16 April 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 16 April 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Tiga Kasus Tanah yang Lagi Heboh di Kalbar

Ketika Pejabat Jadi Calon Penjahat Pontianak-RK. Kasus sengketa tanah dimana-mana memang hal peka. Termasuk di Kalimantan Barat. Dalam perkara terkait kasak kusuk tanah ini, pejabat pun bisa jadi tersangka alias calon penjahat.

Dari tiga kasus tanah di Kalbar yang mencuat saat ini, terdapat dua perkara yang diduga menyeret oknum pejabat publik. Satunya anggota DPRD Kota Pontianak. Satunya lagi oknum pejabat di otoritas yang mengurus hal-hal berhubungan dengan kepemilikan tanah yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar.

Anggota Dewan yang diduga kuat terlibat itu bernama Hendri Mahyudin alias Candi. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terindikasi ikut memalsukan sertifikat Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB) Gembala Baik, di Jalan A. Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara. Tepat di depan markas polisi Kalbar.

Saat ini, kasus yang ditangani “tetangga” SLB itu sudah ada tiga tersangka. Mereka adalah H. Usman, Rahmadi, dan Rudi.

Halaman 7

GENDONG ANAK, MERAJUT MASA DEPAN Aulia Mesya Setiawati, peserta ujian nasional program kesetaraan kejar paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sultan Agung, yang digelar di SDN Pelandakan.

Wanita berusia 19 tahun ini baru melahirkan empat hari dan bertekad tetap mengikuti ujian dengan membawa bayinya.

MINTA JOKOWI PEDULI WILAYAH PERBATASAN Jakarta-RK. Gubernur Cornelis meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerhatikan wilayah Cornelis perbatasan di Kalbar. Masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah minimnya infrastruktur.

Menurut Cornelis, pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan sudah dimulai dua tahun sebelum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. Kini, pembangunan wilayah perbatasan dilanjutkan di era Presiden Jokowi dengan dana sekitar Rp2,7 triliun.

Hanya saja, dana itu sebagian besar untuk mengelola kawasan hutan. “Jadi sepanjang perbatasan yang menyangkut hutan lindung, kawasan hutan produksi, sedang diselesaikan dengan kementerian terkait,” tegas Cornelis

JPNN

Naskah UN Bocor, Diunggah ke Google

Halaman 7

Andrinof A Chaniago @andrinof_a_ch Semoga Kalbar bersiap memasuki Era Baru @yuddychrisnandi @NilaMoeloek @Rakyat_Kalbar

Sampai Jumpa 2017 @Opcux Aku bagian yg peduli kemana ibu kota dipindah pak @andrinof_a_ch sebelum harga tanah naik karena diborong mafia tanah..

Mata Najwa @MataNajwa Sebutan petugas partai itu menjadi sebuah kehormatan bagi kader sesuai amanat partai.

Hasto Kristianto #MN

Ronal Surapradja @RockNal Buat anak jaman sekarang yg sedang melihara kumis gaul yang panjang melintang, harus nonton #tjokro karena beliau sudah gaul sejak dulu.

Djojohadikusumo @JojoWAHAB jangan sok bicara Pancasila kalau masih belum bisa nerima perbedaan agama dan etnis.., Pancasila itu ajaran hidup, bukan sekedar pelajaran sekolah..

Anies Baswedan

Jakarta-RK. Meskipun sudah diantisipasi sedini mungkin, namun naskah ujian nasional (Unas-UN) masih juga bocor, karena diunggah secara ilegal pada sebuah akun Google Drive. Bahkan kebocoran soal UN itu diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

Atas kejadian itu, Kemendikbud telah mengambil langkah cepat

dan tegas, melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian. Kasusnya akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum. “Kasus kebocoran soal UN ini sudah kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk ditindaklanjuti,” kata Anies dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (15/4).

Kronologi kebocoran naskah UN melalui internet itu, menurut Anies, bermula dari laporan masyarakat, Senin (13/4) siang.

Halaman 7

Romantisasi Harapan besar disematkan pada Joko Widodo (Jokowi) ketika dilantik menjadi Presiden RI ke-7. Namun, sepertinya harapan itu pelan-pelan mulai luntur, begitu mantan Gubernur DKI itu menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi ini diperparah dengan efek domino dari kenaikan harga BBM tersebut, yakni mahalnya harga Halaman 7

Pelayanan Kesehatan di Wilayah Perbatasan

Malaysia Lebih Baik Tapi Menkes Melarang Putussibau-RK. Minimnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah perbatasan Kalbar-Sarawak (Indonesia-Malaysia) menjadi alasan kuat warga Indonesia berobat ke negeri Jiran itu. Namun Menteri Kesehatan (Menkes) melarang warga Indonesia di perbatasan antarnegara berobat ke Malaysia yang memiliki sarana dan prasarana lebih canggih dari tanah air.

Halaman 7

Halaman 7

Menkes Nila Farid Moeloek meninjau operasi katarak gratis di Badau, Kapuas Hulu.

Sedot Data KPU, Akbar Diminta Jujur Pernyataan politisi Nasdem, Akbar Faisal tentang dugaan penggunaan teknologi sedot data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2014 lalu, harus ditindaklanjuti DPR RI. Akbar harus didudukkan untuk mencari tahu kebenaran dari apa yang diucapkannya.

“Sudah semestinya Akbar Faisal DPR menggunakan kewenangannya untuk menyelidiki kasus sedot data KPU. Jika dibiarkan, sama saja DPR melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini akan berakibat pada hilangnya Halaman 7

ARMAN HAIRIADI-RK

Arowana Internasional Contest dan Expo klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Ketika pejabat jadi calon penjahat --

Kemane penegak hukum menjabatkan tangannye?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Belum Lama Dipelihara, Rebut Grand Champion Warnanya mencolok. Sisiknya mulus. Fisiknya sempurna. Gaya renangnya indah. Ikan arwana milik Yuliansyah dinobatkan sebagai pemenang Grand Champion dalam perhelatan Arowana Internasional Contest dan Expo. Juri menilai, Arwana sepanjang 57 centimeter itu adalah ikan terbaik yang ada di kontes tahun ini.

Deska Irnansyafara, Pontianak

Yuliansyah berfoto bersama sang juara Arwana miliknya. DESKA IRNANSYAFARA-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Setelah ikan arwananya diumumkan sebagai pemenang dan meraih trophy Grand Champion, wajah Yuliansyah langsung berubah. Senyumnya melebar.

Sekilas terlihat bangga. Dia pun langsung mengabadikan fotonya bersama ikan kesayangannya.

“Senang rasanya bisa menang pada kontes tahun ini. Apalagi bisa menjadi pemenang utama. Bangga bisa mengalahkan ikan milik peserta luar negeri,” tutur Yuliansyah.

Diwawancarai Rakyat Kalbar, Yuliansyah mengaku baru tiga bulan menyukai arwana.

Halaman 6

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 16 April 2015

2

Adrianus Meliala/Komisioner Kompolnas

Pertemuan dengan DPR Hanya Formalitas, Calon Kapolri Badrodin Tak Ada Kendala Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serius mempersiapkan data-data mengenai calon tunggal Kapolri, Komjen Badrodin Haiti sebelum pertemuannya dengan Komisi III DPR, kemarin malam.

Saat Rakyat Merdeka mewawancarai Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, kemarin siang, terlihat sekali Kriminolog Universitas Indonesia (UI) itu tidak mau diganggu.

“Nanti malam (kemarin) pertemuan dengan DPR, nanti saja ya. Sekarang kita mempersiapkan data-data,” ucap Adrianus Meliala, jelang pertemuan dengan DPR. Adrianus memperkirakan, pertemuan dengan DPR hanya formalitas saja. Pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri tidak ada kendala yang berarti. +Kalau memang tidak ada kendala, kenapa DPR memanggil Komponas?

-Pertemuan dengan Komisi III yang dijadwalkan Selasa (14/4) malam itu hanya sekadar menyampaikan data-data yang dimiliki Kompolnas mengenai Komjen Badrodin Haiti.

-Karena kami punya data, makanya kami dipanggil. +Apa saja yang disiapkan Kompolnas?

-Ya, siap-siap data yang mau ditanyakan saja. +Banyakkah data yang mau ditanyakan?

-Sebenarnya tidak banyak lagi. Tapi yang namanya DPR kan apa saja bisa ditanyakan, bahkan bisa dibalik-balik. +Kalau boleh tahu, apa masukan yang ingin Kompolnas sampaikan dalam pertemuan dengan DPR? -Ya, paling hal-hal lain seputar Komjen Badrodin yang akan ditanyakan oleh DPR. +Cuma itu saja?

-Ya, nggak banyaklah. +Kenapa nggak banyak?

-Itu kan hanya formalitas saja. +Dilihat dari jalur dan tahapannya, apa prosesnya sudah tepat?

-Sudah, sudah. Pokoknya, ini hanya formalitas ya.

+Apa pendapat Anda menyikapi usulan sejumlah anggota DPR yang ingin memasang Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Waka Polri?

-Waduh, saya mau fokus sama yang nanti malam (kemarin malam) dulu saja deh. Kalau persoalan yang nanti sudah beres dan Kapolri sudah dilantik, baru kita ngomong masalah Waka Polri. +Kenapa harus begitu?

-Karena ngomong Kapolri saja belum beres, terus kita juga ngomong Waka Polri, nanti kelihatannya kurang pas kan. +Sejauh ini adakah kendala di pihak Kompolnas dalam seleksi Kapolri ini?

Ya, kendalanya cuma itu, yang ditersangkakan itu (Komjen BG sebelumnya diusulkan jadi calon Kapolri, tapi gagal dilantik karena dijadikan tersangka oleh KPK. Tapi dalam gugatan praperadilan BG dinyatakan tidak bersalah).

Kalau nggak ada itu, beres-beres saja selama ini, kan sudah pekerjaan sehari-hari.

Re-editing: Andry

+Kalau begitu, kenapa Kompolnas dipanggil?

Kuasa Hukum Budiono Tan Jawab Tuntutan JPU

Bambang Tulus: Klien Kami Tidak Lakukan Penggelapan Ketapang-RK. Menyikapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ketapang atas kasus penggelapan sertifikat petani plasma proyek PIR-Trans, tim kuasa hukum Budiono Tan telah menyiapkan pembelaan yang disampaikan saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Kamis (16/4) hari ini.

Terdakwa Budiono Tan merupakan pemilik PT Antar Mustika Segara (PT AMS), PT Bangun Maya Indah (PT BMI), PT Duta Sumber Nabati (PT DSN), PT Subur Ladang Andalan (PT SLA).

Semua perusahaan itu merupakan perusahaan inti atau induk yang menjadi pelaksana proyek PIR-TRANS. Tim penasihat hukum Budiono Tan yang akan menjawab tuntutan JPU meliputi Bambang Tulus Wahyono, A Selamat Nazar dan Junaidi. “Menurut kami selaku penasihat hukum, apa yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa Budiono Tan bukanlah merupakan atau tidak termasuk tindak pidana penggelapan,” kata Bambang Tulus didampingi kedua rekannya, A Selamat Nazar dan Junaidi, kemarin.

Dijelaskan Bambang, tidak ada unsur tindak pidana penggelapan, karena adanya pembukaan, penyetoran dan penyimpanan dana 30 persen dari penjualan TBS (tandan buah segar) yang dilakukan oleh perusahaan inti yang dimiliki oleh terdakwa Budiono Tan. Setoran itu dilakukan bulan September 2006 di Bank Danamon Cabang Ketapang ke dalam rekening An. PT DSN yang hingga bulan November 2009. Jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp16,7 milyar.

“Uang itu merupakan angsuran atas pagu kredit, tidak bertentangan dengan hukum, karena perjanjian pra kepemilikan/kredit

intern tidak melibatkan bank, bukan konversi kredit,” ujar Bambang.

Kemudian adanya penarikan dan penggunaan dana oleh Big Bos PT Benua Indah Group (PT BIG) itu sebesar Rp8,9 miliar tidak melanggar hukum. Karena uang tersebut untuk mengganti pembiayaan proyek PIR-Trans yang ditalangkan dan atau dikeluarkan oleh perusahaan inti. Tujuannya untuk memelihara, mempertahankan kelangsungan dan menyelesaikan serta mengamankan dan menyelamatkan proyek PIRTrans, dan tidak merugikan hak 1.535 kepala keluarga (KK) petani plasma, serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian pra-kepemilikan/kredit intern. Apalagi semua kewajiban terhadap 1.535 KK petani plasma telah dipenuhi atau ditunaikan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan inti yang juga dimiliki terdakwa Budiono Tan. “Klien kita telah memenuhi kewajiban petani plasma, diantaranya menyerahkan kebun plasma seluas dua hektar dan telah diterima oleh 1.535 KK Petani Plasma,” ungkap Bambang.

Kemudian kebun inti pola pinjam pakai seluas dua hektar yang dikelola oleh petani plasma belum dikembalikan kepada perusahaan inti. Budiono Tan juga membeli seluruh hasil panen TBS dan membayar sebesar 70 persen dari penjualan TBS dan telah diterima oleh 1.535 KK petani plasma. Dia juga membuka, menyetor/menyimpan dana 30 persen dari penjualan TBS di rekening perusahaan inti di Bank Danamon. Menyiapkan dokumen pengalihan termasuk penetapan petani plasma, penilaian kebun, SHM (sertifikat hak

milik) atas nama masing-masing dari 1.535 KK petani plasma, agar dapat dikonversi/ dialihkan status kepemilikan kebun plasma dari perusahaan inti kepada petani plasma.

“Klien kita juga telah berkali-kali mengajukan permohonan pengambilalihan atau konversi kredit lanjutan kebun plasma kepada Bank Mandiri. Ini artinya ada iktikad baik dari klien kita untuk memperjuangkan hak-hak petani plasma,” tegas Bambang.

Pengalihan/konversi kredit lanjutan kebun plasma dari perusahaan inti kepada 1.535 KK petani plasma, dikatakan Bambang, tidak dapat dilaksanakan bukan dikarenakan kesalahan dari perusahaan inti yang bernaung di dalam PT BIG divisi perkebunan. Namun dikarenakan permohonan pengambilalihan atau konversi kredit lanjutan kebun plasma yang tidak disetujui, ditolak atau tidak dilaksanakan Bank Mandiri. Kemudian penggunaan uang sebesar Rp8,9 miliar akan diperhitungkan oleh terdakwa Budiono Tan, pada saat permohonan pengambilaihan atau konversi kredit lanjutan kebun plasma yang diajukan perusahaan inti disetujui Bank Mandiri.

“Ini menunjukkan bahwa klien kami bukannya hanya telah memenuhi kewajibannya, akan tetapi telah pula memberikan jaminan kepada petani plasma. Sehingga tidak terdapat urgensi bagi 1.535 KK petani plasma untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan uang angsuran atas pagu kredit KIK,” jelasnya.

Berdasarkan dan beralasan yuridis dari fakta-fakta tersebut, apa yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa Tan Budiono bukanlah merupakan atau tidak termasuk tindak

pidana penggelapan. Maka dari itu terdakwa Budiono Tan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Karena yang menjadi objek persoalan sesungguhnya, secara kasat mata dan menyolok bagi 1.535 petani plasma adalah berkenaan dengan pengalihan/konversi kredit dalam rangka pengalihan kepemilikan kebun plasma dari perusahaan inti kepada petani plasma yang tidak disetujui atau ditolak atau tidak dilaksanakan oleh Bank Mandiri. “Jadi bukan berkenaan dengan uang angsuran atas pagu kredit KIK yang disimpan di Bank Danamon Cabang Ketapang atas nama PT DSN tersebut,” papar Bambang.

Dijelaskannya juga, 1.535 KK petani plasma sama sekali tidak pernah mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan uang angsuran atas pagu kredit KIK yang disimpan di Bank Danamon Cabang Ketapang kepada Perusahaan Inti . Namun dalam berkas perkara penyidik terdapat empat laporan polisi yang diajukan pada 27 Maret 2009 oleh masing-masing pelapor atas nama Sulaeman, Nandirin, Mahmudin dan Supirman. Semua laporan itu berkenaan dengan uang sebesar 70 persen dari hasil penjualan TBS yang belum dibayar perusahaan inti dari bulan November 2008 sampai dengan Februari 2009. Bukannya berkenaan dengan uang sebesar 30 persen angsuran atas pagu kredit KIK yang disimpan di Bank Danamon Cabang Ketapang oleh PT DSN. “Dari fakta-fakta yuridis hasil pemeriksaan persidangan, tunggakan pembayaran bulan November 2008 hingga Februari 2009 tersebut, telah dilunasi oleh perusahaan inti yang juga dimiliki klien kita pada Mei 2009. Berdasarkan dan beralasan tersebut, pemeriksaan perkara

aquo semestinya telah selesai di tingkat penyidikan,” tegas Bambang lagi.

Seandainya JPU konsisten dengan objek laporan polisi dan objek persoalan yang sesungguhnya, maka konsekwensi yuridisnya semestinya umum dan tidak dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa Budiono Tan. Akan tetapi dari surat dakwaan yang diajukan, beralih menjadi uang angsuran atas pagu KIK yang disimpan di Bank Danamon Cabang Ketapang atas nama PT DSN tersebut yang ditarik dan digunakan oleh terdakwa Budiono Tan. Padahal itu semua sama sekali tidak pernah dipermasalahkan oleh petani plasma. Dan dari penuntutan yang dilakukan, tidak didasarkan dengan alasan dasar hukum yang tepat dan benar. Karena penuntut umum tidak mempertimbangkan adanya kebun plasma seluas dua hektar yang diserahkan dan adanya kebun inti pola pinjam pakai seluas dua hektar dan masih dikelola oleh petani plasma. Kemudian disertai juga SHM atas nama masing-masing dari 1.535 KK petani plasma yang telah disiapkan terdakwa Budiono Tan agar dapat dikonversi atau dialihkan status kepemilikan dari perusahaan inti kepada petani plasma. “Dengan demikian, objek penuntutan terhadap klien kami tidak didasarkan atas berkas perkara penyidik, dalam hal ini tidak sesuai dengan objek laporan polisi yang diajukan oleh masing-masing pelapor atas nama Sulaeman, Nandirin, Mahmudin dan Supirman. Bahkan tidak sesuai dengan objek persoalan yang sesungguhnya antara petani plasma dengan perusahaan inti dan Bank Mandiri,” papar Bambang yang juga juru bicara tim kuasa hukum Budiono Tan ini. (jai)

Buka Lima Jalur Lintas Perdagangan di Perbatasan Pontianak-RK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama Pemerintah Malaysia berkomitmen membangkitkan kembali perindustrian dan perdagangan, khususnya di daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia.

Hal tersebut dikatakan ketika dua belah pihak bertemu pada acara Ramah Tamah antara Pemprov Kalbar bersama beberapa menteri negara jiran tersebut, di Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Selasa (14/4).

Acara yang digelar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Kalbar itu memfokuskan diri untuk membahas mengenai perdagangan, khususnya di daerah perbatasan yang hingga kini masih tidak signifikan perkembangannya.

Menteri Perdagangan Antara Bangsa

dan Industri Malaysia, Dato’ Sri Mustafa Mohamed mengatakan, selain mempererat hubungan industri perdagangan kedua belah pihak, Malaysia sangat ingin merapatkan hubungan di segala sektor terhadap Provinsi Kalbar. Karena secara langsung bertetangga dan serumpun antara kedua belah pihak.

“Ketika hubungan antara kedua negara terjalin solid, tentu mengurangi hambatanhambatan yang ada, merapatkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia,” paparnya.

Terlebih, sambung dia, akhir tahun kedua negara menghadapi Asean Economy Comunnity 2015 dan tentu harus ada dukungan dari kedua belah pihak supaya perindustrian dan perdagangan siap menghadapi era tersebut.

Menurutnya, sebelum menghadapi pasar bebas, tentu perlu diselesaikan perkembangan yang ada di daerah perbatasan. “Semoga Bapak Gubernur Kalbar dapat berupaya melakukan lobi kepada Bapak Presiden RI untuk mengembalikan perdagangan yang terhenti sejak 2014 di daerah perbatasan. Mengingat juga akhir tahun ini kita menghadapi MEA,” tutur Dato’ Sri Mustafa Mohamed.

Di tempat yang sama, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar, Menteri Kemudahan Awam & Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak, Datuk Amar Haji Awang Tengah Bin Ali Hasan mengharapkan, Sarawak Malaysia dan Provinsi Kalbar mempunyai hubungan yang begitu erat dan dapat bekerja sama di

seluruh sektor yang berpotensi. Seperti perladangan (pertanian) yang diketahui 1,2 juta hektar ladang kelapa sawit di Indonesia yang juga turut melibatkan investor dari Malaysia.

“Selain itu banyak kerjasama yang dilakukan. Seperti perikanan, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Yang ke semua faktor tersebut telah dilaksanakan kerjasama sejak lama, karena hubungan akrab telah terjalin dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja dalam segala sektor.

Seperti diketahui bahwa Indonesia banyak memberikan kontribusi TKI untuk dikirimkan ke Malaysia. Namun, pihaknya mengharapkan juga tenaga kerja yang masuk ke Malaysia har-

uslah sah menurut aturan yang ada.

“Bersama-sama antara pihak Indonesia dan Malaysia untuk dapat mencegah adanya tenaga kerja yang ilegal, karena tentu merugikan kedua belah pihak,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya menyetujui, kerjasama dalam membangkitkan kembali perdagangan di daerah perbatasan yang saat ini tenggelam.

“Sebelumnya, kita patut bersyukur karena saat ini faktanya perbatasan di beberapa negara timur berperang. Tentu hal ini tidak kita inginkan bersama dan terlihat saat ini hubungan antara dua negara sangatlah harmonis dan tentu saling menghargai aturan yang ada di dua negara,” ucapnya. (asy)

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Pasang Iklan Anda DISINI...

Ingin Berwisata

Harga Pas Hasil Puas

Lihat di

DISINI.....

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 16 April 2015

Tiga Pemilik Sah Sertifikat Akan Ambil Alih

Ratusan Rumah di TPS Terancam Digusur Pontianak-RK. Ratusan rumah terdiri dari tiga RW terancam digusur di Jalan Pelabuhan Rakyat, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat atau yang dikenal Tempat Pemotongan Sapi (TPS) karena hanya memiliki SKT. Diketahui kepemilikan sah dengan tiga sertifikat dan tiga pemilik sah, akan mengambil alih tanah tersebut untuk dijual ke investor. Warga yang resah melaporkan masalah ini ke kelurahan dan ditanggapi hingga saat ini tidak ada koordinasi terkait rencana penggusuran tersebut.

Tiga kepemilikan sertifikat tersebut merupakan milik dari H. Anwar Ja’far, H. Ebong, H. Latif dan M. Idris yang terletak di Jalan Pelabuhan Rakyat, yakni di RW/25, RW/26, RW/27 serta RW/31, Kecamatan Pontianak Barat.

Lurah Sungai Beliung, Muhammad Yatim menyatakan, dalam hal menggusur rumah harus melalui mekanisme panjang yang harus dilakukan oleh pemilik tanah. Terlebih lokasinya saat ini sudah banyak pemukiman masyarakat secara permanen.

“Saya dapat informasi ada warga yang mendatangi dan menanyakan nasib mereka. Karena tanah itu akan digusur, kemudian saya bilang belum ada yang menginformasikan ke saya.

Seharusnya kalau memang itu akan digusur, harus ada koordinasi dengan pemilik tanah, tidak bisa main gusur saja. Kalaupun ada pernyataan pemilik tanah diperbolehkan, setidaknya ada kuasanya melalui notaries. Tidak hanya main perintah saja,” tegas Muhammad Yatim saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (15/4).

Informasi penggusuran yang sudah sampai dengan pengukuran tanah untuk memberikan sejumlah ganti rugi terhadap pemilik bangunan masih terbilang

Belasan diantara ratusan rumah masyarakat yang terancam digusur di kawasan Jalan Pelabuhan Rakyat, Gang Karya Tani 1, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. G -RK USNADI

masih simpang. Namun kondisi di lapangan, masyarakat sudah melakukan rapat rutin membahas persetujuan penggusuran dengan segala ketentuan di dalamnya.

“Saya juga masih belum begitu jelas dari pihak mana, karena belum ada konfirmasi ke kelurahan, baik RT/RW dan hanya dari masyarakat saja. Saya informasikan sebenarnya tidak semudah itu menggusur. Kalau pemiliknya langsung menginginkan, karena pemilik kemungkinan memiliki cukup bukti

kepemilikan tanah, tapi harus ada koordinasi ke kelurahan terlebih dahulu jika ingin melakukannya,” paparnya.

M Yatim menjelaskan, informasi yang diperolehnya, keempat nama ini muncul dan dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut. Akan tetapi terkait dengan letaknya juga belum ada kejelasan hingga saat ini.

“Status tanah itu milik H. Anwar Ja’far, H. Ebong, H. Latif seingat saya.

Dengan lokasi RW-nya RW25-26-2731. Tapi masalah patok wilayahnya di

mana-mana kita masih belum tahu.

Hanya informasinya nama-nama itulah pemiliknya,” jelasnya.

Atas laporan masyarakat ini, lanjutnya, pihak kelurahan belum bisa memberikan penjelasan rinci atas dasar tidak adanya koordinasi ke kepala wilayah.

Yakni, dirinya sebagai kelurahan. Hal yang sama pula ke kecamatan. Namun dirinya menegaskan, jika benar akan menggusur tidak hanya di wilayah yang dipermasalahkan saat ini, wilayah lain juga diberlakukan sama dan harus berkordinasi. Karena jika terjadi permaslahaan serius, sedangkan kelurahan tidak mengetahui sama sekali, tentu akan merepotkan pemilik tanah pula ke depannya.

“Kami pihak kecamatan dan kelurahan harus tahu juga. Karena dikhawatirkan jika terjadi konflik dan hal yang tidak kita inginkan,” ingatnya.

Sebagai langkah antisipasi dan mengetahui pasti apakah benar akan ada penggusuran seperti yang dilaporkan masyarakat ke pihaknya, dalam waktu dekat dirinya sudah mengagendakan akan memanggil RT/RW. Jika sudah diketahui dan ternyata benar, pihaknya akan segera mungkin menghubungi pemilik tanah. Bahkan investor yang digadang-gadang tersebut untuk bersama mencarikan solusi terbaik tanpa harus merugikan mereka yang tergusur.

“Saya akan panggil RT/RW untuk mencari informasi sebenarnya. Kalau benar informasi penggusuran itu dan pembelinya atau investor sudah ada, mereka harus berkoordinasi dengan pemilik tanah. Kita tidak bisa mengambil satu putusan tanpa adanya koordinasi dengan pemilik tanah,” ulasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

3

Hari Ketiga UN CBT Lancar Pontianak-RK. Hingga hari ke tiga pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Petrus Pontianak tidak mengalami kendala. Meski demikian, pihak sekolah masih mengkhawatirkan terjadinya pemadaman listrik yang dapat mengganggu pelaksanaan UN CBT. Selain padamnya listrik, kekhawatiran juga dirasakan oleh panitia UN CBT di SMA Santo Petrus. Yakni, apabila ada soal gambar ataupun ada soal serta jawaban yang kurang jelas. Namun hal tersebut tidak terjadi.

Kepala SMA Santo Petrus, Rudi Saleh CCD ST, MPd mengatakan, pelaksanaan UN CBT di SMA santo Petrus hingga hari ke tiga belum ada kendala. Baik dari pihak panitia maupun dari siswa yang mengikuti UN. Ia menjelaskan, dari kelancaran UN yang berlangsung diharapkan pihak PLN tidak memadamkan listrik hingga akhir UN CBT berlangsung.

“Masalah listrik kita berharap hingga hari akhir Selasa mendatang, PLN tidak memadamkan listrik,” harap Rudi, di SMA Santo Petrus, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan, pihak sekolah sebelum pelaksaan UN sudah melakukan komunikasi dengan mengirimkan surat kepada pihak PLN. “Sudah kita koordinasikan terkait listrik ini dan semoga tidak ada pemadaman hingga akhir pelaksanaan UN CBT di Sekolah,” paparnya.

Terkait pelaksaan UN yang saat ini bukan menjadi ukuran kelulusan siswa, di SMA Santo Petrus, selaku Kepala Sekolah, Rudi berpesan kepada siswa yang mengikuti UN agar tidak menganggap remeh pelaksanaan UN. “Kita juga memberikan arahan kepada siswa agar tidak menganggap remeh. Apalagi dalam pelaksanaan UN CBT. Lantaran UN juga berpengaruh sebagai prestasi pribadi siswa. Semakin baik nilai siswa maka akan membawa nama baik sekolah dan siswa itu sendiri,” ingatnya.

Waka Kurikulum SMA Santo Petrus Pontianak, Lusia Triatmi Astuti menambahkan, terkait kendala selama tiga hari pelaksanaan UN CBT hingga saat ini pihaknya belum ada menerima keluhan dari siswa ataupun dalam pelaksaan UN menggunakan CBT. Ia menjelaskan, untuk waktu atau jam saat pengisian soal UN yang dihadapi selama tiga hari belum ada yang mengeluhkan kekurangan waktu.

“Ini baru tiga hari pelaksanaan dan setiap mata pelajaran diberikan waktu 120 menit untuk menjawab soal yang ada. Sampai saat ini belum ada yang mengalami kendala kekurangan waktu,” paparnya.

Ia menjelaskan, seperti pelaksanaan UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa bahkan ada yang selesai mengisi semua jawaban soal dan waktu masih tersisa 20 menit.

Mengenai kemudahan dalam pelaksaan UN CBT, siswa menganggap dengan menggunakan sistem ini lebih mudah dari pada UN dengan mengisi lembar jawaban dengan menghitamkan menggunakan pensil.

“Pengakuan siswa sistem ini lebih mudah tanpa harus menghitamkan jawaban menggunakan pensil. Dengan menggunakan CBT siswa hanya mengklik jawaban di layar monitor,” ujarnya. (fie)

Aksi Kucing-kucingan Pedagang Nakal di Pasar Tengah

Kawasan plaza di pasar tengah sempat terlihat steril saat Satpol PP Kota Pontianak melakukan sidak. Namun ketika usai sidak para pedagang yang nakal tersebut kembali terlihat menjamur. G -RK USNADI

Pontianak-RK. Satu berbuat yang lain turut merasakan dampaknya.

Permasalahan inilah yang dialami para pedagang pasar tengah yang kerapkali diuber-uber Satpol PP Kota Pontianak.

Padahal hanya terdapat belasan pedagang tanpa izin serta tak memiliki kios yang terlihat kucing-kucingan dengan petugas di area pinggir plaza. Yang berdasarkan kesepakatan tidak boleh ada aktivitas jualan. Be-

PENGUMUMAN LELANG No.011/558/DISPENDA-A Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak akan melaksanakan Penjualan Umum (Lelang) atas Barang Milik Daerah, berupa: 1. 1 (Satu) unit bangunan gedung UPPD/Samsat Sintang luas 350 M² (dijual untuk dibongkar), yang terletak di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 Sintang (kondisi rusak berat) dengan harga limit Rp.37.910.500,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), uang jaminan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) 2. 1 (Satu) unit bangunan Mess UPPD/Samsat Sintang luas 108 M² (dijual untuk dibongkar) yang terletak di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 Sintang (kondisi rusak berat) dengan harga limit Rp.8.442.000,- (Delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), uang jaminan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) PELAKSANAAN LELANG AKAN DILAKSANAKAN PADA : Hari : Selasa Tanggal : 21 April 2015 Pukul : 09.00 WIB s/d selesai Tempat : Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jln. Adi Sucipto No. 50 Pontianak SYARAT-SYARAT LELANG : 1. Barang dijual dengan kondisi apa adanya.

2. Penawaran dilakukan secara terbuka/lisan dengan harga naik-naik.

3. Setiap peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebesar tersebut diatas ke Rekening Penampungan KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak Nomor Rekening : 0076050464 paling lambat harus sudah terima efektif pada rekening tersebut 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang atau langsung secara tunai kepada pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang 4. Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan harus mendaftarkan/melaporkan kepada Pejabat Lelang atau Bendaharawan Penerima KPKNL Pontianak dengan membawa foto kopi KTP/SIM, dan materai 6.000,- paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.

5. Peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminan wajib mengajukan penawaran, pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun.

7. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dalam waktu 5(lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waktu tersebut, maka uang jaminan akan disetor ke kas Negara dan peserta lelang akan dimasukkan dalam daftar hitam lelang.

8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Jl. Adi Sucipto No. 50 Pontianak .

Pontianak, 16 April 2015 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat SAMUEL, SE,M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19660408 199303 1 009

lasan pedagang yang kerapkali diingatkan pedagang lain tersebut tetap bandel tanpa menghiraukan aturan dan kesepakatan yang ada.

Selasa (14/4), Satpol PP Kota Pontianak menginspeksi kawasan pasar tengah. Namun di lapangn kondisi pasar sudah dalam keadaan rapi. Sesuai kesepakatan beberapa waktu lalu tentang penataannya yang tidak boleh beraktivitas jualan di kawasan plaza yang sudah tampak rapi tersebut. Namun ternyata tertibnya para pedagang hanya sebatas kucingkucingan saja antara pedagang yang tak mengantongi izin dengan petugas saat melakukan razia.

“Permasalahannya hanya satu, yakni mereka tetap berjualan di plaza atau bundaran itu. Padahal berdasarkan kesepakatan di situ harus steril, tidak boleh berjulan di sekitarnya.

Tapi sekitar belasan pedagang yang tak ada kiosnya, mereka tetap berjualan,” keluh Yana (45) di sela-sela beberapa orang petugas Satpol PP yang terlihat mengawasi kawasan pasar tersebut.

Yana, yang merupakan salah seorang pedagang pakaian ini mengatakan, meskipun kios yang ditempatinya tersebut tidak melanggar aturan, namun atas kedatangan Satpol PP tersebut sehingga membuatnya kaget. Pasalnya beberapa waktu lalu pernah ada pembongkaran di kios lain. Bahkan, saat itu dirinya khawatir toko miliknya turut dibongkar. Atas kejadian tersebut sempat membuatnya merasa trauma ketika melihat petugas Satpol PP. Ia menjelaskan, terkait belasan pedagang bandel tersebut, banyak pedagang lain yang sudah mengingatkan keberadaan mereka. Namun hal itu tak mereka gubris,. Bukannya mundur ke belakang, malah semakin memperluas area dagangannya sehingga menghalangi jalan di seputaran plaza.

“Sudah sering diingatkan, tapi masih saja berjualan. Bahkan kalau barang-barangnya banyak bisa sampai ke tengah dan menghalangi jalan. Karena mereka tidak memiliki tempat di sini,” jelasnya.

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, saat razia yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak, keberadaan mereka yang tak resmi tersebut dipastikannya terjadi kucing-kucingan. Yakni, ketika petugas datang, mereka seakan-akan tertib dan sedikit masuk ke dalam barangbarangnya. Namun saat petugas sudah lari, mereka kembali berjualan di tengah plaza.

“Sekarang ada petugas memang dalam keadaan rapi, tidak semua barang dikemas mereka. Tetapi tunggu kalau petugas sudah pergi, mereka akan kembali ke tengah jalan lagi. Dia sama petugas itu kucing-kucingan, karena setiap kali akan ada razia, pasti mereka tahu,” paparnya.

Terkait tindakan tersebut, di samping tidak ada ketegasan dari petugas yang melakukan razia, juga saat turun ke lapangan pedagang bandel sudah mengetahuinya. Dirinya khawatir adanya permainan berupa setoran ke petugas sebagai kendal alias matamata. Supaya mereka tidak berjualan dengan menggunakan badan jalan.

“Jangan-jangan mereka kong kalikong dengan petugas, karena mereka tahu setiap ada razia. Kami minta Satpol PP tegas melakukan pemantauan di lapangan. Jika perlu jangan menggunakan seragam ke lapangan supaya benar-benar tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya,” harapnya.

Sedangkan Astrid (32), salah seorang pedagang lain menyatakan, supaya ketertiban sesuai dengan kesepakatan. Diharapkan seluruh pedagang taat dengan aturan tersebut tanpa pandang bulu.

“Kalau perlu dirikan pos di sini agar semuanya tertib. Jangan hanya kami di sini yang diatur, tetapi mereka dibiarkan kucing-kucingan seperti itu. Kami merasa dirugikan di sini.

Mereka itu bukan pedagang di sini sebenarnya makanya tidak punya kios. Belasan dari mereka bahkan seluruhnya adalah pedagang pindahan. Kadang ke Korem kalau malam, sedangkan siang harinya mereka ke sini walau harus kucing-kucingan dengan petugas,” ulasnya. (agn)

Kepala Daerah Sepakati Zona Integritas Bebas Korupsi Pontianak-RK. Sejumlah kepala daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan penandatangan kesepakatan pencanangan zona integritas bebas dari korupsi dan birokrasi bersih serta pelayanan publik di Provinsi Kalbar.

Kesepakatan pencanangan yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, Gubenur, Bupati dan Walikota di Provinsi Kalbar menandatangani piagam kesepakatan tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dicanangkan.

Gubernur Cornelis mengatakan, sepakat bersama zona integritas wujud komitmen pemerinah provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Kalbar sebagai wujud upaya pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

“Kita semua menyadari bahwa yang dilaksanakan ini sebagai upaya melaksanakan kepercayaan dan memegang teguh komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” ucap Gubernur Cornelis, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/4).

Sementara itu, Menpan-RB RI, Yuddy Chrisnandi mengatakan, penandatangan kesepakatan dalam kegiatan ini tidak hanya serimonial belaka dan tidak sekadar men-

datangani di atas piagam.

“Tetapi komitmen nyata tekat kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki komitmen dalam pelaksanaannya,” ingat Menpan.

Ia menjelaskan, revolusi mental yang diharapkan perubahan mindset perubahan birokrasi lebih beorientasi kepada pelayanan masyarakat dan melaksanakan tugas lebih pada tanggungjawab.

Menurutnya, meningkatkan kinerja kepegawaian pada dedikasi tinggi di dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

“Oleh karena itu, zona integritas yang sudah dilaksanakan akan terus dilaksanakan langkah awal sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terdiri dari aparatur negara. Dengan dedikasi tinggi serta profesionalisme yang nyata dan pelayanan yang baik,” harapnya.

Ia menambahkan, seluruh aparatur negara bukan sekadar petugas pemerintah, tetapi merupakan pelayan rakyat. “Untuk itu bagaimana dengan adanya zona integritas ini dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,” paparnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Cornelis

Pro Ekbis Minggu ke 3 Bulan April 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Jakarta-RK. Para gubernur di wilayah Pulau Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) menemui Presiden Joko Widodo di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu, (15/4). Pertemuan itu untuk membahas percepatan pembangunan di Kalimantan.

Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang, penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan. Teras Narang yang dipercaya sebagai koordinator FKRP2RK mengatakan, perlu ada percepatan pembangunan di Kalimantan.

“Secara prinsip semuanya sudah tertuang di dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) regional Kalimantan. Tapi kami ingin ada percepatan, terutama terkait masalah infrastruktur dan konektivitas antarprovinsi sehingga kami sampaikan pada presiden,” ucap Teras dalam jumpa pers usai bertemu presiden.

Terkait percepatan pembangunan, para gubernur di Kalimantan itu mengharapkan, presiden membantu mengingatkan pemerintah pusat untuk mempermudah sejumlah proses dalam lelang pengadaan dan pekerjaan proyek pembangunan.

Teras menuturkan, selama ini proyek pembangunan di daerah kerap terhambat proses administrasi di pusat. Salah satu masalahnya adalah penyaluran APBN dari

3.000 4.000 19.500 23.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 15.000 17.600 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 7.200 8.000

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Rabu, 15 April 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,928.11 13,871.71 3,525.55 3,477.41 9,577.00 13,041.00

Kamis, 16 April 2015

Beli 9,822.69 13,729.56 3,487.57 3,442.29 9,480.14 12,911.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang (berdiri di podium) bersama Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak (duduk).

NATALIA FATIMAH/JPNN.COM

pusat untuk daerah.

“Tadi presiden sudah menjelaskan beberapa langkah yang sudah ditempuh dan diharapkan di bulan April sudah bisa ditindak lanjuti sesuai yang diharapkan,” imbuhnya.

Teras menambahkan, para kepala daerah se-Kalimantan juga mengharapkan, pemerintah pusat untuk fokus memperhatikan wilayah-wilayah perbatasan.

Menurutnya, diperlukan program-program khusus untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan.

Teras menegaskan, selagi Kalimantan masih kaya dengan sumber daya alam maka sebaiknya pembangunan infrastruktur pun dipercepat. “Kami tidak ingin era kejayaan dari sumber daya alam berakhir begitu saja tanpa ada dampak pembangunan yang dirasakan oleh rakyat yang ada di

Jakarta-RK. Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean merasa khawatir melihat kondisi keuangan PT Pertamina. Pasalnya, baru dua bulan perusahaan pelat merah itu dipimpin oleh direksi anyar di bawah komando Dwi Soetjipto, tapi sudah menanggung kerugian hingga sekitar Rp2,7 triliun.

Ferdinand mengatakan, Dwi Soetjipto menjadi direktur utama Pertamina sejak akhir Desember 2014. Sedangkan selama

Januari-Februari 2015, Pertamina menanggung kerugian sebesar USD 212,3 juta atau setara Rp2,75 triliun.

Melihat hasil kinerja itu maka Ferdinand mendesak agar direksi Pertamina menanggalkan jabatannya. Menurutnya, lebih baik direksi Pertamian saat ini secepatnya mundur dari pada negara nantinya bakal ikut menang-

gung kerugian.

“Kinerja Pertamina di bawah direksi baru sekarang memang sangat mengkhawatirkan untuk masa depan Pertamina. Saya pikir lebih baik direksi yang sekarang meletakkan jabatan dari pada negara menanggung risiko yang lebih besar,” ujar Ferdinand kepada JPNN. com, Rabu (15/4).

Dwi Soetjipto

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Seharusnya, sambung Ferdinand, direksi Pertamina mampu merevitalisasi dan mengencangkan ikat pingang di tengah menurunnya harga minyak dunia. Namun, Ferdinand justru melihat hal sebaliknya yang dipertontonkan direksi baru Pertamina.

“Dengan direksi baru, harusnya (direksi Pertamina, red) mampu merevitalisasi Pertamina dan mampu melakukan efisiensi di tengah menurunnya harga minyak dunia,” lugasnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

Kalimantan,” tegasnya.

Pada pertemuan di Istana Negara itu, FKRP2RK juga mendesak presiden mempercepat penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) di lima provinsi di Kalimantan. Teras menambahkan, Presiden Jokowi berjanji akan berkunjung kembali ke Kalimantan untuk meninjau program-program yang dilaksanakan pemda setempat. (jpnn)

Pertamina Rugi Rp2,75 Triliun, Dwi Soetjipto Didesak Mundur

Equatoriana

Lagi-lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Dalam situs esdm.go.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan perubahan harga BBM terhitung mulai 28 Maret 2015.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja beralasan, kenaikan harga BBM untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional, serta menjamin penyediaan BBM nasional. Harga BBM jenis premium RON 88 di wilayah luar Jawa-Madura-Bali dan jenis solar subsidi masing-masing naik sebesar Rp 500 per liter. Untuk harga minyak tanah dinyatakan tetap, yaitu Rp 2.500 per liter.

Solar naik dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.900 per liter. Harga premium RON 88 naik dari Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter.

Sejak awal, pemerintah memang akan mengevaluasi harga solar dan premium setiap bulan, mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dua bulan sebelumnya, periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Dampaknya sudah bisa dipastikan, berimbas pada banyak sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Bahkan, saat harga BBM sempat sedikit turun beberapa waktu lalu, harga komoditi lain justru tidak ikutan turun. Makanya, saat harga BBM kembali naik, harga komoditi lain bisa dipastikan akan semakin meroket, terutama pangan dan angkutan.

Salah satu yang merasakan dampaknya adalah petani karet.

Sebab, hingga saat ini harga karet terus mengalami penurunan.

Padahal, kebutuhan pokok seperti sembako justru semakin naik.

Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani karet pun semakin sulit. Menurut anda?

4

Lima Gubernur di Pulau Kalimantan Desak Percepatan Pembangunan kepada Presiden Jokowi

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK

Komoditi

Rakyat Kalbar

HP : 081345479682

Sms Warga Sulit Diberantas Kapolda Kalbar yang tegas tidak lama, belum sampai satu tahun terjungkal. Kejahatan di Kalbar sulit diberantas, sulit dibedakan oknum dengan penjahat dan pejabat dengan penjahat. Betapa kuat mafia dan makelar kasus di Kalbar. Baca berita kejahatan Kalbar, Rabu (8/4). Ada mencium oknum xxi terlibat illegal logging di Kecamatan Air Besar. Pak Arief mungkin belum tahu?!. Ibrahim Myh. 081288673500 8-4-2015

07.44

Jalan Bederai

Kapan ya Jalan A Pangkar didogom Putussibau diperbaiki? Sudah jalannya bederai eh pinggir jalan tempat orang buang sampah. Jangan sampai nama jalan berubah jadi jalan sampah.

085750052791 13-4-2015

21.29

Tertibkan Pengendara

Tanggapan Kenaikan atau penurunan setiap dua minggu sekali dapat membuat bisnis produksi barang ikut kacau. Seharusnya ada penetapan harga yang pasti, tidak dibiarkan mengambang tidak menentu. Nyatanya, kalau harga barang sudah naik tidak bisa turun lagi.

082253549430 15-4-2015

Operasi Simpatik Polda Kalbar 2015, saya dan masyarakat mendukung pak Polantas menertibkan pengendara yang ugalugalan di jalan raya. Selamat bertugas bapak Polantas. Semoga Tuhan melindungimu, amin.

085245519512 14-4-2015

14.31

19.20

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Desak Pilkada Tahun 2016

Jakarta-RK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.

Pasalnya, masih banyak daerah yang belum siap dari segi pendanaan.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum siap dengan anggaran untuk pilkada. Padahal sesuai draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), tahapan pilkada itu dimulai Rabu (15/4) dengan rekrutmen penyelenggara ad hoc di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

“Karena itu yang 201 daerah itu bisa jadi sudah menganggarkan. Tapi bagaimana dengan 68 daerah lainnya?

Bisa jadi mereka sudah menganggarkan, tapi belum seluruhnya disetujui oleh pemdanya. Kemendagri harus ikut bertanggung jawab atas hal ini,” ujar Titi di Jakarta, Selasa (14/4) lalu.

Karena itu Titi menyarankan, pelaksanaan Pilkada sebaiknya diundur ke 2016. Sebab, masalah anggaran sangat krusial sehingga jangan sampai hajatan lima tahunan itu berhenti di tengah jalan.

“Sebaiknya diundur semuanya saja ke 2016. Karena persoalan ini sangat esensial, membuat pilkada bisa tidak berlangsung kalau tidak ada anggaran pilkada di daerah.

Yang akhir masa jabatan kepala daerahnya di 2016, bisa jadi juga menganggarkan untuk pilkada di 2016, tapi ada juga yang tidak, karena pilkada itu minimal persiapan enam bulan, maka KPU/pemda menganggap dianggarkan saja 2016,” katanya. (jpnn)

Kamis, 16 April 2015

5

Cari Solusi Partai Berkonflik Tetap Bisa Ajukan Calon

Sikap

Titi Anggraini. JPNN

Rakyat Kalbar

Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat memutuskan, kubu mana dari dua pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sah mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada 9 Desember mendatang.

Menurut Komisioner KPU Juri Ardiantoro, Peraturan KPU terkait pendaftaran calon kepala daerah belum ditetapkan. “Bagaimana sikap KPU, itu sedang dirumuskan. Kita itu pedomannya pada SK Menkumham, tapi kan sekarang ini putusan tersebut juga

tengah digugat. Makanya yang dipikirkan KPU kalau misalnya dua kubu tidak bisa, maka harus ada cara yang dilakukan sebagai alternatif untuk mengakomodasi hak partai mengusulkan calon,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/4).

Juri mengatakan hal tersebut, setelah sebelumnya dua kubu yang berseteru dalam tubuh PPP kembali mendatangi KPU secara terpisah. Yakni kubu DPP PPP yang dipimpin Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy.

“Mereka menyampaikan posisi masing-masing. Kami sih belum membuat

pendapat apa-apa kecuali mendengarkan dan menyampaikan sikap umum KPU dalam pelaksanaan pilkada dan sikap terkait pencalonan pilkada.

Mereka kan menyampaikan posisi hukumnya, bahwa keduanya merasa pengurus sah. Menyangkut PKPU pencalonan, usulannya meminta KPU harus adil. Cuma menerjemahkan adil KPU dan mereka beda, belum tentu sama,” ujarnya.

Meski belum memutuskan, KPU menurut Juri, mengusulkan beberapa alternatif demi tidak hilangnya hak PPP

dalam mengajukan pasangan calon.

Antara lain sebagaimana yang telah disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, beberapa waktu lalu.

“Misalnya apa dimungkinkan alternatif permufakatan antar beberapa kubu,” katanya.

Selain terhadap PPP, KPU juga mengharapkan hal yang sama terhadap dua kubu dalam Partai Golkar. Sehingga nantinya tidak mengganggu proses pelaksanaan pilkada yang menurut rencana sudah akan dimulai 19 April mendatang. (jpnn)

Anak Buah Tjahjo Sikapi Wacana Pilkada Ditunda

Reydonnyzar Moenek. JPNN

Jakarta-RK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum bersedia mengomentari wacana dari sejumlah pemerhati pemilu mengenai perlunya jadwal Pilkada ditunda hingga Juni 2016. Usulan ini muncul jika hingga 19 April mendatang masih ada daerah yang belum menyiapkan anggaran Pilkada.

“Saya belum mau menanggapi. Kita masih akan terus berusaha. Itu kan baru asumsi. Intinya Mendagri Pak tjahjo Kumolo ingin Pilkada dilaksanakan secara sukses. Terlaksana 100 persen, kita tetap upayakan,” ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Rabu (15/4).

Menurut mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri ini, pihaknya belum bersedia menanggapi,

paling tidak hingga pertemuan dengan seluruh daerah selesai digelar Jumat (17/4) mendatang. Karena dari pertemuan akan diketahui secara persis, solusi yang akan dicapai mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin masih terjadi di sejumlah daerah.

“Makanya kita terbitkan radiogram ini ke daerah. Kita ingin 100 persen. Kecuali ada situasi tertentu. Kita lihat hasil pertemuan Jumat lain,” ujarnya.

Menurut birokrat yang akrab disapa Donny ini, Kemendagri saat ini juga tengah menyiapkan revisi Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang sebelumnya telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2009, tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada.

Revisi menurutnya, akan disesuaikan setelah sebelumnya sebagian kalangan

menilai Permendagri tak lagi bisa menampung aturan baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Misalnya terkait biaya kampanye, kini dibebankan pada pemerintah. Sementara dalam aturan sebelumnya, pembiayaan kampanye tidak termasuk dalam anggaran KPUD. “Jadi akan kita sesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015. Intinya, guna membantu dan memudahkan KPU. Sekalipun itu berupa hibah, tetap dilaporkan dengan mekanisme APBN. Mengingat Pilkada di depan mata dapat langsung digunakan. Jadi tidak ada silang pendapat terkait masalah-masalah register itu. Jadi langsung dapat digunakan yang nanti pertanggungjawabannya tetap tidak terpisahkan dari laporan keuangan KPUD,” katanya. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Pemkot Masih Nyambung Pipa Distribusi Air Bengkayang Tuan Rumah Musda PIKI Kalbar Bengkayang. Kabupaten Bengkayang mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kalbar, Juni mendatang. Begitu Keputusan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) PIKI, Selasa (14/4) di Hotel Borneo Pontianak.

Keputusan Rapimda tersebut kata Ketua Panitia Musda PIKI Kalbar, Robertus STh memperkuat hasil rapat DPD PIKI Kalbar tanggal 8 Maret 2015. Ia pun optimis Musda PIKI Kalbar akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. “Kami sangat optimis dan yakin kegiatan Musda PIKI berjalan lancar,” katanya.

Dia menjelaskan, Musda PIKI

Kalbar bertujuan untuk memilih pengurus PIKI Kalbar yang baru.

Selain itu, menyusun program pelayanan kepada umat Kristiani yang ada di Kalbar dalam membangun pola pikir masyarakat dalam menghadapi permasalahan hidup dan lingkungan. “Musda juga akan menampung aspirasi inteligensia Kristen dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Para intelektual Kristen, tambahnya, akan menetapkan garis pelayanan atau program pelayanan bagi umat. “Kami harap setiap DPC PIKI dapat mengirim anggotanya untuk mengikuti Musda PIKI Kalbar,” harap Robert. (kur)

Singkawang. Bertitik tolak pada visi dan misi Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang tentunya tidak terlepas “agenda besar” tentang penyediaan air bersih bagi masyarakat. Tetapi hingga 2014, pemerintah masih sibuk menyambung pipa distribusi air.

Hal tersebut terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2014 Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi yang dibacakan Wakil Walikota Singkawang, Abdul Mutalib dalam Paripurna di DPRD Kota Singkawang, Senin (13/4) lalu. “Dalam upaya penyediaan air bersih, pada 2014 masih diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan air bersih, yaitu melalui penyambungan pipa distribusi sebagai salah satu langkah membantu memaksimalkan peran PDAM Kota Singkawang,” kata Abdul Mutalib.

Persoalan air bersih ini hanya salah satu indikator untuk mengukur kinerja Pemkot Singkawang sepanjang 2014. Lantaran dalam visi dan misinya, penyediaan air bersih merupakan program prioritas pembangunan yang masuk

dalam bidang prasarana pelayanan kemasyarakatan.

Prioritas pembangunan di Kota Singkawang 2014 tetap diarahkan di bidang ekonomi, sosial budaya dan prasarana pelayanan kemasyarakatan. Capaian masing-masing bidang tersebut disampaikan Haji Dol–sapaan Abdul Mutalib–di hadapan DPRD Kota Singkawang.

Haji Dol mengatakan, untuk mengetahui capaian di bidang ekonomi, terdapat dua indikator yang bisa dilihat, yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi Singkawang 6,65 persen pada 2014,” ungkapnya.

Pertumbuhan ini, tambah dia, tidak sesuai dengan harapan, lantaran adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan berdampak terhadap kenaikan harga barang serta menurunnya daya beli masyarakat.

Sedangkan pada pendapatan perkapita masyarakat dapat digambarkan bahwa pda 2014 naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 6,7 juta menjadi Rp 6,9

gunan Bandara Singkawang.

Haji Dol mengatakan, untuk prasarana jalan diarahkan pada upaya pembangunan jalan untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa sebagai upaya peningkatan daya tarik investasi dan aktivitas perekonomian lokal. “Hingga 2014, panjang jalan Kota Singkawang yang dapat dibangun 11.579,75 meter,” katanya.

Terkait pembangunan Bandara Kota Singkawang, ungkap Haji Dol, awalnya pada 2014 direncanakan kegiatan yang lebih dititikberatkan pada koordinasi dan pendampingan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta Satker Rahadi Usman Ketapang.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto ketika diminta pendapat tentang kinerja Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tahun lalu ini, dia belum bisa menilainya, lantaran Dewan baru menerima LKPj-nya. “Dewan akan membentuk Pansus tersebut dahulu, dari situlah akan diketahui kinerjanya bagaimana, dan apa saja rekomendasi yang akan dikeluarkan Dewan nantinya,” katanya. (dik)

juta lebih.

Sementara untuk mengetahui capaian di bidang sosial budaya, dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Singkawang yang menggambarkan tingkat kualitas manusia di Kota Amoy ini.

“Diukur dari angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pengeluaran perkapita,” jelas Haji Dol. Dengan melihat ketiga komponen tersebut, maka pada 2014 IPM Kota Singkawang 71,17 lebih baik dari tahun sebelumnya. “Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya untuk terus menerus meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan di Kota Singkawang,” kata Haji Dol. Termasuk pula di dalamnya, tambah Haji Dol, upaya menekan perilaku konsumtif masyarakat dengan berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berkenaan dengan bidang prasarana pelayanan masyarakat, selain memprioritaskan penyediaan air bersih, pada TA 2014 Pemkot Singkawang juga lebih memprioritaskan pada prasarana jalan dan pemban-

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON “Promo kredit DP serba -an”

9 jt

ADI

Angsuran Paling Ringan !!!

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

DP Paling Murah !!!

Hubungi:

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ

TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ

TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

HUBUNGI :

JOHANES DENNY X

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B 0852 5245 2381 BB : 2ABCC69C

DP PALING MURAH !!!

ANGSURAN PALING RINGAN !!!

PICK UP WAGON APV ERTIGA

12.743.000 18.450.000 45.621.000 32.000.000

3.011.000 1.069.000 3.738.000 3.628.000

-Diskon 21.500.000 -Gratis Accesories -Gratis Kaca Film

JEMY 0813 5266 8806 DANNY 0853 4992 9660

MENERIMA PANGGIL AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

INFORMASI PEMASANGAN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN 0813 4806 2271 0856 5085 7244

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Segera Hubungi

(0561)768677

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 16 April 2015

6

ZAENAB DIPANCUNG, APA YANG DIRASAKAN JOKOWI

JAKARTA-RK. Menteri Luar Negeri Retno LP. Marsudi mengaku sudah melaporkan ke Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan hukuman pancung terhadap Siti Zaenab binti Duhri, WNI asal Bangkalan yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi.

Zaenab dieksekusi mati pada Selasa (14/4), pukul 10.00 waktu setempat atau 14.00 Wib. Presiden, kata Menlu, sangat bersedih atas peristiwa itu. ”Presiden berduka. Berduka sekali atas kabar ini. Saya sudah laporkan kepada presiden semua langkah-langkah. Presiden sudah mendapat laporan sebelumnya mengenai langkah optimal yang sudah kami lakukan,” ujar Retno di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/4) malam.

Meski demikian, Retno mengaku, presiden belum memberikan arahan langkah selanjutnya bagi Kemenlu untuk menanggapi hukum pancung itu.

“Belum ada arahan, presiden sudah tahu, mendapat informasi dari saya. Dia sangat berduka, atas meninggalnya saudara kita. Presiden juga sampaikan komitmen Indonesia tetap lanjutkan perlindungan WNI,” imbuh Retno.

Sebelumnya diberitakan Siti Zainab Binti Duhri Rupa dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah Binti Abdullah Duhem Al Maruba pada 1999. Siti Zainab kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Setelah melalui rangkaian proses hukum, sejak 08 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati qishash kepada Siti Zaenab.

Dengan jatuhnya keputusan qishas tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.

Micha Stunz di dalam angkutan umum. VICE/MIRROR

Ya Ampun. . . Kebesaran!

Repot Jadinya

Pelaksanaan hukuman mati pun ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban yang menjadi ahli waris mencapai usia akil baligh. Pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil baligh, Walid bin Abdul-

lah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Zaenab. Karena tak dimaafkan, Zaenab pun akhirnya dieksekusi. (flo/jpnn)

EKSEKUSI ZAENAB, JADI CERMIN PERSOALAN TKI Siti Zaenab

JAKARTA-RK. Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat Poempida Hidayatulloh meminta semua pihak bercermin dalam kasus eksekusi mati Siti Zaenab. Menurut Poempida, perbaikan mekanisme perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke depan harus dilakukan dengan totalitas.

”Mulai dari persiapan penempatan, proses penempatan dan saat penempatan aspek perlindungan harus dilakukan dengan strategy ”double shields”.

Terlindungi secara hukum dan terlindungi secara mental,” katanya, Rabu (15/4).

Menurutnya, jika secara mental TKI kuat pada dasarnya akan memberikan ketahanan tersendiri bagi si TKI untuk menghadapi berbagai tekanan yang dihadapinya. ”Jelas ini menjadi basis perlindungan tersendiri bagi si TKI. Sehingga dia dapat terhindar dari berbagai potensi masalah hukum yang senantiasa dapat terjadi,” paparnya.

Mantan anggota Komisi IX DPR itu menambahkan, dalam konteks perlindungan hukum, basisbasis pembelaan hukum harus dilakukan secara

maksimal.

Tentunya dengan menggunakan pengacara-pengacara yang benar-benar peduli dalam melakukan pembelaan. “Sungguh aneh jika pengacara Siti Zaenab yang mendampingi kasusnya kemudian tidak mengetahui eksekusi hukuman mati yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI memberikan konfirmasi mengenai eksekusi terhadap Siti, yang diketahui dilakukan Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat.

Kemenlu mengakui tidak ada notifikasi yang disampaikan kepada perwakilan RI maupun kepada keluarga mengenai waktu pelaksanaan hukuman mati. (boy/jpnn)

Sebelum Angkat BH, Batalkan Dulu BG

MAKSUD hati kelihatan perkasa, tapi justru menderita. Itulah yang dialami Micha Stunz, pria asal Berlin, Jerman yang menyuntik penisnya agar ukurannya lebih besar.

Stunz memang terobsesi punya ukuran ’senjata andalan’ yang wah. Karenanya, ia menyuntikkan silikon ke penisnya.

Namun, kini ia justru menderita karena kesulitan untuk bercinta.

Maklum, ukuran panjangnya saja 9 inch, sedangkan diameternya 3,5 inch.

Bahkan dengan ukuran itu, Stunz merasa penisnya jadi aneh.

“Aku diberi tahu bahwa penisku terlihat seperti pantat atau mulut dari depan,” katanya.

Dia berhasrat memodifikasi organ genitalnya pada 20 tahun lalu saat diberi alat pemompa penis. Ia merasakan sensasi ketika pertama kali menggunakan alat pompa penis itu. “Itu terasa luar biasa,” katanya.

Kemudian, dia memutuskan memperbesar ukuran penisnya dengan menyuntikkan cairan saline. Namun ia khawatir hal itu akan menimbulkan infeksi.

“Orang-orang di sekelilingku mulai heran mengapa ukuran area di selangkanganku berubah. Itulah mengapa aku mulai sesuatu yang permanen,” katanya.

Selanjutnya, Stunz bertemu dengan mahasiswas kedokteran yang setuju untuk memberikannya suntikan silikon. Sejak itu dia telah mengalami empat kali suntikan silikon di penis dan buah zakarnya.

Kini Stunz merasa bangga dengan ukuran penisnya yang penuh silikon. Hanya saja, dia memang tak bisa leluasa dan nikmat lagi untuk urusan bercinta.

Urolog Jerman, Dr Aref el Seweife yang biasa menangani menangani pembesaran penis sempat mengingatkan bahwa suntikan itu bisa mengakibatkan infeksi. Bahkan, bisa saja pembesaran penis itu berakibat organ vital Stunz dimutilasi.

Stunz juga menyadari risiko yang dihadapinya. Karenanya ia juga mengingatkan orang-orang yang ingin mengikuri jejaknya untuk memastikan secara hati-hati dan mendapat informasi cukup.

Dia mengakui bahwa sejauh ini memang bisa beraktivitas normal untuk hal-hal tertentu seperti belanja, pergi ke bar, klub ataupun nonton bioskop. Namun, dia mengaku tak mudah membeli ukuran celana yang pas. Dia juga menggunakan kantong khusus untuk buah zakarnya. Tak hanya itu, untuk urusan kencing dia lebih nyaman duduk di toilet ketimbang berdiri.(mirror/ara/jpnn)

Simpan Uang Hasil Merampok di Kantong $ KADANG-kadang kehidupan yang nyata ini bisa kartun banget.

Maksudnya, meniru-niru adegan dalam film kartun.

Coba bayangkan situasi ini. Seorang perampok menodong pekerja di restoran subway dan menggondol uang serta ponsel.

Barang curian itu lantas dimasukkan ke dalam kantong kain bertulisan ’’$’’.

Hal tersebut benar-benar terjadi di Washington, AS. David Lingafelter, 22, perampok itu, ditangkap Rabu (8/4) di Olympia, ibu kota Washington, saat bersembunyi di belakang tempat sampah di dekat toko kelontong. ’’Tersangka minta pekerja yang ditodong untuk tidak ’melakukan hal-hal lucu’. Tangannya merogoh saku seolah-olah bersenjata,’’ kata polisi setempat.

Lalu, di mana kantong kain bertulisan lambang dolar itu saat dia ditangkap? Kata polisi, kantong tersebut diikat di bagian depan celananya. (The Huffington Post/jpnn)

Belum Lama Dipelihara .....dari hal 1

Tejaningsih, bersama orang-orang terkasih, saat menerima kedatangan Komisi III di rumahnya. RICARDO/JPNN.COM

Jakarta-RK. Polemik Belum adanya sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untul menarik usulan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang sudah disetujui DPR masih jadi polemik dalam pleno Komisi III DPR, seusai berkunjung ke kediaman pribadi Komjen Badrodin Haiti (BH), Rabu (15/4).

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, ada usulan dari anggota supaya Presiden Jokowi membatalkan dulu usulan Komjen BG. Namun finalisasi prosesnya seperti apa akan dibahas dalam pleno berikutnya setelah dilakukan fit and proper test calon Kapolri, besok pagi.

“Tadi pleno ada juga pemikiran agar supaya selain beri persetujuan, dan atau penolakan calon Kapolri, supaya dengan tegas presiden harus batalkan pelantikan BG dan tentu angkat dan lantik calon kapolri baru, Pak Badrodin Haiti. Bagaimana finalnya, besok,” kata Benny di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/4).

Pelaksanaan fit and proper test menurutnya sudah diputuskan besok pagi, Kamis (16/4) pukul 10.00 WIB. Dalam prosesnya, setiap fraksi dan anggota diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.

Nah, untuk Fraksi Partai Demokrat, Benny mengatakan akan mengajukan 13 pertanyaan, salah satunya terkait visi dan misi calon Kapolri Badrodin. “Tiap fraksi sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan, fraksi Demokrat sudah siapkan 13 pertanyaan,” jelasnya.

Fit and Proper Test Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti percaya diri menjalani proses fit and proper test calon Kapolri di Komisi III DPR, Kamis (16/4) besok.

Ini terlihat dari sikap Badrodin ketika menerima kedatangan rombongan Komisi III DPR yang dipimpin

Komjen Badrodin Haiti, saat menerima kedatangan Komisi III di kediamannya.

RICARDO/JPNN.COM

Aziz Syamsuddin, di kediaman pribadikanya, Jalan M Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Saat memberikan keterangan pers pun bersamasama dengan rombongan Wakil Rakyat di halaman depan rumahnya, Badrodin menyampaikan bahwa para wakil rakyat memberikan respon positif pada keluarganya, terutama saat terjadi tanya jawab dengan istri dan anak-anaknya.

“Dalam pertanyaan dan tanya jawab mendapatkan respon positif. Ini bagian dari proses fit and poper test besok pagi. (Kunjungan ini) akan memperlancar,” kata Badrodin.

Sementara Aziz Syamsuddin pada kesempatan itu mengatakan banyak hal menarik dari kehidupan keluarga Wakapolri itu. Hasil dari kunjungan ini menurutnya akan menjadi penilaian sendiri dalam proses fit and proper test.

Saat ditanya apakah besok bisa dipastikan kelanjutan fit and proper test, Aziz menjawab diplomatis bahwa keputusannya akan diambil dalam rapat pleno malam ini. Namun saat akan menaiki mobil sebelum sebelum meninggalkan kediaman Badrodin, dia menjawab fit and proper test akan dilanjutkan.

“Fix,” jawab politikus Golkar itu saat dipastikan lagi soal kepastian jadi tidaknya fit and proper test calon Kapolri besok pagi.

Curhat Badrodin Suasana kunjungan Komisi III DPR ke kediaman pribadi calon Kapolri, Komjen Badrodin Haiti tampak ‘cair’. Rombongan yang dipimpin ketua komisi Aziz Syamsuddin, juga diterima oleh istri mantan Kepala Baharkam Polri itu, Tejaningsih Haiti, serta dua anaknya Farouq Ashadi Haiti dan Fakri Subhana Haiti.

Mereka diterima di ruang tengah yang berhadapan langsung dengan kolam renang, di bagian belakang

rumah yang dibangun di areal hampir 1 hektar itu.

Komunikasi antara keluarga dan para Wakil Rakyat mengalir. Sampai-sampai Wakapolri itu curhat soal istrinya pernah jadi korban malpraktik.

Hanya saja, mantan Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008) ini mengaku meski sudah dilaporkan ke polisi, berkas penyidikan kasus itu tak pernah bisa P21 (lengkap). “Saya sudah membuat laporan polisi tapi kasusnya tidak pernah P21,” ungkap Badrodin, di rumahnya Jalan M Kahfi I No 34, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Dugaan malpraktik berawal saat Tejaningsih mengalami sakit di bagian perut dan dibawa berobat ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Namun, obat yang diberikan doket membuat istrinya alergi. Hingga akhirnya sepekan kemudian kulit Tejaningsih muncul bintik-bintik hingga melepuh seperti kena air panas.

Sayangnya, Badrodin tak bisa meminta pertanggungjawaban dokter karena dia keburu pergi ke Jerman. Itu sebabnya dia melapor ke polisi dan sampai saat ini berkasnya tak bisa P21. Ini menurut Badrodin menggambarkan bahwa polisi pun terkadang sulit mendapat keadilan. “Polisi saja susah meminta keadilan,” curhatnya.

Tejaningsih sendiri menjelaskan penyakit yang dideritanya akibat dugaan malpraktik itu dikenal dengan nama stephan jhonson sindrome. Itu dia dapat setelah proses endorsecopy untuk sakit di bagian perutnya. Ketika itu dia diberi obat aspirin dan sulfa.

Tapi dia bersyukur dengan kesabaran dan dorongan dari keluarganya, penyakit itu sekarang sudah berangsur pulih. “Sakitnya dari 2008, sekarang almhamdulillah sudah sehat. Jaga makan, jangan makan banyak lemak,” kata Tejaningsih, sembari memperlihatkan foto waktu dia dirawat di rumah sakit. (jpnn)

“Saya pemain baru. Tidak menyangka bisa menang. Suka melihat tingkat arwana dan coba diikutkan kontes. Ternyata menang,” terangnya.

Yuliansyah bercerita, hingga hari ini dirinya sudah mengoleksi 15 ekor arwana berbagai jenis. “Kalau ada ikan yang unik, saya beli. Saya simpan di kantor, biar ada hiburan ketika lagi kerja,” ucap komisaris PT Canka Jaya Jova itu.

Yuliansyah mendapatkan satu unit sepeda motor Ducati sebagai hadiah dari kontes ikan arwana. Hadiah yang didapatinya kurang lebih dengan harga ikan yang dibelinya dari seorang pengusaha asal Medan. “Ikan itu saya beli sama orang Medan seharga Rp250 juta. Belum lama saya rawat, di daftarin tanding. Beruntung juga bisa juara,” urainya.

Diceritakannya, dalam memelihara arwana dirinya tidak ada cara khusus. “Perawatan paling diberi makan udang. Airnya diperhatikan juga,” bebernya.

Ketua Juri Arowana Internasional Contest dan Expo, Yudi Setyawan mengatakan, ada lima kelas yang dilombakan. Pertama kelas A khusus ikan di atas 50 centimeter. Kelas B ukuran 41-50 centimeter. Kelas C ukuran 31-40. Kelas D ukuran 30 centimeter dan terakhir Kelas Unik.

“Hasilnya Yuliansyah sebagai pemenang trophy Grand Champion tahun ini. Beliau adalah penghobi dan kolektor ikan,” kata Yudi.

Dijelaskan Yudi, untuk menetapkan pemenang Grand Champion dan ikan-ikan terbaik lainnya, juri berpatokan pada sistem dan metode penilaian. Seperti penilaian warna, gaya renang, bentuk kepala, mata, mulut, ekor hingga sirip.

“Dan seluruh juri memilih Arwana milik Juliansyah sebagai pemenang Grand Champion. Penilaian ini dilakukan secara fare.

Penilaian dilakukan dengan shooting ditampilkan sehingga penonton juga bisa melihat,” ujarnya.

Keputusan juri, lanjut Yudi, karena melihat warna arwana Yuliansyah yang ngejreng. Paling menarik adalah kemulusan ikan.

“Anatomi ikan Juliansyah dibandingkan ikan peserta lainnya di kelasnya, dia paling menarik. Matanya tidak jatuh. Mulutnya tidak lebih atau cakil. Terus daya renangnya bagus, over all nya bagus,” jelasnya.

Di kelas Unik, kata Yudi, ada tiga juri memutuskan ikan berbentuk kembar siam keluar sebagai juara I. “Kita jarang menemukan ikan kembar siam yang mampu bertahan hidup dengan umur yang cukup lama. Apalagi bisa berenang secara normal. Nah selama ini jarang menemukan keunikan seperti itu. Rata-rata tidak bisa berenang dan umurnya tidak lama,” paparnya.

Yudi menyampaikan, terima kasih kepada sejumlah pejabat hingga menteri yang hadir menyaksikan Arowana Internasional Contest dan Expo. “Kami sebagai panitia atau mewakili TNI Lanud Supadio mengucapkan terima kasih kepada para pejabat dan Bapak Menteri yang hadir malam kemarin. Alhamdulilah bisa sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang kami lakukan bersama terman-teman pengusaha Arwana, pengusaha batu dan Pemprov Kalbar,” serunya. *

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 16 April 2015

7

Romantisasi....................................................................................................................dari halaman 1 Naskah UN ......................................................................dari halaman 1 kebutuhan pokok. Kekecewaan demi kekecewaan pun dilontarkan.

Bahkan para pengguna jejaring sosial (social network) pun seperti ‘berlombalomba’ menge-post sindiran hingga hujatan terhadap Presiden. Seolah-olah presiden ‘tidak ada harganya’.

Tentu saja sebagai pengguna jejaring sosial yang cerdas, kita bisa membedakan antara keluhan masyarakat yang murni dan mereka yang ‘gagal’ move on, lantaran Calon Presiden (Capres) yang mereka usung kalah.

Namun terlepas dari itu, rakyat sudah jenuh, lantaran setiap pergantian pemimpin, selalu disuguhi ‘serba naik’.

Padahal secara sederhana, kesejahteraan bagi rakyat, utamanya rakyat kecil adalah ‘serba murah’.

Akibatnya bisa ditebak, yaitu romantisasi terhadap masa lalu. Secara psikologis, romantisasi sering muncul ketika seseorang atau rakyat sedang dilanda masa-masa sulit. Tidak jarang membanding-bandingkan kondisi masa lalu dengan sekarang.

“Betapapun sulitnya masa lalu, lebih sulit lagi masa sekarang”.

Mengenang masa lalu tidaklah sepenuhnya jelek. Tetapi jika kondisi ini terusmenerus dibiarkan, tentu akan kontra produktif dengan sifat manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, kondisi ini diperparah dengan

untuk dihargai, dan terakhir, ke-butuhan untuk aktualisasi diri.

Berdasarkan teori ini, kebutuhan sandang, pangan dan papan, hanyalah kebutuhan pada tingkat pertama manusia. Jika kebutuhan tingkat pertama ini masih belum terpenuhi, bagaimana mungkin memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya.

Karena itu, bicara kesejahteraan tidak hanya soal harga kebutuhan pokok dan BBM, tetapi lebih dari itu. Hal ini tentunya sangat dipahami para pembuat dan pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini, rakyat sering dijadikan objek. Segala kebijakan yang dikeluarkan selalu mengatasnamakan rakyat. Tetapi, yang menikmatinya bukan rakyat kecil, justeru pihak asing yang turut menikmatinya.

Miris memang, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, malah hanya dinikmati segelintir orang. Dari segelintir orang tersebut, tidak termasuk di dalamnya rakyat kecil.

Kemiskinan yang terjadi lebih kepada pemiskinan. Rakyat yang sudah terjepit akan semakin terjepit. Mereka tidak dapat berbuat banyak, meski menjadi ‘bemper’ bagi semua kebijakan yang dike-luarkan.

Unjung-ujungnya, kalau tidak mengeluh dengan bentuk romantisasi masa lalu, membandingkan masa sekarang dengan masa lalu, ya...bermimpi memiliki kehidupan yang lebih baik. (Kiram Akbar)

sikap para pemimpin dan pejabat yang lebih senang menumpuk kekayaan, ketimbang memikirkan rakyatnya. Seolah-olah jabatan adalah jalan pintas menjadi kaya.

Pun demikian dengan politisi. Mereka lebih sibuk jatuh-menjatuhkan lawan-lawan politik. Mereka berupaya tampil dengan wajah pembela rakyat. Padahal terkadang sama busuknya.

Suap-menyuap, menilap anggaran seolah sudah jadi hal biasa. Karena itu, ada yang menilai, wajar jika rakyat apatis.

Tingkat kesejahteraan mereka tidak juga meningkat, meski roda kepemimpinan terus berganti.

Kesejahteraan, itu ‘kata kunci’ yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari sejauhmana tingkat kesejahteraan rakyatnya.

Semakin sejahtera rakyat, semakin sukses pemimpin. Tetapi tentu saja, kebutuhan pokok, BBM, biaya kesehatan dan sekolah murah, hanyalah salah satu dari bentuk kesejahteraan itu.

Ahli psikologi humanistik asal Amerika, Abraham Maslow (1908-1970) mengungkapkan teori tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori ini sering dikenal dengan Teori Hierarki Maslow.

Ia membagi tingkat kebutuhan menjadi lima, yaitu kebutuhan fisiologis atau dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan

Malaysia Lebih ...........................................................................................................dari halaman 1 Larangan berobat ke Malaysia itu disampaikan Menkes Prof DR dr Nila Farid Moeloek SpM (K) saat mengunjungi wilayah perbatasan di Kecamatan Badau dan Puring Kencana, Kapuas Hulu, Rabu (15/4). Menkes mengimbau agar warga perbatasan tidak lagi berobat ke negara tetangga Malaysia.

“Pemerintah sudah menyediakan dokter dan perawat serta sarana kesehatan lainnya di perbatasan. Mereka mau mengabdi di perbatasan, kenapa harus berobat ke negeri seberang. Dokter kita pun sudah pandai,” katanya.

Pemerintah pusat, kata Nila, akan fokus meningkatkan pelayanan kesehatan di perbatasan. Sehingga masyarakat tidak mesti lagi berobat ke negara tetangga.

Makanya, ia sengaja datang ke perbatasan Indonesia - Malaysia di Kapuas Hulu untuk mengetahui kondisi real layanan kesehatannya. Sehingga nantinya program dari pusat akan betul-betul sesuai kondisi setempat.

Menkes Nila mengakui, memang ada kekosongan pada bidang pelayanan kesehatan tertentu di perbatasan. Begitu juga dengan keterbatasan alat-alat medis yang tak lengkap.

“Setelah melihat langsung, kami mau menguatkan kesehatan primer. Saya sudah bisa bayangkan jauhnya jarak

berobat. Setelah itu baru dilayani. Tapi, jika ada uang sisa dalam berobat, mereka akan mengembalikannya kepada pasien.

Ini karena petugas kesehatan di Malaysia takut dengan masyarakat Indonesia, karena sering ditemukan masyarakat berobat kemudian kabur, lantaran tidak bisa membayar biaya berobat. Namun, biaya berobat di Malaysia lebih murah ketimbang di Indonesia,” ujar Emprang.

Banyaknya warga perbatasan menyeberang ketika berobat, juga diakui Sidi Nazarudin. Menurutnya, banyak warga berobat ke Malaysia, karena sarana dan prasarana layanan kesehatan perbatasan belum memadai. “Kalau di Malaysia lebih lengkap. Sepintar-pintarnya dokter kalau peralatan tak ada di rumah sakit atau Puskesmas sama saja bohong,” ucapnya.

Sebagai Warga Negara Indonesia, lanjut Sidi, sebenarnya ia pun malu melihat warga perbatasan memilih berobat ke Malaysia. Namun dia juga dapat memakluminya, karena ketika berobat, seseorang pastinya memilih terbaik dan cepat sembuh. Sebab, ini berkaitan dengan kesehatan dan bahkan nyawa seseorang.

tempuh menuju perbatasan. Pelayanan Puskesmas, Pustu Posyandu bisa membantu masyarakat,” kata Menkes.

Banyaknya warga perbatasan berobat ke Malaysia, diakui Antonius Emparang, Kepala Dusun (Kadus) Jonggrang Desa Langau, Kecamatan Puring Kencana.

Dia mengatakan, masyarakat di perbatasan memang sulit berobat di Puskemas maupun rumah sakit milik pemerintah Indonesia. Sarana dan prasarana masih minim, sehingga masyarakat senang dirujuk ke Malaysia, setelah berobat di Puskesmas. Sebab, pusat layanan kesehatan di negara tetangga serba ada dan lengkap obat-obatannya. “Bagaimana masyarakat perbatasan tidak berobat ke Malaysia, jika di dalam negeri sendiri barangnya tidak lengkap. Apalagi ini menyangkut nyawa,” tegas Emparang.

Menurut Emparang, pelayanan di rumah sakit di Malaysia dan Indonesia jauh berbeda, ibarat langit dan bumi. Di rumah sakit Malaysia pelayanan begitu cepat dan tidak dipersulit. Cukup dengan membawa KTP dan kartu pass merah, sudah bisa dilayani. Hal ini berbanding terbalik dengan di dalam negeri, yang banyak meminta administrasi.

“Sistem pelayanan di Malaysia memang kita terlebih dahulu harus membayar uang muka sebesar 800 RM ketika mau

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

Sedot Data .......................................................................................................................dari halaman 1 kepercayaan rakyat terhadap wakilnya yang dinilai tidak bekerja sungguh-sungguh untuk bangsa,” tegas Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha dalam surat elektronik, Rabu (15/4).

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya berencana memanggil Akbar

“Rakyat menaruh harapan besar kepada Akbar Faisal untuk berkata jujur di rapat pleno internal Komisi III. Saya sangat yakin jika Akbar Faisal adalah seorang negarawan yang akan mengungkap kebenaran untuk rakyat,” ujar Panji.

Faisal dalam rapat pleno internal Komisi.

Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan sedot data KPU itu.

Panji mengatakan, rencana Komisi III DPR itu harus didukung. Sebab, kasus ini sangat meresahkan rakyat, karena hingga saat ini belum ada langkah nyata dari penegak hukum untuk menyelidiki.

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

IDC 778 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK

8.950

6.588 Ribu

60 %

+ Cashback + P e r s eCicilan n 0% 15 APRIL S/D 21 APRIL 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

6.788 Ribu

Hanya

disc up to

7.250

Hanya

8.550

BIG SALE

2.688 Ribu

17.650

Hanya

5.988 Ribu TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

18.750

Hanya

ELLIPTICAL BIKE

Hanya

7.988 Ribu

9.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.950

Hanya

3.788 RB

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

23.550

Hanya

7.588 Ribu

IDC 838 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

EASY TO ORDER & PAYMENT

9.750

Hanya

4.288 Ribu

SIX PACK CARE

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.850

Hanya

2.788 Ribu

AIR WALKER 4.950

1.950

Hanya

1.388 Ribu

1.788 Ribu

Hanya

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI :

SMS 0878 1832 2288

GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 15 APRIL S/D 21 APRIL 2015

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Saat itu dirinya meninjau pelaksanaan UN hari pertama di sekolah-sekolah. Pada sore harinya Mendikbud langsung menghubungi Google Indonesia.

Sekitar dua jam setelah Mendikbud menghubungi Google Indonesia, kantor pusat Google, Inc di Amerika Serikat langsung menghapus file dalam akun Google Drive tersebut. Kemudian menonaktifkan serta menutup akses terhadap akun yang memuat file itu.

“Ada 30 buklet yang diunggah secara ilegal. Total buklet ada 11.730. Berarti 0,025 persen dari total buklet,” ujar Menteri Anies.

Pengunggahan naskah UN itu terjadi pada 11 April 2015, dua hari menjelang pelaksanaan UN. Mendikbud menegaskan, meski secara proporsional angka tersebut kecil, Kemendikbud tidak ingin tinggal diam, sehingga segera melakukan langkah

cepat dengan melapor ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (13/4) malam.

“Kita tidak ingin menciderai anak-anak Indonesia yang belajar dengan keras, guruguru yang mengajar dengan keras, namun berusaha jujur dalam menjalani ujian nasional,” katanya.

Naskah UN yang diunggah secara ilegal tersebut, merupakan naskah yang digunakan di dua daerah.

Berdasarkan analisis Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, naskah UN yang diunggah ilegal itu berasal dari satu percetakan yang bertugas mencetak naskah UN. “Harus ada sanksi dan proses hukum terhadap tindakan tersebut,” tegas Anies.

Buru Pembocor Bareskrim Polri tak tinggal diam menyikapi keluhan Kemendikbud terkait adanya laporan pihak yang men-

gunggah soal UN ke internet.

Badan yang dipimpin Kabareskrim Komjen Budi Waseso itu langsung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, Rabu (14/4). ”Adalah tempatnya. Yang pasti di Jakarta,” tegas Budi di Mabes Polri, Rabu (15/4).

Dia menambahkan, laporan diterima dari Kemendikbud pada Selasa (14/4).

Pihaknya pun langsung melakukan penelusuran untuk mencari alat bukti. “Di mana ada kecurigaan, ya kami geledah. Ada beberapa tempat yang kami curigai,” tegas jenderal bintang tiga berbadan tegap ini.

Budi menegaskan, saat ini tim Cyber Crime Bareskrim Polri masih terus melacak siapa yang mengunggah soal UN ilegal itu. “Kemungkinan melibatkan oknum percetakan. Tapi belum bisa kami pastikan,” tegasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Ketika Pejabat ............................................................dari halaman 1 Hendri disebut-sebut ikut terlibat karena ada sejumlah pecahan sertifikat tanah hak milik Yayasan SLB Gembala Baik yang berada di tangannya. Bahkan, pecahan sertifikat tersebut mengatasnamakan namanya. Sedangkan Yayasan SLB Gembala Baik tidak pernah menjual atau mengagunkan sertifikat tanah milik mereka kepada siapapun. Hal ini sebelumnya telah dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Kalbar, Kombes Pol Hary Sudwiyanto.

Kepada Rakyat Kalbar, Kapolda Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humasnya, AKBP Nowo Winarti, mengatakan bahwa saat ini untuk dua tersangka atas nama H. Usman dan Rahmadi sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Untuk tersangka atas nama Rudi, berkasnya sudah dikirim kepada pihak kejaksaan. Apakah akan di P21-kan kejaksaan atau tidak, pihaknya belum mengetahui hal itu.

“Sedangkan untuk dua orang yang dibidik akan menjadi tersangka dimana sebelumnya berstatus saksi,” jelas Nowo, di kantornya, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan, untuk menetapkan dua saksi tersebut sebagai tersangka, pihaknya harus melakukan rekonstruksi. “Untuk dua saksi yang akan dinaikkan status sebagai tersangka kita harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu,” tutur Nowo.

Tak Mau Buru-buru = Tak Mau? Hanya saja, sebelumnya, saat ditanya mengenai kapan rekonstruksi untuk dua saksi yang disebut Nowo, Dir Reskrimum Hary Sudwiyanto mengaku belum sempat.

Ia menunggu waktu luang karena penyidiknya sibuk menangani perkara lain.

“Kita pasti agendakan dan secepatnya,” tuturnya, Senin (6/4).

Bagaimana dengan anggota Dewan yang diduga terlibat?

“Ya, siapapun nanti hasil dari pemeriksaan dan P19 kejaksaan akan dikumpulkan di forum gelar perkara. Arahnya ini kemana, nanti hasil dari gelar itu menentukan,” timpal Hary.

Saat ditanya bagaimana sertifikat bisa atas nama Candi dan prosesnya seperti apa, Hary tetap bersikukuh menunggu hasil rekonstruksi terlebih dahulu. “Ya.., nanti akan kita ungkap saat gelar perkara,” imbuhnya.

Ketika terus dicecar soal keterlibatan pejabat itu, apakah termasuk salah satu saksi yang akan dijadikan tersangka, Hary menjawab, “Kita tidak boleh buru-buru

menetapkan tersangka. Ya nanti kita lihat hasil gelarnya itu, hasil gelar itu bagaimana, menghimpun keterangan informasi penyelidikan dan penyidikan serta P19”.

Nah, hingga saat ini, Polda Kalbar belum melakukan gelar perkara atas peningkatan status dua saksi tersebut. Bahkan, siapa dua saksi yang akan dijadikan tersangka dalam kasus pemalsuan tanah Yayasan SLB Gembala Baik itu tak juga kunjung dibeberkan. Terkesan ditutup-tutupi.

Oknum Pejabat BPN (Katanya) Akan Dipanggil Kasus berikutnya, juga tengah hangat di publik, dugaan penipuan plus penggelapan yang melibatkan oknum pejabat Kanwil BPN Kalbar dengan korban seorang perempuan bernama Nina. Kabid Humas Polda Kalbar, Nowo Winarti, menjelaskan perkara itu saat ini sudah naik tingkat.

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik)-nya sudah dikeluarkan Dir Reskrimum.

“Kasus ini bukan kasus pemerasan tetapi kasus penipuan dan atau penggelapan. Karena tidak ada masuk unsur pemerasan setelah dilakukan gelar perkara,” tutur Nowo, kemarin.

Dijelaskannya, perkara itu berawal dari Nina yang berkonsultasi dan meminta bantuan pengurusan tanah.

Nina memberikan uang ratusan juta rupiah kepada oknum pejabat Kanwil BPN Provinsi itu.

“Namun, sepanjang perjalanan, proses permasalahan Nina tidak kunjung selesai.

Akhirnya Nina pun melaporkan kejadian ini ke Polda Kalbar dan saat ini sedang disidik,” jelas Nowo.

Menurut dia, selanjutnya Nina akan diminta mengisi berita acara perkara (BAP) tambahan. “Akan dilakukan pemanggilan atas orangorang yang disebut Nina , termasuk juga oknum pejabat BPN Provinsi Kalbar tersebut yang dilaporkan atas penipuan dan atau penggelapan uang senilai ratusan juta rupiah tersebut,” papar Nowo.

Dipaksakan? Kriminalisasi?

Ikuti Saja Dulu Prosesnya Dalam kasus tanah berikutnya, Polda Kalbar terkesan memaksakan dalam memproses laporan dari PT Bumi Raya Utama (BRU) Group yang menetapkan tersangka atas nama Sentot dalam perkara dugaan pengerusakan pagar dan penyerobotan tanah.

Kesan itu terlihat dalam dalih Sentot yang menyebut laporan oleh PT BRU itu atas dasar sertifikat tanah nomor 5940. Sedangkan, dirinya maupun ahli waris membuat pondok di atas sertifikat no-

mor 5945.

“Bisa dilihat di gambar peta tanah sertifikat PT BRU 5940, tidak ada pondok yang kami bangun di sana. Kami di atas tanah dengan sertifikat nomor 5945. Silakan cek ke lapangan,” ungkap Sentot kepada Rakyat Kalbar.

Sentot yang juga dituding merusak pagar PT BRU pun menyatakan bahwa yang merobohkan pagar itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya. Pasal Satpol PP merobohkan pagar, karena PT BRU membangunnya di atas fasilitas umum (Fasum).

“Kalau yang dipermasalahkan tiga batang kayu yang dibuka itu karena pagar PT BRU menghalangi jalan masuk ke lokasi tanah ahli waris dan pagar itu pun di atas Fasum,” terangnya.

Dia juga membeberkan tentang sertifikat yang menjadi dasar laporan PT BRU ke Polda Kalbar dan juga dijadikan latar penetapan dirinya sebagai tersangka. Menurut Sentot, ada 9 sertifikat milik PT BRU yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuklah sertifikat nomor 5940 itu.

“Sesuai dengan putusan Nomor 38/G/PTUNPTK/2006. Permasalahannya, penyidik dan saksi ahli dari BPN tidak mempelajari dengen cermat. Objek yang dilaporkan tidak tepat. Kalau dasar laporan adalah sertifikat nomor 5940, maka bukan kami tersangkanya. Karena tidak ada pondok yang kami buat di sana, kami berada di 5945,” papar dia.

Jadi, Sentot merasa apa yang dilakukan Polda Kalbar, ketika menindaklanjuti laporan PT BRU dan kemudian menetapkan dirinya sebagai tersangka, dipaksakan.

Menjawab pernyataan itu, Kabid Humas Nowo Winarti mengatakan pihaknya akan segera melakukan kroscek atas putusan PTUN tersebut.

Namun, soal kesan dipaksakannya status tersangka penetapan Sentot, Nowo menyebut itu hak Si Tersangka.

“Silakan jalani proses hukumnya. Kalau dari kami, kami yakin sudah menjalankan prosedur. Karena kalau ada rekayasa atau pemaksaan, berkas ini tidak akan diterima oleh Jaksa. Buktinya, jaksa menyatakan lengkap (P21),” tukasnya.

Tutup Nowo, “Jika memang tidak terbukti bersalah, maka akan bebas. Namun, jika bersalah maka akan menjalani hukuman dan itu tergantung hakim. Saran kami, ikuti saja terlebih dahulu proses hukumnya”.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Minta Jokowi ...............................................................dari halaman 1 dalam jumpa pers usai pertemuan antara kepala daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) dengan Presiden Jokowi di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4).

Cornelis menjelaskan, dana itu juga digunakan untuk pembangunan border atau pintu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar. Namun pemerintah daerah menginginkan

border itu dibangun dengan standar internasional.

“Presiden sudah pernah melihat ke sana (border). Kami sampaikan untuk pembebasan lahannya menjadi tanggungjawab pemerintah nasional, bukan daerah,” papar Cornelis.

Cornelis mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, presiden juga meminta masukan para gubernur dari Kalimantan, untuk menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan APBN tahun 2016.

Re-editing: Hamka Saptono

KEHILANGAN BPKB MOBIL KB 1212 MC Th. 2004 Noka : ACU300019680 Nosin : 2AZ1463943 A/N: ANTON DARMAWAN BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Arowana Internasional Contest dan Expo 2015

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 08 | Kamis, 16 April 2015

Event Arowana Internasional Contest & Expo dan Equator Gemstone Contest & Expo yang diselenggarakan TNI AU Lanud Supadio mengundang decak kagum. Sejak dibuka, 14 April lalu, masyarakat Pontianak dan sekitarnya berbondong-bondong mendatangi Gedung Pontianak Covention Center (PCC), tempat diselenggarakannya perhelatan tersebut.

Bahkan para pejabat Kalbar hingga menteri bersemangat menyaksikan pameran-kontes Arwana dan batu permata khas Kalbar itu.

Narasi: DIS Foto: Deska Irnansyafara & Rizky Arowana Red

Rakyat Kalbar Kamis, 16 April 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

MALU IKUT UJIAN NASIONAL AKIBAT SEKS BEBAS

37 Siswi SMA Hamil

Sekadau-RK. Terkuaknya kasus kehamilan di luar nikah yang dialami pelajar, tamparan keras bagi dunia pendidikan di Sekadau. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH MSi meminta Dinas Pendidikan dan orangtua segera menyikapi serius.

“Salah satu yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan dari para orangtua atau wali murid,” ujar Rupinus saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Pengawasan harus dilakukan, terutama terhadap pelajar yang berasal dari luar daerah dan indekos di Sekadau. Orangtuanya harus sering melakukan monitoring. “Jangan anak-anak disuruh indekos, lalu

dibiarkan. Harus sering-sering dijenguk,” tegas Rupinus.

Berdasarkan informasi diperoleh Rakyat Kalbar, ribuan pelajar tingkat SMP dan SMA/sederajat yang mengenyam pendidikan di Kota Sekadau adalah penghuni indekos.

Mereka biasanya mengontrak rumah atau kamar di dekat sekolahnya masing-masing.

Tragisnya, banyak di antara mereka yang indekos itu, menjadikan tempat tinggalnya menjadi lokasi kumpul kebo. Bahkan sumber Rakyat Kalbar menyebutkan, banyak di antara pelajar yang indekos tersebut melakukan prostitusi terselubung.

Rupinus tidak menampik, selama ini pelajar yang indekos di Kota Sekadau dan sekitarnya memang kerap melakukan seks bebas. Ini dipengaruhi juga oleh kecanggihan teknologi, seperti handphone, sehingga

pelajar itu bisa mudah melakukan akses dengan pasangannya.“Kalau dulu kita pacaran harus suratsuratan. Sekarang tinggal SMS-an atau BBM-an saja.

Selain itu, mereka juga mudah mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Ini salah satu dampak negatif kemajuan teknologi,” beber Rupinus.

Pemkab Sekadau, tegas Rupinus, tentu saja tidak tinggal diam. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk membendung tingginya tingkat pergaulan bebas pelajar dari daerah. Salah satunya melalui bantuan pengelolaan asrama.

“Kita sudah sering membantu untuk Halaman 15

Rupinus. ABDU SYUKRI-RK

Muslimin. ABDU SYUKRI-RK

Pergi Bawa Sembako, Pulang Bawa Kayu

Bisnis Ilegal Sopir Truk Ekspedisi

Pontianak-RK. Mobil boks ekspedisi antarkota KB 9683 HC ternyata disalahgunakan oleh pemiliknya. Dari Kota Pontianak membawa Sembako ke daerah timur Kalbar. Namun pulangnya mengangkut ratusan kayu bengkirai tanpa dokumen alias ilegal.

Mobil ini diamankan polisi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Mobil boks warna kuning itu diamankan petugas di Jalan Komyos Soedarso, tepatnya di depan Gang Tri Dharma. “Masyarakat memberikan informasi kepada kita, kemudian kita tindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan mobil boks KB 9683 HC itu,” ungkap Wakasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Siswadi, Rabu (14/4).

Halaman 15

Dalam Mobil Bodong Ada Seragam Tentara

Dirazia Polisi, Buruh Bangunan Menangis Pontianak-RK. Buruh bangunan menangis tersedusedu karena sepeda motornya ditahan polisi lalu lintas (Polantas) yang melakukan Operasi Simpatik Kapuas di simpang Jalan Diponegoro, Pontianak Kota, Rabu (15/4).

Buruh bangunan itu tidak memiliki surat-surat kendaraan dan meminta sepeda motor yang ditungganginya dilepaskan. Selain itu ada juga pengendara yang tidak terima dibentak polisi yang melakukan razia.

“Razia yang digelar polisi di persimpangan lampu merah di Jalan Diponegoro, Pontianak Kota ini masih menjadi bagian dari operasi simpatik yang berlangsung sejak 1 hingga 21 April mendatang,” jelas Kanit Laka Polresta Pontianak, AKP Effendi.

Polisi mengamankan 37 sepeda motor. Pengendaranya melakukan pelanggaran, mulai dari marka jalan hingga tidak membawa surat-surat kendaraan, SIM dan STNK. Halaman 15

KENDARAAN PLAT PUTIH DITILANG Kombes Pol Supriadi sedang menunjukan mobil Honda CRV bodong asal Malaysia. OCSYA ADE CP-RK Barang bukti Curat diamankan di kantor polisi. MORDIADI-RK

Ngintip, Diteriaki Maling Singkawang-RK. Baru saja mengintip-intip melalui jendela, RE, 18, dan AT yang belum genap berusia 18 tahun, sudah diteriaki maling oleh pemilik rumah. Keduanya lari tunggang langgang, linggis yang dibawanya serta sepeda motornya pun ditinggal begitu saja.

“Keduanya diduga baru akan melakukan pencurian, tetapi sudah diteriaki pemilik rumah,” kata AKP KZ Arrie Limantara, Kapolsek Singkawang Tengah ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/4).

Kedua remaja yang salah seorang di antaranya masih di bawah umur ini datang ke rumah Sri di Jalan Akasia, Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Selasa (15/4) sekitar pukul 12.00 Wib. “Mereka datang menggunakan sepeda motor ke rumah calon korbannya itu,” katanya.

Halaman 15

Pontianak-RK. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalbar mengamankan satu mobil mewah bodong asal Malaysia. Mobil tersebut merek Honda CRV putih yang plat polisinya diganti dengan nomor polisi DKI Jakarta, B 123 RY. Setelah digeledah, di dalam mobil ada seragam tentara.

Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar Kombes Pol Supriadi menuturkan, mobil tersebut terjaring dalam Operasi Simpatik Kapuas di Jalan Ahmad yani I, depan Mapolda Kalbar. Awalnya anggota polisi hanya mencurigai TNKB mobil tersebut yang tidak sesuai dengan TNKB standar kepolisian.

“Mobil yang kita amankan ini setelah dicek, tidak teregistrasi di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar. STNK dan surat pajaknya hanya scanner dan

palsu. Itupun tidak sesuai dengan TNKB-nya. Ini sudah memenuhi unsur pemalsuan dan diduga ilegal berasal dari Malaysia,” ungkap Supriadi, Rabu (15/4).

Temuan mobil bodong itu sudah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Polda Kalbar. Selanjutnya kasus ini ditangani Reserse. “Kalau kita hanya penindakan terhadap kelengkapan surat-suratnya saja.

Namun karena ini ada unsur pemalsuan dan barang ilegal, maka kita serahkan ke Reserse Kriminal untuk menanganinya,” katanya.

Untuk pendalaman kasusnya, dari mana asal mobil tersebut, Dit Lantas Polda Kalbar melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka mesin ke Polda Metro.

Karena mobil tersebut berplat DKI

Jakarta. Rupanya, plat itu sudah terdaftar dengan jenis kendaraan yang lain. Tak hanya itu, Ditlantas Polda Kalbar juga tengah mengumpulkan informasi terkait kendaraan jenis Honda CRV putih yang pernah masuk ke Kalbar melalui perbatasan antarnegara.

Pengendara mobil bernama Aman, warga Jalan Selamat, Sungai Jawi, Pontianak Barat. Aman saat diinterogasi, mengakui mobil tersebut milik temannya. Dia hanya meminjam dan tidak tahu-menahu masalah status kepemilikan mobil tersebut, sehingga dia tidak bisa menunjukkan surat-surat kepemilikan.

Siapa Pemiliknya?

Ketika digeledah polisi, mobil tersebut tidak ditemukan Halaman 15

Jalan Gajah Mada No 889 Pontianak 78124, Indonesia www.ibizzaclub.com

Sebuah truk baru tanpa surat diamankan Dirlantas Polda Kalbar. OCSYA ADE CP-RK

Pontianak-RK. Truk beserta muatan biji sawit diamankan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalbar di Jalan Khatulistiwa, Siantan, Pontianak Utara, tepatnya di depan Pol Airud Polda Kalbar, kemarin.

Pengamanan ini bukan karena muatan yang diangkut truk itu ilegal, melainkan truk tersebut masih baru dan belum dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Truk hijau muda itu bernomor polisi KB 639 XX, kini masih terparkir di depan Satuan PJR Polda Kalbar.

Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Kubu Raya Belum Perlu Waduk Kubu Raya. Anggota DPRD Kubu Raya, Iqbal Asraruddin menilai pembangunan waduk untuk meningkatkan hasil pertanian belum diperlukan di kabupaten termuda di Kalbar. Sebab, masih banyak kebutuhan lain yang harus diperbaiki demi kepentingan masyarakat.

“Sekarang kita amati dan cermati, lahan pertanian semakin mengecil dari tahun ke tahun di Kubu Raya.

Sedangkan lahan perkebunan kelapa sawit justru semakin banyak. Sehingga lahan pertanian semakin menyempit,” jelasnya.

Akibat areal perkebunan kelapa sawit yang semakin menggerus lahan pertanian. Ikbal menambahkan, keringnya tanah di lahan pertanian lantaran tanaman sawit yang banyak menyerap air, dan membuat lahan sekitar menjadi gersang.

Sehingga lanjutnya, walaupun dibuat waduk, Iqbal pesimis waduk tersebut akan mampu meningkatkan lahan pertanian. Seharusnya langkah dilakukan adalah membatasi investor yang akan membuka perkebunan sawit di Kubu Raya. “Karena lahan pertanian semakin sempit, dan lahan perkebunan sawit semakin luas.

Maka sebaiknya para petani beralih menjadi peternak saja, seperti beternak sapi atau ikan air tawar,” sarannya. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 16 April 2015

10

Kubu Raya Belum Siap UN Online Kubu Raya. Meski beberapa sekolah di Indonesia, termasuk Kalbar sudah menerapkan Ujian Nasional (UN) menggunakan komputer atau Computer Based Test (CBT). Namun, tidak ada satupun sekolah di Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan sistem online, karena terbatasnya sarana dan prasarana.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, M Yunus mengatakan, seluruh sekolah di Kabupaten Kubu Raya masih melaksanakan UN secara manual. Kubu Raya belum siap melaksanakan UN berbasis komputer, karena masih terbatasnya sarana pendukung, baik komputer maupun internet pada masing-masing sekolah. “Ada beberapa sekolah yang mempunyai keunggulan teknologi, seperti SMAN 1 Sungai Raya dan SMA Taruna. Namun, nyatanya

mereka juga tidak siap melaksanakan ujian berbasis komputer,” kata M Yunus di Sungai Raya, Rabu (15/4).

Sementara itu, Kepala SMA Taman Mulia Kubu Raya, Ni Ketut Ambarwati mengatakan, Kabupaten Kubu Raya saat ini sangat belum siap melaksanakan UN berbasis komputer. Ketidaksiapan ini menurutnya, bukan hanya di Kabupaten Kubu Raya melainkan seluruh sekolah di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Penyebabnya, jaringan internet hingga beberapa tahun ke depan yang belum memungkinkan untuk menjangkau hingga ke daerah-daerah pelosok, maupun pedalaman yang ada di seluruh Indonesia. “Jika hanya beberapa sekolah di ibukota kabupaten, sistem ini bisa saja diterapkan. Namun, untuk seluruh Indonesia masih banyak sekolah yang belum siap,” kata mantan Kabid Pen-

didikan Menengah Dinas Pendidikan Kubu Raya ini.

Menurutnya ada beberapa sekolah di Kubu Raya yang melakukan persiapan agar bisa menerapkan sistem ini tahun depan, yakni Sekolah Tunas Bangsa dan Taruna, karena sekolah ini sudah memiliki teknologi yang sangat mendukung, terutama sarana dan prasarana komputer dan internet. “Untuk SMA Taman Mulia belum siap melaksanakan sistem ini. Saya rasa bukan saja SMA Taman Mulia, melainkan seluruh SMA yang ada di Kubu Raya belum siap melaksanakan ujian berbasis komputer,” terangnya.

Ni Ketut menjelaskan, untuk melaksanakan UN berbasis komputer perlu persiapan yang lebih ekstra. Selain perangkat komputer yang harus mendukung, perlu juga kesiapan jaringan internet dengan koneksi yang tinggi. Pa-

dahal, sekolah-sekolah yang ada di Kubu Raya tidak banyak yang sudah dilengkapi dengan jaringan internet. “Sebenarnya ini sudah digagas sejak tahun lalu, sejak saya menjabat sebagai Kabid. Namun penerapannya tidak mudah, karena tidak semua sekolah yang ada di Kubu Raya terjangkau aliran listrik dan memiliki perangkat komputer,” ungkapnya.

Ia berharap, saat pelaksanaan UN tahun depan ada sekolah di Kubu Raya yang dapat melaksanakan ujian berbasis komputer. Sehingga sekolah tersebut dapat menjadi sekolah percontohan di Kubu Raya dalam penerapan ujian berbasis komputer.

“Jika UN secara online telah diberlakukan harus dilaksanakan. Maka siswa harus dipersiapkan sejak dini lewat mata pelajaran TIK, tidak serta merta dapat diterapkan,” pungkasnya.( sul )

Reward untuk Peraih UN Terbaik Dua Siswa Setiap Kecamatan Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya menjanjikan pemberian reward (penghargaan) bagi peserta Ujian Nasional (UN) 2015 yang bisa meraih nilai tertinggi. Janji itu disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus, Rabu (15/4).

Hermanus mengatakan, reward diberikan bagi dua peserta UN dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya. “Kami sudah berkomitmen sesuai janji politik kami, setiap kecamatan minimal ada 2 orang pada tiap kecamatan yang akan kami berikan reward,” kata Hermanus.

Hermanus menjelaskan, reward yang

Hermanus

akan diberikan berupa beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, sesuai keinginan siswa itu sendiri. Hermanus menambahkan, selain reward untuk siswa nantinya juga akan diberikan reward bagi sekolah yang dapat memperoleh nilai tertinggi, terutama bagi sekolah yang dapat melaksanakan UN terbaik.

“Nantinya akan kami berikan reward untuk sekolah-sekolah yang dapat melaksanakan UN dengan baik, agar dapat memotivasi siswa maupun sekolah agar berupaya memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Kubu Raya,” jelasnya.

Reward untuk sekolah itu ungkap Hermanus, berupa pemberian atau penambahan berbagai macam fasilitas pendukung. Selanjutnya, nantinya sekolah-sekolah itu akan menjadi sekolah

unggulan di Kabupaten Kubu Raya. “Jika sekolah lain ingin mendapat reward, maka mereka harus bersaing,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Mempawah, Yuslanik mengaku sangat mendukung rencana Pemkab Kubu Raya yang akan memberikan reward kepada siswa yang meraih nilai tertinggi di setiap kecamatan se-Kubu Raya. “Ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan pendidikan di Kubu Raya. Namun yang terpenting transparansi,” ungkap Yuslanik.

Yuslanik menjelaskan, dalam memberikan reward kepada siswa yang memperoleh nilai terbaik harus bebas dari kepentingan berbagai pihak lain maupun hanya sekedar manipulasi.

“Kami sangat setuju dengan program ini. Namun siswa yang benar-benar berkualitas yang harus diberikan reward

itu, bukan karena ada kepentingan lain,” ungkap Yuslanik.

Ia berharap, beasiswa yang diberikan dapat terus berkelanjutan, tidak hanya untuk biaya siswa itu masuk perguruan tinggi. Namun, perlu dipertimbangkan pula biaya semester dan biaya kebutuhan lain hingga siswa tersebut menyelesaikan kuliahnya. “Jika memungkinkan dari anggaran yang dimiliki, kita juga mendorong itu. Bahkan hingga siswa itu dapat menyelasaikan S1-nya,” ujarnya.

Yuslanik menambahkan, jika beasiswa yang diberikan kepada siswa sudah dilaksanakan secara transparan, maka DPRD Kubu Raya juga berkomitmen untuk mendorong anggarannya.

Sebab, sudah selayaknya reward diberikan bagi siswa yang memiliki nilai tinggi, dan memiliki kualitas yang cukup baik di dunia pendidikan.(sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Usut Dugaan Korupsi ADD

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Sekretaris Lembaga Konsultasi, Pengkajian dan Bantuan Hukum (KPBH) Mempawah, Mohlis Saka mengapresiasi kepedulian masyarakat Desa Sengkubang dalam kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) 2014. Mohlis mendesak aparat hukum segera mengusut dugaan korupsi tersebut.

“Keberanian masyarakat mengungkap dugaan penyimpangan itu menunjukkan warga telah sadar hukum.

Artinya, masyarakat ingin mencari keadilan hukum.

Tentunya, upaya masyarakat ini harus didukung oleh semua pihak. Terutama lembaga penegak hukum, baik itu kepolisian ataupun kejaksaan,” pendapat Mohlis, Rabu (15/4) menanggapi mencuatnya dugaan korupsi ADD Sengkubang 2014.

Mohlis menyebut, sudah sepantasnya aparat penegak hukum di Kabupaten Mempawah merespon segala bentuk pengaduan dan laporan masyarakat baik secara tertulis, lisan dan indikasi lain yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. “Apalagi hal ini berkaitan dengan program kerja pemerintah. Artinya, tanpa pengaduan secara tertulis pun bisa langsung diselidiki oleh aparat berwenang. Terlepas benar atau salah, disitulah fungsi aparat penegak hukum membuktikannya kepada publik. Agar ada kepastian hukum bagi masyarakat,” tuturnya.

Lebih jauh, Mohlis mengaku pihaknya akan ikut mengawasi perkembangan kasus dugaan korupsi ADD tersebut. Dirinya pun siap mendukung penuh upaya masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum sesuai dengan tupoksinya. “Kami sangat mendukung penuh setiap upaya penegakan hukum di masyarakat. Asalkan didukung dengan data dan fakta yang akurat, kita siap membantu jika dibutuhkan,” tukasnya. (fia)

Wabup Tinjau UN Hari Terakhir

DPRD: Sekolah Mesti Objektif Berikan Penilaian Mempawah. Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMA sederajat tahun 2015 telah berakhir. Dalam penilainnya, kelulusan ditentukan pihak sekolah sesuai penilaian seharihari. DPRD mengingatkan, agar sekolah tidak subjektif dalam memberikan penilaian. Supaya dunia pendidikan mampu mencetak siswa-siswa yang bermutu dan berkualitas.

“Sekolah mesti objektif dalam memberikan penilaian kepada siswanya. Jangan sampai kewenangan yang diberikan kepada sekolah ini disalahgunakan.

Karena, tujuan dari sistem tersebut untuk mencetak lulusan yang bermutu dan berkualitas,” tegas Anggota DPRD Mem-

pawah, Sayuti ST, Rabu (15/4) di Mempawah.

Legislator Partai Demokrat itu menyebut, pentingnya memperhatikan mutu lulusan tidak hanya demi kepentingan kemajuan dunia pendidikan.

Melainkan juga guna menunjang masa depan dan cita-cita siswa itu sendiri. “Kalaulah nilai kelulusan asal-asalan hanya untuk menaikan rating sekolah dengan status lulus 100 persen, maka siswa yang menjadi korban. Setelah lulus, mereka akan kesulitan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Sebab, mereka tidak mendapatkan pembekalan ilmu yang maksimal,” pendapatnya.

Terkait penyelenggaraan UN

di Kabupaten Mempawah, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Mempawah itu mengapresiasi kinerja panitia. Sejak hari pertama hingga terakhir, UN berjalan lancar tanpa ada permasalahan. Meski demikian, dirinya menilai perlunya evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. “Terlebih untuk persiapan UN dengan sistem komputerisasi. Kita berharap untuk tahun depan, Mempawah sudah bisa menerapkan UN dengan komputerisasi.

Makanya sejak awal, harus kita persiapkan segala perangkat dan kebutuhannya. Agar, dunia pendidikan di Mempawah semakin maju dan berkembang,” tukasnya.

Pada penyelenggaraan UN hari terakhir ini, Wakil Bupati (Wabup) Mempawah, Gusti Ramlana menyempatkan diri melakukan pemantauan ke lapangan. Dua sekolah tempat penyelenggaraan UN disambangi Ramlana. Yakni Madrasah Aliyah Darussalam Sengkubang, dan SMA Negeri 1 Sungai Kunyit. “Alhamdulillah peserta UN di dua sekolah yang kita datangi bisa hadir semua tepat waktu.

Pelaksanaan UN kita lihat berjalan lancar, dan diharapkan anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Satu hal yang kita syukuri bahwa UN bukan lagi menjadi penentu kelulusan siswa,” sebut Ramlana didampingi Kepala SMA Negeri

1 Sungai Kunyit, Ismail.

Pelaksanaan UN di MA Darussalam Sengkubang diikuti 106 siswa yang terbagi dalam enam lokal. Sedangkan di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit, UN diikuti 164 peserta yang berasal dari empat sekolah, yakni SMA Negeri 1 Sungai Kunyit, MA Al Khairiyah Sungai Bundung, MA Darussalam Al Falah Sungai Kunyit, dan MA Tarbiyatus Shibyan Sungai Kunyit. “Di SMAN 1 Sungai Kunyit ini kita menggunakan 11 lokal untuk pelaksanaan ujian yang berlangsung selama tiga hari. Sejak hari pertama hingga hari ini terakhir, pelaksanaan UN berjalan dengan tertib dan lancar,” timpal Ismail. (fia)

Pelayanan PDAM Mengecewakan Pelanggan Mempawah. Lagi-lagi pelanggan air bersih di kota Mempawah mengaku kecewa dengan kinerja PDAM. Sejak seminggu ini, distribusi air bersih di Jalan Adiwijaya Desa Antibar tidak lancar. Akibatnya, masyarakat harus susah payah mendapatkan air bersih.

“Sudah hampir satu minggu ini air bersih dari PDAM macet.

Dalam satu minggu hanya satu hari saja airnya mengalir. Kalau pun mengalir, harus disedot dengan mesin air barulah bisa mendapatkan air bersih,” keluh seorang pelanggan PDAM, Copek, Rabu (15/4) kepada wartawan.

Tak heran, buruknya kualitas pelayanan air bersih tersebut menimbulkan kekecewaan

bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mempawah tampaknya belum mampu berbuat maksimal untuk meningkatkan kinerja PDAM Mempawah.

Padahal, urusan air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

“Bahkan saat ini, kami harus menumpang ke rumah keluarga untuk kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Apalagi, saya juga berdagang makanan di Terminal Mempawah, sehingga membutuhkan air bersih. Beruntung, masih bisa meminta dari rumah keluarga yang menampung air hujan,” lirihnya.

Pelanggan lainnya, Baim mengungkapkan kekesalannya terhadap kinerja PDAM Mempawah yang semakin menunjuk-

kan keterpurukan. Dia mengaku sudah bertahan semaksimal mungkin untuk menghemat persediaan air bersih yang ada.

Hingga akhirnya, saat ini dirinya sudah tidak memiliki lagi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. “Sekarang ini, sama sekali tidak ada lagi persediaan air bersih di rumah. Entah bagaimana nanti untuk MCK dan lainnya. Sudah bosan melapor ke PDAM tentang air yang macet, tetapi hasilnya tetap saja nihil,” kesalnya.

Sebagai pelanggan, dirinya merasa memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang lebih baik. Mengingat, pelanggan sudah memenuhi kewajibannya membayar tarif air bersih, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

PDAM. “Artinya, PDAM juga harusnya bisa memenuhi kewajibannya dengan baik, yakni memberikan pelayanan air bersih dengan lancar. Kalau kondisinya seperti sekarang tentu tidak seimbang. Apa yang sudah kami berikan tidak sesuai dengan yang diterima,” geramnya.

Di lain pihak, Kabag Teknik PDAM Mempawah, Mitro Batubara mengakui, adanya gangguan distribusi air bersih dalam kurun waktu sepekan terakhir.

Penyebabnya, terjadi penurunan daya listrik, sehingga mengurangi kinerja PDAM dalam mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah pelanggan. “Memang sempat macet lantaran daya listrik turun. Beberapa hari ini, kita akan terus

melakukan pemantauan dan pengecekan di lapangan. Kita juga sudah kerahkan petugas untuk selalu mengecek distribusi air bersih ke rumah pelanggan,” akunya.

Lebih jauh, Mitro menerangkan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab macetnya distribusi air bersih.

Salah satunya terjadinya kebocoran jaringan pipa yang tidak terdeteksi petugas. “Atau bisa juga disebabkan daya listrik turun. Kalau padamnya hanya dalam waktu satu jam, tidak terlalu berpengaruh. Karenanya, kita sudah mengerahkan petugas untuk mengecek kondisi di lapangan. Apa yang menjadi penyebab macetnya distribusi air bersih ini,” terangnya. (fia)

Ketapang Bahari

Rakyat Kalbar Kamis, 16 April 2015

11

Cantiknya Para ‘Kartini Cilik’ 2015 Bupati Hadiahi Piala Kasih Sayang

Ilustrasi/Ist

PLN Terjunkan 19 Tim P2TL Ketapang. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Ketapang mulai menjalankan program Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Rabu (15/4). Penertiban dilakukan terhadap pengguna listrik yang tak sesuai aturan. Pada kegiatan ini pihaknya menerjukan 80 anggota yang terbagi dalam 19 tim.

“Khusus di kota Ketapang kegiatan penertiban ini kita laksanakan tiga hari kemudian dilanjutkan ke daerah perhuluan,” kata Plt Manager PLN Area Ketapang Sumarsono, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/4).

Contoh penggunaan listrik yang melanggar aturan antara lain, mencatol langsung dari jaringan listrik PLN atau mengotak atik KWH meter dengan maksud dapat memperoleh daya besar.

“Penggunaan listrik seperti itu tidak hanya menabrak aturan. Tapi juga sangat membahayakan keselamatan penggunanya maupun orang lain, serta mengusik keadilan dalam menggunakan listrik, merugikan pelanggan lain,” katanya.

Banyak terjadi kebakaran yang disebabkan penggunaan listrik tidak sesuai aturan. Selama ini jika kebakaran kebanyakan dikatakan karena korsleting listrik.

“Jadi tujuan penertiban ini juga mencegah kebakaran karena aliran listrik,” jelasnya.

Tim akan berpencar menyusuri dan mengecek instalasi listrik pelanggan. “Tapi setelah kegiatan ini petugas kita tetap ada yang bertugas rutin tiap hari mengecek instalasi pelanggan. Sebab dari total penggunaan listrik di Ketapang diperkirakan menyusut sekitar lima persen karena pencurian jaringan,” katanya.

Terhadap pelanggan yang menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur, akan diberikan teguran dan perbaikan. Namun terhadap pencurian listrik PLN atau bukan pelanggan maka langsung diputus dan dibongkar. “Pelaksanaan P2PL ini sudah menjadi amanah undang-undang,” jelasnya.

Sumarsono menambahkan, berkurang atau tidak adanya penggunaan listrik PLN yang tidak sesuai aturan, tentunya suplay listrik kepada pelanggan resmi semakin maksimal.

“Semoga dengan kegiatan ini pelayanan PLN terhadap pelanggan semakin maksimal,” harapnya. (Jay)

Ketapang. Bupati Ketapang, Henrikus mengapreseasi lomba busana Kartini Cilik 2015 yang digelar TP PKK Ketapang. Mengusung tema ‘Mari Kita Tanamkan Kecintaan Warisan Bangsa Kepada Anak Usia Dini’, 72 ‘Kartini cilik’ dari TK dan PAUD se-Ketapang itu tampak cantik dengan balutan kebaya.

“Kegiatan seperti ini bisa menggali potensi yang dimiliki anakanak,” kata Bupati Ketapang di sela-sela Lomba Busana Kartini Cilik 2015 di pendopo rumah Dinas Bupati Ketapang Rabu (15/4) siang.

Akan halnya dengan Ketua TP PKK Ketapang Ny.Riniwati Henrikus yang mengaku sangat bangga dengan peserta. Ia berharap perhelatan seruap dapat dtingkatkan lagi di tahun depan. Ajang tersebut memperebutkan sembilan kategori juara.

Selain itu juga ada beberapa peserta yang akan diberikan bingkisan.

Riniwanit menjelaskan tujuan digelarnya loma itu untuk mengenalkan para pahlawan, utamanya pahlawan kaum, Ibu Kartini, pada anak-anak. Tidak kalah penting adalah menguatkan mental anak terutama tampil di depan orang banyak, mengenalkan pakaian adat tempo dulu pada mereka supaya anak- anak tidak melupakan budayanya.

“Selain itu kita berharap anak menjadi anak yang berkarakter, cerdas, mandiri, sopan, santun sehingga kedepan mereka berguna bagi nusa dan bangsa,” ujar Bunda PAUD itu.

Penilaian lomba dilakukan oleh tiga juri yaitu, Septalina Ismet, Rahma dan Mohyar. Kegiatan yang antusias diikuti para anakanak berlangsung dari pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Setelah rangkaian lomba dilewati, selanjutnya juri yang berunding untuk memutuskan juara.

Hasil penilaian juri, maka diputuskan juara pertama adalah

Sebelum lomba Bupati Ketapang Drs Henrikus M.si bersama para cucu (foto kiri), Ketua TP PKK dan Wakil Ketua bersama para pemenang lomba. HUMAS

juara pertama Rahma Aminnanti dari TK Al-Ikhlas, juara kedua Idrryza Alzena Vamella dari TK Babul Khair dan juara ketiga adalah Chintya Nabila dari TK Babul Khair. Selain itu, harapan pertama adalah Azkya Riyanti Puteri dari TK Taman Pintar, harapan kedua Nadira Alydrus dari TK Idhata dan harapan III dipegang oleh Ghalin Thalita Izzati dari TK

Bhayangkari.

Dewan juri juga memutuskan juara untuk kategori The Best Cat walk diberikan kepada Nadira Alydrus dari TK Idhata, The Best Make up diberikan kepada Silvy Rahmadhani dari PAUD Sinar Bangsa dan juara pavorit diberikan kepada Minarsih dari PAUD Harapan Mulia.

“Piala tanpa penilaian yaitu

Piala Kasih sayang dari Bupati diserahkan Ibu Bupati kepada cucunya diantaranya Rossa Monica Henrik, Angela Quinsya Tantri dan Milka Angraini Henrik, sedangkan piala kasih sayang dari Wakil Bupati diserahkan ibu Rachmiwati kepada Aleyza Naira Putri Arifin yang juga cucu keponakan Wakil Bupati,” kata Syahran, Humas TP PKK Ketapang.(Jay-Humas)

26.895 RTS Terima Uang PSKS Ketapang. Sebanyak 26.895 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang menerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang mulai disalurkan melalui Kantor Pos Ketapang dan cabangcabang Kantor Pos Ketapang, Rabu (15/4).

Kepala Kantor Pos Ketapang, Farizal Ansyari, menjelaskan mulai Rabu (15/4) pihaknya mulai melakukan pembagian dana PSKS ke seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar di 20 Kecamatan Ketapang.

“Pembagaian kita lakukan serentak, selain di kantor Pos Ketapang juga di cabang-cabang kantor Pos Kecamatan-Kecamatan termasuk di (KKU) yang masih dalam ruang lingkup kita mulai melakukan pembagian PSKS,” katanya, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan, pembagaian dana bantuan PSKS ini sudah

disusun jadwal dan dibagi per Kecamatan dan Desa di manamana saja yang dapat terlebih dahulu mengambil dana bantuan ini. Hal ini untuk menghindari terjadinya desakan atau antrian panjang.

“Untuk Kantor Pos Ketapang melakukan pembagian dana PSKS kepada empat kecamatan seperti Delta Pawan,Muara Pawan, Benua Kayong dan Matan Hilir Utara (MHU),” Jelasnya.

Ia menuturkan, untuk 16 kecamatan lainnya penyaluran bantuan melalui masing-masing cabang Kantor Pos yang sudah ada dan sudah terjadwal.

Sedangkan yang belum ada kantor pos penyalurannya akan di datangi ke kecamatan tersebut dan berkoordinasi dengan Camat dan Kades setempat.

“Wilayah yang belum ada kantor cabang pos yakni Kecamatan Marau, Singkup, Sungai Laur, Jelai Hulu, Hulu Sungai, Simpang

Dua, Sungai Melayu Rayak dan Pemahan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, untuk warga yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kecamatan yang ada kantor cabang pos, boleh mengambil di kantor cabang pos tersebut. Sementara untuk besarnya dana penyaluran PSKS kali ini memang lebih banyak daripada penyaluran pada tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya untuk satu RTS mendapat pembayaran selama dua bulan sekaligus yakni November-Desember.

“S ekarang dapatnya Rp 600 ribu yang dibayar untuk 3 bulan yakni Januari, Februari dan Maret,” ujarnya.

Untuk persyaratan pengambilan, kata Farizal, syarat mengambil dana bantuan PSKS dengan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) beserta fotokopi identitas diri seperti Kartu Keluarga (KK), KTP maupun SIM.

“Dana ini tidak akan bisa di ambil jika yang bersangkutan tidak membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS), KTP, KK atau SIM sebagai identitas diri.

Jadi kita minta dilengkapi persyaratan, baru bisa mengambil dananya. Yang boleh mengambil dananya hanya orang-orang yang namanya ada di Kartu Perlindungan Sosial (KPS).Dalam KPS ada tiga nama yakni Kepala Keluarga, Istrik dan anak, itu yang berhak mengambilnya,” terangnya.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan dana PSKS akan berlangsung selama 7 hari. Namun jika masih ada yang belum mengambil dana tersebut, pihaknya tetap akan membagikannya kepada para penerima bantuan tersebut.

“Untuk dua hari ini kantor pos Ketapang khusus menyalurkan untuk 1.891 RTS di Kecamatan Delta Pawan, sesuai jadwal yang

telah ditentukan dan pemberitahuan jadwal penyaluran sudah di berikan ke masing-masing kecamatan, desa serta melalui radio,” katanya.

Yuniarti, 46, warga desa Sukabangun Dalam Delta Pawan yang mendapatkan dana bantuan PSKS, mengaku senang dengan bantuan PSKS ini. Menurutnya bantuan ini sedikit banyak dapat membantu dirinya dalamnya memenuhi kebutuhan seharihari.

“Senang dengan bantuan ini, uangnya bisa membantu bayar keperluan sekolah anak, dan memenuhi kebutuhan seharihari,” ungkapnya.

Ia mengaku dana yan ia terima tahun ini memang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada tahun lalu ia menerima Rp400 ribu, Namun kali ini menjadi Rp600 ribu. “Bisa membantu meringankan beban hidup kami sekeluarga,” pungkasnya (Jay)

Kayong Utara

Implementasi PP 43/2014 Harus Perkuat Desa

Padah Bertuah

Ilustrasi/Ist

Masih Aman dari Daging Celeng SUKADANA. Kasi Farmasi dan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kayong Utara, Agus Afrianto mewaspadai adanya pedagang nakal yang memakai daging celeng sebagai bahan pembuat bakso. Dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mengantisipasi apakah hal tersebut terjadi di Kayong Utara.

“Kita akan melakukan pencegahan, agar hal-hal yang terjadi di Jawa Barat tidak terjadi di Kayong Utara.

Langkah-langkah yang akan kita ambil, yakni akan membentuk Tim terpadu, membina dan mengawasi, termasuk Obat-obatan tradisional, dan pangan. Yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan, Disperindag, DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), dan Dinas lainnya,” kata Agus Afrianto.

Hal yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut berkenaan dengan keberhasilan Polsek Sukabumi, Jawa Barat dalam mengungkap pedagang Bakso yang memakai bahan daging celeng sebagai bulatan-bulatan Bakso beberapa waktu lalu, yang jika tidak dilakukan pencegahan tentunya bisa saja dialami oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Agus Afrianto mengaku, selama ini selalu melakukan pengawasan di tempat-tempat produksi dan tempat pemasaran. Bahkan pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPOM Provinsi guna mengawasi barang-barang pangan yang ada.

“Kita di lapangan selalu berkoordinasi dengan Balai POM di Pontianak, bahkan kami juga mengambil sampel produk yang kami uji secara rutin.” tambahnya.

Kepala Disperindagkop Dan UKM Kayong Utara Azahari Asnan mengungkapkan hal yang sama. Bahwa pihaknya selama ini rutin melakukan pemantauan, namun sampai saat ini belum pernah ditemukan adanya pedagang nakal yang menggunakan daging celeng, terlebih mayoritas penduduk Kayong Utara muslim.

“Sampai saat ini belum pernah didapat ada pedagang yang menjual bakso menggunakan daging celeng, hal ini telah kita lakukan dari pengambilan sampel yang dilaksanakan secara rutin. Terlebih lagi sebagian besar warga Kayong utara merupakan penganut agama islam,” terang Azahari Asnan.

Azahari menerangkan kota Ketapang yang merupakan jarak terdekat dari Kayong Utara, menjadi tempat pengambilan daging olahan pembuat bakso, sehingga lalulintar keluar masuknya pendistribusian daging lebih mudah diawasi. (lud)

SUKADANA. Berdasarkan ketentuan di Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP 43/2014) tentang Peraturan Pe l a k s a n a a n U n d a n g - u n dang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa, dalam melaksanakan pembangunan, desa harus sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan RPJMDes. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang dulunya disusun untuk jangka waktu 5 tahun sekarang berubah menjadi 6 tahun.

“Pemerintahan Desa harus segera melakukan revisi terhadap RPJMDes yang telah disusun sebelumnya. Apabila mengalami kesulitan dalam

merevisi RPJMDes tersebut, pemerintahan desa dapat langsung melaksanakan konsultasi, baik dengan pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), atau dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait,” pesan H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara belum lama ini.

“Diberlakukannya UU 6/2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP 43/2014) tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014, sudah seyogyanya pemerintahan desa untuk segera mempelajari dan me-

mahami isi dan makna dalam ketentuan dimaksud. Supaya dalam mengimplementasikannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, lanjut dia, guna menjalankan amanah UU 6/2014 dan PP 43/2014 maka di setiap desa diperlukan sumber daya aparatur yang memenuhi kualifikasi tertentu. Oleh karena itu diharapkan kepada Kades agar mempersiapkan sumber daya aparatur, guna memenuhi ketentuan persyaratan untuk menjadi perangkat desa.

“Sebagai suatu contoh ketentuan yang diamanatkan di UU 6/2014 tentang Desa, salah satunya persyaratan pengangkatan perangkat desa.

Yakni, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun, jika sebelumnya persyaratannya cukup berpendidikan minimal SLTP sederajat, UU 6/2014 persyaratan pengangkatannya minimal sekolah menengah umum (SMU) atau yang sederajat,” tegas H Hildi Hamid.

Pengangkatan perangkat desa, tutur dia, dilaksanakan dengan mekanisme penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.

Untuk lebih jelasnya, mekanisme pengangkatan perangkat desa dapat dilihat di Surat Edaran Bupati Kayong Utara nomor 140/049.1/BPMPDPKB-B tanggal 30 Januari 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa Di Wilayah Kabupaten Kayong Utara.

“Saya berharap mulai tanggal 1 Juni 2015 paling sedikit lima jabatan perangkat desa harus sudah definitif dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa. Jika sampai dengan 1 Juni 2015 jabatan perangkat desa definitif belum mencapai lima jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka kepala desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati mengenai sebab-sebab tidak terpenuhinya pengisian jabatan perangkat desa dimaksud,” papar H Hildi Hamid. (lud)

Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah SUKADANA. Upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan terutama di SMK saat ini, melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah, menjadikan sekolah sebagai unsur penting untuk menjadi pusat perhatian. Demikian satu diantara SMK Negeri 1 Sukadana berhasil mendapat sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008.

“Penerapan manajemen mutu melalui sertifikasi ISO 9001:2008 saat ini, telah menjadi kebutuhan vital pada semua unit bisnis baik yang berskala kecil, menengah maupun skala besar.

Kebutuhan akan pentingnya ISO 9001: 2008 ini, tidak hanya terbatas pada sektor industri manufaktur saja. Namun telah berkembang ke sektor bisnis, jasa perbankan, telekomunikasi, transportasi, asuransi, peternakan, pertanian, kesehatan

sampai ke sektor pendidikan,” ungkap Tulus SPd, Kepala SMK Negeri 1 Sukadana, belum lama ini.

Dikatakannya begitu tinginya daya jual ISO 9001:2008 membuat semakin banyak organisasi maupun perusahaan berlomba untuk memperoleh dan mempublikasikannya. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam pengelolaan sekolah, telah diyakini memberikan dampak positif bagi kinerja sekolah atau organisasi. Karena terjadinya proses perkembangan ataupun kemajuan secara berkelanjutan dalam sistem kerja, sistem koordinasi, dan sistem pembentukan budaya kerja yang lebih baik.

“Secara empiris implementasi sistem manajemen mutu juga diakui sangat berarti dalam menciptakan keunggulan perusahaan di seluruh dunia.

Menurut beberapa penelitian

telah membuktikan bahwa implementasi sistem manajemen mutu, secara efektif berpengaruh positif terhadap stakeholder dan meningkatkan kepuasan pelanggan,” tutur Tulus.

Tu l u s m e n j e l a s k a n D e partemen Pendidikan Nasional menggariskan empat faktor kunci yang berperan dalam menentukan keberhasilan sekolah.

Yaitu manusia (kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik lainnya), material (fasilitas sarana prasarana), money (dana), dan manajemen. Dari beberapa faktor tersebut, kepala sekolah dianggap memegang posisi sentral dalam mengelola sekolah.

“Untuk itu, dibutuhkan kemampuan manajerial yang handal sesuai dengan tujuan dan target yang harus dicapai.

Untuk mencapai tujuan sekolah Kepala sekolah selain memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik maka ditutut pula

manajemen dengan penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian,” papar Tulus.

Manajemen, menurut dia, ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen adalah terdiri dari perencaan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengontrol.

“Era globalisasi penuh persaingan, lingkungan yang sangat dinamis, tuntutan masyarakat selalu berkembang sehingga tantangan yang dihadapi oleh SMK makin besar. Salah satu standar yang bisa diterapkan untuk menjadi sekolah standar internasional adalah dengan memenuhi persyaratan ISO, khususnya Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.

Untuk memperoleh sertifikat

tersebut, sekolah harus menunjukkan proses belajar mengajar yang terpadu antara teori dan praktek, pelayanan kepada siswa, orangtua dan masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri serta pemerintah,” ucap Tulus.

Sistem manajemen berbasis ISO 9001:2008, lanjut dia, merupakan sistem yang dibangun dengan fondasi kebijakan-kebijakan yang terdokumentasi dan dijalankan secara konsisten untuk membangun budaya mutu dalam institusi.

“Penyusunan dokumen yang tepat sesuai kondisi institusi dalam menuju pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi. Kemudian kiat-kiat dalam menerapkannya, merupakan kunci keberhasilan menjalankan sistem ini, serta lulus dalam proses sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang independen,” ungkap Tulus. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Warga Lebak Tapang Butuh Bibit Ikan Nanga Pinoh-RK . Dusun Lebak Tapang, Desa Nanga Kebebu, Kabupaten Melawi dikenal dengan sebutan daerah penghasil ikan air tawar.

Pasalnya di sepenjang pemukiman, di lanting jemban sungai Melawi banyak sekali kerambah. Mereka memerlukan benih ikan untuk dipelihara.

“Warga Lebak Tapang dari dulu memang pemelihara ikan. Ikan yang dipelihara seperti ikan emas. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan ikan dari pemerintah,” ujar Kepala Dusun Lebak Tapang, Isa, kemarin.

Menurutnya, hampir seluruh Kepala Keluarga (KK) di Lebak Tapang memiliki keramba di Sungai Melawi. Lebak Tapang sendiri memiliki kurang lebih 40 KK. Bahkan ada beberapa KK yang memiliki keramba lebih dari satu buah.

Kebutuhan bibit ikan ini tentunya dalam jumlah yang banyak. Masing-masing KK paling tidak bisa memelihara jumlah ikan hingga 1000 ekor. Agar budidaya ikan ini benar-benar bisa menunjang perbaikan ekonomi warga setempat.

“Selama ini bibit ikan dibeli dengan swadaya. Ada juga program desa yang pernah memberikan bibit ikan pada warga. Namun tidak sering. Penenuhan swadaya ikan ini sendiri sangat terbatas. Paling berkisar 100 ekor saja,” paparnya.

Keterbatasan kemampuan warga untuk memenuhi ikan dalam jumlah banyak, lantaran kondisi ekonomi mereka yang masih terbilang kurang baik. Apalagi belakangan ini, harga karet turun. Tak pelak kondisi tersebut mempengaruhi daya beli warga Lebak Tapang, termasuk untuk membeli bibit ikan.

Meskipun mengalami keterbatasan kemampuan untuk membeli bibit ikan, namun Isa memastikan kemampuan atau keterampilan memelihara ikan warga Lebak Tapang terbilang sangat baik. Lantaran mereka telah lama memelihara ikan. Hingga pengetahun untuk menghidupkan ikan di air tawar sudah sangat mempuni.

“Kita hanya memerlukan bibit ikan saja, kalau soal keterampilan dalam memelihara ikan jangan diragukan.

Hanya butuh bibit ikan. Soal pakan dan keramba kita bisa sediakan sendiri secara swadaya,” ulasnya.

Bahkan, terang Isa, warga setempat bisa memperolah pakan ikan dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar desa. Hingga kebutuhan pakan bisa tersedia sepanjang memelihara ikan. Tinggal mengambil di sekitar pemukiman saja.

“Pemerintah jangan khawatir soal pakan, warga bisa menyediakan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sebab selama ini kita memenuhi kebutuhan pakan ikan dengan cara swadaya. Paling saat ikan masih kecil saja yang perlu pakan yang dijual di pasar. Selebihnya kita bisa sediakan,” ulasnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Kamis, 16 April 2015

12

66 Guru Terima Tunjangan Terpencil Syafaruddin: Diusulkan 233, 66 Guru yang Diakomodir Pempus Nanga Pinoh-RK. Kabar gembira bagi para guru yang bertugas serta ingin ditugaskan di daerah terpencil. Saat ini pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran khusus untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di daerah.

Mereka bisa berpenghasilan cukup besar per bulan dari gaji pokok guru nondaerah terpencil.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, Syafaruddin mengatakan, di Kabupaten Melawi ada sebanyak 66 guru yang menerima tunjangan terpen-

cil pada tahun ini. 18 guru diantaranya merupakan guru swasta.

“Dari 233 guru yang kita usulkan untuk menerima tunjangan terpencil, namun yang disetujui pemerintah pusat hanya 66 guru saja. Itu berdasarkan SK Kementerian Daerah Tertinggal.

Kita berharap bagi mereka (guru, red) yang belum mendapatkan tunjangan tersebut supaya bersabar dan jangan berkecil hati. Karena pihak dinas akan terus mengusulkan setiap tahunnya,” terang Syafar ketika ditemui di ruan-

gannya, Rabu (15/4).

Menurutnya, tunjangan terpencil yang diberikan pemerintah kepada guru sebagai bentuk penghormatan dan perhatian. Dengan harapan para guru yang ditugaskan di daerah terpencil bisa tetap semangat dalam mengajar dan terus meningkatkan kualitas. “Kalau sudah menerima tunjangan terpencil. Jangan malas-malas mengajar. Optimalkan kinerja sebagai tenaga pendidik,” timpalnya.

Dalam penetapan penerima tunjan-

gan terpencil tersebut, ada beberapa kriteria yang mengacu pada petunjuk teknis yang sudah ada. Begitu pula dana yang diterima para guru terpencil ini semuanya bervariatif.

“Besaran dana yang diterima bervariatif. Biasanya disesuaikan dengan gaji pokok yang mereka terima. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening guru yang bersangkutan,” ulasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Kesadaran Lingkungan Hidup Masyarakat Melawi Masih Rendah Nanga Pinoh-RK. Wakil Bupati Melawi, Panji menyatakan kesadaran akan lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Melawi masih terbilang sedikit. Hingga sosialiasi undangundang lingkungan hidup sangat penting di Melawi.

“Saya sebenarnya kesal, karena peserta pada kegiatan ini sedikit. Ini menandakan bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan masih relatif rendah,” ujar Panji saat membuka sosialisasi Undang-Undang Badan Lingkungan Hidup (BLH), Rabu (15/4), di Aula Emaus Nanga Pinoh.

Wajar saja panji kesal. Pasalnya peserta sosialisasi sedikit yang hadir.

Sebenarnya penitia telah mengundang pengusaha hotel, penginapan, klinik dan rumah kos. Bahkan kondisi semakin diperparah dengan beberapa dinas yang terkait dengan lingkungan hidup juga tidak hadir.

Seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Harusnya Dinas PU diundang, karena kalau ada proses pembangunan yang menyalahi aturan jelas akan

berhadapan dengan hukum. Tidak bisa dianggap remeh kalau menyangkut masalah lingkungan,” ulasnya.

Menurutnya, coba kita lihat pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Melawi selama ini masih banyak yang belum beres. Karena pembangunan jalan di perkotaan tak dibarengi dengan pembuatan drainase sehingga masih sering terjadi bongkar pasang pipa PDAM dan kabel telepon di pinggir jalan.

“Tanpa sistem yang baik, semua itu hanya omong kosong dan begitu pun pembangunan jalan tanpa drainase yang memadai. Saya pikir mustahil Nanga Pinoh ini bisa menjadi kota yang indah jika tidak ada kepedulian terhadap lingkungan hidup,” ulasnya.

Ke depan, jika ingin Kabupaten Melawi menjadi kota yang indah, tata kelola harus dilaksanakan dengan baik. Harus ada koordinasi antarbeberapa intansi. Mulai dari BLH yang mengurusi masalah lingkungan. Kemudian Bapeda sebagai pihak perencana dan dinas PU Kabupaten Melawi sebagai pelaksana kegiatan.

“Karena mereka lebih dominan membuat aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya lingkungan hidup. Secara manusia kita pasti sependapat. Jangan pernah salah mengelola lingkungan.

Kalau salah mengelola, planet bumi ini dalam jangka waktu yang cukup panjang akan terjadi kekeringan sumber air. Negara maju sudah memikirkan itu sekarang,” ulasnya.

Oleh karena itu, mari semua pihak menyadarkan masyarakat tentang lingkungan hidup. Ke depan, Dinas PU, Tata Kota dan Lingkungan Hidup harus disinkronkan jika ingin kota ini bersih dan nyaman.

“Saya yakin Bappeda bisa merencanakan itu. Secara teknis PU bisa melaksanakan. Omong kosong ingin bersih serta ingin nyaman jika moral lingkungan hidup kita belum baik,” lugasnya.

Panji menambahkan, permasalahan lingkungan hidup yang sedang dihadapi saat ini yang pertama adalah pencemaran air akibat PETI dan limbah domestik. Misalnya rumah tangga serta limbah industri dan

limbah rumah sakit umum.

“Dari rumah sakit umum ada tidak ini. Seharusnya dalam kegiatan ini rumah sakit umum juga hadir, karena rumah sakit umum itu harus ada amdalnya. Limbah rumah sakit umum itu adalah limbah kimiawi.

Bahkan bisa jadi limbah yang menjadi beradiasi. Tapi sudahlah, yang penting bgaimana kita mengelola limbah lingkungan, limbah rumah sakit ini dengan baik agar tidak berdampak ke yang lain,” paparnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, yang pertama melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota khususnya Kabupaten Melawi. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang izin lingkungan serta izin pengelolaan dan pengolahan lingkungan hidup diterbitkan oleh daerah kabupaten/ kota.

“Untuk itu, mari kita benar-benar memperhatikan soal lingkungan,” gugahnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Program PKH Diklaim Sudah Tepat Sasaran Sintang-RK. Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat hingga saat ini terus berjalan secara lancar. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Sintang mengklaim program PKH penerimanya sudah tepat sasaran.

“Khusus di Kabupaten Sintang, sejauh ini saya rasa untuk penerimah program PKH penerimaannya sudah tepat sasaran. Namun, meskipun demikian, kita tetap akan melakukan update data lagi agar program ini berkelanjutan tanpa adanya kendala-kendala yang terjadi,” ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang, Florensius Kaha.

Florensius mengatakan, pada tahun ini, ada empat kecamatan di Kabupaten Sintang yang mendapatkan PKH dari pemerintah pusat. Empat kecamatan tersebut, antara lain Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Dedai, Kecamatan Sungai Belian dan Kecamatan Tengkulat.

“Untuk data riilnya kami belum tahu berapa orang yang dapat, karena kami baru menerima data pendamping,” papar Florensius Kaha.

Sementara itu pada tahun sebelumnya, terdapat 8 kecamatan yang telah mendapatkan PKH. Diantaranya, Kecamatan Serawai 558 kartu, Ambalau 413, Kayan Hulu 481, Sepauk 369, Kayan Hilir 293, Ketungau Hilir 488, Ketungau Hulu 215, Ketungau Tengah 880.

“Rata-rata dari mereka mendapatkan uang itu ada Rp600-800 per triwulan. Semuanya tergantung jumlah anggota keluarga dan pendidiikan anaknya lagi,” ujarnya.

Menurutnya, untuk masyarakat miskin di dalam kota Sintang sendiri, tidak ada yang mendapatkan PKH. Karena PKH ini ditujukan kepada masyarakat yang berada jauh dari daerah perkotaan.

“Kalau masyarakat di sinikan meskipun ada yang miskin, akses mereka masih mudah untuk mendapatkan sesuatu,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk data penerima PKH ini berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara dari pihaknya tidak bisa melakukan pendataan. Sebab, data BPS ini yang diakui pemerintah pusat, meskipun data tersebut tidak akurat dan perlu diupdate ulang.

Untuk mendapatkan PKH, kata dia, ada syarat yang harus mencukupi bagi masyarakat yang mendapatkan.

Pertama ibu hamil, anak usia sekolah dan warga miskin.

“Intinya, kita tidak sembarangan dalam menyalurkan program PKH. Karena, penerima PKH harus sesuai dengaan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Program ini juga diharapkan ke depannya bisa memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Sintang,” ulasnya. (Adx)

Tinjau Lokasi Kebakaran di Pasar Inpres

Bupati Sintang Disambut Kobaran Si Jago Merah Sintang-RK. Kebakaran yang menghanguskan 32 pintu di Pasar Inpres, Selasa (13/4) lalu, ternyata apinya kembali menyala pada Rabu (15/4) sekitar pukul 11.40 WIB. Kobaran api yang kembali membakar sisa bangunan ruko tersebut sempat menggegerkan rombongan Forkorpimda yang meninjau tragedi tersebut.

Melihat kejadian tersebut, pihak Damkar yang dihubungi langsung mendatangi lokasi kebakaran. Terlihat tiga unit Damkar dengan sigap menjinakan kobaran api tersebut.

Menyikapi maraknya terjadi kebakaran akhir-akhir ini di Kabupaten Sintang, anggota DPRD Kabupaten Sintang, Ghulam Raziq mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Sintang supaya dapat mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi personil pemadam

kebakaran.

“Pelatihan-pelatihan ini ditujukan bagi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan pemadaman kebakaran di lapangan,” paparnya.

Menurutnya, pelatihan ini sangat penting dalam karakteristik suatu kebakaran berdasarkan sumbernya.

Untuk dapat menentukan media pemadam yang efektif. Keterampilan teknis dari personil yang bersangkutan juga berpengaruh besar dalam tingkat keberhasilan pemadaman yang dilakukan.

“Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dilakukan praktek per orangan demi menjamin kemampuan dari personil tersebut,” ujarnya.

Selain itu, dia juga berharap, ke depannya Pemerintah Kabupaten Sintang dapat membuat suatu terobosan baru. Terobosan ini berupa pengadaan

armada pemadam kebakaran untuk setiap kelurahan yang ada di kawasan kota Sintang.

Mengingat ke depan Kabupaten Sintang bakal jadi kota yang berkembang, apalagi kalau Bandara Tebelian sudah difungsikan. Bahkan tidak menuntup kemungkinan banyak orang yang akan berinvestasi di Kabupaten Sintang.

“Dengan adanya penambahan armada ini nantinya, apalagi ditempatkan di setiap kelurahan maka saya rasa jika ada kebakaran seperti ini, maka kebakaran yang terjadi tidak menghanguskan 32 ruko di Pasar Inpres tersebut,” ulasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Sintang, Milton Crosby saat disinggung mengenai perizinan eks bangunan tersebut akan diberikan secara gratis.

“Jika ada yang ingin membangun lagi

bangunan yang terbakar ini maka untuk izin pembangunan kita akan gratiskan,” ucapnya.

Bupati Milton menambahkan, permintaan pengadaan armada Damkar, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak DPRD Kabupaten Sintang untuk dibahas selanjutnya.

“Untuk pengadaan damkar, saya rasa kita minta DPRD Kabupaten Sintang untuk melakukan pembahasan serta penganggaran di masa yang akan datang.

Karena dengan batas waktu yang sangat singkat di akhir masa kepemimpinan saya, tidak mungkin untuk memenuhi hal itu. Maka dari itu saya serahkan kepada teman-teman di DPRD Kabupaten Sintang,” ucap Bupati Sintang.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

26 Agustus 2015, Akhir Jabatan Bupati Sintang

Milton Crosby Minta Maaf kepada Masyarakat Sintang

Milton Crosby

Sintang-RK. Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sintang beserta seluruh masyarakat Sintang yang telah mampu bekerjasama selama dua priode kepemimpinannya di Sintang.

“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada DPRD dan seluruh masyarakat Sintang atas kerjasamanya selama ini. Secara pribadi juga saya minta maaf yang sebesar-besar jika di masa kepemimpinan saya ada hal-hal yang masih dinilai kurang oleh seluruh masyatakat Sintang,” ucap Bupati Sintang, Milton Crosby saat pidato akhirnya pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di masa akhir jabatan di Paripurna DPRD Kabupaten Sintang, di Gedung DPRD Kabupaten

Sintang, Rabu (15/4).

Menurutnya, paripurna LKPj ini menjadi rapat terakhir baginya sebagai Bupati Sintang. Sebab, 26 Agustus mendatang Bupati Sintang dua priode ini akan mengakhiri masa tugasnya.

“Tak lupa saya meminta maaf dan menyadari masih banyak harapan dan impian yang belum tercapai selama saya menjadi Bupati. Karena itu beberapa hal penting harus dilanjutkan oleh Bupati berikutnya,” paparnya.

Untuk Bupati Sintang nantinya, Milton berpesan beberapa hal yang sangat penting untuk dilanjutkan. Yakni, seperti pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang, pembangunan Bandara Tebelian yang menjadi gerbang udara bagi wilayah di kawasan timur Provinsi Kalbar.

“Dan tak kalah penting juga kepada

Bupati Sintang yang akan datang untuk tetap memperhatikan segala persoalan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sintang. Karena, kedua indeks itu sangat penting dalam badan pemerintahan,” ingatnya.

Sepuluh tahun memimpin Kabupaten Sintang, Milton Crosby terbukti menjadi sosok yang memiliki visi jauh ke depan. Dengan ide-ide pembangunan. Beberapa warisan pembangunan yang belum diselesaikannya diharapkan dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.

“Saya harapkan pembangunan yang belum selesai di masa kepemimpinan saya selama 10 tahun ini dapat dilanjutkan dengan Bupati yang baru nantinya. Karena hal itu sangat penting dan dampaknya luas untuk masyarakat kita di Sintang,” tuturnya. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Drs H Mohd Zaini MM

Harap Masyarakat Sadar Bayar PBB Putussibau. Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan memiliki kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebab, hal tersebut sangat berguna bagi pembangunan di Bumi Uncak Kapuas.

“PBB menjadi salah satu penghasilan daerah. Untuk itu, diharapkan masyarakat punya kesadaran membayar PBB,” kata Drs H Mohd Zaini MM, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/4).

Dulu, kata Zaini, pungutan PBB di Kapuas Hulu menggunakan sistem bagi hasil. Uangnya terlebih dahulu masuk ke Pemerintah Pusat (Pempus), baru Kapuas Hulu memperoleh isentif.

Tetapi sekarang, pungutan PBB seutuhnya kembali ke Kapuas Hulu untuk digunakan sebenar-benarnya pembangunan. “Sehingga satu Rupiah pun pembayaran PBB oleh masyarakat sangat berguna untuk pembangunan daerah kita,” jelas Zaini.

Memang, lanjut Zaini, belum ada penerapan sanksi kepada yang tidak membayar PBB. Tetapi, pelunasan PBB telah dijadikan salah satu persyaratan untuk mengurus beberapa izin. “Walaupun tidak ada sanksi, harapan kita masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, salah satunya dengan membayar PBB,” imbaunya.

Salah satu cara lain untuk meningkatkan PBB, ungkap Zaini, dimasukkan sebagai persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Harapannya, Kepala Desa (Kades) dapat melakukan pungutan PBB kepada warganya masing-masing.

Sementara PBB warga di kelurahan, melalui kelurahan setempat. “Tapi memang mereka juga mengalami keterbatasan personel dan waktu. Walaupun ada kepanjangan tangan kita di kecamatan untuk PBB ini. Makanya kita juga yang turun langsung ke rumahrumah wajib pajak,” pungkas Zaini. (aRm)

Rakyat Kalbar Kamis, 16 April 2015

13

Pemkab Kapuas Hulu akan Dirikan SPBU Putussibau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu akan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Apakah membangun baru atau membeli milik pihak swasta, masih akan dibahas.

“Nanti harus dihitung atau dikaji secara ekonomis dulu, mana yang lebih menguntungkan, apakah membeli atau membangun,” kata Agus Mulyana SH MH, Wakil Bupati Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/4).

Agus mengatakan, jika hasil kajian itu ternyata lebih menguntungkan bila membeli SPBU dari pihak swasta, maka perlu dilakukan audit anggaran. Sehingga tatakelola ang-

garan usaha APMS tersebut terkontrol dengan baik dan diharapkan berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kapuas Hulu.

“Kalau seandainya kita membeli, Pak Bupati menyarankan jangan membeli begitu saja, tetapi mesti ada audit. Jadi anggaran yang kita gunakan untuk membeli dan sebagainya itu jelas,” jelas Agus.

Dia tidak manapik, bahwa saat ini sudah ada pengusaha yang menawarkan APMS-nya kepada Pemkab Kapuas Hulu.

Tetapi, mesti dianalisa terlabih dahulu. Jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung.

Agus mengungkapkan, ren-

Agus Mulyana SH MH

cana pembangunan SPBU itu belum final. Namun, prioritas penyertaan modal kepada PT Uncak Kapuas Mandiri (UKM) itu tujuannya menyediakan fasilitas pemenuhan bahan bakar untuk masyarakat.

Pemkab Kapuas Hulu baru saja mendirikan P T UKM. Modal yang disertakan kepada BUMD tersebut mencapai Rp8 miliar. Tetapi, dana tersebut tidak semuanya untuk mendirikan SPBU, ada juga bidang usaha lainnya.

Agus menilai, mendirikan SPBU dianggap penting untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kapuas Hulu. “Dengan jumlah

APMS saat ini, belum mampu melayani para pengguna kendaraan di Putussibau. Belum lagi daerah lainnya di Kapuas Hulu. Maka saya kira wajar kalau kita membangun SPBU,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Kapuas Hulu menyertakan modalnya kepada lima BUMD pada Tahun Anggaran 2015, yakni kepada PT UKM Rp8 miliar, PT Bank Kalbar Rp10 miliar, PDAM Kapuas Hulu Rp5 miliar, PD Uncak Kapuas Rp9 miliar dan Jaminan Kridit Daerah (Jamkrida) Kalbar Rp 875 juta. Sehingga total penyertaan modal Pemkab Kapuas Hulu 2015 mencapai Rp32,8 miliar. (aRm)

Fokus Kembangkan Transmigrasi Embaloh Hilir dan Kalis Putussibau. Tahun ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu fokus mengembangkan dua lokasi transmigrasi, yakni di Kecamatan Embaloh Hilir dan Kalis.

“Kami fokus pada dua kecamatan itu, karena masih menjadi lokasi transmigrasi binaan,” kata Windarta, Kepala Seksi (Kasi) Penataan Kawasan Transmigrasi, Disnakertransos Kapuas Hulu, belum lama ini.

Lokasi transmigrasi di Kecamatan Embaloh Hilir tersebut di Desa Keliling Semulung.

Sedangkan di Kecamatan Kalis itu di Desa Nanga Kalis. “Di lokasi transmigrasi itu, selain

Windarta. ARMAN HAIRIADI

diupayakan pemenuhan daya tampung transmigran, sarana pra sarana pendukung juga

akan ditambah. Pengembangan kedua lokasi transmigrasi ini akan didanai APBN.” jelas Windarta.

Untuk pemenuhan daya tampung di lokasi transmigrasi Keliling Semulung, kata Windarta, akan ditambah lagi 95 Kepala Keluarga (KK) transmigran. “Di Keliling Semulung seharusnya diisi 300 KK, cuma penempatannya sejauh ini baru 105 KK pada 2013. Kalau tahun ini, baru 95 KK, sisa yang 100 KK akan diusulkan lagi pada 2016 nanti,” paparnya.

Demikian pula dengan lokasi transmigrasi di Nanga Kalis. Pada 2010 baru terisi 150 KK, kemudian 2011 kembali diisi 70 KK. Sehingga masih

kurang 80 KK transmigran. “Tahun lalu sudah kami usulkan penambahan KK transmigran di Nanga Kalis. Tetapi baru bisa dipenuhi tahun ini, ada 80 KK yang akan ditambah, cuma surat resminya dari Transmigrasi Pusat belum masuk ke kami,” ungkap Windarta.

Seiring dengan penambahan KK di lokasi transmigrasi, lanjut Windarta, maka akan ditambah pula perumahan untuk transmigran. Selain itu, jalan poros dan lingkungan lokasi transmigrasi juga dibangun. “Selain itu fasilitas umum yang kurang juga ditambah,” ujarnya.

Windarta menambahkan, setiap lokasi transmigrasi ada

masa pembinaan selama lima tahun. Dalam kurun tersebut, lokasi transmigrasi mendapat limpahan dana APBN. Setelah lima tahun selesai, lokasi transmigrasi dilimpahkan ke Pemkab untuk mengelolanya.

“Walau sudah lepas pembinaan dari pusat, Pemkab Kapuas Hulu melalui Disnakertransos tetap memerhatikan lokasi-lokasi transmigrasi saat ini. Bantuan secara umum mulai dari jalan poros, rehab bangunan dan lingkungan tetap dilakukan. Sehingga lokasi transmigrasi tetap terperihara dan roda ekonomi warganya bisa terus berputar,” tutup Windarta. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Tiap Tahun Diajukan, Jembatan Muna Tak Digubris Sanggau. Perbaikan jembatan Muna di RT 13 Engkakas dusun Ambong Kersik desa Balai kecamatan Tayan Hilir, tiap tahun diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa dan kecamatan. Sayangnya, hingga hari ini usulan tersebut seolah tak pernah digubris.

“Sering kami mengajukan, namun belum pernah direspon, kalau ke PU hampir setiap tahun, Kades juga sering ajukan ini setiap kali ada Musrenbang. Tapi itulah, apa karena mungkin tidak dikawal, kami tidak tahu juga,” kata Toni, 31, warga asli RT 13 Engkakas, dusun Ambong. Toni yang ingin perbaikan jembatan itu diakomodir, rela pergi ke kota Sanggau menggunakan motor untuk mencari-cari informasi. Toni sangat berharap jembatan yang mulai dibangun masyarakat sejak 13 tahun lalu itu bisa dibenahi secara permanen.

Dikatakannya, jembatan ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan jalur cepat antara Enkakas ke Tayan Hilir dan Engkakas ke Meliau. Jembatan ini juga memperpendek jalur tempuh masyarakat yang mau ke wilayah Kecamatan Batang Tarang. Dusun Ambung Kresik tedapat 130 KK. Rinciannya, Dusun Ambung Kersik sebanyak 65 KK. RT Engkakas sebanyak 25 KK, RT Titi Amang sebanyak 40 KK. RT-RT ini masih satu Dusun Ambung Kresik. Sejak 2002 jembatan ini dibangun secara gotong royong. Toni menyatakan, belum ada bantuan sedikitpun dari pemerintah.

Namun karena kebutuhan, jembatan terus diperbaiki warga dengan bahan material seadanya. Jembatan ini memiliki ukuran panjang 40 meter dan lebar dua meter.

“Jembatan ini dikerjakan pakai kayu jongger saja. Selama ini tidak ada bantuan pemerintah, swadaya murni. Khawatirnya, kalau jembatan tidak kuat bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi selama ini belum ada, kalau bisa jangan lah,” katanya. Untuk mendapatkan bahan-bahan material jembatan itu, masyarakat setempat secara sukarela mengumpulkan uang. Setiap KK biasa menyumbang antara Rp10 ribu-Rp20 ribu. “Sampai dengan orang yang lewat pun biasa kami minta sukarelanya, biasa tukang sayur bantu kasi uang untuk tambah-tambah beli kayu,” katanya.

Diungkapkannya pula, tak hanya jembatan, ada juga masalah jalan antara Ambung Kersik ke Engkakas yang juga perlu mendapat perhatian. Jalan yang lebih mirip seperti jalan tikus sepanjang kurang lebih lima kilometer ini perlu perhatian pemerintah. “Jalan ini untuk akses masyarakat, untuk anak sekolah juga lewat sini. Cuma kondisinya rawa, ada lima rawa sepanjang jalan ini. Jadi jalan ini ditutup pakai papan dua keping, tapi lama-lama papan ini cepat busuknya.

Pernah coba diusulkan ke ADD, tidak cukup dananya,” ujarnya. Kata dia, warga di sana sangat memimpikan dua masalah ini bisa diselesaikan pemerintah.

“Sebulan minimal kami dua kali kerja bakti. Kalau tidak perbaiki jembatan, nebas atau nimbun jalan itu. Jadi warga disana sibuk ngurus ini saja. Istilahnya bah, Indonesia sudah merdeka, masa sekian tahun, masih ada seperti ini, sebenarnya kan bukan zamannya lagi. Dari segi waktu warga tersita, tenaga juga. Apalagi kalau sudah hujan, aduh, susah lagi kami,” katanya. (KiA)

Pemerintah Jamin Keamanan Calon Haji Sanggau. Meski kawasan Timur Tengah saat ini sedang bergejolak, namun hal itu tak berpengaruh terhadap keberangkatan para calon haji (Calhaj) 2015. Demikian ditegaskan Operator Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag Sanggau Setiyo Nugroho.

“Sampai saat ini belum ada surat atau pemberitahuan soal penundaan keberangkatan dari pemerintah pusat,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya,

Selasa (14/04).

Kalaupun nantinya di kemudian hari kondisinya tidak memungkinkan, pemerintah kata dia, pasti akan mempertimbangkan dengan memberikan surat edaran ke seluruh Kemenag di kabupaten untuk menunda keberangkatan.

Bukannya tanpa alasan, pasalnya rute keberangkatan jemaah haji khusurnya Emarkasi Batam, langsung ke Arab Saudi, tanpa melalui Yaman. “Jadi masih aman,” imbuhnya.

Terkait kuota jemaah haji, tahun ini masih dalam perdebatan, apakah sama dengan jumlah tahun sebelumnya sebanyak 85 orang atau malah berkurang.

Untuk wating list (daftar tunggu, red) yang sudah masuk dan mendaftarkan diri untuk berangkat haji di Siskohat kemenag Sanggau hingga tahun 2023. “Kalau untuk manual tercatat sampai tahun 2029,” tambahnya.

Melihat panjangnya daftar tunggu itu, Kementerian Agama

melalui Kemenag Sanggau mengimbau mereka yang sudah berangkat haji agar memberikan kesempatan bagi yang lain mengingat keterbatasan kuota. Terlebih dalam Islam, pelaksanaan haji diwajibkan cukup sekali seumur hidup. “Supaya yang lain tidak terlalu lama menunggu,” imbuhnya.

Kemenag sendiri mengaku dapat mendeteksi secara otomatis, mereka yang sudah pernah berhaji, dengan catatan, haji dilakukan pada 2011 ke atas. “Di bawah itu

(tahun 2011, red) tidak bisa terdeteksi. Hanya bisa dilihat dari KTP. Tapi kita sendiri tak bisa melarang jika yang sudah haji ingin melaksanakan haji lagi,” terangnya.

Terkait setorang awal biaya haji, masih sama seperti tahun lalu, Rp25 juta. Hanya saja kali ini uang tersebut disetorkan bank Syariah, termasuk pelunasan biaya haji. “Kalau dulu kan boleh di bank konvensional, sekarang tidak lagi,” pungkasnya. (KiA)

100 PNS Ikuti Rembug Pegawai Sanggau. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sanggau kembali menggelar acara Rembug Pegawai, Selasa (14/4) di aula kantor Camat Jangkang.

Diikuti tak kurang dari 100 PNS yang sebagin besar guru.

Acara yang dimulai pukul 09.30 itu dihadiri Wakil Bupati, Yohanes Ontot yang juga sebagai narasumber. Selain itu juga dihadiri Staf Ahli Bidang II Frans Marinus, Asisten III Suhardi TB, Kepala BPM-PEMDES Sanggau Siron, S.Sos M.Si, Dinas Perhubungan Sanggau, Kasat Polisi Pamong Praja Sanggau, Camat Jangkang selaku tuan rumah, DANRAMIL Jangkang, Kepala BKD Sanggau Bapak Gorgonius Theno.

Rembuk Kepegawaian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai di kecamatan Jangkang agar bekerja dengan baik sesuai dengan tema pertemuan ‘Tingkatkan Disiplin, Semangat, dan Budaya Kerja yang Tinggi Menuju Pemerintahan Berkualitas’.

Pada kesempatan itu, Camat Jangkang menyampaikan bagian dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau (7 Brand Images Sanggau) salah satunya adalah Sanggau Tertib.

Diharapkan setelah mengikuti pembinaan kepegawaian

Peserta rembuk kepegawaian daerah di aula kantor Camat Jangkang. HUMAS

ini PNS bisa menguragi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Sementara itu, dalam arahannya Wabup menjabarkan secara singkat uraian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau. Ia juga menegaskan seluruh PNS

Jangkang yang diundang dalam Rembuk Kepegawaian tersebut, harus disiplin dan semangat dalam menjalankan tugasnya.

“Tidak ada orang lain lagi

yang bisa membangun Jangkang, ya kita yang ada di Jangkang inilah yang membangun, termasuk masyarakatnya,” pungkas Wabup. (KiA-humas)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Bidan Dilatih Tingkatkan Pelayanan KB

Kamis, 16 April 2015

14

Upsus Peningkatan Produksi Pajale Bukan Sekedar Program Sawah Jangan Dijadikan Kebun Sawit

Sejumlah Bidan mengikuti pelatihan pelayanan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. ANTONIUS

Ngabang. Sebanyak 32 Bidan pengelola program Keluarga Berencana (KB) sekabupaten Landak mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, di aula dinas kesehatan Landak, Rabu (15/4).

“Kegiatan bertujuan untuk memantau cakupan dan kualitas pelayanan KB pada setiap fasilitas pelayanan di wilayah kerja secara terus menerus,” ujar Sutina Purnamasari, SKM, Kasi Kesga Dinkes Landak.

Dikatakannya, setelah kegiatan ini pengelolaan program KB, untuk memantau cakupan pelayanan KB secara teratur dan terus menerus.

“Selain itu menilai kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan hasil pencapaian dan menentukan urutan wilayah prioritas yang akan ditangani secara internsif berdasarkan besarnya kesenjangan antara terget dengan hasil capaian,” katanya.

Menurutnya, dari 16 Puskesmas di kabupaten Landak, masing-masing puskesmas dua orang bidan yang pengelola program KB mengikuti pelatihan ini. Narasumber dari dinas kesehatan itu sendiri.

“Sedangkan materinya pelayanan KB, yakni sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KB dan pedoman pengisian Korhort KB,” terang Sutina.

Ia berharap, setelah mengikuti pelatihan ini pengelola program dapat memahami definisi operasional dari seluruh indikator cakupan program KB. “Dapat menuangkan dan mengisi format laporan program KB dengan baik dan benar,” harap Sutina.(ius)

Ngabang. Dinas Pertanian Kabupaten Landak, menggelar pertemuan sinkronisasi, koordinasi dan sosialisasi upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) di aula Kantor Bupati Landak, Rabu (15/4) Pertemuan ini diikuti sejumlah anggota TNI yang melibatkan para Babinsa se-Landak dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) serta peserta lainnya. Baik Babinsa maupun PPL akan terlibat langsung dalam Upsus peningkatan produksi Pajale ini.

Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Upsus peningkatan produksi Palaje ini merupakan program pusat dalam ranga peningkatan ketahanan pangan.

“Ditargetkan tiga tahun ke depan Indonesia bisa mandiri dalam permasalahan pangan ini. Waktu tiga tahun ini cukup singkat, karena itu kita tentu perlu kerja keras,” pinta bupati.

Upsus peningkatan produksi Pajale bukan hanya instruksi, tapi disertai juga dengan pendanaan yang sudah dialokasikan pemerintah pusat.

“Yang harus kita lakukan sekarang, hari ini kita lakukan sinkronisasi program. Program ini pun melibatkan semua pihak, termasuk TNI/Polri. Kita harus saling koordinasi. Karena itu, sebelum Upsus ini dilaksanakan kita harus punya komitmen untuk bekerja keras. Kita bekerja bukan semata-mata intruksi dari Presiden. Saya menggaris bawahi hal ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, Upsus peningkatan produksi Pajale ini harus ada perekayasa sosial. Pola pikir para petani harus diubah, sehingga petani tidak tertinggal.

“Disamping itu, ketika tanaman petani meningkat, produksi meningkat dan pendapatan petani meningkat, upaya yang kita lakukan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Sebab, biasanya peningkatan pendapatan petani tidak sama dengan peningkatan perekonomiannya,” ungkap bupati.

Adrianus yakin jika para petani didampingi, pelan tapi pasti akan terjadi perubahan pola pikir mereka. “Tapi perubahan pola pikir ini tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Setidak-tidaknya satu generasi baru bisa,” katanya.

Bupati Landak dua periode ini menambahkan, Pajale merupakan tanaman strategis yang mempunyai nilai tinggi.

“Selain itu, ubi dan tanaman umbi-umbian lainnya, juga harus menjadi makanan pokok selain padi. Kita jangan tergantung semata-mata dengan beras. Tapi kita harus tetap melakukan perekayasaan sosial,” harapnya.

Bupati juga menjelaskan, Upsus peningkatan produksi Pajale ini tergantung dari lima faktor, yakni air berupa sarana irigasi, benih, pupuk, tenaga kerja dan alat pertanian serta penyuluh pertanian yang profesional.

“Dari itu semua, kita di Pemkab Landak ada program Operasi Ketahanan Pangan (OKP) yang akan dilakukan penanaman perdana pada 20 April ini,” terang bupati.

Ia menambahkan, semua unsur akan dilibatkan dalam OKP ini. “Sedangkan lahan yang kita siapkan seluas 1737 hektar di pinggir jalan raya utama, mulai dari batas pintu gerbang Landak-Kabupaten Mempawah dan Landak-Kabupaten Sanggau. Minimal perhektarnya bisa menghasilkan empat ton padi.

Kalau hal ini tercapai, produksi padi kita semakin meningkat.

Tolong program OKP ini dibantu.

Diharapkan juga program OKP ini bisa singkron dengan program Upsus peningkatan produksi Pajale,” bebernya.

Ia juga berharap, adanya areal persawahan yang berubah menjadi tanaman kelapa sawit harus dicegah. “Kita harus selamatkan lahan-lahan pertanian kita,” ajak bupati.( ius )

Listrik Padam di Hari Terakhir UN Satu siswa kerjakan soal di LP Ngabang. Hari terkahir pelaksanaan ujian nasional (UN), Rabu (15/4) diwarnai padamnya listrik. Namun tak mengganggu pelaksanaan UN lantaran pemadam dilakukan sesaat setelah ujian listening bahasa Inggris berakhir.

“Syukurlah, padamnya listrik ini tidak mengganggu proses pelaksanaan UN Bahasa Inggris yang memang harus memakai

listrik. Untung saja UN di sekolah kami masih memakai sistim manual, belum on line. Tapi sebenarnya kita berharap pihak PLN bisa mengantisipasi padamnya lampu ini ketika pelaksanaan UN berlangsung,” ujar Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ngabang, Matheus Asnol, Rabu (15/4) di sekolahnya.

Menurutnya, secara umum pelaksanaan UN di SMAN 2 Ngabang berjalan aman dan lancar dari awal permulaan hingga berakhirnya UN kemarin. “Saya tentu berharap jika para peserta didik yang mengikuti UN ini tidak gerogi dan mampu mengerjakan soal UN. Jika dia lulus, bukan sekedar lulus. Tapi mereka bisa masuk ke Perguruan

Tinggi,” harapnya.

Untuk peserta UN di SMAN 2 Ngabang, dari 107 yang terdaftar sebagai peserta UN, ada dua peserta yang tidak mengikuti UN. Keduanya perempuan dan dikabarkan sudah menikah. “Jadi, yang ikut UN saat ini sebanyak 105 peserta.

Memang tidak ada sekolah yang bergabung melaksanakan UN di SMAN 2 Ngabang ini,” katanya.

Untuk peserta UN tingkat SMA sederajat yang terdaftar sebagai peserta UN tahun 2015 di Landak ini diikuti sebanyak 4.019 peserta. Namun dari sejumlah peserta UN itu, tidak semua diikuti peserta didik.

Bahkan, ada satu peserta didik

dari SMAN 1 Mempawah Hulu berinisial YA, terpaksa melaksanakan UN di LP Mempawah karena kesandung hukum. Hal ini dibenarkan Kepala Bidang (Kabid) SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Landak, Jongki.

“Naskah soal UN bagi peserta yang melaksanakan UN di LP Mempawah memang diantar langsung oleh pengawas dari Disdik Landak,” ujar Jongki yang didampingi Kasi Kurikulum SMP, SMA, SMK Disdikbud Landak, Hendrikus.

Namun demikian, Disdikbud Landak mengklaim pelaksanaan UN dari awal hingga akhir tetap berlangsung aman dan lancar. “Kita bersyukur pelaksa-

naan UN tingkat SMA sederajat tetap berjalan aman dan lancar.

Sekarang kita tinggal menunggu pengumuman hasil UN SMA yang akan dijadwalkan 15 Mei mendatang,” terangnya.

Jongki juga mengakui, untuk pelaksanaan UN tahun 2015 ini memang tidak menerjunkan pemantau independen. “Hal ini pun sudah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) UN. Paling ada tim monitoring UN dari Provinsi.

Kamipun tetap mener ima adanya aduan kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan UN. Tapi sampai saat ini kamu belum menerima adanya laporan kejanggalan dalam pelaksanaan UN,” akunya. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Paskah Bersama Bamag Sekadau

Gedung Kateketik Dipadati Ratusan Jemaah

Ratusan jemaah memadati Gedung Kateketik Sekadau mengikuti kegiatan paskah bersama, Selasa (14/4) malam ABDU SYUKRI

Sekadau. Pada Selasa (14/4) malam, Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Kabupaten Sekadau menghelat kegiatan Paskah Bersama yang diikuti 600 lebih umat Protestan dalam persekutuan dari berbagai organisasi Gereja Protestan setempat. Acara dihadiri Wakil Bupati Rupinus dan mengambil tempat di Gedung Kateketik.

Kegiatan Paskah Bersama ini dimeriahkan kesaksian berupa pujian melalui nyanyian penyembahan kepada Tuhan yang ditampilkan vocal group berbagai gereja. Ada juga pembacaan Firman Tuhan oleh Pdt. Mesak Amin. Acara ini mengambil tema “Kristus Yang Bangkit Itu Mengutus Kita untuk Membawa Damai Sejahtera (Yoh. 20:19-23)”.

Pdt. Mesak Amin, dalam khotbahnya, menceritakan proses penderitaan Kristus semasa di dunia. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia dan kemudian bangkit naik ke surga.

“Alkitab jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan, sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia” paparnya.

Untuk mengenang penderitaan Kristus disalib, dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharihari dengan perbuatan baik dalam keluarga, rumah tangga, bergereja, dan bermasyarakat.

“Diharapkan memiliki kasih damai sejahtera dari pada Tuhan, karena Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita dengan pengorbanan-Nya disalib,” ajak Pdt. Mesak.

Sementara, Wakil Bupati Rupinus, dalam sambutannya, menyampaikan pujian kepada semua pendeta, Gembala Jemaat, dan seluruh umat yang telah kompak dalam ibadah dan persatuannya. (bdu)

Astaga, Mau Pakai Ambulans Bayar Jutaan Rupiah

Kok BPJS Seolah-olah Abaikan Warga Miskin?

Sekadau. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) belum sepenuhnya membantu masyarakat miskin. Begitu penilaian Herman A. Bakar, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sekadau yang membidangi kesehatan dan pendidikan.

Analisa Herman ini didasarkan pada data yakni laporan masyarakat yang kepada dirinya. Aduan itu berisi keluhan seputar banyaknya biaya yang dikeluarkan saat berobat meskipun sudah mempergu-

nakan kartu BPJS. “Misalnya biaya untuk membeli obat. Walau pun ada obatobatan yang sudah ditanggung BPJS, tapi masih banyak juga obat-obatan yang harus masyarakat bayar,” ujar Herman, kepada Rakyat Kalbar, Rabu (15/4).

Tak hanya soal obat-obatan, sejumlah masyarakat juga merasa terbebani dengan biaya transportasi Ambulans. Menurutnya, selama ini pasien BPJS yang harus dirujuk ke RS lain harus menganggung biaya itu yang mencapai jutaan rupiah.

Herman A. Bakar. A

BDU

SYUKRI

“Kita minta kepada pihak BPJS untuk menjelaskan ma-

salah ini. Apakah Ambulans sudah ditanggung BPJS atau tidak,” desak Politisi PAN tersebut.

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan pasien BPJS saat berobat itu terkesan lucu, dan aneh, serta pasti sangat memberatkan masyarakat.

Terutama, rakyat miskin yang seharusnya jadi sasaran utama BPJS. Hal ini diperparah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti kenaikan Sembako, sementara harga jual komoditas produksi

petani, seperti karet, padi, dan sawit, justru jalan di tempat.

Itu sebabnya, Herman kembali menegaskan agar pemerintah mengevaluasi program BPJS itu. “Kalau dulu berbekal SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari pihak desa, masyarakat bisa berobat gratis.

Sekarang, kita minta BPJS juga demikian. Mereka yang terbukti tidak mampu sama sekali, dibebaskan saja dari semua biaya,” demikian Herman A. Bakar.

Laporan: Abdu Syukri Editor : Mohamad iQbaL

PLN Oh PLN

Ujian Bahasa Inggris Sempat-sempatnya Padamkan Listrik

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, saat meninjau pelaksanaan UN di SMAN 3 Gonis Tekam ABDU SYUKRI

Sekadau. SMA Negeri 3 Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, menyelenggarakan ujian nasional untuk kali pertama sejak dibuka dua tahun lalu. Dari 44 pelajar, seorang tidak mengikuti UN tersebut.

Ujian perdana di sekolah tersebut dipantau langsung Wakil Bupati Sekadau Rupinus, yang datang bersama Wakapolres Sekadau Kompol

Yohanes Andis dan Kasat Pol PP YS. Batur. Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala SMAN 3 Gonis Tekam, Kusnianar, dan beberapa orang guru.

Dalam kesempatan itu, Kusnianar memaparkan seharusnya 44 orang siswa-siswinya mengikuti UN angkatan pertama ini. Terdiri dari 30 orang jurusan IPS dan 14 orang jurusan IPA. Hanya saja, imbuh dia,

1 orang di antara mereka ada yang berhenti karena bekeluarga.

“Harusnya 44 orang yang ikuti UN untuk angkatan pertama ini, hanya saja 1 orang tidak bisa ikut karena mendapat ijazah duluan sejak bulan Februari 2015 lalu,” ujarnya.

Dikatakan Kusnianar, sejak hari pertama, UN berjalan lancar. Cuma, pada hari ketiga yang bertepatan dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, listrik sempat padam pas siswa-siswinya sedang mengikuti ujian listening (jamak menggunakan microphone dan headset untuk mendengarkan percakapan/soal. red).

“Beruntung saat itu materi listening-nya sudah selesai, sehingga tidak mengganggu konsentrasi siswa. Tetapi kalaupun lampu mati pada saat itu, mau tidak mau

kita menggunakan laptop, meski terganggu,” tuturnya.

Kusnianar juga menyampaikan terima kasih kepada Rupinus, yang sudah mengunjungi sekolah di bawah pimpinannya itu. “Kita berharap melalui kunjungan ini, dapat memberikan motivasi bagi siswa-siswi yang sekarang menghadapi ujian,” terangnya.

Lantas, bagaimana kesan para siswa-siswi dengan UN kali ini?

Siswa jurusan IPA, Supardi, mengatakan sebagian besar soal yang diuji lumayan rumit. Terutama pada mata pelajaran fisika dan matematika.

“Soalnya lumayan sulit, meski demikian tetap kami kerjakan dengan teliti,” ujarnya.

Evi, siswi dari IPS, senada.

“Rata-rata sulit soalnya, misalnya matematika, ekonomi, termasuk

juga geografi. Tapi tetap kami selesaikan. Semoga membuahkan hasil yang baik. Tidak ada soal yang bocor, termasuk kunci jawabannya.

Ini betul-betul murni, semoga kami semua berhasil,” harapnya.

Mengetahui listrik sempat padam saat ujian berlangsung, Wakil Bupati Rupinus mengaku kecewa berat dengan PT PLN Ranting Sekadau. “Padahal sudah saya ingatkan di koran supaya PLN jangan matikan lampu selama pelaksanaan UN,” geramnya.

Namun, kekecewaannya terobati karena meski baru pertama kali melaksanakan UN, SMAN 3 Gonis Tekam telah menjalankannya dengan baik. “Semoga perhatian kami bisa memberikan semangat dan motivasi bagi siswa-siswi untuk belajar lebih baik,” doa Rupinus. (bdu/r)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Kamis, 16 April 2015

15

Pembangunan Jembatan Makrampai-Segarau

Tinjau Lokasi, Kementerian PU Kirim Tim Teknis

Sambas. Menindaklanjuti janji Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menurunkan tim teknis ke lokasi pembangunan jembatan antara Desa Makrampai, Kecamatan Tebas dengan Desa Segarau, Kecamatan Tekarang, Rabu (15/4). Jembatan yang membentang di atas Sungai Sambas Besar itu bakal menghubungkan 7 kecamatan di Kabupaten Sambas.

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi MPH kepada wartawan mengatakan, saat ini Pemkab dan masyarakat Sambas masih menunggu realisasi dimulainya pembangunan Jembatan Makrampai-Segarau ini.

“Kita masih menunggu bagaimana kesimpulan dari Tim Teknis Kementerian PU. Kita sangat berharap pembangunan jembatan segera

direalisasikan,” ucap Bupati.

Kehadiran tim teknis, ujar Bupati, sangat melegakan hati. Apalagi tim langsung diturunkann ke lapangan.

“Turunnya tim teknis ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan bapak Presiden dan Menteri PU. Sekarang tim teknis sudah turun ke lapangan untuk menentukan titik-titik mana yang akan menjadi lokasi pembangunan jembatan penghubung, yang membentang di Sungai Sambas Besar,” jelasnya.

Kabar ini, jelas Juliarti, sudah diketahui masyarakat Kabupaten Sambas. Masyarakat sudah berharap banyak dengan pembangunan akses transportasi yang menghubungkan 7 kecamatan di Kabupaten Sambas.

“Harapan saya, jembatan segera dibangun. Titiknya dimanapun ti-

Warung Kopi IPM

dak masalah, yang penting akses infrastruktur kabupaten terbantu,” ujarnya.

Bupati menegaskan, lokasi pembangunan jembatan sejauh ini tidak ada masalah, karena pembebasan lahan masyarakat berjalan baik. “Kalau untuk pembebasan lahan, semua sudah dibebaskan. Masyarakat sangat mendukung dan membantu untuk lahan pembangunan jembatan ini,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, pembebasan lahan merupakan satu syarat yang diminta tim teknis untuk diselesaikan, karena pembebasan lahan menjadi point penting yang harus disiapkan daerah. Sedangkan untuk Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.

“Saat ini rencana pembangunan Jembatan Tebas-Segarau sudah masuk dalam tahapan pra feasibility study (FS),” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit Sistem dan Pengendalian Wilayah II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Slamet Mulyono mengatakan, peninjauan lapngan merupakan tindaklanjut dari usulan daerah. Dalam hal ini Bupati Sambas kepada pemerintah pusat, untuk pembangunan Jembatan Tebas-Tekarang. “Kami dari tim pusat sendiri ingin lebih jelas lagi, bagaimana kesiapan daerah. Makanya, kami turun ke lapangan,” ujarnya.

Hasil pemantauan ke lapangan akan dijadikan bahan pertimbangan dan persiapan bagi pemerintah pusat dalam merealisasikan jembatan yang

menjadi harapan warga Kabupaten Sambas. Terutama, enam kecamatan di seberang Kecamatan Tebas. “Kita juga ingin melihat kesiapan lahan,

Amdal dan apa-apa yang belum disiapkan. Sehingga bisa segera dilengkapi Pemkab Sambas,” pungkasnya. (edo)

Gerakan Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi

Halaman SDN 29 Makin Sempit Sambas. Parit yang berada depan halaman SDN 29 Desa Sukaramai, Kecamatan Sambas mengalami pengikisan (erosi). Selain halaman sekolah semakin mengecil, parit yang berada di depan sekolah justru semakin lebar.

Kondisi ini jelas membahayakan keselamatan anakanak yang menimba ilmu di sekolah tersebut. Apalagi plang sekolah sudah hampir berada di bibir parit, dan rusaknya jembatan yang ada di sekolah tersebut. “Kalau hujan, pelajar sudah tidak bisa bermain di halaman, karena halaman sudah pasti tergenang air. Sebab tanahnya memang rendah,” ujar Arul, warga setempat.

Kondisi jembatan sekolah yang membahayakan menuntut siswa yang bersekolah harus ekstra hatihari, karena jembatan tersebut rawan ambruk akibat erosi. “Kondisi ini cukup memprihatinkan. Jadi perlu diperbaiki, karena pada musim hujan sekolah ini cukup rawan bagi pelajar SD,” ungkapnya.

Ia sangat berharap, segera dibangun tembok penahan erosi. Selain itu, pembangunan drainase yang terencana supaya saat musim hujan, air tidak menggenang.

“Bila dibiarkan berlarut-larut dikuatirkan bukan cuma halaman sekolah saja yang terkena erosi, tapi juga bangunan sekolah,” tuturnya. (edo)

Bupati Sambas didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga bersama Tim Teknis Kementerian PU meninjau lokasi pembangunan Jembatan MakrampaiSegarau. M Ridho

Wakil Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Semparuk dan masyarakat menyaksikan penandatanganan Komitmen Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi di Kecamatan Semparuk. M Ridho

Sambas. Rabu (15/4), Kecamatan Semparuk menggelar Penandatanganan Komitmen Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi di Desa Sepinggan. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg bersama perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas.

Pabali dalam sambutannya mengatakan, pencanangan Gerakan Desa Be-

bas Kematian Ibu dan Bayi sangat penting. Sehingga komitmen yang dicanangkan harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. “Saya yakin banyak program diwujudkan dan dilaksanakan harus siap diimplementasikan, bagaimana kita mengingat dan mengikat komitmen yang telah dibuat,” kata Wakil Bupati Sambas.

Pabali mengingatkan, masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

Makanya, dalam realisasinya tidak hanya dilaksanakan oleh aparatur dari Dinas Kesehatan saja, melainkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. “Kita bertekad mewujudkannya gerakan ini secara bersama-sama. Sehingga upaya ini mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digaungkan Pemkab Sambas,” ujarnya.

Dikatakan Pabali, sejumlah desa di Kabupaten Sambas banyak yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, seperti pencanganan Masyarakat Siaga HIV/ AIDS di Kecamatan Sebawi, beberapa waktu lalu. “Karena banyak ibu resiko tinggi dijangkiti penyakit.

Supaya sehat dan selamat, maka tokoh agama dan masyarakat bersama-sama saling mengingatkan dan menjaga agar komitmen yang telah dibuat berhasil,” imbaunya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr I Ketut Sukarja mengapresiasi langkah Kecamatan Semparuk sebagai kecamatan pertama yang mencanangkan Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi. “Kesehatan bukan urusan sepihak, melainkan urusan bersama. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” jelasnya.

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan, Kabupaten Sambas saat ini sudah memiliki 27 puskesmas, 8 diantaranya merupakan puskesmas rawat inap, sementara 4 puskesmas sudah mampu melakukan pelayanan dasar emergency.

“Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 75 Tahun 2014, paling utama adalah upaya promosi dan preventif dalam layanan kesehatan sehingga menjadi yang utama. Salah satunya pencanangan Gerakan Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi ini,” ujarnya.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka angka kematian ibu dan bayi memang perlu dicegah semaksimal mungkin. “Kita mengimbau ibu-ibu agar rajin memeriksakan kehamilannya, minimal 4 kali untuk kehamilan normal.

Kalau ada resiko, lebih baik dirutinkan lagi. Makanya seluruh unsur di desa harus bergerak menyikapi ini bersama bidan desa,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Semparuk, Abrar mengatakan, pihaknya akan mendorong implementasi Gerakan Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi. “Dukungan masyarakat sangat penting, karena tanpa dukungan masyarakat semua itu tidak berarti. Makanya kita mengajak masyarakat untuk berkomitmen mendukung Gerakan Desa Bebas Kematian Ibu dan Bayi,” ungkapnya. (edo)

Sambungan Dirazia Polisi ..............................................................................dari halaman 9 Dalam Mobil Bodong ........................................................................dari halaman 9 “Kita menertibkan pengendara yang sifatnya mencolok. Artinya terlihat secara kasat mata, langsung kita tertibkan dan kita tilang,”

tegas Effendi.

Barang bukti hasil razia berupa 13 unit sepeda motor, 16 STNK dan delapan SIM dibawa ke Ma-

polresta Pontianak. “Pemiliknya harus mengikuti sidang,” ungkapnya. (zrn)

Kendaraan Plat ......................................................................dari halaman 9 Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar Kombes Pol Supriadi menuturkan, truk ini diamankan pada saat anggota melakukan Operasi Simpatik Kapuas 2005. “Kita amankan karena truk tidak memiliki STNK. STNK nya dalam proses,” ujarnya, Rabu (15/4).

Supriadi mengatakan, sebenarnya proses pembuatan STNK dan BPKB maupun TNKB (plat) itu tidak memakan waktu lama.

Asalkan berkas-berkasnya termasuk faktur pembelian maupun penjualan kendaraan baru segera dikeluarkan pihak dealer. Tujuan-

nya agar kepengurusan surat menyurat di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) bisa dilakukan dengan benar.

“Prosesnya dibuatkan dulu BPKB, baru STNK. Kalau segala berkas dari dealer yang diserahkan lengkap, BPKB itu hanya memakan 10 menit saja. Kalau STNK paling lama hanya semenit, kan tinggal diinput datanya saja,” ujar Supriadi.

Kepolisian menjalankan tugas untuk menilang maupun mengamankan setiap kendaraan yang belum dilengkapi surat menyurat,

maupun melanggar aturan. Di Kota Pontianak sendiri, memang banyak kendaraan yang masih berplat ‘putih’ berkeliaran di jalanan, apalagi di daerah-daerah lainnya di Kalbar.

“Nah, kendaraan-kendaraan yang masih berplat putih dan tanpa dilengkapi surat itu, terkendala di dealer tempat mereka membeli, belum melengkapi faktur pada saat pendaftaran kendaraan di Samsat.

Kita bisa saja proses segala suratnya, asal berkasnya juga lengkap,” ujarnya. (oxa)

Ngintip, Diteriaki .................................................................dari halaman 9 Keduanya memarkirkan sepeda motor di dekat rumah tanpa pagar tersebut. Kemudian membawa linggis mendekati rumah. Mereka pun mengintip-ngintip di jendela untuk melihat apakah di rumah ada orang atau tidak.

Tetapi baru saja mengintip-intip itu, Sri yang ternyata ada di dalam rumah langsung berteriak. Spontan, RE dan AT lari tunggang langgang. Linggis yang dibawanya pun ditinggal begitu saja. Mereka pun tidak sempat membawa sepeda motornya.

“Ketika petugas kita tiba di TKP, masih ada sepeda motor di situ.

Ketika ditanyakan kepada warga setempat, apakah mengenali pemilik sepeda motor itu, ternyata ada warga yang mengenalinya,” kata Arrie.

Di TKP juga ditemukan linggis, tetapi belum ada perusakan.

Lantaran keduanya belum sempat

melakukan aksinya. “Kita pun menelusuri pemilik sepeda motor yang ditinggal di TKP tersebut,” ujar Arrie.

Pemilik sepeda motor tersebut ternyata RE, warga Jalan Trisula, Bukit Batu. Sedangkan rekannya, AT merupakan tetangga di depan rumahnya. “Setelah dimintai keterangan, keduanya pun mengakui perbuatannya yang akan mencuri di rumah Sri tersebut,” jelas Arrie.

Hasil pengembangan, ternyata RE dan AT ini sebelumnya juga telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan (Curat) di dua Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Kita lihat Laporan Polisi (LP), ternyata sesuai, mereka sebelumnya beraksi di dua TKP,” ungkap Arrie.

TKP pertama di Jalan Semai Bukit Batu di rumah Bella Arlila dan di Jalan Pramuka di rumah Hamka. “Tetapi hasil pengakuan

kedua pelaku, mereka telah beraksi di 10 TKP yang tersebar di Singkawang, tetapi paling banyak di kawasan Bukit Batu,” kata Arrie.

Di Jalan Semai, RE dan AT mengembat dua unit laptop dan dompet. Sedangkan di Jalan Pramuka mereka menyikat satu unit laptop, satu unit handycam dan tiga unit selular. “Barang bukti tersebut masih disimpan di rumah RE, sekarang sudah kita amankan,” ujar Arrie.

Modus awal dari kedua pelaku ini, mereka beraksi pada pagi hari di rumah-rumah kosong yang ditinggal pergi pemiliknya. “Jadi rumah yang menjadi sasaran mereka itu, rumah yang pemiliknya pergi kerja. Artinya mereka sudah mengintai sebelumnya, atau memang sudah mengetahui kebiasaan dari calon korbannya itu,” ujar Arrie. (dik)

barang-barang terlarang. Hanya saja ditemukan seragam dinas TNI di dalam mobil itu. “Ada seragam tentara di mobil tersebut. Seragam itu kemudian diambil, setelah mobil diamankan di Polda Kalbar,” kata sumber dari pihak kepolisian.

Selain Aman, di mobil tersebut juga ditumpangi seorang pria lainnya. Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar Kombes Pol Supriadi kembali mengatakan, soal

keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus ini, masih mendalami.

Penangkapan mobil bodong tersebut menarik perhatian salah satu leasing besar kendaraan roda empat di Kalbar.

Hasil penelusuran, mobil jenis Honda CRV berwarna putih memang ada yang menunggak iuran kredit dan kini belum diketahui keberadaannya.

Wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kerap men-

jadi celah bagi para spekulan maupun penyelundup.

Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, khusus mobil bodong asal Malaysia dengan modus kejahatan asuransi atau pencurian, kerap menuju Kalbar sebagai tempat pelarian. Namun, semenjak Kapolda Kalbar dijabat Brigjen Pol Arief Sulistyanto, kegiatan ilegal di perbatasan berhenti total. Termasuk lalu lintas barang yang masuk dari Malaysia. (oxa)

Bisnis Ilegal .....................................................................................................dari halaman 9 Mengangkut kayu ilegal menggunakan mobil boks ekspedisi merupakan modus baru. Pelaku menghindari penangkapan yang dilakukan kepolisian. “Biasanya kayu diangkut menggunakan truk bak terbuka, namun sudah banyak yang kita tangkap. Kasus ini akan kita kembangkan, berapa banyak sudah kayu yang dibawa menggunakan mobil boks ini,” jelas AKP Siswadi.

Selain mengamankan barang bukti kayu ilegal, polisi juga menggelandang

Darwin, sopir mobil boks, warga Jalan Komyos Sudarso, Pontianak Barat.

“Jumlah total kayu ilegal ini sebanyak 156 batang. Saat ini tersangka sedang dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Tipiter Sat Reskrim Polresta Pontianak,” ungkap AKP Siswadi.

Ratusan batang kayu bengkirai berbagai ukuran itu diduga dibeli dari sawmill mini di Jalan Trans Kalimantan, Ambawang, Kubu Raya. “Namun kita duga kuat ini kayu ilegal dari Ketapang.

Sopirnya tidak kita tahan, mengingat ada yang bertanggungjawab atas kayu-kayu ilegal ini,” kata AKP Siswadi.

Wakasat Reskrim menegaskan, Darwin selaku pemilik kayu dijerat pasal 83 ayat 1 UU No 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan, Pencegahan dan Pengrusakan Hasil Hutan (P3H). Ancaman hukumannya lima tahun penjara. “Kayu ini akan diteliti oleh ahlinya dari Disbun Kota Pontianak, sebagai saksi ahli atas proses hukum yang kita lakukan,” ujarnya. (zrn)

37 Siswi .................................................................................................................dari halaman 9 asrama para pelajar di Sekadau. Misalnya asrama susteran dan asrama bruder. Tapi ini memang masih belum sepenuhnya menjamin. Sebab yang tinggal di asrama pun kadang-kadang curi-curi keluar,” ucap alumnus S2 UI tersebut.

Tak habis di situ, melalui PKK dan instansi terkait, juga sering dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada para remaja. Sayang segala upaya ini tetap tidak mampu membendung pelajar melakukan seks bebas hingga hamil.

Terungkapnya kasus pelajar yang melakukan seks bebas hingga berakibat kehamilan itu, bermula dari pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat yang dilaksanakan mulai Senin lalu.

Dari total 2.956 pelajar yang terdata sebagai peserta UN, tercatat sebanyak 37 pelajar tidak hadir.

Setelah diselidiki, ternyata banyak di antara mereka itu yang sudah keburu hamil. Karena alasan malu, mereka pun memutuskan tidak menyelesaikan pendidikannya.

Masalah tersebut tidak dibantah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sekadau maupun pihak sekolah. Salah seorang kepala sekolah mengakui ada murid wanitanya yang sudah hamil delapan bulan atau tinggal 1 bulan 10 hari lagi brojol atau melahirkan.

Anggota Komisi C DPRD Sekadau yang membidangi pendidikan, Muslimin ikut prihatin dengan banyaknya pelajar yang hamil di luar nikah. “Kita minta jajaran Satpol PP tidak tutup mata,” kata Long Amin, sapaan akrab Muslimin menjawab Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, kemarin.

Lantas apa hubungan pelajar hamil

dengan Satpol PP? Menurut Long Amin, keduanya memiliki keterkaitan erat. Satpol PP bisa mengurangi resiko kehamilan pelajar dengan memperketat pengawasan terhadap indekos yang sering dijadikan arena kumpul kebo pelajar.

“Mestinya Satpol PP memperketat razia terhadap rumah-rumah kost yang dihuni pelajar, agar bisa mengurangi aktivitas kumpul kebo yang mereka lakukan,” saran Long Amin.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini menilai, sejauh ini peranan Satpol PP dalam merazia indekos masih kurang.

“Kita harapkan ke depan Satpol PP ada jadwal khusus untuk melakukan penertiban indekos. Bila perlu lakukan razia tiap minggu, atau minimal dua minggu sekali,” ujar Long Amin. (bdu)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Kamis, 16 April 2015

Berpakaian Ala Black Widow L

una Maya didaulat sebagai duta atau ambassador karakter Black Widow dalam film Avanger’s: Age of Ultron. Berpakaian ala Black Widow, Luna akan memperkenalkan karakter hebat tersebut.

“Awalnya kalau sampai seperti ini aku enggak tahu, itu dari pihak Marvel’s. Aku hanya sempat dikasih tau, ’Luna get ready ya,” kata Luna saat ditemui JPNN. com dalam sesi wawancara khusus di Kantor Walt Disney Indonesia, Gedung World Trade Center, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Luna mengaku kaget saat ditunjuk sebagai karakter itu. Dia mengatakan, kabar itu datang sekitar 1,5 bulan lalu. Saat itu, dia bahkan tak membayangkan apa yang bakal dilakukan jika hal tersebut benar-benar terjadi. “Aku sebenarnya belum tahu tokoh Black

(Jp)

Widow itu sendiri. Tapi setelah dipilih jadi ambassador aku langsung mencari informasi dengan membaca untuk mengetahui karakternya,” tambah Luna.

Setelah membaca dan mengumpulkan informasi yang kebanyakan dari berselancar di dunia maya, dia akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Menurut Luna, karakter Black Widow sangat hebat. “Ya, Black Widow keren banget. Kalau kita baca di internet, kita bakal percaya kalau tokoh ini ada di dunia nyata. Ini orang keren banget, dia (Black Widow) memang agent, spy (matamata), gahar. Tapi dia sebenarnya juga orang yang sedih,” tegas Luna.

Film Avanger’s: Age of Ultron tak lain adalah sekuel dari film Marvel’s The Avengers yang dibintangi Robert Downey Jr sebagai Tony Stark, pada tahun 2012 lalu.

WHULANDARY HERMAN

Jadi Juri Miss universe Malaysia

Puteri Indonesia 2013 Whulandary Herman, 25, terbang menuju Malaysia, Selasa (14/4) malam. Whulan segera menjalankan tugas sebagai seorang diantara 12 juri untuk kontes kecantikan Miss Universe Malaysia 2015.

Pada Senin (13/4), Jawa Pos mewawancarai dara yang pernah menjadi wakil Indonesia dalam Miss Universe 2013 di Moskow, Rusia, tersebut. Whulan merasa terhormat karena dipilih Miss Universe Malaysia Organization (MUMO) untuk menjadi salah seorang juri asal Indonesia.

Apalagi, Whulan menjadi satu-satunya juri yang berasal dari luar Malaysia. “Saya bangga sekali. Awalnya, saya sama sekali tak menyangka karena hal yang baru juga buat saya dan perhelatan ini. Baru kali ini mereka memilih juri dari luar negaranya dan yang pertama adalah Indonesia,” papar Whulan.

Awalnya, dia tidak tahu persis alasan MUMO memilih dirinya sebagai salah seorang juri. Namun, perempuan yang kini berkarir sebagai presenter, aktris, dan model itu mendapat tawaran sekitar awal tahun lalu. Whulan ditunjuk MUMO, karena dipandang masih aktif dalam kegiatan

a y a M Luna

beauty pageant dan bidang kecantikan lain.

Whulan tidak menemukan alasan untuk menolak tawaran yang mungkin datang hanya sekali seumur hidup tersebut. “Ini kesempatanku untuk memperoleh pengalaman baru.

Kesempatan ini justru datang dari luar. Selama bisa diambil mengapa tidak?” ujarnya.

Tetapi, di balik rasa gembiranya, menjadi juri ajang kecantikan negara lain tidaklah mudah. Keputusan itu telah menimbulkan pro-kontra di masyarakat. “Pada akhirnya, aku nanti harus memilih pemenang disana. Artinya, pemenangnya akan menjadi saingan bagi Puteri Indonesia 2015 di Miss Universe 2015 kan. Karena itu, belum-belum aku sudah punya haters, hehe…” ucap dia. “Tapi, bagiku, jalani saja yang terbaik selama niatnya baik,” lanjutnya dengan santai.

Gadis berdarah Minang itu menyatakan, menjadi juri di luar Indonesia merupakan langkah yang baik untuk karirnya.

“Bagiku, ini peluang untuk menjadi lebih baik lagi,” tutur wakil Indonesia yang berhasil masuk Top 15 Miss Universe 2013 tersebut.

Hari ini, Kamis (16/4) Whulan mulai menjalankan tugas sebagai juri Miss Universe Malaysia 2015. Sebanyak 17 finalis ajang kecantikan itu mulai berlomba untuk menampilkan yang terbaik di hadapan sang juri. (Jp)

RATNA ANJANI

Semakin Tinggi PEDANGDUT, Ratna Anjani yang sedang sibuk menyelesaikan pendidikan S2 di salah satu universitas swasta di kota Bogor, menilai pembajakan Compact Disc (CD) sekarang semakin tinggi.

“Pembajakan hasil karya seniman ini masalah lama yang tidak pernah selesai.

Pemerintah dan seluruh elemen harus bersatu memer-

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

anginya,” tegasnya.

Selain sibuk kuliah pascasarjana, Anjani juga mengisi rutinitas akhir-akhir ini dengan traveling dan naik gunung. “Selain nyanyi aku isi waktu dengan cycling, berkuda dan olahraga lari.

Aku juga suka naik gunung,” katanya.

Pendendang lagu berjudul ’Demi Cintaku’ ini juga bersama suami sedang merintis beberapa usaha restoran di wilayah Jawa Barat. “Aku juga aktif di ormas Pemuda Pancasila,” akunya. (RM)

MAU BAWA PULANG SELULAR PHONE POLYTRON?

Caranya Mudah, Like FB Polytron Mobile dan FB Iklan Rakyat Kalbar Selanjutnya jawab pertanyaan berikut!

Produk apa yang diproduksi Polytron?

A. Perangkat elektronik rumah tangga B. Perangkat selular phone C. Semuanya benar *Keputusan Panitia Mutlak dan Tidak Bisa Diganggu Gugat!

POLYTRON

Telah eksis di Indonesia selama 40 tahun sebagai brand elektronik lokal dan hingga saat ini masih tetap diminati masyarakat Indonesia.

Gunting dan kirim jawaban Anda ke Gedung Graha Pena Kalbar, Lantai 2 Jalan Arteri Supadio (A Yani II) Km 3,5 Sungai Raya, Kubu Raya.

Nama Lengkap : ......................................................................

No. KTP

: ......................................................................

No. HP

: ......................................................................

Jawaban

: ......................................................................

Batas Pengiriman Hari Kamis, 16 April 2015 / Pengumuman Pemenang Hari Jumat, 17 April 2015

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café