15 Januari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Kamis, 15 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kejaksaan Agung Mengawasi Langsung, Kajati Pastikan

Duit Titipan Petani Mengalir ke Akun Bank Anak Budiono Jakarta-Pontianak-RK. Mengingat dugaan penipuan duit dan penggelapan sertifikat yang disangkakan kepada Bos besar PT Benua Indah Group (BIG), Budiono Tan, telah merugikan ribuan orang, Kejaksaan Agung RI mengawasi langsung kasus tersebut.

Kejaksaan Tinggi Kalbar sendiri memastikan duit titipan petani ke PT BIG ada yang mengalir ke akun

bank anak-anak tersangka.

“Kasus Budiono Tan ini kasus yang penting karena kasus ini menarik perhatian masyarakat banyak,” tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Tony Spontana, kepada Rakyat Kalbar via telpon, Rabu (14/1).

Proses gelar perkara di Kejaksaan Agung merupakan hal

Hari Ini, Budiono Tan Diterbangkan ke Ketapang

yang lazim. “Besok (hari ini,red) saya akan cek dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, apakah akan menggelar kasus Budiono Tan di Kejagung RI atau tidak,” ungkap Tony.

Imbuh dia, “Jadi hal yang lumrah jika suatu kasus digelar di Kejagung RI”.

Apalagi, kasus dengan Halaman 7

Godang Riadi Siregar

Jokowi, Mundur Kena Maju Kena

Jokowi Bisa Bersikap Mandiri?

Jakarta-RK. Meski berstatus tersangka, Komjen Pol Budi Gunawan berpeluang besar untuk menduduki

kursi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Peluang itu muncul menyusul keputusan Komisi III DPR yang Halaman 6

KPK Tetap Panggil Komjen Budi Gunawan Jakarta-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau ambil peduli dengan disetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjabat Kapolri oleh Komisi III DPR. KPK malah me-

Komjen Pol Budi Gunawan

mastikan akan tetap akan memanggil Budi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Itu pemanggilan pasti ada Halaman 6

Akhirnya Badan AirAsia Ditemukan

Proyek Pembangunan TPA Rp8,8 Miliar Dikorupsi

Empat Tersangka Ditahan Polda Pontianak-RK. Jajaran Polda Kalbar menahan empat tersangka dugaan korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2010-2011. Dalam kasus ini kerugian negara sekitar Rp563 juta dari total anggaran APBN sekitar Rp8,8 miliar.

“Kini keempat tersangka sudah ditahan di sel Mapolda Kalbar untuk menjalani proses hukum selanjutnya,” kata Kombes Pol Drs Widodo, Direktur Reserse Kriminal

Gambar-gambar temuan kapal AL Singapura, yang kemudian diunggah Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen dinding facebooknya. JPNN

Halaman 6

#SangGelombang @PrijantoRabbani Siapa yang lebih cantik permainannya...

Jokowi... Samad... Megawati... DPR... KMP... Demokrat...

Atau justru BG? #BukanUrusanSaya

Vie_Vie_Kum @Vie_Kumalasari #WhereAreYouMrPresiden @PrijantoRabbani: Anda kecewa dengan Jokowi? Kenapa kemarin begitu anda puja puji? Inkonsistenkah anda?

klik! www.rkonline.id

Tony Spontana

Kapolri Dilantik Lantas Ditahan KPK, Ancoree...

Komisi III DPR Setujui Komjen Budi Gunawan

Jakarta-RK. Presiden Joko Widodo seperti tak berdaya membuat keputusan yang jadi blunder apakah menarik usulan dan mengAbraham Samad Joko Widodo ganti Komjen Pol Budi Gunawan. Banyak pihak menilai sikap Jokowi sebagai kondisi maju kena mundur kena. ”Sampai saat ini saya masih menunggu mungkin enggak tahu paripurnanya di Dewan kapan. Nah, selesai itu nanti baru akan kami putuskan kebijakan apa yang akan kita ambil,” kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers Halaman 7

Pontianak-Singkawang-RK. Hari ini, Kepolisian Daerah Kalbar melimpahkan kasus Big Boss PT Benua Indah Group (BIG), Budiono Tan, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Kemudian, tersangka dugaan penipuan duit dan penggelapan sertifikat milik ribuan petani plasma Ketapang itu akan diterbangkan ke kota yang beken dengan “Aleale”-nya tersebut sekitar jam 8 pagi.

Halaman 6

Praby @PurbaSr @Vie_Kumalasari @PrijantoRabbani yg inkonsisten jokowi; saya pilih dia karena visi yg bersih antikorupsinya...yg sekarang dilanggarnya

Jakarta-RK. Kabar gembira muncul dari perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah, Rabu (14/1). Badan pesawat AirAsia QZ8501 sudah ditemukan. Harapan bisa menemukan sekaligus mengevakuasi korban yang mungkin terperangkap di dalamnya.

Informasi ini awalnya mencuat usai Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen mengkonfirmasi armada negaranya yang diperbantukan dalam operasi kemanusiaan ini, MV Swift Rescue, menemukan badan QZ8501. Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Kabasarnas), Halaman 6

Jalan Sanggau Menjengkelkan Tatkala di dalam taksi, pria paruh baya yang duduk di sebelah saya, tiba-tiba mengumpat dan menyumpahi pemerintah. Nampak sekali, ia menahan geram ketika melihat satu unit truk terguling di ruas jalan Sanggau.

Kekesalannya semakin memuncak Halaman 7

BPN, Tertibkan Tu Lahan Tidur Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar, mestinya lahan-lahan yang tidak diolah alias lahan tidur ditertibkan.

Adapun objek yang menjadi penertiban, Halaman 7

Paulus Subarno

Merajut Masa Depan di Balik Lapas Klas 2A Pontianak (2)

Omset Jutaan, Dipasarkan Hingga ke Malaysia klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Duit titipan petani mengalir ke akun bank anak Budiono

-- Jadi, yang ngaler ke oknum-oknum pengintervensi berape?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Ditengah isu narapidana mengatur bisnis narkoba dari balik penjara, warga binaan Lapas mencari duit halal untuk tabungannya.

Tekun bekerja sambil belajar di balik tembok tinggi berpagar kawat berduri, narapidana yang dalam istilah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) disebut warga binaan, bisa memperoleh uang halal. Salah satunya menganyam tikar ramin yang eksotis itu. Ini semacam “proyek” terbaru yang bernilai ekonomi lumayan tinggi.

Sebut saja Codet, dia mengaku kegiatan menepis hari-hari panjang yang menjemukan sudah berakhir. Selain akrab dengan sesama, keterampilan baru ini memberikan penghasilan. Sehingga tak sekadar mata lepas badan terkurung.

“Kalau untuk kebutuhan selama dalam lapas sih, sangat cukup. Karena dalam seminggu kami mendapatkan uang Rp80 ribu hingga Rp 125 ribu. Apalagi keluarga

jarang membesuk kami,” tutur Codet.

Dia pun terkenang, ketika kasusnya dalam proses setengah mati mencari uang ratusan juta rupiah agar tuntutan dan vonis di pengadilan bisa ringan. Kini dalam Lapas dia diberi pekerjaan, diberi upah, diberi keterampilan pula.

“Kalau kami melakukannya sendiri rasanya tak mungkin. Karena melihat dari modal untuk membuat tikar ini sangat mahal. Baik alatnya maupun kayunya. Saya kalau bebas nanti mengusahakan untuk memasarkannya aja,” ungkap napi yang divonis 4 tahun ini.

Tak hanya Codet, rekan senasibnya kita sebut saja Wandol, merasa mendapatkan jalan sekaligus harapan untuk meninggalkan masa kelam hidup di luar dan

Halaman 7

Syamsul Arifin, Biro Kubu Raya

Edi Sunarto dan warga binaan yang tengah melakukan finishing tikar kayu ramin. SYAMSUL ARIFIN-RK

HARIAN

Iklan/ Langganan...

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Penyesuaian Harga Eceran & Langganan Mulai Januari 2015

*Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CM Y K

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 15 Januari 2015

2

Komjen. Pol. Budi Gunawan/Kepala Lemdikpol

Semua Ada di Tangan Presiden, Kalau DPR Melanjutkan Saya Akan Menjalankan Perintah Konstitusi Sesekali masih tertawa. Selang beberapa jam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan statusnya sebagai tersangka, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan keluar dari rumahnya dan menemui wartawan yang sudah menunggunya, Selasa (13/1).

Setelah menerima para anggota Komisi III DPR di kediamannya, Budi masih dengan tenang menjawab berbagai pertanyaan wartawan yang diajukan kepadanya. +Bagaimana tanggapan Anda atas status tersangka yang ditetapkan KPK dalam kaitan dengan rekening gendut?

Nanti kita ikut proses. Yang pasti itu sudah dipertanggungjawabkan, sudah ditindaklanjuti di Bareskrim sejak 2010. Itu sudah clearance, artinya (pemeriksaan Bareskrim) itu ada produk hukum. +Soal kecurigaan terkait kekayaan yang melonjak, ditambah aset yang besar sehingga memiliki rekening gendut?

Semua sudah dijelaskan dalam LHKPN (laporan

harta kekayaan pejabat negara). Sudah diklarifikasi.

Semua legal, tidak ada yang kami tutupi. +Apakah Anda melihat kejanggalan dari penetapan tersangka saat ini?

Kita lihat saja nanti. +Anda melihat penetapan tersangka ini sebagai bagian politisasi pencalonan sebagai Kapolri?

Bagi kami, mohon diberi kesempatan untuk melanjutkan proses (fit and proper test). Masalah lain terkait masalah tadi di KPK, kami mohon waktu melihat perkembangan ke depan. +Apakah selama ini ada komunikasi dengan Presiden Jokowi?

Belum ada komunikasi. +Anda selalu disebut sebagai titipan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Itu hak setiap orang. Semua proses pencalonan saya dari Kompolnas yang mengajukan beberapa nama.

Saya tidak tahu kalau dicalonkan (Presiden Jokowi). +Anda akan tetap hadir dalam fit and proper test besok (hari ini)?

Kasus Hadi Purnomo Tuntas Pertengahan 2015

Bambang Widjojanto

Jakarta-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan kasus dugaan korupsi permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) bisa tuntas tahun ini. Harapannya, kasus yang menjerat mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini.

“Mudah-mudahan sebelum semester pertama tahun ini atau mudah-mudahan catur wulan pertama kita sudah bisa selesaikan kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di KPK, Jakarta, Rabu (14/1).

Bambang menjelaskan, KPK masih melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA. Selain itu, KPK juga melakukan proses penghitungan kerugian negara.

“Prosesnya masih terus berlangsung. Kami ingin menjadikan kasus ini sebagai prioritas yang ingin ditangani,” tandas Bambang.

Seperti diberitakan, Hadi diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hadi disebut menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PT Bank BCA tahun 1999. (jpnn)

Pontianak.RK. Ditetapkannya Ahmadi sebagai tersangka dan resmi menjadi tahanan Mapolda Kalbar atas kasus tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah beberapa waktu lalu, ditanggapi serius oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Gusmin Tuarita.

Gusmin menegaskan, Ahmadi yang merupakan oknum BPN Provinsi Kalbar saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalbar dan akan dipecat secara tidak hormat. “Saat ini saya sedang menunggu surat dari BPN Pusat untuk menindaklanjuti status Ahmadi itu. Yang jelas Ahmadi saya pastikan dipecat,” tegas Gusmin, Selasa (13/1).

Berdasarkan aturan yang ada di BPN, kata Gusmin, apabila ditemukan oknum yang terlibat dalam unsur pidana, baik itu terbukti membuat sertifikat fiktif dan lain-lain maka dapat dilakukan pemecatan terhadap oknum itu.

“Pemecatan tidak dengan hormat itu apabila yang bersangkutan dihukum di atas lima tahun penjara. Sementara

pemecatan secara dengan hormat apabila oknum itu dituntut hukuman di bawah lima tahun penjara. Nah, untuk Ahmadi saya pastikan akan dipecat secara tidak hormat, karena hukuman yang akan dijalaninya di atas lima tahun penjara,” timpalnya.

Sejauh ini, kata Gusmin, pihaknya telah memberikan sanksi secara internal terhadap Ahmadi. Karena, sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan resmi menjadi tahanan Polda kalbar, dirinya sebagai pimpinan sudah menonjobkan statusnya. “Jadi sanksi secara internal sudah saya berikan selaku pimpinan,” paparnya.

Berkaca dari kasus Ahmadi, Gusmin mengakui bahwa belum lama ini dirinya selaku pimpinan telah memberikan warning kepada seluruh jajaran BPN yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar untuk tidak mencontoh sikap dan perilaku seperti Ahmadi. Karena, apabila ditemukan maka dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi yang seberat-beratnya. Seperti pemecatan tidak dengan hormat.

“Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya oknum BPN yang terlibat dalam kasus pidana. Tapi, jika masih ditemukan maka jajaran BPN sudah tahu apa sanksi yang memang harus dijalaninya,” ucapnya.

Selain itu, Gusmin mengatakan, untuk kasus Ahmadi, dirinya selaku pimpinan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Meski Ahmad adalah anak buah saya di jajaran BPN tidak semestinya juga saya melindunginya.

Intinya begini. Perilaku salah, ya tetap pada porsinya salah maka sebaliknya perilaku benar tetap pada hal yang benar juga,” tuturnya.

Gusmin juga mendukung, tugas dan fungsi kepolisian dalam mengambil tindakan. Karena dirinya menilai jika memang ada kejanggalan di lingkungan BPN Provinsi Kalbar, baik itu berupa pungutan liar dalam melakukan pembuatan sertifikat atau ditemukannya pembuatan sertifikat fiktif. Seperti contoh yang dilakukan oleh Ahmadi

tersebut. “ Saya meminta juga kepada masyarakat Kalbar. Apabila menemukan oknum BPN yang melakukan pemungutan liar dalam pembuatan sertifikat dan mencoba membuat sertifikat fiktif maka masyarakat diminta untuk melaporkan hal itu kepada saya.

Karena, saya di sini adalah sebagai pimpinan BPN yang ada di Kalbar. Sekecil apa pun informasi yang masyarakat berikan maka akan saya tindaklanjuti secepat mungkin,” janjinya.

Menurutnya, saat ini eranya keterbukaan informasi publik. Jadi tidak hanya pemerintahan yang dituntut untuk keterbukaan informasi publik. Sebab, BPN juga telah dituntut untuk transparan dalam informasi publik. ”Tadinya kita dinilai oleh masyarakat tertutup dalam pelayanan dan transparansi informasi publik. Nah, jadi mulai saat ini kita sedang berupaya untuk transparan dalam bentuk pelayanan maupun informasi publik,” paparnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Tak Lulus Akreditasi, 483 Prodi Harus Dibubarkan Jakarta-RK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek-Dikti) Muhammad Nasir merespon banyaknya program studi (prodi) kampus negeri yang tidak lulus akreditasi. Dia mengatakan, prodi-prodi itu dilarang menerima mahasiswa baru.

Nasir menuturkan pengelola PTN harus fair terhadap penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ketika hasil penilaian BANPT menetapkan ada prodi yang tidak lulus akreditasi, kampus harus melakukan pembenahan.

“S elama pembenahan hingga mendapat izin operasional prodi yang baru, tidak boleh menerima mahasiswa dulu,” katanya di Jakarta kemarin.

Bagi masyarakat awam, prodi milik PTN tidak lulus akreditasi mungkin menjadi sesuatu yang kebangetan.

Pasalnya pendirian dan pemenuhan sa-

Perspektif Melihat Pejabat yang Jadi Tersangka

Jakarta-RK. Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan lolos dalam fit and proper test di Komisi III DPR karena ada beragam cara publik melihat seorang pejabat yang dijadikan tersangka.

Persepsi pertama, publik melihat pejabat yang ditetapkan tersangka belum tentu dijadikan terdakwa. Bahkan belum tentu ditahan atau dijadikan narapidana.

“Sepanjang keputusan hukum yang belum pasti, seseorang yang dijadikan tersangka masih mengaku ada hak menggu-

Re-editing: Andry

Kanwil BPN Kalbar Pastikan Ahmadi Dipecat Tidak Hormat

KPK Pasang Target

Suryadharma Ali

Kalau kami diundang, ya tentu datang. +Apakah Anda tidak punya keinginan untuk mundur atau menarik diri sebagai calon Kapolri?

Semua (keputusan) ada di tangan presiden. Kalau DPR melanjutkan, ya kita ikuti. Kami melaksanakan perintah konstitusi. +Apa yang akan Anda jelaskan kepada DPR? Yang pasti sudah menyiapkan bahan. Saya juga akan sampaikan (soal rekening gendut) kepada DPR. Nanti akan dijelaskan. +Bagaimana jika nanti Presiden Jokowi menarik surat pencalonan Anda?

Belum bisa menduga seperti itu.

nakan jabatan yang melekat pada dirinya,” kata mantan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (14/1).

Sementara persepsi lain ada publik yang menganggap seorang pejabat jika dijadikan tersangka dipastikan akan mengganggu kinerja yang melekat pada dirinya.

“Makanya akhirnya dipaksa mundur agar fokus urus masalah hukumnya,” kata SDA, yang mundur dari Menteri Agama karena ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara persepsi yang terakhir, publik bicara soal moral. Menurut kalangan ini, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, secara moral pejabat tersebut sudah tak pantas lagi muncul, apalagi mengurus masalah publik.

“Cuma semua tergantung pada Jokowi sekarang. Dia mau melihat perspektif publik yang gimana,” demikian SDA. (rmol)

rana serta prasarananya, mendapatkan suntikan dana dari masyarakat. Namun Nasir meminta masyarakat tidak lagi membedakan antara kampus negeri dan kampus swasta.

“Prodi baru milik kampus swasta juga

ada yang langsung bagus,” tandasnya.

Dalam waktu dekat Nasir akan berkoordinasi dengan BAN-PT untuk mendapatkan daftar prodi-prodi milik PTN yang tidak lulus akreditasi itu.

Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menjelaskan, sampai saat ini BANPT belum memberikan rincian hasil akreditasi selama 2014.

Ilustrasi Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Ravik Rasidi menuturkan, ketika izin prodi baru diterbitkan sejatinya sudah mendapat pengakuan disetarakan dengan akreditasi C. “Tetapi keterangan disetarakan akre-

ditasi C itu ada masa kedaluwarsanya,” kata rektor Universitas Sebelas Maret Solo itu.

Nah sebelum masa kedaluwarsa akreditasi penyetaraan itu habis, prodi baru harus mengurus akreditasi definitif ke BAN-PT. Sehingga ada potensi pengajuan akreditasi itu ditolak alias tidak lulus.

“Bagi prodi baru yang tidak lulus akreditasi BAN-PT, memang harus dibubarkan,” tandasnya.

Ravik mengatakan pengurusan akreditasi baru di kampusnya selama ini tidak ada masalah.

Sebagaimana diberitakan, BAN-PT melansir data bahwa selama 2014 ada 483 prodi di PTN yang tidak lulus akreditasi. Masyarakat diminta mengecek di website BAN-PT untuk melihat akreditasi sebuah prodi, sebelum memilihnya menjadi jujukan kuliah. (jpnn)

Tetapkan Terdakwa Jadi Sekda, Tjahjo Kumolo Akui Dibohongi Jakarta-RK. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, dirinya telah menghubungi Hasban Ritonga sebelum salinan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatannya menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, dikirim ke Gubernur Gatot Pudjonugroho, beberapa waktu lalu.

“Saya sendiri telepon Hasban, saya katakan bahwa Keppres yang turun nama Anda. Jawaban dia siap dan clear semua. Dia juga jawab siap laksanakan. Setelah itu baru kemudian Keppres kita turunkan,” katanya di Gedung Kemendagri, Rabu (14/1) petang.

Namun kenyataannya, jawaban Hasban berbeda dengan status hukum yang ada. Kepala Inspektorat Pemrov Sumut tersebut ternyata tersangkut kasus hukum sengketa lahan IMI di Jalan Pancing, Medan.

Karena itulah kemudian Tjahjo mengaku telah memerintahkan Sekjen Kemdagri, Yuswandi Temenggung menghubungi Gubernur Sumut, untuk meminta penundaan pelantikan. Penundaan setidaknya hingga Kemendagri selesai melakukan pengkajian atas permasalahan yang sebenarnya.

“Sekda sesuai yang diputuskan, tidak jujur kepada saya. Kalau memang tidak bersalah, ya sudah tinggal menunggu hasil kajian dari Kemendagri dan proses hukum yang ada. Kalau benar bersalah, (pengangkatan Hasban, Red.) bisa dibatalkan,” katanya.

Selain itu, Tjahjo juga menyayangkan sikap Gatot yang tidak jujur saat mengajukan tiga nama calon untuk dikaji Tim Penilai Akhir (TPA).

“Harusnya daerah mengusulkan nama yang sudah clean n clear terkait masalah hukum. Dalam sidang TPA juga tidak ada laporan baik ke Kemendagri, BIN dan ke setneg atau seskab terkait apakah benar posisi Hasban sebagai terdakwa,” katanya. (jpnn)

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 15 Januari 2015

3

2016, Pemkot Pontianak Targetkan Jalan Paralel Sungai Jawi Rampung Pontianak-RK. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan berupaya untuk menuntaskan jalan paralel Sungai Jawi paling lama akhir tahun anggaran 2016. Tahun ini, Pemkot akan mulai membangun jembatan di Jalan Bukit Barisan, seperti yang telah dibangun di Pal III. Selain itu, jembatan di ruas Jalan Dr Wahidin juga akan dilebarkan. “ Tahun depan (2016) akan dibangun lagi sebanyak tiga jembatan sehingga jembatan dari Gertak I hingga Jalan Dr Wahidin tuntas semuanya,” ungkap Walikota Pontianak, Sutarmidji, di kediaman dinasnya, Rabu (14/1).

Ia menegaskan, apapun hambatan yang dihadapi dalam pembangunan jalan paralel Sungai Jawi, pihaknya akan tetap menuntaskannya pada 2016 mendatang.

Untuk itu, Sutarmidji meminta masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut harus mendukung pembangunan jalan paralel.

Seluruh jembatan di sepanjang kawasan tersebut akan dibongkar terkecuali jembatan yang dibangun oleh Pemkot Pontianak. Ke depan, jumlah jembatan tidak lagi sebanyak yang ada saat ini, hanya ada 9 hingga 11 jembatan saja.

“Jadi saya ingatkan semuanya

dari sekarang sudah siap-siap.

Nah, kalau tidak mau dibuatkan jalan, terserah mau akses lewat mana. Yang jelas semua jembatan yang kecil akan kita bongkar. Kecuali jembatan yang dibangun oleh Pemkot. Itulah jembatan yang resmi,” tegasnya.

Sutarmidji menjelaskan, tidak adanya ganti rugi akibat pembangunan jalan paralel itu tentu harus dipahami masyarakat. Pasalnya pembangunan itu bukan untuk memindahkan satu arah Jalan H Rais A Rahman dan Hasanuddin ke jalan paralel, melainkan supaya masyarakat bisa mengakses jembatan yang telah dibangun oleh Pemkot Pontianak akibat dikuranginya jumlah jembatan yang ada saat ini.

“Nah, makanya kita buatkan jalan paralel, malamnya bisa dimanfaatkan untuk kuliner di pinggir sungai itu sehingga masyarakat mendapat nilai tambah dari keberadaan jalan paralel. Kita akan jadikan Sungai Jawi itu kawasan waterfront atau wisata air. Ke depannya juga harus ada dua pintu air. Yakni, dari pelabuhan hingga batas kota di Pal Lima,” paparnya.

Orang nomor satu dijajaran Pemerintahan Kota Pontianak ini berjanji akan menuntaskan

pembangunan jalan paralel Sungai Jawi tahun 2016 mendatang.

Ia pun tak akan menunda-nunda lagi. Bahkan apapun hambatannya pembangunan itu tetap akan dilaksanakan.

Selain pembangunan jalan paralel, Pemkot Pontianak juga akan melakukan pelebaran Jalan H Rais A Rahman, Husin Hamzah dan Hasanuddin selebar 6 meter. Ia berharap masyarakat ikut membantu kelancaran pembangunan tersebut untuk kepentingan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Pasalnya, dengan adanya pelebaran jalan, masyarakat di sana juga mendapat keuntungan dari nilai ekonomis lantaran harga tanah dan bangunan di kawasan itu menjadi mahal.

“Jadi bangunan-bangunan kios di sepanjang Daerah Milik Jalan (DMJ) harus dibongkar. Sekali lagi saya minta masyarakat yang tinggal di Jalan Paralel Sungai Jawi dari Gertak I hingga Dr Wahidin hendaknya membantu kelancaran itu,” harap Sutarmidji.

Seiring hal itu, Pemkot Pontianak juga akan menata ulang Pasar Dahlia supaya menjadi bagus. Ia tak ingin rencana penataan ulang Pasar Dahlia mendapat gangguan dari oknum masyarakat. Bahkan,

Kondisi jembatan di ruas Jalan H. Rais A Rahman Sungai Jawi Dalam. Gusnadi pihaknya bekerja sama dengan kepolisian akan membangun Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) di pasar tersebut.

“Saya akan tegas? Kita akan

Reses DPRD Kota Pontianak

Perjuangkan Tiga Aspek Dasar Kebutuhan Masyarakat Pontianak-RK. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, DPRD Kota Pontianak telah selesai melakukan reses pekan lalu. Dari total keseluruhan dewan yang berjumlah 45 orang, sebagian besar hasil resesnya mengeluhkan tiga hal pokok prioritas yang dikeluhkan masyarakat secara keseluruhan. Yakni berupa infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zarin menjelaskan, dengan keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap dewan yang melakukan reses ini adalah sejalan dengan program yang diprioritaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada dasarnya.

Dengan demikian maka pihaknya akan melanjutkan program yang cocok dengan temuan dalam aspirasi di lapangan tersebut.

“Sebagian besar memang reses ini tiga hal. Berupa infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Apa yang diprioritas ini tampaknya seperti gayung bersambut dengan program Pemerintah Kota Pontianak. 45 orang yang melakukan reses, saya rasa sebagian besar keinginan masyarakat seperti itu,” ungkap Firdaus Zar’in, Rabu (14/1).

Karena sudah dibahas dalam paripurna dewan, tiga hal dasar ini hanya tinggal dilanjutkan pembahasannya dan sudah disampaikan ke masyarakat dalam reses. Namun tidak dalam bentuk penyaluran aspirasi mengenai

tempat dan besarnya dana anggaran yang belum disampaikan. Lantaran masing-masing pihak atau dinas terkait lebih paham dan tahu daerah mana yang mendapatkan bantuan, baik berupa dana lanjutan maupun program baru.

“Kita sudah ketok palu. Jadi kalau program itu sudah ada, tinggal diinformasikan saja. Misalnya di sekolah ini akan ada rehab, dibangun baru atau akan ada perbaikan infrastruktur jalan atau gang yang sudah dianggarkan.

Namun yang jadi masalahnya adalah belum musrembang, kemudian baru mengusulkan. Ini ada dua kemungkinanannya, kalau misalnya di dinas PU dengan program itu bisa dimasukkan, tapi kalau tidak diprogramkan 2016 nanti,” timpalnya.

Yang menjadi catatan sejauh yang dipantau 45 dewan di lapangan, yakni adanya beberapa lokasi tidak masuk dalam daftar perbaikan di 2015.

Sedangkan kondisinya sudah layak untuk diperbaiki. Namun penyaluran aspirasi tersebut tetap ditampungnya dengan pengajuan kembali pada tahun berikutnya dan harus melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang).

“Kalau bahas programnya, yang diusulkan itu harus masuk pada usulan musrembang, yang belum di musrembangkan ini yang mungkin harus menunggu periode berikutnya.

Makanya nanti kita jadwalkan sebelum

musrembang, kan dapat diketahui serta dapat diusulkan di musrembang, tentu segala prioritasnya.,” jelasnya.

Firdaus menambahkan, karena dana anggaran terbatas yang masih belum maksimal dengan banyaknya titik yang perlu diperbaiki di Kota Pontianak, dirinya mengharapkan masyarakat agar dapat memaklumi dan menyatakan dalam realisasi anggaran tidak diberikan mutlak atau secara langsung atas dasar pemerataan.

“Karena mungkin porsinya tidak terlalu besar maka porsi-porsi itu tidak bisa langsung direalisasikan, tapi secara bertahap. Kemudian termasuk bidang kesehatan dan pendidiakn, baik fisik maupun fasiltas pendukungnya, bagaimana dilakukan pemerataan dan peningkatan sumber daya manusianya juga demikian menjadi perhatian,” paparnya.

Di samping tiga hal yang sebagian besar disampaikan masyarakat ini, Firdaus mengatakan turut memeriksa semua laporan. Yang mana jika memungkinkan dan dipandang perlu untuk dikaji bersifat urgen maka tetap diprioritaskan sesuai dengan apa yang disampaikan dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Karena itu merupakan aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses kerja kita, tinggal kita pilah-pilah saja makanya dalam laporan nanti silahkan sampaikan saja bagi anggota yang melakukan reses itu,” paparnya. (agn)

PKL Terminal Siantan Akan Direlokasi ke Pasar Puring Khatulistiwa Pontianak-RK. Setelah menempuh proses panjang, akhirnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Terminal Siantan akan pindah ke Pasar Puring Khatulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara. Kesepakatan ini melibatkan tingkat kecamatan, Forum PKL, bahkan DPRD Kota Pontianak terjun langsung ke lapangan.

Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno menyatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya PKL yang berada di kawasan Pontianak Utara ini, koordinasi dalam bentuk diskusi tersebut berbuah dengan persetujuan para PKL untuk pindah lokasi. Yakni di area yang telah ditentukan pemerintah.

“Hari ini merupakan janji ketiga PKL di sekitaran Terminal Siantan akan pindah ke Pasar Puring Khatulistiwa. Kesepakatan ketiga ini terlaksana. Pasalnya tempat yang disediakan oleh pemerintah dan pengembang sudah sangat layak dan cukup memadai serta bangunan sudah sangat siap,” ungkap Agus usai melakukan kunjungan ke lapangan, Rabu (14/1).

Ia menjelaskan, Kecamatan Pontianak Utara yang banyak PKL serta tidak seperti kecamatan lainnya, Agus sangat terpanggil dan berniat untuk ikut serta melakukan penataan dan pembinaan terhadap PKLPKL tersebut. Supaya beberapa titik di Pontianak Utara sama dengan kecamatan lainnya yang taat dan sadar akan posisi tem-

pat diperbolehkan atau tidaknya PKL. kan seluruh dewan di Komisi B kemarin, “Kami sudah bertemu dengan forum dengan didampingi pihak kelurahan, PKL. Mereka janji akan pindah besok (hari karena sudah ada mediasi dan disetujui ini, red). Kita sangat berharap masyarakat beberapa poin. Namun turut dihadiri sadar, paham dan mau bekerja sama den- pihak terkait seperti Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak gan, Disperindag dan Dinas Kebersihan dalam urusan PKL ini, tentu semua kita Kota Pontianak. Pasalnya peran Satuan semua berkeinginan Pontianak Utara Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut ini rapi dan nyaman dipandang mata,” berperan penting dan juga berhubungan paparnya. langsung dengan masyarakat agar dapat Sedangkan Alfian Aminardi, Komisi B meneruskan dan memantau serta memDPRD Kota Pontianak lebih menyoroti ter- perhatikan PKL untuk tidak kembali ke kait tindaklanjut pemerintah dalam menata lokasi lama.

PKL yang sudah secara perlahan sadar akan “Sudah kita rencanakan akan berkoorposisinya saat ini, fasilitas-fasilitas lokasi dinasi tentang ini bersama dengan dinas baru diharapkannya dapat terpenuhi. terkait agar setelah PKL yang dipindahkan “Fasilitas yang ada seperti jalan, drainase, ini tetap dalam pengawasan dan ada rasa parkir dan kebersihan harus diperhitung- kenyamanan, baik pedagang maupun yang kan juga. Jangan sampai dibiarkan, bukan berbelanja di pasar itu,” harapnya. (agn) tidak mungkin pasar akan cepat kumuh dan tak akan disenangi pengunjung yang akan * TV Cable 16CH berbelanja, * Full AC tentu akan mengganggu * Water Heater kenyamanan * Free WIFI masyarakat,” * Food Court pintanya.

Kunjungan Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 ke lapangan Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam) dan melibat-

PERDANA INN FACILITIES :

minta bantuan dari kepolisian untuk menindak siapapun yang cobacoba mengganggu kelancaran penataan Pasar Dahlia. Saya tidak mau tahu, pokoknya itu harus kita

tuntaskan. Saya ingin kota ini tertata dan bersih,” lugasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Letkol. Inf. Mukhlis Resmi Jabat Kapendam XII/Tpr Pontianak-RK. Seluruh jajaran Pendam, Komando Daerah Militer (Kodam) XII/ Tanjungpura menggelar syukuran atas pergantian Kapendam dari Kolonel. Arm. I Ketut Sumerta kepada Letkol. Inf. Mukhlis, di kantor Pendam XII/Tpr, Rabu (14/1).

“Saya mohon pamit kepada seluruh anggota Pendam. Mohon maaf jika selama bertugas ada salah kata, perilaku dan sikap yang disengaja maupun tanpa disengaja,” kata I Ketut Sumerta pada saat membuka acara.

Mantan Wakil Inspektorat Kodam XII/Tpr ini mengaku, senang selama menjabat sebagai Kapendam. Selain banyak mengenal rekan-rekan wartawan, kemudian untuk mendapatkan informasi secara cepat juga terbilang sangat mudah.

“Saya sangat terkesan dengan semua ini. Sekarang lebih banyak kenal awak media, baik di Kalbar maupun di Kalteng,” ucap I Ketut.

Sedangkan Kapendam yang baru, Letkol. Inf. Mukhlis mengaku, ingin menjalin kerja sama kepada mediamedia yang bernaung di Kalbar. Ia akan membuat program-program baru terkait hal tersebut. “ Ya n g j e l a s s a y a a k a n melanjutkan program yang sudah berjalan. Ke depan saya akan konsen untuk membangun media center di Kodam XII/Tpr. Kita lagi rencanakan.

Setelah ini akan diusulkan ke Pangdam,” paparnya.

Mukhlis menambahkan, media center nantinya berfungsi sebagai tempat wartawan dan anggota Pendam berdiskusi. “Untuk kongkow-kongkow juga, di situ pusat pemberitaan. Nanti juga ada website Kodam XII/Tpr, masyarakat dapat mengakses link itu. Itu harapan saya dan kawan-kawan ke depan. Ini akan dilaksanakan dalam waktu singkat,” serunya.

Sejauh ini, imbuh Mukhlis, Waka Pendam sudah melakukan rapat di Jakarta guna membahas pembentukan media center di Kodam XII/ TPR. “Sudah dapat arahanarahan mengenai hal ini. Namun yang terutama hubungan Pendam yang sudah baik

dengan wartawan-wartawan harus menjadi lebih baik lagi.

Karena saya ingin wartawan dan Pendam memberikan berita-berita baik kepada masyarakat,” harapnya.

Sebagai Kapendam, Muhklis ingin berita-berita yang disajikan oleh media pemberitaan di Kalbar bernuansa baik dan memberi kabar gembira. ”Saya inginnya God News is The Best News, saya tidak mau Bad News is Good News.

Kita harus meminimalisir Bad news. Kita harus mengemas berita-berita positif. Yang jelas apa yang kami kerjakan bisa mengemban tugas Kodam XII/Tpr secara umum,” harapnya.

Mukhlis berpendapat, peran media terhadap TNI sangatlah besar. ”Seperti pedo-

man kami, ’Bersama Rakyat TNI Kuat’. Nah media inikan adalah rakyat atau wakil rakyat secara luas. ya bersama media TNI kuat kan seperti itu.

Pemberitaan-pemberitaan di media, menjadikan TNI kuat,” ucap pria asal Sumatera Barat ini.

Agar kerja sama dengan media berjalan dengan baik dan lancar, Mukhlis berkomitmen terus melayani rekanrekan wartawan selama 24 jam. “Saya berharap kawankawan media tidak hanya bertemu dengan saya hanya pada saat tertentu saja, seperti ada acara seremony. Saya berkeinginan dapat menjalin kerja sama di luar acara-acara tertentu,” gugah Muhklis. Saat ini I Ketut Sumerta menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam Bidang Ekonomi. (DIS)

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Danamon Simpan Pinjam CLUSTER PONTIANAK PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. Akan melaksanakan penjualan secara umum (Lelang) Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Terhadap Obyek Jaminan atas nama debitur sebagai berikut : PURWANTI Sebidang tanah seluas 144 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bagunan/rumah, sesuai SHM No. 240 An. PURWANTI, terletak di Dusun Merak Km 17 kelurahan Sungai Kakap kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 123.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 30.000.000,RIDLOIE Sebidang tanah seluas 12.730 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bagunan/rumah, sesuai SHM No. 552 An. HAJI RIDHO’IE terletak di Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Limit Lelang; Rp. 275.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 60.000.000,JHONY ABDUL GANI Sebidang tanah seluas 220 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bagunan/rumah, sesuai SHM No. 2201 An. JHONY ABDUL GANI, terletak di BTN Bhayangkara Asri D-7 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 187.500.000,- Uang Jaminan; Rp. 40.000.000,Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis / 29 Januari 2015 Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : Di kantor Danamon Simpan Pinjam Cluster Pontianak Jl. HRA. Rahman No. 118C Pontianak Syarat-syarat Lelang : 1. Penawaran Lelang dilakukan langsung secara lisan dengan harga semakin meningkat.

2. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. Pontianak, Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (hari) kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang.

3. Peserta Lelang wajib membawa Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku) dan Nomor Pokok Wajib Pajak khusus untuk objek tanah dan / atau bangunan .

4. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang secara tunai / cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

5. Peminat Lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas.

6. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang.

7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda / dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku , dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun.

8. Peserta Lelang tidak hadir atau hadir tapi namun tidak melakukan penawaran , dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak & Singkawang.

9. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya , maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya. Serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang , yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan.

10.Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Danamon Indonesia Cluster Pontianak, Jl. HR. A. Rahman No. 118 C Sungai Jawi Pontianak Telp. (0561) 749897 , atau KPKNL Pontianak JL. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak , Telp. 0561-735269

Balikpapan, 15 Januari 2015 PT. Bank Danamon Indonesia,tbk Danamon Simpan Pinjam Ttd ALU Manager

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Kamis, 15 Januari 2015

4

Soal Dirjen Pajak, JK Didemo Mahasiswa Jakarta-RK. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Pajak, Selasa (13/1) menggelar aksi demonstrasi terkait lelang jabatan Dirjen Pajak di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Sebelumnya, aksi senada juga digelar di depan Istana Presiden, yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Sama dengan sehari sebelumnya, mahasiswa bersikeras menyuarakan aspirasi di tengah hujan deras. Ketua aksi, Hendri Wilman Gultom mengatakan, meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi atau bermasalah, lolos begitu saja.

“Bapak JK jangan ada like and dislike, tidak boleh membiarkan calon Dirjen Pajak yang terindikasi korupsi dan bermasalah lolos begitu saja menduduki jabatan penting di sektor penerimaan negara tersebut,” ujarnya.

Wilman yang juga mahasiswa pasca Sarjana Hukum Trisakti itu menjelaskan, dalam catatannya, Pansel Dir-

VALAS

Rabu, 14 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,252.21 14,883.34 3,519.77 3,368.77 9,467.58 12,643.00

10,147.53 14,730.01 3,481.78 3,334.75 9,370.41 12,517.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

jen Pajak telah membuat kesalahan fatal terkait lelang jabatan ini. Pertama ketika ada pembuatan makalah yang dilakukan pansel, salah satu peserta tidak membuat makalah hanya karena lupa membawa kaca mata dan kerap gemetaran saat mengetik menggunakan komputer.

Namun pansel tetap meloloskannya.

Selain itu, salah satu dari calon Dirjen Pajak itu ada yang baru beberapa bulan aktif dari

Yusuf Kalla

cuti di luar tanggungan negara sehingga tidak memiliki DP3 tahun 2012 dan 2013, namun tetap diloloskan sebagai peserta calon Dirjen Pajak.

Atas dasar itu, kata Wilman, pihaknya meminta Tim Penilai Akhir (TPA) segera mengambil langkah tegas terkait dugaan kecurangan pansel itu. “Karena ini sudah menodai moral bangsa. Kami mahasiswa perduli terhadap sumber keuangannya

2015, Subsidi untuk KA Ekonomi Tambah Rp240 Miliar Jakarta-RK. Pemerintah di tahun ini memberikan subsidi kepada penumpang KA kelas ekonomi sebesar Rp 1,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 240 miliar dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp1,224 triliun.

Direktur Utama KAI, Edi Sukmoro menjelaskan, dari jumlah subsidi tahun ini, Rp115 miliar dialokasikan untuk KA jarak jauh, sebesar Rp131 miliar untuk KA jarak sedang dan Rp464 miliar untuk KA jarak dekat.

Selanjutnya Rp44 miliar untuk KRD ekonomi, sebesar Rp754 miliar untuk Commuter Line Jabodetabek dan Rp13 miliar untuk KA angkutan lebaran 2015.

Dari rincian tersebut, kata Edi, Commuter Line Jabodetabek mendapat porsi subsidi paling besar karena memiliki jumlah penumpang paling banyak setiap harinya.

“Subsidi diberikan dengan tujuan untuk menjaga tarif sehingga dapat menarik masyarakat di Jabodetabek untuk memilih menggunakan moda transportasi KA, sehingga mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek,” ujar Edi di Jakarta, Rabu (14/1).

Menurutnya, prioritas subsidi memang di-

berikan kepada penumpang KA jarak dekat (lokal), termasuk KRL . Mengingat kereta tersebut kerap dipergunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

“Dengan bertambahnya nilai PSO tahun ini maka para pengguna KA tidak usah risau setiap weekend untuk dapat menikmati layanan KA ekonomi bersubsidi dari pemerintah,” terangnya.

Kontrak PSO ini berlaku untuk tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut. Yakni, KA jarak jauh berlaku mulai 1 Maret 2015, KA jarak sedang di Jawa berlaku mulai 1 Maret 2015 dan KA jarak sedang di Sumatera mulai 1 Januari 2015.

KA jarak dekat dan KRD ekonomi berlaku mulai 1 Januari 2015. Commuter Line Jabodetabek berlaku mulai 1 Januari 2015 dengan tarif yang tidak berubah dari tarif sebelumnya. Untuk 1-5 stasiun pertama diberikan PSO sebesar Rp3.000 per penumpang dan untuk 3 stasiun berikut dan kelipatannya diberikan PSO sebesar Rp500 per penumpang. KA angkutan lebaran 2015, subsidi akan diberikan kepada penumpang KA ekonomi selama 16 hari di bulan Juli 2015. (jpnn)

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pontianak-RK. PT PLN Area Pontianak menegaskan tarif pelanggan listrik tidak jadi naik.

Menurut Manajer Area Pontianak, Ir Pugi Wasi Jatmika MT batal kenaikkan lantaran harga minyak dunia menurun. ”Rencana kenaikkan kemarin karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar naik. Nah berhubung harga minyak dunia turun, ya rencana itu dibatalkan,” kata Pugi kepada awak Rakyat Kalbar, Rabu (14/1).

Jika tidak, kata Pugi, tarif pelanggan naik cukup besar, mencapai Rp 1.500/KWH. Tarif naik berlaku untuk non subsidi saja. ”Yang disubsidi masih tarif murah,” jelas Pugi.

Beberapa skala yang bersubsidi yakni, pelanggan rumahtangga kecil dengan daya 450 dan 900 va. Daya 1300 dan 2200 non subsidi. ”Seluruh Indonesia sama, tidak ada kenaikkan. Yang jelas, Perkantoran, gedung bisnis dan Pemda harganya beda-beda,” tutup Pugi. (DIS)

HP : 081345479682

Sms Warga

Memulai tahun 2015, pemerintah memberikan kejutan bagi rakyat Indonesia. Yaitu harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 12 kilogram (Kg), dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Mulai 1 Januari, Pertamina resmi menurunkan harga bensin menjadi Rp 7.600 per liter, solar menjadi Rp 7.250 per liter, dan harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter. Sebelumnya, November 2014 pemerintah telah menetapkan harga BBM bersubsidi jenis premium Rp 8.500 per liter dan solar Rp 7.500 per liter.

Dalam skema baru, minyak tanah dan solar masuk dalam BBM tertentu bersubsidi, sedangkan premium RON 88 (premium) masuk dalam jenis BBM khusus penugasan dan BBM umum non subsidi. Dengan kenaikan harga tersebut, maka pemerintah tidak lagi mensubsidi premium, tetapi hanya mensubsidi solar dan minyak tanah senilai Rp 1.000 per liter. Artinya, pemerintah menurunkan harga bensin sebesar Rp 900 per liter, sedangkan harga solar turun Rp 250 per liter.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, harga solar dan premium akan terus dievaluasi setiap bulan mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dua bulan sebelumnya (periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Sedangkan TDL naik untuk golongan perumahan, mulai dari daya 1.300 VA yang sama dengan tarif listrik untuk industri 20 KVA, yaitu sebesar Rp 1496,05.

Alasannya, subsidi yang diberikan terlalu sedikit. Harga TDL pun ditentukan dan tergantung nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai besaran inflasi.

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah juga telah menaikkan harga gas elpiji 12 kg sebesar Rp 1.500/kg. Tapi nyatanya, gas elpiji 3 kg justru semakin langka.

Bahkan harga di agen yang sebelumnya Rp 14.500, kini sudah naik menjadi Rp 16.500 per tabung.

Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi ternyata tidak berdampak siginifikan pada harga barang di pasaran. Bahkan, harga kebutuhan pangan dan angkutan umum di beberapa daerah tidak bergeming. Menurut anda?

Rakyat Kalbar

Tarif Listrik di Kota Pontianak Batal Naik

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

berasal dari sektor perpajakan untuk kepentingan negara, maka pantas jika kami meminta kepada presiden dan wapres supaya berhati hati dalam mengambil keputusan,” tandasnya.

Sementara ini, 7 nama calon yang diloloskan diduga terlibat berbagai kasus seperti kasus Gayus, memiliki aset miliaran rupiah, rekening gendut, pelaksana yang baru masuk cuti, keluarganya memiliki perusahaan konsultan pajak, mendapat fee USD dan memiliki utang 40 miliar.

“Pansel ini membuat kecurangan, seperti digambarkan di atas, mahasiswa merasa miris terhadap ulah pansel, pemerintah melalui TPA harus memberikan sanksi terhadap pansel dan mengajak semua lapisan masyarakat berpikir jernih terkait kecurangan ini, kami mahasiswa berhak memberikan masukan kepada pemerintah. Aksi mahasiswa ini murni karena malu dengan sikap pansel yang melanggar ketentuan yang dibuat sendiri,” papar Hendri. (jpnn)

Bangun JK 3 Wacana pembangunan Jembatan Kapuas (JK) 3 sudah lama sekali kedengarannya, dan tahun ini kabarnya akan dimulai pembebasan lahan dengan dana Rp 500 miliar.

Usai pembebasan lahan pada tahun 2016 rencananya akan mulai dibangun, hanya saja saat dimulai pelaksanaan pembangunan JK 3 tidak jelas, apakah pembebasan lahan sudah tuntas atau belum.

Jika belum tuntas tidak mustahil akan terjadi, seperti halnya pembebasan lahan di sekitar bundaran JK 2 beberapa tahun silam sangat lama tuntasnya. Apalagi lahan-lahan di sekitar proyek pembangunan negara sangat rentan terjadinya penipuan, berupa sertifikat tanah palsu. Fakta menunjukkan baru-baru ini Kapolda Kalbar menangkap Budiono Tan, bos besar Benua Indah Group dalam kaitannya penggelapan sertifikat tanah, yang berkaitan pula dengan pejabat BPN. Kemudian, berita terakhir di Kabupaten Kubu Raya banyak sertifikat tumpang tindih yang sudah pasti melibatkan pejabat atau oknum BPN, dan karena itu perlu dituntaskan dahulu pembebasan lahan, siapa tahu diantara mereka ada para koruptor yang cuci uang hasil korupsi atau tuan-tuan tanah bercokol di sekitar lahan yang dibebaskan. Maksudnya, supaya biaya pembebasan lahan tepat sasarannya, dan tidak lepas kepada para koruptor dan pejabat negara yang nakal.

Mereka semua, yaitu pejabat nakal, terutama yang di BPN punya pengalaman dalam hal jual-beli tanah, walaupun awalnya tanah milik negara bisa saja disulap menjadi tanah hak milik pribadi, dengan cara menerbitkan sertifikat palsu.

Sebenarnya fakta semacam ini banyak sekali jika mau diselidiki oleh para penegak hukum, terutama para Polisi yang jujur dan berani. Semoga dimaklumi oleh pihak-pihak terkait, terutama pak Kapolda Kalbar yang begitu gencar dan gesitnya membongkar kejahatan di Kalbar. Selamat bekerja pak Kapolda Kalbar. (Menra 66).

085332578345 13-1-2015

Tanggapan Mafia migas berkoalisi/main mata dengan pemerintah. BBM naik-turun. Pemerintah kalau tidak bermain BBM. Pejabatnya miskin, rakyatnya melarat.! Kerja kerja kerja....

085245519512 9-1-2015

16.17

Apa yang Hebat Indonesia hebat. Hebat apa ye. Contoh ye beras raskin kok nda ade keluar di daerah Pal 9.

13.27

085387312253 13-1-2015

20.30

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Rakyat Kalbar

Kursi Rakyat

Kamis, 15 Januari 2015

5

KMP-KIH Bagi-bagi Pimpinan Banggar

Sikap Digugat ARB, Agung Ngaku Tetap Ingin Islah Jakarta-RK. Aksi saling gugat mengisyaratkan proses islah partai Golkar menemui jalan buntu.

Baru-baru ini, kubu Aburizal Bakrie (ARB) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Gugatan itu disebut bermula karena pemanggilan Waketum Golkar kubu ARB, Nurdin Halid ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait gugatan dari kubu Agung Laksono sebelumnya.

Agung Laksono menanggapi santai gugatan ARB. Dia bilang wajar menyelesaikan permasalahan lewat meja hijau.

“Saya sudah mendengar soal gugatan, itu hak beliau. Saya tidak mau takabur soal menang kalah, kita lihat saja. Jangan mendahului Allah,” ujarnya di perayaan Maulid Nabi Muhammad di Jakarta, tadi malam.

“Memang harus begitu, di negara hukum sebaiknya segala persoalan diselesaikan secara hukum, jangan dengan kekerasan dan pemaksaan,” sambungnya.

Kendati demikian, Agung menegaskan kelompoknya tetap menginginkan islah dengan kubu ARB. Hal ini diklaimnya demi persatuan dan kesatuan partai.

“Bagi saya bagi kelompok kami, tetap terbuka untuk islah. Kapanpun siap melakukan islah, persatuan dam kesatuan lebih penting. Mungkin tidak damai hari ini, bisa besoknya, ‘kan masih ada waktu 60 hari,” tandasnya.

Sementara itu sebagian kalangan dari kader partai beringin menilai kubu ARB maupun kubu Agung sama-sama keras kepala menolak islah dan memilih jalur pengadilan.

“Biarkan saja semuanya ini akan menjadi tontonan publik. Biarkan saja mereka berkelahi di pengadilan, sampai habis ‘darah’ dan energi mereka,” sindirnya Hajriyanto Tohari. (rmol)

Upayakan Rapat Anggaran Transparan Jakarta-RK. Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan akhirnya melantik pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan komposisi I Ketua dan IV Wakil Ketua. Tiga pimpinan berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan dua dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ini juga menandakan lengkapnya susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Diketahui, politikus Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit menempati posisi Ketua Banggar. Adapun Wakil Ketua I Said Abdullah (anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua II Djoko Ujiyanto (anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat), Wakil Ketua III Jamaluddin Jafar (anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN) dan Wakil Ketua IV: Jazuli Fawaid (anggota Komisi V DPR FPKB).

Banggar DPR sendiri diisi oleh 98 orang anggota yang berasal dari sejumlah fraksi yang ada. Ahmad Noor Supit usai pelantikan meminta anggota Banggar untuk mengoptimalkan pembahasan anggaran mengingat waktu pembahasan anggaran yang sangat sempit.

“Saya harapkan, agar waktu yang terbatas ini, kita gunakan untuk membahas anggaran untuk kepentingan rakyat,” katanya usai pelantikan di DPR, Rabu (14/1).

Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah, menegaskan komitmen untuk memperbaiki kinerja Banggar sehingga stigma negatif yang selama ini muncul di masyarakat bisa dihilangkan. Karena itu Banggar akan bekerja maksimal untuk kemakmuran rakyat melalui politik anggaran yang berpihak kepada

Jangan Takut Memperjuangkan Reformasi Jakarta-RK. Putra Bung Karno Guruh Soekarnoputra menilai banyak kebijakan soal negara yang tidak sesuai dengan pemahamannya.

Hal itu dikatakannya dalam acara syukuran hari ulang tahunnya yang ke-62, di kediamannya, di Jalan Sriwijaya No 26, Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Selasa (13/1) malam.

Padahal menurut putra bungsu presiden pertama Indonesia ini masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah tatanan kenegaraan demi terciptanya kesejahteraan rakyat.

“Banyak sekali ketidaksetujuan dan ketidakselarasan saya dengan berbagai hal-hal apapun mengenai negara, mengenai konstitusi, mengenai legislatif,” kata Guruh.

Menurutnya, masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia kian menumpuk. Sebab, Indonesia belum seutuhnya memperjuangkan cita-cita proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno.

“Indonesia ini kan banyak masalah, jadi kita tidak perlu takut untuk berjuang untuk mencapai cita-cita reformasi,” tegas Guruh.

Ketika disinggung soal regenerasi kepemimpinan di internal PDI Perjuangan, dia mengatakan, partai berlambang banteng moncong putih itu masih membutuhkan sosok kepemimpinan dari trah Soekarno.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan kenyataan sejarah, PDI Perjuangan masih membutuhkan sosok atau pun figur pemimpin dari trah Soekarno,” kata ujarnya.

Dalam kesempatan itu, hadir pula politikus PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPR, Charles Honoris. Dia mengatakan kalau dirinya sengaja menghadiri acara tersebut karena Guruh Soekarnoputra salah satu politikus yang dikaguminya.

Guruh menurut dia sudah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa Indonesia.

“Mas Guruh telah memberikan komitmen di bidang politik, budaya, pendidikan bagi bangsa ini.

Semoga sumbangan pemikiran dan komitmen Mas Guruh terus bermanfaat bagi bangsa Indonesia,” kata Charles.

Beberapa politikus PDIP yang hadir dalam acara tersebut, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Utut Adianto, Nico Siahaan. Selain itu, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. (rmol)

kepentingan rakyat.

“Komitmen saya adalah memberi warna baru dalam politik anggaran.

Artinya, porsi anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat,” tegasnya.

Pihaknya tidak menepis jika Banggar DPR menjadi sorotan publik selama ini, terutama soal politik anggaran yang dianggap tidak menunjukan keberpihakan terhadap rakyat. Karena itu, Said berjanji akan mengembalikan kehormatan DPR dalam menjalankan peran politik anggaran.

“Kita punya semangat yang sama menjadikan Banggar dan DPR ini tidak cedera. Kita berjuang sesuai amanah rakyat. Untuk kepentingan seluruh masyarakat, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Pihaknya menambahkan, ke depan sistem di Banggar harus diperbaiki, terutama saat pembahasan anggaran.

Mekanisme pembahasan anggaran harus sesuai standar dan prosedur saat pembahasan anggaran yang baik.

Hal ini penting agar tidak terjadi lagi kesempatan untuk memanfaatkan

pembahasan anggaran itu untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.

Bahkan, pihaknya menginginkan pembahasan di Banggar ke depan dilakukan secara transparan agar bisa diakses publik. Secara tidak langsung juga menutup peluang lobi-lobi.

“Kita ingin pembahasan secara terbuka. Rapat anggaran di DPR RI saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan. Jadi saya upayakan agar pembahasan anggaran itu di DPR,” tandasnya. (jpnn)

Masih Ada Dewa , Jangan Khawatir Pecah

Amien Rais Jakarta-RK. Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan datang seolah-olah hanya milik Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa. Klaimklaim dukungan untuk merebut kursi PAN-1, terus dilontarkan kedua kandidat ketum ini.

Klaim dukungan ini dikhawatirkan oleh sejumlah elite PAN menjadi pemicu perpecahan partai. Untuk menghindari hal itu, perlu dibutuhkan kehadiran sosok lain yang diharapkan dapat memecah suara dukungan.

“Klaim dukungan yang langsung berbenturan hanya dua kubu sangat tidak baik. Untuk itu saya berharap bisa muncul kandidat lain selain dua nama yang telah beredar saat ini,” kata Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, kepada INDOPOS (Grup JPNN) di Jakarta, kemarin.

Menurut Viva, munculnya nama baru masih sangat dimungkinkan jika sebagian kader partai melihat suasana internal partai tidak lagi kondusif.

“Kita menunggu perkembangan waktu. Kita harapkan dukungan masih berjalan di jalur yang benar,” jelasnya.

Lalu siapa sosok baru yang bisa mengimbangi kedua nama beken tadi? “Saya berharap akan muncul kandidat lain, seperti Drajad Wibowo (Waketum DPP PAN) dan Azwar Abubakar (sekretaris MPP DPP PAN, mantan menteri PAN-RB),” jawabnya.

Politik klaim dapat memicu potensi konflik internal partai. Apalagi ada bantahan dari yang di klaim. “Meskipun begitu saya percaya bahwa pengurus dan kader PAN telah dewasa dan berpengalaman dalam mengelola proses politik di internal. Meski

berbeda pandangan, pemikiran, dan pilihan, seluruh kader PAN tetap menjunjung tinggi moralitas agama dan akhlak politik, sebagai nilai perekat kader,” katanya menambahkan.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi dengan tegas menyatakan di Kongres IV nanti akan sulit untuk muncul kuda hitam selain dari Zulkifli Hasan dan Hatta Rajasa. Kedua sosok itu saat ini sudah seperti ‘matahari kembar’ di dalam tubuh PAN. “Kapasitas keduanya sulit untuk disaingi oleh elite PAN lainnya. Saya sangat menyangsikan akan ada kandidat lain. Kalau cuma meramaikan bursa ketum sih bisa saja. Tetap ujung-ujungnya hanya akan terjadi head to head antara Hatta dan Zulkifli,” tandasnya.

Meski begitu, perseteruan antar dua kubu ini juga tetap akan terkondisi dan tidak sampai memecah internal partai, seperti halnya yang terjadi di PPP dan Golkar.

“PAN masih mensakralkan sosok Amien Rais. Dia bagaikan ‘Dewa’ yang titahnya harus dipatuhi oleh seluruh pengikutnya, yakni kader PAN,” pungkasnya. (jpnn)

Iklan Baris & Paket Murah PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230.

ALISHA. 082352849311 No sms

Untuk Berlangganan THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

HUBUNGI:

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

TOYOTA

INFORMASI PEMASANGAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 CARA MUDAH

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

PROSES MUDAH DAN CEPAT

MENERIMA PANGGIL AN

(0561)768677

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

PASANG IKLAN AGYA Angsuran MURAH !!!

Segera Hubungi

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

AN

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

AVANZA DP Cuma

15 Jt

an

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 15 Januari 2015

Koma Setahun, Bangkit Karena Cium Bau Duit

Ini adalah contoh kisah orang yang setengah mati mencintai uang. Xiao Li, 30, tersadar dari koma selama lebih dari setahun setelah perawat di rumah sakit di Shenzhen, Tiongkok, membauinya dengan lembaran uang.

Ide itu muncul setelah pihak keluarga mengungkapkan bahwa Li sangat mencintai uang. Hasilnya memang menakjubkan. Sekali membaui uang, Li langsung bangkit.

Dokter Liu Tang, kepala medis di rumah sakit tersebut, menjelaskan, setelah Li sadar, tim dokter pun membuat sejumlah eksperimen.

Lembaran 100 yuan (sekitar Rp 200 ribu) adalah yang paling membuat Li tertarik. ”Jari tangannya langsung berkedut ingin meraih uang itu. Matanya juga berkedip-kedip,” katanya.

Tang menambahkan, dirinya tidak pernah mendapati hal tersebut selama 20 tahun menjadi dokter. ”Ini di luar kebiasaan,” ucapnya. Saat ini pihak keluarga punya harapan besar Li bisa pulih total.

Xiao Li mulai koma Agustus 2013 setelah menghabiskan waktu hampir sepekan tanpa tidur di sebuah kafe internet untuk merancang ide bisnis. Selain menjadi contoh keajaiban medis, Li benar-benar membuktikan bahwa sosok mata duitan itu benar-benar ada. (jpnn)

Dengar Kabar Pencarian Dihentikan, Ini Reaksi Keluarga Korban AirAsia Surabaya-RK. Sejumlah keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ8501 resah. Ini setelah merebak kabar operasi pencarian jenazah korban dihentikan. Keluarga korban tetap berharap upaya pencarian terus dilakukan hingga semua jenazah ditemukan.

Keresahan keluarga korban terlihat di sekitar tenda ruang keluarga yang disediakan di crisis center di RS Bhayangkara Polda Jatim Surabaya.

Banyak yang keluar masuk tenda tersebut.

Sesekali ada yang mempertanyakan kepada awak media terkait rencana penghentian itu.

Raut cemas terlihat. Mereka berharap kabar tersebut hanya isu.

Kecemasan keluarga korban itu dipahami Kepala Basarnas Marsma F.H.B. Soelistyo. Tiba di Surabaya pukul 16.00, Soelistyo langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan ke-

luarga korban. Dalam kesempatan tersebut, dia memastikan bahwa pencarian korban tidak dihentikan. ”Hanya, operasi besar-besaran akan diganti dengan operasi harian,” terangnya.

Soelistyo menjelaskan, selama ini proses pencarian korban masih berlangsung. Tidak hanya berkutat pada kotak hitam (black box) dan ekor pesawat. ”Tim terus menyusuri semua titik pencarian,” ucapnya.

Soelistiyo juga mengatakan, operasi besar-besaran memang akan berhenti. Namun, operasi harian tetap dilaksanakan Basarnas. ”Semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya korban harus ditemukan,” janjinya.

Terkait pulangnya kapal asing, Soelistyo menerangkan, tidak ada hubungannya dengan proses pencarian. Dia menilai keputusan itu lebih didasari aspek efisiensi. ”Kalau tim dari

dalam negeri saja cukup, kenapa harus melibatkan asing?” tuturnya.

Bila merunut dari aspek undang-undang, pencarian dilakukan tujuh hari. Namun, atas pertimbangan psikologis keluarga korban, akhirnya tim melaksanakan pencarian hingga hari ke-17. Operasi bakal dihentikan, tapi pencarian tetap berlangsung. ”Yang jelas, sampai saat ini belum ada keputusan menghentikan operasi itu,” tegasnya.

Apakah penjelasan kepala Basarnas tersebut bisa menenangkan keluarga? Hingga tadi malam keluarga masih berharap jenazah korban ditemukan keseluruhan. Mereka ingin memakamkan apa pun kondisinya. Sebagaimana yang disampaikan Frangky Chandra, keluarga korban Gani Chandra. ”Sebisa mungkin kami ingin tim menemukan keluarga kami,” ucapnya. (jpnn)

6

Dana Desa Disalurkan Lewat Kabupaten Jakarta-RK. Pemerintah memutuskan akan menyalurkan dana desa yang pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 20 triliun melalui kabupaten.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne g a r a d a n R e formasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, jadi tidak Ilustrasi lewat Kementerian Dalam Negeri dan tidak juga lewat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Yuddy membantah anggapan adanya perebutan penyaluran anggaran dana desa antara Kemendagri dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Ia menilai, anggapan adanya perebutan itu hanya spekulasi-spekulasi dari politisi.

“Jadi tidak ada itu ya, katakanlah spekulasi-spekulasi dari politisipolitisi senayan yang mengatakan ini sedang rebutan uang. Itu tidak benar, sama sekali tidak ada,” kata Yuddy seusai rapat Urusan Desa Beserta Kelembagaan dan Penganggarannya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Menteri PAN-RB, yang terjadi sesungguhnya adalah perbedaan persepsi tentang kewenangan terhadap desa dari nomenklatur kementerian pemerintahaan di kabinet kerja.

Kementerian Dalam Negeri, kata Yuddy, sebelumnya mendasarkan pada Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang melihat urusan pemerintahan mulai dari pusat hingga desa tidak boleh terputus. Sementara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menggunakan Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa masalah-masalah desa diurus oleh kementerian yang membidangi desa.

“Jadi perbedaannya pada tingkat wacana interpretasi urusan desa, tidak pada urusan keuangan,” jelas Yuddy dilansir dari laman Setkab RI. Menteri PAN-RB itu mengemukakan, bahwa kewenangan kementerian terhadap desa telah diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (13/1).

Untuk urusan pemerintahan desa yang selama ini rutin berjalan, lanjut Yuddy, tetap dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan terdapat satu Direktorat Jenderal yang akan menangani hal itu.

Sementara urusan terkait perencanaan program-program pembangunan desa, monitoring program,-program pembangunan desa, pemberdayaan desa dan sebagainya, dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dengan satu Dirjen yang menangani masalah itu. (rmol)

Empat Tersangka ..........................................................................dari halaman 1 Akhirnya Badan ..................................................................................dari halaman 1 Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Kalbar, Rabu (14/1).

Keempat tersangka yang sudah resmi menjadi tahanan Mapolda Kalbar itu bernama Siswo Priyono selaku konsultan supervisi, Hariyono dan Bahtiar selaku penerima pengalihan pekerjaan dari Muhammad Asyur selaku Direktur PT Tehnik Jaya Mandaya (TJM).

“Tahun 2014, terdakwa Muhammad Asyur direktur PT TJM dan Rudy Karyantoko (PPK) sudah divonis, dan telah mengembalikan kerugian negara melalui JPU (Jaksa Penuntut Umum),” ungkap Widodo.

Dalam proses hukum kasus dugaan korupsi TPA Ketapang ini, polisi telah memeriksa 40 saksi.

“Jadi sudah ada 40 saksi yang kita periksa. Sehingga didapat keempat tersangka itu,” tuturnya.

Widodo menjelaskan, modus operasi dugaan korupsi pembangunan TPA di Kecamatan Muara Pawan, Ketapang ini, PT TJM yang direkturnya Muhammad Asyur, telah melimpahkan tanggungjawab pekerjaan kepada pihak lain, yaitu Hariyono dan Bachtiar. PT TJM hanya melaksanakan secara administrasi dengan imbalan PT TJM menerima dan telah melakukan pemotongan fee sebesar 1,5 persen, setelah dipotong pajak dari nilai kontrak kepada Hariyono.

“Dugaan korupsi TPA Ketapang juga karena telah terjadi kelebihan pembayaran atas volume fisik

yang terpasang, akibat kurangnya pengawasan dari KPA/PPK yang dijabat oleh saudara Rudy Kariyantoko. Kemudian PT Hasta Cipta Aditama yang dipimpin oleh Siswo Priyono, telah melimpahkan seluruh kegiatan supervisi kepada pihak lain, yaitu kepada Hariyono,” jelasnya.

Widodo menegaskan bahwa pasal yang dikenakan kepada ke empat tersangka tersebut, pasal 2 dan 3 UU nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 KUHP.

Laporan: Achmad Munandar Editor: Hamka Saptono

FHB Soelistyo juga sudah membenarkan hal tersebut.

“Saya berbicara melalui telepon dengan dia (Komandan di kapal MV Swift Rescue, SLTC Chow Khim Chong), bagaimana mereka pertama kali mendeteksi sonar reruntuhan sekitar 2 Km, dari mana ekor ditemukan sebelumnya. Mereka kemudian mengirim kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, yang memiliki konfirmasi visual, sebelum akhirnya menginformasikan kepada Basarnas, otoritas pencarian Indonesia,” tulis sang menteri di halaman facebook-nya, Rabu (14/1) sore.

Sementara Soeslityo membenarkan, kapal AL Singapura itu menemukan badan pesawat sekitar

pukul 15.05 WIB. “Badan pesawat ditemukan masih menempel dengan satu sayap pesawat. Ditemukan pada hari ini,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Pusat Basarnas, kemarin.

Jokowi Gembira Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik penemuan badan pesawat AirAsia QZ 8501 oleh tim SAR gabungan, Rabu (14/1). Ini disampaikan presiden dalam jumpa pers di halaman Wisma Negara, Jakarta, Rabu malam.

“Sore hari ini (kemarin, red) saya senang sekali, saya gembira sekali, karena tadi jam 3 saya mendapatkan kabar bahwa badan pesawat AirAsia sudah ketemu,”

ujar Presiden.

Dengan penemuan itu Presiden Jokowi menyebut akan memudahkan bagi tim gabungan untuk memulai pencarian di dalam badan pesawat. Atas penemuan itu, presiden mengapresiasi kerja keras tim gabungan bersama Basarnas tersebut.

“Sekali lagi saya sangat menghargai kerja keras Basarnas beserta seluruh jajaran yang mendukung, TNI, Polri, BPPT juga kementerian yang semuanya masih konsentrasi untuk evakuasi men-cari penumpang yang masih belum diketemukan. Sekali lagi saya menghargai Basarnas,” ujar Jokowi.

Re-editing: Hamka Saptono

Hari Ini ................................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Budiono diserahkan ke pangkuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang untuk disidangkan di sana. Khusus barang bukti (BB)-nya, tidak dalam bentuk fisik. Tapi berupa berkas yang membuktikan bahwa BB masih utuh dan dititipkan di bank daerah.

“Jadi, jam 06.30 kita serahterimakan tersangka dan barang bukti di Bank Kalbar, lalu diterbangkan ke Ketapang,” kata Asisten Pidana Umum Kejati Kalbar, Yudha, di Kantor Cabang BRI, Jalan Barito Pontianak, Rabu (14/1).

Sebelumnya, penyidik Polda Kalbar bersama Yudha telah melakukan pengecekan akhir barang bukti berupa uang sebesar

Rp7 miliar lebih yang disita penyidik. “Kita disini (BRI, red) hanya mengecek barang bukti. Masih ada, oke. Secara fisik tidak kita tarik, tapi kita pindahkan dari BRI ke Bank Kalbar untuk dititipkan. Risiko kalau dibawa fisik,” tutur Yudha.

Tersangka Budiono Tan pagi ini juga akan dihadirkan di Bank Kalbar untuk menyaksikan bahwa barang bukti uang yang dititipkan itu benar masih ada. “Setelah disaksikan bahwa uang itu ada di Bank Kalbar, tersangka langsung diterbangkan ke Ketapang,” pungkasnya.

Hanya saja, fakta yang dikumpulkan tim penyidik tak hanya itu. Setakat ini, mereka tetap mengumpulkan bukti soal

indikasi pencucian uang (money laundering) yang dilakukan bekas anggota MPR RI tersebut.

“Tim Penyidik sedang mengkaji, untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait ada atau tidaknya tindak pidana pencucian uang,” kata Brigjen Pol Arief Sulistyanto, Kapolda Kalbar, ditemui usai peresmian Mapolres Singkawang di Jalan Firdaus II, kemarin.

Terkait indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini, tambah Arief, akan dijelaskan nanti. “Saya belum mendapat laporannya. Tetapi sudah saya perintahkan (untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang indikasi money laundering tersebut, red).

Dalam prosesnya tentu kita akan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk memudahkan dan melancarkan,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan, dalam penanganan kasus Budiono Tan ini diutamakan aspek keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan, yakni para petani sawit di Ketapang. “Ada komitmen dari semua penegak hukum untuk sama-sama memberikan rasa keadilan dan manfaat hukum kepada masyarakat,” papar Arief.

Semua tentunya sudah mengetahui, bagaimana status petani sawit. Mereka sudah menunggu cukup lama, dari 2009 menunggu kepastikan hukum.

“Dan, sekarang kami wujudkan kepas-

tian hukum itu, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar,” harap Arief.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH mensupport proses hukum Budiono Tan. “Penegakan hukum harus dijalankan dan memenuhi rasa keadilan. Itu prinsip hukum,” katanya.

Cornelis mengingatkan, kendati langit runtuh, hukum tetap harus ditegakkan berdasarkan keadilan. “Bukan sewenangwenang, bukan karena kita berkuasa lalu semau-mau kita, tidak, tetapi berdasarkan keadilan,” tegasnya.

Laporan: Ocsya Ade Cp dan Mordiadi Editor: Mohamad iQbaL

KPK Tetap ......................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 jadwalnya. Kita nggak bisa mengintervensi.

Bagi kami proses akan diikuti sebagaimana biasanya,” tegas Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto usai menemui Jaksa Agung, HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Rabu (14/1).

KPK melayangkan surat permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi) dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji, terkait transaksi mencurigakan yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan. Dalam surat ke Ditjen Imigrasi, KPK meminta agar sejumlah nama dicegah agar tidak bisa ke luar negeri.

“Terkait dengan kasus BG, KPK sudah mengajukan surat pencegahan terhadap beberapa orang,” tegas Bambang.

Salah satu pihak yang dicekal adalah Budi Gunawan dan putranya, Hervianto Widyatama. Selain itu, KPK juga mencegah Irjen (Pol) Syahtria Sitepu yang kini menjadi Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Polri. Nama lain yang dicegah adalah seorang anggota Polri bernama Iie. Menurut Bambang, pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan. Alasan pencegahan, agar nama-nama itu dipastikan ada di dalam negeri saat dipanggil

KPK. Dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar, Budi Gunawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari 2015.

Penyelidikan kasus itu dilakukan pada Juli 2014. Setelah penyelidikan, KPK melakukan ekspose atau gelar perkara

pada 12 Januari 2015 yang diikuti oleh penyelidik, penyidik, jaksa dan seluruh pimpinan KPK. Dalam ekspose itu diputuskan bahwa kasus yang melibatkan Budi Gunawan dinaikkan ke penyidikan.

Dikatakan Bambang, KPK belum mau mengomentari pengesahan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri setelah uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Bagi lembaga pemberangus korupsi itu, pengesahan merupakan urusan DPR. “Itu urusan DPR. Urusan KPK hanya penegakan hukum,” ujarnya.

Bambang berkilah, biar DPR men-

jalankan tugasnya sendiri. Begitu juga KPK, biarkan menjalankan tugas sesuai kompetensinya. “Silakan urusan DPR. Urusan kami KPK ngurusi apa yang menjadi kompetensinya. Tidak ngurusi yang lain-lain. Itu simpel,” katanya.

Dia tak mau mengomentari persoalan apakah itu melanggar etika atau tidak, mengingat Budi kini menyandang status tersangka dugaan korupsi. “KPK bukan ketua lembaga etika. DPR punya sendiri lembaga etika,” paparnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Kapolri Dilantik ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 menyetujui mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu menjadi Kapolri.

Tinggal menunggu Presiden Jokowi apakah Budi akan langsung dilantik sebagai pucuk pimpinan korps baju coklat itu, atau menganulirnya. Jika tetap dilantik, akan muncul masalah yang tidak bisa disepelekan.

“Apakah Kapolri yang tersangka akan dilantik juga? Kalau setelah dilantik lantas ditahan, ini bisa menghancurkan Kepolisian Indonesia,” ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada JPNN, Rabu (14/1).

Karena itu, menurut Lulusan Akabri Kepolisian (1971) yang juga staf pengajar di Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu, Presiden Jokowi dalam posisi dilematis. Pasalnya, jika Presiden Jokowi tidak melantiknya dan mengajukan nama baru, itu juga bukan hal

yang mudah.

“Dalam situasi seperti sekarang ini, yang dilingkupi kepentingan politik, menghadapi partai-partai besar, Presiden juga akan kesulitan mengajukan nama baru. Kecuali kalau Jokowi benar-benar bisa bersikap mandiri.

Tapi apa mungkin?” kata Bambang.

Serahkan ke KPK Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menegaskan, sudah selayaknya Presiden Joko Widodo menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tak hanya Presiden, Hamdan juga meminta DPR untuk menyerahkan proses selanjutnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Lalu kalau sudah jelas-jelas ketika seseorang dalam keadaan tersangka, ada posisi yang benar-benar sangat mempengaruhi integritas. Apapun faktor politik

yang melatarbelakangi, tapi faktanya seperti itu,” kata Hamdan kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).

Hamdan pun mempertanyakan langkah Komisi III DPR yang tetap melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan yang semestinya dibatalkan.

Menurutnya, integritas Budi sebagai pejabat sudah meragukan. Posisi pejabat negara butuh legitimasi dari publik.

“Kalau saya, apa lagi yang mau di-fit and proper test. Legitimasi publik itu menjadi sangat penting dalam jabatan-jabatan penting seperti Kapolri,” tegas Hamdan.

Akan Gugat Jokowi Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, keputusan Komisi III DPR yang menyetujui Komjen Budi Gunawan tidak menguntungkan upaya pemberan-

tasan korupsi.

Karena itu, Supriyadi meminta Presiden Joko Widodo yang awalnya mengusulkan Komjen Budi mengusulkan, menolak persetujuan Komisi III DPR tersebut. ”ICJR menyerukan agar Presiden Jokowi menolak persetujuan DPR ini, dengan cara membatalkan persetujuan DPR menggunakan hak prerogatifnya,” kata Supriyadi, Rabu (14/1).

Seharusnya, kata dia, begitu KPK telah menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka, Jokowi langsung menarik kembali nama calonnya dari DPR. ”Jika Jokowi melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, ICJR dan beberapa organisasi lainnya sebagai barisan masyarakat sipil, akan menggugat keputusan Presiden Jokowi melalui jalur hukum,” pungkas Supriyadi.

Belum Surati DPR Presiden Joko Widodo belum melayangkan surat ke DPR terkait pencabutan atau akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. ”Belum ada surat ke DPR karena ini ada proses politik yang sedang berlangsung. Jadi presiden masih melihat,” ujar Pratikno di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (14/1).

Pratikno mengungkapkan secepatnya presiden akan memberikan putusan atas nasib pencalonan Budi. Pratikno tidak mengungkapkan secara jelas kapan presiden mengumumkan putusan tersebut. ”Dalam waktu sangat dekat ini, Presiden akan membuat keputusan. In a few minutes. Tidak lama lagi, tentu saja ya saya sifatnya menunggu saja. Dalam hal ini, presiden melihat dua proses,” tandas Pratikno. (rmol/jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 15 Januari 2015

7

Omset Jutaan ...............................................................................................................dari halaman 1 Jokowi, Mundur .........................................................dari halaman 1 dalam penjara. Dia menekuni teknik pengecatan tikar ramin.

“Ini kegiatan dan ilmu yang tadak akan pernah bise dilupakkan karena mendapat penghasilan selama dalam tahanan. Siape yang nak ngasik duit ke kite selama di tahanan, kalau bukan kite bebuat yang bermanfaat. Semoge selama kami menjalani hukuman ini, ade yang bermanfaat dibawak keluar,” katanya tulus.

Wandol cukup termpil karena selama empat bulan ini setiap hari bergumul dengan kayu dan peralatannya. Untuk menyelesaikan selembar tikar ukuran besar kecil khusus pengecatannya saja, makan waktu dua jam.

“Paling banyak ada enam tikar sehari.

Dan per tikar untuk mengecatnya kami dibayar dari Rp3000 hingga Rp4000.

Itupun tergantung ukurang besar kecilnya. Dari pagi baru berhenti pas waktu sholat,” katanya tanpa menoleh penuh konsentrasi pada kerjaannya.

Bagi pengangguran di luar sana tentu tak gampang memperoleh Rp18.00024.000 sehari kecuali para pengemis jalanan. Bagi para terhukum yang disosialisasi kembali ke masyarakat jumlah itu menggembirakan buat ditabung.

Inilah hikmah menimba ilmu dan keterampilan gratis tapi dapat uang.

“Pembuatan tikar semacam ini di Indonesia baru ada dua, yakni Lem-

dan minat serta bakat para napi. Baru kemudian disalurkan melalui suatu pekerjaan yang disenanginya,” ujarnya.

Edi berharap, pihak swasta juga mau berbagi dengan memasarkan hasil kerajinan serta kuliner produk Lapas Klas 2A Pontianak. Kejahatan itu sendiri adalah produk masyarakat komplit termasuk penyelenggara pemerintahan.

Jadi semua pihak diharapkan tidak alergi terhadap hasil kerja narapidana.

Yang jelas, kata Edi, dengan bekal keterampilan masing-masing warga binaan diharapkan mampu menjalani kehidupan lebih baik dengan berwirausaha setelah mereka bebas nanti.

“Mengarahkan warga binaan pada sikap, perilaku dan kehidupan yang lebih baik, merupakan bagian dari tugas kami di Lapas. Lapas adalah lembaga pembinaan, bukan pembinasaan, “ ujar Edi. Dia pun memahami banyak orang menilai bahwasanya sebuah Lapas merupakan kurungan yang sangat terbatas dan mengerikan. Kerap dibayangkan kalau Lapas oleh sebagian masyarakat penuh dengan manusia penuh ancaman. Juga tempat peredaran narkoba serta perkelahian.

“Dengan pembinaan, paling tidak lebih banyak yang sadar dan insyaf kembali ke jalan benar, jalan Tuhan,” ujarnya. (habis).

baga Pemasyarakatan di Kalbar dan Semarang,” ungkap Edi Sunarto, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Klas 2A Pontianak.

Setiap minggu bisa belasan hingga puluhan tikar ramin diselesaikan dengan omzet jutaan tiap bulannya. Ini tikar memang tidak murah. Karya para warga binaan itu dijual kisaran Rp300 ribu hingga Rp600 ribu harga agen yang berada di Kota Pontianak.Agen menjualnya ke pasaran atau keluar Kalbar hingga ke Malaysia.

Program kemandirian menjadi bekal bagi narapidana selama menjalani proses hukum. “Agar saat para narapidana ini selesai menjalankan hukumannya kembali ke masyarakat telah memiliki keterampilan untuk kemandirian,” kata Edi. Pembinaan kemandirian ini, lanjut Edi, tidak bisa dilakukan sendiri. Aparat pembina pemasyarakatan Lapas perlu didukung oleh instansi terkait, dan juga masyarakat. “Seperti dukungan dari pemerintah baik Kota mapun Provinsi.

Dari Bank Indonesia pun mendukung serta memberi pelatihan kewirausahaan,” jelasnya.

Keterampilan dimaksudkan agar setelah menjalani hukuman narapidana mendapatkan ilmu dari hasil pembinaan. “Dalam memberikan pembinaan, pihak Lapas selalu melihat kemampuan

Jalan Sanggau .............................................................................................................dari halaman 1 ketika kondisi jalan yang lebih mirip kubangan kerbau ketika hujan itu, dimanfaatkan oknum warga untuk menarik Pungutan Liar (Pungli) dengan ‘berpurapura’ menimbun lubang di jalan.

Perjalanan darat kami dari Simpang Tayan hingga Sanggau menggunakan taksi ini mengingatkan saya dengan kapal cepat (express) yang saya tumpangi ketika menuju Ketapang.

Memang kali ini kami menumpang taksi, tetapi guncangannya seperti expres yang diterjang ombak menggulung-gulung tanpa henti. Mual, pusing dan lemas bertumpuk jadi satu.

Dalam kondisi tersebut, pria kerkulit gelap itu tidak henti-hentinya mengumpat, memaki dan menumpahkan kekesalannya ke pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki ruas jalan Sanggau.

Mungkin karena terpancing, penumpang lainnya juga ikut-ikutan memaki pemerintah. Sepertinya seluruh penumpang taksi, termasuk saya dan isteri, mempunyai perasaan yang sama soal ruas jalan tersebut, yakni marah, kesal dan kecewa.

Sangat mungkin, kejengkelan kami di

syarakat dengan ‘gerakan Rp1000 untuk jalan Sanggau’. Warga menempatkan ‘kotak amal’ di perempatan Lampu Merah di Kota Sanggau. Mereka jengah menunggu cairnya dana Asian Development Bank (ADB) yang dijanjikan dari tahun ke tahun itu.

Spekulasi mengenai dana perbaikan itu mencuat, menjadi perbincangan hangat terutama di Warung Kopi (Warkop).

Dalam perbincangan itu, mengemuka kecurigaan kalau sebagian dana tersebut diselewengkan.

Benar atau tidaknya kecurigaan tersebut memang sulit dibuktikan. Tetapi itulah ungkapan kekecewaan mereka di tengah-tengah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka bosan dengan ungkapan ‘akan, akan dan akan’.

Ketidakbecusan pemerintah melayani masyarakat adalah bukti gagalnya suatu pemerintahan. Ketikdapuasan merupakan embrio dari gerakan sosial yang ujung-ujungnya akan menyulitkan jalannya pemerintahan. Karena itu, tidak ada jalan lain, selain segera memperbaiki ruas jalan yang selalu membuat jengkel para pengendara itu. (Kiram Akbar)

dalam taksi itu juga serupa dengan setiap pengendara yang melintasi ruas jalan Sanggau. Apalagi mereka yang tinggal di wilayah tersebut.

Entah berapa banyak uang dan waktu yang terbuang? Entah berapa panjang caci-maki, keluh-kesah dan umpatan.

Entah sampai kapan harapan terus digantungkan? Presiden boleh berganti, tetapi ruas jalan Sanggau tetap begitu adanya.

Janji tinggal janji. Warga lagi-lagi tertipu. Harapan untuk perbaikan infrastruktur dari tahun ke tahun tidak kunjung terwujud. Bahkan kondisi jalan yang sangat penting untuk mobilisasi masyarakat itu semakin parah.

Kejengkelan bertambah ketika musim Pemilu lalu. Para Calon Legislatif (Caleg) tanpa malu memasang foto mereka di spanduk atau pohon di pinggir ruas jalan yang rusak parah itu.

Para Caleg itu berjanji memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Baik memang niat tersebut. Tetapi, apapun niatnya itu, pastinya baliho dan poster yang mereka pasang di ruas jalan Sanggau sangat kontras dengan realitas yang ada.

Kekecewaan juga ditunjukkan ma-

BPN, Tertibkan ............................................................................................................dari halaman 1 meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pakai dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan. Akan tetapi, tanah hak milik atau hak guna bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang dikuasai pemerintah yang berstatus BUMN/ BUMD mendapat pengecualian dan

tidak termasuk dalam kategori.

“Masih ada banyak sekali tanah yang sudah diserahkan kepada perusahaan, tapi tidak diolah meskipun perusahaan tersebut sudah berjalan cukup lama.

Ini nantinya akan menjadi sasaran penertiban,” kata Drs Paulus Subarno MSi, anggota DPRD Sekadau barubaru ini.

Dengan adanya aturan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berhak memberikan sanksi kepada

pemilik hak atas tanah yang tidak diolah tersebut. Menurut Barno sapaan akrabnya, langkah ini perlu diambil, agar lahan-lahan tidak dibiarkan tidur.

Langkah dari BPN pun dinantikan.

“Sayang kalau lahan sudah diserahkan tapi tidak diolah. Lebih baik kembalikan saja kepada pemiliknya,” tegas Barno.

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Kini Semakin

0%

MUDAH

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M+ ( 4 FUNGSI) USB,MP3,BLUE TOOTH NEW

TREADMIL MOTORIZED

8.550

15.850 Hanya

6.588 Ribu

16.350 Hanya

10 JAN S/D 15 JAN 2015 FS 4110 3M +INCLINE

FS 243+USB

Hanya

6.788 Ribu

+ 10 %

SALE disc up to Cashback P e r s e+ n + Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

BIG

50

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

23.750 Hanya

10.588 Ribu

6.988 Ribu IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

8.950

9.950

Hanya

Hanya

3.388 Ribu

4.588 Ribu

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 9.550

I6.350 Hanya

2.488 Ribu

Hanya

4.388 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE 23.250 Hanya

9.988 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

THIN BODY SLIMMER 8.150 Hanya

3.588 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650 Hanya

2.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

6.788 Hanya

4.688 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

yang hadir, menyetujui surat dari Presiden dengan musyawarah mufakat, setuju secara akalamasi. Mengangkat Komjenpol Budi Gunawan sebagai Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin usai memimpin pleno.

Otomatis, Komisi III DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri saat ini. Aziz menegaskan keputusan itu akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR besok (15/1).

Keputusan Komisi III ini didengar langsung oleh Budi yang masih berada di ruangan tempatnya menjalani fit and proper test. Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu pun langsung mengucap syukur. ”Syukur alhamdulilah, puji syukur dan ungkapaan terima kasih atas kepercayaan dan amanah atas diputuskannya secara aklamasi saya menjadi Kapolri,” katanya.

Mantan ajudan Presiden Megawati itu menilai amanah yang disandangnya merupakan tanggung jawab yang cukup berat dan besar. Karena itu dia bertekad memegang amanah tersebut sebaik-baiknya dengan bekerja sungguh-sungguh mengabdi kepada masyarakat. ”Mohon dukungannya untuk ke depan,” pintanya.

Keputusan Komisi III DPR ini bahkan dibuat dalam waktu singkat secara aklamasi. Apa alasan Komisi III dengan mudahnya memberi restu padahal Budi berstatus tersangka, Azis Syamsudin memilih bungkam. Ia berkilah bahwa proses pengambilan keputusan tersebut dibuat dalam forum yang bersifat tertutup. ”Saya tidak bisa mengangkat dalam forum terbuka, karena ini sifatnya pleno tadi di Komisi III adalah tertutup,” kata Azis ditemui usai rapat pleno pengambilan keputusan di Gedung DPR. Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi Demokrat yang tidak hadir lantaran yang awal telah menolak ikut serta dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Kata Azis, sekarang tugas DPR tinggal mengesahkan keputusan dalam sidang paripurna yang rencananya digelar Kamis (15/1). Untuk proses selanjutnya, sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. ”Mau lantik atau tidak itu terserah Presiden. Kita tunggu saja,” pungkasnya.

Jokowi Salah Pilih Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri

Komjen Budi Gunawan di DPR tidak bisa dihentikan karena sudah menjadi keputusan Paripurna DPR. Kecuali, kata Desmon, Presiden Joko Widodo mengirim surat ke DPR untuk menghentikannya dan mengajukan calon lain.

“Bisa saja dihentikan dengan syarat ada permintaan tertulis dari pihak Presiden Jokowi dan mengajukan calon Kapolri baru,” kata Desmond J Mahesa, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (14/1).

Kalau secara sepihak DPR menghentikan proses uji kelayakan dan kepatutan ujarnya, itu sama saja DPR membantu Presiden membenarkan tindakannya yang salah. “Ini beban Jokowi yang salah pilih orang, bukan maunya kami, lalu kenapa Komisi III DPR RI yang dipersalahkan?” tanya Desmond.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, proses uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri adalah proses politik yang berlangsung di DPR RI. Sedangkan proses hukum berlangsung di KPK. “Karena itu, dalam asas hukum praduga tidak bersalah, kita tidak bicara masalah layak atau tidak layak,” jelasnya.

PDIP Oke BG Sikap PDI Perjuangan tidak terganggu dengan status tersangka calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Partai pemerintah itu justru berharap Presiden Joko Widodo segera melantik Budi sebagai Kapolri.

“Harapan kami Presiden segera melantik,” kata Ketua DPP PDIP Trimedia Panjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurutnya, kewajiban PDIP sebagai partai pemerintah adalah mendukung semua keputusan Presiden. Karena itu, selama Jokowi belum merubah keputusan, sikap PDIP juga tidak berubah.

Sebaliknya, Trimedia pastikan PDIP tidak keberatan jika Jokowi akhirnya batal melantik Budi Gunawan.

“Yang diusulkan pemerintah kami harus amankan. Kalaupun bukan Budi Gunawan ya kita amankan,” jelas anggota Komisi III ini.

Meski mendukung penuh Budi Gunawan, lanjut Trimedia, PDIP tidak akan sampai melakukan intervensi. “Proses hukum kami serahkan ke KPK, yang penting prosesnya berjalan,” pungkas Trimedia. (flo/fat/gil/jpnn)

Duit Titipan ......................................................................dari halaman 1

Laporan: Abdu Syukri Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORT

di halaman Wisma Negara, Jakarta, Rabu (14/1) tadi malam.

Langkahnya tidak segera membuat keputusan atas hasil fit and proper test Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang telah disetujui Komisi III. Padahal, calon tunggal pilihannya itu baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus gratifikasi.

Alasan yang pas Jokowi, memilih menghargai dua proses yang ada terhadap Komjen BG. Yaitu, proses hukumnya di KPK dan proses fit and proper test di DPR. “Dalam proses ini kemudian ada penetapan tersangka oleh KPK. Kita menghormati KPK ada proses hukum di sini, tapi ada juga proses politik yang ada di Dewan kita juga hargai Dewan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Perihal ditetapkannya BG sebagai tersangka oleh KPK, Presiden Jokowi sebelumnya sudah mencari tahu masalah rekening gendut jenderal bintang tiga tersebut. Bahkan katanya tidak ada rekening mencurigakan milik Budi.

“Disebut ada masalah mengenai rekening. Saya tanyakan kepada Kompolnas, dan saya juga dapatkan surat mengenai rekening. Di sini disampaikan hasil penyelidikan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar.

Ini lalu saya pegang,” kata Presiden sambil menunjukkan selembar kertas.

Hanya saja apa isinya tidak jelas karena jaraknya dengan wartawan cukup jauh alias tak terbaca.

Presiden dalam memilih Budi mengku sudah melaksanakannya sesuai prosedur yaitu dengan mendapatkan usulan dan rekomendasi dari Kompolnas. Termasuk meminta klarifikasi masalah rekening Budi.

Namun pada akhirnya usulannya ini terbentur dengan kasus Budi yang baru saja diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden dalam hal ini tak memberikan pendapatnya lebih jauh terkait penetapan tersangka Budi tersebut.

Disetujui Komisi III DPR melalui Komisi III akhirnya setuju Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri sebagaimana usulan Presiden.

Keputusan aklamasi diambil oleh 9 fraksi minus Partai Demokrat dalam rapat pleno Komisi III, Rabu (14/1). ”Setelah mendengar pandangan fraksi dari sembilan

tersangka bekas anggota MPR RI itu telah menahun. Seperti diketahui, perkara itu berjalan sejak medio 2012. Pada 25 Juni 2012, Kapolri melayangkan surat permintaan pencekalan kepada imigrasi untuk mencegah agar Budiono Tan tidak pergi ke luar negeri. Dijawab dengan persetujuan oleh Imigrasi pada 13 Juli 2012.

Pencekalan tersebut, setelah Polda Kalbar, yang kala itu dipimpin Brigjen Pol Unggung Cahyono, menetapkan Budiono sebagai tersangka. Dan, surat pencekalan ditembuskan ke Kapolri yang masih diampu Jenderal Pol Timur Pradopo sebelum Jenderal Pol Sutarman menggantikannya.

Dalam kurun 6 bulan, hingga Kapolda Unggung digantikan oleh Brigjen Pol Tugas Dwi Aprianto pada Desember 2012, Budiono masih berstatus tersangka tetapi tak ditahan. Ia tidak kunjung ditahan hingga Tugas digantikan Brigjen Pol Arie Sulistyo pada September 2013.

Saat dipimpin Arie, kasus inipun tidak kedengaran ke publik hingga dia dicopot pada Mei 2014 dan pimpinan Polda dipegang Brigjen Pol Arief Sulistyanto. Setengah tahun lebih Arief Sulistyanto menjadi Kapolda Kalbar, kasus Budiono Tan dibuka lagi.

Pada 26 Agustus 2014, meminta PT Telkomsel untuk selalu memantau data call record empat simcard Budiono Tan. Kemudian, pada 28 Agustus 2014, berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melacak keberadaan Budiono Tan. Akhirnya, setelah buron sekian lama, Budiono Tan ditangkap Polres Jakarta Barat di Kebon Jeruk, Jumat (9/1) lalu, dan diserahkan ke Polda Kalbar.

Gelar perkara di pusat adalah bentuk pengawasan dari Kejagung RI. “Jadi gelar perkara di Kejagung RI merupakan forum intelectual exercise, yakni menindaklanjuti perkara penting guna menentukan langkah-langkah hukum

kedepannya seperti apa,” jelas Tony Spontana lagi.

Hanya saja, bagi Kepala Kejati Kalbar, Godang Riadi Siregar, perkara yang merugikan ribuan rakyat Kalimantan Barat ini tak spesial. “Ini hanya kasus biasa saja kok, gak ada yang istimewa dalam kasus Budiono Tan ini,” cetusnya via telpon, kemarin.

Menurutnya, gelar perkara kasus ini bukanlah konsumsi publik. “Dan ini hak kita mau digelar perkaranya di Kajagung atau tidak,” tutur Godang dengan nada sedikit tinggi.

Godang juga mengatakan, hari ini (Kamis, 15/1) kasus pokok alias predicate crime Budiono masuk tahap dua.

Artinya, Polda Kalbar akan menyerahkan tersangka beserta barang buktinya ke pihaknya.

Humas Kejaksaan Tinggi Kalbar, Supriadi, mengamini pernyataan Bosnya. “Penerimaan tersangka dan barang bukti besok pagi. Sementara untuk sidang akan kita gelar di Kabupaten Ketapang,” tutur dia, dalam jumpa Pers di kantor Kejati, Jalan Subarkah, Pontianak, kemarin.

Supriadi menyatakan, pihaknya komit melakukan penahanan terhadap Budiono.

“Ya, saya pastikan kejaksaan akan melakukan penahanan terhadap Budiono Tan. Karena, kasus Budiono sudah lama mandek dan kini mendapatkan perhatian publik” tegasnya.

Kata Supriadi, kasus ini sudah terdata di Kejati Kalbar sejak 1991. Kala itu, PT BIG ikut serta dalam program PIR Trans yang dilaksanakan di Ketapang. PT BIG merupakan perusahaan inti mengelola 28 ribu hektar lahan sawit dengan 10.997 kepala keluarga.

“Jadi, pada proses pelaksanaan Pir Trans di tahun 2006, terkendala konversi pengalihan lahan 1.535 petani. Hal ini menyebabkan petani tidak dapat melakukan perikatan Kredit Investasi Kecil (KIK) oleh Bank

Mandiri, sebagai syarat yang diperlukan untuk pengalihan kepemilikan,” tuturnya.

Tak hanya itu, Supriadi melanjutkan, bagi hasil panen sebanyak 70 persen dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tidak diserahkan kepada petani. “Sedangkan 30 persen penjualan yang dititipkan kepada perusahaan untuk angsuran KIK tidak dibayarkan Budiono Tan,” ujarnya.

Dari 30 persen uang plasma yang dititipkan kepada perusahaan untuk angsuran KIK, Supriadi membeberkan, telah terkumpul dana kurang lebih Rp16 miliar. Dan, ia menerangkan, dana itu pun telah kejaksaan ikuti alirannya.

Hasilnya, dana tersebut ditransfer ke rekening Bambang Cahyo sebesar Rp1 miliar lebih. Duit itu juga mengalir ke Arif Wicaksono lebih kurang 1 miliar. Kemudian, kembali terjadi transaksi sebesar Rp500 juta kepada Bambang dan kepada Arif Rp1 miliar.

“Dan sisanya ada di rekening tersangka sendiri. Bambang dan Arif merupakan anak dari tersangka. Jadi, aliran uang petani 30 persen yang dititipkan itu berputar ke rekening kedua anak dan ayahnya melalui tabungan BCA,” ungkapnya.

Laporan: Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, dan Mordiadi

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

CR7 Putus Cinta

SPORT

RUMOR berakhirnya hubungan asmara antara bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo dengan supermodel Irina Shayk nampaknya bukanlah isapan jempol belaka.

Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Irina yang meng-unfollow Ronaldo di media sosial Twitter seperti diberitakan 101 Great Goals.

Sebelumnya, rumor putusnya tali cinta keduanya menyeruak ke permukaan usai Irina tak menemani CR7 ke acara penyerahan trofi Ballon d’Or 2014 kemarin. (*)

Rakyat Kalbar

Kamis, 15 Januari 2015

REAL MADRID VS ATLETICO MADRID

Habis-Habisan REAL Madrid bakal memaksimalkan euforia trofi Ballon d’Or yang baru saja diraih Cristiano Ronaldo saat menjamu Atletico Madrid, Jumat (16/1) dini hari. El Real butuh performa top Ronaldo untuk mengejar ketertinggalan dua gol di leg pertama dan menggenggam tiket ke 8 besar Copa del Rey. Berbeda saat di leg pertama, Ronaldo kemungkinan akan dipasang sebagai starter menyambut kedatangan Atletico. Peraih Ballon d’Or 2014 ini bakal melengkapi lini depan bersama dengan Gareth Bale dan Karim Benzema.

Di lini tengah,

Luka Modric masih berkutat dengan cedera dan takkan bisa bermain hingga awal bulan depan. Dengan kondisi ini, Carlo Ancelotti bakal memasang Isco sejak menit awal bersama dengan Kroos dan James Rodriguez.

Tak ada perubahan mencolok di lini belakang Madrid. Keylor Navas tetap menjadi andalan di ajang Copa del Rey, Marcelo dan Sergio Ramos sudah dalam keadaan fit untuk bermain serta Dani Carvajal dan Pepe juga siap turun melengkapi kuartet favorit lini pertahanan Los Blancos.

Meski bermain di publik sendiri, gelandang El Real, Toni Kroos, mengakui timnya harus berjuang ekstra keras untuk bisa lolos dari hadangan Atletico Madrid di babak 16 besar Copa del Rey musim ini.

“Tidak akan mudah mengejar ketertinggalan 0-2 dari Atletico, namun kami akan terus berusaha,” tutur Kroos.

Beralih ke tim tamu, Diego Simeone tak

punya cedera pemain berarti dan siap turun dengan kekuatan penuh. Jan Oblak bakal diberi kesempatan mengawal gawang Atletico sementara Miranda sepertinya harus rela duduk di bangku cadangan dengan performa top yang ditampilkan Jose Gimenez.

Sebagai ujung tombak, Fernando Torres kemungkinan akan mengisi spot penyerang tunggal. Sebagai penyokong di lini kedua, penyerang asal Prancis, Antoine Griezmann bakal ditempatkan untuk membuka ruang. (*)

ELCHE VS BARCELONA

JUVENTUS VS VERONA

Laga Formalitas Barcelona punya keunggulan besar saat bertandang ke markas Elche, Jumat (16/1) dini hari di laga leg kedua.

Dengan tabungan 5 gol di leg pertama, Barca hanya butuh hasil imbang atau tidak boleh kalah lebih dari 4 gol untuk memastikan tiket ke perempat final Copa del Rey. Melihat catatan pertemuan Elche saat melawan Barca, laga ini bisa dibilang hanya sekedar formalitas bagi La Blaugrana. Dalam 4 pertemuan terakhir kedua tim, Elche belum pernah sekalipun menjebol jala Barca.

Jika ada yang bakal mengganggu upaya Barca melaju ke babak 8 besar Copa del Rey adalah kondisi internal mereka sendiri. Barca memang tengah dilanda prahara dengan media terus mengekspos perpecahan internal di dalam tim. Buntutnya, Lionel Messi dikabarkan ingin hengkang dari Camp Nou. Tak ingin kabar miring terus bergulir, Barca sudah memberikan klarifikasinya dengan

mengatakan tak ada perpecahan di dalam tim. Ini juga mereka buktikan kala menang meyakinkan melawan Elche

dan Atletico Madrid sebagai upaya bangkit setelah sebelumnya dibekuk Real Sociedad lewat skor tipis 0-1.

Penantian 20 Tahun Keunggulan besar juga menjadi sebuah keuntungan bagi pasukan Blaugrana. Rotasi pemain besar kemungkinan diterapkan pelatih Luis Enrique dalam lawatannya ke Stadion Manuel Martinez Valero.

Trio MSN yang tampil moncer di dua laga terakhir kemungkinan tak akan bermain lengkap dan bersamaan.

Neymar masih berlatih sendiri setelah mendapat takling keras di engkel saat melawan Atletico Bilbao.

Di lini tengah juga bakal kehilangan Xavi yang masih belum pulih dari cedera lutut.

Ter Stegen bakal dipercaya menjaga gawang Barca sebagai bagian dari kebijakan rotasi Luis Enrique di sektor penjaga gawang.

Sementara Elche diperkirakan takkan banyak mengubah susunan pemain seperti saat mengalahkan Athletic Bilbao akhir pekan lalu. The winning team bakal tetap dipertahankan untuk menghindar dari malu di depan pendukung mereka sendiri. (*)

Juventus bakal tampil habis-habisan saat menjamu Hellas Verona di babak 16 besar Coppa Italia, Jumat (16/1) dini hari. Bianconeri sudah tak sabar ingin mengakhiri penantian 20 tahun untuk berjaya di ajang ini.

Terakhir kali Juve menjadi juara Coppa Italia terjadi di musim 1994-95. Fabrizio

Ravanelli menjadi bintang kemenangan Juve pada laga itu untuk memberikan trofi Coppa Italia ke-9 bagi Juve, atau tim terbanyak menjadi juara Coppa Italia bersama dengan AS Roma.

Na m u n u p a y a u n t u k meraih trofi ke-10 berulang kali gagal. Upaya terdekat Juve adalah saat mereka

berhasil melaju ke final pada tahun 2002, 2004 dan 2012.

Di musim ini, Juve bertekad kembali berjaya di ajang ini. Massimiliano Allegri bertekad untuk menduplikasi performa apik di Serie A di ajang Coppa Italia. Khusus melawan Verona, Juve punya catatan apik dengan tak terkalahkan di 8 pertemuan terakhir menjamu Verona.

Pada laga menjamu Verona kali ini, Juve masih tanpa Romulo, Kwadwo Asamoah dan Andrea Barzagli. Kebijakan rotasi juga memberikan kesempatan bagi Marco Storari, Simone Padoin, Angelo Ogbonna dan Kingsley Coman untuk tampil sejak menit pertama.

Tidak seperti Juve, Verona sudah bermain lebih dulu di ajang Coppa Italia musim ini. Sebelum bertemu dengan Juve, Verona berhasil menyingkirkan Cremonese dan Perugia di babak sebelumnya. (*)

Rakyat Kalbar Kamis, 15 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Oknum Mahasiswi Kedokteran Ngadu ke Polisi

Video Pornonya di-Upload Mantan Pacar Oknum mahasiswa berinisial Pi ditahan di Mapolresta Pontianak.

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Oknum Siswi SMK Itu Dibayar Rp300 Ribu Pontianak-RK. Ternyata pria hidung belang berinisial Bb, 62, hanya membayar oknum siswi salah satu SMK Negeri di Kota Pontianak berinisial Nn, 16, hanya Rp300 ribu. Usai mencabulinya, Bb mengajarkan Nn menyetir mobil.

“Jasa seks yang diterima oleh Bb dari Nn bukan hanya sekali, melainkan lebih dari dua kali. Korban ini dibayar sekitar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu oleh Bb,” jelas Iptu Harsoyo, Kasubag Humas Polresta Pontianak, Rabu (14/1).

Melalui perantara temannya sendiri, Nn berkenalan dengan tersangka Bb. Nn juga minta diajarkan mengendarai mobil di GOR Sultan Syarif Abdurahman. “Usai diajarkan menyetir mobil, Nn dibawa ke Villa, Halaman 15

Polresta Segera Panggil Teman Sekolahnya

Pontianak-RK. Sakit hati mengetahui sang pacar punya kekasih baru, oknum mahasiswa salah satu universitas swasta di Kota Pontianak berinisial Pi meng-upload video porno kekasihnya yang juga oknum

mahasiswa kedokteran salah satu universitas negeri ternama di Kota Pontianak berinisial Ar. Video mesum yang dilakoni Pi dan Ar itu di-upload di facebook dan instagram. Selain itu Pi juga

Sikapi Video Porno Oknum Guru

Kepala Sekolah Serahkan ke Dinas Pendidikan Pontianak-RK. Dede Rukadi Spd, Kepala Sekolah SMPN tempat oknum guru yang video pornonya beredar luas menyerahkan kasusnya ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Dede saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/1) siang enggan berkomentar. Menurutnya, hal tersebut sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan. “Ini sudah dilaporkan ke

dinas dan menjadi kewenangan dinas dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.

Namun sejauh ini, Dede sudah melakukan komunikasi kepada yang

bersangkutan (oknum guru, red).

Dalam komunikasi itu, yang bersangkutan berusaha mengelak bahwa dalam video itu bukan dirinya.

Halaman 15

Lima Truk Bermuatan Kayu Diamankan Polisi Ketapang-RK. Lima truk bermuatan kayu tanpa dokumen diamankan jajaran Polsek Simpang Hulu saat razia kendaraan, Rabu (14/1). Truk yang diamankan di lokasi sama itu menuju Kota Pontianak.

“Kelima truk beserta lima sopirnya ditangkap di lokasi yang sama di Balai Bekuak, Kecamatan Simpang Hulu Ketapang,” jelas Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Reskrim AKP Oloan Siahaan, Rabu (14/1).

Oloan mengatakan, penangkapan pertama terjadi pada 15 Desember lalu, satu unit truk bermuatan kayu. Kemudian tiga

Razia Roda Dua dan Empat

Pengendara Mobil Wajib Pakai Sabuk Pengaman Pontianak-RK. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Pontianak tidak akan memberi ampun bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Termasuk pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman.

“Tahun 2015 ini kita akan gencarkan razia, tidak hanya roda dua melainkan roda empat juga kita akan razia. Jika melanggar tata tertib lalu lintas kita tilang,” jelas Kompol Heryanto, Kasat Lantas Polresta Pontianak, kemarin.

Mantan Kabag Ops Polres Melawi itu membuat program gencar razia guna meningkatkan kesadaran pengendara, baik di Kota Pontianak maupun Kubu Raya.

“Sekali lagi, selain mengajak masyarakat untuk tertib, ini juga menekan angka kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Jika sebelumnya lebih banyak memberikan teguran, di tahun 2015 ini, Sat Lantas memberikan tindakan Halaman 15

melakukan tindak pidana pemerasan terhadap mantan pacarnya tersebut. Tidak terima atas perlakuan pacarnya itu, Ar mengadukan Pi ke Mapolresta Pontianak.

Halaman 15

Halaman 15 Barang bukti kayu dan truk yang diamankan Polres Ketapang. JAIDI CHANDRA-RK

Tiga Pasangan Mesum Diamankan

Pontianak-RK. Jajaran Polsekta Pontianak Selatan kembali melakukan razia indekos di kawasan Kelurahan Benua Melayu Darat. Polisi mengamankan tiga pasangan di luar nikah yang berada berdua-duaan di dalam kamar.

Kapolsek Pontianak Selatan, Kompol Dudung Setyawan mengatakan, razia rutin indekos tersebut untuk mengantisipasi tindakan kejahatan.

Halaman 15 Pasangan mesum yang diamankan di Mapolsek Selatan, Rabu (14/1).

Warga Portal Jalan PT FAP Polisi Bantah Perkelahian Ketapang-RK. Isu santer terjadinya perkelahian antara warga Desa Riam Danau dengan karyawan PT Fangiono Agra Plantation (FAP) di Kecamatan Jelai Hulu, Ketapang hingga memakan korban jiwa, dibantah Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto melalui Kapolsek Jelai Hulu, Iptu Rayendra Arga Prayana.

“Tidak ada ribut apalagi bentrok. Hanya ada sekitar 40 warga Desa Riam Danau mendatangi perusahaan, kemudian melakukan pemortalan di dua titik jalan menuju perusahaan. Itu dilakukan karena mereka meminta beberapa tuntutan yang mesti disetujui pihak perusahaan,” kata Rayendra, di Mapolres Ketapang, Rabu (14/1).

Kapolsek menjelaskan, tuntutan yang

ACHMAD MUNANDAR-RK

MAIN DEALER TVS TVS PONTIANAK

0561-766850/766851 081256263889

TVS RASAU TVS KETAPANG

085245272233 085245946118

TVS SINGKAWANG TVS SAMBAS

0562-637579 081352528273

Halaman 15

TVS SINTANG TVS PINOH

0565-2025524 081345578321

TVS PUTUSSIBAU 082151259567 TVS NGABANG 08125744038

TVS SANGGAU TVS SEKADAU

085252263133 081345402238

Kubu Raya Musyawarah Kite Dishub Bangun Dermaga di Kecamatan

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Kubu Raya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kubu Raya merencanakan pembangunan dermaga di beberapa kecamatan. Diharapkan pembangunan dermaga pada tahun 2015, akan memudahkan akses transportasi masyarakat di daerah pesisir.

Kepala Dishub Kubu Raya, Fauzi Kasim mengatakan, tahun ini pihaknya sudah mengajukan usulan pembangunan sejumlah dermaga. Namun, sampai saat ini instansinya belum mengetahui berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk pembangunan dermaga tersebut.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kubu Raya ini menambahkan, guna mendukung program Bupati Kubu Raya yang memfokuskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 ini, makanya Dishub akan mendukung dengan membangun sejumlah dermaga. “Setiap kecamatan di Kubu Raya membutuhkan dermaga sungai, untuk mempercepat akses bagi masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan hasil perkebunan untuk dipasarkan, baik di Kubu Raya maupun ke Kota Pontianak,” ungkap Fauzi.

Fauzi menilai, sudah seharusnya sejumlah daerah yang berada di pesisir tersebut memiliki dermaga yang layak, mengingat aktivitas masyarakat juga cukup ramai. Fauzi menambahkan, dibangunnya dermaga karena banyak daerah di Kubu Raya yang hanya bisa ditempuh menggunakan transportasi air. “Semua itu tidaklah didukung dengan banyaknya dermaga yang menjadi akses tempat warga melintasi, karena selama ini hanya mengandalkan jembatan yang sekaligus sebagai rumah bagi warga yang berada di pinggiran Sungai Kapuas. Makanya, keberadaan dermaga sangat vital,” ungkapnya.

Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kubu Raya ini menjelaskan, keberadaan dermaga di Kubu Raya bagi masyarakat menjadi urat nadi kehidupan masyarakat pesisir.

“Selain sebagai tempat singgah, dermaga tersebut juga sebagai jalur utama penghubung ke daerah lain, dan kebanyakan masyarakat yang ingin mengangkut barang harus melalui tempat lain,” katanya.

Melihat kondisi ini, Dishub berusaha membangun dermaga yang menjadi sarana vital bagi warga pinggiran sungai. “Kami menilai keberadaan dermaga setidaknya bisa menjadi penghubung warga di daerah pedalaman, selain didukung pembangunan jalur darat yang juga harus komprehensif,” tegasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 15 Januari 2015

10

Gaji dan Pesangon Belum Dibayar

Karyawan Serbu Rumah Bos PT MKK Kubu Raya. Belasan karyawan PT Maju Kar ya Kita (MKK) yang beroperasi di Desa Madu Sari, Kecamatan Kubu Raya kesal, karena gaji dan uang pesangon belum dibayar.

Selasa (14/1) pagi, mereka menyerbu rumah Martono di Komplek Central Park Jalan Parit Haji Husin.

Kepala Dusun Tanjung Puri, Unang Suparman yang juga salah satu karyawan PT MKK mengatakan, mereka menagih gaji bagi 58 karyawan yang sudah sering kali dijanjikan pihak perusahaan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan pembayaran akan dilaksanakan. Padahal, aset PT MKK telah dijual ke perusahaan lain.

“38 karyawan bekerja di PT MKK yang bergerak di bidang pengolahan hasil kayu, terkatung-katung nasib dan mata pencariannya. Sudah dua bulan para karyawan tidak dapat bekerja, karena izin produksi perusahaan tersebut telah habis. Tidak hanya itu, gaji karyawan selama empat bulan bekerja pun belum dibayar. Jadi sekarang sudah sekitar enam bulan gaji karyawan belum juga dibayarkan,” terang Unang.

Unang menambahkan, pihak perusahaan tetap enggan memberhentikan karyawan yang telah puluhan tahun bekerja, meski usia karyawan yang bekerja tersebut sudah

tidak layak lagi atau lanjut usia. “Ini dikatakan Martono (pemilik PT MKK, red) sendiri.

Sampai mati pun ia tidak mau memberhentikan karyawan, kecuali karyawan itu sendiri yang mengundurkan,” kata Unang menirukan pernyataan bosnya.

Dikatakan Unang, pemilik perusahaan melakukan tindakan ini karena kalau karyawan PT MKK mengundurkan diri, maka perusahaan akan membayar lebih kecil uang pesangon dibandingkan jika diberhentikan. “Bahkan ada karyawan yang meninggal dunia hanya dibayar Rp 17 juta.

Itu pun dengan cara dicicil, padahal yang bersangkutan bekerja lebih dari 20 tahun,” bebernya.

Menurut informasi yang diperoleh Unang, pabrik dan tanah milik PT MKK telah dijual kepada pengusaha lain, dan digunakan untuk membangun tempat usaha yang lain. Bahkan, gaji karyawan akan dibayarkan pada bulan April mendatang. “Tanah beserta aset yang dijual Martono bukan merupakan take over, melainkan berpindah tangan pada usaha lain. Sehingga nantinya karyawan yang sudah bekerja pada PT MKK tidak dapat bekerja lagi disitu,” lanjutnya.

Permasalahan yang diha-

Rumah bos PT MKK diserbu karyawannya. SYAMSUL ARIFIN.

dapi karyawan PT MKK kata Unang, sudah berlangsung lama. Bahkan kata dia, hal ini sudah sering diberitakan melalui media massa. Termasuk, para karyawan juga sudah sering menemui anggota DPRD Kubu Raya, agar hak para karyawan terpenuhi.

“Saya sangat berharap, Pemkab Kubu Raya maupun instansi terkait tanggap akan masalah ini, karena ini menyangkut hak dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Salah satu kar yawan PT MKK lainnya, Aminah, 52, membenarkan apa yang dialami para karyawan. Bahkan kata dia, saat karyawan masih bekerja, jika sudah waktu

gajian, pemilik perusahaan enggan datang ke perusahaan.

Akibatnya, Bagian Keuangan tidak bisa membayar gaji karyawan. “Biasanya kita kerja tiga bulan dibayar cuma satu bulan, itupun kalau ada. Kalau tidak paling cuma pinjaman Rp 100 ribu atau Rp 200.000. Mana cukup untuk menutupi yang tiga bulan,” kata Aminah.

Sedangkan uang pesangon kata Aminah, karena aset perusahaan akan dijual kepada orang lain, pemilik PT MKK hanya menyanggupi membayar Rp 5 juta per orang.

“Padahal saya bekerja sudah puluhan tahun,” kesalnya.

Tidak hanya itu, dari 58 karyawan yang bekerja, tak satupun

yang didaftarkan ke Jamsostek oleh perusahaan. Para karyawan terpaksa harus menanggung biaya sendiri untuk berobat. “Bagi yang sudah tidak mampu dengan sikap pemilik perusahaan pilih berhenti, bekerja tanpa mendapatkan pesangon dari perusahaan,” ungkapnya.

Saat Rakyat Kalbar mencoba mengkonfirmasi, pemilik PT MKK, Martono tidak berada di kediamannya yang berada di kawasan elite tersebut. “Saya sudah bicarakan kepada karyawan, dan saya minta tempo sekitar dua minggu untuk menyelesaikan ini,” kata Martono dan langsung menutup handphonenya. (sul)

Wabup: Pecat Guru Malas Ngajar Kubu Raya. Wali murid SDN 18 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya mengeluhkan adanya beberapa oknum guru yang sering tidak masuk sekolah. Menyikapi keluhan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Kubu Raya Hermanus meminta kasus ini dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Jika terbukti, ia tidak segan-segan memecat oknum tersebut.

“Guru itu harus melaksanakan kewajibannya, dan mampu menjunjung tinggi disiplin, bukan bolos,” tegas Wakil Bupati Jika oknum guru tidak masuk untuk mengajar, Hermanus mengatakan, akan memberikan sanksi tegas dan mengusulkan agar guru yang bersangkutan diproses pemecatannya.

“Jangan sampai laporan itu

terbukti. Kami akan memberikan sanksi, dari sanksi disiplin sampai sanksi pengusulan untuk melakukan pemecatan.

Sanksi itu diberikan, agar para guru mendidik dengan baik sesuai profesinya,” katanya.

Hermanus juga mengimbau, agar para guru benar-benar mengabdi untuk masyarakat, dan mendidik muridnya dengan baik. “Begitu juga, kami

harap masyarakat mengawasi guru yang malas masuk, dan segera melaporkan ke kami,” imbaunya.

Saat dikonfirmasi ke SDN 18 Desa Mekar Baru, Selasa (14/1) siang, salah satu guru, Faizal membantah adanya tenaga pendidik yang bolos mengajar.

Ia mengatakan, saat ini kepala sekolah dan beberapa guru memang tidak masuk karena

mengikuti kegiatan di Gedung Pramuka Kubu Raya. “Memang ada satu guru mata pelajaran Agama yang tak masuk, tapi kami tidak mengetahui apa alasanya ia tidak masuk. Kalau yang ramai itu, tidak ada, hanya lima orang guru sedang mengikuti pelatihan di Gedung Pramuka Kubu Raya selama lima hari,” terangnya mewakili kepala sekolah. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Bangga jadi Tuan Rumah

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Ketua Panitia Imlek 2566 dan Cap Go Meh (CGM) 2015 Kecamatan Sungai Pinyuh, Teddy Hastono mengaku akan bekerja maksimal mempersiapkan penyelenggaraan perayaan hari besar masyarakat Tionghoa itu. Apalagi, tahun ini Kecamatan Sungai Pinyuh ditunjuk menjadi tuan rumah perayaan Imlek Bersama.

“Kecamatan Sungai Pinyuh dipercaya menjadi tuan rumah Imlek Bersama. Tentunya hal ini menjadi prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sungai Pinyuh. Karena, baru pertama kalinya kita diberikan kesempatan menjadi tuan rumah Imlek Bersama,” sebut Teddy di Gedung Djiu Djie Sungai Pinyuh.

Teddy mengungkapkan, pelaksanaan Imlek Bersama itu akan berlangsung pada Sabtu, tanggal 28 Februari 2015. Rencananya, perayaan Imlek bersama itu akan dipusatkan di Wisma ABM Sungai Pinyuh. Tidak hanya masyarakat Tionghoa, pihaknya pun akan mengundang para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. “Untuk menambah kemeriahan perayaan Imlek Bersama, kita sudah mempersiapkan berbagai acara hiburan. Yang pasti kita akan persiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin nantinya,” janji Teddy.

Lebih jauh, Teddy menyebut, perayaan Imlek Bersama yang dilaksanakan satu minggu dari hari Imlek dimaksudkan, agar panitia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan acara dengan maksimal.

Sebab, jika waktunya terlalu pendek dikhawatirkan perayaan Imlek Bersama tidak akan meriah. “Panitia juga butuh waktu untuk merayakan Imlek bersama keluarga di rumah, atau berkunjung ke rumahrumah kerabat. Makanya, dengan rentang waktu satu minggu itu kita memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan acara Imlek Bersama,” ujarnya. “Kita juga berkeyakinan perayaan Imlek Bersama akan dihadiri jajaran pejabat daerah ini. Walaupun harinya bertepatan dengan hari libur kerja, kami percaya para pejabat daerah tetap memenuhi undangan,” tukasnya. (fia)

Billboard di Taman Adipura Ancam Keselamatan Sesalkan Lemahnya Pengawasan Dinas Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemnkab) Mempawah mesti mengawasi kondisi billboard yang telah dibangun. Jangan sampai keberadaannya meresahkan warga. Contohnya, billboard di Taman Adipura Mempawah yang rusak dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Keresahan pengendara terhadap kerusakan billboard di Taman Adipura sangat beralasan. Beberapa dinding billboard yang terbuat dari bahan seng tampak sudah lepas.

Bukan tidak mungkin, dinding billboard tersebut suatu saat nanti dapat mengancam keselamatan pengendara yang melintas di jalur itu. “Setiap kali melintas di depan Taman Adipura, saya selalu bergegas dan meningkatkan laju kendaraan. Sebab, kita khawatir seng billboard jatuh dan menimpa pengendara. Apalagi bahan dindingnya dari seng, sangat bahaya bisa melukai manusia,”

ujar Yusuf, salah satu warga Mempawah, Rabu (14/1).

Ap a l a g i , i m b u h Yu s u f, saat ini cuaca ekstrem seperti angin kencang dan hujan kerap menerjang kawasan kota Mempawah. Bukan tidak mungkin, sapuan angin kencang bisa saja menyebabkan papan billboard mudah terlepas. “Sebelum ada korban, sebaiknya segera dilakukan perbaikan terhadap dinding billboard. Jika dibiarkan lebih lama dalam kondisi seperti itu, sangat dikhawatirkan akan mencelakai pengendara yang melintas,” pendapatnya.

Keresahan serupa dikatakan warga Mempawah lainnya, Sholeh. Ia menyesalkan lambatnya penanganan dari instansi berwenang terhadap dinding billboard di Taman Adipura Mempawah yang semakin meresahkan masyarakat. Padahal, billboard tersebut berada di pinggir ja-

lan protokol kota Mempawah.

“Kita tidak habis pikir, kenapa lambat sekali kinerja petugas.

Atau memang kerusakan itu sengaja dibiarkan. Sebab, tidak mungkin billboard sebesar itu tidak terlihat oleh petugas yang setiap hari melintas di Taman Adipura. Parahnya, billboard juga berada tak jauh dari Dinas PU Mempawah,” sesalnya.

Karenanya, dia berharap dinas terkait lebih meningkatkan kontrol dan pengawasan di lapangan terhadap keberadaan billboard di masyarakat. Bukan tidak mungkin masih banyak billboard lain yang mengalami kerusakan serupa, dan membahayakan keselamatan pengendara. “Jika billboard rusak yang ada di tengah kota Mempawah saja dibiarkan terbengkalai seperti itu, bagaimana lagi dengan billboard lain yang jauh dari kota. Kalau sudah ada korban barulah diperbaiki, itu sudah

Billboard di Taman Adipura Mempawah mengancam keselamatan pengguna jalan.

sia-sia namanya,” cetusnya.

Sementara itu, salah satu sumber terpercaya menyebut, billboard yang dibangun di Taman Adipura Mempawah merupakan milik sebuah perusahaan swasta. Sudah seharusnya pemerintah dae-

rah bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang memasang billboard. Perusahaan mestinya bertanggungjawab penuh dan menjamin keberadaan billboard, agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. (fia)

Lomba P2WKSS Provinsi Kalbar 2014

Mempawah Gagal Pertahankan Juara Mempawah. Kabupaten Mempawah gagal mempertahankan gelar juara untuk ketiga kalinya pada Lomba Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PSWKSS) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014. Desa Parit Bugis, Kecamatan Segedong yang menjadi desa percont o ha n ha n ya m e n e m p at i posisi ketiga dalam lomba tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: 541/BPMPD/2014 tanggal 24 November 2014, pemenang lomba pelaksana terbaik Program Terpadu P2WKSS Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 yakni, Desa Pematang Tujuh Kecamatan

Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya (KKR) sebagai juara per tama, Desa Kenyabur Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang juara kedua, Desa Parit Bugis Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah juara ketiga.

Kegagalan ini memupus harapan Kabupaten Mempawah untuk mempertahankan tradisi juara yang diraih berturut-turut sejak dua tahun terakhir. Kesuksesan pernah diraih Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir pada tahun 2012, dan Desa Sungai Bakau Besar Laut (SBBL) Kecamatan Sungai Pinyuh pada tahun 2013.

“Meski kita gagal menjadi pemenang, namun kami tetap bersyukur. Karena, melalui

kegiatan ini banyak sekali perubahan positif bagi desa dan masyarakat. Kami diberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembinaan yang baik,” aku Kepala Desa Parit Bugis, Husin M Nasir.

Salah satunya, menurut Nasir, sektor pertanian di daerah itu sangat potensial untuk dikembangkan. Melalui pembinaan P2WKSS, para petani di Desa Parit Bugis mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang mumpuni untuk mengembangkan diri dimasa mendatang. “S elama ini pekerjaan petani selalu dikesankan dengan perekonomian yang serba kekurangan. Makanya melalui pembinaan P2WKSS, petani kita sudah banyak

belajar dan menimba ilmu untuk menjadi petani berdasi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Parit Bugis, Zubaidah Husin mengaku tak menyesali kegagalan desanya dalam penilaian Lomba P2WKSS tingkat Provinsi Kalbar. Hal terpenting, melalui pembinaan itu terbukti mampu meningkatkan semangat pemberdayaan kaum wanita di desa itu untuk terus mengembangkan diri. “Ke depan, kami akan memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Desa Parit Bugis, agar mampu mendorong perekonomian masyarakat,” sebutnya.

S e d a n g k a n K e t u a Ti m Penilai Lomba P2WKSS Provinsi Kalbar, Mustarudin mengatakan, kalah dan menang bukanlah tujuan utama dalam lomba tersebut.

Melainkan tercapainya proses pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat, agar mampu meningkatkan kemampuan dirinya. “Yang paling utama itu misinya meningkatkan performance desa melalui partisipasi perempuan dalam pembangunan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan pada Lomba P2WKSS tahun 2015 nanti bisa melibatkan lebih banyak lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembinaan desa percontohan,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang

Mantan Kades jadi Legislator Sukadana. Bhukori atau biasa disapa Mas Kori, mantan kepala desa (Kades) Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, kini menjadi anggota DPRD KKU dari PDI Perjuangan. Mas Kori juga menjabat Ketua Fraksi Perjuangan Keadilan Rakyat DPRD KKU. Fraksi Perjuangan Keadilan Rakyat DPRD KKU, memiliki empat anggota terdiri dari dua anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, satu anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat, serta satu anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sekretaris fraksi ini dijabat Sahid (PKPI), anggota Burhan (Hanura) dan Alhusaini SH (PDI Perjuangan).

Mas Kori menjabat Kades Dusun Besar, Pulau Maya, pada masa khidmat (pelayanan) 2006-2012.

“Alhamdulillah saya dipercaya masyarakat untuk bisa menjadi wakil mereka periode 2014 -2019 ini, saya merasa bersyukur bisa duduk sebagai wakil rakyat pada saat ini,” ungkap Mas Kori yang lahir tahun 1963 itu.

Mas Kori berdoa kepada Allah SWT, semoga dapat mengemban amanah yang telah diberikan rakyat kepadanya. Mas Kori sendiri pada akhir Februari nanti diminta beberapa pengurus ranting dan pengurus anak cabang PDI Perjuangan, supaya mencalonkan diri menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Pulau Maya dan Kepulauan Karimata ini, mengaku mencoba memperjuangkan kehidupan masyarakat kepulauan yang masih perlu diperjuangkan di alam pembangunan Kayong Utara.

“Senin (12/1), telah diadakan rapat paripurna kembali penetapan pimpinan DPRD KKU difinitif yang melahirkan nama Sukardi.

Semoga hal tersebut bisa segera diakomodir pihak provinsi untuk kemudian dikeluarkan surat keputusan (SK) penetapannya. Saya dari awal tidak mempersoalkan siapapun yang menjadi Ketua DPRD KKU. Siapapun yang mendudukinya supaya bisa segera membentuk alat kelengkapan DPRD dan secepat mungkin mengesahkan APBD 2015. Sudah banyak tenaga guru honorer yang berada di Pulau Maya mengadu kepada saya, sampai sekarang mereka belum menerima gaji,” papar Mas Kori. (lud)

Kamis, 15 Januari 2015

11

Ujel Damsiki Pimpin MUI KKU Sukadana. Musyawarah Daerah (Musda) II Dewan P i m p i na n D a e ra h ( D P D ) Majelis U lama Indonesia (MUI) Kabupaten Kayong Utara (KKU), berhasil memilih Ujel Damsiki Mag menjadi ketua dengan masa khidmat (pelayanan) 2015-2020. Musda II ini dihelat di Balai Praja Sukadana, Selasa (13/01).

Musda II DPD MUI KKU ini mengusung tema, “Memaksimalkan Peran serta Fungsi MUI”. Kurang maksimalnya

peran dan fungsi MUI terdahulu, disebabkan banyaknya program-program yang telah dicanangkan tidak semuanya dapat direalisasikan.

“Mudah-mudahan di kepengurusan yang baru ini bisa lebih maksimal dalam mengur us MUI. Memang Ketua MUI yang baru saja terpilih ini merupakan pilihan yang tepat untuk menjabat sebagai ketua. Karena sebagai Ketua MUI, selain harus memahami tentang keagamaan,

harus juga memahami bidang organisasi. Sebab tugas utama MUI itu selain pengayoman dan pembinaan serta amar ma’ruf nahi mungkar (menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, red), tetapi juga harus bisa memberikan konstribusi di bidang Hukum, Politik Ekonomi dan bidang lainnya. Jadi menurut saya, pak Ujel sudah sangat tepat dipilih sebagai ketua MUI,” ungkap Nazril, sekretaris panitia.

Ketua Umum MUI yang baru merupakan seorang pengawas sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag KKU, seperti mengawasi Madrasah Tsanawiyah.

Di kalangan para ulama, sosok Ujel sudah begitu dikenal.

“Alhamdulillah, saya dipercaya dan diberikan amanah dari teman-teman untuk memimpin MUI ke depan.

Namun sampai saat ini, saya masih belum memiliki bay-

angan bagaimana memimpin MUI kedepannya, disebabkan belum terbentuknya seluruh kepengurusan. Musda II DPD MUI KKU yang bar u saja berlangsung hanya memilih Ketua umum saja. Adapun pemilihan pengurus lainnya, akan ditentukan melalui tim formatur yang berjumlah sembilan orang. Tim formatur inilah yang nantinya akan m e n y u s u s ke p e n g u r u s a n MUI periode 2015-2020,” kata Ujel. (lud)

Penyelenggara Negara Harus Akuntabel Sukadana. Sistem Akunta b i l i t a s K i n e r ja I n s t a n s i Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 (Permenpan RB 29/2010), tentang pedoman penyusunan penetap a n k i n e r ja d a n l a p o ra n akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden (Perpres) 29/2014 tentang SAKIP. Ini bagian syarat keberhasilan kebijakan pemerintah di pengembangan akunt-

abilitas instansi pemerintah, berfungsinya pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi salah satu instrument pengendalian akuntabilitas.

“Pemerintah suatu lembaga yang diberikan mandat atau amanat berupa kekuasaan, harus dapat mempertanggungjawabkan semua akibat tindakan atau keputusan yang diambil kepada publik, baik secara etika maupun norma hukum. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah salah satu kewajiban harus

dipenuhi menjawab tentang yang diamanahkan. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, prasyarat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan ser ta cita-cita berbangsa dan bernegara,” tegas Erwin Su d rajat, A s i s t e n I S e t d a KKU, belum lama ini.

Te r k a i t d e n g a n u p a y a itu, lanjut dia, diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pelapora n p e r t a n g g u n g jawa b a n instansi pemerintah yang t e p at, c e p at, d a n a ku rat.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sebagai upaya terencana untuk memantapkan dan meningkatkan skor SAKIP Pemkab Kayong Utara. Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB, Pemkab Kayong Utara saat ini memperoleh nilai ‘C’ (akuntabilitas kinerjanya kurang baik dan perlu beberapa perbaikan yang

mendasar). Pada pelaporan dan penyampaian L AKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), berdasarkan hasil inventarisasi dokumen penyampaian LAKIP SKPD yang disampaikan kepada Bupati Kayong Utara melalui bagian organisasi dari 32 SKPD berdasarkan peraturan perundangundangan diwajibkan menyusun LAKIP, pada tahun 2014 telah menyampaikan dokumen LAKIP-nya hanya 18 SKPD yang di antaranya termasuk kecamatan,” tutur Erwin. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Peresmian Mapolres Singkawang

Polisi Harus Semakin Semangat Singkawang. Di bawah guyuran hujan deras, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH meresmikan Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Singkawang yang baru di Jalan Firdaus II, Rabu (14/1). Diharapkan kinerja anggota Polisi semakin meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harapkan, dengan adanya Mapolres baru ini, pelayanan semakin baik, bukannya semakin jelek. Yang menggunakannya, yakni polisi, hendaknya semakin semangat, bukan semakin kendor, dan bukan menjadi beban,” kata Cornelis ditemui usai peresmian Mapolres Singkawang.

Cornelis menjelaskan, tujuan dibangunnya Mapolres Singkawang yang lebih baik ini agar pelayanan-pelayanan semakin lancar. “Tujuan dibangun bagus-bagus itu kan agar pelayanan-pelayanan lancar. Sehingga

Mayoritas LSM Tidak Terdaftar Singkawang. Mayoritas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Singkawang tidak terdaftar (teregister). Dari 70 LSM, hanya sekitar 20 LSM yang terdaftar, itu pun ada yang tidak aktif.

“Ke depannya, kita harap semua LSM teregistrasi. Selain ingin mengetahui mana yang aktif dan tidak,” kata Drs Ahyadi MM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) ditemui di DPRD Kota Singkawang, baru-baru ini.

Seperti diketahui, dalam Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI No. 220/1328D.111 tertanggal 24 April 2012, menyebutkan, setiap LSM harus mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

SKT tersebut merupakan bukti pencatatan ormas, LSM atau lembaga nirlaba lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Makanya, SKT tersebut tidak berfungsi sebagai izin operasional untuk melakukan aktivitas di ruang publik.

Terpenting, dalam surat tersebut juga menyebutkan kalau LSM, baik yang sudah atau belum terdaftar, dilarang melakukan kegiatan penyidikan dan intelijen yang merupakan tugas dan wewenang aparatur negara.

Selanjutnya, semua pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan dan penertiban, serta pengawasan aktivitas ormas dan LSM di wilayah kerjanya masing-masing, serta melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan terkait aktivitas ormas dan LSM ini. (dik)

keamanan, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat terwujud. Itu tujuan akhirnya, tidak ada yang lain,” katanya.

Di tempat yang sama, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto menjelaskan, pembangunan Mapolres Singkawang yang peresmiannya bersamaan dengan Mapolsek Tayan Hilir Sanggau, Kayan Hulu Sintang serta Empanang Kapuas Hulu, untuk meningkatkan pelayanan kepolisian.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolres, dengan adanya fasilitas yang baru ini, harus terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dia berharap, kualitas pelayanan yang diberikan Polres Singkawang meningkat dan lebih baik lagi dari sebelumnya. “Fasilitas ini dibiayai oleh negara yang bersumber dari uang rakyat. Sehingga jangan sampai, apa yang diberikan oleh rakyat ini disalahgunakan, untuk menyengsarakan rakyat.

Ini selalu saya tekankan kepada seluruh anggota kepolisian di Kalbar,” kata Arief.

Menurut Arief, dengan fasilitas yang meningkat, tentunya Kapolres diharapkan lebih meningkatkan lagi profesionalismenya. “Karena tanpa profe-

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH meresmikan Mapolres Singkawang yang baru di Jalan Firdaus II, Rabu (14/1).

sionalisme, pekerjaan kita tidak akan berkualitas,” ingatnya.

Untuk mengukur peningkatan kinerja Polres tersebut, kata Arief, tentunya selalu dilakukan evaluasi. “Kemarin kami baru melakukan analisa, Anev (Analisa dan evaluasi) kinerja. Evaluasi di berbagai bidang ini kami lakukan setiap bulan,” ungkapnya.

Arief menjelaskan, evaluasi di bidang pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan moralitas personel.

Sedangkan bidang operasional untuk melihat sejauh mana kemampuan Polres-Polres, terutama Kapolresnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Dia menegaskan, setiap bu-

MORDIADI

lan angka gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) harus turun 15 persen dari sebelumnya. “Ini menjadi kompetisi antara Kapolres,” ujar Arief.

Dalam aspek penyelesaian perkara juga berlaku seperti itu. Setiap bulan, tegas Arief, penyelesaian perkara harus naik 15 persen, demikian pula

pada aspek lainnya. “Ini semua menjadi suatu kompetisi di semua bidang, seperti Reserse, Sabhara, Lalu Lintas, Binmas dan lainnya,” papar Arief.

Sementara itu, Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja mengungkapkan, Mapolres Singkawang yang baru ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar. “Ini tanah hibah dari Kabupaten Sambas pada 1987,” katanya.

Pembangunannya Mapolres dengan tipe 1500 ini, kata Agus, menggunakan dana APBN senilai Rp 8.650.641.000. Rinciannya, perencanaan konstruksi Rp 169.425.000, pengawasan konstruksi Rp 327.075.000, konstruksi Rp 6.541.500.000, Fasum Rp 427.553.000, pengelolaan proyek Rp 641.067.000, dan meubelair Rp 544.021.000.

“Proses pembangunannya dilakukan sekitar 150 hari kerja atau lima bulan sejak 11 Juli hingga 8 Desember 2014,” kata Agus.

Dia menjelaskan, dibangunnya Mapolres Singkawang yang baru yang terdiri atas dua lantai ini, lantaran Mapolres yang lama di Jalan Nusantara Nomor 55 (dibangun 1957) sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan saat ini. (dik)

PLN Terapkan Tarif Baru Bengkayang. Mulai Januari 2015, PT PLN (Persero) melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkayang. Dalam kebijakan ini diterapkan rekening minimum.

“Tarif baru dihitung

berdasarkan golongan tarif, batas daya, biaya beban (Rp/VA/bulan), biaya pemakaian (Rp/ VA/bulan) dan biaya kVArh (Rp/kVArh), serta Prabayar (Rp/kWh),” terang Kepala PT PLN Ranting Bengkayang, Arif Joko kepada Rakyat Kalbar, Selasa (13/1).

Menyikapi kenaikan tarif listrik, Arif mengimbau masyarakat menghemat pemakaian energi listrik, dan menyalakan perangkat elektronik seperlunya. “Menghemat pemakaian listrik secara otomatis juga menghemat pengeluaran,” sarannya. (kur)

Ilustrasi/Ist

Melawi Membangun Laboh Ju

1.988 Keping e-KTP Dicetak Disdukcapil Kabupaten Melawi

Ilustrasi.

NET

Nanga Pinoh-RK. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Melawi telah mencetak sendiri e-KTP. Pencetakan e-KTP itu mulai dicetak sendiri sejak didatangkannya perangkat untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) November 2014 lalu. Hingga Januari 2015, hasilnya Disdukcapil sudah mencetak 1.988 keping e-KTP. “1.560 keping tercetak pada November sampai Desember 2014 dan di Januari 2015 sudah mencetak 428 keping,” ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Melawi, Marniyati saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Mencetak e-KTP sendiri merupakan suatu langkah dalam memperlancar proses pembuatan e-KTP di Kabupaten Melawi. Hanya saja ada beberapa kendala. Seperti gangguan jaringan. Kalau jaringan lancar, setelah melakukan perekaman pemohon KTP sudah bisa langsung mendapatkan e-KTP. “Kalau ada gangguan paling lambat besok harinya sudah bisa diambil,” ujarnya.

Marniyati menegaskan, sampai sekarang perekaman e-KTP masih terus berlanjut. Pasalnya Disdukcapil tetap melakukan proses perekaman secara regular, baik dilakukan di kecamatan-kecamatan maupun di Disdukcapil Kabupaten Melawi. “Perekaman tetap terus dilakukan, termasuk di kecamatankecamatan, namun e-KTP-nya dicetak di Disdukcapil,” tuturnya, Menurutnya, animo masyarakat untuk membuat KTP memang luar biasa, terutama bagi mereka yang memang belum melakukan perekaman telah berusaha untuk mendapatkan e-KTP. Karena masyarakat sudah sadar bahwa KTP benar-benr diperlukan oleh masyarakat, terutama untuk urusan administrasi.

“Sekarang e-KTP sudah berlaku seumur hidup. Walaupun pada e-KTP ada yang tercatat berlaku sampai tahun 2017, namun tetap dipakai seumur hidup,” ucapnya.

Sementara mengenai alat perekaman di Kecamatan Sokan yang sebelumnya sempat rusak sehingga tidak bisa dipergunakan untuk melakukan perekaman, kini alat tersebut sudah diperbaiki.

Pasalnya masyarakat setempat cukup aktif untuk melakukan proses perekaman. (aji)

Rakyat Kalbar

Kamis, 15 Januari 2015

12

Kepsek Arogan, Sepuluh Guru Honorer SMA 1 Pinoh Selatan Dipecat Pimpinan Senang Mengeluarkan Kata-kata Kotor Nanga Pinoh-RK. Guru honor dan orangtua siswa melaporkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA N 1 Pinoh Selatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi. Lantaran dinilai berbuat tidak baik saat proses mendidik. Bahkan, Kepala Sekolah melakukan aksi perlawanan dengan memecat 10 guru honor tersebut.

“Kami 10 orang itu semuanya perintis hingga menghantarkan SMA yang awalnya swasta menjadi negeri,” ungkap salah seorang guru honor yang dipecat, Dedi Suparjo, kemarin.

Selain Suparjo, guru lain yang dipecat adalah Ayub, Johani, Jaiyadi, Rajiman Hadi, Ida Bagus, Agus Suparman, Ernawati, Margareta, dan Wiji

Lestari. Sebenarnya, 10 orang guru honor itu perintis awal sekolah sekolah negeri satusatunya di Kecamatan Pinoh Selatan. Mulai dari SMA swasta hingga menjadi SMA N 1 Pinoh Selatan.

Awalnya, ungkap Suparjo, dirinya bersama 9 rekannya dan ketua komite sekolah membuat laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi terkait sikap kepala sekolah kepada siswa yang sudah dinilai luar batas. Bahkan kepala sekolah sampai menyebutkan segala nama binatang dan mahluk gaib dalam mendidik siswa. “Kepala sekolahnya harus cepat dipindahkan, kalau tidak segera dipindahkan, jangan salahkan masyarakat kalau mereka mengambil tindakan,”

tegas Suparjo.

Suparjo juga mengatakan, sudah banyak masyarakat desa yang mengharapkan agar kepala sekolah dipindahkan dari SMA N 1 Pinoh Selatan.

Bahkan kalau kepala sekolah masih ditahan oleh Dinas Pendidikan di SMA tersebut, mereka minta kembalikan sekolah tersebut ke swsata lagi atau siswanya dipindahkan ke sekolah lain. “Siswa sudah tidak mampu dengan sistem pendidikan, dengan tidak ada etika, sampai ada nama-nama binatang dibawa ke ranah pendidikan, kan sudah tidak wajar sebagai pendidik seperti itu,” ucapnya.

Suparjo juga kesal terhadap Disdik yang belum juga melakukan tindakan kepada

kepsek itu. Padahal fakta sudah disampaikan di hadapan pengawas, Kepala Bidang Pendidikan Tinggi, Camat dan kepala desa.

“Sampai-sampai kepala sekolah tersebut kabur tanpa izin pada rapat tanggal 9 Januari di gedung SMA. Kalau memang kepala sekolah tersebut merasa dirinya benar tentu tidak mungkin diam-diam lari saat rapat sedang berlangsung,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Manggala, Kamsuri mengatakan, sampai saat ini juga masih ditelusuri kebenarannya. Kalau memang saat mengangkat mereka menggunakan surat atau SK, tentu saat melakukan pemecatan juga harus ada surat.

“Saya mau memastikan itu dulu kepada Kepala Dinas Pendidikan atau kepala sekolah yang besangkutan,” paparnya.

Menurut Kamsuri, karena mereka yang dipecat tersebut merupakan pendiri SMA Mandiri Manggala yang kemudian dirubah menjadi SMAN 1 Pinoh Selatan, tentu harus memberikan kebijakan yang baik terhadap mereka.

“Mereka itukan perintis, kalau tidak ada murid, SMA tersebut tidak akan bisa berdiri.

Kalau ternyata memang gurunya tidak bisa bekerja sama dengan kepala sekolah carikan jalan keluarnya,” harapnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Parlemen Melawi Ajukan Raperda Pemekaran Desa dan Ketertiban Umum Nanga Pinoh-RK. Kinerja DPRD Kabupaten Melawi patut diapresiasi. Pasalnya, wakil rakyat hasil pemilihan 2014 silam itu mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Desa dan Raperda tentang Ketertiban Umum.

“Pada tahun ini DPRD Kabupaten Melawi akan membahas dua raperda inisiatif. Dua raperda tersebut menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ke DPRD Kabupaten Melawi. Yakni, raperda tentang Pemekerana Desa dan Raperda tentang Ketertiban Umum,” ujar Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Melawi,

Kontansius Pose usai rapat m e n y u s u n p e m b a ha s a n legislasi, kemarin.

S elain membahas dua raperda insiatif sekaligus akan membahas 10 raperda tahun 2014 yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPRD Kabupaten Melawi. “Pembahasan terhadap raperda tersebut akan dilakukan oleh Banleg bersama dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi,” ujarnya.

Pembahasan terhadap raperda tersebut rencananya akan dimulai Senin depan.

Menurut Pose, jadwal pembahasannya sudah disusun oleh Banleg bersama

Badan Musyawarah (Banm u s ) D P R D Ka b u p a t e n Melawi Selasa lalu. “Kami akan berupaya bisa secepat mungkin menyelesaikan pembahasan raperda tersebut, supaya bisa segera dijadikan Undang-undang, terlebih lagi raperda yang menyangkut kepentingan umum,” tuturnya.

Ada pun raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi pada tahun 2014 lalu tersebut, yakni meliputi tentang Penanaman Modal di Kabupaten Melawi, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten Melawi, Raperda tentang Perlindungan dan Pember-

dayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Melawi, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Adminisrasi Kependudukan, Raperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

Kemudian, Raperda tent a n g Pe n y e r t aa n Mo d a l Pemerintah Kabupaten Melawi kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemer intah Kabupaten Melawi kepada PDAM Tirta Melawi, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembangu-

nan Daerah Kalbar, Raperda tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Melawi serta Raperda tentang Bangunan Gedung.

“Kami berharap 10 raperda tersebut bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut dan bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi tahun 2014. Bagaimana pun tujuan dari raperda tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat Melawi,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Ivo Titus saat menyampaikan usulan 10 raperda kepada DPRD Kabupaten Melawi, belum lama ini. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Pemerintah Klaim Selalu Evaluasi Perkebunan Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten Sintang mengklaim senantiasa mengevaluasi perusahaan perkebunan kepala sawit yang beroperasi. Evaluasi berjalan guna mengantisipasi pelanggaran atas izin investasi yang sudah diberikan. Demikian ujar Bupati Sintang, Milton Crosby, Rabu (14/1) saat diminta tanggapan atas aksi unjuk rasa warga menuntut pembentukan pansus sawit di DPRD Kabupaten Sintang.

Menurut Milton, evaluasi kepada perkebunan berjalan secara berkala. Hasil penilaiannya menjadi data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang. Hanya saja Milton enggan merinci bentuk penilaian yang sudah diberikan. Tapi, lanjut dia, sanksi tetap diberikan kepada perusahaan jika tidak patuh terhadap aturan.

Milton menambahkan, pemerintah tidak bisa sembarang menjatuhkan sanksi. Kecuali aturan UU dilanggar perusahaan. Lantaran prosedur investasi tidak gampang hingga perusahaan bisa beroperasi. Aturan tersebut diantaranya mengacu kepada UU Pertanahan, Otonomi Daerah dan Investasi.

Milton mengatakan, pemerintah selalu berupaya supaya investasi jangan sampai menimbulkan konflik. Justru sebaliknya, investasi harus mampu mensejahterakan masyarakat.

Karena itu, apabila timbul konflik, pemerintah akan berupaya memediasi.

Milton ikut meminta masyarakat tidak memaksakan kehendak atas sistem bagi hasil. Lantaran pola yang ada, ketentuannya mengacu ke aturan. Kalau terus dipaksakan, otomatis sulit.

Aturan tidak bisa diubah dengan serta merta.

Milton berharap, konflik yang muncul agar tidak dibuat-buat. Lantaran banyak pihak bakal dirugikan. Sementara dampak investasi adalah bagi masyarakat secara luas. Antara lain dengan investasi, banyak akses menjadi terbuka. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi terjadi. “Dana investasi banyak membantu pembangunan,” kata Milton.

Kendati demikian, lanjut Milton, segala aspirasi yang sudah masyarakat sampaikan ke DPRD, tetap ikut dipelajari Pemkab. Dan penyampaian aspirasi warga melalui aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi.

Sementara itu saat disinggung mengenai penahanan warga atas konflik dengan PT BSL, menurut Milton, hukum yang berjalan tidak bisa diintervensi. Hanya saja sebelum penahanan, pemerintah sudah sempat ingin memfasilitasi agar konflik jangan sampai berlarut.

Namun upaya itu gagal. “Kalau hukum sudah berjalan, kita tidak bisa campuri prosesnya,” ucap Bupati Milton. (din)

SPBU Wilayah BI Selewengkan Minyak ke Pengantre Manager SPBU Tugu BI Ancam Wartawan Sintang-RK. SPBU di wilayah Tugu BI duga menjual minyak kepada pihak-pihak tertentu.

Seperti perusahaan dan usaha industri lainnya. Hal ini di utarakan langsung oleh Anggota Dewan DPRD Kabupaten Sintang, Alan. Bahlan, Alan menduga banyaknya pengantre yang nakal ini sudah berlangsung sangat lama sehingga masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan solar tersebut selalu tidak dapat, lantaran stok solar habis. Hal tersebut menjadi pertanyaan Alan. Ia sebagai perwakilan dari masyarakat berhak mengetahui kenapa solar untuk kebutuhan masyarakat selalu habis.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Manajer SPBU Tugu BI, Zalen membantah kalau

pihaknya menjual solar subsidi kepada pihak luar. Ia juga membantah adanya mobilmobil siluman yang mengantre berulang kali.

“Di sini tidak ada seperti itu, kalau bicarakan SPBU yang curang, jangan hanya di sini yang di cek, coba cek di SPBU lain, kalau memang ada yang bilang seperti itu bawa orangnya kemari, saya mau tahu siapa orangnya,” tantang Zalen.

Bahkan, Zalen sempat mengancam wartawan jika tetap memberitakan berita SPBU miliknya, karena ia ingin semua SPBU di Sintang ini dilakukan pengecekan dan dia beranggapan kedatangan wartawan berdasarkan suruhan orang lain yang ada kepentingan.

“Kamu datang ke sini di kom-

pori siapa, saya tidak mau kalau diberitakan hanya di SPBU sini, kamu harus cek semua SPBU di Sintang ini. Saya tidak mau kalau diberitakan hanya di SPBU ini saja, saya tidak tanggung kalau ada apa-apa kalau masih tetap diberitakan,” ancam Zalen.

Jawaban Zalen dengan nada ancaman tersebut membuat anggota DPRD Kabupaten Sintang, Alan berang. Bahkan, Alan siap mengerahkan masa apabila pihak SPBU tidak transparan terhadap laporan warga, karena dengan diberitakan masyarakat bisa tahu dan warga berhak tahu.

“Kalau adanya ancaman seperti itu laporkan saja ke pihak kepolisian, wargakan berhak tahu, mereka harus transparan,

kenapa main ancam-ancam seperti itu,” tegas Alan.

Alan bahkan mengancam akan mengerahkan masa apabila permasalahan seperti ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah dan aparat hukum.

Karena permasalahan minyak ini sudah cukup lama terjadi di Kabupaten Sintang. Bahkan ia mengaku, kalau beberapa kali sempat melihat pengantre yang bolak-balik mengantre minyak dan menyalin minyak ke dalam jerigen. Hal tersebut jelas membuat prihatin.

“Saya sudah sering lihat mereka bolak-balik antre minyak dan lalu disalin ke jerigen, mereka mengantre untuk di jual ke mana kita belum tahu. Bisa saja dijual ke perusahaan. Seperti perusahaan sawit atau perusa-

haan apa. Semua orang di sini sudah tahu. Yang jelas mereka ada main,” tuding Alan.

Diakui Alan, untuk kebutuhan masyarakat khususnya solar memang sangat sulit untuk didapatkan. Padahal solar tersebut disubsidi dan warga berhak untuk mendapatkannya.

“Kasihan warga. Saya juga ingin tahu SPBU-SPBU mana saja yang diperbolehkan mengantre untuk Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Ketungau Hulu, “ terang Alan.

Terkait adanya dugaan bekingan dari pihak luar, Alan ingin pihak kepolisan bisa netral dalam melihat permasalahan yang terjadi tanpa menutup mata. (din)

Pelaku Pencabulan Anak Bawah Umur Diringkus Polisi Sintang-RK. Kepolisian Resort (Polres Sintang) menangkap Juni alias Joni (25) yang merupakan tersangka pelaku pencabulan dengan korban seorang anak perempuan berusia 6 tahun.

Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP. Samsul Bakri menjelaskan, sebelumnya polisi mendapatkan laporan dari orangtua korban mengenai perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku.

“Sesuai hasil pemeriksaan, pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dan merupakan warga pendatang telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya terhadap korban,” kata Samsul Bakri, Rabu (14/1).

Kasat menjelaskan, korban yang tidak dapat disebutkan namanya ini (6 tahun) meru-

pakan warga Masuka. Tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat kerja pelaku sehari-hari. “Menurut laporan dan hasil pemeriksaan, kejadian pencabulan yang dilakukan oleh pelaku ini sudah terjadi dua kali,” jelasnya.

Perbuatan cabul pelaku sebelumnya terjadi pada tahun 2014, sedangkan kejadian kedua dilakukan pada Jumat, (9/1) ketika pelaku melihat korban yang sedang mandi di sungai.

“Pelaku dan korban juga mandi di sungai, ketika di lanting pelaku melampiaskan nafsunya dengan meraba tubuh dan organ vital korban,” paparnya.

Setelah mengetahui perbuatan pelaku, orangtua korban beserta warga sekitar langsung menggiring pelaku

dan melaporkan ke Polres Sintang atas tindak pidana persetubuhan, yakni pencabulan anak di bawah umur.

“Korban mengeluh kesakitan di organ vitalnya kepada orangtuanya, selain itu terlihat perubahan perilaku terhadap korban sehingga korban membeberkan kejadian cabul tersebut kepada orangtuanya,” jelasnya.

Perbuatan tersangka atas nama Joni, tambahnya, dapat disangka telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersangka diancam dengan hukuman 15 tahun penjara.

“Kini pelaku ditahan di Markas Polres Sintang un-

tuk proses penyidikan lebih lanjut atas kasus tersebut,” paparnya.

Beberapa pekan sebelumnya Polres Sintang juga menangani empat kasus pencabulan terhadap anak bawah umur yang sedang dalam proses penyedikan.

“Ada 4 laporan kasus pencabulan yang kita terima, yakni kejadian di Tebelian, pelaku bernama Alba Abi, korban anak dibawah umur (14), kejadian pada tahun 2014. Kedua terjadi bulan Desember 2014, di Kelam di Gang Mandiri, pelaku Novan (18), korban dibawah umur (13). Ketiga Juni alias Joni (25) kejadian pada 9 Januari di Masuka, korban dibawah umur (6). Sedangkan kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan

oleh tiga pelaku masih dalam penyedikan,” paparnya.

Sementara itu, pelaku pencabulan Joni (25) menuturkan, aksi bejat yang dilakukannya itu merupakan reaksi spontan setelah melihat korban mandi di sungai. Sedangkan, ia mengakui dekat dengan anak-anak seusia korban di wilayah tersebut.

“Mereka (anak-anak) biasa ikut dengan saya mandi di sungai. Saya hanya merabaraba kemaluannya,” ucapnya.

Pria yang belum beristri ini membantah, menderita kelainan, yakni senang berhubungan dengan anak dibawah umur. Atas perbuatannya, ia meminta maaf dan merasa menyesal telah melakukan perbuatan cabul ini. “Saya menyesal bang,” paparnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Siapkan Desa Mandiri

Marcellus SSos. ARMAN HAIRIADI

Putussibau. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu berupaya menggali potensi beberapa desa di Bumi Uncak Kapuas ini untuk dijadikan Desa Mandiri.

“Setelah diketahui potensi-potensi yang ada, maka kita akan mempersiapkan empat desa sebagai pilot project (percontohan) Desa Mandiri pada tahun ini,” kata Marcellus SSos, Kepala BPMPD Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/1).

Dia mengungkapkan, empat desa yang dijadikan pilot project terdiri atas satu desa di Jalur Lintas Selatan dan satu desa di Jalur Lintas Kapuas.

Sedangkan dua desa lainnya, yaitu desa di dekat ibukota kabupaten, baik di pinggir Sungai Kapuas, Kecamatan Putussibau Utara atau Kecamatan Putussibau Selatan.

Bila empat desa yang dijadikan pilot project ini berhasil, tentunya diharapkan dapat mendorong desa-desa lain untuk mengikuti jejaknya. “Rencana membentuk Desa Mandiri ini inisiatif kita, karena pada UU Desa yang baru memang dimungkinkan,” jelas Marcellus.

Menurut Marcellus, dengan adanya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa, memang dimungkinkan terbentunya Desa Mandiri. Hal tersebut tidak begitu sulit, lantaran desa-desa di Kapuas Hulu memiliki kemampuan untuk mandiri, tinggal kemauan yang kuat yang dibutuhkan.

“Apalagi di desa-desa sekarang ini sudah banyak Sarjana. Kalau desa mau memanfaatkan mereka, misalnya mengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau lainnya. Sebab Desa Mandiri tersebut mesti memiliki Pendapatan Asli Desa,” kata Marcellus.

Selain UU, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa juga sudah ada.

Tinggal Peraturan Menterinya yang belum ada.

Demikian pula dengan Peraturan Daerah (Perda).

Makanya belum bisa langsung ditetapkan Desa Mandiri. “Tetapi kita akan mencoba untuk mempersiapkan rancangan Perda tentang desa ini,” pungkas Marcellus. (aRm)

Kamis, 15 Januari 2015

13

Dokter Laki-laki Takut ke Perbatasan?

Putussibau. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Untung Suseno Sutarjo MKes mengaku salut dengan dokterdokter yang mau ditugaskan ke kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

“Malah yang saya kagumi dokter-dokternya perempuan semua, yang laki-laki kemana, ini juga jadi pertanyaan saya ni. Mungkin dokter laki-laki pada takut semua ditugaskan di perbatasan,” kata Untung saat meninjau RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau, Rabu (14/1) Untung mengetahui kalau dokter-dokter yang bertugas di perbatasan itu semuanya perempuan, lantaran satu hari sebelumnya, bersama rombongan dia berkunjung ke pusat kesehatan di perbatasan dan bertatap muka dengan dokter-dokter hebat tersebut.

Dia mengungkapkan, dokter-dokter perempuan itu bahkan bertugas di daerah paling jauh, yakni Kecamatan Puring Kencana, Badau, Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu dan Landjak Kecamatan Batang Lupar.

Selain memuji dokter-dokter perempuan yang bersedia ditugaskan di kawasan perbatasan itu, Untung juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas

Sekjen Kemenkes RI Untung Suseno Sutarjo beserta rombongan meninjau RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. ARMAN HAIRIADI

Hulu yang telah membangun Puskesmas yang bagus dan tenaga kesehatan yang cukup di kecamatan perbatasan.

“Di perbatasan ini sudah ada fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Bergerak, Puskesmas Rawat inap, yang semuanya bagus, termasuk

tenaga kesehatannya, juga memiliki pengetahuan medis untuk melaksanakan kesehatan dengan baik,” ungkap Untung.

Olehkarenanya, dia menilai, yang perlu dilengkapi di kawasan perbatasan itu bukan sarana kesehatan. Tetapi infra-

strukturnya, seperti akses jalan.

“Karena jalan di sana rusak banget. Ketika ada masyarakat yang mau melahirkan di layanan kesehatan, bisa-bisa lahiran di jalan deh,” ujar Untung.

Menurut Untung, kalau Pekerjaan Umum (PU) mau memperbaiki akses jalan di

kawasan perbatasan, tentunya akan sangat bagus. Masyarakat pun akan mudah memanfaatkan sarana kesehatan di sana.

Sebenarnya, jelas Untung, tujuannya meninjau kawasan perbatasan ini bukan hanya untuk mengetahui kondisi pusat pelayanan kesehatan. Tetapi juga untuk melihat fasilitas kesehatan apalagi yang bisa dibangun. Sebab, saat ini, Kemenkes RI sedang menyusun program-program kesehatan, termasuk di perbatasan.

“Untuk 2015 ini tentu akan ada anggaran dari pusat yang dikucurkan untuk kawasan perbatasan. Apa-apa yang akan dibangun sedang disusun, karena ini baru dilihatlihat. Namun yang pasti akan banyak pembangunan, karena perbatasan sudah menjadi prioritas negara,” tegas Untung.

Dia mengungkapkan, di seluruh kawasan perbatasan Indonesia, terdapat 120 Puskesmas yang akan diperbaiki.

Termasuk akan dilengkapi tenaga kesehatan serta perbaikan infrastruktur dan peralatannya.

“Di Kapuas Hulu pastinya akan dilengkapi SDM-nya dulu, bila sudah komplit, baru sarana dan prasarana menyusul. Ini nanti akan ada pergantian, termasuk penambahan tenaga kesehatan,” tutup Untung. (aRm)

Selalu Pra Audit Sebelum Serah Terima Proyek Putussibau. Sebelum serah terima proyek, Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kapuas Hulu akan selalu mengajukan permohonan pra audit kepada Inspektorat Kapuas Hulu.

“Setiap berakhirnya pelaksanaan proyek, kita mengajukan permohonan pra audit, terutama ke Inspektorat,” kata Ana Mariana ST MM, Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/1).

Ana mengatakan, hal tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran (SE) Bupati Kapuas Hulu Nomor 700/2035/ Setda/P2-B perihal Penyampaian Berita Acara (BA) Serah

Terima Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2013-2014.

BPK-RI dan BPKP memang setiap tahun selalu melakukan audit pelaksanaan proyek pembangunan. Tetapi dengan adanya SE Bupati ini, jelas Ana, pihaknya diharapkan lebih teliti lagi. “Kami tidak anti diperiksa. Kalau pun ada yang kurang, maka kami mohon ditunjukkan kekurangan apa dan di mana, lalu bagamana memperbaikinya,” kata Ana. Satu-satunya perempuan yang menjadi kepala SKPD di Kapuas Hulu mengatakan, pra audit sudah menjadi komitmen Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu, agar bekerja tidak sembarangan

Ana Mariana ST MM

atau asal-asalan. “Sebelum ada Surat Edaran Bupati, memang tidak diharuskan pra audit,

tetapi kita tetap diaudit terus baik oleh Inspektorat, BPK dan BPKP,” jelasnya Ana. Di tengah kesiapan menjelaskan segala sesuatu kepada auditor itu, Ana mengaku pihaknya sedang sibuk membenahi masalah aset daerah dai dinas yang dipimpinnya.

Perempuan berjilbab ini mengaku persoalan aset di Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu cukup rumit.

Lantaran terkendala pada data.

“Sebab dinas ini awalnya bukan bernama Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu, tetapi sudah sering berganti nama, mulai dari Kimpraswil dan PU. Sehingga dari penyimpanan data dan SDM penataan aset

itu sendiri memang agak lemah. Kemudian banyk bantuan pusat atau provinsi yang dokumennya tidak bisa kita lacak lagi,” jelas Ana. Kendati demikian, dia memastikan akan menyelesaikan masalah aset tersebut, baik aset berupa jalan, maupun alat berat. “Masalah aset jalan karena NJOP tidak ada nilai jual yang bisa ditelusuri atau nilai jalan itu sebenarnya berapa. Makanya kita berupaya menyelesaikan ini dengan menerjunkan staf untuk menghitung NJOP atau data ulang kembali. Sebab, target kita aset-aset yang bernilai nol tahun ini harus bisa terselesaikan,” tegas Ana. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Tindak Anggota Dewan Bolos Sanggau. Acam,SE terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sanggau periode pertama setelah menyisihkan calon dari fraksi Golkar Susana Herpena dengan perolehan suara 21 untuk Acam dan 13 untuk Susana Herpena.

Acam mengaku menjadi Ketua BK bukan tugas yang ringan, karena BK berperan menegakkan kode etik yang sudah disahkan bersama-sama. “Ini kali kedua saya menjadi ketua BK, periode pertama ketika tahun 2009-2014 selama 2,5 tahun saya dipercayakan ketua BK dan kini dipercaya kembali sebagai ketua BK,” ujar politisi Hanura itu.

Terkait ius banyaknya anggota dewan yang kerap malas berada di kantor, Acam secara tegas akan memberikan sanksi kepada anggota tersebut.

“Untuk tingkat-tingkat kehadiran, di sini BK punya peran yang strategis dan paling depan untuk hal-hal seperti ini. Biasanya kita berikan teguran dulu secara lisan, kecuali jika memang sudah tidak mengindahkan lagi teguran kita, bisa saja nanti kita rekomendasikan sanksi, mulai sanksi administrasi sampai sangsi diturunkan dari jabatan sebagai alat kelengkapan dewan.

Hal ini berlaku untuk semua termasuk anggota dan pimpinan dewan,” tegasnya.

BK, lanjut Acam siap menerima laporan dari masyarakat jika menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota dewan. Meskipun begitu, Acam menyampaikan BK tidak akan sembarangan menerima laporan dari masyarakat, ada mekanisme yang harus ditaati.

“Ada form yang harus diisi, kita juga mempunyai tata beracara untuk memutuskan sanksi apa yang mau kita berikan kepada anggota yang melanggar,” bebernya.

Untuk meminimalisir ketidakhadiran Anggota DPRD, Acam mengaku akan memonitor kehadiran anggota dewan.

“Siapa-siapa yang bolos, tata cara berpakaian sampai kepada tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan etika dan norma meski dewan mempunyai hak imunitas,” terangnya.

Tugas BK, kata Acam, adalah mengingatkan supaya tidak ada pelanggaran kode etik.

Pasca dirinya terpilih sebagai ketua BK, Acam menyampaikan, hal pertama yang akan dibenahi adalah sarana yang meliputi tatib, kode etik dan tata beracara.

“Tatib sudah ada, begitu juga dengan kode etik, yang belum ini tata beracara BK,”pungkasnya. Acam berjanji akan menindak tegas anggota dewan yang melanggar.

Sesuai tatib, enam kali berturut-turut anggota Dewan tidak hadir baik dalam rapat paripurna maupun rapatrapat lainnya, akan diberi sangsi sampai kepada PAW. “Tapi kalau ketidakhadiran anggota dewan tersebut memberitahukan alasan ketidakhadirannya dan alasan tersebut bisa diterima, karena sakit maupun urusan penting lainnya, itu lain cerita, kita juga maklum, yang kita tindak ini kan yang tidak mengkomunikasikan alasan ketidakhadirannya,” pungkas Acam. (KiA)

Bank Kalbar Serahkan Satu Unit Mobil Direktur Bank Kalbar Cabang Sanggau, Sigit Budi Prastio (kemeja putih) menyerahkan hadiah mobil secara kepada pemenang. Dan Fulgensius Akui Ward usai menerima hadiah satu unit mobil dari Bank Kalbar cabang Sanggau. KIRAM AKBAR

S a n g g au . Ma n a j e r C U Pancur Kasih TP Bodok, Fulgensius Akui Ward tak dapat menyembunyian rasa bahagianya usai menerima hadiah satu unit mobil Suzuki Ertiga dari Bank Kalbar cabang Sanggau.

Hadiah utama bagi nasabah yang beruntung itu diserahkan langsung oleh Direktur Bank Kalbar cabang Sanggau,

Sigit Budi Prastio, SE.MM, di halaman kanto Bank Kalbar cabang Sanggau, Rabu (14/1) sekitar pukul 11.00.

Sigit menjelaskan undian tersebut merupakan rangkaian dari program ‘panen rezeki’ periode 2014 tingkat wilayah II, yang meliputi cabang Sanggau, Balai Karangan, Ngabang, Ketapang dan Sukadana. Acara yang penari-

kan sendiri berlangsung Sabtu (20/12/2014) di aula Kantor Bupati Landak.

Dijelaskannya undian tabungan berhadiah Bank Kalbar merupakan salah satu bentuk penghargaan Bank Kalbar kepada para nasabah yang tetap setia dan loyal. Selain itu juga bentuk komitmen manajemen Bank Kalbar untuk selalu meningkatkan keunggulan kom-

petitif (competitive advantage) produk-produk yang dimiliki, khususnya tabungan Simpeda danTaserna sehingga mampu bersaing dengan produk bank lain.

“Saat ini Bank Kalbar telah menciptakan tiga produk tabungan, Tabungan BEKAL (Berencana Kalbar), Tabungan SISWA (Simpanan Siswa Sejahtera) dan Tabungan

PROFITA , yaitu tabungan Bank Kalbar yang memberikan nilai tambah bagi penabung sebagai sarana untuk menyimpan dananya dengan tujuan untuk berjaga-jaga, keamanan, investasi dan memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dengan tingkat suku bunga setara dengan deposito berjangka,” bebernya.

(KiA/*)

Guru Jangan Banyak Ngeluh Sanggau. Menjadi seorang tenaga pendidik adalah pilihan.

Karenanya guru harus siap dengan risiko yang bakal dihadapi dengan menyiapkan mental yang kuat serta niat yang baik untuk mengabdi.

“Menjadi guru, pertamatama itulah, luruskan niatnya dulu. Kalau sedikit-sedikit ngeluh, ini kurang itu kurang, ya dulu kenapa mau jadi guru,”

ujar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kacab Dikpora) Kecamatan Kapuas, Abang Usman saat berbincang di kantornya, belum lama ini.

Memang ada bebebrapa kasus, kata dia, kondisi beberapa guru yang cukup memprihatinkan, terutama bagi para guru di pedalaman. Hal itu juga kerap terjadi pada awal-awal

penempatan, yang mungkin tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh si calon guru.

“Kalau itu iya. Memang ada beberapa orang yang perlu waktu untuk melakukan penyesuaian, setelah itu tidak lagi.

Tapi menurut saya, itu lah tugas, kalau dibilang berat, memang berat,” katanya.

Kendati begitu, untuk beberapa hal, pemerintah kata

dia tentunya tidak akan tinggal diam. Menurutnya perhatian yang diberikan pemerintah saat ini sudah lumayan bagi kesejahteraan para guru, khususnya mereka yang berstatus PNS. “Mulai dari peningkatan gaji, sertifikasi, gaji 13 dan ada juga tunjangan lain-lain. Seharusnya ini bisa memacu kita semua,” katanya.

Menurut Abang Usman, hal

itu semua akan kembali kepada guru masing-masing. Segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang guru pastinya akan menjadi mudah selama hal itu tidak dijadikannya beban.

“Berapapun gaji, kalau memang niatannya tidak ke situ susah juga. Karena profesi guru ini profesi yang mulia, artinya tidak bisa diukur dengan materi,” katanya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja SMPN 2 Minta Sumbangan ke Ortu Murid NGABANG. SMP Negeri 2 Ngabang sejak tiga hari berturut-turut mengumpulkan para orangtua/wali murid di aula sekolah.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Ngabang, Hariyanto Uar, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Landak, Tan Agustri dan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 2 Ngabang, Emy Inen.

Hariyanto Uar mengatakan, inti dari pertemuan tersebut, memohon sumbangan demi pembangunan sekolah yang sifatnya tidak dipaksakan dan besarannyapun tidak ditentukan.

“Kami sebagai pengurus Komite Sekolah tetap mendukung program sekolah sekalipun dalam Perbup No. 7 tahun 2014 disebutkan, kita tidak dibenarkan lagi untuk melakukan pengutan dalam bentuk apapun kepada orangtua/wali murid. Tapi, kami tetap membuka ruang kepada orangtua/wali murid untuk memberikan sumbangan sukarela tanpa ada paksaan dan tekanan,” tegas Haryanto Uar. Dijelaskannya, SMPN 2 Ngabang merupakan sekolah percontohan. Apalagi sekolah ini sudah banyak prestasi, baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat. “Baru-baru ini SMPN 2 Ngabang menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai sekolah Adiwiyata. Kemudian, sekolah ini ditetapkan juga sebagai sekolah sehat tingkat Provinsi Kalbar,” katanya.

Ia menambahkan, tujuan sumbangan ini untuk melengkapi segala kekurangan yang dialami pihak sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata dan sekolah sehat.

“Kita tahu bahwa disekolah ini masih kekurangan WC. Saat ini kita hanya memiliki 15 WC dan 2 WC sudah rusak. Idealnya, dengan jumlah murid sebanyak 700 orang, sekolah ini harus memiliki 23 WC,” jelasnya.

Selain itu kata Hariyanto Uar, SMPN 2 Ngabang belum memiliki tempat parkir sepeda siswa.

“Demikian juga dengan lapangan upacara, tentunya perlu ada perbaikan lagi,” katanya.(ius)

Kamis, 15 Januari 2015

14

SMU ‘Berkat Bagi Bangsa’ Gelar Natal Bersama Sekolah Harus Punya Target SENAKIN. SMU Berkat Bagi Bangsa Senakin kecamatan Sengah Temila, merayakan Natal bersama sekaligus perpisahan dengan mahasiswa STKIP Pamane Talino Ngabang, di aula sekolah Berkat Bagi Bangsa, Rabu (14/1).

Perayaan dimeriahkan dengan penampilan tarian dan vokal grup dari masing-masing kelas. Hadir sebagai pembicara Drs. Heri Usodo, SE. M. Kom. Menurut Heri Usodo, siswa harus menggali ilmu melayani Tuhan.”Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, dan kita harus belajar dan melayani Tuhan,” ujarnya.

Ia juga mengajak untuk menghargai orang lain. Keragaman yang ada harus dijadikan instrumen untuk saling menghormati.

Lebih lanjut dikatakannya, setiap manusia itu mempunyai ciri

tersendiri, dan tak seorangpun tahu apa rencana Tuhan. “Apapunnya yang sudah diberikan kepada kita harus kita syukuri,” ajaknya.

Ketua panitia, Mikael Bona Parte Pamatak S.Ag, mengatakan perayaan Natal digelar setiap tahunnya. “Acara didukung pihak sekolah dan ketua yayasan, maka semua bisa berjalan lancar,” katanya.

Sementara Ketua Yayasan Berkat Bagi Bangsa, Erani menegaskan sekolah yang bernaung di bawah yayasannya itu bertujuan untuk menjadi berkat kepada semua orang dan bagi bangsa. “Ini yang menjadi cita-cita dari sekolah ini,” ujarnya.

“Kedepan kita akan mengembangkan diri. Anak muda jangan berpikir pendek tapi berpikir untuk jangka

Tarian siswa SMA Berkat Bagi Bangsa Senakin pada perayaan Natal di sekolah. ANTONIUS

panjang. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, itu yang kita lakukan dan kita harus mempunyai target,” tambahnya.

Di jelaskannya, ada empat

pilar yang ada di sekolah ini yang pertama, disiplin, iman, kerja keras, dan pelayanan.

“Tahun 2015 ini, saya mengajak agar punya komitmen bersama. Kita membangun ber-

sama, kompak, dan setia pada Tuhan. Tidak ada yang lebih berarti selain dalam hidup kita, tanpa kita yang merespon dan melakukannya dengan baik,” pesan Erani.(ius)

Targetkan Juara Nasional Pesparawi Landak Wakili Kalbar di Tingkat Nasional NGABANG. Ketua umum L embaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD)

Foto bersama kontingen Pesparawi Landak bersama bupati Landak Adrianus Asia Sidot di pondopo bupati setelah penyerahan Medali dan Piagam. ANTONIUS

kabupaten Landak, Markus Amid, dan Bupati Landak Adrianus Asia Sidot,menyerahkan Medali dan piagam kepada kontingen kabupaten Landak yang telah mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi VII tingkat provinsi, di Singkawang tahun 2013 dan persiapan kontingen Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) Landak yang bakal mengikuti Pesparawi XI, Oktober 2015 di Ambon. Penyerahan ini di laksanakan Selasa (13/1) malam di Pondopo bupati Landak.

“Kita targetkan harus mendapat juara lagi, maka kita harus persiapan dari sekarang dengan serius,” ujar Markus Amid di temui usai acara.

Markus menjelaskan, kontingen paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) memperoleh emas, Paduan Suara Anak (PSA) memperoleh perak, Vocal Group (VG) memperoleh perak, Solis Remaja Putra memperoleh Perak, Solis Remaja Putri memperoleh Perak, Solis Anak 7-9 tahun memperoleh perak dan Solis Anak 10-13 tahun memperoleh Emas.

“Semua yang kita ikuti memperoleh juara,” jelas Markus.

Di tempat yang sama bupati Landak Adrianus Asia Sidot, mengatakan, hasil yang sudah mereka dapat harus dipertahankan dan patut dibanggakan.

“Kita tetap dukung kegiatan

ini, terutama kita bantu dana.

Karena dana yang utama, tanpa dana tidak bisa dan jika diperlukan hadir, saya siap hadir,” kata bupati.

Dikatakan bupati, Pesparawi tingkat nasional nanti pasti banyak persaingan, dan perlu banyak latihan. “Kita bertekad harus meraih juara, jangan sampai hanya ikut saja,” ujar bupati.

Menurutnya, lawan yang bertanding di tingkat nas i o na l na nt i t e nt u l e b i h baik lagi, dan biasanya ada provinsi yang sudah menjadi langanan pemenang. Ia berharap para perserta bisa memperhatikan kelebihan mereka bisa mendapat juara dan apa kelemahan kita tidak

mendapat juara.

“Peserta kita harus mengikuti apa yang membuat mereka bisa menang dan hadir tidak hanya menonton saja tapi nanti bisa diskusikan apa kelebihan mereka. Apakah dari suara, materi suara kekompakan atau dari hal-hal yang lain, ini yang perlu di pelajari,” harap Adianus.

Ia berpesan, terpenting kesiapan mental, karena banyak orang bernyanyi baik pada saat bukan perlombaan, tapi begitu naik di panggung lalu tidak bisa bernyanyi gemetaran. “Banyak hal yang mempengaruhi mental seseorang itu, maka harus dipersiapkan dari sekarang secara optimal,” pintanya. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Pekerjaan Rumah Bersama, Bina Kapasitas SDM Setempat SEKADAU. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sekadau dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian diakui cukup meyakinkan. Namun, ada problema yang masih menjadi “pekerjaan rumah”, yakni minimnya ketangkasan sumber daya manusia lokal.

Hal tersebut tampak dari dominannya SDM dari luar daerah yang didatangkan secara khusus untuk menangani bidang tertentu, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta. Termasuk pula, PNS yang masih didominasi pelamar dari luar daerah.

Agar SDM lokal tidak sekedar jadi penonton, upaya peningkatan kapasitas (capacity building) dinilai perlu digalakkan. Salah satu caranya dengan mengadakan semacam seminar peningkatan daya guna bagi kaum muda.

“Generasi muda perlu digandeng dan dibina supaya potensi yang ada pada mereka bisa dieksplorasi.

Caranya bisa dengan mengadakan seminar dan sebagainya,” kata Israil Simon Marpaung, salah seorang pemuda Sekadau, kemarin.

Pria yang akrab disapa Boy ini melanjutkan, pembinaan SDM lokal bukan hanya jadi PR pemerintah saja. Pihak swasta pun mesti memiliki kemauan meningkatkan kapasitas SDM masyarakat, khususnya kalangan investor yang menanamkan modal di Sekadau.

Boy mencontohkan, untuk tenaga operator alat berat, operator komputer, teknisi mesin, teknisi elektronik dan pekerjaan dengan keahlian khusus masih didominasi tenaga dari luar daerah. “Investor juga perlu memikirkan hal ini. Nanti kalau SDM yang dibina sudah mapan, toh bisa mereka pekerjakan sendiri, kan sama-sama untung,” sarannya. (bdu)

Meski Tak Diharuskan Punya Incenerator, Pemilik Apotek Mestinya Punya Fasilitas Itu SEKADAU. Keberadaan apotek yang juga berfungsi untuk tempat praktek dokter di Kabupaten Sekadau mulai banyak. Sayangnya, para pengelola maupun pemilik tidak memerhatikan kaidah pembangunan rumah obat tersebut secara baik dan benar.

Salah satu yang diabaikan adalah masalah incinerator atau alat pembakaran sampah khusus apotek. Ironisnya lagi, keberadaan fasilitas itu tidak menjadi salah satu syarat pemberian izin pembangunan apotek.

“Incenerator memang tidak masuk dalam salah satu persyaratan yang harus ada dalam izin pembangunan apotek,” kata dr. H. Wirdan Mahzumi MKes, Kepala Dinas Kesehatan Sekadau kepada Rakyat Kalbar, beberapa waktu lalu.

Keberadaan incinerator merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah apotek.

Terlebih, apotek tersebut juga menjadi tempat praktek dokter yang sering melayani pasien untuk berobat dengan

H Wirdan Mahzumi M Kes. ABDU SYUKRI

menggunakan suntikan (injeksi).

Sampah bekas melayani pasien, seperti bekas perban yang sudah terkena darah dan jarum suntik, harus dibakar di

tempat khusus. Limbah seperti itu tidak boleh dibuang di tempat sembarangan, apalagi di dekat pemukiman warga.

“Kalau nanti ada apotek yang membuang sampah di

sembarang tempat, akan kita tindak. Bentuk tindakan yang akan diambil berupa teguran,” janji Wirdan.

Diakui Wirdan, sejauh ini, pihaknya memang belum pernah memberikan teguran kepada pihak pengelola maupun pemilik apotek terkait persoalan sampah itu. Ia juga mengakui, dalam persyaratan pemberian rekomendasi apotek dari pihaknya tidak diatur tentang adanya incinerator tersebut.

“Tapi selaku orang yang mengerti tentang kesehatan, tentunya pengelola atau pemilik apotek sudah mengetahuinya. Seyogianya apotek memang harus memiliki incinerator,” tambahnya.

Dar i data Dinas Kesehatan, khusus di Kota Sekadau sudah ada sekitar 5 apotek yang beroperasi. Hampir semua dari apotek tersebut juga menjadi tempat praktek dokter yang sehari-hari melayani pasien berobat. (bdu)

Ditenggarai Kerap Jadi Tempat Mesum

Cabut Izin Pemilik Indekos yang Ketahuan Tutup Mata SEKADAU. Ternyata, menjamurnya indekos di Kota Sekadau dan sekitarnya juga membawa dampak negatif bagi lingkungan.

Salah satu yang cukup merisaukan adalah seringnya indekos dijadikan tempat mesum para penghuninya.

“Memang sebagian rumah kos sering kami gunakan untuk kumpul-kumpul dan pacaran,” ujar salah seorang remaja Sekadau yang enggan identitasnya di pub-

likasikan kepada Rakyat Kalbar, Rabu (14/1).

Menurut pelajar tersebut, di Sekadau cukup banyak kos-kosan yang tersebar di seputaran wilayah dekat komplek sekolah, baik SMA maupun SMP. “Di rumah-rumah kos itu, enak dijadikan tempat pacaran. Kami bahkan sering nginap di rumah kos tersebut,” ulasnya.

Aktivis Muslim Forever Sewak, Desa Mungguk, Jainal, mengaku prihatin dengan masalah sosial

tersebut. “Ini tidak boleh dibiarkan,” ucapnya.

Ditegaskan Jainal, pemerintah melalui instansi terkait, seperti Sat Pol PP dan Kepolisian, harus mengambil tindakan untuk mengatasi hal itu. Salah satu lagkah yang bisa dilakukan adalah mengintensifkan razia ke rumah-rumah kos.

“Razia harus dilakukan secara rutin. Bila perlu satu minggu satu kali, bahkan kalau bisa lebih,” pintanya.

Jika kedapatan penghuni melaku-

kan perbuatan mesum, Jainal mendesak agar diberikan sanksi tegas. Jika sudah cukup umur, bisa langsung dikawinkan. Sementara, jika masih sekolah, dipanggil orangtua dan pihak sekolahnya.

“Pemilik indekos yang terbukti melakukan pembiaran terhadap aksi mesum ini, juga harus diberikan sanksi tegas. Beri teguran keras. Bila perlu pemerintah bisa menutup izin operasional rumah kost-nya,” pinta dia. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Tumpahan Salok

Rakyat Kalbar Kamis, 15 Januari 2015

15

Susun Raperda Bantuan Hukum

Pemkab Sambas Minta Dukungan Kejati Kalbar Misni Safari SP

Dukung Program wasembada Pangan Sambas. Program Swasembada Pangan yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian (Kementan) RI disambut sukacita Ikatan Sarjana Pertanian (Ikasantan) Kabupaten Sambas. Program ini dinilai sangat tepat guna meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan yang juga lumbung padinya Kalbar. Dengan masuknya program ini, tentunya bisa memperkuat ekonomi masyarakat.

Apalagi akan dibantu sarana irigasi dan pupuk secara langsung, sehingga akan tepat sasaran,” kata Misni Safari SP, Ketua Ikasantan Kabupaten Sambas kepada Rakyat Kalbar, Rabu (14/1).

Misni yang juga Wakil Ketua DPRD Sambas mengungkapkan, data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Tani maupun perseorangan yang diminta Kementan harus segera ditindaklanjuti. “Instansi terkait diminta segera mendata kembali Gapoktan maupun perseorangan, sehingga data ini cepat diserahkan sebagai dasar Kementan memberikan bantuan pertanian,” imbuhnya.

Program Swasembada Pangan diharapkan dapat meningkatkan kemajuan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sambas, sehingga target ke depan tidak ekspor, namun mengekspor dapat terlaksana. “Kita berharap program ini terus berlanjut, supaya ketahanan pangan kita semakin maju dan berkembang.

Sehingga ke depan kita memiliki kekuatan ketahanan pangan, tidak saja daerah, namun negara Indonesia,” ungkapnya bersemangat. (edo)

Sambas. Pemkab Sambas sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat. Agar Raperda ini terealisasi, Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH meminta dukungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Godang Riadi Siregar saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dan Silaturahmi di Kabupaten Sambas, Selasa (12/1) malam.

Silaturahmi Kajati Kalbar yang digelar di Aula Hotel Panturajaya Sambas itu dihadiri Forkopinda dan pimpinan SKPD. Sedangkan Kajati Kalbar didampingi Asbin Kejati Kalbar dan Aswas Kejati Kalbar.

“Selamat datang kepada rombongan Kejati Kalbar. Kunjungan kerja ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” kata Bupati dihadapan Kajati Kalbar.

Bupati menegaskan, Pemkab Sambas sangat mendukung upaya penegakan hukum yang dilaksanakan semua aparat penegak hukum, termasuk Kejati Kalbar.

Juliarti menegaskan, gencarnya Kejaksaan dalam memerangi tindak pidana korupsi sangat diperlukan, karena upaya

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH memaparkan berbagai program Pemkab Sambas, dan mengusulkan Raperda Bantuan Hukum kepada Masyarakat dihadapan Kajati Kalbar di Aula Hotel Pantura Sambas. M Ridho

tersebut mampu mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Dalam menjalani roda pemerintahan, ujat Bupati, Pemkab Sambas menyadari masih terdapat kelemahan, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Melalui kunjungan kerja ini, kami sangat memberikan Kajati Kalbar di Kabupaten Sambas, kami berharap dapat memberi-

kan masukan dan saran terkait pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk pencegahan tindak kriminalitas lainnya,” harap Juliarti.

Selama ini, tambah Bupati, hubungan Pemkab Sambas dengan Kejaksaan yang merupakan instansi vertikal sudah terjalin dengan baik, termasuk dalam penanganan kasus perdata terhadap Pemkab Sambas. Selain itu, rutin melibatkan Kejaksaan dalam kegiatan penyuluhan hukum terpadu, maupun dalam Tim

Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Sebab Kabupaten Sambas berada di wilayah perbatasan, dan sangat rentan TPPO,” kata Bupati.

Kerjasama yang selama ini telah terbangun sangat membantu Pemkab Sambas dalam melaksanakan berbagai aktivitas pemerintah. Apalagi saat ini Pemkab Sambas sedang menyusun Raperda terkait bantuan hukum, terutama erat hubungan dalam rangka mengimplementasikan komitmen membantu masyarakat miskin, atau kurang mampu yang menghadapi permasalahan hukum, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara.

Agar program yang dilaksanakan Pemkab Sambas dapat berjalan dengan aman dan lancar, Pemkab Sambas mengharapkan dukungan dalam bentuk saran dan masukan. Sehingga Raperda Bantuan Hukum tersebut bisa dibahas dan diterbitkan, serta diimplementasikan dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas. “Kami berharap masukan dan saran terkait Raperda ini,” harap Bupati. (edo)

Kementan Bantu Petani Sambas Sambas. Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia akan menggelontorkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana bagi pertanian di Kabupaten Sambas. Hal ini disampaikan Muhrizal Sarwani, Direktur Pupuk Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan RI saat berkunjung ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Tebas di Desa Mensere, Selasa (13/1).

“Ini merupakan instruksi Presiden RI, agar kita mampu mencapai swasembada pangan dalam 3 tahun. Supaya terwujud, ada tiga hal yang kita fokuskan, diantaranya melalui pengembangan jaringan irigasi, optimasi lahan, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT), terutama pada tanaman padi, jagung dan kedelai,” kata Muhrizal Sarwani.

Ditegaskannya, mulai tahun ini dan seterusnya, diupayakan tidak ada lagi impor pangan. Bahkan bila perlu kita yang mengekspor, sehingga swasembada pan-

gan akan mampu meningkatkan perekonomian rakyat. “Dalam pengembangan irigasi di Kabupaten Sambas, disediakan seluas 3.500 hektar untuk optimasi lahan, ada sekitar 21 ribu hektar untuk irigasi, dan untuk GGPTT ada 2.000-an hektar,” bebernya.

Jumlah tersebut, tambahnya, masih belum termasuk bantuan pompa dan sebagainya. Sebab, pemerintah akan banyak sekali memfokuskan peningkatan padi, jagung dan kedelai untuk kedaulatan pangan, dan Kabupaten Sambas merupakan daerah terbesar di Kalbar yang mendapatkan bantuan Kementan, lantaran lahannya cukup besar. Apabila petani, penyuluh dan pemerintah dapat bergerak bersama dan berkoordinasi, maka target swasembada pangan akan tercapai.

Petani juga akan mendapat bantuan pompa. Sehingga sumber air bisa dimanfaatkan. Untuk itu, ia meminta aparatur terkait segera melengkapi data lahan

yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya instansi terkait diharuskan menyediakan data luas tanam, panen dan produktivitas dan nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). “Tapi semua Direktur Pupuk Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana harus memiliki data akurat Pertanian (PSP), Kementan RI, Muhrizal Sarwani saat meGapoktan, termasuk kelompok nyampaikan program Presiden RI dihadapan Kadistanak tani dan perorangan,” ujarnya. dan Kepala Ketahanan Pangan di BPP Tebas. M Ridho Sebab tambahnya, data tersesaja,” infonya. but akan menjadi sangat penting Sementara itu, Kepala Dinas Pertaketika memerlukan pupuk, karena saat ini pupuk diberikan melalui produsen. nian dan Peternakan (Distanak) KabuNamun ke depan, pupuk akan langsung paten Sambas, Ir Musanif menyambut diserahkan kepada petani. Sehingga Ke- baik adanya bantuan perbaikan irigasi mentan sangat memerlukan data Gapok- di Kabupaten Sambas dari Kementan tan, Kelompok Tani dan perseorangan RI. “Tentunya kita akan memfasilitasi, yang akan diberikan bantuan pupuk. membina dan mengawasi segala bentuk “Data akurat ini sangat penting. Sedan- kegiatan dari program Dinas Pertanian ini. gkan data yang ada agar dicek kembali, Sehingga target kita untuk swasembada jika sudah ada, secepatnya diserahkan, pangan bisa tercapai, tentunya harus ada karena DIPA sudah ada di provinsi, da- kerjasama dan dukungan kita bersama,” nanya tinggal menunggu pemberkasan pungkasnya. (edo)

Sambungan Kepala Sekolah .............................................................................................................dari halaman 9 Pengendara Mobil .............................................dari halaman 9 “Pengakuan dia ini ada unsur pemerasan.

Saya katakan ke dia, kalau memang seperti itu ibu laporkan ke polisi saja. Karena posisinya sebagai korban,” katanya.

Saat ini, kata Dede, pihaknya tengah konsentrasi mempersiapkan ujian sekolah untuk para siswanya. Maka dari itu, kasus ini sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan agar suasana di sekolah yang dia pimpin bisa tenang. Sedianya, masalah ini sudah dilaporkan Dede ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak melalui Kepala Bidang SMP, Rabu (14/1) pagi.

Dede menyesalkan kenapa hal ini terjadi.

Dia bahkan terkejut mengetahui hal tersebut dari berbagai pihak yang menel-

ponnya saat baru pulang berlibur.

“Saya banyak mendengar hal ini dari berbagai pihak, termasuk banyak yang telepon. Katanya video itu menyebar dari kiriman seseorang di Facebook kawan-kawan (guru) dan anak-anak (pelajar), saya cek sudah tidak ada lagi,” ungkap Dede.

Oknum guru ini, dikatakan Dede, belum terbuka dalam menyampaikan keterangan terkait masalah yang dialaminya. “Saya sudah katakan ke ibu, agar berkata sejujur-jujurnya dan apa adanya, supaya bisa kita bantu penyelesaiannya,” aku Dede.

Dede mengkhawatirkan, yang ber-

sangkutan mengalami depresi sehingga dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya khawatir dengan dia. Kemarin waktu kita panggil untuk dilakukan komunikasi, dia sudah seperti depresi dan berkata sedikit emosi,” ungkapnya.

Kembali ditegaskan Dede, dirinya ingin yang bersangkutan terbuka dalam hal ini. Informasi di lapangan menyebutkan, video tersebut awalnya menyebar melalui sosial media facebook yang bersangkutan. Namun, hingga kini facebook yang bersangkutan sudah diblokir.

Oknum guru itu pun sudah tak pernah tampak lagi di sekolah. (oxa)

Video Pornonya...........................................................................................................dari halaman 9 Tak memakan waktu lama, Pi berhasil diringkus jajaran Tipiter Satreskrim Polresta. “Video direkam menggunakan tab merek Samsung milik mantan pacar saya.

Kami merekam adegan itu (porno, red) di rumah saya,” ungkap Pi saat ditemui di ruang unit Tipiter Sat Reskrim Polresta Pontianak, Rabu (14/1).

Sedangkan foto mesum antara dirinya dengan Ar dijepret menggunakan Blackberry dan di-upload-nya juga di dunia maya. “Saya upload video dan foto di facebook dan instagram, karena saya kecewa. Saya benar-benar sakit hati melihat mantan pacar saya itu memilih kekasih barunya,” jelasnya.

Pi mengaku kalau dirinya kuliah di salah satu universitas swasta di Kota

Pontianak dan Ar kuliah di Fakultas Kedokteran universitas negeri ternama di Kalbar. “Saya tidak tahu nasib saya dan dia nantinya. Apakah kami dikeluarkan dari universitas,” katanya.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso melalui Kasubag Humas Iptu Harsoyo membenarkan kasus penyebaran video dan foto porno pasangan mahasiswa itu. Bahkan kasus tersebut sudah ditangani Polresta sejak Desember 2014 lalu.

“Memang benar ada kasus upload video porno yang diadegani pasangan oknum mahasiswa. Saat direkam video itu, keduanya masih pacaran,” ungkap Harsoyo.

Akhirnya video yang direkam itu dija-

dikan alat untuk mengancam Ar. Oknum mahasiswi Fakultas Kedokteran ini diperas kurang lebih dari Rp1 juta oleh Pi. Di dalam video itu, tersangka dan korban tidak melakukan hubungan suami istri, melainkan hanya sebatas oral sex. “Hanya oral sex, tidak sampai hubungan suami istri,” beber Harsoyo.

Kini Pi sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Mahasiswa itu ditahan di Mapolresta dan berkasnya sudah hampir memasuki tahap II. “Kita jerat tersangka dengan UU nomor 11 tahun 2008 pasal 45 tentang informasi dan transaksi elektronik sub 368 KUHP tentang pemerasan.

Pi diancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar,” tegas Iptu Harsoyo. (zrn)

Warga Portal ....................................................................................................................dari halaman 9 diminta warga yang mengatasnamakan anggota koperasi, meminta perusahaan melakukan penyegaran terhadap ketua koperasi yang sudah enam tahun dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain itu meminta penjelasan tentang Calon Petani Calon Lahan (CPCL) tahun 2008-2009.

“Kejadiannya Senin (12/1) pagi. Ada sekitar 40 warga mendatangi perusahaan, kemudian bertemu dengan perwakilan perusahaan. Namun karena Manager Perusahaan belum ada pengganti atau pengambil keputusan, jadi belum ada keputusan dari perusahaan berkaitan dengan permintaan warga tersebut,” ungkap Rayendra.

Pemortalan yang dilakukan warga di dua titik jalur atau jalan keluar-masuk perusahaan, sampai saat ini belum dibuka. Pemortalan dilakukan, agar perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas

mengangkut barang. Namun sampai saat ini aktivitas perusahaan masih berjalan normal, karena melewati jalur lain, hanya saja jarak tempuhnya lebih jauh. “Infonya hari ini (kemarin, red) ada rapat internal perusahaan di Pontianak membahas masalah ini,” jelas Rayendra.

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kapolsek Jelai Hulu sudah menempatkan jajarannya di lokasi perusahaan. Mereka berjaga-jaga mengantisipasi keributan. “Jadi kalau isu mengenai masyarakat lain yang ingin membuka paksa portal, sampai saat ini tidak ada,” tegasnya.

Ketua Koperasi Perkebunan Harapan Mekar Lestari, Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kardiansyah membenarkan adanya permasalahan antara masyarakat Desa Riam Danau dengan PT Fangiono Agro Plantation. “Sehingga masyarakat Riam Danau memportal jalan perusahaan

perkebunan sawit itu. Akibat pemortalan itu, timbul masalah antara warga Riam Danau dengan Warga Desa Pangkalan Suka. Sebab jalan yang diportal masuk di wilayah Desa Pangkalan Suka,” kata Kardiansyah.

Menurutnya, warga Pangkalan Suka tidak setuju jika jalan tersebut diportal, sebab berdampak pada penghasilan mereka sehari-hari dari hasil sawit tersebut. “Sejak portal dilakukan, buah sawit tidak bisa dijual, sehingga penghasilan masyarakat Pangkalan Suka terhenti,” ungkapnya.

Kasi Perizinan Perkebunan Dinas Perkebunan Ketapang, Fitriyandi Radsyi mengatakan, PT Fangiono Agro Plantation sudah beroperasi sejak 2005 lalu dan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 16.000 Hektar. “Laporan perkembangan berapa banyak yang mereka tanam belum dilaporkan ke Disbun,” katanya. (jay)

tegas kepada para pengendara yang melakukan pelanggaran. “Kita akan tilang, bagi pengendara roda dua dan empat yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Pengendara sepeda mo-

tor wajib menggunakan helm, menyalakan lampu utama di siang hari dan kaca spion serta dilengkapi surat kendaraan. “Khusus pengendara mobil atau roda empat, wajib menggunakan sabuk pengaman-

an. Karena kalau tidak, akan kami tilang. Jadi jika sebelumnya tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak ditindak. Di tahun 2015 ini akan ditindak, ini akan saya terapkan,” tegasnya. (zrn)

Lima Truk Bermuatan .......................................dari halaman 9 unit truk diamankan pada 8 Januari serta 9 Januari diamankan lagi satu unit truk di lokasi yang sama.

“Yang terakhir itu tanggal 8 dan 9 Januari ada empat truk yang diamankan beserta empat supir sekaligus pemiliknya,” ujar Oloan.

Oloan menjelaskan, kelima truk tersebut berisikan kayu-kayu lokal jenis campuran seperti bengkirai, meranti, durian yang berukuran 8 x 16. Kayu yang diangkut itu berasal dari Kecamatan

Sandai dan Nanga Tayap.

Sopir truk hanya membawa dokumen berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang tidak sesuai.

Karena SKAU itu hanya diterbitkan oleh kepala desa (Kades). “Untuk SKAU boleh dikeluarkan, kalau lahan atau tanah tersebut memiliki sertifikat,” jelasnya.

Oloan menjelaskan, barang bukti berupa lima unit truk berisi kayu lokal campuran telah diamankan di mess perintis di depan lapangan sepak bola Tan-

jungpura Ketapang.

“Kelima tersangka tersebut adalah DK, TN, YP, HT, SN. Nantinya Kades yang mengeluarkan surat asal usul kayu, yakni Kades Randau, Kecamatan Sandai juga akan kita periksa,” tegas Oloan.

Kelima tersangka melanggar pasal 83 UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2,5 miliar. (jay)

Oknum Siswi ..............................................................dari halaman 9 kemudian diberikan imbalan,” ungkapnya.

Mengenai teman Nn yang satu sekolah dengannya segera dipanggil polisi. “Teman korban ini satu sekolah juga dengan korban, bukan perempuan tetapi laki-laki berinsial Di,” beber Harsoyo.

Pemanggilan yang dilakukan terhadap Di, dikatakan Harsoyo, akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Satu atau dua hari ke depan akan kita layangkan surat panggilan terhadap Di untuk kita periksa,” katanya.

Jika memang memenuhi

unsur pidana saat dilakukan pemeriksaan, apakah trafficking atau pidana lainnya, Di akan ditetapkan sebagai tersangka. “Kita liat nanti seperti apa, sepanjang memenuhi unsur pidana akan kita tetapkan sebagai tersangka,” tegas Harsoyo. (zrn)

Tiga Pasangan ..........................................................dari halaman 9 “Dari laporan masyarakat, banyak yang mengeluhkan aktivitas indekos yang meresahkan,” kata Dudung, Rabu (15/1).

Berdasarkan hasil penangkapan pelaku kejahatan, kata Dudung, aksi kriminal kerap bermula di indekos. “Beberapa pengakuan tersangka kejahatan yang ditangkap, mengaku merencanakan aksinya di indekos. Di mana sasarannya rumah-rumah di sekitarnya. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku kejahatan terlebih dahulu melakukan pengintaian,” ucapnya.

Dudung mengimbau pemilik indekos untuk selektif

menerima penghuni. Jangan sampai indekos menjadi tempat yang disalahgunakan, seperti penggunaan dan peredaran Narkoba atau tindak kejahatan lainnya.

Lurah Benua Melayu Darat, Fransiskus Ijuk menegaskan, pemilik indekos untuk tidak berpura-pura tidak mengetahui penghuninya yang melakukan perbuatan asusila di dalam kamar. “Tidak mungkin pemilik indekos tidak tahu mana pasangan yang menikah dan belum menikah. Seharusnya, pemilik tidak menerima penghuni yang menyalahgunakan kamar,” kesalnya.

Fransiskus memberi perin-

gatan kepada pemilik indekos untuk lebih selektif dan tidak membiarkan kos-kosan disalahgunakan. “Ini pertama, kami ingatkan. Jika razia selanjutnya masih ditemukan, saya tidak segan-segan untuk membuat laporan langsung ke walikota,” tegasnya.

Tak hanya itu, dirinya meminta kepada instansi yang mengeluarkan izin operasional untuk mengevaluasi kembali indekos yang melanggar aturan. “Pasangan di luar nikah yang diamankan akan dikenakan tindak pidana ringan. Dan pemilik indekosnya kami ingatkan untuk menaati aturan yang ada,” ungkap Fransiskus. (adx)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Kamis, 15 Januari 2015

NGGAK SUKA VICKY SHU

PACARAN Artis cantik Vicky Shu mengaku kalau dirinya selektif memilih pasangan. Tak heran, dia merasa baik-baik saja saat ini masih menjomblo.

Baginya, pasangan hidup bukan segala-galanya.

“Aku itu bukan tipe cewek yang suka pacaran. Mau nikah aja mikir,” akunya.

Dia sendiri mengaku tak punya tipe pria idaman. “Jadi kalau ditanya soal tipe cowok, aku sih pingin punya pacar yang bisa manjain. Terus dia perhatian, siaga, dan harus tanggung jawab,” papar wanita yang sempat digosipkan dekat dengan pesulap Deddy Corbuzier itu.

Meski usianya sudah matang untuk menikah, tapi Vicky tak bergeming. “Aku malah lebih suka berbisnis daripada mikirin soal

pacaran,” tegasnya.

Apalagi, dia mengaku masih memiliki impian ke depannya.

“Proses rekaman lagu baru saja masih tertunda. Jadi kalau soal calon suami sih, belum,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, keluarga mendukung keputusannya untuk melajang saat ini. Vicky pun tak merasa dikejar target.

“Nggak juga sih ya, karena umurku kan masih muda, padahal sebenarnya sudah tua. Makanya kalau ditanya soal nikah atau anak, dijawab bulan depan saja. Kan kalau berkata positif, Insya Allah bakal terjadi,” tutupnya setengah bercanda. (idp)

USSY SULISTIAWATI

Tolak Sinetron dan Film Presenter dan aktris Ussy Sulistiawati berkomitmen untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan yang pernah membesarkan namanya. Alih-alih menerima tawaran striping, Ussy memastikan juga tidak akan menerima tawaran layar lebar.

“Aku kalau tawaran sinetron sepertinya enggak ya. Kalau film belum ada juga, tapi mungkin juga enggak,” kata Ussy Sulistiawaty.

Perempuan kelahiran Jakarta, 13 juli 1980 itu mengaku sudah tidak bisa lagi membagi waktu antara keluarga dan karir jika masih menerima tawaran akting.

“Aku mau konsen ke satu-satu dulu. Kalau semua dijalani enggak mungkin bisa,” tegasnya.

Apalagi, saat ini Ussy juga tengah fokus mengembangkan bisnisnya. “Ditambah lagi urus keluarga kan. Kalau dipecah kemana-mana takut enggak kepegang,” ungkapnya realistis.

Meski begitu, Ussy masih menerima tawaran sebagai bintang tamu, agar bisa mengobati kerinduannya terhadap dunia keartisan. “Kalau presenter kan enggak banyak waktu, masih bisa megang yang lainnya,” jelasnya.

Selain itu bagi Ussy, dunia hiburan ibarat mata koin yang tak bisa dipisahkan dalam hidupnya. “Aku merasa bisnis enggak bisa berjalan kalau karir aku di hiburan enggak bagus. Soalnya banyak orang beli produk yang kita jual, karena mereka kenal baik aku sebagai artis. Jadi dua-duanya kalau bisa seimbang,” paparnya. “Aku merasa semuanya sudah lengkap, punya anak dan suami. Apalagi ya yang kurang? Semua kayaknya sudah lengkap, sudah sangat sempurna,” imbuh pelantun tembang Klik itu.

Untuk menambah ramai keluarga kecilnya, Ussy berencana menambah seorang anak lagi. “Aku pada dasarnya suka dengan anak kecil. Penginnya tambah satu lagi deh,” pungkasnya. (idp)

GRACIA INDRI

Belum Sempat

Honeymoon Keinginan Gracia Indri untuk melewati bulan madu bersama suaminya, David Noah pasca melepas masa lajang pada 24 Desember lalu harus ditunda. Kesibukan keduanya membuat mereka belum sempat berbulan madu.

“Belum, kita masih sibuk, belum ada honeymoon,” ujar Indri.

Indri mengaku sejak awal tidak memiliki target berbulan madu dalam waktu dekat. “Dari awal kita kan sudah komitmen. Kalau memang nggak bisa ya nggak papa,” jelasnya.

Pemain watak yang mengawali karirnya di dunia seni peran sejak usia 10 tahun lewat sinetron Panji Manusia Millenium ini pun mengaku tidak pernah kehabisan waktu untuk menikmati kebersamaan sebagai pasangan suami istri. Hampir setiap hari ia masih bisa bertatap muka dengan suaminya.

“Kalau nggak ada tur keluar kota, kita kan selalu bersama. Kalau pun ada tur aku juga ikut, kecuali kalau aku ada job,” ujar kakak kandung artis Gisela Cindy itu.

Bahkan, saat suaminya berencana melakukan tur dunia bersama Noah, Indri berniat untuk ikut. Jika tidak ada aral melintang, mereka berencana mengambil kesempatan itu untuk bulan madu. “Ya mudah-mudahan ya,” katanya. “Tapi lihat saja nanti. Kalau misalnya bawa koper berarti saya ikut. Intinya mudah-mudahan nggak ada halangan apapun. Jadi bener-bener bisa bareng,” papar pemain film Pasangan Romantis tersebut.

Dengan beragam aktivitas yang akan dilewatinya tahun ini, Indri kembali memastikan belum berencana mendapat momongan. “Momongan lagi ditunda dulu, karena David lagi sibuk buat launching, lagi sibuk ke luar kota terus saya juga masih kerja. Pingin berdua dulu saja,” pungkasnya. (idp)

RATU FELISHA

Masih Suka Bule

Seakan tidak trauma dengan kegagalan pernikahannya terdahulu, Ratu Felisha kembali kecantol pria bule. Tapi setelah lama tak terdengar kabarnya pasca cerai dengan pria berkebangsaan Belanda, Jules Korsten.

Bahkan, tanpa ragu artis yang akrab disapa Feli ini mengaku siap untuk menikah lagi dengan pacar bulenya, Sven Milder. Meski berencana menikah, Feli mengaku dia dan sang kekasih sudah berkomitmen untuk menunda soal anak. “Kita udah merencanakan bareng-bareng semuanya. Kalau sudah menikah juga kita

nggak mau buru-buru punya anak dulu,” kata Feli.

Kelak jika sudah menikah, Feli mengaku masih ingin menikmati masa pacaran dan mengenal lebih dekat lagi sang suami. Rencananya, Sven ingin meminang Feli pada akhir tahun ini. “Karena kita berdua masih mau kayak pacaran dan kita mau traveling. Masih banyak yang mau dikerjain,” tutupnya. (idp)

MAIA ESTIANTY

Senang Dekat Anak Maia Estianty mengaku bersyukur bisa semakin dekat dengan tiga putranya hasil pernikahannya dengan Ahmad Dhani.

Terlebih, kini Ahmad Abdul Qodir Jaelani atau yang akrab disapa Dul memilih untuk tinggal bersama Maia ketimbang bersama Dhani dan Mulan Jameela.

“Senenglah tentu bisa lebih deket sama anak-anak, nggak kayak dulu, mau ketemu aja susahnya minta ampun. Sekarang anak-anak bisa kapan aja

dateng ke rumah aku,” ujar Maia.

Maia menganggap Dul memang memiliki kemiripan dengan Dhani. Pentolan grup duo Maia itu juga tak menampik bahwa muka Dul kerap mengingatkan pada sosok mantan suaminya itu. “Paling mirip banget mukanya (dengan Dhani). Kadang-kadang kalau lagi nyisir rambut Dul, aku suka bilang ‘muke lu kayak ayah banget sih, nyebelin’,” ungkapnya.

Meski Dul mempunyai kemiripan wajah dengan Dhani, namun Maia menganggap putra bungsunya itu lebih lembut dan gampang tersentuh.

“Tapi hatinya (Dul) beda sama ayahnya (Dhani), lebih gampang tersentuh dan lembut dia,” katanya. (Jp)