15 November 2014

Page 1

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Sabtu, 15 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

DPP PD Tunjuk Evi DPD Maunya Neneng Kisruh Penetapan Wakil Ketua DPRD Kalbar

Pembahasan APBD 2015 pun Terhambat

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Ermin Elviani

Neneng

PONTIANAK-RK. Kisruh penetapan ketua DPRD Kalbar di tubuh Partai Demokrat (PD) berdampak pada kinerja 65 wakil rakyat. Khususnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 yang menyangkut kepentingan rakyat. Partai yang dikomando oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menetapkan dua nama yang akan menduduki kursi wakil ketua DPRD Kalbar, Ermin Elviani SH dan Neneng SSos. Kedua nama politikus perempuan PD itu direkomendasikan DPD PD Kalbar ke DPP PD untuk ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD Kalbar. DPP PD mengeluarkan Surat Keputusan (SK) menetapkan Ermin Elviani sebagai wakil ketua DPRD Kalbar. Namun DPD PD yang

Halaman 7

DAU Kalbar

Terancam Dipotong

PONTIANAK-RK. Sejak dilantik September 2014 lalu, DPRD Kalbar belum juga memiliki pimpinan deďŹ nitif. Kondisi ini tidak hanya membuat sejumlah agenda penting di parlemen tidak bisa dilaksanakan, tapi Kalbar juga terancam pemotongan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat. Jika unsur pimpinan DPRD Kalbar tidak lengkap, maka DR Zulkarnaen Pemprov Kalbar bersiap-siap menerima sanksi dari pemerintah pusat, berupa pemotongan anggaran seperti DAU. Hal ini sangat merugikan pemerintah daerah, khususnya masyarakat Kalbar, kata DR Zulkarnaen MSi, pengamat politik dari

Halaman 7

Pemerintah Masih Hitung Ulang Kenaikan BBM

Guru Besar Pesta Sabu Bersama Mahasiswi adalah Pembantu Rektor III Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Musakkir. Guru besar Unhas itu ditangkap bersama dengan seorang mahasiswinya bernama Nilam. Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Syamsu Arif mengatakan, selain Musakkir dan Nilam, polisi juga menangkap Ismail yang tercatat sebagai dosen. Penangkapan

MAKASSAR-RK. Di tengah mencuatnya aksi mahasiswa menolak Bahan Bakar Minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan, muncul kabar tak sedap dari kalangan akademisi. Pejabat rekotrat yang membidangi kemahasiswaan malah ditangkap polisi, diduga mengonsumsi sabu di dalam kamar 312 Hotel Grand Malibu, Makassar, Jumat (14/11) dini hari tadi. Pejabat rektorat yang dimaksud

Prof Musakkir

Halaman 7

JAKARTA-RK. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pemerintah masih menghitung ulang harga minyak dunia, untuk menyesuaikan dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Jika tidak, akan berpengaruh pada nilai rupiah. Minyak 80 USD itu tentu hitungannya jadi lain lagi. Pada saat yang sama rupiah melemah, jadi yang diimpor itu juga naik harganya akibat rupiah, jadi kita hitung kombinasinya. Berapa persen naik, katakan-

Bea Cukai Amankan Enam Kontainer Rotan

Pelabuhan Dwikora Jadi Sarana Penyelundupan Barang Ilegal klik!

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

Kalau dia yakin kalah mereka walkout (DPR).. Kalau dia yakin menang minta voting cepat (MPR)..Lalu kalah...

Muhammad Said Didu @saididu

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online HARIAN

Rakyat Kalbar

Cabut Hak Interpelasi, KIH Takut Jokowi Dimakzulkan JAKARTA-RK. Permintaan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengenai revisi pasal hak menyatakan pendapat (HMP) dalam Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akan mendorong para wakil rakyat jadi penganut 5D alias datang, duduk, dengar, diam, serta duit. Pasalnya, presiden yang tengah berkuasa menjadi tak boleh dikritisi oleh DPR. Halaman 6

Berkah Jalan Rusak #MengenangBungTomo @Fahrihamzah

DPP PD tunjuk Evi, DPD maunya Neneng -- Jangan-jangan ade kepentingan Musda PD dan Pilgub?

Pasal HMP Direvisi, Anggota DPR Mau Jadi Penganut 5D

JAKARTA-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewantiwanti para aparatur tidak menerima gratiďŹ kasi dalam bentuk apapun. Namun bukan berarti seluruh hadiah harus dikembalikan oleh aparatur. Ketua KPK, Abraham Samad menjelaskan, ada beberapa Halaman 6

OCSYA ADE CP-RK

www.rakyat-kalbar.com

Halaman 6

Inilah Penerimaan Tak Termasuk Gratifikasi

PONTIANAK-RK. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbar menggagalkan penyelundupan enam kontainer rotan yang akan ekspor ke Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui Singapura. Pengamanan enam kontainer dilakukan setelah petugas Bea dan Cukai mencermati dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang tidak sesuai di Pelabuhan Halaman 6 Petugas Kakanwil Bea Cukai Kalbar mengecek isi kontainer berisikan rotan.

klik!

lah akibat rupiah berapa persen musti dipertahankan minyak mentah, gitu kan, ujar JK dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (14/11). JK juga menegaskan, pemerintah tidak bersikap ragu-ragu dalam menentukan kebijakan harga BBM bersubsidi. Pemerintah membuat kebijakan yang tidak sampai merugikan masyarakat. Kalau kita naikkan tinggi pada saat harga turun, tentu

Makan gaji buta plus sewa apertemen mahal RT @ZaimSaidi: Hampir dua bulan berlalu dan para politisi itu belum kelar juga dalam bertengkar.

REZIM DUSTA! @MustofaNahra Saya juga bekas IPM aja masih suka demo loh RT @MazDzar: IMM dan IPM tingkat Pusat kan banyak S2 mas, masih suka demo kok. Hahaha

Hujan menghadirkan berjuta-juta berkah dan manfaat. Tetapi, jalan penghubung antardesa di beberapa kecamatan di Kabupaten Kayong Utara (KKU) menjadi becek dan licin. Kondisi jalan tersebut menghambat lalu lintas barang dan jasa. Para pengguna jalan dituntut untuk ekstra waspada Halaman 6

Biarin Aja Anggota DPRD Tak Gajian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengancam tidak akan mengeluarkan gaji anggota dewan bila APBD tak dibahas. Pernyataan itu disampaikan setelah melihat banyak anggota

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Halaman 6

Basuki Tjahaja Purnama

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677


n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Sabtu, 15 November 2014

2

Tarzan/Komedian

Seniman Paling Mudah Kenal Narkoba, Jadi Waspadalah-waspadalah TERTANGKAPNYA Kabul Basuki alias Tessy menambah daftar panjang anggota grup lawak legendaris Srimulat yang terjerat kasus narkoba. Doyok, Polo dan Gogon, sebelumnya sudah berurusan dengan aparat kepolisian dalam kasus penggunaan barang haram tersebut. Doyok tertangkap tahun 2000 silam. Pria bernama asli Sudarmadji itu merasakan dinginnya penjara selama satu tahun. Polo tahun 2000 dan divonis penjara selama tujuh bulan. Tak jera, pada 2 Juni 2004, ia kembali digrebek oleh anggota Polsek Kramat Jati dan divonis 1,5 tahun. Namun, pada Mei 2005, Polo sudah bebas. Gogon pada 2007. Pelawak dengan ciri rambut mohawk ini harus mendekam di penjara selama empat tahun. Sedangkan Tessy pada 23 Oktober 2014, di Kampung Rawa Bugel No 1, Kelurahan Marga Mulya, Bekasi Utara. Toto Muryadi atau lebih dikenal dengan panggilan Tarzan merasa prihatin. Pria kelahiran Malang, 24 April 1945 yang juga merupakan aktivis Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) sekaligus pentolan Srimulat itu mengaku, malu dan merasa tak bisa menyelamatkan sahabatnya itu.

Berikut wawancara wartawan JPNN dengan Tarzan melalui sambungan seluler, Minggu (2/11). +Fenomena narkoba di kalangan artis khususnya pelawak, tanggapannya? -Ya, sedih tidak bisa selamatkan sahabat. Ya, malu juga sebagai anggota Granat belum berhasil membawa teman-teman jauhi narkoba. +Apa sudah ada upaya yang dilakukan Granat selama ini? -Sebenernya sudah ya, dari granat itu sudah melakukan pengarahan terhadap artis terutama sahabat-sahabat saya itu. Bahkan dulu sebelum saya bergabung (Granat) itu juga sudah ada seperti itu. Saya sama teman-teman yang lain sebenarnya sudah ada modal tahu tentang bahaya narkoba, karena penataran yang diberikan itu. Tak hanya itu, Granat juga sudah ke berbagai kota di pelosok-

Wapres Sangsi

Warga Nunukan, Pindah Jadi Warga Negara Malaysia JAKARTA-RK. Sekitar 400 warga Nunukan, Provinsi Kalimat Utara dikabarkan telah mengantongi identitas diri sejenis kartu tanda penduduk Malaysia, di dua desa perbatasan. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang mengetahui informasi itu menyangsikan hal tersebut. Menurutnya, tidak mudah bagi seseorang untuk jadi warga negara Malaysia. Di Malaysia, sebenarnya tidak mudah orang menjadi warga negaranya. Tidak mudah anda langsung datang kemudian jadi warga negara. Di sini aja susah, apalagi Malaysia, ujar Wapres Jusuf Kalla dalam jumpa pers, di Istananya, Jakarta, Jumat, (14/11). Menurut JK, dulunya memang banyak warga Indonesia, terutama warga Sulawesi Selatan yang berpindah ke Malaysia, karena beberapa alasan tertentu. Ia tidak merinci alasan tersebut. Namun, jumlahnya tidak banyak. Itu karena ada masalah banyak pindah ke situ. Yang pindah warga negara itu generasi kedua, generasi pertama tidak. Karena mereka lahir di situ, sekolah di situ dan kemudian jadi warga negara. Tapi itu kan tidak mudah jadi warga negara sana, sambung JK. JK meyakini, kebanyakan warga negara Indonesia hanya bekerja di sekitar perbatasan Malaysia. Layaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja, di Arab Saudi. Banyak orang Indonesia bekerja, ya bagus enggak apa-apa yang penting baek. Oleh karena itu, sekali lagi, umumnya keturunan kedua dan ketiga, yang baru-baru tidak, ucapnya. (jpnn)

pelosok buat pengarahan yang sama. Jadi bukan hanya untuk kalangan artis saja. +Biasanya pengarahan seperti apa? -Ada salah satu anggota Granat yang dikirim ke Malaysia untuk mempelajari berbagai hal mengenai narkotika itu sendiri dan saat dibuat pengarahan biasanya tentang bahaya narkoba sama pencegahannya. +Mulai tergerak untuk bergabung kapan? -Ya, itu pas Polo tertangkap. Kan Doyok dulu ya, baru Polo kalau tidak salah sekitar tahun 2000anlah. Kemudian kan tertangkap Gogon ya sama yang sekarang ini Tessy. Semoga ini yang terakhir. +Motivasi utama untuk bergabung apa? -Ya, ingin membuktikanlah kepada masyarakat kalau nggak semua pelawak seperti itu (pakai narkoba). Dengan masuknya saya ke Granat ini juga saya maunya mengajak generasi muda, khususnya sahabat-sahabat saya di kalangan seniman untuk tidak coba-coba kenal barang haram tersebut.

+Dari kejadian ini, apa ada pesan sebagai anggota Granat? -Buat siapapun, jangan coba-coba deh. Kalau tetap nyoba dan tertangkap, baru deh bilang korban. Janganlah seperti itu. Itu sebenarnya bukan korban, toh dia tahu bahayanya, berarti dia mengorbankan dirinya sendiri. Katanya juga kan kalau sudah coba biasanya sulit lepas itu. Jadi sudah tahu api, ya jangan dipegang. Re- editing : Andry

+Ada pencapaian yang ingin segera diraih? -Ya, itu maunya bawa semua sahabat jauh dari narkoba. Pengen buat sadar dari kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Doyok, Polo dan Gogon sudah tertangkap. Kok diulangi lagi. Berartikan tidak belajar dari yang lalu. Yang pertama mungkin dapat hikmahnya. Kalau sampai diulangi terus, ya mungkin karena lama-lama hikmahnya hilang, sudah tidak ada saya rasa itu hikmahnya. +Apa yang selalu diingatkan untuk para sahabat? -Ya, itu pergaulan. Luar biasa sekali kan pergaulan itu bisa berpengaruh besar toh. Gaul sama yang wangi, ya jadi wangi, begitu juga sebaliknya. Apalagi kita para seniman memang saya akui

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Kapolri: Penindakan Pelaku Unras Sudah Standar Pemukul Wartawan akan Diproses DEPOK-RK. Kepala Kepolisian RI, Jenderal. Sutarman menegaskan, penindakan terhadap massa dari Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan yang anarkis, saat berdemo menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, Kamis (14/11), sudah sesuai standar. Terkait penindakan pelaku unjuk rasa (unras) yang anarkis itu sudah standar dalam melakukan penegakan hukum, ucap Kapolri Jenderal. Sutarman usai memimpin upacara HUT Brigade Mobil ke-69, di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (15/11). Dia mengatakan, pengejaran pun dilakukan sampai ke kampus, karena massa yang berdemo sudah melakukan tindakan anarkis. Termasuk lari ke kampus juga harus dikejar, tegas bekas Kepala Bareskrim Mabes Polri ini. Kapolri menegaskan, Polri bertugas melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa. Menurutnya, unjuk rasa di dalam negara demokrasi dan hukum dibolehkan. Apalagi hal itu sudah dijamin Undang-undang. Namun, ingat Kapolri, kalau sudah anarkis maka harus ditindak tegas. Apalagi, sampai diduga memanah Waka Polrestabes Makassar, AKBP. Toto Lisdiarto. Bahkan bukan hanya tindakan hukum pidana, karena memanah sampai menembus anggota

kita. Itu tindakan melanggar hukum yang harus ditegakkan, lugasnya. Menurutnya, seandainya ada anggotanya dalam melakukan penegakan hukum melakukan pengrusakan, silahkan pihak yang merasa menderita kerugian mengajukan gugatan perdata. Seandainya dia melakukan pengerusakan, maka silahkan orang mengadukan gugatan perdata, ganti rugi itu urusan keperdataan, tukasnya. Selain itu, Kapolri pun memastikan akan mengusut anggotanya yang melakukan pemukulan terhadap wartawan yang tengah meliput. Pemukulan wartawan salah, itu diproses penegakan hukum, tegas Kapolri. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaedy Mahesa menilai, Kapolri Jenderal. Polisi. Sutarman sudah memihak kepentingan penguasa. Karenanya, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot jabatan yang dipangku Sutarman. Pernyataan ini disampaikan Desmond menyikapi aksi brutal aparat kepolisian, di Makassar, dalam melakukan pengamanan terhadap aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, Kamis (13/11). Selain menyerang ke dalam kam-

Kapolri Jenderal. Pol. Sutarman

pus UNM, polisi juga menganiaya wartawan. Desmond menyebut, tindakan itu membuktikan posisi Sutarman sebagai Kapolri sudah memihak penguasa yang berencana menaikkan harga BBM. Dengan dalih menekan lebarnya defisit anggaran negara untuk subsidi. Pembuktian Sutarman seorang Kapolri, siapa yang mengganggu projek Jokowi (Presiden Joko Widodo) akan berhadapan dengan kepolisian. Ini ancaman pimpinan lembaga negara, ini terbukti, ujar Desmond, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/11). Desmond, bahkan tak segan-se-

gan menyamakan posisi Polri saat ini seperti era Orde Baru. Yakni dengan memihak kepada penguasa. Seharusnya, Polri tetap menjaga netralitasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Karena itu, dia menyuarakan agar Jokowi segera mengganti Sutarman sebagai Kapolri. Posisi hari ini kepolisian berbuat seperti orde baru sudah memihak kepada penguasa, harusnya netral. Terlihat pemihakan. Sutarman cepat diganti, Kapolri sudah parah. Statemennya aneh, aku pikir kalau Jokowi fokus penegakan hukum, cepat diganti kapolrinya, lugasnya. (jpnn)

Mendikbud Segera Evaluasi K13

Pulang ke Indonesia, Jokowi Harus Jawab Keraguan Rakyat JAKARTA-RK. Sepulang dari lawatan kerja di luar negeri, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan tentang kebijakan rencana kenaikan harga BBM dan tiga kartu sakti. Sebab, kedua kebijakan ini telah menjadi polemik dan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Setelah di Beijing untuk menghadiri KTT APEC, Jokowi ke Myanmar menghadiri acara pertemuan ASEAN. Dari Myanmar, Jokowi langsung mengikuti KTT G-20 di Brisbane, Australia hingga Minggu (16/11) nanti. Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat secara detail dan tanpa ditutupi, ujar Ketua bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial JAMAN, Priyo Kustiadi, (Jumat, 14/11). Tiga kartu penjamin sosial diluncurkan sebagai kompensasi atas kebijakan tidak populer menaikkan harga BBM yang segera dilakukan. Dari program ini diharapkan citra Jokowi tidak menurun. Permasalahannya, tiga kartu sakti tersebut menyisakan banyak persoalan. Mengapa kartu sakti dibagikan hanya di 19 daerah dan pembiayaannya berasal dari corporate social responbility dari PT Telkomsel dan Bank Mandiri yang sudah lama menjadi rekan kerja bagi Jokowi sejak menjabat gubernur DKI Jakarta. (jpnn)

pergaulannya tuh paling mudah untuk mengenal narkoba. Jadi saya selalu ingatkan hati-hati kalau bergaul bukan berarti melarang mereka untuk memperbanyak kenalan, tapi asal punya benteng kuat saja.

Anies Baswedan

J AKARTA -RK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan akhirnya bersikap terbuka terhadap Kurikulum 2013 (K-13). Dia segera mengevaluasi implementasi K13 dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat. Meskipun begitu, belum ada tanda-tanda dirinya akan mengubah kurikulum anyar itu secara total. Sejak awal Anies mengatakan, pada prinsipnya, dia menyukuri perkembangan dan program-program pendidikan yang dirancang Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Tetapi jika ada yang kurang, harus kita perbaiki, ujar Mendikbud, Anies Baswedan, di Jakarta

kemarin. Terkait dengan program K-13, mantan rektor Universitas Paramadina itu berencana melakukan evaluasi. Dia menjelaskan, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan implementasi kurikulum yang sudah berjalan dua tahun itu. Selain itu, Anies menambahkan akan mengundang semua elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Kami akan menggali masukan-masukan dari semua pihak. Ada para praktisi dan pengamat pendidikan, timpalnya. Menteri kelahiran Kuningan, Jawa Barat itu mengatakan, evaluasi K-13 sangat penting. Diantaranya adalah untuk melihat secara serius implementasi selama ini. Titik utama evaluasi ini bukan semata mengukur kuantitas atau jangkauan implementasi. Lebih dari itu juga melihat kualitas dan intensitas implementasi konten kurikulumnya. Tokoh penggagas program Indonesia Mengajar itu mengatakan, implementasi kurikulum tidak hanya urusan pemerintah saja. Tetapi juga menuntut keterlibatan banyak pihak. Dalam menjalankan evaluasi ini, kita ingin melihat implementasi kurikulum secara jernih, papar dia. Sehingga bisa segera diputuskan solusi terkait

permasalahan implementasi yang ada. Seperti urusan penyebaran buku yang belum beres dan sejenisnya. Anies mengatakan, pihaknya tidak akan memperjuangkan ego untuk nekad menjalankan terus implementasi K-13 tanpa evaluasi. Menurutnya, kurikulum merupakan urusan Negara, karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Saat evaluasi nanti, lepaskan semua kepentingan. Kepentingan utama harus masa depan anak-anak, lugasnya. Dari aspek penganggaran di APBN 2015, potensi terjadi revisi K-13 tahun depan sangat sulit. Sebab, saat rancangan APBN 2015 disusun oleh kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama mata anggarannya sudah dikunci . Mata anggaran itu sudah diberi nama kegiatan memantapkan implementasi K-13 di tahun anggaran 2015 sekitar Rp 1,3 triliun. Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, urusan anggaran K-13 ini sama dengan anggaran BSM yang berubah nama menjadi KIP. Haryono mengatakan, harus ada revisi nomenklatur anggaran, jika pemerintah saat ini memaksakan ada agenda baru. BSM dan kurikulum ini sama. Kalau mau diubah harus ada

revisi nomenklatur, paparnya. Pada 2015 nanti, anggaran kurikulum di Kemendikbud difokuskan untuk menuntaskan implementasi K-13. Tahun depan, siswa di kelas III dan VI SD, III SMP dan SMA mulai merasakan kurikulum baru. Sedangkan tahun ini, K-13 diterapkan untuk anak kelas I, II, IV dan V SD serta siswa kelas I-II SMP dan SMA. Pengamat pendidikan, Mohammad Abduhzen mengatakan, sikap Mendikbud Anies yang terbuka akan mengevaluasi K-13 patut disambut positif. Mumpung anggaran 2015 belum terpakai, sebaiknya K-13 dievaluasi dulu. Abduhzen memberikan masukan, selama proses evaluasi ini, harus disiapkan blue print (cetak biru) arah pendidikan Kabine Kerja. Cetak biru itu harus disesuaikan dengan semangat yang diusung Presiden Joko Widodo, katanya. Diantaranya terkait dengan karakter mandiri, revolusi mental dan penguatan maritim. Menurut Abduhzen, K-13 belum menjangkau gagasan-gagasan Jokowi itu. Sehingga wajar-wajar saja jika selama era Presiden Jokowi bakal ada revisi kurikulum. Saya tidak tahu pastinya kapan revisi itu. Tetapi pasti akan ada perbaikan, ucapnya. (jpnn)


Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Sabtu, 15 November 2014

3

Disinyalir Banyak Perusahaan di Pontianak Tak Kantongi Tanda Daftar Perusahaan Fauzi: Pengawasan Lemah

Hendra Saputra (16) menunjukkan jari tangannya yang terpurus akibat kecelakaan kerja di PD Ayam Intan. DOK

PONTIANAK-RK. Mantan anggota DPRD Kota Pontianak, HM Fauzi mensinyalir masih banyak perusahaan di wilayah Kota Pontianak, khususnya di Pontianak Utara tidak mengantongi tanda daftar perusahaan (TDP). Ia pun meminta agar tindakan hukum diberikan kepada perusahaan nakal tersebut. Perusahaan yang tidak terdaftar harus kita kembalikan ke penegakan hukum. Kita tidak menutup diri kepada pengusaha-pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Pontianak, tapi bagaimanapun, mereka harus taat pada aturan-aturan hukum, tegasnya, Jumat (14/11). TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturanperaturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap perusahaan wajib memiliki TDP baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. TDP itu ber-

laku selama perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap lima tahun. Kalau perusahaan tidak memiliki memiliki TDP maupun izin lainnya, sudah dipastikan mereka tidak akan akan memberikan perhatian kepada pekerjapekerjanya, kata Fauzi yang juga Ketua Ikatan Kelaurga Besar Madura (IKMB) Kota Pontianak ini. Ia mencontohkan kasus beberapa kasus di wilayah Pontianak Utara, seperi kasus PD Ayam Intan, PT Avi dan terakhir pemecatan seorang karyawan tanpa adanya teguran terlebih dahulu lantaran dituduh mencuri sepatu di perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kapal tersebut. Dinas terkait baru mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak mengantongi izin lengkap setelah adanya kejadian. Dinas terkait tahu setelah munculnya persoalan, salah satu contoh kemarin terjadi kecelakaan kerja di Pontianak Utara, ledakan sebuah pabrik. Dan setelah diperiksa ternyata tidak memiliki izin, beber Fauzi. Terhadap perusahaan seperti itu, ditegaskan dia, tindakan hukum harus dikedepankan, ini penting untuk mem-

berikan efek jera. Kalau masih ditemukan seperti itu, silakan dilakukan pembinaan. Tapi penegakan hukum harus dilakukan berbarengan supaya ada efek jera, tegas Fauzi. Ia menyayangkan selama ini dinas terkait masih sangat lemah dalam melakukan pengawasan, banyak perusahaan yang tidak terdaftar pun tidak terdeteksi. Padahal yang dirugikan adalah Pemkot sendiri. Fauzi menegaskan, pihak terkait dalam menjalankan amanah pemerintah dan fungsi tugasnya sebagai pengawasan harus bersinergi memantau bersama keberadaan perusahaan-perusahan dan home industri yang ada, tidak terkecuali masyarakat. Ketika sudah bersinergi sangat mustahil keberadaan perusahaan tidak diketahui atau tidak terdata. Ini harus ada sinegritas antara BP2T yang mengeluarkan izin dengan Dinsosnaker dan Satpol PP selaku menjalankan amanah pemerintah daerah. Peting mereka mencari informasi tentang keberadaan perusahaan dan home industri agar tidak melakukan kecurangan, pungkasnya. Laporan: Gusnadi Editor: Julianus Ratno

Diklaim 80 Persen Warga Buang Sampah pada Tempatnya Tersedia 126 TPS, 5 di Antaranya Akan Ditutup

PONTIANAK-RK. Kepala Bidang Operasional Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Tinorma Butar Butar mengklaim sejak Januari hingga 14 November 2014, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya hingga saat ini baru mencapai 80 persen. Ya, 80 persen masyarakat kita sadar untuk membuang sampah pada tempatnya dan tepat pada waktu. Sementara 20 persennya lagi masih menjadi PR kami di Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Pontianak, katanya, Jumat (14/11). Untuk mewujudkan 100 persen warga sadar membuang sampah pada tempatnya, kata Tinorma, tidalah seperti mengambilkan telapak tangan. Banyak proses yang harus dilakukan untuk membuat masyarakat mengerti dan sadar. Saat ini kita sedang gencarnya melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pontianak, dengan tujuan masyarakat kita sadar dengan send-

irinya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi membuang sampah tepat pada waktunya, katanya. Tinorma mengingatkan, ada sanksi yang akan diberikan apabila masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya atau tidak pada waktunya. Diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang jadwal pembuangan sampah, ditentukan juga bahwa waktu yang diperbolehkan membuang sampah di TPS yakni mulai pukul 18.00 hingga 06.00 WIB. Yang jelas dengan adanya Perwa keasadaran masyarakat kita sudah mulai meningkat, jelasnya. Untuk jumlah TPS, kata Tinorma, saat ini Kota Pontianak memiliki 126 TPS yang tersebar di empat kecamatan. Dari 126 TPS yang ada, terdapat lima TPS yang akan ditutup. Lima TPS yang bakal ditutup itu di antaranya TPI, Jalan Mahakam dan Pontianak Utara. Hal ini pun dilakukan karena kelima TPS itu dinilai tidak sesuai dengan letaknya. Contohnya seperti di TPI, TPS kita tepat

berada di depan sekolah dasar. Dan hal itu seharsunya tidak diperbolehkan dan jelas melanggar ketertiban umum, terangnya. Dia menjelaskan, untuk Kota Pontianak saja sampah yang harus diangkut mencapai 370 ton per harinya. Menurut Tinorma, sebenarnya daerah yang berpotensi sampah hampir rata, namun yang lebih besar volumenya dapat dilihat daerah mana yang lebih banyak penduduknya, seperti Kecamatan Pontianak Selatan, Barat dan Kota. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, baik itu sampai di pasar atau di lingkungan kota ini, Tinorma mengaku selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta dengan masyarakat agar tidak ada TPS liar. TPS liar artinya tempat pembuangan sampah yang tidak ditentukan pemerintah. Sesuai Perda No 1 tahun 2010, siapa yang membuang sampah atau yang melanggar, sanksinya kurungan 3 bulan denda maksimal Rp50 juta, tutupnya. (Adx)

16 November, Konser Merah Putih di GOR Pangsuma

Pamet konser merah putih.

Pontianak-RK. Bertajuk Konser Merah Putih, komunitas pemuda yang menamakan diri sebagai Kawula Muda Pontianak berencana menggelar konser pada 16 November 2014 mendatang di GOR Pangsuma Pontianak. Konser ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Peran anak muda dalam berkarya di bidang musik, setidaknya dapat berguna bagi nusa dan bangsa dalam tingkah dan perbuatannya, ungkap Budhi, selaku penggagas Konser Merah Putih, Jumat (14/11). Menurutnya, tolak ukur digelarnya event musik ini setidaknya dapat menumbuhkembangkan jiwa anak muda, dalam mencintai musik maupun ke gotong-royong yang selama ini semakin memudar. Sehingga, melalui pagelaran musik ini sebagai salah satu sarana untuk dapat mempersatukan nilai-nilai perjuangan tersebut. Acara ini murni untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap NKRI, tegasnya. Sementara grup band yang turut memeriahkan Konser Merah Putih, memperingati hari pahlawan diantaranya, Devourmy, C Blues, Jerones 343, Para Maya, Panic Station dan lainnya yang berjumlah lima belas band. Setidaknya, band-band rock/ metal yang ada di Kota Pontianak ini, dapat memberikan nuansa baru bagi kaum muda di Kota Pontianak. Sebab, Kalimantan Barat khususnya memiliki potensi grup band yang handal untuk berkiprah di kancah nasional, tuturnya. Kendati disadari jika saat ini dampak era globalisasi sangat besar, namun, dengan adanya kegiatan musik ini dapat menghindari segala bentuk hal yang berbau negative bagi generasi penerus bangsa. (agn)

Ilustrasi.NET

Dinkes Kalbar Mulai Siapkan Draf Perda

Kawasan Bebas Rokok PONTIANAK -RK. Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan Kalbar tengah mempersiapkan draf Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Bebas Rokok, termasuk draf Peraturan Gubernur Kalbar. Jadi, nantinya akan ditetapkan kawasan bebas rokok. Tanpa rokok kita sehat, jika kita sehat, otak kita juga sehat, dengan otak kita sehat, maka segala kebijakan yang Ilustrasi.NET dikeluarkan juga akan sehat, kata M Zeet, Jumaat (14/11). Sekarang ini, kata Sekda, rencana itu mulai disosialisasikan di instansi Pemprov Kalbar, agar semua aparatur pemerintahan mengetahuninya. Sesunguhnya terlebih dahulu kita harus memahami betapa pentingnya kawasan bebas rokok, ucap M Zeet. Menurut M Zeet, pada dasarnya perokok aktif tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan perokok pasif yang hanya menghirup udaranya namun sangat tinggi resikonya, karena asapnya langsung dihirup melalui udara. Sekda menambahkan, penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya tidak merokok jug a akan disampaikan oleh

pemerintah. Tentunya akan memberikan implikasi yang sangat signigikan pengaruhnya terutama terhadap ekonomi. Karena harga rokok dengan harga beras lebih mahal. Berhenti tidaknya seseorang dari kebiasaan merokok, kata M Zeet merupakan pengalaman tersendiri yang dialami oleh individu tersebut, karena tentu akan memberikan cerita. Seperti saya dahulunya juga perokok berat, namun sekarang ini saya telah berenti merokok. Sangat terasa dampak positifnya, terutama tidak terikat dengan rokok dalam melakukan segala sesuatu aktivitas, ujarnya. Dengan tidak merokok, maka kita memiliki peluang dari penyakit yang berbahaya kemungkinan lebih jauh lah, dibandingkan dengan perokok, rentan dengan penyakit seperti jantung, dan paru-paru, kata M Zeet. Ia menambahkan, kawasan bebas rokok hukumnya wajib dilaksanakan di Pemerintahan Provinsi Kalbar. Untuk menciptakan roll model bagi daerah lain di indonesia. Meskipun tanpa mengurangi eksistensi perokok, karena untuk berhenti merokok tidak dapat dipaksakan. Karena hak masing-masing individu, pungkas Sekda Kalbar. (Bel)

Dirlantas Polda: Pelajar Dilarang Bawa Kendaraan Sendiri ke Sekolah PONTIANAK-RK. Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Supriyadi sangat menyayangkan bantuan pemerintah pusat berupa bus sekolah ke Dishubkominfo Kota Pontianak tidak lagi difungsikan atau sudah menjadi barang rongsokan. Mudah-mudahan Pemkot bisa mengaktifkan kembali bus sekolah agar tidak ada anak sekolah yang membawa kendaraan sendiri. Dan kita juga akan ke sekolah-sekolah untuk mensosia-

lsiasi larangan anak menggunakan sepeda motor, katanya kepada Rakyat Kalbar, Jumat (14/11). Supriyadi, menegaskan, hukum tidak memandang siapa saja orangnya. Anak sekolah pun harus ditegakkan, terlebih mereka memang belum diperkenankan mengendarai kendaraan. Kita akan memberikan sanksi tegas, disamping menjalani sidang, kita juga libatkan orangtuanya untuk mengambil kendaraan yang disita. Dan membuat per-

nyataan untuk menimbulkan efek jera dan tidak memberikannya kendaraan ke sekolah, ujarnya. Mengenai bus sekolah yang rusak, Supriyadi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk mencarikan solusi, agar bus yang rusak tersebut dapat kembali digunakan sebagai angkutan para pelajar khususnya di Kota Pontianak. Bus sekolah yang rusak berat itu,

menjadi salah satu alasan orangtua memperbolehkan anaknya pergi ke sekolah dengan mengemudi sepeda motor sendiri, padahal tanpa disadari pemberian itu bukan malah membantu justru menjadi boomerang bagi orangtua. Dirlantas Polda Kalbar yang baru menjabat tujuh bulan ini menambahkan, yang menjadi persoalan juga adalah bus sekolah ketika beroperasi dulu ternyata kurang diminati pelajar

dengan alasan gengsi dan sebagainya. Sehingga memilih kendaraan pribadi berupa sepeda motor, parahnya dituruti orangtua yang bersangkutan. Sementara pantauan Rakyat Kalbar, terdapat empat bus sekolah yang terparkir dengan kondisi yang reot dan berkarat di Dishubkominfo Kota Pontianak. Saat hendak dikonďŹ rmasi, Kadishub Kota Pontianak tidak dapat ditemui karena menghadiri undangan dinas. (agn)


Pro Ekbis Minggu ke : 2 (kedua) November 2014 Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

2.500 20.000 50.000 115.000 60.000 120.000 17.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

3.500 23.000 60.000 120.000 65.000 130.000 18.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Perusahaan Kapal Pesiar Butuh 1.500 Tenaga Kerja per Tahun JAKARTA-RK. Kementerian Ketenagakerjaan mendorong peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah yang potensi kemaritimannya besar untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada penyediaan sumber daya manusia kompeten di bidang kemaritiman. Salah satu kebijakannya adalah menetapkan BLK Lombok Timur yang segera akan beroperasi, khususnya untuk menyelenggarakan pelatihan bidang pariwisata untuk menyiapkan tenaga kerja yang akan bekerja di kapal pesiar. Semua sektor pekerjaan yang ada di sektor kemaritiman akan jadi sasaran kebijakan pemerintah. Hal ini untuk

JAKARTA-RK. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan jauh lebih optimistis dibandingkan tahun ini. Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan output ekonomi pada 2015 mencapai kisaran 5,4-5,8 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang tumbuh di batas bawah kisaran 5,1-5,5 persen. Pembaikan akselerasi ekonomi ini didorong membaiknya ekonomi dunia, yang bisa menggenjot kinerja ekspor khususnya produk manufaktur. Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, kondisi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang cenderung melambat, karena faktor ekonomi global. Misalnya melemahnya pertumbuhan ekonomi Negara berkembang tujuan ekspor utama Indonesia, yakni Tiongkok. Belum lagi faktor harga komoditas ekspor andalan yang anjlok. Seperti harga minyak, karet, batu bara dan kelapa sawit. Tak pelak, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal tiga 2014 hanya 5,01 persen. Posisinya terus

Equatoriana

Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski KIH berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia, tapi lembaga legislatif justru dikuasai KMP. Setelah dilantik pada 20 Oktober, Jokowi-JK yang membentuk Kabinet Kerja langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Sayangnya, perseteruan KIH dan KMP bagai tak berkesudahan. Sebelumnya kedua kubu berbeda sikap mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPR dalam sidang paripurna harus menyuguhkan perdebatan panjang hingga voting, hanya untuk menentukan keputusan. Saat itu, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir. Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara antara pendukung pilkada oleh DPRD dan pilkada langsung menjadi tidak seimbang ketika divoting. Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara. Setelah pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang menyuguhkan peseteruan kedua kubu, kini pertempuran kembali terulang. Bahkan, DPR kubu KIH sampai membentuk pimpinan legislatif tandingan. Hanya karena takut tidak kebagian jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedikit banyak kondisi ini akan mempengaruhi kinerja presiden dan kabinetnya. Menurut anda?

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

4

mendukung program-program Presiden Joko Widodo dalam memperkuat bidang kemaritiman, di Indonesia, ujar Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, di kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (14/11). Hanif mengatakan, untuk menyiapkan BLK kemaritiman, pihaknya akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan sektor terkait. Seperti Kementerian Perikanan dan Kelautan. Koordinasikan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk memperkuat kompetensi kemaritiman. Kita dorong agar Balai Latihan Kerja dapat menghasilkan semakin banyak tenaga profesional kita yang dapat bekerja di pasar kerja global, khususnya dalam bidang kemaritiman,

harap Hanif. Untuk mendukung kebijakan sektor kemaritiman ini, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker telah menjalin kerja sama dengan PT. CTI Group Worldwide Services Inc untuk penyelenggaraan pelatihan berstandar khusus Royal Caribbean Cruises Ltd, di BLK Lombok Timur. PT. CTI Group Worldwide Services Inc merupakan anak perusahaan dari CTI Group Worldwide Services Inc. yang berlokasi di Amerika Serikat sebagai agen resmi penyeleksi dan penyuplai tenaga kerja ke salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar Royal Caribbean Cruises Ltd.

Dirjen Binalattas Kemnaker, Khairul Anwar mengatakan, sudah merintis penambahan BLK Kemaritiman dengan melakukan pilot project yang bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Tahun ini pilot project sudah dibicarakan dengan Royal Caribbean, mereka mengatakan bisa menerima 1.500 tenaga kerja per tahunnya, ujar Khairul. Namun, Kemnaker baru mengadakan kelas untuk 40 orang sebagai tahap awal sebelum menambah jumlahnya menjadi sesuai yang diminta. Tahun depan pesertanya ditargetkan mencapai 1.000 hingga 1.500 orang. (jpnn)

2015, Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi

Sumber: Bank Indonesia

Masalah kita

Sabtu, 15 November 2014

Kemnaker Dorong BLK Gelar Pelatihan Bidang Kemaritiman

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Jenis Komoditi

Rakyat Kalbar

turun dibandingkan kuartal satu dan dua tahun ini yang masing-masing 5,2 persen dan 5,1 persen. Namun performa industri manufaktur kita cenderung me- Agus Martowardojo ningkat. Kami harapkan tahun depan bisa jadi pendorong signifikan ekspor, ucap Gubernur BI, Agus Martowardojo, di Gedung BI kemarin (13/11). Produk-produk manufaktur tersebut diprediksi dapat mengompensasi kinerja ekspor, mengingat adanya perbaikan ekonomi di sebagian Negara maju, seperti Amerika Serikat (AS). Membaiknya ekonomi AS itu ditandai oleh selesainya rezim pelonggaran kebijakan moneter (quantitative easing) per Oktober 2014 lalu. Di samping itu juga membaiknya data-

data tingkat pengangguran AS serta kenaikan suku bunga AS (Fed Fund Rate) yang diprediksi terjadi lebih awal pada semester pertama 2014. Wilayahwilayah di Indonesia seperti Jawa relatif tinggi ekspor manufakturnya. Sementara wilayah timur membaik karena pintu ekspor mineral dibuka lagi, terangnya. Forecast pertumbuhan ekonomi dunia pada 2015 juga lebih bagus dibandingkan tahun ini. Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebutkan, tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia bisa mencapai 3,6 persen atau lebih tinggi ketimbang tahun ini yang hanya 3,4 persen. Sementara IMF juga memperkirakan tahun depan ekonomi dunia dapat tumbuh agresif 3,8 persen. Kami lebih konservatif di 3,6

persen, ujarnya. Selain ekspor manufaktur yang diproyeksi terkerek, menurut Perry, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh beberapa faktor. Pertama adalah kemungkinan naiknya investasi nonbangunan. Tahun ini investor cenderung menekan investasinya karena ekspor terkontraksi. Tapi tahun depan pengusaha confirm akan naikkan investasinya, karena asumsi ekspor yang meningkat, timpalnya. Investasi tersebut didukung juga dengan kredit perbankan tahun depan yang dilepas pada rentang 15-17 persen. Atau lebih tinggi dari tahun ini yang berada di kisaran 12-14 persen. Sementara itu, faktor kedua adalah membaiknya kebijakan fiskal pemerintah. Dengan adanya penekanan jumlah subsidi bahan bakar minyak (BBM), diharapkan subsidi bisa dialokasikan ke proyek-proyek yang lebih produktif. Government spending juga diharap membaik, harapnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

577868

Sms Warga Alat Negara Polisi adalah alat negara mengamankan/menyelamatkan negara dari semua kejahatan tanpa kecuali, bukan pengkhianat negara. Jika masih ada penjahat berseragam Polisi di negeri ini, adalah musuh berat Polisi yang benar-benar berjiwa Polisi. Polisi yang sejati, Polisi yang dapat ciptakan Polisi dan masyarakat berjiwa Polisi. Bilamana masih ada penjahat berseragam Polisi di negeri ini, negeri ini akan hancur berantakan. Akibatnya, terjadi marak premanisme, korupsi, kejahatan politik dan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang berdampak proyek asal jadi, ilegal logging, ilegal mining/PETI spektakuler berdampak ancaman merkuri dan kerusakan lingkungan, ilegal fishing, narkoba masuk desa, perjudian, penyelundupan, diskotik pesta narkoba, perambahan hutan lindung dan taman nasional, perampokan, pembunuhan, dan pencurian. Tapi masyarakat Kalbar tenang, karena bapak Brigjen Pol Arifef Sulistyanto ada. Ibrahim Myh. 0812886 73500 11-10-2014

05.48

Warga Siap Dukung Kapolda dan Kapolresta harus tegas tanggap dan sigap, kejahatan semakin merajalela di Kota Pontianak, kami warga siap dukung. 085245519512 18-10-2014

Tanggapan Jika DPR-RI punya pimpinan dan komisi-komisi ganda. Roda pemerintahan tidak bisa jalan, bisa bubar negara ini? Apa yang diramal para pakar bisa jadi kenyataan. DPR RI kehilangan wibawa, kredibilitas dan kepercayaan oleh rakyat, karena ribut melulu kayak tikus?! Setiap kali sidang, ada yang banting meja dan cangkir pecah berserakan. Lebih parah lagi, para Anggota DPR RI setiap kali sidang terlalu ramai intrupsi yang tak berkesudahan. Lebih buruk lagi, para Anggota DPR RI sedang rapat, berkerubutan memenuhi meja pimpinan becakar dengan memaki satu sama lain. Sehingga Pimpinan DPR RI tidak bisa memimpin sidang rapat paripurna. Bisa-bisa hancur negara ini dan Kabinet Kerja Jokowi-JK akan tidak bisa melaksanakan program kerjanya. Di mata rakyat, karakter dan kelakuan para Anggota DPR RI, ketahuan ada yang pecundang dan badut politik . Sangat tidak sopan, memalukan! Hendaknya rakyat janganlah dijadikan objek politik! Ibrahim Myh. 0812886 73500 1-11-2014

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

16.49

14.26

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi BahBiro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika. Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak. Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000. Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com


Kursi Rakyat Sikap DPRD Singkawang Vakum SINGKAWANG-RK. Sejak dilantik 20 September lalu, DPRD Kota Singkawang periode 2014-2019 masih vakum. Belum definitifnya pimpinan DPRD Kota Singkawang inilah yang menyebabkan kevakuman tersebut. Alat kelengkapan Dewan belum ada, maknya fungsi Dewan belum berjalan, kata Ketua DPRD Kota Singkawang sementara, Sujianto ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/11). Alat kelengkapan Dewan itu yakni Badan Musyawarah (Banmus), Badan Legislasi (Banleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Komisi. Tanpa kelengkapan dewan ini, praktis Kebijakan Umum Anggatan dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan draft RAPBD 2015 belum bisa dibahas. Padahal Pemkot sudah menyerahkan KUA-PPAS dan draft RAPBD 2015, jelas Sujianto. Tetapi dia memastikan memasuki tahun anggaran baru, tugas pimpinan sementara selesai dan alat kelengkapan dewan terbentuk. Artinya, lembaga DPRD sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Sekarang ini, kita akui Dewan masih vakum, belum melaksanakan fungsinya sebagai budgeting, pengawasan dan legislasi, ucap Sujianto. Saat ini, menurut dia, pihaknya masih mengurus persoalan internal. Di antaranya, Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik DPRD Kota Singkawang. Panitia Khusus (Pansus) Tatib sudah selesai menjalankan tugasnya menyusun Tatib. Namun, laporan hasil kerjanya masih belum diparipurnanya, sehingga Tatib DPRD Kota Singkawang belum disahkan. Paripurna pengesahan Tatib belum digelar, kata Sujianto, karena masih menunggu kepulangan Pansus Kode Etik yang konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kalau dilaksanakan sekarang niscaya tidak akan kuorum, karena Pansus Kode Etik belum pulang, terangnya. (dik)

Inilah Komposisi Pimpinan Badan dan Tim Kerja MPR JAKARTA-RK. MPR RI telah menetapkan pimpinan dan anggota Badan-badan dan Tim Kerja Pimpinan periode 2014-2019 di Ruang GBHN, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (13/11). Ahmad Basarah (PDIP) ditetapkan menjadi Ketua Badan Sosialisasi MPR. Sementara lima wakilnya adalah, Edhy Prabowo (Gerindra), Alimin Abdullah (PAN), Bachtiar Aly (Nasdem) dan Zainut Tauhid (PPP). Badan Pengkajian MPR diketuai oleh Bambang Sadono (kelompok DPD). Lima wakillnya adalah, TB. Hasanuddin (PDIP), Rambe Kamarulzaman (Golkar), TB. Soenmandjaja (PKS) dan Martin Hutabarat (Gerindra). Untuk Badan Penganggaran MPR dipimpin oleh Idris Laena (Golkar). Dan lima wakil ketuanya adalah, Guntur Sasono (Demokrat), Lukman Edy (PKB), Syarifuddin Suding (Hanura) dan Muh. Asri Anas (kelompok DPD). Sementara Tim Kerja Pimpinan MPR diketuai M. Syukur (kelompok DPD). Dan 10 wakil ketua, yaitu Bachtiar Aly (Nasdem), Lukman Edy (PKB), Hardi Soesilo (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), Ahmad Basarah (PDIP), Khotibul Umam Wiranu (Demokrat), Ahmad Dimyati Natakusumah (PPP), M. Ali Taher (PAN), TB. Soenmandjaja (PKS) dan Capt. Djoni Rolindrawan (Hanura). Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, rapat itu terselenggara karena ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR Pasal 68 huruf (b) tentang Jenis Rapat dan Pasal 82 ayat (3), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 85 tentang Sifat-Sifat Rapat. Yang menyatakan rapat gagungan bersifat tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota MPR dan undangan, jelasnya. Hadir dalam rapat itu seluruh pimpinan MPR dan pimpinan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR E. E Mangindaan, Hidayat Nurwahid, Mahyuddin, dan Oesman Sapta. Hadir pula Ketua Fraksi Partai Golkar Hardi Susilo, Ketua Fraksi PDIP Ahmad Basarah, Ketua Fraksi PKB Lukman Edy, Ketua Fraksi Nasdem Bachtiar Aly, Ketua Fraksi PKS TB Soemandjaja, Ketua Fraksi Partai Hanura Suding, Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfidz, dan Ketua Kelompok DPD Bambang Soedono. (Rmol)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 15 November 2014

Kata Idrus Marham Golkar Akan Pertegas Dukungan ke KMP Ace Hasan: Tidak Ada Jaminan Ical Terpilih Lagi

JAKARTA-RK. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan, musyarawarah Nasional (Munas) Partai Golkar nanti akan mempertegas dukungan partai beringan di Koalisi Merah Putih (KMP). menurut Idrus, meski belum diputuskan, poin ini menjadi salah satu rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Dalam surat dari Dewan Pertimbangan Golkar disebutkan poin pentingnya yaitu meminta Munas harus mengambil penguatan posisi partai di KMP dan penyeimbang kritis dalam jalannya pemerintahan, terangnya. Idrus menambahkan, Dewan Pertimbangan Golkar memang memiliki hak untuk memberikan rekomendasi kepada DPP Partai Golkar dalam pengambilan keputusan. Ini sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, jadi pertimbangan DP Golkar itu dikeluarkan sebagai rekomendasi poin-poin penting yang dibahas dalam Munas nanti,

tegasnya. Jika rekomendasi tersebut diambil menjadi keputusan, lanjut Idrus, maka ketua umum terpilih nantinya harus tunduk pada Munas. Apabila tidak tunduk maka akan menjadi alasan utama impeach, katanya. Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan Ketua

CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

JAKARTA-RK. Masyarakat sebaiknya tidak perlu banyak berharap akan ada perubahan signifikan melalui tangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena tokoh yang akrab disapa JK ini dinilai mudah untuk mengingkari janji. Jangankan untuk melaksanakan apa yang disampaikan pada saat kampanye dulu, janji yang baru disampaikan saja diingkari. Makanya tak heran, sejauh ini sudah ada beberapa elemen masyarakat yang merasa ditinggalkan dan dilupakan. Ya, tidak usah jauh-jauhlah. Janji

audiensi dengan Pemuda Muhammadiyah saja diingkari. Padahal, sudah diagendakan. Eh, ternyata dibatalkan beberapa jam sebelum audiensi dilaksanakan, ujar Wakil Sekjend PP. Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi, dalam keterangannya, Jumat (14/11). Dijelaskannya, beberapa pekan lalu pihaknya mendapat konfirmasi akan diterima Wakil Presiden pukul 15.00 WIB hari ini. Konfirmasi disampaikan oleh ibu Ayu yang sekaligus meminta nama-nama yang akan ikut beraudi-

Jual Tanah LOWONGAN KAPLING TANAH di Sintang, letak strategis: Uk. 10x20=Rp 35 juta; Uk. 15x20=Rp 50 juta. Hub=081256819765.

larut maka akan menyulitkan Golkar di pemilu 2019 karena akan sulit mendaftar capres dan cawapres. Makanya solusinya selesaikan dengan cepat. Golkar seharusnya simple majority lagi kaya dulu. Elit Golkar harus ikhlas jadikan Golkar sebagai institusi bukan kepentingan perorangan, demikian Indria.

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448

secara sepihak oleh kantor wakil presiden. Yang lebih mengherankan, tidak ada alasan yang jelas terkait pembatalan tersebut, kata Virgo. Ia menilai, Wakil Presiden Jusuf Kalla lupa bahwa saat ini dia adalah pemimpin untuk seluruh rakyat. Jadi sangat mengherankan jika dia hanya mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu kelompok masyarakat tertentu saja. Jangan disalahkan jika nanti ada sekelompok masyarakat yang kehilangan kepercayaan dan harapan, tandasnya. (Rmol)

Sebelumnya, politikus Golkar, Agun Gunanjar, mengancam bakal membentuk pengurus tandingan sebagai protes terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie. Ia menegaskan, ancaman itu bakal benar-benar terwujud jika Aburizal menjegal calon ketua umum lain untuk maju dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. (Rmol)

Ilustrasi.

NET

J AKARTA -RK. Sejumlah elit Golkar mewacanakan akan membentuk DPP Partai Golkar tandingan. Pembentukan DPP tandingan menujukkan adanya ambisi dari penggagasnya. DPP tandingan itu merugikan. Masyarakat malah melihatnya gerakan ini ambisi para elit, kata jelas pengamat politik Indria Samego di bilangan Cikini, Jakarta, Jumat (14/11). Menurutnya, daripada membuat DPP tandingan lebih aman seperti yang sudah dilakukan eks petinggi Golkar lainnya. Seperti Surya Paloh, Prabowo Subianto atau Wiranto. Mereka keluar dari Golkar dengan membuat partai baru. Keluar saja dari Golkar. Ibarat shalat bikin shaf dan

Pendaftaran Diklat Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

BURSA PEMASANGAN IKLAN BARIS Harian

jamaah sendiri. Kalau DPP tandingan tidak solutif, tegas peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoensia (LIPI) ini. Hanya saja kata Indria, Golkar akan dikenang seperti partai tempat latihan yang kemudian ditinggalkan sendiri oleh peserta latihannya ketika sukses. Golkar hanya akan jadi sejarah. Memang secara empiris tidak ada kekuatan yang mendukung itu saat ini, karena buat partai juga mahal, jelas Indria. Ditambah lagi kalau ada DPP tandingan, legitimasi Golkar ke depan akan sulit. Pasalnya DPR RI butuh ketua umum dan sekjen yang legal. Ditambah lagi jika berlarut-

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Informasi Pemasangan

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 AN

THERAPY

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

AGYA Angsuran MURAH !!!

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

BATA RINGAN/HEBEL, BATU BATA MERAH, GILING BOTOL AQUA, KOMPOS, BATAKO PRESS, MIXER/MOLEN, GILINGAN SAMPAH, PAVLING BLOCK, DAN MACAM-MACAM CETAKAN

Segera Hubungi REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

JUAL MESIN

TOYOTA IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

INFORMASI PEMASANGAN

(0561)768677

I K L A N

Hotline (0561). 768677

DISCOUNT 60% GARANSI

MENERIMA PANGGIL AN

Biro LOWONGAN

ensi. Nama-nama pun telah dikirimkan sesuai permintaan. Anehnya, sesaat lalu ada konfirmasi ulang yang membatalkan agenda tersebut, kesalnya. Di samping ingin melaporkan beberapa program kerja strategis, permohonan audiensi Pemuda Muhammadiyah sebetulnya sekaligus dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anehnya, audiensi yang telah disetujui tersebut tiba-tiba dibatalkan

Dirikan Partai Baru Saja Ketimbang Buat DPP Golkar Tandingan

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230. ALISHA. 082352849311 No sms

pada periode mendatang. Soal banyaknya surat dukungan tidak bisa dijadikan sebagai dasar terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum, kata Ace saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (14/11). Menurutnya, dukungan itu tidak cukup dalam bentuk surat dari DPD II atau I. Tapi dukungan 30 suara dari pemilik itu harus dibuktikan dalam forum Munas dengan yang akan berjalan lewat proses voting. Selain itu, tidak menjadi jaminannya dukungan yang diklaim Ical juga didasari adanya klaim dari 7 calon lain yang juga mengaku mendapat dukungan yang sama dari pengurus DPD II dan I. Maka untuk membuktikan dukungan-dukungan tersebut, hanya forum Munas lah yang memiliki kewenangan untuk membuktikan dukungan itu melalui voting secara fair, demokratis dan terbuka sesuai yang dipersyaratkan AD/ART, tandasnya. (jpnn)

Jangan Terlalu Berharap ke Jusuf Kalla

MENERIMA PESANAN :

TENAGA KERJA, Pria/Wanita, kelola usaha kuliner Ayam Bakar, upah memuaskan. Minat, Hub=082157629474.

Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical berhak maju kembali dalam bursa calon di Munas Golkar mendatang. Namun, Ace mengatakan tidak ada jaminan Ical terpilih lagi. Sebagai Ketua Umum petahana, Ace yakin Ical yang merupakan seorang demokrat sejati akan menjaga tradisi politik yang demokratis, fair dan terbuka dalam proses pemilihan Ketua Umum pada Munas nanti. Saya kira itu hak Beliau (Ical) untuk maju kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar

Idrus Marham

Iklan Baris & Paket Murah DIBUTUHKAN SEGERA

5

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

15 Jt

an

HUBUNGI : Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

http://anugerah-tehnik.com

0818 18 2035 0813 9610 3485


Sambungan HANNAH Clark, nelayan warga Kodiak, Alaska, masih belum ngeh saat mendapati rumahnya bobol dan lemarinya acak-acakan beberapa bulan silam. Dia masih mengira bahwa kediamannya digarong pencuri amatiran. Sebab, sekilas, tidak ada barang berharga yang raib. Namun, saat diwawancarai KMXT, radio lokal Kodiak, Hannah baru sadar bahwa yang menyatroni rumahnya adalah pencuri spesialis baju dalam. Aksi maling dalaman itu bikin heboh pulau kecil dengan populasi sekitar 6 ribu orang tersebut. Pada Rabu (12/11), berita tentang maling saru itu berulang-ulang disiarkan lewat radio. Alaska State Troopers, kepolisian khusus di Alaska, mengakui kasus tersebut. Puluhan laporan kasus pencurian masuk ke meja mereka. Sebagian besar korban mengatakan bahwa yang dicolong adalah pakaian dalam perempuan. Polisi juga menolak berbicara detail dengan alasan penyidikan. Yang terang, mereka mengingatkan warga agar mengunci ganda rumah serta lemari. Hannah Clark tidak percaya bahwa ada maling yang mengkhususkan diri pada jeroan. Yang terang, dia memuji selera bandit tersebut. Sebab, yang dicolong adalah koleksi cawat dan kutang Victoria Secret yang harganya sekitar USD 150 atau hampir Rp 2 juta. (jpnn)

Rakyat Kalbar Sabtu, 15 November 2014

Berkah Jalan .......................dari halaman 1

Maling Pakaian Dalam Ganggu Alaska

Ilustrasi Wahyu Kokkang/Jawa Pos

Biarin Aja .........................................................................................................................................................................dari halaman 1 DPRD DKI yang absen dalam rapat paripurna pengangkatan dirinya sebagai gubernur, Jumat (14/11) di Gedung DPRD DKI Jakarta. Bila hal semacam ini terus berlanjut, pria yang akrab disapa Ahok itu yakin pembahasan APBD akan terus mundur. Kalau emang APBD enggak dibahas-bahas, kan berarti mereka enggak gajian. Biarin aja, ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (14/11). Ahok sadar anggota dewan

rata-rata memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata. Tapi ia juga ingin melihat respon DPRD bila tidak digaji. Mereka juga sudah kaya-kaya, enggak usah digaji, ancam Ahok. Dalam PP 24/2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD dituliskan, bahwa masingmasing anggota dewan berhak atas uang representasi sebesar Rp3 juta untuk Ketua DPRD dan Rp2,4 juta untuk wakil ketua. Sementara anggota mendapatkan

Rp2,25 juta. Kemudian untuk tunjangan jabatan diberikan Rp4,35 juta untuk ketua DPRD, Rp3,48 juta untuk wakil ketua dan Rp3,26 juta untuk anggota. Selanjutnya, tunjangan komunikasi intensif untuk seluruh anggota DPRD tanpa terkecuali diberikan sama, yakni Rp9 juta. Kemudian tunjangan operasional untuk ketua DPRD diberikan Rp18 juta, wakil ketua mendapat Rp9,6 juta dan anggota tidak mendapat tunjangan

sama sekali. Dan terakhir, Wakil Ketua DPRD akan mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp20 juta dan anggota mendapatkan Rp15 juta. Jabatan ketua tidak mendapatkan tunjangan ini. Dengan demikian, setiap bulannya Ketua DPRD akan mengantongi Rp35.163.260 dan wakil ketua Rp 45.161.920, sedangkan para anggota Rp30.291.320.

Re-editing: Hamka Saptono

Inilah Penerimaan ...............................................................................................................................................dari halaman 1 kriteria penerimaan yang bukan termasuk gratifikasi. Jangan menafsirkan semua hadiah adalah gratifikasi. Semua ada klasifikasinya, ujar Abraham di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di sela kesepakatan KPK dan KemenPAN-RB terkait pemberantasan korupsi, Jumat (14/11). Penerimaan yang bukan termasuk gratifikasi, dikatakan Abraham Samad, diantaranya hadiah langsung/ door prize/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, cinderamata/

souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Penerimaan dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Penerimaan dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan ke samping. Tentunya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, katanya. Penerimaan dari pihak yang mem-

punyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat dan tradisi, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Penerimaan terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Kemudian penerimaan yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau

6

kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum, berupa honorarium pembicara dan penerima biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan, seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata. Selain itu penerimaan secara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. Kemudian penerimaan lainnya yang tidak berpotensi konflik kepentingan, tegas Abraham Samad.

Re-editing: Hamka Saptono

kalau tidak ingin jatuh atau terjebak di jalan berlubang. Pengendara sepeda motor yang tidak berhati-hati alias main hantam saja dengan kecepatan tinggi, mesti siap terjungkal atau bergulingguling di jalan, tentu dengan risiko minimal luka-luka. Sopir mobil yang melintasi jalan becek dan licin itu juga akan merasakan akibatnya. Setir menjadi tidak stabil, ban cepat aus, badan (body) mobil limbung, mogok dan kemungkinan besar celaka. Salah satu jalan dengan kondisi sangat parah itu t e r d a p a t d i Ke c a m a t a n Simpang Hilir, yakni jalan yang menghubungkan Desa Batu Barat, Lubuk Batu, dan Matan Jaya. Setiap memasuki musin hujan, jalan utama yang menghubungkan tiga desa itu akan menjadi bubur lumpur. Kendaraan roda dua susah melintas, apalagi kendaraan dengan roda lebih banyak. Jalan lainnya yang mengenaskan ketika musim hujan terdapat di Kecamatan Sukadana. Tepat di jalan raya yang menghubungkan Siduk dengan Nanga Tayap, Ketapang. Jalan yang menghubungkan KKU dengan Ketapang itu katanya akan diperbaiki pada 2015. Namun kenyataannya, hingga kini jalan tersebut masih rusak parah dan siap memangsa penggunanya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara diharapkan dapat bahu-membahu mengaspal jalanan yang sering diuruk tanah merah ataupun kuningnya itu. Kondisi jalan yang becek dan licin ini memang membutuhkan perhatian dari pemerintah, agar perekonomian masyarakat terus menggeliat. Tetapi kondisi memprihatinkan ini bukan alasan untuk mengeluarkan sumpah serapah. Jalanan rusak berhias hujan tersebut seyogianya mengingatkan kita atas kebesaran Allah SWT. Atas kuasaNyalah jalanan itu bagus dan rusak. Di baliknya terdapat

hikmah dan manfaat. Dalam suatu hadits dari Aisyah, bahwasanya pahala seseorang tergantung dari kesusahannya. Semakin susah orang melakukan kebaikan, semakin besar pula pahala yang ia peroleh. Olehkarenya, semakin rusak dan susah jalan yang kita lalui, selama untuk kebaikan, niscaya akan mendapat ganjaran yang lebih baik, kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Jalan yang rusak menguji ketabahan seseorang. Memaksa pengendara untuk tidak kebut-kebutan di jalan yang dapat membahayakan nyawanya dan oranglain. Bahkan jalan kaki pun mesti perlahan-lahan dan bersabar. Jalan rusak, juga mengasah sifat teposliro atau toleransi akan keadaan. Misalnya kita memberikan kesempatan kepada para peraeh (pengumpul buah, ikan, barang pecah belah, minyak, dll) untuk lewat duluan. Kita melakukan itu lantaran rasa toleransi yang tinggi melihat di kanan dan kiri kendaraan para peraeh terdapat keranjang berisi barang-barang yang mudah rusak. Kalau barang bawaan mereka terjatuh dan rusak, niscaya penghasilannya akan berkurang dan keluarganya bisa kelaparan. Karena kesabarannya, dia mendapat kesempatan lebih baik untuk mendapatkan rezekinya. Jalan rusak juga melatih kehati-hatian agar tidak tergelincir atau terjungkal. Dalam kehidupan, kehatikehatian sangat berguna, terutama agar tidak tergelincir dalam kemaksiatan. Selain itu, jalan rusak juga menjadi ladang rezeki bagi pemilik bengkel, jasa pencucian kendaraan bermotor dan lainnya, di mana rezekinya sangat melimpah ketika hujan dan jalan becek. Semua ini sepatutnya mengingatkan kita untuk selalu mengambil hikmah di balik setiap keadaan, termasuk keadaan sesulit apapun. (Kamiriluddin)

Bea Cukai Amankan .........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Dwikora Pontianak. Dokumen tersebut tertanggal 7 November 2014. Kakanwil Bea dan Cukai Kalbar, Supraptono mengatakan, dokumen pengiriman kontainer bertuliskan barang coconut. Curiga, petugas memeriksa kesesuaian dokumen dan isi kontainer. Saat dibuka ke enam kontainer yang siap dilayarkan menggunakan kapal MV. Pac Lombok Voy 5712W

itu berisikan rotan asalan asal Kalbar. Dokumennya diketahui coconut produk, tapi kontainer tersebut adalah berisikan rotan asalan, kata Supraptono, Jumat (14/11). Lantaran tak sesuai dokumen, petugas menahan kontainer tersebut untuk didalami kasusnya. Hasil pemeriksaan sementara, rotan dalam kontainer tersebut milik CV. AIL dengan pemilik usaha berini-

sial YG yang kini sedang menjalani pemeriksaan di Bea dan Cukai. Sementara isi kontainer sendiri tidak ditemukan coconut seperti yang dituliskan di dokumen, namun merupakan gulungan sebanyak 90 ton rotan asalan asal Kalbar. Jika dirupiahkan, rotan tersebut seharga Rp1,6 miliar. Ini menyalahi Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) nomor 44 tahun 2012. Barang dilarang diek-

spor dalam bentuk asalan, sebab akan merugikan industri dalam negeri, tidak ada nilai tambahnya jika diekspor, tegas Supraptono. Selain menyalahi Permendag nomor 44 tahun 2012, kasus ini juga melanggar pasal 102A huruf b UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean dengan ancaman penjara satu sampai 10 tahun dan denda

Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Juga melanggar pasal 103 huruf c UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean dengan ancaman penjara dua sampai delapan tahun dan denda Rp100 juta sampai Rp5 miliar. Bukan hanya merugikan industri dalam negeri saja, menurut Supraptono, rotan tersebut jika diekspor juga mengurangi pa-

sokan di dalam negeri, sehingga menimbulkan kekurangan bahan baku rotan. Ini tujuannya akan dikirim ke RRT transit Singapura. Kasus ini masih proses penyidikan, akan dikembangkan kembali, sudah berapa kali pemilik tersebut melakukan pengiriman rotan, tegas Supraptono.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Pemerintah Masih...............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 tidak bagus juga untuk masyarakat. Kita sesuaikan dengan keadaan saat itu. Bahwa nanti naik lagi melonjak, tentu kita pikir ulang lagi, tegas JK. Sementara itu menanggapi harga sembako yang turut melonjak akibat isu kenaikan harga BBM bersubsidi, JK langsung menampiknya. Menurutnya, harga sembako naik dengan berbagai alasan. Bukan hanya karena wacana kenaikan harga BBM. Bisa karena ini musim kering, sehingga cabai atau sayur tak bisa tumbuh, kemudian karena barang impor rupiah melemah, sebagian akibat perkiraan BBM naik. Tapi itu hanya hal-hal tertentu yang ada hubungan dengan angkutan dan minyak. Seperti cabe-cabean itu kelangkaan karena musim

kering, papar JK. Presidium Parlemen Pemuda Indonesia (PPI) menilai kinerja Jusuf Kalla menurun jauh. Jabatan Wakil Presiden yang kembali diembannya pada periode 2014-2019 ini kelihatan tidak begitu berfungsi. Buktinya, wacana kenaikan harga BBM yang dipastikan memberatkan rakyat tidak bisa dia antisipasi. Waktu dengan SBY dulu, Jusuf Kalla itu powerfull. Selain itu, dia punya cara-cara taktis mengatasi persoalan. Termasuk menghapus penggunaan minyak tanah dengan gas. Itu lumayan revolusioner dan tidak menimbulkan gejolak, jelas Presidium PPI, Ahmad Fanani, Jumat (14/11). Jika Jusuf Kalla tidak mampu membatalkan rencana kenaikan

BBM, tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan menyalahkannya. Persepsi publik pasti akan tertuju kepada mantan Ketua Umum DPP Golkar itu. Pasalnya, urusan domestik seperti ini seakan diabaikan dan disepelekan. Padahal, Jusuf Kalla pasti lebih tahu bahwa kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat. Karena mungkin sudah terlalu tua, jadi tidak seberani dulu lagi. Semestinya, JK memang sudah layak pensiun. Saatnya beliau ngurusin cucu. Ngurusin negara sudah tidak bisa diharapkan lagi, tegas Ahmad. Kalau gagal membatalkan kenaikan harga BBM, parlemen pemuda Indonesia merekomendasikan agar Jusuf Kalla segera mundur dari jabatannya. Itu lebih

bermartabat daripada harus mengalah pada kepentingan para pemilik modal. Biar sekalian Jusuf Kalla khusnul khatimah (dikenang berhenti dari jabatannya dalam keadaan baik), demikian Fuad yang juga mantan Wakil Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. Bersihkan Pertamina Kementerian ESDM dan Kementerian Negara BUMN didesak untuk melakukan pembersihan di tubuh perusahaan minyak milik negara, PT Pertamina (Persero). Demikian disampaikan Ketua Tim Pemberantasan Mafia, Taufan Hunneman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/11). Pertama pembersihan dilakukan dengan memilih direksi Pertamina, bukan dari direksi lama

atau orang lama yang bercokol saat ini sebagai direksi Pertamina, kata Taufan. Kedua, pembersihan dilakukan dengan merombak total jajaran Kementerian ESDM. Ketiga, segera dilakukan audit investigatif atas perjanjian-perjanjian yang merugikan Pertamina. Tiga langkah ini harus segera dilakukan, mengingat sebentar kementerian ESDM khususnya pasti akan kerepotan dengan mengurus kenaikan BBM, pinta Taufan. Menurut Taufan, direksi-direksi lama Pertamina telah gagal mewujudkan tata kelola minyak dengan baik. Selain itu minim prestasi dan menjadikan Pertamina semakin terpuruk. Memberhentikan Dirjen Migas Edi Hermantoro sudah sangat tepat,

namun jangan berhenti sampai di situ saja. Melainkan harus juga merombak seluruh jajaran di kementerian dan jabatan-jabatan kunci diberikan oleh mereka yang berprestasi, katanya. Pemberantasan mafia, lanjut aktivis era 98 ini, harus juga dimulai dengan memperbaiki sistem agar transparan baik dalam tender, pengelolaan blok Migas dan pengelolaan seluruh proyek dari hulu dan hilir. Pemerintah harus terus menyempurnakan sistem yang melibatkan partisipasi publik. Mengingat tata kelola Migas merupakan amanah yang dikerjakan, harus sesuai dengan konstitusi dan kepentingan bangsa, jelas Taufan.

Re-editing: Hamka Saptono

Pasal HMP Direvisi ..............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Hal itu dikatakan anggota DPR dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra), Elnino M. Husein Mohi kepada JPNN, Jumat (14/11). Kira-kira itu yang diinginkan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan mengubah Pasal 74 dan 98 UU MD3 itu, kata Elnino. Padahal, lanjutnya, dari sisi Koalisi Merah Putih (KMP) sama sekali tidak ada niat, apalagi berpikir dan bertindak untuk melengserkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hasil kerjanya juga belum ada, lalu alasan apa untuk melengserkannya? tanya anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Gorontalo itu. Elnino mempertanyakan sikap KIH yang selalu mencurigai KMP dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan melanggar konstitusi. Namun, hingga kini tidak pernah terbukti. Dicurigai akan menghambat pelantikan Jokowi-JK, tidak terbukti. Dicurigai akan memboikot dengan cara tidak menghadiri pelantikan Jokowi-JK, juga fitnah.

Dicurigai tidak akan memberikan secuil pun jabatan pimpinan di alat kelengkapan dewan, juga pepesan kosong. Faktanya, KMP mau berikan 21 jabatan kepada KIH, ungkapnya. Kecurigaan terkini, kata Elnino, KMP dituding akan memakzulkan Presiden. Justru, dengan adanya usaha-usaha untuk mengebiri kewenangan konstitusional DPR, kita dipancing untuk mencurigai KIH yang ingin menguasai semua sendi kehidupan bernegara dan berbangsa, tanpa mau memerhatikan suara yang berbeda. Ada yang mau otoriter mengatur negara dan bangsa ini, tegasnya. KIH Berlebihan Partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam KIH meminta KMP setuju menghapus hak menyatakan pendapat DPR. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai, KIH sedang mengalami ketakutan, sampai-sampai menggulirkan permintaan ini. Dari dulu kan hak interpelasi atau menyatakan pendapat memang sudah melekat. KIH alami ketakutan yang berlebihan. Jadi

terlihat mereka takut hak tersebut dijadikan bekal Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjegal Jokowi, papar Indria kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/11). Menurut Indria, KIH tidak perlu berkeinginan hak menyatakan pendapat DPR terhadap Presiden dihapus. Justru karena permintaan ini, konflik di parlemen tak bisa berakhir. Rakyat masih fokus perhatikan Jokowi, kok ditambah lagi impeachment, kan prosesnya panjang harus ke MK dulu. Jadi KIH fokus saja gimana caranya biar DPR bisa cepat bekerja lagi, katanya. KIH berlebihan, anggota DPR kan haknya memang hak bertanya atau menyatakan pendapat, sambung Indria. Tolak Revisi Pasal Ketua DPR Setya Novanto mengaku tidak setuju UU MD3 direvisi, apabila itu dapat mendegradasi kekuatan parlemen. Menurutnya, pasal 74 dan pasal 98 UU MD3 merupakan napas dan kekuatan bagi DPR, karena menyangkut tugas pokok dan fungsi DPR dari setiap Komisi. Di situ dijelaskan bahwa DPR

memiliki hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, ujar Setya usai diskusi mingguan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (14/11). Namun begitu, bendahara umum Partai Golkar itu mengaku terus mempelajari usulan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tersebut. Jika revisi yang diajukan KIH tidak mendegradasi kekuatan DPR saat ini, maka KMP dan pimpinan DPR berpeluang melonggarkan pasal tersebut. Masalah yang diajukan tetap akan kita lihat, tentu kita duduk, pelajari dan jangan sampai mendegradasi DPR, ungkap Setya. Wajar Minta Pasal Pemakzulan Dihapus Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berpeluang melanggar Konstitusi dan UU APBN. Hal ini dapat membahayakan keberlangsungan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan. Mungkin karena potensi pelanggaran konstitusi dan hukum ini juga lah pihak KIH di parlemen ngotot menghilang-

kan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari rencana revisi UU MD3, jelas peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra kepada redaksi, Jumat (14/11). Dia menjelaskan, pada 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menyatakan bahwa segala upaya menyetarakan harga BBM dengan harga pasar adalah bertentangan dengan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Artinya, bila kelak Jokowi berani menaikkan harga BBM hingga Rp9.500, melampaui harga pasar BBM di AS, maka pemerintah dapat dipandang telah melanggar Pasal 33 UUD 1945, sehingga sah untuk dimakzulkan oleh parlemen, ujar Gede. Di Amerika Serikat sendiri, yang sering dijadikan patokan harga pasar bebas, harga BBM sudah turun sampai ke level di bawah 3$ per galon atau setara Rp9.500 per liter. Artinya, dengan rencana kenaikan sebesar Rp3.000 harga BBM di Indonesia sudah akan setara dengan harga BBM di Amerika Serikat. Selain itu, menurut alumnus magister FEUI ini, UU APBN pun

berpotensi untuk dilanggar, bila harga BBM benar dinaikkan. Karena di dalam UU APBN Pasal 7 Ayat 6a disebutkan, pemerintah hanya dapat menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR, bila harga minyak dunia naik hingga 15 persen di atas asumsi harga minyak APBN selama 6 bulan terakhir. Faktanya, saat ini harga minyak dunia sedang turun hingga di kisaran 77$ (USD). Bahkan jauh di bawah harga asumsi APBN Perubahan 2014 sebesar 105$, atau turun sebesar 27 persen. Jadi sebenarnya norma, konstitusi, dan perundangan di Indonesia tidak mengizinkan harga BBM naik saat ini. Kecuali jika ternyata sudah ada deal-deal tertentu dengan korporasi-korporasi pemilik SPBU asing seperti Exxon, Chevron, Shell, Total, Petronas, dll, untuk menjadikan pasar BBM lebih liberal dan kompetitif. Maka ngototnya JK (Jusuf Kalla) tidak lagi ganjil. Itu wajar saja dalam mazhab neoliberal, tegas Gede.

Re-editing: Hamka Saptono


Sambungan

Rakyat Kalbar

Sabtu, 15 November 2014

7

DPP PD Tunjuk .......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 ujar Jimmi di hadapan seluruh anggota DPRD yang menghadiri paripurna. Atas saran Mulyadi itulah, Jimmi memutuskan menskor rapat paripurna selama 30 menit. Kemudian melakukan rapat antarfraksi di ruang rapat pimpinan DPRD Kalbar. Akhirnya dari hasil rapat genting itu, memutuskan paripurna penentuan unsur pimpinan definitif ditunda lagi dan akan berlangsung pada 20 November 2014 sekitar pukul 09.00 Wib. Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDIP, Minsen SH meyakini, ditundanya sidang paripurna kemarin, tidak bisa membuat Partai Demokrat memutuskan siapa wakilnya yang ditetapkan menjadi wakil ketua DPRD. Minsen yakin PD tetap meminta waktu hingga belum bisa dipastikan kapan kisruh di internal PD itu berakhir. Saya tidak yakin. Karena teman-teman dari Demokrat sudah jelas sikapnya, singkat Minsen saat melakukan instruksi. Wakil Ketua DPRD sementara dari Partai Golkar, H Mulyadi H Yamin mengatakan, penetapan unsur pimpinan definitif harus segera dilakukan, karena ini sudah sangat mendesak. Semuanya sudah dilewati, bahwa koordinasi dan konsolidasi sudah dilakukan. Bahkan sampai ke titik tidak ada lagi jalannya, ungkap Mulyadi seraya meminta PD secepatnya memutuskan wakilnya yang menduduki kursi wakil ketua DPRD. Secara administrasi, koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Demokrat sudah dilakukan. Koordinasi itu dilakukan Sekwan yang juga mmbawa para unsur pimpinan DPRD Kalbar. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi, kalau menunda lagi risikonya sangat besar, tegas Mulyadi. Legislator Fraksi PDIP, Martinus Sudarno SH tidak ingin Partai Demokrat menjadi penghambat kinerja lembaga DPRD. Jangan sampai kepentingan internal Partai Demokrat, menghambat dan menjadi masalah besar. Jadi rekan-rekan dari Demokrat, jangan sampai menghambat kepentingan yang lebih besar, tegas Martinus Sudarno. Ungkapan Martinus Sudarno itu dijawab legislator PD, Andi Aswad SH, langkah seorang politisi, kemudian yang menjadi perpanjangan partai, sikap fraksi sudah jelas, masih ada masalah. Belum selesai permasalahan itu, tegas

diketuai Suryadman Gidot SPd MPd menginginkan Neneng yang menjabat wakil ketua DPRD Kalbar. Kisruh di internal PD ini dianggap menghambat kinerja lembaga DPRD. Bahkan rapat pleno tentang penetapan wakil ketua DPRD dari PD ini di Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Jumat (14/11) ricuh. Pembentukan unsur pimpinan definitif pun terganggu, bahkan pembahasan APBD juga ikut-ikut terancam gagal. Rupanya, kisruh internal PD ini mengakibatkan tiga kali rapat paripurna menentukan unsur pimpinan definitif (ketua dan wakil ketua) batal. Mestinya paripurna Jumat kemarin sudah memutuskan unsur pimpinan DPRD definitif. Ketua sementara DPRD Kalbar, M Jimmi SH selaku pimpinan sidang paripurna memprotes Fraksi Partai Demokrat (PD) yang belum menyampaikan nama wakil ketua DPRD Kalbar dari partainya. PD mendapatkan posisi wakil ketua, karena pemenang keempat Pemilu Legislatif (Pileg) di Kalbar. Bahkan protes juga disampaikan hampir seluruh anggota dewan Kalbar. Kita tetap pakai keputusan DPP Partai Demokrat mengenai unsur pimpinan DPRD dengan jabatan wakil ketua DPRD dari Partai Demokrat, tegas Jimmi saat memimpin sidang paripurna. Jimmi yang juga legislator PDIP itu kesal dan marah atas sikap mengambang Fraksi PD. Fraksi PD menginginkan parlemen menunggu hasil konsolidasi antara DPD PD dengan pimpinan DPP PD. Apakah kita akan terhambat terus, karena harus menunggu keputusan DPP Partai Demokrat. Jika terus terhambat, maka kinerja dewan juga terhambat. Tidak ada yang kita inginkan selain cepat bekerja dan menyelamatkan marwah lembaga terhormat ini, tegas Jimmi. Jimmi mengaku sudah berkoordinasi dengan Wakil ketua sementara DPRD Kalbar dari Partai Golkar, H Mulyadi H Yamin. Dia (Mulyadi, red) menyarankan diadakan pembicaraan dalam rapat kecil. Kemudian baru kita memutuskan apakah dilanjutkan atau ditunda tiga atau empat hari lagi untuk menetapkan wakil ketua DPRD dari Partai Demokrat. Pak Mulyadi meminta agar diberikan kesempatan kepada partai PD,

revisi lagi, hargai dong lembaga ini, cecar Miftah. Miftah begitu setuju, jika memang tidak ada keputusan dari PD mengenai unsur pimpinan definitif, maka yang dipakai adalah SK DPP yang sudah menentukan kader Demokrat yang menduduki wakil ketua definitif DPRD Kalbar tersebut. Deadline PD Ketua DPRD sementara, M Jimmi ketika ditemui wartawan usai paripurna, menegaskan mestinya paripurna yang dipimpinnya merupakan keputusan final. Tapi dinamika internal Partai Demokrat dan sebagai bentuk kebersamaan, maka paripurna pimpinan definitif dilanjutkan hari Kamis, sekaligus deadline bagi Partai Demokrat, tegas Jimmi. Duakui Jimmi, dinamika internal PD mengganggu kinerja DPRD Kalbar. Seharusnya semakin cepat semakin baik. Tapi ini seperti kawan-kawan yang ada di Senayan, bukan kami meniru. Tapi inilah faktanya, ujarnya menyamai polemik PD yang ada di DPRD Kalbar, diibaratkan seperti apa yang dilakukan anggota DPR RI di Senayan. Apapun keputusan nanti, sepanjang tidak ada keputusan DPP PD yang baru, kita akan mengacu pada SK DPP PD yang lama, karena tidak mungkin kita kosongkan satu kursi wakil ketua, jelas Jimmi. Setelah menetapkan pimpinan definitif Kamis (20/11) mendatang, DPRD langsung membahas APBD. Jimmi menjamin pembahasan APBD Kalbar 2015 dipastikan selesai dan tepat waktu. APBD 2015 akan ketuk palu atau disetujui 16 Desember 2014 mendatang. Alat kelengkapan dewan (AKD) sudah terbentuk, namun yang mengumumkannya nanti adalah Ketua definitif, katanya. DPD Tolak SK DPP Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalbar secara tak langsung menolak Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat yang menunjuk Ermin Elviani menduduki jabatan wakil ketua definitif DPRD Kalbar. Pernyataan itu diungkapkan langsung Ketua Fraksi DPD Partai Demokrat DPRD Kalbar, Tanto Yakobus, Jumat (14/11). Menurut Tanto, pengusulan unsur pimpinan definitif dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Kalbar, ada dua kader

Andi Aswad. Biarlah rumah tangga Demokrat yang menyelesaikannya. Saya pikir selaku antarfraksi saling menghormati dan saling menghargai. Sikap fraksi sudah jelas, jadi mari kita saling menghargai dan menghormati, sambung Andi Aswad. Sahut menyahut anggota DPRD Kalbar dalam sidang paripurna terus berlangsung. M Kebing dari Fraksi PDIP yang digadang-dayang sebagai Ketua DPRD Kalbar definitif angkat bicara. Jika rekan-rekan dari PD memang ingin terus menunda, saya juga tidak berkeberatan. Sampai dua tahun pun boleh, sindir Kebing. Ditegaskan Kebing, akibat terus ditundanya penetapan unsur pimpinan DPRD Kalbar definitif, membuat APBD terganggu. Rakyat yang kita korbankan. Saran saya, pimpinan sementara ini jalan dulu. Fraksi kumpul dulu, pimpinan sementara membacakan dulu unsur pimpinan definitif yang sudah ditetapkan dari fraksi lainnya, pinta Kebing. Lain halnya dengan pernyataan legislator Partai Golkar, Prabasa Anantatur. Dia meminta pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat, apakah empat hari, seminggu atau berapa hari, hingga ada keputusan dari partai berlambang bintang mercy itu untuk menetapkan wakilnya yang duduk di kursi wakil ketua DPRD. Demokrat merupakan rekan kita dalam membangun Kalbar selama ini. Biarlah apa yang ada di pusat menjadi agenda politik nasional, namun di Kalbar kita harus tetap bersama-sama membangun daerah, ujar Prabasa. Pernyataan keras disampaikan H Miftah SHI dari partai PPP. Lambannya penetapan unsur pimpinan dari PD, dianggapnya menghambat tugas DPRD Kalbar. Sampai saat ini agenda kita (DPRD Kalbar) tidak jelas. Jangan mementingkan kelompok, tapi yang harus kita pikirkan nasib Kalbar ini. Saya berharap jangan membawa-bawa yang ada di pusat, tegas Miftah menyahut pernyataan Prabasa. Ini Demi Allah saya tidak mencampuri apa yang ada di internal Demokrat. Cuma saya ingin pesankan, jangan sampai terlena atas hasrat kekuasaan. Hormati dan hargai kawan-kawan yang ingin bekerja sungguh-sungguh. Ini sudah ada keputusan DPP, minta

yang diajukan namanya ke DPP PD oleh DPD PD, yakni Nenang dan Evi (Ermin Elviani). Nama dua kader tersebut dikirim oleh DPD PD kepada DPP PD dalam satu paket. Kemudian sebelum keluar surat SK DPP PD, DPD menyurati Sekwan terlebih dahulu, bahwa Neneng yang diajukan sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar, ungkap Tanto. Kemudian keluar SK DPP PD yang menunjuk Evi sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar. Ternyata dari SK DPP nama lain yang keluar, bukan nama Neneng, jelas Tanto. Legislator yang juga mantan wartawan itu mengatakan, karena bukan nama Neneng yang juga adik kandung ketua DPD PD Kalbar Suryadman Gidot ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar, akhirnya DPD PD meminta DPP PD merevisi nama yang ditunjuk sebelumnya dalam SK. Artinya, nama Evi diganti dengan nama Neneng sesuai usulan DPD PD kepada Sekwan DPRD Kalbar. DPD lagi mengusulkan kepada DPP, apakah DPP merevisi nama tersebut (Evi digantikan Neneng) atau tidak. DPD PD sedang menunggu jawaban tertulis dari DPP PD, jelas Tanto secara tak langsung menolak SK DPP PD yang menunjuk Evi bukan Neneng. Tanto juga menegaskan, penunjukan nama Evi sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar sesuai dengan SK DPP PD memang benar adanya. Namun DPD PD juga mengusulkan kepada pimpinan, jadi ada dua nama yang diusulkan, yakni usulan DPP dan DPD. DPD PD maunya Neneng jadi Wakil Ketua DPRD Kalbar. Tapi DPP malah menunjuk Evi, dan itu tidak masalah. Karena DPD PD juga bisa mengusulkan, timpalnya. Apakah usulan DPD PD dapat membatalkan SK DPP PD? Tanto menegaskan, membatalkan SK DPP tidak berhak dilakukan DPD. Bahkan sesuai dengan aturan, yang menunjuk adalah DPP, DPD yang mengusulkan. Tidak berhak DPD membatalkan SK DPP. Makanya DPD minta revisi. Kalau DPP tetap berkeyakinan dengan SK yang dikeluarkan, silakan saja, papar Tanto. Legislator dari Fraksi Partai Demokrat, Mujino mengatakan, keterlambatan penetapan wakil ketua DPRD merupakan persoalan internal partainya. Mijino

meminta lembaga DPRD tidak melakukan intervensi terhadap partainya. Sebenarnya kami tidak mau lembaga ini mengintervensi Partai Demokrat. Kami tidak mau diatur, tegas Mujino. Dirinya selaku kader Demokrat, menyetujui batas waktu yang ditentukan ketua DPRD sementara. Sepakat hari Kamis sudah harus ada penyelesaian. Kalau tidak ada revisi dari DPP PD, maka ini sudah menjadi keputusan terakhir. Mau tidak mau harus diterima SK DPP sebelumnya, jelas Mujino. Ermin Elviani yang ditunjuk DPP PD menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Kalbar enggan berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Fraksi PD untuk menjawab pertanyaan wartawan. Jelas aturannya, juru bicara kami adalah Ketua Fraksi Demokrat. Mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar, ujar Evi. Calon wakil ketua DPRD Kalbar yang diinginkan DPD PD Kalbar, Neneng mengaku dilaksanakannya rapat paripurna Jumat (14/11) kemarin terkesan tergesa-gesa. Dirinya yang didaulat sebagai calon wakil ketua DPRD Kalbar dari Partai Demokrat merasa adanya tekanan dari partai lain. Meskipun tidak secara langsung tekanan yang dilakukan oleh partai lain, namun dipercepatnya rapat paripurna hari ini, Jumat (14/11) menandakan tekanan yang jelas. Ada tekanan kepada kami dari Partai Demokrat agar menunjuk kader kami untuk menduduki wakil ketua definitif yang tidak sesuai dengan keinginan DPD PD Kalbar, ujar Neneng. Neneng mengakui, dirinya resmi ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Demokrat sebagai wakil ketua DPRD Kalbar. Bahkan sudah pernah berkonsultasi secara langsung dengan pimpinan DPP Partai Demokrat yakni Susilo Bambang Yudoyono. Saya merasa malu, setelah melihat Surat Keputusan atas nama Evi yang tercantum. Padahal saya telah mengikuti pertemuan bersama Pak SBY pada 30 Agustus lalu. Tetapi apapun keputusan dari DPD PD, itulah yang akan saya laksanakan. Namun saya akan tetap menunggu keputusan dari DPP Partai Demokrat, ujar Neneng.

Laporan: Achmad Mundzirin, Abelnus Editor: Hamka Saptono

DAU Kalbar ......................................................................................................................dari halaman 1 Guru Besar .........................................................................dari halaman 1 Universitas Tanjungpura (Untan) kepada Rakyat Kalbar via selular, Jumat (14/11). Zulkarnaen menyikapi tertundanya penetapan pimpinan DPRD Kalbar definitif melalui rapat paripurna DPRD Kalbar, Jumat (14/11). Dia menilai, belum munculnya nama kader Partai Demokrat yang ditunjuk secara definitif untuk menduduki unsur pimpinan sebagai wakil ketua DPRD Kalbar menjadi pemicunya. Diduga adanya perpecahan internal Partai Demokrat Kalbar dalam menentukan kadernya yang

akan menduduki wakil ketua. Bisa saja perpecahan itu dikarenakan ketidakcocokan antara Ketua Partai Demokrat Kalbar dengan Sekretarisnya. Artinya, ketua DPD Partai Demokrat Kalbar menginginkan nama A tetapi sekretarisnya menginginkan nama B untuk menduduki kursi wakil ketua DPRD. Tujuannya untuk kepentingan Musda Partai Demokrat atau merebut kekuasaan di pemerintahan, misalnya pertarungan pada perebutan kursi kepala daerah. Hal ini perlu turun tangan Ketua Umum Partai Demokrat untuk

menyelesaikannya, jelas Zulkarnaen. Sesungguhnya perpecahan tidak perlu dilakukan kader Partai Demokrat. Mengingat tahun pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dan persiapan program kerja tahun 2015 sudah menanti para anggota DPRD Kalbar. Saat ini masyarakat di masing-masing dapil mereka sedang menunggu janji-janji kampanye wakil rakyat.

Laporan: Abelnus Editor: Hamka Saptono

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

0%

SALE

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 889

(NEW) GARANSI BISA LIPAT

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.250

Hanya

Hanya

7.788 Ribu

4.888 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

+ Cashback

Tgl 14 s/d 18 November 2014

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

60

disc up P etor s e n

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

6.550

Hanya

9.888 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

AIR WALKER 6.850

23.750

Hanya

Hanya

Hanya

4.888 RB

2.888 Ribu

10.588 RB

9.750 Hanya

+0%

4.288 Ribu

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

FS 802 NEW ORBITRACK 9.550 Hanya

9.850

4.588 Ribu

Hanya

4.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MANUAL

5.950

9.950

Hanya

Hanya

2.688 Ribu

4.788 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

tersebut atas laporan masyarakat, kata Syamsu kepada wartawan di Makassar, Jumat (14/11). Di hotel yang sama dengan kamar 205, polisi juga menangkap warga lainnya yang mengonsumsi barang haram tersebut. Polisi menangkap Andi Syamsuddin, 44 dan Ainum, 18. Syamsu menjelaskan, penangkapan Syamsuddin dan Ainum merupakan tindak lanjut dari pengembangan kasus atas tersangka Ito yang merupakan staf Zona Cafe, di Daya yang lebih awal berhasil diciduk di rumahnya. Selain menangkap terduga pengonsumsi sabu, polisi juga berhasil menyita dua paket sabu lengkap dengan alat hisapnya serta mengamankan satu gram sabu, dua butir ekstasi dan satu alat pengisap sabu. Dari hasil penggerebekan, Polrestabes Makassar menangkap enam orang. Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Seluruh tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Makassar, tegas Syamsu seperti yang dilansir Fajar Online (Grup JPNN.com), Jumat (14/11). Atlet Karate Tak ada yang menyangka jika Pembantu Rektor III Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Musakkir terjerumus sebagai pengonsumsi Narkoba. Selain karena status yang disandangnya sebagai guru besar di universitas negeri terbesar di Indonesia Timur, dia juga ternyata sebagai atlet bela diri. Berdasarkan laporan Rakyat Sulsel (Grup JPNN.com), Musakkir tercatat sebagai atlet karate. Pria kelahiran Bontocini, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 30 November 1966 itu mengukir prestasi luar biasa di karate. Ia pernah meraih medali emas, perak dan perunggu dalam berbagai kejuaraan karate, baik tingkat nasional maupun regional. Musakkir juga sempat menjadi wasit terbaik karate-Do Gojukai tahun 1992 di Jakarta. Ia adalah alumni terbaik yang telah memiliki reputasi nasional sebagai wasit internasional karate tahun 1999. Dihukum Berat Anggota Komisi X DPR RI, Tengku Riefky Harsa meng-

utuk keras perilaku seorang Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Musakkir yang tertangkap pesta sabu dengan seorang mahasiswi dan dosen di universitas terbesar di Indonesia Timur itu. Politikus Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan, jika memang terbukti hal itu dilakukan oleh seorang Guru Besar, apalagi bersama mahasiswi dan dosen, perbuatan ini tak bisa ditolerir dari segi apapun. Tindakan ini tidak bisa ditolerir, katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/11). Dari segi hukum, kata Riefky, perbuatan tersebut kriminal. Dari segi nilai budaya dan moral, tentu ada sanksi dan hukuman yang tegas. Apalagi dari sudut pandang agama, perilaku mengonsumsi Narkoba diharamkan, apalagi oleh seorang Guru Besar dan mahasiswa yang notabene orang terdidik. Karena itu, mantan Sekretaris Fraksi Demokrat DPR ini meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi hukum maksimal sesuai Undang-undang 35/2009 tentang Narkoba. Alasannya lain karena pelaku merupakan akademisi yang dalam UU Guru dan Dosen, gelar yang disandang Prof Musakkir adalah jabatan tertinggi di lingkungan pendidikan. Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi maksimal. Gurubesar (Prof ) adalah jabatan tertinggi bagi dosen yang mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Posisi inilah yang mendukung sanksi maksimal, tegasnya. Riefky Harsa juga meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku institusi yang menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba menjalankan tugasnya secara optimal mencegah narkoba di lingkungan masyarakat. Wakil Ketua Komisi III

DPR, Desmond J Mahesa ikut prihatin atas penangkapan terhadap Pembantu Rektor III sekaligus Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Musakkir bersama mahasiswi dan seorang dosen karena menggunakan Narkoba. Menurutnya, peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi dunia pendidikan. Namun, Politikus Partai Gerindra itu tak menyalahkan sepenuhnya para pengonsumsi barang haram tersebut. Desmond juga mempertanyakan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sejauh ini menjadi lembaga yang bertanggungjawab atas peredaran Narkoba di Indonesia. Guru Besar pakai sabu kegagalan di dunia pendidikan dan kegagalan BNN. Ini pukulan besar dunia pendidikan, kata Desmond di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/11). Desmon juga menyoroti kinerja BNN dalam memberantas peredaran Narkoba. Karena kejadian ini membuktikan bahwa penggunaan barang haram itu bukan semakin berkurang tapi malah meluas. Betapa besar akibat Narkobanya. Jadi kita ukur, apa peran BNN selama ini, Narkoba ini semakin marak, sebelum ada BNN biasa saja, kok sekarang jadi meluas begini, ujarnya mempertanyakan. Karena itu Desmond meminta BNN melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja mereka. Apalagi sudah banyak fakta jika pelaku peredaran narkoba di daerah justeru dilakoni aparat. Terjadi di daerah, perdagangan malah aparat sendiri. Narkoba ini bahaya laten, inilah kita evaluasi peran BNN penanganan narkoba. Ini kegagalan lembaga pendidikan sebagai benteng penangkalan dan BNN, tandasnya.

KEHILANGAN

KEHILANGAN

BPKB Mobil KB 9833 DH NR : FE119E-054673 NM : 4D34C-684678 A/N: BU HIONG BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BPKB Mobil KB 9880 DR NR : FE119E073009 NM : 4D34C-793016 A/N: BU HIONG BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Re-editing: Hamka Saptono


Punggawa Fayenord Gabung ISIS

SPORT

ISIS mengumumkan bahwa seorang pesepak bola dari klub Feyenoord telah bergabung dengan kelompoknya. Pemain itu kini diberi nama Imad Maghribi. Kamis (13/11/14), forum media jihad milik organisasi ISIS mempublikasikan gambar seorang pemain mengenakan kaos bergambar Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin organisasi tersebut yang juga menjuluki dirinya khalif. Salah satu anggota organisasi tersebut merayakan bergabungnya Maghribi lewat Twitter-nya dengan kicauan, Tuhan memberkati Maroko dan orang-orangnya. (*)

Rakyat Kalbar Sabtu, 15 November 2014

Derby Milan Jadi Pertaruhan Mazzarri WACANA pemecetan pelatih Inter Milan, Walter Mazzarri, kembali menyeruak. Pelatih 53 tahun itu disebut akan dilengserkan jika kalah dalam laga Derby Della Madonina kontra AC Milan. Posisi Mazzarri di kursi kepelatihan I Nerazzurri berada di unjung tanduk menyusul penampilan inkonsisten tim asuhannya. Dari empat laga terakhir di semua ajang, La Beneamata tak seka-

lipun meraih kemenangan. Presiden Inter, Erick Thohir, yang sebelumnya terus mendukung Mazzarri dikabarkan mulai habis kesabarannya. Seperti yang dilansir harian olahraga terkemuka Italia, Corriere Dello Sport, Thohir memberikan batasan kepada Mazzarri setidaknya bisa meraih enam angka dari tiga laga mendatang kontra AC Milan, AS Roma, dan Udinese. Namun, ada berita yang menyebut Mazzarri akan diputus kontraknya

jika ia kalah dari Milan di laga sarat gengsi, Derby Della Madonina. Walaupun Inter berbaik hati untuk mempertahankan mantan pelatih Napoli itu hingga akhir musim, Mazzarri tetap akan didepak jika ia gagal membawa Inter lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Sejumlah nama kandidat pengganti Mazzarri pun banyak bermunculan. Nama yang sering disebut adalah Roberto Mancini. Don Mancio pernah meraih sukses bersama

Inter dengan mempersembahkan tiga gelar scudetto (2005-06, 200607 dan 2007-08). Akan tetapi, mantan pelatih Manchester City itu disebut sebagai pilihan yang mahal. Lalu kemudian muncul nama Alberto Zaccheroni, Clarence Seedorf dan Leonardo de Araujo. Selain itu, ada juga nama legenda, Walter Zenga, serta pelatih tim junior Inter, Stefano Vecchi, sebagi kandidat dari internal klub. (*)

N E S B A A T S DIEGO CO

CASILLAS DAN RAMOS BERANG Buruan Utama

Van Gaal ABSENNYA Diego Costa dan Cesc Fabregas dari tim nasional telah menimbulkan sedikit konflik di tim Spanyol. Menurut laporan yang diturunkan oleh AS, Sergio Ramos dan Iker Casillas marah dengan sikap yang ditunjukkan oleh striker Chelsea tersebut. Baik Ramos maupun Casillas sudah pernah bekerja sama dengan Jose Mourinho, manajer Costa di Chelsea, ketika ia masih di Real Madrid. Kedua pemain menduga bahwa Mou dengan sengaja memberi tekanan pada La Roja untuk tidak memanggil sang striker, demi keuntungan klubnya. Bukan kebetulan pula jika dua orang pemain yang disebut di atas, Ramos dan Casillas, pernah terlibat konflik dengan Mourinho di Los Blancos. Sang kiper pernah mengalami nasib dikesampingkan menjadi cadangan, sementara Ramos sempat diturunkan sebagai bek kanan - yang bukan posisi favoritnya - oleh The Special One. Pelatih Vicente del Bosque sendiri sempat menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak memanggil Costa, yang diklaim Mourinho membutuhkan waktu untuk memulihkan diri demi menghindari cedera di masa yang akan datang, bukan merupakan tanda kelemahan dari Timnas Spanyol. Tak hanya Costa, Sergio Ramos tak segan mengkritik rekan setimnya yang lain, Cesc Fabregas. Menurutnya, kedua pemain tersebut kurang komitmen dengan timnas Spanyol. Costa tak dipanggil ke skuad Spanyol untuk pertandingan Kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Belarusia (15/11) dan laga ujicoba kontra Jerman tiga hari kemudian. Tak dipanggilnya pemain berusia 25 tahun itu diduga ada hubungannya dengan perselisihan antara pelatih Chelsea, Jose Mourinho, dengan pelatih Spanyol, Vicente del Bosque. Mourinho selalu mengeluh setiap mantan pemain Atletico Madrid itu membela La Roja. Sementara itu, Fabregas sempat dipanggil masuk dalam skuad Spanyol. Tapi, setelah menjalani pemeriksaan dengan dokter tim Spanyol, pemain berusia 27 tahun itu dinyatakan cedera dan dipulangkan ke klubnya, Chelsea. Sebagai kapten, setidaknya saya yang memungkinkan membahas isu sensitif. Saya memiliki opini. Sepertinya ada kesepakatan yang melibatkan pelatih klub dan pemain, ujarnya. Terakhir kali saya ke sini, melakukan tes dan tak bisa bermain karena cedera. Tapi terkadang saya tetap bermain meski tak nyaman. Itu tergantung DNA pemain. Saya ingin para pemain menunjukkan komitmen yang sama antara klub dan timnas, siapa pun yang menggaji, tegasnya. Namun belakangan, Ramos membantah telah mengkritik Fabregas dan Costa serta meragukan komitmennya bersama timnas Spanyol. Saya garisbawahi bahwa komitmen harus ada untuk tim nasional, tapi pernyataan itu bukan ditujukan kepada keduanya (Fabregas dan Costa), ujar Ramos. Komentar tersebut bukan berarti keduanya (Fabregas dan Costa) tak memiliki komitmen untuk tim nasional, pungkasnya. (*)

DIEGO COSTA

JELANG dibukanya jendela transfer tengah musim, Manchester United dilaporkan tengah bersiap melayangkan tawaran bagi bek tengah Atletico Madrid, Miranda. Barisan belakang United menjadi sorotan tajam di paruh pertama musim ini. Banyaknya pilar utama yang cedera membuat pelatih Louis van Gaal memutar otak untuk MIRANDA mengatasi krisis tersebut. The Red Devils pun terus dikaitkan dengan sejumlah pemain berkarakter bertahan dalam beberapa pekan belakangan. Salah satu nama yang mencuat adalah Miranda. Seperti yang dilansir situs olahraga asal Spanyol, Fichajes, Miranda menjadi buruan utama Van Gaal setelah United mencoret nama bek Borussia Dortmund, Mats Hummels, dari daftar incaran. Disebutkan Setan Merah akan coba mengajukan tawaran pertama sebesar 20 juta Pounds (383 miliar Rupiah), sebelum mengaktifkan klausul pelepasan bek 30 tahun itu sebesar 24 juta Pounds (460 miliar Rupiah). Musim ini, Miranda telah tampil sebanyak 16 kali dan mencetak tiga gol. (*)

Low Sarankan

Podolski Tinggalkan Arsenal PELATIH timnas Jerman, Joachim Low, menyarankan Lukas Podolski untuk mempertimbangkan keberadaannya di Arsenal setelah jarang dimainkan Arsene Wenger. Podolski mulai tersingkir dari skuad utama Meriam London menyusul penampilan impresif Alexis Sanchez musim ini. Selain itu, cedera juga menjadi permasalahan yang dihadapi pemain 29 tahun itu. Joachim Low, yang menangani Podolski di timnas Jerman menyayangkan kondisi anak asuhnya itu. Menurut Low, Podolski butuh atmosfir kompetitif. Oleh karena itu, ia menyarankan Podolski mempertimbangkan pilihan lain selain bertahan di Emirates Stadium. Ia harus berpikir tentang situasinya. Saya masih percaya dengan kemampuannya, tetapi ia butuh intensitas tinggi, jelas pelatih 54 tahun itu. Saya sadar ia tidak banyak bermain bersama Arsenal saat ini. Ia butuh bermain di laga kompetitif. Terkadang, ia kehilangan kondisi fisik untuk bermain penuh 90 menit, pungkasnya. Musim ini, Podolski hanya turun di 11 laga Meriam London di semua kompetisi. Mantan pemain FC Cologne itu pun membuka kemungkinan hengkang di bulan Januari mendatang untuk mencari klub baru yang bisa memberinya kesempatan bermain reguler. (*)


Rakyat Kalbar Sabtu, 15 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Sopir Taksi

Awas Sindikat Pemalsu Data

Perkosa Penumpang

SANGGAU-RK. Sopir taksi, BS alias Il alias Al, 27, warga Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan meringkuk di penjara, mempertanggungjawabkan perbuatannya, memperkosa penumpangnya berinisial LR, 23, gadis asal Sambas. Peristiwa itu terjadi di dalam mobil Innova KB 188 YT, di areal perkebunan kepala sawit PT BKP di Jalan Blok B1, Dusun Serangkang, Desa Entikong, Sanggau, Minggu (9/11) sekitar pukul 11.30. Halaman 15

SINGKAWANG-RK. Kantor imigrasi mencurigai di Indonesia terdapat Sindikat Pemalsu Data untuk pembuatan paspor. Sasaran mereka anak-anak di bawah umur dan orang asing berparas seperti warga Indonesia. Pemalsuan data ini dilakukan calo yang bekerjasama dengan oknum pembuat KTP, KK, Akte serta oknum petugas imigrasi, kata Amir, Kepala Kantor Imigrasi Klas II Kota Singkawang kepada wartawan, Halaman 15

Ilustrasi. Net

Asisten PT WHS Dirampok Ditodong Pistol, Rp193 Juta Gaji Karyawan Digondol SAMBAS-RK. Bawa uang Rp193 juta, Andika Widagdo, 31, Asisten Divisi II PT Wahana Hijau Semesta (WHS) dan Amin karyawan PT WHS II, Kecamatan Sajingan Besar dirampok. Kedua karyawan perkebunan sawit itu ingin menyerahkan gaji karyawannya. Dalam perjalanan ke lokasi Divisi I PT WHS, sepeda motor yang dikendarainya ditabrak pelaku. Kedua asisten kebun itu ditodong senjata api (Senpi), uang yang mereka bawa dirampas perampok. Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz

mengatakan, kedua asisten kebun PT WHS itu dirampok di lokasi perkebunan sawit di Jalan Tengah, CR Blok E25/26 Perkebunan PT WHS II, Kecamatan Sajingan Besar. Sesuai keterangan pelapor atas nama Andika Widagdo, Asisten Divisi II WHS, Komplek Perkebunan WHS II Sajingan Besar kepada kepolisian, kejadiannya, Selasa (11/11) lalu, sekitar pukul 16.30 Wib. Andika bersama Amin mengendarai sepeda motor membawa gaji karyawan PT WHS sejumlah Rp193 juta. Dalam perjalanan menuju Devisi 1

P4TKI Amankan 408 TKI Ilegal di Perbatasan PONTIANAK-RK. Praktik illegal di wilayah perbatasan Indonesia (Kalbar)Malaysia tidak pernah habisnya. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Entikong mengamankan 408 TKI ilegal di perbatasan RI-Malaysia, Entikong, Kabupaten Sanggau selama 2014. Sebanyak 408 TKI ilegal berhasil dicegah Andi Kusuma Irfandi dan ribuan lainnya telah dideportasi imigrasi Malaysia dengan berbagi alasan, kata Andi Kusuma Irfandi, Koordinator P4TKI, Jumat (14/11). Halaman 15

Kapolres Sambas, AKBP Wandy Aziz

PT WHS II, tiba-tiba kendaraan motor yang digunakan Andika dan Amin ditabrak mobil pikap KB 8604 FB dari arah depan, sehingga mereka berdua terjatuh. Setelah jatuh, turun dua orang laki-laki dari mobil tersebut langsung menarik tas dan menodongkan senjata api. Setelah mengambil tas berisi uang, selanjutnya tersangka mengambil motor dan meninggalkan korban di tengah kebun sawit. Sedangkan mobil pikap ditinggalkan tersangka, jelas Wandy, Jumat (14/11). Andika dan Amin berupaya meminta pertolongan karyawan kebun. Setelah itu melaporkan kejadian perampokan bersenjata api ke kantor polisi. Mendapat laporan tersebut, anggota Polisi Polsek Sajingan Besar langsung melaporkan ke Polres dan berupaya mencari pelaku kejahatan. Bahkan Polres Sambas sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan.

Hingga kini masih dalam proses pencarian pelaku, namun Polres Sambas sudah mencium jejak pelaku, tegas Kapolres. Kapolres Sambas mengimbau perusahaan perkebunan yang hendak mengambil atau membawa uang gaji karyawan, agar meminta pengawalan polisi. Kemudian membawa dana operasional jangan sore, tetapi harus pada jam kerja. Kalau perusahaan perkebunan atau perusahaan apapun yang ingin memerlukan pengawalan kepolisian, silakan ajukan. Karena Polres wajib memberikan pengamanan tanpa ada bayaran, tegas Wandy. Uray Abdullah perwakilan PT WHS membenarkan telah terjadi perampokan uang gaji karyawan di tempatnya bekerja. Kasus ini sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian. Ini pengalaman, kami juga tidak tahu ini terjadi, yang jelas memang lagi apes. Kasus ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, katanya. (edo)

PEREMPUAN HAMIL TEWAS DILINDAS TRUK

KETAPANG-RK. Kecelakaan maut antara sepeda motor dan truk terjadi di Jalan R Suprapto persis di depan Hotel Aston Ketapang, Jumat (14/11) siang. Nurdiana, 41, warga Jalan Pulau Seribu, Kelurahan Kauman yang hamil empat bulan meninggal di tempat. Menurut keterangan Ade Irawan, 28, security Hotel Aston, sekitar pukul 11.15, saat itu jalanan dalam keadaan sepi karena hujan. Saya lagi di pos, dengar suara

Kedua tersangka Curanmor, Syamsul dan SD diamankan di Mapolsekta Pontianak Utara. GUSNADI-RK

Pelaku Curanmor Menyerahkan Diri PONTIANAK-RK. Jajaran Polsekta Pontianak Utara bekerja ekstra menyikapi maraknya aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) di wilayah kerjanya. Sepekan terakhir, empat sepeda motor dan satu mobil digondol pencuri. Dua di antara pelaku berhasil diamankan, yang lain masih dalam diuber polisi.

Halaman 15 Nurdaiana tergeletak di tengah jalan raya. JAIDI CHANDRA-RK

Halaman 15

AJI Pontianak Kecam Kebrutalan Oknum Brimob

Polisi Itu Melindungi, Mengayomi dan Melayani, Bukan Melukai PONTIANAK -RK. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak mengecam oknum Korps Brimob yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tujuh jurnalis di Makassar. Kami AJI Pontianak

mengecam tindakan kekerasan itu. Karena tindakan represif aparat sudah seperti zaman Orde Baru. Tak hanya itu, apa yang dilakukan oleh oknum Brimob itu telah melanggar Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 40 tahun 1999 Tentang PERS, kata Ketua AJI Kota Pontianak, Heriyanto Sagiya, Jumat (14/11). Kata dia, berdasarkan informasi Halaman 15

Pedagang Helm Kerupuk Dirazia SINGKAWANG-RK. Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort (Polres) Kota Singkawang merazia pedagang he kerupuk di beberapa ruas jalan. Di antaranya di Jalan Niaga, seputar Tugu Naga. Kita melakukan penyitaan helm secara langsung. Apabila tidak terima dengan tindakan kita, tentu kita persilakan menyelesaikannya melalui proses hukum, kata AKP Anton Satriadi, Kasat Lantas Polres Halaman 15

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567


Kubu Raya Musyawarah Kite Warga Luar Juga Buang Sampah di TPS Parit Baru SUNGAI RAYA-RK. Warga Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya meminta kepada Pemkab Kubu Raya melalui dinas terkait untuk memindahkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Gang Nurul Huda, Parit Baru. Pasalnya, bukan hanya warga sekitar saja yang membuang sampah di TPS tersebut. TPS ini sudah tidak bisa menampung sampah lagi, sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Kondisi ini mestinya menjadi perhatian dinas terkait, ujar Ketua RT 01, Desa Parit Baru, Iswandi, Jumat (14/11). Menurutnya, masyarakat sudah terbiasa membuang sampah di TPS tersebut, dan bukan hanya warga sekitar TPS. Namun begitu, Iswandi berharap dinas terkait dapat memindahkan TPS itu. Tolong dipindahkan saja, tapi jangan asal main pindah kalau tidak ada tempatnya. Masyarakat juga enggan untuk membuang sampah jauh-jauh, jadi hanya mengandalkan buang sampah yang dekat saja, ucapnya. Warga sekitar TPS, Herman, tidak setuju TPS berada di dekat pemukiman warga. Apalagi, berada dekat saluran air atau parit yang selama ini digunakan masyarakat untuk mencucui baju maupun mandi setiap hari. Memang tidak bagus kalau tempat sampah dekat parit. Karena ketika banjir otomatis air dari sampah mengalir ke parit. Belum lagi sampah kiriman yang mengotori parit tersebut, katanya. Menurut Herman, selain masyarakat Desa Parit Baru, banyak luar desa yang ikut membuang sampah di TPS Parit Baru tersebut. Biasanya, warga luar itu membuang sampah saat mengendarai sepeda motor. Mereka melemparkan sampah begitu saja, terkadang sampah yang dilempar itu keluar area TPS. Yang buang sampah sembarangan sih banyak, kadang-kadang orang yang pakai motor lewat sini buang-buang sampah, kadang juga sampah yang dibuang plastiknya tidak ditali, jadi waktu dilempar langsung berhamburan, jelasnya. Sekarang ini, kata Herman, warga Desa Parit Baru rutin melakukan pembakaran sampah agar tidak menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, masyarakat juga berharap kepada pemerintah daerah tidak tinggal diam. Kita berharap kepada pemerintah daerah dapat memberikan solusi terhadap penangan sampah ini. Seperti adanya pemberdayaan pengelolaan sampah organik maupun nonorganik agar menjadi bermanfaat, harapnya. (asy)

Rakyat Kalbar

Sabtu , 15 November 2014

10

Harga Sembako Merangkak Naik

Ilustrasi.

NET

SUNGAI RAYA-RK. Harga bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Kubu Raya mulai merangkak naik. Di Pasar Melati, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya misalnya, kondisi itu dikeluhkan

para pedagang. Dua pekan lalu harga bawang merah sebelumnya hanya Rp14 ribu per kilogram, sekarang naik menjadi Rp17.000 per kilogram, bawang putih dari Rp14 ribu

menjadi Rp16 per kilogram, sawi keriting dari Rp7 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram, kata Suriam (55), pedagang sayuran di Pasar Melati, Jumat (14/11). Kendati mengaku membeli

sayur-sayuran dari pulau Jawa, namun kata Suriam sebagian sayur-sayuran yang dijual juga diambil dari petani lokal sekitar kawasan Kubu Raya. Soal sebab naiknya harga sejumlah sayur ini saya juga kurang tahu pasti, mungkin saja karena memang lagi belum musim panen atau persediaan sayuran di tingkat petani lagi minim, katanya. Suriam meng atakan, naiknya harga bahan pokok dan sayuran lainnya itu tidak hanya menambah beban konsumen, tapi juga menurunkan pendapatannya. Kalau biasanya konsumen membeli sayuran 1 kilogram hingga 2 kilogram, sejak melonjaknya harga sayursayuran ini konsumen beli paling banyak sekitar 2 ons hingga 5 ons saja, keluhnya.

Senada disampaikan pedagang sayuran lainnya. Kalaupun ada yang belanja paling dalam jumlah kecil, selain itu masih ada juga sebagian konsumen yang membeli sayur untuk keperluan jualan makanan seperti bakso, gado-gado dan sejenisnya. Itupun jumlahnya juga tidak banyak, kata Tari (39). Ia menambahkan, selain cabe rawit, sejak beberapa hari terakhir harga kacang panjang, bawang merah dan bawang putih juga naik. Tidak hanya barang lokal, sejumlah sayur-sayuran yang datang dari Pulau Jawa harganya juga ada yang naik. Ini karena persediaan sayuran di tingkat petani minim, kata Tari. Untuk memastikan kelancaran distribusi sayur-sayuran dari tingkat petani atau agen ke pedagang, baik Suriam maupun Tari sama-sama berharap agar pemerintah bisa turut andil mengawasi ketersediaan sayuran-sayuran, sehingga kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Peringatan Bagi Kapolsek Dari Bendera Tengkorak di Meja hingga Pita Hitam di Kerah SUNGAI RAYA-RK. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol. R. Heru Prakoso mengatakan, pihaknya terus melakukan penertiban terhadap kelengkapan pengendara kendaraan bermotor. Kami terus memonitor ke setiap Polsek, dan juga melakukan imbauan di jalan yang merupakan jalur rawan kecelakaan maupun terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengendara. Bahkan kita juga memberikan sosialisasi terhadap orang dewasa maupun anakanak melalui reklame papan

gambar seperti di bundaran Untan. Karena hal itu juga sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, kata ujar Heru Prakoso, Jumat (14/11). Pihaknya, kata Kapolresta, juga terus memantau setiap Polsek yang memiliki catatan penting. Seperti tingkatan tindakan kriminalitas, apabila pihak Polsek tersebut tidak dapat mengurangi maupun melakukan pencegahan maka akan ditandai dengan pita hitam di seragamnya. Peran Kapolsek ini sangat penting di wilayahnya. Kita

juga memberi peringatan kepada Kapolsek-kapolsek yang memiliki catatan kasus cukup tinggi di wilayahnya, seperti memasang di kantornya bendera tengkorak, itu akan disimpan di meja Kapolseknya agar ada rasa malu karena tidak mampu menekan kriminalitas atau kasus yang lainnya, bahkan kita akan memasangkan pita hitam dikerahnya, tegas Heru. Menurut Kapolresta, kecelakaan lalu lintas di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak mayoritas terjadi kepada

pengendara sepeda motor. Ini akibat kurangnya kesadaran para pengendara motor untuk tertib dalam berkendara. Kebanyakan pengendara roda dua, khususnya di daerah Pontianak maupun di kabupaten lainnya, masih banyak yang tidak menggunakan helm. Lebih fatal lagi, banyak pengendara yang menerobos lampu merah, beber Heru. Karena itu, ditegaskan Kapolresta, pihaknya akan melakukan penertiban-penertiban untuk mencegah dan

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, serta mengurangi resiko tingkat kecelakaan lalu lintas maupun tindakan kriminalitas lainnya. Ada intruksi dari Pak Kapolda, bahkan ada pemberian target kepada direktorat lalu lintas untuk membakup bersama jajaran Polsek dalam rangka menertibkan pengendara yang hingga ini masih belum terlihat merata, masih kurang kesadaran para pengendara terhadap keselamatannya sendiri, ungkapnya. (asy)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Sulit Deteksi Aktivitas PETI

Ilustrasi.

NET

Pemerintah melarang keras aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Selain tidak mengantongi izin resmi penambangan, PETI juga merusak alam dan lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan manusia. Meski demikian, pemerintah mengaku kerap kesulitan mendeteksi dan menindak praktik PETI di masyarakat. Penambangan ilegal menjadi permasalahan di semua daerah yang memiliki potensi tambang. Bukan hanya di Kalimantan bahkan se-Indonesia masalah ini sama saja. Secara aturan, keberadaan penambangan ilegal sangat dilarang, dan pelakunya bisa dijerat dengan sanksi hukum, terang Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas Perindagkoptamben Kabupaten Mempawah, Ya Helmizar, Jumat (14/11). Di Kabupaten Mempawah, imbuh Ya , keberadaan PETI diyakini masih kerap beroperasi. Namun, secara detail pihaknya tidak dapat memastikan lokasi atau keberadaannya. Sebab, sangat sulit untuk mendeteksi atau menangkap aktivitas PETI tersebut. Bahkan, aparat berwenang yang dilengkapi dengan peralatan memadai kerap menemui kesulitan. Kesulitan dalam meringkus aksi PETI itu lantaran lokasinya yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Serta, aktivitas PETI ini sudah terorganisir dengan baik. Sehingga, ketika kita berada di lokasi ternyata mereka sudah tidak berada di tempat. Jadi mereka sudah tahu akan kedatangan petugas, tuturnya. Dengan kondisi itu, imbuh dia, maka sulit bagi petugas dalam melakukan penegakan hukum maupun pembinaan terhadap para pelaku PETI. Makanya tidak heran jika aktivitas penambangan ilegal itu masih kerap beraksi di wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki hasil tambang. Untuk di wilayah Kabupaten Mempawah, aktivitas PETI kerap terjadi di Kecamatan Toho dan Sadaniang. Beberapa waktu lalu, kami juga melakukan rapat di provinsi membahas keberadaan PETI. Yang pasti kita akan terus berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan dan menegakkan aturan. Kita akan berkoordinasi dengan aparat berwenang mulai dari Satpol PP maupun Kepolisian dalam hal penindakan, tukasnya. (ďŹ a)

Penataan PKL Terminal Mempawah

Pedagang Kecewa, Lokasi Jualan Lebih Sempit M EMPAWAH . Bupati Mempawah, H Ria Norsan meninjau lokasi baru penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terminal Mempawah, Jumat (14/11) pagi. Meski dilengkapi berbagai fasilitas menarik seperti taman, wahana permainan anak, panggung hiburan, rumah pintar, toilet dan musala, tapi pedagang menilai tempat baru tersebut lebih sempit. Ketua PKL Terminal Mempawah, Haryadi mengapresiasi program Pemkab Mempawah melakukan penataan terhadap PKL yang selama ini berjualan di Terminal Mempawah, dengan memindahkan ke lokasi baru yang dilengkapi berbagai fasilitas modern. Jika kita lihat dari lokasi baru yang sudah mulai dibangun, sepertinya tidak terlalu luas dan memadai untuk aktivitas PKL. Kelihatannya lebih sempit dan sulit bagi PKL untuk menempatkan meja-meja makanan

bagi pembeli. Apalagi jika kondisinya sedang ramai pengunjung, maka akan semakin sulit untuk memberikan pelayanan, nilainya. Makanya, timpal dia, perlunya koordinasi dan musyawarah antara Pemkab selaku pengelola bersama PKL sebagai pelaku usaha. Koordinasi itu sangat penting untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Sehingga penataan yang dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana yang ada. Karena belum tentu semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami sebagai pedagang lebih tahu apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan dalam mengembangkan usaha. Makanya, kami berharap Pemkab mau duduk satu meja membicarakan rencana penataan itu, harapnya. Sementara itu, Bupati Mempawah, H Ria Norsan didam-

pingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Hamdani, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan (Disperindagkoptamben) Darwin saat meninjau lokasi baru bagi PKL, memastikan penataan yang dilakukan merupakan upaya menjadikan Mempawah sebagai kota tujuan. Semua pembangunan fasilitas umum ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung dan pelanggan. Sekaligus menjadi daya tarik agar semakin banyak pengunjung yang datang dan menikmati kuliner yang dijual para PKL disini, kata Norsan. Bukan itu saja, imbuh Norsan, Pemkab juga akan melengkapi dengan hotspot jaringan internet secara gratis. Sehingga, para pengunjung bisa tetap berselancar di dunia maya sembari menikmati makanan dan minuman yang ada. Dengan begitu,

masyarakat akan semakin tertarik untuk datang dan kembali lagi ke Mempawah. Sistem pelayanan juga akan berubah lebih modern nantinya. Kita berlakukan sistem pembayaran melalui kasir. Jadi, di lapak PKL manapun menikmati makanan atau minuman, pembayarannya di satu tempat kasir yang telah ditetapkan, bebernya. Dengan berbagai penambahan fasilitas dan sistem pelayanan yang lebih modern, orang nomor satu di Kabupaten Mempawah itu optimis aktivitas perdagangan akan semakin berkembang dan meningkat. Dampaknya, PKL akan semakin sejahtera, dan Kota Mempawah akan menjadi daerah tujuan serta persinggahan masyarakat yang melintas di jalur pantai utara Kalimantan Barat ini. Makanya kita minta agar PKL dan pihak terkait selalu menjaga agar lokasi ini tetap bersih dan tidak

boleh kumuh. Karena, kalau lokasinya kumuh dan kotor, maka orang enggan untuk singgah apalagi membeli makanan, pesannya. Kepala Disperindagkoptamben Mempawah, Darwin menambahkan, dari data yang dihimpun pihaknya, sedikitnya ada 63 pedagang yang nantinya akan diberikan lahan untuk membuka lapak berjualan di lokasi penataan. Meski demikian, dirinya menyebut tidak menutup kemungkinan jumlah PKL yang ada akan bertambah. Kita akan lakukan pendataan lagi nantinya, karena kemungkinan jumlah PKL tersebut akan bertambah. Setelah semua pembangunan terealisasi dan siap untuk ditempati, barulah pedagang yang beraktiďŹ tas di terminal akan kita pindahkan. Dengan begitu, maka penataan terhadap terminal pun akan lebih baik lagi nantinya, pendapatnya. (ďŹ a)

Event Internasional di Robo-Robo 2014 Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah berencana menggelar gebrakan baru dalam acara Robo-Robo pada tanggal 17 Desember 2014 mendatang. Yakni, menggelar lomba bertaraf internasional sampan bidar dan dragon. Pesertanya mulai dari nasional hingga negeri tetangga. Kita akan menyuguhkan beberapa kegiatan yang baru dibanding tahun-tahun sebelumnya pada event Robo-Robo 17 Desember 2014 ini. Diantaranya Lomba Sampan Bidar dan

Dragon yang pesertanya tidak hanya dari daerah, melainkan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, ungkap Kepala Dishubbudpar Kabupaten Mempawah, Suharjo Lie, Jumat (14/11). Bukan itu saja, imbuh Suharjo, pihaknya juga menggelar perlombaan lain seperti layang-layang hias. Kemudian, ada pula Pemilihan Bujang dan Dare Kabupaten Mempawah dalam event budaya tersebut. Semua itu dilakukan untuk menarik perhatian publik agar datang dan berkunjung ke

Mempawah. Tambahan acaraacara ini memang ditujukan untuk menarik daya kunjungan wisatawan, agar datang ke arena Robo-Robo di Kuala Mempawah. Mudah-mudahan terobosan ini memberikan dampak yang positif untuk kesuksesan penyelenggaraan Robo-Robo setiap tahun, harapnya. Ketua Panitia Lokal RoboRobo Kuala Mempawah, Bakri Hasan menerangkan, pelaksanaan acara hiburan rakyat akan berlangsung kurang lebih satu bulan. Yakni dimulai sejak tanggal 1 Desember hingga 1

Januari 2015. Dengan rentang waktu yang cukup panjang itu, dia berharap Robo-Robo akan semakin semarak dan meriah. Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyuguhkan suasana kemeriahan perayaan Robo-Robo di Kuala Mempawah dengan berbagai kegiatan hiburan dan lomba. Yang terpenting semua kegiatan itu kita sesuaikan dengan keinginan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa senang dan terhibur pula, tuturnya. Di lain pihak, Sekretaris

DPW Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Mempawah, Sawadi mengingatkan Pemkab dan panitia lebih selektif dalam menempatkan pedagang di arena Robo-Robo. Pastikan jenis barang yang dijual tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat pengunjung. Jangan ada lagi lapak remangremang yang menjadi tempat prostitusi dan kemaksiatan di arena Robo-Robo Kuala Mempawah. Karena, hampir setiap tahun selalu saja ada beberapa lapak yang menjual miras, sesal Sawadi. (ďŹ a)


Kayong Utara Cakap Alang

LPj Penggunaan Dasa Desa Masih Lemah SUKADANA. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (Pemdes), pemerintah kabupaten (Pemkab) Kayong Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan. Seperti pelatihan dan bimbingan teknis serta proses pembinaan lainnya. Apalagi laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana desa masih lemah. Berdasarkan hasil monitoring bidang pemerintahan desa terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat, baik yang bersifat reguler maupun sifat pemeriksaan kasus, masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kata H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara di rapat kerja kepala desa sekabupaten Kayong Utara di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Rabu (12/11). Selain itu, lanjut dia, ada pula temuan penyalahgunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa. Oleh karena itu, melalui kegiatan rapat kerja kepala desa ini dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dengan harapan, permasalahan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kepada pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) se-KKU kami ingatkan kembali komitmen dalam penyusunan program dan kegiatan berdasar skala prioritas dan tetap berpihak kepada masyarakat dan pemerintah desa. berikan yang terbaik untuk masyarakat kabupaten kayong utara untuk dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. para camat diharapkan agar selalu memberikan supervisi dan melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa, pesan dia. Bupati juga berpesan untuk desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, dan Teluk Batang manfaatkanlah kedekatan jarak dengan kabupaten untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk desa-desa yang jauh dari kabupaten, manfaatkanlah sarana dan prasarana penunjang yang telah diberikan agar persoalan jauhnya jarak tempuh tidak menjadi halangan, tutur dia. (lud)

Rakyat Kalbar Sabtu, 15 November 2014

11

Pembinaan Keuangan Parpol di KKU SUKADANA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong mengadakan kegiatan pembinaan kekuangan partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Seluruh peserta Parpol pemilihan umum (Pemilu) berhasil mengantarkan wakilnya di DPRD KKU. Pembinaan dihelat di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Kamis (13/11). Menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kayong Utara (KKU). Dihadiri pula para ketua dan bendahara Parpol tingkat Kabupaten Kayong Utara penerima bantuan keuangan Parpol. Anggota tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KKU H Dedi Eendy SH, serta tamu undangan lainnya.

Asisten I Setda KKU H Sy Muzahar membuka kegiatan pembinaan keuangan Parpol di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Kamis (13/11). KAMIRILUDDIN

Adanya pertemuan ini diharapkan dapat saling bersinergi serta aktif memberikan kontribusi yang positif. Dalam rangka memajukan pembangunan daerah untuk terwujudnya masyarakat Kayong Utara yang sejahtera, tutur H Sy Muzahar SIP, Asisten I Setda KKU membacakan kata sambutan Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid. Parpol, jelas dia, merupakan struktur politik yang mempunyai peran besar dalam perjalanan bangsa dan daerah ini. Parpol merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang sangat penting dalam

mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Parpol dapat diartikan sebagai tonggak demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu komunikasi lintas partai politik dengan masyarakat agar dapat dijalin secara intensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, selain memberikan pendidikan politik kepada rakyat, partai politik dapat juga menyerap aspirasi rakyat secara lebih luas guna memantapkan langkahlangkah menuju pembangunan di daerah, kupas dia. Ia memimpikan proses ber-

negara yang sehat menurut konsepsi para filsuf politik, dimana semua anggota masyarakat dapat terlibat secara leluasa dalam setiap proses politik dan pengambilan kebijakan publik. Semakin demokratis suatu bangsa semakin besar partisipasi politik dan keterlibatan publik, untuk dapat mewujudkan hal tersebut pendidikan politik kepada masyarakat, merupakan suatu kewajiban yang harus terus dilakukan demi pengembangan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sesuai amanat undang-undang nomor 2 tahun 2008 (UU 2/2008) tentang partai politik yang telah diubah dengan UU 2/2011, maka partai politik menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/ kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan

tersebut dapat diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat, jelas Muzahar. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud tersebut, berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Sebagai konsekuensi atas bantuan keuangan, Parpol berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/ APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala satu tahun sekali untuk dilakukan audit (pemeriksaan), paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir, tegas dia. (lud)

Tiga Hal Terabaikan di Penatausahaan Aset S UKADANA . Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, melalui Asisten I Setda KKU H Sy Muzahar SIP, menyampaikan ada tiga hal terabaikan di dalam melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah. Disampaikan di Balai Praja Sukadana, Senin

Perwakilan peserta Bimtek Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah secara simbolis dipasangi tanda peserta oleh Asisten I Setda KKU H Sy Muzahar di Balai Praja Sukadana, Senin (10/11). KAMIRILUDDIN

(10/11). Kita menyadari betul di dalam melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah, ada tiga hal yang terabaikan. Yaitu, melakukan pencatatan pada pembukuan yang dicatat ke dalam daftar barang pengguna (DBP) dan daftar barang kuasa pengguna (DKP). Kemudian, belum maksimalnya melakukan tindakan penginventarisasian seperti melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan. Selanjutnya masih belum teraturnya penyampaian Laporan ke DPPKAD, misalnya dalam hal penyampaian laporan triwulan dan semesteran serta laporan mutasi barang, ungkap Sy Muzahar di hadapan peserta bimbingan teknis (Bimtek) penatausahaan aset barang milik daerah di Balai

Praja selama 10-14 November 2014. Supaya ketiga perkara tersebut di atas tidak terjadi, diharapkan dengan melakukan penatausahaan aset barang milik daerah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian diharapkan diperoleh data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat (up to date) yang dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun aparatur, sehingga dapat menunjang pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tugas selanjutnya adalah satuan kerja sebagai pengguna barang untuk memanfaatkan, menatausahakan dan memelihara barang milik daerah secara memadai, akurat dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut untuk

pemenuhan kebutuhan data yang cepat, tepat, akurat dan kredibel, maka diperlukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada pembelajaran atau pembekalan teknis yang baik dalam bentuk Bimtek penatausahaan dan pengelolaan aset barang milik daerah, papar Muzahar. Ia berkeinginan, walaupun Kabupaten Kayong Utara yang dicintai ini masih banyak keterbatasan, namun dalam melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah, harus tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak dibedakan dengan daerah otonomi lainnya. Kita menyadari tingkat keberhasilan penatausahaan barang milik daerah, berkaitan dengan masalah kompetensi, keahlian dan tingkat

kesadaran maupun perilaku para pejabat pengelola dan pengguna barang daerah, tutur dia. Berkenaan dengan itu, ia berharap semua peserta Bimtek penatausahaan aset daerah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi di bidang penatausahaan aset daerah. Selanjutnya kepada narasumber saya ucapkan terimakasih atas kesediaannya membantu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam hal peningkatan kompetensi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Diharapkan juga dapat memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya kepada aparatur yang mengikuti Bimtek ini, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan dapat terealisasikan, ujar dia. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Tim CPP Periksa Pelayanan SKPD Ilustrasi/Ist

IT Ibarat Pisau Bermata Dua SINGKAWANG. Teknologi Informasi atau (IT) ibarat pisau bermata dua. Selain memberikan manfaat, di lain sisi dapat mencelakai diri dan orang lain. Kalau kita mempunyai kemampuan menguasai IT, insya Allah akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebaikan kita, kata Dra Hj Istri Handayani MSi, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang kepada wartawan, belum lama ini. Sebaliknya, tambah Istri, kalau dikuasai IT, misalnya terlena bermain game online di Warung Internet (Warnet) hingga tidak kenal waktu, maka masa depan akan suram. Menurut Istri, pengguna IT rata-rata usia remaja. Namun sayangnya para remaja tersebut rata-rata menggunakan IT baru terbatas pada hal-hal yang tujuannya mencari hiburan, games, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan lain. Kondisi di lapangan itu ditambah keluhan dari para orangtua yang anaknya seperti lupa pulang dari warnet. Kita juga memerhatikan informasi adanya masyarakat yang terkena kasus penipuan, penculikan, bahkan terjerat hukum, ujarnya. (dik)

Tablig Akbar Rindam S INGKAWANG . Tidak hanya mempersiapkan ďŹ sik prajurit agar siap terjun ke medan tempur, Rindam XII/Tanjungpura Singkawang juga menyiapkan mental para penjaga kedaulatan NKRI. Diantaranya dengan menggelar tablig akbar di halaman Markas Rindam, Rabu (12/11) lalu. Kita mendatangkan penceramah dari Pontianak, Ustad Habib Toha Bin Habib Husen Aljufri, kata Mayor Sarjianto, Ketua Panitia Tablig Akbar Rindam. Sarjianto menjelaskan, tablig akbar digelar untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan prajurit TNI, sebagai landasan moral dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya memberikan pembinaan mental spiritual keluarga besar prajurit TNI/PNS guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, jelasnya. (dik)

K E T A P A N G . Penilaian Citra Pelayanan Prima (CPP) sebagai barometer pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Hal ini sesuai deng an pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Memasuki tahun kedua penerapan Perbup penyelenggaraan pelayanan publik, Tim CPP Ketapang melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan sejumlah SKPD, sejak Kamis (13/11). Sejumlah SKPD yang dinilai Tim CPP dari Bag ian Organisasi Setda Ketapang di antaranya, RSUD Agoesdjam, Dinas Catatan Sipil, Kantor Pelayanan Terpadu, Kelurahan Kantor, Kelurahan Tengah, Kelurahan Banjar dan Kelurahan TuanTuan. Komponen penilaian yang dilakukan diantaranya, publikasi visi, misi, motto dan slogan pelayanan, standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Sarana

Penilaian Pelayanan SKPD oleh Tim CPP Kabupaten Ketapang. JAIDI CHANDRA

dan prasarana pelayanan diantaranya mencakup keberadaan dan kelengkapan sarana dan prasarana, toilet, dan lahan parkir. Demikian juga dengan pengelolaan

peng aduan, baik berupa sarana pengaduan melalui sms, kotak pengaduan, dan banner mekanisme pengaduan, pejabat pengelola, dan tindak lanjut pengaduan.

Kreteria penilaian yang lain adalah pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM). Pe m e r i k s a a n d a n p e nilaian lapangan dilakukan untuk menentukan penerima penghargaan CPP Kabupaten Ketapang, kata Sidik Budiono, Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Ketapang. Nominasi penerima penghargaan diantaranya satu pemenang SKP setingkat Dinas/Badan/Kantor/Satuan, satu pemenang untuk kecamatan, dan satu pemenang untuk kelurahan. Ditambahkan Drs M.Syahrul Ka b a g O r g a n i s a s i S e t d a Ketapang bahwa penerapan Perbup sebagai pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penerapan UU tersebut telah sampai dan terimplementasi sampai pada level kecamatan dan kelurahan, yang merupakan wajah pemer-

intah daerah. Karena unit kerja langsung bersentuhan dengan masyarakatt memasuki tahun kedua penerapan Perbup nomor 37, diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dengan menyusun dan menyediakan instrument pelayanan, sepert i publikasi dan penerapan standar pelayanan dengan baliho dan banner, melakukan penataan sarana dan prasarana pelayanan, menyediakan kotak dan atau banner alamat telp sms pengaduan, dan jika memungkinkan melaksanakan survey indek kepuasan masyarakat (IKM). Penyerahan piagam dan hadiah akan dilakukan secara simbolis pada upacara hari besar nasional, timpal M. Syahrul Kabag Organisasi Setda Ketapang. Selama melakukan penilaian di sejumlah SKPD, tim CPP Ketapang diterima baik oleh pimpinan SKPD dan unit kerja. (Jay)

Jalan Sanggau Ledo Ancam Keselamatan BENGKAYANG. Pengguna Jalan Sanggau Ledo harus berhati-hati. Pasalnya, lubang di depan SDN 09 Rangkang, Kelurahan Sebalo yang menganga siap merenggut nyawa. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkayang didesak segera memperbaiki jalan tersebut. Pemkab Bengkayang melalui Dinas PU sebaiknya segera memperbaiki dan menutup lubang yang menganga lebar di Jalan Sanggau Ledo. Jangan dibiarkan sampai jatuh korban, kata Amkhan SPd, politisi Partai Golkar Kabupaten Bengkayang. Mantan Anggota DPRD Bengkayang periode 19992009 ini mengungkapkan, aktivitas lalu lintas jalan tersebut sangat padat. Apalagi tiap hari PNS yang bertugas

di Kantor Bupati Satu Atap, DPRD, kantor-kantor Dinas, Badan dan instansi lain setiap hari melintasi jalan tersebut. Kenapa lama sekali dibiarkan. Itu kan di depan mata, setiap hari dilewati kok tidak diperhatikan. Apalagi yang jauh, yang dekat saja tidak nampak. Kerusakan di depan mata dan dilihat setiap saat tetap dibiarkan. Sebaiknya dilakukan langkah-langkah pencegahan, bukan pembiaran, cetusnya. Terpisah, Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkayang, Aleksius Ssos MSi menegaskan, ada beberapa titik dan jembatan di Kabupaten Bengkayang yang mulai rapuh dimakan usia. Secepatnya akan dilakukan perbaikan, terutama yang di depan SDN 09 Rangkang itu akan jadi prioritas, tegasnya. (kur)

Jalan Sanggau Ledo di depan SDN 09 Rangkang mengancam keselamatan pengguna jalan. Kurnadi


Melawi Membangun Laboh Ju Lingkungan Hidup Hak Setiap Warga Negara NANGA PINOH-RK. Lingkungan hidup (LH) yang baik adalah hak asasi setiap orang. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. LH yang baik adalah hak asasi manusia. Air yang bersih, udara yang bersih, kondsiai alam yang baik adalah hak setiap manusia, ucap aktivis lingkungan, Jane Ridho, kemarin. Selain itu, Ridho menambahkan, LH yang sehat adalah setiap orang Indonesia juga berhak memperoleh informasi LH dalam kaitan pengelolaan lingkungan. Orang Indonesia juga berhak berperan dalan pengelolaan lingkungan, ujarnya. Hak-hak itu wajib diberikan oleh lembaga yang membuat usaha yang bersentuhan dengan lingkungan. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan hak kepada setiap orang. Apabila masyarakat mempertanyakan hak ini maka landasan hukum mereka sangat besar. Yakni undang-undang. Bila dalam hidupya, rakyat merasa terganggu dengan kondisi lingkungan, mereka bisa menuntut hak tersebut pada institusi atau lembaga, terutama lembaga pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Menurutnya, bila tidak terpenuhi berarti yang dituntut telah melanggar UU 23/1997. Ridho berpendapat, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi LH. Yakni, mencegah serta menanggulangi pencemaran serta kerusakan LH. Sementara orang dilarang untuk membuang limbah ke media LH tanpa izin pemerintah. Limbah yang berasal dari bahan berbahaya dan beracun (B3) serta membuang limbah yang berasal dari luar Indonesia ke media LH indonesia. Khusus bagi orang yang menjalankan usaha, Ridho mengungkapkan, kewajiban mereka. Yakni, orang yang menjalankan usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar dan akurat terkait pengelolaan LH. Setiap usaha dilarang untuk melanggar baku mutu LH dan melanggar kriteria baku kerusakan LH. Setiap usaha dan kegiatan memiliki amdal yang menimbulkan dampak besar dan menyangkut banyak kepentingan. Kalau membuat kebun hanya 50 hektar tidak perlu amdal. Tetapi kalau sudah melibatkan dalam jumlah yang sangat besar, misalnya 3000 Ha wajib membuat AMDAL. Sebab ini menyangkut daerah yang sangat luar dan memberi pengaruh terhadap keseimbangan lingkungan. Bisa jadi mempengaruhi aliran air, bahkan ketersediaan air, ulasnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 15 November 2014

12

Potret Buram Pendidikan di ‘Kota Juang’ Widya Rima: Guru Harus Jadi Teladan Masyarakat N ANGA P INOH -RK. Program pemerintah wajib belajar 9 tahun merupakan upaya untuk mengentaskan buta aksara, putus sekolah sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga diperlukan supaya mampu memberi motivasi serta pemahaman kepada orangtua murid untuk memprioritaskan anak-anaknya agar bersekolah. Apalagi mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak bagi seorang anak. Pihak orangtua harus peduli dengan pendidikan anaknya. Paling tidak wajib belajar 9 tahun. Jangan biarkan anak kita tidak sekolah. Dengan alasan tidak ada biaya. Pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk membantu biaya anak-anak kita di daerah yang kurang mampu agar tetap dapat bersekolah, ucap anggota DPRD Kabupaten Melawi, Widya Rima, kemarin Widya mengharapkan, kepada guru yang bertugas di daerah serta pihak pemerintah desa untuk dapat menggerakkan hati orangtua murid agar menyekolahkan putra-putri mereka. Kesadaran orangtua di kampung akan pendidikan

Ilustrasi.

NET

masih rendah. Contohnya, masih ada orangtua yang lebih mengutamakan untuk menemani mereka untuk bekerja di ladang atau noreh (nyadap karet). Masih kita jumpai orangtua yang tidak peduli akan pendidikan anak-anak mereka. Inilah salah satu tugas guru-guru di kampung. Guru dan komite sekolah harus mampu memberikan pemahaman kepada mereka, ingatnya. Menurutnya, guru perlu

menjadi panutan dan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas seorang guru harus dijaga dan menjadi teladan. Bagaimana pun guru merupakan ujung tombak dunia pendidikan dalam upaya mencerdaskan para generasi bangsa sebagai penerus estafet pembangunan, ujar Widya. Selain faktor kultur masyarakat, lanjut Widya, faktor lainnya yang juga mempengaruhi keberhasilan program

wajib belajar 9 tahun adalah faktor sarana dan prasarana pendidikan. Harus diakui masih ditemukan dibeberapa daerah pedalaman yang sarana dan prasarana pendidikannya masih kurang. Meski mengancam keselamatan, kita sering melihat ataupun mendengar ada murid yang rela pergi ke sekolah dengan menggunakan sampan. Lantaran di kampungnya masih lemah infrastruktur serta sarana prasarana pendidikan. Ada juga yang

harus berjalan kaki berjam-jam lamanya demi menimba ilmu. Inilah potret pendidikan yang masih ditemukan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua dengan tidak saling menyalahkan, lugasnya. Namun demikian, pihak pemerintah juga terus berupaya memberikan solusi untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana pendidikan bagi daerah yang membutuhkannya. Salah satunya dengan membangun sekolah SMP Satu Atap sehingga anak-anak yang melanjutkan jenjang pendidikan ke bangku SMP masih tetap bersekolah. Tidak perlu lagi harus pergi jauh ke kota yang sudah tentu memakan biaya yang cukup tinggi. Tinggal diimbangi saja dengan kebutuhan guru di daerah. Jangan sampai bangunan sekolahnya megah, tapi tenaga pendidiknya tidak ada. Ini yang tidak kita inginkan. Mari kita bersama-sama mencapai visi pembangunan Melawi. Salah satunya dengan mewujudkan Melawi cerdas bagi para generasi daerah ini, ucapnya. Reporter: Sukartaji Editor: Andry

Melawi Bukan Lahan Pencaker CPNS N ANG A P INOH -RK. Ketika sedang dilaksanakan seleksi tes CPNS di Kabupaten Melawi, perlu diantisipasi akal bulus terkait motivasi para pencari kerja sebagai abdi negara tersebut. Pasalnya, saat status PNS sudah diperoleh, tidak sedikit diantara mereka yang berkeinginan untuk pindah tempat tugas ke tempat asal. Kabupaten Melawi merupakan lahan masyarakat luar untuk mendapatkan pekerjaan. Sebab setelah dapat menjadi pegawai negeri mereka langsung merencanakan untuk pidah, ucap pemuda

Melawi, Syamsul Bahri, kemarin. Syamsul menambahkan, padahal lowongan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi kekosongan tenaga PNS yang dibutuhkan oleh di jajaran pemerintah Kabupaten Melawi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Melawi perlu mengambil keputusan tegas terkait hal tersebut. Agar masyarakat Melawi tidak dirugikan. Apalagi rakyat pencari kerja yang berasal dari Kabupatan Melawi tidak punya kesempatan. Dengan alasan kalah bersaing dagan masyarakat

luar, ulasnya. Sesungguhnya, papar Syamsul, warga Melawi ini adalah mereka yang siap mengabdi seumur hidupnya di kabupaten ini. Berbicara soal pernyataan siap ditempatkan di seluruh pelosok Tanah Air itu hanya tulisan saja, buktinya nol besar. Berapa banyak pegawai yang ada di kecamatan di luar kota. Belum lagi bicara soal tenaga pendidikan dan kesehatan sudah basi untuk dibicarakan. Mereka semua tidak punya komitmen yang kuat untuk membangun Melawi, keluhnya. Sy a m s u l b e r p e n d a p a t ,

bagaimana nilai siswa akan bisa bagus, apabila tenaga pengajarnya kurang. Di berbagai daerah pelosok di Kabupaten Melawi masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga guru. Begitu pula dengan tenaga kesehatan. Hal itu karena kurangnya personil, maka tingkat kesehatan masyarakat masih di bawah standar. Pasalnya banyak tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah pedalaman tidak betah menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Ke depan, kata Syamsul, penerimaan CPNS agar lebih

selektif. Orang yang ditempatkan harus diberi peluang lebih besar. Misalnya membagi versi penerimaan untuk anak daerah 80 persen dan pelamar luar 20 persen. Ini lebih proporsonal dan profesional. Agar Melawi tidak sekadar jadi lahan para pencari kerja. Jika tidak ada pembagian, maka saat tes pelamar dari Melawi tidak bisa bersaing dalam mendapatkan kursi PNS. Sementara pelamar dari Melawi yang bisa mengabdi untuk Melawi secara ikhlas. Sebab Melawi adalah kampung halamannya, lugasnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Perkebunan Karet Rakyat Kian Tumbuh

Ilustrasi.

NET

SINTANG-RK. Wilayah perkebunan karet rakyat di Kabupaten Sintang terus bertambah. Sejak kurun waktu 10 tahun terakhir, lahan perkebunan karet rakyat telah mencapai 10.612 hektar. Khusus bantuan dari pemerintah, saat ini tercatat sudah ada 10 ribu hektar. Pada tahun 2015, diprediksikan sudah mencapai 12 ribu hektar, ujar Kepala Bidang Perkebunan Rakyat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Edy Syuratman Gea, pekan lalu. Seluruh karet bantuan dari pemerintah adalah karet unggul. Bibit karet tersebut sudah sertifikasi dan layak ditanam di Kabupaten Sintang. Tanpa sertifikasi dan tanpa label, tidak boleh ditanam, tegas Edy. Menurutnya, seluruh perkebunan dari bantuan pemerintah tersebar di seluruh kecamatan, terutama kecamatan yang memiliki antusias menanam karet tinggi. Seperti Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak. Dalam pemberian bantuan ini, sesuai Musrembang dan diambil dari proposal-proposal yang diajukan oleh kelompok tani. Proposal yang terbanyak akan diberi, karena itu artinya animo masyarakat dalam menanam karet tinggi, timpalnya. Tingginya animo masyarakat dalam menanam karet diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan komitmen Bupati Sintang, yang mana satu diantaranya visi dan misinya adalah perkebunan rakyat. Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Edy, terus berupaya untuk mendorong perluasan usaha masyarakat. Ini dilakukan agar masyarakat tidak tergantung kepada satu komoditas saja. Dengan luas wilayah mencapai 21.635 kilometer persegi, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian. Pengembangan bidang pertanian, termasuk di dalamnya peningkatan produksi, tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang tepat gunas sehingga masyarakat tani perlu menguasai dan mengadopsi teknologi pertanian, ulasnya. (din)

Masyarakat Lokal Harus Persiapkan Diri

Operasional Bandara Tebelian Butuh Tenaga Kerja SINTANG-RK. Pembangunan Bandar Udara Tebelian terus berlangsung. Bahkan target Kementerian Perhubungan RI, Bandara Tebelian sudah beroperasi pada akhir 2015. Bupati Sintang, Milton Crosby berharap agar para pekerja di Bandar Udara Tebelian mengakomodir masyarakat Kabupaten Sintang. General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) Pujiono menegaskan, berdasarkan pengalaman yang ada di Lombok, PT. Angkasa Pura memiliki pegawai sebanyak 174 orang, yang ditambah tenaga outsourcing pendukung administrasi serta operasional sebanyak 185 orang. Kemudian, pekerja pada komunitas bandara, seperti mitra usaha/kerja

sebanyak 1.561 orang dan pekerja di luar bandara sebanyak 669 orang. Hanya saja, kata dia, untuk menjadi pekerja di dalam bandara, yang diutamakan adalah memiliki sertifikasi dan keterampilan sehingga langsung siap pakai. Yang sangat vital adalah pekerjaan pada security dan cleaning service. Kalau kedua sektor itu bisa bekerja profesional, maka akan menentukan kualitas bandara itu sendiri, ucap GM PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL), Pujiono ketika menerima kunjungan kerja Bupati Sintang, Milton Crosby, Kamis (13/11). Mengingat operasional bandara masih tersisa satu tahun, Pemerintah Kabupaten Sintang bisa mengam-

bil langkah strategis guna menyongsong beroperasinya bandara. Seperti membuka pelatihan kaum muda dalam hal keterampilan pemadam kebakaran, cleaning service dan security yang profesional serta berbagai keterampilan lain yang nantinya dibutuhkan dalam pengelolaan bandara. Pada saatnya nanti, para pegawai dan pekerja di Bandar Udara Tebelian bisa diisi oleh masyarakat Kabupaten Sintang yang profesional, handal dan mampu bekerja dalam tim. Berdasarkan jenis-jenis pekerjaan yang ada dalam pengelolaan bandara adalah pelaksana pengamanan bandara (Aviation Security), pelaksana pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (Fire Fight-

ing & Rescue), pelaksana apron movement control, pelaksana air traffic services, pelaksana teknik elektronika, pelaksana teknik listrik mekanikal & peralatan (tlmp), pelaksana teknik umum, personalia dan umum, pelaksana personalia, pelaksana humas, arsiparis, perawat umum dan gigi, keuangan dan akuntansi, pelaksana komersial, terminal operation services, information/airport operations, porter bandara sampai petugas parkir. Sementara beberapa peluang bisnis dari beroperasinya Bandar Udara Tebelian, yakni berupa jasa yang meliputi pengurusan penumpang dan bagasi, ground handling, cleaning service, pengurusan cargo (cargo handling), pergudangan (warehousing),

pengiriman barang (freight forwarding), toko, restaurant, art shop, agen perjalanan (travel agencies), taxi dan penyewaan mobil (rent car), bank dan penukaran mata uang asing (money changer), penyewaan ruang iklan (advertising), jasa boga (aero catering service), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta perawatan dan pemeliharaan kebersihan dan taman bandara. Para pengusaha dan tenaga kerja lokal harus menyiapkan diri. Umumnya para pelaku UKM itu bergerak di sektor perdagangan dan jasa yang didominasi oleh warung atau toko oleh-oleh dan restoran, ucap Pujiono. Reporter: Suhardin Editor: Andry

Selain Jaga Teritorial, TNI Jadi Guru dan Tenaga Kesehatan SINTANG-RK. TNI siap mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Selain menjaga keamanan dan pertahanan wilayah, prajurit juga diperbantukan untuk menjadi tenaga pengajar dan kesehatan di daerah perbatasan. Demikian diungkapkan Asisten Teritorial Panglima TNI. Mayjen. Ngakan Gede Sugiartha G ketika menghadiri kegiatan sosial komunikasi TNI dan masyarakat, di Gedung Olahraga Apang Semangai Sintang, Jumat (14/11). Kegiatan sosial komunikasi TNI dengan masyarakat ini bertemakan Melalui Komunikasi Sosial TNI, Kita Jalin Hubungan Silaturahmi antara TNI dengan Elemen Masyarakat dalam Rangka

Membangun Karakter Bangsa Guna Memperkuat Ketahanan Wilayah . Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan, Forkompinda, DPRD Kabupaten Sintang, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar serta sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas). Dulu perbatasan dianggap sebagai halaman belakang suatu daerah. Namun kini daerah perbatasan merupakan beranda depan negara, ucap Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayjen. Ngakan Gede Sugiartha G. Menurutnya, pengamanan teritorial wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab TNI. Ngakan berpendapat, dalam pengamanannya TNI dihadap-

kan dengan tantangan besar. Yakni, kondisi infrastruktur serta sarana penunjang lainnya yang belum memadai. Padahal, wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu Negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antarnegara. Wilayah perbatasan merupakan kedaulatan suatu bangsa. Sangat strategis sehingga harus dipertahankan keamanannya. Apapun alasannya, tegasnya. Ngakan menyebutkan, setidaknya ada 12 lembaga kementerian maupun nonkementerian yang terlibat langsung dalam penanga-

nan daerah perbatasan. Garis koordinasinya adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Meski demikian, tidak mengurangi kesiagaan TNI dalam mengamankan wilayah teritorial. Menjaga wilayah teritorial menjadi tugas utama TNI. Pasukan kita di perbatasan rutin melakukan patroli. Apapun yang menjadi ancaman kedaulatan negara menjadi tanggungjawab TNI, timpalnya. Menurut Ngakan, pembangunan wilayah perbatasan perlu perbaikan infrastruktur sehingga pertahanan maupun keamanan dapat lebih mudah dilakukan. Sebab penguatan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga batas-batas wilayah RI perlu

dilakukan secara konsisten. TNI siap untuk membantu membangun infrastruktur di perbatasan, baik skala besar maupun skala menengah. Misalkan, melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Ngakan menambahkan, selama ini TNI sudah berperan cukup besar dalam membangun wilayah perbatasan. Peran yang dimainkan, seperti membantu di bidang pendidikan dengan menjadi guru maupun di bidang kesehatan. Khusus untuk guru, kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya ada 2 ribu TNI yang sudah dilatih dan siap menjadi guru, ucap Ngakan. (din)


KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Kapuas Hulu Terima 3.192 Blangko KTP-el P U T U S S I B A U RK. Pemerintah pusat melalui Biro Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kalbar telah menyalurkan 3.192 keping blanko KTP-el ke Disdukcapil Kapuas Hulu. Blanko KTP-el seKalbar jumlahnya sekitar 40.000an lebih. Masing-masing Sopiandi. ARMAN HAIRIADI kabupaten/kota kita serahkan 3.192 keping, kata Kepala Biro Dukcapil Kalbar, Sopiandi ditemui di kantor Bupati Kapuas Hulu, Kamis (13/11) kemarin. Setelah blanko KTP-el, lanjutnya, baru penyaluran tinta untuk cetak. Saat ini tinta tersebut sedang proses tender oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan Desember sudah dibagi tintanya, kemudian bertahap menyusul item yang lain, ujar Sopiandi. Untuk kelengkapan alat pencetak fisik di tingkat daerah diusahakan akhir tahun ini sudah terpenuhi. Sementara ini, KTP lama dan KTP-el tetap sama berlaku, baik untuk pelayanan swasta ataupun umum seperti di rumah sakit. KTP yang diberikan dari kecamatan itu masih berlaku. Kalau sudah ada KTP-el akan berlaku seumur hidup, sesuai Undang-Undang 24 tahun 2013. Bagi mereka yang sudah merekam tentu datanya sudah ada, jadi tinggal cetak fisik KTP-el saja. Bagi mereka yang sudah ada fisik KTP-el tapi berubah status, tinggal dilaporkan untuk perubah data, terang Sopiandi. Ia menambahkan, fisik KTP-el yang belum diterima di Kalbar sekitar 16.000 keping. Sedangkan masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el juga masih banyak, pasalnya anak umurnya 15 tahunan saja harus sudah direkam. Mereka ini agak susah dideteksi untuk perekaman. Berkaitan dengan realisasi fisik KTP-el memang terkendala pencetakannya, karena Kemendagri ada perrmasalahan dengan KPK. Memang jadi tidak bisa fleksibel merealisasikan fisik KTP-el di tingkat pusat, begitu jmereka kerja, gitu juga mereka diperiksa. Oleh karena itu, kendala KTP-el bukan karena kami di daerah tapi karena masalah di Pusat, tegasnya. Menurutnya, KTP adalah kerjaan yang tidak akan habis, karena masih banyak anak umuran 15 atau 16 tahun yang hendak menggejar usia 17. Sesuai dengan prosedurnya, mereka yang berusia 17 tahun harus sudah ber KTP. Tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang sudah wajib KTP tapi belum membuatnya, kalau seperti itu memang terpaksa harus ditunda. Mungkin ada yang belum dibuatkan KTP karena sekolah keluar daerah atau jadi TKI, mereka ini masih kita tunda. Hal ini memang salah satu kendala kami dalam memenuhi wajib KTP, tutup Sopiandi. (aRm)

Rakyat Kalbar Sabtu, 15 November 2014

13

SKPD Diultimatum Laporkan Aset Hingga Desember Utamanya Dinkes, Disdik dan Bina Marga PUTUSSIBAU-RK. Sekda Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri memberikan tenggat waktu hingga Desember 2014 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu untuk menyerahkan pelaporan data aset. Hal itu disampaikan Sekda usai memimpin rapat evaluasi pendataan aset pada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, Jumat di Aula Kantor Bupati setempat, (14/11). Kita pun sudah ultimatum seluruh SKPD agar segera memberikan laporan pendataan aset mereka sampai akhir tahun ini, tegas Sukri. Tampaknya Sekda kecewa dengan kinerja SKPD terkait pelaporan data-data aset. Sementara sudah beberapa kali

Rapat evaluasi pendataan aset pada seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, Jumat (14/11). ARMAN HAIRIADI

dilakukan sosialisasi dan mengingatkan SKPD untuk segera menyelesaikan masalah aset. Saya rasa kemauan dari SKPD untuk menyelesaikan masalah aset ini tidak ada, katanya. Namun begitu, Sukri menegaskan kepada seluruh SKPD yang masih banyak belum

melaporkan aset daerah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu, segera melaporkannya. Yang jelas ada tiga SKPD yang menjadi sorotan kita tadi yakni Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Bina Marga, ungkapnya.

Pelaporan ini sangat penting. Selama ini, Pemkab Kapuas Hulu sulit meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dalam waktu sampai akhir tahun seluruh SKPD yang masih belum menyampaikan laporan pendataan asetnya, maka ia pesimis Kapuas Hulu bisa mencapai WTP pada tahun ini. Karena untuk meraih predikat WTP, pengelolaan asetnya juga harus baik, tiga tahun belakangan ini predikat yang kita raih masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dengan adanya ultimatum ini diharapkan SKPD dapat memperbaiki kinerjanya dalam menyelesaikan masalah aset, tegas Sukri. Di tempat yang sama, Kepala DPPKAD Kapuas Hulu, Drs H Moch Zaini MM, menuturkan,

untuk aset-aset yang ada di SKPD kebanyakan nilai masih nol rupiah. Sehingga untuk predikat WTP pun mustahil bisa diraih Kapuas Hulu. Zaini pun berharap setelah melakukan evaluasi ini, SKPDSKPD yang ada dapat berkomitmen bersama dalam menyelesaikan masalah aset. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena hanya sebagai koordinator. Salah satu aset yang dimiliki yaitu tanah. Jumlah aset berupa tanah di Kapuas Hulu sebanyak 1.395 bidang yang terdata, namun hanya 245 saja yang bersertifikat dan 1.150 asetnya tidak bersertifikat atau tidak jelas, demikian Zaini.

LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Nasir Jadi Narasumber Diskusi Kelembagaan Kemen LHK JAKARTA-RK. Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH menjadi narasumber pada dikusi kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI, Jumat (14/11) di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Menteri LHK, Dr Ir Siti Nurbaya MSc. Pada kesempatan itu, Nasir memaparkan hambatanhambatan pembangunan daerah akibat sekitar 56 persen wilayah Kapuas Hulu masuk kawasan lindung, baik hutan lindung, TNDS, TNBK dan danau-danau lindung. Ini berpengaruh terhambatnya pembangunan di Kapuas Hulu. Baik pembangunan di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan. Termasuk pembangunan infrastruktur, ujar Nasir yang saat itu didampingi Kabag Umum Setda Kapuas Hulu Bung Tomo SHut MM.

Dikatakan Bupati, banyak bantuan untuk kabupaten konservasi, khususnya bantuan dari luar negeri. Hanya saja bantuan tersebut tidak berdampak signifikan bagi daerah. Apalagi kegiatan seperti observasi dan penelitian, hasilnya kurang berdampak bagi daerah, kata Nasir. Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan rencana Pemkab mengekspor madu melalui PLB Badau. Nasir berharap, Menteri LHK bersedia untuk meresmikan ekspor madu tersebut. 95 persen nasib Kabupaten Kapuas Hulu bergantung pada Kemen LHK. Karena Untuk pembangunan sering kali bersinggungan dengan kawasan hutan. Air bersih yang berasal dari sungai dirasa tak sebersih yang dulu, kemudian rencana ingin mengambil air dari gunung, tapi bersinggungan dengan kawasan, terang Bupati.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir saat menjadi narasumber pada diskusi kelembagaan Kemen LH-K di Jakarta, Jumat (14/11). ISTIMEWA

Dalam diskusi itu, Bupati juga membahas materi ketiga mengenai mengurai masalah lingkungan dan kehutanan serta jalan pemecahan melalui identifikasi value chain, budaya berfikir dan bertindak dan domain pelayanan pemerintahan dalam urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta paradigma baru kelembagaan Kemen LH-K. Bupati Kapuas Hulu ini merupakan satu-satunya yang dim-

inta sebagai narasumber dari Kalbar. Selain Bupati Kapuas Hulu, ada juga narasumber lainnya seperti Gubernur Sulsel, Gubernur Jateng, Gubernur Jambi, Gubernur Kaltim, Gubernur Lampung, Gubernur Papua, Gubernur Maluku, Bupati Bantaeng, dan Bupati Banyuwangi. Diskusi Kelembagaan Kemen LH-K ini bertujuan untuk menggali informasi sejarah, nilai-nilai dalam pembangunan

lingkungan hidup dan kehutanan, berbagi informasi tentang pengalaman dan catatancatatan penting (hints) dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan dari waktu ke waktu (menurut perjalanan sistem pemerintahan), memperoleh informasi tentang pokok-pokok permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan kaitan interdependensi dengan isu global. Kemudian, memperoleh pandangan tentang perspektif pengembangan kelembagaan kementerian menurut berbagai sudut pandang, serta memperoleh masukan dan saran tentang langkah-langkah pengembangan kelembagaan untuk menangkap agenda kunci pembangunan lingkungan dan kehutanan yang berorientasi pada problem solving, potensi internal dan eksternal, serta value chain sebagai prasyarat mencapai tujuan konstruksi kelembagaan baru. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Para peserta dengan tekun mengikuti pelatihan. IST

Sulaman Kalengkang Hampir Punah SANGGAU. Sepuluh remaja putra putri utusan dari sekolah dan masyarakat mengikuti pelatihan Sulaman Kalengkang di Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sanggau sejak hari Kamis (13-15/11). Secara resmi, pelatihan dibuka Ketua Dekranasda Sanggau, Arita Apolina SPd MSi didampingi Yohana Kusbariah Ontot selaku Wakil Ketua. Arita mengungkapkan digelarnya pelatihan tersebut, lantaran Sulaman Kalengkang, saat ini sudah hampir punah dan langka. Padahal Kalengkang merupakan warisan budaya nenek moyang kita dahulu. Motifnya sangat bagus serta harganya yang cukup menjanjikan. Namun perajin sulaman kalengkang sangat sedikit yang masih aktif, ungkapnya. Sebagai nara sumber sekaligus pembimbing dalam pelatihan tersebut adalah Ade Murad, sesepuh Keraton Surya Negara Sanggau, dibantu Asisten Pembimbing, Sundari. Lebih lanjut, digelarnya pelatihan tersebut diharapkan menambah jumlah perrajin sulaman Kalengkang serta menumbuhkembangkan minat generasi muda terhadap adat budaya lokal. Di samping itu juga untuk menambah keterampilan di bidang sulam-menyulam, ini dapat dilakukan dalam mengisi waktu luang. Ketimbang waktu habis sia-sia alangkah baiknya diisi dengan berbagai keterampilan, terangnya. Dikatakannya, bukan tidak mungkin keterampilan ini akan jadi sumber pendapatan keluarga, mengingat harganya yang cukup mahal. Motif corak dan penampilannya sangat cantik, menarik serta penuh nilai seni. Untuk itu saya harapkan pelatihan ini diikuti dengan sungguh sungguh, agar menjadi penyulam yang trampil dan dapat mewarisi budaya yang kita miliki. Selain itu dapat menelurkan ilmunya pada yang lain, sehingga produk sulaman Kalengkang mudah dicari baik oleh masyarakat sekitar maupun tamu tamu yang berkunjung ke Sanggau, tutupnya.(KiA/hms)

Bupati: Perketat Pengawasan SPBU S ANGGAU . Mengantisipasi potensi penimbunan jelang kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Bupati Paolus Hadi meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sanggau dan stake holder terkait memperketat pengawasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU di Sanggau. Kita pemerintah daerah konteknya, bukan Bupati sendiri, tapi ini kebersamaan dengan aparat penegak hukum. Menurut saya harus diperketat pengelolaan dan pengawasannya, yang di

SPBU memang untuk rakyat, untuk semua yang tidak industri, pintanya, Kamis (13/11) Selain itu, peran masyarakat dalam memantau kebijakan kenaikan harga BBM ini juga diperlukan. Salah satunya, jangan sampai terjadi penyelewengan. Kita sangat-sangat harus menjaga, Pertamina harus mendata (kuota) itu dengan benar, termasuk dalam kontek pengawasannya. Kalau penimbunan saya kira sudah tidak ada ampun, karena itukan sudah di luar aturan. Kita sudah diskusi juga dengan

teman-teman Forkopimda untuk pengawasan seperti itu, katanya. Di singgung soal kuota premium Sanggau yang turun untuk tahun 2014 ini, Bupati mengaku juga akan mempertanyakannya pada Pertamina. Kita juga tetap mempertanyakan, tapi intinya kuota tetap ada pertimbangannya, katanya. Bupati menilai, selama ini, kebanyakan masyarakat Sanggau, sebenarnya ada yang tidak pernah merasakan harga BBM bersubsidi. Karena yang lebih dikhawatirkan bagi masyarakat,

Bersihkan Pohon Membahayakan S ANGGAU . Anggota Polsek Entikong bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Entikong melakukan penebangan terhadap pohon yang rawan tumbang di tepi jalan raya Sosek-Malindo. Kegiatan ini juga sebagai tindaklanjut dari laporan warga terhadap kondisi yang bisa membahayakan pengendara serta jaringan listrik. Kegiatan ini memang berawal dari informasi dari Kepala Desa Semanget, yang menyatakan bahwa di dusunnya terdapat beberapa pohon yang miring arak ke jalan dan rawan roboh, jelas Kapolsek Entikong, AKP M Husni Ramli, Jumat (14/11). Penebangan yang dilaksanakan Jumat sore ini melibatkan 10 personel dari Polsek Entikong. Beberapa pegawai PLN serta peralatannya juga digunakan untuk memotong pohon dan rantingnya. Kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari informasi itu sehingga personel kita bekerjasama dengan PLN Ranting Entikong yang memiliki pera-

Pemangkasan pohon oleh polisi dan petugas PLN. IST

latan dan dibantu masyarakat sekitar, jelasnya. Satu unit cinsaw digunakan untuk memotong lima batang pohon ukuran sedang yang rawan tersebut. Ia menilai informasi yang disampaikan tentu sangat positif. Hal ini sebagai salah satu kepedulian

masyarakat terhadap lingkungannya. Tentu ini sangat positif sebagai langkah antisipasi sehingga pohon yang rawan tumbang ini tidak membahayakan pengendara atau yang lewat di jalan tersebut, ujarnya. (KiA)

jangan sampai BBM menjadi langka. Untuk itu dia setuju, jika dari Pertamina mengusulkan adanya pembangunan SPBU-SPBU baru di Sanggau, ataupun SPBU-SPBU yang ada sekarang ini menambah jam pelayanannya. Kita berharap SPBU bisa diperbanyak, terutama di Meliau, Bonti, Jangkang yang belum ada, tapi memang biasa hitungannya bisnis juga. Kita senang kalau ada yag bisa buka sampai 24 jam. Saya tidak tahu SPBU yang sering tutup awal, apakah memang kendaraan kita yang sudah luarbiasa banyaknya atau

apa, katanya. Terkait efek domino yang dirasakan masyarakat saat ini, dimana isu kenaikan BBM ini didahului dengan kenaikan harga sembako di pasar, Paolus Hadi menyatakan pihaknya pun akan menggelar operasi pasar, guna menjaga keseimbangan harga. Saat ini masih realistis (harga pasar). Menurut saya, kalau semuanya bisa tertib, masyarakat juga bisa menikmati BBM yang tidak antre, tidak hilang kemana-mana itu, saya kira produksi akan lebih baik di tingkat masyarakat kedepan, katanya. (KiA)

Pewarsa Kecam Tindak Kekerasan terhadap Wartawan SANGGAU. Ketua Persatuan Wartawan Kabupaten Sanggau (PEWARSA), Abang Indra, mengecam tindakan oknum polisi terhadap wartawan ketika terjadi demo penolakkan kenaikkan harga BBM di Makasar, belum lama ini. Indra tegas-tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap wartawan, dan mendesak agar pelaku diusut dan diproses hukum. Kami meminta para pelaku ditindak dari dua jalur, yaitu UU Pers dan hukum pidana, karena keduanya sudah dilanggar, desaknya. Menurut Indra, semua pihak siapapun dia, termasuk aparat harus memahami betul tugas-tugas wartawan. Wartawan hanya menjalan tugas memberikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi di lapangan yang harus di ketahui publik. Jika memang masih ditemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi, itu artinya institusi Kepolisian perlu memberi pemahaman ulang tentang tugas-tugas kewartawanan yang tentunya akan menjadi mitranya dalam menjalankan tugas. Di dalam UU Pers sudah jelas, termasuk bagaimana sanksinya. Nah ini harus dimengerti oleh pelaku kekerasan terhadap wartawan, siapapun dia, pungkasnya. Terkait demo di Makasar, Indra juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Wakapoltabes Makasar yang turut menjadi korban anarkisme mahasiswa yang memaksanya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit. Intinya begini, siapapun yang melakukan kekerasan harus ditindak, termasuk yang menjadi korban itu rekan kami sesama jurnalis, mereka hanya menjalankan tugasnya, tutupnya. (KiA)


Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Pembuatan Akta Perkawinan dan Kematian, Minim

Yohanes Meter. A

Sabtu, 15 November 2014

‘Kelakuan’ Wilmar Grup Bikin Jengkel Kepala UPDD

NTONIUS

N GABANG . Masyarakat Landak rupanya sangat minim membuat akta perkawinan apalagi akta kematian. Kabanyakan masyarakat hanya membuat akta kelahiran dan kartu keluarga saja, tapi akta perkawinan apalagi akta kematian tidak ada, ujar Yohanes Meter, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Landak, di kantornya, Jumat (14/11). Menurutnya, semua akta itu sangat penting dimiliki masyarakat. Jika masyarakat sudah membuat akta perkawinan, maka pada pembuatan akta kelahiran bisa tertulis nama kedua orangtua ayah dan ibunya. Tapi jika tidak ada akta perkawinannya pada pembuatan akta anak hanya tertulis nama ibunya saja. Sedangkan nama bapaknya tidak dituliskan, kata Yohanes. Ia menambahkan, untuk pembuatan akta kematian juga sangat penting untuk keluarga yang sudah meninggal. Ia mencontohkan, pada pendataan legislatif dan data pilkada beberapa waktu lalu, masih banyak data nama orang yang sudah meninggal itu masih tetap ada. Karena kami belum menerima laporan secara tertulis tentang kematian. Apalagi membuat akta kematian. Kami tidak bisa menghapus nama-nama orang yang sudah meninggal kalau belum ada laporan secara tertulis dari kelurganya yang masuk, dinas dukcapil, ungkapnya. Ia berharap, masyarakat yang belum membuat akta perkawinan bisa membuat akta. Kami tetap melayani masyarakat untuk pembuatan akta yang penting masyarakat menyiapkan datanya lengkap supaya bisa cepat di proses, harap Yohanes. (ius)

14

Gregorius Uus. A

NTONIUS

NGABANG. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Ngabang, Nar-

dansyah benarbenar jengkel kepada purusahaan sawit, Wilmar Grup. Berkali-kali surat penagihan pajak alat berat yang dilayangkan pihaknya, tak digubris. Sudah t ig a kali kita melayangkan surat penagihan pajak alat berat kepada Wilmar Grup, tapi tak digubris. Pihak Wilmar selalu beralasan harus menunggu keputusan pusat, geram Nasdiansyah, Kamis (13/11) di kantornya.

Sebelumnya, pihak Wilmar Grup memang sudah menyampaikan data jumlah alat berat milik lima perusahaan perkebunan di bawah naungan Wilmar Grup kepada UPPD Ng abang. Dari data yang kita terima itu, ada 30 unit alat berat yang dimiliki Wilmar Grup. Rinciannya, PT. Agronusa Investama 10 unit, PT. Daya Landak Plantation 6, PT. Indoresins Putra Mandiri 3 unit, PT. Pratama Prosentindo 7 unit, PT. Putra Indotropical 4 unit, jelasnya. Ia menambahkan, dari data jumlah alat berat tersebut, akhirnya UPPD Ngabang menetapkan tarif pajak kendaraan alat berat yang harus dibayar Wilmar Grup. Selanjutnya, kami mengirim surat tagihan pajak

kendaraan alat berat kepada Wilmar Grup. Tapi sudah tiga kali kita kirim surat, namun tidak digubris perusahaan, kesal Nasdiansyah. Dikonfirmasikan, Humas Wilmar Grup, Gregorius Uus membantah kalau jumlah alat berat yang dimiliki Wilmar Grup berjumlah 30 unit. Paling banyak Wilmar Grup mengoperasikan alat beratnya ada tiga unit untuk satu perusahaan. Pada dasarnya kami selalu mengikuti aturan yang berlaku. Saya ing atkan, kalau untuk urusan alat berat, memang sudah ada bidangnya masing-masing. Silakan saja UPPD Ngabang berkoordinasi ke bidangnya, kata Uus. Uus menduga, surat tagihan pajak yang dilayang-

kan UPPD Ngabang kepada Wilmar Grup tidak sampai kepada sasarannya. Atau bisa saja suratnya sudah sampai, tapi belum sempat dikomfirmasi kepada kami di daerah, ucapnya. Ia mengakui, sampai saat ini dirinya belum mengetahui jika ada surat penagihan pajak alat berat dari UPPD Ngabang. Mungkin surat tagihan itu langsung disampaikan ke Low Office (LO) di Pontianak, kataya. Namun demikian janji Uus, pihaknya akan menelusuri kembali lewat siapa UPPD Ngabang memberikan surat itu. Kami akan memproses terlebih dahulu dan koordinasi untuk mendata kembali jumlah alat berat yang dimiliki Wilmar Grup, janjinya.(ius)

Masyarakat Diminta Siap Hadapi BBM Naik Data Penerima KIS dan KIP Dibenahi

Adrianus Asia Sidot. A

NTONIUS

NGABANG. Masyarakat Landak diminta mempersiapkan diri menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Biar bagaimana-

pun kita memang harus siap. Dalam arti, masyarakat sendiri harus paham bahwa kenaikan harga BBM oleh pemerintah ini bukannya pemerintah ingin menyakiti rakyat, ujar Bupati Adrianus Asia Sidot. M e n u r u t ny a , r e n c a n a kenaikan harga BBM ini justru dengan pengalihan subsidi itu, tentu akan banyak dibangun infrastruktur. Metode-metode peningkatan kese jahteraan masyarakat tidak hanya dalam bentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tapi juga dengan pembangunan infrastruktur, katanya. Ia menambahkan, hal ini

jauh lebih bagus dan jauh lebih bermanfaat. Namun dengan catatan, harus ada imbangan juga dari semua pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri untuk memanfaatkan peluang guna peningkatan keterampilan masyarakat, ungkapnya. Bupati lantas mengambil contoh seperti para petani yang tidak memiliki tanah seharusnya ada redistribusi lahan-lahan pertanian kepada para petani. Kalau redistribusi lahan pertanian tidak mungkin dilakukan di Pulau Jawa, redistribusi lahan ini bisa dilakukan diluar Pulau Jawa. Apalagi masih banyak

lahan-lahan kosong yang ada diluar pulau Jawa ini, seperti di Kalimantan, jelasnya. Ia juga menegaskan, jika adanya transmigrasi, bukan berarti memindahkan kemiskinan atau memindahkan pengangguran seperti program yang sudah-sudah. Kalau petani, harus betulbetul petani dan memiliki keterampilan. Jangan pula bukan petani, tapi ikut ditransmigrasikan. Ketika sampai ke daerah luar Pulau Jawa, tidak tahu mau berbuat apa, ungkapnya. Disinggung soal persiapan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di

Landak, ia mengakui Pemkab Landak belum melakukan persiapan dikarenakan belum ada intruksi. Tapi bukannya saya menunggu instruksi atau lain sebagainya. Makanya kita sekarang mulai membenahi data. Saya sudah mengintruksikan instansi terkait untuk membani data-data itu, jelasnya. Ia menambahkan, masalah data ini merupakan suatu hal yang teramat penting. Kita siapkan datanya. Nanti kalau kita diminta data, tentunya kita sudah siap. Dengan demikian tentunya akan jelas siapa masyarakat yang menerima KIS dan KIP di Landak ini, katanya.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Belajar Kelola Keuangan

Aparatur Desa Diboyong ke Pontianak

Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintah desa. ABDU SYUKRI PONTIANAK. Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi membuka secara resmi pelatihan bagi aparatur pemerintah desa, Kamis (14/11) di Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Mereka dilatih mengelola keuangan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa (BPMKBPD) Kalbar. Ketua Panitia Pelaksana Wiwik Sutia Ningsih SSTP mengatakan, peserta pelatihan berjumlah 94 orang, terdiri dari 87 peserta merupakan bendahara desa, dan 7 orang Kasi Pemerintahan. Pelatihan digelar selama tiga hari, Kamis- Sabtu (13-15/11). Dijelaskan Wiwik, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi camat dalam pembinaan pemerintah desa. Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau, Rupinus meminta para para aparatur desa lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan desa. Ia juga mengingatkan para peserta agar proaktif berdiskusi dengan para narasumber berkaitan dengan teknis pengelolaan keuangan desa. Saya imbau seluruh bendahara desa agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan desa. Jangan sampai bermasalah dengan penegak hukum, pesan orang nomor dua di Bumi Lawang Kuari ini. Wabup juga mengingatkan para bendahara desa agar dalam pengelolaan keuangan desa selalu berkoordinasi dengan kepala desa, sebagai pimpinan di tingkat desa masing-mnasing. Saya berharap melalui pelatihan ini, ke depan pengelolaan keuangan desa kita semakin lebih baik, dan mereka mengerti dengan peran dan fungsinya, tukasnya. (bdu/r)

Kakan LH Blusukan ke Taman Kehati S EKADAU . Blusukan tidak hanya dilakukan pejabat pusat semata. Sejumlah pejabat di daerah juga ikut melakukan cara yang dulunya lebih dikenal dengan istilah Inspeksi Mendadak (Sidak). Salah satunya Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Ir Yoseph Yustiinus MT yang mendatangi Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati). Tidak seperti blusukan ala pejabat lain yang kebanyakan membawa pejabat dan media massa, Yoseph menggelar blusukan tanpa didampingi siapa pun. Bahkan kedatangan Yoseph ke Taman Kehati tidak sengaja terpantau awak koran ini. Saya datang kesini hanya ingin memantau proses pekerjaan jalan akses ke Taman Kehati, kata Yoseph kepada Rakyat Kalbar. Saat ini proses pengerjaan jalan menuju Taman Kehati memang tengah ber-

langsung. Hingga kemarin, proses pekerjaan jalan yang nilai totalnya lebih dari Rp 1,3 miliar tersebut sudah mencapai 50 persen. Dari pengamatan kita, pekerjaannya sangat bagus. Kita harapkan segera tuntas, ulas Yoseph. Keberadaan jalan akses tersebut sangat penting dalam mendukung operasional Taman Kehati. Sejauh ini Taman Kehati yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi ekowisata di Sekadau belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya, karena infrastruktur pendukung, seperti ketersediaan akses jalan belum tersedia. Nanti kalau sudah selesai akses jalanya, baru taman ini akan kita buka untuk umum. Kita harapkan tahun depan sudah bisa dibuka, juga akan melengkapi beberapa infrastruktur lainnya, tukas Yoseph. (bdu)

Kepala Kantor LH Kabupaten Sekadau, Ir Yoseph Yustinus MT saat memantau pengerjaan jalan akses ke kawasan Taman Kehati, Jumat (14/11) siang. ABDU SYUKRI

Kunjungan Kerja Wabup Sekadau ke Landas

Masyarakat Manfaatkan Pengobatan Gratis

Pemkab Sekadau gelar pengobatan gratis di Desa Mondi.

HUMAS

PEMKAB SEKADAU

SEKADAU. Pengobatan gratis sebagai upaya jemput bola yang dilaksanakan Pemkab Sekadau melalui Dinas Kesehatan disambut penuh sukacita oleh masyarakat RT

Landas Desa Mondi. Kurang lebih 200-an jiwa, mulai dari anak-anak hingga orang tua berbondong-bondong datang ke Kapel Santo Gabriel untuk berobat secara gratis.

Dua dokter dan puluhan tenaga medis dari tenaga perawat dan bidan, serta tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) memberikan pelayanan kepada warga. Pengobatan gratis yang dilakukan Pemkab Sekadau menjadi moment penting bagi mereka untuk memeriksa kesehatannya. Hampir setiap keluarga memanfaatkan moment penting itu. Cinta, warga RT Landas mengaku terbantu dengan adanya pengobatan gratis yang dilaksanakan Pemkab Sekadau. Bapak dengan 16 anak ini terbantu dengan upaya jemput bola pelayanan kesehatan dari Pemkab Sekadau. Kami disini cukup sulit untuk berobat, puskesmas memang tidak jauh, tetapi karena kemampuan ekonomi

yang kekurangan, membuat kami jarang memeriksakan kesehatan, paparnya. Sementara itu Wakil Bupati Sekadau Rupinus dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Sekadau sejak dimekarkan berkomitmen terhadap masalah pendidikan dan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan puskesmas, pustu, polindes dan sekolah ‒ sekolah di setiap desa. Upaya lain lagi, lanjut Rupinus, Pemkab Sekadau juga sudah memberikan beasiswa kepada putra-putri di bidang kesehatan, seperti tenaga dokter, perawat dan bidan. Di bidang pendidikan, Pemkab Sekadau juga sudah menyediakan banyak beasiswa, satu diantaranya program satu dusun satu sarjana. Di bidang infrastruktur

hampir semua desa sudah bisa dilewati, minimal kendaraan roda dua. Termasuk di Landas. Juga jalan menuju Desa Mondi, sekarang kondisinya sudah mulus dan dalam proses pengerjaan. Jalan Landas juga sekarang sudah mulai digusur oleh pihak perusahaan. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sekadau Aron SH mengapresiasi upaya Pemkab Sekadau dalam melaksanakan pembangunan selama ini. Termasuk kegiatan pengobatan gratis. Dia menilai, sudah banyak pelayanan pengobatan gratis jemput bola yang dilakukan oleh Pemkab Sekadau. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat, tukasnya. (bdu/selesai)


SAMBAS

Sambas Terigas

Tumpahan Salok

Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg meletakkan batu pertama pembangunan TK Islam DDI di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas disaksikan Ketum DDI Pusat dan beberapa pimpinan SKPD. M Ridho

Moral Lebih Utama Dibanding Fisik SAMBAS. Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Pusat KH Syuhada Bachri Lc menegaskan, pembangunan moral generasi muda lebih utama dibandingkan membangun fisik, seperti gedung sekolah. Penguatan akidah jauh lebih utama dibandingkan urusan dunia. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan TK Islam DDI, Kamis (13/11) di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas. Syuhada mengingatkan, hal yang paling utama dan terutama bagi DDI ialah bagaimana mampu memilih guru yang berdedikasi tinggi tanpa melihat imbalan. Persoalan dunia, jika imbalan amal saja yang dicari, Insya Allah pasti akan tercapai. Ini adalah tugas DDI Kabupaten Sambas. Apalagi pak H Abdul Kadir Aziz yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan TK Islam Sulthoniyah DDI Kabupaten Sambas, jelasnya. Bagi H Kadir papar KH Syuhada, sedekah akan membantu meringankan segala apa-apa yang kita lakukan selama di dunia. Jika sedekah ini atas nama orangtua, maka sedekah ini akan sampai dan dapat meringankan arwah orangtua kita di alam Barjah, karena sejak diniatkan sudah sampai dan amal ibadahnya terus mengalir. Maka dari itu, marilah kita niatkan amal ibadah kita untuk mengharapkan ridho Allah SWT, ujarnya. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg mengapresiasi upaya DDI yang eksis mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Sambas. Setelah mengembangkan Akademi Dakwah Indonesia (ADI), kali ini kembali mengembangkan TK Islam Sulthoniyah DDI. Dengan gencarnya dukungan pendidikan oleh organisasi maupun elemen masyarakat, kita berharap dapat mendukung kemajuan pendidikan Kabupaten Sambas, karena pendidikan merupakan salah satu indikator peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang gencar dilakukan Pemkab Sambas, ungkapnya. (edo)

Rakyat Kalbar Sabtu, 15 November 2014

15

Bulog dan Pemkab Gelar Operasi Pasar

Beras Kualitas Medium Bukan Raskin

SAMBAS. Kasubdit PT Bulog Divisi Singkawang, Hofit memastikan beras yang dijual seharga Rp 7.500 per kilogram bukan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Sebanyak 5 ton beras yang disediakan dalam Operasi Pasar Beras Murah di Halaman Kantor Bupati Sambas, Jumat (14/11) itu merupakan beras berkualitas medium. Ini bukan Raskin, tetapi beras berkualitas medium yang berasal dari Sulawesi. Kemasannya memang mirip Raskin, tapi beras ini memang disiapkan untuk Operasi Pasar, tegas Hofit. Operasi Beras Murah tersebut juga menandai peluncuran beras Bulog kualitas mediaum. Secara simbolis ditandai dengan penyerahan beras kemasan 15 kilogram kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya Bulog menyikapi dampak rencana kenaikan harga Bahan

Tajuddin MSi mengatakan, sebelum digelar di Kabupapetn Sambas, program ini sudah berjalan di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Kami sangat berterimakasih kepada PT Bulog, khususnya Divisi Singkawang. Bahkn Bupati dan Wakil Bupati Sambas menyerahkan beras ketika akan menggelar murah berkualitas medium kepada salah satu warga Operasi Pasar Murah, tersaat Peluncuran Beras Murah di Halaman Kantor Bupati lebih dahulu berkoordinasi dengan Pemkab Sambas, Sambas. M Ridho khususnya Diskumindag Bakar Minyak (BBM). Makanya Bulog dan Bagian Perekonomian Setda Samberinisiatif menggelar operasi pasar. Tu- bas, ucapnya. juannya untuk membantu masyarakat, Dalam Operasi Pasar Murah untuk agar mereka mampu membeli beli bahan wilayah Kota Singkawang, Kabupaten pangan, khususnya beras, paparnya. Bengkayang dan Sambas (Singbebas), Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ku- PT PT Bulog menyiapkan 2.000 ton mindag Kabupaten Sambas, Drs H Uray beras kualitas medium. Agar memu-

KAHMI Sambas Gelar Diskusi Panel

Wacanakan Provinsi Sambas SAMBAS. Mencuatnya wacana pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) dan Kabupaten Sambas Utara (KSU) tegas Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Sambas, Misni Safari bisa memperkuat terbentuknya provinsi baru, dengan wilayah eks Kerajaan Sambas tempo dulu. Anggota DPRD Sambas ini menyampaikan wacana tersebut saat tampil sebagai narasumber Diskusi Panel Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Kamis (13/11) malam di Sekretariat KAHMI Kabupaten Sambas. Perlu isu strategis yang harus dimunculkan menghadapi MEA, namun dapat mendorong kemajuan, seperti percepatan berdirinya KSP yang saat ini berkasnya sudah di Provinsi Kalbar, dan men-

dorong KSU yang saat ini mati suri, papar Misni. Bukan tidak mungkin, ungkap Misni, ke depan Kabupaten Sambas lama yang terdiri dari Kota Singkawang dan Bengkayang menjadi provinsi baru. Hal ini mungkin saja terjadi, karena wilayahnya sudah cukup besar atau kegemukan. Apalagi erat kaitannya dengan sejarah sebagai kabupaten induk. Bisa saja terjadi, apalagi KSP dan KSU terbentuk, ditambah Kabupaten Bukit Raya Kepulauan, dan historis sejarah sebagai sebuah kesultanan yang pernah jaya, bebernya. Pembicara lain, Ketua ICMI Kabupaten Sambas H Ilhamsyah mengapresiasi digelarnya Diskusi Panel Menghadapi MEA 2015 dan wacana pemekaran wilayah. Dulu saat kita tiba di Sungai

Duri, kita merasa sudah tiba di Sambas, dan ini bisa saja terjadi. Dapat kita lihat Bengkayang, secara ekonomi dulunya tidak mungkin bisa mekar, tapi secara politik, Bengkayang mampu berkembang dan hampir menyamai Kabupaten Sambas. Artinya besar kemungkinan Sambas lama menjadi provinsi bisa terwujud, jelasnya. Sementara narasumber lain, Oscar Hutagaluh mengungkapkan, dirinya pada tahun 2010 pernah menulis mengenai wacana berdirinya provinsi dari pemekaran Kabupaten Sambas lama. Pemekaran merupakan momentum, bisa kita lihat banyak pemekaran provinsi yang terjadi. Artinya harus ada semangat yang jelas, padahal gaungnya sudah besar. Sementara yang diamdiam seperti Kabupaten Sekayam dan Tayan sudah mencuat, dan yang lebih mengagetkan lagi sudah ada gaung Kabupaten Bukit Raya Kepulauan. Apabila terbentuk, artinya syarat sebuah provinsi sudah cukup, ujarnya. Terkait MEA 2015, ujarnya, Kabupaten Sambas merupakan wilayah perbatasan. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan SDM. Sehingga pada saat terlaksananya MEA, Kabupaten Sambas tidak menjadi penonton di negeri

dahkan penyaluran beras, kebijakan yang kita tempuh bersama PT Bulog, yakni masing-masing pihak kecamatan berkoordinasi langsung dengan PT Bulog terkait kebutuhan beras yang akan disalurkan, termasuk waktu dan tempat penyaluran, ungkapnya. Sementara itu, Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengapresiasi Operasi Pasar Beras Murah tersebut. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan Operasi Pasar Beras Murah yang digelar. Bagi masyarakat yang mampu, agar lebih bijak memberikan kesempatan bagi warga yang lebih membutuhkan beras murah. Beras murah itu dijual Rp 7.500 per kilogram. Maksimal setiap warga dibatasi dua karung beras dengan total 30 kilogram. Manfaatkan beras tersebut untuk kebutuhan pribadi, jangan sampai dijual lagi, ingatnya. (edo)

sendiri. Sebab negara tetangga sudah siap dan memainkan isu perbatasan itu sendiri. Dapat kita lihat bagaimana Malaysia membangun kawasan perbatasan, bahkan sekolah dan universitas sudah dibangun di wilayah perbatasan. Artinya kita juga harus menyiapkan SDM menghadapi MEA, jelasnya. Sedangkan Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg dihadapan pengurus KAHMI, ICMI dan HMI Kabupaten Sambas mengakui, bahwa Kabupaten Sambas sudah kegemukan untuk sebuah kabupaten, sehingga sulit bergerak. Sesuai data tahun 2012, Kabupaten Sambas cukup kegemukan. Saat ini Kabupaten Sambas memiliki 19 kecamatan, 183 desa dan 572 dusun, dengan jumlah penduduk sekitar 500 ribu jiwa, ungkapnya. Dari sisi kewilayahan, Kabupaten Sambas memiliki luas 4,36 persen dari wilayah Kalbar. Sedangkan jumlah penduduk nomor urut 2 se-Kalbar setelah Kota Pontianak. Melihat kondisi ini, Kabupaten Sambas cukup kegemukan, dan memerlukan diet. Sebagai wilayah perbatasan antara negara, diharapkan melalui diskusi panel ini masyarakat Kabupaten Sambas siap menghadapi MEA 2015, harapnya. (edo)

Sambungan P4TKI Amankan .........................................................................................................dari halaman 9 Perempuan Hamil ..................................................dari halaman 9 Dikatakan Andi, seorang TKI asal Banyuwangi, Muhammad Deni Prasetya mengaku telah ditipu agennya saat bekerja di Malaysia. Kena tipu agen dan tidak punya dokumen lengkap, diiming-imingi bisa kirim duit ke kampung sekitar Rp4 juta sebulan. Sudah membayar sebesar Rp6 juta kepada calo untuk bekerja di Malaysia, kata Andi. Sedangkan TKI lainnya mengalami nasib yang sangat tragis. Bahkan dipenjara di Malaysia. Parahnya lagi, seorang bayi ikut dipenjara di malaysia. Muhammad dan rekannya masuk penjara di Malaysia, ada juga bayi dalam rombongan itu masuk penjara di Malaysia. Mereka tidak punya paspor. Dipenjaranya bervariasi, ada yang cuma beberapa hari dan dua sampai tiga bulan, jumlahnya enam TKI orang plus

seorang bayi maksudnya, jelas Andi. TKI ilegal yang diamankan dan dipenjara itu Alpianus Bembeng asal Kabupaten Sambas, Andi Ramli dan Isa alias Intan (Pasutri) bersama bayinya dari Makassar, Grek dari Kabupaten Landak, La Oge Abdul Halik dari Sulawesi Tenggara, dan Oye Krisman dari Kabupaten Landak. Sekitar belasan TKI lainnya mengalami permasalahan. P4TKI Entikong berhasil menggagalkan pengiriman TKI non prosedural yang rencananya akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu lapis di Malaysia. Setelah melalui pemeriksaan intensif di kantor P4TKI Entikong, ke-16 TKI ini akan dipulangkan ke Dinas Sosial Kalbar. Pemulangannya ke Pontianak di-

fasilitasi BP3TKI Pontianak, jelasnya. Ke 16 TKI illegal yang digagalkan pengirimannya itu terdiri dari lima TKI asal Jawa Timur, empat dari Sulawesi Selatan dan tujuh dari Nusa Tenggara Barat. Menurut Andi, pencegahan dilakukan karena seluruh TKI tersebut tidak memiliki dokumen sah menurut UU nomor 39 tahun 2004. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, tambahnya. Selama 2014, ribuan TKI bermasalah dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia melalui perbatasan Entikong. Deportasi dari imigrasi Malaysia 1.449 orang. Kalau hasil pencegahan oleh P4TKI Entikong sebanyak 408 orang. Dan pemulangan dari Kuching, Malaysia sebanyak 148 orang, ucap Andi. (agn/sul)

AJI Pontianak ................................................................................................................dari halaman 9 yang diterima dari Ketua AJI Makassar, tujuh jurnalis mengalami tindakan kekerasan oknum Brimob. Dari tujuh jurnalis yang menjadi korban, ada satu jurnalis luka serius, yakni wartawan Metro TV, Waldi, hingga harus dirawat di rumah sakit. Atas insiden ini, kita meminta kepada Polri untuk meminta maaf, dan selanjutnya kita tidak ingin hal ini terjadi di Kalbar, ucapnya. Jika berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di Kalbar, kata Heriyanto, sikap kekerasan yang dialami jurnalis saat proses peliputan itu cenderung dilakukan oleh oknum Polri. Sebagai aparat kepolisian, harus mampu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, bukannya melukai masyarakat. Apakah polisi kita saat ini sudah lupa cara mengambil tindakan yang sesuai dengan protap, sehingga harus menggunakan kekerasan dalam mengambil tindakan, ujarnya seraya mengatakan contoh kekerasan oknum polisi di Kalbar dialami mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi pada saat pelantikan anggota DPRD Kalbar beberapa waktu lalu.

Heriyanto meminta Kepala Korps Brimob di Jakarta menyampaikan permohonan maafnya dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum Brimob yang melakukan pemukulan. Jangan sampai kasus ini menguak dan tidak dilanjutkan. Oknum tersebut harus diberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya. Dan hal ini harus ada efek jeranya, ungkapnya. AJI juga meminta jurnalis di Kalbar selalu memerhatikan aspek keamanan dan keselamatan saat proses kerja jurnalis berlangsung. Etika dan kode etik harus diperhatikan juga. Kepada masyarakat umum, ketika terjadi pemberitaan yang dinilai tidak memuaskan, kita mengimbau untuk melakukan hak jawab saja ke media yang bersangkutan. Jadi tidak main pukul, keroyok dan perbuatan kasar, tegas Heriyanto. Terpisah, Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistianto berharap bentrok antara wartawan dan polisi tidak terjadi di Kalbar. Bahkan, Arief menyatakan hubungan antara wartawan dan polisi di Kalbar cukup professional. Makanya teman-teman

pers apabila meliput situasi yang chaos, berada di posisi aman, seperti di belakang aparat polisi. Sehingga apabila terjadi keributan tidak terjadi salah lempar atau lainnya, dan kegiatan liputan bisa berjalan dengan lancar, kata Arief usai upacara peringatan HUT Brimob ke 69 di Mako Brimob Polda Kalbar, Jalan Adi Sucipto, Kubu Raya, Jumat (14/11) pagi. Arief menyatakan, kebebasan pers yang perlu sama-sama dijaga, tetapi nilai etik jurnalistik tetap dijalankan. Kita selama ini dengan wartawan di Kalbar kan baikbaik semua. Tidak ada konflik. Saya pikir kita sudah tahu koridornya, katanya. Dalam kesempatan itu, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, Brimob merupakan salah satu unsur penting dalam kepolisian untuk menangani kejahatankejahatan gangguan Kamtibmas yang terintegritas tinggi. Bapak Kapolri juga memesankan kepada seluruh personil Brimob, umumnya personil Polri, bahwa apa yang sudah dicapai selama ini, setidaknya menjadi suatu bahan introspeksi supaya bisa meningkat prestasi dan profesionalitas, kata Kapolda. (adx/oxa)

Sopir Taksi ........................................................................................................................dari halaman 9 Kasat Reskrim Polres Sanggau, Iptu Budi Hartono menceritakan, kejadian ini bermula saat BS menawarkan jasa tumpangan kepada LR dari Tebedu, Kucing, Malaysia ke Entikong, Sanggau. Sebelum pulang ke kampung halaman, korban memang terlebih dahulu singgah ke Tebedu untuk bertemu tunangannya, DS. Setelah itu, korban menaiki kendaraan tersebut menuju Entikong, sedangkan tunangan korban tidak ikut, jelas Kasat Reskrim Polres Sanggau, Jumat (14/11). Sesampai di terminal Entikong, ternyata bus tujuan Sambas tidak ada. BS kemudian membawa LR, mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Entikong. Setelah mengisi BBM, BS mengatakan kepada LR, akan menjemput penump-

ang lain karena BS juga akan ke Sambas, sehingga LR tak curiga, jelas Budi. Selanjutnya, si sopir taksi itu pun membawa LR menuju wilayah perkebunan sawit yang jaraknya sekitar 30 menit dari Entikong. Sesampainya di sekitar kebun sawit, di jalan blok B1 PT BKP, mobil yang dikendarai tersangka amblas. Korban di suruh turun, kemudian di suruh masuk ke dalam mobil di bagian tengah, jelasnya. Seolah telah berniat, LR selanjutnya dipaksa membuka celananya sendiri. Tersangka memaksa korban dengan mengancam akan membunuhnya. Korban dipaksa untuk membuka celananya sambil mengancam, jika tidak mau akan dibunuh dengan parang, jelas Kasat. Tanpa perlawanan, LR akhirnya mengikuti perintah tersangka. Sehingga

tersangka dengan leluasa melakukan aksinya. Selesai melakukan aksinya, tersangka pergi mencari bantuan untuk menarik mobilnya yang amblas. Karena takut, korban kemudian lari meninggalkan mobil itu untuk meminta bantuan. Korban kemudian menghubungi tunangannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Entikong, jelas Budi. Mendapatkan laporan, anggota Polsek langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka. Tak lama, BS ditemukan di Jalan Kemuju, Dusun Serangkang, Kecamatan Entikong. Kita sudah periksa beberapa saksi, seperti tunangan korban dan beberapa warga. Saat ini juga diamankan beberapa barang bukti seperti pakaian korban, pakaian tersangka dan mobil yang digunakan, jelas Budi. (kia)

benturan keras. Pas saya keluar seorang ibu sudah tergeletak di tengah jalan, terus saya teriak supir truk, die berhenti, kata Ade. Saula, kakak ipar Nurdiana mengatakan, adiknya mau membeli sayur. Ia mengaku baru tahu korban meninggal itu adiknya saat dibawa ke Rumah Sakit Agoesdjam. Polisi yang menelepon memberitahukan saya, singkat Saula.

Sopir truk, Mistiwar, 35, mengatakan, posisi Nurdiana dari arah kanan, kemungkinan sepeda motor yang dikendarainya menyenggol bak truknya. Korban jatuh, arahnya ke bawah ban, terlindas, sempat terseret, jelas Mistiwar. Mistiwar mengaku tidak tahu kalau bak mobilnya disenggol. Dia sempat mengerem, karena di depan mobilnya ada kendaraan yang

berhenti. Kasat Lantas Polres Ketapang, AKP Wahyu Jati Wibowo menjelaskan, sopir truk masih menjalani pemeriksaan intensif. Sudah kita lakukan olah TKP sambil menunggu keterangan saksi yang lain, menarik kesimpulan kecelakaan. Korban meninggal di tempat, jelas Wahyu seraya mengatakan sopir truk menyerahkan diri ke Pos Lantas di Ale-Ale. (jay)

Awas Sindikat ................................................................dari halaman 9 baru-baru ini. Sindikat ini pun dapat meloloskan anak di bawah umur untuk mendapatkan paspor. Mereka memanipulasi usia anak, bahkan identitas lainnya agar anak tersebut bisa memiliki paspor, ungkap Amir. Dikhawatirkan, tambah dia, anak di bawah umur tersebut dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya. Ini akan menjadi masalah di ke-

mudian hari, ingat Amir. Selain itu, kata Amir, sindikat pemalsu data ini juga membuatkan orang asing KTP, KK dan Akte. Terutama warga asing yang parasnya mirip orang Indonesia seperti warga Vietnam, Singapura, Thailand dan Myanmar. Terkait hal ini, ujar Amir, Kantor Imigrasi pun memperketat persyaratan untuk pembuatan paspor. Setiap data pemohon pembuatan paspor akan diteliti secara

seksama, katanya. Seluruh petugas imigrasi diminta untuk lebih teliti melihat persyaratan yang diajukan pemohon pembuatan paspor. Bila ragu terhadap syarat tersebut, segera periksa, tegasnya. Dia berharap, sindikat pemalsu data ini tidak berkembang di Kota Singkawang. Apabila mereka merajalela, tentu akibat yang ditimbulkan akan sangat fatal di kemudian hari. (dik)

Pedagang Helm ........................................................dari halaman 9 Singkawang ditemui di Jalan Niaga, Jumat (14/11). Anton menjelaskan, penyitaan helm kerupuk dari pedagang ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya. Pemberitahuan sudah kita sampaikan sebelumnya kepada pedagang, agar tidak menjual helm kerupuk, katanya. Jumlah helm kerupuk yang disita cukup banyak. Nanti helm tidak ber-SNI itu akan dimusnahkan, setelah

berkoordinasi dengan instansi terkait. Tentu kalau sudah sampai proses hukum, maka dikenakan UU Perdagangan dan UU Lalu Lintas, jelas Anton. Razia pedagang helm kerupuk baru kali ini dilakukan. Biasanya polisi hanya merazia para pengguna helm kerupuk di jalan raya. Razia ini akan dilakukan secara rutin, tegas Anton. Dia menegaskan, helm kerupuk bukan hanya di-

larang untuk digunakan di jalan raya, tetapi juga dilarang untuk dijual. Sehingga pengguna dan pedagangnya sama-sama melakukan pelanggaran. Saat ini memang pedagang helm kerupuk yang ditarget. Berikutnya, pedagang knalpot racing pun akan jadi sasaran razia. Pedagang knalpot racing tentu akan kita tindak juga. Namun saat ini kita belum menemukannya, tegas Anton. (dik)

Pelaku Curanmor......................................................dari halaman 9 Tersangka Curanmor yang diamankan bernama Samsul Bahri alias MJ. Syamsul ini diserahkan warga ke kantor polisi. Dia merupakan pemain lama dengan kasus serupa di berbagai Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bahkan mencuri mobil di Singkawang, serta kasus jambret. Pemuda berusia 26 tahun, warga Siantan Hulu, Gang Generasi, Pontianak Utara ini memiliki tato ayam tanpa kaki di bahu kirinya. MJ diringkus setelah rekannya yang lain berinisial SD dibekuk

jajaran Sat Reskrim Polresta Pontianak. MJ menjelaskan, seluruh hasil curiannya dijual kepada SD dengan harga rendah. Kalau motor kecil saya jual seharga Rp3 juta, berbeda dengan motor besar seperti Vixion dan sejenisnya itu Rp4 juta, kata Syamsul di Mapolsekta Pontianak Utara, Jumat (14/11). Uang hasil kejahatannya digunakan untuk berfoya-foya dengan temantemannya, termasuk membeli Narkoba di kawasan Pontianak Timur, Kampung Beting. Uangnya saya pakai

untuk beli pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan senangsenang lainnya. Juga saya belikan sabu di Beting, kata Syamsul. Kapolsekta Pontianak Utara, Kompol Wisnubroto mengatakan, laporan kehilangan sepeda motor, rata-rata korbannya teledor atau menyimpan sembarang tempat. Berulangkali saya ingatkan ke masyarakat untuk lebih waspada Curanmor ini. Tapi tetap saja mereka parkir kendaraannya sembarangan, tegas Wisnu. (agn/sul)


Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

K A Y N A B

Mer

YANG IRI

Enjoy dan Pasrah LAUDYA CYNTHIA BELLA

Pasca putus dari aktor Chicco Jerikho, artis Laudya Cynthia Bella mengaku sudah move on. Enjoy menjalani status jomblo, Bella mengaku akan fokus pada pekerjaan dan menyerahkan sepenuhnya urusan jodoh kepada Tuhan. Bahkan, Bella kini tak lagi menargetkan kapan melepas masa lajang. Aku sudah lewatkan semua. Aku lebih hati-hati, ikhlas, nggak ada harapan mau kapan aku nikah. Semua nggak ada yang tahu, ungkapnya. Meski sempat diisukan dekat dengan seorang pembalap, namun wanita berusia 26 tahun ini mengaku hingga saat ini belum memiliki tambatan hati. Dia mengaku tak ingin tertekan dan gagal lagi kali ini. Dia juga mengaku tidak ada desakan dari keluarga untuk segera menikah. Menurutnya, keluarganya percaya, cepat atau lambat Bella akan menemukan belahan jiwanya. Kalau yang di Atas bilang kamu akan dapat jodoh, pasti akan datang. Aku percaya banget, tegasnya. Apalag i, saat ini Bella tengah disibukkan dengan penggarapan film terbarunya, Assalamualaikum Beijing. Dia pun mengaku enjoy menikmati pekerjaan tanpa kekasih di sampingnya. Kebanyakan dekat dan lebih cocok jadi teman. Pokoknya lag i enjoy sendiri saja, pungkasnya. (idp)

Sabtu, 15 November 2014

SOPHIA MUELLER

Kangen Negeri Paman Sam

Akhir 2008, Sophie Mueller sempat hijrah ke Los Angeles (LA), Amerika. Kala itu, janda Indra Lesmana ini dibawa oleh suaminya Michael A Villareal yang memang berkebangsaan Amerika. Cukup lama tinggal di LA, ternyata membuat Sophie rindu dengan suasana di negeri Paman Sam. Ia pun mengaku suatu saat ingin kembali ke LA. Namun, keinginan itu sepertinya agak sulit direalisasikan, mengingat karier ibu dua anak ini kembali naik daun sejak dikabarkan menjalin asmara dengan Ariel NOAH. Beberapa tawaran pekerjaan selalu datang ke arah Sophie. Selain terikat kontrak dalam sebuah sitkom, ibunda Eva Celia itu juga bakal membintangi layar lebar komedi bertamanya bertajuk Comic 8: Casino Kings. Pengen sih, pengen balik ke LA, tapi masih banyak kerjaan. Sampai sekarang masih banyak job, banyak tawaran, ujar Sophie. Banyak pertanyaan yang muncul jika memang rencana balik ke LA-nya direalisasikan. Terutama soal asmaranya dengan Ariel. Banyak yang menduga jika Ariel akan ikut bersama Sophie. Saat hal itu ditanyakan ia pun langsung menjawab, Aww..aww.. Pertanyaannya, aww… ceplosnya. Aww… aww…no comment-lah. Cie, ciee.. Terus-terus pertanyaannya… Aww, imbuhnya sambil menghindari wartawan. Untuk pertama kalinya Sophie bermain dalam film bergenre komedi action. Comic 8 jelas membuat Sophie tertantang untuk lebih mengasah kemampuan aktingnya. Film yang menyedot lebih dari 1,6 juta penonton pada edisi pertamanya ini menarik perhatian Sophie. Alasannya kenapa mau main di Comic 8, karena ada sesuatu yang membuat film ini diterima oleh masyarakat Indonesia. Makanya saya antusias, terang Sophie. Dunia komedi bukan hal baru dalam karier Sophie. Ia juga sukses memerankan sosok Angel di sitkom Tetangga Masa Gitu. Benarkah Sophie ketagihan bermain komedi? Komedinya beda. Disini peran saya beda. Di Tetangga Masa Gitu juga beda, jadi tidak bisa disamakan, jawabnya. Demi perannya di film tersebut, Sophia rela menjalani latihan fisik yang cukup keras sehingga mengalami cidera. Persiapannya workshop fighting, seperti film action selayaknya. Cukup melelahkan yah, kata Sophie. (Ada) cedera lutut, masih ada sakit. Tapi nggak heboh-heboh amat. Latihannya sudah beberapa hari. Latihannya seminggu yang lalu dan sempat harus diundur, karena operasi saya itu, lanjut Sophie. (Jp)

NAFA URBACH

Body Nafa Urbach sudah seksi lagi pasca melahirkan Mikhaela Lee Juwono pada 8 Februari 2011. Berat badannya yang dulu mencapai 81 kilogram kini menjadi 57 kilogram. Ia mengklaim bokongnya bikin iri banyak orang. Saya rajin olahraga, boxing, insanity, olahraga yang lumayan ekstrem, kata Nafa. Karena olahraga yang dijalaninya itu, ia menjadi lebih langsing. Sebab, baginya yang terpenting adalah olahraga dan makan-makanan yang sehat. Saya menjalani diet ketika mau syuting saja. Dengan tidak memakan yang mengandung garam dan mengurangi minyak, tutur istri Zack Lee ini. Nafa mengaku sangat menyukai olahraga ekstrem. Saat ini ia memang sedang menjalani olahraga insanity untuk menjaga bentuk tubuhnya. Saya baru menjalaninya selama seminggu, tetapi membuat perut rata dan pantat menjadi kencang, jelasnya. Dan ia berencana membuat badannya sedikit berotot, sama seperti saat ia masih SMA. Nafa mengaku dirinya tidak pernah terobsesi menjadi hot mom. Menurutnya, image seksi itu datang dari penilaian orang lain. Iya seksi, banderol itu (seksi) akan terbentuk dengan sendirinya. Saya nggak mau menilai diri sendiri. Biar orang lain yang lihat, ungkap pelantun Hatiku Bagai di Sangkar Emas ini. Tidak sedikit orang yang merasa iri melihat bentuk tubuh Nafa yang sekarang. Kalau di path saya suka pasang foto abis olahraga. Nah mereka yang melihat itu pada nanya, tutur Nafa.

Rakyat Kalbar

Bahkan, dari hasil postingan di media sosial banyak juga teman-teman Nafa minta diajari bagaimana membentuk bokong yang indah seperti dirinya. Banyak orang yang minta tips bikin pantat seksi ala Nafa, selorohnya sambil tersipu malu. Belakangan ini razia tempat hiburan malam kerap dilakukan instansi terkait. Namun hal ini tak membuat Nafa merasa khawatir. Sebab, ia mengaku tak suka berkunjung ke tempat hiburan malam. Kebetulan saya bukan anak dugem ya, saya nggak pernah dugem. Saya anak rumahan. Boleh di cek kalau saya ke tempat klub-klub, jadi saya nggak khawatir, paparnya. Biasanya jika akhir pekan tiba, Nafa lebih memilih menonton ketimbang bersenangsenang di tempat hiburan malam. Saya suka nonton kalau hari Sabtu, saya kumpulin teman-teman, terus ajak nonton. Nah, pas nonton bisa 2 sampai 3 film. Habis nonton paling langsung makan-makan dan terus jalan-jalan, tutup Nafa. (RM)

APV Luxury dan Karimun Wagon R Hadir di Kalbar

PT Daya Kharisma Utama, Suzuki Pontianak me-launching dua mobil terbaru, yaitu APV Luxury dan Karimun Wagon R, Sabtu (8/11) di Suzuki Mobil Jalan Ahmad Yani I, Pontianak. Mobil tersebut didaulat sebagai mobil berkelas. Istimewa

Suzuki APV Luxury dan Karimun Wagon R hadir di Kalbar untuk meramaikan dunia otomotif. Banyaknya permintaan terhadap mobil yang nyaman dikendarai dan efisien, membuat Suzuki meluncurkan dua produk terbaru yang sebelumnya telah hadir lebih dulu. Di Kalbar, khususnya Kota Pontianak, permintaan pasar terhadap mobil berkelas semakin meningkat. Makanya, PT Daya Kharisma Utama selaku dealer resmi Suzuki secara resmi me-launching dua produk terbaru yang siap memanjakan para konsumen. Manager Service PT Daya Khatulistiwa Utama, Eko Sumarna mengatakan, dua mobil terbaru itu lebih mengedepankan perfoma dan kenyamanan saat berkendara. Kami tetap mengedepankan kenyamanan, keselamatan dan tentunya mesin mobil yang berkualitas, ujar Eko pada launching APV Luxury dan Karimun Wagon R di Suzuki Mobil Jalan Ahmad Yani I, Kecamatan Pontianak Selatan, Sabtu (8/11). Tak hanya itu, dua produk terbaru Suzuki ini juga tampil mewah di bagian eksterior dan interior. Tampilan mewah ini untuk memuaskan para konsumen, ucapnya. APV Luxury hadir dengan dua

warna, Cool Black Metalic dan Pearl White. Dilengkapi interior terbaru Wooden Panel Dashboard, Armrest with Wooden Panel, Captain Seat with Eco Leather, Double Blower Air Conditioner, New Inside Mirror with Monitor Rear Camera. Sementara di bagian eksterior, New Elegant Front Chrome Grill, New Design Alloy Whell R17, New Design Rear Bumper, New Side Guard, Chrome Outside Mirror with Auto Folding, Chrome Fog Lamp with Daytime Running Light (DRL) dan New Design Rear Upper Spoiler yang membuat APV Luxury semakin terlihat mewah dan gagah. Sementara Karimun Wagon R hadir dengan style terbaiknya. Hadir dengan enam varian warna, Wagon R tampil modern dan stylish di bagian interior berupa New Black Fabric Seat, New Black Dashboard, Spacious dan Luxurius Cabin, Black Under Seat Tray, diharapkan mampu membuat konsumen kagum dan nyaman saat di dalam mobil. Di bagian eksterior juga tak kalah style. New Headlamp, New Front Grille, New Fog Lamp dan New License Plate Frame dihadirkan untuk menambah kemewahan dan keistimewaan lebih. Bag i para calon konsumen

tegasnya, jangan takut ataupun ragu untuk membeli dua produk terbaru Suzuki. Sebab, image Suzuki yang terkenal dengan harga jual murah dan sparepart mahal sudah tak berlaku lagi. Makanya bagi calon konsumen ingatnya, jangan terkejut jika Suzuki tidak memberikan promo dalam cashback ataupun lainnya. Karena dengan adanya cashback dikhawatirkan dapat membuat harga jual merosot jauh. Kita tidak memberikan atau memanjakan calon konsumen dengan diskon dan promo. Ini kita maksudkan, agar harga jual mobil nantinya tidak terlalu merosot. Suzuki tetap dengan gaya elegannya, menjual mobil-mobil mewah tapi harga terjangkau, kata Eko. Ditambahkan Eko, saat ini baik konsumen maupun calon konsumen tidak perlu khawatir dengan harga sparepart yang mahal. Sebab, saat ini sparepart Suzuki telah diproduksi di Indonesia. Jadi calon konsumen tidak perlu ragu lagi membeli mobil merk Suzuki. Saat ini sudah murah. Kita tidak seperti mobil-mobil zaman dulu yang harga sparepart-nya mahal. Sekarang sudah murah dan tahan lama. Ada garansi setiap pembelian sparepart, kata dia. (dsk/*)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.