15 September 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Senin, 15 September 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Perawat Jadi Barometer Menuju Bengkayang Sehat BENGKAYANG-RK. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot SPd MPd membuka Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Ke-II masa Jabatan 2014-2019 di Aula Lantai V Kantor Bupati Bengkayang, Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Jumat (12/9) lalu. Di hadapan para perawat, Bupati Gidot mengatakan, peran perawat sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perawat merupakan barometer menuju Bengkayang sehat. Apabila kesehatan

Lius AMd Kep

warga baik, maka dapat meningkatkan IPM (Indeks Prestasi Manusia) Kabupaten Bengkayang. Salah satu Faktor penyebab rendahnya IPM, adalah dari segi kesehatan. Perawat yang bisa diharapkan dan membantu masyarakat, secara khusus mengenai masalah kesehatan juga menjadi indikator penyumbang rendahnya IPM Kabupaten Bengkayang, ujar Gidot. Musda PPNI kali ini mengangkat teman Peran Perawat Profesional di Halaman 7

Mahasiswa Akademi Perawat (Akper) RSU Bethesda Serukam saat menghadiri Musda ke-II PPNI Kabupaten Bengkayang periode 2014-2019 di Aula Lantai V Kantor Bupati Bengkayang. KURNADI / RAKYAT KALBAR

Atasi Krisis Listrik Terhambat Kurang Dana dan Kecemasan Langgar Aturan

Dahlan: Demi Rakyat Kalbar Berani Terobos Kebuntuan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Why Not? Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang digodok DPR menuai pro-kontra. Penyebabnya, tentu saja karena kepala daerah tidak lagi langsung dipilih rakyat, tetapi dipilih DPRD. Bagi yang kontra atau menentang, beranggapan kepala daerah dipilih DPRD tidak mengimplementasikan asas demokrasi. Pasalnya, rakyat tidak diberi kesempatan memilih langsung pemimpinnya. Artinya, hak konstitusional rakyat dikebiri. Bila dipilih DPRD dikhawatirkan kepala daerah tidak lagi mementingkan dan bahkan jauh dengan rakyat. Lantaran kepala daerah lebih memilih bekerja untuk menyenangkan legislatif. Akibatnya, praktik Halaman 7

Pugi: Dukung!

JAKARTA-PONTIANAK-RK. Krisis listrik yang menjalar ke sejumlah wilayah Kalimantan, terutama di provinsi kita, Kalimantan Barat, konon segera teratasi. Kabarnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sedang melakukan percepatan pembangunan transmisi listrik di perbatasan agar setrum dari

Ternyata JK I Tujuh Kali Ditabrak PONTIANAK-RK. Wajar saja Jembatan Kapuas I (JK I) mengalami rusak parah dan tak lagi bisa dilintasi kendaraan berat (roda empat ke atas). Ternyata jembatan kebanggaan warga Kota Pontianak dan Kalbar umumnya ini sudah tujuh kali ditabrak pontoon atau tongkang. Terkuaknya jumlah tabrakan yang dialami JK I ini atas pernyataan Direktorat Polisi Air (Dit Polair) Polda Kalbar. Patut dipertanyakan, perusahaan mana saja yang belum membayar ganti rugi untuk perbaikan JK I tersebut. Dinas Pekerjaan Umum (PU ) Kalbar

melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar harus menagih perusahaan yang tidak bertanggungjawab tersebut. Bukan hanya menangis PT Makmur Abadi Shipping (MAS) yang menggunakan PT Bintan Bugar-Bugar untuk mengangkut hasil produksinya menggunakan tugboat (TB) Oren C hingga menabrak pilar JK I pada 31 Agustus 2013 lalu. Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Dit Pol Air Polda Kalbar, AKBP Yuri di ruang kerjanya mengaku Halaman 7

Kok Hanya PT MAS yang Ditagih, Perusahaan Lainnya Bagaimana?

Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Bengkayang

Kejari Panggil Pejabat Dinkes BENGKAYANG-RK. Kepala Seksi (Kasi) Layanan Khusus Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkayang, Aguswandi akan dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkayang, Rabu (17/9) lusa. Pejabat di Dinas Kesehatan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus

Injet-injet Semut Biar tak byarpet terus lepas Magrib, Indonesia impor listrik -- Sukorlah setrom yang diimpor, malah jak sabu teros belakangan nih. Bang Meng

Rakyat Kalbar

Malaysia dapat diimpor. Hanya saja, masih ada hambatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang Bosnya, Jero Wacik, belum lama ini jadi tersangka korupsi. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menegaskan transmisi listrik yang tengah dibangun tersebut

akan digunakan untuk menyalurkan daya dari Serawak, Malaysia, ke Pontianak, Kalbar. Krisis listrik di Kalbar akan dituntaskan dengan cara yang paling manjur dibanding daerah lain di Indonesia. Kini sedang diselesaikan pembangunan jaringan listrik besar (150 kv) dari Jagoi Babang di perbatasan dengan Serawak menuju Halaman 7

proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) yang merugikan negara Rp400 juta. Surat pemanggilan sudah dikirim dan disampaikan kepada yang bersangkutan (Aguswandi, red) dan kita melakukan pemanggilan terkait beberapa keteran-

gan yang masih diperlukan, kata Syamsu Siregar SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bengkayang, Minggu (14/9).Pada dasarnya Kejari Bengkayang sudah melayangkan pemanggilan terhadap Halaman 6

Dadik @daďŹ ndana

Jaleswari_P @Jaleswari_P

penegak hukum, sadarlah bahwa engkau bisa tutupi semua dengan alibimu, tapi tak bisa kau hentikan waktu untuk mengungkap kebenaran

Alasan untuk menghapus anggaran pilkada langsung itu sungguh tak masuk akal. Berikan hukuman tegas untuk politik uang, bukan memberangus hak rakyat.

Jul Hasratman Musa @julmusaahmad

Ani Rukmini @AniRukmini

Apa kabar kasus BLBI ratusan triliun dan kasus Century triliunan rupiah, duluuu... ? #tanya_aja

Akibat pilkada langsung, politik dinasti makin menjadi,tak bisa dicegah dan dikendali,karena uang bermain di sini,rakyat senang suaranya dibeli.

Adefsurya @Adefsurya

Tolak RUU Pilkada @nasazwar

Yang ada kalo ngerusuhin dan ngusilin Ahok, malah nguntungin dia. Citranya naik.. Gak perlu capekcapek lagi buat maju RI 1 thn 2019.. (--,)

Pilkada via DPRD juga tak menjamin raibnya kecurangan. Malah bisa-bisa para calon jadi ATM dan sapi perahan.

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Pemecatan SDA Takdir Tuhan Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH Maimun Zubair mendukung pemecatan Suryadharma Ali (SDA) dari posisinya sebagai ketua umum partai berlambang Ka bah itu. Mbah Moen, sapaan Maimun Zubair, berpandangan pemberhentian Suryadharma KH Maimun Zubair Ali karena takdir Allah, dan tugas DPP untuk mengambil keputusan yang sah sesuai AD/ART. Demikian disampaikan Sekjen PPP Romahurmuziy Halaman 6

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

Yusril Ihza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara

Bupati/Walikota Lebih Efektif Dipilih DPRD, Tapi Gubernur Tetap Secara Langsung Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tapi hanya untuk bupati/walikota. Sedangkan pemilihan gubernur tetap secara langsung. Pemilihan bupati dan walikota lebih efektif dan eďŹ sien kalau dilangsungkan di DPRD. Tapi, pemilihan gubernur tetap dilakukan secara langsung. Dengan demikian, peran gubernur menjadi lebih kuat karena otonomi daerah diserahkan kepada provinsi, ujar Yusril Ihza Mahendra kepada Rakyat Merdeka Grup RakyatKalbar, beberapa waktu lalu.

Berikut kutipan selengkapnya:

+Kenapa pemilihan bupati dan walikota tidak dilakukan secara langsung? -Sejak awal, saya memang tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Awalnya, saya menggagas pemilihan langsung hanya untuk presiden. Tidak sampai kepada kepala daerah, khususnya kabupaten/ kota. Konsep saya waktu itu, otonomi daerah cukup sampai provinsi karena kabupaten/kota terlalu kecil untuk otonomi, tidak akan banyak membawa pengaruh. Kalau bupati dan walikota dipilih DPRD, peran gubernur lebih kuat. Gubernur akan lebih mudah mengkoordinasikan para bupati dan walikota di daerahnya. Tidak seperti sekarang. Ini masalah hirarki antar jajaran pemerintahan, bukan sekadar soal pemilihan. Kalau opsi itu yang dipilih, pemilihan presiden dan gubernur dilakukan secara langsung, sementara bupati dan walikota melalui DPRD. Pekerjaan bupati dan walikota kan lebih banyak bersifat administratif. +Apa mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? -Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan, gubernur, walikota dan bupati dipilih secara demokratis. Tidak

Ilustrasi : Masjek

menyebut harus dipilih langsung, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan secara demokratis, bisa berarti dipilih langsung oleh rakyat, bisa juga lewat DPRD. Duaduanya demokratis. +Sebagian kalangan berpandangan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD membuka ruang korupsi dan menyuburkan politik oligarki, ini bagaimana? -Melihat praktek pilkada yang berlangsung selama ini, menurut saya, prosesnya sangat tidak mendidik. Calon kepala daerah harus punya banyak uang untuk dana kampanye dan sebagainya. Biaya yang mahal ini membuka ruang korupsi, karena kepala daerah terpilih akan berpikir untuk mengembalikan modal yang ia keluarkan. Ini tidak membawa manfaat, tidak sehat. Kalau pemilihannya dipindahkan ke DPRD tidak berarti praktek suap menyuapnya akan lenyap. Itu bisa saja terjadi. Tapi, mengawasi anggota DPRD, mengawasi pimpinan partai, jauh lebih mudah dari pada mengawasi masyarakat di setiap kabupaten/ kota atau provinsi.

Sri Jumiadatin

P O N T I A N A K -RK. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kalbar Sri Jumiadatin mengatakan, target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp10,81 triliun. Artinya meningkat 2,81 triliun dari tahun sebelumnya.

man Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp11,06 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,48 triliun. Mudah-mudahan kita dapat mencapainya, kata Sri. Untuk memudahkan pendataan, Sri mengaku, BPMPTSP sudah memiliki sistem pendataan realsisasi investasi yang dirancang sendiri, hanya saja sistemnya manual. Namun pendataannya lengkap per kabupaten/kota, per sektor dan setiap tiga bulan diperbaiki. Sebab sistem pendataan secara elektronik baru akan diberlakukan tahun depan. Kalau PMA mereka membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) online. Kalau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang kewenangan provinsi, lintas kabupaten/kota atau nilai investasi di atas Rp10 miliar itu kewenangan provinsi yang bisa diakses, paparnya. Berdasarkan LKPM yang diterima BPMPTSP Provinsi Kalbar dari perusahaan,

realisasi PMDN, PMA dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) mencapai Rp7,86 triliun. Jumlah tersebut berasal dari PMA penambahan realisasinya sebesar Rp1,64 triliun, dan PMDN Rp2,89 triliun. Selain itu, juga dari PMDN diluar SPIPISE PMDN/PMA penambahan realisasinya sebesar Rp3,33 triliun. Adapun rinciannya, yang berasal dari Kota Pontianak Rp800,8 miliar, Kabupaten Pontianak Rp48,31 miliar, Landak Rp290,57 miliar, Bengkayang Rp180,66 miliar, Kota Singkawang Rp21 miliar, Sambas Rp9,5 miliar, Kabupaten Sanggau Rp155,98 miliar, Sintang Rp63,22 miliar, Kapuas Hulu Rp4,5 miliar, Ketapang Rp630,177 miliar, Sekadau Rp202,39 miliar, Melawi Rp13,52 miliar, Kayong Utara Rp46,56 miliar, dan Kubu Raya Rp861,48 miliar. Secara kumulatif keselu-

+Soal argumentasi penghematan anggaran jika pemilihan dilakukan DPRD, apa tanggapan Anda? =Alasan tersebut cukup realistis. Anggaran akan lebih hemat dan proses pemilihan berlangsung lebih efektif jika dilakukan oleh DPRD. Tapi, menurut saya bukan itu poinnya. Yang terpenting adalah mencegah terjadinya korupsi. Seperti yang saya sampaikan tadi, mengawasi anggota DPRD, mengawasi pimpinan partai, jauh lebih mudah dari pada mengawasi masyarakat di setiap kabupaten/kota. Selama ini, pelaksaan pilkada dibiayai oleh pemerintah daerah dan dana hibah dari pemerintah pusat. Anggarannya sangat besar, apalagi jika terjadi dua putaran. Para calon kepala daerah mengeluarkan uang cukup, sehingga mendorong kepala daerah terpilih untuk mengembalikan uang ia keluarkan. Ini tidak membawa manfaat. Re-editing : Hamka Saptono

+Bagaimana kalau proses itu menutup ruang bagi kalangan independen orang-orang berpotensi

Rp3 Triliun Lagi Kalbar Capai Target Ta h u n l a l u kita diberi target Rp8 triliun. Artinya tahun ini 28 persen kita diminta meningkatkan realisasi investasi di Kalb a r, k a t a ny a di Pontianak belum lama ini. Namun sampai triwulan kedua, BPMD Pemprov Kalbar sudah dapat merealisasikan Rp7,86 triliun. Tinggal menambah Rp3 triliun untuk sampai pada target realisasi investasi nasional yang ditetapkan ke Kalbar. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar, penanaman modal pada 2014 ditargetkan sebesar Rp13,54 triliun. Terdiri dari Penana-

untuk maju sebagai calon kepala daerah? -Itu adalah salah satu resiko pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tidak ada sistem tanpa resiko.

ruhan nilai realisasi investasi hingga semester I tahun ini untuk PMDN Rp20,15 triliun dan PMA Rp28,61 triliun, Sementara realisasi investasi di Kalbar yang dominan yaitu perkebunan dan pertambangan. Ditambahkannya, di bidang pertambangan, diberlakukannya undang-undang mineral dan batubara (Minerba) dan peraturan pertambangan yang tidak membolehkan bahan mentah di ekspor, akhirnya pemilik tambang sudah mulai membuat industri, seperti smelter. Ternyata investor sangat merespon undangundang Minerba itu. Karena mau t idak mau mereka harus melakukannya. Kalau mereka memang memiliki modal yang tinggi mereka bisa merealisasikannya hanya dalam waktu dua tahun, ucap Sri. (dRe)

Maksimalkan Penerimaan PAD, 3 Tahun Dispenda Lakukan Evaluasi dan Pengkajian

Taruli Manurung

Pontianak-RK. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar Taruli Manurung SE MM mengatakan, dalam rangka penyesuaian objek maupun retribusi daerah, pihaknya telah melakukan evaluasi dan pengkajian selama tiga tahun. Mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, katanya di Pont ianak, Minggu (14/9).

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kalbar, khususnya sektor retribusi daerah. Sedangkan untuk pembahasan revisi Perda (Peraturan Daerah) tentang retribusi jasa umum tahun 2014 telah selesai dilaksanakan, katanya. Selain itu dalam rangka penyesuaian data penerimaan retribusi daerah antara Dispenda provinsi Kalbar, koordinator kas daerah Kalbar dengan dinas atau instansi pengelola retribusi daerah serta pembahasan mengenai permasalahan pengelolaan retribusi daerah, hingga saat ini masih dilakukan rekonsiliasi retribusi daerah. Dengan 43 dinas/instasi pengelola retribusi daerah sebanyak dua kali yaitu pada penerimaan triwulan pertama tanggal 22 April 2014 dan triwulan kedua pada 12 Agustus 2014, terang Taruli. (dRe)

CJH Selundupan Ambil Nomor Porsi Calon Lain

ILUSTRASI

S U R A B AYA - R K . K a s u s e m p a t calon jamaah haji (CJH) selundupan di embarkasi Surabaya makin menguatkan dugaan adanya keterlibatan petugas. Modusnya, menjual nomor porsi CJH yang dijadwalkan berangkat tahun ini kepada orang lain yang sebenarnya belum berhak. Indikasi itu terkuak dari hasil penelusuran lebih jauh yang dilakukan Jawa Pos. Sebut saja kasus salah seorang CJH yang gagal berangkat dengan inisial NTD. Berdasar data di Kemenag Jatim, NTD tercatat sebagai pemilik nomor porsi 13003*****. Sesuai dengan nomor porsi itu, NTD diklaim berhak berangkat tahun ini. Nah, saat data basis di website Ke-

menag RI ditelusuri, nomor porsi tersebut tercatat atas nama orang lain dengan inisial DSM. Dalam laman yang bisa diakses terbuka itu juga terlihat gamblang bahwa DSM memang berhak berangkat haji tahun ini. Kasus tersebut juga terjadi pada CJH berinisial SMJ. Berdasar data di Kemenag Jatim, jamaah tersebut memiliki nomor porsi 13003*****. Jawa Pos pun mengecek nomor porsi itu di basis data Kemenag. Ternyata, yang muncul adalah nama orang lain. Demikian pula dengan CJH bernama MLI. Berdasar data Kanwil Kemenag Jatim, MLI memiliki nomor porsi 13000*****. Ternyata, nomor porsi tersebut adalah milik ANC yang juga se-

harusnya berangkat tahun ini. Terakhir, CJH atas nama ARR yang diklaim memiliki nomor porsi 13000*****. Namun, nomor porsi tersebut ternyata milik NAM. Selain alamat empat CJH di paspor yang diduga palsu, data perbedaan nomor porsi itu sangat mencurigkan. Untuk menelisik kejanggalan tersebut, Jawa Pos pun menelusuri keberadaan CJH berinisial NAM. Dia diketahui tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tempat tinggal NAM boleh dibilang nylempit. Masuk sebuah gang lebar, lalu terdapat sebuah gang sempit. Mobil dipastikan tidak bisa masuk. Nah, di dalam gang sempit itu ada beberapa gang tikus dengan lebar tidak sampai satu meter. NAM tinggal di salah satu gang kecil tersebut. Tempatnya relatif sulit dicari karena berada di belakang rumah warga lain. Sungguh beruntung Jawa Pos bisa bertemu langsung dengan NAM di rumahnya. Perempuan itu membenarkan bahwa sebetulnya dirinya bisa berangkat ke Tanah Suci sejak beberapa tahun lalu. Buktinya, dia menerima surat keterangan yang berisi pemberitahuan keberangkatan haji, asalkan bisa melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Demikian jug a pada 2014 ini, NAM menerima surat yang sama. Namun, karena belum memiliki uang, dia pun belum bisa melunasi BPIH yang dulu disebut ONH (ongkos naik haji) tersebut. Saya tidak berangkat karena tidak punya uang, jelasnya. Selama wawancara, NAM sesekali terlihat gugup. Saya tidak terkena masalah, kan? ujarnya.

Dia juga tidak menyangka identitasnya dicatut dalam paspor orang lain untuk berangkat haji. NAM malah menanyakan kondisi orang yang menggunakan namanya tersebut. Apa dia sudah sampai di Tanah Suci? katanya. Meski belum mampu melunasi BPIH, niat NAM untuk menjadi tamu Allah tidak kunjung surut. Saat ini dia terus berusaha sekuat tenaga menabung. Diharapkan, biaya haji segera bisa lunas. Hanya, sejauh ini dia belum bisa melunasi. Sebab, uang yang dikumpulkan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, dia membiayai beberapa anaknya yang sudah kuliah. Sehari-hari NAM mengandalkan uang dari tempat kos-kosan. Suaminya dulu bekerja di sebuah pabrik sepatu, namun kini tidak bekerja lagi. NAM khawatir penggunaan namanya oleh orang lain untuk berangkat haji itu berdampak kepada dirinya. Misalnya, dia harus mengantre dalam daftar tunggu yang bertahun-tahun. Padahal, tahun depan saya berniat menabung, ucapnya. Pengakuan NAM itulah yang makin menguatkan kecurigaan bahwa keberangkatan empat CJH tersebut penuh kejanggalan. Sebab, porsi NAM yang tidak jadi berangkat ternyata dipakai untuk memberangkatkan CJH lain. Nah, lalu siapa yang bermain-main? Itulah yang masih ditelusuri. Yang jelas, data-data CJH yang batal tentu menjadi domain Kemenag. Baik kuota kosong karena meninggal, hamil, atau tidak bisa melunasi BPIH seperti yang dialami NAM. Sementara itu, kasus dugaan adanya CJH selundupan terus diusut. Kemarin (13/9) Kabid Intel dan Pen-

indakan Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Jatim Jon Rais dikabarkan berkunjung ke Asrama Haji Sukolilo. Namun, dia enggan berkomentar. Sudah, tanya Pak Kabid saja, ujarnya. Kabid yang dimaksud adalah Kabid Haji dan Umrah Kemenag Jatim H M. Sakur yang saat itu tepat berada di sampingnya. Sayang, Sakur juga memilih diam. Sudahlah, itu hal biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan, ujar Sakur. Dihubungi secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Madhfudh Sodar menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih menelusuri perbedaan nama antara bagian depan paspor dan nama di lembar endorsement. Kami masih berusaha menyelesaikan masalah ini, tegasnya. Soal nomor porsi keberangkatan, dia tetap menyatakan tidak ada yang salah. Nomor porsi yang tercatat di Siskohat memang nomor porsi milik nama orang yang tercantum di lembar endorsement paspor. Namun, dia yakin orangnya hanya satu. Maksudnya, satu orang, tetapi mempunyai dua nama. Dia juga menegaskan CJH yang tertahan di Asrama Haji Sukolilo akan tetap berangkat ke Tanah Suci. Sebagaimana diberitakan, petugas imigrasi menahan empat CJH dari kloter 22 embarkasi Surabaya. Sebab, data di paspor mereka dianggap bermasalah. Mereka tertangkap sebagai CJH selundupan ketika pemberian tanda keluar dengan screening paspor sekitar pukul 10.00 Rabu (10/9). Proses itu memang menjadi aturan baku yang harus dilewati para jamaah sebelum keluar dari Asrama Haji Sukolilo menuju bus yang mengantar mereka ke Bandara Juanda. (jpnn)

metro

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

Lomba Burung Berkicau Sukses

Lanud Supadio Berencana Gelar Berskala Nasional

PLN Jamin Listrik Tak Padam SINGKAWANG. PT PLN (Persero) Rayon Singkawang Kota menjamin listrik tidak akan padam, selama pelaksanaan pelantikan Anggota DPRD Kota Singkawang periode 2014-2019, Selasa (16/9). Akan kita prioritaskan suplai listrik ke Gedung Dewan. Kita berjanji tidak akan ada pemadaman, kata Enggar Avianto, Manager PT PLN Rayon Singkawang Kota kepada wartawan, Minggu (14/9). Pada hari pengambilan sumpah dan janji wakil rakyat periode mendatang itu, tegas Enggar, tidak akan ada pemadaman bergilir di kawasan tersebut. Tetapi kita berharap panitia penyelenggara menyiapkan mesin genset, katanya. Penyediaan mesin genset tersebut, jelas Enggar, untuk mengantisipasi kalau-kalau ada gangguan yang menyebabkan listrik padam. Listrik padam bisa saja terjadi di luar kemampuan PLN, ujarnya. Perlu diketahui, terdapat perbedaan antara pemadaman listrik dengan listrik padam karena gangguan. Pemadaman itu ada unsur kesengajaan (disengaja),

misalnya untuk perbaikan dan lainnya. Sedangkan listrik padam karena gangguan, misalnya karena faktor alam atau eksternal. Kalau sudah faktor alam, seperti jaringan terkena pohon tumbang atau lainnya, kita tidak bisa mencegahnya. Sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan dari panitia pelaksana pelantikan, kata Enggar. Kesiapan tidak akan ada pemadaman listrik pada hari pelantikan tersebut, kata Enggar, setelah PLN menerima surat dari Sekretariat DPRD Kota Singkawang, belum lama ini. Terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Kota Singkawang, Karim SH mengaku kuatir dengan listrik selama pelaksanaan

pelantikan dewan. Yang paling kita khawatirkan adalah listrik padam. Tetapi kita sudah berkoordinasi dengan PLN, katanya. Selain itu, kata Karim, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang juga menyediakan Generator Set (Genset). Kita sangat berharap listrik tidak padam. Sebab kalau padam, akan mengganggu kelancaran pelantikan, ujarnya. Rencananya, Senin (15/9) hari ini, Karim akan berkoordinasi lagi dengan PLN terkait genset. Kita akan koordinasikan ke PLN terkait penyediaan genset. Lebih baik PLN yang menyediakan genset, karena mereka mempunyai operatornya, tentunya itu lebih baik, pungkasnya. (dik)

Arena pameran dan lomba burung berkicau yang digelar TNI Angkatan Udara (AU) Lanud Supadio disesaki para kicau mania, Minggu (14/9/2014)---Deska Irnansyafara

SUNGAI RAYA-RK. Pameran dan lomba burung berkicau yang digelar TNI Angkatan Udara (AU) Lanud Supadio, Pontianak, Minggu (14/9/2014) di lapangan Sepak Bola Lanud Supadio, Pontianak sukses digelar. 2000 tiket yang disediakan panitia dalam lomba perebutan trophy Gubernur Kalbar itu ludes terjual. Kalau kita bandingkan dengan lomba pertama pada bulan Juni lalu, lomba kali ini di luar dugaan, di luar prediksi kita. Kicau mania membludak, tiket habis terjual. Bahkan beberapa pencinta burung tidak kebagian tiket, kata Komandan Lanud Supadio (Danlanud), Kolonel pnb Tedi Rizal ST kepada wartawan di arena kontes burung, Minggu (14/9). Padahal, kata dia sudah diantisipasi lewat pendaftaran via seluler dan online, tapi masih banyak juga yang daftar di sini (arena kontes). Berarti ini suatu hal yang cukup positif untuk masyarakat Kalbar, ujar Tedi. Ke depan, kata Danlanud pihaknya berencana membuat event serupa namun dalam skala besar dan menyediakan tiket yang tidak sedikit. Mungkin ke depan, kita akan adakan kontes selama dua hari, sehingga bisa mengakomodir peserta yang mendadak daftar, ini akan kita perbaiki. Jadi, saya mohon maaf kepada masyarakat Kalbar dan para kicau mania apabila pada lomba kali ini tidak kebagian tiket, ucap Tedi. Lomba burung berkicau ini sudah dua kali digelar TNI AU Lanud Supadio. Namun kali ini memperebutkan trophy Gubernur Kalbar. Tujuannya, untuk menjalin tali silaturahmi masyarakat Kalbar dengan penghobipenghobi burung.

Ini juga bertujuan untuk melestarikan burung khas Kalbar. Seperti cucak rawa, murai batu dan cucak hijau. Dengan adanya lomba ini, burung-burung khas Kalbar dapat lestari, kata Tedi. Ketua Panitia, Mayor Kal Yudi Setiawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan pameran dan lomba ini. Alhamdulillah lomba ini sukses kita selenggarakan bekerjasama dengan Pemprov Kalbar, kata Yudi. Menurut Yudi Bank Permata juga akan menjadi mitra Lanud Supadio untuk kegiatan serupa, tapi dalam skala lebih besar. Mungkin ke depan bisa dalam skala nasional, nanti akan disponsori Bank Permata. Rencananya akan kita adakan dua bulan atau tiga bulan ke depan, katanya. Di tempat yang sama Kabid Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalbar, Drs Sugeng Hariadi, MM yang mewakili Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mengapresiasi acara yang dilaksanakan oleh Lanud Supadio ini. Ini mendekatkan diri ke-

pada masyarakat, khususnya untuk penghobi burung dengan TNI AU Lanud Supadio. Lihat saja antisias masyarakat di sini, lapangan sepak bola penuh masyarakat. Yang hadir juga bukan hanya dari Kota Pontianak dan sekitarnya, tapi dari penjuru

Kalbar, kata Sugeng. Mudah-mudahan, kata dia, lomba burung selama dua hari bisa terlaksana. Karena antusias masyarakat sangat tinggi sekali dengan event ini. Penghobi dan masyarakat ramai yang datang dan banyak juga tidak kebagian tiket, katanya. Harapan Pemprov, kata Sugeng bukan hanya untuk penggemar burung saja, tetapi efek domino dari sektor ekonomi juga bergerak, transportasi juga bergerak. Sangkar-sangkar burung, makanan burung dan pernak-perniknya bisa terjual, termasuk penjual sovernir, makanan dan minuman. Ini sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, jadi tidak hanya terfokus kepada lomba burung, tetapi sektor lain ikut bergerak, ujarnya. Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Julianus Ratno

PIMPINAN BESERTA STAF DAN SELURUH ANGGOTA

DEWAN PIMPINAN CABANG

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KOTA PONTIANAK

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota

DPRD Kota Pontianak Masa Jabatan 2014-2019

Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

TOROWA DAELI, SH,.MH Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pontianak Di Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) Senin, 15 September 2014 Tertanda, HENDRY PANGESTU LIM

FAKHRONI FATURRAHMAN, SH, MH

KETUA

SEKRETARIS MARDIANA, SH BENDAHARA

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC-PDIP) KOTA PONTIANAK

Mengucapkan PIMPINAN BESERTA SELURUH STAF KESEKRETARIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota

DPRD Kota Pontianak Masa Jabatan 2014-2019

Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

TOROWA DAELI, SH,.MH Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pontianak Di Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) Senin, 15 September 2014

SELAMAT & SUKSES Atas Dilantiknya

Serta Pengucapan Sumpah/Janji

Anggota DPRD Kota Pontianak Masa Jabatan 2014 - 2019

Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Pontianak Di Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) Tanggal 15 September 2014

& SELAMAT DAN SUKSES KEPADA ANGGOTA DPRD DARI

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN - SATARUDDIN, SH - CANDRA JAYA. P, SE

- EMILIANA TB, SH,. MH - HUI KIANG, SH

- NURFADLI, SH

- NELA LENI HERIYANI, SH Tertanda,

Tertanda,

H. EKA KURNIAWAN, SE,. MM

ADE HALIDA YAFILUS, S.Sos Sekretaris Dewan

KETUA DPC PDIP KOTA PONTIANAK

Pro

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 2 (kedua) September 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.200 22.000 50.000 115.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 24.000 60.000 120.000 65.000 125.000 16.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

RAKYAT KALBAR

EKBIS

Senin, 15 September 2014

Sertifikat CnC Habisi Mafia Tambang Potensi Kehilangan Pajak Dari Perdagangan Ilegal Capai Rp 1,15 T JAKARTA-RK. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) terbilang cukup kecil yaitu mencapai Rp 39,6 triliun. Hal itu bertolak belakang dengan Izin Usah pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan pemerintah. Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor ( IPB ) Yudi Wahyudin mengatakan, praktik tambang ilegal berpotensi merugikan negara. Estimasi kerugian semakin membengkak mengingat tambang dan perdagangan ilegal sangat marak. Pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak dari perdagangan ilegal ini mencapai 105 juta dolar AS, kata dia. Atau bila dikurskan sekitar Rp 1,15 triliun. Yudi mencontohkan, perdagangan timah merupakan aset pendapatan negara yang cukup besar. Volume ekspornya mencapai 2,8 miliar dolar AS dengan potensi penerimaan pajak mencapai 280 juta dolar AS. Untuk pasar Asia Tenggara, kata dia, Indonesia menguasai 40 persen perdagangan timah. Namun, Yudi menyayangkan, persentase yang dinilai masih rendah itu mengingat Indonesia merupakan produsen timah. Dia membandingkan Malaysia dan Thailand yang menguasai 30 persennya. Padahal, keduanya bukan produsen timah. Betapa luar biasa kebocoran dari perdagangan ilegal di Indonesia, ucapnya. Dosen Hakultas Hukum Universitas Sahid Theo Yusuf mendorong pemerin-

tah membubarkan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Dia meminta pemerintah membentuk BKDI tandingan untuk menghindari monopoli. Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satya Wardhana menyesalkan lambatnya tindakan pemerintah masih banyaknya praktik pertambangan ilegal. Ada kelalaian dari pemerintah dan perusahaan yang tidak konsisten menjalankan peraturan yang ada, ujarnya. Ia mengungkapkan, potensi kerugian negara dari praktik pertambangan ilegal hingga triliunan rupiah per tahun karena umumnya pelaku pertambangan ilegal adalah perusahaan tambang besar. Erik menceritakan, dia bersama 17 anggota DPR lainnya pernah melakukan kunjungan kerja ke Papua. Hasilnya, ditemukan penyimpangan yang dilakukan sejumlah perusahan tambang yang beroperasi tanpa izin. Menurutnya, kebanyakan perusahaan tambang tidak mengindahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No.1/2004 tentang perubahan atas UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Sesuai aturan, semua perusahaan tambang yang beroperasi di hutan lindung harus mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, ungkap dia. Seharusnya, kata Erik, 13 perusahaan tambang yang dibolehkan beroperasi di hutan lindung Papua harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, termasuk PT Freeport. Semua perusahaan harus memiliki izin, tegasnya. Namun, dari 13 perusahaan itu baru dua perusahaan yang sudah memiliki

Ilustrasi

izin pinjam pakai kawasan hutan. Ini sangat janggal, sehingga kita sinyalir operasional yang dilakukan perusahaan tambang tersebut ilegal tanpa izin dan berpotensi merugikan negara, tegasnya. Berbagai pihak menilai, pelaku penambang ilegal ini termasuk maﬁa. Karena mereka bisa mengendalikan bisnis tambang secara gelap dengan mengangkangi aturan pemerintah. Mereka ini punya jaringan di luar negeri. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengklaim instansinya sangat serius menertibkan penambangan ilegal. Salah satu caranya dengan mewajibkan perusahaan tambang memiliki sertiﬁkasi Clean and Clear (CnC). Itu memang usaha kita yang serius untuk hentikan illegal mining karena kerugian negara yang besar, ujarnya.

Susilo menjelaskan, sertiﬁkasi tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi pelaku usaha tambang. Hal itu merupakan tata tertib administrasi dan wilayah tambang agar tidak mengalami tumpang tindih. Kalau tidak punya CnC maka secara hukum tidak memenuhi syarat, katanya. Selain itu, pihaknya juga akan mempercepat renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) agar tidak semakin banyak praktik pertambangan ilegal. Bahkan, percepatan tersebut akan ditargetkan selesai akhir September 2014. Artinya, halhal yang bisa diselesaikan secepatnya termasuk penanganan IUP, CnC, butuh waktu dan saya sudah minta masing-masing kabupaten untuk mengkaji kembali, pungkas Susilo. (Rmol).

Direktur Pertamina Ngaku, Industri Besar Dibolehkan Impor Minyak ... JAKARTA-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT ) kepada PT Pertamina (Persero) dalam hal pengadaan BBM untuk kebutuhan dalam negeri. Anggota VII BPK Barullah Akbar menyatakan, pemeriksaan tersebut ditargetkan selesai akhir bulan ini untuk kemudian diumumkan hasil pemeriksaannya. Kami sedang mendalami, mungkin selesai akhir September terhadap Pertamina. Kami umumkan hasilnya pada Desember 2014², timpal dia. Menurut dia, pemeriksaan tersebut

secara lebih spesiﬁk terkait internal supply chain Pertamina. Apa yang dilakukan BPK ini menjadi yang pertama kali dilakukan ke Pertamina seiring dengan semakin banyaknya dugaan mafia migas yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Pertama kali, dengan mandat yang diperintahkan perundangan seperti audit pelaksanaan Public Service Obligation. Sementara audit laporan keuangan sudah rutin setiap tahun dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik ) yang berkerja atas nama BPK, jelas dia. Sementera Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya meminta

EQUATORIANA

aparat penegak hukum untuk mengungkapkan asal BBM yang diselundupkan di Kepulauan Riau (Kepri) ke publik. Hanung menegaskan, BBM yang beredar di Indonesia tidak semuanya berjenis subsidi. Untuk BBM bersubsidi, disalurkan Pertamina dan dua badan usaha lainnya yang mendapat penugasan dari pemerintah. Jadi tidak semuanya Pertamina, kata dia. Untuk BBM non subsudi, lanjut Hanung, dijual oleh 60 Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU). Untuk datanya, pihak Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memegang datanya. Seperti diketahui, untuk menjalankan bisnis bahan bakar minyak, sesuai Undang-Undang Migas dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 diharuskan memiliki izin sebagai BU-PIUNU yang dikeluarkan Dirjen Migas. Ada juga BBM yang dialokasikan untuk TNI. Juga ada BBM yang dibeli Polri untuk operasional internalnya. Selain itu, sesuai PP 36 Tahun 2004 juga ada dan boleh industri besar mengimpor langsung BBM untuk keperluan industri mereka, jelas Hanung.

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

Kita harap aparat hukum dapat mengungkap BBM yang dicuri itu dari pihak mana asalnya, tandasnya. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, sudah saatnya pemerintah membabat habis para maﬁa BBM yang merugikan negara. Apalagi, keuntungan yang didapat akibat itu melebihi tindak pidana korupsi. Menurutnya, bisnis BBM ilegal sudah bukan dilakukan kelompok sekelas pencuri biasa, tetapi sudah dilakukan kelompok sekelas mafia, yang bekerja secara rapi, terorganisir, sistemik dan berkelanjutan.(Rmol).

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Sumber : inilah.com

Tanggapan

Sms Warga Sinyal Buruk Sinyal Telkomsel di Plasma 2 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak benar-benar buruk. Udah satu minggu tidak bisa komunikasi. Tolong diperhatikan kan saya pelanggan Telkomsel sangat-sangat kecewa. 082353503160 11-9-2014

18.45

Saatnya Penyidik Jeli Baru-baru ini para Dirjen bertandang di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka menggalakan pertanian peternakan serta diperkenalkannya Raja Uncak (berasseluang) dengan pilot proyek Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan perlu diwaspadai. Proyek ini sebab di tahun sebelumnya banyak proyek-proyek cetak sawah-sawah dan irigasi dikerjakan ﬁktif, maka saatnya penyidik jeli membidiknya. 085386646676 11-9-2014

HARIAN

18.45

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

2 Anggota Polisi aktif Polda Kalbar ditangkap Polisi Malaysia kedapatan bawa narkoba. Bapak Kapolda harus tanggap, kasihan anak buah bapak?

085245519512 3-9-2014

02.40

Pengguna narkoba semakin meluas, menyebabkan Indonesia jadi target pasar bagi sindikat narkotika internasional. Berbagai cara dilakukan sindikat lintas negara untuk memasukkan narkotika ke Indonesia, baik melalui darat, laut dan udara. Indonesia pun disebut sebagai good market and good price. Suplai narkoba dikirim menggunakan orang-orang dari negara Afrika, Iran dan orang-orang Asia seperti Vietnam dan Malaysia, serta melalui Australia. Bahkan, kini sering menggunakan orang Indonesia sendiri. Modus yang dilakukan sindikat internasional pun terus diperbarui. Mulai dari memasukkannya ke bungkus sabun hingga di dalam kitab suci seperti Alquran dan Injil, spare part kendaraan, botol shampoo dan sabun sachet. Ironisnya, penyalahgunaan narkoba juga masuk ke lingkungan pejabat negara, tidak terkecuali Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, keberadaan BNN bukan cuma di pusat, tapi juga di daerah. Di satu sisi, pemerintah begitu getol dan keras melawan peredaran narkoba, tetapi fakta sosialnya, peredaran narkoba juga begitu gencar. Tertangkapnya AKBP Idha Endri Prasetiono dan Bripka MP Harahap oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jumat (29/8) lalu, karena membawa narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, membuktikan fakta serangan sindikat narkoba ke Indonesia benar adanya. Tidak hanya itu, BNN pun memberikan sebutan lain untuk Lapas Klas II A Pontianak sebagai Pasar Besar Narkoba . Dari jalur masuk barang, aparat penegak hukum, hingga tempat memberikan hukuman, semua sudah terkontaminasi enaknya menangguk duit haram bisnis narkoba. Seperti diketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obatobatan berbahaya. Istilah narkoba ini sangat berkaitan dengan senyawa yang memberi efek kecanduan bagi para penggunanya. Bahaya narkoba tidak hanya berpengaruh pada ﬁsik, tetapi bisa mengganggu mental atau jiwa pecandu narkoba tersebut. Menurut anda?

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS dan BBM bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Roby, M. Fahrizal. Illustrator: Reza Setiawan. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika. Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jais (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak. Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000. Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

KURSI RAKYAT KURS k

untu

PKB Ingin Kursi Menteri Sebanyak-banyaknya

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

Sudah 3.169 Wakil Rakyat Terjerat Korupsi Wagub Kalbar: Dewan yang Dilantik Harus Bekerja Hati-hati

JAKARTA. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Lukman Edy mengatakan bahwa idealnya porsi menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan adalah 60 persen dari profesional murni dan 40 persen dari profesional partai politik. Karenanya, Lukman menyatakan parpol pun diharapkan mengirimkan orang-orang yang profesional untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kabinet. Parpol juga banyak stok orang-orang profesional, kata Lukman di sela-sela seminar nasional FPKB MPR bertajuk Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK , Minggu (14/9), di Jakarta. Menurut Lukman, kalau profesional murni tidak perlu dibicarakan panjang lebar, karena memang banyak pilihan. Maka dari itu, ia menyarankan parpol pun tetap mengirimkan orang-orang yang profesional yang ada di dalam partainya. Dia mengatakan, di PKB sendiri banyak anggota parpol yang profesional dan berpengalaman. Seperti yang berpengalaman menjadi menteri, anggota DPR berkali-kali, kemudian kalangan kampus serta LSM yang direkrut ke partai. Saya kira di PKB banyak ya, katanya. Menurutnya, memang nanti semua dikembalikan kepada Jokowi-JK untuk menentukan. Lantas berapa menteri yang diinginkan PKB? Lukman mengatakan, kalau PKB ingin sebanyak-banyaknya. Kita kalau semakin banyak berperan di pemerintahan maka semakin baik, ujar mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. Saat ditanya apakah ada kriteria khusus untuk calon menteri yang disodorkan oleh Jokowi-JK, setahu Lukman tidak ada. Sebab, kata dia, komunikasi soal menteri ini dilakukan antara Jokowi-JK langsung dengan ketua umum. Namun, kata dia, kalau Jokowi ingin menteri yang langsung bekerja, paham masalah, dan diisi oleh orang profesional, PKB akan mendukungnya. (jpnn)

wan yang dilantik agar bekerja hati-hati dan tidak keluar dari koridor perundang-undangan, kata Christiandy. Di antaranya mengenai fungsi aspirasi (pokok-pokok pikiran Dewan), kata Wagub, bisa dilakukan dengan jalur-jalur perundang-undangan. Misalnya ke Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Anggota DPRD, sambung dia merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, diharapkan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. DPRD dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang tidak dapat terpisahkan, meskipun memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Artinya, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kemitraan, terang Wagub. Pemerintah daerah dan DPRD disebut mitra kerjasama yakni dalam membuat kebijakan daerah. Misalnya melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Den-

PONTIANAK-RK. Sejak 2005 hingga 2014, sudah 3.169 wakil rakyat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota ditangkap karena terbelit kasus korupsi. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Christiandy Sanjaya sesuai data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walaupun kita maklumi belum tentu mereka menikmati uang negara. Tapi karena mereka pengambil kebijakan (legislasi) bisa saja ada keputusan yang diambil dianggap berlawanan dengan undang-undang, sehingga masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, ujarnya di Pontianak, belum lama ini. Kepada anggota Dewan baik yang sudah maupun yang akan dilantik, Wagub berpesan agar bekerja sesuai aturan yang berlaku, bekerja hati-hati dan seusai undang-undang. Kami sepakat dengan Pak Gubernur (Cornelis), dalam sambutan ketika menghadiri undangan pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019 untuk mengingatkan kepada seluruh anggota De-

JAKARTA. Kaderisasi perusahaan asing untuk menyusupkan agen-agennya ke dalam kabinet menteri harus diwaspadai. Tapi sayang, Jokowi masih belum bicara itikad memberantas penyusupan itu. Begitu kata pengamat energi dan migas, Hendrajit kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/9). Menurutnya, kaderisasi di pos-pos menteri oleh perusahaan asing merupakan hal yang selalu terjadi di tiap pemerintahan. Hal serupa juga terjadi di pemerintahan SBY. Invisible hand asing di kementerian, khususnya ESDM, masih lestari ketika agen-agen penyusup itu menjadi menteri, katanya. Maka dari itu, hemat Hendrajit, dalam membentuk postur kabinet nanti kuncinya ada pada kekuatan Jokowi sebagai presiden. Skema formasi politik gubernur DKI Jakarta harus jelas. Namun sayang, Jokowi masih belum bisa tunjukkan itu, tandas Hendrajit, yang mengaku masih mencium ada nama agen asing masuk bursa calon menteri ESDM kabinet Jokowi. (Rmol)

Apapun yang beliau sampaikan, pernyataan apapun yang beliau buat, dan surat apapun yang dia tandatangani bagi kami sudah tidak ada hubungan lagi, Emron Pangkapi JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak lagi memiliki hubungan politik dengan mantan ketua umumnya Suryadharma Ali (SDA), menyusul pemberhentian SDA lewat rapat pengurus harian DPP pada 9 September lalu. Sejak tanggal 9 September 2014, Bapak SDA sahabat kami yang baik tidak lagi mempunyai hubungan organisasi dengan DPP PPP, ujar Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi di sela pembukaan Rapimnas ke III di hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu

(14/9). Menurutnya, pemberhentian SDA adalah sah secara konstitusi partai. Terkait, status tersangka yang disandang SDA dalam kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama yang pernah dipimpinnya. Karena itu, langkah SDA melakukan pemecatan sejumlah pengurus DPP PPP tidaklah berarti lagi. Apapun yang beliau sampaikan, pernyataan apapun yang beliau buat, dan surat apapun yang dia tandatangani bagi kami sudah tidak ada hubungan lagi, tegas Emron. PPP, tambah dia sudah berketetapan hati dan memegang teguh keputusan yang telah diambil oleh rapat pengurus harian DPP. Salah satu keputusannya adalah memberhentikan SDA sebagai ketua umum PPP. Dikatakan Emron, pemberhentian SDA juga disetujui oleh majelis pertimbangan, majelis pakar, dan mahkamah partai yang turut hadir. Dan telah sepakat menetapkan saya Emron Pangkapi dari wakil ketua umum menjadi pelaksana tugas ketua umum PPP, katanya. Dengan demikian, tugas-tugas pokok DPP PPP tetap menjalankan tugas-tugas organisasi. Seperti menyelenggarakan mukernas, menetapkan jadwal muktamar, dan menyelenggarakan muktamar. Dengan demikian, urusan Pak SDA sudah kami nyatakan selesai, pungkas Emron. (Rmol)

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT DI BUTUHKAN SEGERA

EKO SERVICE

WIN ONE KARAOKE membutuhkan tenaga kerja Soundman & Bartender (Pria & Wanita), Akunting & Kasir (Wanita), menguasai komputer, memiliki pengalaman dibidangnya. Lamaran diantar ke Jl. Budi Karya No. D1-D4, Telp. 0561-762330

Biro Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub : Mulyadi 08125639448

SEDOT WC HUB TELP.

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

PELUANG INCOME

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji: 0852 45084541

Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang. Hub : 081352112659 (Suhardin)

0822 7681 5430 0877 6819 1666

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hub Dedy: 081256056477

Ingin berlangganan Haria Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Indra: 085245686818

Christiandy Sanjaya

Agung Optimis Menang SDA Sudah Usung Militansi Kader Ketimbang Selesai di PPP Pragmatisme Transaksional

Cium Agen Asing Masuk Bursa Menteri ESDM

Karyawan/ti refleksi bagi hasil dan karyawati salon, berminat langsung kesalon akhim 2 Jalan Merapi No. 161 Telp. 0561-742760

gan membangun suatu hubungan kerja yang sinergi, saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing, kata Christiandy. Menurutnya, selama ini masih ada beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD tidak serasi, sehingga memperlambat proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai contoh dalam penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pembahasan LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan lain sebagainya, pungkas Wagub Kalbar. (dRe)

7089235

HUB/SMS”BERMINAT”

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius) - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PASANG IKLAN di Biro Harian

A H O K

NATA

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139

085245412468 BB : 29D9FFBE

0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

ERTIGA

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

Mega Carry Extra DP. 18.340.000 Cicilan 2.438.900

PROMO IDUL FITRI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

MENERIMA PANGGIL AN

PEMIJATAN TRADISIONAL

ADI

MENERIMA PESANAN :

(tanpa kerja) (www.indofxexpress.com)

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

J A K A R T A . Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, Agung Laksono optimis memenangkan kursi ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional ke IX mendatang. Pasalnya, sudah sekitar 200 pimpinan Kosgoro 1957 yang jadi ketua Golkar di tingkat kabupaten/kota memberikan dukungan. Mereka nantinya akan menjadi bagian tim sukses dalam rangka pemenangan Agung. Sebab, dari Kosgoro saja sudah hampir 200 kader itu jadi ketua Golkar karena pemilih ada 500 orang, kata Agung di sela Muspinas I Kosgoro 1957 di hotel Discovery, Ancol, Jakarta, Minggu (14/9). Agung juga bakal menggandeng kader-kader ormas lain yang beraﬁliasi dengan Partai Golkar selama ini. Seperti Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), maupun Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Kami, meskipun Kosgoro didukung tapi mulai hari ini mengembangkan. Kami merangkul di luar Kosgoro, tegasnya. Ditambah lagi, penggalan-

gan dukungan dari kaum perempuan dan kaum ulama Golkar yang tergabung dalam Sapta Ulama dan Himpunan Wanita Karya (HWK). Jadi, tidak hanya fokus ke keluarga Kosgoro saja tapi meluas lagi yang menjadi elemen-elemen penting dalam parpol, ujar Agung. Agung juga mulai mempersiapkan diri untuk meraih posisi tertinggi di partai beringin dengan memantapkan operasionalisasi. Yang kita lakukan dalam empat bulan setelah ini menyusun agenda-agenda. Karena Kami akan mengembangkan lebih kepada substansi, pemahaman ideologi sehingga menghasilkan kaderkader yang militan, katanya. Agung mengaku tidak akan mengembangkan politik transaksional maupun pragmatisme dalam upaya menggalang dukungan di Munas Golkar. Bukan mengembangkan transaksional, pragmatisme. Militansi itu y a n g lebih kami

kembangkan, jelasnya. Ia memastikan bahwa pencalonan dirinya sudah diketahui oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam upaya maju di Munas ke IX. Beliau sudah tahu, beliau mempersilakan serta memberi kesempatan yang sama bagi siapa saja. Memberi peluang dan saya harapkan, asal fair saja tidak ada masalah, pungkas Agung.

Agung Laksono

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675 PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

DJl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

CARA MUDAH

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via telp/email/SMS 2. Siapkan materi iklan 3. Kirim materi via email/BBM/SMS 4. Materi kami desain 5. Pembuatan form order 6. Pembayaran 7. Iklan siap tayang

SOAL BIAYA...? TENTU PASTI HEMAT!!!

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR LT. 3 JL. ARTERI SUPADIO KM 3,5 KUBU RAYA Hotline : (0561).768677 HP: 0852 454 11544 PIN: 73F2B87C Email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

BPK Bisa Berpotensi Jadi Institusi Oposisi

Sekeluarga Tangkap Buaya

JAKARTA-RK. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak hanya fokus menyusun calon anggota kabinet, dan memperhatikan pemelik UU MD3 dan revisi UU Pilkada. Namun beberapa pihak meminta agar mencermati rekrutmen anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai oposisi, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap mengagendakan berbagai isu politik untuk mengkritisi Jokowi. Prosesnya telah dimulai melalui pengesahanan UU MD3, revisi UU Pilkada dan juga yang tidak peting pemilihan calon anggota BPK yang saat ini sedang berproses di DPR, kata Pendiri Jokowi Watch, Iskandar Sitorus dalam rilisnya, Minggu (14/9). Jika sikap oposisi ini nantinya juga bias ke dalam institusi BPK (sebagai auditor negara), menurut Iskandar, berpotensi mengganjal pemerintahan Jokowi dalam bidang efektiftas penggunaan APBN. Kalau disimak, proses rekrutmen calon anggota BPK yang terjadi di DPR saat ini, ada indikasi KMP lebih dominan dalam meloloskan jagoannya lolos sebagai anggota BPK, ujarnya. Kalau nantinya dominan diisi oleh KMP menurut Iskandar, BPK bisa saja menjelma menjadi institusi oposisi di bidang auditor. Semua laporan keuangan lembaga negara sangat mungkin dipersalahkan terus, tegasnya. Kalau Jokowi tidak mencermati ini, maka akan sia-sia seluruh terobosan program yang akan dieksekusi Jokowi nantinya seperti kelautan yang terintegrasi, pungkasnya. (jpnn)

SEBUAH keluarga di Alabama, Amerika Serikat (AS) sukses menangkap seekor buaya raksasa. Besarnya ukuran buaya itu membuat mereka memecahkan rekor dunia Safari Club Internasional. Ceritanya, Mandy Stokes dan suaminya John Stokes beserta anak-anaknya tengah liburan dengan menikmati perburuan di alam liar. Tiba-tiba mereka menemukan seekor buaya dan menangkapnya. Setelah berjuang kurang lebih selama lima jam, buaya itu akhirnya menyerah dan terjebak di sungai kecil di Montgomery. Ketika diukur, ternyata buaya itu memiliki panjang 4,5 meter dan lebarnya 22 centimeter. Sedangkan berat binatang buas itu mencapai 453 kg. Rekor itu melebihi dari buaya liar yang berhasil ditangkap di Texas. Penemuan itu sangat mencengangkan. Bahkan ketika hendak mengukur binatang itu, dibutuhkan satu alat berat untuk mengangkutnya. (jpnn)

Mahasiswi Singapura Kelola www.beranilawanmaﬁa.com J AKARTA -RK. Posisi Menteri ESDM menjadi pos penting yang mendapat perhatian khusus dari Jokowi dan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah Putri Pertiwi, mahasiswi Indonesia di Singapura. Putri bersama rekan-rekannya dari berbagai universitas di Singapura meluncurkan situs www. beranimelawanmafia.com pada siang tadi. Putri mengungkapkan bahwa alasannya meluncurkan situs tersebut adalah karena kegelisahannya melihat kondisi bangsa Indonesia yang tidak juga makmur meskipun sumber daya alam melimpah. Indonesia itu lebih kaya dan lebih makmur seharusnya dari Singapura, karena sumberdaya alam kita sangat melimpah. Sementara di sini, dengan lahan yang terbatas dan sumber daya alam yang terbatas, Singapura mampu menjadi negeri makmur. Bahkan harga BBM di Indonesia mengikuti harga

BBM internasional. Kami melihat ada yang salah dan itu ada pada pengelolaan SDA kita, tuturnya dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (14/9). Menurut Putri, keinginan kuat calon presiden terpilih Joko Widodo untuk membuat perubahan bagi rakyat Indonesia dengan cara membenahi pengelolaan sumber daya alam harus didukung. Karenanya, pemberantasan mafia migas yang dicanangkan Jokowi harus didukung pemilihan figur tepat untuk posisi Menteri ESDM, tambahnya. Putri jelaskan bahwa pemilihan nama berdasarkan riset mereka atas pemberitaan media massa dan berbagai polling yang beredar mengenai kabinet Jokowi-JK. Untuk saat ini fokus kami di satu kementerian saja, dan terkait langsung program utama Jokowi untuk memberantas mafia migas. Untuk mafia hutan, mafia lingkungan hidup, mafia hukum dan lain-

nya kami sedang persiapkan untuk diangkat juga, pungkasnya. Dalam situs itu disebutkan bahwa inisiatif membuat website semata untuk menyelamatkan empat miliar barel minyak dari tangan para mafia. Tertulis juga bahwa mafia yang paling berbahaya bukanlah mafia penyelundupan tapi mafia yang terlibat dalam pembuatan regulasi terkait sumber daya energi dan mineral. Sementara itu, pengamat politik, Jeirry Sumampow, menilai bahwa apa yang dilakukan Putri patut diapresiasi. Menurutnya, sangat jarang mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar negeri memperhatikan secara detail kondisi bangsanya sendiri. Ini patut diapresiasi. Apa yang dilakukan Putri dan kawan-kawan saya rasa bentuk kepedulian seorang anak bangsa yang mampu mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri terhadap kondisi bangsanya, ujarnya singkat. (rmol)

Presiden Soroti Kontroversi RUU Pilkada J AKARTA -RK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang kini sedang dalam pembahasan di DPR-RI. Meski tidak membicarakan secara rinci, presiden mengatakan ia terus mendapat update perkembangan pembahasan RUU Pilkada itu. Sebelum menggelar rapat terbatas yang membahas masalah ISIS, presiden terlebih dahulu menerima Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam, yang mel-

aporkan perkembangan terakhir pembahasan RUU Pilkada. Menurutnya, akan ada opsi terbaik terkait RUU itu. Saya bekerja untuk membangun opsi itu dan saudara menunggu setengah jam saya tengah menyelesaikan itu. Mudah-mudahan negara ini memiliki sistem dan tatanan yang tepat, ujar Presiden saat membuka rapat terbatas. Presiden tidak menyebut secara jelas opsi yang dimaksudnya. Namun, ia mengaku sudah melihat cukup banyak hal yang terjadi selama 10 tahun terkait pilkada langsung di tanah air. Oleh karena itu, ia menyatakan negara perlu

menetapkan sistem yang paling tepat dengan mengedepankan semangat reformasi. Kita juga melihat ekses atau penyimpangan yang terjadi. Itulah yang kita letakkan dalam satu zona untuk mendapatkan kira-kira apa opsi atau solusinya yang akan kita tuangkan dalam sistem dan undang-undang yang berlaku ke depan, sambung Presiden. Presiden berharap dalam waktu dekat negara dan publik mencapai kesepakatan yang baik terkait RUU Pilkada tersebut. Mudahmudahan kita bisa bersepakat untuk melahirkan tatanan yang tepat, tandasnya. (jpnn)

Kejari Panggil ..................................................................................dari halaman 1 tersangka Aguswandi. Namun pelaksanaan pemanggilannya tertunda, karena tersangka dugaan korupsi ini berhalangan hadir karena sakit dan masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang. Kasus Alkes Bengkayang ini tidak hanya berhenti pada Dedi Iskandar, Direktur PT Akmal Putra Mandiri saja. Semua pihak terkait akan dilakukan pemanggilan, tegas Syamsu. Sebelumnya, Ade Asnan Ariﬁn selaku kuasa hukum tersangka Dedi Iskandar mempertanyakan

langkah hukum Kejari Bengkayang yang hanya mengandalkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terhadap indikasi korupsi pengadaan Alkes tersebut. Dedi Iskandar merupakan direktur PT Akmal Putra Mandiri selaku kontraktor atau pelaksana kegiatan pengadaan Alkes melalui dana APBD Bengkayang tahun anggaran 2012. Ade menyesalkan, penanggungjawab lelang dan pengguna anggaran dalam proyek ini sama sekali tidak diperiksa, apalagi ditetap-

kan jadi tersangka. Dedi Iskandar diduga melanggar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Bertindak Sebagai Jaksa Penyidik dalam kasus ini, S.B Siregar SH, Nia C Agnes SH, Jumriadi SH, Amanda SH serta Yuse Chaidi Adhar SH. Laporan: Kurnadi Editor: Hamka Saptono

Hari Libur, SBY Gelar Rapat Terbatas Bahas ISIS JAKARTA-RK. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri untuk membahas upaya penangkalan terhadap penyebaran jaringan Islamic State (sebelumnya Iraqi Syria Islamic State/ISIS) di Indonesia. SBY ingin Indonesia pro-aktif mendukung upaya mencegah penyebaran IS di dunia internasional. Saya kira semua mengikuti perkembangan situasi di Syria, Irak dan sejumlah negara. Lebih bagus kita berpikir pro aktif apa yang perlu kita lakukan di Indonesia ini atau kontribusi apa yang bisa Indonesia lalukan bersamasama masyarakat dunia, ujar SBY dalam rapat terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, Minggu, (14/9). Menurutnya, isu mengenai ISIS saat ini ramai di dunia internasional. Mengingat, Amerika Serikat telah mengambil langkah dengan membentuk koalisi untuk menghadapi dan mengalahkan militan di Irak dan Suriah. Indonesia bisa bersama dapat

menghentikan berbagai tindak kekerasan atau tragedi kemanusiaan dari manapun itu datangnya. Itu yang perlu kita pikirkan, imbuh SBY/ Karenanya SBY juga menyoroti penangkapan atas empat warga negara asing (WNA) di Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu (13/9) dini hari. Empat warga negara Turki itu diduga terlibat dalam jaringan ISIS yang diduga hendak berlatih di Poso. Ini berarti jangan kita ternina bobo, jangan kita terlena seolaholah yang berbahaya itu di luar negeri di Timur Tengah, tetapi kalau kita tidak waspada dan tidak melakukan sesuatu yang tepat bisa juga terjadi di negeri kita tindakan kekerasan seperti itu, tegasnya. Karenanya SBY juga mengingatkan aparat keamanan untuk tetap waspada. Oleh karena itulah meskipun hari ini hari libur tetapi saya mengajak mari kita dengan serius melakukan sesuatu untuk memastikan negara kita dalam keadaan yang baik dan rakyat kita mendapatkan perlindungan

atas keamanan dan kententraman hidupnya, tandasnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pada jajaran Ditjen Imigrasi dan Polri untuk memperketat izin perjalanan warga Indonesia menuju ke wilayah Timur Tengah. Pengetatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan WNI yang menuju Timur Tengah untuk bergabung dengan jaringan ISIS. Tadi dalam rapat Bapak Presiden memerintahkan untuk memperketat WNI yang akan pergi ke Timur Tengah itu, ujar Kapolri Jenderal Sutarman di kantor Kepresidenan, Jakarta, Minggu, (14/9). Atas instruksi itu, kata Sutarman, pihaknya beserta Kementerian Hukum dan HAM akan berkoordinasi untuk lebih selektif melihat paspor dan visa WNI. Terutama yang akan berangkat ke Suriah dan Irak. Betul-betul dicek diperketat kalau perlu diawasi secara maksimal sehingga WNI tidak mudah pergi ke negara-negara tersebut, tandas Sutarman. (jpnn)

PM Inggris Bersumpah Seret Pemenggal Kepala Warganya LONDON - Perdana Menteri Inggris David Cameron akan melakukan pertemuan darurat dengan pemerintahannya hari ini (Minggu, 14/9) untuk membahas pemenggalan kepala seorang warganya oleh militan Islamic State Iraq and Syria (ISIS/IS). David Haines adalah seorang pekerja bantuan Inggris, yang telah lebih dulu disandera oleh militan ISIS sebelum video pe-

menggalannya beredar. Sebelum melakukan pertemuan, Sabtu (13/9) malam, Cameron sempat membuat pernyataan bahwa tindakan itu adalah kejahatan murni. Ini adalah pembunuhan keji dan mengerikan dari seorang pekerja bantuan yang tidak bersalah. Ini adalah tindakan kejahatan murni, katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kantor perdana

menteri di Downing Street, seperti dikabarkan AFP. Cameron juga bersumpah bahwa pihaknya akan menggunakan seluruh kekuasaannya untuk menyeret pelaku ke pengadilan. Kami akan melakukan segalanya dalam kekuasaan kami untuk memburu pembunuh ini dan memastikan mereka menghadapi pengadilan, namun lama waktu yang dibutuhkan, tegasnya. (rmo/jpnn)

Pemecatan SDA .........................................................................dari halaman 1 dalam jumpa pers Rapimnas PPP di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu (14/9). Beliau (Mbah Moen) mendukung sikap DPP terkait pemecatan itu, papar pria yang akrab disapa Romi itu. Selain soal pemecatan SDA, Mbah Moen juga meminta agar Rapimnas kali ini, jadi forum mensosialisasikan fatwa soal dukungan terhadap Pilkada tidak

langsung. Beliau juga memesankan agar kami berpegang pada keputusan Mukernas Medan, tentang perubahan pemilihan kepala daerah secara keterwakilan, karena ekses Pilkada langsung, papar dia lagi. Romi mengatakan, sampai hari ini tidak ada perubahan sikap politik PPP. Soal isi fatwa KH Maimun Zubair atau Mbah

Moen, Romi mengungkapkan DPP PPP diminta untuk teguh berada di Koalisi Merah Putih dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran partai. Iya ini lebih ke sosialisasi atas fatwa ketua majelis syariah untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih, papar Romi. Re-editing: Hamka Saptono

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Senin, 15 September 2014

Dahlan: Demi ..................................................................................dari halaman 1 Perawat Jadi ...............................................................dari halaman 1 Bengkayang sejauh 70 km, tulis Dahlan dalam pesan singkatnya kepada JPNN, Minggu (14/9). Ia mengatakan, SEB (Serawak Energi Berhad) juga tengah menyelesaikan jaringan listrik yang sama dari Jagoi Babang menuju pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sangat besar di Serawak. Pembangunan jaringan listrik antarnegara sedang dikebut pengerjaannya dan akan selesai akhir Desember 2014. Jaringan listrik dari Bengkayang ke Singkawang sejauh 60 km sudah selesai dikerjakan bulan lalu, sehingga akan menyambung dari Singkawangbengkayang-Jagoi Babang terus ke Serawak, katanya. Sebelumnya, belum lama ini, Direktur Utama PT PLN, Nur Pamudji menyebut PLN dan SEB bersamasama sedang membangun jaringan. PLN membangun transmisi sepanjang 86 km dari Bengkayang, sisanya sepanjang 36 km dibangun dari Serawak. Kita juga berencana untuk ekspor listrik dari Sumatera ke Malaysia sebesar 600 MW, tapi itu masih dalam tahap studi, yang duluan Kalbar, kata dia. Sedangkan, Dahlan Iskan selanjutnya menyatakan, jaringan dari Singkawang ke Pontianak bisa menggunakan jaringan lama yang sudah sangat besar kapasitasnya. Nah, dengan dibangunnya jala-jala setrum antarnegara tersebut, maka krisis listrik di Pontianak berakhir. Karena jumlah listrik yang dialirkan dari Serawak ke Pontianak mencapai 230 MW. Satu jumlah yang luar biasa besar. Industri-industri di Kalbar akan segera dapat listrik yang amat cukup, papar Dahlan. Mantan Bos PLN ini mengatakan, kontrak pasokan listrik dari Serawak akan berlaku mulai Juni

2015. Tapi, kalau jaringan bisa selesai lebih cepat, bisa saja listrik dialirkan lebih awal. Sebab, pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 3.000 MW (di Serawak) tersebut sudah selesai dibangun tahun lalu dan sudah siap memasok ke Pontianak kapan saja, ungkap Dahlan. ESDM Tak Keluarkan Dana, PLN Bangun Sendiri Saja Hanya saja, ada satu kendala di lapangan yakni belum didirikannya satu gardu induk dengan daya 150 kv di Bengkayang. Dana APBN nya di kementerian ESDM belum disediakan. Padahal membangun gardu induk itu perlu setidaknya enam bulan, beber Dahlan. Namun, pria asal Magetan ini tak mau melihat masyarakat Kalbar dan sekitarnya terus tersiksa karena krisis listrik. Dahlan meminta agar Direksi PLN bergerak cepat dan mengambil inisiatif dengan membangun gardu induk sendiri. Karena itu saya minta PLN sendiri saja yang membangun, tegasnya. Tapi, Dahlan mengakui, PLN merasa khawatir bila membangun gardu induk sendiri. Mereka cemas bila langkah untuk membangun gardu sendiri dianggap melanggar ketentuan. Memang PLN takut kalau membangun sendiri dianggap melanggar dan menjadi tindak pidana, tapi demi rakyat Kalbar yang sudah lama menderita, harus ada keberanian menerobos kebuntuan seperti itu, demikian Dahlan Iskan. Diakui Kepala Cabang PT PLN Kota Pontianak, Pugi Wasi Jatmika, pembangunan gardu induk di Jagoi Babang merupakan syarat penting masuknya listrik berkapasitas 200 MW dari Malaysia untuk Kalbar. Menurut dia, hingga saat ini, khusus di Kota Pontianak dan se-

Era Globalisasi . Lius AMd Kep terpilih sebagai ketua PPNI periode 2014-2019. Banyak pesan dan pengharapan yang disampaikan Bupati Bengkayang kepada ketua PPNI terpilih. Perawat harus dapat mengkampanyekan pola hidup sehat, bagaimana seharusnya masyarakat semakin sedikit datang ke rumah sakit, karena sudah banyak masyarakat yang sehat, harap Gidot. Ketua Panitia Musda PPNI keII, sekaligus calon terpilih pada pemilihan ketua PPNI, Lius AMd Kep mengatakan, terselenggaranya Musda PPNI ke-II berkat kekompakan dan kerjasama dari seluruh perawat di Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini sempat tertunda penyelenggaraannya, berhubung padatnya kegiatan Pemkab Bengkayang. Kita bersyukur hari ini (Jumat lalu, red) bisa terselenggara, ujar Lius.

cara umum di Kalbar, tenaga listrik masih deﬁsit. Sebab, pertumbuhan ekonomi dan penduduk otomatis menyebabkan bangunan di Kalbar yang notabene membutuhkan daya setrum kian tahun semakin bertambah. Dengan dibangunnya gardu induk 150 KV di perbatasan Bengkayang‒Malaysia, tentu sangat membantu penambahan daya listrik yang ada di Kalbar, termasuk di Kota Pontianak, jelas Pugi kepada Rakyat Kalbar via seluler, Minggu (14/9) malam. Sebenarnya, ia mengungkapkan, saat ini telah dipersiapkan pembangunan PLTU di Parit Baru, Kubu Raya, dan Tanjung Gundul, Bengkayang. Namun, ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan daya listrik standar di Kalbar. Ini solusi yang benar - benar ditunggu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kalbar. Dan, ini merupakan salah satu inisiatif yang baik dan harus didukung oleh semua pihak, ujar Pugi. Apa alasan diperlukannya gardu dengan tegangan setinggi itu? Hanya gardu dengan tegangan tinggi dan diperbatasan yang bisa menerima 200 MW dari Malaysia, jelas Pugi. Listrik dari Malaysia ini masuk, ia melanjutkan, dengan cara dibeli. Saya sangat yakin, dengan pembangunan gardu daya tinggi ini akan menekan angka pemadaman dan byar pet di Kalbar, termasuk di Kota Pontianak. Ditambah lagi, jika memang pembangunan PLTU di Parit Baru dan Tanjung Gundul cepat terbangun, benar - benar cukup mencukupi kebutuhan masyarakat Kalbar, pungkas Pugi.

Ternyata JK I

MUDAH

kesehatan masyarakat yang andal. Kehadiran PPNI sendiri sudah berjalan 40 tahun, tepatnya 17 Maret 1974 silam, diharapkan dengan usianya yang sudah dewasa ini, bisa memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan. Selain itu bisa bekerjasama dengan berbagai pihak agar lebih baik lagi menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan masyarakjat. Dengan usia yang sudah cukup lama, diharapkan perawat bisa menjadi lebih baik ke depannya, harap Baharun. Pada Musda PPNI ke-II Kabupaten Bengkayang ini, hadir seluruh kepala Puskesmas dari 17 kecamatan, perwakilan dari PPNI Kalimantan Barat, yaitu Ibu Debora Sitinjak MKep, serta turut hadir Suster Kalista Spesialis Keperawatan Maternitas. Laporan: Kurnadi Editor: Hamka Saptono

Kepala Daerah ...............................................................................dari halaman 1

kongkalingkong antara eksekutif dan legislatif rentan terjadi. Belum lagi, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan memunculkan praktik-praktik suap. Alasan menentang pengesahan UU Pilkada ini hanya di antaranya dari sekian banyak alasan. Sebab, masih banyak alasan lainnya untuk pembenaran menolak UU Pilkada. Bahkan dikatakan, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke sistem lama, yaitu di pilih oleh Laporan : Achmad Mundzirin DPRD, maka kita mengalami keEditor: Mohamad iQbaL munduran dalam berdemokrasi. Atas ama demokasi inilah mereka ......................................................................................dari halaman 1 menolak Pilkada tidak langsung. Beberapa tahun belakangan, terbuka dalam memberikan Tabrakan ini mengenai pipa pen- sepakat kedua belah pihak (Dinas data-data terkait tabrakan JK I, ghubung tiang fender sebanyak PU dan empat perusahaan pen- Indonesia telah menerapkan khususnya pada 2013 dan 2014. delapan batang dan dua batang abrak JK I, red) itu memang ada, di Pilkada secara langsung sesuai Kecelakaan yang terjadi di Jem- fender mengalami kemiringan mana para penabrak siap melaku- UU Nomor 32 Tahun 2004 (UU 32/2014). Sisi positifnya mebatan Kapuas I tidak hanya tiga pada pilar ke tiga. kan ganti rugi, tegas Yuri. kali, melainkan sudah sampai Silakan tanyakan sams Dinas PU mang kelihatan, tetapi sistem ini Masuki tahun 2014, pada Maret tujuh kali, yakni terhitung sejak 2014, JK I kembali ditabrak tong- Provinsi Kalbar, terkait ganti rugi lebih banyak menimbulkan dis31 Agustus 2013 silam, ungkap kang milik PT Kapuas Armada Nu- atau perusahaan-perusahaan yang torsi yang tidak diharapkan. AKBP Yuri kepada Rakyat Kalbar, santara (KAN). Pada 31 Mei 2014, menabrak. Karena kami tidak menSelama ini, Pilkada langsung Sabtu (13/9). kembali ditabrak TB Pornando 01 gurusi hal itu, sambungnya. cednerung membuat masyarakat Dikatakan Yuri, semua tugboat yang menarik Tongkang Tabrisma Yuri juga mengatakan, Dit Polair kita menjadi terkotak-kotak. Sipenarik pontoon yang menabrak IV. Terakhir pada tahun ini, JK I Polda Kalbar hanya dapat melakulakan buka data, sudah berapakali JK I dilaporkan Dinas PU Kalbar ke kembali lagi ditabrak oleh TB yang kan proses hukum, apabila ditaDit Polair. Semua laporannya ada menarik Tongkang Charteran. braknya JK I mengakibatkan tidak kerusuhan, pembakaran, dan pe34 kasus dan yang diproses hanya Dari tujuh insiden ditabraknya bisa digunakan dan menghambat rusakan sebagai dampak Pilkada empat kasus, karena tidak ada Jembatan Kapuas I itu, hanya tiga arus lalu lintas serta menyebabkan langsung. Lebih parah lagi, sudah berapa pidananya. Namun penyelesaian kasus yang kami proses sampai hal-hal negatif lainnya. permasalahannya dikembalikan tuntas (P21/limpah kejaksaan, Tiga penabrak kita proses sam- berapa warga kampung yang kepada Dinas PU Kalbar dalam red). Sedangkan untuk empat pai tuntas, termasuk PT MAS (Bin- harus menderita luka-luka. Bahbentuk kekeluargaan (ADR). Tidak kasus lainnya diselesaikan secara tan Bugar-Bugar, red), di mana kita kan terpaksa harus merelakan diprosesnya empat perusahaan kekeluargaan (ADR). Namun den- menjeratnya dengan UU nomor nyawanya lepas dari raga, hanya penabrak JK I itu, karena bersedia gan surat pernyataan ganti rugi 22 tahun 2009 tentang lalu lintas gara-gara beda pilihan. melakukan ganti rugi. yang ditandatangani Dinas PU dan dan angkutan jalan, yakni sesuai Belum lagi soal biaya. Saking Pertama kali pilar JK I ditabrak penabrak. Rata-rata perusahaan dengan pasal 274. Penabrak di- mahalnya, Pilkada langsung pada 31 Agustus 2013 oleh TB yang mengerjakan perbaikan JK ancam dengan hukuman pidana Oren C milik PT Bintan Bugar- I setelah ditabrak adalah PT Asria selama satu tahun penjara atau menyedot anggaran negara begitu besar. Untuk satu putaran Bugar yang mengangkut hasil Nurlinda Inti Sejahtera (ANIS), denda sebesar Rp24.000.000, di tingkat kabupaten/kota saja, produksi PT MA. Kemudian 3 ungkap AKBP Yuri. tegasnya. September 2013 JK I ditabrak Yuri mengaku tidak mengetaSebelumnya, Kabid Bina Marga dana yang dibutuhkan sekitar Tongkang Kapuas Jaya dengan TB hui proses ganti ruginya seperti Dinas PU Kalbar, Ir Anugerah Rp6 miliar hingga Rp12 miliar. Sedangkan untuk Pilkada langCahaya Amanda. Kerusakan cukup apa? Berapa nilai dan bagaimana Rahmanto MT meminta kepada parah, karena yang ditabrak pilar mekanisme sebenarnya? Namun Kejati Kalbar untuk menagih PT sung tingkat provinsi mengtiga dan fender tiga JK I. Pada 5 Dit Polair mengetahui ada kes- MAS (Bintan Bugar-Bugar). Pria habiskan anggaran hingga Rp60 Oktober 2013 kembali ditabrak epakatan ganti rugi antara Dinas yang akrab disapa Nunuq ini be- miliar hingga Rp70 miliar. Baholeh Tongkang Aulia Kurnia XV, PU Kalbar dengan para penabrak, lum meminta ganti rugi kepada kan untuk Jawa Barat mencapai TB Bintang Fitri, mengenai fender melalui surat pernyataan yang perusahaan lainnya dari tujuh kali Rp500 miliar, karena biaya ini tiga pilar empat hingga terjadi ditembuskan kepada pihaknya. JK I ditabrak. tergantung kepadatan penduduk. Kita tegaskan, kita tak tahupergeseran. JK I kembali ditabrak Setidaknya demikian menurut Laporan: Achmad Mundzirin pada 18 Desember 2013 oleh TB menahu masalah ganti rugi. Kalau Ketua Komisi Pemilihan Umum Editor: Hamka Saptono Golden VI, Tongkang Golden XI. surat tembusan dan pernyataan (KPU), Husni Kamil Malik. Sementara itu, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki SALE 33 gubernur dan Kini Semakin 491 walikota/budisc dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN pati. Dapat dibayup to angkan, betapa maP e r s e n PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS + Cashback halnya biaya untuk Tgl 11 s/d 18 September 2014 Pilkada. Itu baru Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak dana yang dikeFS 243+MP3 ELEKTRIK BIKE FS 988 TS 3688 (NEW) 3 fungsi luarkan KPU atau ELEKTRIC BIKE FS 998 (4 FUNGSI) NEW (NEW) GARANSI TREADMILL MOTORIZED (NEW) GARANSI negara, belum lagi TREADMIL MOTORIZED dana yang dikelu18.450 arkan oleh kandiHanya 7.850 dat kepala daerah. 7.550 7.388 Hanya Hanya Untuk Pilkada RB 7.588 6.588 6.288 Ribu tingkat kabupatRibu Ribu en/kota, dana yang harus disiapkan kandidat mencapai Rp20 miliar hingga TREADMIL MOTORIZED FS 728-6 FS 917 N (NEW) FS 243+MP3 Rp30 miliar. KaTREADMILL (6 FUNGSI) FS 148 + INCLINE E X B I K E lau untuk tingkat TREADMIL MOTORIZED provinsi bis menca22.650 13.850 pai ratusan miliar. Hanya Hanya Makanya tidak 8.588 6.388 heran, berdasar5.750 9.550 RB Ribu kan data KementHanya Hanya erian Dalam Negeri 2.588 3.888 (Kemendagri), dari Ribu Ribu 524 kepala daerah di seluruh Indonesia, 327 orang FS 23556 (NEW) FS 805 SIX PACK FS 662 (NEW) FS 802 PLATINUM BIKE (NEW) 6 FUNGSI ELLIPTICAL BIKE NEW ORBITRACK terjerat kasus hukum, di mana 86 8.950 5.850 persen di antaran9.150 Hanya Hanya Hanya ya terjerat kasus 4.388 2.788 3.988 korupsi. Karena Ribu Ribu RB setelah menja1.950 bat, mereka mesti Hanya mengejar setoran 1.288 Ribu guna mengembalikan dana sponsor semasa Pilkada. QUALITY & PRICE & Selain mengakiBURUAN !!! STOCK TERBATAS GUARANTEE & SERVICE & batkan cost yang SMS 087818322288 tinggi‒baik sosial SPAREPART & DELIVERY & maupun materi‒ TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT EASY TO ORDER & PAYMENT & Pilkada langsung jug a banyaknya Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim) mengakibatkan

IDACHI SPORTS

Ketua PPNI Kabupaten Bengkayang Periode 2009-2014, F M Baharun AMd Kep mengatakan, musyawarah PPNI kali ini dilaksanakan secara terbuka. Musyawarah terbuka ini untuk pertama kalinya dlakukan PPNI Bengkayang. PPNI merupakan organisasi perawat dan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, sejak tahun 1921. Awalnya bernama PKPBP (Pusat Kegiatan Perawat Bumi Putera). Kabupaten Bengkayang memiliki lebih 500 perawat, namun yang hadir hari ini merupakan perwakilan dari setiap Pustu (Puskesmas Pembantu), Puskesmas dan Rumah Sakit serta Dinas Kesehatan Bengkayang. Jika hadir semua, maka akan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat, ujar Baharun. Baharun mengingatkan, agar perawat bisa menjadi pelayan

BOOM

+0%

pecah kongsi antara pasangan kepala daerah terpilih dengan wakil kepala daerah. Kemendagri mencatat 94 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi, akibat tidak harmonis. Kemendagri juga mencatat, Pilkada langsung menumbuhkan politik dinasti. Setidaknya 11 persen pemerintahan di daerah merupakan politik dinasti, termasuk jika dilihat dari hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu. Sebab banyak keluarga kepala daerah memenangkan kursi legislatif. Kita tentu tidak bisa mengabaikan sebagian kecil fakta-fakta hasil Pilkada langsung yang telah terjadi di atas. Karena Pilkada langsung banyak mudharat-nya, maka pemerintah mengusulkan agar UU Pilkada direvisi. Yang jadi pertanyaan, apakah Pilkada melalui DPRD atau tidak langsung itu tidak demokrasi? Apakah demokrasi diartikan pemilihan langsung? Tentu saja pendapat ini tidak salah. Tetapi, tidak juga lantas mengunci makna hingga membuat pendapat lain menjadi tidak benar. Jika itu terjadi, sama saja tidak mencerminkan semangat demokrasi, karena hanya menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Perlu diingat, demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Dengan kata lain, pemilihan melalui perwakilan juga disebut demokrasi. Bukankah anggota legislatif (DPRD) sejatinya merupakan wakil rakyat yang dipilih secara demokrasi. Kekuatiran calon kepala daerah memainkan politik uang (money politic) kepada anggota DPRD sah-sah saja. Untuk mengantisipasi agar praktik tersebut tidak terjadi, perlu disusun mekanisme yang baik. Bila praktik money politic terhadap DPRD itu tetap terjadi, kita memiliki KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta lembaga hukum lainnya, untuk melakukan pengawasan. Sebenarnya, praktik money politic itu lebih kental dalam pelaksanakaan Pilkada langsung, bukan Pilkada tidak langsung. Belum lagi dugan-dugaan kecurangan lain yang melibatkan penyelenggara Pilkada Langsung. Tidak mengherankan, sebagian besar Pilkada berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai perbandingan tersebut, menyebabkan tidak sedikit yang mendukung disahkannya UU Pilkada, yang mana poin pentingnya bahwa kepala daerah dipilih DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Setidaknya, itulah yang ditunjukkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi keagamaan jauh hari sudah meminta Pilkada langsung diganti dengan tidak langsung, bahkan sebelum polemik mengenai UU Pilkada kian meruncing seperti saat ini. NU, misalnya, mengusulkan Pilkada langsung dihapuskan sejak digelarnya Musyawarah Nasional (Munas ) dan Konferensi Besar NU di Cirebon, Jawa Barat, 2012 silam. Begitu pula dengan Muhammadiyah, melalui Sidang Tanwir di Lampung 2009 silam, telah mengeluarkan sikap resmi dengan mengajukan konsep kepada Presiden, yang intinya Pemilihan Gubernur sebaiknya diserahkan kepada DPRD saja. Kedua organisasi ini menilai, Pilkada langsung lebih banyak mudharat-nya ketimbang

manfaatnya. Sehingga demi kemashalatan umat, pemilihan kepala daerah diminta dikembalikan ke DPRD. Republik Indonesia memang menganut paham demokrasi. Tetapi, Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Mengenai rumusan singkat Demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dengan sila yang lainnya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Sementara menurut Prof Dardji Darmadihardja SH, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan Menurut Prof Dr Drs Notonegoro SH, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya Demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Demokrasi tidak bisa diukur menggunakan satu sudut pandang (paradigm) saja. Karena demokrasi itu sendiri adalah proses. Yaitu proses ketika sesuatu yang berada di domain publik dibicarakan untuk mendapat kemaslahatan bersama. Sehingga mengklaim pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak demokratis, tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Sistem Pilkada tidak langsung juga sesuai dengan demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi pancasila, yang dicetus para pendiri bangsa ini. Akhirnya, kita tunggu saja apa keputusan dari DPR nanti, apakah Pilkada ditetapkan secara langsung atau lewat DPR. Bila ternyata diputuskan Pilkada tidak langsung, maka sudah saatnya nanti masyarakat memilih anggota DPRD yang benarbenar bisa mendengar asipirasi rakyat. Kemudian yang tidak kalah penting, mekanisme Pilkada tidak langsung mesti dirancang sedemikian rupa agar kepala daerah yang dihasilkan sesuai keinginan rakyat banyak. (Arman Hairiadi)

9 DPC Pemuda Melayu Kubu Raya Resmi Dilantik

Pemuda Melayu Junjung Tinggi Ukhuwah Islam

Foto bersama Ketua DPW Pemuda Melayu Kalbar, Ketua Pemuda Melayu Kubu Raya, dan DPC Pemuda Melayu kecamatan dan seluruh jajarannya

Bujang dan Dare pembawa acara

Penandatanganan Surat Keputusan masing-masing Ketua DPC Pemuda Melayu kecamatan se-Kubu Raya

Pengucapan sumpah janji jabatan dipimpin langsung Ketua DPD Pemuda Melayu Kubu Raya, Husein Syauwik

Foto atas: Tokoh masyarakat Melayu berbalas pantun yang juga merupakan budaya Melayu yang sudah turun temurun Foto bawah: Tari Kipas khas budaya Melayu

Husein menegaskan, dirinya dapat dikatakan sebagai pelopor adanya organisasi Pemuda Melayu di Kubu Raya itu tidak sama sekali menyangkutpautkan organisasi Pemuda Melayu dengan organisasi politik. Harian Rakyat Kalbar | Halaman 8 Senin, 15 September 2014 Yang perlu digarisbawahi, organisasi Pemuda Melayu di Kubu Raya tidak sama sekali ada unsur politis di KETUA DPD Pemuda Melayu Kabupaten Kubu Raya dalamnya. Saya waullahi tidak memiliki kepentingan (KKR), Husein M Syauwik resmi melantik sembilan politik ataupun tujuan politik apapun. Kalau memang Ketua DPC Pemuda Melayu kecamatan se-Kabupaten ada seperti itu, maka mudarat yang akan saya dapatKubu Raya beserta jajaran kepengurusannya, Sabtu kan, tegasnya. (13/9) di Aula Makodam XII Tanjungpura. Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Melayu KecaPelantikan kepengurusan DPC Pemuda Melayu terse- matan Sungai Ambawang, Edi Suhairul mengatakan, ia but dihadiri para pimpinan SKPD Kubu Raya, Pengurus sudah berkomitmen tetap melestarikan budaya yang DPD Pemuda Melayu Kubu Raya, dan Laskar Pemuda ada. Organisasi Pemuda Melayu juga merupakan orMelayu Kubu Raya. Tokoh masyarakat Melayu dan ganisasi muslim, karena di dalamnya mayoritas umat masyarakat dari Kecamatan Sungai Raya hingga yang muslim yang bergabung. Kita dari awal berkomitmen terjauh dari Kecamatan Batu Ampar, juga turut hadir untuk tetap menghidupkan budaya-budaya yang ada dalam acara Halal Bihalal Umat Islam Kubu Raya yang di dalam Islam, termasuk tetap melestarikan budaya dirangkai dengan pelantikan sembilan DPC Pemuda Melayu, ujarnya. Melayu se-Kubu Raya. Ke depan, ia bersama Ketua DPD Pemuda MeDPC Pemuda Melayu lainlayu Kubu Raya, Husein M nya berkomitmen untuk Syauwik mengungkapkan, tetap menjalin persatuan organisasi Pemuda Melayu dan kesatuan bersama umat Pemuda Melayu merupakan organisasi yang muslim yang ada, dan juga berdiri untuk menjunjung bukan organisasi politik menjalin toleransi antar suku tinggi ukhuwah islamiyah yang ada, karena negara ini di kalangan kaum muslimin. merupakan negara pluralOrganisasi ini bukan organisme, maka dari itu toleransi isasi politik, namun berdirsangat-sangat dibutuhkan. Husein M Syauwik, Ketua DPD Pemuda Melayu KKR inya kepengurusan Pemuda Kita akan merancang beMelayu di Kubu Raya meruberapa program sederhana pakan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan yang nantinya satu demi satu akan terlaksana. Salah antar umat muslimin yang ada di Kubu Raya khususnya, satunya membentuk majelis taklim untuk dapat tetap dan untuk menjadi pelopor kelestarian budaya Islam melestarikan budaya Islam kepada penerus pembanyang ada agar tidak hanyut oleh zaman, ujar Husein. gunan, yaitu pemuda, pungkasnya. Setelah dilantik, DPC Pemuda Melayu di sembilan Sementara itu, Ketua MABM Provinsi Kalbar Chairil kecamatan mesti melakukan kaderisasi di tingkat desa. Efendi menyambut baik, dan mengapresiasi keberadaan Ketika di masing-masing desa yang berjumlah ribuan Pemuda Melayu Kabupaten Kubu Raya yang telah desa itu telah terbentuk, maka kita akan mengadakan bekerja cepat dengan membentuk Pemuda Melayu berbagai program kegiatan, diantaranya majelis taklim di tingkat kecamatan se-Kubu Raya. Saya ucapkan untuk memperkuat keimanan umat muslim kepada selamat kepada pengurus sembilan kecamatan Pemuda Allah SWT, ucapnya. Melayu yang sudah dilantik. Saya mengapresiasi PemuKegiatan majelis taklim paparnya, bisa dimanfaatkan da Melayu Kubu Raya yang bekerja cepat membentuk untuk mengumpulkan para pemuda dalam upaya men- Pemuda Melayu kecamatan, ujarnya, Sabtu (13/9). guatkan ukhuwah Islam. Selain itu, keberadaan Pemuda Ia berharap, Pemuda Melayu Kubu Raya dan kecaMelayu dapat menjadi pelopor untuk memakmurkan matan dapat menjadi elemen penggerak pembangunan masjid-masjid yang ada di Kubu Raya. Karena yang kita di wilayah Kubu Raya, bukan saja demi masyarakat tahu masjid bukan hanya tempat untuk kita beribadah, Melayu, melainkan masyarakat Kubu Raya pada umumnamun masjid bisa dijadikan tempat untuk belajar Islam nya. Harapan saya, Pemuda Melayu Kubu Raya beserta dan tempat untuk mengaji, tukasnya. kecamatan dapat mewarnai kehidupan kepemudaan Husein berharap, pelantikan Pemuda Melayu di mas- dengan nilai-nilai kemelayuan, yakni rajin, saleh, ing-masing kecamatan ini dapat memberikan sumbang- mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan sih positif bagi masyarakat Kubu Raya dalam berbagai masalah, tertib hukum, hormat pada yang tua, menghal. Ini merupakan pelantikan pertama DPC Pemuda hargai perbedaan, senang mengembangkan seni, serta Melayu di Kubu Raya. Harapan saya, kehadiran organ- dapat bekerjasama dengan baik dengan seluruh elemen isasi Pemuda Melayu dapat mempelopori masyarakat dan kelompok masyarakat lain, harapnya. (*) Kubu Raya untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, dan NARASI : ARI SANDY bahu-membahu antar sesama untuk saling membantu FOTO : ADI OBOR/HUMAS PEMKAB KKR antar umat beragama, harapannya.

Ketua DPW Pemuda Melayu Kalbar, Iskandar SH mendatangani SK DPC Pemuda Melayu kecamatan se-Kubu Raya

Ucapan selamat kepada para Ketua DPC Pemuda Melayu kecamatan dari Husein M Syauwik

Para pimpinan Pemuda Melayu duduk bersama melihat penampilan berbagai kebudayaan khas Melayu

Foto atas: Pengurus serta masyarakat juga turut hadir Foto bawah: Tokoh masyarakat dan para Camat se-Kubu Raya menghadiri acara pelantikan DPC Pemuda Melayu Kubu Raya

PATROLI

Rakyat Kalbar Senin, 15 September 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Indikasi Terjadi Penarikan Pajak Gelap

Tutup THM Tak Miliki Izin Minol PONTIANAK-RK. Pemkot Pontianak diminta segera menutup seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) yang tidak memiliki izin minuman beralkohol (Minol). Diduga terjadi penggelapan pajak dan sistem dualisme yang benar-benar merugikan masyarakat. Jika memang

NARKOBA

Ada Sabu di Bawah Bantal MEMPAWAH-RK. Dua warga Sungai Pinyuh, Ahiung dan Ahien diciduk tim Satuan Narkoba Polres Pontianak, Sabtu (13/9). Polisi mengamankan paket sabu di bawah bantal, timbangan, bong dan uang tunai dan kedua tersangka digelandang ke Mapolres Pontianak. Kapolres Pontianak, AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Narkoba AKP Paino mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai gerak-gerik pelaku. Polisi bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penyelidikan di lapangan. Sekitar pukul 06.00, petugas melakukan undercover di Jalan Reformasi Sungai Pinyuh. Tak lama, muncul Ahiung mengendarai sepeda motor. Polisi yang sudah melihat gerak-gerik mencurigakan langsung melakukan penyergapan. Merasa dalam posisi berbahaya, Ahiung mencoba membuang barang bukti sabu yang dibawanya. Namun akal bulus Ahiung tak cukup berhasil mengelabui petugas yang terlebih dahulu memergoki aksinya itu. Petugas mendapatkan satu paket sabu dari tangan Ahiung. Belum puas dengan hasil tangkapannya, petugas menginterogasi Ahiung untuk melacak asal sabu yang didapatnya itu. Kepada polisi Ahiung

masyarakat mengonsumsi Minol di THM seperti cafĂŠ dan karaoke yang tidak memiliki izin Minol, namun badan usaha menarik pajak Minol. Ini merupakan suatu pelanggaran, penyimpangan, karena menarik pajak dari barang yang dijual ilegal atau tanpa izin, jelas Ketua Lem-

baga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar, Burhanuddin Harris, kemarin. Terjadi sistem dualisme dan ini tidak dibolehkan. Diibaratkan, satu sisi melarang dengan Perda maupun SK (Surat Keputusan) Walikota, namun di satu sisi melakukan penari-

Warga RRC Curi Baju Pelampung Pesawat Diduga Pekerja Asing Ilegal PT Well Harvest Winning KETAPANG-RK. Tujuh Warga Negara Asing (WNA) asal Guangzhou, Republik Rakyat China (RRC) ditangkap Kantor Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Udara (KP3U) Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang, Sabtu (13/9) pagi. Ketujuh warga asing itu tertangkap tangan karena mencuri baju pelampung milik maskapai penerbangan Aviastar yang mereka tumpangi dari Jakarta tujuan Ketapang. WNA yang ditangkap itu terdiri dari Xu Keyuan, Wang Ruifang, Li Xaixin, Wang Yanjie, Shaochong, Lyu Zhangchen dan Ruishan. Mereka tidak bisa mengelak saat petugas KP3U dibantu petugas bandara meringkusnya ketika membawa baju pelampung ketika turun dari pesawat. Ketujuh WNA tersebut langsung digelandang ke Mapolres Ketapang untuk menjalani pemeriksaan. Station Manager Maskapai Aviastar, Ibnu Barkah menuturkan, pesawat Aviastar terbang dari Jakarta pukul 06.50 dan tiba di Ketapang pukul 08.30 .Pesawat dengan nomor penerbangan MV722 tersebut membawa 88 penumpang. Lebih dari 20 penumpang WNA dari RRC. Tiba di Ketapang, pihak

Halaman 15

NARKOBA

Sudah Menyerah Tetap Saja Ditembak PONTIANAK-RK. Pecandu Narkoba, Mulyadi, 32, dilumpuhkan polisi saat diringkus di Dermaga Teluk Pakedai, Kubu Raya, Sabtu (14/9). Dengan kaki tertembus peluru, warga Parit Mayor ini digelandang ke RS Anton Suedjarwo/Bhayangkaran Polda Kalbar hari itu juga. Informasi di lapangan, Mulyadi mendatangi kediaman rekannya di Teluk Pakedai. Baru sampai di dermaga, Mulyadi disergap polisi berpakaian preman. Saat diringkus, Mulyadi membawa sabu dan bong yang dibuangnya ke sungai dan menyerahkan diri ke petugas. Mulyadi menyerahkan diri agar polisi tidak menembaknya. Tanpa ada perlawanan, tiba-tiba salah seorang polisi mengeluarkan tembakan dan mengenai lututnya. Setelah dilumpuhkan, polisi menggeledah Mulyadi dan ditemukan sabu paket Rp50 ribu yang rencananya akan dipakainya sendiri. Kalau masalah ditangkap, silakan. Biar anak saya insaf. Tapi kenapa harus ditembak, kesal Asnah, orangtua Mulyadi, Minggu (14/9). Asnah meminta polisi yang menembak kaki anaknya diproses hukum. Kalau memang anak saya salah, silakan diproses, kalau melakukan perlawanan dengan polisi, silakan ditembak. Inikan dia menyerahkan diri dan tidak melawan polisi. Saya belum berbicara banyak dengan anak saya. Karena anak saya masih dirawat di rumah sakit, ujar Asnah. Kapolres Pontianak AKBP Hadi Purwanto saat dihubungi via telepon tidak memberi jawaban. Sedangkan Mulyadi masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan pengawasan ketat pihak kepolisian. (sul)

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Ilustrasi. Net

Plat Motor Tak Dikeluarkan Dispenda dan Dit Lantas

Takut Dirazia Polisi Pasang Plat Sendiri PONTIANAK-RK. Sudah setahun plat nomor kendaraan bermotor tidak dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) maupun Dit Lantas Polda Kalbar, khususnya roda dua. Hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dan menjadi tanya masyarakat luas. Tidak dikeluarkannya plat nomor kendaraan oleh Dispenda Kalbar maupun Dit Lantas meresahkan para pengemudi kendaraan tanpa nomor polisi tersebut. Salah seorang pengendara yang merasa resah, yakni Aminanto warga Kecamatan Halaman 15 Inilah plat nomor polisi yang dibuat sendiri oleh Aminanto, lantaran sudah hampir setahun plat nomor polisi untuk kendaraannya tidak dikeluarkan oleh pihak terkait. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

kan pajak. Di sinilah membuktikan Walikota dan Kepala SKPD terkait tidak tegas atau tidak menegakkan peraturan yang telah dibuat. Jangan sampai sistem dualisme ini dijalankan terus-menerus, ungkap Burhanuddin. Halaman 15

Halaman 15

Polisi Kepung Rumah Bandar Narkoba PONTIANAK-RK. Diduga melakukan transaksi narkoba, kediaman Beni di Gang 86 Pontianak Timur digerebek, Sabtu (13/9) sore. Polisi mengamankan satu tersangka berinisial Sp dan pemilik rumah serta beberapa barang bukti Narkoba jenis sabu. Dari pengepungan rumah yang diduga dijadikan transaksi narkoba, polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan, agar para pelaku tidak kabur dan melakukan perlawanan. Polisi terus melakukan penggeledahan di rumah tersebut, serta badan tersangka. Bahkan tersangka Sp sempat membuang narkoba jenis ekstasi. Tidak hanya barang bukti lain, polisi juga mengamankan barang bukti timbangan yang diduga dijadikan alat untuk penjualan sabu. Belum diketahui secara pasti jumlah Narkoba yang diamankan. Ada juga HP (handphone) dan uang yang Halaman 15

TVS DAZZ

Paket Umroh

Penarikan Periode 1 : 15 Oktober 2014 / Penarikan Periode 2 : 15 Oktober 2015

www. tvsmotor.co.id www.tvsmotor.

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

Fokus Awasi Hewan Kurban di Tiga Kecamatan

Sistem CAT Minimalisir Kecurangan Tes CPNS 2014 “Penerimaan tahun ini murni menggunakan aturan, ikuti saja aturan yang telah ditentukan. Jika memang nilainya baik dalam seleksi, maka dia lah yang akan lolos,” HUSEIN M SYAUWIK

Husein M Syauwik. ARY SANDI

Ilustrasi/IST

SUNGAI RAYA-RK. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kubu Raya, Hasrul mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus yang akan mengawasi hewan kurban Idul Adha tahun ini. Untuk pengawasan hewan kurban, kita telah membentuk tim. Tim ini akan kita fokus mengawasi tiga kecamatan yakni Sungai Raya, Kakap dan Rasau Jaya. Bagi kecamatan lain jika ada permintaan dari masyarakat, tim yang kita bentuk siap turun ke lokasi, ujar Hasrul, Minggu (14/9). Menurutnya, hewan kurban itu selain berasal dari Kubu Raya juga ada yang didatangkan dari Kota Pontianak dan sekitarnya. Walaupun kita masih belum memiliki rumah potong hewan resmi, namun di tempat pemotongan hewan di Kubu Raya yang terdapat di Jalan Wonodadi dan Jalan Adi Sucipto tetap kita lakukan pemantauan, sehingga semua daging yang dipotong bisa aman untuk dikonsumsi masyarakat, kata Hasrul. Selain membentuk tim internal Pemkab, ditambahkan dia, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memantau kelayakan hewan ternak sepert sapi dan kambing yang akan dikurbankan. Tanggal 23 September mendatang kita akan melakukan rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk elemen masyarakat. Tujuannya untuk memberikan arahan agar masyarakat bisa memberikan hewan kurban yang benar-benar berkualitas sesuai aturan agama dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, tutup Hasrul. (asy)

SUNGAI RAYA-RK. Sejak dibuka pada 8 September lalu, pendaftaran sistem online yang baru pertama kali diterapkan dalam sistem penerimaan CPNS tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya tidak menemukan kendala berarti. Demikian dikatakan Sekda Kubu Raya, Husein M Syauwik di sela-sela pengu-

kuhan DPC Pemuda Melayu se-Kabupaten Kubu Raya sekaligus hahal bihalal dan silaturahmi keluarga besar Pemuda Melayu Kubu Raya dan Kota Pontianak di Aula Makodam XII/Tanjungpura, Sabtu (13/9/2014). Sekda mengimbau kepada masyarakat yang berminat menjadi keluarga besar aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kubu Raya untuk mendaftarkan diri di portal panselnas. menpan.go.id. Tahapan-tahapan telah kita laksanakan, dan

pendaftaran telah dibuka. Untuk pendaftaran silahkan mendaftar via online ke situs yang ada, nantinya berkas-berkas yang merupakan persyaratannya akan langsung ke BKD Kubu Raya, terang Husein. Tahun ini, Pemkab Kubu Raya mendapat jatah 113 formasi, yang nantinya diterima dan akan ditempatkan di masing-masing SKPD yang telah mendapat jatah untuk menambah jumlah aparaturnya. Alhamdulillah saat ini kita tidak menemui kendala

yang berarti, kendala-kendala teknis memanglah ada, namun cepat kita tanggulangi, ujar Sekda. Tes seleksi abdi negara ini akan dilakukan dengan sistem komputer atau computer assisted test (CAT). Dengan begitu, hasil ujian pesreta tes akan langsung muncul usai ujian, sehingga tidak akan membuka peluang untuk dipalsukan. Dengan sistem baru ini, tidak ada peluang untuk calon. Peserta tes nantinya selesai mengerjakan soal bisa langsung melihat hasilnya, jika tidak memenuhi passing grade maka tidak lolos. Penerimaan tahun ini murni menggunakan aturan, ikuti saja aturan yang telah ditentukan. Jika memang nilainya baik dalam seleksi, maka dia lah yang akan lolos, kata Sekda. Husein menambahkan, dalam seleksi CPNS di Kubu

Raya memang mengutamakan putra-putri daerah sebagaimana yang telah diimbau oleh Menpan & RB. Ia yakin masyarakat Kubu Raya yang mendaftar mampu bersaing dengan masyarakat lainnya untuk menjadi yang terbaik. Selain itu, kata Sekda satu peserta boleh mendaftarkan diri di tiga formasi dalam satu dinas, tidak boleh mendaftar tiga formasi namun di ruang lingkung dinas-dinas yang berbeda. Insya Allah perekrutan tahun ini berjalan dengan lancar, karena potensi untuk melakukan kecurangan-kecurangan sangatlah kecil. Maka dari itu kami yakin tahun ini Kubu Raya akan mendapatkan tambahan aparatur negara di lingkungan SKPD Kubu Raya, demikian Husein.

Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Kadisdik: Fotocopy Buku Kurikulum Baru Tidak Boleh Gunakan Dana BOS SUNGAI RAYA-RK. Buku kurikulum 2013 di Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini belum didistribusikan, sehingga para siswa/siswi terpaksa menggunakan buku fotocopy yang biayanya dibebankan ke pelajar itu sendiri. Dikonﬁrmasi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kubu Raya, M. Yunus menjelaskan memang hingga kini buku kurikulum belum dibagi-

kan kepada siswa lantaran adanya permasalahan pengadaan buku di pemerintah pusat. Ini tidak hanya terjadi di Kubu Raya saja, akan tetapi se-Kalbar, terangnya, kemarin. Untuk sementara, kata Yunus siswa diperbolehkan meng-copy file kurikulum di flashdisk atau fotokopi buku kurikulum itu. Hanya saja biaya fotocopy cukup mahal, dan ini yang dikeluh-

kan siswa. Solusinya satu buku bisa digunakan oleh dua siswa secara bergiliran. Jadi tidak terlalu memberatkan sambil menunggu buku kurikulum itu datang. Tapi siswa tidak ditekankan atau dipaksa untuk memfotocopy buku kurikulum itu, ujar Yunus. Biaya fotocopy, kata dia tidak disiapkan pihak sekolah. Jadi dibebankan kepada siswa yang bersangkutan.

Hanya saja ada guru di beberapa sekolah yang berinisiatif membantu memfotocopykannya. Karena tidak terlalu banyak materi yang difotocopy, kata Yunus. Ia mengingatkan, dana BOS tidak diperbolehkan untuk memfotocopy buku kurikulum baru itu. Agar tidak terjadi tumpang tindih, sebab di saat buku itu datang maka dibayar menggunakan dana BOS. Ini su-

M Yunus. ARI SHANDY

dah diintruksikan oleh Kemendiknas, pungkas Yunus seraya mengatakan kondisi ini tidak akan berdampak negatif terhadap proses belajar mengajar siswa di Kubu Raya. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Pembangunan Pelabuhan Dilanjutkan?

PP 58/2014 Sahkan Kabupaten Mempawah DPRD Gelar Sosialisasi dan Sayembara Lambang Daerah

Ilustrasi/IST

Wacana kelanjutan pembangunan Pelabuhan Regional Kuala Mempawah mulai terdengar di masyarakat. Jika hal itu benar, maka diyakini akan memberikan angin segar bagi masyarakat yang sejak lama mendambakan dimulainya aktivitas pelabuhan tersebut. Saya mendapat kabar jika dalam waktu dekat pemerintah daerah fokus melanjutkan pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah. Sebagai masyarakat, kami sangat senang dan gembira mendengar kabar itu. Semoga saja segera dilanjutkan pembangunannya, harap Tokoh Masyarakat (Tomas) Mempawah, Drs H Daeng Syarifuddin, Minggu (14/9) di kediamannya. Mantan pejabat senior Pemerintah Kabupaten Mempawah itu menyebut, kebijakan pemerintah daerah untuk lebih fokus pada kelanjutan pembangunan Pelabuhan Regional Kuala Mempawah merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini sangat tepat dalam memajukan pembangunan dan mendongkrak ekonomi rakyat. Sebab, jika pelabuhan ini telah beroperasi dengan baik, maka akan memberikan multiplayer eﬀect bagi daerah dan masyarakat. Daerah semakin maju dan rakyat juga sejahtera, pendapatnya. Penilaian tersebut cukup beralasan. Mengingat pelabuhan merupakan pintu gerbang dalam membuka akses daerah. Baik dari sisi transportasi laut hingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pada akhirnya, keberadaan pelabuhan akan menjadi lumbung rupiah bagi daerah dan ekonomi masyarakat. Kami sangat mendukung kebijakan pembangunan pelabuhan tersebut. Bahkan kami sangat berharap pembangunannya dapat segera direalisasikan. Sehingga pelabuhan dapat segera beroperasi, dan berimplikasi terhadap daerah serta masyarakat Kabupaten Mempawah, tukasnya. (ﬁa)

MEMPAWAH. Setelah menerima Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, maka DPRD melakukan sosialisasi penggunaan nama tersebut. Sosialisasi disampaikan Ketua DPRD, H Rahmad Satria SH MH dalam sidang paripurna, Jumat (12/9) malam di Gedung DPRD Mempawah. DPRD menerima PP Nomor 58 tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mempawah pada tanggal 11 September 2014. Setelah menerima PP ini, maka DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi penggunaannya. Karenanya, sosialisasi tersebut kita sampaikan dalam sidang paripurna de-

wan, terang Rahmad Satria. Bahkan, sambung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah itu, penggunaan nama Kabupaten Mempawah sendiri telah direalisasikan dalam pengesahan salah satu Peraturan Daerah (Perda) yang diketok palu oleh DPRD pada Jumat (12/9) siang. Perda yang pertama kali menggunakan nama Kabupaten Mempawah, yakni Perda Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar. Kalau dulu, kita mensosialisasikan perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Maka dengan diterimanya PP ini, maka kami harus mensosialisasikan untuk penggunaan nama Kabupaten Mempawah, paparnya. Sesuai ketentuan Pasal 2 PP

Nomor 58 tahun 2014, lanjut Ketua Kwarcab Pramuka Mempawah itu, pemerintah daerah diberikan waktu selama satu tahun untuk melakukan penyesuaian penggunaan nama Kabupaten Mempawah. Penyesuaian administrasi perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama satu tahun, terhitung sejak diundangkan. PP ini diundangkan pada tanggal 21 Juni 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, maka pada Juni 2015 mendatang, segala bentuk urusan administrasi dan keperluan lainnya sudah harus menggunakan Kabupaten Mempawah. Termasuk untuk penulisan di media cetak, elektronik, kedinasan dan lain sebagainya, tuturnya.

Terkait diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2014 itu, Rahmad mengaku pihaknya sangat bersyukur. Sebab, proses perubahan nama Kabupaten Mempawah telah melalui perjuangan yang panjang dan tidak mudah. Menurut dia, keberhasilan perubahan nama Kabupaten Mempawah itu menjadi prestasi tersendiri bagi eksekutif dan legislatif. Perjuangan kami untuk perubahan nama ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 silam. Berbagai tahapan dan proses sudah kita lalui. Bahkan, berkas sempat dikembalikan karena ada kekurangan beberapa persyaratan. Tapi alhamdulillah, kami tidak menyerah dan berhasil memenuhi syarat yang

dimaksud hingga akhirnya PP perubahan nama ini ditandatangani oleh Presiden SBY, kenangnya. Selanjutnya, timpal Rahmad, usai pelantikan Anggota DPRD periode 20142019 pada tanggal 17 September nanti, maka pihaknya segera merumuskan Perda baru berkenaan deng an perubahan lambang daerah Kabupaten Mempawah. Nanti akan kita bentuk tim yang akan menggelar sayembara lambang daerah Kabupaten Mempawah. Kita optimis, perubahan nama ini akan memberikan kekuatan dan semang at baru untuk kemajuan daerah serta kemajuan masyarakat Kabupaten Mempawah dimasa mendatang, pungkasnya. (ﬁa)

Pendapatan Daerah Bertambah Rp 116 M MEMPAWAH. J u m a t (12/9) pukul 20.00, DPRD Mempawah mengesahkan APBD Perubahan 2014 dalam sidang paripurna. Terjadi penambahan anggaran, baik pada penerimaan maupun belanja daerah. Pos pendapatan yang semula sebesar Rp 641 miliar lebih, bertambah Rp 116 miliar lebih sehingga menjadi Rp 757 miliar lebih. Sedangkan pada pos pengeluaran, semula sebesar Rp 664 miliar lebih bertambah sebesar Rp 158 miliar lebih, sehingga total Rp 823 miliar lebih. Sementara surplus atau deﬁsit anggaran setelah perubahan sebesar Rp 66 miliar lebih. Enam fraksi dewan telah menerima dan menyetujui pengesahan APBD

Perubahan 2014, sebagaimana telah disampaikan melalui Pandangan Akhir (PA), sebut Pimpinan Sidang Paripurna DPRD Mempawah, H Rahmad Satria SH MH sembari mengetok palu mengesahkan APBD Perubahan 2014. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Mempawah, H Ria Norsan mengapresiasi kinerja Badan Anggaran eksekutif-legislatif yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2014. Sehingga APBD Perubahan 2014 dapat diselesaikan tepat waktu. Terimakasih atas kinerja yang telah dicapai oleh Badan Anggaran eksekutif dan legislatif dalam membahas APBD Perubahan 2014. Alhamdulillah, kita

dapat merampungkan seluruh pembahasan anggaran dengan baik dan lancar, ujarnya. Norsan menyebut, pentingnya pembahasan APBD Perubahan 2014 dilakukan dengan cepat, untuk menghindari terjadinya keterlambatan penggunaan anggaran. Mengingat dalam waktu dekat akan terjadi transisi masa kerja Anggota DPRD periode 2014-2019. Jika APBD Perubahan ini tidak segera kita selesaikan, maka akan terjadi keterlambatan hingga November mendatang. Sebab, anggota dewan yang baru nanti harus mempersiapkan terlebih dahulu kelengkapan dewan yang dibutuhkan. Karenanya, sangat penting

APBD Perubahan ini segera dirampungkan, pendapatnya. Lebih jauh, Norsan juga berkesempatan mengucap salam perpisahan. Mewakili eksekutif, dirinya berterimakasih kepada anggota dewan yang sesaat lagi akan purna tugas. Norsan menyebut, banyak kenangan dan kebersamaan yang dirasakannya selama lima tahun bekerja sebagai mitra dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mempawah. Kami mohon maaf jika selama lima tahun ini kita pernah berdebat, berdiskusi dan lainnya. Semua itu kita lakukan semata-mata untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Meski telah

purna tugas, bukan berarti akhir dari segalanya. Saya yakin para anggota dewan tetap bisa memberikan sumbangsih dan berkarya untuk pembangunan daerah dimasa mendatang, tukasnya. Sidang paripurna APBD Perubahan 2014 memang menjadi tugas terakhir bagi Anggota DPRD periode 20092014 dalam mengesahkan produk hukum daerah. Sebab pada tanggal 17 September nanti akan digelar pelantikan Anggota DPRD Periode 20142019 hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu. Jumlah kursi DPRD yang semula 45 berkurang menjadi 30 dengan 15 kursi tetap akan diisi oleh anggota dewan lama yang terpilih kembali. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA awarah dipimpin Hayani, sedang notulen Haryanto. Tanah TNI-AD di KM 6 sudah masuk ke dalam asset negara dan diketahui Menteri Keuangan Republik Indonesia, kita mengetahui ini asset tanah TNI-AD melalui administrasi yang tercatat di harta kekayaan negara. Ihwal adanya masyarakat yang mengaku ahli waris, kami di ruangan ini tidak bisa memutuskan, namun secepatnya akan saya sampaikan ke Markas Besar (Mabes) TNI. Saya pribadi ingin masalah ini lekas selesai namun harus sesuai prosedur, ungkap Suparno, Danramil Sukadana di hadapan hadirin. Dikatakannya TNI tidak pernah mengklaim tanah CTN yang berada di KM 06 sampai KM 08, dan tanah tersebut telah didaftarkan sejak tahun 1959 di Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tahun 2011, TNIAD pernah mengajukan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Pemerintah Desa (Pemdes) Riam Berasap Jaya. Sedangkan Kasi Intel TNI-AD Kodim 1203 Ketapang E Andi menerangkan masalah tanah milik pemerintah bukan hanya di desa Riam Berasap Jaya saja, namun juga terjadi di tempat lain. Seperti di Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya, tanah milik pemerintah ketika sudah menjadi daerah ramai, ada yang dipinta kembali ahli waris. Diakui kalau tanah tersebut memang belum mempunyai sertiďŹ kat, dan juga tidak memiliki notulen penyerahan. Kala itu tanah hibah di Satai tidak dipandang. Dikarenakan ada fasilitas negara akhirnya dibangun jalan. Dalam perkembangannya daerah itu ramai dan tanah menjadi mahal, akhirnya ahli waris meminta tanah hibah itu. Itu contoh kasus saja. Pada dasarnya TNI ada karena ada rakyat, maka masalah ini akan kita laporkan ke atasan untuk mendapat bahasan demi solusi bersama, tutur Andi. (lud)

KETAPANG Ruang Kelas SMAN 1 Singkup Minim KETAPANG. Humas SMAN 1 Kecamatan Singkup, Heriyono mengungkapkan di sekolahnya sarana dan prasarana serta ruang kelasnya sangat minim. Jadi kita harapkan bantuan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkannya termasuk penambahan ruang kelas, agar anak-anak di sana bisa melanjutkan sekolah hingga tingkat SMA, kata Heriyono, Minggu (14/9) di Ketapang. Menurutnya, anak-anak di pedalaman memiliki keinginan bersekolah sangat tinggi. Lantaran selama ini di pedalaman terbilang anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA namun cukup sedikit. Ia mengatakan, setingkat SMA, SMAN 1 Singkup merupakan satu-satunya sekolah negeri di kecamatan Singkup. Total siswa ada sekitar 120 dan lulusan pertama hanya ada 25 siswa. Sedangkan yang naik kelas tiga ada 33 siswa dan yang mendaftar baru pada tahun ini ada 55 siswa. Jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya anak yang melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMA di Singkup. Namun saat ini di SMAN 1 Singkup hanya ada empat ruang kelas untuk belajar siswa. Jumlah ini tak sebanding dengan jumlah SMP di Singkup yang ada lima sekolah. Di Singkup ada lima SMP dan satu MTs Al Fattahdi Kendawangan tapi lebih dekat ke Singkup. Rata-rata satu sekolah ada 25 siswa, kecuali di SMPN 1Singkup ada sekitar 48 siswa, katanya. Ia menegaskan, tiap lulusan SMP itu tentu tidak bisa ditampung oleh sekolahnya yang hanya satu. Jika pun harus melanjutkan ke SMA di Kendawangan jaraknya sekitar 70 kilo meter atau sekitar dua jam perjalanan. Hal ini lah memungkinkan anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah. Sebab jika harus melajutkan sekolah di kota tentu memerlukan biaya besar. Sedangkan masyarakat Singkup rata-rata petani dengan kehidupan ekonomi menegah ke bawah. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada SMAN 1 Singkup. Harapan itu menurutnya, juga dikarenakan tuntutan agar anak-anak di Singkup bisa mendapatkan pekerjaan kedepannya di perusahaan terdekat. Syarat untuk bekerja di perusahaan harus tamat SMA. Sehingga saat ini minat anak-anak bersekolah semakin meningkat, pungkasnya (Jay)

Senin, 15 September 2014

Dibangun MCK Modern di Siduk

Derita Tanah Cadangan Tentara Nasional SUKADANA. Bekas tanah Tentara Cadangan Nasional (TCN) di KM 6-8 jalan Siduk dibuka tahun 1955 dan disahkan negara pada tahun 1959, dipermasalahkan kepemilikannya oleh beberapa kelompok masyarakat. Terungkap di rapat kelompok masyarakat dengan perwakilan TNI-AD di balai Desa Riam Berasap, Kecamatan Sukadana, Jumat (12/9). Status dan personil TCN akhirnya dilebur ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kemudian berubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan tanah TCN akhirnya menjadi tanah TNI Angkatan Darat (AD). Menjadi kebingungan di arena rapat, kelompok masyarakat yang mengaku ahli waris tidak mampu menunjukkan legalitas surat-menyurat kepemilikan yang sudah menjadi asset negara itu. Dalih masyarakat mengaku, leluhurnya yang dulu membuka lahan dengan cara merimba. Berdalih juga, pada masa itu surat-menyurat di Pemerintah Kawedanan Sukadana, tidak ada. Dasar masyarakat dari kepemilikan turun-temurun. Tanah di kawasan jalan Siduk-Tayap itu, direncanakan kelompok warga untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Terungkap di rapat itu juga, jalan di lokasi tanah KM 6 pada masa sebelum dibuka personil TCN, berupa jalan setapak saja. Kemudian masyarakat di kawasan itu pada masa silam untuk lalulintas barang dan jasa, menggunakan sungai. Sedangkan pengguna jalan darat di jalan setapak itu ala kadarnya. Hadir dalam musyawarah itu, Danramil TNI-AD Sukadana Suparno, Kasi Intel TNI-AD Kodim 1203 Ketapang E Andi, Kapolsek Sukadana AKP Asliden Sinaga, Camat Sukadana Drs Syahrial Sholihin, Kepala Desa Riam (Kades) Riam Berasap Jaya Sy Iskandar, serta puluhan masyarakat. Musy-

RAKYAT KALBAR

Rajali: Ini untuk Kepentingan Umum SUKADANA. MCK Komunal di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana mulai dibangun, Minggu (14/9). Letak bangunan persis di kompleks Masjid Al-Ihsan yang jaraknya hanya beberapa meter dari lokasi Pasar Siduk. Pembangunan ditandai dengan penancapan tongkat pertama oleh Kepala desa Simpang Tiga, Rajali bersama Ketua BPD Simpang Tiga, Tarmizi. Disaksikan Ketua Masjid Al Ihsan, Muhammd Noor dan Ketua KSM Al-Ihsan, Kamiriluddin serta masyarakat lainnya. Acara penancapan tepat pukul 06.00 WIB diawali dengan pembacaan shalawat oleh Ustad Su eb. Dilanjutkan do a selamat oleh pemuka agama Desa Simpang Tiga, Maskuri. Setelah itu, ketupat colet se-

Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali bersama Ketua BPD Tarmizi dan disaksikan Ketua Masjid Al Ihsan, Muhammd Noor melakukan penancapan tongkat pertama pembangunan MCK Komunal Desa Simpang Tiga. KAMIRILUDDIN/RAKYAT KALBAR

bagai makanan khas warga setempat disuguhkan dan dinikmati dengan penuh kebersamaan. Kepala Desa Rajali mengatakan, pembangunan MCK ini bersumber dari Pemkab Kayong Utara melalui Dinas Pekerjaan

Umum (DPU). Anggaran pembangunan dialokasikan pada tahun 2014 mencapai Rp 268 juta. Kita bersyukur karena pemerintah daerah memberikan pembangunan di desa kita ini. Fasilitas umum ini harus kita pelihara dan kita rawat

bersama-sama, ujarnya. Menurut Kepala Desa, diletakkannya pembangunan di sekitar Masjid karena lahan sudah tersedia yang merupakan hibah dari keluarga Muhammd Noor. Selain itu, letak bangunan di sekitar Masjid dinilai representatif karena tidak jauh dari Pasar Siduk. Lebih dari itu, bangunan di masjid supaya lebih terjaga kebersihannya. Kalau dibangun di pasar mungkin sulit karena lahan yang sudah sempit. Di masjid sepertinya lebih tepat karena ada yang merawat dan bangunan ini adalah untuk fasilitas umum jadi siapa saja boleh memanfaatkannya, jelasnya. Bangunan MCK ini terdiri dari dua kamar mandi dan empat WC. Model bangunan juga lebih modern.

Kami berharap pembangunan ini dapat dikerjakan secara maksimal sehingga nantinya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, ungkap Ketua BPD, Tarmizi. Ketua Masjid Al-Ihsan, Muhammad Noor menambahkan, keluarganya sengaja menghibahkan tanah untuk MCK karena untuk kepentingan umum. Sejauh untuk kepentingan umum, tanah di sekitar masjid ini kami hibahkan karena ini juga amanah dari almarhum orangtua kami, ucapnya. Ketua KSM Al-Ihsan Desa Simpang Tiga, Kamiriluddin didampingi Bendahara, Doni Suprapto dan Sekretaris, Basiron menerangkan, pembangunan dilakukan sesuai arahan dari Dinas Pekerjaan Umum. (lud)

Transmigrasi Simpang Tiga Direncanakan Mulai 2015

Sosialisasi Ktransmigrasian di gedung serbaguna Siduk Raya, Desa Simpang Tiga yang dighadiri Kepala Dinas Sosnakertrans KKU, Untung Hidayat, camat Sukadana, Syahrial Solihin, Sekcam Sukadana, Sarwo, Konsultan Perencanaan, Joko, dan Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali. KAMIRILUDDIN/RAKYAT KALBAR

SUKADANA. Masyarakat Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana kompak melontarkan kalimat setuju ketika Camat Sukadana, Drs Syahrial Solihin menanyakan secara langsung kepada masyarakat apakah menolak atau menerima masuknya transmigrasi di desa itu. Kalimat setuju masyarakat itu didengarkan

ketika dilaksanakannya acara Sosialisasi Ketransmigrasian di gedung serbaguna Siduk Raya,Desa Simpang Tiga, Sabtu (13/9) pukul 08.00 WIB. Mendengar ketegasan masyarakat, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Kayong Utara secepatnya memproses

metro

agar program transmigrasi di Desa Simpang Tiga dapat terealisasi pada tahun 2015. Usulan transmigrasi ini sebetulnya sudah cukup lama dan sempat mandeg, namun sekarang kita coba usahakan agar terealisasi, kata Kepala Dinas Sosnakertrans, Untung Hidayat. Untung yang dilantik pada 30 Desember 2013 ini mengatakan, Dinas Sosnakertrans Provinsi Kalbar juga telah melakukan survey. Bahkan, Konsultan Perencanaan yang juga Dosen di Fakultas Kehutanan Untan Pontianak, Joko Nugroho telah melakukan kajian di Desa Simpang Tiga juga di Desa Riam Berasap Jaya. Kalau memang masyarakat sudah setuju, tahun depan program ini

bisa kita mulai semoga kementerian merespon, ujarnya. Joko Nugroho memaparkan, pola transmigrasi tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini ada pola baru berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 3/2014. Misalnya menyangkut masalah Satuan Pemukiman (SP), selain SP Baru yang sudah sejak lama dikenal dan sekarang ada SP Pugar dan SP Pemanfaatan. Dikatakannya, SP Baru merupakan hasil pembangunan pemukiman trans baru dengan DT 300-500 K K . A d a p u n S P Pu g a r merupakan SP yang berupa pemukiman penduduk seperti yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan pemukiman baru dengan

DT 300-500 KK. Sedangkan SP Pemanfaatan atau Tempatan merupakan pemukiman penduduk setempat dalam nelimiasi kawasan transmigrasi. Disimpang Tiga ini cocoknya adalah transmigrasi dengan pola SP Pugar, usulnya. Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali sepenuhnya menyerahkan kepada masyarakat. Melihat masyarakat mwendukung, Ia pun berharap agar warga trans dari luar yang didatangkan ke desanya memiliki keterampilan baik di bidang pertanian, perkebunan dan perternakan. kalau bisa ada juga yang pandai dibidang kerajinan tangan sehingga hasil alam yang ada di desa ini bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis, harapnya. (lud)

Pelamar CPNS Keluhkan Sistem Online

Ilustrasi/IST

KETAPANG. Kasubbag Umum dan pengembangan Pegawai (BKD) Ketapang, M Tauran membenarkan penggunaan sistem online pada pendaftaraan CPNS sedikit rumit dari sistem penerimaan CPNS sebelumnya. Banyaknya para pelamar yang datang untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait pendaftaran via online tersebut. Memang agak rumit untuk tahun ini, apalagi

banyak pelamar yang datang menanyakan dan menyampaikan kepada kita terkait keluhan mengenai pendaftaran via online ini, katanya kepada wartawan Minggu (14/9). Keluhan-keluhan yang disampaikan para pelamar terutama terkait lamanya proses registrasi setiap tahapan yang dilalui. Mereka sampaikan ke kita, terkait lamanya proses

balasan via email, sebab hari ini mereka masuk melalui email ke situs Panselnas, baru besok dapat balasan dan baru dapat masuk ke situs SSCN untuk mendapatkan no registrasi sementara, itupun harus menunggu 24 jam lagi balasan, belum lagi kalau sinyal gangguan, ungkapnya. Ia mengaku pihaknya tidak dapat berbuat banyak terkait banyaknya keluhan

para pelamar yang datang. Persoalan yang timbul itu merupakan tanggung jawab dan langsung berkaitan kepada pihak Panselnas pusat. Kita hanya dapat membantu menyiapkan dua komputer di kantor untuk digunakan para pelamar yang datang untuk melamar. Alhamdulillah untuk sinyal tidak ada gangguan, ujarnya. Selain persoalan tersebut, ia juga meminta warga

Ketapang yang hendak melamar CPNS agar membuat akun email dan memiliki NIK terlebih dahulu. Keduanya merupakan syarat awal untuk masuk mendaftaran diri ke situs online pendafataran CPNS. Email harus ada, jadi kita minta buat dahulu email dan bagi yang belum memiliki NIK agar segera urus ke Capil untuk mendapatkan NIK, sarangnya. (Jay)

JembatanTumbang Titi Memprihatinkan KETAPANG. Jembatan di desa Tanjung Beulang kecamatan Tumbang Titi, saat ini kondisinya sangat memperihatinkan. Jembatan dari kayu tersebut sudah banyak yang berlubang. Bahkan, di ujung jembatan terdapat lubang yang menganga akibat timbunan tanah yang sudah tergerus. Kondisi ini tidak hanya berlangsung selama setahun, namun sudah 14 tahun, kata seorang warga, Fransiskus.

Dikatakannya jembatan ini dibangun pada tahun 2000. Kondisinya memang sudah rusak. Sampai sekarang tidak pernah diperbaiki. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara Desa Tanjung Beulang dengan Desa Beringin Rayo Kecamatan Tumbang Titi yang juga sekaligus penghubung ke Kalimantan Tengah. Dibiarkan begini tidak diperbaiki selama 14 tahun, ungkapnya. Kepala Desa Tanjung Beu-

lang, Anasius mengatakan, kondisi jembatan itu sudah sangat memperihatinkan. Kondisinya rusak parah dan sudah seperti mau ambruk. Warga di dua desa berharap, Pemkab Ketapang memberikan perhatian dan memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Mengingat kerusakan itu sudah terjadi hampir 14 tahun, harapnya. Jalan yang rusak parah itu merupakan jalan alternatif dan satu-satunya yang menjadi

andalan kedua warga desa tersebut. Jalan ini merupakan jalan andalan warga kedua desa. Kita minta Pemerintah kabupaten segera memperbaiki, kata Fransiskus. Penduduk yang bermukim di dua desa tersebut mencapai sekitar 200 kepala keluarga. Hingga kini Belum pernah ada perbaikan. Bahkan pihak Pemerintah tidak pernah turun memantau kondisi jalan. Padahal jalan tersebut jalan satuâ&#x20AC;&#x2019;satunya yang digu-

nakan warga untuk menjual hasil panen usaha pertanian, ujarnya. Jalan tersebut selalu dilintasi guru dan siswa saat pergi ke sekolah. Saat ini jembatan tersebut hanya dialas menggunakan kayu untuk menutup lubang yang mulai membesar. Jalan ini sangat berguna sekali. Selain untuk mengeluarkan hasil kebun masyarakat, juga sering dilalui anak sekolah, pungkasnya.(Jay)

MELAWI MEMBANGUN

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

Jaga Hutan Senempak Poring dengan CCLA

LABOH JU

Warga Lebak Tapang Dambakan Steigher NANGA PINOH. Letak Dusun Lebak Tapang, Desa Kebebu berada di pedalaman. Transportasi air menjaga sarana untuk menyeberangi sungai. Makanya, keberadaan stegher (dermaga) sangat didambakan masyarakat. Meski memiliki kendaraan darat, warga Lebak Tapang mesti meninggalkannya di seberang sungai. Kondisi ini makin dipersulit, sebab belum ada stegher disana. Jika ada stegher untuk fasilitas tempat menyeberang, tentu kendaraan darat kami bisa ikut diseberangkan. Kenyataannya, saat ini kami harus meninggalkan kendaraan darat kami di seberang desa, ungkap Isa Dora, warga Lebak Tapang, belum lama ini. Saat ini warga Lebak Tapang harus menuruni jurang. Setelah itu, baru naik sampan. Kondisi ini tentu sudah sering ditemui, dan memang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi warga di kampung tersebut. Ini mesti menjadi perhatian pemerintah, bagaimana memperhatikan masyarakatnya supaya menjadi lebih nyaman, ujarnya. Isa berharap, pemerintah bisa membangun sebuah stegher penyeberangan di Lebak Tapang. Sehingga warga tidak perlu lagi melewati jurang yang cukup dalam saat air sedang surut. Memang sih selama ini untuk kami turun dari jurang itu ada tangga yang kami buat dari kayu bulat seadanya. Namun, karena tangganya dibuat seadanya dan tidak bisa bertahan lama, kena air yang pasang surut pun menjadi rapuh. Jadi kami berharap ada pembangunan stegher di kampung ini, harapnya. (aji)

NANGA PINOH. Warga Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Utara dan Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh patut diajungi jempol dan ditiru. Pasalnya, mereka melindungi Hutan SenempakPoring melalui Community Conservation and Livelihood Agreement (CCLA). Bahkan, masing-masing desa memiliki nota kesepakatan yang ditandatangani elite desa dan warga. Warga Senempak dan warga Poring sangat peduli dengan kelestarian hutan, melalui dibuatnya kesepakatan untuk menjaga hutan. Kesepakatan ini untuk melindungi kawasan hutan yang memiliki daerah utama seluas 6 ribu hektar, kata Coordinator Facilitator Program Kerjasama Suar Institute dan Usaid IFACS, Syamsul Bahri. Terpisah, Kepala Desa Poring, Iyon memaparkan, kesepakatan menjaga hutan yang masuk wilayah administrasi Desa Poring ini berdasarkan musyawarah kampung yang dilakukan beberapa kali. Ada enam poin dalam kesepakatan tersebut, ujarnya. Pertama, ungkap Iyon, dilarang berburu hewan langka di Hutan Poring, antara lain

Musyawarah kampung untuk menyusun kesepakatan CCLA di Desa Poring. DOKUMEN SUAR INSTITUTE

Burung Murai Batu, Burung Enggang Gading (Burung Tajak), Tenggiling, Kijang, Beruang, Orangutan dan hewan langka lainnya. Kedua, terang Iyon, dilarang mengambil ikan yang ada di Desa Poring dengan cara menombak dan setrum. Ketiga, dilarang mengelola hasil hutan di Desa Poring, terutama kayu olahan dan

Gaharu, terutama untuk masyarakat luar. Keempat, tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi bisa diambil di Hutan Poring, karena menambah mata pencarian masyarakat Desa Poring, tapi tidak boleh merusaknya, supaya bisa berkelanjutan. Seperti Jengkol Hutan, Petai Hutan, Rotan, Umbut Ruak dan tanaman ekonomis

non kayu lain. Kelima, jangan berladang di tepi sungai karena merupakan sumber kehidupan masyarakat. Bila ada yang melanggar kesepakatan tersebut, akan disanksi sesuai aturan adat yang berlaku di Desa Poring, ujarnya. Sementara Kepala Desa Senempak, Sahidin mengungkapkan, kesepakatan untuk menjaga hutan di wilayah

administrasi Desa Senampak mencakup Hutan Bukit Damar yang menjadi daerah inti. Termasuk juga beberapa sungai yang penting bagi masyarakat Senempak, ujarnya. Lebih rinci, Sahidin mengatakan, ada enam poin kesepakatan. Pertama, masyarakat sepakat menjaga hutan di kawasan Bukit Damar. Kedua, dilarang memanen Jengkol dengan cara ditebang di kawasan Bukit Damar. Ketiga, dilarang menangkap hewan yang dilindungi, seperti Orangutan, Lempiau, Klasi, Macan dan lainnya. Empat, dilarang menangkap ikan dengan cara menyetrum dan tuba. Lima, dilarang menebang pohon yang menghasilkan buah di hutan kawasan Bukit Damar, kecuali milik pribadi. Masyarakat Senempak sepakat melindungi sumber air bersih, seperti Sungai Sengkubang, Sungai Kenual, Sungai Jadam Permai, Sungai Boyu, Sungai Majau, Sungai Yabu, paparnya. Ia juga mengungkapkan, bila ada yang melanggar kesepakatan ini, maka akan disanksi sesuai aturan adat yang berlaku di Desa Senempak. (aji)

Prioritaskan Jalan, Kesehatan dan Pendidikan NANGA PINOH. Anggota DPRD Melawi, Rusli memandang ada tiga persoalan utama yang harus mendapat perhatian, yaitu infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Pasalnya, masih banyak kawasan pedesaan dan dusun yang belum bisa diakses dengan mudah.

Dari Pintas sampai ke Kota Baru jalannya masih hancur. Kita harap jalan ini bisa dibangun oleh pemerintah, tegas politikus Partai Nasdem saat ditemui di Kantor DPRD Melawi, belum lama ini. Begitu pula sektor pendidikan dan kesehatan, harus mendapat perhatian serius.

Sebab masih banyak pustu atau polindes yang tidak memiliki tenaga kesehatan. Di Desa Pelaik sudah ada pustu. Sayangnya tidak ada tenaga bidannya. Ini sudah berlangsung kurang lebih satu tahun. Dulu ada tenaga kesehatannya, namun tidak tahu kemana. Untuk beberapa sekolah juga masih

banyak kekurangan guru, terutama guru berstatus PNS, tegasnya. Persoalan yang terjadi di bidang kesehatan tersebut harus diperhatikan. PNS harus mau ditugaskan dimana saja. Begitu juga terhadap instansi terkait, jangan seenaknya memindahkan tenaga kesehatan

ke daerah perkotaan. Kita akan mendorong persoalan-persoalan ini agar bisa terselesaikan. Keterbatasan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik harus teratasi. Jika sudah teratasi, pegawai yang sudah ditugaskan, harus mau, dan jalankan tugas dengan baik, pungkasnya. (aji)

Ilustrasi/IST

SINTANG RAYA JANTOH KITA

Jadikan Al Quran sebagai Teman SINTANG-RK. Ribuan umat muslim memadati Masjid Al Amin Sintang, menghadiri tablig akbar, dengan tajuk Sintang membuka Al Quran, Minggu (14/9) pagi. Dalam kegiatan ini secara khusus panitia mengundang penceramah Syekh Ali Jaber, yang cukup akrab dilihat saat berdakwah di media televisi. Jamaah berasal dari berbagai majelis taklim, baik kaum adam maupun hawa. Antusias jamaah sangat besar. Terlihat, selain di masjid, jamaah hingga ke halaman masjid. Hadir pula para pemuka agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sintang, Kapolres Sintang serta organisasi keagamaan lainnya. Saat memulai tausiahnya, Syekh Ali Jaber disambut dengan haru. Ada yang sibuk mengabadikan gambar dengan Ponsel dan kamera handphone sehingga panitia juga terlihat sibuk menertibkan jamaah. Saya pertama kali datang ke Sintang, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Saya doakan mudah-mudahan masyarakat Sintang, Insya Allah menjadi penghafal Al Quran, kata Ali Jaber. Dalam kesempatan dakwahnya, Ali Jaber bercerita dan berbagi banyak ilmu tentang faidah membaca, mengkaji dan menghafal Al Quran. Bahkan ketika dia pertama kali tiba pada 2008 silam di Indonesia, tak dapat sama sekali berbahasa Indonesia. Namun saat ini ia telah fasih berbahasa Indonesia. Ayat Al Quran yang pertama turun, kita diperintahkan, Bacalah, kata Ali Jaber. Ia mengutip satu di antara ayat suci Al Quran yang bermakna bahwa sebaik-baiknya seseorang ialah yang mempelajari dan membaca Al Quran serta mengajarkannya. Jika tidak dapat membaca cukup mendengarkan. Tetapi harus istiqomah. Setiap hari satu juz. Insya Allah jika didasari niat yang ikhlas, tulus, ingin belajar Al Quran, akan mendapat fadilahnya, ujar Ali Jaber. Begitu pula jika lagi stres, lagi banyak masalah. Ambil air wudhu, baca Al Quran. Tak bisa baca, dengarkan, minta bacakan. Al Quran jadikan teman, tambahnya. Di akhir tausiahnya, beberapa jamaah bahkan terlihat meneteskan air mata. Syekh Ali Jaber turut mendoakan Sintang menjadi makmur, jauh dari bala dan bencana. Maka dari itu umat Islam harus hidup rukun sesama umat manusia. Sesama muslim maupun beda agama, harus saling menghormati. Umat muslim harus bersatu. Buktikan ke dunia bahwa umat Islam Rahmatan Lil Alamin. Cinta Al Quran, makmurkan masjid, pesannya. Ia menegaskan, jika ada yang salah, bukanlah Islam, melainkan diri pribadi. Islam telah sempurna, tegasnya. (din)

Opini WTP, Sintang Terima Penghargaan dari Kemenkeu

Bupati Sintang, Milton Crosby menerima penghargaan dari Kemenkeu RI-Suhardin. SUHARDIN

SINTANG-RK. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang atas prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Barat, pada 9 Juni 2014 lalu. Penyerahan penghargaan diberikan langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia, Muhammad Chatib Basri kepada Bupati Sintang Drs Milton Crosby MSi di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jalan Senen Raya, Nomor 1 Jakarta, pada acara rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2014, Jumat 12 September 2014. Penghargaan yang diterima Kabupaten Sintang merupakan yang kedua kalinya. Setahun sebelumnya menerima penghargaan yang sama dikarenakan Kabupaten Sintang berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi pelaporan keuangan, sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri di hadapan para bupati dan walikota yang menerima penghargaan, mengajak untuk melakukan penataan kerja di pemerintahan dengan memfokuskan perbaikan di bidang keuan-

gan. Menurutnya, penerapan akuntansi yang sudah direncanakan sejak lama, memiliki keunggulan. Sehingga penting untuk dilaksanakan. Apresiasi dan penghargaan merupakan wujud terima kasih pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah, karena sudah mengelola keuangan dengan baik, dan diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi lebih baik, kata Chatib. Bupati Sintang, Milton Crosby usai menerima penghargaan, merasa terharu dan bangga. Ia menyampaikan bahwa opini WTP diperoleh berkat ada kerjasama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dukungan

masyarakat. Penghargaan ini milik kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Sintang, ucap Milton. Milton mengatakan, upaya dan kerja keras untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik dan sesuai standar akuntansi tertinggi merupakan bentuk komitmen Pemkab Sintang, sebagai bentuk dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus menerus didorong pemerintah pusat. Pemkab Sintang siap menerapkan pengelolaan keuangan berbasis akrual yang akan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2015 nanti. Dan saya yakin bila kita mampu mengimplementasikan laporan keuangan berbasis akrual ini, maka kita mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bersih dari KKN, jelasnya. Apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Kabupaten Sintang mendapatkan opini WTP, dijadikan Milton motivasi. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan terus dilakukan. Apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Sintang merupakan sebuah pengakuan atas kinerja semua aparatur Pemkab Sintang, dalam pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akutansi pemerin-

tahan, papar Milton. Bupati dua periode ini berharap, opini WTP dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan kualitas para pengelola keuangan maupun para pengelola barang daerah. Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, menuju masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokratis. Penghargaan ini menjadi tantangan bagi kita. Karena mempertahankan predikat ini lebih sulit dari pada meraihnya. Penghargaan yang didapat harus bisa menjadi pemacu kinerja SKPD dalam pelaksanaan keuangan dan anggaran, terang Milton. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Joni Sianturi, turut mendampingi Bupati Sintang menerima penghargaan tersebut. Ia mengatakan, berhasilnya Sintang mendapatkan opini WTP dua kali merupakan rangkaian langkah yang telah dilaksanakan pihaknya bersama seluruh SKPD. Semua diawali pada saat penyusunan anggaran, terutama belanja modal, belanja barang yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Namun yang lebih penting, lanjut Joni, penerimaan opini

NasDem Usulkan Tiga Nama SINTANG-RK. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Sintang mengusulkan tiga nama calon wakil pimpinan DPRD periode 2014-2019 ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem. Ketua DPD NasDem Sintang, Herry Syamsuddin mengatakan, pengusulan tiga nama calon wakil ketua di DPRD Sintang periode 2014-2019 sudah sesuai dengan mekanisme partai. Selaku ketua partai dirinya memiliki kapasitas. Berdasarkan surat edaran DPP nomor 040 bahwa pembentukan alat kelengkapan dewan dari DPD,

baik pengusulan fraksi-fraksi maupun unsur pimpinan dewan. Karena itu, jika ada nama lain yang muncul dan tidak sesuai dengan usulan DPD, maka nama tersebut ilegal. Kalau ada penunjukan tidak melalui DPD maka itu bukan mekanisme yang benar, kata Hery. Herry tak menampik ada oknumoknum yang ingin bermain terkait penentuan wakil ketua DPRD Sintang dari Partai NasDem. Saya mencium adanya kejanggalan yang dilakukan sejumlah oknum. Tapi biarkan itu. Intinya, sesuai mekanisme partai, DPD berhak mengusulkan calon wakil

WTP merupakan bentuk apresiasi lembaga-lembaga pengawas keuangan negara terhadap kinerja Pemkab Sintang dalam mengelola, menata dan melaksanakan keuangan daerah sesuai aturan yang ada. Penghargaan ini memberikan nilai tambah yang banyak bagi daerah dan masyarakat, ucapnya. Joni menambahkan, opini WTP pada tahun 2012 dan 2013 harus dapat dipertahankan pada tahun anggaran 2014, yang penilaiannya dilakukan tahun 2015. Upaya yang akan dan telah dilakukan oleh Pemkab Sintang adalah dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Di tahun anggaran 2014, Pemkab Sintang sedang melakukan persiapan dengan SAP berbasis akrual. Diharapkan pada tahun anggaran 2015 laporan keuangan sudah dapat mengacu kepada SAP berbasis akrual. Saya yakin Kabupaten Sintang mewujudkan hal ini, karena didukung oleh komitmen Pak Bupati, tegasnya. Dari 511 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya 136 kabupaten/kota saja yang menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Satu diantaranya adalah Kabupaten Sintang. (rilis/din)

ketua ke DPP, dan tidak melalui DPW, tegasnya. Herry belum mau menyebutkan nama-nama anggota DPRD dari partai NasDem yang diusulkan ke DPP pusat menjadi unsur pimpinan di DPRD Sintang. Namun ia hanya memastikan semua sudah diusulkan. Menurutnya, semua anggota DPRD dari partai NasDem memiliki hak yang sama. Hanya saja, partai memiliki mekanisme yang sudah ditetapkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART). Calon wakil ketua DPRD harus melihat sosok yang mewakili NasDem, memiliki kompetensi secara politik, dan layak diterima oleh masyarakat, tegasnya. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Apotek Jual Obat Harus Sesuai HET PUTUSSIBAU-RK. Mahalnya obat-obatan di apotik swasta di Putussibau kini banyak dikeluhkan masyarakat, karena dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah daerah melalui Didr Berounly Star Rey nas Kesehatan (Dinkes) setempat harus segera bertindak, jangan lagi apotik semaunya menjual obat kepada masyarakat. Direktur RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau, dr Berounly Star Rey MPH untuk pengawasan harga obat-obatan di luar bukan menjadi tanggungjawab pihaknya. Tapi, kalau itu terjadi di rumah sakit yang ia pimpin, Rey berjanji akan memberikan sanksi kepada pelakunya. Kalau untuk pengawasan obatobatan di luar bukan menjadi tanggungjawab Dinkes, ujarnya. Rey mengatakan setiap apotek yang ada di luar rumah sakit, sebenarnya tidak diperbolehkan menjual obat di atas HET. Apotek hanya diperbolehkan menjual obat dengan harga paling tinggi Rp 2 ribu dari harga pasaran. Misalnya jika satu tablet obat itu 2 ribu, dan isi tabletnya 10 buah maka ia harus menjual Rp 20 ribu. Jika lebih maka ia menyalahi aturan, tuturnya. Rey mengakui dan pernah mendengar ada apotek yang menjual obat-obatan di atas HET sehingga kebanyakan masyarakat mengeluh. Sementara terkait jasa dokter umum lebih murah dari dokter spesialis. Biaya pengobatan untuk dokter spesialis, menurut Rey memang tidak ada standar yang ditentukan. Kalau di Pontianak misalnya itu biaya jasa dokter itu mencapai Rp 100 ribu-Rp 150 ribu. Tapi kalau disini saya tidak tahu berapa biaya bagi dokter spesialis itu,tapi itu bisa diketahui dari pasien dengan melihat harga obat dan uang yang dikeluarkan nanti, tinggal disesuaikan saja, jelasnya. Tapi jika untuk biaya dokter umum seperti yang dilakukan ini hanya mematok jasa dokter tidak menentu biasa Rp 30 ribu- Rp 50 ribu. Tapi ia tidak menutup kemungkinan ada saja dokter yang nakal memanfaatkan keadaan wilayah. Maka ini perlu diawasi oleh IDI dan Dinkes. Kepada masyarakat jika ada keluhan dan merasa dirugikan terhadap mahalnya obatobatan yang dijual di apotik rumah sakit maupun apotik yang berada di luar, mereka bisa menyampaikan keluhan tersebut langsung ke Dinkes. Karena masalah obat ini sudah transparan sesuai HET, kata rey. (aRm)

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

Soal Penyertaan Modal Rp 3 Miliar Direktur PDAM Bilang Hanya di 2012 Kepala DPPKAD: Dikembalikan ke Kas Daerah PUTUSSIBAU-RK. Direktur PDAM PD Uncak Kapuas, Edy Suhita angkat bicara terkait dana penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar yang sempat menjadi pembicaraan kalangan wakil rakyat di parlemen. Ia menegaskan bahwa dana penyertaan modal di tahun 2013 tidak pernah diterima pihaknya. Perlu saya tegaskan dan saya sampaikan bahwa, sejak saya memimpin PD Uncak Kapuas ini tidak pernah menerima penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar di tahun 2013. Kami hanya dapat bantuan pada tahun 2012

sebesar Rp 750 juta, jadi hingga sekarang belum pernah mendapat bantuan apapun terkait penyertaan modal, ujar Edy Suhita, kemarin. PDAM mulai meraup untung sejak berdirinya Apotek Rakyat yang bekerjasama dengan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. Akok ‒ sapaan akrab Edy Suhita pun menepis tudingan bahwa keberadaan anak cabang usaha PDAM ini mematikan usaha masyarakat. Apotek Rakyat ini membawa misi sosial membantu masyarakat yang belum terakomodir dalam BPJS dan

keuntungan penjualan 80 persen kembali ke rumah sakit. Itu artinya apotik ini jelas pro rakyat kecil, katanya. Dikatakan Akok, usaha milik pemerintah berkewajiban mensejahterakan dan membantu rakyat, jadi bukan untuk mematikan rakyat. BUMD selain untuk membantu dan meringankan masyarakat, juga untuk meminimalisir pengeluaran keuangan daerah, terangnya. Jadi, Akok melanjutkan salah jika ada yang beranggapan bahwa usaha milik pemerintah mematikan usaha

milik masyarakat. Justru Apotek Rakyat didirikan untuk meringankan beban masyarakat yang selama ini membeli obat-obatan dengan harga tinggi di atas HET pemerintah. Dikonfirmasi mengenai penyertaan modal Rp 3 miliar untuk PD Uncak Kapuas dalam APBD 2013, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu, Drs H Moch Zaini MM menjelaskan bahwa penyertaan modal itu memang tidak diambil oleh pihak manajemen PD Uncak Kapuas.

Penyebabnya, kata dia karena PD Uncak Kapuas sering merugi. Selain itu, berdasarkan hasil audit BPKP dan BPK perlu perampingan struktur direktur PD Uncak Kapuas. Sehingga dana dikembalikan ke kas daerah. Semua anggaran yang tidak bisa diserap masuk ke SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), kemudian dikembalikan ke kas daerah. Tidak hanya PD Uncak kapuas tetapi berlaku untuk semua, pungkas Zaini.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Lika Liku Perjuangan Tenaga Kesehatan Teladan Asal Kapuas Hulu PUTUSSIBAU-RK. Minimnya fasilitas dan geografis yang sulit tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan di Kapuas Hulu untuk berbuat lebih baik. Justru dengan keterbatasan itu mereka mampu mengharumkan nama daerah, menghantarkan tim medis Kapuas Hulu menjadi tenaga kesehatan teladan nasional. Setidaknya itulah yang dialami Perawat Pelaksana Pustu Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Muhtadin dan Gizi Nutrionis Pelaksana Puskesmas Silat Hulu, Rena A.Md. Muhtadin mengatakan sangat besar tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan, maupun sadar akan pelayanan kesehatan tanpa harus menggunakan tenaga dukun. Di tempat saya bertugas dulunya banyak babi yang berkeliaran, tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak lagi. Karena kita terus memberikan pemahaman pada masyarakat

Muhtadin dan Rena. ARMAN HAIRIADI

tentang kebersihan lingkungan, katanya ditemui Rakyat Kalbar, belum lama ini. Untuk merubah perilaku kehidupan masyarakat, kata Muhtadin tidak mudah. Apala-

gi daerah tempatnya bertugas sangat jauh dan terisolir. Ia pun berharap kepada pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di desa tempatnya bertugas,

karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Di sana masih sangat membutuhkan peralatan kesehatan baik itu di Pustu maupun Puskesmas, begitu juga dengan tenaga kesehatan perlu ditambah. Semoga saja pemerintah dapat memperhatikannya, ucap pria yang bertugas di Kecamatan Bunut Hulu sejak tahun 2001. Sementara Rena tidak menyangka apa yang dilakukannya selama bertahuntahun dihargai pemeringah daerah dan pemerintah pusat. Wanita berusia 27 tahun ini sangat konsen menangani masyarakat di Silat Hulu, khususnya bagi anak-anak gizi buruk. Dulu bersama teman-teman berjuang mati-matian bagaimana menuju Desa Riam Tampang, desa paling ujung kecamatan. Kami harus melewati sungai dan banyak batubatu besar dan air yang deras ketika itu, untuk menempuhnya satu hari perjalanan, jika

lewat darat jalannya terlalu ekstrim, ceritanya. Sebesar apapun tantangan itu, harus dilewati Rena. Ia yakin akan dipermudah asalkan memiliki keyakinan dan optimis dalam membantu masyarakat. Saya menangani anak-anak penderita gizi buruk dari tahun 2009-2013. Sudah 13 anak penderita gizi buruk yang saya tangani, ungkapnya. Rena menambahkan, ada beberapa penyebab anakanak menderita gizi buruk. Di antaranya karena pengetahuan tentang kesehatan kurang, kemiskinan, rendahnya pemberian ASI, masyarakat lebih bangga memberi anak-anaknya dengan susu formula. Terhadap anak-anak penderita gizi buruk yang ditanganinya, sudah bisa sekolah dan bermain. Saya akan terus berbuat untuk memperjuang nasib anak-anak gizi buruk sampai tidak ada kasus ini ditemukan lagi, tutup Rena. (aRm)

BUMI DARANANTE Wacana Kepala Daerah Dipilih melalui DPRD

APAI JI ONGAH

Amankan Pelantikan DPRD

Satu Regu Penjinak Bom Dikerahkan

Kabag Ops Polres Sanggau, M. Roni Mustafa

SANGGAU. Satu regu penjinak bom (Jibon) bakal dikerahkan Polres Sanggau yang dibeck-up Polda Kalbar pada acara pelantikan anggota DPRD Sanggau, 29 September 2014 mendatang. Polres juga mengerahkan 105 anggotanya serta BKO Brimob membantu pengamanan saat pelantikan nanti. Demikian dikatakan Kabag Ops Polres Sanggau Kompol. M. Roni Mustafa. Roni mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda termasuk juga Sekretariat Dewan terkait pelantikan anggota DPRD Sanggau tersebut. Titik-titik pengamanan juga sudah dipetakan. Intinya pengamanan sudah siap, tinggal nanti eksekusinya, kata Roni. Sementara untuk sistem pengamanannya sendiri, lanjut Roni, dilakukan dengan pengamanan terbuka dan tertutup yang dibagi dalam tinga ring. Menurut Roni hal ini sudah sesuai dengan protap pengamanan yang berlaku di Kepolisian. Ini tugas kami supaya pelantikan nantinya dapat berjalan lancar, terangnya. Kepada semua pihak, termasuk masyarakat dan simpatisan partai, Roni berharap dapat bersama-sama mensukseskan acara pelantikan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran pelantikan sebab pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang mencoba mengganggu acara pelantikan. Ini sudah komitmen kami menidak siapa saja yang mengganggu kelancaran acara pelantikan, tegasnya. (KiA)

Bupati dan Raja Beda Pendapat SANGGAU. Bupati Poulus Hadi mengaku setuju jika sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini tetap dipertahankan. Artinya dipilih langsung oleh masyarakat. Menurutnya demokrasi harus menyentuh kepada orang-perorang, meski demokrasi bisa saja diwakilkan. Dengan dipilih langsung, masyarakat memiliki kedekatan dengan pemimpinnya. Secara demokrasi, masyarakat juga lebih puas. Dulu idealnya orang bilang memilih kepala daerah itu, idealnya dipilih langsung oleh rakyat. Itu sudah kita lakukan dan dipuji dunia. Walaupun kalau dikatakan ada kurang lebih, tapi ternyata hasil survei juga menunjukkan rakyat senang mereka yang memilih.

Saya pribadi juga melihat itu, sama. Sebagai bupati saya setuju tetap dipilih langsung, terangnya menanggapi pertanyaan wartawan soal wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun ia tegas-tegas membantah penilaiannya itu lantaran dirinya kader PDIP, partai yang menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bukan karena saya kader PDIP. Tidak. Tapi partai juga mendukung. Tapi itu secara pribadi, saya melihat kepuasan masyarakat dengan pemilihan langsung, tegasnya. Apakah pemilihan melalui DPRD merupakan langkah mundur? Poulus Hadi enggan menjawab. Namun ia mengatakan demokrasi di negara maju dengan tahapan

yang melibatkan masyarakat sekalipun, juga tidak berjalan mulus. Ratusan tahun baru oke. Indonesia baru berapa tahun? Tapi kita lihat dalam pemilihan presiden, banyak rakyat yang membantu presiden, tidak harus calon setengah mati ngurusnya. Soal cost (biaya) Pilkada langsung yang cukup besar, Poulus Hadi justeru balik bertanya, apakah ada penelitian soal itu. Namanya demokrasi, kata dia memang mahal. Lagipula belum ada penelitian yang sahih. Contohnya pemilihan presiden kemarin, banyak juga rakyat yang bisa menyumbang ke calon. Tapi lebih dari itu, lihat realitas maunya masyarakat, tutupnya. Sementara itu, Raja Sanggau,

Wajib Miliki Gudep

Abang Usman

SANGGAU. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kacab Dikpora) Kecamatan Kapuas, Abang Usman menyurati SD di lingkungn kecamatan Kapuas untuk segera membentuk gugus depan (Gudep) di sekolah sesuai surat nomor 800/274/ Cab.Dik. 01. Hal itu merupakan implementasi kurikulum 2013 yang

diatur dalam Permendiknas nomor 81 A tahun 2013 tentang karakteristik, untuk mengembangkan keseimbangan antara pengembangan spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreatifitas, kerjasama dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekarang di raport siswa sudah tertera nilai kepramukaan. Menurut saya pramuka itu wajib ada di tiap sekolah, kata Abang Usman, Minggu (14/9). Usman menambahkan, berdasarkan data hingga akhir 2013, di kecamatan Kapuas baru ada empat sekolah yang sudah memiliki gudep yaitu SD Negeri 04, SD Negeri 16, SD Negeri 26 dan SD Negeri 08, tetapi SD Negeri 08 sudah kurang aktif lagi. Ini yang kita terus dorong sekolah-sekolah di Kapuas ini untuk segera memiliki Gudep, kalau ada persoalan, kita siap bantu, ujarnya. (KiA)

Gusti Arman berpendapat lebih baik kepala daerah dipilih melalui DPRD. Ada beberapa alasan yang diungkapkan politis partai Gerindra Sanggau ini. Pertama, soal cost penyelenggaraan Pilkada yang dinilainya sangat besar. Menurutnya biaya yang besar itu, lebih baik dialihkan ke pembangunan lainnya. Soal cost lebih dapat ditekan. Misalnya dana yang begitu besar untuk KPU, cetak kertas, sosialisasi, maupun operasional, kan bisa dialihkan untuk pembangunan lain, kata Arman kepada wartawan. Kedua, potensi konflik horizontal dapat ditekan. Ia mengatakan, hampir setiap tahun penyelenggaraan Pilkada secara langsung, ada saja daerah yang ricuh. Kalau lewat DPRD (konflik) potensi konflik bisa

diminimalisir, terangnya. Dipilihanya kepala daerah melali DPRD, bukan berarti memberangus hak konstitusi masyarakat. Toh, kata dia, DPRD pun dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau memang Calegnya tidak bagus, ya jangan dipilih, tukasnya. Disinggung soal Pilkada melalui DPRD hanya bakal memunculkan figur ketua partai menjadi calon kepala daerah, Arman membantahnya. Berdasarkan pengalamannya sebagai Anggota DPRD Sanggau, banyak figur yang menjabat Bupati Sanggau justeru bukan ketua partai. Pak Yansen itu bukan ketua partai, Bupati sebelumnya jug a banyak yang bukan ketua partai, tepisnya. (KiA)

2015, TPA Sungai Mawang Dibangun SANGGAU. Pemda Sanggau emngaku sangat serius menanggulangi permasalahan kebersihan lingkungan. Pada 2015, Pemda mengupayakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Sungai Mawang. Pembangunan rencananya dilakukan bertahap. Utuk peralatan kita sudah ada, eksavator sudah ada. Cuma mesin pengolahan sampah ini, daur ulang ini yang mau kita lihat ke depan. Lokasi sungai mawang (pembangunannya, direncanakan 2015, kata Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. Ia menilai keberadaan TPA sampah sangat penting untuk merelokasi tumpukan sampah, khususnya sampah-sampah dari dalam kota. 2015 kita upayakan harus ada TPA itu, tekadnya. Diakuinya, wacana untuk memiliki TPA di Kota Sanggau sebenarnya sudah lama. Bahkan sejak dirinya menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (BLK-KPK) kabupaten Sanggau. Namun, hal itu belum dapat terlaksana, karena minimnya anggaran APBD Sanggau, sehingga menuntut adanya prioritas anggaran yang lebih mendasar dari itu. Sebenarnya sudah lama, cuma kan kemarin keuangan kita terbatas, sehingga ada pergeseran-pergeseran, jadi itu tertunda, ujarnya.

Wabup Yohanes Ontot

Untuk sementara ini, sampah-sampah yang ada dibuang di TPA Sungai Kosak wilayah Sanggau Permai, yang arealnya terbatas. Adapun rencana pemerintah kedepan, TPA Sungai Mawang itu nantinya akan memiliki areal seluas kurang lebih 10 hektar. Pembangunannya akan dilakukan dalam dua tahap tahun anggaran. Kalau bisa dua tahap, nantinya sampai sepuluhan hektar. Tahap pertama mungkin lima hektar (dulu) lah, tutupnya. (KiA)

LANDAK EDOâ&#x20AC;&#x2122;

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014 INJEH KARAJA

Singkronisasi antar Dinas

2015, TPA Dianggarkan Rp11 Miliar NGABANG. Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kota, Fransiskus Asius mengungkapkan pada 2015, Pemkab Landak mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangun bang sampah sebesar Rp11 milyar. Bang sampah merupakan semacam bak terbuat dari tanah yang terdapat di tempat pembuangan akhir (TPA). Dikatakannya ini merupakan program baru

Fransiskus Asius. ANTONIUS

sebagai langkah revitalisasi pembangunan TPA kabupaten Landak. Bang sampah itu sendiri dibangun sejak 2012. Lantaran ketika dicek pemerintah pusat tak sesuai standar, pembangunan tersebut dihentikan. Pada 2013, diutarakan kembali, dan pada 2014 dipresentasikan ke PPLP Pusat di Jakarta. Akhirnya pembangunan dilanjutkan, tetapi PPLP pusat akan turun ke lapangan melihat langsung

kondisi TPA. Karena dananya cukup tinggi mencapai 11 miliar lebih, jadi pembangunan harus betul-betul sesuai program yang ada. Tak boleh sembarangan karena mahal, kata Asius. Pembangunan bang sampah itu sendiri dipandang perlu lantaran, TPA yang ada saat ini sudah hampir penuh. Perharinya sampah yang dibuang dari kota Ngabang diperkirakan mencapai 12 ton. Kita

tetap berusaha menangani sampah supaya kota Ngabang bersih dan indah, ujarnya. Ia mengatakan, setiap hari enam mobil dump truk dinas kebersihan penuh mengangkut sampah untuk di buang di TPA. Jadi TPA yang ada itu sudah hampir penuh, maka tahun depan pembangunan bang sampah yang ada itu akan dilanjutkan lagi supaya sampah bisa di tampung di situ, terangnya. (ius)

Keberangkatan 40 Calhaj Landak Diwarnai Tangis

Asep Yusuf. ANTONIUS

NGABANG. Asep Yusuf telah resmi dilantik Bupati Adrianus Asia Sidot sebagai Kepala Dinas Pertanian Landak, sejak 8 September 2014 lalu. Sebelum dilantik ia menjabat Staf Ahli Bupati dan Inspektur Pembantu I di Inspektorat Landak. Sebelumnya ia juga lama di bagian keuangan sejak menjadi PNS di Landak Sebagai kepala dinas pertanian kabupaten Landak, ia bertekad memimpin Dinas Pertanian dengan baik. Awalnya saya tidak mengira kalau akan dilantik sebagai kadis pertanian Landak, tapi untuk menjalankan tugas ini, saya akan memulai dari awal. Yang pertama akan mengsingkronisasi antara dinas ini dengan dinas lain, ujar Asep Yusuf. Ia mengaku harus banyak belajar dan akan meneruskan program kinerja yang ada, karena masih dalam tahap penyesuaian. Program yang selama ini sudah baik akan di lanjutkan, dan yang utama singkronisasi sesama staf dan ke dinas lain. Saya juga minta dukungan kepada dinas lain, terutama ke dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan dinas terkait kita harus koordinasi, tutupnya. (ius)

NGABANG. Isak tangis dari keluarga mewarnai keberangkatan 40 jamaah calon haji (Calhaj), kabupaten Landak, Sabtu pekan lalu di halaman Kantor Bupati Landak. Pelepasan dilakukan Sekda Landak, Ludis mewakili Bupati Adrianus Asia Sidot. Ratusan muslim di Landak juga ikut mengantarkan para Calhaj ini ke asrama haji Pontianak. Semalam menginap di Pontianak, keesokan harinya diterbangkan ke Batap. Menginap semalam di Batam, hari ini Calhaj Landak beserta Calhaj lainnya diterbangkan menuju Jeddah. Saya minta para CALHAJ selalu iklas dan sabar dalam melaksanakan ibadah haji, bukan untuk pamrih, ingin dipuji dan takabbur dalam ibadah. Sebab, ibadah haji sematamata ingin mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pesan Sekda pada para Calhaj. Para Calhaj Landak juga diminta senantiasa menjaga kerukunan antara sesama. Tidak menyinggung perasaan orang lain, egois dan merasa paling benar. Terpenting lagi, senantiasa menjaga kesehatan, pintanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Landak, Hj. Isriyah mengatakan, untuk 2014, Landak mengirimkan 40 Calhaj untuk melaksanakan ibadah haji. Dari 40 Calhaj itu, lakilaki berjumlah 21 orang dan perempuan berjumlah 19 orang. Di antara 40 Calhaj Landak ini terdapat dua petugas yakni, Petugas Pemandu Haji Daerah (PPHD) Landak, Darius Dharma dan Petugas Kesehatan Haji Daerah (PKHD) Landak, Helly Zuryati, ungkapnya. Calon haji termuda yakni Ida Hayati Basyaria yang berumur 39 tahun berasal dari Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang. Sedangkan calon haji tertua yakni bapak Sumo Haji Sukur Robidan yang berumur 84 tahun berasal dari Mandor, katanya. Calhaj asal Landak tergabung dalam Kloter 15 yang berjumlah 445 orang. Mereka terdiri dari Bengkayang sebanyak 48 orang, Landak sebanyak 40 orang dan Kepulauan Riau sebanyak 350 orang ditambah dengan 5 orang petugas, katanya.(ius)

Sekda Landak, Ludis memberikan ucapan selamat jalan kepada para CALHAJ Landak yang akan menunaikan ibadah haji. ANTONIUS

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Jelang 20 Oktober

Menanti Presiden TerpilihMenepati Janji Kampanye SEKADAU. Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden tak lama lagi. Banyak yang berharap agar di tangan mereka berdua perubahan-perubahan yang baik terjadi, termasuk dari rakyat Sekadau. Kita harapkan Jokowi dan JK konsisten dengan janji-janjinya melakukan perubahan untuk kemajuan bangsa ini, ujar Abang Dedy SE, mantan aktivis mahasiswa Kabupaten Sekadau kepada koran ini, Minggu (14/9). Diakuinya, Indonesia memang membutuhkan banyak perubahan. Salah satunya adalah perubahan dalam tataran birokrasi kepemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dedy menyebut, sejauh ini, pemerintah sering dihantui isu tak sedap menyangkut pemilihan atau penempatan pejabat dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Isu yang dia maksud berupa adanya indikasi kolusi maupun nepotisme dalam menentukan orang yang mengisi posisi pimpinan SKPD, Sekretaris Daerah, bahkan dalam sistem perekrutan PNS. Di banyak daerah, sering ditemukan kepala daerah mengangkat atau menunjuk pejabat menjadi kepala dinas berdasarkan kedekatan, pendukung dalam Pilkada, atau ada hubungan kekeluargaan, tutur Dedy. Imbuhnya, Dalam perekrutan CPNS, isu-isu demikian juga sering mencuat, termasuk isu kedaerahan, sukuisme dan sebagainya . Dengan program Jokowi berupa lelang jabatan yang sudah dilakukannya selama memimpin Jakarta, dia berharap, isu-isu demikian tidak terjadi lagi. Kita harapkan Jokowi bisa menghapus budaya pengangkatan pejabat yang berbau KKN. Pejabat yang diangkat harus benar-benar professional, tanpa memandang latar belakangnya, imbuh Dedy. (bdu)

PEMBERITAHUAN Layanan pengaduan pelanggan Harian Rakyat Kalbar (Tidak Diantar) untuk wilayah Sekadau, harap menghubungi/ SMS : - Abdu Syukrie : Hp. 085652347489 - Maman : Hp. 0852353575396 Tertanda, Divisi Pemasaran

Standar Layanan Konsumen Kunci Kesuksesan Usaha SEKADAU. Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi, memberikan perhatian besar atas standar layanan konsumen. Atensi tersebut, tentu saja, mengarah kepada pelaku usaha dan jasa industri dalam mengemas service minimal untuk kepuasan pelanggan bisnisnya. Simon menilai, dari sekian banyak pelaku usaha, seperti hotel, restoran, rumah

makan, dan jasa lainnya, yang ada di Sekadau masih belum memandang pentingnya standar pelayanan itu. Padahal, patokan dalam memuaskan konsumen yang dimaksudnya sang atlah sederhana. Sebagai contoh, menjaga kebersihan tempat usaha, berpakaian rapi, dan memberikan tutur bahasa yang baik kepada pemakai jasa.

Pelaku usaha masih belum menganggap pentingnya meningkatkan standar pelayanan konsumen. Di hotel mungkin masih didapati ruangan kamar yang berantakan, di rumah makan mungkin masih terlihat kurang bersih. Semua itu mungkin masih didapat di Sekadau ini, kata Simon saat memberi arahan dalam acara Rakor Dispenda se-Kalbar di Sekadau, belum

lama ini. Menurut Bupati, pelayanan kepada konsumen berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggan yang bermuara pada bertambahnya pendapatan. Apabila standar pelayanan diutamakan, Simon yakin, pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti di warung kopi, mohon maaf jika ada pelay-

anan yang menggunakan baju singlet. Mungkin kalau berpakaian rapi, bapak ibu akan betah disana, candanya. Simon menilai, masih banyak potensi usaha yang dapat digarap. Masih banyak potensi usaha yang baik dikembangkan, ini perlu pihak pemodal bagaimana mendirikan peluang usaha yang ada, tandasnya. (bdu)

MSF Sekadau Makin Semangat Memonitor Layanan Pemerintah

Diperkuat SK Bupati S E K A D AU . W a l a u p u n masa kerja sama antara Kinerja Usaid dengan Pemda akan berakhir tahun 2014 ini, Multi Stakeholder Forum (MSF) Kabupaten Sekadau sebagai salah satu organisasi bentukan Kinerja Usaid justru makin berbenah. Apalagi, Bupati Simon Petrus sudah mengeluarkan Surat Keputusan tentang keberadaan Forum MSF, yaitu Forum Sekadau Sehat dan Cerdas tertanggal 25 Agustus 2014. Keberadaan Forum SSC ini berperan membantu pemerintah meningkatkan partisipasi warga, menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat, dan menjadi penerima aduan rakyatnya. Keberadaan SK ini menjadikan MSF Kabupaten Sekadau semakin bertekad membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dengan mengadakan kegiatan Review dan Verifikasi hasil monitoring janji perbaikan Unit layanan dengan MSF Kabupaten pada hari Jumat, 12 September 2014. Acara ini berlangsung di Mes Pemda, diikuti oleh 36 peserta dari 4 wilayah layanan, Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang Hilir dan

Nanga Taman. Sebagian besar peserta adalah ketua Komite Sekolah. Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini bersama masyarakat. Kita nanti akan mengetahui sejauh mana respon pemerintah atas janji layanan yang sudah ada, tutur Ketua Umum MSF Kabupaten Sekadau, H. Zulkifli MPd, kepada wartawan, Sabtu (13/9). Ia mengaku senang dengan kehadiran ketua atau wakil Komite Sekolah yang telah menyempatkan diri hadir. Artinya, mereka sudah ada pemikiran bersama untuk kemajuan sekolah yang ada di sekitar mereka. Melalui kegiatan ini kita berharap kemitraan antara sekolah dengan komite dan MSF makin bagus. SK Bupati makin membuat kita tambah semangat melakukan pendampingan, ujar ZulkiďŹ&#x201A;i. Sementara, Seorang pengawas Cabang Dinas Sekadau Hilir, Sukarwanta, yang juga menjadi peserta kegiatan ini menyambut baik acara tersebut. Menurutnya, keberadaan Forum MSF yang sudah diberi SK oleh Bupati

Jajaran MSF Kabupaten Sekadau. ISTIMEWA

bisa menjadi sarana efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan. Misalnya dengan pen-

gawasan oleh masyarakat penggunaan dana BOS menjadi makin transparan, atau KIA makin menjadi perha-

tian publik, ulas dia, seraya berharap agar kerja sama ini bisa berlangsung terus menerus. (bdu/JW)

Harus Lebih Getol Berantas Buta Aksara

Aron, SH. ABDU SYUKRI

SEKADAU. Anggota DPRD Sekadau, Aron SH, meminta

pemerintah untuk lebih giat memerangi buta aksara di Sekadau demi mempercepat target pemberantasan buta aksara. Kita harapkan pemerintah lebih getol lagi memerangi buta aksara itu, ucap Aron kepada Rakyat Kalbar, Minggu (14/9). Hingga kini, pemerintah Sekadau sudah melakukan berbagai upaya untuk

memberantas buat aksara. Bahkan, sudah menyentuh hingga tingkat dusun. Upaya pemberantasan buta aksara itu tidak bisa kita lakukan secara sporadis. Harus dilakukan secara kontinyu karena mungkin saja masih ada penyandang buta aksara yang dulunya belum tersentuh, tandas politisi Demokrat itu. (bdu)

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS

RAKYAT KALBAR Senin, 15 September 2014

Gagal Panen, Petani Dibantu Cetak Sawah Baru SAMBAS. Kemarau panjang tidak hanya mengakibatkan kekeringan, tapi membuat petani mengalami gagal panen. Menyikapi kesulitan petani, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sambas menyalurkan bantuan cetak sawah baru seluas 300 hektar untuk empat kecamatan, yaitu Galing, Teluk Keramat, Jawai dan Jawai Selatan. Saat ini kita sedang berupaya memberikan bantuan cetak sawah baru kepada petani. Bantuan cetak sawah ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluas 300 hektar di kecamatan yang mengalami gagal panen, kata Kepala Distanak Sambas, Ir Musanif kepada wartawan,

Jumat (12/9). Ke depan kata Musanif, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian, khusus panen padi. Ia menegaskan, untuk meningkatkan hasil pertanian, sebelumnya telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah terhadap petani, terutama bagi petani yang mengalami gagal panen. Diantaranya mengintensifkan penyuluhan, program penanaman pasca panen, memperbaiki pengairan ladang petani, serta memfasilitasi alat dan mesin pertanian, bebernya. Untuk penguatan sektor pertanian, juga

TUMPAHAN SALOK

Tuntaskan Persoalan Infrastruktur S A M B A S . Infrastruktur yang layak selalu didambakan masyarakat. DPRD Sambas periode 2014-2019 berjanji akan memperjuangkan penuntasan persoalan infrastruktur. Begitu penegasan anggota DPRD Sambas, HM THOHIR. M RIDHO HM Thohir. Persoalan infrastruktur ini harus yang utama. Kita akan mendesak Pemkab Sambas memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sebab ini merupakan dambaan masyarakat, ungkap Politisi Nasdem yang pernah menjabat Kepala Desa Sarang Burung Danau dua periode kepada wartawan, belum lama ini. Ditegaskan pria yang akrab disapa Ustad Thohir ini, siap menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Komitmen memajukan pembangunan, baik pembangunan ďŹ sik maupun moral menjadi tujuan utama HM Thohir dalam melaksanakan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Kita tingkatkan saja dua sektor ini tanpa mengabaikan sektor lain. Sehingga menjadi modal kuat untuk membangun Kabupaten Sambas sesuai visi dan misi Terpikat Terigas, tegasnya. (edo)

Sawah di Kecamatan Pemangkat retak-retak akibat kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sambas, beberapa waktu lalu. Dok

dibangun sentra-sentra produksi pertanian Kabupaten Sambas, seperti sentra pertanian di Kecamatan Selakau, Salatiga, Pemangkat, Semparuk, Tebas, Jawai, Jawai Selatan, Paloh dan Kecamatan Teluk Keramat. Sampai saat ini sentra produksi pertanian terbesar masih berada di daerah pesisir, tegasnya Diungkapkan Musanif, sebagai lumbung padi Kalbar, Kabupaten Sambas terus melakukan pembenahan untuk memajukan pertanian. Namun, kendala alam tidak bisa dihindari, seperti banjir dan kemarau yang terjadi tahun ini. Sehingga ada beberapa wilayah yang

mengalami gagal panen. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, petani yang gagal panen akan mendapat bantuan cetak sawah baru. Bantuan akan disalurkan sesuai data yang masuk, sesuai laporan desa dan camat kepada instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas, ungkapnya. Guna menghindari gagal panen terulang kembali, Musanif mengimbau petani agar melakukan penanaman sebanyak dua kali dalam setahun. Selain itu, petani diharapkannya menerapkan pasca usaha pertanian, seperti penggunaan pupuk dan penggunaan bibit unggul. Insya Allah pertanian kita akan baik, jika menerapkan sistem ini, pungkasnya. (edo)

Pajak Walet Ditargetkan Rp 50 Juta Pengusaha Minta Kepastian Investasi SAMBAS. Target penerimaan pajak dari usaha sarang burung walet sebesar Rp 50 juta dipastikan sulit tercapai. Selain harganya anjlok, masih ditemukan kendala teknis yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) selaku pemungut pajak. Apalagi diperlukan sinergi aturan, serta antar lembaga teknis dan pengusaha. Untuk mengejar tercapainya target pajak walet, Kamis (11/9), Dispenda Kabupaten Sambas bersama SKPD lain menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Aula Atas Kantor Bupati Sambas. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha walet dan Pemkab Sambas bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari pajak sarang burung walet. Perlu ada kerjasama dalam mengejar target pajak sarang burung walet, karena diprediksi target penerimaan dari sektor pajak ini tidak mencapai target, kata Kepala Dispenda Sambas, Heriyanto dalam pertemuan tersebut. Heriyanto mengungkapkan,

kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemkab dengan instansi dan pihak terkait seperti pengusaha walet. Kita banyak mendapat masukan dari pengusaha walet terkait upaya optimalisasi PAD dari usaha walet. Masukan ini penting untuk sinergisitas kita ke depan, ujar Heriyanto. Banyak hal yang menjadi perhatian, terang Hariyanto, diantaranya terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, serta diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bangunan Sarang Burung Walet, dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2012 tentang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet. Heriyanto menegaskan, pihaknya tidak terlalu memaksakan pencapaian target pajak dari sarang burung walet. Namun harus memberikan ruang

Pemkab Sambas rapat bersama pengusaha walet guna mengejar target penerimaan pajak, Jumat (11/9) di Aula atas Kantor Bupati Sambas. M Ridho

bagi pengusaha walet, agar tetap berkontribusi kepada pembangunan dan amannya investasi yang dilakukan pengusaha walet. Bagaimanapun, keberadaan investasi walet memberikan manfaat ekonomis untuk menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Sambas, tegasnya.

Di tempat yang sama, H Subhan Nur, salah satu pengusaha walet menegaskan, ke depan Pemkab Sambas perlu melakukan sinergi. Sebab, pengusaha juga butuh jaminan kepastian investasi. Terutama memastikan segala aturan terkait usaha walet telah tersosialisasi dengan

baik dan tepat sasaran. Perlu adanya sinkronisasi berbagai aturan. Sehingga tidak ada perbedaan antara aturan dan kenyataan di lapangan. Butuh ketegasan dalam pelaksanaan aturan, sehingga ke depan pengusaha dalam berinvestasi tidak tersandung kasus hukum, sarannya. (edo)

SAMBUNGAN

Tutup THM........................................................................................................................dari halaman 9 Ada Sabu ............................................................................dari halaman 9 Solusi yang tepat, Walikota Pontianak, Kepala SKPD terkait serta Satpol PP Kota Pontianak harus turun ke THM yang tidak memiliki izin penjualan Minol. Kemudian segera melakukan penutupan agar indikasi-indikasi penggelapan pajak tidak terjadi. Itu cara yang dapat mengantisipasi penggelapan maupun Pungli (pungutan liar) pajak yang dilakukan THM, baik itu cafĂŠ, karaoke dan restoran. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, ini bisa merugikan daerah dan masyarakat pada umum-

nya, ujarnya. Tidak ada jalan lain selain menutup THM yang tidak memiliki izin Minol, tegas Burhanuddin. Diungkapkan Burhanuddin, Pemkot Pontianak harus melakukan pemeriksaan pajak yang masuk dari THM. Apakah ada pajak Minol atau tidak. Jika memang tidak ada, berarti ini digelapkan oleh badan usaha atau pengusaha. Keanehan yang dirasakan Burhanuddin Harris ini pun terbukti atas razia yang dilakukan Satpol PP selama ini di THM. Karena razia

yang dilakukan oleh Satpol PP seperti tidak membuahkan hasil, padahal jelasjelas THM telah melakukan pelanggaran. Pajak Minol yang ada di Kota Pontianak harus dilakukan pemeriksaan, apakah ada penyimpangan atau tidak. Baik itu dilakukan oleh badan usaha maupun oknum SKPD terkait, pintanya. Pemkot, BPK, kepolisian dan kejaksaan serta Inspektorat Kota Pontianak harus melakukan pemeriksaan, guna tidak menjadi fitnah. Kemudian diharapkan

Dispenda Kota Pontianak harus terbuka mengenai pajak. Inspektorat, kejaksaan, kepolisian dan BPK berwenang melakukan pemeriksaan mengenai pajak Minol ini. Karena pendapatan Dispenda tahun-tahun sebelumnya juga harus dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan pembandingan antara 2013 dan 2014 ini, jelas Burhanuddin. Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Warga RRC .......................................................................................................................dari halaman 9 maskapai menurunkan semua penumpang. Ketika awak kabin memeriksa kelengkapan dan persyaratan untuk penerbangan di antaranya baju pelampung, mendapati ada tujuh baju pelampung yang hilang. Baju pelampung yang hilang itu di kursi 10 ABC, 11 ABC dan 12 B, kata Ibnu. Mengetahui ada perlengkapan keselamatan penerbangan hilang, awak kabin langsung berkoordinasi dengan pihak bandara. Pihak bandara langsung menahan semua penumpang di ruang kedatangan. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui ada beberapa WNA yang keluar masuk kamar kecil. Di kamar kecil itulah, mereka membuang baju pelampung yang mereka curi. Kita temukan baju pelampung itu ada di WC. Sebelum diperiksa mereka sengaja membuangnya ke WC. Setelah dicek, ternyata

orang-orang yang duduk di kursi tersebut adalah WNA. Jadi langsung diamankan, jelasnya. Ibnu mengungkapkan, setiap selesai menurunkan penumpang, awak kabin selalu mengecek kelengkapan di dalam pesawat, termasuk di antaranya baju pelampung tersebut. Jika tidak ada baju tersebut, pesawat tidak bisa terbang. Karena itu sudah menjadi persyaratan penerbangan, jelasnya. Petugas pun langsung menahan ketujuh WNA tersebut. Mereka juga tidak bisa menunjukkan kartu identitas. Mereka hanya bisa menunjukkan fotocopy paspor. Mereka juga tidak bisa menggunakan Bahasa Indonesia. Dan tidak ada satupun yang mendampingi mereka. Selanjutnya ketujuh WNA tersebut dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang, Budi Utomo mengatakan, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dan dapat membahayakan penerbangan. Terlebih barang yang diambil merupakan syarat maskapai untuk terbang. Akan diproses sesuai aturan. Karena ini melanggar dan membahayakan penerbangan, jelas Budi. Kepala KP3U Bandar Udara Rahadi Oesman Ketapang, Aiptu Sujarwo mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan nomor kursi, ketujuh WNA tersebut dijadikan tersangka atas pencurian baju keselamatan pesawat. Berdasarkan hasil pemeriksaan di bandara, mereka lah yang duduk di kursi itu, di mana baju pelampung itu hilang, jelas Sujarwo. Ia juga menjelaskan, mer-

eka akan diproses sesuai dengan undang-undang berlaku di Indonesia. Warga RRC ini juga langsung ditahan di Mapolres Ketapang. Mereka akan dikenakan dua pasal, yaitu pasal pencurian dan membahayakan penerbangan. Berdasarkan UndangUndang nomor 1 tahun 2009, mengambil baju pelampung akan dikenakan denda maksimal Rp200 juta dan kurungan penjara dua tahun, tegasnya. Diduga WNA ini merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di PT Well Harvest Winning (WHW) Alumina ReďŹ nery di Kecamatan Kendawangan, Ketapang. Karena saat ditanya, di antara dari mereka menyebutkan WHW. Mereka juga diduga sebagai TKA yang tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). (jay)

mengaku mendapatkan barang haram itu dari warga Sungai Pinyuh bernama Ahien. Tak mau buruannya kabur, tim Satnarkoba bergerak menuju ke rumah Ahien di Jalan Raya Sungai Pinyuh-Pontianak untuk melakukan penggerebekan. Disaksikan perangkat RT setempat, polisi menyergap

Ahien di rumahnya tanpa perlawanan. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sejumlah paket sabu, bong, aluminium foil, korek api, pipet, plastik, handphone dan uang tunai. Barang bukti yang kita dapatkan di rumah tersangka Ahien ditemukan pada beber-

apa tempat berbeda. Seperti, paket sabu di bawah bantal kamar tidur pelaku. Kemudian, di kamar samping tangga ditemukan peralatan bong, aluminium foil, timbangan elektrik dan lainnya. Kita akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan Narkoba dari kedua pelaku ini, tegas Paino.(ďŹ a)

Polisi Kepung ...............................................................dari halaman 9 diamankan polisi, ungkap Sanusi ketua RT Gang 86. Sanusi mengatakan, penggerebekan yang dilakukan polisi membuat warga penasaran. Apalagi mendengar suara tembakan. Namun tidak ada pertentangan dari warga dalam penangkapan itu. Mungkin karena tembakan, warga keluar semua. Tapi tak ngapa-ngapa, hanya

Takut Dirazia

melihat saja. Warga kemungkinan panik, kata Sanusi saat di hubungi via telepon. Melihat daerhanya dijadikan target polisi, Sanusi meminta agar penyalahgunaan Narkoba diberantas hingga ke akar-akarnya, karena bisa merusak masa depan bangsa. Kami sangat setuju dengan penangkapan ini. Lebih setuju lagi kalau

bandar besarnya yang ditangkap. Ini hanya pemain kecil. Kebanyakan kalau kami lihat di media, polisi hanya menangkap pemain kecil, kata Sanusi. Kasat Restik Polresta Pontianak, Kompol Dhani membenarkan penangkapan itu. Pelaku yang dibekuk masih menjalani pemeriksaan. (sul)

.................................................................dari halaman 9

Pontianak Kota. Dia mengaku membeli sepeda motor sejak delapan bulan lalu. Namun hingga saat ini plat motornya tidak dikeluarkan oleh Dispenda maupun Polda. Saya resah kalau seperti ini, karena sudah delapan bulan tidak keluar-keluar plat sepeda motor saya, kesal Amin, Minggu (14/9). Menurut Amin, dirinya sudah mencoba menanyakan hal ini kepada Panca Motor tempat dirinya membeli sepeda motornya. Kemudian dijanjikan akan keluar tiga bulan ke depan. Faktanya sampai saat ini tidak keluar. Jika memang ada permasalahan dengan plat nomor, seharusnya pihak terkait (Dispenda maupun Dit Lantas Polda Kalbar, red) ha-

rus menjelaskan, agar kami selaku masyarakat tidak bingung dan merasa resah, jelas Amin. Dampak negatif yang dirasakannya, ketika mengendarai sepeda motor di jalan, merasa khawatir dan takut sepeda motor yang dikendarainya dikira hasil curian. Bayangkan saja, kalau kita mengendarai sepeda motor tanpa plat. Saya secara pribadi takut dibilang sepeda motor saya ini adalah sepeda motor curian, kemudian juga was-was kalau ditilang sama polisi lalu lintas, ungkapnya. Untuk menghindarkan miskomunikasi dengan Polantas atau anggota kepolisian yang hendak melakukan razia Curanmor, Amin

memasang plat sendiri sesuai dengan STNK yang dipegangnya, yakni KB 5293 OW. Dia sedikit menyentil pihak terkait, yakni dengan kalimat Mohon Maaf Plat Asli Masih Dalam Proses kemudian juga dituliskan namanya pada plat tersebut. Saya pasang begini ajalah, dari pada dicurigai dan hendak ditilang. Agar semuanya jelas dan tahu akan kondisi kendaraan saya ini, sindirnya. Amin berharap Dispenda Kalbar maupun Dit Lantas Polda Kalbar segera mengeluarkan plat sepeda motornya. Karena kami membutuhkan plat nomor tersebut, untuk dipasang di kendaraan, pintanya. (zrn)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Senin, 15 September 2014

Pemberangkatan

CJH KKU Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid melepas Calon Jemaah Haji (CJH) KKU yang ditandai dengan penyerahan bendera jemaah haji, dan pemasangan secara simbolis slayer CJH KKU, Rabu (10/9).

Para CJH KKU KKU dilepas Bupati Kayong Utara di Masjid Agung Al Qudsi Sukadana.

1435 H/2014 M Para CJH KKU bersalaman usai dilepas secara resmi oleh Bupati Kayong Utara di Masjid Agung Al Qudsi Sukadana.

Para CJH KKU di Pelabuhan TPI Teluk Batang sebelum berangkat ke Kota Pontianak.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mendapat kesempatan menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Ketua Kloter 12 pemberangkatan CJH Kalbar.

Ratusan pengantar CJH KKU memadati pelabuhan TPI Teluk Batang ketika menyaksikan para CJH KKU yang berangkat ke Pontianak menggunakan speedboat

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid bersama Ketua TP-PKK KKU beserta pejabat mengantar calon CJH dari daerah lain di Provinsi Kalbar di Ruang Tunggu Asrama Haji Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

CJH KKU lakukan pemeriksaan kesehatan di Ruang Klinik Asrama Haji Batam sebelum ke Arab Saudi.

Para CJH KKU dilepas di Asrama Haji Batam, dan berdoa bersama sebelum pelepasan.

Usai pelepasan, Bupati Kayong Utara dan para pengantar CJH lain foto bersama di depan Ruang Pelepasan Asrama Haji Batam.

Para CJH KKU saling bersalaman dengan Bupati Kayong Utara dan pengantar CJH KKU lainnya ketika mau menaiki bis.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid beserta pengantar CJH Kalbar lainnya menghadiri acara pelepasan di Aula Arafah 2 Asrama Haji Batam.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid beserta pengantar lainnya foto bersama sejumlah CJH KKU sebelum keberangkatan.

Bagian Humas dan Protokol Setda KKU