16 Februari 2015

Page 1

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Senin, 16 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kalbar 10 Besar Pengguna Narkoba Tapi Tak Punya Pusat Rehabilitasi Sosial

Efek Jera Kejahatan Seksual

MATIKAN SARAF LIBIDO PELAKU

Pontianak-RK. Kalbar termasuk daerah yang rentan peredaran dan masyarakatnya sudah banyak menjadi pecandu Narkoba. Karena masuk 10 besar pengguna Narkoba di Indonesia, panti rehabilitasi difokuskan untuk diperbaiki dari berbagai sisi, agar bisa melakukan pencegahan dan mengurangi para pecandu. Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa melakukan pemetaan terhadap rehabilitasi pecandu Narkoba di Kalbar. Kendala yang dihadapi, minimnya pusat rehabilitasi termasuk konselor dan pekerja sosial. “Saya sedang melakukan pemetaan rehabilitasi Narkoba. Pada 2015 ini pemerintah akan merehabilitasi 100 ribu penyalahgunaan Narkoba. Saya akan melihat, panti rehabilitasi di Kalbar bisa menampung berapa banyak pecandu dalam seminggu, dua minggu hingga satu bulan,” kata Khofifah ketika meninjau Panti Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat di Jalan Gusti Hamzah Pontianak, Halaman 7

Pontianak-RK. Dampak dari merebaknya pengguna Narkoba, Kalbar juga menjadi sarang pelaku kekerasan seksual dan perdagangan manusia (trafficking). Parahnya lagi, sebagian besar korbannya anak-anak bawah umur. “Mencegah merebaknya kasus kekerasan seksual dan perdagangan manusia ini, saraf libido pelakunya harus dimatikan. Kemudian hukum berat pelaku, biar ada efek jera terhadap pelaku dan calon pelaku lainnya,” ungkap Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa di Pontianak, Minggu (15/2). Munculnya kasus kekerasan seksual karena adanya jaringan dari kota-kota lain serta negara lain. Apalagi Kalbar berbatasan langsung dengan negara tetangga. “Maka diperlukan pencegahan secara serius,” ungkapnya. Berdasarkan data Kementerian Sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Belanja yang dikeluarkan untuk produksi pornografi, terutama pada perdagangan manusia dan anak pada 2014 diperkirakan tembus angka Halaman 6

Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa meninjau ke Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat di Jalan Gusti Hamzah Pontianak, Minggu (15/2). ISFIANSYAH-RK

10 Kesepakatan Revisi UU Pilkada Sudah Final

Eks Hakim MA : Menang Kalah BG Tetap Tersangka

Mabes Polri Sama dengan Publik? Ikutan Terbelah?

Jakarta-RK. Pembahasan pemerintah dan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Pilkada menghasilkan 10 kesepakatan. Kesepakatan tersebut akan difinalisasi kembali sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang. “Final. Besok rencananya sudah diplenokan di Komisi II bersama pemerintah,” kata anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini saat dihubungi wartawan, Minggu (15/2). Menurut Jazuli, usulan fraksinya yakni PKS sendiri sudah hampir seluruhnya terpenuhi dalam revisi tersebut. “Jadi, PKS tidak ada catatan, karena hampir semua ide dan usulan terpenuhi,” bebernya. Halaman 7

Jakarta-RK. Hari ini, apapun putusan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo tetap saja dihadapkan pada pilihan sulit. Sebagian kaPresiden Joko Widodo tengah menyantap hidangan di warung soto Gading, Solo, bersama para petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat. Dia duduk berhadapan dengan ketua PDIP Megawati Soekarnoputri, Sabtu (14/2). JPNN

Alissa Wahid @AlissaWahid Akhir2 ini, serangan untuk mendiskreditkan KPK sangat berhasil. Publik awam banyak yang termakan isu & ragu. Lupa kinerja KPK.

Achsanul Qosasi @AchsanulQosasi Hampir semua pengusaha saat ini takut bersinggungan dengan Uang Negara. Mudah dipolitisir & dicari2 kesalahan, apalagi ada agenda dendam politik.

klik! www.rkonline.id

savic ali @savicali Memperjuangkan sebuah identity itu gak soal, pun identitas agama. Oke-oke aja, sebagai counter-culture. Tapi jika maksa itu jadi soal.

Hormati Hukum Indonesia! Enam terpidana mati kasus Narkoba telah dieksekusi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Eksekusinya digelar di Pulau Nusakambangan dan Markas Komando Brimob Boyolali, Jawa Tengah. Mereka adalah Namaona Dennis Halaman 7

langan mendesaknya untuk tak melantik BG jadi Kapolri. Sisanya oke-oke saja. Hingga kini, belum bisa dipastikan presiden memutuskan apa. Namun, Mabes Polri disebut-sebut terbelah gara-gara Kompolnas memunculkan enam nama pengganti BG sebelum ada putusan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka dugaan Halaman 6

Ahok Kan Politisi Analis Politik dari Radita Incana Group, Iwan Nur Iswan mengatakan, wajar saja jika Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai niat terselubung dalam kebijakannya yang menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI. Niat terselubung yang Halaman 7

Iwan Nur Iswan

Nasib Buram Petani Karet Melawi dan Kalbar (1)

Harga Karet Kini Sudah Menyengsarakan klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Efek jera kejahatan seksual matikan saraf libido pelaku -- Bandar Narkoba dibunoh orangnye, kalok penjahat kelamin dibunoh burongnye .

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Kalau tak dicarikan solusi, bisa jadi petani menebang pohon karet dan menjual kayunya seperti fenomena buruk tengkawang. Malapetaka lingkungan Kalbar di ambang pintu.

Embun pagi dan dingin masih merangkul desa. Djudin melaju dengan motornya membawa seekor ikan tapah berukuran kecil. Di Simpang Tahlud, ikan tapah ditawarkannya kepada orang yang ditemui. “Ikan tapah Bang, se-ons enam ribu jak, paling ini empat ons,” kata warga Dusun Lebak Tapang, Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh. Setelah ditimbang dengan timbangan jinjing yang selalu dibawanya, berat tapah kecil itu hanya 5 ons dan dia pun mendapatkan uang Rp30 ribu. Ikan itu bukan miliknya, Djudin membelinya dari tetangga seharga Rp4 ribu per ons atau Rp20 ribu seekor. Untung R10 ribu Alhamdulillah. Tak hanya ikan-ikan Sungai Melawi yang dijual Djudin, yang meraeh ayam kampung, durian, burung dan semua barang yang kira-kira laku di Nanga Pinoh. Djudin harus putar haluan memeras keringat membanting tulang setelah menoreh getah (karet) miliknya Halaman 7

Sukartaji Mohan, Biro Melawi

Rakyat Kalbar Online

Petani karet sedang menoreh getah. SUKARTAJI-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K


n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Senin, 16 Februari 2015

2

Syafii Maarif/Ketua Tim Independen

Semua Lini Meneror dan Melumpuhkan KPK, Koruptor Berteriak Girang Tim Independen terus melakukan koordinasi dengan KPK untuk mengetahui sebanyak mungkin teror yang dialami penyidik dan staf lembaga anti korupsi itu. “Kami berupaya mencari sebanyak mungkin fakta dan informasi terkait adanya ancaman terhadap penyidik dan staf KPK,” tegas Ketua Tim Independen Syafii Maarif kepada Rakyat Merdeka (Grup JPNN.com) yang dihubungi via telepon, Rabu (11/2) malam. Semakin banyak ancaman yang diketahui tim independen, menurut tokoh Muhammadiyah itu, akan semakin baik. Sebab, semua informasi mengenai ancaman tersebut akan disampaikan ke Presiden Jokowi. “Ini menjadi masukan kepada Presiden Jokowi agar mendapat perhatian serius terhadap para pengancam tersebut,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya: +Bagaimana Tim Independen melihat ancaman terhadap para penyidik dan staf KPK itu? -Kami melihat itu bagian dari skenario besar untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK. +Siapa kira-kira pelakunya? -Ini kerjaannya para pihak yang tidak senang dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Mereka adalah kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan Pemerintah Dinilai Lambat

Tuntaskan RPP BPJS Ketenagakerjaan

Ilustrasi

Jakarta-RK. Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrahman Irsyadi menuding, pemerintah lamban dalam menuntaskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Padahal, lembaga publik yang menyimpan dana buruh Rp186 triliun ini bakal segera beroperasi penuh dalam waktu hitungan bulan ke depan. Yakni, Juli mendatang. “Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak segera menyelesaikan RPP itu. Apalagi kajiannya sudah dilakukan sejak lama. Yakni, hampir satu setengah tahun,” ujar Irsyadi dalam siaran persnya, Minggu (15/2). RPP tersebut terkait program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). “Kami tidak menginginkan pengalaman saat RPP BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh Presiden terulang kembali di BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya. (jpnn)

para koruptor untuk menghancurkan KPK. +Upaya apa lagi yang akan dilakukan untuk menghabisi KPK? -Saya kira hampir semua lini diupayakan untuk melumpuhkan KPK. Bahkan keinginan revisi perundang-undangan pun akan dijadikan alat untuk melemahkan KPK. Walau mereka bilang itu untuk kebaikan dan penegakan hukum, saya kira itu hanya pemanis di bibir saja. Niat mereka begitu besar untuk melumpuhkan KPK. Semua bentuk ancaman dan tindak tanduk yang mengintimidasi KPK tujuan akhirnya adalah melemahkan KPK. +Siapa yang diuntungkan? -Tentu para koruptor bersorak kegirangan dengan upaya pelemahan KPK itu. Saya kira, masyarakat dan pers juga harus melihat ini sebagai ancaman serius terhadap pemberantasan korupsi. Yang memiskinkan rakyat itu kan para koruptor. +Apa upaya yang bisa dilakukan untuk melawan itu? -Kita secara bersama-sama, rakyat dan pers untuk melawan kembalinya para koruptor. Korupsi harus diberantas dan KPK harus diperkuat untuk memberantas korupsi. Bukan hanya KPK, institusi kepolisian juga harus diselamatkan. Sebab, saya melihat, kok bisa institusi

kepolisian dimanfaatkan oleh segelintir orang demi kepentingan orang per orang di dalamnya. Memanfaatkan institusi kepolisian dengan cara-cara yang tidak benar. +Apa Tim Independen kompak mengupayakan agar persoalan ini segera selesai? -Saya melihat teman-teman di Tim Independen kompak dan bergerak dengan baik. Selain bertemu KPK dan Kompolnas, kami juga akan bertemu dengan KY (Komisi Yudisial), Pak Sutarman (bekas Kapolri) dan berbagai pihak lainnya. Itu langkah yang cukup bagus untuk menyelesaikan persoalan ini. +Tim Independen dibentuk tidak berdasarkan Keppres. Apa hasilnya bisa maksimal? -Memang tim ini tidak berdasarkan Keppres, tapi kami kompak. Rela bekerja tanpa dibayar, tidak digaji lho tim ini. Tapi kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, ini masalah bangsa kita yang harus diselesaikan. (jpnn) Re-editing: Andry

Soal Perizinan PT SBA, Pemerintah KKR Turunkan Tim Odang: Walaupun Menunjuk Kontraktor, Tetap Salahi Aturan Kubu Raya-RK. Terkait perizinan yang tidak kunjung dilengkapi oleh PT. Sinar Borneo Agung (SBA) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pengedokan kapal yang terletak di Jalan Tanggul Laut, Dusun V, Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Pemerintah KKR akan menurunkan tim yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat aktifitas perusahaan tersebut yang masih beroperasi, meskipun belum mengantongi izin lingkungan. “Kalau ada perusahaan, apalagi itu perusahaan besar yang tidak melengkapi azas ketentuan pemerintah, seperti yang kita dapatkan informasi belum dilengkapinya izin lingkungan PT Sinar Borneo Agung, kita akan menurunkan tim untuk memvalidasi kebenaran informasi tersebut,” tegas Asisten II Pemerintah KKR, H Odang Prasetya saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Minggu (15/2). Menurutnya, kalau perusahaan yang telah beroperasi, namun belum melengkapi izin tentu itu tidak dibenarkan. Pasalnya sudah jelas pemerintah mempersilahkan setiap investor tumbuh dan berkembang di KKR. Namun di lain sisi tentu harus tetap mengedepankan aturan yang berlaku. “Nantinya setelah melakukan validasi dan klarifikasi terkait perusahaan itu, jika memang benar ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, tentu banyak hal juga yang akan kita lakukan. Dan langkah terakhirnya akan kita stop usaha

tersebut,” lugasnya. Odang berpendapat, “Kita akan perintahkan tim terkait informasi yang didapat, PT Sinar Borneo Agung tidak mengantongi izin lingkungan. Tentu korelasinya tim pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya akan kita perintahkan untuk turun melihat kebenarannya,” ucapnya. Dari aspek legalitas, Odang menambahkan, perizinan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi setiap lini usaha yang masuk di KKR ketika memang perusahaan tersebut masih juga mengabaikan azas-azas perizinan yang ada di Kubu Raya, tentu ada langkah selanjutnya yang pasti akan dilakukan pemerintah. “Diantaranya, akan kita proses sesuai Undang-undang yang berlaku. Kita tidak akan pilih kasih kalau memang ada yang melanggar ketentuan pemerintah, salah satunya yang kita dengar adalah PT Sinar Borneo Agung yang tidak melaksanakan kegiatan usaha, namun perusahaan tersebut informasinya menggunakan pihak kontraktor untuk pengerjaan usaha tersebut. Artinya sama saja itu tidak boleh dan telah melanggar aturan maka dari itu tim kita akan memvalidasi kebenaran dari informasi tersebut,” paparnya. Di lain sisi, Odang menjelaskan terkait pada usaha kecil, menengah maupun besar, Pemerintah KKR selalu terbuka. Karena komitmen pemerintah saat ini fokus dalam pembangunan segala sektor. “Pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat maka dari itu kita

welcome dengan segala investasi yang masuk di Kubu Raya. Namun di sisi lain tentu investor yang masuk di Kubu Raya harus mentaati azas dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan aspek legalitas tentunya harus dipenuhi oleh setiap lini usaha,” ujarnya. Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua DPRD KKR, Suprapto menegaskan, pemerintah dan instansi terkait supaya dapat melakukan tindakan tegas untuk perusahaan yang mengabaikan regulasi yang telah menjadi ketentuan bagi setiap usaha-usaha yang masuk di KKR. “Jadi kami menyarankan, mengimbau dan mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah terkait untuk dapat bertindak tegas dalam kaitan perizinan ini. Karena secara tidak langsung ketika ada perusahaan yang mengabaikan perizinan tentu tidak mendukung program pemerintah dan tentunya juga akan merugikan daerah, karena tidak melaksanakan kewajiban setiap pelaku usaha,” tegas Wakil Ketua DPRD KKR, Suprapto. Legislator Partai Golkar itu mengapresiasi, terhadap kinerja Pemerintah KKR saat ini dan tentunya tindakan tegas serta penertiban harus dilakukan guna menertibkan usaha-usaha yang tidak mematuhi regulasi yang ada di KKR. Suprapto berpendapat, setiap usaha yang akan masuk di KKR tentu harus menyiapkan terlebih dahulu seluruh izin-izin yang telah menjadi ketentuan pemerintah barulah usaha tersebut mulai beroperasi.

Karena pihak pemerintah tentunya tidak menginginkan adanya permasalahan yang timbul di kemudian hari. “Seperti PT Sinar Borneo Agung yang saat ini dikatakan beroperasi dengan menunjuk pihak kontraktor untuk melakukan operasional perusahaan tersebut. Namun perusahaan tersebut tidak mengantongi izin lingkungan yang merupakan salah satu ketentuan izin yang harus dilengkapi. Itu jelas melanggar aturan dan wajar saja kalau ada permasalahan timbul di lingkungan sekitar. Karena izin lingkungan tidak dilengkapi. Ada apa yang terjadi sebenarnya pada perusahaan tersebut,” ucap Suprapto. Sementara itu, berita sebelumnya, salah seorang owner PT. Sinar Borneo Agung, Murtono membenarkan, perusahaannya yang bergerak di bidang pembuatan dan pengedokan kapal tersebut belumlah mengantongi izin lingkungan. Sedangkan aktifitas pengedokan dan pembuatan kapal yang saat ini terlihat merupakan tanggungjawab CV Citra Mulia sebagai kontraktor dan bukan PT. Sinar Borneo Agung. “Saat ini kontraktor yang kita tunjuk sedang memproduksi sebuah kapal besi dengan kapasitas 500 GT. Kemudian kapal yang sedang diperbaiki dengan kapasitas 700 GT serta pembuatan satu buah ponton,” ujar owner PT. Sinar Borneo Agung, Murtono saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu. Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229


Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Senin, 16 Februari 2015

Lurah Batu Layang Kecewa dengan DPRD Kota Pontianak

Dana Rp1 Miliar Dialihkan ke Dinas Cipta Karya Pontianak-RK. Kesal dengan pangalihan alokasi dana ke Dinas Cipta Karya dalam realisasi perbaikan gang sekitar Rp1 miliar yang dilakukan oleh DPRD Kota Pontianak. Tak pelak, Lurah Batu Layang, Hendra Feilani menyayangkan pengalihan tersebut. Pasalnya berdasarkan instruksi Walikota Pontianak, Sutarmidji harus diserahkan langsung. Karena lurah sudah diberikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Sangat disayangkan pembangunan fisik jalan, drafnya sudah kita terima dari Pemkot Pontianak, lalu dianggap DPRD dan dialihkan lagi ke Dinas Cipta Karya. Dikembalikan lagi ke Cipta Karya, kenapa itu dilakukan. Padahal lurah sekarang kuasa pengguna anggaran, tidak tergantung lagi dengan kecamatan,” kesal Lurah Batu Layang, Hendra Feilani, Minggu (15/2). Hendra Feilani menegaskan, yang menambah kekesalannya, yakni banyaknya dewan di daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Pontianak Utara yang ikut tidak memperjuangkan hal tersebut. Padalah,

praktiknya lurah merupakan perpanjangan tangan pemerintah terkecil. Lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui wilayahnya masing-masing. “Kenapa masing-masing dewan di Pontianak Utara tidak memperjuangkan, kenapa tidak diserahkan ke kelurahan. Padahal lurah merupakan perpanjangan Pemkot Pontianak dan lurah yang berhadapan langsung dengan warga,” cetusnya. Dia berpendapat, hal ini merupakan ketidakpercayaan dari DPRD Kota Pontianak terhadap jajaran pemerintah atau lurah. Seperti akan ada penyelewengan jika dikucurkan ke lurah dan sejenisnya. Namun anggapan tersebut dibantah keras Hendra. Pasalnya jika disinyalir ada penyelewengan itu sangat kecil kemungkinan. Lantaran sudah banyak pengawasan di dalam permasalahan ini. Apabila ditemukan maka tindakan hukum harus ditempuh. Dan kalau itu benar terbukti, Hendra Feilani menyatakan bahwa dirinya siap dipenjarakan sesuai dengan pelanggaran tersebut.

juga ditentukan langsung makanya harus dirubah karena lurah lebih tahu kondisi di lapangan,” paparnya. Tak hanya dirinya yang merasa kecewa dengan permasalahan ini, pihak kelurahan yang sudah membentuk tim dalam merealisasikan lokasi layak perbaikan gang yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat turut merasakan hal sama. Karena sudah bekerja ke lapangan, memeriksa sejumlah lokasi dan melakukan penyaringan. “Sebelum diketuk sudah turun, setelah turun kita panggil 20 RW untuk pembangunan fisik. Tetapi tak hanya lurah saja yang kecewa, masyarakat juga menyatakan demikian karena sudah bentuk tim sosialisasi untuk kelancaran, ternyata ditarik kembali. Kalau memang sudah ada, akan kita undang RT/RW dan dipantau masyarakat langsung supaya lebih efisien, efektif dan tepat waktu. Kenapa diambil alih lagi ke Cipta Karya,” cetusnya.

“Kalau ada khawatir akan diselewengkan, sangat tidak mungkin untuk bermain. Karena saat sekarang banyak yang mengawasi. Kalau memang ada, tangkap saja dan penjarakan saja lurah itu. Tolong bagi dewan Kota Pontianak, karena mereka duduk sebagai wakil rakyat, harus berpihak ke rakyat, jalankan amanat dan mandat rakyat, tetapi bukan kepentingan golongan lain,” tegasnya. Hendra menjelaskan, karena sudah dipercayakan menjadi KPA, DPRD Kota Pontinak bisa memberikan kepercayaan itu ke masing-masing lurah. Bahkan, dirinya menyatakan dengan diberikan kepercayaan, pihak kelurahan yang dekat dengan masyarakat ini berkomitmen mengerjakan kepentingan masyarakat tersebut dengan sebaik mungkin dan tepat sasaran. “Jangan lagi ada alasan segala macam. Buktikan. Lurah akan buktikan bila perlu sebelum target sudah selesai dan dipertanggungjawabkan. Kalau Cipta Karya artinya sentralisasi, mengajukan ada perlu segala macam. Kemudian bahan material

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Jumlah Pendaftar SNMPTN Hingga Hari Kedua PTN Favorit, UGM, Unila, Unpad, UB dan UI Jakarta-RK. Sabtu (14/2) merupakan hari kedua pendaftaran perimaan mahasiswa baru jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN). Namun, pendaftar masih sepi. Baru ada 3.736 calon mahasiswa yang mendaftarkan diri mereka melalui situs www. pdss.snmptn.ac.id. Koordinator Pokja Humas Panitia SNM PTN 2015, Bambang Hermanto menuturkan, jumlah tersebut telah mencakup pendaftar calon mahasiswa program bidik misi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-

dikti). Yaitu sebesar 445 orang. Hingga menjelang tengah malam, angka ini pun tidak mengalami pergerakan secara signifikan. “Masih berkisar di angka itu,” ujar Bambang Hermanto saat dihubungi kemarin. Diakui olehnya, hal ini lumrah. Pada awal pendaftaran SNM PTN tahun lalu, jumlah pendaftar juga berkisar di angka yang sama. Lagi pula, tidak ada jaminan bagi pendaftar pertama bisa langsung diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Menurutnya, melambatnya jumlah

lalui jalur SNM PTN akan dibuka hingga tanggal 15 Maret. Pada esoknya, 16 Maret 2015 proses seleksi akan dimulai sampai 8 Mei 2015. Meski demikian, Bambang mengimbau agar seluruh calon mahasiswa untuk segera menyelesaikan kegiatan pengisian, baik verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) maupun pendaftaran sejak awal. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kesulitan atau kepadatan saat masa akhir pendaftaran. “Untuk jaga-jaga,” paparnya. (jpnn)

pendaftar disebabkan oleh kondisi calon mahasiswa yang masih bingung. Mereka masih belum dapat menentukan mana jurusan dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang akan dituju. “Mereka biasanya masih konsul, liat-liat info,” ujarnya. Ia sendiri memperkirakan, puncak pendaftaran baru terjadi pada dua minggu menjelang akhir masa pendaftaran. Yakni, sekitar awal bulan depan. “Dalam beberapa tahun memang grafiknya seperti gunung,” jelasnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pendaftaran calon mahasiswa baru me-

3

15 Pasangan Lansia Rayakan Malam Valentine Pontianak-RK. Perayaan valentine yang identik dengan kasih sayang, dimanfaatkan muda-mudi berbagi kasih dalam merayakannya. Uniknya, tak hanya muda-mudi yang melakoni suasana romantis yang disediakan Hotel Transera Pontianak, melainkan terdapat 15 pasangan lanjut usia (lansia) turut melakukan hal sama. Yakni dengan kembali bernostalgia mengingat masa lalu yang dibungkus suasana serta irama romantis yang disediakan oleh pihak hotel. “Valentine identik dengan kasih sayang. Ini untuk siapa saja, keluarga, istri, kekasih dan lain-lain. Momen ini telah kami persiapkan. Di sini ada rombongan bapak/ibu yang sudah usia lanjut berpasangaan sekitar 15 pasangan,” ujar Ganeral Manager Hotel Transera, Patris Sukartono, di ruang Tera Sky, Sabtu (14/2) malam kemarin. Malam valentine yang dimulai dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB kemarin malam ini berlangsung romantis. Pasalnya pihak hotel yang dipantau langsung oleh pimpinannya ini memanjakan pengunjung dengan tembang-tembang kenangan yang semakin membuat suasana puncak hotel tertinggi di Kota Pontianak itu semakin bertambah romantis. “Irama musiknya juga kita pilih irama masa lalu, sebagai pendukung suasana romantis ini. Juga kita sediakan makan malam bersama, untuk mengutarakan kasih sayang sesama pasangannya,” terang Patris. Puluhan masyarakat Kota Pontianak yang terdiri dari muda-mudi dan 15 pasangan lansia tersebut seakan larut dengan suasana romantis yang diberikan pihak hotel guna memanjakan seluruh pengunjung. Di samping pelayanan yang diberikan dengan keramah tamahan yang dilengkapi dengan pemandangan yang memanjakan mata bagi penikmat malam kasih sayang tersebut. “Mereka mengingat masa lalu dan suasana di sini pun telah kita persiapkan seromantis mungkin. Supaya mereka mengingat masa lalu, dulu saat saling berkasih dan bernostalgia kembali,” ulasnya. Patris menyatakan, perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini telah mengagendakan sejumlah perihal penting dalam waktu dekat. Seperti perayaan Imlek yang juga akan diberlakukan sama dengan konteks sesuai dengan agenda. Serta didukung pula oleh televisi lokal Kalbar yang turut menyukseskan. “Malam ini memang kita khususkan untuk valentin, Rabu nanti menyambut malam Imlek kita juga ada acara karoke mandarin yang disuport oleh salah satu tv lokal yang akan disiarkan,” paparnya. Malam Imlek tersebut, puncak hotel yang menjadi andalan ini akan dihias berkonsep Imlek, yang pastinya akan memuaskan bagi pengunjung. “Kemudian pada tanggal 19 Februari juga ada makan malam bersama, Transera Hotel juga memberikan dan mengakomodir bagi keluarga-keluarga yang akan merayakan makan malam bersama,” paparnya. (agn)

(Dalam Jutaan Rup piah) LAPORAN POSISI KEUANGAN

JUMLAH ASET

10.020.645

8.293.382

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DESEMBER 2014 PENDAPATAN PENJAMINAN Imbal Jasa Penjaminan Bruto Pendapatan Komisi Reasuransi Premi Co Guarantee Premi Reasuransi Restitusi IJP Imbal Jasa Penjaminan Bersih BEBAN KLAIM PENJAMINAN BERSIH PENDAPATAN INVESTASI PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN BEBAN USAHA Beban Operasional Beban Sumber Daya Manusia Beban Administrasi dan Umum Beban Sistek dan Pengembangan Usaha Jumlah Beban Usaha LABA SEBELUM PAJAK BEBAN PAJAK PENGHASILAN Beban Pajak Kini Manfaat Pajak Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan LABA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

10.020.645

8.293.382

LAPORAN LABA RUGI USAHA SYARIAH DESEMBER 2013

1.686.271 5.509 (220.685) (24.181) (4.344) 1.442.570 1.021.058 421.512 531.364 222.492

1.600.961 844 (253.402) (4.204) (4.560) 1.339.639 963.393 376.246 347.674 162.647

70.562 168.092 70.197 19.574 328.425 846.943

44.912 115.762 64.212 4.715 229.601 656.966

160.695 22.109 182.804 664.139 60.525 724.664

144.831 (13.074) 131.757 525.209 (80.069) 445.140

DESEMBER 2014

DESEMBER 2013

121.288 484 (21.614) (1.726) 98.432

137.871 59 (26.299) (283) 111.348

BEBAN KLAIM

36.432

42.641

PENJAMINAN BERSIH

62.000

68.707

PENDAPATAN INVESTASI PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

12.045 7.307

6.890 8.266

BEBAN USAHA Beban Operasional Beban Sumber Daya Manusia Beban Administrasi dan Umum Beban Sistek dan Pengembangan Usaha Jumlah Beban Usaha

7.988 13.583 9.297 2.081 32.949

5.579 10.182 7.692 104 23.557

LABA USAHA SYARIAH

48.403

60.306

PENDAPATAN PENJAMINAN Imbal Jasa Kafalah Bruto Pendapatan Komisi Reasuransi Premi Co Guarantee Premi Reasuransi Restitusi IJP Imbal Jasa Penjaminan Bersih

DEWAN PENGAWAS & DIREKSI PERUM JAMKRINDO PEMILIK MODAL : NEGARA REPUBLIK INDONESIA 100% DEWAN PENGAWAS Braman Setyo Nasaruddin Umar Dahlan Siamat Ony Suprihartono Subandriyo

DIREKSI Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Hasanuddin Abdul Fatah H. Muhammad Syakir Sula M. Gunawan Yasni

Ketua Anggota Anggota

Diding S. Anwar I. Rusdonobanu Herry Sidharta Nanang Waskito Bakti Prasetyo

Direktur Utama Direktur Keuangan Dan Investasi Direktur SDM Dan Umum Direktur Penjaminan Non Bank Direktur Penjaminan Bank

Jakarta, 3 Februari 2015 Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

ANAK PERUSAHAAN

Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610 Telp. 021 - 6540386 Fax 021 - 6540389 www.jamkrindosyariah.com


Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Senin, 16 Februari 2015

4

Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2015

Fokus Ciptakan Kantin Sehat Pontianak-RK. Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota Pontianak menyatakan, tahun ini akan fokus mewujudkan keinginan Walikota Pontianak, Sutarmidji menciptakan ‘kantin sehat’. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu Widoyono mengatakan, pihaknya telah berkomitmen dengan Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak guna membangun kantin sehat. “Jadi kantin sehat ini, fisiknya dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Cipta Karya. Tugas Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yakni melatih pengelola kantin. Bagaimana cara penyajian makanan dan menjadikan kantin itu sehat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota

Pontianak, Sidiq Handanu Widoyono, belum lama ini. Jika kelak kantin sehat sudah terbangun, kata Handanu maka instansinya bersama pihak sekolah yang ada di seluruh Kota Pontianak akan melarang pedagang makanan yang menjajakan dagangannya dengan gerobak maupun sepeda motor untuk berjualan di sekolah. “Kalau kantin sekolah nanti sudah bagus, maka kita (Dinkes dan pihak sekolah, red) akan melarang penjualpenjual makanan yang menggunakan gerobak dan motor untuk berjualan di sekolah-sekolah. Mereka sudah tidak diperbolehkan lagi berjualan. Tujuannya supaya anak-anak di sekolah sehat,” ucap Handanu.

(UKS). “Di bidang ini, selain membicarakan lingkungan, pendidikan kesehatan dan prilakunya juga dibahas. Jadi kita berfungsi untuk mengontrol,” ujarnya. Handanu berpendapat, program kantin sehat sudah berjalan di beberapa sekolah di kawasan Kota Pontianak. “Sebagian besar masih belum terbina dengan baik. Tetapi, untuk sekolah-sekolah yang sering mengikuti lomba-lomba dan berprestasi pasti kantinnya sudah naik,” ujar Handanu. Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

2015, PDAM Bertekad Perbaiki Layanan

VALAS

Jumat, 13 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,937.88 14,628.34 3,570.67 3,420.77 9,454.80 12,833.00

9,833.67 14,478.62 3,532.11 3,386.19 9,353.60 12,705.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sejauh ini, menurut Handanu, pihaknya belum mempunyai data kongkret mengenai masalah siswasiswi yang terkontaminasi penyakit dari mengkonsumsi makanan tidak higeine. “Data kita tidak spesifik, berapa banyak siswa-siswi yang menderita diare atau terkena penyakit akibat mengkonsumsi makanan tidak sehat. Sejauh ini, kita hanya mendapatkan laporan dari Puskesmas dan rumah sakit. Data rumah sakit itupun global, tidak pernah menspesifikan dari mana asal penderita penyakit,” paparnya. Handanu menambahkan, program kantin sehat sudah lama ada di Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Program tersebut masuk ke kategori Usaha Kesehatan Sekolah

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Proyeksikan Keuntungan Rp27 Miliar Pontianak-RK. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PT Tirta Khatulistiwa menargetkan keuntungan sebesar Rp27 miliar pada 2015. Proyeksi keuntungan tersebut bakal dipergunakan untuk memperbaiki pelayanan. “Tahun ini kita mempunyai target sambungan baru sekitar 3000. Target keuntungan sebesar Rp27 miliar, harus naik dari pendapatan sebelumnya yang hanya Rp17 miliar. Keuntungan ini untuk membangun beberapa jaringan dan upah karyawan/karyawati,” ujar Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Khatulistiwa, Affandi, di kantornya, baru-baru ini. Affandi mengaku, PDAM selaku distributor air bersih masih kesulitan dalam keuangan. Terutama dalam membangun proyek penambahan alat. Dana yang dimiliki masih sangat minim. Untuk itu, ia berencana bakal meminjam dana segar dari bank. “Pada 2015, kita juga akan meminjam dana di BRI. Peminjaman dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas. Supaya pelayanan semakin membaik dan masyarakat diuntungkan,” lugasnya. Sejauh ini, kata Affandi, pihaknya telah berhasil membangun 4 unit booster di beberapa titik di seantero Kota Pontianak. Pembangunan tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Alhamdulilah, kita sudah membangun beberapa

booster melalui dana APBD dan APBN. Rencananya, tahun ini dua unit akan dioperasikan. Untuk booster dari APBN, belum bisa dioperasikan karena listriknya baru bulan ini dipasang. Mungkin kita akan melakukan uji coba pada bulan-bulan berikutnya. Tetapi, kita menargetkan, 2015 semua booster harus beroperasi,” ulas Affandi. Kualitas air bersih di Kota Pontianak masih belum mencapai kata sempurna. Hingga tahun ini, masih saja terdengar keluhan masyarakat mengenai air ledeng yang didistribusikan PDAM Tirta Khatulistiwa. Affandi menyatakan, air ledeng yang tidak jernih bukan kesalahan pihaknya. Masalahnya, Kota Pontianak memiliki tanah yang berkarakterisitik gambut sehingga kualitas air bersih masih terkontaminasi. “Permasalahan ini bukan tidak bisa kita atasi. Tetapi, karakteristik air gambut agak berbeda. Dua hingga tiga jam selalu berubah-ubah, kadang gambut kadang jernih. Bukan kita tidak menstabilkannya. Ini sudah menjadi tugas dan fungsi PDAM. Kita terus berusaha memperbaiki dan menambahkan beberapa bahan kimia dalam rangka stabilitasi kualitas air,” ucapnya. Menurut Affandi, belakangan terakhir, kualitas air sudah membaik tak seperti pada Desember tahun lalu. “Untuk saat ini, kualitas air bersih sudah memulai baik. Parit Perdana, Parit Tokaya ini gambutnya tinggi makanya kualitas air kita sedikit buruk,” ujarnya. (DIS)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia. Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan. Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas. Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya. Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri. Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

HP : 081345479682

Sms Warga

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

Affandi

Sudah Gundul Bapak Presiden RI Yth. Jakarta banjir wajar, karena di hulu Sungai Ciliung dan Puncak Bogor, hutan sudah gundul. Akanlah menuai malapetaka, jika bumi sudah seperti planet Mars, akan terciptanya Bumi akan kiamat, walaupun di negeri kita banyak pakar, analisis, pengamat dan lain sebagainya adalah pembohong terbesar jika hutan, mangrove, gambut, hutan lindung, taman nasional dan cagar alam dibabat tak pernah berhenti dan sudah gundul punah, apa yang terjadi! Adalah kebodohan dan pembohong terbesar. Sementara politik di negeri ini sarat dengan kepentingan kesarakahan. Koruptor memang tersohor, terhormat dan penyelamat! Akan tetapi koruptor adalah paling pengkhianat! . Ibrahim Myh. 081288673500 10-2-2015

20.12

Jangan Makan Ah... sttt sini ada apa?. Kenapa kamu makan laxxn di depan Pasar Mxx bro, itu dekat dengan bak sampah, bau dan banyak lalat beterbangan. Besok-besok jangan makan disitu lagi ya, di tempat lain kan banyak. Dxxr gak nxxi kesehatan lho, terlalu. 085348090038 5-2-2015

Tanggapan Narkoba menjajah, menghancurkan dan merusak moral generasi penerus bangsa Indonesia. Maka dari itu wahai Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri dan pemuda kita perang melawan narkoba. 085245519512 13-2-2015

17.34

17.31

Dukungan terhadap lembaga institusi di negeri ini. Mengeksekusi hukuman mati terhadap penyelundup, bandar, pengedar maupun pemakai narkoba/koruptor di negeri ini, karena narkoba/koruptor mutlak “penghancur generasi bangsa secara total”. Untuk itu, mengusulkan secara tegas agar terpidana mati kasus narkoba/korupsi harus dimasukkan di dalam sangkar besi berukuran 1,5 meter x 1,5 meter x 1,5 meter dan dibakar hidup-hidup secara perlahan-lahan. Setelah alat vital dan inderanya rusak total, barulah dikeluarkan dan dilepaskan, walau masih dalam keadaan setengah hidup. Biarkanlah terpidana tersebut akan berproses kematiannya dalam waktu yang panjang, tapi pasti sengsara adalah hukuman paling terberat. Dengan pertimbangan, bahwa sekarang narkoba/korupsi telah merambah sampai ke desa-desa hampir tak pernah berhenti. Ibrahim Myh. 081288673500 15-2-2015

12.49

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id


Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Senin, 16 Februari 2015

5

Kubu Romi: Muktamar Lainnya Sudah Tewas

Pemerintah-DPR Sepakat Hapus Tahapan Uji Publik Jakarta-RK. Setidaknya ada sepuluh poin yang disepakati dalam pembahasan revisi UU Pilkada antara Panitia Kerja dan pemerintahan. Pembahasannya dilanjutkan hari ini. “Ini update terakhir hingga pukul 17.50,â€? ujar anggota Panja dari Fraksi Partai Arwani ThomaďŹ Persatuan Pembangunan dalam keterangannya, Minggu (15/2). Arwani menjabarkan, poin pertama, Panja dan pemerintah sepakat memperkuat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara pilkada. “Poin kedua, disepakati syarat pendidikan kepala daerah tidak berubah, yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat,â€? lanjutnya. Ketiga, syarat usia kepala daerah juga tak berubah, gubernur minimal 30 tahun serta bupati dan walikota 25 tahun. Poin selanjutnya yang disepakati adalah tahapan uji publik dihapus. “Uji publik sempat menjadi perdebatan karena dianggap memperlama tahapan Pilkada,â€? bebernya. Dalam beleid tersebut, uji publik dijadwalkan berlangsung selama enam bulan. Kemudian, poin kelima adalah syarat dukungan untuk pasangan calon dinaikkan menjadi 3,5 persen. Poin keenam, Pilkada dilakukan satu putaran. “Poin selanjutnya, penyelesaian sengketa dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu pembiayaan berasal dari APBD yang didukung APBN,â€? tambah Arwani. Untuk jadwal pencoblosan, keduanya sepakat dilakukan pada Desember 2015 untuk kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2015 dan semester pertama 2016. “Kemudian gelombang dua pada Februari 2017, gelombang ketiga pada Juni 2018, dan terakhir Pilkada serentak nasional pada tahun 2027,â€? tandasnya. (rmol)

Romahurmuziy..JPNN

Jakarta-RK. Kubu Romahurmuziy (versi Muktamar Surabaya) mengklaim, persoalan kepengurusan ganda di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah selesai. “Sengketa PPP sudah tidak ada, muktamar Surabaya lah yang sah,� ungkap Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi dan Hubungan Media, Arman Remy di Tebet, Minggu (15/2). Sengketa yang dimaksud terkait kondisi tubuh internal DPP PPP yang sebelumnya terpecah jadi dua. Satu kubu dari DPP PPP versi muktamar Surabaya yang dipimpin ketua umum Romahurmuziy dan PPP versi muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz. Menurut Arman, kubu selain muktamar

Surabaya sudah tidak ada lagi. “Muktamar lainnya sudah tewas dan dikubur dalamdalam,� kata Arman pada konferensi pers tersebut, seperti dilansir Jawa Pos online (induk JPNN). Pada kesempatan itu, Arman juga mengabarkan mengenai rencana PPP menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) I di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa sampai Kamis (17-19 Februari 2015). “Mukernas tersebut akan diikuti semua kader PPP se-Indonesia,� ucap Arman. Bidik 51 Daerah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) cukup percaya diri menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. DPP PPP memasang target cukup tinggi. Yakni,

menargetkan menang di 51 daerah. Hal itu disampaikan oleh ketua DPP PPP Isa Muchsin versi muktamar Surabaya pada konferensi pers di Tebet, Minggu siang (15/2). “Dari 204 Pilkada, PPP membidik 51 daerah untuk dimenangkan,� kata Isa. Untuk mencapai target tersebut, PPP memprioritaskan kader internal untuk diusung dalam Pilkada dengan mempertimbangkan aspek loyalitas, dan elektabilitas. Namun, jika hal itu sulit dipenuhi, PPP membuka peluang mengusung tokoh eksternal yang memiliki visi dan misi sama dengan PPP. “Kami membuka peluang untuk mendukung tokoh dari luar. Tokohnya harus satu visi dan misi dengan PPP,� tambah Isa.

Terkait persiapan pilkada, PPP sudah mengeluarkan juklak (petunjuk pelaksanaan) sebagai acuan DPD dan DPW PPP. Selain itu, PPP membatasi usia kader yang maju sebagai ketua DPW maksimal 50 tahun, ketua DPD maksimal 40 tahun, ketua DPC maksimal 30 tahun, dan ketua PR maksimal 25 tahun. Dalam waktu dekat, PPP juga akan melaksanakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) I di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Selasa sampai Kamis (17 - 19 Februari 2015). “PPP akan gelar Mukernas dalam waktu dekat, kami akan membahas beberapa persoalan penting terkait pilkada dan PPP sendiri,� ungkap Isa yang juga menjadi ketua SC Mukernas. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

Homestay Harus Rapi dan Bersih Singkawang. Menjelang Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015, kamarkamar hotel di Kota Amoy sudah full book alias sudah di-booking jauh-jauh hari. Alternatif lainnya, homestay. Pemilik “kamar sewa� pun diminta membersihkan dan merapikan kediamannya. “Kita minta, warga Singkawang yang punya kamar untuk homestay untuk merapikan dan membersihkan rumahnya, perhatikan pula keamanannya,� kata Suryanto, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditemui di Sekretariat Panitia Imlek dan Capgome Kota Singkawang, baru-baru ini. Suryanto mengharapkan pemilik homestay untuk memberikan kenyamanan kepada tamu-tamu yang ingin menyaksikan Festival Imlek dan Capgome. “Kebanyakan wisatawan memilih homestay, karena mereka jarang pulang, jadi keamanan barang-barang dari tamu itu hendaknya diperhatikan,� ingatnya. Selain itu, dia juga mengharapkan pemilik homestay untuk menyediakan makanan dan minuman untuk para tamunya, agar mereka tidak kesulitan.

“Kalau dalam penyediaan konsumsinya, kita bisa fasilitasi, misalnya kalau ingin menggunakan jasa catering dan lainnya,� katanya. Pemilik homestay tinggal berkoordinasi, catering-nya mau diantar kemana. “Silakan tentukan tempatnya, mau makan dimana, catering siap diantar, karena kalau langsung ke rumah makan, biasanya lama ngantre, kasihan para tamu itu nantinya,� kata Suryanto. Bagi yang belum mendaftarkan homestay-nya, Suryanto menyarankan untuk segera menyampaikannya ke Disbudparpora. Sehingga dapat langsung dikoordinasikan ke PHRI. “Kita sudah koordinasi dengan PHRI, ketika tamu datang ke hotel, lalu kamar-kamar sudah penuh, diharapkan untuk diarahkan ke homestay, daftar homestay sudah ada di hotel-hotel,� ungkap Suryanto. Mengenai masalah harga, Suryanto mengharapkan, kenaikannya tidak lebih dari 100 persen dibandingkan hari biasa. “Maksimal kenaikan harga sewa kamar homestay itu 100 persen dari hari biasa, itu sudah disepakati bersama,� ujarnya. (dik)

BENGKAYANG

Janda 7 Anak Alami Gagal Ginjal Bengkayang. Sindi, 50, warga Dusun Pelaik Kandang, Desa Sebente, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang sudah tiga bulan terbaring lemah. Penyakit gagal ginjal yang diderita janda dengan tujuh anak ini menggugah perhatian Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Fransiskus MPd. Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengunjungi kediaman Sindi bersama Camat Bengkayang, Yustinus K. Sindi sempat dibawa ke RSUD Bengkayang, kata Fransiskus, biaya pengobatannya akan dibantu melalui BPJS Kesehatan. �Saya mengimbau Kepala Desa Sebente ambil sikap untuk menguumpulkan dana di rumah sakit,� harapnya. Sindi terang Fransiskus kemudian dibawa ke Rumah Sakit Vinsensius Singkawang sesuai rujukan BPJS, karena kurang lengkapnya peralatan medis di RSUD Bengkayang. “Saya berharap instansi terkait ikut peduli terhadap warga miskin. Sebaiknya beberapa program yang diberikan pemerintah bisa menjangkau warga yang layak menerimanya,� ujarnya. Susanti, anak Sindi menerangkan, ibunya selama beberapa tahun menderita penyakit gagal ginjal. Tubuhnya semakin

kurus dan sulit untuk duduk, apalagi untuk berdiri. �Kalaupun berdiri, ibu harus dibopong untuk buang air besar dan air kecil,� terang siswi Kelas X SMAN 1 Teriak kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (14/2). �Sudah dua tahun seperti ini. Hanya duduk dan berbaring di tempat tidur,� imbuh Sindi. Sindi mengaku memiliki kartu Jamkesmas. Namun, kartu itu tidak pernah digunakan karena tidak memiliki uang, karena meski memiliki Jamkesmas tetap saja harus mengelurkan biaya. �Masuk ke rumah sakit, siapa yang mau merawat saya. Keluarga saya semuanya tidak mampu, anak-anak saya miskin. Di rumah sakitpun harus beli obat. Ndak apalah, ada obat atau tidak ada obat biarlah saya di rumah,� katanya lirih. Sindi mengaku sudah dua tahun menjanda. Suaminya meninggal juga karena penyakit yang sama. Dari tujuh anaknya, tiga diantaranya telah menikah. Satu anaknya yang lain mengalami keterbelakangan mental, satu orang bisu. Sedangkan satu menantu perempuannya menderita buta, serta dua anaknya masih sekolah. Untuk biaya hidup sehari-hari, Sindi

hanya berharap dari satu anaknya yang bisu, Awa. Awa hanya bisa mencari sayur dengar pendapatan sehari-hari Rp 6 ribu sampai Rp 8 ribu per hari, itupun kalau ada. �Kami makan seadanya. Sayur hutan. Sayapun makan tak bisa banyak. Paling cuma dua jumput nasi,� kata Sindi. Ia tinggal di rumah yang berdempetan dengan rumah menantu laki-laki. Rumahnya berdinding papan, berlantai tanah, beratap seng yang bocor saat hujan. �Kalau sudah hujan, maka semuanya ikut basah,� ucapnya. Susanti menambahkan, awalnya ibunya mengeluh sakit demam. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bethesda Serukam. Namun seluruh tubuhnya malah bengkak dan mengembang. �Petugas rumah sakit mengatakan, ibu kekurangan darah, tapi ternyata diagnosa selanjutnya adalah gagal ginjal,� ungkapnya. Penderitaan Sindi menggugah salah seorang tetangganya, Joni. Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak itu kemudian mengajak Fransiskus MPd untuk mengunjungi Sindi. “Saya kasihan, makanya saya mengajak bapak (Fransiskus, red) kesini,� kata Joni. (kur)

Iklan Baris & Paket Murah -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG .HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 57(

/ 8$ 57(

AN

Segera Hubungi

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

Jual Tanah Kapling

INFORMASI PEMASANGAN

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH� Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

(0561)768677

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

0813 4806 2271 0856 5085 7244

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

(0561) 768677

BURSA IKLAN BARIS Harian

Kubu Raya

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

PASANG IKLAN

HUBUNGI:

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Menjual :

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com


Sambungan Kartu Saksi Sudah Disalurkan Tapi Presiden Kok Jadi Ragu

Jakarta-RK. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, merasa aneh dengan sikap Presiden Joko Widodo yang meragukan data penduduk miskin di Indonesia. Pasalnya, keraguan presiden justru menimbulkan pertanyaaan, data apa yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Karena tidak sedikit uang negara yang dialokasikan untuk ke tiga program tersebut. Untuk program KKS saja, pemerintah telah mengalokasikan Rp 9,3

triliun. Belum untuk KIS dan KIP. “Program yang dibutuhkan rakyat tersebut bisa jadi kurang bermakna karena masalah data ini. Apalagi dengan pernyataan itu, Presiden sekaligus meragukan data yang ada pada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang dibuat oleh BPS (Badan Pusat Statistik),” ujarnya, Minggu (15/2). Pernyataan presiden kata Daulay, bisa jadi membuat berbagai kalangan mempertanyakan target sasaran program bantuan kemiskinan pada tahun 2015, di mana anggarannya telah disahkan oleh DPR. Selain itu, Presiden Jokowi secara tidak langsung juga mengakui bahwa ada kesimpangsiuran definisi dan indikator kemiskinan yang dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. “Kalau pemerintah tidak tahu siapa saja yang miskin, lalu bagaimana nanti mendistribusikan bantuan kemiskinan yang telah diprogramkan pemerintah. Selain itu, kalau presiden tidak percaya dengan data yang ada, lalu apakah data yang ada sekarang tetap akan dipakai,” katanya. Daulay menyarankan pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan ulang sebelum mendistribusikan bantuan. Dengan begitu, Presiden dan masyarakat bisa yakin betul bahwa distribusi bantuan tidak salah sasaran. Pendataan ini adalah salah satu kunci penting dalam kesuksesan program percepatan penanggulangan kemiskinan. “Kalau tidak punya data, bisa jadi orang

akan meragukan kemampuan pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pernyataan presiden itu pernyataan serius yang perlu ditindaklanjuti,” katanya. Menurut Daulay, dalam melakukan pendataan ulang, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Yaitu, harus segera melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga untuk menetapkan indikator kemiskinan. Dengan begitu, persoalan definisi kemiskinan bisa diseragamkan. “Ini kan agak rumit ya. Indikator kemiskinan antar kementerian dan lembaga berbeda. Saat ini, bapenas, kemenko bidang pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan, kemenkes, kemensos, dan BKKBN masing-masing memiliki indikator sendiri-sendiri. Wajar jika data kemiskinan simpang siur,” katanya. Langkah lain, pemerintah menurut Daulay, semestinya merujuk pada amanat UU Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Di dalam UU tersebut sudah dijelaskan mekanisme pendataan dan validasi data kemiskinan. Bahwa disebutkan, pendataan fakir miskin hanya dilakukan oleh kementerian sosial. Dengan demikian, simpang siur tentang data kemiskinan bisa diselesaikan. “Ke depan, masalah pendataan ini sebaiknya tidak lagi menjadi tanggung jawab TNP2K. Kemensos sebagai pemilik data diwajibkan melaporkan data-data yang mereka miliki ke masing-masing kementerian dan lembaga tersebut,” katanya. (jpnn)

Mabes Polri .....................................................................................................................dari halaman 1 gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Police Watch (IPW) mengendus, ada sejumlah pihak yang sekarang lagi resah. Ketua IPW, Neta S. Pane, mengatakan jajaran menengah ke bawah di Polri memang sangat solid. Namun, kata dia, sikap gelisah dan penuh manuver justru terlihat dari sejumlah perwira pendukung maupun para perwira tinggi yang merasa pantas menjadi calon Kapolri menggantikan BG. ”Dengan munculnya pernyataan Kompolnas itu terjadi berbagai manuver dari berbagai pihak, baik untuk membangun pencitraan maupun mencari peluang untuk menggolkan jagonya,” kata Neta kepada JPNN, Minggu (15/2). Untungnya, ia melanjutkan, Presiden Jokowi tidak menanggapi manuver dan usulan Kompolnas itu. Begitu juga partaipartai dan kalangan legislatif tidak menganggap usulan Kompolnas itu sebagai sesuatu yang penting. Sebab semua pihak bersikap menunggu hasil praperadilan. Di sisi lain, Neta mengklaim, kalangan menengah bawah Polri sangat solid. Mereka menilai apa yang dilakukan KPK terhadap BG tak sekadar penzaliman terhadap calon Kapolrinya, tapi juga sebagai sebuah penzaliman terhadap institusinya. Apalagi, berdasarkan pemahaman Neta, fakta-fakta yang dikemukakan kubu BG di praperadilan menemukan bahwa dua alat bukti yang disebut-sebut KPK untuk menjadikan BG sebagai tersangka bukanlah alat bukti, melainkan hanya laporan masyarakat dan LHA PPATK. Sementara dalam Pasal 14 angka 5 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2013 disebutkan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. ”Perkembangan di praperadilan inilah yang membuat jajaran menengah bawah Polri makin solid, meski sebagian kecil jajaran atas masih bermanuver untuk mencari peluang agar bisa menggantikan posisi BG sebagai calon Kapolri,” pungkasnya. Dalam pertemuan petinggi-petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat di rumah dinas Wali Kota Solo, dua hari lalu, ditekankan bahwa presiden harus tetap dilindungi dengan tetap melangkah di atas konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Serta mengikuti secara saksama proses yang telah berlangsung. ”Hal ini sudah kita sepakati bahwa presiden memutuskan setelah praperadilan

ada keputusan. Jadi, tidak ada dua makna dan multitafsir. Sehingga, presiden akan memutuskan calon Kapolri setelah praperadilan diputuskan,” jelas salah seorang peserta pertemuan, M. Romahurmuziy. Petinggi PPP versi Muktamar Surabaya yang kerap disapa Romy ini menyatakan proses yang tengah berlangsung dipilah menjadi tiga lingkaran, yakni politik, hukum, dan etika publik. Pada lingkaran politik, pencalonan sudah dijelaskan, dibahas, dan selesai karena DPR telah menyetujui BG menjadi Kapolri. Proses itu secara aklamasi diputuskan dalam rapat di komisi III dan di sidang paripurna DPR. Kedua, menurut Romy, dalam proses hukum, Jokowi sekarang dihadapkan pada kenyataan bahwa undang-undang (UU) telah memberikan kewenangan lagi kepada presiden setelah DPR menyetujui BG. Namun, Romy menyebut pakar tata negara berbeda pendapat ketika dihadapkan pada lingkaran ketiga, yakni etika publik. Calon Kapolri sekarang bermasalah secara hukum dan yang bersangkutan tengah meminta keadilan melalui proses hukum yang ada, yakni praperadilan atas status tersangka dari KPK. Sepaham dengan Romy, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Pro Gede Panca Astawa menyatakan, mau BG menang atau kalah presiden tetap harus melantiknya sebagai Kapolri. “Kalau hasil sidangnya dikabulkan presiden harus melantiknya BG. Kalau kubu Budi kalah dalam sidang juga tetap harus dilantik,” ujar Gede Panca dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurut Gede, pelantikan itu harus tetap dilakukan karena sudah diamanatkan oleh konstitusi. BG, tuturnya, sudah melewati tahap-tahap di parlemen oleh karena itu presiden pun harus menjalankan amanat konstitusi yang ada. Menurutnya, setelah melantik, presiden memiliki hak untuk menonaktifkan Budi. ”Terserah setelah itu mau diberhentikan. Tapi pelantikan tetap harus dilakukan,” tegasnya. Sementara itu, menurut mantan Kadivhumas Polri Irjen (Purn) Sisno Adiwinoto, seorang kepala negara harus bersikap adil pada semua warga negara. Ia mencontohkan dalam kasus Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten itu masih menduduki jabatannya sampai status hukumnya inkrah. Ini, ujar Sisno, seharusnya juga berlaku untuk posisi BG saat ini. ”Atut waktu itu jadi tersangka masih tetap jadi gubernur sampai inkrah. Maka Budi juga demikian. Nanti setelah itu baru nonaktif terserah presiden,” tandas Sisno.

Tapi, peneliti dari Indonesia Corruptions Watch (ICW), Emerson Juntho mengatakan, dorongan publik agar Presiden Jokowi tidak melantik BG justru semakin kuat. Ini terlihat makin besarnya jumlah warga yang menyatakan sikapnya melalui petisi yang dibuat ICW bersama sejumlah tokoh masyarakat. ”Hingga Sabtu 14 Februari jam 22.30 tercatat 34.526 orang yang meminta Jokowi untuk batalkan pencalonan tersangka korupsi (Budi Gunawan) sebagai Kapolri via petisi change.org/polribersih,” ujar Emerson. Petisi ini dibuat sejak Januari lalu untuk menolak pencalonan BG. Pasalnya, nama BG selain terus dikaitkan dengan rekening gendut juga telah dijadikan tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Publik, kata Emerson juga menyesalkan BG justru disetujui oleh DPR untuk diangkat menjadi Kapolri. “Semoga Jokowi lebih mendengarkan suara rakyat,” tandas Emerson. Terpisah, mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa menegaskan praperadilan seharusnya tak bisa membatalkan penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, nantinya memenangkan BG dengan membatalkan penetapannya sebagai tersangka, putusan itu bisa dianulir Mahkamah Agung. ”Dalam praktiknya, kalau MA menganggap putusan itu menyalahi, bisa dibatalkan,” kata dia, di Jakarta. Harifin menjelaskan, praperadilan diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut, hanya ada enam hal dalam sebuah proses hukum yang dapat diajukan praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, diatur pula mekanisme mengenai permintaan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. ”Hanya ini yang menjadi kewenangan praperadilan,” ucapnya. Selain itu, Harifin juga mengacu pada praperadilan tahun 1998. Saat itu, ada seorang bankir yang kabur ke Australia, tetapi dia ditangkap oleh polisi setempat. Pengacaranya pun mengajukan praperadilan di Indonesia. Praperadilan itu dikabulkan karena hakim menilai penangkapan yang dilakukan polisi Australia melanggar ketentuan dalam KUHAP. ”Tapi, menurut MA, hakim (praperadilan) ini sudah keluar dari kewenangan yang diberikan undang-undang. Praperadilan tidak menjangkau penegak hukum yang ada di luar negeri. Jadi, oleh MA dinyatakan keliru, tidak sah,” ujarnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Rakyat Kalbar Senin, 16 Februari 2015

6

Sudah Tidur dengan 3000 Pria, Marie: Saya Suka Hawa Nafsu Marie Calvert, punya pengalaman yang mungkin berbeda dengan wanita lain di kolong langit ini. Perempuan asal Sheffield berusia 63 tahun ini mengaku sudah tidur dengan 3.000 laki-laki. Marie bukan wanita ‘murahan’. Dia punya suami, Barry Calvert. “Berhubungan seks bukan sesuatu yang saya lakukan untuk hidup, tetapi saya menyukainya. Ini adalah yang paling menyenangkan, menggembirakan, memuaskan cara untuk menghabiskan waktu Anda. Beberapa wanita mungkin memilih yoga, beberapa mungkin main bulutangkis. Tapi saya suka hawa nafsu,” tutur Marie Calvert, di The Guardian, Jumat (13/2). Marie menikah dengan Barry saat mempelai wanita berusia 19 tahun. Sebelumnya, mereka sudah saling mengenal sejak usia 15 tahun. Sekarang mereka sudah punya dua cucu. “Hidup adalah tentang bereksperimen, dan itulah apa yang kami lakukan. Barry pergi dengan perempuan lain. Saya tidak cemburu karena saya sangat tahu dia mencintaiku. Sampai usia 28, saya hanya pernah (berhubungan seks) bersamanya dan kami memiliki kehidupan seks yang hebat. Tapi suatu hari Barry membawa pulang majalah tentang swingers (istilah yang dipakai untuk menggambarkan komunitas berhubungan seks saling bertukar pasangan). Barry semacam bercanda dan bilang ‘kita harus mencobanya’. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak bodoh, dan dia tidak pernah membahas lagi,” kenang Marie. Namun majalah itu mengganggu Marie. Akhirnya bayangan ‘menjadi’ swingers menggoda pikiran Marie. Singkat cerita, Marie mengatakan kepada suaminya, tidak ada salahnya untuk mencoba. Melalui daftar di majalah itu, Marie dan Barry menemukan seorang dosen berusia 40-an. Setelah sepakat untuk ‘liar’, Marie dan Barry pergi ke rumah John (dosen itu). “Dalam perjalanan, Barry sempat menghentikan mobil dan bertanya lagi, apakah kita yakin? Saya gugup namun bersemangat untuk melakukan hal gila itu. Saya menjawab, kita harus mencobanya,” cerita Marie. Segera setelah dua pasangan bertemu, hubungan seks dua pasangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka pun terjadi. “Saya sempat menatap Barry, dia tersenyum dan saya yakini kehidupan saya berubah untuk selamanya,” tandas Marie.

MARIE CALVERT

Setelah itu, Marie dan Barry sering menghabiskan waktu hubungan seks saling bertukar pasangan, bahkan mendatangi pesta swingers. “Pernah di suatu malam, saya tidur dengan 14 laki-laki. Sekarang saya tidak begitu ingat. Perkiraan saya, ada 100 laki-laki dalam setahun selama tiga dekade ini,” aku Marie. Marie juga berpendapat, selain melakukan banyak eksperimen hubungan seks, kebiasaannya ini membuat dia punya banyak teman. Pada tahun 1997, Marie dan Barry memutuskan untuk membuka klub swingers di Sheffield. “Namun kami tidak pernah melakukan hubungan seks selama jam buka. Kami profesional tentang hal itu. Tapi, tentu saja, ketika menutup tempat, kita punya seluruh klub (swingers) penuh fasilitas. Saya tidak pernah merasa dalam bahaya. Barry biasanya di ruangan yang sama atau tidak jauh,” ujarnya. Kini, Marie baru saja menjalani operasi lutut dan berjalan dengan tongkat. “Saya masih memiliki gairah seks yang sama tapi ya lebih santai sekarang. Saya bukan seseorang yang akan berpakaian seperti seorang wanita setengah usianya hanya untuk mendapatkan perhatian. Tetapi jika orang-orang masih menemukan saya menarik, mengapa tidak?” cetus Marie. (jpnn)

Matikan Saraf ..............................................................dari halaman 1 50 miliar US Dollar. Lebih potensial yang diperdagangkan adalah usia anak-anak apakah fidofil atau industri pornografi terkait kejahatan seksual. “Oleh karena itu Kementerian Sosial sedang berkoordinasi mengenai rancangan UdangUdang Kekerasan Seksual, di dalamnya mengait pada perdagangan orang, perdagangan perempuan dan anak,” ungkap Khofifah. Ketika pengedar Narkoba dihukum berat, hingga hukuman mati, Kemensos sedang mengkonsolidasikan dengan beberapa dokter, layer dan psikiater terkait hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Hukuman itu berupa mematikan saraf libido bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Alasannya, risiko trauma psikologis anak-anak korban kekerasan dan kejahatan seksual bisa

memakan waktu panjang. Ini yang mesti menjadi pertimbangan hakim. “Kita sedang melakukan telaah, ada hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual dan kejahatan seksual. Antara lain mematikan saraf libido pelakunya. Ini yang sedang kita lakukan, sambil persiapan rancangan undang-undang kerasan seksual yang sekarang ini sedang dikonsolidasikan,” tegasnya. Menurut Khofifah, terkait perdagangan manusia dan kekerasan seksual, jaringannya bukan hanya bertaraf provinsi dan nasional, tetapi juga internasional. Sehingga kasus yang terjadi tidak hanya di Pontianak maupun Kalbar. “Ini bisa terjadi karena adanya jaringan di kota-kota lain dan negara-negara lain, sehingga di Kalbar dan Kota

Pontianak pun terjadi kasus serupa. Bisa saja korbannya warga Kalbar, tetapi dijual ke negara lain dan menjadi korban kekerasan seksual di negara tersebut,” jelas Khofifah. Target Prolegnas 2015 dari Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial, mewujudkan RUU pekerja sosial dan kekerasan seksual. “Saya cukup lama memonitor perdagangan anak di Indonesia di berbagai provinsi termasuk di Kalbar. Jadi memang membutuhkan monitoring yang lebih. Memberikan efek jera kepada siapapun pelaku perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak,” tegasnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono


Sambungan

Rakyat Kalbar

Senin, 16 Februari 2015

Harga Karet .....................................................................................................................dari halaman 1 sudah tak bisa menghidupi keluarganya lagi. Sekitar pukul 09.00 laki-laki ayah tiga anak dan seorang istri, itu ke Kota Nanga Pinoh untuk menjual jasa dan tenaga. Apapun dia tawarkan, menebas rumput pekarangan, membersihkan kebun, mengangkut bibit, menanam karet milik warga yang lokasinya di sekitar Lebak Tapang. Tak jarang dia pun membeli Sembako untuk dijual kembali kepada tetangganya. Itu semua dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan paling dasar manusia, makan. Dua tahun terakhir ini karet sudah tidak menjanjikan lagi bahkan tak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sekilo getah yang Rp5.000-Rp6.000 jelas tidak bisa menutupi makan sehari dengan tiga tanggungan dan dirinya sendiri. Sebenarnya, minggu lalu anak kedua Djudin baru menjual karet 98 Kg seharga Rp5.700 per kilonya dan didapatlah uang Rp 558.600. Sebelumnya, mingu pertama Januari Djudin sendiri juga telah menjual karet 81 Kg waktu itu harganya masih Rp6.100 per Kg. Djudin mengantongi duit Rp515 ribu alias setengah juta lebih. Semua getah itu hasil torehannya dari pohon karet bibit unggul yang ditanamnya tahun 2007 dari bantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Melawi. Sementara yang dijual anaknya hasil torehan anak dan istrinya yang ditanam tahun 1980-an. Januari ini, dari menoreh karet sekeluarga, Djudin mendapatkan sekitar Rp1.736.000. Selama hampir dua tahun ini penghasilan dia berkisar satu juta dan tidak lebih dari Rp1,5 juta. “Kalau hujan terus menerus tidak bisa menoreh satu bulan penuh. Hasil bulanan pun sedikit. Kemarau panjang airnya pun sedikit. Kalau tidak kemarau dan tidak banyak hujan nyampailah sebulan satu setengah juta,” ungkap Djudin kepada Rakyat Kalbar. Kedengarannya pendapatannya lumayan. Tapi dalam sebulan Djudian wajib mengeluarkan dana untuk cicilan kredit motor anaknya Rp 500 ribu. Kalau beras keluarganya butuh satu kilo per hari, hingga sebulan sekitar 30 kilogram lebih sedikit untuk empat orang. Dengan harga beras berkisar Rp10 ribu hingga Rp12 ribu

Siondi menyimpan kecemasan yang terus membayangi, seperti mimpi buruk. Kata lelaki yang biasa disapa Sion, tidak terlepas kemungkinan seperti petaka illegal loging dan pembabatan hutan lebih dua dekade silam. Rakyat menebangi pohon tengkawan di hutan tembawang karena kecewa harga biji tengkawang dipermainkan pabrikan dan eksportir. Sama halnya ketika ramin mulai punah, pohon karet jadi pengganti. Kondisi serupa mengancam pohon karet akibat harga terbanting habis. “Sudah ada yang menebang karet dan menjual kayunya. Orang desa mulai melirik sawit. Kalau harga karet terus turun, tak heran kalau karet rakyat beralih menjadi kebun sawit. Sawit sepertinya menjanjikan,” kata Sion. Namun Sion masih terbius oleh kampanye hitam LSM asing lewat televise swasta yang menyebutkan tanaman kelapa sawit membuat air sulit didapat. Padahal dia kurang paham bahwa di Pulau Jawa merosotnya debit air sudah berlangsung lama karena tidak ada hutan lagi, bukit longsor, Puncak dijadikan vila, lahan dikonversi jadi pabrik yang menyedot air tanah, serta climate change alias perubahan iklim global. “Sawit sepertinya menjanjikan. Ttetapi bagaimana dengan lingkungan kita nanti. Saya nonton teve di Jawa Barat sana masyarakat menanam sawit air sangat sulit didapatkan,” ujar Sion. Kasihan petani dan penduduk desa, tidak diberikan penyuluhan dan sosialisasi yang benar oleh pemerintah apalagi media yang tidak paham tentang dunia, kehutanan, perkebunan, pertanian hingga budi daya perikanan yang sustainable (berkelanjutan dan ramah lingkungan). Masih banyak Djudin dan Siondi lain yang nasibnya lebih menyedihkan lagi, karena banyak lapangan kerja yang dilarang tanpa solusi seperti menebang kayu, menggali emas, sementara lowongan kerja modern kini bukan milik orang desa. Juga kecewa dengan janji hura-hura kampanye politik yang ternyata kekuasaan tak memperbaiki nasib para petani, bahkan menyengsarakan mereka berkepanjangan. (bersambung)

sekilo, dia harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp300 ribu hingga Rp360 ribu. Nah, hanya untuk beras dan kredit motor saja penghasilan menoreh menghabiskan sekitar Rp800 ribu atau sisa Rp200-an ribu. Sisanya jelas tidak cukup untuk lauk pauk, gula kopi, bumbu dapur dan jajan anaknya. Belum lagi uang untuk beli bensin motor agar lancar menuju tempat menyadap. Dana kesehatan jelas tidak teralokasikan. Begitu pula dengan dana pendidikan si bungsu yang tahun depan mesti masuk SD. Pulsa HP senter miliknya jelas tidak bisa mengandalkan dari hasil menoreh. Hasil bumi paling diandalkan warga Kalimantan Barat tak lain dari karet,mengayak atau menambang emas, menebang kayu yang sudah dilarang menyusul dilarangnya menggali emas. Apalagi yang bisa diandalkan untuk ekonomi rakyat kecil? Lain cerita ketika karet masih dihargai Rp18 ribu per Kg sebagaiman terjadi pada 2011 silam, walau hanya sebentar. Kisaran harga yang bertahan cukup lama sekitar Rp10 ribu per kg. Waktu karet seharga Rp10 ribu hingga Rp18 ribu, Djudin berhasil meraup penghasilan lumayan dari menoreh getah. Paling kecil Rp2 juta sebulan, bisa-bisa Rp3 juta. Pohon karet pun dipelihara dengan baik. Kebun dikondisikan bersih dari gulma dan dipupuk rutin hingga hasil lateksnya pun meningkat. Tapi itu tinggal kenangan. Djudin selalu sedih melihat kebunnya hidup segan mati pun enggan lantaran kurang terawat. Nasib buram juga menimpa Siondi, warga Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu, yang sebelumnya ketika harga karet meroket dia mengaku penghasilan menoreh cukup memuaskan. Sekarang ini terhunjam dua kali lipat dari harga normal. Sementara kebutuhan pokok meningkat terus yang dipicu oleh kenaikan harga BBM. Waktu BBM turun dua kali pun harga kebutuhan pokok di pemukiman yang berjarak sekitar 35 kilometer dari Kota Nanga Pinoh, itu tetap saja tinggi. Bahkan, harga bensi di Sebaju saat ini masih Rp10 ribu per liter. “Sakit sekarang. Harga kebutuhan pokok naik, karet turun. Karet sepertinya sudah tidak menjanjikan,” keluhnya.

10 Kesepakatan .........................................................................................................dari halaman 1 Namun begitu, lanjutnya, PKS sesungguhnya menginginkan agar kepala daerah memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana. “Kami inginnya S1 agar kepemimpinan daerah lebih baik. Tapi, karena banyak yang menginginkan SMU saja, ya sudah Fraksi PKS akhirnya memahami,” ujar Jazuli. Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menjelaskan, kesepakatan pertama soal penguatan pendelegasian tugas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pilkada serentak. Kemudian kesepakatan mengenai syarat pendidikan untuk calon gubernur maupun bupati/wali kota tetap paling rendah SLTA atau sederajat. “Disepakati Panja, syarat usia gubernur tetap yaitu berusia

kepala daerah yang akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016. Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk akhir masa jabatan Semester kedua tahun 2016 dan seluruh kepala daerah yang masa jabatan berakhir 2017. Gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan 2019. Kemudian dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2027. “Terakhir, disepakati Panja mengenai mekanisme pencalonan adalah sistem paket. Paket pasangan dipilih bersama, yaitu satu kepala daerah dan satu wakil kepala daerah. Seperti sebelum Perppu,” papar Malik.

paling rendah 30 tahun, dan bupati/wali kota paling rendah 25 tahun,” beber Malik saat dihubungi wartawan, Minggu (15/2). Kesepakatan keempat adalah penghapusan tahapan uji publik sebagaimana yang direncanakan wajib dilalui para calon kepala daerah. Sementara, syarat dukungan masyarakat untuk calon perseorangan dinaikkan menjadi 3,5 persen. “Kesepakatan lainnya, pembiayaan Pilkada dari APBD didukung APBN. Ambang batas kemenangan 0 persen, artinya satu putaran,” ujarnya. Sedangkan untuk penanganan sengketa hasil Pilkada diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, mengenai jadwal pelaksanaan Pilkada. Yakni, gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 untuk

Re-editing: Hamka Saptono

Ahok Kan.............................................................................................................................dari halaman 1 dimaksud itu, terkait dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2017 yang akan datang. Rencananya akan dilakukan secara serentak dengan beberapa daerah lain. “Wajar jika Ahok mempunyai niatan

mempunyai potensi untuk mendukung keterpilihannya kembali. Itu hal lumrah,” katanya.

terselubung yang seperti itu. Sebab, Ahok juga merupakan seorang politikus, yang dibesarkan oleh sebuah partai politik (Parpol),” tutur Iwan, Minggu (15/2). “Sifat alami politisi adalah mengeluarkan atau mendukung satu kebijakan, yang

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS disc up to +0%

IMLEK SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Cashback P e r s e+ n + Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

5.988 Ribu

3.788 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

23.250

Hanya

1.988 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

9.550

Hanya

3.988 Ribu

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MATAHARI MAL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 13 FEB SD 15 FEB 2015 & DPTKAN DISKONNYA.

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

3.588 Ribu

16.250 6.788 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.488 Ribu

12 FEB S/D 18 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

RECUMBENT BIKE (TERMURAH) 8.450

Hanya

3.688 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

7

Friday 13th

Hiii…Penampakan Hantu Anak Tertangkap Google Street View Liverpool-RK. Sebuah tampilan misterius yang diyakini wajah hantu anak-anak di jendela bangunan bekas panti asuhan yatim piatu di Liverpool, Inggris secara tak sengaja tertangkap jepretan kamera Google Street View. Wajah anak kecil yang tengah menangis di bangunan bergaya Victoria itu memang sudah lama menghantui warga setempat. Penampakan wajah hantu anak kecil yang tertangkap kamera pada Jumat (13/2) itu semakin menguatkan mitos tentang Friday 13th di kalangan penduduk lokal. Merujuk pada pemberitaan Liverpool Echo, bangunan yang didominasi bata merah itu memang diyakini dihuni hantu. Sebelumnya, rumah angker yang pernah menyandang nama Seaman’s Orphan Institution itu juga sempat digunakan sebagai rumah sakit jiwa. Namun, pada tahun 1997, Dewan Kota Liverpool memutuskan untuk menutupnya. Bagian dalam bangunan dua lantai itu memiliki luas 99 ribu kaki persegi. Di dalamnya terkesan mirip gua dan angker, sehingga menjadi situs untuk wisata memburu hantu. Saat masih difungsikan sebagai panti yatim piatu, bangunan itu mampu menampung 400 anak. Sedangkan saat menjadi rumah sakit, daya tampungnya juga mencapai 400 pasien.

Di dalamnya ada aula pertemuan, kamar mayat yang menyeramkan, kamar tidur, bangsal bagi pasien gangguan jiwa, hingga tangga memutar yang dilengkapi pengaman untuk mencegah bunuh diri. Sejumlah rongsokan juga ada di dalamnya sehingga menambah kesan seram. Misalnya, tempat tidur yang rusak, kursi roda, meja berlaci hingga troli yang berserakan. Sedangkan di bagian loteng merupakan fasilitas bagi anak-anak yang tak mau patuh dengan aturan. Ruang untuk mengurung anak-anak panti yang tak patuh itu didominasi warna gelap. Sudah beberapa kali laporan muncul tentang penampakan hantu di dalam rumah angker itu. Biasanya hantu terlihat di lantai atas. Para pengunjung yang memasukinya menggambarkan ada suara berisik dan perasaan gelisah saat memasuki bangunan tua itu. Beberapa pemburu hantu bahkan mengaku dihantui dengan suara dan lingkaran-lingkaran asap putih yang tiba-tiba menghilang. Kini, bangunan itu hendak dipugar. Sebuah pengembang property telah mengajukan penawaran untuk meminta izin dalam rangka membuat bangunan bobrok itu menjadi restoran. (jpnn)

Hormati Hukum .........................................................dari halaman 1 (Malawi), Marco Arthur Cardoso Muriera (Brasil), Daniel Inemo (Nigeria), Ang Kim Sui alias Kim Ho alias Ance Taher (Belanda), Tran Ti Bic alias Tran Din Huang (Vietnam), dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Indonesia). Dalam waktu dekat ini, kembali pemerintah akan mengeksekusi mati sebelas terpidana mati lainnya. Sama dengan eksekusi Jilid I, saat ini pun terpidana mati tersebut juga terdiri atas WNI dan WNA. Bedanya, eksekusi Jilid II ini bukan hanya terhadap terpidana mati Narkoba, tetapi juga pelaku pembunuhan berencana. Mereka yang akan berhadapan dengan regu tembak tersebut terdiri atas Syofial alias Iyen bin Azwar, Harun bin Ajis, dan Sargawi alias Ali bin Sanusi. Ketiganya merupakan WNI, dihukum mati atas kasus pembunuhan berencana. Sementara yang akan dieksekusi mati karena kasus Narkoba terdiri atas Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina), Myuran Sukumaran alias Mark (Australia), Serge Areski Atlaoui (Prancis), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem Agbaje Salami (Cordova), Rodrigo Gularte (Brazil), dan Andrew Chan (Australia). Eksekusi mati terhadap sebelas terpidana mati ini sempat tertunda, karena masih ada proses hukum yang harus dijalankan, yakni pengajuan pengampunan (grasi) Presiden RI. Namun, ketika Presiden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi) menolak untuk memberikan grasi, mereka pun segera dieksekusi. Bagi orang nomor satu di Indonesia ini, tidak ada ampun bagi terpidana mati, apalagi kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang. Selain sebelas orang yang siap dieksekusi, masih terdapat beberapa terpidana mati lainnya yang menunggu ajal di tangan algojo. Nasib mereka pun hampir dapat dipastikan akan

mati di tangan regu tembak. Tindakan tegas Pemerintah RI ini pun menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia. Negara-negara yang waganya masuk dalam daftar eksekusi mati pun melayangkan protes. Bahkan Brazil dan Belanda sudah menarik Duta Besar-nya (Dubes) dari Indonesia, lantaran protesnya tidak digubris. Terkait eksekusi Jilid II ini, Indonesia kembali diprotes negara lain. Salah satunya yang paling keras memrotes Indonesia adalah Australia. Pasalnya, dua warga negara benua itu akan mati diregu tembak. Kedua warga Australia tersebut merupakan sindikat perdagangan Narkoba antaranegara yang dikenal dengan “Bali Nine”, yaitu Myuran Sukumaran alias Mark dan Andrew Chan. Perdana Menteri Australia, Tonny Abbott pun pernah meminta secara langsung agar kedua warga negaranya tidak dieksekusi mati. Dia pun mengaku membenci hukuman mati di Indonesia. Bahkan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengancam akan memboikot pariwisata Indonesia, dengan melarang warganya berkunjung ke Bali. Kendati diancam pemerintah negara Kanguru, rasa-rasanya mustahil Presiden Jokowi menarik keputusannya. Ibarat sudah kepalang tanggung, eksekusi mati harus tetap dilaksanakan. Bila Jokowi melunak, maka akan lebih mencoreng nama bangsa Indonesia, karena dianggap tidak konsisten. Malahan, hubungan Indonesia dengan negara-negara yang warganya telah dieksekusi mati diprediksi akan semakin buruk. Sebagai suatu negara, memang sudah menjadi kewajiban untuk melindungi setiap warganya. Termasuk ketika berada di negara orang lain. Sehingga protes negara lain atas ketegasan pemerintah merupakan hal yang wajar. Toh, Pemerintah Indonesia

juga akan berusaha membela warganya ketika hendak dieksekusi mati di negara orang. Walaupun kita mengetahui, WNI tersebut bersalah di negara orang. Tetapi untuk kasus warga negara Australia, ternyata keinginan Pemerintah Australia untuk menghentikan hukuman mati terhadap kasus “Bali Nine” bertolak belakang dengan keinginan mayoritas warganya sendiri. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga riset Australia, Roy Morgan, pada Kamis, 29 Januari 2015, memperlihatkan bahwa mayoritas publik Australia, menilai mereka yang divonis mati terkait perdagangan Narkotika di negara lain harus dieksekusi. Dari 2.123 koresponden, sekitar 62 persen menganggap pemerintah Australia tidak perlu bertindak lebih banyak untuk menghentikan eksekusi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Hanya 38 persen yang berpendapat sebaliknya. Ini dapat diartikan, sebagian besar publik di Australia pun menilai tidak ada ampun bagi pengedar Narkotika. Terlepas dari bertolakbelakangnya keinginan antara pemerintah dengan warga Australia itu, sejatinya negara lain, termasuk Australia harus bisa menghormati hukum di Indonesia. Selama kasusnya benar dan proses pengadilannya berlangsung baik, tidak ada alasan bagi negara lain untuk mengintervensi hukum Indonesia. Tentunya, sebelum vonis dijatuhkan, Pemerintah RI telah mempersilakan negara lain untuk mendampingi warganya ketika di pengadilan. Sehingga, ketika vonis telah dijatuhkan, negara lain harus tunduk. Hormati lah hukum Indonesia. Sebab, Indonesia pun akan selalu menghormati hukum negara lain. Karena kita sadar, setiap negara memiliki hukum sendiri-sendiri. (Arman Hairiadi)

Kalbar 10 Besar ............................................................dari halaman 1 Minggu (15/2). Dikatakan Khofifah, biasanya rehabilitasi pecandu dilakukan paling lama setahun. Normalnya empat bulan normal atau enam bulan. Hanya saja harus ditunjang dengan tenaga konselor yang memadai. “Saya melihat pemetaan seperti di Jawa Timur untuk jumlah. Sama halnya dengan di sini (Kalbar) tenaga konselor sangatlah minim untuk rehabilitasi pengguna Narkoba,” katanya. “Kemarin saya membuat pemetaan di Jawa Timur. Saya melihat satu konselor harus memberikan layanan hingga 37 warga binaan di panti rehabilitasi. Ini terlalu banyak. Idealnya satu banding lima paling banyak satu banding 10. Kalau terlalu banyak, maka proses penyembuhannya nanti tidak efektif,” sambung Khofifah. Efektifitas pelayanan rehabilitasi sosial tidak sekedar membutuhkan tempat. Lebih penting lagi adanya tenaga konselor. Saat ini Kementerian Sosial baru bisa menyediakan 700 konselor adiksi. Terkait Narkoba menurut Mensos Khofifah, berdasarkan data khususnya pengguna, maka dibutuhkan biaya kisaran Rp50 triliun pada 2014 lalu. Kemudian semakin tingginya angka pengguna Narkoba hing-

ga 4,5 juta orang, maka pada 2015 ini hanya bisa dilakukan rehabilitasi sosial untuk 100 ribu saja. Maka dibutuhkan waktu 45 tahun untuk merehabilitasi semua pecandu. “Ini pun kalau tidak ada pengguna baru. Kalau ada pengguna baru, ini pastinya akan bertambah waktu dan biaya rehabilitasinya,” tegas Khofifah. Hadirnya rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, sangat membantu penanganan pecandu Narkoba. Namun perlu disertai dengan penanganan rehabilitasi medis yang disediakan pemerintah daerah. Kepala Dinas Sosial Kalbar, Junaidi mengaku, tingkat pengguna atau pecandu Narkoba dikatakan cukup tinggi. Bahkan diakuinya masuk 10 besar dari seluruh provinsi di Indonesia. Sayangnya di Kalbar belum ada rehabilitasi sosial, hanya penanganan rehabilitasi medis saja. “Memang belum ada rencana adanya pusat rehabilitasi sosial di Kalbar. Program substitusi hanya untuk rehabilitasi medis. Kita belum memprogramkan rehabilitasi sosial yang memakan waktu panjang,” ungkap Junaidi. Tingginya angka pengguna atau pecandu Narkoba di Kalbar, dikatakan Junaidi, merupakan hal yang cukup mengkhawatir-

kan. Berbagai upaya dan pencegahan harus dilakukan. Apalagi pecandu di Kalbar hanya bisa mengikuti program rehabilitasi di Medan, Sumatra Utara. Karena lokasi yang cukup jauh, pecandu yang ingin mengikuti program rehabilitasi sangat minim. “Dinas Sosial Kalbar untuk program sekarang hanya rehabilitasi medis. Kalau mereka yang mau dikirim ke pusat rehabilitasi Narkoba yang wilayah Indonesia bagian barat ini, ya adanya di Medan,” kata Junaidi. Rehabilitasi medis di Kalbar bisa dilakukan di hampir semua rumah sakit. Rumah Sakit Sungai Bangkong Pontianak salah satunya. “Rumah sakit ini pelayanan lebih kepada medis. Apabila ingin direhabilitasi secara keseluruhan harus dikirim ke pusat rehabilitasi di Medan,” jelasnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN BPKB SEPMOT KB 2662 VO Noka : MH335D004CJ041198 Nosin : 35D-041232 A/N: ABOI BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.


Van Persie Ditahan Polisi

PENYERANG Manchester United, Robin van Persie sempat berurusan dengan polisi pada Kamis pagi waktu setempat di rute M60, Greater Manchester. Pemain asal Belanda yang mengendarai mobil Range Rover tersebut dihentikan polisi saat dirinya hendak menuju ke lokasi latihan Manchester United. Nampak seorang polisi wanita berbincang-bincang dengan pemain 31 tahun tersebut selama beberapa menit sebelum akhirnya membiarkan RvP kembali melanjutkan perjalanannya. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar

Senin, 16 Februari 2015

REAL MADRID 2:0 DEPORTIVO LA CORUNA

REAL Madrid suskes mengobati luka mereka usai disayat-sayat Atletico Madrid empat gol tanpa balas pekan lalu. Bermain di Santiago Bernabeu, Minggu (15/2) dini hari, pasukan Carlo sukses Ancelotti membungkam Derpotivo La Coruna 2:0. Namun pada pertandingan tersebut, nama Cristiano Ronaldo tak sekalipun terpampang di papan skor. Sepasang gol El Real itu dilesakkan oleh Isco di babak pertama dan Karim Benzema di paruh babak kedua. Meski demikian, Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan pembelaan terhadap tren menurun yang ditunjukkan CR7. Menurut Ancelotti, Ronaldo tak bisa dikatakan tampul buruk meski tak mencetak gol dalam laga ini. Secara keseluruhan, permainan Ronaldo sangat memuaskan sebagai motor serangan timnya. “Evaluasi teknikal yang saya lakukan terhadap Cris-

tiano tetap positif. Dia memang tidak mencetak gol, namun sangat berbahaya sepanjang laga,” ungkap Ancelotti. “Tendangan Cristiano sempat menghantam tiang, memberikan assist, dan juga nyaris mencetak gol. Akurasi umpannya bagus dan tampil total di sepanjang pertandingan,” pungkasnya. Cristiano Ronaldo sendiri tercatat sebagai pemain yang paling banyak melakukan tendangan bebas tanpa mencetak gol di La Liga 2014/15 sejauh ini. Hingga jornada 23, ace Real Madrid itu sudah punya 17 free kick shots without scoring di catatan statistiknya.

EKS PUNGGAWA SUNDERLAND

Ronaldo adalah eksekutor tendangan bebas dan penalti nomor satu Madrid. Pemainpemain El Real sendiri begitu sering dilanggar di wilayah berbahaya. Ronaldo pun mendapatkan banyak kesempatan lewat bola-bola mati, terutama tendangan bebas. Hanya saja, akurasi free kick Ronaldo tidak optimal. Salah satu contohnya adalah ketika Madrid menang 2-0 menjamu Deportivo La Coruna pada jornada 23, Minggu (15/2), di mana Ronaldo lagi-lagi tak masuk papan skor. Dalam suatu kesempatan, tepatnya di menit 62, Madrid mendapatkan hadiah tendangan bebas beberapa meter dari kotak

penalti lawan. Ronaldo menendang keras, tapi bola melambung tinggi di atas gawang. Pelatih Deportivo La Coruna, Victor Fernandez mengaku kecewa melihat kekalahan yang dialami timnya dari Real Madrid. Menurut Fernandez, timnya datang ke Madrid dengan target meraih kemenangan. Namun sayangnya rencana yang sudah disiapkan ternyata tak berjalan lancar di atas lapangan. “Terpenting adalah kami harus pulang dari seni dengan kepala tegak dan tetap bersemangat. Kami sudah mencoba mengejutkan Real dan menunjukkan bahwa kami mampu memenangkan pertandingan, namun sayangnya gagal. Kami sudah berkompetisi dengan baik di laga ini, namun Real memang bukan lawan kami,” ungkap Fernandez. (*)

NGEBET DATANGKAN

PERKUAT NAGA MEKES YAYA TOURE MITRA Kutai Kartanegara akhirnya melengkapi kuota pemain asing mereka dengan mendaratkan eks striker Sunderland, Roy O’Donovan. Bomber berusia 29 tahun itu terakhir membela klub Malaysia, DPMM FC di bawah asuhan mantan manajer Blackburn Rovers Steve Keane. Naga Mekes sebelumnya sudah menggaet Oscar Martin Paniagua yang berposisi sebagai striker. Namun kontrak untuk eks penyerang Osasuna dibatalkan dan manajemen memutuskan untuk mengontrak O’Donovan. O’Donovan yang berpaspor Irlandia telah memiliki caps internasional bersama timnas U-21. Di Inggris, ia pernah membela Sunderland (2007-2010), Blackpool (2009, pinjaman), Southend United (2009, pinjaman), Hartlepool (2010, pinjaman), Coventry City (2010-2013). Terakhir bersama DPMM di Malaysia Super League, pemain jebolan akademi Coventry tersebut mencetak 15 gol dari 24 penampilan. (goal)

MANAJER BARU ASTON VILLA

TEKA-teki mengenai manajer anyar Aston Villa terjawab sudah. Tim Sherwood dipastikan akan menangani The Villans menggantikan posisi yang ditinggalkan Paul Lambert. Sherwood, pria yang sempat menangani Tottenham Hotspur musim lalu, bakal dikontrak Villa hingga Juni 2018 mendatang. Pria 46 tahun itu pun mengungkapkan perasaan dirinya usai ditunjuk menjadi arsitek Villa. “Merupakan sebuah kehormatan bisa menangani salah satu klub terbesar di sepakbola Inggris,” ujar Sherwood. “Saya sudah tak sabar untuk memulai pekerjaan ini dan saya menantikan tantangan ini.” lanjutnya. Sejatinya, nama Sherwood sebelumnya lebih difavoritkan untuk menggantikan Harry Redknapp yang mundur dari kursi manajer QPR, namun rupanya eks gelandang Spurs itu lebih memilih berlabuh di Villa Park. Aston Villa sendiri kini terdampar di zona degradasi dengan koleksi 22 poin, dan tak pernah menang dalam 10 laga terakhir mereka di liga, bahkan menelan kekalahan beruntun di lima laga terakhir. (*)

ROBERTO Mancini meminta manajemen Inter Milan agar tak sungkan mengeluarkan dana banyak demi memboyong Yaya Toure dari Manchester City. Yaya dan Mancini memang saling kenal. Keduanya pernah berkolaborasi di City. Kini, saat Mancio kembali ke Inter, ia pun ingin bereuni dengan pemain asal Pantai Gading tersebut. Mancini berharap, Inter mau mengeluarkan uang banyak demi memboyong pemain 31 tahun itu ke Giuseppe Meazza. Sebab, Yaya dinilainya bakal langsung bisa meningkatkan performa tim secara keseluruhan. “Toure? Piero, ayo keluarkan uangmu!” seru Mancini dengan nada bercanda dalam wawancaranya bersama Sky. “Bagi saya, ia adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Ia bermain bagi City, jadi kepindahan ini sangat tergantung kepadanya dan tergantung pada niatnya apakah ia ingin memiliki pengalaman bermain di Italia setelah bermain di kompetisi-kompetisi besar Eropa lainnya. Jika ia datang kemari, kehadirannya di akan berimbas positif bagi sepakbola Italia,” tandas Mancini. (*)

ROBERTO MANCINI YAYA TOURE


Rakyat Kalbar Senin, 16 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

20 Pasangan Mesum dan 20 Anak Bawah Umur Terjaring

Apakah Pontianak Masih Layak Dikatakan Kota Layak Anak Pontianak-RK. Hampir setiap hari ditemukan pasangan mesum yang menginap di indekos dan penginapan. Ironisnya, kebanyakan mereka merupakan pelajar atau masih bawah umur dan tinggal di Kota Pontianak. Ini menandakan Pontianak tidak lagi bisa dikatakan kota layak anak. Terbongkarnya kasus prostitusi anak di Kota Pontianak, membuat Satpol PP Kota Pontianak gencar melakukan razia di indekos dan penginapan yang dijadikan lokasi mesum. Sebanyak 20 pasang mesum dan 20 anak bawah umur terjaring razia yang digelar Minggu (15/2) pukul 05.30 Wib di kawasan Pontianak Timur. “Pasangan mesum ini ditemukan dalam kamar indekos tengah berdua-duaan. Sementara mereka tak bisa menunjukkan surat sah berhubungan,” kata Kasatpol PP Kota Pontianak, Ir Haryadi S Triwibowo, Minggu (15/2). Halaman 15

Sejumlah pasangan mesum dan anak punk saat didata di Markas Satpol PP Kota Pontianak. OCSYA ADE CP-RK

Vonis Pasangan Mesum Sangat Ringan

Satpol PP Tak Semangat Lihat Kinerja Hakim PN Pontianak-RK. Vonis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak melemahkan semangat kinerja Satpol PP Kota Pontianak yang rajin melakukan razia pasangan mesum di indekos maupun penginapan. Sidang tindak pidana ringan (Tipiring) tidak memberikan efek jera kepada pelaku asusila yang dijaring petugas Trantib. “Vonis yang diberikan hakim terhadap pelanggar Perda No. 3 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum begitu ringan. Bahkan jauh dari ancaman maksimal. Ini yang kita lemahkan,” ungkap Rahmat Suprayitno, Kasi Peneggakan Peraturan dan Perundang-undangan (P3) Sat Pol PP Kota Pontianak, Minggu (15/2). Menurut Rahmat, jika hakim selalu dan selalu memberikan vonis ringan terhadap para pasangan mesum di Kota Pontianak, dikhawatirkan tidak membuat mereka yang terjaring ini jera untuk melakukan perbuatan serupa. “Jika diberikan vonis yang mendekati ancaman maksimal di dalam Perda, setidaknya akan membantu Pemkot Pontianak menekan angka perbuatan mesum,” jelasnya. Halaman 15

Ilustrasi

Mahasiswa Ini Ingin Mandiri, Tapi Dipaksa Nginap di Bui Palembang-RK. Mahasiswa salah satu Universitas di Palembang ini ingin mandiri. Bayar uang semesteran kuliah dari hasil keringatnya sendiri. Sayangnya, dia menempuhnya dengan cara tak halal. Mahasiswa itu, Sob, 19, nekat men-

jambret Hp Samsung. Ia beraksi dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, kemarin. Dia terpaksa melanjutkan “kuliah” di sel tahanan Mapolsekta Sukarami. Itu karena dirinya dihakimi massa, usai men-

jambret di Jalan Kolonel H Barlian, Km 6, depan RS Mata, Kecamatan Sukarami. Kini mahasiswa Jurusan Ekonomi ini hanya bisa menyesali dan menangis akibat perbuatannya. Terlebih lagi saat kedua orang tuanya membesuk anak pertama dari empat bersaudara itu.

BAN TRAILER LEPAS PENGENDARA MOTOR

TEWAS

Ilustrasi. Net

Ngakunya Dagang Sapi Impor, Ternyata Bakso Daging Celeng Bandung-RK. Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek Buahbatu menggerebek rumah yang dijadikan penjualan daging celeng di Desa Margaasih Rt 07, Rw 10, Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu kota Bandung, Kamis (12/2) lalu. Dari penggerebekan tersebut polisi mengamankan masing-masing 140 Kg daging babi dan 40 Kg bakso berbahan baku daging celeng. Selain itu, ada pula 40 Kg daging sapi yang disinyalir akan dicampurkan dalam adonan bakso. Aksi sang pemilik rumah bernama Tati tergolong rapi. Sang ketua RT 7, Deni bahkan mengaku tak tahu kalau Tati meracik bakso berbahan baku daging babi hutan. “Saya dan warga di sini tahunya kalau dia hanya jualan daging sapi. Kami kaget, di rumahnya jualan bakso celeng,” ujar Deni, Minggu (15/2). Halaman 15

“Saya menyesal Kak, terpaksa saya jambret, sebab pas pulang kuliah bingung uang kuliah belum ada,” aku Sob, Minggu (15/2). Dia mengatakan, ayahnya seorang tukang ojek dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Halaman 15

Ilustrasi

Pontianak-RK. Pengemudi sepeda motor, Zulkifli, 59, warga Jalan Adisucipto, Pontianak Tenggara tewas mengenaskan dilindas ban gandeng trailer. Ban gandeng trailer itu lepas dan menabrak sepeda motor yang dikendarai pria paruh baya itu saat melintas di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di depan rumah makan Dewi, Sabtu (14/2) sekitar pukul 21.00 wib. Zulkifli terjatuh dari sepeda motor dan menderita luka parah. Tulang leher dan selangkangannya patah. Mulut dan hidungnya mengeluarkan darah. Zulkifli sempat dibawa ke RSUD Soedarso. Karena kondisinya yang begitu kritis membuat dirinya tak mampu bertahan. Saat ini mobil trailer serta pengemudinya diamankan Sat Lantas Polresta Pontianak. Kasubag Humas Polresta Pontianak, Ipda Bob Antoni Halaman 15

Kawat Layang-layang Nempel di Isolator

Singkawang pun Gelap Gulita Singkawang-RK. Pada Sabtu (14/2) malam atau malam Minggu kemarin, beberapa kawasan di Kota Singkawang gelap gulita. Ternyata dikarenakan tali kawat layang-layang menempel di isolator tiang yang menyebabkan mesin Penyulang Kota 1 mati. “Jaringan Tengah Menengah 20 kilovolt kami terkena tali kawat layang-layang yang menempel di isolator tiang kami, sehingga tidak bisa masuk sistem,” kata Wawan Husaini, Humas PT PLN Area Singkawang kepada wartawan, Minggu (15/2). Akibat tali kawat dari layang-layang tersebut, mesin Penyulang Kota 1 mati. Sehingga listrik padam di beberapa kawasan. “Sudah dicoba beberapa kali, tetapi tetap tidak bisa menyala,” jelas

Wawan. Penyulang Kota 1 tersebut mengaliri listrik di kawasan Jalan Bambang Ismoyo, Jalan Sudirman, Jalan Nusantara,

Jalan Setia Budi, Jalan Budi Utomo, Jalan Kom Yos Soedarso, Jalan Hermansyah, Jalan Tsyafeuddin, Jalan P Antasari, Jalan P Diponegoro, Jalan Gunung Sari dan sekitarnya. Setelah beberapa lama padam, beberapa petugas pun berhasil menemukan tali kawat yang mengenai isolator tiang tersebut. Sehingga dapat segera disingkirkan, maka listrik pun kembali menyala. Atas peristiwa ini, Wawan mengimbau para orangtua untuk mengawasi anak-anaknya, supaya tidak bermain layang-layang menggunakan tali kawat. “Tali kawat itu kalau sudah terkena kabel, maka listrik akan padam hingga sebagian Kota Singkawang,” ingatnya. (dik)

Ilustrasi

Sebelum Mencuri Bensin Motor Tak Dicek Dulu Pangkalan Banteng-RK. Maling berusaha kabur tapi motornya kehabisan bensin. Itulah yang dialami seorang maling karet di Dusun Semanggang, Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Sampit, Kalteng. Si pencuri karet memilih lari tunggang langgang dan meninggakan sepeda motor Jupiter MX karena kehabisan bensin, Halaman 15


Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Senin, 16 Februari 2015

10

DPRD Desak Pemkab Selidiki Dana CSR

Musyawarah Kite

Pelajari Program yang Lama Kubu Raya. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kubu Raya, Gemuruh segera menggelar rapat bersama stafnya membahas berbagai program yang akan dilaksanakan. Termasuk mempelajari dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. “Yang jelas kita pelajari dulu. Kita masih awam di dinas yang baru ini, terutama meneruskan visi dan misi Bupati,” ungkap Gemuruh kepada Rakyat Kalbar. Mantan Sekwan Kubu Raya ini menargetkan, dalam sebulan bisa menyesuaikan, mempelajari dan menetapkan rencana kerja dinas yang dipimpinnya. “Juga anggaran yang berkaitan dengan dinas,” kata mantan Sekwan Kubu Raya ini. Sedangkan prioritas pembangunan perekonomian di Kubu Raya, lanjut Gemuruh, meningkatkan wirausahawan baru sebagai upaya strategis meningkatkan jumlah UMKM produktif. Sehingga diharapkan akan memberikan dampak peningkatan daya saing UMKM. “Beberapa strategi dilakukan untuk menumbuhkan wirausahawan baru. Melalui kemitraan dengan dunia usaha yang diharapkan dapat melakukan proses transformasi pengetahuan,” katanya. Gemuruh menambahkan, masyarakat juga punya peran penting dalam mendukung peningkatan kiprah UMKM. “UMKM harus selalu bekerjasama dalam memanfaatkan berbagai peluang, demi pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat,” ujarnya. Sesuai program kerja Bupati Kubu Raya Rusman Ali, maka instansi yang dipimpinnya akan terus membangun ekonomi kerakyatan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Apa yang dicanangkan kepala dinas lama, kami akan lanjutkan kembali, serta membangun ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Ke depan, kami harap masukan dari masyarakat demi pembangunan Kubu Raya yang lebih kreatif,” harapnya. (sul)

Tiap Tahun Kades Mega Timur Terima Rp 1,2 M Kubu Raya. Anggota Komisi III DPRD Kubu Raya, Nelly Leoni mendesak Pemkab Kubu Raya dan penegek hukum menyelidiki dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK) kepada Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang. Diduga dana sebesar Rp 1,2 miliar pertahun dari tahun 2012 hingga 2014 diselewengkan. Nelly Leoni mengatakan, jalan yang berada di Desa Mega Timur merupakan jalan milik Pemkab Kubu Raya yang dimanfaatkan PT BPK. Perusahaan tersebut harus bertanggungjawab terhadap perbaikan jalan di Desa Mega Timur. Namun, pemerintah desa justru meminta uang sebesar Rp 1,2 miliar per tahun selama tiga tahun. “Kerusakan yang terjadi pada jalan itu menjadi tanggungjawab perusahaan, karena jalan tersebut digunakan truk pengangkut sawit, BBM mau-

pun alat berat lain. Uang yang diserahkan perusahaan ke desa harus jelas. Diserahkan ke siapa dan ke rekening siapa, karena jalan tersebut masih wewenang pemkab. Jangan sampai terjadi tumpang tindih, mana CSR dan mana yang dibantu pemerintah,” ujarnya, Minggu(15/2). Ia meminta penegak hukum maupun Pemkab untuk menyelidiki dan menanyakan langsung kepara kepala desa yang mendapat dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Kubu Raya, termasuk Kades Mega Timur yang menerima dana CSR dari PT BPK sebesar Rp 1,2 miliar. “Apapun alasannya pemerintah harus tegas, dana CSR yang diberikan PT BPK kepada Kepala Desa Mega Timur harus diselidiki,” tegas Nelly Leoni. Jika nantinya ditemukan penyelewangan, maupun tumpamg tindih antara dana CSR yang diberikan PT BPK den-

gan anggaran dari Pemkab Kubu Raya untuk pembangunan jalan di Desa Mega Timur, maka Pemkab maupun penegak hukum harus mengusut agar tidak terjadi permaslahan seperti aksi protes warga Desa Sungai Malaya terhadap PT BPK, beberapa waktu lalu untuk menuntut hak yang sama. “Kita juga sama-sama tidak mengetahui anggran CSR senilai Rp 1,2 miliar itu digunakan untuk apa, pemerintah harus memanggil Kepala Desa Mega Timur, dan pertanyakan CSR dari perusahaan digunakan untuk apa. Jika memang benar untuk Jalan Mega Timur, sementara pemerintah juga mengucur dana untuk Mega Timur dan Sungai Tempayan dalam APBD setiap tahun,” ungkap Nelly. Di tempat terpisah, Kepala Desa Sungai Malaya,Ahmad Efendi sempat menolak tawaran dari PT BPK yang siap membantu pembangunan jalan poros

Desa Sungai Malaya senilai Rp 500 juta. Penolakan Kepala Desa Sungai Malaya lantaran ia meminta PT BPK memberikan dana untuk pembangunan jalan poros Desa Malaya disamakan nilainya dengan Desa Mega Timur selama tiga tahun, dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sebesar Rp 1,2 miliar. “Begini saja, kita ambil kesepakatan, samakan saja dana untuk pembangunan Desa Sungai Malaya selama tiga kali seperti Desa Mega Timur,” desak Ahmad Effendi saat pertemuan dengan PT BPK, baru-baru ini. Di tempat yang sama, Manager Bina Mitra PT BPK Region Kalimantan, Irfan mengatakan, jalan poros menuju perusahaan ada dua yakni melalui Desa Sungai Malaya dan melewati Desa Mega Timur. Permintaan masyarakat Desa Mega Timur untuk perbaikan jalan, telah direalisasikan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 sebesar Rp

1,2 miliar. Sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat Desa Sungai Malaya. “Untuk Jalan Desa Sungai Malaya memang tidak dibangun, karena jalan ini lebih dominan dilalui oleh truk perusahaan bermuatan, sehingga jika dibangun akan mudah mengalami kerusakan, dan kemampuan perusahaan pun juga terbatas,” kata Irfan. Untk kelanjutan dana CSR di tahun 2015 untuk Desa Mega Timur, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti, apakah dana dan pengerjaan jalan tersebut dihentikan. Namun diakuinya, pengerjaan Jalan Desa Mega tinmur sudah sampai pada titik target dari tuntutan masyarakat. “Pada waktu itu dana CSR diserahkan dan dikelola oleh Kepala Desa Mega Timur dalam rangka pekerjaan, apakah diserahkan kepihak ketiga atau tidak, saya juga tidak tahu,” ungkapnya. (sul)

Kades Mega Timur Bantah Selewengkan Dana CSR Kubu Raya. Dugaan menyelewengkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT BPK langsung dibantah Kepala Desa (Kades) Mega Timur, Adam. Ia memastikan jajarannya menyalurkan dana tersebut sesuai perjanjian yang telah dibuat antara PT BPK dengan Desa Mega Timur. Adam menjelaskan, PT BPK

berjanji menyelesaikan pembangunan jalan poros di Desa Mega Timur sesuai tuntutan ganti rugi yang diajukan warga sebesar Rp 1,2 miliar, karena jalan poros itu rusak akibat aktivitas perusahaan mengangkut material menuju pabrik yang berada di Desa Mega Timur. “Surat perjanjian itu ditandatangani oleh pimpinan PT BPK dan empat orang yang berwenang

dari PT BPK dan masyarakat,” papar Adam. Dijelaskan Adam, dalam surat perjanjian itu disebutkan bahwa PT BPK siap menyelesaikan dan akan memelihara jalan poros Desa Mega Timur. Selain itu, setiap tahun PT BPK akan memperbaiki jalan sepanjang 1 kilometer dari dana sebesar Rp 1,2 miliar. “Sejauh ini sudah tiga

kali direalisasikan. Pagu dana tergantung berapa meter jalan yang diperbaiki. Yang jelas satu tahun tuntutan masyarakat jalan 1 kilometer harus diperbaiki,” jelas Adam. Selain dana dari perusahaan, diakuinya Desa Mega Timur juga mendapat anggaran untuk perbaikan jalan dari Pemkab Kubu Raya. Realisasi pengerjaan per-

baikan jalan selama tiga tahun terakhir terang Adam, didahului oleh perusahaan dan dilanjutkan oleh Pemkab. “Anggaran dari pemerintah tidak menentu berapa jumlahnya per tahun untuk perbaikan jalan di Desa Mega Timur,” ungkapnya. Saat disinggung siapa yang menerima dan mengelola dana CSR yang diberikan perusahaan untuk

Desa Mega Timur, ia menyangkal dana sebesar Rp 1,2 miliar telah diserahkan kepadanya. Ia juga membantah telah mengelola dana CSR. “Tidak pernah kami menerima uang, dari perusahaan langsung kerjasama dengan kontraktor. Kami hanya menerima dan menandatangi ketika jalan sudah selesai dikerjakan,” pungkasnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Pelantikan BKPRMI dan Pelatihan Qitada Supardi A Kadir secara aklamasi terpilih kembali memimpin DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Mempawah periode 2014-2018. Pelantikan pengurus rencananya akan dilaksanakan pada 21-22 Februari 2015 di Wisma Chandramidi Mempawah. Sekaligus dirangkaikan dengan Pelatihan Qitada yang digelar oleh Lembaga Pembinaan dan pengembangan TK/TPA (LPPTKA). “Agenda utamanya pelantikan Pengurus BKPRMI yang diketuai Supardi A Kadir dan Sekjen, Junaidi. Pelantikan akan dipimpin oleh Ketua BKPRMI Kalbar dan dihadiri pengurus BKPRMI Pusat,” ungkap Sekretaris LPPTKA Mempawah, Hidayah, Minggu (15/2) sore di Mempawah. Setelah pelantikan, imbuh Hidayah, rangkaian kegiatan lainnya yakni pelatihan Qitada. Pelatihan itu akan diikuti ratusan Guru Agama Islam (PAI) tingkat SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Mempawah serta Guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). “Pelatihan juga akan diikuti peserta dari Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas. Kemungkinan juga diikuti peserta dari Kabupaten Landak. Kita berharap semua pihak yang telah diberikan undangan dapat datang ke Mempawah,” harapnya. Terkait pelatihan itu, Hidayah menilai sangat penting bagi peserta. Karena, pelatihan tersebut akan menyampaikan materi-materi penting berkaitan dengan metode yang berkaitan dengan membaca Alquran. Sehingga, ilmu tersebut dapat diaplikasikan untuk pembelajaran di lingkungan kerjanya masing-masing. “Metode qitada atau qira atau tartil bitadzwil merupakan sebuah metode pembelajaran membaca Alquran secara murattal dengan lima dasar irama. Tujuannya untuk menuntun peserta didik agar dapat membaca Alquran dengan cara tartil. Metode ini sangat tepat agar anak didik senang membaca, menghafal dan tadarusan Alquran,” pendapatnya. Lebih jauh, Hidayah menyampaikan, materi-materi tersebut akan disampaikan oleh Direktur Nasional LPPTKA-BKPRMI Drs Gunawan, Penemu Metode Qitada Drs H Ahmad Kholil HS, dan Tim Penatar LPPTKA Kalbar. “Bagi peserta yang ingin berpartisipasi mengikuti pelatihan bisa menghubungi Muhardi (081256389004) dan saya sendiri dengan contact person 085387872829,” tukasnya. (fia)

Mabuk dan Mesum di Malam Valentine Kebanyakan Dari Luar Mempawah

Mempawah. Kasi Trantib dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Mempawah, Bainudien menyebut, banyak remaja yang mengaku sebagai anak punk dan anak vespa saat digelar razia malam valentine day, Sabtu (14/2). Mereka berasal dari Kota Pontianak, Singkawang dan daerah lain yang dicurigai mabuk dan melakukan tindakan mesum di sejumlah kawasan di Mempawah. “Banyak dari mereka merupakan anak-anak putus sekolah. Mereka kita data dan menunjukan identitasnya. Kemudian, mereka akan diberikan pembinaan bahkan akan kita panggil orang tuanya untuk memberikan efek jera,” tegas Bainudien. “Kita datangi satu per satu lokasi yang selama ini kerap dilaporkan masyarakat sebagai tempat-tempat aktivitas para pemuda ini mulai

dari ngelem, mesum hingga mabuk-mabukan,” imbuhnya. Sementara itu, Kapolsek Mempawah Hilir, AKP Dahomi Baleo Siregar SH mengatakan, razia yang dilaksanakan sekitar pukul 23.30 itu dilakukan di beberapa lokasi seperti, kawasan GOR Mempawah, Taman di Kota Mempawah, Lingkungan Perkantoran, Kompleks Masjid Agung Al-Falah, Halte Bis dan Pantai Ancol Mempawah Hilir. Petugas menyisir satu per satu lokasi tersebut. “Seluruh remaja yang diamankan sekitar 25 orang. 18 diantaranya dibawa ke Polres Pontianak yakni terdiri dari 2 orang wanita dan 16 orang pria. Mereka kita amankan ketika ngumpul dan minum-minuman keras. Sedangkan 7 orang lainnya sedang nongkrong dan dibubarkan saja,” ungkap Kapolsek Mempawah.

Menurut Dahomi, razia yang dilaksanakan pihaknya bersama Satpol PP Kabupaten Mempawah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif. Upaya tersebut sejalan dengan tekad Kapolres Pontianak menjadikan wilayah hukumnya zero crime. “Kita ingin menciptakan kamtimbmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Termasuk memerangi tindak kriminalitas, narkoba, premanisme dan praktek pasangan mesum yang semakin meresahkan masyarakat,” paparnya. Penegasan senada diungkapkan Camat Mempawah Hilir, Rohmad Efendi. Ia berharap razia bisa terus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, aktivitas negatif seperti itu sangat berpotensi menimbulkan perbuatan kriminalitas. “Mereka kerap nongkrong sampai tengah malam.

Sat Pol PP dan Polres Pontianak, Sabtu (14/2) malam saat menggelar razia malam valentine day. ALFI SHANDY

Makanya cukup meresahkan bagi masyarakat sekitar. Makanya kita sangat mendukung adanya kegiatan ini. Bahkan, bila perlu

dilakukan secara rutin setiap saat agar memberikan efek jera dan menghilangkan kebiasaan para pemuda ini,” pintanya. (fia)

Memilih Kader Terbaik untuk Kemajuan Mempawah. Proses penjaringan pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah sedang berlangsung. Ada empat nama yang telah diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Selanjutnya, satu nama pimpinan akan ditentukan dalam Musyawarah Cabang (Muscab). “Proses penjaringan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Mulai dari usulan di tingkat

ranting hingga mengerucut ada empat nama yang diusulkan ke DPP untuk diseleksi menjadi tiga nama,” ungkap Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah, Julianto, Minggu (15/2) sore di Mempawah. Pria yang akrab disapa Uli itu menerangkan, awalnya ada sepuluh nama yang masuk dalam penjaringan di tingkat ranting. Namun, dari jumlah itu hanya ada empat nama yang berhak mengikuti seleksi test

yang diselenggarakan oleh DPP. Tes itu sendiri dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kota Pontianak. “Saat ini kita sedang menunggu tiga nama yang akan dikeluarkan DPP. Setelah ketiga nama ini diturunkan, barulah kita persiapkan Muscab di Mempawah. Dalam Muscab itulah dilakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan. Namun, jika tidak menemukan kata sepakat maka akan dikembalikan kepada DPP,” ujarnya. Terkait nama-nama calon

tersebut, Uli menyebut merupakan kader-kader terbaik yang ada di DPC PDI Perjuangan Mempawah. Dirinya menaruh harapan besar, siapapun yang terpilih memimpin untuk lima tahun ke depan dapat memajukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah dimasa mendatang. “Citra PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kita optimis ke empat kandidat ini mampu melaksanakan amanah

partai dengan baik. Terlebih untuk membangun dan membesarkan partai di masyarakat. Hingga memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” harapnya. Empat kandidat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mempawah yakni, Faisal (Ketua PAC Mempawah Timur), Amon Amed (Sekretaris DPC), Sulasmono Dirjo (Wakil Ketua DPC) dan Sabinus (Ketua PAC Anjongan). (fia)


Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Fokuskan Persoalan Drainase Ketapang-RK. Hingga saat ini persoalan genangan air disejumlah ruas jalan protokol di pusat Kota Ketapang masih kerap terjadi. Ke depan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ketapang mengajak pihak terkait lainnya terutama Badan Anggaran memfokuskan persoalan drainase. Kepala Dinas PU KetaDrs Heronimus Tanam. pang, Drs Heronimus Tanam mengatakan saat ini, anggaran perbaikan drainase hanya diperuntukan untuk jaringan yang berskala kecil. Tak berdampak banyak dalam mengatasi genangan air di ruas jalan protokol yang kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. “Tahun ini untuk drainase memang ada anggarannya, tetapi hanya untuk jaringan yang kecil-kecil, tentunya itu tidak terlalu berdampak bagi persoalan genangan air selama ini,” kata Tanam Minggu (15/2). Ia menuturkan, kalau pada saat rapat anggaran, pihaknya telah menyampaikan secara lisan kalau persoalan genangan air yang kerap terjadi saat hujan turun dibeberapa titik di Kota Ketapang, penanggulangannya kata Tanam, dengan melakukan pembangunan kembali dua pembuangan besar yang ada. “Pertama pembuangan dari jalan depan Polres menuju Kepalak Pulau, kemudian dari bundaran Agoesdjam kelurahan Sampit. Seharusnya kedua pembuangan ini yang dihidupkan kembali,” jelasnya. Meski telah menyampaikan secara lisan, Dinas PU memang belum menganggarkan lantaran belum bisa mengira berapa anggaran yang diperlukan untuk menghidupkan kembali jalur pembuangan tersebut. “Tentunya harus permanen pembangunan drainasenya. Tapi yang kita dapat saat ini hanya untuk jaringan dalam kota dengan skala kecil hanya sebesar Rp1 Miliar lebih,” katanya. Ia berharap ke depan persoalan drainse bisa menjadi fokus bersama pihak terkait, dan harus serius untuk menangani persoalan ini. Selama ini harapan agar pembangunan yang menutupi parit dibongkar belum bisa direalisasikan jika belum ada kepastian pembangunannya. “Kalau mau minta kita negur dan bongkar bangunan yang menutup parit bisa kita lakukan. Namun kalau sudah dilakukan tapi tidak dibangun kan percuma, nanti dibangun lagi, jadi kita harap pembangunannya siap, jika mau dibongkar yang menutupi parit,” tegasnya. Sementara itu, untuk ruas Jalan DI Panjaitan yang statusnya jalan provinsi kerap digenangi air saat hujan turun, Tanam mengaku akan menjalin kerjasama dan koordinas, karena jalan tersebut merupakan kepentingan bersama terutama untuk masyarakat Ketapang. “Nanti kita bisa jalin kerjasama sebab ini untuk kepentingan masyarakat Ketapang, walaupun itu jalan provinsi,” pungkasnya (Jay)

Senin, 16 Februari 2015

11

Tahun Ini Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Rampung Ketapang-RK. Bupati Ketapang, Henrikus menegaskan pembangunan masjid agung A l - I k h l a s ra m p u n g t a hu n ini. Saat ini pembangunan masjid yang akan menjadi kebanggan warga Ketapang ini sudah masuk tahap finishing. Sementara rencana pembangunan Islamic center sebagai pusat pembelajaran dan kajian Islam di komplek masjid, tak mungkin dilakukan tahun ini, lantaran terbentur biaya dan mepetnya waktu. “Mungkin tahun 2016,” kata dia. Khusus untuk kubah masjid, sengaja didatangkan langsung dari Demak. Tak hanya kuba utama, menara di sisi masjid juga sudah rampung. “Kalau sudah selesai, masjid Agung Al-Ikhlas ini akan megah dan akan menjadi kebanggan masyarakat Ketapang,” ucapnya. Selain memiliki bangunan masjid yang megah, lokasi masjid juga berdiri di lokasi yang luas dan strategis, persis di jantung Kota Ketapang. Se-

Masjid Agung Al-Ikhlas tampak megah pembangunan masjid ini diprediksi rampung tahun ini.

hingga jika ditambah dengan pembangunan pusat pembelajaran dan kajian Islam, akan

membuat kawasan ini menjadi lebih megah. “Area untuk pembangunan Is-

JAIDI CHANDRA

lamic Center ini sudah ada. Area yang ada di sekitar masjid sudah kita bebaskan lahannya, tinggal

menunggu pembangunannya. Masjid yang lama juga akan dibongkar dan akan dibangun tempat belajar,” ungkapnya. Terkait dana, Bupati menegaskan, akan mengoptimalkan dana yang sudah ada. Sementara Pemda Ketapang tetap mengupayakan untuk membantu penyelesaian pembangunan masjid. Selian itu, keberadaan investor di Ketapang juga didorong untuk ikut membantu pembangunan rumah ibadah. “Kita harus piawai untuk mencari dana untuk menyelesaikan pembangunan masjid Agung Al-Ikhlas ini,” katanya. Bupati mengungkapkan, pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini, bukan untuk popularitas, namun semata-mata karena kepentingan ibadah semata-mata.Menurutnya, siapa pun yang menyiapkan rumah Tuhan di dunia baik itu agama apa pun, nantinya juga akan disiapkan Tuhan rumah di surga. “Kita tidak minta puji, pembangunan ini semata-semata demi kepentingan ibadah,” pungkas Bupati. (Jay)

Ketapang Menuju Swasembada Pangan Wujudkan petani berdasi Ketapang-RK. Sebelum Instruksi Menteri Pertanian nomor B-147/SR.120/A/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pencanangan Gerakan Perbaikan Irigasi guna mewujudkan swasembada jagung, padi dan kedelai memperkokoh komitmen Pemkab Ketapang membangun sektor pertanian di Ketapang. Di bawah kepemimpinan Henrikus-Boyman Harun, sejak awal berkomitmen mewujudkan swasembada pangan di Ketapang. Selain mengajak masyara-

kat mengolah lahan tidur untuk menggerakkan kembali program ketahanan pangan, Pemkab Ketapang menjalin kemitraan dengan Kementerian BUMN RI di era Dahlan Iskan. Sejumlah lahan milik masyarakat dibuka untuk dibangun kebun pangan (food estate). Selain itu Pemkab Ketapang juga membuat areal percontohan (dem area). Pada Dem Area percontohan masyarakat bisa langsung melihat bagaimana teknik pengolahan lahan sehingga bisa menghasilkan

produksi yang maksimal. Selain bersama masyarakat dan BUMN untuk membangun ketahanan pangan, komitmen bersama juga dibangun dengan pihak LP Kelas II Ketapang untuk membangun kawasan pertanian. Demikian juga pihak TNI yang komitment untuk memotivasi petani mewujudkan swasembada pangan. Adanya instruksi Menteri Pertanian RI kembali memberikan semangat bagi Pemkab Ketapang untuk mewujudkan ketahanan

pangan. Baru-baru ini dukungan langsung diwujudkan dengan Pencanangan Gerakan Tanam Serentak di desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan ditandai dengan penanaman simbolis dilakukan Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun, peletakan batu pertama Gerakan Perbaikan Irigasi oleh Dandim 1203 Ketapang, Letkol (inf) Asep Ahmad Hidayat. Ketua pelaksana Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Ketapang,

Ir.K.Syamsu Akhyar mengatakan upaya yang dilakukan adalah untuk mewujudkan program pencapaian swasembada pangan nasional, khususnya di Ketapang. Sementara Bupati Ketapang, Henrikus beraharpa bisa diwujudkan petani ‘berdasi’. Maksudnya, melalui pengelolaan sektor pertanian, masyarakat Ketapang bisa hidup sejahtera. “Bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mampu menyekolahkan anakanak mereka,” kata Bupati. (jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Doni Suprapto. KAMIRILUDDIN

Perhatikan Petugas Fardhu Kifayah Tokoh Masyarakat Desa Simpang Tiga, Doni Suprapto berharap agar pemerintah kabupaten memperhatikan petugas fardhu kifayah. Ia berharap, pemerintah dapat memberikan perhatian melalui pemberian intensif. Hal ini dikemukakan Doni Suprapto ketika Sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di gedung pertemuan Desa Simpang Tiga. Ia mengatakan, saat ini ADD telah meningkat menjadi lebih dari Rp 1 miliar. Ia berharap jika pemerintah kabupaten tidak dapat menganggarkan, bisa melalui ADD. Menanggapi hal ini, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan keluarga Berencana (BPMPDPKB) KKU, Masdar SPd SD hal tersebut bisa dilakukan melalui kebijakan Kepala Desa dan disepakati BPD dan masyarakat. “Jangankan kepada petugas fardhu kifayah, imam, dukun beranak jika disepakati bisa diberikan insentif,” kata Masdar. Terkait hal ini, Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali menginformasikan, bahwa dari Pemerintah Kabupaten telah meminta desa untuk mengirimkan tiga nama sebagai petugas fardhu kifayah dan tiga orang guru ngaji untuk diberikan insentif. “Insentif ini langsung dari Pemkab Kayong Utara,” katanya. (lud)

Masdar: Aparatur Desa Harus Pahami UU No.6 Tahun 2014 SUKADANA. Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 telah digulirkan. Walau belum banyak daerah yang siap, namun Pemkab Kayong Utara telah menyatakan siap untuk melaksanakan UU tentang desa itu pada tahun 2015 ini. Guna mensukseskan UU tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) telah gencar mensosialisasikan aturan baru ini ke seluruh desa di Negeri Bertuah (julukan Kayong Utara, Red). Belum lama ini misalnya, sosialisasi tentang sitem perekrutan aparatur pemerintah desa dan kegiatan penyusunan rancangan RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan di Gedung Siduk Raya, Kantor Desa Simpang Tiga. Selain dari BPMPDPKB, juga hadir dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku nara sumber. Sekretaris BPMPDPKB Kabupaten Kayong Utara, Masdar, S.Pd, SD berharap, pemerintahan desa harus dapat mempersiapkan diri terkait pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai pejabat paling

Masdar SPd SD memaparkan UU No 6 Tahun 2014 di Gedung Siduk Raya Desa Simpang Tiga. KAMIRILUDDIN

tinggi di desa diharapkan harus memahami UU ini, supaya dalam implementasi dan pelaksanaannya tidak terjebak pada kasus pidana. Dikatakan Masdar, selain pelaksanaan UU tersebut, anggaran Alokasi dana Desa (ADD) juga meningkat. Bahkan, hampir seluruh desa di Kayong Utara akan mendapat anggaran lebih dari Rp 1 miliar. “Pengelolaan dana sebesar itu tentunya tidaklah muda jika tidak diadakan pelatihan ataupun petunjuk

dalam penganggarannya. Terkait hal tersebut maka sangat perlu dilakukan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 ini,” ujarnya. Masdar melanjutkan, pada dasarnya tujuan utama pengaliran dana ke desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga diharapkan jika masyarakat desa seluruhnya sudah sejahtera maka secara umum Indonesia dan Kayong Utara khususnya juga akan sejahtera. Hanya saja, dilanjutkan Masdar, salah satu persoalan yang

menjadi batu sandungan adalah persoalan kesiapan aparat desa dalam pengelolaannya. “Karena ini aturan baru, kami juga tetap terus membimbing aparat desa agar aturan ini dilaksanakan secara tepat,” timpalnya. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali. Hadir pula Camat Sukadana, Drs Syahrial Solihin, Kapospol Desa Simpang Tiga. Adapun nara sumber selain Masdar juga hadir Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPDPKB, Muhammad Oma,

Kabid Litbang, Statistik dan Evaluasi Bappeda KKU, Drs Selamet Widodo, M.Si. adapun peserta terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, TP-PKK, dan sejumlah pemuka agama dan masyarakat. Seorang pemuka masyarakat, Doni Suprapto mengemukakan sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 telah banyak aturan yang diciptakan untuk mengatur desa. Dari sekian banyak aturan itu, menurutnya, UU No.6 Tahun 204 ini boleh dikatakan terbaik. Pasalnya, inilah aturan yang memberikan hak sepenuhnya bagi perangkat desa untuk mengelola desanya. “Kita apresiasi UU ini, hanya saja perangkat desa harus benarbenar siap untuk mensukseskannya,” ucapnya. Sementara Selamet Widodo dari Bappeda KKU menambahkan, untuk mensukseskan UU No 6 Tahun 2014 ini, maka setiap desa juga diwajibkan untuk membuat RPJM Desa. Ini dibuat satu kali dalam satu priode Kepala Desa. “ini penting sebagai acuan desa untuk membangun desanya secara terprogram,” tandasnya. (lud)

DPRD Serap Aspirasi Desa Simpang Tiga dan RBJ SUKADANA. Reses anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara telah dilaksanakan sejak 1214 Februari 2015. Sebanyak enam anggota DPRD dari dapil 1 Kecamatan Sukadana mengawali kunjungan kerja mereka di Desa Panngkalan Buton dan sekitarnya. Pada Jumat (13/2), kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dilanjutkan di Desa Simpang Tiga pada pagi hingga siang dan Desa Riam Berasap Jaya siang hingga sore hari. Di Desa Simpang Tiga,

pertemuan dilakukan di Gedung Siduk Raya, kantor Desa Simpang Tiga. Sedangkan di Desa Riam Berasap Jaya pertemuan dilakukan di ruang pertemuan Kantor Desa. Adapun anggota DPRD dari dapil 1 adalah, H.M Rawi Naim (PBB), Jalian, S.Sos (Nasdem), Syukran, SAg MSi (PKS), Nazadola, SH (PPP), Riduansyah (Partai Demokrat) dan Indra Riduani SH (PKB). Puluhan masyarakat di dua desa tersebut menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyatnya.

Syaiful Ahyar dari Desa Simpang Tiga menyampaikan, saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang perlu dibenahi di Desa Simpang Tiga. “Ada beberapa jalan yang perlu dibenahi dari jalan tanah ke jalan aspal,” kata Syaiful yang juga perangkat Desa. Dikatakannya, setiap kali Musrenbang, kita selalu mengusulkaan pembangunan infrastruktur terutama jalan dan pengairan. “Kami harap agar usulan-usulan kami ini dapat diperjuangkan di tingkat kabupaten,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sykran SAg MSi dari PKS mengatakan, pihaknya selalu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jalan dan infrastuktur lainnya. “Saat ini, pembangunan harus berdasarkan usulan dari masyarakat. Sebab itu, apa yang diinginkan masyarakat akan kami perjuangkan,” tegas Ketua DPD PKS Kabupaten Kayong Utara ini. Ditambahkan mantan calon Bupati Kayong Utara ini, selain menampun aspirasi masyarakat,

kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat silaturahmi antar sesama. Sementara Pendi dari Desa Riam Berasap Jaya berharap agar anggota DPRD Kayong Utara dapat memperjuangkan kondisi jalan Siduk-Kelik. Menurut dia, jalan provinsi yang berada di Desa Riam Berasap itu kian memprihatinkan, terlebih dimusim penghujan. “Sekarang musim hujan dan kondisi jalan sangat hancur dan ini menghambat perekonomian kami di Desa Riam Berasap Jaya,” kata Pendi. (lud)


Melawi Membangun Laboh Ju

Menilik Peluang Bisnis di Kota Juang Nanga Pinoh-RK. Warga Nanga Pinoh memerlukan tempat refresing. Namun tempat-tempat yang ada masih belum dikelola. Kondisi ini merupakan peluang bisnis bagi pebisnis. Hanya ada pusat jajanan di eks lapangan kecamatan. “Jumlah penduduk daerah ini semakin berkembang. Pertumbuhan penduduk miskin pesat semenjak daerah ini menjadi ibukota kabupaten. Sejalan dengan perkembangannya maka masyarakat Nanga Pinoh sudah masuk dalam masyarakat perkotaan. Kebutuhannya pun makin bertambah dan meningkat. Tidak hanya sandang dan pangan, tetapi sudah perlu hiburan atau refresing,” ujar pelaku usaha, Dwi Maryanto, kemarin. Dwi menjelaskan, untuk kebutuhan refresing, di kota Nanga Pinoh masih belum tersedia tempat-tempat santai yang memadai. Baik ruang terbuka (open space) atau alun-alun maupun wisata alami maupun buatan. Hanya ada pusat jajanan yang berada di tengah-tengah kota Nanga Pinoh atau eks lapangan kecamatan. Meskipun baru buka pada malam hari, namun banyak dikunjugi oleh warga yang memerlukan makanan. Namun begitu banyak tempat yang sangat berpotensi untuk dikelola sebagai tempat untuk refresing. Namun begitu masih sangat alami atau masih belum dikelola dengan baik. Dia mengusulkan agar saka dua atau pertemuan Sungai Pinoh dan Sungai Melawi dikelola. Bisa menjadi tempat santai semberi menikmati air sungai dan penorama alam cabang sungai. “Sebenarnya daerah Pantai Tanjung atau muara Sungai Pinoh sangat bagus untuk tempat santai sore atau malam sambil makan dan minum. Ditambah ada hiburan musik, seperti di Khucing, Malaysia. Sayangnya, pembangunan masih belum selesai,” paparnya. Dirinya optimis, kalau daerah tanjung pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Pinoh dikelola dengan baik sehingga menjadi tempat santai bagi masyarakat yang akan berkumpul, terutama pada sore hari. “Jangankan pegawai swasta atau pun negeri, petani karet pun akan santai sore bila memang disediakan tempat yang enak di tanjung. Sebab masyarakat kita pada sore hari kebanyakan santai,” ulasnya. Selain itu, jelas Dwi, pinggir Sungai Pinoh di tanjung sebelah hulu Serundung Sungai Pinoh juga merupakan tempat refresing. Apalagi bila musim kemarau, air dangkal sehingga dapat dijadikan lokasi mandi sore. Daerah lain yang bisa dijadikan tempat refresing adalah jalan di simpang Ella. Sangat cocok untuk dijadikan tempat rekreasi. Di Manggala dapat dibangun tempat wisata religius atau rohani. Kemudian daerah bukit lintang juga sangat enak untuk dinikmati pesona alamnya. “Hanya permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Periwisata Kabupaten Melawi untuk membuka atau menyediakan tempat rekreasi terbentur keterbatasan dana. Oleh karena itu, sangat diharapkan ada pengusaha yang perhatian serta mau menginvestasikan modal untuk membangun tempat-tempat rekreasi bagi masyarakat Nanga Pinoh, bahkan lebih besar lagi bagi masyarakat Kabupaten Melawi dan masyarakat lainnya,” ujarnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Senin, 16 Februari 2015

12

Dunia Usaha Wajib Lestarikan Lingkungan Hidup Nanga Pinoh-RK. Saat ini perkembangan kota Nanga Pinoh terbilang cukup pesat. Setiap bulan pasti ada perubahan wajah terhadap kota juang ini. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan hidup (LH) tentu sangat riskan terjadi perubahan. Mesti demikian, orang yang menjalankan usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar serta akurat mengenai pengelolaan LH. Bahkan, setiap usaha dilarang untuk melanggar baku mutu LH serta melanggar kriteria baku kerusakan LH.

“Setiap usaha yang dilakukan di Nanga Pinoh hendaknya memprioritaskan kelestarian alam. Jangan sampai membuat lingkungan menjadi tidak seimbang. Misalnya, jangan sampai menutup aliran air seperti sungai,” ujar pencinta lingkungan, Rido, kemarin. Rido menjelaskan, setiap usaha yang menimbulkan dampak besar serta menyangkut banyak kepentingan harus memiliki Amdal. Sebab ini menyangkut pembangunan di Nanga Pinoh serta memberikan pengaruh terhadap keseimbangan lingkungan. Meskipun hanya

satu bangunan tentu bisa mempengaruhi aliran air maupun ketersedian air. Rido mengingatkan, setiap orang memiliki kewajiban memelihara kelestarian fungsi LH. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan LH. Sementara orang dilarang untuk membuang limbah ke media LH tanpa izin pemerintah. “Larangan-larangan tersebut memang telah diatur dalam undang-undang. Hingga itu pembangunan ibukota Melawi harus mengikuti aturan tersebut. Jangan sampai membangun semau-

maunya tanpa ada analisa lingkungan,” ujarnya. Dia pun tidak menginginkan kewajiban untuk membangun kota yang hijau hanya dipikulkan pada pemerintah. Namun pemilik usaha juga harus menciptakan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan. “Pemilik usaha yang setiap hari berada di kota yang akan merasakan dampak buruknya lingkungan. Semestinya mereka juga harus berupaya lebih dalam menciptakan lingkungan kota yang baik,” ulasnya. (aji)

Pangsa Pasar Ikan Masih Samar-samar

Ilustrasi

Nanga Pinoh-RK. Warga sudah mulai banyak yang memelihara ikan. Namun mereka masih ragu untuk mendalami usaha ini. Pasalnya masih belum ada kepastian terkait pangsa pasar. Sebab, pasar lokal hanya mampu menampung ikan dalam jumlah sedikit.

Oleh karena itu, peran Pemerintah Kabupaten Melawi menjadi sangat penting untuk menemukan pangsa pasar dalam jumlah besar. Salah satu potensi pangsa pasar ikan yang besar ada di negeri jiran, Malaysia. Meski demikian tentu perlu kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Melawi dan Pemer-

.

NET

intah Kabupaten Sanggau supaya ikan bisa menembus lintas batas Entikong. “Kita mulai melirik ikan, selain karet. Namun yang kita ragukan adalah pemasaran ikan itu sendiri. Seperti yang dialami oleh teman-teman yang terlebih dahulu merintis usaha ini. Mereka menghadapi kendala

pemasaran bila ikan dipanen dalam jumlah besar,” ujar pemelihara ikan, Saidun Juanda, ditemui pekan lalu. Saidun menjelaskan, dari beberapa komunikasi dengan beberapa orang yang lebih dahulu memelihara ikan, mereka masih belum bisa keluar dari persolan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Melawi. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Melawi sendiri memiliki Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP3). Yang Tupoksinya adalah membantu mencari pemasaran untuk usaha masyarakat. “Kalau dari obrolan-obrolan dengan teman, Pemerintah Kabupaten Melawi bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menembus pangsa pasar luar negeri. Bila ini tidak dapat dikomunikasikan persoalan pasar ikan tidak bisa diatasi,” timpalnya. Mesti demikian, pangsa pasar di Kalbar juga masih lumayan besar, khususnya di Kota Pontianak. Namun, kendalanya adalah petani masih belum dapat jaringan di sana. Selain itu, bila dapat jaringan, sarana angkut dari Nanga Pinoh ke Pontianak tidak dimiliki petani. “Kalau mau membawa ke Pontianak atau membawa ke daerah lain petani juga memerlukan bantuan pemerintah. Jelas, petani tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kita sangat bergantung pada pemerintah,” ucap Saidun. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Sumardi, Pimpin Dewan Pengawas RSUD Ade Moch Djoen Sintang Sintang-RK. Polemik pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade Moch Djoen Sintang selesai. Bupati Sintang, Milton Crosby telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dewan pengawas. Sesuai SK Bupati Sintang, ketua dewan pengawas tetap dijabat oleh H. Sumardi. Setelah ditetapkan menjadi dewan pengawas, Sumardi langsung menghadap Bupati Sintang, Milton Crosby di rumah jabatannya. Kedatangan Sumardi untuk membicarakan serta mendengarkan arahan dari orang nomor satu di Bumi Senentang ini. “Pada hari Jumat, 13 Februari, saya sudah menghadap Bupati untuk mendengarkan arahan beliau,” ucap Sumardi. Sumardi beralasan, ada hal-hal prinsip yang harus dibahas bersama Bupati Sintang. Sebab, selaku dewan pengawas, dirinya adalah wakil dari Bupati dalam hal ini pemerintah daerah selaku pemilik rumah sakit. “Kedudukan dewan pengawas adalah perpanjangan tangan pemilik atau Bupati. Karena itu, saya sengaja datang sendiri untuk membicarakan hal-hal yang prinsip,” ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Sumardi, Bupati mengharapkan dewan pengawas yang sudah menerima SK untuk dapat bekerja dengen benar. Kata Bupati, Sumardi menirukan, SK yang telah didapat merupakan dasar hukum yang legal dan berkekuatan hukum yang sah untuk melaksanakan tugas sebagai ketua dewan pengawas. “Terkait polemik yang terjadi, Pak Bupati minta untuk tidak dipermasalahkan. Karena keseluruhannya sudah diselesaikan melalui mediasi Ombusdman Kalimantan Barat,” paparnya. (din)

Polisi Maling Sapi Terancam Dipecat Status IK Telah Ditetapkan Tersangka Sintang-RK. Kepolisian Resort Sekadau telah menetapkan IK sebagai tersangka dalam kasus pencurian sapi. IK yang merupakan anggota Polres Sintang ini tercancam dipecat apabila terbukti melanggar kode etik dan kedisiplinan. Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiyansah tak menampik kabar ini. “Memang betul, satu diantara anggota Polres Sintang yang berinisial IK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sekadau,” ujar Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiyansah menjawab pertanyataan wartawan. IK ditetapkan tersangka oleh Polres Sekadau pada Selasa (10/2) lalu. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Sekadau. Kini IK sedang ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Sekadau setelah melalui koordinasi dengan Polres Sintang. “Untuk proses hukum dan penanganannya ada pada pihak Polres Sekadau. Sebab kasus tersebut terjadi pertama kali di wilayah hukum Sekadau. Begitu juga dengan yang menentukan apakah IK akan resmi ditahan dan diancam pasal apa. Polres

Sekadau yang menentukan itu,” timpal Kapolres. Selaku warga negara yang taat hukum, IK harus mempertanggungjawabkan kasus ini kepada Polres Sekadau. Veris memastikan, koordinasi dengan Polres Sekadau tetap dilakukan supaya proses penyidikan berjalan lancar. “Masalah proses selanjutnya, Polres Sekadaulah yang menindaklanjutinya, karena kasusnya memang di wilayah hukum mereka,” paparnya. Meski demikian, sambung Veris, Polres Sintang tetap akan melihat sejauh mana keterlibatan anggotanya dalam kasus tersebut. Jika oknum polisi itu melanggar kode etik dan disiplin anggota, bukan hal yang tidak mungkin akan diserse hingga pemecatan. “Kita tidak tinggal diam. Kita akan melakukan pertimbangan dahulu sejauh mana keterlibatannya dalam pelanggaran hukum pidana ini. Kalau terbukti melanggar kode etik dan kedisiplinan maka akan kita tindak tegas. Yakni diberi sanksi hingga pemecatan,” tegas Veris.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

AKBP. Veris Septiyansah

Warnet Tak Berizin Buka 24 Jam

AKP. Dedy F Siregar

Sintang-RK. Gembar-gembor rencana penertiban Warung Internet (warnet) yang melanggar jam operasional serta tidak mengantongi izin terkesan angin-anginan. Buktinya, masih banyak warnet yang beroperasi hingga 24 jam serta tidak memiliki izin resmi. Bukan itu saja, sebagian besar warnet dilengkapi fasilitas bilik-bilik tertutup yang rentan dimanfaatkan untuk berbuat mesum atau mengakses situs porno. “Kami telah melakukan razia di sejumlah warnet. Dari sejumlah warnet itu, tak satupun yang memilik izin,” ujar Kapolsek Sintang Kota, AKP. Dedy F Siregar.

Namun, lanjut Dedy, apa yang dilakukan pihak kepolisian hanya sebatas pembinaan. Kewenangan untuk menertibkan ada pada pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Menurutnya, keberadaan warnet di Sintang cukup potensi untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, jumlahnya mencapai puluhan. “Di Sintang ini ada puluhan pengusaha warnet, kalau dikelola dengan baik dapat menjadi income pemerintah,” ucapnya. Dedy mengaku, prihatin dengan banyaknya warnet yang buka hingga 24 jam. Terlebih se-

bagian besar pengunjung adalah remaja yang masih duduk di bangku sekolah. “Saya pernah bertanya kepada pemilik warnet. Kapan warnet ini tutup. Pemiliknya menjawab, selama warnet ini beroperasi belum pernah tutup. Paling jeda sebentar ketika mati lampu,” papar Dedy. Banyaknya warnet yang menggunakan bilik tertutup juga mengundang keprihatinan Dedy. Ia khawatir bilik tertutup tersebut dimanfaatkan oleh pengguna untuk membuka situs-situs porno atau hal-hal lainnya. “Sebenarnya, bukan hanya warnet yang jadi perhatian kita, sejumlah rumah kos juga.

Rumah kos ini rawan untuk persembunyian pelaku kriminal dan juga rentan disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan asusila. Makanya penting untuk dilakukan pengawasan,” lugasnya. Pengalaman ini pernah Dedy dapatkan ketika melakukan razia ke sejumlah rumah kos. Ia mendapati rumah kos dijadikan tempat kumpul kebo oleh sejumlah kalangan muda. “Sebenarnya, yang lebih kompeten dalam hal ini adalah pemerintah daerah melalui Satpol PP dan SKPD lainnya. Kami polisi sifatnya hanya mendampingi,” ulasnya. (din)


KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Senin, 16 Februari 2015

13

Masih Boleh Rekrut Tenaga Kontrak

Ningkau Nuan

Ir H Muhammad Sukri

Siapkan RPJMD Baru Putussibau. Masa pemerintah Bupati AM Nasir SH saat ini belum berakhir. Tetapi Sekretariat Daerah (Setda) sudah bersiap menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kapuas Hulu periode mendatang. Bahkan Maret 2015 ditargetkan sudah tersusun. “RPJMD harus sudah dibentuk Maret ini. RPJMD tersebut untuk dikerjakan Bupati Kapuas Hulu yang baru,” kata Ir H Muhammad Sukri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu ditemui usai Pisah Sambut Camat Putussibau Selatan, baru-baru ini. Sukri menjelaskan, penyusunan RPJMD kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Biasanya disusun setelah bupati yang baru terpilih dan disesuaikan dengan visi dan misinya saat pemilihan. Tetapi kali ini, disusun sebelum bupati yang baru terpilih. Kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kapuas Hulu berlangsung akhir tahun mendatang. Olehkarenanya, penyusunan RPJMD harus disegerakan sebelum Pilkada berlangsung. “Kami melakukan ini agar pembangunan berlangsung secara berkesinambungan. Kalau dilantik baru susun RPJMD justru sulit,” jelas Sukri. Lantaran RPJMD Kapuas Hulu disusun sebelum Pilkada ini, Sukri mengharapkan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kapuas Hulu menyusun visi dan misinya sesuai RPJMD yang sudah tersusun. “Nanti kami akan meminta KPU Kapuas Hulu menyampaikan, agar Calon Bupati Kapuas Hulu nantinya membuat visi misi yang sesuai dengan arah pembangunan yang telah disusun atau RPJMD,” kata Sukri. (aRm)

Putussibau. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kapuas Hulu masih diperbolehkan mengangkat Te naga Ko nt ra k . A s a l k a n , benar-benar dibutuhkan dan anggaran di instansi tersebut memungkinkan. “Tenaga kontrak ini untuk menutupi formasi CPNS yang tidak terpenuhi oleh pemerintah pusat,” jelas H Sarbani SE, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu ditemui usai Pelantikan Kepala Sekolah di Gedung SKB Putussibau, Kamis (12/2). Dia mengungkapkan, jumlah PNS di Kapuas Hulu sekitar 5.900 orang. Jumlah ini, tentu sangat kurang. Apalagi banyak

formasi yang diusulkan tidak dipenuhi pemerintah pusat. “Untuk menutupi kekurangan tersebut, tentunya dengan tenaga kontrak itu tadi,” kata Sarbani. Rekrutmen Tenaga Kontrak ini, jelas Sarbani, tergantung masing-masing Kepala SKPD. Misalnya, bila membutuhkan tenaga teknis tertentu, tetapi PNS-nya tidak memiliki keahlian tersebut, maka dibolehkan mengambil Tenaga Kontrak. Tetapi, ingat dia, rekrutmen Tenaga Kontrak itu harus memerhatikan anggaran SKPD dimaksud, apakah memungkinkan untuk menggajinya atau tidak. “Hanya tenaga kontrak, bukan honorer. Kare-

H Sarbani SE

na tenaga honor tidak boleh lagi,” kata Sarbani. Dia menjelaskan, Tenaga Kontrak ini hanya untuk satu

tahun. Bila SKPD masih membutuhkannya, bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi, bisa pula diputus tibatiba di tengah jalan, bila kinerjanya dinilai tidak bagus. “Di surat kontraknya juga tertera ketentuan agar tidak menuntut diangkat menjadi PNS,” tegas Sarbani. Ketentuan mengenai Tenaga Kontrak ini, jelas Sarbani, s e s u a i Pe rat u ra n Me nt e r i Keuangan (Permenkeu). Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas Hulu. “Untuk gaji ada ketentuannya, disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya,” katanya. Ketika ditenya tentang jum-

lah Tenaga Kontrak di Kapuas Hulu, Sarbani mengaku tidak mengetahuinya. Pasalnya, ada yang dilaporkan dalam bentuk tembusan surat, adapula yang tidak dilaporkan. Sementara mengenai kelurahan guru-guru kontrak yang gajinya sangat minim dibandingkan di SKPD, Sarbani menjelaskan, hal itu tergantung Kepala Sekolah masing-masing. Kebanyakan gaji guru kontrak itu menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Sebelumnya tentu ada kesepakatan dahulu mau atau tidak dengan gaji yang ditentukan pihak sekolah,” pungkas Sarbani. (aRm)

Disdikpora Minta Seluruh UPT Mendata IPM Kecamatan Putussibau. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kapuas Hulu perintahkan seluruh Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) di kecamatan untuk mendata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) di wilayahnya masingmasing. “Kita ada 23 UPT. Semuanya diminta membuat IPM di kecamatannya masing-masing. Kita ingin mengetahui berapa IPM di setiap kecamatan di Ka p u a s Hu l u , m e n g a l a m i kenaikan atau tidak,” kata M Jumran H SPd MSi, Sekretaris Disdikpora Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

S e b e n a r n y a , k a t a Ju m ran, Disdikpora sudah lama mengimbau UPT di kecamatan untuk membuat IPM di wilayah kerjanya, tetapi tidak digubris. Kali ini, lebih ditekankan dan UPT pun tidak keberatan. Lantaran memang untuk membuat itu, tidak sulit. Jumran mengungkapkan, IPM kecamatan yang diminta kepada UPT hanya berhubungan dengan pendidikan. Di antaranya Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Putus Sekolah (APUS). “Data ini dikelola berdasarkan penduduk di usia sekolah,” jelasnya. APM diperoleh dari jumlah

penduduk usia 7 hingga 12 tahun dibagi jumlah siswa usia sekolah yang ada. Termasuk siswa yang tidak sekolah. Sedangkan angka APK diperoleh dari jumlah penduduk usia sekolah dibagi jumlah siswa keseluruhan dari tingkat SD, SMP dan SMA. Sementara APS diperoleh dari jumlah penduduk usia 7 hingga 18 tahun dibagi dengan jumlah SD, SMP, dan SMA di kecamatan tersebut. Sedangkan APUS merupakan jumlah penduduk di usia sekolah, tetapi putus sekolah. “Data ini untuk melihat pemetaan dan keberhasilan pendidikan di seluruh kecamatan, apakah maju, bertahan atau malah menurun. Dengan

M Jumran H, SPd,MSi

adanya data ini, mudah mengambil kebijakan ke depan di dunia pendidikan,” jelas Jumran. Dia mengingatkan, keberadaan UP T merupakan

kepanjangan tangan Disdikpora Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan UPT Disdikpora. Adapun tugas pokok UPT, membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai wewenang yang dilimpahkan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, jelas Jumran, UPT memiliki fungsi pengawasan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pemberian pelayanan administratif, serta penyusunan data di bidang pendidikan pemuda dan olahraga. (aRm)

Bumi Daranante Siap-siap PNS Dites Urine

Apai Ji Ongah Izin Dicabut, Tunggakan Tetap Wajib Dibayar Sanggau. Pemkab Sanggau sudah mencabut 14 izin tambang lantaran tak memenuhi kewajiban kepada negara. Meski demikian, bukan berarti kewajiban itu hilang. Perusahaan tetap wajib membayarnya. “Meski mereka dicabut, mereka tetap harus membayar kewajibanya. Akan kita tagih terus. Kewajiban mereka tak bisa lepas, itu menjadi tanggungjawab negara menagihnya,” tegas Bupati belum lama ini. Bupati mengaku kabupaten Sanggau sangat ketat dalam hal pengawasan aktivitas pertambangan. Hanya saja, karena pada 2 Oktober 2014, dikeluarkan undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu, kewenangan cabut-mencabut izin tidak lagi di tangan Bupati. “Jadi kita hanya menyuplai informasi, ada perusahaan-perusahaan tambang yang harus menyelesaikan kewajibannya. Aturannya memang harus dicabut,” tegasnya. Dalam hal pertambangan, diterapkan pelayanan ‘satu pintu’. Pekab Sanggau hanya mengurus apa yang menjadi kewenangan mereka. “Kita hanya kebagian untuk memonitor tambang-tambang yang sudah ada, dan memberi laporan. Kita hanya membenahi yang sudah ada sampai clear dan clean. Termasuk kita juga masih memberi peringatan-peringatan yang belum mereka kerjakan,” pungkasnya. Untuk diketahui, Pemkab Sanggau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melangkan surat peringatan (SP) ketiga pada 45 perusahaan tambang yang tak memenuhi kewajibannya, satu di antaranya kewajiban reklamasi. (KiA)

Bupati: Saya akan Datang Seperti Pencuri Sanggau-RK. Sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkoba, Pemkab Sanggau bakal melakuan tes urine bagi seluruh PNS. Kapan? “Belum tahu. Saya akan datang seperti pencuri di malam yang tidak jelas. Siap-siap saja (dites urine, red),” kata Bupati Sanggau, Poulus Hadi dihadapan ratusan PNS peserta jalan santai, Jumat (13/2). Pemerintah sudah menetapkan Indonesia darurat narkoba. Bahkan kata Bupati, kabupaten Sanggau urutan kedua dalam jumlah pengguna narkoba. Hanya kalah dari kota Pontianak. “Karena itu memberantas narkoba harus mulai dari diri sendiri. Makanya kita

akan lakukan tes urine,” ujarnya. Artinya pula, pemerintah tak main-main dengan narkoba. Siapapun yang terlibat menjadi pengedar bakal dikenai sanksi. “Bagi pemakai masih bisa direhab. Karena, kalau dihukum, (penjara, red) bakal penuh. Khawatirnya nanti justru (penjara) jadi sarang peredaran narkoba, karena pemakainya ngumpul di situ,” jelasnya. Karena itu ia mengimbau jika ada aparatur pemerintah yang terlanjut menjadi pemakai, segera bertobat. Caranya, bisa dengan mendatangi Puskesmas atau pusat-pusat rehabilitasi. “Kalau seperti itu tidak akan dihukum,” kata Bupati. Lebih lanjut, ia menegaskan

Poulus Hadi

persoalan narkoba harus cepat diatasi. Terlebih Kabupaten Sanggau akan memasuki masa emas pada 2020. Karena pada tahun itu jumlah usia produktif lebih banyak. Apa jadinya jika

usia produktif itu justeru didominasi para pecandu narkoba? “Kalau sudah 50 persen terkena narkoba, kita bisa lagi bicara soal pembangunan dan infrastruktur, lalu sibuk mengobati yang kena narkoba,” katanya. Hal senada diungkapkan Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot. Ia meminta kepada orangtua mengawasi putra-putri mereka. Meningingat dampak narkoba yang sangat destruktruktif. “Pemakai narkoba adalah orang yang mati sebelum mati. Artinya hidup pecandu narkoba sia sia, tidak memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain,” tegas Wabup ketika membuka O2SN-FLS2N di Tayan Hilir belum lama ini.

Karena itu ia menilai, para pengedar adalah musuh bersama karena mereka menghancurkan generasi yang menjadi harapan bangsa. “Jaga anak anak kita dari bahaya obat-obat terlarang,” ingatnya lagi. Ia juga kembali mengingatkan status darurat narkoba yang ditetapkan presiden Jokowi. Karna itu ia berharap, seluruh elemen, terutama guru dan orangtua benar-benar mengawasi anak-anak mereka jangan sampai terjerat barang haram itu. “Jangan berhenti memberi arahan dan pengertian kepada anak didik dan generasi kita tentang bahaya narkoba, karena dampaknya yang sangat buruk,” pungkasnya. (KiA)

Siapkan Sarana Rehabilitas Pecandu “Melapor Tak Akan Dipidanakan” Sanggau-RK. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau, Kompol Nurwignyo mengaku tengah menyiapkan sarana dan prasana rehabilitasi pecandu narkoba, termasuk instansi pendukungnya seperti SOP (standar operasional prosedur) termasuk tempat seperti instansi penerima wajib lapor (IPWL), RSUD dan BNNK sendiri. “Sejauh ini BNNK Sanggau sedang mempersiapkan SOP termasuk IPWL, RSUD dan BNNK itu sendiri,” ungkapnya. Hal itu sebagia dukungan terhadap

program merehabilitasi 100 ribu pecandu narkoba di seluruh indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat. Sanggau sendiri termasuk kabupaten dengan jumlah kasus narkoba tertinggi di Kalbar. Lebih lanjut, Nurwignyo mengaku SOP yang sedang disusun BNNK dalam waktu dekat akan dipublikasikan. Namun isi dari SOP tersebut secara garis besar intinya mengatur tata cara bagaimana penanganan terhadap pecandu narkoba. “Kalau sudah siap nanti SOP-nya akan segera di publikasikan,” ujarnya

Ia mengatakan pecandu narkoba adalah orang sakit yang harus segera diobati. Karena itu jangan takut untuk melaporkan ke BNNK, karena bagi yang melaporkan ke BNNK tidak akan dipidanakan. “Kalau ada keluarga menjadi pecandu narkoba harap segera melapor ke BNNK untuk segera direhabilitasi,” harapnya. Selama ini yang menjadi kendala adalah keengganan masyarakat untuk melapor. “Kendala kita sekarang masyarakat tidak mau melapor kalau ada tetangga atau keluarganya yang menjadi

pecandu narkoba,” ungkapnya. Imbauan kepedulian terhadap masalah narkoba juga diutarakan Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go. Ia meminta warga segera melapor jika mengetahui sanak saudaranya ada mengonsumsi narkoba. “Saya berharap kalau ada tetangga atau keluarga yang menjadi pecandu harap segera melapor dan tidak dipidanakan tapi direhabilitasi,” tegasnya. Polres pun menghadapi kendala yang sama dengan BNNK. Menurut Kapolres, selama ini para pengguna

dan pengedar narkoba punya komunitas sendiri dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi, sehingga dengan demikian cenderung jaringan terputus bila ada yang tertangkap. Ke depan menurut Donny, untuk mengungkap jaringan narkoba perlu menggunakan teknologi khusus dan selama ini tidak semua Polres memilikinya. Teknologi tersebut menurutnya bagian dari penyelidikan yang tidak bisa diungkapkan dan dipublikasikan. Sementara itu khusus untuk Sanggau masih menggunakan cara yang

konvensional seperti razia terhadap masyarakat yang dicurigai, kemudian melakukan penangkapan pada saat sedang melakukan pesta. “Sejauh ini polres sanggau masih menggunakan cara konvensional,” akunya. Lebih lanjut ia menambahkan pada Senin (16/02) Semua Perwira Polres Sanggau akan mengambil apel pagi di sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA atau sederajat dengan tujuan menyampaikan tentang bahaya narkoba sebagai upaya preventif dan acara tersebut serentak di seluruh Kalbar. (KiA)


Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Ayo Manfaatkan Pekarangan

Senin, 16 Februari 2015

Kuota Raskin Dikurangi Jangan dijadikan ladang bisnis Ngabang. Sekretaris Komisi A DPRD Landak, Martinus Suherman mengatakan ke depan ketersediaan beras miskin (raskin) kabupaten Landak ready stock. Ia menyilakan masyarakat untuk mengajukan, tapi pengambilannya tak setiap bulan. “Pengambilannya pertiga bulan karena kuotanya dikurangi. Alasanya kalau mengambil dengan kuota yang sedikit rugi di ongkos,” terangnya. Namun ia meminta pembagiannya tepat sasaran. Meski pada 2014, raskin telah dicarikan 100 persen, namun sasarannya masih menjadi pertanyaan. “Apakah masyarakat sudah menerima atau belum?, kalau sudah berarti baik, jangan sampai ada yang belum,” kata dia. Penyaluran raskin yang tak tepat sasaran bakal menimbulkan masalah di tingkat desa. “Karena di wilayahwilayah, kecamatan ada yang gagal panen, dan musim paceklik, tentu memerlukan raskin. Karena tujuannya memang untuk membantu

Ilustrasi/IST

Ngabang. Camat Menjalin Theotimus mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah, dengan menanaminya dengan tanaman bermanfaat. “Saya sering memberikan pemahaman agar masyarakat menaman tanaman yang bisa bermanfaat atau berguna untuk keperluan sehari-hari,” akunya. Jangan sampai ada lahan kosong tak tertanami. Ia mencontohkan, di sela-sela tanaman karet, masih bisa ditanamai tanaman lain. “Bisa ditanami jengkol. Sekarang jengkol mahal, dan laku di pasar,” ujarnya. Artinya selain hasil karet, petani bisa mendapat penghasilan tambahan. “Saya berharap, masyarakat mau memanfaatkan pekarangan yang ada. Jangan hanya setelah noreh, atau mengerjakan sawah hanya tergantung itu saja. Tapi bisa mengerjakan tambahan lainnya,” harap Camat. Ia menambahkan, kabupaten Landak termasuk termiskin di Kalbar. Dengan memanfaatkan memanfaatkan dan menambah penghasilan yang ada itu berarti sudah membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. “Lahan di wilayah kita, masih luas dan bisa diolah, asal jangan malas. Kalau malas itu yang membuat masyarakat miskin,” terang Theotimus.(ius)

14

Martinus Suherman. ANTONIUS

masyarakat,” pinta Martinus. Ia juga mengingatkan, pengurus di tingkat kecamatan sampai ke desa tak berprinsip aji mumpung atau memanfaatkan ini menjadikan lahan bisnis. Pasalnya harga raskiin di tingkat provinsi Rp1600, ditambah ongkos kirim yang sudah ditanggung Bulog. “Kalau sampai di desa sudah jauh dari harga yang di tentukan dan tidak jelas alasannya, membebani masyarakat. Ini berarti ada indikasi,” kata Martinus. Ia mengatakan, ‘kepuasan’ masyarakat dapat dijadikan standar, beres atau tidaknya distribusi raskin. Selagi tak ada keluhan, kemungkinan bersar penyaluran tak bermasalah. “Tapi kalau ada yang mengeluh berarti ada permasalahan disitu. Karena harga standar beras di toko berkisar Rp8 ribu - Rp9 ribu per kilo. Harga ini tentu menjadi patokan. Dinas terkait juga harus mengontrol bagaiman penyaluran raskin tersebut,” pungkas Martinus. (ius)

Pilkades Lamoanak Lancar Lamoanak. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), desa Lamoanak kecamatan Menjalin, berlangsung aman dan lancar. Sabtu (14/2). Hampir semua masyarakat datang di Tempat pemungutan Suara (TPS) untuk memberikah hak pilihnya. Dari lima pasang calon yang bertanding dalam pemilihan, Yoyakim, unggul memperoleh 523 suara, Aemi, 425 suara, Tokim 305 suara, Sumarno 157 suara dan Bongsin 101 suara. Ketua Panitia Pilkades, Daniel

mengatakan pemilihan dilaksanakan di delapan TPS, karena di desa Lamoanak ada lima dusun, dengan jumlah pemilih 2.052 orang. Selama pemilihan berlangsung tidak ada kendala, semua berjalan lancar. Masyarakat pun datang di TPS untuk memberikan hak suaranya dengan baik. Pelaksanaan pencoblosan dimulai pukul 08:30 dan perhitungan suara pukul 13:00. Sesuai dengan tata tertib (Tatib) kesepakatan yang sudah di buat bersama. “Kita

harus komitmen dengan tatib yang sudah di buat, agar tidak terjadi halhal yang di inginkan. Dan pleno penetapan suara juga di saksikan muspika Menjalin,” kata Daniel. Dijelaskan Daniel, selama pelaksanaan pemilihan sampai Pleno penetapan suara, semua calon Kades hadir. Tak ada yang keberatan terhadap pelaksanaan tersebut. “Karena semua sudah tidak ada yang berkebaratan, dan tandatangan, pelaksanaan Pilkades kami

nyatakan selesai. Tapi kami juga masih menunggu, jika ada yang mengugat, kami beri waktu selama 24 jam dan membawa bukti yang akurat,” tegas Daniel. Kades terpilih, Yoyakim, saat ditemui di kediamannya mengatakan, setelah terpilih menjadi Kades, sesuai dengan misinya, berjanji meningkatan pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan di setiap elemen masyarakat bersumber dari musyawarah dan mufakat desa.

“Kita harus transparansi dengan masyarakat tentang penentuan kebijakan dan pengelola, pelaksanaan pembangunan desa bersama BPD,” katanya. Selain itu membangun hubungan dengan berbagai organisasi yang menunjang kemajuan desa melalui, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemuda dan olahraga, adat istiadat, budaya serta kerukunan umat beragama. Menurut Yoyakim, menentukan aparatur desa kedepan, akan

disesuaikan, dan mencari yang mampu dan mendukung dalam kinerja. “Saya tentu akan koordinasi dan musyarawah dengan BPD, mencari aparatur desa yang mampu Sumber Daya Manusia (SDM) nya, itu yang akan di pakai,” ungkapnya. Untuk menjalankan tugasnya pasti tidak akan bertolak belakang dengan visi misi dalam calon Kades. “Sekarang sudah baik, berati kedepan harus lebih baik lagi,” pungkasnya.( ius/pk )

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Selain Nabil, IWAS Juga Santuni Sigit

Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi mewakili IWAS menyerahkan bantuan kepada Sigit yang diterima orang tuanya, Jumat malam. ABDU SYUKRI

Sekadau. Ternyata, masyarakat Kabupaten Sekadau yang membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan tidak hanya Hauzan Nabil. Sigit Wira Prakoso juga membutuhkan bantuan yang sama. Bedanya, jika Nabil mengidap kista ginjal, Sigit justru menderita penyakit yang lebih parah. Ada tumor di bagian otak Sigit. Prihatin dengan nasib Sigit, Ikatan Wartawan Kabupaten Sekadau (IWAS) pun ikut melakukan penggalangan dana. Untuk tahap awal, Iwas sudah memberikan biaya untuk Sigit berangkat ke Jakarta. “Untuk tahap awal, kita sudah memberikan bantuan sebesar Rp3 juta,” ujar Sukarni, salah seorang anggota IWAS, saat berkunjung ke kediaman Sigit, Jumat malam (14/2). Bantuan dari IWAS diserahkan langsung Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi, kepada orangtua Sigit di kediamannya, tak jauh dari Simpang Tiga, Kota Sekadau. Ikut hadir dalam penyerahan itu, Afrizal, dari PMI Kabupaten Sekadau. “Bantuan itu merupakan bantuan sementara yang kita dapatkan dari sejumlah donatur,” kata Arni. Arni menuturkan, untuk saat ini, IWAS masih terus menggalang dana. “Hanya saja kita masih fokus untuk Nabil. Saat ini, dana yang terkumpul untuk Nabil sudah lebih dari Rp10 juta,” rincinya. Kembali ditegaskan, kegiatan ini merupakan kerjasama IWAS, Polsek Sekadau Hilir, serta PMI, berikut pelajar dari SMK Amaliyah dan SMA Karya. “Untuk Nabil, rencananya akan kita serahkan dalam minggu ini,” ulasnya. Kapolsek Muhadi berharap, dana yang sudah terkumpul bisa meringankan beban bagi Sigit maupun Nabil. “Walaupun tidak seberapa, mudah-mudahan dana ini bisa bermanfaat,” ucapnya. Menerima bantuan awal, Aden, abang ipar Sigit menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mau peduli dengan nasib adik iparnya. “Kami sangat berterimakasih atas bantuan yang diberikan. Mudahmudahan kebaikan dari bapak-bapak sekalian, dari wartawan, kepolisian, PMI dan adik-adik pelajar, serta para donatur mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan,” doanya. (bdu)

Jalan Beruduk Butuh Perbaikan Mendesak

Berharap PT Parna Agromas Peka Belitang. Ruas jalan Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, menuju Kecamatan Belitang dan Belitang Hulu masih rusak. Kerusakan jalan poros ini berada di Dusun Beruduk, daerah Desa Tapang Pulau. Di daerah ini diperlukan penimbunan sementara untuk menutupi lubang-lubang yang kerap bikin mobil amblas. “Saya was-was kalau lewat Beruduk, lubang semakin dalam, kalau salah jalur bisa amblas,” kata Liang, salah seorang sopir mobil travel yang melintas di kawasan tersebut, Minggu (15/2). Tak hanya Liang yang mengeluh, warga lain juga. Kerusakan jalan di titik tersebut sudah berlansung lama, sejak November 2014 sampai sekarang. Camat Belitang, Miki Hermanto, saat dikonfirmasi menyatakan perbaikan sementara dapat diatasi dengan cara menimbun lubang-lubang sepanjang jalan poros di daerah Beruduk maupun daerah lain. “Kita harapkan pihak perusahaan yang ada di daerah tersebut peduli memperbaiki jalan sementara. Banyak warga yang mengeluhkan kerusakan jalan, terutama yang memakai kendaraan roda empat dan truck. Di wilayah Belitang, alat perusahaan PT KSP dan KBP selalu cepat memperbaiki jalan rusak, ” jelasnya. Miki menyatakan, daerah tersebut memang sudah masuk dalam wilayah Desa Tapang Pulau dan tidak ada salahnya jika alat berat perusahaan PT Parna Agromas dapat diturunkan untuk memperbaiki kerusakan sementara. “Ya kita harapkan mereka peka dengan fasilitas umum (memperbaiki kerusakan semantara),” tandasnya. (bdu)

Kendaaraan yang Terjebak lubang di Dusun Beruduk. ISTIMEWA

Top, Rela Pindahkan MCK Demi Kepentingan Umum Belitang Hulu. Warga di Dusun Temedak Merat, Desa Ijuk, Kecamatan Belitang Hulu sangat memperhatikan penampilan fisik Dusun. Penampilan sebuah dusun yang rapi, indah, dan bersih, menurut mereka, menjadi daya tarik tersendiri. Top banget. Oleh karena itu, warga setempat memindahkan tempat permandian di sungai atau yang

dikenal dengan jamban yang berada di jalan poros BelitangBalai Sepuak ke tempat lain. Di banyak wilayah Indonesia dikenal sebagai MCK alias mandi, cuci, dan kakus. Tujuan MCK dipindahkan agar tidak merusak pemandangan warga yang melintas di sana. “Kami sudah sepakat memindahkan tempat mandi agar kampung kami bisa dilihat

lebih indah bersih dan rapi. Karena tidak nyaman kalau ada orang luar yang sedang lewat melihat banyak warga yang sedang mandi di tepi jalan,” kata seorang warga seperti ditirukan Camat Belitang Hulu, Yafet Simon, akhir pekan lalu. Yafet Simon memuji inisiatif warga yang sudah memindahkan tempat permandian ke tempat lain. “Kita sangat

mengapresiasi inisiatif warga Temendak Merat dan kesepakatan tersebut mereka putuskan dalam rapat minggu kemarin,” timpalnya. Selain itu, Warga Dusun Temedak Merat juga sudah berencana menghibahkan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan sekolah kepada Pemkab Sekadau. Sebab, lokasi lahan berdekatan dengan pusat

kota Kecamatan Belitang Hulu di Balai Sepuak. “Rencana lokasi yang mau diserahkan itu berjarak kurang lebih 3,5 KM dari Balai Sepuak, cukup strategis untuk pembangunan,”jelas Yafet. Ia berharap rencana itu daapat didukung pemerintah. “Semoga rencana ini medapat dukungan dari Pemkab Sekadau,” tandasnya. (bdu)


SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH foto bersama usai membuka Porseni PAUD tingkat Kecamatan Teluk Keramat di Desa Sekura. M Ridho

Generasi Penerus Mesti Berprestasi Sambas. Guna memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik serta meningkatkan prestasi anak usia emas, menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, Jumat (13/2), Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH membuka Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan Teluk Keramat di Desa Sekura. Bupati mengatakan, Porseni PAUD merupakan kegiatan yang dapat merangsang tumbuh kembang anak pada usia dini. Selain itu, Proseni dapat menggali bakat anak peserta didik. Sebab, pembentukan karakter anak dibangun dari usia 1 sampai 10 tahun pertama, karena usia 2 sampai 4 tahun anak mengalami pertumbuhan paling pesat hingga mencapai 10 persen. “Apapun yang didengar, diraba, dirasakan dan diucapkan anak adalah proses penyerapan yang terjadi di lingkungan. Perilaku anak adalah cerminan perilaku orang dewasa di sekitarnya,” kata Bupati dihadapan peserta Porseni PAUD dan undangan yang hadir. Bupati menegaskan, berbagai jenis cabang olahraga dan seni diyakini dapat memacu prestasi belajar di bidang olahraga dan seni, karena sudah menjadi komitmen agar olahraga ditingkatkan kualitasnya sejak usia dini. Sebab Porseni merupakan sarana pembinaan potensi individu bangsa. Tentunya ini tidak sebatas pada fisik, melainkan mental. Apalagi manfaat olahraga dapat menjadikan masyarakat Indonesia sebagai insan berprestasi, kreatif, berbudaya serta menghargai cipta karsa dan rasa. Bupati mengungkapkan kenapa olahraga dianggap sebagai bagian penting dari proses pembangunan bangsa, karena olahraga dapat membantu menumbuhkan kesehatan, kebugaran dan disiplin bangsa. Tujuan olahraga dan seni dapat menjadikan atau melahirkan atlet-atlet terbaik, baik tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional. “Maka dari itu aktiflah berolahraga. Selain untuk bakat dan karir, olahraga juga dapat menjaga kesehatan tubuh agar tetap bugar,” tegas Bupati. (edo)

Rakyat Kalbar

Senin, 16 Februari 2015

Sinkronkan Program, Sambas Fokus Tingkatkan IPM Sambas. Percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas menjadi prioritas Pemkab Sambas. Salah satunya, Jumat (13/2) digelar Rapat Teknis Peningkatan IPM bersama beberapa instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas. Tujuannya mensinkronkan program demi kemajuan pembangunan. “Upaya meningkatkan IPM, kita harus melakukan hal konkrit sesuai instruksi Bupati, terutama tentang percepatan IPM yang telah dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karenanya kita harus fokus merealisasikan program tersebut,” kata Sekda Sambas Drs H Jamiat Akadol MSI MH dalam arahannya di Aula Reformasi Birokrasi Kantor Bupati Sambas. Agar IPM melekat di masyarakat, ujar Sekda, Pemkab Sambas telah mempopulerkan istilah ‘Warung Kopi IPM..’ Melalui forum ini akan terjalin komunikasi yang baik dari bawah ke atas. “Melalui wadah ini kita ingin membangun, bagaimana sikap kritis kita dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tentunya kritikan ini bisa menjadi masukkan bagi kita,” ujar Sekda. Ditegaskan Sekda, masih ada sebagian anggapan negatif jika kritis terhadap permasalahan. Padahal dengan kristis akan ada masukan yang diberikan. “Agar diketahui secara umum, diharapkan setiap SKPD dapat memberikan informasi dalam wadah Warung Kopi IPM. Sehingga informasi pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Sambas bisa diketahui masyarakat secara umum,” harapnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Ir H Daryanto MT menjelaskan, peningkatkan IPM harus dilakukan secara bersama. Sebab, peningkatan IPM tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun dunia usaha dan masyarakat juga harus bergerak. “Program sebagus apapun kita buat dalam upaya meningkatkan IPM, tidak akan berubah jika masyarakatnya tidak bergerak. Oleh

Pemkab sambas menggelar Rapat Peningkatan IPM, Jumat (13/2) di Aula Reformasi Birokrasi Kantor Bupati Sambas. M Ridho karenanya jika ingin langkah ini konkrit, maka masyarakat harus bergerak. Artinya perlu peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan IPM,” Ujar Daryanto. Jika semua lini membicarakan IPM, tentunya ke depan IPM Kabupaten Sambas akan meningkat. Apalagi telah adanya Wadah Urun, Rembug dan Komunikasi Peningkatan IPM. “Bappeda saat ini telah membentuk strategi Sarjana Pendamping Program Percepatan Peningkatan IPM (SP4IPM). Tentunya kita melibatkan sarjana pendamping putra daerah,” jelasnya. Dalam program ini, jelasnya, telah

dibuat perencanaan SP4IPM di 12 titik se-Kabupaten Sambas, sehingga sasaran peningkatan IPM di 12 titik dapat terlaksana. “Saat ini kita masih merancang dimana-mana titik yang menjadi target. Tentunya titik-titik yang mampu mendongkrak IPM Kabupaten Sambas,” tegasnya. Sedangkan Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAG dalam rapat tersebut mengapresiasi program peningkatan IPM yang akan dilaksanakan. “Program yang telah pemerintah buat dalam upaya peningkatan IPM sudah luar biasa. Sudah ada progres yang bagus, walaupun masih

Maret, Kijang Berantai Gelar Pameran Batu Akik Sambas. Demam batu akik melanda seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Sambas. Untuk menunjukkan keindahan batu kecubung Sempalai, Kelompok Pengrajin Batu Kijang Berantai akan menggelar Pameran Batu Kecubung Sempalai, Maret 2015 mendatang di Gedung Serbaguna, Kecamatan Tebas. Pameran ini tidak hanya melibatkan pengrajin, namun pencinta batu kecubung Sempalai yang ada di Kabupaten Sambas. “Pameran Batu Kecubung ini kita lakukan, agar masyarakat Kabupaten Sambas mengenal batu mulia yang ada di wilayahnya. Sebab, potensi alam yang telah ada sekian lama, baru saat ini dimanfaatkan, dan tidak menutup kemungkinan di kecamatan lain di Kabupaten Sambas juga memiliki potensi yang sama dengan Desa Sempalai, Kecamatan Sebawi,” kata Slamet Riyadi, Ketua Kelompok Pengrajin Batu Kijang Berantai, kepada Rakyat Kalbar, Minggu (15/2) di Sambas. Slamet mengungkapkan, semakin hari semakin banyak penggemar batu akik memburu jenis-jenis batu yang unik di

15

Slamet Riyadi. M Ridho

Desa Sempalai. Bahkan, semakin banyak warga yang datang mencari bongkahan batu. Sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. “Bayangkan saja, mereka yang menganggur bisa memperoleh rezeki dari sini, bahkan perhari mereka bisa mendapatkan hasil Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu dari menjual bongkahan batu,” jelas Slamet.

Bahkan saat ini, ujar Slamet, banyak juga mereka yang menganggur membuka jasa pengasahan batu hingga mengikatnya menjadi cincin. Sayangnya, keterampilan yang dimiliki diperoleh secara otodidak. “Kalau saja mereka mendapat pembinaan dan pelatihan cara mengasah batu dengan baik, tentunya hasil kerajinan ukiran batu mereka akan semakin menarik. Tentunya akan banyak yang meminta jasanya, artinya dari batu kecubung ini, taraf ekonomi mereka akan semakin baik,” ungkap Slamet. Pameran yang akan digelar diharapkan akan menarik perhatian peminat batu kecubung Sempalai, khususnya dari luar Kabupaten Sambas. Apalagi saat ini banyak kolektor yang selalu datang mengumpulkan kecubung olahan pengrajin. “Rencananya, Selasa (17/2) pukul 13.00, Bupati Sambss dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH beserta pejabat di lingkungan Pemkab Sambas akan meninjau koleksi batu Sempalai yang telah disiapkan oleh pengrajin,” pungkasnya. (edo)

ada juga yang jalan di tempat, namun amar makruf sudah dilakukan Pemkab Sambas,” katanya. Hal penting lain yang juga harus diperhatikan, ialah melibatkan kepala desa dalam bentuk kompetisi, dimana dalam kompetisi ini ada reward dan punishment untuk para kepala daerah. Sebab, desa merupakan ujung tombak pemerintah. “Kita berharap agar kepala desa berperan serta mendukung upaya peningkatan IPM yang telah dilaksanakan pemerintah. Sehingga segala lini bergerak mendongkrak peningkatan IPM,” tegasnya. (edo)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS Beserta Seluruh Jajaran

Mengucapkan

Turut Berduka Cita yang Mendalam Atas Meninggalnya

Drs Irwan Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Semoga Almarhum diterima disisi Allah SWT atas pengabdiannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH

Tertanda,

DR Pabali Musa MAG

Bupati Sambas

Wakil Bupati Sambas

Drs H Jamiat Akadol MSI MH Sekda Sambas

Sambungan Mahasiswa Ini ....................................................................................................................dari halaman 9 Ngakunya Dagang........................................dari halaman 9 Dia Curhat, saat dalam perjalanan pulang, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana caranya mendapatkan uang untuk biaya kuliah. Sementara sebelumsebelumnya, uang semester satu dan dua, ia bisa lunasi. Selain bantu orangtua dengan bekerja

sebagai sales rangka baja, ia juga dapat beasiswa. “Mau minta sama orangtua malu, dan mungkin belum ada. Orderan rangka baja lagi sepi,” jelas Sob yang mengaku baru sekali menjambret. Kapolsekta Sukarami Kompol Imam Tarmudi, melalui Kanit Reskrim Iptu Heri

mengatakan, tersangka berikut barang bukti HP Samsung, dan sepeda motor Honda Beat milik tersangka diamankan, setelah dirinya dihajar massa. “Kini sudah ditahan dan masih dalam tahap penyidikan,” jelas Heri. (jpnn)

Sebelum Mencuri..........................................................................................................dari halaman 9 saat beraksi Jumat (13/2). Penduduk setempat, Juliardi, bercerita, pengejaran warga terhadap pencurian getah karet tidak membuahkan hasil lantaran pelaku lari ke tengah hutan. Warga hanya menemukan satu unit motor Jupiter MX dan tumpukan getah karet beku siap jual di pinggir jalan. “Pelaku nekat lari ke hutan, kami hanya menemukan motor milik pelaku yang kehabisan bensin,” katanya kemarin. Informasi di lapangan menyebutkan, warga hampir terkecoh dengan pelaku yang beraksi seorang diri. Warga mengira pelaku

yang mendorong motor berwarna hitam itu adalah orang sekitar yang biasa memanen getah karet di sejumlah kebun karet, tak jauh dari lokasi pemukiman. “Sempat dikira warga sini (Pangkalan Banteng). Setelah melintas beberapa saat, ada sejumlah warga yang menanya kami tentang pelaku pencurian karet. Begitu sadar jika yang lewat tadi pencuri karet, kami kejar dan karena bensin habis pelaku lari ke arah hutan sedangkan motor ditinggal,” lanjutnya. Tak berhasil menangkap pelaku, motor Jupiter bernopol KH 4840 GU tahun 2010 ini diserahkan ke Mapolsek Pangkalan

Banteng. Kaposek Pangkalan Banteng AKP Gunawan Wibisono melalui KSPKT Polsek Bripka Rahman mengatakan, motor dan sejumlah barang bukti lain berupa satu tumpuk getah karet siap jual dan sepatu milik pelaku diamankan. Pihaknya kini masih menelusuri keberadaan pelaku dari identitas motor yang digunakan untuk beraksi. “Motor sementara kami amankan, dan pelaku masih kita telusuri, bisa melalui indentitas motor ataupun dari mengumpulkan keterangan sejumlah saksi,” katanya. (jpnn)

Satpol PP Tak ......................................................................................................................dari halaman 9 Vonis yang diberikan hakim hanya denda Rp200 ribu saja. Sementara ancaman maksimal Rp50 juta. “Harusnya mendekati maksimal, sehingga mereka para pasangan mesum berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatan yang melanggar Perda itu,” kesal Rahmat. “Misalkan saja, di atas Rp500 ribu denda yang divonis hakim terhadap para pasangan mesum. Maka ini akan membuat para pasangan mesum jera. Karena jika tidak dibayar denda yang di atas Rp500 ribu, maka akan dikenakan kurungan penjara,” sambung Rahmat. Rahmat mengaku bukan lemah karena capek menjaring para pasangan mesum tersebut, melainkan takut tidak ada efek jera.

Bahkan menjadikan pasangan mesum terus bertambah di Kota Pontianak. “Tujuan penegakan hukum, dalam hal ini Perda adalah membuat efek jera dan ada asas manfaat dalam pencegahan. Tujuannya agar seseorang tidak mengulangi lagi perbuatan mesum itu,” jelasnya. Namun tidak dipungkiri, pernah ada sidang yang membuat Satpol PP sangat puas. Vonis yang diberikan hakim dapat dikatakan bisa membuat efek jera terhadap para pasangan mesum. “Dulu pernah pasangan mesum divonis hingga Rp1,5 juta. Di mana satu orang harus membayar Rp750 ribu,” tegas Rahmat. “Hal-hal ini membuat kita semangat melakukan penindakan. Kita berharap ke-

pada hakim yang menyidangkan pasangan mesum, untuk memberikan vonis yang mendekati maksimal, demi tujuan bersama, membuat para pasangan mesum jera,” sambungnya. Jika masih Rp200 ribu, para pasangan mesum ini masih bisa dengan cepat membayar denda tersebut, guna terlepas dari kurungan. “Kalau Rp200 ribu, sangat mudah bagi mereka untuk membayar denda. Namun jika tinggi, mereka akan merasa sulit membayar denda. Dan jika tidak mampu bayar denda, ya akhirnya akan membuat mereka harus dikurung sesuai dengan ancaman kurungan yang ada di dalam Perda,” jelas Rahmat. (zrn)

Menurut Deni, perempuan tersebut sudah menggeluti bisnis daging sapi sejak 2004 silam. “Bilangnya ke warga dagang sapi impor,” ujarnya. Deni menambahkan, sejumlah pembeli, terutama tetangga, pada bulan puasa

2014 lalu sempat mengeluh dengan kualitas produk yang disebut-sebut Tati daging sapi. “Ada warga beli daging ke tempatnya. Nah, waktu dimasak malah hancur dagingnya. Semenjak itulah warga eng-

gak pernah beli lagi,” tutur Deni. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi sudah menetapkan Tati, 45, sebagai tersangka dalam kasus penjualan bakso berbahan baku daging babi hutan atau celeng. (jpnn)

Tewas..............................................................................dari halaman 9 membenarkan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Zulkifli. Kecelakaan antara mobil trailer KB 9940 QA yang dikemudikan Imam Syafei, 23, warga Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang dengan Zulkifli pengendara sepeda motor KB 3629 W.

“Imam pengemudi trailer tujuan dari arah Kota Pontianak menuju Sungai Ambawang. Sampai di TKP tepat di depan rumah makan Dewi, ban gandeng depan sebelah kanan lepas dan mengenai Zulkifli,” jelas Bob. Zulkifli jatuh dari sepeda motor dan mengalami luka

berat akibat dihantam ban gandeng yang lepas dari trailer yang dikemudikan Imam. “Saat ini semua barang bukti, baik itu trailer dan sepeda motor korban sudah diamankan. Imam sedang dalam pemeriksaan intentif oleh pihak kami,” tegasnya. (zrn)

Apakah Pontianak ........................................dari halaman 9 Semua pasangan mesum itu terjaring di indekos Ayu, Wisma Jawi Indah dan juga di Cottage yang semuanya berada di wilayah Pontianak Timur. Sedangkan untuk 20 anak bawah umur ini, lanjut Haryadi, mereka didapati tengah kumpul kebo di berbagai tempat. “Empat anak diantaranya anak punk yang kedapatan sedang ngelem,” ujarnya. Semua yang terjaring langsung digelandang ke Mako Satpol PP. Dari hasil pendataan yang dilakukan, selain berbuat asusila, delapan orang dari pasangan mesum itu tidak mempunyai KTP

dan dua lainnya tidak mempunyai kartu identitas penduduk musiman (Kipem). Khusus untuk pasangan mesum ini, ditegaskan Haryadi, akan dilakukan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Senin (16/2). Sedianya pasangan mesum ini akan dikenakan pasal 44 ayat 1 Perda No. 3 tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Bagi yang tidak mempunyai KTP, akan dikenakan pasal 57 Perda No. 1 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. Bagi yang tidak mempunyai

Kipem, dikenakan pasal 2 ayat 1 Perda No. 5 tahun 2004 tentang Kartu Identitas Penduduk Musiman. “Mereka juga akan kita perintahkan membuat surat pernyataan, tidak akan pernah lagi mengulangi hal serupa,” tegas Haryadi. Untuk anak bawah umur yang kedapatan kumpul kebo dan ada yang tengah mengelem, langsung dikembalikan kepada orangtuanya. “Namun, sebelum dipulangkan terlebih dahulu orangtuanya akan dipanggil untuk membuat pernyataan,” ujarnya. (oxa)


Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

AMELIA ONG

Mer

Rakyat Kalbar Senin, 16 Februari 2015

Jazz Rasa Anak Muda Amelia Ong sibuk di dapur rekaman untuk album perdananya. Ada delapan nomor yang enam diantaranya adalah karya Amelia sendiri. Album yang berjudul sama dengan nama penyanyinya ini ‘Amelia’ mengandung semangat menunjukkan jazz dalam serapan anak muda. Di album ini, Amelia didukung oleh Sri Hanuraga, Kevin Yosua, Rafi, dan Dennis Junio. Lulusan program studi jazz performance di Western Australia Academy of Performing Arts ini menyebut album perdananya kental dengan musikalitas khas new age. “Ada satu lagu kebangsaan yang saya nyanyikan di album ini,”

kata Amelia. Lagu kebangsaan Satu Nusa Satu Bangsa sengaja Amelia hadirkan sebagai usaha untuk mengingat kembali karyakarya besar di masa lampau bagi audiensnya. “Mungkin musiknya masuk dalam kategori genre new age. Tapi, ada nuansa khas anak muda yang ingin dihadirkan di dalamnya,” kata Amelia. Di ranah jazz, Amelia bukan nama asing. Dia aktif di sejumlah panggung jazz Indonesia, juga Australia. Java Jazz International Festival, Jazz Goes to Campus, dan Jazz for Aceh adalah sejumlah festival yang pernah Amelia cicipi.

Amelia pernah pula berkolaborasi dalam panggung yang sama bersama Buby Chen, Benny Likumahua, Ireng Maulana & Kiboud Maulana, Idang Rasjidi, dan nama-nama besar lain. Di Australia, Amelia sempat bekerjasama dengan Joe Chindamo, Daryl Somers, James Morrison, Katie Noonan, dan sejumlah nama lainnya dalam festival besar seperti Wangaratta Jazz Festival ’09. Sejak 2012, Amelia kembali ke Indonesia dan aktif berkolaborasi dengan musisi lain di ranah jazz dalam berbagai panggung. (idp)

n a c a B u a l u P e k Hunting VEGA DARWANTI

HELMALIA PUTRI Sebelum batu permata booming, artis Helmalia Putri sudah jadi kolektor. Kesukaan itu ’ditulari’ dari sang ibu. Dalam setahun terakhir, Putri–sapaan Helmalia Putri–semakin keranjingan hunting. Pulau Bacan di Halmahera Selatan jadi impiannya. Jika kebanyakan perempuan menyukai jenis batu permata yang berkilau seperti berlian, safir, atau zamrud, sedangkan penyuka batu akik identik dengan laki-laki, Putri suka semuanya. Batu akik pun sering dihubungkan dengan sesuatu yang mistis. “Padahal tidak begitu. Unsur mineral pembentuknya memiliki fungsi bagi tubuh. Itu yang saya pelajari,” tuturnya seperti dilansir dari Jawa Pos Online. Perempuan kelahiran Aceh, 13 April 1982, tersebut mencontohkan jade (giok) yang sejak zaman kuno digunakan masyarakat Tiongkok untuk kesehatan, yakni menetralkan racun. Putri paling sering hunting ke Aceh, tempat asalnya. Sambil pulang kampung, Putri menyempatkan hunting batuan. Dia membelinya langsung dari penambang batu dalam bentuk bongkahan. Ketika mencari dan bertemu penambang atau sesama penggemar batuan, semua adalah bapak-bapak. “Dua–tiga bulan ini, saya mulai ketemu perempuan hunting juga,” tuturnya. Pernah suatu kali, karena

tahu Putri penggemar batuan, ada orang yang memberinya batu besar dengan aksen gambar orang membaca buku. “Saya nggak tahu dia dapat dari mana. Yang semacam itu pasti susah dicari. Dia cuma bilang supaya batu ini jangan diapa-apain, jangan dikecilkan. Biarkan dalam ukuran aslinya,” ungkap Putri. Putri mengakui, hobinya tersebut menguras bujet yang cukup besar. Padahal, dia sadar bahwa tren itu musiman. Sekarang begitu mahal, namun harganya belum tentu stabil dalam beberapa tahun mendatang. “Tapi, gimana lagi, kadung suka. Saya pakai sendiri buat aksesori dan disimpan buat koleksi,” jelasnya. Dari batu bongkahan atau yang sudah diasah, Putri lantas membentuknya menjadi cincin, kalung, atau perhiasan lainnya. Dia belum berniat menjadikan hobinya itu sebagai investasi sebagaimana yang dilakukan beberapa penggemar batuan. “Paling barter aja sesama penghobi. Tentu yang nilainya setara,” paparnya. (Jp)

KARTIKA PUTRI

Hanya Teman Valentine yang jatuh tanggal 14 Februari kerap dirayakan bagi pasangan romantis. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Kartika Putri. Kartika mengaku enggan merayakan hari kasih sayang tersebut. “Enggak ada acara valentine, enggak mau rayain itu juga,” ujar Kartika. Menurut Kartika, hari valentine bukanlah sesuatu yang spesial, karena Kartika menunjukkan kasih sayang pada orang terdekatnya setiap hari. “Arti valentine enggak ada yang spesial buat aku. Valentine hanya hari simbolik saja untuk inget kalau ada hari kasih sayang, tapi bukan berarti cuma di hari itu saja ucap kasih sayang, itu cuma reminder saja buat orang yang terkasih,” ujarnya. Saat ditanya awak media, apakah akan merayakan Valentine dengan Erick, ia menjelaskan tidak ada perayaan seperti itu. Seperti diketahui, hubungan Kartika dan Erick mulai menjadi perhatian pada September 2014 lalu. Mereka datang berdua ke acara pernikahan Fitri Tropica. Namun hingga saat ini, Kartika tak pernah mengakui Erick sebagai kekasihnya. Kartika hanya menganggap sebagai sahabat. “Nggak ada apa-apa sama Erick. Pokoknya sahabat,” ujar bintang film ‘Tali Pocong Perawan 2’ ini. (idp)

Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Tidak Lupa Daratan

Nama Vega Darwanti sebagai artis memang melejit sejak didapuk sebagai host bersama Tukul Arwana. Sejak itu, Vega makin dikenal sebagai komedian dan artis. Di tengah popularitasnya yang serba mendadak, Vega tidak lupa daratan. Dia dan sang suami yang berprofesi sebagai dokter, Dema Sany Sanjaya masih hidup rukun dan harmonis. Padahal, keduanya sering terpisah jarak JakartaBandung karena pekerjaan. Vega pun mengaku, hanya ada satu kunci yang bisa membuat rumah tangganya tetap harmonis. Yaitu pengertian. Menurutnya, dengan pengertian, maka tidak ada saling curiga dan menuntut diantara pasangan. “Nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya, aku nggak ada

apinya. Kalau berantem, ya namanya rumah tangga pasti ada. Kebetulan suami beda usia sepuluh tahun, dia lebih dewasa dan lebih ngerti,” ucapnya. Selain itu, untuk menjaga keharmonisan dengan suami, Vega tidak mau menutup mata begitu saja. Ia juga sadar akan kekuatan doa. “Kebetulan setiap tahun ada pengajian anak yatim. Untuk menjaga rumah tangga harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Nggak sesederhana yang dibayangkan. Kayak bawa mobil, sudah hati-hati tapi kalau ada yang nabrak mau apa?” ungkapnya. “ Ma k a n y a y a n g penting kita berdua punya niat bersungguh-sungguh,” pungkasnya. (Jp)

CITA CITATA

Bikin Warga

Papua Tersinggung Pedangdut Cita Citata kembali bikin heboh. Tapi kali ini bukan lagunya atau permasalahan rumah tangganya yang bikin publik tercengang. Tapi, pelantun Goyang Dumang itu kini tengah dihujat banyak pihak lantaran dinilai telah melecehkan warga Papua. Ceritanya, dalam satu kesempatan, Cita menjadi pengisi acara dan mengenakan atribut khas Papua. Namun, saat diwawancara sebuah acara infotainment, Cita mengeluarkan komentar yang dianggap menghina masyarakat papua. “Cantik masih tetap, harus dicantikin mukanye. Nggak kayak Papua, kan?” kata Cita. Sontak para tokoh Papua yang mendengarkan pernyataan langsung angkat bicara. Mereka menganggap Cita melecehkan warga Papua. Salah satu yang melayangkan protes adalah tokoh papua selatan, Johannes. “Kami tidak nyaman dengan kata-kata ‘cantik kan, nggak seperti orang Papua’ itu yang mendapatkan reaksi orang Papua,” ungkap Johannes, Minggu (15/2) seperti dilansir dari Indopos. Menurut Johanes, kalimat yang dilontarkan Cita bukan menunjuk pada satu individu, melainkan ke seluruh warga Papua. Hal ini membuat warga Papua mengecam pelantun Janda Atau Perawan itu. “Saya sebagai satu kesatuan orang Papua tersinggung. Kalau individu itu masalah individu, kalau sudah masuk etnis kan sebagai orang Papua menjaga harkat martabat orang Papua,” tambahnya. Meski demikian, warga Papua belum mengambil tindakan hukum atas perbuatan Cita. Istri dari Galih Purnama itu diberi jangka waktu tiga hari untuk klarifikasi. (Jp)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.