16 Januari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 16 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Goa Boma Makan Korban Lagi, Delapan Tewas

Pak Polisi, Tangkap Itu Cukongnya!

Mencari korban longsor di Goa Boma Oktober 2014. DOKUMEN

Pontianak-RK. Empat bulan lalu 18 pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Goa Boma, Bengkayang tewas tertimbun tanah. Kali ini longsor di areal pertambangan itu kembali terjadi dan menewaskan sembilan pekerja, Kamis (15/1) sekitar pukul 15.30.

Halaman 6

Minta Diangkat Jadi Karyawan Tetap,

Datangi Kantor PLN Tenaga Outsourcing Ancam Mogok Kerja

Ratusan karyawan outsourcing di kantor PLN Wilayah Kota Pontianak, Kamis (15/1). ISFIANSYAH-RK

Pontianak-RK. Ratusan pegawai outsourcing PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar melakukan demonstrasi di kantor PLN Area Pontianak. Mereka mendesak agar pegawai outsourcing yang sudah bekerja bertahun-tahun ditetapkan sebagai karyawan tetap.

Halaman 7

Turun dari pesawat, Budiono dijemput Kompol Hendrayuti kemudian dibawa dengan mobil tahanan menuju kantor Kejari Ketapang, Kamis (15/1). JAYDI CHANDRA-RK

Dugaan Penipuan dan Penggelapan Bos PT BIG Bukan Kasus Biasa

Adili Budiono, Disiapkan Sepuluh Penuntut Umum Ketapang-Pontianak-RK. Pagi kemarin, Bandara Rahadi Oesman di Ketapang diramaikan sekitar 50 polisi bersenjata dari Polres setempat. Mereka mengawal ketat kedatangan tersangka kasus dugaan penipuan duit dan penggelapan 1.535 sertifikat milik petani plasma PT Benua Indah Group (BIG), Budiono Tan. Halaman 6

Yang Penting Lunasi Utang kepada Petani dan Karyawan PT BIG

Ketapang-RK. Hadirnya tersangka penipuan duit dan penggelapan sertifikat milik petani plasma PT Benua Indah Group, Budiono Tan, di Ketapang disebut sebagai angin segar oleh sejumlah perwakilan pekerja dan petani PT BIG sendiri.

Ketua Serikat Buruh PT BIG Ketapang, Halaman 6

Jurus Pukul Habis Jokowi, KPK vs Polri Cakar-cakaran

Surya Paloh: Jokowi Lagi Galau Jakarta-RK. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, saat ini tidak ada yang nyaman dengan kondisi dilematis terkait posisi Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan. Dia mengaku Presiden Joko Widodo pun merasa demikian. ”Tentu beliau tidak nyaman, tidak ada yang nyaman saya pikir. Bisa dipastikan Presiden enggak nyaman, Pak Budi juga enggak nyaman, siapa yang nyaman, saya

Samsudin Haris

juga enggak nyaman,” kata Surya usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (15/1).

Sejauh ini, Presiden belum menentukan opsi untuk memutuskan dilantik atau tidaknya Budi. Dari sisi politik Budi sudah disetujui DPR, sementara di sisi lain KPK menolak Budi karena status hukumnya sebagai tersangka. Meski demikian, kata Paloh, penolakan KPK tidak mempengaruhi apapun keputusan presiden.

Halaman 7

Asep Warlan Yusuf

Saran Para Profesor Untuk Langkah Presiden

Jokowi Tak Tahan Tekanan Politik

Jakarta-RK. Mayoritas orang pintar berpendidikan tinggi mengingatkan agar Presiden Joko Widodo jangan sampai masuk angin dalam membuat keputusan.

Halaman 6

Jokowi Abaikan “Tanda Merah” KPK

Bung Eson @emerson_yuntho Catat, cuma orang gila yang nekat lantik tersangka korupsi jadi pejabat publik!

Denny Indrayana @dennyindrayana Revolusi mental adalah melantik tersangka korupsi menjadi kapolri?

klik! www.rkonline.id

Budyatna

just feel moon @justfeelmoon #ShameOnYouJokowi BBM ente naikin ane masih adem.

Tapi kalo pejabat korup yang ente pilih, ane lawan...!!!!!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman, yakni Komjen Budi Gunawan, mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat presiden.

Apesnya, setelah calon tunggal Kapolri ini diajukan, Komisi Halaman 7

Tidak Bisa Selingkuh Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto menegaskan, penegak hukum tidak bisa berselingkuh dengan hukum itu sendiri.

Ini sudah menjadi komitmen bersama.

“Kita penegak hukum tidak bisa menyelingkuhi hukum, tidak boleh Halaman 7

Arief Sulistyanto

Ketika PLN Tak Mampu Menyinari Pedesaan Melawi (1)

Mimpi Membangun PLTMH Kesempatan Kedua klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Jurus pukul habis Jokowi, KPK vs Polri cakar-cakaran -- Ujong-ujongnye politik angen pukol angen gak.... Ancoreeee.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Kincir dari kayu tengkawang itu cuma berumur setahun.

Rp150 juta duit penjual sayur keliling itu ludes untuk eksperimen pembangkit listriknya.

Larut malam Agus Yana terjaga dari tidur lelapnya. Untuk kesekian kali mimpi berputarnya kincir listrik hidro yang pernah dirakitnya empat tahun silam, menusuk ingatannya.

“Sial, mengapa kubuat seperti itu,” gumamnya sendiri tersandar di tengah sunyi gelap gulita rumahnya berukuran 8 x 3 meter di Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan.

Angan-angan menerangi seantero Dusun Rahan Ririt, Desa Nyanggai, dengan listrik tenaga air di samping rumah mertuanya memang selalu mengganggu tidur Agus empat tahun berjalan ini. Setiap kali teringat, rasa kesal menampar perasaannya. “Mengapa kumubazirkan uang dulu itu.” Dan banyak lagi penyesalan yang berputar-putar di benaknya.

Halaman 7 Agus Yana (inzet) dan warga Dusun Rahan Ririt di proyek listrik mikro hidro yang sempat menyala setahun. SUKARTAJI-RK

Sukartaji Mohan, Biro Melawi

HARIAN

Iklan/ Langganan...

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Penyesuaian Harga Eceran & Langganan Mulai Januari 2015

*Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CM Y K

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 16 Januari 2015

2

Bambang Widodo Umar/Pengamat Kepolisian

Budi Gunawan Orang Kuat, Presiden Jokowi Akan Mengalami Kesulitan Calon tunggal Kapolri, Komjen. Pol. Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/1).

Selang sehari, beredar foto ciuman pria mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan perempuan cantik yang disebut-sebut sosok Putri Indonesia tahun 2014, Elvira Devinamira Wirayanti.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar melihatnya itu bukan serangan balik dari kepolisian. Staf pengajar di Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu menilai, penyebar foto itu kelompok yang mendompleng kasus Budi Gunawan.

Berikut wawancara wartawan JPNN dengan Bambang Widodo Umar, Lulusan Akabri Kepolisian (1971) yang juga staf pengajar program pasca sarjana di sejumlah universitas, termasuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Rabu (14/1). +Bagaimana Anda melihat proses munculnya Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri?

-Saya melihat dari awal ada semacam kekhawatiran Presiden Jokowi, jika dia tak menggunakan hak prerogatifnya maka BG tidak terpilih.

Maka dia menggunakan keputusan yang diloncatkan, nama yang disodorkan Kompolnas langsung diambil satu dan disodorkan ke DPR. +Yang tidak meloncat seperti apa?

-Ya, mestinya kan ada calon-calon yang juga diajukan oleh polri, tapi ini polri tak mengajukan calon. Ini sebenarnya terobosan bagi presiden untuk mendorong BG menjadi kapolri dengan cepat. Tidak meminta pendapat KPK untuk menguji track record calon, itu bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat penggantian Jenderal Sutarman. +Masa pensiun Sutarman masih Oktober, apakah ini juga bagian dari cara pengambilan keputusan meloncat itu?

-Ya, memang sebenarnya waktu masih panjang. Kalau tak ada tujuantujuan tertentu yang sifatnya politis, kan mestinya masih ada waktu untuk melacak track record agar benar-benar mendapatkan sosok yang kredibel, bersih, profesional, mandiri dan semacam-semacam itu. Mestinya selektif tapi karena ada kepentingan politik, itu tak dilakukan. +Komjen Budi Gunawan jadi tersangka, apa dampaknya di internal Polri?

-Biasanya ada dua sikap di internal polri, karena dari dulu sejak ja-

Siap Tidak Siap

Kalbar Akan Hadapi MEA Pontianak-RK. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, Robert Idius menyatakan, hingga saat ini pihaknya sudah siap menghadapi pasar bebas, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ”Siap tidak siap Provinsi Kalbar harus siap dalam mengahdapi pasar bebas MEA. Karena tahun ini kita dituntut untuk mengikuti segala perkembangan perekonomian dunia,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar, Robert Idius, Kamis (15/1).

Robert mengatakan, MEA dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalahmasalah dibidang ekonomi antarnegara ASEAN. ”ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, dimana terdiri dari 10 negara. Yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja yang akan bersaing, baik untuk kualitas maupun kuantitas dalam pruduk barang yang diperjualbelikan,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA. Yakni, dampak aliran bebas barang bagi negaranegara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil serta dampak arus bebas modal. \Hingga saat ini, sambung Robert, ada beberapa hambatan bagi Kalbar untuk menghadapi MEA. Yakni, mutu pendidikan tenaga kerja yang masih rendah serta tenaga keterampilan di Kalbar yang juga masih terbilang minim. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur juga masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa.

“Untuk itu, kita saat ini sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur dan sektor industri. Sehingga nilai jual kualitas barang kita tidak kalah saing dengan produk-produk ASEAN lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, disinggung mengenai sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan, Robert menyatakan, hingga saat ini pihaknya sudah selesai melakukan sosialisasi MEA kepada seluruh lapisan masyarakat Kalbar. ”Sosialisasi, saya rasa sudah kita lakukan di seluruh wilayah Kalbar. Masyarakat dan pelaku usaha hampir 80 persen memahami apa itu MEA dan apa saja langkah-lankah yang harus diambilnya dalam menghadapi kondisi pasar bebas,” ucap Robert.

Tak hanya itu, kata Robert, pihaknya juga selalu menekankan kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk mentaati aturan main MEA. Sebab, menghadapi MEA yang akan berlaku pada Desember mendatang, SNI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. ”Oleh karena itu, kami merasa tindak pidana untuk pelaku usaha maupun masyarakat yang melanggar aturan main MEA ini diperlukan,” timpalnya.

Menurutnya, dalam ketentuan mengenai standarisasi industri menyebutkan setiap orang dilarang membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara. ”Setiap barang atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang atau jasa industri wajib menarik barangnya dan menghentikan kegiatan jasa industrinya,” jelasnya. (Adx)

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

man saya, selalu ada kelompok-kelompok. Pasti ada kelompok yang tidak senang BG jadi tersangka. Mereka tidak akan diam. Karena itu, Sutarman harus benar-benar mampu mencegah jangan sampai timbul perpecahan di internal polri. Kalau tak dijaga, pecah dan dampaknya bisa terjadi main tangkap, main tuduh. Dulu Gus Dur jatuh karena ada perpecahan di internal polri. Sutarman harus mencegah agar kelompok-kelompok di internal tidak bergerak.

sangka, apa yang akan terjadi berikutnya?

-Ini sudah masuk wilayah politik. Prediksi saya, kalau pengajuan nama Budi diterima DPR, Presiden Jokowi akan mengalami kesulitan.

Begitu juga kalau ditolak, Presiden juga akan mengalami kesulitan.

Diterima atau ditolak akan menjadi dilema bagi Presiden Jokowi. +Maksudnya?

-Ya, kalau diterima, apakah kapolri yang tersangka akan dilantik juga. Kalau setelah dilantik lantas ditahan, ini bisa menghancurkan kepolisian Indonesia.

Hancur. Kalau ditolak, presiden harus memproses ulang.

Dalam situasi seperti sekarang ini, yang dilingkupi kepentingan politik, menghadapi partai-partai besar, presiden juga akan kesulitan mengajukan nama baru.

Kecuali kalau Jokowi benar-benar bisa bersikap mandiri. Tapi apa mungkin?

+Soal beredarnya foto mesra Ketua KPK, ulah siapa?

-Kemungkinan ada yang mendomplengi, yang ingin memojokkan KPK. Kelompok hidden ini bisa berulah seperti itu. KPK tak perlu menanggapi karena foto itu hanya editan. Kalau ditanggapi malah besar. Pokoknya penegakan hukum harus jalan terus. +Potensi munculnya lagi perseteruan cicak vs buaya seberapa besar?

-Beda. Ini tidak akan sampai terjadi cicak vs buaya. Saya yakin Sutarman tidak seperti itu. Dia juga sudah menyatakan siap memback-up KPK mengusut kasus ini (kasus Budi Gunawan, red). +Apa karena internal polri sendiri tidak kompak sehingga tidak akan terjadi lagi cicak vs buaya?

-Saya percaya Sutarman bisa mengatasi hal ini. Kalau tidak mampu, dia jatuh. Karena di dalam (internal polri, red), ada ini orangnya Pak Tarman, itu orangnya si A. Sutarman harus jaga jangan sampai timbul perpecahan. +Pengaruh Budi Gunawan sendiri seberapa kuat di internal polri?

-Dari dulu, polisi kalau sudah jadi ajudan presiden, banyak orang-orang yang mendekat. Pamen ingin jadi jenderal, yang jenderal ingin mendapatkan posisi. Itu sudah terjadi sejak menjadi ajudan Presiden Megawati.

Re-editing: Andry

+Jadi pengaruh Budi lumayan kuat?

-Ya, menurut saya dia kuat juga. +Kembali soal Budi sebagai calon Kapolri, dia sudah ter-

Warga Nilai Kinerja PLN Buruk Sehari Lampu Padam Bisa Berjam-jam Pontianak-RK. Beberapa minggu terakhir, Kota Pontianak merasakan buruknya kinerja PLN. Bahkan di beberapa wilayah di kawasan Kota Pontianak sering terjadi pemadaman listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari PLN. Bahkan, ironisnya pemadaman itu terjadi tidak hanya dalam kurun waktu satu jam. Namun, seperti fakta yang terjadi saat ini, di Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Pal 5, PLN melakukan pemadaman dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore.

“Pemadaman ini bukan kali pertama terjadi, bahkan sudah kesekian kalinya terjadi dalam beberapa hari belakangan ini,” ujar Susilawati satu diantara warga Kelurahan Pal 5, Kamis (15/1).

Menurutnya, PLN jika ingin melaku-

kan pemadaman seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga tidak membuat warga menjadi resah atas pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN. “Biasanya ada pemberitahuan dari PLN, kok sekarang tidak. Saya rasa ini merupakan keburukan atas kinerja PLN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” keluhnya.

Hal senada juga dikatakan Ryan. Di mana dirinya mengaku kesal terhadap PLN atas pemadaman listrik yang terjadi hingga memakan waktu 4 sampai 5 jam di wilayahnya. “Saya rasa ini pelayanan yang diberikan terburuk oleh PLN Kota Pontianak. Karena pemadaman yang terjadi beberapa hari bekalangan ini sangat tidak wajar,” timpalnya.

Jika memang ada kerusakan pada sistem, lanjut Ryan, PLN mestinya menginformasikan hal tersebut kepada publik melalui media elektronik maupun cetak. Sebab, jika kondisi ini terus berlarut maka yang menjadi korban bukanlah pihak PLN, melainkan dirinya sebagai warga.

“Giliran disuruh bayar tagihan listrik harus tepat pada waktunya. Lewat satu hari didenda. Nah, giliran kami minta hak-hak kami malah terkesan diabaikan oleh PLN Kota Pontianak. Contohnya seperti pemadaman ini yang tadinya seharusnya saya merasakan aliran listrik dari PLN, tetapi fakta yang ada adalah hak-hak saya tidak dipenuhi oleh PLN,” cetusnya. ”Ini PLN mau bikin apa? Listrik semakin hari semakin parah. Tidak

ada badan, tidak ada hujan, sehari lebih dari tiga kali lampu padam,” ucap Zulkarnaen, satu diantara warga Jalan Tebu, Kecamatan Pontianak Barat.

Zulkarnaen mengharapkan, kepada PLN untuk tidak melakukan pemadaman listrik di kawasan tersebut. Sebab, dirinya menilai pemadaman yang terjadi ditempatnya sudah kesekian kalinya terjadi dalam waktu satu sehari. ”Jika mau memadamkan itu, padamkan semua wilayah Kota Pontianak.

Jangan ada pilih kasih dan wilayah tertentu saja yang dipadamkan. Sportif dong PLN dan jangan selalu membuat keresahan dan kekacauan warga Kota Pontianak,” tegas.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Infrastruktur Kendala Utama Dongkrak Produktifitas Pangan

Ilustrasi

Pontianak-RK. Kasubdit Pupuk Anorganik Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Made Gora Pandi menyatakan, rusaknya infrastruktur alih fungsi lahan pertanian masih menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai tahun ini.

“Ya, jadi kondisi infrasturuktur kita masih menjadi faktor utama untuk meningkatkan produksi pangan. Kondisi ini tak hanya terjadi di Provinsi Kalimantan Barat saja, bahkan beberapa provinsi lainnya juga mengalami hal serupa,” ujar Kasubdit Pupuk Anorganik Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Made Gora Pandi saat menjadi salah seorang narasumber dalam Rapat Koordinasi Upaya Percepatan Peningkatan Produktifitas Padi, di Provinsi Kalbar,

Kamis (15/1).

Saat ini, kata Made, pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai tahun 2015 di Indonesia dilatarbelakangi oleh target produksi padi sebesar 73,40 juta ton. Dengan pertumbuhan 2,21% per tahun. Untuk produksi jagung 20,33 juta ton.

Dengan pertumbuhan 5,57% per tahun. Sementara produksi kedelai 1,50 juta ton dengan pertumbuhan 60,81% per tahun.

“Selama ini yang menjadi permasalahan swasembada pangan disebabakan adanya alih fungsi lahan pertanian serta

rusaknya jaringan irigasi dan semakin berkurangnya serta mahalnya upah tenaga kerja pertanian. Dan yang tak kalah penting adalah masih tingginya susut hasil (losses). Karena, belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi,” papar Made.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian RI akan melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan produktifitas pangan agar dapat tercapai dalam waktu tiga tahun sesuai target dari Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Upaya khusus tersebut antara lain menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pertanian. Yakni berupa air irigasi, benih, pupuk dan alsintan,” paparnya.

Ilustrasi

Di era Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK, sambung Made, pihaknya juga dituntut untuk dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi, jagung dan kedelai.

Pasalnya saat ini IP meningkat minimal sebesar 0,5 dan produktifitas padi meningkat minimal sebesar 0,3 ton GKP. “Produktivitas kedelai minimal sebesar 1,57 ton per hektar pada areal tanam baru,” ujarnya. (Adx)

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro

Jumat, 16 Januari 2015

3

Kasatpol PP Kota Pontianak Acuhkan Kecaman untuk Gunakan Senpi Haryadi: Arahan Walikota dan Kemendagri Boleh Pegang Senpi Pontianak-RK. Dalih lindungi diri saat menjalankan tugas, Kepala Satpol PP Kota Pontianaka, Haryadi tetap tak surut keinginannya untuk memperoleh senjata api (senpi). Walaupun kecaman demi kecaman datang dari berbagai pihak yang tidak menyetujuinya lantaran menimbang lebih besar dampak yang akan dimunculkan atas penggunaan senpi tersebut.

“Memang banyak yang tidak setuju dengan ini, tapi sesuai dengan arahan Walikota dan Mendagri, kita diperbolehkan memegang senjata api,” ujar Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Haryadi, Kamis (15/1).

Ia menjelaskan, bukan hanya keinginan saja dalam memiliki senpi, berdasarkan Kemendagri turut diperbolehkan dengan syarat dan banyaknya ketentuan. Di samping juga merupakan instruksi Walikota Pontianak, Sutarmidji, beberapa waktu lalu. Namun dengan banyaknya kecaman dari berbagai pihak seperti DPRD Kota/Provinsi, bahkan pengamat hukum hingga kepolisian daerah Kalbar.

“Tentu untuk memiliki itu banyak yang harus dijalani terlebih

Ilustrasi.

NET

Tak Ikut Fit and Proper Test Komjen Budi

Pontianak-RK. Walikota Pontianak geram dengan adanya forum yang dibentuk oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengatasnamakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak d i Ta ma n A l u n Ka p u a s, secara tegas forum yang belum diketahui namanya tersebut dinyatakan ilegal.

Pasalnya sudah keluar dari tujuan awal pengembangan Alun Kapuas, yakni menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Kota Pontianak di bawah pengawasan Pemkot Pontianak.

“Kita ingatkan kepada siapapun yang sok jagoan, sok ngatur di Taman Alun Kapuas. Saya tidak akui yang namanya forum, tidak ada forum-foruman di situ, tidak ada yang merasa berkuasa di situ. Karena itu kawasan dalam tanggung jawab Pemkot,” tegas Walikota Pontianak, Sutarmidji di kediaman dinasnya, Kamis (15/1).

Bahkan, apabila para PKL tidak mau mengikuti aturan Pemkot Pontianak, Walikota Pontianak mengancam akan menutup semua kawasan Taman Alun Kapuas selama enam bulan untuk penataan taman tersebut.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Pontianak menertibkan PKL yang menggelar kursi-kursi di waterfront atau plaza serta tempat-tempat yang dilarang.

“Saya perintahkan kursikursi hasil penertiban di Taman Alun Kapuas jangan dikembalikan ke pemiliknya sampai ada jaminan bahwa tidak boleh ada satu pun yang berjualan di plaza atau waterfront maupun tempat-tempat yang dilarang,”

untuk posisi Komjen BG,” kata Erma.

Sedianya, dari 10 fraksi di Komisi III DPR RI hanya fraksi Demokrat yang tidak hadir dalam fit and proper test kasus Komjen BG. Sembilan fraksi ini menerima Komjen BG sebagai Kapolri secara aklamasi. Maka dari itu, saat ditanya apakah akan ada pembentukan Pansus, Erma mengaku tidak mengetahui detail mengenai hal tersebut. “Belum ada informasi soal Pansus. Tetapi yang saya ketahui terakhir keputusannya, sembilan fraksi menyatakan menerima BG sebagai calon Kapolri. Saya sebagai sekretasis poksi Demokrat di Komisi III belum dapat update terbaru,” terangnya.

Jangan Cuci Tangan Apakah elok seorang tersangka menjadi Kapolri?. Menurut Erma, seharusnya Presiden Joko Widodo ini cepat tanggap, karena Komisi III hanya menjalankan proses politik berdasarkan surat yang disampaikan Jokowi. “Presiden Jokowi, harusnya jangan cuci tangan.

Ini yang mengajukan nama Komjen BG jadi Kapolri itukan bukan Komisi III melainkan Presiden Jokowi, dan yang menetapkan Komjen BG sebagai tersangka itukan KPK bukan Komisi III. Kalau kita yang mengajukan nama, kita yang tanggung jawab,” ujarnya.

Dalam hal ini, sambung Erma, Presiden Jokowi harus memberikan penjelasan mengapa dia tidak melakukan langkahlangkah terkait dengan proses penyampaian nama Budi Gunawan kepada DPR dan kemudian sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. “Kita mintalah ini Pak Presiden jangan bersembunyi tolong bersikaplah karena beliau pimpinan tertinggi republik ini,” terangnya.

Komisi III, kata Erna tidak bisa proaktif dalam kasus ini. Namun, Komisi III bisa menjalankan fungsi untuk melakukan fit and proper test berdasarkan nama yang dimasukan oleh Presiden. “Yang dimasukan tunggal, lalu tersangka lagi, seharusnya ditarik tuh namanya melalui etikanya,” pungkasnya. (oxa/fie)

Pontianak-RK. Dari Sembilan Fraksi penelitian Mabes Polri,” papar Erma. di Komisi III DPR, hanya fraksi De- Ditetapkannya Komjen BG sebagai mokrat yang tidak hadir dalam fit and tersangka oleh KPK ini, kata Erma, proper test Komjen Pol Budi Gunawan tentunya membuat Fraksi Demokrat terkejut yang luar biasa. Apalagi, saat untuk menjabat Kapolri.

“Sikap Fraksi Demokrat tetap kita penetapan tersebut, Fraksi Demokrat ingin Presiden menarik lagi surat pen- bersama-sama dengan Komisi III laingajuan Komjen Budi Gunawan sebagai nya tengah mengadakan pleno tentang calon tunggal Kapolri. Kita ingin men- calon pimpinan KPK, sementara KPK dorong Presiden menyurati lagi DPR menetapkan Komjen BG sebagai terdengan mengajukan nama calon lain sangka. yang tidak bermasalah,” tutur Anggota “Kami prihatin dan sangat terkejut Komisi III DPR RI, Erma S Ranik SH di- dengan penetapan ini. Dan kami sekali lagi ingin mengedepankan asas praduga hubungi Rakyat Kalbar, Rabu (14/1).

Menurut legislator Partai Demokrat tak bersalah. Tetapi kami juga ingin ini, tidak hadirnya Fraksi Demokrat proses hukum untuk ditegakkan dendalam fit and proper test karena pada gan bebas dari intervensi,” harapnya. dasarnya Demokrat memiliki sikap Prosedur standard diinternal Partai ingin melindungi Presiden dari melaku- Demokrat sendiri, lanjut Erma jika kan kesalahan terhadap proses ini. seseorang sudah ditetapkan sebagai Selain itu juga, ingin melindungi mar- tersangka, Demokrat tetap menghargai wah DPR RI sebagai lembaga politik. asas praduga tak bersalah. Akan tetapi DPR kata legislator asal Kalbar ini, han- Demokrat juga meminta yang bersangya menerima bola. DPR juga tidak bisa kutan untuk mundur demi memudahproaktif, karena menurut Undang-Un- kan proses penyelidikan dan penyididang posisi Kepala Kepolisian Republik kan supaya akhirnya ketahuan benar Indonesia adalah hak prerogatif Pres- atau tidak yang bersangkutan bersalah. iden RI. “Bagi fraksi Demokrat, tidak “Itu juga prosedur yang kami lakukan ada masalah dengan Komjen Budi Gunawan,” ujarnya.

Juru Bicara Fraksi Demokrat di Komisi III ini menjelaskan, Fraksi Demokrat periode 2009-2014 saat masih Dr Benny K Harman menjabat sebagai Ketua Fraksi, sudah mendengar rumor tentang BESERTA SELURUH STAF SEKRETARIATAN persoalan rekening gendut tersebut.

M E N G U C A P K A N Kemudian, fraksinya me& minta Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi terAtas Ditetapkannya Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara hadap persoalan itu. DikePriode 2014-2019 luarkan sebuah surat yang ditandatangani Direktur TipMUHAMMAD SUKARDI SUKARDI,, SE. MM Ketua ideksus Mabes Polri.

“Ada surat yang ditanALIAS TAJUDIN datangani Direktur TipidWa k i l K e t u a Wa k i l K e t u a eksus yang saat ini menOleh Wakil Gubernur Kalbar DRS. CHRISTIANDI SANJAYA, MM jadi Kapolda Kalbar Brigjen Pada Rapat Paripurna Istimewa dan Pengucapan Sumpah Pol Arief Sulistyanto, yang Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Masa Jabatan 2014-2019 menyatakan Komjen BG Pada, Kamis 15 Januari 2015 tidak ada masalah. Dan belum ada lagi surat lanjutan Tertanda, setelah surat itu. Komjen BG JUMANTI, S.Sos. MM sama sekali tidak ada kaitanSekretaris DPRD nya dengan rekening gendut, berdasarkan hasil dari

DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA SELAMAT SUKSES

belum dilengkapi ke angggotanya dan untuk saat ini masih menggunakan tongkat atau tembung.

“Belum kita berlakukan, tapi itu ada dan sudah diatur. Bahkan diperbolehkan memegang setrum. Kemungkinan anggota kita akan dibekali nanti kalau sudah memungkinkan dan sudah siap,” tegasnya.

Haryadi menyatakan, masalah dan ketakutan para komentar yang disampaikan di sejumlah media massa tesebut, ditanggapinya serius yang turut mempertimbangkan penggunaan senpi.

“Belum dipergunakan saja sudah banyak yang komentar, tapi masih belum digunakan, namun tidak menutup kemungkinan nanti jika perlu tetap digunakan,” tutupnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Senjata Api bagi Satpol PP, penggunaan senjata bagi Satpol PP hanya dibatasi untuk tiga jenis saja. Yaitu senjata peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Walikota Sutarmidji Berang, Taman Alun Kapuas Ada Forum Ilegal

Erma: Demokrat Ingin Melindungi Marwah DPR

Erma S Ranik

dahulu dan saya sebagai Kasatpol PP Kota Pontianak sudah melewatinya. Terus terang saya memang sudah punya dan juga pernah ada tes kejiwaan, psikologi serta banyak lagi yang lainnya,” terangnya.

Walau sudah mendapat izin secara sah akan senpi, Haryadi menyatakan tidak pernah membawa senpi tersebut dalam menjalankan tugas. Dirinya khawatir atas pernyataan banyak pihak yang terus mendesak dan tidak membenarkan membawa senpi terlebih saat mengeksekusi tugas di lapangan.

“Kekhawatirannya kan senpi itu digunakan secara sembarangan makanya banyak yang tidak setuju karena menilai Pol PP menggunakan tongkat atau tembung saja banyak yang bentrok dan pedagang sampai ada yang luka-luka.

Itu yang membuat mereka wantiwanti dan tidak setuju dengan senpi,” jelasnya.

Hal lain yang turut masuk dalam daftar Kemendagri, lanjut Haryadi, yakni diperbolehkannya anggota di lapangan untuk dibekali dengan alat setrum yang juga bertujuan untuk melindungi diri. Namun sejauh ini, setrum tersebut memang

DINAS KEHUTANAN PERKEBUNAN KABUPATEN KAYONG UTARA SELURUH JAJARAN

lugasnya.

Tak hanya Taman Alun Kapuas, para pedagang di Pasar Tengah juga diwantiwanti Sutarmidji. Ia mengancam akan mengembalikan fungsi pasar tersebut seperti semula sebagai jalan apabila para pedagang tidak bersedia diatur.

“Silahkan cari tempat lain untuk berdagang, sudah diberi tempat malah merusak. Ada yang sok jagoan di situ satu dua orang. Saya mau lihat jagoannya sampai di mana. Jangan sok ngatur di sini, silahkan nanti tahun 2018 calonkan diri jadi walikota. Selama saya yang jadi walikota, saya yang ngatur. Saya tidak akan menzalimi hak-hak orang dan tidak boleh orang yang mendapat keuntungan justru menzalimi orang lain,” timpalnya.

Bahkan ada pemikiran pihaknya untuk memindahkan lapak-lapak Pasar Tengah yang semula berada di pinggir menjadi ke tengah sehingga lapak-lapak itu berhadapan dengan rukoruko yang ada di sana.

“Dengan posisi demikian sehingga semuanya menjadi hidup, karena rukoruko tidak tertutup lapaklapak yang ada di sana dan tetap bisa berjualan,” tutur Walikota Sutarmidji yang terpilih selama dua periode ini.

Begitu pula PKL yang berada di wilayah Pontianak Utara. Mereka diperbolehkan masuk ke Pasar Puring dengan catatan kios dan los di pinggir jalan harus dibongkar seluruhnya. Upaya menertibkan keberadaan PKL di kawasan itu bertujuan agar para investor mau

berusaha di wilayah Pontianak Utara yang dinilai segelintir orang sebagai kawasan yang dianaktirikan.

“Jangan bicara dianaktirikan sementara di atas parit dibuat kios, dibuat tempat tinggal. Saya beri waktu Ca mat Po nt i a na k Ut a ra untuk menyelesaikannya selama enam bulan. Di kawasan itu tidak boleh ada satu pun bangunan di atas parit. Panggil yang punya, ajukan ke pengadilan dan tilang tipiring saja. Masih lagi bandel, ajukan lagi ke pengadilan sampai mereka kapok. Saya juga akan minta pengadilan untuk denda mereka hingga Rp50 juta,” paparnya.

Sutarmidji menyatakan, pihaknya akan lebih tegas lagi terhadap siapapun yang melanggar Peraturan Daerah (Perda). Dirinya gerah lantaran ruko-ruko di Sudirman yang tak bisa diatur.

“Kalau tidak mau diatur, nanti saya cabut semua izinnya. Cobalah semua bisa tertib, kalau tertib kan enak melihatnya dan kota ini pun jadi nyaman. Jangan hari ini diatur, besok diubah lagi,” tukasnya.

Kepada anggota Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang bermain-main dalam menegakkan aturan, ia mengancam akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang berani bermainmain dalam penegakkan aturan.

“Coba saja main-main, siap-siap saja untuk mendapat sanksi. Tidak boleh lagi bermain-main dengan masalah KIR, masalah perparkiran atau masalah lainnya,” ingat Sutarmidji mewanti-wanti. (agn)

PEMERINTAH KAYONG UTARA SELURUH JAJARAN M E N G U C A P K A N

M E N G U C A P K A N

SELAMAT & SUKSES Atas Ditetapkannya Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Priode 2014-2019

SELAMAT & SUKSES Atas Ditetapkannya Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Priode 2014-2019

MUHAMMAD SUKARDI SUKARDI,, SE. MM MUHAMMAD SUKARDI SUKARDI,, SE. MM Ketua

ALIAS

TAJUDIN

Wa k i l K e t u a

Wa k i l K e t u a

Oleh Wakil Gubernur Kalbar DRS. CHRISTIANDI SANJAYA, MM Pada Rapat Paripurna Istimewa dan Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Masa Jabatan 2014-2019 Pada, Kamis 15 Januari 2015

Tertanda,

Ketua

ALIAS

TAJUDIN

Wa k i l K e t u a

Wa k i l K e t u a

Oleh Wakil Gubernur Kalbar DRS. CHRISTIANDI SANJAYA, MM Pada Rapat Paripurna Istimewa dan Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Masa Jabatan 2014-2019 Pada, Kamis 15 Januari 2015

Tertanda,

H. HILDI HAMID

IDRIS

Bupati

Wakil Bupati

Ir. H. WAHONO

H. HENDRI SISWANTO, S.Sos

Kepala

Sekda

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Jumat, 16 Januari 2015

4

Pastikan Harga BBM Turun Lagi Jakarta-RK. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah akan segera mengumumkan harga bahan bakar minyak jenis premium, solar dan elpiji yang baru.

Ini disampaikan presiden saat berpidato di Indonesia Outlook 2015: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, di Jakarta Pusat, Kamis, (15/1).

“Sebentar lagi juga akan kita umumkan

akan turun lagi kurang lebih bisa sampai Rp6.400 sampai Rp6.500,” ujar presiden.

Penurunan ini akan dilakukan menyusul harga minyak dunia yang turun harga. Harga minyak turun mendekati tingkat terendah selama enam tahun belakangan ini. Yaitu di bawah USD 45. Oleh karena itu mempengaruhi harga minyak di negara lainnya.

Sebelumnya, pada November lalu harga BBM naik menjadi Rp8.500 lalu pada awal

Joko widodo

Pembagian Raskin Mulai Minggu Depan

VALAS

Rabu, 14 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,252.21 14,883.34 3,519.77 3,368.77 9,467.58 12,643.00

10,147.53 14,730.01 3,481.78 3,334.75 9,370.41 12,517.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Januari turun menjadi Rp7.600. Perubahan harga ini sendiri diatur dalam Permen ESDM Nomor 39 tahun 2014.

“Betul memang ini ada berkat dari Allah, harga minyak turun sehingga kemarin Rp8.500 turun jadi Rp7.600 juga,” papar presiden.

Sebelumnya juga telah disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said bahwa harga BBM baru ini akan diumumkan pemerintah pada Jumat mendatang (16/1). (jpnn)

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Jakarta-RK. Pemerintah menepis isu penghapusan subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) pada tahun ini. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, pihaknya justru tengah mempersiapkan skema pendistribusian bersama Bulog. Rencananya, pembagian raskin akan dimulai pada minggu depan.

“Kemungkinan untuk launching dilakukan di Bandung Barat. Masih nunggu jadwal, tapi kemungkinan besar minggu depan,” ungkalnya saat ditemui usai Rapat Koordinasi (rakor) Raskin di Jakarta, Rabu (14/01).

Saat ini Bulog telah memiliki stok beras untuk raskin sebesar 1,6 juta ton.

Jumlah ini disiapkan untuk pembagian raskin pada bulan Januari sampai Februari 2015.

Khofifah menambahkan, tidak akan ada perubahan terkait jumlah penerima raskin. Yakni, 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Mereka akan menerima raskin sebesar 15 kg per bulan. Dengan sistem tebus perkilonya sebesar Rp1.600.

“Jumlah ini merupakan 25 persen dari total jumlah orang miskin,” tuturnya.

Mereka ini, lanjut dia, juga merupakan

Ilustrasi/Ist

penerima bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang baru diluncurkan Oktober tahun lalu. Karenanya, ia telah meminta pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan pengumuman akan hal itu. “Sehingga masyarakat pemegang KKS tahu itu adalah hak mereka,” katanya.

Khofifah mengatakan, dalam pembagian kali ini pemerintah akan meredesign proses pembagian raskin sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait masalah ketepatan jumlah yang diterima oleh RTS, ketepatan penerima dan ketepatan waktu.

Diakuinya, tiga masalah tersebut

memang kerap terjadi saat di lapangan pada proses pembagian raskin tahuntahun sebelumnya. “Kadang ada yang dipotong, ada yang dibaginya dirapel, di jamak takdim. Ini akan kita perbaiki,” ujar mantan anggota DPR itu.

Oleh karena itu, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) telah disiapkan untuk mengawasi pembagian raskin secara langsung di setiap desa. Kemudian, evaluasi akan dilakukan pada tiga bulan mendatang.

Senada dengan Khofifah, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menegaskan, program raskin akan terus berjalan hingga akhir tahun 2015. “Ini kan untuk menjaga stabilitas harga ya dan tentu saja untuk memberikan perlindungan sosial pada rakyat,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pemerintah masih belum mengubah dana subsidi pangan secara keseluruhan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2015. “Masih Rp18,9 triliun seperti yang ada di APBN 2015,” timpalnya di Ke-

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Memulai tahun 2015, pemerintah memberikan kejutan bagi rakyat Indonesia. Yaitu harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 12 kilogram (Kg), dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Mulai 1 Januari, Pertamina resmi menurunkan harga bensin menjadi Rp 7.600 per liter, solar menjadi Rp 7.250 per liter, dan harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter. Sebelumnya, November 2014 pemerintah telah menetapkan harga BBM bersubsidi jenis premium Rp 8.500 per liter dan solar Rp 7.500 per liter.

Dalam skema baru, minyak tanah dan solar masuk dalam BBM tertentu bersubsidi, sedangkan premium RON 88 (premium) masuk dalam jenis BBM khusus penugasan dan BBM umum non subsidi. Dengan kenaikan harga tersebut, maka pemerintah tidak lagi mensubsidi premium, tetapi hanya mensubsidi solar dan minyak tanah senilai Rp 1.000 per liter. Artinya, pemerintah menurunkan harga bensin sebesar Rp 900 per liter, sedangkan harga solar turun Rp 250 per liter.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, harga solar dan premium akan terus dievaluasi setiap bulan mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dua bulan sebelumnya (periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Sedangkan TDL naik untuk golongan perumahan, mulai dari daya 1.300 VA yang sama dengan tarif listrik untuk industri 20 KVA, yaitu sebesar Rp 1496,05.

Alasannya, subsidi yang diberikan terlalu sedikit. Harga TDL pun ditentukan dan tergantung nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai besaran inflasi.

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah juga telah menaikkan harga gas elpiji 12 kg sebesar Rp 1.500/kg. Tapi nyatanya, gas elpiji 3 kg justru semakin langka.

Bahkan harga di agen yang sebelumnya Rp 14.500, kini sudah naik menjadi Rp 16.500 per tabung.

Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi ternyata tidak berdampak siginifikan pada harga barang di pasaran. Bahkan, harga kebutuhan pangan dan angkutan umum di beberapa daerah tidak bergeming. Menurut anda?

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

HP : 081345479682

Sms Warga

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

menterian Koordinator Perekonomian Rabu (14/1).

Meskipun, menurut Askolani, penyaluran beras raskin pada tahun ini cenderung kembali ke tren awal. Yakni, mulai Januari. Berbanding terbalik dari tahun lalu, pemerintah menyalurkan raskin lebih cepat karena untuk mengantisipasi tekanan inflasi. Sehingga pada akhir tahun 2014, yakni November dan Desember, seolah-olah tidak ada penyaluran raskin lagi.

“Karena tahun lalu dipercepat. Tapi yang sekarang normal dan yang penting pagu dan jumlahnya sama,” ujarnya.

Di samping itu, Askolani juga merinci mekanisme harga pembelian Bulog (HPB) yang dipatok oleh pemerintah berada dikisaran Rp8.000 per kilogram.

Meskipun, Askolani tidak menutup kemungkinan bahwa angka HPB tersebut dikoreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Nanti kalau ternyata realisasinya kurang, kita akan menambah ke Bulog.

Sebaliknya jika realisasinya kelebihan, Bulog kembalikan ke kita. Tapi sejauh ini lebih sering Bulog kelebihan,” ujarnya. (jpnn)

Pejabat Bermasalah Proses kerja DPR dalam hal membahas dan menetapkan pergantian Kapolri baru-baru ini memang sudah sesuai menurut Undang-undang (UU), tetapi adakah larangan di dalam UU bilamana secara tiba-tiba calon Kapolri yang diusulkan Presiden kepada DPR ada masalah dikembalikan, atau paling tidak dibicarakan dulu sebelum disepakati untuk disetujui oleh DPR? Terlepas ada atau tidak larangan tersebut, jika seorang anggota Polri dengan pangkat jenderal yang bermasalah, terutama tersangkut korupsi dipaksakan untuk ditetapkan sebagai Kapolri, sama saja membenarkan semua anggota Polri di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melakukan korupsi, atau berlaku tidak terpuji.

Lagi pula walaupun program kerja yang diajukan sangat bagus, yakinlah pelaksanaannya nanti akan sangat tidak bagus. Salah satu rencananya pembasmian korupsi, pasti tidak mungkin terlaksana dengan baik karena perbuatan tersebut.

Ibarat tukang sapu jalanan menyapu sampah dengan penyapu yang kotor. Wallahualambissawab. (Menra 66).

085332578345 15-1-2015

15.17

Kenapa Belum Berubah Sejak perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, semua instansi, kantor, lembaga, organisasi dan lain-lain semua menyesuaikan. Tapi mengapa di Kantor Polres masih memakai nama Polres Pontianak bukannya Polres Mempawah?

089655730055 14-1-2015

15.54

Jadi Tersangka

Tanggapan BBM turun, gas elpiji naik, sembilan bahan pokok dan transportasi naik. Pemerintah sibuk milih calon Kapolri, dan ribut calon tunggal pilihan Presiden, ternyata ada kasus. Hidup KPK..

085245519512 14-1-2015

Ah....kumismu saja yang tebal bro, dasar mxxa txxok kau. Kau kan sudah jadi tersangka mengapa masih mau jadi Kapolri, nanti ke depannya nasib polda, polresta, sampai kepolsek-polsek, kerjanya ogah-ogahan.

Bos ku sang koruptor, lebih baik aku mau korupsi saja. Ingat bro, nanti kau dilantik jadi Kapolri, biar aku tangkap kau. Siap KPK, lanjutkan, terlalu.

17.24

085348090038 15-1-2015

16.54

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Jumat, 16 Januari 2015

5

Calon Kada Dadakan Dilarang Daftar Pilkada

Sikap

Baru 104 Daerah Laporkan Kesiapan Biaya Pilkada 2015 Jakarta-RK. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, mengingatkan KPU provinsi dan kabupaten/kota segera mengintensifkan koordinasi anggaran dengan pemerintah daerah.

Langkah tersebut diperlukan agar tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang menurut rencana sudah mulai digelar Februari atau Meret mendatang, tidak menemui kendala.

Meskipun kepastian jadi tidaknya pelaksanaan pilkada serentak masih menunggu sikap resmi DPR atas Peraturan Pemerintah Penggganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Sesuai ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2015, pembiayaannya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Husni dalam rapat koordinasi sosialisasi rancangan peraturan dan anggaran Pilkada tahun 2015 dengan seluruh KPU Provinsi se-Indonesia di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Rabu (14/1) malam.

Saat ini, kata Husni, dari 204 daerah yang akan menggelar Pilkada di tahun 2015, baru 104 daerah yang telah melaporkan kesiapan pembiayaan untuk Pilkada ke KPU RI. “Kami minta daerah yang belum menyampaikan laporan rencana anggaran untuk Pilkada, segera menyampaikannya ke pusat. Itu penting bagi kita untuk dapat mengkalkulasi kebutuhan anggaran Pilkada secara nasional,” ujarnya. (jpnn)

Hadar Nafis Gumay

Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai politik (Parpol) mengajukan nama calon kepala daerah (Kada) yang tiba-tiba muncul beberapa saat jelang pendaftaran calon di KPU Daerah.

Nama yang diajukan harus salah satu dari nama-nama bakal calon yang mendaftar di partai politik pengusung, jauh hari sebelum KPU membuka pendaftaran calon dan sudah melewati masa uji publik.

Alasannya, menurut Komisioner KPU yang membidangi teknis kepemiluan, Hadar Nafis Gumay, tahapan

Politikus PKB Berharap Jokowi Tegas Soal Ini

pendaftaran bakal calon dengan pencalonan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan.

“Sejak awal kita ingin pemilih mendapat informasi yang konsisten terkait tahap pencalonan. Karena itu, ruang kandidat untuk pindah jalur ditutup. Partai politik juga tidak dibenarkan mengajukan calon di luar bakal calon yang diajukan pada tahap uji publik,” ujarnya, saat rapat koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pilkada antara KPU dengan KPU Provinsi di Jakarta, Rabu (14/1) malam.

Di tempat yang sama, Komisioner

KPU Juri Ardiantoro mengatakan, sejak pendaftaran bakal calon, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ketentuan jumlah dukungan minimal perolehan kursi 20 persen atau perolehan suara 25 persen.

Sementara bakal calon perseorangan wajib menyertakan lima persen jumlah dukungan dari jumlah minimal yang ditetapkan undang-undang. “Kewajiban untuk memenuhi sejumlah persyaratan pada tahap pendaftaran bakal calon ini, selain untuk mendorong konsistensi juga mencegah masuknya bakal calon yang tidak serius mengikuti pemilihan,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini menambahkan, untuk menjaga konsistensi partai politik atau calon perseorangan, maka pada tahap pencalonan, parpol atau gabungan parpol maupun calon perseorangan, tidak dibenarkan pindah jalur.

“Calon yang diusung partai politik pada tahap pendaftaran calon harus berasal dari bakal calon yang diusung pada tahap pendaftaran bakal calon dan telah mengikuti uji publik. Sama halnya dengan bakal calon perseorangan, tidak dapat berpindah menjadi calon dari partai politik pada tahap pencalonan,” katanya.

Jika koalisi parpol yang terbentuk pada pendaftaran bakal calon bubar menjelang pendaftaran calon, tahapan pencalonan, kata Juri, tetap dilanjutkan. Sepanjang masih ada dua orang

calon yang memenuhi persyaratan dukungan.

“Beda ketika koalisi parpol bubar dan calon yang memenuhi persyaratan dukungan hanya tinggal satu orang, maka kita memberi peluang kepada parpol untuk melakukan pendaftaran ulang,” terangnya.

Terhadap partai politik yang mengajukan lebih dari satu orang bakal calon saat pendaftaran bakal calon dan mengikuti uji publik, maka ke dua bakal calon tersebut akan diberikan surat keterangan sebagai tanda telah mengikuti tahapan uji publik. Namun siapa dari para bakal calon tersebut yang akan diajukan pada tahap pendaftaran merupakan kewenangan partai politik.

“Itu domain partai politik. KPU tidak akan masuk ke dalam urusan internal partai. Yang penting calon yang diajukan parpol adalah calon yang diajukan saat pendaftaran bakal calon untuk mengikuti uji publik,” ujarnya.

Selain itu, menurut Juri, ada beberapa poin penting pada tahap pencalonan kepala daerah yang perlu diperhatikan. Antara lain, bahwa KPU juga mengatur persyaratan bakal calon. Namun persyaratan tersebut lebih ringan disbanding persyaratan menjadi calon.

Misalnya, terhadap bakal calon dari unsur PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN/ BUMD, harus membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri. (jpnn)

Masa Kampanye Pilkada 2015 Lumayan Lama Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesain tata kelola penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2015, lebih profesional. Terdapat tiga poin penting dalam rancangan peraturan tahapan, program dan jadwal Pilkada.

Yaitu kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit), dukungan calon perseorangan dan data pemilih tidak dalam satu waktu. Kemudian pembentukan badan ad hoc (sementara) dilakukan lebih awal dan masa kampanye lebih panjang.

Komisioner KPU RI yang membidangi Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati, mengatakan pemisahan waktu coklit dukungan calon perseorangan dengan coklit data pemilih, akan mengurangi beban kerja penyelenggara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Kalau waktunya bersamaan kita khawatir tahapan itu tidak terkelola dengan baik. Desain tahapan telah kita rancang agar penyelenggara dapat menjalankan tahapan lebih manageable dan profesional,” ujarnya di dalam

Joko Widodo

Jakarta-RK. Anggota Komisi II Fraksi PKB, Yanuar Prihatin berharap, kisruh penetapan pengelolaan desa antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jangan sampai masuk dalam politik kepentingan.

Menurutnya, permasalahan siapa yang mengelola menyebabkan lambatnya penanganan pembangunan desa.

“Saatnya duduk bersama, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” ujar Yanuar kepada wartawan, Kamis (15/1).

Yanuar menjelaskan, dalam desa terdapat dua kepentingan yakni pemerintahan desa dan masyarakat desa. Baginya, ketika dua kepentingan itu sebaiknya dibagi kepada dua kementerian.

“Membagi keduanya tentu berkaitan soal dana.

Sebaiknya tinggal dibagi saja ke dua kementerian,” lanjutnya.

Dirinya juga menanyakan arti dari Dirjen PMD yang notabene merupakan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Seharusnya jika masuk dari pemberdayaan masyarakat itu tugas dari kementerian desa. “Kementerian Desa itu bertugas untuk pemberdayaan desa, jika Kemendagri urusan administrasi desa,” tegasnya.

Maka, ia mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk memanggil kedua menteri untuk penyelesaian konflik tersebut. Serta diharapkan Presiden memiliki ketegasan sikap dalam permasalahan ini dengan mengacu UU Desa.

“Kita harus mengacu kepada UU Desa, ada dua nomenklatur di dalamnya yaitu pemerintahan desa, dan pembangunan desa. Pemerintah desa masuk ke Kemendagri dan pemberdayaan desa masuk ke kementerian desa,” tuturnya. (jpnn)

rapat koordinasi dengan KPU Provinsi se-Indonesia di Jakarta, Rabu (14/1) malam.

Coklit untuk pembuktian dukungan calon perseorangan akan dilakukan pada bulan Juli, sementara coklit data pemilih dilaksanakan pada bulan Agustus. Untuk pembentukan PPS dan PPK sesuai Peraraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara.

“Kita akan bentuk PPS dan PPK lebih awal. Dengan demikian bimbingan teknis (bimtek) untuk PPS dan PPK akan lebih maksimal. Bimtek dapat digelar selama dua bulan,” ujarnya.

Mantan Ketua KPU Jawa Tengah itu mengatakan, dengan pembentukan PPS dan PPK lebih awal, akan berdampak terhadap penambahan anggaran. Untuk itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta dapat menyakinkan pemerintah daerah dan DPRD untuk mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan.

“Rekrutmen PPS dan PPK lebih awal jelas akan menambah anggaran. Tapi

Ilustrasi.

NET

kalau kita dapat menyakinkan bahwa pengelolaan tahapan pilkada akan lebih baik, saya kira pemerintah daerah akan memberikan respons yang positif,” ujarnya.

Ida menambahkan, pelaksanaan kampanye pada Pilkada tahun 2015 lebih panjang. Masa kampanye akan berlangsung dari Agustus sampai Desember. Tetapi untuk jenis kampanye yang difasilitasi oleh KPU seperti iklan

di media massa cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga, hanya berlaku untuk 14 hari.

“Kalau selama masa kampanye harus difasilitasi oleh KPU akan terjadi pembengkakan dana, apalagi biaya iklan itu tidak murah, kita batasi hanya 14 hari.

Untuk pengaturannya lebih teknis diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,” katanya. (jpnn)

Terpilih Tahun Ini, Ditetapkan Mei 2016 Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sejumlah pembenahan dalam rancangan Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilkada langsung 2015.

Menurut Komisioner KPU, Ida Budhiati, setelah pemungutan suara yang menurut rencana digelar 16 Desember, maka tahap selanjutnya KPU menjadwalkan proses rekapitulasi hanya berlangsung tiga hari di setiap tingkatan.

“Dengan demikian rekapitulasi di tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dapat ditarget tuntas 28 Desember 2015,” ujarnya, Rabu (14/1) malam.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya gugatan terhadap penetapan hasil pemilihan di 2015, KPU menjadwalkan penetapan calon terpilih akan dilakukan Januari 2016. Namun jika ada perselisihan dan dapat diselesaikan di Pengadilan Tinggi (PT), maka penetapan calon terpilih dapat dilakukan 22

Januari 2016.

“Kalau perselisihannya berlanjut sampai ke tingkat MA maka penetapan calon terpilih baru dapat dilakukan 6 Februari 2016,” katanya.

Jika pemilihan Pilkada berlangsung dua putaran, pelaksanaan pemungutan suara tahap dua kata Ida, akan digelar 22 Maret 2016 dan rekapituasi suara tuntas pada 1 April 2016. Penetapan calon terpilih dapat dilakukan pada 27 April 2014, jika tidak ada kasasi ke MA.

“Tetapi kalau ada perselisihan pemilihan sampai ke tingkat kasasi, maka penetapan calon terpilih baru dapat dilakukan pada 14 Mei 2016,” terangnya.

Meski begitu, seluruh proses tahapan baru dapat dilaksanakan jika DPR dapat menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Sehingga kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. (jpnn)

Iklan Baris & Paket Murah PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230.

ALISHA. 082352849311 No sms

Untuk Berlangganan THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

HUBUNGI:

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

TOYOTA

INFORMASI PEMASANGAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 CARA MUDAH

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

PROSES MUDAH DAN CEPAT

MENERIMA PANGGIL AN

(0561)768677

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

PASANG IKLAN AGYA Angsuran MURAH !!!

Segera Hubungi

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

AN

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

AVANZA DP Cuma

15 Jt

an

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 16 Januari 2015

6

Pak Polisi .......................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Enam Terpidana Mati Patut dipertanyakan, mengapa Polda Kalbar tidak mengusut cukong PETI di Goa Boma. Buktinya, aktivitas PETI di kawasan tersebut masih terjadi, bahkan kesannya tidak tersentuh hukum.

“Siapa sih yang punya pertambangan di Goa Boma ini? Siapa cukongnya? Kok masih bisa beraktivitas?” tanya TTA Nyarong MSi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalbar, tadi malam.

Informasi yang didapat BNPB tadi malah, tim evakuasi sudah menemukan delapan korban yang ditemukan tewas tertimbun dan seorang pekerja dapat diselamatkan. Diduga masih ada pekerja yang tertimbun dan belum ditemukan.

Tim evakuasi terdiri dari Badan SAR Nasional (Basarnas), BNPB dan kepolisian.

“Tim masih melakukan pencarian korban,” kata Nyarong.

Ditegaskan Nyarong, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mengecam aktivitas PETI di Goa Boma, Bengkayang.

Sudah banyak korban jiwa di lokasi PETI tersebut.

“Pada bulan Oktober 2014 saja aktivitas PETI memakan korban hingga 18 pekerja.

Sekarang kembali bertambah, bahkan korban ini bisa lebih, karena masih ada yang tertimbun longsor,” kesalnya.

Nyarong meminta Polda Kalbar menangkap cukong PETI di Goa Boma. Karena aktivitasnya sangat mengancam nyawa masyarakat Kalbar. “Pemerintah Kalbar meminta polisi segera menangkap cukong PETI itu. Karena, tanpa adanya aktivitas PETI di wilayah tersebut (Goa Boma) musibah ini tidak akan terjadi,” tegasnya.

“Jangan tidak ditangkap cukong ya Pak Polisi. Ini benar-benar sudah meresahkan.

Dan, jika sudah ditangkap umumkan cukong itu secara publik. Jangan seperti pelaku yang kejadian sebelumnya,” ucap Nyarong.

Polda Kalbar, kata dia, pada bulan Oktober 2014 lalu telah menangkap cukong

PETI. Namun sangat disayangkan perkembangan kasusnya tidak muncul di muka publik. “Jangan disembunyi-sembunyikan lagi cukong PETI ini, jalankan proses hukum sesuai prosedur dan UU yang ada terhadap cukong itu,” kata Nyarong menyindir polisi.

Kepala Basarnas Kalbar, Selamet mengatakan, saat ini tim SAR sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi longsor di Goa Boma. “ Ya, Basarnas telah mengirim tim sebanyak 12 orang. Di mana enam tim SAR itu berasal dari Kota Pontianak dan enam lainnya berasal dari Sintete, Pemangkat,” katanya.

Secepat mungkin, kata dia, SAR bergerak melakukan proses evakuasi korban longsor. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas saat ini, telah ditemukan tiga korban yang dinyatakan tewas. Namun, fakta yang ada saat ini masih ada lebih dari 10 korban yang tertimbun dalam musibah tanah longsor itu.

“Saat ini kita sedang fokus melakukan evakuasi terhadap kesemua korban yang mengalami musibah tersebut,” tuturnya.

Disinggung mengenai penyebab musibah ini, Selamet mengaku belum tahu persis. Berdasarkan informasi dari BNPB, musibah ini terjadi diakibatkan PETI. “Fokus kita saat ini adalah evakuasi, tidak lebih dari itu,” katanya.

Dikatakan Slamet, untuk menuju ke lokasi Goa Boma tidak mudah. Kendaraan roda empat yang dimiliki Basarnas hanya bisa masuk hingga Kecamatan Capkala.

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda dua.

“Dari Kecamatan Capkala menuju ke lokasi kejadian itu memakan waktu kurang lebih dua jam. Nah, itulah kendala yang akan kita alami untuk melakukan proses evakuasi nantinya,” jelas Selamet.

Laporan: Achmad Munandar Editor: Hamka Saptono

Didor Hari Minggu

Jakarta-RK. Enam terpidana mati kasus narkotika akan ditembak mati pada Minggu, 18 Januari 2015. Mereka terdiri dari empat pria dan dua perempuan. Lima napi akan dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan satu orang lainnya akan ditembak di Boyolali, Jateng.

“Eksekusi akan dilaksanakan untuk lima narapidana perkara narkotika di Lapas Nusakambangan, dan satu orang lain di Boyolali,” tegas Jaksa Agung HM Prasetyo dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Kamis (15/1).

Prasetyo lantas menyebutkan para terpidana mati yang akan didor di Nusa Kambangan adalah Namaona Denis (48), warga negara Malawi. Kasusnya diputus Pengadilan Negeri pada tahun 2001. Kemudian, putusan Mahkamah Agung pada 2002. Lantas pengajuan peninjauan kembali tahun 2009. (jpnn)

Adili Budiono ............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Sekitar jam 9 pagi lewat 20 menit, pesawat Trigana Air yang membawa bekas anggota MPR RI era Orde Baru itu mendarat. Bersamanya ikut sejumlah anggota Polda Kalbar dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar.

Agak berbeda dengan saat dia ditangkap di Jakarta dan dibawa ke Pontianak pada Senin, 10 Januari 2015, lalu. Kali ini, tangan Budiono yang diborgol tak lagi ditutupi jaket hitam.

Dari bandara, Budiono digiring belasan polisi dan anggota Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang memasuki mobil tahanan untuk menuju kantor kejaksaan. Setiba di sana, Budiono yang mengenakan baju tahanan oranye bertuliskan Tahanan Polda Kalbar dengan nomor 99 itu dibawa ke hadapan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Ketapang.

Di ruangan Kasi Pidum, Polda Kalbar menyerahkan berkas barang bukti dan perkara. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, sekitar 15 menit sebelum jam 12 siang, Budiono kembali memasuki mobil tahanan Kejari Ketapang untuk dijebloskan ke jeruji besi Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Kelas II B Ketapang.

Kepala Kejari Ketapang, Kusnendar, melalui Kasi Intel, Tedy Widodo mengatakan, pihaknya sesegera mungkin melengkapi

proses administrasi tersangka Budiono.

“Insya Allah, minggu depan akan kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang.

Untuk berkasnya sudah tahap II, masa penahanan selama 20 hari,” jelas Tedy.

Bagi kejaksaan, ini bukan kasus biasa. Terlihat dari disiapkannya 10 Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lima dari Kejari Ketapang dan lima dari Kejati Kalbar. “Kemudian, sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan), ada 31 saksi dalam perkara ini.

Rata-rata dari kelompok petani,” ungkap Tedy.

Kejari Ketapang menegaskan, pihaknya akan melaksanakan tuntutan sesuai prosedur yang berlaku. Artinya, kata Tedy, mereka berjanji untuk bertindak tanpa ada yang ditutup-tutupi dan profesional.

“Silakan rekan-rekan media mengawal kasus ini saat persidangan nanti, kita transparan,” tukasnya.

Sebelum itu, Polda Kalbar sendiri telah menyerahkan tersangka Budiono Tan serta barang bukti (BB) dugaan penggelapan dan penipuannya kepada Kejati Kalbar di kantor pusat Bank Kalbar. Penyerahan secara tertutup ini dilakukan di bank pelat merah itu sebelum jam pelayanan, sekitar jam setengah 7 pagi kemarin. Belasan petugas dari Kejati beserta aparat Polda

Kalbar tampak mengawal Budiono.

Dibawa ke Bank Kalbar yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Pontianak itu menggunakan mobil Toyota Hilux pelat hitam, begitu turun dari mobil, Budiono bungkam seribu bahasa saat dicecar sejumlah pertanyaan dari insan media. Pria yang sempat jadi buronan Polda Kalbar ini langsung dibawa masuk ke dalam bank melalui pintu belakang.

Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Kalbar, Andar Perdana Widiastono, hadir di sana.

Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak bank terkait penitipan duit sebesar Rp7 miliar yang merupakan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan yang disangkakan kepada Budiono Tan. Setelah diserahkan dari Polda Kalbar, barang bukti itu dititipkan ke Bank Kalbar. Sebab, jika dibawa secara fisik bisa berdampak negatif.

“Agenda kita kali ini, tersangka kita hadirkan saat penyerahan barang bukti, sebagai syarat bahwa berkas perkara tahap duanya sudah lengkap. Uang yang disita tersebut dinyatakan sudah sah diterima oleh kejaksaan,” tegas Andar.

Budiono sendiri dihadirkan di bank untuk kepentingan mengecek barang bukti itu. Penyerahan berlangsung sekitar 20

menit. Kemudian, dengan tangan masih diborgol, Budiono Tan dibawa ke Bandara Supadio Pontianak untuk diterbangkan ke Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan data dari Kejati Kalbar, kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Budiono Tan ini telah merugikan petani sedikitnya Rp16 miliar. Sejumlah uang titipan petani tersebut sempat dipindahkan ke rekening atas nama anaknya, Bambang Cahyo dan Arif Wicaksono.

Budiono dijerat dengan UU KUHP pasal penipuan dan penggelapan, ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Tak cuma itu, Budiono juga diselidiki dalam kasus money laundering. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar akan segera berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemana saja uang petani tersebut mengalir.

“Kita hanya mengawal saja hingga proses penyerahan tersangka selesai dan berharap anggota selamat sampai tujuan.

Selanjutnya, untuk proses jalannya persidangan di Ketapang kita serahkan kembali ke kejaksaan,” kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nowo Winarti, singkat.

Tak Ada Perlakuan Khusus Terpisah, Kepala Lembaga Perma-

syaratan Kelas II B Ketapang, Sukaji mengatakan, selama 7 hari Budiono akan ditempatkan dalam ruangan Admisi Orientasi (AO). “Ditahan biasa. Namanya dia rakyat, jadi harus sama penahanannya, tidak ada yang khusus,” tutur Sukaji, kemarin.

Setelah lewat seminggu, barulah Budiono diatur untuk masuk ke sel reguler.

Sukaji menuturkan, pihaknya belum dapat memastikan akan memasukkan Budiono ke ruang tahanan di blok apa dan sel yang mana. Pasalnya, dia masih mempertimbangkan faktor keselamatan Budiono.

“Takutnya kalau asal kita gabung tanpa kita pelajari dulu ada atau tidak musuhnya, bisa membahayakan dia. Makanya nanti akan kita atur dulu dari sisi keamanan sebab setiap warga binaan harus dijamin keamanannnya,” jelasnya.

Imbuh Sukaji, “Yang jelas kita tegaskan tidak ada perlakuan khusus, pokoknya kita atur agar keamanan warga binaan terjamin. Takutnya sesama penghuni Lapas ada yang marah. Apalagi mereka di Lapas berpotensi melakukan tindakan seperti itu, nanti tambah kacau”.

Laporan: Jaydi Chandra dan Ocsya Ade Cp Editor: Mohamad iQbaL

Yang Penting ............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Lubuk Simanjuntak, menyatakan ia dan karyawan lainnya berharap dengan Budiono yang menjalani proses hukum di Ketapang, kasusnya dapat segera diselesaikan.

“Karena lima tahun nasib kami digantung.

Tidak dirumahkan, tidak juga di-PHK,” tuturnya kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Penangkapan Budiono, jelas Lubuk, memang bukan atas kasus tidakjelasnya status karyawan, melainkan atas laporan para petani sawit. Namun, ditangkapnya Budiono dianggapnya dapat mempermudah penyelesaian masalah status karyawan PT BIG juga. Selama ini, selain tidak ada kejelasan Budiono juga tidak pernah kelihatan batang hidungnya.

“Tapi sekarang sudah nampak. Jadi, bisa dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Menurut Lubuk, selain petani sawit, ia dan 566 karyawan lainnya di Ketapang tidak memiliki status yang jelas sejak April 2010. “Di Ketapang saja ada 567 karyawan PT BIG yang statusnya tidak jelas. Belum lagi karyawan di kantor Pontianak yang mencapai 600 orang, semuanya menggantung,” ungkapnya.

Lubuk melanjutkan, jika mereka dirumahkan, mereka menuntut tunggakan gaji yang belum dibayar. “Totalnya ada

sekitar Rp45 miliar. Itu gaji dengan uang pesangon karyawan saja jika memang kami di-PHK. Tapi berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, totalnya memang segitu,” paparnya.

Sementara, Ketua Front Pembela Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Ansari menyatakan para petani dan karyawan PT BIG yang ada di Ketapang akan menyampaikan ucapan terima kasih langsung kepada Kapolda Kalbar melalui pertemuan di Mapolres Ketapang, hari ini sekitar jam 10 pagi.

“Pak Kapolda rela mempertaruhkan jabatannya demi nasib petani untuk menangkap Budiono yang dikenal licin ini,” ucapnya.

Menurut Isa, ada sekitar 100 warga yang terdiri dari petani dan karyawan PT BIG akan berkumpul dan menemui Kapolda di Mapolres Ketapang. “Yang 100 orang ini hanya perwakilan saja. Kalau datang semuanya jumlahnya belasan ribu. Intinya, kami ingin menyampaikan terimakasih dan dukungan kami kepada Kapolda,” ujarnya.

Isa menuturkan, ada 10.979 kepala keluarga (KK) yang berasal dari 26 desa dan 6 kecamatan di Ketapang yang menjadi petani PT BIG. Oleh karena itu, atas tertang-

kapnya Budiono ini, sedikit memberikan angin segar kepada belasan ribu jiwa yang merasa haknya dirampas oleh Budiono mungkin bisa mendapat keadilan.

Senada dengan Bupati Ketapang, Drs. Henrikus MSi. Ia juga menilai ditangkapnya Budiono Tan membawa angin segar kepada para petani dan karyawan PT BIG. Kasus ini, menurut Bupati, merupakan kasus lama sejak ia menjabat Wakil Bupati Ketapang.

“Petani pasti senang karena Budiono diadili, tapi yang perlu diingat utang Budiono kepada petani harus dibayar, “ kata Henrikus.

Petani memang menuntut agar Budiono membayar utangnya serta mengembalikan sertifikat tanah mereka. “Tuntutan petani ini harus dikabulkan, mereka tetap minta ganti rugi,” tegas Henrikus.

Bupati menuturkan, urusan bank dengan Budiono menjadi urusan PT BIG. Yang harus dipertanggungjawabkan adalah tuntutan masyarakat. “Selama ini petani sudah ditelantarkan Budiono,mereka sangat dirugikan,” ungkapnya.

Masalah yang dihadapi Budiono adalah dengan petani yang berada di empat kecamatan yakni masyarakat Tumbang Titi,

Marau, Sungai Melayu Rayak, dan Kecamatan Pemaha.

Henrikus juga ikut mengapresiasi keberanian Kapolda Kalbar yang menangkap Budiono. “Dulu waktu saya masih menjadi Wakil Bupati, saya membawa masyarakat ke KPKNL tiga kali untuk mengadukan nasib masyarakat. Di Polda sudah beberapa kali minta keadilan, sudah berulangulang,” bebernya.

Di Bandara Rahadi Oesman, Ketua Persatuan Petani Sawit PIR Tran PT BIG Ketapang, Supirman, mengatakan kedatangannya ke bandara sengaja ingin melihat dan memantau langsung kedatangan Budiono. “Sebenarnya petani cukup banyak mau datang dan lihat langsung,” kata Supirman.

Yang datang ke Bandara ini, Supirman melanjutkan, hanya perwakilan petani yang telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini dilakukan demi menjaga keamanan dan kelancaran proses hukum Budiono Tan. “Kepolisian meminta agar masyarakat tetap tetang dan sama-sama menjaga keamanan,” ujarnya. Menurutnya, perwakilan Petani yang datang hanya sekitar lima orang, kabar akan datangnya Budiono

Ke Ketapang ini sudah sampai kepada warga Petani di daerah Pedalaman.

“Mereka mau datang Ke Ketapang setelah mendengar Budiono akan dibawa ke Ketapang. Tapi kita minta jangan dahulu, saya sampaikan kita percayakan saja proses ini kepada penegak hukum,” kata Supirman.

Salah seorang petani PT BIG, Aman Panjaitan, juga sangat bersyukur dengan ditangkapnya Budiono. Ia berjarap kasus dengan petani segera bias diselesaikan.

Aman merasa kasus ini sedikit demi sedikit sudah menemui titik terang, selama ini petani telah mengadukan nasibnya baik ke DPRD bahkan sampai ke pusat. “Sejak 2009 kami ditelantarkan. Dari pertama kali BIG buka, saya sudah kerja di situ,” kisahnya.

Saat ini ia dan ribuan petani maupun karyawan lainnya hanya bias berharap, keadilan berpihak kepada mereka yang selama ini hanya diberikan janji-janji yang tak pasti. “Selama ini status kami menggantung. Kita berharap kasus ini segera diselesaikan seadil-adilnya,” harapnya.

Laporan: Jaydi Chandra Editor: Mohamad iQbaL

Jokowi Tak ...................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Beberapa profesor di Perguruan Tinggi dan begawan politik menyarankan bekas Wali Kota Solo itu batalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sebagian kecil saja yang mendorong Jokowi maju terus.

Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris, mengingatkan akan sangat berbahaya jika Jokowi nekat melantik BG. Bukan saja akan dikecam para pendukungnya, lebih celaka bakan jadi bulanbulanan politik.

Menurut Syamsudin, Koalisi Merah Putih memang saat ini bersemangat mendukung pencalonan Budi yang diajukan Jokowi. Tetapi, setelah dilantik, mereka akan menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang Jokowi.

”Karena itu, saya menduga kuat pelantikan ini akan ditangguhkannya. Apalagi, masa pensiun Jenderal Sutarman masih sampai Oktober, masih ada cukup waktu,” jelasnya kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (15/1).

Dia menilai, penangguhan bukan berarti Presiden tidak menghargai DPR. Jokowi sudah memperlihatkan sikap menghargai Dewan dengan tidak menarik nama Budi dalam proses pencalonan. Nah, dalam proses, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. ”Sampai tahap persetujuan Dewan, Jokowi sudah menghargai Dewan. Hanya, sekarang kan ada masalah di KPK, jadi tidak masalah (ditangguhkan),” jelas Syamsuddin Haris.

Pakar politik dan hukum Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep War-

lan Yusuf, juga yakin Jokowi tak akan melantik Budi. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka KPK, Budi sudah tidak layak lagi sebagai Kapolri. ”Akan sangat berbahaya bila terus dilantik.

Sebab, bisa saja dalam waktu dekat KPK melakukan penahanan. Masa ada Kapolri yang berada dalam penjara,” jelasnya seperti dikutip Rakyat Merdeka, kemarin.

Asep bilang saat ini posisi Jokowi memang sulit, dilematis, maju kena mundur pun kena. Melantik Budi akan dianggap tidak memedulikan KPK. Tidak melantik akan dianggap tidak menghargai DPR. Tapi, dengan kondisi sekarang, pilihan yang paling tepat adalah tidak melantik Budi. ”Harusnya tadi malam sebelum paripurna Jokowi menarik pencalonan Budi. Tapi, Jokowi tidak melakukannya. Ya sekarang

sudahlah, harus dikorbankan salah satunya, yaitu proses di DPR,” tandasnya.

Tak Mampu Ditekan Guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Prof Budyatna, melihat kondisi sulit ini karena Jokowi tidak kuat terhadap tenkanan politik. Sudah tahu Budi dapat rapor merah dari KPK, tapi terus mengajukan sebagai Kapolri. ”Kalau seperti ini kan jadinya maju kena mundur kena,” ujarnya kepada redaksi.

Senada dengan Asep, untuk kondisi sekarang baiknya Jokowi tidak melantik Budi. Sekarang, baiknya Jokowi mengajukan nama lain yang bersih. ”Saya kira tidak akan dilantik. Kalau tetap dilantik, akan berbahaya buat dia,” jelasnya.

Analisis berbeda disampaikan pakar politik Universitas Indonesia Prof Indria

Samego. Menurutnya, kalau DPR sudah menyetujui melalui paripurna, mau tidak mau Jokowi harus melantik Budi. ”Kalau bicara prosedur hukum, kalau diterima DPR, harus dilantik. Kalau tidak, gimana wibawa DPR,” ucapnya.

Samego paham, Budi sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tapi menurutnya, proses hukum di KPK masih diperdebatkan. Samego mendengar, penentuan status Budi oleh KPK tanpa didahului proses penyelidikan.

Kalau jadi melantik Budi, memang akan banyak protes dan penolakan. Namun, kata Samego, sebagian besar hanya terjadi di dunia sosial. ”Kalau masyarakat biasa, yang penting polisi itu hadir dan memberi rasa aman kepada mereka,” tandasnya. (rmol)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 16 Januari 2015

7

Mimpi Membangun ............................................................................................dari halaman 1 Jurus Pukul .......................................................................dari halaman 1 Dalam kesendirianya itu, dia teringat dengan beberapa orang yang membantu untuk merealisasi mimpinya. Paling tidak dia malu pada Erma Suryani Ranik, anggota DPD Periode 2009-2014, saat mendampingi masyarakat Desa Nyanggai pernah membantu dana untuk pembuatan pembangkit listrik.

Agus juga teringat dengan Oslan Junaidi yang waktu itu sebagai Kabid Sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertras) Melawi yang juga memberi dukungan dana. Dan malam itu dia tak bisa lagi memejamkan mata sampai ayam berkokok.

Dia lantas membuka buku panduan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang diberikan Anas Rullah dari WWF kepadanya. Itu juga membangkitkan ingatannya pada PLTMH Rahan Ririt. Kata lelaki derdarah Sunda ini, gagalnya pembangkit listrik itu hingga kini berdampak pada ekonomi keluarganya. Baru setahun terakhir ini dia bisa membuat rumah kecil. “Ini pun dibuat dengan bantuan adik saya. Dia menukangnya dan saya membantu,” tutur Agus disambangi wartawan Rakyat Kalbar di rumahnya.

Kapasitas 3000 Wat Sebenarnya, listrik pembangkit tenaga air yang dibuatnya bukan gagal total. Karena pernah berfungsi menerangi rumah mertuanya. “Sekitar dua kali Natal listrik itu hidup, saya lupa pastinya,” ujar Agus.

Pada 2009, Agus melihat potensi air yang mengalir dekat rumah mertua.

Didatangkanlah dua pekerja dari Jawa Barat untuk membangun listrik tenaga air. Material pembangkit listrik hidro sangat sederhana. Kincir dari kayu tengkawang. Tiga batang pipa Pralon untuk meluncurkan air pinjam milik Kepala Desa, itu dibuatnya menjadi dua pipa sepanjang 6 meter. Poli-poli dari velg sepeda yang ditengah-tengahnya papan yang dibuat lingkaran.

Kabel listrik pun jauh dari standar PLN yang selaiknya kabel TC. Memang, ada juga kabel kuningan, tetapi campur kabel serabut yang banyak sambungan untuk bisa mencapai rumah.

Akan halnya sap kincir, dibuat dari besi yang tidak standar yang bahkan berbentuk persegi. Dynamo pun bekas.

“Pertama pakai dynamo hijau, tapi tidak mampu. Lalu dynamo kuning yang umurnya lebih tua dari umur istri saya,” katanya tertawa lebar.

Namun, walaupun hanya menggunakan luncuran satu pralon saja jarum meteran dynamo sudah mendekati angka tiga. Artinya, pembangkit listrik yang dibuat Agus ketika itu sudah mendekat 3000 watt. Kalau dibuka dua pralon, jelas akan lebih besar kapasitas maksimal dynamo penggerak itu.

Begitu listrik dialirkan ke rumah mertuanya, ternyata menyala. Tak ayal seisi rumah pun bersuka cita dengan menggelar syukuran. Bahkan sempat karoke-an. Hanya saja beberapa alat elektronik rusak. Sebab listrik tanpa dikontrol dengan pengatur tegangan.

Dari dynamo langsung ke pemakaian.

Setelah mesin pembangkit mengalirkan listrik dan lampu-lampu menyala, mulai banyak ganguan teknis. Sap kincir mulai goyang dan berpengaruh pada stabilitas putaran. Lalu berdampak pada poli-poli. Hingga membuat kekuatan putaran yang masuk ke dynamo tidak stabil dan listrik yang dihasilkan pun tidak stabil.

Akhirnya setelah dioperasikan setahun lebih pembangkit pun hancur.

Yang membuatnya kesal, mesin itu tidak bisa dioperasikan dalam tempo lama. Belum lagi uang yang keluar untuk membangunnya.

Seorang pekerja digajinya Rp 60 ribu per hari. Untuk dua pekerjanya, Agus yang ketika itu berdagang sayuran keliling, merogok kocek Rp120 ribu sehari. “Dalam satu bulan sekitar 20 hari mereka bekerja. Itu selama satu

tahun,” ungkapnya.

Betapa pilunya Agus ketika melihat pembangkit sudah tidak bisa menghasilkan listrik lagi. Hatinya pun remuk.

Dalam kondisi galau, dia pun menghitung-hitung kelemahan karyanya itu.

Ada sembilan kelemahan atau kesalahan yang dia lakukan dalam membuat PLTMH. Pertama, kincir terbuat dari kayu tengkawang yang tidak kuat alias kayu kelas tiga. Beda kalau bengkirai atau keladan atau kayu kelas 1 yakni belian.

“Tetapi, yang namanya kayu jelas cepat hancur, paku longgar dan akhirnya tercabut. Kincir pun hancur,” kata lelaki jebolan SMEA jurusan ekonomi itu.

Kesalahan kedua, sap kincir dibuat dari besi lemah yang berbentuk kotak panjang. Ini jelas tidak kuat terus menerus berputar. Segi-seginya yang berputar akan membuat besi menjadi lemah, berdampak pula pada kurang kuatnya las.

Kesalahan fatal lain, ungkap Agus, untuk mengejar rotasi per menit (RPM) agar bisa membangkitkan dynamo, dia memainkan poli-poli. Dampaknya, tenaga malah menjadi berkurang.

Kabel juga berkontribusi pada kelemahan PLTMH yang dibuat Agus.

Kabel tidak standar dan bersambung-sambung menyebabkan banyak sekali kebocoran-kebocoran daya hingga membuat arus sampai ke rumah berkurang. Jadi Sembilan kelemahan itu membuat hatinya hancur.

“Dinamo tidak standar dan tidak menggunakan pengatur tegangan.

Yang pasti, ilmu ketika itu tidak cukup, hanya modal nekat,” ujar Agus.

Dari sekian banyak kelemahan, terakhir tak lain adalah pendanaan. Dana tergumpul waktu itu hanya mampu untuk menghidupkan saja. Ketika hidup dan rusak, sudah tidak ada dana lagi. Agus pun berfikir dan akhirnya bertekat, kesalahan itu tidak akan diulangnya lagi. (Bersambung).

Jokowi Abaikan .........................................................................................................dari halaman 1 Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap dan gratisifikasi, ketika dia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006.

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tersebut diputuskan dalam forum ekspos (gelar perkara) pada Senin (12/1) malam. Dia disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Calon tunggal Kapolri menjadi tersangka korupsi ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Budi Gunawan pun menjadi news maker.

Anehnya, DPR-RI justru mengamini pilihan Presiden Jokowi ini.

DPR-RI menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri, setelah mendengar penjelasan dari yang bersangkutan ketika fit and propert test. Bahkan nampak ada yang ngotot kalau tersangka korupsi ini layak menjadi Kapolri.

Ironis memang, tersangka korupsi justru menjelaskan statusnya itu di hadapan lembaga politis seperti DPR-

KPK sebelumnya.

Pengabaian Jokowi memang fatal, KPK yang telah melakukan penyelidikan sejak pertengahan 2014, langsung menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi setelah ada dua alat bukti.

Kendati KPK sudah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, Jokowi masih belum membatalkan pencalonan mantan ajudan Megawati itu sebagai Kapolri. Katanya menunggu hasil paripurna DPR-RI. Sebagai pemimpin yang bijak, sudah selayaknya Jokowi membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Walaupun nantinya tidak terbukti bersalah, dengan statusnya sebagai tersangka KPK, akan membuatnya tidak optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolri kelak.

Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah, terutama terhadap Jokowi tentu akan anjlok. Pasalnya, hingga ini, kepiawaian KPK menjalankan tugasnya masih tanpa celah di mata rakyat Indonesia. (mordiadi)

RI. Seolah-olah sengaja membawa kasus hukum tersebut ke ranah politik praktis.

Penetapan calon tunggal Kapolri sebagai tersangka korupsi memunculkan pro-kontra di masyarakat. Di satu sisi, KPK dinilai sengaja ingin “menampar” muka Presiden Jokowi. Tetapi di sisi lain, Jokowi dinilai sengaja mengabaikan “pesan” KPK. Seperti diketahui, sebelumnya Budi Gunawan juga merupakan salah seorang kandidat menteri Kabinet Kerja. Tetapi, kandas lantaran mendapat “tanda merah” dari KPK. Dari sekian banyak nama yang menjadi kandidat menteri, Presiden Jokowi memang meminta “pendapat” KPK dan PPATK. Saat itu, KPK memberikan “tanda merah” terhadap Budi Gunawan.

Artinya, tidak layak menjadi menteri.

Tetapi secara mengejutkan, setelah batal menjadi menteri, justru Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Dari sini nampak, kalau Presiden Jokowi mengabaikan “tanda merah”

IDACHI SPORTS SUPER+ 20 % PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

988

(NEW) GARANSI

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + USB, MP3 DAN BLUETOOTH

TREADMIL MOTORIZED

8.550

15.850

Hanya

6.588 Ribu

6.388 Ribu

16.350

Hanya

6.888 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM

8.950

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

10.550

Hanya

23.250

Hanya

3.888 Ribu

Hanya

4.788 Ribu

TREADMIL STEPPER ( 4 FUNGSI)

9.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.550

9.950

Hanya

4.588 Ribu

Hanya

4.388 Ribu

16 JAN S/D 21 JAN 2015 IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB

Hanya

50

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

SALE disc up to Cashback P e r s e+ n

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

23.750

Hanya

9.788 Ribu

THIN BODY SLIMMER 8.150

Hanya

3.588 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

6.788

2.688 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Hanya

4.688 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

”Itu kan KPK. Terserah Presiden mau ikut KPK atau tidak.

Presiden kan kepala pemerintahan dan kepala negara juga,” sambung Surya Paloh yang disebut-sebut dekat dengan Jokowi itu.

Dia menegaskan, Presiden adalah orang yang taat hukum dan antikorupsi. Oleh karena itu, kini keputusan Presiden ditunggu terkait nasib Budi.

Surya juga enggan menjawab ketika dikonfirmasi dampak nama Indonesia yang akan buruk jika Kapolri dijabat oleh seorang tersangka. ”Kan ini memang situasi yang tidak nyaman. Inilah kita tunggu ketangguhan, keberanian, ketepatan dari seorang Presiden,” tandas Surya.

Jokowi Menuai Badai Keputusan lihai DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, menimbulkan polemik dan situasi sulit pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Semua pihak terlebih, utamanya Jokowi-JK, harus siap hadapi dua kondisi dengan konsekuensi masingmasing.

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, sebagai calon tunggal Kapolri berstatus tersangka KPK dalam kasus tindak pidana korupsi, bakal memancing badai kritik. ”Awalnya, banyak pihak berharap DPR meminta nama lain selain Komjen Budi yang diusulkan Presiden Jokowi.

Kenyataannya, harapan banyak pihak mengenai hukum tentu saja berbeda dengan logika politik. Dan ini yang tengah terjadi di Indonesia,” jelas Leo di Jakarta, Kamis (15/1).

Kondisi demikian akan kembali menguji demokrasi Indonesia pada arah tertentu, apakah mampu bertahan atau tidak. Menurut Leo, jika skenarionya politik seperti tergambar pada dinamika beberapa hari belakangan ini, maka setidaknya ada dua hal yang bisa diharapkan.

Pertama, beri kesempatan Budi memimpin lembaga kepolisian dengan bersih, reformis, dan responsif sebagaimana cita-cita reformasi kepolisian. Namun, kondisi

itu akan membuat hubungan lembaga negara, terutama Kepolisian dan KPK bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi kurang harmonis. ”Tapi itulah yang harus ditunjukkan oleh Budi Gunawan untuk ’membayar’ sangkaan atau bahkan dakwaan banyak pihak. Kita beri kesempatan kepadanya,” jelas Leo. Kemungkinan kedua, lanjut Leo, Presiden Jokowi menarik pencalonan Budi sebagai Kapolri dan menetapkan nama lain yang lebih baik. Risikonya akan menuai polemik bagi Negara karena konsistensinya sebagai pimpinan negara. “Seolah-olah beliau tidak memiliki visi jauh ke depan, terutama pada aspek anti-korupsi,” pungkas Leo. “Pukul Habis” Jokowi Serpihan dendam KMP dengan KIH masih tersisa. Setidaknya lewat politikus Desmond J Mahesa, yang mengaku awalnya partai Gerindra belum tentu mendukung Komjen Pol Budi Gunawan yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Sikap Partai Gerindra itu menurut Desmond karena adanya sisasisa perselisihan dari Pilpres 2014 lalu.

Tapi sikap itu tiba-tiba berubah saat Budi dijadikan tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. Usai pengumuman itu, Gerindra menggelar diskusi internal dan hasilnya memutuskan dukung Budi jadi Kapolri. “Kalau saja BG tidak dijadikan tersangka, ceritanya jadi lain,” ungkap Desmond di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (15/1).

Logikanya, lanjut Wakil Ketua Komisi III itu, kalau menolak Budi berarti Gerindra diperalat Jokowi dan ada korban yang belum tentu juga bersalah. ”Untuk menghindari jebakan itu, Gerindra pasang jurus bermain Tai Chi. Yaitu berbalik arah mendukung BG,” ungkapnya.

Gerindra tidak mau melegitimasi cara-cara yang tidak manusiawi dalam membuang orang. ”Sebab dalam diskusi di Gerindra, BG itu titipan Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan pasti ditolak

KMP. Kami malah bersikap lain,” ujarnya.

Jadi menurut Desmon, biarlah Jokowi yang menanggung resiko. “Kalau dia melantik BG jadi Kapolri, akan berhadapan dengan KPK. Kalau tidak melantik, akan berhadapan dengan hak interpelasi DPR. Ini kan mainan Jokowi yang harus dipukul habis. Jangan BG yang jadikan korban dalam permainan ini,” tegasnya.

Jadi kata Desmon, ini bukan soal Budi sebagai simbol penyatu KMP dengan KIH di DPR. ”Ini cara menghadapi permainan Jokowi. Di luar konteks ini, lain lagi ceritanya,” pungkas Desmond.

Wibawa Bakal Runtuh Terlepas dari pertarungan politik menginjak hukum, logikanya yang memikul beban tetap saja kepolisian. Jika Komjen Pol Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, maka kewibawaan institusi Polri bakal runtuh.

Begitu ditegaskan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, di Jakarta, Kamis (15/1). Pasalnya, korps bhayangkara dipimpin orang yang punya status tersangka.

Padahal Polri adalah lembaga penegak hukum. ”Boleh jadi akan muncul ketidakpercayaan yang meluas dari masyarakat terhadap institusi Polri. Apalagi jika kemudian KPK menangkap dan menahan Kapolri, akan sangat mencoreng nama Indonesia di mata internasional,” kata Said.

Yang jelas kalau Budi jadi Kapolri, tambahnya, kerja sama KPK dan Polri amblas alias buyar. Alih-alih bekerja sama, KPK dan Polri malah bisa saling ‘cakar-cakaran’.

Karena sudah pasti sebagai Kapolri, Budi Gunawan akan mengambil langkah-langkah untuk memproteksi dirinya agar tidak diciduk KPK. “Jadi bukan mustahil kasus ‘cicak versus buaya’ jilid dua akan terbit. Kalau hal itu sampai terjadi, maka sudah pasti masyarakatlah yang dirugikan karena proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Said. (flo/boy/fas/gir/jpnn)

Tidak Bisa ............................................................................dari halaman 1 mengkhianati hukum. Sebagai penegak hukum harus berkomitmen demikian,” kata Arief Sulistyanto ditemui usai peresmian Mapolres Singkawang di Jalan Firdaus II Singkawang, Rabu (14/1).

Dia mengatakan, tidak ada yang kebal terhadap hukum di negeri ini. Apabila jajarannya melakukan pelanggaran, maka akan segera ditindak sesuai hukum. “Penegakan hukum terhadap anggota polisi ini sudah saya buktikan, dari pangkat yang paling rendah, sampai menengah,” kata Arief.

Terkait persoalan ini, Arief bersedia pasang badan. “Saya katakan kepada seluruh anggota saya, lakukan penegakan hukum dengan benar. Jangan

pernah takut, saya akan berada di depan untuk mengayomi dan melindungi mereka,” ujarnya.

Sebaliknya, kalau anggotanya melakukan pelanggaran.

Apalagi menyalahi kewenangan yang diamanahkan Undang-Undang, Arief akan paling depan meringkusnya.

“Kalau dia salah, saya yang paling depan untuk menangkapnya. Artinya, selama dia benar, saya akan menjadi tamengnya, tetapi kalau salah, saya yang duluan menangkapnya,” tegas Arief.

Dia mengajak semua aparat Polri, terutama di Kalbar, untuk bekerja secara aktual, kontekstual dan profesional dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Bekerja secara aktual artinya, jelas Arief, menghadapi persoalan masyarakat saat ini, bukan yang kemarin. Sementara kontekstual itu artinya apa yang dihadapi itulah yang dikerjakan. “Sedangkan profesional, artinya langkahlangkah yang dilakukan harus sesuai prosedur yang benar,” paparnya.

Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, tambah Arief, niscaya akan terwujud masyarakat yang aman dan nyaman, baik secara fisik maupun psikis.

“Jadi aman dan nyaman itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga perasaannya,” tegasnya.

Laporan: Mordiadi Editor: Hamka Saptono

Datangi Kantor ............................................................dari halaman 1 Para pegawai tidak tetap ini bertemu langsung dengan pejabat PT PLN Wilayah Kalbar serta Manager PLN Area Pontianak di Kantor PLN Area Pontianak jalan A Yani Pontianak, Kamis (15/1).

Koordinator aksi yang juga pegawai outsourcing, Prio mengatakan, bersama rekanrekannya mendesak agar ditetapkan sebagai karyawan tetap. “Sebenarnya kami sudah berulang-ulang mempertanyakan hal ini, intinya di dalam PLN ada outsourcing, sementara pemerintah Jokowi sendiri bilang akan menghapuskan outsourcing, tapi bukan mesti menghapus tenaga kerjanya,” ungkap Prio.

Tenaga outsourcing di Kalbar ada ribuan orang. Selama ini PLN melakukan pelelangan pekerjaan, tentunya ketika pelelangan itu dilakukan terus menerus, maka tidak ada kejelasan terkait status karyawannya.

“Otomatis kalau setiap lima tahun sekali kita di lelang pekerjaannya, maka akan kembali ke nol lagi kontraknya. Jadi kapan karyawan tetapnya? Kita di sini sudah puluhan tahun bekerja, jadi kita pertanyakan kejelasan ke

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 2517 VN Noka : MH1JB6119BK001910 Nosin : JBG1E1001940 A/N: YATIMIN BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

depannya,” kesal Prio.

Karyawan outsourcing PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar secara tertulis menolak segala bentuk kerja outsourcing atau pekerjaan alih daya di wilayah PT PLN Wilayah Kalbar. Menolak dialihkan atau direkrut kembali dan diambil ahli sebagai tenaga kerja kontrak oleh perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja mana pun seperti sebelumnya. Selain itu menuntut kejelasan status pekerja agar menjadi karyawan berstatus tetap di PT PLN (persero) wilayah Kalbar atau bernaung dalam anak perusahaan milik PT PLN Persero Kalbar.

Apabila tidak ada kejelasan secara tertulis seusai tuntutan mereka sampai 31 Januari 2015, maka karyawan outsourcing ini tidak akan melakukan aktivitas kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Manager PT PLN Area Pontianak, Pugi Wasi Jatmika mengaku wajar karyawannya mempertanyakan status mereka. “Mereka datang bukan unjuk rasa tetapi meminta penjelasan. Kita undang mereka, saya ingin tahu apa yang mereka pertanyakan dan kita berikan penjelasan,” ungkap Pugi.

Ia menjelaskan, PT PLN juga sadar untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya, tetapi sesuai aturan di perusahaan pegawai itu berdasarkan rekrutmen secara nasi-

onal. “Mereka dulu tidak bisa menjadi pegawai, namun kita akomodir untuk menjadi tenaga outsourcing. Di dalam perkembangannya, ada undang-undang tenaga kerja yang baru, sehingga kita lakukan perbaikan,” ujar Pugi.

Outsourcing atau alih daya tersebut harus mengacu pada kontrak dengan perusahaan.

Kemudian direksi PLN mengeluarkan aturan SK nomor 500 terbit tahun 2013 dan digodok tahun 2014 dan akan dilaksanakan di tahun 2015.

“Jadi kalau ditanyakan yang dulu-dulu, mohon maaf aturan tidak jelas jadi belum terakomodir semua. Dengan SK ini dapat diakomodir bukan menjadi pegawai PLN, tetapi akan diubah menjadi pegawai tetap dari pihak yang mengontraknya atau dari pihak ketiga,” jelas Pugi.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Berlian di Sepatu Ronaldo

SPORT

Setelah memenangkan trofi FIFA Ballon dOr 2014, Cristiano Ronaldo mendapat hadiah sepatu berlian dari pabrikan sepatu asal AS, Nike, yang menjadi sponsor Ronaldo.

Sepatu yang dinamai Mercurial CR7 Rare Gold itu bernuansa emas dengan kombinasi warna hitam. Di sisi luar, pada bagian tumitnya, terdapat berlian mikro yang dilapiskan pada logo CR7.

Nike menjelaskan berlian tersebut merupakan serpihanserpihan dari berlian yang lebih besar yang telah dipahat. (*)

Rakyat Kalbar

Jumat, 16 Januari 2015

CR7-MESSI

Bisa Satu Tim PELATIH Real Madrid, Carlo Ancelotti, tak menolak ide untuk menyatukan dua pemain terbaik dunia saat ini, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dalam satu tim.

Ronaldo dan Messi adalah dua pemain terbaik dunia yang bersaing di levelnya sendiri. Tak ada pemain lain saat ini yang layak

diletakkan pada level yang sama dengan kedua pemain tersebut. Statistik jumlah gol yang lebih banyak daripada jumlah bermain mereka tak bisa disamai pemain manapun.

Kedua penyerang itu juga mendominasi persaingan perebutan gelar pemain terbaik dunia dalam tujuh tahun terakhir. Messi meraih empat sementara Ronaldo tiga. Gelar ketiga pemain berusia 29 tahun itu diraih tahun ini.

Setelah meraih gelar ketiganya itu, Ronaldo melontarkan pujian kepada Messi dan mengaku tertarik untuk bermain satu tim bersama penyerang berusia 27 tahun tersebut. Ancelotti pun sepakat.

“Ya, keduanya bisa bermain bersama dalam satu tim... Tetapi Cristiano adalah simbol Madrid sementara Messi adalah simbol Barca. Saya rasa sulit tetapi kalau ada tim yang bisa memiliki keduanya, itu bagus,” ujar Ancelotti.

Sementara itu, pemain terbaik

dunia 2014, Cristiano Ronaldo, mengaku ingin bermain bersama salah satu kandidat pemain terbaik dunia lainnya, Lionel Messi.

Penyerang timnas Portugal dan Real Madrid, Cristiano Ronaldo, meraih penghargaan pemain terbaik FIFA Ballon dOr 2014, mengalahkan bomber timnas Argentina dan Barcelona, Lionel Messi, serta penjaga gawang timnas Jerman dan Bayern Munchen, Manuel Neuer.

Beberapa jam sebelum ia menerima gelar tersebut, Ronaldo mengaku ingin bermain bersama kedua dua rivalnya itu.

“Saya ingin bermain bersama dua pemain y a n g ada ber-

BOATENG

merayu bek tengah berusia 20 tahun itu hijrah ke Old Trafford. Kerap cederanya para pemain belakang MU seperti Marcos Rojo, Chris Smalling, Phil Jones maupun Jonny Evans, peluang Marquinhos untuk menembus tim utama cukup besar.

Le10Sport mengungkapkan Setan Merah telah berkomunikasi dengan PSG untuk membahas transfer tersebut.

Andai bersedia, PSG sepertinya tidak akan melepas bek asal Brasil itu dengan harga

di bawah 30 juta Pound (574 miliar Rupiah), nilai yang dibayar jawara Ligue 1 Prancis itu untuk memboyong Marquinhos dari AS Roma.

MU mengalihkan bidikannya ke Marquinhos setelah bidikan utama mereka, Mats Hummels, menyatakan kesetiaannya kepada Borussia Dortmund.

“Saya selalu memutuskan untuk tidak pergi. Saya pikir saya telah membuat sejumlah keputusan bagus dan saya ingin membuat keputusan

Targetkan Inter Masuk UCL

semacam itu juga di masa yang akan datang,” ujar Hummels. (*)

Bakal Pulangkan Milan AC Milan serius untuk mendatangkan pemain muda asal Ghana, Kingsley Boateng.

I Rossoneri dikabarkan telah mengaktifkan klausul pembelian kembali Boateng dari NAC Breda.

Pemain 20 tahun itu dipinjamkan Milan ke Breda hingga akhir musim ini.

Melihat talenta dan bakatnya, pelatih Il Diavolo Ros-

so, Filipo Inzaghi, disebut berminat memulangkannya ke San Siro di awal tahun ini.

Baru-baru ini, NAC Breda merilis pernyataan yang menyatakan Milan harus menggunakan opsi pembelian kembai untuk bisa memboyong pemain muda binaannya itu.

Kabar beredar di Italia me-

ini adalah peluang terbaik bagi Ronaldo dan Messi untuk bermain dalam satu tim.

Hubungan Messi dengan Barcelona dikabarkan tengah retak dan ingin pindah, sementara Real Madrid adalah satu dari sedikit tim yang mampu membayar klausul pelepasan kontrak pemain berusia 27 tahun itu sebesar 3,6 triliun Rupiah. (*)

ROBERTO MANCINI

Marquinhos Diburu MU MANCHESTER United terus memburu pemain belakang. Kali ini, nama bek tengah Paris Saint-Germain, Marquinhos, menjadi bidikan pelatih Louis van Gaal.

Marcos Aoas Correa, yang akrab dipanggil Marquinhos, tak bisa tampil secara reguler bersama Paris Saint-Germain.

Ia kalah bersaing dengan pilihan utama pelatih Laurent Blanc, yakni David Luiz dan Thiago Silva.

Situasi ini dimanfaatkan Manchester United untuk

sama saya saat ini (Neuer dan Messi),” ujar Ronaldo dalam jumpa pers jelang penghargaan tersebut.

“Akan lebih bagus kalau bisa terjadi dulu, tetapi saya tak yakin ini akan terjadi di masa mendatang. Tetap saja, bakal luar biasa kalau bisa bermain bersama mereka,” tambah pemain berusia 29 tahun itu.

Tanggapan positif pun disampaikan Messi. Pemain berjuluk La Pulga tersebut rupanya tertarik juga bermain bersama Ronaldo. “Tentu s a j a s a y a i n g i n bermain bersamanya, tetapi itu akan sulit,” ujar Messi.

Meski sulit, barangkali musim

nyebut Boateng akan kembali dipinjamkan Milan ke klub Seri B, Bari, hingga akhir musim sebelum masuk ke dalam skuad utama.

Selama bermain di Eredivise Belanda, Boateng tampil sebanyak 14 kali dan mencetak satu gol serta satu assist. Namun, dalam beberapa bulan terakhir ia lebih sering terlihat di bangku cadangan. (*)

ROBERTO Mancini kembali dipercaya melatih Inter Milan akhir tahun lalu.

Menangani I Nerazzurri yang berada dalam fase mencari konsistensi, Don Mancio tak mau muluk-muluk dalam membicarakan t a r g e t musim ini.

Mancini m e n g gantikan Walter Maz z a r r i yang dipecat akhir November lalu. Saat itu, Inter tampil mengecewakan, posisi mereka pun terlempar dari urutan 10 besar.

Harapan besar berada di pundak Mancini. Meski sempat menelan dua kekalahan di awal masa kepelatihannya, Inter perlahan namun pasti bisa kembali ke bentuk permainan terbaiknya.

Usai menahan imbang

Lazio dan Juventus, La Benemata meraih kemenangan perdana di tahun 2015 setelah menundukan Genoa 3-1, Minggu malam (11/1).

Kini, Inter berada di posisi kesembilan dengan menge-

mas nilai 25 atau hanya berselisih enam angka di belakang Lazio di zona Liga Champions Eropa.

Menurut mantan pelatih Manchester City itu, jika melihat performa anak asuhnya maka rasanya sangat mungkin Inter bisa finis di urutan ketiga. Setelah itu, barulah berbicara soal Scudetto di

musim mendatang.

“Kami kalah dalam dua pertandingan awal, tetapi kami telah bertumbuh dengan cepat. Saya berada disini karena saya yakin Inter bisa kembali menjadi yang seharusnya,” jelas pelatih 50 tahun itu.

“Saya berada disini untuk membawa perubahan. Saya sudah terpikir untuk berada di posisi ketiga, musim depan kami akan bertarung memperebutkan Scudetto,” pungkasnya.

Di kesempatan perdananya melatih Inter dalam rentang 2004-08, Don Mancio pernah mempersembahkan gelar Seri A (200506, 200607, 200708), Piala Italia (200405, 200506) serta Piala Super Italia (2005, 2006). (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 16 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Menyeberang Jalan

Brangkas berisi uang sekitar Rp35 juta yang dijebol maling.

TEWAS

KIRAM AKBAR-RK

DISAMBAR MOTOR Pontianak-RK. Menyeberang di Jalan Khatulistiwa, tepatnya di depan Gudang 88, Pontianak Utara, Syaiful alias Seng Huat, 60, warga Barek Motor, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tewas ditabrak sepeda motor, Selasa (13/1) sekitar pukul 19.30.

Seng Huat berjalan kaki menyeberangi jalan raya. Tibatiba melaju sepeda motor dari arah Batu Layang menuju Siantan yang dikendarai Syahruddin, 22, membongceng Yudha, 17. Keduanya merupakan warga Sungai Burung Darat, Desa Purun Kecil, Kabupaten Mempawah. Pengendara sepeda motor itu mencoba mendahului mobil truk.

Halaman 15

Orangtua Diminta Waspada

Jangan Sampai Anak Terlibat Kasus Asusila Pontianak-RK. Para orangtua di Kota Pontianak dan Kubu Raya harus waspada terhadap pergaulan anak-anak mereka, khususnya anak perempuan. Jangan sampai anak perempuan yang masih bawah umur atau pelajar terlibat dalam bisnis prostitusi.

“Kita minta orangtua waspada, jangan sampai anak (siswi SMA/SMP) terlibat dalam prostitusi seks pelajar,” kata Kapolresta Pontianak Kombes Raden Heru Prakoso melalui Kasubag Humas Polresta Halaman 15

Enam Bulan Kasusnya Jalan di Tempat

Tersangka Penyalur DVD/VCD Bajakan Tak Tersentuh Hukum

Pontianak-RK. Selama enam bulan penanganan kasus penyalur DVD dan VCD bajakan berjalan di tempat. Tersangkanya masih berkeliaran di Kota Pontianak. Janganjangan masih melakukan aktivitasnya sebagai pemasok DVD dan VCD bajakan.

Kasus ini ditangani KP3L Pontianak sejak Agustus 2014 lalu. Sayangnya polisi tidak bisa mengungkap pelakunya, hanya mengamankan barang buktinya saja. Ironisnya, barang bukti yang diamankan polisi itu juga ditemukan VCD dan DVD porno, selain lagu dan film. Alasan KP3L Pontianak tak bisa mengungkap atau menangkap tersangka, karena nomor handpone dan nama penerima Halaman 15

Brankas Telkomsel Dijebol Maling Sanggau-RK. Telkomsel distribution center (TDC) Sanggau kemalingan.

Anehnya, peristiwa itu terjadi dua kali dalam rentang waktu hanya lima hari, pada 9 Januari dan 14 Januari 2015.

Pelaku berhasil membongkar brankas berisi uang sekitar Rp35 juta, enam laptop dan puluhan HP. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp69 juta lebih.

“Pertama itu, kemungkinan pelaku masuk lewat jendela belakang-atas.

UANG PULUHAN JUTA DIBAWA KABUR Karena begitu kita masuk kerja pagi harinya, jendela sudah terbuka,” kata Budi Santosa, Branch Manajer TDC Sanggau, kemarin.

Namun ketika itu, pelaku ‘hanya’ berhasil membawa kabur lima unit laptop, dan empat HP di ruang operasional dan top gun. Sementara brankas di ruang eventory, belum berhasil

dijebol. “Memang pintu ruangannya sudah dirusak, tapi brankasnya belum bisa dijebol,” terangnya.

Pelaku baru berhasil, ketika beraksi kedua kalinya. Satu unit laptop dan beberapa unit HP berhasil dibawa kabur. Diduga pelaku beraksi lewat pukul 01.00 dinihari. “Kami pulang ketika itu sekitar pukul 22.45, dan tidak ada

Pengedar Sabu Terjaring Razia Satpol PP Sanggau-RK. Seorang pengedar sabu, Bs, 45, warga Kalteng dan teman wanitanya terjaring razia penyakit masyarakat (Pekat) petugas gabungan Satpol PP, Polisi, BNNK dan sejumlah perangkat kecamatan Tayan Hulu, Kamis (15/1) dini hari di hotel Parindu Permai.

Dari tangannya, petugas berhasil menyita tiga paket sabu yang ia sembunyikan di saku kiri celananya. Petugas juga menyita satu bong, jarum suntik dan dua korek api gas. “Ini merupakan kegiatan Pekat, sasarannya kafe-kafe dan penginapan. Kita memang mendapat informasi kalau di Sosok itu banyak beredar narkoba,” Halaman 15 Bs, (kiri) ketika diperiksa petugas Satnarkoba Polres Sanggau. KIRAM AKBAR-RK

MAIN DEALER TVS TVS PONTIANAK

0561-766850/766851 081256263889

TVS RASAU TVS KETAPANG

085245272233 085245946118

TVS SINGKAWANG TVS SAMBAS

0562-637579 081352528273

TVS SINTANG TVS PINOH

0565-2025524 081345578321

masalah,” akunya.

Namun diakuinya selama ini tak ada petugas yang menjaga kantor, sepulang para karyawan bekerja. “Tahunya ketika dijebol kedua kali itu dari office girl (OG), Dian, dia datang ke tempat kost kami dan memberitahukan kantor dibobol maling,” ujarnya.

Untuk yang kedua ini, pelaku lebih nekat lantaran menjebol pintu depan dengan merusak dua gembok Halaman 15

Portal di PT FAP Tak Akan Dibuka Ketapang-RK. Pemasangan portal di jalan menuju PT Fangiono Agro Plantation (FAP) tak akan dibuka. Itu sudah menjadi kesepakatan masyarakat enam desa di Kecamatan Jelai Hulu.

“Portal ini murni dari masyarakat enam desa, yakni Desa Riam Danau Kanan, Air Dua, Limpang, Kusuma Jaya, Prigi dan Kusik Batu Lapu,” kata Dono, warga Jelai Hulu saat menemui wartawan di Ketapang, Kamis (15/1).

Dono mengatakan, masyarakat enam desa menuntut kejelasan terkait pembagian plasma kebun sawit. Karena sejak pembibitan pada 2008 hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal perusahaan pernah berjanji, hanya dalam waktu 48 bulan ke depan, semua warga sudah mendapatkan lahan plasma.

“Kami menuntut hak plasma kami melalui Halaman 15

TVS PUTUSSIBAU 082151259567 TVS NGABANG 08125744038

TVS SANGGAU TVS SEKADAU

085252263133 081345402238

Kubu Raya Musyawarah Kite

Teliti Sebelum Membeli

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Kubu Raya. Maraknya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan di Kabupaten Kubu Raya harus diminimalisir. Makanya, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus mengimbau perusahaan maupun masyarakat teliti sebelum membeli.

“Ada tahapan yang harus dilakukan, pembeli harus mencari informasi lengkap mengenai lahan, baik kepemilikan, SKT, SPT maupun sertifikat. Selain itu lakukan verifikasi, supaya tidak ada masalah kemudian hari,” ungkap Wakil Bupati, Kamis (15/1).

Dalam banyak kasus papar Hermanus, banyak persoalan muncul setelah lahan dijual pemiliknya.

“Terutama anak-anak penjual yang mengklaim, bahwa lahan itu tidak dijual. Ada juga orang lain mengklaim tanah yang sudah dijual merupakan miliknya,” bebernya.

Penjual maupun pembeli lahan, saran Hermanus, agar teliti dan melibatkan jajaran pemerintah di tingkat bawah seperti RT, dusun, lurah/desa, dan camat agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari. “Itu langkan preventif yang sudah kami laksanakan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak kecolongan saat melakukan pembebasan lahan,” pintanya.

Tidak hanya itu, Hermanus juga meminta masyarakat yang menghadapi permasalahan lahan, agar menyiapkan dokumen dan melengkapi bukti-bukti yang kuat saat melapor ke pihak berwajib. “Selama perusahaan dan masyarakat dalam posisi yang benar, kami akan dukung untuk melakukan penyelesaian hingga persidangan. Kita tidak punya target yang muluk-muluk. Ada persoalan, kita akan proses cepat dan ditindaklanjuti ke pihak kecamatan hingga ke pemerintah,” harapnya.

Melihat banyaknya kasus tumpang tindih lahan di Kubu Raya, Hermanus juga minta BPN agar melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, supya tidak terus timbul permasalahan tumpang tindih lahan.

“Intinya perlu kehati-hatian. Jangan sampai kecolongan dalam membuat sertifikat,” tegasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Jumat, 16 Januari 2015

10

Karyawan Ancam Segel PT MKK Martono Minta Waktu Dua Minggu Kubu Raya. Tidak hanya mendatangi rumah bosnya, karyawan PT Maju Karya Kita (MKK) juga mengancam akan menyegel perusahaan, jika dalam dua minggu Martono— pemilik perusahaan—tidak membayar gaji dan uang pesangon.

Salah satu kar yawan, Mawardi mengatakan, selama lima bulan terakhir sudah tiga kali para karyawan mendatangi kediaman Martono.

Namun, tetap tidak ada kejelasan mengenai gaji yang belum dibayar. “Sudah 33 tahun saya bekerja, tidak pernah ada Jamsostek. Bahkan kalau kami sakit, perusahaan tidak mau ambil pusing,” kata Mawardi, Kamis (15/1).

Ia dan karyawan lain akan memagar pintu masuk perusahaan, agar mobil yang mengangkut barang ke perusahaan tidak dapat masuk. “Tuntutan kami, bayar gaji kami, setelah itu PHK kami. Perusahaan ini sudah tidak layak lagi untuk beroperasi,” tegasnya.

Karyawan lainnya, Unang mengatakan, alasan Martono

belum membayar gaji karyawan selalu karena terkandala izin ekspor kayu yang belum terbit. Sehingga tidak mempunyai uang untuk membayar gaji karyawan. “Sedangkan kondisi perusahaan dan asetasetnya saat ini sudah dijual ke pihak lain. Selama tahun 2014, dia empat kali pindah rumah,” jelas Kepala Dusun Tanjung Puri, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya ini.

Sikap Martono yang sewenang-wenang tersebut kata Unang, bukan baru kali saja dilakukannya, melainkan sudah berlangsung sangat lama. “Sejak tahun 2007 gaji karyawan selalu kerja tiga bulan dibayar satu bulan,” ungkap Unang.

Bahkan kata Unang, karyawan juga telah menyampaikan permasalahan ini ke DPRD Kubu Raya, dan berulang kali juga menyampaikan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Namun keluhan karyawan tidak dapat diproses, karena pemilik perusahaan telah mendaftarkan PT MKK sebagai perusahaan yang pailit. “Perusahaan dinyatakan vailit tapi masih

Karyawan PT MKK mendatangi rumah Martono, menuntut pembayaran gaji dan uang pesangon. Syamsul arifin

produksi, bagaimana bisa?,” tanya Unang.

Terpisah, pemilik PT MKK, Martono ketika dikonfirmasi mengenai total gaji karyawan yang harus dibayarnya sebesar Rp 200 juta, berjanji akan melunasi pembayaran gaji

karyawan paling lambat dua pekan setelah kedatangan karyawan ke rumahnya. “ Saya minta waktu dua minggu, pasti saya bayar,” kata Martono.

Terkait Jamsostek yang tidak pernah diberikan, Martono membantahnya. Selain itu,

Martono juga membantah perusahaan beserta asetnya telah dijual kepada pihak lain. “Saya tidak ada jual perusahaan itu.

Kalau masalah Jamsostek, dulu ada, tapi karena perusahaan macet, maka tidak ada Jamsostek lagi,” tukasnya. (sul)

Tertibkan PKL Jalan Alianyang

Pemkab Kubu Raya Tak Bisa Berikan Solusi Kubu Raya. Pasca melayangkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sekitar Makodam Tanjungpura di Jalan Alianyang, telah digelar mediasi. Sayangnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat hanya mengirimkan staf. Pertemuan tersebut pun tidak menghasilkan solusi.

“SKPD yang hadir hanya staf.

Jadi belum maksimal untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Camat Sungai Raya, Ir Syahril Nur. Mediasi melibatkan semua

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

PKL dan mengundang beberapa SKPD, yakni Satpol PP, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perindustrian. Dikatakan Syahril, meski yang dilakukan PKL adalah perbuatan salah, Pemkab harus memberikan ruang dan kesempatan bagi PKL. “Jangan langsung kita vonis salah. Kesalahan ini kan tidak bersifat fatal,” ungkapnya.

Diakuinya, pihaknya juga telah tiga kali memberikan peringatan kepada PKL agar segera membongkar sendiri bangunan kios dan lapak. Selanjutnya, ia menyerahkan permasala-

han ini kepada Pemkab Kubu Raya untuk menindaklanjuti.

“Karena masalah ini merupakan kewenangan Pemkab, terutama Satpol PP,” ungkapnya.

Setiap tahun jumlah PKL terus meningkat. Makanya, SKPD terkait harus cepat dan tanggap mengatasi masalah ini. Tidak hanya menyampaikan larangan, tapi harus mensosialisikan kepada masyarakat. “Saya sudah tanyakan kepada SKPD. Tapi kalau masalah pelaksanaan di lapangam, saya tidak mengetahui. Itu wewenang mereka,” tukasnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Rp 25 Ribu Perbulan Guna membantu masyarakat kurang mampu, Forum Komunikasi Pemuda Penggerak (FKPP) Mempawah mengajak berbagai kalangan mendonasikan bantuan sebesar Rp 25 ribu perbulan. Dana bantuan itu nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di Kabupaten Mempawah.

“Program bantuan Rp 25 ribu perbulan dimulai tahun 2015 ini. Nantinya, dana yang terkumpul akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan,” kata Sekretaris FKPP Mempawah, Hidayah, Kamis (15/1) sore di Mempawah.

Hidayah mengungkapkan, saat ini sudah ada beberapa donatur yang bergabung dalam program santunan Rp 25 ribu perbulan itu. Pihaknya pun siap mendatangi rumah-rumah donatur untuk mengumpulkan dana tersebut setiap bulannya. Hal itu dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi donatur yang ingin berpartisipasi. “Nantinya, kita juga akan membuat semacam laporan penyaluran bantuan. Laporan itu akan kita sampaikan kepada para donatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap pengelolaan bantuan. Yang pasti kita realisasikan program bantuan ini secara transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam penyaluran bantuan, timpal Hidayah, pihaknya pun cermat dan teliti. Sebelum penyaluran, maka tim FKPP akan turun ke lapangan melakukan survei terhadap kondisi masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Jika dinilai layak dan memenuhi kriteria, maka bantuan akan diberikan.

“Kita selektif dalam penyaluran bantuan. Tujuannya, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan asas manfaat yang besar kepada penerimanya. Untuk bentuk bantuan kita belum menentukan. Yang pasti sesuai dengan keperluan dan kebutuhan bagi masyarakat penerima itu sendiri,” ujarnya.

Karenanya, dia mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif mendukung program bantuan tersebut. Sebab, Hidayah menyebut masih banyak masyarakat di Kabupaten Mempawah yang membutuhkan bantuan. “Bagi yang berminat bergabung bersama kami dalam penyaluran bantuan bisa menghubungi nomor telepon 085245330225 atas nama Agung Basuki, dan nomor telepon 085387872829 atas nama Hidayah. Atau bisa mengunjungi website http://www.fkppmempawah. org/,” pungkasnya. (fia)

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

BKD Serahkan Berkas CPNS ke BKN Mempawah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menyelesaikan verifikasi kelengkapan administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Mempawah yang lolos seleksi tahun 2014. Selanjutnya, berkas tersebut akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk disahkan proses pengangkatannya.

“Seluruh proses verifikasi kelengkapan administrasi sudah 98 persen, tinggal membuat SK, formasi dan penempatan sebelum kita kirim ke BKN. Mungkin Senin atau Selasa pekan depan sudah bisa kita kirim ke Jakarta,” ungkap Kepala BKD Mempawah, Firman Juli Purnama, Kamis (15/1) sore.

Firman menerangkan, verifikasi kelengkapan administrasi diikuti sebanyak 77 CPNS yang dinyatakan lolos seleksi tertulis tahun 2014.

Jumlah itu berkurang empat orang dari total 81 formasi yang dibuka Pemerintah Kabupaten Mempawah, karena ada formasi yang tidak ada pendaftar, atau yang tidak lolos passing grade. “Setelah semua berkas ini rampung, maka secepatnya dikirim ke BKN. Karena, semakin cepat dikirim kemungkinan pula lebih awal proses pengangkatan. Karena, BKN sendiri memverifikasi semua daerah yang melakukan penerimaan CPNS pada 2014 lalu. Mudah-mudahan saja pengangkatan CPNS di Kabupaten Mempawah bisa

dilakukan pada Februari,” harap Firman memprediksi.

Lebih jauh, Firman menyebut tidak ada kendala atau hambatan yang ditemui pihaknya dalam melakukan proses verifikasi data CPNS Kabupaten Mempawah. Semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Pihaknya senantiasa meningkatkan komunikasi dengan para CPNS, sehingga berbagai persyaratan dapat dilengkapi tepat waktu. “Kita selalu menjaga komunikasi dengan CPNS. Makanya kita mengantongi seluruh nomor telepon CPNS, agar mudah dalam berkoordinasi. Misalnya, jika ada persyaratan yang belum lengkap atau perlu penyempurnaan maka secepatnya kita minta diperbaiki,”

ujarnya.

Disinggung mengenai pengajuan formasi untuk penerimaan CPNS tahun ini, Firman menyebut sepenuhnya keputusan berada di tangan BKN. Meski demikian, dia memastikan setiap tahun Pemerintah Kabupaten Mempawah mengajukan penerimaan CPNS sesuai dengan kebutuhan daerah. “Setiap tahun pasti kita ajukan penerimaan. Namun, semuanya kembali pada BKN yang memutuskan. Karena, kita masih kekurangan CPNS untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Mudah-mudahan saja usulan kita nanti bisa diterima oleh BKN untuk pembukaan formasi yang dibutuhkan,” tuturnya.

Terkait pengangkatan tenaga

honorer Kategori Dua (K2), Firman mengaku proses verifikasi administrasi sedang dilakukan oleh BKN. Pihaknya pun masih menunggu keputusan BKN terhadap nasib honorer K2 tersebut. Jika semua kelengkapan memenuhi syarat, maka pengangkatan bisa saja segera dilaksanakan. “Untuk yang honorer beda pengangkatannya dengan CPNS yang lolos tes. Yang pasti, berkas-berkas honorer sudah dikirim ke BKN, tinggal menunggu keputusannya. Jika memang ada kekurangan dan perbaikan maka akan kita evaluasi kembali. Berkas honorer itu sudah lama kita masukan, tetapi belum tahu kapan keputusan BKN untuk pengangkatannya,” tukas Firman mengakhiri. (fia)

Aksi Sosial OI Mempawah

Hujan Bukan Penghalang Bersihkan Taman Mempawah. Berangkat dari keprihatinan terhadap lingkungan, Organisasi Masyarakat (Ormas) Orang Indonesia (OI) Mempawah menggelar aksi sosial membersihkan Taman Pasar Mempawah, Rabu (14/1) malam. Meski diguyur hujan, puluhan anggota OI bersemangat membersihkan taman hingga tengah malam.

“Kegiatan sosial ini merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian OI Mempawah terhadap lingkungan. Dalam hal ini, kita melihat kondisi Taman Pasar Mempawah yang kotor dan berlumut. Makanya, puluhan anggota OI langsung turun ke lapangan membersihkan taman tersebut,” kata Vherdis bersama Ade Gunawan dan Pengurus OI Mempawah lainnya, Kamis (15/1) sore.

Vherdis menyebut kegiatan membersihkan taman yang dilakukan ormasnya itu berlangsung selama kurang lebih lima jam. Menurut Vherdis, aksi sosial itu merupakan bagian dari tujuan OI di tengah-tengah masyarakat. Agar,

keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. “Kita mulai membersihkan taman sejak pukul 21.00 hingga selesai pukul 02.00 dini hari.

Meski diguyur hujan, kita semakin semangat membersihkan taman. Ada rasa senang dan bangga tersendiri bisa memberikan kontribusi untuk lingkungan masyarakat,” sebutnya.

Lebih jauh, pria yang juga musisi Mempawah itu mengungkapkan, aksi sosial yang dilakukan OI Mempawah bukan baru kali itu saja. Sebelumnya, mereka sudah aktif menggalang dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya ketika menyalurkan bantuan untuk korban perang di Palestina. “Sudah beberapa kali kita melakukan aksi di jalan menggalang dana untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan.

OI sendiri mencakup seluruh bidang, baik sosial kemasyarakatan, seni, olahraga dan lain-

Anggota OI Mempawah ketika membersihkan Taman Pasar Mempawah.

nya,” ucapnya.

Ke depan, dirinya menyebut OI Mempawah akan senantiasa berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan Kota Mempawah. Karena, pihaknya

bertekad untuk memajukan dan mengembangkan potensi-potensi daerah melalui berbagai bidang kehidupan masyarakat. “Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat memberikan dampak

positif untuk membangun Kabupaten Mempawah dimasa mendatang. Kita ingin menjadikan Mempawah sebagai daerah yang semakin maju dan berkembang di Kalbar,” tekadnya.(fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang

18 Februari HUT Pura Dalem Sedahan Sukadana. Warga Pura Dalem Sedahan akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) Pura Dalem Sedahan, Desa Sedahan, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, pada Rabu, 18 Februari 2015. Direncanakan perayaan HUT Pura Dalem Sedahan ini akan menghadirkan pendeta kondang.

“Upacara perayaan HUT Pura Dalem Sedahan di tahun 2015 ini akan dimulai sekitar jam 16.00 petang.

Warga Hindu se-Kayong Utara direncanakan akan hadir untuk berdoa bersama kepada Sang Hyang Widhi Wasa,” ungkap Edi Chandra, pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) KKU, Kamis (15/1).

Dikatakannya PHDI merupakan majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurusi kepentingan keagamaan maupun sosial. PHDI yang awalnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali ini didirikan di pada tahun 1959 untuk memperjuangkan agar agama Hindu menjadi agama yang diakui di Indonesia.

Pada tahun 1964, nama organisasi ini diubah menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia, yang mencerminkan upaya-upaya selanjutnya untuk mendefinisikan Hindu tidak hanya sebagai kepentingan Bali tetapi juga nasional. Pengurus pusat PHDI berkedudukan di Jakarta.

“Panitia HUT Pura Dalem Sedahan, seperti Pak Gusti dan Pak Imam Tangkas, direncanakan akan menghadirkan pendeta terkenal. Doa bersama di Pura Dalem Sedahan kepada Sang Hyang Widhi Wasa ini, mengharapkan supaya kehidupan warga Hindu khususnya dan warga Kayong Utara makin makmur dan sejahtera,” doa Edi yang biasa disapa Bang Apin ini.

Diterangkannya “Sang Hyang Widhi” ini di dalam Bahasa Indonesia sama dengan “Tuhan Yang Maha Esa” dalam agama Hindu Dharma Indonesia. Dalam konsep Hinduisme, Sang Hyang Widhi dikaitkan dengan konsep Brahman. Sang Hyang Widhi disebut juga sebagai Acintya atau Sang Hyang Tunggal.

“Sewaktu Pak Oesman Sapta Odang (OSO) yang datang ke Sukdana selain balik kampung, juga kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), memberikan bantuan seperangkat gamelan untuk warga Pura Dalem Sedahana. Patut diketahui, warga Hindu di Kayong Utara masih aktif di pentas kesenian daerah di Provinsi Kalbar, sehingga bantuan dari Pak OSO itu untuk memperkuat kesenian warga Bali di Kayong Utara, karena juga membawa nama baik daerah di pentas nasional. Jadi bukan karena potensi wisatanya saja namun juga kerukunan beragama yang sangat-sangat baik di Kayong Utara ini,” tutur Bang Apin.

PHDI KKU, lanjut dia, saban tahun juga mengadakan bhakti sosial, seperti bantuan sosial, hingga pengobatan gratis di Kayong Utara. “Pada umumnya selama setahun mencapai empat kali kegiatan sosial warga Hindu Kayong Utara ini. Namun waktunya tidak ditentukan karena yang penting bhakti sosial dapat terlaksana dengan baik dan berdayaguna bagi kita semua, warga Kayong Utara,” jelas Bang Apin. (lud)

Jumat, 16 Januari 2015

11

M Sukardi Resmi Ketua DPRD KKU Christiandy Sanjaya: Kabupaten Paling Lama Se-Indonesia Sukadana. Politisi Demokrat M Sukardi SE MM resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU), bersama wakilnya, Alias (PKB) dan Tajudin SE (NasDem) di rapat paripurna istimewa di ruang sidang utama DPRD KKU, Kamis (15/1).

Acara pelantikan dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Christiandy Sanjaya SE MM, didampingi beberapa pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, dan rombongan.

Kemudian para pimpinan yang terhimpun di forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopinda), seperti Kepala BPS KKU, Pimpinan Bank Kalbar Cabang Sukadana Meldawati Thamrin, dan lainlain. Dihadiri juga para pimpinan partai politik (Parpol) yang ada di KKU, anggota DPRD KKU, tokoh masyarakat maupun agama di KKU. Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya, bertandang ke Kayong Utara mengenakan peci berornamen pucuk rebung dengan latar belakang warna biru khas Partai Demokrat. Christiandy Sanjaya, selain menjadi tokoh pendidikan di Provinsi Kalbar, juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPD Partai Demokrat Kalbar.

Sebelum memberikan kata sambutan, Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya terlebih dahulu meminta maaf kepada hadirin di ruang sidang DPRD KKU, karena Gubernur Kalbar pada waktu yang sama harus mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan rombongan, meninjau langsung ruas jalan negara yang rusak penghubung jalan darat dengan negara tetangga, Malaysia yang lebih maju dan bagus jalannya.

“Pelantikan unsur pimpinan DPRD KKU ini, maaf setahu saya, paling lama se-Indonesia. Demikian juga penetapan

Wagub Kalbar Cristiandy Sanjaya (ketiga dari kiri), Bupati H Hildi Hamid (kedua dari kiri), Ketua DPRD KKU M Sukardi (keempat dari kiri), didampingi Wakil Ketua DPRD KKU Alias dan Tajudin di ruang sidang utama DPRD KKU, Kamis (15/1). KAMIRILUDDIN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KKU ini, setahu saya, untuk kategori kabupaten, juga paling lama se-Indonesia ini. Sedangkan untuk kategori, pemerintah kota, penetapan paling lama dipegang Singkawang. Dengan dilantiknya saudara M Sukardi secara legal ini, diharapkan selekasnya menetapkan alat kelengkapan DPRD (AKD) KKU, seperti badan angggaran dan lain-lain. Sebab KKU sangat terlambat, kasihan pembangunan dan masyarakat Kayong Utara, ” ungkap Cristiandy Sanjaya yang juga tokoh Partai Demokrat Kalbar ini.

Dikatakan Christiandy Sanjaya, cukup lamanya pelantikan Ketua DPRD KKU ini karena ada masalah internal Partai Demokrat. Padahal menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 (UU 23/2014)

tentang Pemerintah Daerah (Pemda), mengamanatkan supaya menetapkan APBD tahun 2015.

“Menurut aturan APBD tahun 2015 harus sudah disahkan satu bulan sebelum dimulainya APBD tahun berjalan, berarti harusnya awal Desember 2014 sudah ditetapkan.

Kabupaten Kayong Utara dan Kota Singkawang terlambat menetapkan APBD2015. Pasal 312 ayat 2 UU 32/2014, kalau penetapan APBD telambat, sanksinya hak-hak keuangan yang tidak akan dibayarkan selama enam bulan, meliputi hak-hak yang melekat dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan seluruh anggota DPRD. Kalau pejabat mungkin tidak apa-apa gajinya tak dibayarkan, namun pembangunan demi rakyar yang menggunakan dana dari

APBD juga tidak dilaksanakan.

Kasihan masyarakat kita,” kupas Wagub Kalbar.

Christiandy Sanjaya menerangkan, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH juga melobi ke Menteri Dalam Negeri RI Thahjo Kumolo pada 13 Januari 2015, supaya Pemerintah KKU tidak mendapat sanksi terkait keterlambatan penetapan APBD KKU 2015. “Mudah-mudahan Menteri Dalam Negeri RI Thahjo Kumolo tidak menjatuhkan sanksi. Saya berpesan, supaya M Sukardi dan anggota DPRD KKU lainnya menjadi mitra yang baik bagi pemerintah. Kalau ada persoalan, baiknya lekas dimusyawarahkan untuk dicarikan solusi alternatif terbaik,” pesan Christiandy Sanjaya.

Dewan memiliki hak budgeter atau penganggaran, lanjut dia, ingatlah itu duit rakyat,

bukan duit anggota dewan sehingga seenaknya menganggarkan demi kepentingan kelompoknya sendiri.

“Saya ditugaskan Pak Gubernur Cornelis mengambil daftar isian program anggaran tahun 2015 di Istana Merdeka di Jakarta. Pak Presiden Jokowi berpesan, ini duit rakyat, bukan duit kita, maka anggarkan bagi program pro rakyat.

Banyak anggota dewan bermasalah tersangkut korupsi, hati-hatilah bekerja. Korupsi itu kejahatan luar biasa maka penanganannya juga bukan dengan cara biasa. Laksanakan APBD sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Aspirasi itu dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari desa, kecamatan, hingga kabupaten,” papar Christandy. (lud)

Metro KETAPANG

Pemda Segera Bantuk BKD

Budi Mateus

Ketapang. Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus mengatakan, Pemda Ketapang sudah mengajukan Raperda terkait perubahan status Bagian Kepegawaian Setda Ketapang menjadi Badan Kepegawain Daerah (BKD) kabupaten Ketapang.

“Kita segera melakukan rapat dalam program realisasi daerah terkait usulan dari Pemda maupun dari DPRD agar dapat segera dibahas dan direalisasikan,” kata Budi, Kamis (15/1).

Budi menjelaskan, terkait perubahan status Bagian Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), DPRD sudah mendapat usulan raperda dari Pemda. “Jadi kita minta agar ada rapat lebih lanjut realisasniya untuk pembahasan dalam Raperda 2015 ini,” jelasnya.

Budi menjelaskan, sudah menyampaikan persoalan ini ke badan legislasi untuk segera berkoordinasi kepada Pemda terkait beberapa usulan Raperda yang belum terealisasi pada tahun 2014 lalu lantaran terkendala waktu.

“Untuk usulan dari Pemda terkait perubahan sttus BKD, Jaminan Kredit Daerah, karena keterbatasan waktu 2014 lalu, jadi akan kita bahas pada 2015 ini, sedangkan dari dewan belum ada Raperda inisiatif untuk 2015 ini,” katanya.

Budi menegaskan, siap mendukung perubahan Bagian Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian Daerah lantaran menurutnya itu sudah merupakan amanah dari undang-undang.

“Kita siap dukung dan tinggal menunggu koordinasi lebih lanjut, apalagi Ketapang ini daerah besar, jadi persoalan perubahan status ini akan jadi prioritas, masak daerah yang lebih kecil bisa kita tidak,” ucapnya.

Ia memprediksi paling lama 2016 Badan Kegawaian Daerah terbentuk karena segera dibahas tahun ini. Selain BKD, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) juga diusulkan menjadi Badan Lingkungan Hidup. “Kita juga menunggu kesiapan Pemda untuk perubahan status ini,” pungkasnya.

(Jay)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Kampanye Jauhi HIV/AIDS Bengkayang. Bahaya penyalahgunaan narkoba dan ancaman penyakit HIV/AIDS harus semakin gencar disosialisasikan. Salah satunya memperbanyak trainer lokal, sehingga sosialisasi bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Hal ini yang mendasari Yayasan Bengkayang Harapan Bersama (YBHB) menggandeng Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI), Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) Foundation menggelar pelatihan HIV/AIDS bagi 20 peserta lintas kalangan.

Konselor YCAB, Elsar DA Hayer menuturkan, pelatihan ini dilaksanakan untuk menyiapkan trainer lokal, agar dapat mensosialisasikan bahaya narkoba dan HIV/AIDS ke masyarakat Kabupaten Bengkayang. “Kita harap sosialisasi ini mendapat respon positif dari masyarakat. Setiap 3 bulan akan ada follow up bagi trainer dengan materi/modul yang

Ilustrasi/Ist

berbeda,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu pemetari dalam kegiatan tersebut, dr Iskandar Irwan mengatakan, pelatihan ini bukan hanya menjelaskan bahaya narkoba dan HIV/AIDS, melainkan agar para trainer dapat mensosialisasikan apa yang diketahuinya, terutama bagi generasi muda karena mudah terjerumus narkoba dan seks bebas yang mengakibatkan tertular virus HIV/AIDS. “Banyak anak muda belum mengetahui apa bahaya penyakit ini, dan cara mengantisipasinya.

Sasaran sosialisasi ini bukan hanya untuk anak muda, tetapi masyarakat luas,” ujarnya.

Ia berharap, para trainer yang dilatih dapat mensosialisasikan secara maksimal mengenai bahaya narkoba dan HIV/AIDS. “Setiap 3 bulan, kami selaku narasumber akan selalu mengupdate informasi yang akan disosialisasikan kepada masyarakat,” ucapnya. (kur)

Klaim Jasa Raharja Turun Rp 931,9 Juta Singkawang. Realisasi klaim santunan kecelakaan PT Jasa Raharja Perwakilan Kota Singkawang turun hingga Rp 931.886.864, dari sekitar Rp 6,6 miliar pada 2013 menjadi sekitar Rp 5,7 miliar pada 2014.

“Dari Januari hingga Desember 2014 santunan yang kita bayar menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Darwin Sinaga, Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/1) siang.

Menurunnya nilai santunan yang dibayar Jasa Raharja ini mengindikasikan kalau masyarakat di wilayah kerjanya, yakni Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas), mulai tertib berlalu lintas.

Meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam berlalu lintas ini menyebabkan risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya dapat diminimalisir.

“Memang kita berharap, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas terus tumbuh,” ujar Darwin.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut, jelas Darwin, pihaknya selalu melakukan tindakan pencegahan. Diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati di jalan raya, misalnya melalui baliho, spanduk atau lainnya.

“Dalam mensosialisasikan tertib lalu lintas ini, kita selalu menggandeng instansi terkait, seperti Kepolisian dan Dishub. Jadi kita bukan hanya memberi santunan kepada korban kecelakaan, tetapi juga melakukan tindakan pence-

Darwin Sinaga. Mordiadi

gahan agar kecelakaan dapat diminimalisir,” jelas Darwin.

Selain itu, tambah dia, Jasa Raharja juga terus melakukan monitoring di wilayah kerjanya. Baik melalui media massa, instansi terkait ataupun turun langsung bertemu dengan masyarakat. “Hal ini kita lakukan, agar data korban kecelakan dapat segera diketa-

hui dan santunan dapat segera dicairkan,” ujar Darwin.

Menurut dia, Jasa Raharja saat ini lebih pro aktif.

Jadi, bukan semata menyuruh keluarga korban untuk mengklaim santunan, tetapi meminta keluarga melengkapi persyaratan agar santunan dapat segera dicairkan.

Salah satu persyaratan itu, selain data administrasi juga harus memiliki rekening. Lantaran pencairan santunan ini harus melalui rekening, agar tidak ada pengurangan atau lainnya dari jumlah seharusnya. “Ini bukan untuk memberatkan atau mempersulit, tetapi untuk kelancaran pencairan santunan, dan keamanannya” jelas Darwin.

Terkait persoalan rekening ini, Darwin mengakui, cukup banyak korban yang

tidak memilikinya. “Kalau persoalannya seperti itu, kita langsung membantu korban untuk membuat rekening bank, kita sudah bekerjasama dengan pihak perbankan,” ungkapnya.

Dengan pro aktifnya Jasa R a ha r ja, s a ntu na n d a p at segera dicairkan di bawah lima hari pascakecelakaan.

“Secara global untuk korban meninggal dunia, santunan masih bisa dicairkan di bawah lima hari. Berbeda dengan di tingkat nasional yang ditargetkan cair dalam tujuh hari,” jelasnya.

Batas maksimal pencairan santunan itu, lantaran kondisi di Singbebas tentunya berbeda dengan kota-kota besar lain, dimana begitu banyak kecelakaan lalu lintas di jalan raya. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju

Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Lansia Nanga Pinoh-RK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia merupakan salah satu indikasi makin besarnya perhatian pemerintah terhadap penduduk lansia. Dalam undangundang tersebut diatur secara tegas tentang upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

“Pada pasal 4 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata praktisi pendidikan Melawi, Ratnawati.

Ratnawati menjelaskan, sebagai tindaklanjut dari undang-undang tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia. Namun upaya tersebut juga harus didukung dengan adanya kepercayaan sosial antara komponen yang tercermin dengan tumbuhnya kerja sama.

“Kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial antara pemerintah, individu, keluarga, kelompok masyarakat dan LSM serta dunia usaha. Sedangkan tumbuhnya kepercayaan sosial antara generasi dapat tercermin dengan menyatunya kekuatan generasi tua dan generasi muda secara terpadu (sinergis),” ulasnya.

Hingga dapat kemampuan yang lebih memadai dalam menghasilkan karya nyata. Dalam bangsa ini lansia dapat memberikan tauladan sebagai generasi yang senantiasa terus berkarya sepanjang masa.

Lantas, ia menerangkan pemerintah dalam melakukan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, kemudian menetapkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 yang diikuti Keputusan Presiden No.93/M Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Lansia.

Anggotanya terdiri dari wakil berbagai instansi, lembaga dan organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap para lansia. Salah satu tugas pokoknya adalah selain membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

“Pelayanan lansia yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial lansia tetap perlu memperhatikan filosofis nilai-nilai tiga generasi dalam satu atap yang menjamin keharmonisan hubungan antara anak, orangtua dan lansia,” terang Alumni FKIP Untan ini.

Dalam satu ikatan khusus, kebijakan penangan lansia selama ini maupun di masa yang akan datang juga menempatkan keluarga sebagai basis utama pelayanan sosial. Selain berbasis masyarakat, sedangkan pelayanan melalui panti-panti sosial merupakan alternatif yang terakhir. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 16 Januari 2015

12

Jembatan Balai Agas Nyaris Ambruk Pemerintah Jangan Menutup Mata Nanga Pinoh-RK. Lengkap sudah penderitaan warga Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing yang selama ini mengeluhkan sulitnya akses ke desa ini. Kini, giliran jembatan penghubung satu-satunya menuju pusat desa ini hampir ambruk.

“Hari minggu lalu sekitar jam 5 sore, jembatan ambruk.

Sekitar pukul 4 saya dan beberapa teman-teman melintasi jembatan itu masih baik, tapi ketika sekitar jam 5 sudah ambruk,” ujar Kepala Sekolah SMP Satap 5 Belimbing, Ahmad Subekti, di kediamannya, kemarin.

Proses ambruknya jembatan yang panjangnya sekitar 30 meter ini disaksikan langsung Ahmad dan kawan-kawannya usai bermain basket di lapangan sekolah. Sayang, kata Ahmad, saat menyaksikan proses ambruk tersebut dirinya tidak membawa kemera. Seperti kebiasaan Ahmad yang selalu

membawa kemera poket.

“Begitu tebing jembatan bersamaan longsor ke sungai, kami yang menyaksikan pun berlari menjauh. Orang-orang yang berada di sana awalnya berani menyaksikan ambruk dari dekat. Namun akhirnya berlari ke luar areal jembatan,” ungkapnya.

Lantas Sarjana Pertanian Untan yang juga memiliki ijasah Akta 4 ini menerangkan, ambruknya jembatan ini lantaran terjangan air dari Sungai Kemboyong. Posisi jembatan sendiri berada di antara Sungai Belimbing dan Sungai Kemboyong.

Longsornya tebing sungai di pondasi seberang pemukiman ini membuat badan jembatan turun. Posisi lantai jembatan pun miring sekitar 40 derajat. Sementara ujung jembatan di sisi pemukiman masih tetap menempel pada lokasi semula. Hingga jembatan yang awalnya landai kini

menanjak.

“Posisi jembatan sekarang sudah tidak karuan. Posisinya miring sebelah dan menajak,” papar Amhad.

Posisi jembatan seperti itu membuat Ahmad memilih berjalan kaki melintasi jembatan. Biasanya dia bermotor bila melintasi jembatan. Seperti hari di masa bertugas di sekolah, Ahmad sering melintasi jembatan. Lantaran posisi kediamannya dengan sekolah dibatasi oleh Sungai Belimbing yang dihubungkan jembatan yang ambruk tersebut.

“Uji nyali kalau melintasi jembatan itu, posisi miring kok. Saya tidak berani, ada sedikit yang berani,” ujarnya.

Dia pun memastikan jembatan yang hampir ambruk ini akan ambruk seluruhnya bila Sungai Belimbing banjir. Apalagi saat ini di Melawi masih sering terjadi hutan yang dibabat. Bila hujan di sekitar Bukit Saran dekat Desa Balai Agas

Jembatan Balai Agas yang melintasi Sungai Belimbing hampir ambruk

maka Sungai Belimbing akan banjir. Bila sudah banjir, air Sungai Belimbing perhuluan tersebut akan sangat deras.

“Tinggal menuggu hujan di hulu, Sungai Belimbing banjir pasti seluruh bahan-bahan jembatan akan hanyut. Karena di sini kalau banjir air sangat deras dan cepat sekali turun.

Paling 2 jam banjir bandangnya, langsung kering lagi,” terang Ahmad.

Bila ambruk, otomatis pusat pemukiman Desa Balai Agas akan terisolir. Anak-anak SMP jelas dari dusun lainnya akan

kesulitan untuk menuju sekolah. Ahmad pun berharap agar Pemerintah Kabupaten Melawi dan wakil rakyat di dapil Belimbing dan Belimbing Hulu memerhatikan kondisi jembatan.

Bisa saja menggunakan dana bantuan sosial atau dana alokasi untuk bencana. Lantaran ambruknya jembatan ini sebab adanya bencana alam.

“Kita meminta agar ini segera ditangani,” harapnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Mortir Aktif Ditemukan di Tanjung Lay Nanga Pinoh-RK. Lagi-lagi ditemukan mortir seberat 3 kilogram di sekitar Warga Dusun Batu Penyeberang, Desa Tanjung Lay. Beberapa bulan silam juga pernah ditemukan barang serupa. Tak pelak warga setempat pun heboh.

Awalnya, Bambang, warga asal Kecamatan Sayan hendak menjala ikan di Sungai Pinoh, Rabu (14/1) sekitar pukul 15.00 WIB lalu. Begitu jala diangkat, ternyata salah satu isinya mortir.

“Pas diangkat tiba-tiba dia mendapatkan mortir tersebut,” kata Kepala Dusun (Kadus) Batu Penyeberang, Abdurrahman, di Kantor Desa Tanjung Lay, Kamis (15/1) kemarin.

Abdurrahman mengungkapkan, setelah itu warga langsung melaporkan penemuan mortir tersebut kepada aparat

desa setempat untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya aparat desa melaporkannya kepada Polres untuk dievakuasi.

Setelah mendapatkan laporan, petugas kepolisian sektor Nanga Pinoh langsung terjun ke lokasi kejadian. Mereka langsung mengamankan mortir yang diperkirakan masih aktif itu untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres Melawi.

“Kita akan kumpulkan bersama mortir lain yang pernah kita amankan sebelumnya,” kata aparat polsek di lokasi kejadian.

Penemuan Mortir di Dusun Batu Penyeberang, Desa Tanjung Lay tidak hanya menyedot perhatian warga. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Melawi juga langsung terjun ke lapangan untuk melakukan

pendataan.

“Kedatangan kita kemari hanya untuk melakukan pendataan saja, kebetulan kita mendengar informasi ada penemuan mortir,” kata Kepala Seksi (Kasi) Kesenian dan Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Melawi, Paulus Dai Hajon.

Dia ingin, mortir yang telah ditemukan tersebut tidak diaktifkan, kemudian disimpan di tempat yang aman. Benda tersebut nantinya bisa menjadi bukti sejarah bahwa di Melawi ini dulunya memang menjadi daerah perperangan.

“Kalau ada buktinya seperti ini baru patut kalau Melawi dikatakan sebagai Kota Juang, kalau sekarang mungkin belum ada buktinya,” kata Paulus.

Kepala Desa Tanjung Lay,

Moh Aday mengatakan, mortir yang ditemukan di wilayahnya sudah mencapai belasan, terhitung sejak tahun 80-an silam. Sering kali warga menemukannya secara tidak sengaja saat menjala ikan.

“Akhir Desember 2014 lalu ada juga warga yang menemukan mortir, sebelumnya juga ada dua mortir, kalau dihitunghitung sudah belasan mortir yang ditemukan warga di dasar sungai,” kata Moh Aday.

Moh Aday mengungkapkan, sejumlah mortir yang ditemukan tersebut pada umumnya didapat secara tak sengaja. Dia memperkirakan masih banyak lagi mortir yang ada di dalam sungai, hanya saja warga enggan mencarinya.

“Apalagi kalau di daerah Riam Labay, sebab informasi orang zaman dulu barang

tersebut sengaja dibuang ke sana, namun warga tidak ada yang berani mengambilnya, jadi kalau mortir yang ditemukan ini rata-rata jaraknya sekitar 500 meter dari Riam Labay,” katanya.

Moh Aday mengatakan, penemuan mortir tersebut membuktikan bahwa Tanjung Lay merupakan daerah pertahanan pada zaman penjajahan Belanda dulu. Untuk itu hendaknya penemuan yang seperti ini harus diinventarisir secara baik.

“Kita juga inginnya daerah Tanjung Lay ini dibuat semacam tugu juang, karena bukti perjuangan di sini sudah banyak. Supaya ada kenangkenangan bagi anak cucu kita, jadi temuan tersebut tidak hilang begitu saja,” harapnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Potensi Desa Harus Digarap Maksimal Bupati Milton Kunjungi Desa Semajau Mekar Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby mengharapkan aparat desa beserta masyarakat untuk saling berkoordinasi dalam melakukan pembangunan di desa.

Jangan sampai sejumlah potensi di desa tidak tergarap secara maksimal.

“Begitu banyaknya potensi yang dapat digarap di wilayah pedesaan, seperti sektor pertanian yang sangat potensial untuk terus dikembangkan,” kata Bupati Sintang, Milton Crosby saat mengunjungi Desa Semajau Mekar, Kecamatan Ketungau Hilir, Rabu (14/1).

Selain memiliki potensi lahan yang memadai untuk pengembangan pertanian, masyarakat setempat juga sudah memiliki keterampilan yang baik. Selain itu, peran pihak ketiga, yakni perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat desa dalam menopang pembangunan lewat program-program yang dimiliki perusahaan.

“Saya juga dorong seluruh perusahaan sawit agar mendorong CSR untuk sarana air bersih, pendidikan dan infrastruktur dasar jalan dan jembatan,” ujar Milton.

Bupati Sintang juga menyinggung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada tahun ini sudah mulai diberlakukan. Namun, di Kabupaten Sintang hanya 281 desa saja yang mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 150-Rp 200 juta, karena 281 desa tersebut sudah ada kode wilayahnya.

“Sementara desa pemekaran yang baru hanya mendapatkan dana ADD dari APBD Pemerintah Kabupaten Sintang yang nilainya masih kecil karena harus menyesuaikan dengan kemampuan dana APBD. Dari 391 desa yang ada, sebanyak 110 desa sedang diurus nomor kode wilayahnya oleh Pemkab Sintang di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” jelasnya.

Menurut Milton, saat ini sebagian desa belum menunjukan kemajuan pembangunannya. Lantaran belum dapat memaksimalkan potensi yang ada. “Bila ini tidak didorong maka pembangunan dan kesejahteraan tidak akan dapat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Semajau Mekar, Endang Kuswara menyampaikan, dengan memiliki luas 5000 hektar, desanya terus maju pesat. Dengan potensi sawah sebanyak 170 hektar dan 1.200 hektar kebun karet.

“Selama ini kami sudah mendapatkan banyak bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sintang, seperti mendapatkan 7 unit handtractor, alat pengolah padi dan bantuan dana. Bahkan dalam lomba desa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang, Desa Semajau Mekar keluar sebagai pemenang pertama,” paparnya.

Sebelumnya, ia mengaku Desa Semajau sempat menjadi desa tertinggal dari desa yang lain. Hal ini disebabkan tersendatnya pembangunan akibat kurang maksimalnya penggarapan potensi yang ada. (din)

Buktikan Kalau Izin Perkebunan Benar

Dewan Tantang Pemerintah Kabupaten Sintang Investigasi Sintang-RK. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menantang Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam penerbitan izin investasi perkebunan kelapa sawit untuk turun bersama-sama ke lapangan untuk membuktikan apakah izin investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang telah dikeluarkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau bupati bilang tidak ada masalah, itu bohong. Kalau memang mengklaim izin sudah dikeluarkan dengan benar, mari kita sama-sama investigasi ke lapangan,” tantang anggota DPRD Kabupaten Sintang, Alan, Kamis (15/1).

Alan menilai, tuntutan yang dilakukan sejumlah massa ke DPRD Kabupaten Sintang beberapa waktu lalu sangat tepat.

Atas dasar itu, DPRD Kabupaten Sintang akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari tahu persoalan investasi di Kabupaten Sintang. “Secepatnya Pansus akan kita bentuk.

Kawan-kawan di dewan juga

sudah setuju,” kata Alan.

Menurutnya, pembentukan Pansus bertujuan untuk mengetahui apakah pengeluaran izin, baik izin lokasi maupun izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah sesuai dengan aturan perundangan-undangan. Jangan sampai investasi perkebunan kelapa sawit malah merugikan masyarakat. “Selama ini, konflik antara masyarakat dan perusahaan kerap kali terjadi dan telah berkepanjangan. Bahkan tidak sedikit masyarakat di penjara karena konflik itu,” bebernya.

Ditegaskan Alan, dirinya tidak menolak investasi perkebunan kelapa sawit. Asalkan mekanisme dan aturan yang berlaku benarbenar dilaksanakan.

“Kita juga minta polisi tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Jangan ada keberpihakan kepada pihak perusahaan. Masyarakat berhak mendapatkan hukum yang seadil-adilnya,” tegas Alan.

Dalam kesempatan lain, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sintang membantah bila Amdal yang dimiliki PT SSA dan PT SHP di Kecamatan Se-

rawai-Ambalau illegal. Hal ini bertentangan dengan apa yang disuarakan sejumlah pengunjuk rasa di DPRD Kabupaten Sintang, Selasa (13/1).

“Amdalnya legal, tidak menyalahi prosedur,” kata Lilis Suryani, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan dan Amdal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Kamis (15/1).

Menurutnya, dalam penerbitan Amdal PT SHP dan PT SSA melalui mekanisme yang benar.

Diantaranya sudah melibatkan masyarakat yang berada di dua kecamatan tersebut. “Menertibkan Amdal ini harus melibatkan stakeholder yang ada. Salah satunya adalah masyarakat dan ini sudah dilakukan,” tegas Lilis.

Sebelumnya, Bupati Sintang, Milton Crosby mengklaim senantiasa mengevaluasi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang.

Menurut Milton, evaluasi kepada perkebunan berjalan secara berkala. Hasil penilaiannya menjadi data Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Hanya saja, Milton enggan merinci bentuk penilaian

yang sudah diberikan. Namun ia menegaskan bahwa sanksi tetap diberikan kepada perusahaan jika tidak patuh terhadap aturan.

“Pemerintah tidak bisa sembarang menjatuhkan sanksi. Kecuali aturan UU dilanggar perusahaan.

Sebab prosedur investasi tidak gampang, hingga perusahaan bisa beroperasi. Aturan tersebut diantaranya mengacu kepada UU Pertanahan, Otonomi Daerah dan Investasi,” kata Milton merespon demo yang dilakukan ratusan massa di DPRD Kabupaten Sintang, Selasa (13/1) lalu.

Milton mengatakan, pemerintah selalu berupaya investasi jangan sampai menimbulkan konflik. Justru sebaliknya, investasi harus mampu mensejahterakan masyarakat. Karena itu, bila timbul konflik, pemerintah akan berupaya memediasi.

Milton mengharapkan, masyarakat tidak memaksakan kehendak atas sistem bagi hasil.

Lantaran pola yang ada ketentuannya mengacu ke aturan. Kalau terus dipaksakan, otomatis sulit.

Aturan tidak bisa diubah dengan serta merta.

Milton berharap, konflik yang

muncul agar tidak dibuat-buat.

Lantaran banyak pihak bakal dirugikan. Sementara dampak investasi adalah bagi masyarakat secara luas. Antara lain dengan investasi, banyak akses menjadi terbuka. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi terjadi.

“Dana investasi banyak membantu pembangunan,” ucap Milton.

Kendati demikian, lanjut Milton, segala aspirasi yang sudah masyarakat sampaikan ke DPRD tetap ikut dipelajari Pemerintah Kabupaten Sintang. Dan penyampaian aspirasi warga melalui aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi.

Sementara saat disinggung mengenai penahanan warga atas konflik dengan PT BSL, Milton berpendapat, hukum yang berjalan tidak bisa diintervensi.

Hanya saja sebelum penahanan, pemerintah sudah sempat ingin memfasilitasi agar konflik jangan sampai berlarut. Namun upaya itu gagal. “Kalau hukum sudah berjalan kita tidak bisa campuri prosesnya,” kata Milton Crosby.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Kabupaten Sintang Siaga Satu Rabies Sintang-RK. Tingginya kasus virus rabies di Kabupaten Melawi membuat Kabupaten Sintang menetapkan status siaga satu terhadap virus tersebut.

Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Wiryono mengatakan, penetapan status siaga satu rabies di Kabupaten Sintang dikarenakan kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi.

“Sejak ada ditemukan kasus rabies di Kabupaten Melawi,

kami langsung merespon dengan menetapkan siaga satu rabies,” kata Wiryono, Kamis (15/1).

Meski ditetapkan status siaga satu, sampai saat ini di Kabupaten Sintang belum ditemukan kasus rabies. “Kalau untuk di Sintang belum ditemukan, tetapi warga Sintang sudah ada yang terjangkit. Tapi dia tinggal di Melawi,” terangnya.

Lebih lanjut Wiryono mengatakan, siaga satu yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang diharapkan dapat menangkal

masuknya virus membahayakan tersebut. “Dengan status siaga satu ini kami akan melakukan sosialisasi terutama di wilayahwilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi,” ucapnya.

Diutarakan Wiryono, di Kabupaten Sintang ada belasan desa yang berdekatan dengan Kabupaten Melawi. Seperti di Kecamatan Sungai Tebelian, Dedai dan Serawai. “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada. Jangan biarkan hewan berke-

liaran secara bebas,” pesannya.

Wiryono menambahkan, rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies.

Penyakit ini bersifat zoonotik.

Yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus rabies ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan. Misalnya oleh anjing, kucing, kera, rakun dan kelelawar. Rabies disebut juga penyakit anjing gila. 85 persen rabies ditularkan oleh anjing.

Virus Rabies juga dapat terjadi

melalui jilatan hewan perantara pada kulit yang terluka. Setelah infeksi, virus akan masuk melalui saraf-saraf menuju ke sumsum tulang belakang dan otak dan bereplikasi di sana. Selanjutnya virus akan berpindah lagi melalui saraf ke jaringan nonsaraf. Misalnya kelenjar liur dan masuk ke dalam air liur.

“Kami berharap jika ada ditemukan anjing yang diduga tertular rabies masyarak dapat melaporkan ke kami,” ucap Wiryono. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Jumat, 16 Januari 2015

13

Rehabilitasi ICU RSUD Achmad Diponegoro Rp1,8 M

Ningkau Nuan

Roni Januardi SSos. ARMAN HAIRIADI

Andalkan Pokmaswas Putussibau. Untuk memberantas pengambilan ikan secara ilegal (illegal fishing), Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengandalkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Beberapa di antaranya sudah dibantu sarana dan prasarana.

“Pokmaswas ini mandiri yang memang dibentuk masyarakat setempat,” jelas Roni Januari SSos, Kepala Dinas Perikanan Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/1).

Roni mengungkapkan, Pokmaswas ini kebanyakan di zona konservasi, seperti Danau Lindung.

“Di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 23 Danau Lindung, diharapkan daerah lain yang belum ada Pokmaswas juga membentuknya,” katanya.

Pokmaswas, jelas Roni memiliki kepengurusan sendiri dan dilengkapi hukum yang ditetapkan bersama masyarakat. “Memang ada beberapa masyarakat adat kita yang membuat peraturan secara tegas melarang di wilayahnya ada kegiatan penubaan dan strum,” kata Roni.

Lantaran Pokmaswas ini dibentuk beberapa masyarakat adat, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal fishing antara zona yang satu dengan lainnya bisa berbeda-beda.

Terbentuknya Pokmaswas tersebut, menurut Roni, tentunya merupakan dampak positif dari sosialisasi yang selama ini dilakukan Dinas Perikanan untuk memberantas illegal fishing.

Sebagai bentuk apresiasi Pemkab Kapuas Hulu, tambah dia, Pokmaswas ini diberi bantuan. “Ada yang kita bantu speedboat. Kita buatkan juga Pos Penjagaan, sehingga mereka yang berpatroli ada tempat istirahat,” jelas Roni.

Bekas Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu ini mengatakan, selain mengandalkan Pokmaswas, Dinas Perikanan juga akan terus mensosialisasikan bahaya illegal fishing dan menggencarkan patroli.

Apalagi, tambah Roni, Kapuas Hulu sudah memiliki Perda 8/2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Roni mengungkapkan, sosialisasi digencarkan di daerah-daerah yang rawan illegal fishing, terutama di kecamatan-kecamatan pesisir. “Illegal fishing yang masih banyak yaitu setrum, sedangkan tuba agak berkurang,” tutup Roni. (aRm)

Putussibau. Untuk merehabilitasi Ruang Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Achmad Diponegoro Putussibau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu telah menyiapkan Rp1,8 miliar.

“Anggaran untuk rehab tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015,” ungkap dr Berounly Star Rey MPH, Direktur RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/1).

Rey menjelaskan, Ruang ICU RSUD tersebut memang sudah harus direhablitasi, lantaran saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi. “Saat ini ruang ICU kita pindahkan ke Ruang Anggrek,” ungkapnya.

Dia mengatakan, Ruang ICU

Ruang ICU RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau yang mengalami penurunan pondasi dan saat ini tidak digunakan lagi. ARMAN HAIRIADI

tidak lagi digunakan sejak Rabu (9/4) tahun lalu. Lantaran kala itu, tepatnya sekitar pukul 22.30, terjadi penurunan pondasi. “Di-

kuawatirkan ambruk dan membahayakan, baik bagi petugas maupun petugas,” kata Rey. Dengan akan direhabnya

Ruang ICU pada tahun ini, Rey mengaku bersyukur, lantaran ruangan tersebut memang sudah tidak layak. Sehingga mengganggu kualitas pelayanan kepada pasien.

Sebelum pondasinya turun, ungkap Rey, Ruang ICU tersebut memang sempit dan hanya tersedia lima kamar untuk merawat pasien. “Kalau ICU sementara yang kita gunakan saat ini hanya ada tiga kamar,” katanya.

Selain mendapatkan alokasi untuk merehabilitasi Ruang ICU, kata Rey, pada 2015 ini, RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau juga mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp800 juta untuk merehablitasi Ruang Mawar dan Rp500 juta untuk Ruang Bougenvile.

“Pada tahun ini kita tidak ada pengadaan alat kesehatan. Sementara untuk pembangunan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) kita sudah selesai,” ujar Rey. Selain untuk rehabilitasi Ruan ICU, Mawar dan Bougenvile, kata Rey, sebenarnya RSUD dr Achmad Diponegoro masih membutuhkan berbagai bangunan untuk Ruang Politeknik, Dudang Obat, Ruang Isolasi, dan peralatan berupa CT Scan untuk melihat cedera otak.

Rumah Sakit milik Pemkab Kapuas Hulu ini juga masih kekurangan dokter spesialis bedan anastesi. “Sedangkan untuk ruang Kelas III dirasakan cukup, malah yang meningkat permintaan pasien di ruang VIP,” pungkas Rey. (aRm)

Jembatan Mupa Rampung 2016 Putussibau. Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kapuas Hulu menargetkan pembangunan Jembatan Mupa yang menghubungkan Desa Pala Pulau dengan Desa Sambus, Kecamatan Putussibau Utara rampung pada 2016.

“Kita selesaikan bangunan bawah dulu. Untuk rangka atas akan ada bantuan dari Pemerintah Provinsi. Untuk itu, kita berterima kasih kepada provinsi yang telah membantu kita dalam menyelesaikan pembangunan Jembatan Mupa,” kata Ana Mariana ST MM, Kepala Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/1).

Pembangunan Jembatan Mupa ini sudah direncanakan sejak 2011. Setiap tahun selalu dialokasikan anggaran pembangunannya. Pada Tahap Pertama dianggarkan Rp4,4 Miliar, Tahap Kedua Rp 1,9 Miliar, dan Tahap Ketiga Rp4,9 miliar.

Kemudian pada 2015 ini di-

alokasikan Rp7,7 Miliar. Tahun depan juga akan dianggarkan kembali. “Penganggarannya secara bertahap, karena untuk dianggarkan sekaligus tidak mampu,” jelas Ana. Selain itu, tambah dia, masa anggaran tidak mungkin selesai dalam satu tahun anggaran, karena pengerjaan jembatan ini tidak sembarangan. “Ini bukan jembatan kayu, tetapi baja, makanya menggunakan dana yang besar,” kata Ana. Alokasi anggaran pada tahun ini Rp7,7 miliar, jelas Ana, digunakan untuk menyelesaikan pembangunan pilar tengah dan fender Jembatan Mupa.

“Sementara untuk bagian atasnya, Pemkab Kapuas Hulu mendapatkan bantuan dari provinsi berupa girder yang saat ini sudah terpasang dua dan rangka dua bentang di tengah,” ungkapnya.

Asalkan tidak terkendala anggaran dan lainnya, termasuk cuaca, kata Ana, pembangunan Jembatan Mupa ini akan

Jembatan Mupa. ARMAN HAIRIADI

rampung tahun depan. Hal ini tentunya menjawab keinginan beberapa pihak yang sangat berharap jembatan tersebut segera rampung.

“Sebenarnya, Jembatan Mupa tersebut dapat segera

rampung kalau tidak ada kendala pada tahun pertama dan kedua, yakni masalah pembebasan lahan. Sebab, ada oknum yang meminta ganti rugi lahan di atas NJOP. Sehingga tidak mungkin kita

kabulkan. Makanya, jembatan kita pindah dan konsikuensinya mengubah kontruksi,” papar Ana. Kendali dihadapkan pada kendala-kendala tersebut, Ana memastikan pembangunan Jembatan Mupa akan dirampungkan, lantaran memang sudah menjadi komitmen Pemkab Kapuas Hulu. “Masyarakat diminta bersabar, sambil ikut membantu Pemkab untuk menjaga apa yang dibangun,” harapnya.

Ana menyampaikan hal tersebut, lantaran dia mendapat laporan, bahwa baut-baut Jembatan yang sedang dibangun itu banyak yang hilang dicuri orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Hilangnya baut-batu jembatan tersebut, tambah dia, tentunya menghambat proses pembangunan Jembata Mupa.

“Tolong, apa yang telah dibangun agar dijaga, karena ini untuk kepentingan bersama,” harap Ana. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Peralatan Damkar Sanggau Kategori Semi Rescue Sanggau. Kasi Pengendalian Kebakaran BLHKPK, Bambang Haryoseno menilai peralatan pemadam kebakaran (Damkar) Sanggau masih masuk kategori semi rescue.

“Untuk mencapai kelas rescue, mesti ditambah ambulan untuk mengevakuasi korban. Jadi tak perlu nunggu dari rumah sakit. Anggota kita juga banyak yang sudah mengikuti pelatihan P3K. Selain itu juga kita masih kurang satu alat pemotong,” jelasnya.

Namun bertahap, pihaknya berupaya melengkapi peralatan yang ada. Terbaru, pihaknya membeli satu unit fire truck berkapasitas enam ribu liter guna menunjang kinerja petugas Damkar BLHKPK Sanggau. Truk seharga Rp2,5 milyar itu diklaim sebagai yang tercanggih se-Kalbar.

“Ini (fire truck) tercanggih se-Kalbar. Belum ada yang seperti ini. Canggih karena menggunakan sistem pump and roll, bisa nyemprot sambil jalan. Jadi sistemnya seperti mobil water canon. Kalau truk yang biasa itu tidak bisa,” jelasnya.

Selain fire truck yang canggih itu, Damkar kini juga dilengkapi dua unit floating pump (pompa mengambang), dua unit breating aparatus (alat pernapasan), dan satu unit cinsaw beton. Bambang mengatakan peralatan tersebut merupakan kualitas tinggi.

“Seperti floating pump ini buatan Amerika. Harganya kalau tidak salah sekitar Rp100 juta. Ini yang terbaik di kelasnya. Memang ada yang harganya Rp60 juta, tapi kualitasnya rendah. Kita juga sudah ujicoba floating pump-nya. Hasilnya memuaskan,” akunya.

Saat ini Damkar Sanggau memiliki dua unit fire truck, berkapasitas enam ribu dan tiga ribu liter, dua pikap, dua floating pump dan tiga portable, serta 24 personel. “Secara umum, peralatannya sudah cukup,” pungkasnya. (KiA)

PAUD Penting Bentuk Kualitas Anak Isi Waktu Luang Dengan Membaca Buku S a n g g au . Bu p at i Po u lus Hadi menyebut tujuan utama diselenggarakannya pendidikan anak usia dini (PAUD) membentuk anak Indonesia yang berkualitas.

“Anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya memiliki kesiapan yang optimal ketika memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa,” kata dia.

Selain itu, PAUD juga membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

“Upaya pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani,” terangnya.

Ia menilai hal mendasar dalam pembinaan secara dini adalah pembinaan perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik, kecer-

Bupati Poulus Hadi bersama anak-anak di salah satu taman bacaan. HUMAS

dasan mencakup daya pikir, daya cipta serta sosio emosional, yaitu sikap dan emosi dalam berbahasa dan berkomunikasi.

“Jika hal ini telah kita lakukan dengan baik dan benar, kesiapan anak dalam menghadapi pendidikan selanjutnya

tentu lebih baik dan mudah,” nilainya.

Bupati juga mengingatkan, anak-anak yang telah memasuki pendidikan formal tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Harus dituntun dan dibimbing agar mereka benar-benar siap.

Terutama membiasakan anak-

anak untuk mencintai buku, dengan selalu membaca.

“Isi waktu luang untuk senantiasa membuka buku-buku pendidikan dan ilmu pengetahuan. Manfaatkan taman bacaan dan perpustakaan sekolah,” imbaunya.

Disadari, kemajuan suatu

daerah sangat tergantung dari Sumber Daya Manusia. Sementara rata-rata tingkat pendidikan di kabupaten Sanggau hanya tamatan SD. “Mari kita bekerja semaksimal mungkin agar Indek Pendidikan Masyarakat Sanggau meningkat,” ajaknya. (KiA-humas)

Cari Solusi Terbaik Soal Ekspor-Impor Kasus Gula Ilega Milik Oknum PNS Terus Diproses Sanggau. Anggota Komisi D DPRD Sanggau, Fransiskus Kicun meminta instansi terkait yang menanggani masalah ekspor impor barang-barang dari malaysia, mencari solusi terbaik jika dianggap ilegal.

“Tolong dicarikan solusinya, apakah dibuatkan Perdanya, su-

paya masyarakat kita melaksanakan ekspor-impornya di dasari payung hukum juga,” pintanya.

Jika ada payung hukumnya, otomatis masyarakat bisa tenang melakukan aktivitas ekspor-impornya. “Masyarakat bisa berkerja dengan lancar, Pemerintah juga mendapatakan hasilnya, kalau

itu sudah ada Perdanya, namun ini hanya sebatas saran saya saja, ” ungkapnya.

Sebelumnya, sebanyak 25 karung gula ilegal disita aparat Polres Sanggau. Pemiliknya seorang oknum PNS yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Lantaran oknum guru itu saat

ini menderita stroke, sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Budi Hartono menegaskan kasus ini akan terus dikawal dan sesegera mungkin diselesaikan.

Budi mengatakan, gula tersebut akan dilakukan pengetesan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) untuk mengetahui kandungan sampel gula terse-

but. “Kemudian baru diserahkan ke Disperindagkop,” ujarnya Budi memastikan, pelaku, pemilik barang penyeludupan gula rafinasi ilegal tersebut melanggar undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman kurungan lima tahun penjara.

Budi menegaskan kejadian penyeludupan bukan hal baru. Kejadian ini sudah sering terjadi dibuktikan

dengan banyaknya penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku penyeludupan barang ilegal.

Para pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan petugas untuk meloloskan barang tersebut.

Tidak hanya itu banyaknya jalan alternatif di perbatasan dengan melewati hutan juga menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan pelaku untuk menyeludup barang tersebut. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Anya Anggap Pimpin Koplas Gunung Sepaker JELIMPO. Setelah sempat terjadi dualisme kepemimpinan terhadap ketua pengurus Koplas Gunung Sepaker Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak, akhirnya Kamis (8/1), koperasi tersebut resmi memiliki ketua yang baru.

Anya Anggap terpilih menjadi Ketua Koplas Gunung Sepaker periode 2015-2018 secara aklamasi pada rapat anggota luar biasa Koplas Gunung Sepaker yang berlangsung di SDN 01 Jelimpo. Selain memilih pengurus koperasi yang baru, juga dipilih badan pengawas koperasi yang diketuai Junaidi.

Pimpinan rapat anggota luar biasa Koplas Gunung Sepaker, Siyus mengatakan pada pelaksanaan rapat tersebut, seluruh anggota rapat yang terdiri dari kelompok tani bersepakat untuk digelar kembali rapat pemilihan pengurus koperasi.

“Sebab, pada 30 Oktober tahun 2014 lalu digelar rapat serupa bertempat di aula wisma paroki Ngabang. Namun pada kenyataannya, rapat itu tidak memenuhi ketentuan didalam AD/ART koperasi, sehingga dilakukan lagi rapat anggota luar biasa jilid II,” ujar Siyus, Kamis (15/1) Ngabang.

Ia menilai terpilihnya Anya Anggap sebagai ketua Koplas Gunung Sepaker, tentunya membuka kebuntuan yang selama ini terjadi di koperasi tersebut.

“Sebab sebelumnya ditubuh koperasi ini ada dualisme kepemimpinan. Oleh karena itu, dengan adanya rapat anggota luar biasa jilid II ini, tentu tidak ada rapat anggota luar biasa jilid selanjutnya,” tegas Siyus.

Ditambahkannya, peserta rapat anggota luar biasa jilid II ini sudah memenuhi kuorum karena dihadiri 140 pengurus. “Kalau kita mengacu kepada AD/ART koperasi, tentu rapat itu sudah memenuhi kuorum.

Apalagi sesuai dengan AD/ART koperasi, yang dipilih menjadi pengurus yakni para petani plasma, bukan pengurus petani plasma seperti hasil rapat jilid I,” terang Siyus yang didampingi Anya Anggap.

Ia berharap kepada pengurus Koplas Gunung Sepaker yang baru bisa segera menjalankan aktivitasnya. Hasil rapat anggota luar biasa ini akan kita sampaikan ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Landak untuk mendapatkan pengesahan sebagai koperasi. “Saya minta instansi tersebut supaya segera melegalkan koperasi ini,” desak Siyus. apat anggota luar biasa Koplas Gunung Sepaker ini juga dihadiri Diskoperindag Landak dan Polsek Ngabang.(ius)

Jumat, 16 Januari 2015

14

Pembagian Pagu Dana Desa Tak Libatkan Kades NGABANG. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Pemdes) mulai menyosialisasikan besaran plafon pagu dana desa di Landak tahun anggaran 2015 kepada seluruh para Kepala Desa (Kades).

Besaran plafon pagu dana desa disetiap desa tahun 2015 di Landak ini bersumber dari dana APBN sebesar Rp24 miliar dan APBD Landak sebesar Rp27 miliar. Total dana desa untuk di Landak tahun 2015 sebesar Rp52 miliar.

Namun masih ada sejumlah desa yang berkeberatan den-

gan pagu dana desa tersebut, seperti Kepala Desa (Kades) Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Yohanes. Ia menilai, pembagian anggaran desa ini belum mencakup aspirasi dari desa. Seharusnya, pada saat penyusunan pembagian anggaran desa ini, Camat atau Kades dilibatkan.

Dengan demikian kata Yohanes, kades tidak hanya diberikan pagu dananya, tapi dalam pembahasan pembagian dana, kades juga harus dilibatkan. Dengan begitu, pembagian anggaran bisa jelas dan transparan.

“Tapi bukan pula ia menolak kebijakan pemerintah, hanya

menyayangkan sistem pembagian pagu dananya tidak melibatkan Kades,” katanya.

Pagu dana desa yang diperuntukan bagi Desa Hilir Kantor sebesar Rp405 juta. Di Desa Hilir Kantor ini terdapat 5420 KK dengan 22.636 jiwa.

Sedangkan luas wilayah seluas 32,6 meter persegi dengan 80 RT dan 4 dusun.

Sedangkan, dana desa yang diterima ini tentunya akan diperuntukan bagi honor para aparatur desa dan pembangunan desa selama setahun. Pihak Desa Hilir Kantor nantinya akan membahas penggunaan anggaran desa ini bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan masyarakat di Desa Hilir Kantor.

Namun dalam hal puas atau tidak puas Yohanes mengaku, dana ini harus diterima dan harus dipergunakan untuk kepentingan desa. Sedangkan untuk pengucuran dana desa, akan menunggu informasi lanjut dari BPM Pemdes Landak.

Sementara itu, dalam Surat Edaran Bupati Landak dijelaskan, besaran plafon pagu dana desa disetiap desa ini bersifat sementara. Pemkab Landak terus menunggu Peraturan Menteri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain itu menunggu juga Peraturan Bupati Landak tentang Pedoman Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang masih dalam proses.

Besaran plafon pagu dana desa disetiap desa tahun 2015 ini mempertimbangkan juga soal jumlah penduduk desa, jumlah luas wilayah desa, jumlah angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa setempat.

Sedangkan besaran dana desa disetiap desa dihitung dengan cara, 30 persen untuk jumlah penduduk desa, 20 persen untuk luas wilayah desa dan 50 persen untuk angka kemiskinan desa.(ius)

Natal Oikumene Jalin Kebersamaan NGABANG. Keluarga besar SMA Negeri 1 Ngabang, merayaan Natal Oikumene di halaman SMA Negeri 1 Ngabang, Kamis (15/1).

Perayaan Natal Oikumene ini didahului dengan kegiatan ibadah yang dipimpin Pastor Samri. Hadir dalam perayaan Natal Oikumene itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Ngabang, Thomas Edison, ketua Dewan Pendidikan Landak, V. Syaidina, para undangan dan dewan guru, Tata Usaha (TU) serta para peserta didik di SMAN 1 Ngabang.

Kepsek SMAN 1 Ngabang, Thomas Edison mengatakan, perayaan Natal Oikumene ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya di SMAN 1 Ngabang.

“Perayaan Natal Oikumene ini merupakan bagian dari pembinaan karakter siswa dalam rangka mencerdaskan siswa. Diharapkan, para

Kepsek SMAN 1 Ngabang, Thomas Edison bersama para undangan dan peserta didik SMAN 1 Ngabang ketika mengikuti ibadah perayaan Natal Oikumene. ANTONIUS

peserta didik bisa cerdas dalam intelektual, spritual dan cerdas dalam emosional,” kata Thomas.

Ia juga menganggap, perayaan Natal Oikumene merupakan bagian dari pengamalan sila

pertama dari Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. “Dengan demikian, dalam kehidupan beragama, kita perlu menambah rasa toleransi antar umat beragama. Ingat, jangan ada terjadi perbedaan diantara

kita karena kita merupakan keluarga besar,” ingatnya.

Dalam perayaan Natal Oikumene ini peserta didik yang beragama Islam juga ikut berpartisipasi. “Demikian juga para dewan guru dan TU seko-

lah. Kita harus menghindari pengotak-ngotakan. Sayapun berharap, jika ada kegiatan yang bernuansa islami, pelajar yang non muslim juga dilibatkan dalam kegiatan itu,” ungkapnya.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Bangunan Wajib Kantongi IMB

Buat Aturan Khusus Soal Izin Sarang Walet S E K A D AU .

Pe s at nya perkembangan Sekadau tampak dari bangunan-bangunan baru yang bertumbuh pesat di ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan dari tahun ke tahun.

Bangunan seperti rumah tinggal, pertokoan, hingga tempat usaha semisal sarang burung walet mulai menjamur dan memadati wilayah pemuYodi Setiawan. ABDU SYUKRI kiman.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan mengatakan, pendirian bangunanbangunan baru mestinya dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan Dinas Pekerjaam Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau. Dengan IMB, daerah akan memperoleh timbal balik berupa pendapatan asli daerah (PAD) dari jasa retribusi perijinan tersebut, termasuk retribusi sarang atau rumah burung walet.

“Saya lihat bangunan-bangunan baru mulai menjamur, seperti di kota Sungai Ayak Kecamatan Belitang Hilir. Di sana mulai banyak dibangun sarang walet. Kita tidak tahu apakah ada IMB-nya atau tidak. Akan lebih baik kalau semua mengantongi IMB supaya ada pemasukan untuk daerah,” saran Yodi ditemui di ruang fraksi Gerindra DPRD Sekadau, dua hari lalu.

Menurut Yodi, bangunan-bangunan baru ini mesti didata dan diverifikasi apakah sudah mengantongi IMB atau belum. Jika ditemukan masih banyak bangunan yang belum memiliki ijin, ia menyarankan agar instansi terkait mendata dan mendorong mereka untuk segera mengurusi perijinan.

Selain itu, Yodi mendorong SKPD terkait segera menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur khusus soal perizinan pembangunan sarang burung walet. “Kan sayang kalau potensinya ada tapi tidak diupayakan. Kita berpikir bagaimana caranya membangun daerah supaya maju. IMB ini sudah ada ketentuannya, tolong instansi terkait perhatikan hal ini,” desaknya. (bdu)

Perlu 150 Milyar Rupiah “Licinkan” Jalan Tiga Belitang SEKADAU. Masih banyak ditemui di tiga Kecamatan Belitang, yakni Belitang Hilir, Belitang, dan Belitang Hulu, jalan yang rusak sedang dan berat. Karena itu, sudah saatnya dilanjutkan pemantapan dan penguatan infastruktur tersebut.

Kondisi ini bukannya disebabkan pemerintah tak memperhatikan daerah itu. Justru, pada hampir setiap tahun anggaran, Pemkab Sekadau mengucurkan dana untuk pembangunan jalan di kawasan yang dikenal dengan sebutan Tiga Belitang tersebut hingga sepanjang lebih kurang 112 Kilometer.

Namun dengan APBD yang terbatas, otomatis dana yang bisa dikucurkan pun mempunyai limit. Itu sebabnya, upaya untuk memperbaiki ruas jalan harus dilakukan bertahap.

Tahun anggaran 2015 ini, kembali akan mengucur dana sebesar lebih kurang 9 miliar rupiah yang bersumber dari (DAK) bidang infrastruktur untuk pembangunan jalan di Tiga Belitang. Anggaran tersebut tentu tidak cukup untuk langsung menyulap kondisi jalan

Ruas Jalan Belitang yang rusak. Istimewa

tiga Belitang jadi mulus. Diyakini, tahun depan belum ada perubahan signifikan terhadap ruas jalan kawasan itu.

Belakangan muncul ide untuk menyulap jalan di Tiga Belitang agar dapat dibangun secara representatif dalam waktu singkat. Caranya, dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan terfokus dengan pola tahun jamak (multi years) dan nilai anggaran yang besar.

Ide ini mulai mencuat dari Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau. Komisi beranggotakan sembilan orang legislator ini memunculkan wacana agar pembangunan ruas jalan Tiga Belitang dilakukan secara fokus dan cepat.

Berapa anggaran yang dibu-

tuhkan untuk mendukung wacana ini? Jawabannya mencengangkan. “150 miliar rupiah,” demikian perkiraan Ketua Komisi B, H. Isnaini, ketika memaparkan wacana tersebut di gedung DPRD Sekadau, Rabu (14/1).

Angka Rp150 miliar itu memang masih sekedar estimasi kasar tanpa ada hitung-hitungan teknis. Namun, nilai rupiah yang disebutkan sangat mengejutkan dan fantastis. Menurut Isnaini, wacana tersebut merupakan salah satu solusi yang layak dipertimbangkan agar masyarakat yang tinggal di Tiga Belitang tidak lagi harus berjibaku dengan lumpur saat hilir-mudik.

Ide untuk mengeluarkan

anggaran dalam skala besar untuk pembangunan jalan di Tiga Belitang mulai mencuat saat Dewan melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut, beberapa hari lalu.

Saat itu, rombongan ikut merasakan tersiksanya menempuh perjalanan menuju Belitang Hulu yang merupakan kecamatan paling ujung.

Kendaraan seperti truk pengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang terbenam dalam kubangan lumpur merupakan pemandangan yang tak asing lagi di sepanjang jalan utama.

“Yang bergantung pada jalan ini tidak sedikit, ada puluhan ribu masyarakat di sana yang setiap hari lalu lalang melintasi jalan tersebut. Ini sudah berlangsung selama bertahuntahun, terparah di Belitang Hulu. Makanya, kami berpikir perlu ada kebijakan yang berani untuk mengentaskan masalah kerusakan jalan di Tiga Belitang demi kepentingan masyarakat banyak,” klaim Isnaini.

Diproyeksikan, untuk mendukung wacana ini setidaknya butuh waktu tiga tahun anggaran. Artinya, dengan pola multi

years, setiap tahun pemerintah daerah harus mengucurkan dana sebesar 50 miliar rupiah dari APBD. Ini baru sekedar wacana dan belum dibicarakan secara intensif oleh pihak-pihak pengambil kebijakan. Menurut Isnaini, wacana ini tak dipungkiri pasti akan menuai pro dan kontra. Apalagi, dengan proyeksi kebutuhan dana yang terbilang sangat besar.

Namun, ada argumen khusus yang menguatkan pemikiran tersebut. Jalan dari Sungai Ayak menuju Balai Sepuak merupakan satu-satunya jalan lintas kecamatan yang statusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sekadau. Sebagai pembanding, ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulur, Nanga Taman, dan Nanga Mahap merupakan jalan yang statusnya menjadi tanggungjawab Pemprov Kalbar.

“Ini sudah menjadi pemikiran DPRD Kabupaten Sekadau.

Rencananya kami akan bahas dengan pihak eksekutif. Mudah-mudahan wacana ini bisa terwujud dan didukung semua pihak,” tuntas Isnaini. (bdu)

Polisi Dalami Pembobol Bank CIMB Niaga

Saat Itu, Tak Ada Satpam yang Bertugas SEKADAU. Kepolisian Resort Sekadau masih mendalami motif sindikat perampok Bank CIMB Niaga pelayanan Sekadau. Keterangan sejumlah saksi sudah didapat.

Seperti diketahui, Kantor Bank CIMB Micro Laju Kabupaten Sekadau di bilangan Jalan Irian, Komplek Terminal Lawang Kuari Sekadau, dibobol kawanan perampok,

Senin dinihari (12/1) sekitar jam setengah empat subuh.

Kawanan perampok mengobrak abrik seluruh isi kantor.

Setelah berhasil mencongkel teralis, mereka kemudian menjebol pintu kaca utama, sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam kantor bank tersebut. “Mereka mencoba membongkar brangkas. Tapi tidak berhasil,” terang Kapolres

Sekadau AKBP Muslikhun SIK melalui Pj Kasat Reskrim, AKP K Poerba, belum lama ini.

Poerba menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian seKalbar. “Mudah-mudahan berhasil kita temukan,” imbuhnya.

Saat membobol bank CIMB Niaga itu, kawanan perampok juga hendak membongkar

brankas. “Ada bekas congkelan di pintu berangkas,” kata Imam Siswoyo, KepalaUnit Bank CIMB Micro Laju Sekadau.

Diakui Imam, brankas memang belum sempat terbuka.

Tapi mereka sempat menggondol uang Rp500 ribu yang tersimpan di sebuah laci. “Mereka membawa server. Harga server ini di atas Rp17 juta. Tapi reka-

man di server ini terkoneksi dengan kantor pusat kita di Jakarta. Jadi tetap masih bisa dilihat,” rincinya.

Kawanan perampok itu juga mengetahui aksi mereka terekam CCTV, sehingga mereka mengambil server computer yang terhubung dengan CCTV di kantor tersebut. Saat kejadian, tidak ada Satpam yang bertugas. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Jumat, 16 Januari 2015

15

IPM Rendah, Sambas Ajukan Revisi Formulasi IPM ke BPS Sambas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas menempati urutan terbawah se-Kalbar. Fakta ini diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas yang telah merilis Sambas Dalam Angka Tahun 2014. Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH langsung mengajukan revisi formulasi IPM ke BPS. “Pemkab Sambas terus berusaha keras mengejar ketertinggalan, namun formulasi BPS dalam penghitungan IPM perlu direvisi.

Revisi formulasi IPM ini sudah saya ajukan.

Mudah-mudahan tahun 2015 akan berubah, sehingga tidak seperti versi BPS saat ini,” kata Bupati.

Ditegaskan dia, Pemkab Sambas juga mencatat pencapaian di berbagai bidang. Bahkan di bidang ekonomi, Kabupaten Sambas menempati peringkat IV se-Kalbar. Bidang pendidikan, kata dia, banyak anak yang sekolah baik di Sambas maupun di luar Sambas. Menyikapi angka harapan hidup orang Sambas terendah di Kalbar, Juliarti menegaskan, karena rumusan formulasi BPS selama ini merugikan Sambas. “Maka dari itulah kita ajukan revisi formulasi IPM,” tegasnya.

Perlunya dilakukan revisi, jelas Bupati, karena BPS menghitung angka kematian orang saat terjadi kerusuhan beberapa tahun silam, dimana memang jumlah kematian saat itu cu-

BBM Turun, Sembako Seharusnya Ikut Turun

kup tinggi. Padahal, saat itu situasi post mayor (darurat) alias tidak normal, bukan karena sakit. “Jadi karena hitungan awalnya atas startnya sudah di belakang, mau lari kencang tetap saja sulit mengejar, karena formulasi hitungan BPS merugikan Sambas. Kalau masih seperti ini hitungannya, bagaimana kita bisa mengejar, makanya perlu direvisi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sambas Ahmad Badar menjelaskan, IPM menurut komponen di Kabupaten Sambas 2008-2013, terdiri dari pada tahun 2013 angka harapan hidup (62,31), angka melek huruf (91,59), rata-rata lama sekolah (6,22) dan pengeluaran per kapita disesuaikan 634,12. Nilai IPM 66,81 diband-

Tumpahan Salok

Lestarikan Lomba Sampan Bedar Sambas. Pemkab Sambas diminta menjadikan Lomba Sambas Bedar sebagai event daerah, dan memasukkannya dalam kalender tahunan Kabupaten Sambas. Upaya ini dipastikan mampu melestarikan olahraga tradisional kebanggaan Kabupaten Sambas.

“Olahraga ini harus dilestarikan, apalagi even dayung selalu rutin dilaksanakan di Kalbar. Sayangnya tidak terjadwal dengan baik, sehingga perlu dibuat kalender tetap lomba dayung setiap tahunnya. Tujuannya, agar bisa dipromosikan untuk mendatangkan turis mancanegara. Artinya tinggal promosi saja, asal perlombaan ini bisa masuk kalender daerah dan jadwal yang pasti, karena banyak

Atang Abdulah. M Ridho Sambas. Sejak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diumumkan turun, hingga saat harga sembilan kebutuhan pokok (Sembako) belum ada perubahan harga. Padahal, seharusnya harga BBM turun diikuti penurunan harga komoditi lain.

“Pemkab Sambas melalui instansi terkait wajib melakukan operasi pasar, karena saat ini harga sembako masih belum turun. Dan yang paling parah harga sembako. Sebelum BBM naik, sembako sudah duluan naik. Jadi ini harus menjadi perhatian pemerintah, dan harus dilakukan operasi pasar,” tegas Atang Abdullah, Ketua Alumni Ikatan IAIS Kabupaten Sambas kepada wartawan, Kamis (15/1).

Tidak hanya sembako, tarif angkutan umum juga masih belum mengalami penurunan harga. Padahal, pemerintah telah mengumumkan harga BBM turun. “Disinilah peran pemerintah diminta tegas dalam menyikapi keluhan masyarakat, karena saat ini harga sembako masih belum ada perubahan, termasuk juga harga-harga kebutuhan lain,” jelasnya.

Mantan Ketua Muhammadiyah Kabupaten Sambas ini, meminta pemerintah merespon keluhan masyarakat.

Caranya dengan melakukan operasi pasar, memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang mengambil kesempatan menaikan harga barangn, apalagi sampai melakukan penimbunan barang. “Kenaikan harga barang di pasaran jelang pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah sudah menjadi hal biasa, bahkan sebelum kenaikan dilakukan.

Justru pedagang sudah menaikan harga barang terlebih dahulu. Hebatnya, kebutuhan pokok tiba-tiba seperti lenyap di pasaran, dan ini selalu terjadi setiap tahun. Sudahlah harganya mahal, barangnya tidak ada di pasaran, inikan lucu,” kesalnya. (edo)

ingkan tahun 2012 sebanyak 66,19.

“Jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain di Kalbar, IPM Kabupaten Sambas masih terendah, terpaut sedikit dari Kabupaten Kayong Utara 66,83,” paparnya.

Menurut Kepala BPS, penghitungan IPM masih menggunakan metode baru.

Hasilnya seperti yang dipaparkan pada Sambas Dalam Angka 2014. “Rencananya untuk hitungan dan metodologi IPM akan disempurnakan oleh BPS. Namun belum tahu kapan pasti launching penghitungan baru tersebut, ini masih dijadwalkan,” katanya. (edo) dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH

juga turis yang tertarik dengan lomba dayung ini,” kata Urai Indrayani, salah satu Event Organizer (EO) yang sukses menggelar Lomba Sambas pada Festival Muare Ulakan (FMU) Desember 2014 lalu kepada wartawan, Kamis (15/1).

Pria yang aktif mengurus berbagai event di Istana Alwatzikhoebillah Sambas semasa almarhum Pangeran Ratu H Winata Kesuma hingga saat ini mencontohkan, setiap tahun Kabupaten Sambas selalu diundang mengikuti Reggata Sarawak di Malaysia. Kalender kegiatannya yang tidak berubah, sehingga saat pelaksanaan Lomba Sampan Reggata Sarawak berlangsung, terlihat banyak turis yang datang

menyaksikan lomba. ”Bahkan instensitasnya setiap tahun jumlah turis yang menyaksikan lomba sampan di Kuching, Sarawak terus bertambah,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Endek ini berharap, Pemkab Sambas melalui instansi terkait mengagendakan lomba ini menjadi even tahunan.

Sehingga bisa dipromosikan, karena banyak even lain yang bisa dilaksanakan bersamaan dengan lomba sampan. “Insya Allah tahun 2015 ini, FMU ke-2 akan dilaksanakan kembali. Kegiatan ini disponsonsi Ir H Prabasa Anantatur MH, Anggota DPRD Kalbar. Semoga FMU bisa menjadi even tetap di Kabupaten Sambas,” harapnya. (edo)

Lomba Sampan Bedar saat Festival Muare Ulakan (FMU) 2014 lalu di Sungai Muare Ulakan Sambas. Dok

Sambungan Brankas Telkomsel ...................................................................................................dari halaman 9 Portal di PT FAP..........................................................dari halaman 9 folding gate (pintu depan) kantor tersebut. “Kejadian ini sudah kami laporkan ke polisi,” akunya.

Ia berharap pelaku pembobolan sesegera mungkin ditangkap. Wajah yang diduga pelaku juga sempat ter-

ekam kamera CCTV (Closed Circuit Television). Pria paruh baya itu berambut cepak berbaju kaus dan sempat menghadapkan wajahnya tepat ke arah CCTV. Kepala Satuan Reserse Kriminal

Polres Sanggau, IPTU Budi Hartono yang dikonfirmasi terkait hal ini membenarkan adanya kasus ini. Sejauh ini dia menyatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. (kia)

Tersangka Penyalur ................................................................................................dari halaman 9 barang fiktif.

Kapolsek KP3L, Kompol Heri mengaku siap memberikan keterangan pers tentang masuknya VCD dan DVD bajakan dari Jakarta ke Pontianak. Namun sebelum memberikan keterangan, Heri menyarankan wartawan untuk menemui Kasubag Humas Polresta Pontianak, Iptu Harsoyo.

Ketika ditemui, Iptu Harsoyo mengatakan, kasus penyaluran DVD dan VCD bajakan hingga sampai saat ini masih diselidiki KP3L Kota Pontianak.

“Hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan, karena tersangka sam-

pai saat ini juga belum diketahui,” kata Harsoyo, Rabu (14/1).

Polisi mendapatkan hambatan dalam melakukan penyelidikan, karena nomor handphone dan nama penerima 20 koli DVD/VCD bajakan itu fiktif.

“Nama dan nomor handphone yang tercantum itu fiktif. Ini modus yang dilakukan pemilik atau penerima DVD/ VCD bajakan ini,” jelas Harsoyo.

Dikatakan Harsoyo, sebenarnya modus yang dilakukan pemilik DVD/ VCD bajakan itu, langsung mengambil barang ketika sampai di Pontianak.

“Makanya diberikan nama fiktif, jadi

mereka ingin mengambilnya pun diam-diam saat barang itu tiba,” katanya.

Mengenai barang bukti sebanyak 20 koli DVD/VCD bajakan tersebut, lanjut Harsoyo belum dimusnahkan, melainkan masih diamankan KP3L. “Barang bukti ribuan keeping DVD/VCD itu masih diamankan di KP3L Pontianak, sambil memburu pemilik atau tersangkanya,” jelas Harsoyo.

“Jika memang sudah dapat pemiliknya, maka kita akan jerat dengan Undang-Undang Hak Cipta,” tegas Kasubag Humas. (zrn)

Jangan Sampai ............................................................................................................dari halaman 9 Pontianak Iptu Harsoyo, Kamis (15/1).

Menurut Harsoyo, setiap orangtua hendaknya selalu mengawasi dan jeli dengan perubahan sikap dan perilaku anakanaknya. Apalagi anak perempuan yang menginjak masa pubersitas. “Kemudian orangtua juga wajib mengenal teman-teman anaknya, kemudian pergaulannya seperti apa?” jelasnya.

Lingkungan dan teman-temannya merupakan faktor yang penting dalam kembang tumbuh anak. “Sayangnya, faktor-faktor ini yang terkadang terlupakan oleh orangtua,” kata Harsoyo.

Diharapkan orangtua untuk selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi intensif dengan anak. Agar mengetahui apa yang dilakukan anak saat berada di luar rumah, maupun saat di luar jam sekolah.

“Komunikasi secara intensif dengan anak

sangat penting. Agar anak merasa diperhatikan dan anak pun terbuka, ketika ditanya apa yang dia lakukan bersama teman-temannya,” jelas Harsoyo.

“Jika ada tanda-tanda yang menyimpang atau berbeda dengan kebiasaannya, segera cari tahu apa penyebabnya. Kemudian jika memang sudah mengarah ke prostitusi, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” sambung Harsoyo.

Tidak hanya memberikan pemahaman atau imbauan kepada orangtua, Harsoyo juga mengatakan, saat ini kepolisian menyikapi adanya prostitusi seks pelajar di Kota Pontianak. Polresta mengambil langkah-langkah pencegahan atau mengantisipasi hal tersebut, agar tak terulang kembali.

“Kita tetap melakukan antisipasi, dengan memberdayakan peran fungsi

Babinkamtibmas dan fungsi Binmas, baik di Polsek maupun Polresta Pontianak,” katanya.

Polisi juga akan rutin melakukan razia di tempat penginapan di Kota Pontianak, baik hotel maupun indekos. Tujuannya mengantisipasi adanya prostitusi seks pelajar dan perbuatan mesum di tempat penginapan.

“Kita juga akan merazia tempat hiburan malam di Kota Pontianak. Karena tidak menutup kemungkinan ada anak di bawah umur yang bermain atau berprostitusi di tempat hiburan malam, baik itu karaoke maupun lounge di Kota Pontianak,” tegasnya.

“Apa yang kami lakukan ini merupakan langkah pencegahan. Namun yang terpenting adalah kontrol dari orangtua,” kata Harsoyo. (zrn)

koperasi Karya Maju Bersama (KMB) yang hingga saat ini belum ada kejelasan.

Janji perusahaan hanya 48 bulan sudah selesai.

Tapi hingga sekarang sekitar 72 bulan belum juga ada kejelasan,” kesal Dono.

Karena tidak adanya kejelasan tersebut, masyarakat sengaja memportal jalan perkebunan PT FAP Senin (12/1) lalu. Portal dilakukan atas persetujuan to-

koh masyarakat Jelai Hulu, enam kepala desa dan tokoh adat.

“Terkait portal itu juga, kita sudah sampaikan surat pemberitahuan kepada Polsek Jelai Hulu. Kita portal karena ingin mendapat kejelasan pembagian plasma.

Sebab saat ini sawitnya sudah panen,” ungkapnya.

Sampai kapan pun portal tidak akan dibuka, sebelum ada kejelasan terkait permasalahan ini. Warga

juga ingin perwakilan dari Pemerintah seperti Disbun dan pimpinan perusahaan segera memberikan kejelasan terkait tuntutan mereka.

Jika sudah ada kejelasan, maka portal dibuka. Kalau tidak, sampai berbulan-bulan pun tidak akan dibuka.

“Jika pun ada yang ingin buka, meski perusahaan menggunakan preman dan lain sebagainya, tetap akan kita lawan,” tegas Dono. (jay)

Pengedar Sabu ........................................................dari halaman 9 kata Plt Kasatpol PP, Suwarto di kantornya, kemarin.

Suwarto mengatakan Bs, hanyalah satu dari 13 orang yang terjaring razia tersebut. Ia menduga Bs, merupakan pengedar narkoba.

Pasalnya selain tiga paket sabu, ditemukan pula plastik klip yang diduga untuk

membagi paketan sabu.

“Dia juga seperti sedang menunggu barang (Narkoba) lain datang. Mungkin saja tiga paket itu akan dipecah-pecah lagi menjadi beberapa paket. Kita temukan juga tawas, kemungkinan akan dicampur dengan sabu itu,” ujarnya.

Lantaran kedapatan memiliki narkoba, Satpol PP kemudian menyerahkan Bs, ke Polres Sanggau untuk diproses. “Semua yang terjaring itu 13 orang dari empat tempat berbeda. Sembilan orang perempuan, tiga lakilaki dan seorang Waria,” jelasnya. (kia)

Tewas....................................................................................dari halaman 9 “Saat sepeda motor menyalip, ternyata di depannya Seng Huat yang sedang menyeberang jalan. Karena jarak sangat dekat, tabrakan pun tak terelakkan,” ungkap Kasubag Humas Polresta Pontianak Iptu Harsoyo kepada Rakyat Kalbar, Kamis (14/1).

Seng Huat mender ita luka serius di kepala. Warga membawa pria paruh baya itu ke Puskesmas 24 jam.

“Korban sempat dilarikan ke Puskesmas 24 jam. Karena

lukanya sangat parah, korban meninggal di Puskesmas 24 jam itu,” jelas Iptu Harsoyo.

Syahrudin dan Yudha hanya menderita luka lecet di tangan dan kaki. Kasus kecelakaan yang menewaskan Seng Huat hingga saat ini masih dalam penyidikan Polresta Pontianak. Saksi mata dan pengguna sepeda motor sudah diperiksa. “Barang bukti juga sudah kita amankan, penabrak dan saksi mata juga kita lakukan

pemeriksaan,” tambahnya.

Ha r s o y o m e n g i m b a u pengguna sepeda motor di Kota Pontianak, tidak sembarangan menyalip kendaraan. Apalagi kendaraankendaraan besar, baik itu truk, bus, maupun tronton yang membawa container.

“Pengendara harus hatihati. Untuk menyalip ada aturannya, jadi tidak sembarangan, karena jika menyalahi aturan lalu lintas, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan,” katanya. (zrn)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Jumat, 16 Januari 2015

ELVIRA DEVINAMIRA

TERTAWAAN Saat acara unjuk kebolehan dalam Welcome Dinner Miss Universe di Miami, Amerika Serikat (AS), Elvira Devinamira ditertawakan. Apakah ini berhubungan dengan foto mesra bersama Abraham Samad yang beredar? Ternyata bukan itu.

Elvira saat ini menjadi duta Indonesia di ajang Miss Universe. Agenda ini diikuti seluruh kontestan Miss Universe dan terbilang cukup padat, mulai dari kegiatan di antaranya, parade kebudayaan, bertemu dengan warga lokal, latihan salsa, menjalani sesi pemotretan, dan latihan zumba.

Dia ditertawakan karena salah mengucapkan salam di hadapan para audiens yang datang. Awalnya, kontestan asal Kolombia dan Curacao memperkenalkan diri sambil mengucapkan kata sapaan kepada hadirin. Tiba saat wanita yang akrab disapa Vira ini untuk maju. “Damasi kabayanas, my name is Elvira Devinamira. I am from Indonesia. Hallo Doral!,” katanya.

Segera saja audiens tertawa usai mendengar salam darinya.

Rupanya, ada yang salah dengan kata-katanya. Seharusnya Vira mengucapkan Damas ya caballero, yang artinya ladies and gentlemen.

Meski ditertawakan, Vira tampak percaya diri melenggang setelahnya. Dia terlihat cantik mengenakan gaun panjang paduan warna merah serta krem dengan belahan tinggi. Kesalahan pengucapan salam dari Vira sempat terekam di video seorang audiens. Video kemudian diunggah ke YouTube.

Senin (5/1), bersama kontestan lainnya, Vira melakukan sesi pemotretan di Trump National Doral Miami. Dalam foto yang dimuat di situs resmi Miss Universe, Elvira tampak mengenakan bikini bermotif abstrak dari brand asal Italia, Yamamay.

Ia pun terlihat berpose dengan gaya yang ceria.

Sementara, untuk sesi pemotretan gaun malam, Vira tampil glamour dalam balutan dress silver rancangan Sheri Hill. Perempuan berusia 21 tahun itu pun memadukan penampilannya yang anggun itu dengan anting panjang.

Rencananya, malam final Miss Universe 2014 akan digelar pada 25 Januari mendatang. Apakah Elvira akan membuat sejarah di ajang ratu kecantikan yang paling bergengsi itu? (RM)

PUTRI TITIAN

Mengumbar

Kemesraan

Presenter dan aktris Putri Titian tidak lagi malu mengumbar kemesraan dengan kekasihnya, Junior Liem. Itu dibuktikan saat dia mengandeng kekasihnya di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (13/1) lalu.

Seakan menikmati masa-masa indah akan masa pacaran, keduanya tidak sungkan mengumbar kemesraan di depan publik. “Kita sudah lama jalan berdua, ya setahun lah,” ujar Putri Titian.

Selama ini, gadis yang memiliki nama lengkap Putri Titian Asih memang jarang berdua. Alih-alih depan kamera media, ia pun selalu berusaha merahasiakan asmaranya. Namun, malam itu, Tian, sapaan akrabnya terlihat beda. Ia tampak begitu percaya diri dengan sikapnya.

Mengenakan gaun bermotif bunga berwarna putih tanpa lengan dengan leher terbuka, ia tidak sungkan berbagi kebahagian kepada awak media. Ini termasuk menceritakan awal hubungan mereka berdua. “Awalnya dekat temenan. Jalan bareng, cocok, ngobrol. Dan, setiap mau dan bangun tidur kayaknya harus telepon dia deh,” ujarnya dengan nada manja.

Usia Tian dengan Junior memang terpaut berbeda jauh. Jika Tian berusia 24 tahun pada 7 April mendatang. Beda halnya dengan Junior yang lima tahun lebih tua darinya.

Karenanya, Tian selalu terlihat manja di depan kekasihnya. “Seru saja. Kita nggak selalu manis-manis kalau pacaran. Jadi diri sendiri saja,” sahut Junior.

Hal itu membuat jalinan asmara mereka bertahan hingga satu tahun. Keduanya pun seakan saling melengkapi satu sama lain. “Dia kayak anak kecil juga, makanya nyarinya kayak aku,” sahut pemeran Sasa dalam serial remaja berjudul ‘Kau yang Berasal dari Bintang’ itu.

Lebih lanjut dikatakan Junior, dalam membangun jalinan asmara yang baru berjalan satu tahun tersebut.

Dirinya tidak hanya mencari kebahagiaan dan seru-seruan layaknya pacaran pada umumnya. Dalam membangun asmara tersebut, ia berusaha untuk saling mengingatkan satu sama lain, baik itu karir maupun pendidikan. Bahkan kehadiran Tian dalam hidupnya membuat dirinya menemukan dunia baru.

“Kita nggak sekadar pacaran. Kita temenan juga, terkadang musuhan juga. Kompetisi berkarir juga, teman curhat juga apalagi kalau ngomongin gosip. Semuanya, jadi seru,” tegasnya.

Tian dan Junior memang berusaha untuk serius. Namun, garis Tuhan tidak ada yang tahu. Karenanya, semua diserahkan kepada Tuhan. Sebab, apapun yang akan terjadi di kemudian hari mereka akan menerimanya dengan lapang dada. Oleh karenanya, mereka berusaha menikmati masamasa pacaran tanpa merencanakan pernikahan. “Namanya pacaran ya happy-happy saja. Belum tahu juga ke depannya seperti apa, nanti, besok kita gimana. Kita juga nggak tahu, jadi jalanin saja,” tegas Tian. (idp)

WHULANDARY HERMAN

PSK yang Tangguh Kiprah Puteri Indonesia 2013 Whulandary Herman di bidang model dan kontes kecantikan, tidak diragukan lagi. Gadis Padang yang memiliki kemampuan intelektualitas yang baik ini, kini mulai mengasah bakat seni di dunia perfilman.

Peran pertamanya jadi pekerja seks komersial (PKS) yang tangguh menghadapi kehidupan.

Duta Tanpa Tembakau ini mengaku kini tertarik dunia perfileman, karena ingin mencoba hal-hal baru di luar kemampuannya. “Kalau mencoba model udah, presenter juga udah. Film itu next target,” kata Whulan.

Sebenarnya, kata Whulan, dirinya terjun ke dunia acting tahun depan. Namun, karena filmnya cocok, maka Whulan pun tidak menolak untuk masuk ke dunia peran ini lebih awal. “Rezekinya tahun ini dan filmnya cocok dengan Whulan, makanya diambil,” cerita Whulan.

Whulan ingin ke luar comfort zone-nya.

Selalu ingin menantang diri untuk membuat sesuatu yang baru. “Makanya, Whulan terus mengasah bakat seni lainnya yang dimiliki,” tuturnya.

Film yang akan diperankannya berjudul Bidadari Terakhir, disutradarai Awi Suryadi.

Sebuah film yang diangkat dari novel Bidadari Terakhir karya Agnes Davonar. Kisah cinta seorang remaja dengan kupu-kupu malam. Debut pertama sebagai pemain film, Whulan langsung kebagian peran menantang. Dia berperan sebagai PSK. “Film Bidadari Terakhir ini memang kisah nyata di daerah Balikpapan. Disini Whulan berperan sebagai Eva. Seorang perempuan muda yang berkorban membiayai ibunya yang lagi sakit. Perempuan muda ini trauma dengan masa lalunya, punya bapak

yang tiba-tiba meninggalkannya sejak kecil tanpa sebab,” tuturnya.

Akibatnya, Eva tidak ada feeling dan tidak percaya dengan cinta. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan lelaki yang usianya jauh lebih muda dan di usia 23 tahun meninggal dunia. “Jauh dari cerita hantu-hantu. Film ini bercerita tentang kehidupan dan cinta,” ujar Whulan.

Whulan mengaku sulit untuk memerankan Eva dalam film tersebut. Dia butuh waktu tiga bulan untuk memahami karakter Eva dan membaca novel tersebut.

“Sebelum syuting, Whulan harus hidup selama seminggu di rumah Eva yang sudah meninggal ketika usia 23 tahun. Di rumah itu, Whulan menyesuaikan diri bagaimana orangnya (Eva, red), ketemu sama nenek dan omnya Eva. Nah, paling susah itu belajar dialog, khususnya logat Samarinda,” ungkapnya.

Di samping itu, ada adegan ciuman pertama Whulan dengan pemainnya.

“Kalau model kan, Whulan sekadar jalan.

Nah di film ini, harus jalan, ngomong dan menangis. Tiba-tiba scene pertama, harus menangis dan berantem dengan bapak tiri.

Dan, scene ketiga rasa fall in love dengan pacarnya. Jadi, untuk mengatur ngomong dan emosi itu sulit,” sebut Duta Habitat for Humanity ini.

Whulan pun menyadari untuk jadi aktris sangat sulit. “Ini terasa saat memerankan Eva. Umur Eva tersebut kan 21 tahun dan perempuan tangguh yang tidak mau menangis dalam menjalani hidup,” ucap wanita yang hobi traveling ke luar negeri ini.

Whulan mengaku mengidolakan Jajang C Noer dan Christine Hakim. Dia menjadikan Jajang dan Christine sebagai patokan, karena memiliki karakter kuat. Selama syuting, gadis kelahiran 26 Juni 1988 ini hanya tidur sejam. Syuting pukul 06.00 pagi sampai 05.00 subuh. (idp)

REISA KARTIKASARI

Sedang Bahagia PRESENTER cantik dr Oz Indonesia dr Reisa Kartikasari Broto Asmoro tengah berbahagia. Dokter 29 tahun itu segera dikaruniai buah hati. Saat ini usia kandungan dokter asal Solo tersebut mencapai enam bulan. Namun, aktivitasnya tetap banyak, meski tidak sepadat sebelumnya.

Reisa mengungkapkan, dirinya merasa tidak terganggu dengan kehamilan tersebut. “Sempat mual dan muntah bulan ketiga. Tapi, bulan keempat alhamdulillah sudah stop.

Dan, sejauh ini nggak ada kendala apa-apa. Jadi masih bisa beraktivitas kayak biasanya,” ujar Putri Indonesia Lingkungan 2010 itu.

Bahkan, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan tersebut juga mengaku saat ini makin gemar bekerja. “Enggak tahu, aku malah jadi suka banget jalanjalan dan kerja,” katanya. (idp)