaki. Padahal, kondisi tanah saat itu licin dan becek karena baru saja diguyur hujan. Namun, kekompakan warga

di Landas, Desa Mondi, terasa di lokasi kegiatan. Di pusat kegiatan pengobatan gratis itu, anak-anak menyemut. Ibuibunya juga turut ambil bagian sambil menggendong bayi. Walau hanya meramaikan kegiatan, warga rela meninggalkan pekerjaan di ladang demi menyaksikan pelayanan kesehatan di dusun mereka. Pengobatan gratis jemput bola yang diprakarsai Dinas Kesehatan Sekadau ini disambut penuh suka cita, warga tak perlu keluar biaya berobat dan waktu untuk perjalanan ke Puskesmas

maupun rumah sakit. Yang menarik, kala seremonial pengobatan gratis dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Rupinus mengaku salut dengan anakanak dan orang tua yang bisa menyanyikan lagu kebangsaan itu dengan baik. Terus terang saya salut dan memberikan apresiasi kepada masyarakat disini, mereka semua ternyata pandai dan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini menunjukkan bahwa mereka di sini (RT Landas, red) merupakan bagian dari warga

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujar Orang nomor orang dua di Bumi Lawang Kuari ini. Meski jauh dari kota, pendidikan wawasan kebangsaan terlihat cukup mumpuni di sana. Saat sesi doorprize, anakanak RT Landas fasih melafalkan lima sila Pancasila. Saya berharap anak-anak di RT Landas semuanya bisa sekolah. Sekolah itu penting. Dengan sekolah kita bisa merubah hidup yang lebih baik. Salah satu contoh karena sekolah anakanak dan orang tua disini bisa menyanyikan lagu kebangsaan

Indonesia Raya. Coba kalau tidak sekolah, saya yakin pasti tidak bisa, timpal Rupinus. Aan, salah seorang warga, mengaku senang dengn kunjungan kerja Rupinus dan anggota DPRD Kabupaten Sekadau di kampungnya itu. Dia menuturkan kondisi kampungnya memang sangat memprihatinkan. Saya kasihan dengan anakanak dan masyarakat disini, terutama masalah kesehatan dan pendidikan. Di zaman yang serba maju saat ini, ketika ada warga kami yang sakit, kami mengobatinya masih dengan

perahu yang ditumpangi saat menyeberang tak kuat menahan arus air sungai yang deras. Bupati Sekadau, Simon Petrus, juga pernah merasakan sensasi menyeberang menggunakan perahu menuju Sekonau dalam sebuah agenda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Saat itu, Simon mengatakan Pemkab akan berupaya mengakomodir agar pembangunan Jembatan Sekonau dapat direalisasikan. Dengan diwujudkannya janji Simon akan keberadaan jembatan tersebut, diharapkan mobilisasi penduduk setempat dapat lebih baik dan resiko kecelakaan relatif lebih rendah. (bdu) cara tradisional. Yang kedua masalah pendidikan anakanak. Mereka sekolah dengan fasilitas seadanya. Mereka juga harus berjalan kaki sekian jam untuk sekolah di SMPN Mondi, tuturnya kepada Rupinus. Namun demikian, warga Landas itu berterima kasih sarana pendidikan PAUD terbangun di sana. Kami juga bersyukur PAUD sudah didirikan di kampung kami oleh Pemda Kabupaten Sekadau. ini sangat membantu anak-anak belajar. Termasuk juga Sekolah Dasar (SD). Sudah banyak anak-anak yang bersekolah, ujarnya. Aan juga berharap agar pemerintah terus membantu masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik. Kami berharap ada pembangunan Pustu ditambah juga petugasnya, pintanya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Jumat, 14 November 2014

PKS Harus Sejahterakan Masyarakat SAMBAS. Kehadiran Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sangat diperlukan petani sawit. Makanya harus dikelola secara benar sesuai aturan. Meningkatkan perekonomian masyarakat harus menjadi tujuan masuknya investor di suatu daerah. Begitu penegasan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH saat meresmikan PKS milik PT Fajar Saudara Kusuma (FSK), Rabu (12/11) di Kecamatan Sebawi. Kebijakan Pemkab Sambas telah memberi peluang kepada seluruh investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sambas. Tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, katanya. Bupati mengungkapkan, saat ini produksi kelapa sawit di Kabupatan Sambas sudah mencapai 50 hingga 60 ribu hektar. Berdasarkan peraturan yang ada, terang Bupati, setiap 6 ribu hektar produksi kelapa sawit harus dibanguan satu pabrik PKS. Tetapi baru ada tiga perusahaan yang membangun pabrik. Padahal, idealnya 10 pabrik. Memang perusahaan lain telah mengusulkan, namun belum terealisasi, ungkap Bupati. Ditegaskan Bupati, Pemkab Sambas mewajibkan setiap investor yang

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menandatangani prasasti peresmian pabrik PKS yang berinvestasi di Kabupaten Sambas. M Ridho

ingin berinvestasi harus pro rakyat miskin, pro pengangguan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. PKS yang telah memenuhi syarat sesuai usulan ke Pemkab Sambas, ialah yang mempekerjakan masyara-

kat Sambas minimal 90 persen, dan menerapkan sistem kerjasama bagi hasil. Selain itu tidak mengambil alih lahan masyarakat, meskipun PKS tutup, masyarakat tetap memiliki lahan sawitnya, terang Bupati.

Sesuai aturan, tegas Juliarti, setiap perkebunan yang memiliki pabrik harus ramah lingkungan, dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari sungai. Maka dari itu, PKS harus membuat tambak air pengolahan dan tambak pembuangan limbah seluas 10 hektar. Jadi tidak mencemari lingkungan dan sungai, ingatnya. Kewajiban lain yang harus dipenuhi perusahaan sawit, sampah serabut kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat pupuk dan pembangkit tenaga listrik. 1 Kilowatt (KW) pembangkit listrik bisa dihasilkan dari sampah sawit. Hebatnya, tenaga listrik ini hanya mengeluarkan biaya Rp 200. Tentunya ini sangat murah daripada Bahan Bakar Minyak (BBM), terangnya. Julairti mengungkapkan, PT FSK berjanji membangun pembangkit tenaga listrik dari sampah kelapa sawit dengan kapasitas 10 Megawatt (MW). Saat ini kita dihadapi kendala seringnya listrik padam, karena kita kekurangan daya listrik sebesar 2 MW. Dengan adanya 10 MW dari pabrik ini, tentunya dapat membantu Pemkab Sambas dalam memenuhi kekurang daya listrik, harapnya. (edo)

Pendidikan Karakter Atasi Kemerosotan Moral

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Alwi MPH membuka Seminar Dakwah yang diselenggarakan Dewan Dakwah di Balairungsari Pendopo Bupati Sambas. M Ridho Sambas. Krisis moral yang melanda bangsa Indonesia harus menjadi perhatian semua pihak. Pendidikan karakter bagi generasi muda mesti ditingkatkan, terutama sejak usia dini. Sekarang kita menghadapi krisis kemunduran umat. Saatnya kita mulai membangun karakter pemuda dalam membangun moral umat. Pendidikan anak usia dini harus kita siapkan dalam memajukan generasi penerus umat Islam, jelas Ketua Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kabupaten

Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid saat menghadiri Seminar Dakwah Sehari Bersama Ketua DDI Pusat KH Syuhada Bahri LC, Kamis (13/11) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sambas. Saat membuka seminar tersebut, Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengatakan, pendidikan karakter merupakan langkah awal yang harus dibangun terhadap generasi penerus. Sesuai tema seminar, Peran Pemuda Dalam Membangun Moral Umat diharapkan

dapat mengatasi krisis kemunduran umat. Ditegaskan Bupati, kemunduran moral tidak hanya terjadi di Kabupaten Sambas, namun melanda seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi akibat pergaulan, tapi banyak faktor lain. Sedangkan perda yang berkaitan dengan upaya menangkal kemerostan moral, diantaranya Perda Minuman Keras dan Narkoba. Firman Allah, tidak mengubah nasib masyarakat Sambas, kecuali masyarakat sendiri yang mengikuti. Ini langkah dalam perubahan, jelasnya. Bupati menjelaskan, berbekal kesamaan pemikiran, langkah dan pemahaman dan tekad yang kuat, bukan tidak mungkin dapat mengantisipasi merosotnya moral. Namun, harus dibarengi kerja keras dan kerja cerdas. Dalam hal ini tidak saja oleh bupati dan pemerintah, namun juga peran serta masyarakat. Makanya, mari kita saling mengingatkan generasi penerus untuk menjadi generasi yang mampu mengangkat moral anak bangsa, ajaknya. Sementara itu, Ketua Umum DDI Pusat KH Syuhada Bachri LC mengapresiasi upaya Pemkab Sambas dalam pembinaan pemuda. Melalui seminar ini, kita berharap pemuda Kabupaten Sambas menjadi pemuda yang mampu mendukung pembangunan moral umat, harapnya. (edo)

Tumpahan Salok

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menanam pohon memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-50 di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. M Ridho

Dinkes Siapkan Call Center

SAMBAS. Guna meningkatkan pelayanan medis kepada masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sambas akan menyiapkan Call Center. Penegasan itu diungkapkan dr I Ketut Sukarja, Kepala Dinkes Sambas saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (Harketnas) ke-50, Kamis (13/11). Call Center kata dr Ketut, akan melayani semua pengaduan masyarakat mengenai kesehatan. Selain itu, untuk memperkuat sistem rujukan, maka ke depan setiap puskesmas harus memiliki perawat khusus pendamping pasien. Petugas kesehatan harus mampu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, pesannya. Sedangkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengatakan, peringatan Harketnas sudah diperingati selama 50 tahun. Seharusnya di usia ini kita sudah masuk usia produktif, cerdas dan lugas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Makanya, petugas kesehatan harus mampu meningkatkan kualitas kesehatan, katanya. Ditegaskan Bupati, petugas kesehatan harus mampu mengelola pelayanan kesehatan menjadi pemasukan. Pelayanan kesehatan harus mampu membuat sehat bangsaku sehat negeriku, sehingga sasaran program kesehatan yang dilakukan tepat sasaran, jelasnya. Sementara dr Fattah, Ketua Panitia Peringatan Harketnas ke-50 mengungkapkan, berbagai rangkaian kegiatan telah digelar untuk memperkuat program kesehatan, diantaranya pengobatan masal dan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan sosialisasi kawasan bebas rokok di daerah terpencil. Selain itu, juga digelar berbagai pertandingan olahraga. Untuk mempromosikan kawasan bebas rokok, kita telah menyebar stiker, spanduk dan pembinaan. Selanjutnya ke depan kita akan mengadakan lomba sekolah bebas rokok, puskesmas bebas rokok dan instansi bebas rokok. Untuk kategori penilaiannya, sudah kita siapkan, pungkasnya. (edo)

Sambungan Semakin Gencar ......................................................................................................dari halaman 9 Pembantu Tewas .....................................................dari halaman 9 Kamis (13/11). Jangankan di Indonesia, di Kota Pontianak saja masih sangat banyak yang terlibat kasus Narkoba. Sedangkan bidang pembinaan dan pencegahannya ada. Jangan sampai anggaran pemerintah yang banyak keluar untuk pencegahan dan pemberantasan Narkoba disia-siakan, paparnya. Yandi mempertanyakan fungsi pencegahan dan pembinaan, karena tidak

sesuai dengan hasil tangkapan kepolisian. Kalau fungsi tersebut dilakukan secara maksimal, maka perbandingan prestasi tangkapan tidak akan terjadi begitu besar. Kita mengapresiasi hasil tangkapan. Kita juga sangat sesalkan kenapa masih banyak yang ditangkap, sementara ada fungsi-fungsi lain yang berjalan seperti pencegahan dan pembinaan, jelas Yandi. Pantauan Yandi, sosialisasi anti Narko-

ba sejauh ini hanya berkisar di kalangan menengah saja. Sedikit sekali di kalangan masyarakat awam. Padahal justru masyarakat menengah ke bawah adalah target utama pemain besar. Jangan hanya elit-elit yang diberikan pemahaman, tetapi di kalangan lain tidak ada. Justru pengguna maupun pengedar sasarannya adalah tingkat pendidikan yang kurang memadai, sehingga lebih mudah dibohongi, terang Yandi. (agn)

Tabrak Trotoar.............................................................................................................dari halaman 9 patroli, ada warga melaporkan seseorang terkapar di aspal karena menabrak trotoar, kata AKP Anton Satriadi, Kasat Lantas Polres Singkawang melalui Kanit Laka, Ipda Sunaryo ditemui di Pos Lantas, Kamis (13/11). Lam Tok Hoi merupakan warga Gang Seksama, Jalan Tani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR bernomor polisi KB 2827 YG, pergi mengantar istrinya ke tempat keluarganya. Sepulangnya mengantar istri, Lam Tok Hoi pun melarikan kuda besinya dengan kecepatan tinggi di Jalan A Yani. Ketika masuk ke Jalan Pangeran Diponegoro, dia tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan menabrak trotoar. Ketika menabrak trotoar itu, Lam Tok Hoi langsung terjatuh ke kiri. Sehingga kaki kirinya menghantam aspal. Sedangkan sepeda motornya meluncur sejauh puluhan meter dari titik jatuh. Polisi yang langsung datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) langsung menge-

vakuasi Lam Tok Hoi ke RS Vincentius. Selain melihat darah berceceran, polisi juga mencium aroma Miras dari mulut korban. Nyawa Lam Tok Hoi masih bisa diselamatkan. Tetapi kemungkinan kakinya akan diamputasi, karena berdasarkan keterangan dokter di RS Vincentius, kalau dibiarkan kaki kirinya akan membusuk. Kecelakaan tunggal yang dialami Lam Tok Hoi menambah daftar panjang kasus kecelakaan di Kota Singkawang. Selain kakinya yang patah dan nyaris putus, terdapat beberapa luka lecet di bagian tubuh lainnya, kata Sunaryo. Musibah yang dialami Lam Tok Hoi ini hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya, untuk tidak kebutkebutan di jalan raya. Apalagi di bawah pengaruh Miras. Sunaryo mengungkapkan, kurun Januari hingga Oktober 2014 (belum termasuk kecelakaan yang dialami Lam Tok Hoi), di Kota Singkawang terjadi

103 kasus, 19 korbannya tewas, 54 luka berat dan 78 luka ringan. Total kerugian materinya mencapai Rp135.550.000. Paling banyak kecelakaan di Kota Singkawang adalah pengendara sepeda motor, mencapai 122 kasus. Tabrakannya tanduk, saling berhadapan, katanya. Pengendara yang mengalami kecelakaan di Kota Singkawang dalam kurun tersebut didominasi usia 16 hingga 30 tahun, dari kalangan pelajar dan pekerja swasta. Paling banyak karena human error, tidak ditemukan karena faktor lain, misalnya karena rem blong atau ban pecah, ungkap Sunaryo. Dari anatomi kasus kecelakaan di Kota Singkawang ini, jelas Sunaryo, menunjukkan kurangnya kewaspadaan pengendara sepeda motor dan kurangnya kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Sosialisasi dan penyuluhan terus kita lakukan untuk menimbulkan kesadaran dalam tertib berlalu lintas ini. Kita berharap warga menerapkan etika berkendaraan, katanya. (dik)

Penjambret Cyntia ................................................................................................dari halaman 9 Modus yang dilakukan dua pelaku jambret (Wn dan Yi) sudah mengikuti korban (Cyntia), kemudian menjambret tasnya, ungkap Dir Reskrimum Polda Kalbar, Kombes Pol Hari Widjiyanto, kemarin. Cyntia tak terima dijambret, kemudian melakukan perlawanan dengan cara mengejar kedua pelaku. Namun pengejaran yang dilakukan Cyntia berakhir, lantaran gadis ini tidak mampu menguasai kendaraannya sendiri. Dia terjatuh ke selokan di dekat Gang Makmur dan meninggal. Tas yang berisikan barang-barang milik Cyntia, salah satunya android Samsung S3 dibawa kabur kedua pelaku, ungkap Hari Widjiyanto. Menurut Kombes Hari, untuk menangkap kedua pelaku, Wn dan Yi ini, hampir memakan waktu satu bulan, terhitung hari kematian Cyntia pada 16 Oktober 2014, hingga sampai 12 November. Hampir satu bulan kita melakukan pengejaran terhadap pelaku. Akhirnya kita berhasil menangkapnya pada 12

November kemarin, jelasnya. Dijelaskan Hari, penangkapan yang dilakukan anggotanya terhadap kedua pelaku yang menjambret Cyntia tersebut, berawal pada 11 November 2014, tim yang dibentuknya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seseorang yang sedang membetulkan android Samsung S3 yang mirip milik Cyntia di salah satu counter di Kota Pontianak. Kita mendapat informasi tentang adanya seseorang yang mau membetulkan Samsung S3 di salah satu counter, kemudian tim yang menangani kasus kematian Cyntia ini mendatangi counter tersebut dan mendapatkan data dari pemilik counter yang membetulkan android diduga kuat milik Cyntia itu, jelas Hari. Data yang diberikan pihak counter mengenai orang minta dibetulkan android itu yakni mengarah pada Wn, warga Gang Teluk Harapan, Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kubu Raya. Keesokan harinya sekitar pukul 14.00, anggota langsung menangkap Wn

di kediamannya. Kemudian beberapa jam kemudian anggota kembali menangkap Yi di Jalan Tabrani Ahmad, Pontianak Barat, katanya. Polisi masih melakukan pengembangan kasus. Kedua pelaku diduga pemain lama yang meresahkan warga Kota Pontianak. Diduga kuat aksi penjembretan yang dilakukan Wn dan Yi ini tidak hanya pada Cyntia, melainkan ada TKP lainnya yang saat ini sedang kita kembangkan, ungkap Hari. Dir Reskrimum mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati. Khususnya wanita, ketika mengendarai sepeda motor di malam atau dini hari. Usahakan tidak sendirian. Penjambretan rata-rata sasarannya adalah kaum wanita. Ya kita imbau kaum wanita untuk selalu berhati-hati saat malam atau pun dini hari, ketika mengendarai sepeda motor. Kemudian jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan dan segala macam barang yang mengundang pelaku untuk melakukan aksi kejahatan, imbaunya. (zrn)

Untuk sementara ada rekaman CCTV, bahwa korban berjalan ke pinggir kolam sekitar pukul jam 03.15. Sebelum meninggal, korban juga sempat mengirim SMS ke adiknya, meminta maaf dan menitipkan

salam kepada ibunya, ungkap Andiyul. Polisi masih melakukan pendalaman kasus ini. Mencari tahu penyebab kematian Nurhasanah sesungguhnya. Kami masih memeriksa-saksi-

saksi yang berada di dalam rumah, terutama saudara sepupunya yang melihat korban mengapung. Tidak hanya itu, pihak kami juga akan memeriksa keluarga korban, jelas Andiyul. (sul)

Temukan 4,12 Gram .............................................dari halaman 9 via selularnya, tadi malam. Terungkapnya keberadaan sabu itu bermula dari penangkapan 14 remaja yang tengah pesta sabu di kediaman Ap, Kamis (7/11) lalu. Satu dari 14 yang ditangkap itu bernama Jn alias Ki, warga Pontianak yang selama lebih dari sebulan terakhir tinggal di Sekadau. Dia sering nongkrong di CafĂŠ Kenanga. Saat diperiksa polisi usai ditangkap pesta Narkoba, Jn yang belakangan diketahui sebagai bandar narkoba bersikeras bahwa narkoba jenis ineks yang mereka gunakan untuk pesta malam itu, sudah habis. Namun penyidik tidak habis akal. Kita tidak menerima pengakuannya begitu saja. Kita terus melakukan pendalaman, kata Poerba yang saat ini juga

menjabat sebagai Pengganti Sementara Kasat Reskrim Polres Sekadau tersebut. Setelah hampir seminggu berlalu, penyidik memperoleh informasi bahwa Jn masih menyimpan Narkoba. Kamis (13/11) sore, polisi disaksikan warga dan pejabat RT setempat melakukan penggeledahan di CafĂŠ Kenanga. Jn juga kita bawa dalam proses penggeledahan. Dan benar kita menemukan empat paket sabu di bawah kolong tangga dapur CafĂŠ Kenanga. Jn akhirnya mengakui jika sabu itu miliknya, jelas Poerba. Saat ditemukan, sabu tersebut tersimpan dalam empat plastic klip transparan. Empat plastic itu dibungkus dengan sobekan plastic kresek hitam, dan disimpan dalam bekas bungkus rokok LA.

Saat ini tersangka dan barang bukti masih diamankan di Mapolres Sekadau. Khusus untuk tersangka Jn, kita sangkakan dengan Pasal 114 jo pasal 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda minimal Rp1 miliar, tegas Poerba. Seperti diketahui, Ap dan 13 rekannya ditangkap polisi saat menggelar pesta narkoba dan seks di kediamannya, Kamis (7/11). Dari jumlah tersebut, tiga diantaranya perempuan dan masih berstatus pelajar SMA di Sanggau. Sebagian dari mereka masih ditahan, sementara sebagian yang lain sudah dibebaskan, karena tidak cukup bukti terlibat dalam jaringan pengedar Narkoba. (bdu)

Aduh, Baru Sopir .......................................................dari halaman 9 16 ton yang dipindahkan dari tangki PT Pertamina ke tangki PT SUK. Kalau solar subsidi itu lolos dari tangkapan polisi, yang kaya bukannya sopir tangki, tetapi pemilik PT SUK. Sebaliknya, apabila ditangkap polisi, yang menanggung hukuman adalah sopir tangki PT SUK. Meskipun bos PT SUK belum diperiksa, apalagi ditangkap, namun Dir Reskrimum Polda Kalbar berjanji akan memeriksa semua pihak yang terlibat, tanpa terkecuali. Apalagi dalam kasus solar subsidi yang hendak dibawa ke Industri menggunakan mobil tangki PT Pertamina dengan DO SPBU di Kota Singkawang itu melibatkan banyak orang. Saya pastikan semua yang terlibat akan diperiksa, sampai ke akarakarnya kita cari, katanya. Dikatakan Kombes Hari Widjiyanto, usai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka dalam rangka pengembangan kasus, dirinya

sendiri mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah tersangka baru. Ada tersangka baru dalam kasus ini, tadi malam saya sendiri yang menandatangani surat perintah penangkapan tersebut, tegasnya. Dijelaskan Hari, tersangka baru itu merupakan dari pihak industri yang memesan atau yang ada di belakang dari PT SUK (transporter BBM industri). Hanya saja tak disebutkannya, nama perusahaan, bergerak di bidang apa, dan siapa pemiliknya. Tadi malam saya tanda tangani, kemungkinan saat ini sedang dalam proses penangkapan terhadap pihak industri yang ada di belakang PT. SUK (pemesan BBM subsidi) itu, tegasnya. Modus yang digunakan pihak perusahaan industri, membeli BBM subsidi, bekerjasama dengan pihak transporter (PT SUK), seolah-olah perusahaan industri ini membeli BBM non subsidi atau sudah sesuai

prosedur. Perusahaan industri yang ada di belakang PT SUK ini menggunakan modus yang seolah-olah membeli non subsidi. Padahal yang hendak dilakukan adalah membeli BBM subsidi, dengan modus kencing tadi, dari tangki PT Pertamina dipindahkan ke tangki industri. Ketika sampai di lokasi adalah tangki industri, makanya kita akan melakukan penangkapan terhadap pihak industri yang memesan ini, ujarnya. Mengenai 16 ton solar subsidi yang dikatakan hendak bertujuan di Kota Singkawang tersebut, Kombes Hari juga memastikan akan memeriksa pimpinan SPBU di Singkawang selaku pemilik DO. Semuanya kita periksa, baik DO-nya yang dikatakan untuk salah satu SPBU yang ada di Singkawang tersebut, maupun pihak SPBU-nya. Yang jelas tergantung hasil pemeriksaan dan pengembangan nantinya seperti apa, ungkap Hari Widjiyanto. (zrn)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

CHUA KOTAK

Pegang Perut

Kabar bahagia datang dari personel band Kotak, Chua yang telah resmi menikah dengan pujaan hatinya Firmansyah Mahidin Putra, 7 September lalu. Pasalnya, keduanya akan segera memiliki momongan. Ya! Chua telah hamil. Kabar tersebut diungkapkannya ketika menggelar konser bertajuk Kotak Satu Dekade, di Studio Pentas SCTV, Rabu (12/11) lalu. Dengan kehadiran sang suami, Chua tampak bahagia mengumumkan kabar bahagianya. Iya, sebentar lagi Kerabat Kotak akan segera punya keponakan, ini sudah 5 minggu, kata Chua saat di atas panggung dengan masih menggunakan bass andalannya sambil sesekali memegang perutnya. Kita doakan semoga lancar ya buat Chua semuanya, tambah Tantri yang tampak ikut bahagia dengan kehamilan sahabatnya tersebut. (Jp)

SUDAH TENTUKAN PILIHAN MAHARANI MEGANANDA

Seakan ingin mengikuti jejak sang ayah, Bangkit Sanjaya di dunia akting, Maharani Megananda kini mulai mengasah bakatnya di dunia seni peran. Ia pun sudah yakin dengan pilihannya sebagai seniman. Perempuan yang sempat meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik dari Universitas Indonesia (UI) itu telah menggelar pagelaran bertajuk Fraksi Kolong Jembatan, Rabu (12/11). Ini bukan yang pertama kali, sebelumnya sudah ada beberapa karya di panggung teater, aku Nanda-sapaan akrabnya. Di usianya yang masih muda, Nanda sudah dikenal sebagai sutradara teater. Kali ini, pagelaran itu disadur dari karya Iwan Simatupang berjudul RT 0 RW 0. Sebelumnya, Nanda aktif di teater. Paradoks FISIP UI. Dia bahkan pernah meraih gelar aktris terbaik (2012 â&#x20AC;&#x2019; 2013) dan sutradara terbaik (2013). Yang pasti, saya tetap termotivasi untuk meraih gelar terbaik di tahun 2014 ini. Sebisa mungkin, saya akan mengeluarkan kemampuan yang maksimal, jelas putri sulung dari rocker Bangkit Sanjaya itu. Kelak, saya ingin total terjun ke dunia politik, imbuhnya. Tapi untuk saat ini, dunia seni akting adalah dunianya. Bahkan, bukan tidak mungkin bakat aktingnya kelak dilirik sutradara ďŹ lm. Proyek akting lainnya, Nanda bakal tampil profesional dengan mengikuti pementasan berjudul A Midsummer Nights Dream karya Shakerspears pada 14-16 November mendatang di Graha Bhakti Taman Ismail Marzuki (TIM). Aksinya kali ini menjadi sosok Hippolyta alias Ratu Amazon, istri dari Raja Theseus. Maharani Megananda yang kini baru berusia 20 tahun, tercatat pernah sukses dan banyak mendapat pujian dari praktisi teater. Penghargaan itu didapat usai mementaskan Sekda pada Juli lalu. (idp)

Mer

Rakyat Kalbar Jumat, 14 November 2014

A J R E K G SENAN

BARENG BOS NADINE ALEXANDRA

Aksi pembalakan liar yang menyebabkan rusaknya habitat hewan, khususnya orangutan membawa keprihatinan tersendiri bagi Nadine Alexandra. Mantan Putri Indonesia 2009 ini mengaku senang bisa bekerjasama dengan Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation. Waktu masuk ke Putri Indonesia, sebelum masuk karantina, aku pilih dukung orangutan. Karena terpilih dan masuk karantina Putri Indonesia, jadi aku sempet berhenti. Tapi sekarang aku kerja bareng mereka (BOS), katanya. Keterlibatan Nadine bagai menipis artis tak peduli lingkungan. Nadine berjuang keras demi kelangsungan hidup orangutan yang dirampas habitatnya. Ia pun melakukan aksi nekat dengan melakukan panjat dinding. Menurutnya, orangutan yang menjadi korban pembalakan liar banyak yang akhirnya mati. Sehingga, menimbulkan persoalan baru bagi ekosistem alam. Poinnya adalah penebangan hutan. Alih fungsi lahan dari hutan jadi perkebunan. Sawit dan segala macamnya. Kenyataannya kan ada ekosistem yang menjadi korban, ujar Nadine. Nadine yang sejak bergabung dalam ajang Putri Indonesia itu memang memiliki perhatian lebih terhadap hewan dan lingkungan. Tidak hanya aksi dukungan terhadap kelangsungan hidup orangutan itu dilakukan lewat seminar dan media sosial, kini Nadine melakukan yang lebih nyata. Seperti, tidak lagi menggunakan kosmetik dan mengkonsumsi makanan yang proses pembuatannya menggunakan minyak kelapa sawit. Sebisa mungkin, aku berusaha untuk tidak menggunakan palm oil. Berarti kalau kita semua tidak mengkonsumsi minyak kelapa sawit, penebangan hutan akan menurun. Aku sekarang nggak mau beli kosmetik yang perusahaannya melakukan uji coba kepada binatang. Itu nggak banget, tegas bintang ďŹ lm Sang Martir itu. Tidak main-main, dengan tergabung di BOS Foundation, Nadine terus sibuk mengkampanyekan Climb For Orangutan atau memanjat untuk orangutan. Hal itu dia lakukan, agar kampanye yang dilakukan lebih nyaring . Kenapa memanjat untuk orangutan? Ya dengan movement ini, aku harap semua orang bisa sadar akan pentingnya pohon. Terlebih lagi hutan. Bukan hanya paru-paru dunia loh, tapi juga jadi habitat orangutan, jelas putri pasangan Clive Ames dan Noer Ames itu. Tidak hanya sekedar cuap-cuap, Nadine pun melihat langsung kondisi orangutan di Kalimantan. Kita nggak bisa dengan mudah ke Kalimantan untuk mengunjungi mereka. Perlu empat tahap tes kesehatan, supaya orangutannya tidak tertular penyakit manusia. Karena kontak dengan manusia itu sangat diminimalisir untuk orangutan, pungkas model dan artis kelahiran Inggris, 23 Mei 1991 itu. (idp)

VERLITA EVELYN

Perjuangan untuk Buah Hati Verlita Evelyn kini disibukkan dengan syuting striping. Anak keduanya yang berusia 3 bulan terpaksa selalu ditinggal. Meski sibuk, Verlita tetap memberikan perhatian kepada anak. Bagi ibu dua anak ini, mengurus anak tetap menjadi yang nomor satu. Sekarang tetap syuting tapi tetap perhatikan anak juga, kata Verlita. Ia juga mengaku selalu mendahulukan untuk mengurus sang buah hati. Sebelum berangkat syuting, ia selalu meluangkan waktu yang ada untuk kedua anaknya. Ngurus anak dulu baru syuting. Sebelum berangkat kasih ASI juga karena yang kecil harus ditinggal, ungkapnya. Verlita merasa nyaman dengan aktivitasnya karena mendapat dukungan dari sang suami, Ivan Saba. Dari pernikahan ini, ia dikarunai dua orang anak, Jenoah Iverson Saba dan Caleb Iverson Saba. (Jp)