17 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 17 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Tahun Kambing Kayu Imlek 2566

Momen Turunkan Tensi Kegaduhan Politik

Daniel Johan

Pontianak-RK. Perhitungan Imlek 2015 adalah tahun Kambing Kayu. Shio Kambing diyakini memiliki sifat pengalah yang selalu melibatkan hati dalam setiap perbuatan dan kebijakannya.

“Karakter bagi mereka yang penuh kasih sayang terhadap sesama dan senang dengan ketenangan. Kambing adalah tanda kedelapan dalam zodiak shio yang menggambarkan Halaman 7

Cari Cara Tangani Kerusakan Jalan

Komisi B DPRD Sekadau Jiplak Ilmu DBMP Bandung

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

BG Menang Praperadilan, Jokowi Kasi Selamat

SBY: Ya Allah....

KPK:

Evaluasi 100 Hari, Duduk Melingkar Ditemani Kudapan

YANG PASTI SETELAH INI SEMUA TERSANGKA DI POLRI, KEJAKSAAN, ATAU KPK AKAN MENGAJUKAN PRAPERADILAN

Presiden Joko Widodo menggelar sidang paripurna di Istana Bogor, kemarin malam, dengan suasana sedikit berbeda.

Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, sikap Jokowi yang tampak begitu santai menular ke menteri-menterinya sebagai peserta paripurna.

Tak tampak ketegangan, meski di luar publik sedang menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah Jokowi-JK usai calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan,

Jakarta-RK. Seluruh tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan kejaksaan selayaknya berterima kasih kepada Komjen Budi Gunawan (BG) dan Hakim Sarpin Rizaldi. Terutama yang tidak dimintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berpotensi mengajukan praperadilan dan meminta bebas sangkaan.

Halaman 6

Halaman 7

SANTAI. Jokowi-JK menggelar sidang kabinet di Istana Bogor, Senin (16/2) malam. JPNN

Diduga Ramai-ramai Makan Duit Pungli Prona di Putussibau Jajaran Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau saat berada di Dinas Bina Marga Kota Bandung. IST

Sekadau. Sejumlah anggota Komisi B DPRD Sekadau yang membidangi infrastruktur bertandang ke Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, pekan lalu.

Kedatangan mereka untuk Wali Kota Kembang mempelajari cara penanganan kerusakan jalan di kota Wajibkan Semua kembang tersebut, baik yang nasional, provinsi, Dinas Punya Twitter berstatus maupun jalan kota.

“Dalam kunjungan itu, kita disambut Sekretaris DBMP Didi Ruswandi, dan Kepala Bidang Perencanaan Agus Hidayat,” ujar Isnaini, Ketua Komisi B DPRD Sekadau, kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Senin (16/2).

Halaman 7

Giliran Mantan Kepala BPN Calon Tersangka

Putussibau-RK. Setelah menjebloskan Kepala Seksi (Kasi) Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu FE, 37, ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas

II B Putussibau, Jumat (13/2) siang, giliran Mantan Kepala BPN Kapuas Hulu berinisial Hf yang dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau.

Kasi Pidsus Kejari Putussibau, Heri

SH mengatakan, dugaan kasus korupsi dengan melakukan pungutan secara tidak sah dalam pembuatan sertifikat Prona pada tahun 2011 tidak hanya Halaman 7

Jangan Pindahkan Banjir Rene Suhardono @ReneCC Siapapun yang dijadikan tersangka oleh aparat hukum mulai hari ini bisa mengajukan pra-peradilan. Ucapkan makasih pada BG & Sarpin.

Arifin Purwakananta @purwakananta TV tak terlalu banyak bertanya ke masyarakat dalam kasus BG ya. Malah memberi banyak ruang kepada pendukung BG.

klik! www.rkonline.id

Arya Sujiwo Tejo @sudjiwotedjo Sekelebat petanya ketahuan, golongan yg bakal ndak bebas kalau ada KPK, umumnya mendukung putusan hakim.

Wacana pemindahan Ibukota Indonesia, kembali berdengung sejak beberapa hari belakangan, seiring dengan banyaknya masalah di Jakarta. Paling anyar, terkait banjir yang rutin melanda ibukota.

Sejak dulu, ibukota Indonesia sering diwacanakan untuk dipindahkan dari Jakarta ke pulau Kalimantan.

Meski belum ada keputusan resmi terkait hal tersebut, Halaman 6

Menyulitkan Jokowi di Mata Rakyat dan Dunia K e p u t u s a n Ha k i m tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) harus tetap dihargai.

Walaupun, ini “cobaan” bagi penegakan hukum Indonesia.

Halaman 7

Fuad Bawazier

Nasib Buram Petani Karet Melawi, dan Kalbar (2)

klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Giliran mantan Kepala BPN Kapuas Hulu calon tersangka Pungli Prona -- Mudah-mudahan jak jangket ke daerah laennye.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Daya Beli Menurun, Mental Petani Diubah Perkebunan karet monokultur dan ketergantungan tinggi pada harga membuat petani cepat terpuruk.

Perlu perubahan sikap dan mental membangun tumpeng sari dan kebun berkualitas.

Sukartaji Mohan, Biro Melawi

Perekonomian Kabupaten Melawi digerakkan secara konvensional dari sumber dana pemerintah, perkebunan, investasi dan perdagangan dan semuanya saling terkait. Kalau salah satunya anjlok dipastikan akan mempengaruhi sektor lainnya. Meskipun tidak tumbang atau kolaps, namun memperlambat pertumbuhan atau tak bertumbuh alias stagnan. Kondisi itu jelas berdampak pada perekonomian Kalbar.

Melawi masih mengandalkan karet sebagai tumpuan utama hidup rakyat.

Ketika saat ini karet rakyat tengah didera anjloknya harga di tingkat petani, roda

ekonomi Melawi melorot seirama daya beli masyarakat. Bahkan bisa goyang bila membaca data produksi Dishutbun Melawi. Selama satu tahun produksi karet rakyat 15.783 ton atau 15.783.000 kg.

Jika harga jual petani paling bawah saat ini sekitar Rp5.000, itu menghasilkan Rp78,915 miliar.

Sementara harga minimal yang diinginkan masyarakat sekitar Rp10.000 per kg, seharusnya menghasilkan Halaman 7 Petani merendam getah setelah terkumpul beberapa lama. SUKARTAJI-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 17 Februari 2015

2

Firman Subagyo/ Wakil Ketua Badan Legislasi DPR

Tuntaskan Dulu Revisi KUHAP & KUHP, Baru Revisi UU KPK, UU Polri & UU Kejaksaan Di tengah berlarut-larutnya kisruh KPK-Polri, DPR akan merevisi Undang Undang KPK, Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Kejaksaan.

Revisi undang-undang tersebut sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, RUU tersebut merupakan usulan Komisi III DPR. Sejumlah kalangan menduga, kisruh KPK-Polri membuat DPR memasukkan revisi undang-undang tersebut dalam Prolegnas 2014-2019.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo mengatakan, perseteruan antara institusi penegak hukum telah meninggalkan kewajibannya untuk menegakkan hukum dan alfa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Kondisi itu kian menjadi-jadi dengan kian tajamnya perseteruan antara Polri versus KPK. Itu sangat memalukan,” tegas Firman Subagyo.

Berikut wawancara selengkapnya dengan Firman Subagyo. +Apa yang mendasari ketiga undang undang itu direvisi?

-Ketiga institusi penegak hukum itu kini sudah tumpang tindih dan sudah saling mengkriminalisasi satu dengan lainnya. Bukannya menegakkan hukum dan memberantas korupsi, malah saling mengkriminalisasi, ini sangat memalukan.

Jujur saja, situasi saling mengkriminalisasi antara Polri dengan KPK saat ini turut menyumbang agar segera dilakukan revisi terhadap ketiga undang-undang institusi penegak hukum itu. +Siapa yang mendorong dilakukannya revisi ketiga undangundang itu?

-DPR juga mendorong segera dilakukan revisi itu. Usulan dari pemerintah juga datang. Supaya dilakukan juga revisi terhadap Undang Undang KPK, Undang Undang Polri dan Undang Undang Kejaksaan. DPR dan Pemerintah sama-sama mendorong dilaku-

DPRD Kabupaten Kubu Raya

Subandi: Jika Membangkang, Tutup Saja PT. SBA Kubu Raya-RK. PT. Sinar Borneo Agung (SBA) tidak hanya membuat berang Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) saja, melainkan anggota DPRD KKR ikut berang.

Pasalnya masih ada perusahaan yang tidak mematuhi segala aturan untuk berinvestasi di KKR. Ketua Komisi III DPRD KKR, Subandi Dolet menyesalkan, ternyata masih ada perusahaan yang sudah berjalan lama, namun ternyata tidak mengantongi izin resmi seperti yang telah diatur oleh pemerintah.

“Kita tersinggung ketika mengetahui dari media. Hal tersebut terungkap dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi I DPRD Kubu Raya, barulah pihak perusahaan kelabakan dalam kepengurusan izin usahanya tersebut,” tegas Subandi Dolet, Senin (16/2).

Subandi berpendapat, apabila beberapa waktu lalu DPRD KKR tidak melakukan sidak ke PT SBA, boleh jadi pihak perusahaan adem ayem saja serta tidak mengurusi segala kewajiban terkait perizinan usaha. Hal itu berarti sama saja perusahaan mengabaikan pemerintah.

“Jika tidak ada kejelian dari pihak legislatif terhadap usaha tersebut, pasti perusahaan tersebut diam saja dan sampai saat ini tetap beroperasi. Walaupun kita mendapat kabar perusahaan itu masih beroperasi dengan menggunakan pihak kontraktor, tentu itu tetap menyalahi aturan,” tegasnya.

Seharusnya, sambung Subandi, ketika membuka usaha tentu harus mengikuti aturan yang ada dan tentunya pihak eksekutif harus jeli terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini. Karena yang mempunyai wewenang langsung terhadap perizinan tersebut adalah dinas terkait.

“Ketika permasalahan seperti ini bergulir di media massa. Jadi apa kerjanya dinas terkait selama ini. Sehingga kecolongan, PT. Sinar Borneo Agung yang tidak mempunyai izin, namun tetap beroperasi. Tentu hal ini merupakan kerugian bagi daerah,” lugasnya.

Legislator PPP tersebut menjelaskan, sebenarnya Pemerintah KKR tidak pernah menyusahkan investor yang ingin berinvestasi di Kubu Raya. Namun tentu harus diawali dengan etikad baik dari pemilik perusahaan. (asy)

kannya revisi. +Apa revisi ketiga undang-undang itu bisa menyelesaikan persoalan institusi penegak hukum selama ini?

-Sebenarnya tujuannya sama-sama bagus, tetapi sudah tumpang tindih juga. Saat ini, para penegak hukum itu malah saling sikut dengan mengatasnamakan masing-masing memiliki undang-undang sendiri. Nah, akhirnya penegakan hukum malah jadi simpang siur dan saling mengkriminalisasi. Kita hendak menyelaraskannya sekarang. Supaya tidak tumpang tindih dan supaya bisa saling bersinergi sebagai sesama penegak hukum. +Apa selama ini tidak ada sinergi di antara institusi penegak hukum?

-Sebetulnya sudah tumpang tindih. Misalnya saja, kewenangan penyidikan itu kan semestinya di kepolisian. Tetapi sekarang ini yang terjadi adalah KPK bisa menyidik, jaksa bisa menyidik juga.

Seharusnya, polisi menyidik, jaksa melakukan penuntutan sebagai Jaksa Penuntut Negara. KPK, boleh menyidik dengan kekhususankekhususan yang diatur dan penuntutnya nanti jaksa. +Bukankah revisi itu mengebiri kewenangan KPK? -Ketiga institusi hukum itu sama-sama memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi. Dan ketiga-tiganya mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sama. Sebenarnya, sebelum ke revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Polri dan revisi Undang-Undang Kejaksaan maka terlebih dahulu diselesaikan Undang Undang KUHAP itu. Sebab itulah acuannya. Setelah KUHAP dan KUHP selesai, barulah masuk ke revisi ketiga undang-undang tersebut. +Artinya revisi ketiga undang-undang itu masih antre?

-Tetap menjadi prioritas, tetapi bukan di 2015. Jika 2015 selesai KUHAP dan KUHP maka segera masuk pada revisi Undang-Un-

dang KPK, Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan. Bisa 2016 atau 2017, tergantung cepat tidaknya KUHAP diselesaikan. +Ada kecemasan dengan revisi itu, KPK akan mandul, ini bagaimana?

-Tidak seperti itu juga. Tentu proses ini akan dipikirkan secara matang bahwa kita harus memberantas korupsi itu adalah komitmen yang tidak bisa diganggu-gugat. Maka nanti akan kita panggil pakar-pakar untuk memberikan masukan dan pertimbangan yang kuat atas setiap revisi itu. Jadi tak usah ditakutkan. Sebab kita maunya penegakan hukum terlaksana dengan efektif dan tidak saling sikut. Kita mau semua institusi penegak hukum itu kian baik kinerjanya dan saling bersinergi. +Langkah apa yang dilakukan menuju revisi setiap undang undang itu?

-Tentu akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap institusi penegak hukum. Apa baik dan buruknya selama ini. Dalam penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi misalnya, mengapa kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak efektif melaksanakan tugas-tugasnya melakukan pemberantasan korupsi. Semua dievaluasi secara obyektif. Kita inginkan semua penegak hukum kita efektif melaksanakan tugas dan kewajibannya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Re-editing: Andry

Warga Desa Terentang Banyak Urbanisasi

SD Terentang Hilir Terancam Ditutup Kubu Raya-RK. Minimnya jumlah penduduk di Desa Terentang Hilir, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang hingga saat ini semakin berkurang akibat urbanisasi. Apalagi banyak masyarakat yang menetap di kawasan kota sehingga menjadikan daerah tersebut menjadi tempat yang luas dengan lahan produktif.

Namun ironisnya, jumlah penduduk setempat menjadi dapat dihitung dengan jemari. Minimnya jumlah penduduk tersebut akhirnya mengancam tutupnya sekolah dasar. Pasalnya jumlah murid yang belajar sangatlah sedikit dan semakin tahun semakin berkurang.

Tidak menutup kemungkinan apabila penambahan tidak dilakukan bisa-bisa segelintir anak-anak di desa tersebut tidak bisa mengenyam pendidikan dasar, karena SD ditutup dengan alasan sedikitnya jumlah pelajar.

Anggota Komisi IV DPRD KKR, Agus Sudarmansyah menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari perangkat desa beserta dokumen pendukung yang menyatakan bahwa daerah tersebut memang mengalami kekurangan jumlah penduduk akibat urbanisasi dan lain sebagainya.

“Kita mendapatkan masukan dari masyarakat dan Kepala Desa Terentang Hilir mengenai minimnya penduduk tersebut serta kita ketahui proposal tersebut juga telah masuk di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kubu Raya.

Mereka berharap kepada Pemkab Kubu Raya untuk bisa mendatangkan warga transmigrasi yang layak. Dalam arti kata

Agus Sudarmansyah. ARI SANDY

siap untuk pindah di sana serta siap secara skill dan tentunya yang betul-betul ingin menetap di daerah tesebut,” ujar Agus Sudarmansyah, Senin (16/2).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut menuturkan, warga trans yang nantinya bermukim di sana diharapkan memiliki kemampuan. Dalam arti kata dapat mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut serta tidak kalah pentingnya memiliki keinginan kuat untuk menetap. Mungkin itu hal prinsip ketika mendatangkan warga transmigran ke desa tersebut.

“Pertimbangan itu muncul ketika

melihat luasan lahan yang ada di daerah tersebut sangat besar. Namun dilain sisi penduduk setempat masih sedikit.

Masyarakat berharap lahan-lahan tidur yang masih sangat luas dapat dimanfaatkan sehingga menjadi lahan produksi yang menghasilkan,” tukasnya.

Menurutnya, ketika kesempatan yang ada dibiarkan begitu saja, seperti lahar tidur yang begitu luas dibiarkan tidur pulas tentu sangat disayangkan. Sementara pemerintah pusat menargetkan swasembada pangan dan kedaulatan pangan.

“Tentunya tidak optimal pemanfaatan lahan yang ada oleh masyarakat setempat. Karena jumlah masyarakat yang sedikit saat ini serta peluang di sana adanya penambahan warga trans memang status kepemilikan lahan di sana masih kosong, termasuk dalam hak milik negara,” paparnya.

Wakil rakyat yang sudah dua periode ini mengharapkan, “Dengan komitmen ingin menetap dan memanfaatkan lahan di sana, warga transmigran dari luar Kalimantan dapat didatangkan supaya lahan tidur tersebut dapat optimal,” harapnya.

Menurutnya, kondisi terkini di Desa Terentang Hilir saat ini bukan semakin banyak jumlah penduduk setempat, melainkan semakin sedikit jumlahnya.

Pasalnya banyak masyarakat setempat yang melakukan urbanisasi dan kini menetap di Kota Pontianak maupun kota lainnya.

“Kita juga mengharapkan respon Bupati terkait rencana mendatangkan warga trans tersebut. Sesegera mungkin

didatangkan tentunya akan lebih baik.

Karena minimnya penduduk setempat juga berimbas pada dunia pendidikan yang saat ini sedang mengalami krisis jumlah siswa di SD setempat,” tutur Agus.

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Desa Terentang Hilir, Kecamatan Terentang, Heri Yulianto mengungkapkan, banyak harapan yang diminta kepada Pemerintah KKR, khususnya penambahan penduduk di desa tersebut. Karena jika dilihat dari jumlah penduduk sekarang hanya 130 kepala keluarga saja yang berada di ibu kota kecamatan tersebut.

“Sangat sepi sekali desa ini, karena cuma ada 130 KK. Namun luasan lahan tidurnya sangat besar. Oleh karena itu, kita mengharapkan penambahan KK di desa kami. Supaya lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan serta dibiarkan begitu saja tanpa digarap seluruhnya bisa menjadi lahan produktif,” ujarnya.

Selain itu, Heri menambahkan, jika tidak ada penambahan penduduk di desa tersebut maka Sekolah Dasar (SD) yang ada kemungkinan besar akan ditutup.

Karena jumlah siswanya yang terbilang sangat terbatas.

“Jika SD ditutup karena kekurangan siswa, itu yang sangat tidak kami harapkan. Maka dari itu pemerintah dapat menambah penduduk melalui trans di desa kami. Supaya segala kendala dan permasalahan seperti minimnya murid pada sekolah dasar dapat teratasi,” paparnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro Abaikan Pra Musrenbang, Proyek Tak Terealisasi

Rakyat Kalbar

Selasa, 17 Februari 2015

3

Prostitusi Anak Kembali Marak di Pontianak Satarudin: Orangtua Harus Kontrol Anak Mereka

Ardiansyah

Pontianak-RK. Setelah melakukan koordinasi dengan tiga kelurahan di Kota Pontianak terkait hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dan kelurahan, ternyata terdapat tahapan yang tidak dilakukan. Yakni, pra musrenbang sehingga wajar saja jika musrenbang tingkat kota yang digelar kurang mendapat respon positif dari masyarakat.

“Kita melakukan pertemuan dengan kecamatan dan kelurahan terkait program-program mereka.

Selain itu komisi A juga mendalami bagaimana mekanisme musrenbang selama ini. Ternyata sebelum melakukan musrenbang kecamatan, ada yang namanya pra musrenbang di tingkat kelurahan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah, Senin (16/2).

Pertemuan yang dilakukan bersama kelurahan dan kecamatan tersebut. Yakni dengan hasil yang diperoleh banyak pra musrenbang yang kurang efektif, bahkan tidak dilakukan. Padahal, pra musrenbang merupakan data awal dan asli sebelum sampai dibahas ke tingkat kecamatan.

“Hasil rapat di tiga kecamatan, memang lemahnya di tingkat pra musrenbang. Ada beberapa faktor karena kurang aktifnya pihak kelurahan dalam melakukannya sehingga tidak semua data yang kami dapat dari kelurahan tidak melakukan pra musrenbang,” paparnya.

Ardiansyah menjelaskan, karena tidak melakukan pra musrenbang sebagai penunjang. Dengan data awal yang lengkap kemudian ditindaklanjuti dengan musrenbang. Namun tidak dilakukan pihak kelurahan lantaran berbagai macam alasan dan sebagainya.

Dirinya menyayangkan hal tersebut, karena pra musrenbang harus dilakukan setiap kecamatan. Yakni dengan memberikan pemahaman pada masyarakat.

“Jadi memang ada beberapa tahapan yang dilakukan melompat. Sebenarnya data dari musrenbang aslinya dapat dari pra musrenbang. Kalau sudah di kecamatan, sudah kurang asli dan berbeda dengan pra musrenbang,” timpalnya.

Menurutnya, atas temuan ini, sebelum melakukan musrenbang tingkat kota, pihaknya mengharapkan perbaikan-perbaikan berupa turut kembali melakukan pra musrenbang. Yakni dengan kevalitan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak sebagai pendukung pra musrenbang tersebut.

“Ini yang kita minta pihak camat membenahi melakukan pra musrenbang. Kemudian melakukan musrenbang camat yang memiliki data dari Bappeda agar nyambung. Karena banyak hasil musrenbang yang tidak terakomodir setelah ada musrenbang tingkat kota,” paparnya.

Yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, yakni sejauh yang dipantau pihaknya sejauh ini adalah kurang dan ketidakpercayaan tingkat Rt/Rw terhadap realisasinya.

Padahal masalah awal yang menyebabkan kurang terserap dengan baik yakni tidak melakukan pra musrenbang yang dilakukan oleh masyarakat.

“Kadang-kadang ada dari pihak kelurahan, Rt/Rw tidak percaya. Mereka bilang kenapa capek-capek melakukan ini. Toh sampai di tingkat kota pun hilang.

Ini yang harus kita benahi dan jangan sampai berfikiran seperti itu,” ujarnya.

Terkait persoalan ini, legislator PAN DPRD Kota Pontianak ini mengharapkan, perangkat pemerintah terkecil itu supaya selalu mamantau perkembangan wilayahnya untuk melakukan pra musrenbang serta kembali menyosialisasikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan pentingnya musrenbang.

“Kita minta aktifnya kelurahan, sosialisasi pada Rt/Rw bahwa pentingnya musrenbang serta ada kesadaran dari pihak Rt/Rw agar program tidak tumpang tindih serta tepat sasaran,” harapnya. (agn)

Pontianak-RK. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menegaskan, kembali maraknya prostitusi terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak perlu menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Termasuk perlu ada pembinaan dan monitoring dari dinas serta instansi terkait. Di samping pengawasan orangtua yang dinilai sangat penting terkait masa tumbuhkembang si anak. Apalagi Kota Pontianak beberapa tahun terakhir mendapatkan gelar sebagai predikat Kota Layak Anak (KLA).

Atas temuan Satpol PP Kota Pontianak, lantaran banyaknya anak bawah umur yang terjaring razia serta diketahui menjajakan dirinya ke lelaki hidung belang, beberapa hari lalu sehingga memunculkan empati ketua DRPD Kota Pontianak.

Bahkan, Satarudin menyatakan, supaya hal tersebut tidak kembali terjadi serta perlu diawasi. Sebagai bentuk kontrol agar anak menjalankan rutinitas sesuai dengan porsinya sebagai anak yang masih

di bawah umur.

“Terkadang tindakan ini melatarbelakanginya karena pergaulan yang di luar kontrol sehingga mereka mau melakukan itu. Di samping juga kemungkinan ada tuntutan ekonomi tentu berpengaruh yang ditambah lagi dengan pergaulan yang bebas itu tadi. Jadi saya berharap tidak hanya pemerintah saja yang melakukan pengawasan, melainkan peran orangtua sangat penting memantau anaknya supaya tidak terjerumus,” tegas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Senin (16/2).

Ia menjelaskan, peran orangtua sangat diharapkan mampu memberikan minimal pemahaman akan bahaya pergaulan bebas. Terlebih lagi sampai berhubungan badan dengan lawan jenis. Karena jika ditinjau dari sisi usia yang masih belum layak melakukan perbuatan orang dewasa tersebut sekaligus mempertimbangkan masa depan si anak jika tidak adanya garis larangan tersebut.

“Dalam hal ini peran orangtua sangat

diharapkan. Seperti membatasi jam keluar terutama saat malam hari. Kalau mereka jam 9-10 malam masih belum pulang, orangtua wajib cari tahu keberadaannya.

Jangan dibiarkan saja,” paparnya.

Bukannya melarang, tambah Satarudin, tetapi membatasi pergaulan anak supaya tidak salah langkah ke depan. Karena bentuk sayang terhadap anak bukan malah memberikan kebebasan yang sebebasbebasnya, melainkan mengenalkannya ke lingkungan luar rumah. Namun mereka harus sadar betul apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan untuk anak seusia mereka.

“Jangan jam 11.00 malam anak masih belum pulang ke rumah, orangtua malah santai-santai saja. Periksa dan cari tahu ke mana dia pergi dan sama siapa dia pergi. Karena nanti kalau terjadi apa-apa bukannya orang lain yang akan direpotkan, tetapi orangtua. Apalagi sampai kalau ada orangtua yang menyuruhnya melakukan perbuatan tidak senonoh itu.

Sangat tidak manusiawi sekali orangtua

itu,” cetusnya.

Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah penginapan, kos dan hotel di kawasan Kota Pontianak. Dengan melakukan razia dan memberlakukan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Tidak hanya mereka yang terjaring saja, melainkan pemilik penginapan juga diberlakukan sama, karena sudah menyediakan tempat namun tidak mengontrolnya.

“Sejauh ini Pemkot Pontianak sudah tergas menindaknya. Sebagai bentuk antisipasi supaya kejadian ini tidak kembali terjadi. Di samping juga kita telah mendapatkan Kota Layak Anak beberapa tahun belakangan. Tentu harus dipertahankan dan gencarkan lagi razia-razia untuk menyelamatkan anak supaya tidak membuat asusila,” tegasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

BPJS Bantah Pemutusan Kerja Sama dengan RS Antonius karena Merugi

Untung Patri Wicaksono Pribadi. GUSNADI

Pontianak-RK. Tudingan pihak rumah sakit (RS) mengalami kerugian atas kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibantah keras Kepala BPJS Kesehatan, dr. Gigi Untung Patri Wicaksono Pribadi.

Menurutnya, kerugian itu hanya karena permasalahan internal rumah sakit yang kurang bisa mensiasati pelayanan tanpa harus mengalami kerugian.

“Kalau memang kerja sama dengan BPJS Kesehatan itu merugikan, pasti banyak rumah sakit swasta yang kerja samanya sudah tutup. Kita melihat secara makro saja, tinggal bagaimana di internal masing-masing rumah sakit yang punya kiat-kiat memberikan pelayanan tanpa mengalami kerugian,” ujar Untung Patri Wicaksono Pribadi, usai pertemuan dengan DPRD Kota Pontianak bersama sejumlah stakeholder dalam paripuran terbuka di ruang rapat DPRD Kota Pontianak, Senin (16/2).

Ia menjelaskan, secara kebijakan dalam menentukan tarif memang bukan dari pihaknya, melainkan dari kementerian. Namun sejauh pantauan yang diketahuinya banyak yang menjalin kerja sama bukannya malah mengalami kerugian, melainkan survive atas kerja sama tersebut. Seperti di daerah-daerah lain yang malahan pihak BPJS sendiri yang kewalahan menjalin kerja sama dengan pihak RS swasta.

“Yang menentukan tarif bukan BPJS, tapi dari kementerian kesehatan. Selain itu juga pihak rumah sakit bisa belajar dari swasta lain yang sudah kerja sama, berjalan satu tahun yang jalin kerja sama ini kan tidak hanya rumah sakit pemerintah, tetapi juga banyak rumah sakit swasta dan survive. Ini yang bisa menjadi pengalaman kenapa rumah sakit yang lain bisa, tetapi di Kalbar tidak,” paparnya.

Salah satu kasus yang terjadi, lanjutnya, di Kota Pontianak rumah sakit swasta yang cukup ternama, yakni RS Antonius telah melakukan pemutusan kerja sama.

Pasalnya setahun terkhir setelah adanya kerja sama tersebut, pihak rumah sakit mengalami kerugian sehingga diputuslah kerjasama tersebut. Hanya saja pihak RS Antonius menawarkan bisa melayani BPJS, namun diperuntukkan di kelas 3 saja atau secara parsial. Tapi hal ini belum disetujui BPJS Kesehatan. Pasalnya dikhawatirkan ada kecemburuan sosial yang akan memunculkan permasalahan baru.

“Total di Kota Pontianak ada 10 rumah sakit yang telah bergabung. Kalau kerja sama secara parsial memang tidak memungkinkan, karena memang aturan sudah terpusat. Kerja sama secara parsial ini bisa memunculkan permasalahan baru. Seperti pasien yang merasa didiskriminasi. Contohnya kalau rumah sakit hanya melayani pasien kelas 3 saja, terus

kelas lainnya pasti akan menuntut, masa didiskriminasikan. Padahal azas yang digunakan dalam BPJS Kesehatan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Masalah tarif yang dinyatakan rumah sakit akan mengalami kerugian, menurut dia, dalam mengambil solusi untuk mengatasi permasalahan itu perlu dilakukan pertemuan dengan organisasi yang konsen serta ada kaitannya. Karena ini merupakan masukan sebagai bahan laporan ke kementerian untuk kerja sama tersebut tetap terjalin tanpa adanya diskriminasi bagi pasien atau adanya pembedaan antara pasien satu dengan yang lainnya.

“Sebenarnya bisa diusulkan ke kementerian kesehatan, kalau penyesuaian tarif itu diundang dari organisasi rumah sakit.

Nah ini diharapkan perwakilan ini bisa membuat klinik putway. Misalnya terapi suatu penyakit serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan kemudian biayanya keluar apa-apa saja. Ini yang saling diadu,” paparnya.

Menurutnya, “Kalau tarifnya dibilang kecil, tidak cukup tapi dasar menentukan tarif itu cukup apa? Ini sebagai memberi masukan dalam merubah tariff,” timpalnya.

Dalam pengembangan rumah sakit, tidak hanya rumah sakit negeri yang dibiayai pemerintah saja yang diberikan pengadaan peralatan kesehatan, melainkan rumah sakit swasta yang tergabung dalam BPJS Kesehatan turut diberlakukan hal yang sama. Hal itu sebagai upaya pengembangan rumah sakit bersangkutan supaya lebih memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat pengguna BPJS Kesehatan.

“Ini bisa melalui prefesi rumah sakit.

Kalau dari sisi kami tetap kami memberikan masukan ke pusat dan untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan, kami tidak berdiam diri dan terus mengajak rumah sakit yang ada di Kota Pontianak menjadi profider BPJS Kesehatan. Sebagai gambaran tahun ini sudah bertambah lagi dua rumah sakit,” lugasnya.

Untuk di Kalbar, dirinya mengatakan,

heran dengan perkembangan dan kurangnya minat pihak swasta untuk menjalin kerja sama. Berbeda dengan daerah lain yang antusias dan berbanding terbalik dengan Provinsi Kalbar.

“Kalau daerah lain beragam. Ada daerah yang sangat antusias, bahkan dari BPJS yang kerepotan mengikat kerja sama tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima, hasil dari koordinasi dengn pihak RS Antonius bahwa semenjak bergabung dengan BPJS memang mengalami kerugian. Sehingga kerja sama tersebut dicabut dengan beberapa ketentuan.

Yang salah satunya adalah menerima BPJS hanya diperuntukkan bagi kelas 3 saja.

“Antonius memang sempat menerima, tapi berhenti. 75 persen masuk antonius memang merugi, hitungannya tidak cocok. Jadi memang sebenarnya rumah sakit swasta di Kota Pontianak ada keinginan membantu. Karena mereka menyadari bahwa kesehatan hanya beberapa yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hanya masalahnya itu tidak masuk. Jangan profit untuk untung saja tidak bisa, kerugiannya luar biasa,” paparnya.

Sebagai langkah mengatasi hal tersebut, DPRD Kota Pontianak akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan membahas penentuan tarif supaya mereka yang melakukan kerja sama dengan BPJS merasa tidak dirugikan. Meskipun harus melakukan koordinasi dengan kementerian pusat.

“Mereka punya tawaran hanya kelas 3 saja. Ini tawaran cukup bagus. Hanya saja BPJS tidak mau, karena peraturan Undang-undang begitu. Jadi kita mengusulkan perubahan tarif, karena sangat pincang sekali. Kemudian kalau tidak bisa, mungkin dilakuan kerja sama dengan parsial, ada aspek-aspek tertentu dengan BPJS. Jadi menindaklanjuti ini akan kita koordinasikan. Kita minta nanti bisa memfasilitasi bersama kementerian untuk menyampaikan 2 aspek itu agar ada solusinya,” ujar Herman. (agn)

Warga Termiskin Akan Dapat Usaha Ekonomi Produktif Pontianak-RK. Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa menyatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) supaya mendapatkan rumah tinggal layak huni serta usaha ekonomi produktif.

Menteri Sosial RI yang mengunjungi Kota Pontianak, Minggu (15/2) lalu melihat salah satu penerima PKH di Kota Pontianak. Yaitu, di Jalan RA Kartini, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota.

Menurut Mensos, mereka penerima Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan warga 5 persen termiskin sehingga diperlukan suatu pemetaan tidak hanya menerima sejumlah bantuan dari PKH tersebut.

Ia menjelaskan, dari beberapa tempat yang sudah didatangi terkait PKH tersebut

dapat dikatakan bahwa 5 persen merupakan keluarga paling miskin. “Kita bisa melihat di banyak tempat yang sudah didatangi bahwa penerima PKH karena 5 persen keluarga paling miskin. Biasanya juga rumah sangat tidak layak huni ini yang kami lakukan pemetaan,” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, apabila intervensinya hanya melalui PKH, kalau intervensinya lewat KKS tidak cukup. Maka intervensinya bagaimana mereka yang termasuk dalam 5 persen keluarga miskin ini juga mendapatkan bantuan rumah tinggal layak huni.

Selain mendapatkan rumah layak huni tentunya keluarga ini harus mendapatkan usaha ekonomi produktif sebagai bantuan agar keluarga tersebut dapat menjalani hidup secara mandiri.

“Setelah mendapatkan rumah layak huni tersebut mereka juga harus mendapatkan

usaha ekonomi produktif. Kalau sudah mendapatkan usaha tersebut kita dapat menyampaikan bahwa keluarga tersebut dapat mandiri,” paparnya.

Ia menambahkan, dengan bantuanbantuan tersebut diharapkan keluarga yang termasuk dalam keluarga miskin dapat menjalankan hidup bersama keluarganya secara mandiri. Dengan kata lain akan membantu kehidupan keluarga tersebut.

“Kita dapat menyatakan mereka sudah saatnya mandiri, karena program perlindungan sosialnya mereka dapat. Mereka juga dapat rumah layak huni dan usaha,” timpalnya.

“Kalau sudah dapat mandiri maka mereka tentunya sudah dapat mempunyai penghasilan serta dapat dikatakan cukup dengan usaha yang akan dijalankan oleh keluarga tersebut,” ulasnya. (fie)

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Selasa, 17 Februari 2015

4

Kejar Wajib Pajak Profesional dan Artis Jakarta-RK. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru saja dilantik menegaskan, ada sejumlah terobosan pengamanan pajak 2015.

Salah satunya, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh para wajib pajak (WP). Di antaranya, pemerintah menyasar pendapatan pajak dari orang pribadi, terutama kalangan professional, seperti artis dan atlet.

“Tahun ini adalah tahun kebangkitan DJP (Ditjen Pajak) dan tahun pembinaan WP,” tegas Sigit.

Berdasar data Ditjen Pajak, di antara realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp981,9 triliun, hanya Rp4,7 triliun yang berasal dari WP orang pribadi. Masalahnya, jumlah mereka cukup banyak, yaitu 2,73 juta orang. Tetapi, yang mau melaporkan SPT tahunan hanya 637 ribu orang atau 23 persen saja.

Kalangan WP yang bandel, antara lain, sejumlah klub ISL yang ditengarai tidak pernah membayar pajak, baik

VALAS

Jumat, 13 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,937.88 14,628.34 3,570.67 3,420.77 9,454.80 12,833.00

9,833.67 14,478.62 3,532.11 3,386.19 9,353.60 12,705.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

PPh badan maupun perorangan. Seperti diberitakan, berdasar verifikasi Badan Profesional Olahraga Indonesia (BOPI), 10 di antara 18 klub ISL diduga mengemplang pajak.

Terbaru, banyak pemilik mobil mewah yang ternyata tidak membayar pajak. Salah satunya mobil mewah jenis Ferrari. Berdasar data Ditjen Pajak, sedikitnya 200 pemilik Ferrari di Indonesia tidak menyertakan keberadaan mobil mewah asal Italia itu dalam laporan SPT tahunan.

Terkait hal tersebut, sumber di Ditjen Pajak tidak membantah adanya para WP yang nakal itu. “Wah, ini sebenarnya masih rahasia. Masak mau nangkap penjahat bikin pengumuman,” katanya kepada Jawa Pos, Minggu (15/2).

Menurut Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak, Wahju Karya Tumakaka mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti para WP nakal tersebut. Dia menuturkan, bersama samsat Polri, pihaknya tengah menelusuri datadata kepemilikan mobil mewah tersebut.

“Itu sedang kami cek. Kami kerja sama dengan kantor samsat Polri, data pemilik mobil mewah tentu dicocokkan dengan NPWP dan SPT,” paparnya.

Wahju melanjutkan, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan Ditjen Pajak untuk menertibkan para WP bermasalah tersebut. Di antaranya, pemerintah akan mendesak para WP untuk membayar pajak yang kurang ditambah denda administratif terkait pelaporan SPT yang tidak valid. “Bisa juga diterbitkan SKP (surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan penelitian SPT, Red),” paparnya.

Jika WP masih bandel, kata Wahju, pemerintah tidak segan-segan bakal menempuh jalur hukum. Berdasar-

kan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP), WP yang terbukti dengan sengaja tidak melaporkan atau mendaftarkan usahanya, tidak melaporkan SPT dan tidak menyampaikan SPT dengan lengkap dan benar terancam pidana penjara dan denda.

“Pidana penjara paling singkat enam bulan, paling lama enam tahun dan dendanya paling sedikit dua kali atau paling banyak empat kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar,” tegas Wahju.

Karena itu, Wahju berharap para WP memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Dengan demikian, WP tidak perlu berurusan dengan hukum.

“Sebenarnya kalau sadar, ya silahkan memperbaiki diri.

Kalau SPT tidak sesuai dengan data, ya bisa diperbaiki.

Semua itu soal konsistensi. Ini mereka yang bikin masalah, bukan Ditjen Pajak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ditjen Pajak tengah fokus menggandeng kalangan selebriti untuk menggenjot penerimaan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pamudito mengungkapkan, tahun ini pihaknya menargetkan dapat meraup

Ilustrasi/Ist

peningkatan pajak hingga Rp600 triliun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyasar pendapatan pajak dari orang pribadi, terutama kalangan profesional dan artis.

Menurut dia, kepatuhan para selebriti dalam membayar pajak akan menular kepada masyarakat. “Yang penting ikhlas dulu, bayar pajak sesuai keikhlasannya dulu,” paparnya.

Sigit juga mengungkapkan, akan membantu membangun production house bagi para artis dengan catatan harus membayar pajak terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar mereka mau diajak bekerja sama membantu Ditjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. (jpnn)

KOMODITI SAWIT

Dapat PMN Rp3 Triliun

Harga TBS dalam Rupiah

Bulog Diminta Stabilkan Harga

April 2014

Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Rini Soemarno

Equatoriana

Jakarta-RK. Menteri BUMN Rini Soemarno merasa senang akhirnya Perum Bulog mendapat suntikan dana PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp3 triliun. Rini berharap dana tersebut bisa dipergunakan Bulog untuk memperbesar kuota operasi pasar dan menstabilkan harga di pasaran.

“Terima kasih kepada DPR yang telah menunjuk penyertaan PMN ke Bulog sebesar Rp3 triliun sehingga nantinya bisa untuk dapat melakukan operasi pasar dan menstabilkan harga,” ujar Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Jakarta, Senin (16/2).

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Utama Bulog, Lenny Sugihat mengatakan, pihaknya akan lebih getol melakukan operasi pasar agar selalu bisa mengontrol harga.

Nantinya operasi pasar akan dilakukan di beberapa wilayah, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Penyebaran akan dilakukan mulai hari ini hingga akhir Februari 2015.

“Operasi pasar ini akan dilakukan dua minggu ke 50 titik pemukiman khusus dan 12 pasar tradisional. Sasarannya langsung ke masyarakat umum,” ulasnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan KPK diteror? Apa kata Presiden RI, Yang menteror itu siapa? Jika ada yang menteror ya tangkap! Mengingatkan, waspadalah terhadap PKI (Persekutuan Koruptor Indonesia) gaya baru. Koruptor memang tersohor, terhormat, penyelamat akan tetapi koruptor paling pengkhianat!

Kesimpulannya, yang baik dan yang benar adalah yang baru lahir dan yang sudah mati. Selain itu adalah pengkhianat! termasuklah diri aku sendiri. Betapa tangguhnya koruptor di negeri ini. Korupsi penghancur kehidupan berbangsa dan bernegara! Lawan korupsi!.

Ibrahim Myh. 081288673500 13-2-2015

07.22

Sms Warga Hutan Dibabat Semakin hari, hutan di hulu sungai dibabat tanpa henti. Ibukota Jakarta lumpuh tenggelam rutin terjadi setiap tahun. Sementara para pakar dan pengamat pun sibuk memberikan alisis tentang berbagai cara agar tidak lagi terjadi banjir. Akan tetapi Jakarta akan tetap saja semakin meningkat banjir.

Belum lagi berbagai orang penting menyibukkan diri, agar kepentingan akan menjadi perhatian penting untuk dipentingkan, yang tujuannya sarat dengan kepentingan. Tidak sedikit dana bantuan pasca bencana dibikin rencana wacana walau rakyat korban bencana akan tetap semakin sengsara merana, akibat kezaliman dan durjana?

Jika tangan-tangan jahil dan nafsu serakah manusia tak terbendung, apalagi air hujan akan erosi di hulu sungai tanpa hutan. Waspadalah! Tuhan akan murka. Karena manusia sudah durhaka kepada Maha Kuasa. Manusia akan binasa!. Ibrahim Myh. 081288673500 14-2-2015

21.30

Tidak Efektif Calon tunggal Kapolri, Komjen BG pilihan Presiden Jokowi? Apa dilantik, apa dikritik itu haknya Presiden, tetapi apabila tidak dilantik Komjen BG oleh Jokowi? Lihat Saja.

085245519512 15-2-2015

16.28

Car Free Day Minggu pagi di Kabupaten Mempawah tidak berjalan efektif, karena pemilihan lokasi yang tidak tepat. Seharusnya di sepanjang jalan antara simpang empat Gedung Perpusda hingga simpang 4 SMAN 1 Mempawah. Thanks!

089655730055 15-2-2015

19.54

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

DPR-Pemerintah Sepakat Pilkada Hanya Satu Putaran Jakarta-RK. Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR, Alex Indra Lukman menyatakan ada sejumlah kesepakatan penting antara Panitia Kerja (Panja) DPR dengan Pemerintah terkait revisi UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. “Sudah ada sejumlah poin kesepakatan soal revisi UU Pilkada.

Pertama, penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah,� kata Alex Indra Lukman, kepada JPNN, Minggu (15/2).

Kedua lanjutnya, syarat pendidikan calon gubernur dan bupati/walikota tetap, yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Sedangan syarat usia untuk calon Gubernur tetap, yaitu paling rendah 30 tahun dan bupati/walikota paling rendah 25 tahun. “Tahapan uji publik dihapus,� ujarnya.

Terhadap calon kepala daerah untuk perseorangan, lanjut anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1, syarat dukungan awal dinaikkan menjadi 3,5 persen. “Sementara pembiayaan Pilkada dari APBD dan didukung oleh APBN,� terangnya.

Soal ambang batas kemenangan di setiap pilkada disepakati jadi 0 (nol) persen. “Artinya Pilkada akan berlangsung satu putaran,� ungkapnya.

Terkait dengan penanganan sengketa hasil Pilkada ujarnya, tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Panja DPR dengan Pemerintah menurut Ketua DPD PDIP Sumbar itu juga sudah menyepakati jadwal Pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang.

Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama tahun 2016).

Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017, untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang AMJ 2017). Sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018, untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019. “Pilkada serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027,� ungkapnya.

Mengenai mekanisme pencalonan adalah paket. “Paket pasangan dipilih bersama, yaitu 1 kepala daerah dan 1 wakil kepala daerah. Seperti sebelum Perppu,� ujarnya. (jpnn)

Rakyat Kalbar

5

Selasa, 17 Februari 2015

Calon Kepala Daerah Sudah Bisa Daftar Mulai Juli 2015

Ilustrasi. NET

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan pendaftaran calon kepala daerah (kada) sudah bisa mendaftar pada Juli 2015. Ini sudah diatur dalam revisi Undang-undang No.1/2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang akan diparipurnakan di DPR, Selasa (17/2) besok.

Waktu pendaftaran ini mundur sekitar 4 bulan sebagai konsekuensi dari penghapusan uji publik dalam tahapan pilkada. Sebelumnya, pada Perppu No.1/2014, pendaftaran calon kada dilakukan Februari 2015 ini. “Pendaftaran Juli (2015). Kalau dalam Perppu, karena ada uji publik dan lain-lain sehingga jatuhnya Februari,� kata Riza di

gedung DPR, Senin (16/2).

Politikus Gerindra ini juga menyebutkan, adanya perubahan bulan pemungutan suara dari September ke Desember 2015 untuk kada yang akhir masa jabatan tahun 2015 dan semester I 2016, membuat jumlah daerah peserta pilkada serentak gelombang pertama bertambah.

Nah, bagi daerah-daerah yang

belum mengalokasikan anggaran pilkada di APBD 2015, maka masih bisa dimasukkan dalam revisi APBD perubahan 2015.

Secara teknis Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan surat edarannya. “Anggaran masih keburu APBD-P. Mendagri akan bikin surat edaran, silakan direvisi lagi di APBD,� tandasnya. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Drainase Buruk, Jalan Hancur

Genangan air karena tersumbatnya drainase menyebabkan Jalan Basuki Rahmat cepat rusak. .K

URNADI

Bengkayang. Buruknya drainase sejak dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menyebabkan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Pahlawan cepat rusak.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bengkayang memastikan perbaikan jalan menuju Kota Pontianak itu menjadi prioritas tahun 2015. “Jalan itu sekarang rusak berat pas depan SPBU yang baru antara Jalan Basuki Rahmat depan Taman Makam Pahlawan. Banyak warga yang sudah jadi korban kecelakaan, itu tanggungjawab siapa,� ucap Yusmerius Jolong, 45, kepada Rakyat Kalbar, Senin

(16/2).

Sementara Pemilik SPBU, Veronika Salis memastikan SPBU yang dibangun memperhatikan keberadaan drainase. “Saya buat saluran permanen dengan pembuangan air yang terencana,� tegasnya.

Ia menuding, genangan air berasal dari rumah warga di seberang SPBU miliknya. Ia memparkan, posisi badan jalan lebih rendah dari drainase sehingga air menggenangi jalan. “Sebagai pemilik SPBU, saya siap memperbaiki jalan yang rusak, tapi saya tidak mau Pemkab Bengkayang atau Dinas PU mengklaim sebagai pekerjaan mereka.

Jika memang dibebankan ke pengusaha tidak masalah, asal tidak tumpang tindih dalam pengeluaran anggaran,� Ujar Veron.

Terpisah, Kepala DPU Bengkayang, Aleksisus SSos Msi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Kalbar untuk memprioritaskan perbaikan jalan dan drainase di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Pahlawan. “Tahun 2015 jadi prioritas, karena sudah menjadi agenda kita bersama. Drainase sepanjang Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Pahlawan menuju BP2 (Badan Penyuluh Pertanian, red) akan dilebarkan,� terangnya. (kur)

Setahun, Masa Percobaan 62 CPNS Singkawang Singkawang. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Singkawang yang terdiri atas 62 orang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. Mereka akan melewati masa percobaan selama satu tahun. Bila melakukan pelanggaran, bisa diberhentikan secara tidak hormat. “Yang bersangkutan bisa diberhentikan secara tidak hormat, jika selama masa percobaan melanggar kedisipilinan PNS,� kata Hamidi Irwansyah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ketika menyerahkan SK kepada 62 CPNS di Aula BKD Kota Singkawang, Senin (16/2).

Hamidi menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS, memang ada istilah masa percobaan selama satu tahun bagi CPNS yang baru menerima SK. “CPNS yang baru menerima SK harus memahami ini,� katanya.

Selain itu, mereka juga harus memahami masa pengangkatannya. Seperti tertera dalam SK, bagi Honorer Kategori Dua (K2) diangkat menjadi CPNS tertulis 1 Juni 2014. Sedangkan jalur khusus 1 Desember 2014.

Kendati SK-nya tertulis demikian, jelas Hamidi, bukan berarti menerima gaji mulai tanggal tersebut. Gajinya akan diterima setelah melaksanakan tugas di tempat kerja masingmasing. “Jadi tidak ada istilah rapel. Penggajian terhitung sejak melaksanakan tugas di instansi masing-masing,� jelasnya.

Terkait gaji jelas Hamidi, nanti UU ASN sudah diberlakukan, yakni dibagi dalam tiga kategori, terdiri atas gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan pemahaman. “Semen-

tara untuk tunjangan anak istri tidak ada lagi dan sudah dimasukkan dalam gaji pokok,� ujarnya.

Dia mengingatkan, CPNS yang sudah menerima SK pengangkatan, hendaknya bekerja sesuai aturan dan etika yang berlaku. “Kita sebagai pelayan masyarakat. Kalau diibaratkan, masyarakat boleh menampar kita, tetapi kita tidak menampar masyarakat,� kata Hamidi.

Bagi CPNS yang dulunya K2, tambah Hamidi, kebetulan yang bersangkutan dulunya Tukang Tebas Rumput, di-SK-nya tetap tukang tebas. “Apapun itu laksanakan saja, karena nanti untuk jenjang jabatan ke depannya tergantung penilaian pimpinan,� ingatnya.

Sementara itu, Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi mengatakan, penerimaan atau penempatan PNS itu disesuaikan dengan kemampuannya. “Sesuai dengan kemampuan, tidak mungkin Asyir (Kepala Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Singkawang) kita taruh di Dinas Kesehatan, ndak mungkin juga Carlos digantikan dokter hewan untuk pimpin RSUD Abdul Aziz,� katanya.

Oleh karenanya, dengan telah ditetapkan sebagai seorang PNS, hendaknya bekerja dengan baik. Jangan sampai ada laporan yang tidak baik. “Syukuri bisa menjadi PNS, laksanakan tugas sebaik-baiknya karena banyak orang menginginkan jadi PNS tapi belum bisa terwujud,� ingat Awang.

Dalam kesempatan tersebut, Awang juga mengajak PNS yang baru diangkat untuk bisa mengamalkan gaji pertamanya untuk anak fakir miskin. Setidaknya hal ini sebagai salah satu bentuk syukur. (dik)

Iklan Baris & Paket Murah -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 57(

/ 8$ 57(

AN

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

MUDAH DAN CEPAT

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

AVANZA DP Cuma HUBUNGI :

25 Jt

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

Untuk Berlangganan

HUBUNGI:

(0561) 768677

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

BURSA IKLAN BARIS Harian GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

CARA MUDAH

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN 0813 4806 2271 0856 5085 7244

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Selasa, 17 Februari 2015

6

Protes PBB tak Berpengaruh, Duo Bali Nine Tetap Didor Penggalan video, tawanan digiring di tepi pantai sebelum dipenggal. FOTO: NYDAILYNEWS

ISIS Rilis Video Pemenggalan 21 Warga Mesir di Pantai Libya

Ban Ki Moon. IST

Jakarta-RK. Protes dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki Moon terhadap rencana eksekusi mati dua terpidana narkotika, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dianggap Kejaksaan Agung sebagai imbauan saja.

Kejagung pun menegaskan akan tetap mengeksekusi dua Warga Negara Australia yang tergabung dalam sindikat internasional narkotika “Bali Nine” itu.

“Rasanya, kita melihatnya sebagai imbauan saja,” tegas Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Kejagung, Senin (16/2).

Bahkan, dia menegaskan, semua pihak termasuk Sekjen PBB agar bisa memahami kondisi objektif di suatu bangsa dan kedaulatan hukum di sebuah negara. “Itu juga harus menjadi perhatian kenapa di negara itu masih diterapkan hukuman mati,” katanya.

Menurutnya, bukan Indonesia saja kan yang menerapkan hukuman mati. Ada beberapa negara di dunia yang juga menerapkan hukuman mati. “Apalagi terhap kejahatan kejahatan yang sangat serius. The most serious crime, termasuk di dalamnya perkara narkotika ini,” ujarnya.

Jadi, ia melanjutkan, sepanjang hukuman mati itu masih menjadi hukuman positif yang berlaku di suatu negara, maka putusan pengadilan yang menyangkut hukuman itu tetap harus dijalankan. “Saya kira begitu,” tegasnya.

Kalau soal dalih hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia, Tony menegaskan, persoalan ini memang masih menjadi pro dan kontra. Bahkan, tegasnya, sampai akhir hayat tetap menjadi pro dan kontra, karena perspektif atau cara memandangnya berbeda.

Saat ditanya apakah Kejagung akan memberikan jawaban kepada PBB, Tony

menjawab diplomatis. Dia kembali menegaskan bahwa apa yang diungkap Ban Ki Moon itu hanya imbauan saja. “Nanti kita akan melihat bahwa apakah eksekusi tahap dua yang saat ini tahap persiapan akan tetap dilakukan, dan itu sekaligus sebagai jawaban (untuk PBB),” pungkasnya.

Sementara, Polri memastikan siap jika jaksa selaku eksekutor meminta regu tembak untuk pelaksanaan eksekusi. “Polri hanya menyiapkan tim penembak sesuai dengan jumlah terpidana matinya. Sejumlah itu yang kami siapkan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, Senin (16/2).

Sejauh ini, belum ada koordinasi atau pemberitahuan kepada Polri dari jaksa terkait rencana eksekusi tahap dua nantinya.

“Sampai sekarang belum ada. Tapi, kalau diminta kita selalu siap,” timpal Kabag Penum Polri Kombes Rikwanto, Senin (16/2). (jpnn)

SBY ..............................................................................................................................................dari halaman 1 Tentu saja, soal ini terkait putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan sebagian gugatan BG kepada KPK atas status tersangka dugaan korupsinya. “Yang pasti, setelah ini semua yang menjadi ter-sangka, baik di Polri, Kejaksaan, atau KPK akan mengajukan praperadilan,” ujar kuasa hukum KPK, Chatarina M Girsang, kepada wartawan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (16/2).

Di tempat lain, setelah adanya putusan sidang praperadilan tersebut, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menulis doa di Twitternya, @ SBYudhoyono; “Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemimpin, bangsa dan negara kami tengah Engkau uji sekarang ini. Tolonglah kami Ya Allah, beri pencerahan batin & kekuatan akal sehat kepada para elite & pemimpin bangsa, agar dapat mengambil pilihan yang tepat & bijak.

Ya Allah, kami malu mengatakan, di balik prahara ini, ternyata banyak kisah & drama yang berkaitan dengan nafsu untuk meraih kekuasaan. Tak semua cerita di balik layar itu kami ketahui. Tetapi Engkau Maha Tahu. Karenanya, setelah Kau berikan pelajaran, tolonglah kami.

HambaMu memohon, tuntunlah para pemimpin kami agar mengutamakan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi masing-masing. Meskipun banyak yang berkuasa di negeri ini, tetapi Engkaulah yang Maha Kuasa. Bimbinglah agar kekuasaan mereka digunakan dengan benar.

Dengan kekuasanMu pula ya Allah, semoga kemelut politik ini segera berakhir.

Masih banyak tugas negara & pemimpin untuk rakyat Indonesia”.

Doa ini juga ditulis di akun Facebooknya, Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak Follower akun tersebut yang langsung mengamini doa itu. Ada juga yang mengaku merindukan kepemimpinan SBY sebagai presiden.

Sementara, orang yang tengah berkuasa di negeri ini, Presiden Joko Widodo, sendiri belum membahas mengenai pelantikan Komjen BG saat bertemu dengan calon Kapolri itu di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Dalam pertemuan itu, BG mengaku pelantikan tetap bergantung dari keputusan presiden.

“Tidak sebut masalah pelantikan. Kita tunggu saja putusan presiden dan Wapres,” ujar BG, seperti dikutip dari wawancara live dengan MetroTV, Senin sore.

BG mengaku melaporkan hasil sidang gugatan praperadilannya terhadap KPK pada presiden. Presiden, sambungnya, hanya memberi selamat. Jenderal bintang tiga ini juga mengaku siap mene-rima apapun keputusan presiden terkait pelantikannya.

Saat pertemuan, kata dia, presiden pun belum menjanjikan batas waktu keputusan pelantikan. “Kami prajurit, apapun yang diputuskan presiden kami siap laksanakan.

Kita tunggu saja beliau nanti mengumumkan kepada publik,” tandas BG. Dalam satu pertimbangannya di sidang praperadilan, Hakim Sarpin menerima alasan permohonan yang diajukan Komjen BG di antaranya karena penetapan sebagai tersangka tidak sah sebab ti-dak ditetapkan oleh lima pimpinan KPK. “Pengambilan keputusan oleh termohon (KPK) untuk menetapkan pemohon (BG) sebagai tersangka adalah tidak sah. Karena

tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 21 UU KPK, serta melanggar asas kepastian hukum yang menjadi fundamental prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang termohon,” beber Sarpin.

Ia juga menilai keputusan penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tanpa terlebih dahulu memanggil dan memeriksa BG merupakan pelanggaran hukum.

Atas putusan yang seperti itu, para tersangka di KPK yang penetapan tersangkanya tidak diputuskan dan ditetapkan oleh 5 pimpinan KPK diyakini akan menggunakan alasan ini agar bebas dari se-mua sangkaan.

Sedangkan, bagi para tersangka di Kejaksaan dan Polri yang tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, bisa menjadikan alasan ini agar bebas dari se-mua tudingan penyidik.

Kuasa hukum yang juga kepala biro hukum KPK, Chatarina M Girsang selanjutnya menyatakan, jika itu benar-benar terjadi pihaknya siap menghadapi praperadilan yang dilayangkan para ter-sangka di KPK karena adanya putusan yang mengancam merusak tatanan peradilan di negeri ini.

“Kami pasti siap hadapi semua tersangka yang mengajukan praperadilan,” kata Chatarina.

Pengacara KPK lainnya, Rasamala Aritonang, mengaku akan mempelajari putusan itu terlebih dahulu. Untuk diketahui, putusan praperadilan tidak bisa naik banding dan dikasasikan. Namun be-gitu, pihak KPK menyatakan akan tetap melakukan upaya hukum.

“Upaya hukum itu ada. MA (Mahkamah Agung) telah menyebutkan opsi-opsinya.

Intinya kita pelajari dululah,” jelas Rasamala usai persidangan, di PN Jaksel, Jakarta.

Sebelumnya, mantan Ketua MA, Harifin Tumpa mengatakan bahwa MA berwenang menguji putusan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan apabila terdapat penyimpangan kewenan-gan. Jika dalam putusannya ada penyimpangan, hakim tunggal Sarpin Rizaldi pun dapat diberi sanksi.

MA juga pernah menguji putusan praperadilan kasus PT Chevron. Saat itu hakim tunggal Suko Harsono memutus penetapan tersangka korupsi bioremediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah tidak sah. Putusan tersebut dibacakan pada 27 September 2012 di PN Jaksel. MA menyatakan hakim Suko telah melampaui kewenangannya.

Kewenangan memutus legalitas penetapan tersangka tak termaktub dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim praperadilan hanya berwenang memeriksa sah atau tidak penangkapan dan penahanan, sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Diduga Ada Intervensi pada Hakim Sarpin Di markas KPK, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengaku tidak kaget dengan putusan hakim Sarpin. Menurutnya, putusan tersebut sudah bisa diduga sejak jauh-jauh hari.

“Gak kaget, hasil ini sudah bisa ditebak sejak PN Jakarta Selatan menunjuk Sarpin sebagai hakim praperadilan,” kata

Emerson.

Dikatakannya, rekam jejak Sarpin menunjukan bahwa bekas Ketua PN Binjai, Sumatera Utara itu bukanlah orang bersih.

Hakim Sarpin, menurut Emerson, sudah dua kali diperiksa pengawasan in-ternal MA atas dugaan penyimpangan dalam mengadili perkara.

Karena itu, Emerson menangkap indikasi dalam perkara praperadilan ini ada intervensi terhadap Sarpin. “Ya intervensi pada Sarpin, kami duga ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan, jika Sarpin mengadili perkara ini dengan benar, tidak mungkin permohonan BG dikabulkan. Pasalnya, dalam undang-undang tidak diatur tentang praperadilan terha-dap penetapan tersangka.

“Sarpin dalam perkara ini sudah melampaui kewenangannya. Saya rasa dia harus dipecat,” pungkas Emerson.

Sementara, Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain menilai keputusan Hakim Sarpin patut dihormati. Namun kata dia, keputusan itu bisa dianulir. Yakni, jika KPK menyurati MA dan mahkamah mengambil alih perkara yang ada. Apalagi, sebelumnya MA pernah membatalkan praperadilan.

“MA beberapa waktu lalu pernah memutus perkara praperadilan, tentang penetapan status tersangka. Bahkan dalam putusannya MA menilai telah terjadi penyelundupan hukum, tentang tindakan yang diselewengkan. Jadi bisa saja ada keputusan lain (terkait putusan praperadilan BG),” katanya.

Menurut Bahrain, dirinya bersama sejumlah advokat lain yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (Taktis) sebenarnya sudah melaporkan dugaan adanya kejanggalan dalam proses persidangan praperadilan gugatan BG ke Komisi Yudisial.

“Kami meminta KY segera membentuk tim investigasi kode etik terhadap Hakim Sarpin. Namun hingga saat ini belum diketahui sejauh mana langkah yang dilakukan KY,” bebernya.

Menurut dia, ada beberapa kejanggalan di persidangan kedua. Tutur Bahrain, saat itu hakim masuk pada pokok perkara. Padahal, jika masuk pada pokok perkara, di awal persidangan harus diputus terlebih dahulu apakah hakim berwenang atau tidak menangani perkara tersebut.

“Kejanggalan ini telah kita laporkan ke Komisi Yudisial,” tutupnya.

Lantas, apa pendapat KY sendiri? “Kita pleno dulu untuk menentukan, kan tidak bisa disimpulkan sendiri,” kata Wakil Ketua KY, Abbas Said, seusai memantau sidang putusan praperadilan itu.

Menurut dia, KY hanya akan membahas dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang secara teknis.

Secara pribadi ia menilai sidang sudah berlangsung dengan cukup baik.

“Kalau yang saya lihat sudah bagus, tapi kan harus diputuskan bersama-sama di pleno,” ujarnya.

Abbas menyebutkan, KY tidak dapat mengomentari atau membahas putusan yang diambil oleh hakim Sarpin Rizaldi.

Hal tersebut merupakan kewenangan MA sebagai lembaga peradilan yang le-bih tinggi. Ia mempersilakan kepada yang tidak puas atas putusan itu untuk melapor ke MA.

Re-editing: Mohamad iQbaL

AKSI kelompok militan ISIS masih menjadi-jadi. Seperti biasa, untuk menujukkan kebrutalan, mereka sengaja mengabadikan aksi mereka dalam sebuah video dan kemudin disebar lewat internet.

Dilansir dari NYDailyNews, Minggu (15/2), video tersebut memperilihatkan proses pemenggalan kepala tawanan ISIS, yang disebut berkewarganegaraan Mesir dan dilakukan di sebuah pantai di Libya.

Dalam video tersebut, militan ISIS berpakaian hitam menggiring 21 tawanan memakai pakaian berwarna oranye di tepi pantai. Kemudian, tawanan diperintahkan berlutut sebelum

akhirnya dipenggal.

NYDailyNews juga menyebutkan, video ini muncul hari Minggu di Twitter akun yang mendukung kelompok ISIS. Sebuah keterangan pada video berdurasi lima menit itu menerangkan tawanan berasal dari Mesir.

Diketahui, sejak terjadi kerusuhan besar di Mesir pada 2011, ribuan warganya memutuskan untuk hijrah, termasuk salah satu tujuannya ke Libya. Pemerintah Mesir sendiri sudah sering mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tidak keluar ke negara-negara yang rawan seperti Libya. (jpnn)

Penembakan di Denmark, Tiru Serangan Charlie Hebdo. Petugas forensik melakukan pemeriksaan di pusat budaya di Copenhagen, Denmark. (AFP PHOTO/CLAUS BJORN LARSEN)

Penembakan di Denmark, Tiru Serangan Charlie Hebdo Copenhagen-RK. Penduduk Denmark sudah bisa tenang. Pria yang diduga merupakan pelaku dua penembakan di Copenhagen, Denmark, pada Sabtu (14/2) telah ditembak mati oleh pihak kepolisian Minggu (15/2).

Pelaku yang tidak disebutkan namanya itu ditembak di Distrik Norrebro setelah menyerang petugas dengan tembakan terlebih dulu.

Serangan pertama terjadi dalam sebuah acara debat tentang kebebasan berpendapat yang digelar kartunis kontroversial Swedia Lars Vilks.

Dia adalah kartunis yang menggambar karikatur Nabi Muhammad yang berbadan anjing.

Di tengah acara yang berlangsung di sebuah kafe tersebut, pelaku yang bersenjata menghujani acara dengan puluhan tembakan. Finn Norgaard, 55, sutradara film, tewas dalam kejadian itu dan tiga polisi luka-luka.

“Dia menembak dari luar. Saya mendengar sekitar 50 tembakan. Tapi, polisi bilang bahwa ada 200 tembakan. Peluru masuk menembus pintu dan orang-orang telungkup di lantai,” ujar

Duta Besar Prancis untuk Denmark Francois Zimeray yang ikut dalam acara tersebut.

Kejadian kedua adalah serangan di Sinagog yang menewaskan seorang Yahudi dan melukai dua polisi. Pelaku selalu menggunakan taksi untuk pergi setelah menembak. Berdasar hasil CCTV, pelaku dua kejadian tersebut merupakan orang yang sama.

Pihak kepolisian yakin pelaku bekerja sendirian. Agaknya, dia ingin meniru serangan yang terjadi di kantor tabloid Charlie Hebdo di Paris, Prancis, sebulan lalu.

“Dengan mewawancarai pengemudi taksi, kami mendapatkan alamat dimana pelaku turun (dari taksi),” kata pihak penyelidik kepolisian Copenhagen Jorgen Skov.

Polisi kemudian mengepung Stasiun Noerreport dan beberapa area lain yang diperkirakan dipakai persembunyian. Mereka berusaha mencegah pelaku agar tidak menyeberangi jembatan yang menghubungkan Denmark dan Swedia. (jpnn)

Menlu Retno Tak Khawatir Ancaman Boikot Australia Bogor-RK. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengaku tak khawatir dengan ancaman pemerintah Australia yang akan memboikot perjalanan wisata warganya ke Indonesia. Sebab, ancaman itu hanya reaksi karena merasa diremehkan lantaran Indonesia menolak permintaan Australia untuk membatalkan hukuman mati terhadap dua warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang menjadi narapidana mati kasus narkoba.

Menurut Retno, warga negara Australia tetap bebas menentukan tujuan wisata ke mancanegara, termasuk Indonesia. “Saya kira orang Australia akan cerdik menentukan ke mana mereka akan berlibur,” ujar Retno di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, (16/2).Karenanya Retno justru menegaskan bahwa ancaman

itu tidak akan mengubah keputusan pemerintah Indonesia mengeksekusi Chan dan Sukumaran.

Sebab, Indonesia tidak melanggar satu pun peraturan, untuk menjatuhkan hukuman mati tersebut.

Retno menambahkan, Presiden Joko Widodo juga tetap pada keputusannya untuk menolak grasi para napi yang dikenal dengan duo Bali Nine itu.

“Kita paham, mereka juga harus paham kebijakan Indonesia. Saya masih belum tahu, bagaimana caranya pemerintah Australia mencegah warganya ke suatu tempat. Warganya kan bisa tentukan sendiri ke mana untuk berlibur,” tandas mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu. (jpnn)

Jangan Pindahkan ...............................................dari halaman 1 namun masalah ini sudah mendapat tanggapan beragam.

Ada pihak yang pro alias mendukung dengan rencana pemindahan ibu kota itu. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang kontra alias menentang habis-habisan rencana tersebut.

Pihak yang pro maupun yang kontra, tentu memiliki argumentasi masing-masing. Namun yang jelas, masing-masing menganggap argumentasi mereka yang paling benar dan masuk akal.

Bagi yang pro menilai, pemindahan ibukota merupakan suatu jalan untuk mengatasi sekian banyak permasahalan yang terjadi di Ibukota. Di antaranya, banjir, kemacetan hingga ketersediaan lahan untuk perkembangan kota, baik untuk pemukiman, niaga, industri maupun lainnya.

Mereka beranggapan, dengan pemindahan ibukota ini, otomatis masalah kemacetan akan bisa terselesaikan, karena kemacetan di Kalimantan tidak terlalu parah. Mereka juga meyakini bencana banjir di Kalimantan tidak akan separah banjir di Jakarta atau di pulau Jawa.

Bagi yang kontra, mereka menganggap pemindahan ibukota adalah sebuah tindakan

pengecut karena lari dari masalah. Yang paling mereka dambakan adalah memecahkan masalah di ibukota dengan kebijakan nyata seperti kanal banjir, terowongan multifungsi, dan lain sebagainya.

Kedua argumentasi yang saling bertentangan itu, tentu saja ada benarnya. Keduanya bahkan memiliki kesamaan tujuan, yakni bagaimana mengatasi masalah, terutama banjir dan kemacetan yang sudah membelit Jakarta sejak beberapa tahun terakhir ini.

Jika pada akhirnya opsi pemindahan ibukota yang dipilih, tidak sepenuhnya salah. Hanya syaratnya harus dilakukan dengan benar dan terpulang kepada semangat awal, yakni mengatasi permasalahan ibukota.

Atas dasar itu, pemindahan ibukota harus dilakukan dengan strategi yang jitu. Yang paling utama adalah bagaimana membuat ibukota yang baru ini bisa terbebas dari kemacetan, bisa terbebas dari banjir, dan permasalahan lainnya. Kata kuncinya, ibukota boleh pindah, tetapi masalah Jakarta jangan sampai ikut dibawa pindah ke ibukota yang baru, terutama banjirnya. (Abdu Syukri)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 17 Februari 2015

7

Momen Turunkan ..................................................................................................dari halaman 1 Daya Beli...............................................................................dari halaman 1 solidaritas, harmoni dan ketenangan,” ungkap Daniel Johan, anggota DPR RI dapil Kalbar kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tahun kambing menjadi momen bagi bangsa Indonesia untuk menurunkan tensi kegaduhan politik yang sedang memanas, khususnya di tingkat atas (pemerintah pusat). Kembali kepada hakikat politik kebangsaan yang mampu membawa kebersamaan demi kehidupan rakyat yang lebih baik. “Politik sesungguhnya merupakan arena terhormat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan tujuan tercapainya Indonesia yang sejahtera, cerdas, adil dan makmur.

Oleh karena itu politik merupakan ruang ekspresi yang penuh keberadaban dengan penghargaan terhadap perbedaan pendapat,” jelas Daniel.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan, ruang sosial untuk saling bekerjasama dan menghargai, mendapatkan tempat yang terhormat. “Namun sejak Pilpres hingga hari ini, keberadaban politik tam-

terwujud, bila gotong royong dijadikan kekuatan politik untuk kebaikan bangsa ini.

Cita-cita kebangsaan tidak bisa terwujud bila dilakukan sendiri-sendiri. “Berbagai masa dalam perjalanan bangsa ini telah kita lewati. Kita telah mampu melewati tiga pemilihan presiden langsung dengan mulus. Tentunya ini merupakan modal dan kekuatan untuk selalu optimis, bahwa kita bisa mencapai apa yang telah dicitacitakan oleh para pendiri bangsa,” ungkap Daniel.

“PKB menyampaikan Selamat Tahun Baru Imlek 2015, Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fat Chai kepada seluruh saudara-saudara yang merayakan. Semoga peribadatan untuk menyambut tahun baru Imlek yang dilakukan di kelenteng dan vihara dapat berlangsung aman dan hikmat. Semoga Imlek 2566 membawa berkah untuk rakyat dan bangsa,” ujar Daniel.

pak begitu suram di balik kegaduhan politik yang demikian menyita energi bangsa ini.

Mulai Pilpres, UU MD3, UU Pilkada, Perpu, penunjukan menteri, pemilihan pimpinan DPR dan MPR, hingga hebohnya penggantian Kepala Kepolisian,” bebernya.

Kekuasaan bersifat publik. Mestinya harus dijalankan secara beretika dengan semangat gotong royong. Melibatkan berbagai kelompok dan golongan, bukan semata-mata untuk berbagi kekuasaan, tetapi berbagi peran dan tanggungjawab.

“Maka pada momentum pergantian tahun baru Imlek ini, kita perlu mengevaluasi politik kita, yang tampak begitu ruwet dan melelahkan bagi rakyat kebanyakan. Saatnya bagi kita untuk kembali pada hakikat politik kebangsaan yang bisa diperas dalam empat kata: dari, oleh, untuk rakyat,” tegas Daniel.

Dikatakannya, kekuasaan politik harus ditujukan untuk mengabdi pada kepentingan rakyat banyak. Menegakkan kebenaran, keadilan dan melindungi negeri ini dari berbagai kerusakan. Semua itu bisa

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Giliran Mantan ............................................................................................................dari halaman 1 akan berhenti pada FE. Kejari Putussibau akan melayangkan surat panggilan kepada mantan kepala BPN Kapuas Hulu, Rabu (18/2) besok. Tindakan yang dilakukan stafnya (FE) tak terlepas dari perintah pimpinan.

“Nanti akan dilihat, apakah cuma pemeriksaan atau langsung ditahan, tergantung hasil pemeriksaan. Yang jelas kami berharap Hf memenuhi panggilan,” tegas Heri, Senin (16/2).

Bila Hf tidak datang pada panggilan pertama, maka akan dilayangkan surat panggilan kedua. Bila masih tidak mau memenuhi panggilan, maka akan dilakukan jemput paksa. “Yang jelas, kalau tidak datang pada surat panggilan pertama dan kedua akan di jemput paksa,” kata Heri.

Terkait penahanan yang telah dilakukan terhadap FE yang akan di pra peradilan pelaku, Kejari Putussibau mengaku tidak gentar. Menurut Heri, itu merupakan hak dari tersangka FE. Yang pasti, Kejari Putussibau sudah melakukan hal tersebut sesuai proses yang semestinya. “Itu hak dia kalau mau mengajukan pra peradilan dan kami siap menghadapinya,” tegas Heri.

Pra peradilan yang dilakukan FE, diduga karena pada saat penahanan, tersangka tidak didampingi penasihat hukumnya.

Namun menurut Heri, hal tersebut tidak menjadi masalah. Walaupun pada saat

ditangani Kasi lainnya, sehingga pelayanan tetap bisa berjalan. Pihak BPN Kapuas Hulu pun tetap akan membantu FE dalam menghadapi masalah hukum. Hanya saja dalam bentuk memfasilitasi tim kuasa hukum yang telah ditunjuk FE. “Yang bersangkutan sudah menunjuk kuasa hukumnya sendiri. Kami hanya memberi support berupa dukungan moril dan membantu memfasilitasi kuasa hukumnya saat berada di sini,” jelas Kurniadiono.

Demikian juga ketika ditanya soal kinerja FE di kantor, Kurniadiono menilai cukup baik. Hanya saja kurang sadar atas tanggungjawabnya, sehingga tersandung kasus hukum.

“Kinerjanya bagus. Kalau soal gaji, setelah ada keputusan hukum tetap baru bisa dilihat. Apakah ada pemotongan atau tidak, kalau dipotong ya 50-70 persen saja.

Sekarang dia masih tetap menerima gaji normal,” ungkapnya.

Sementara penasihat hukum FE hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi.

Sejumlah wartawan sempat menunggu di Kejari Putussibau sampai pukul 13.00 Wib. Sebab, kabarnya pengacara FE pada hari itu akan mendatangi Kejari Putussibau.

pemeriksaan, tersangka memang harus didampingi penasihat hukum. Namun pada saat pemeriksaan pertama FE didampingi penasihat hukumnya. Untuk yang kedua kalinya, penasihat hukum masih berada di Ketapang dan kejaksaan tidak ada melakukan pemeriksaan akan tetapi penahanan.

“Alat buktinya sudah cukup bagi kami untuk lakukan penahanan,” ungkap Heri.

Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kapuas Hulu, Kurniadiono menuturkan, kemungkinan pra peradilan tersebut memang besar. Pasalnya, hari ini (kemarin, red) pengacara FE ada datang ke Putussibau. “Hari ini pengacara FE datang.

Mungkin ada pra peradilan dari yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya,” katanya.

Dikatakannya, sampai saat ini FE adalah pegawai aktif kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu dengan jabatan Kasi Pemberdayaan. Bukan Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, seperti pemberitaan selama ini. “Yang bersangkutan saat ini Kasi Pemberdayaan bukan Kasi Survey seperti yang diberitakan. Mungkin pada saat kasus Prona terungkap ia menjabat Kasi Survey,” jelas Kurniadiono.

Terkait ditetapkannya FE sebagai tersangka oleh Kejaksaan, ia mengaku tidak memengaruhi kinerja BPN Kapuas Hulu.

Karena Kasi Pemberdayaan masih bisa

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

Komisi B ...............................................................................................................................dari halaman 1 Ditegaskan Isnaini, dalam kunjungan kerja itu, Komisi B mendapati Wali Kota Bandung getol menggunakan media sosial sebagai sarana kritik atas pembangunan yang ia lakukan. “Yang kita dapati bahwa Walikota Bandung, Ridwan Kamil, mewajibkan semua SKPD mempunyai Twitter,” ujarnya.

Lantas, apa hubungan Twitter dengan kerusakan jalan? Dijelaskan Isnaini, Twitter digunakan sebagai media untuk masyarakat memberikan laporan langsung kepada SKPD. Sehingga, laporan dari masyarakat Bandung dapat diakses dengan cepat oleh setiap SKPD, termasuk soal kerusakan jalan.

“Kemudian di DBMP Bandung ada

masuk dalam aset daerah,” jelasnya.

Solusi itu, menurut Isnaini, terbukti ampuh dan tidak menyalahi aturan penggunaan keuangan. Filosofisnya adalah kepentingan masyarakat secara mendesak dan untuk keselamatan di jalan raya.

“Penggunaan anggaran dengan cara seperti ini tidak dipermasalahkan BPK,” katanya.

Ia berharap, apa yang dilakukan DBMP Kota Bandung itu bisa diterapkan oleh Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Sekadau. “Kita harapkan di Sekadau juga seperti itu. Kita dari Dewan juga siap memback-up anggarannya,” tekad Isnaini. (bdu)

URC (Unit Reaksi Cepat) yang diberikan tugas menangani kerusakan jalan dengan segera, yang dilaporkan ke masyarakat melalui Twitter tersebut. Sehingga penanganan dengan cepat diatasi,” ucapnya.

Dalam hal penanganan jalan negara dan provinsi di Kota Bandung, lanjut politisi Golkar itu, Ketika ada laporan dari masyarakat, juga ditangani oleh DBMP. Mereka menggunakan anggaran dengan kode rekening belanja barang.

“Sejak awal mereka sudah membelikan barang berupa material, baik aspal, batu dan lain-lain yang mereka stok-kan di gudang. Material itu setiap saat dapat digunakan untuk penanganan jalan secara darurat. Karena belanja barang, ia tidak

IDACHI SPORTS disc up to +0%

IMLEK SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Cashback P e r s e+ n

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

5.988 Ribu

3.788 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

9.550

Hanya

3.988 Ribu

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MATAHARI MAL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 13 FEB SD 15 FEB 2015 & DPTKAN DISKONNYA.

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

16.250

Hanya

6.788 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.488 Ribu

12 FEB S/D 18 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

RECUMBENT BIKE (TERMURAH) 8.450

Hanya

3.688 Ribu

Rp157,830 miliar uang yang beredar di Melawi dari perkebunan karet rakyat. Harga tersebut sempat dirasakan masyarakat hingga uang di tangan masyarakat sejumlah tersebut di atas.

Perekonomian menggeliat, pasar Nanga Pinoh ramai dengan masyarakat yang membelanjakan uangnya. Sebab, jumlah penduduk yang menggantungkan hidup dari perkebunan karet tercatat 16.163 kepala keluarga ( KK). Anggap saja per KK ratarata 4 orang, maka sedikitnya ada 64.652 orang atau sekitar sepertiga dari jumlah penduduk Melawi.

Kini suasana Pasar Nanga Pinoh jauh lebih sepi dibandingkan harga karet Rp10 ribu/kg.

Warga pedesaan, pedalaman bahkan penduduk sekitar ibukota Melawi, Nanga Pinoh, jauh menurun. Kunjungan hanya didominasi oleh warga Kota Nanga Pinoh dan aktivitas pasar harian. Sedangkan kunjungan warga pdesaan bisa dilihat pada hari-hari tertentu dalam sepekan, misalnya hari Jumat dan Minggu. Mereka belanja kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan sekunder.

“Seingat saya, sudah dua kali Idul Fitri dan dua kali Natal pasar Nanga Pinoh kurang pembeli dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penjualan pun ikut menurun dibandingkan tahuntahun sebelumnya,” ungkap Feby Teo, pemilik toko perabotan Sinar Jaya.

Dia mengakui anjloknya harga karet sangat berpengarauh pada perdagangan pasar terbesar di Melawi ini. “Waktu karet ada harga, orang dari desa ramai belanja perabotan . Bahkan transportasi darat penuh barang belanjaan warga. Begitu pula dengan angkutan air, motor kelotok penuh belanjaan. Lihat saja sekarang, motor kelotok sepi barang, bahkan penumpang pun berkurang,” ujarnya.

Setakat ini warga yang membawa karet dengan motor kelotok paling sekarung aau sekitar 60 kg untuk dijual di pasar Nanga Pinoh. Sebanyak itu mereka hanya memperoleh sekitar Rp300 ribu lebih dengan asumsi harga karet Rp5.000 lebih. Pulangnya bawa belanjaan paling beras dan kebutuhan dapur saja. Kalau dulu harga karet Rp10 ribu, belanjaan sudah beraneka ragam.

Rendahnya pendapatan masyarakat bisa juga dilihat dari kemampuan menabung. Kebanyakan warga Melawi menabung di Credit Union (CU).

Tingkat saving masyarakat Melawi digambarkan oleh Manajer CU Suar, Ahmad Syaifudin, menggambarkan turunnya kemampuan finansial masyarakat.

Ketika harga karet tinggi warga rajin atau rutin menabung.

“Malahan ada orang-orang tertentu yang menabung dua atau tiga kali lebih besar dari simpanan pokok dan wajib. Sekarang, anggota CU yang menabung sudah belang kambing karena harus memenuhi kebutuhan pokok dulu,” ungkap Ahmad yang

berkantor di Jalan Juang Bang H. A Sukarna No 1 itu.

Ahmad Syaifudin menilai finansial masyarakat Melawi yang didominasi petani karet, berada pada kondisi yang rawan memperbesar kemiskinan. “Karet itu pokok kehidupan rakyat. Sumber ini harus diselamatkan. Menyelamatkan harga karet, sama juga menyelamatkan rakyat Melawi,” pungkasnya.

Membangun Mental Petani Rapuhnya ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari karet ini jelas dipengaruhi beberapa factor. Perkebunan yang masih monokultur dan buruknya kualitas karet mengakibatkan ketergantungan sangat tinggi. Kebun mereka selain ditanami karet, selebihnya ditumbuhi gulma berupa rumput liar dan semak belukar.

Tidak ada tanaman sela holtikultura yang membuat lahan lebih produktif.

Sebenarnya, tanaman karet karet bisa disandingkan dengan tanaman lain atau tumpangsari. Namun tumpang sari jangan dengan tanaman yang mengundang penyakit jamur akar putih, seperti ubi kayu.

Begitu disarankan Duin,SP, pendamping masyarakat yang juga mantan pendamping kecamatan program PMPN Mandiri Pedesaan. “Karet yang masih kecil atau belum menghasilkan bisa disisipkan palawija dan hortikultura. Terpenting, tanaman karet masih belum menghalangi matahari menyinari sisipan,” kata alumnus Fakultas Pertanian Untan itu.

Kemudian, bila pohon karet sudah menghasilkan lateks, bisa disisip dengan tanaman perkebunan lain seperti kakao dan kopi. Syaratnya, jarak tanaman karet mesti 3 x 7 meter.

Disela-sela jarak 7 meter tersebut bisa untuk kopi dan coklat.

Sebab, kedua tanaman sisipan itu tidak membutuhkan banyak cahaya, jadi angat cocok ditanama antara karet. “Bisa juga ditanami gaharu. Karena gaharu justru tidak menyukai matahari penuh,” ujarnya.

Lebih dari itu, Duin merekomendasi agar di antara jarak tanaman karet bisa dibuat kolam ikan. Bisa dibuat kolam berukuran 2 atau 3 meter. Akar karet tidak akan terpengaruh oleh keberadaan kolam tersebut.

Membuat kandang ayam di antara barisan karet merupakan alternative berkebun dan beternak untuk menghasilkan pupuk dari kotorannya.

“Banyak yang bisa dilakukan petani karet selain menoreh.

Sayangnya yang mulai memvariasikan usahanya seperti itu bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Paling satu atau dua kebun saja yang tumpang sari,” ujarnya.

Duin mencontohkan beberapa petani di Desa Tanjung Sari atau KKLK. Diantara karet mereka beternak ayam, ada juga yang memelihara ikan. “Kalau kita ke KKLK, banyak contoh tumpang sari yang sukses,” un-

gkapnya.

Masih kurang kreatifnya petani karet disebabkan mental kerja keras masih belum membudaya bahkan kurang disukai.

Merasa puas dengan hasil karet ketika harganya tinggi. Begitu karet terhunjam mendadak, petani merana tak berdaya.

Yang patut dikasihani adalah, penyuluhan dan bimbingan kepada petani dengan pengetahuan dan mental monokultur, itulah penyebabnya. Lihatlah, jangankan tumpangsari, menyiangi kebun dari gulma saja enggan alias malas. Kebun karet yang dipenuhi semak belukar itu tetap saja disadap. Diperparah lagi dengan penggunaan pupuk yang tidak seimbang.

Bahkan, ada kebun karet yang tidak dipupuk sama sekali setelah ditanam.

“Jangankan karet alam, karet ungul saja kalau tidak diberi makan (pupuk) tidak akan menghasilkan lateks berkualitas. Alasan petani tidak mau memupuk karetny, karena nenek moyang dulu juga tak memupuk karet masih ada getahnya,” ungkap Duin.

Zaman dulu karet banyak ditanam dekat sungai atau bantaran sungai. Banjir tahunan membawa lumpur dan humus hingga tanah jadi subur. Pengetahuan dan pemahaman ini harus diubah total. “Mengubah kultur petani adalah mutlak bila ingin perubahan nasib,” kata Duin.

Pendamping masyarakat dari Lembaga Suar Institute, Syamsul Bahri, lebih melihat kondisi mental petani yang harus diubah. Pekerjaan terberat yang mesti dibangun di tengah-tengah masyakarat petani karet adalah semangat gotong rotong, peduli dengan sesama. Pasalnya, mewujudkan petani yang mampu menghasilkan karet berkualitas mesti diupayakan bukan hanya satu dua orang saja.

“Semua orang dalam sebuah komunitas atau pemukiman.

Sehingga diperlukan semangat gorong royong atau peduli dengan sesama,” ujar Syamsul.

Karet berkualitas bisa diwujudkan dengan kepedulian orang terhadap tetangganya.

Bila tetangga berpenghasilkan kecil lantaran menghasilkan karet tidak berkualitas, mestinya diberi masukan. Bahkan diajak bersama-sam membuat karet yang bermutu tinggi. Misalnya, membuat kelompok tani yang sama-sama bekerja untuk membersihkan lahan. Samasama melakukan pemupukan.

Sama-sama membuat pupuk organik. Termasuk bila ada persoalan di lapangan bisa dibahas bersama.

“Kebersamaan itu modal utama untuk petani bisa menghasilkan karet berkualitas dengan kuantitas tinggi. Sekarang ini sangat sulit ditemukan karet berkualitas di Melawi, walau beberapa petani mulai ada yang melakukan perubahan untuk masa depan,” ujarnya. (bersambung).

Evaluasi ..................................................................................dari halaman 1 menang di praperadilan. Apakah masih ragu dan tak majumaju?

Hingga awak media masih di dalam ruang Garuda (tempat rapat digelar), perbincangan memang sangat santai, akrab dan sama sekali tidak membahas masalah Komjen Budi Gunawan. Jokowi mengajak para ‘pembantunya’ untuk fokus pada proses dan evaluasi kerja 100 hari kabinet.

“Malam ini kita santai dan saya ingin bicara mengenai 100 hari atau 3 bulan, baik dalam proses bekerja, konsolidasi organisasi yang ini penting sekali di awal-awal. Sehingga malam ini sedikit nanti akan kita evaluasi dan beberapa hal berkaitan dengan struktur pemerintahan,” ujar presiden, Senin (16/2).

Sidang kabinet ini sendiri tidak dilakukan di dalam sebuah

ruang rapat dengan meja bundar, seperti biasa yang dilakukannya di kantor kepresidenan Jakarta. Melainkan duduk membentuk lingkaran. Hanya ada meja-meja kecil dengan kudapan alias makanan ringan di hadapan kursi masing-masing.

Jokowi dan JK duduk berdampingan di hadapan para menteri. Presiden memakai kemeja putih yang digulung lengannya, sementara wapres memakai kemeja batik lengan panjang berwarna kecokelatan.

Sedangkan para menteri dan kepala lembaga negara memakai pakaian corak batik.

Dalam pertemuan itu, presiden mengaku memahami jika ada menterinya yang belum paham terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu butuh penyesuaian. Itulah yang menurutnya perlu dibahas.

“Saya kira 78 persen belum pernah jadi menteri belum pernah di lingkungan pemerintahan. Sehingga penyesuaian itu perlu kita sampaikan agar kita semua satu garis dari pusat ke provinsi dan kabupaten kota, sehingga tidak ada masalah,” sambung presiden.

Saat akan melanjutkan pembahasannya, Jokowi seakan tersentak menyadari awak media massa yang masih meliput di dalam ruangan. “Pertama saya sampaikan mengenai komunikasi politik dan publik yang saya catat ada beberapa hal pertama. Masih banyak, eh.. silakan teman-teman media,” kata Jokowi menghentikan sambutannya dan mempersilakan wartawan untuk keluar ruangan.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Menyulitkan Jokowi .............................................dari halaman 1 ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

“Bagaimanapun juga putusan pengadilan itu harus kita hormati bersama. Putusan ini jelas merupakan ujian berat, pertaruhan Indonesia dan menyulitkan posisi Presiden Jokowi di mata rakyat maupun di mata dunia,” kata politisi senior, Fuad Bawazier, dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (16/2).

Dia berpendapat, keputusan itu juga dipantau dunia internasional. Keputusan itu bukan semata sebagai kasus hukum tapi sebagai kemenangan rezim korupsi dan lampu merah bagi KPK. Namun, menurut Fuad, dalam posisi ini KPK bisa memanggil lagi BG bukan sebagai tersangka tapi sekadar diminta keterangannya untuk melengkapi bukti-bukti yang ada dan keterangan-keterangan saksi yang lain.

“Bila benar-benar sudah mantap dan sesuai prosedur, baru ditetapkan lagi sebagai tersangka baru. Jadi tidak usah repot atau ribut,” tutur mantan menteri keuangan era Orde Baru ini.

Sedangkan bagi Presiden Jokowi, menurut Fuad, harus hati-hati mengambil keputusan, karena putusan yang akan diambilnya bisa berakibat serius bagi kedudukannya dan bagi kondisi ekonomi. “Bagi ekonomi atau pasar, cenderung akan goyah karena pasar akan melihat putusan Praperadilan dan keputusan Presiden sebagai krisis politik serius yang akan berdampak pada kepercayaan luar negeri dan investor,” paparnya.

Menurut Fuad, sebenarnya mengherankan jika Jokowi menyatakan bahwa keputusan siapa Kapolri baru akan menunggu

putusan praperadilan BG. “Sebab UUD 45 memberi kuasa atau wewenang kepada presiden untuk memberi Grasi diberikan kepada orang yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan amesti, ataupun deponering atas TSK maupun terdakwa demi kepentingan umum ataupun alasan lain,” terangnya.

Maka menjadi aneh, dengan kewenangan hukum yang begitu besar untuk mengambil putusan, Presiden harus menunggu dulu putusan seorang hakim.

“Jadi seharusnya Jokowi kalau mau melantik BG atau tidak melantik BG, tidak tergantung pada putusan praperadilan. Itu menjatuhkan martabat Kepala Negara,” tutup Fuad.

Re-editing: Mohamad iQbaL

SPORT

Rabu, 18 Februari 2015

PSG VS CHELSEA

PUKUL : 02.45 WIB Selasa, 17 Februari 2015

PSG VS CHELSEA

T

EKAD raksasa Prancis, Paris Saint Germain (PSG) menjuarai Liga Champions sepertinya tak bakal mudah. Di leg pertama babak 16 besar, mereka harus melalui hadangan Chelsea, klub yang menyingkirkan mereka di ajang yang sama musim lalu.

PSG sempat mengalahkan Chelsea 3-1 di Paris musim lalu, sebelum mereka akhirnya tersingkir dari kompetisi usai kalah lewat aturan gol tandang, lewat aksi Demba Ba di Stamford Bridge.

Kali ini, anak asuh Laurent Blanc punya kesempatan membalas sakit hati mereka. PSG bakal menjamu Chelsea di Parc de Prince, Rabu (18/2) dini hari WIB. Penyerang PSG, Edinson Cavani dengan tegas menyebut klubnya memiliki cukup modal memenangkan Liga Champions di musim kompetisi kali ini.

“Bulan ini kami banyak dihadapkan pada pertandingan sulit, semifinal Piala Liga dan di atas itu, Chelsea. Kami harus bisa tampil sesuai dengan ekspektasi,” tutur Cavani.

“Apakah kami bisa memenangkan Liga Champions? Tentu saja kami bisa, namun kami harus bisa menunjukkan hal tersebut di atas lapangan, di mana hal tersebut merupakan hal yang paling penting,” pungkasnya.

Kapten PSG Thiago Silva mengklaim bahwa lini pertahanan yang dimiliki PSG saat ini jauh lebih kuat dari Chelsea, terutama usai mereka mendatangkan David Luiz dari The Blues di musim panas lalu.

Terlepas dari buruknya penampilan kedua bek tersebut kala membela Brasil di Piala Dunia 2014 silam, Silva masih yakin bahwa timnya kini punya pertahanan terbaik di dunia.

“Ketika kami mendatangkan David dari Chelsea,

DYBALA MERAPAT KE ARSENAL? ARSENAL bakal merekrut penyerang Palermo, Paulo Dybala, di bursa transfer musim panas ini, menurut laporan yang belum lama ini beredar di Inggris.

Pemain muda tersebut mampu mencuri perhatian klub-klub top Eropa dalam beberapa bulan terakhir, usai ia tampil apik bersama Palermo di Serie A. Manchester United dan PSG termasuk di antara klub yang tertarik untuk merekrut pemain berusia 21 tahun tersebut. Namun Metro mengklaim bahwa Arsenal bakal jadi klub yang sukses mendaratkannya ke London di musim panas mendatang.

Palermo dikabarkan menginginkan tak kurang dari 29,5 juta poundsterling untuk sang pemain, dan media yang bersangkutan menyebut bahwa klub bersedia untuk menjual Dybala di akhir musim ini.

Sejauh ini, Dybala sudah mencetak 11 gol dari 20 laga musim ini. (*)

kami tidak hanya mendapat salah satu bek terbaik di dunia, namun juga teman terbaik saya. Ia langsung menghubungi saya begitu sampai di Paris dan saya memberi tahu bahwa tim ini punya proyek yang menarik,” tutur Silva.

“Bek tengah merupakan sektor terkuat Chelsea, namun saya benar-benar percaya pada diri saya sendiri, David, dan Marquinhos, bahwa kami punya bek terbaik di dunia,” ujarnya.

Karena itu, bek Timnas Brasil itu mengaku tidak gentar dengan fakta bahwa Chelsea musim ini memiliki striker tajam dalam diri Diego Costa.

“Diego Costa merupakan salah satu striker top Eropa saat ini. Ia bisa bermain, namun juga bisa bertarung dengan baik. Itu bukan masalah, itulah alasan mengapa anda ingin bermain di level ini, untuk bertarung melawan pemain terbaik dunia,” tutur Silva.

“Ia merupakan pemain yang ingin anda tahu ia ada di sana, namun kami juga akan pastikan ia tahu kami ada di tempat yang sama. Kami tahu Diego memilih untuk bermain untuk Spanyol dan tidak perlu lagi ada hal lain yang harus saya katakan tentang itu. Kami harus menghormati keputusannya,” pungkasnya.

Selain Costa, pemain The Blues yang wajib diwaspadai PSG adalah Eden Hazard. “Chelsea semakin seimbang dibandingkan tahun lalu, mereka juga memiliki Eden Hazard yang sangat spesial tahun ini,” kata David Luiz, bek PSG. Luiz pun berharap Hazard tak bernasib baik ketika menghadapi timnya. “Saya berharap dia mengalami nasib buruk saat menghadapi kami karena dia adalah pemain yang bisa menentukan jalannya permainan,” tandasnya.

Chelsea sendiri sudah memperhitungkan kekuatan calon lawan mereka itu. Kiper The Blues, Thibaut Courtois menyebut PSG bakal menjadi lawan yang berat, seperti yang mereka tunjukkan musim lalu.

KUNCI MESSI KEMBALI GARANG

Sempat kehilangan sentuhan terbaiknya di musim lalu, Lionel Messi kembali menunjukkan kualitas yang dimilikinya bersama Barcelona.

Yang terakhir, tiga gol disarangkannya ke gawang Levante dinihari tadi dan membawa Barcelona menang 5-0. Luis Enrique pun blak-blakan menjelaskan bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki Messi di skuatnya.

“Idenya adalah membuatnya menikmati permainan. Itulah yang kami lakukannya, membuatnya seenjoy mungkin,” ungkap manajer Barcelona itu.

“Menghadapi tim yang bermain bertahan dan memiliki banyak pemain di lini tengah, kami harus bermain lebih melebar dan memainkan bola dengan cepat untuk menciptakan bahaya.”

“Ketika ada banyak orang di lini tengah, akan sulit baginya menemukan kombinasi, jadi dia memiliki kebebasan kemana pun untuk bisa menemukan ruang,” jelasnya lagi. (goal)

“Musim lalu Chelsea menjalani dua laga sulit melawan PSG di perempat final. Kali ini juga akan sama. PSG mungkin adalah satu dari dua klub paling berat yang bisa kami dapat kali ini,” tukas Courtois.

Ia menegaskan timnya sangat optimis bisa mengatasi perlawanan PSG. Namun harus kerja keras jika ingin mewujudkannya. “Ada yang bilang kami punya tim kuat dan harusnya bisa mengalahkan PSG, tapi kami tahu laga nanti akan berat. PSG memiliki skuat yang juga tangguh. Mereka mengalami momen ‘lemah’ bulan lalu tapi sekarang sudah kembali tampil bagus. Laga nanti akan sangat berat,” tutupnya.

Skuad The Blues sedikit diuntungkan karena dalam kondisi bugar. Pasalnya anak asuh Jose Mourinho itu tidak lagi bermain di Piala FA akhir pekan ini, usai mereka tersingkir di babak sebelumnya oleh Bradford City.

“Waktu istirahat ini merupakan hal yang bagus untuk kami. Pada akhirnya, mereka hanya punya satu laga yang tidak kami punya,” tutur Mourinho.

“Hanya satu laga, namun saya menyambut waktu istirahat ini dengan baik, begitu pula dengan para pemain,” pungkasnya. (*)

LENGKAPI KUOTA Sriwijaya FC akhirnya melengkapi kuota tiga pemain asing untuk berlaga di Indonesia Super League (ISL) 2015 usai resmi mengontrak bomber asal Kroasia, Goran Ljubojevic.

Pemain 31 tahun itu menyusul dua rekrutan asing lainnya milik Laskar Wong Kito, yakni Abdoulaye Aziz Yousouf Maiga dan Morimakan Koita. ”Sebelum laga uji coba melawan Persiram, manajemen Sriwijaya FC melakukan penandatangan kontrak dengan Goran Ljubojevic,” ujar Presiden Sriwijaya FC, Dodi Reza Alex.

Ljubojevic sendiri langsung membuktikan tajinya dengan turut menyumbang satu gol dalam laga uji coba tersebut. Dalam laga itu Sriwijaya FC sukses mengandaskan Persiram dengan skor 2-0.

Hadirnya Ljubojevic membuat persaingan di lini depan Sriwijaya makin ketat karena sebelumnya sudah terdapat sederet nama striker lokal papan atas seperti Ferdinand Sinaga, Titus Bonai, hingga Patrich Wanggai. (esa/pra)

Rakyat Kalbar Selasa, 17 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Tersangka RK dan sejumlah barang bukti diamankan di Satrestik Polresta Pontianak . OCSYA ADE CP-RK

POLISI NYAMAR

TANGKAP PENJUAL NARKOBA DI THM Pontianak-RK. Seorang pemuda berinisial RK ditangkap Satuan Reserse Narkotika (Satrestik) Polresta Pontianak di halaman parkir salah satu hotel di Jalan Gajah Mada, Pontianak Selatan, Sabtu (14/2) malam lalu. Pemuda ini ditangkap karena memiliki 10 butir ekstasi dan satu paket sabu.

Tertangkapnya RK, setelah polisi menyamar sebagai pembeli. “Anggota

MD, ES dan TA beserta barang bukti sabu dan alat isapnya diamankan Satrestik Polresta Pontianak. OCSYA ADE CP-RK

kita memesan Narkoba, kemudian ditentukan tempat transaksi. Nah, saat mau bertransaksi, RK berhasil ditangkap tanpa perlawanan,” ungkap Kasat Restik Polresta Pontianak Kompol Dhani Catra Nugraha, Senin (16/2) di ruangannya.

Dari tangan tersangka RK, polisi mengamankan barang bukti sepuluh butir ekstasi dan sepaket sabu.

Halaman 15

Bisnis Narkoba Batal Menikah Pontianak-RK. Pengedar Narkoba jenis sabu ditangkap Satuan Reserse Narkotika (Satrestik) Polresta Pontianak. Pemuda berinisial MD dan saudara kandungnya berinisial ES serta tunangan ES berinisial TA juga ikut diringkus. Dari tangan ketiganya, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 20 paket sabu.

Kasat Restik Polresta Pontianak, Kompol Dhani Catra Nugraha mengungkapkan, kakak adik pengedar sabu ini diringkus di

kediamannya Gang Jeruju Satu, Jalan Komyos Sudarso, Pontianak Barat, Jumat (13/2).

“Saat ditangkap terbukti ditemukan barang bukti sabu di kediamannya. Dari tangan MD kita temukan 19 paket sabu, sementara dari tangan ES dan TA hanya sepaket sabu,” ungkap Dhani, Senin (16/2) sore.

Dalam upaya penangkapan, lanjut Kompol Dhani, tersangka melakukan perlawanan dan pemukulan terhadap anggota Satretsik Polresta Pontianak. “Namun upaya keras kepolisian,

ketiganya berhasil dibekuk,” katanya.

Polisi sudah cukup lama mengintai MD dan ES maupun tunangannya TA. “Sudah beberapa bulan kami lakukan pengintaian.

Memang dalam menjalankan bisnisnya, mereka cukup lihai dan licin, sehingga cukup susah pula kami lacak,” ujar Dhani.

Setelah memiliki bukti cukup kuat dan berhasil melacak keberadaan kakak adik ini, barulah polisi bergerak meringkusnya.

Barang bukti sebanyak 19 paket sabu itu

disembunyikan MD di dalam bungkus rokok.

Sementara satu paket sabu lainnya berada di tangan pasangan tunangan ES dan TA. “Kita juga temukan alat timbang elektrik, plastik klip transparan dan komponen alat isap bong nya,” papar Dhani.

Saat ditangkap, MD berada di kamar lantai dasar. Sedangkan ES dan TA berada di kamar lantai dua. “Kami sempat diteriaki maling oleh warga sekitar. Tapi setelah kita jelaskan dan tunjukkan surat perintah penangkapan,

warga mengerti,” ujarnya.

Kepada wartawan, MD mengaku barang haram tersebut didapatkan dari seseorang yang tinggal di Kecamatan Pontianak Timur.

Sejumlah sabu tersebut dibeli seharga Rp1,5 juta, lalu dipecah menjadi 20 paket. Kemudian dijual seharga Rp100 ribu per paket. “Untungnya sekitar Rp500 ribu untuk kebutuhan sehari-hari,” kilahnya.

Sementara ES didampingi Halaman 15

BNN Sambut Baik Program Kemensos

Pekerja Kayu Durian, Demo Bupati Sekadau

Pecandu Narkoba Direhabilitasi di Lido Pontianak-RK. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak mencatat, selama 2013 ada 63 pecandu dan 2014 ada 93 pecandu yang mengaku pemakai Narkotika dan minta disembuhkan (rehabilitasi).

Kepala BNNK Pontianak, AKBP Andi Harun AR mengatakan, berdasarkan hasil laporan, pihaknya yang memiliki tiga tugas pokok pencegahan, pemberdayaan masyarakat serta pemberantasan, melakukan upaya agar para pecandu ini direhabilitasi sebagai langkah program pemulihan.

“Laporan ini ada yang dilakukan secara pribadi, ada juga dilaporkan oleh orangtuanya. Kemudian dilakukan tes urine ternyata positif Narkoba. Yang positif ada yang direhabilitasi ada juga yang rawat jalan bagi yang belum parah,” ungkap Andi Harun kepada Rakyat Kalbar, Senin (16/2).

Andi Harun menjelaskan, untuk program rehabilitasi, BNN Kota Pontianak mengirim pecandu Narkoba ke Lido di daerah Bogor untuk proses pemulihan serta penyembuhan.

Halaman 15

Pelajar SMK Amaliyah Babak Belur Dihajar Sekadau-RK. AN, pelajar kelas 1 SMK Amaliyah Sekadau menjalani perawatan intensif di klinik Setia Sekadau. AN mengalami luka di beberapa bagian wajahnya setelah dihajar Hm, Minggu (15/2) sekitar pukul 18.30, di Dusun Tapang Muntik, Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir.

Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK didampingi Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi menceritakan, kasus Hm, pelaku penganiay- pemukulan itu bermula saat AN dan tiga rekannya tengah menaan. IST gobrol santai di jalan menuju kampungnya. Tak lama setelah itu, pelaku datang dengan lima rekannya.

“Pelaku langsung memukuli korban dengan tangan kosong ke bagian wajah, leher, kening dan kepala bagian belakang,” kata Muslikhun.

Menurut Muslikhun, kasus pemukulan itu bermula dari ulah pelaku yang sering mengencani salah seorang gadis Halaman 15

Sekadau-RK. Merasa belum ada solusi yang baik, puluhan petani durian asal Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Kecamatan Nanga Mahap kembali melakukan unjuk rasa. Kali ini yang menjadi sasaran demo mereka adalah Bupati Sekadau.

Menggunakan puluhan sepeda motor, massa merangsek ke kantor Bupati Sekadau yang berada di kompleks perkantoran Pemkab Sekadau, sekitar pukul 12.00 Wib, kemarin.

Sesampainya di sana, massa yang sudah dihadang puluhan personil polisi dari Polres Sekadau dan Satpol PP di depan pintu masuk kantor Halaman 15 Para pendemo yang mendatangi kantor Bupati Sekadau. ABDU SYUKRI-RK

Para Pasangan Mesum Cuma Didenda Rp2 Juta Pontianak-RK. Komplain Satpol PP Kota Pontianak ternyata didengar para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Pasangan mesum yang terjaring razia Satpol PP divonis denda Rp2 juta.

Inilah yang dialami sembilan pasangan mesum yang ditangkap petugas trantib, Minggu (15/2).

Sebelumnya, vonis yang diberikan hakim hanya denda Rp200 ribu. Dengan vonis hakim yang dianggap maksimal itu, kembali menggairahkan Satpol PP Kota Pontianak untuk menjaring pasangan mesum di indekos dan penginapan.

“Kami yakin ini akan menjadi efek

KALAU PEMABUK RP1 JUTA SAJA jera bagi para pasangan mesum. Vonis ini akan menjadi contoh dan efek bagi orang-orang yang ingin berbuat mesum di Kota Pontianak ini,” jelas Rachmat Suprayitno, Kasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Sat Pol PP Kota Pontianak, Senin (16/2).

Menurut Rachmat, hakim tak hanya memberikan vonis tinggi pada pasangan mesum, melainkan juga terhadap pemabuk dan warga yang tidak memiliki KTP maupun Kipem.

Rumah depan RSJ Dilahap Si Jago Merah Pontianak-RK. Komplain Satpol PP Kota Pontianak ternyata didengar para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Pasangan mesum yang terjaring razia Satpol PP divonis denda Rp2 juta. Inilah yang dialami sembilan pasangan mesum yang ditangkap petugas trantib, Minggu (15/2).

Sebelumnya, vonis yang diberikan hakim hanya denda Rp200 ribu. Dengan vonis hakim yang dianggap maksimal itu, kembali menggairahkan Satpol PP Kota Pontianak untuk menjaring pasangan mesum di indekos dan penginapan.

“Kami yakin ini akan menjadi efek jera bagi para pasangan mesum. Vonis ini akan menjadi contoh dan efek bagi orang-orang yang ingin berbuat mesum di Kota Pontianak ini,” jelas Rachmat Suprayitno, Kasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Sat Pol PP Kota Pontianak, Senin (16/2).

Halaman 15 Api yang menghanguskan rumah di depan RSJ Kalbar. MORDIADI-RK

“Mereka yang tidak memiliki KTP divonis hakim dengan denda Rp500 ribu dan yang tidak memiliki Kipem didenda Rp300 ribu. Selain itu para pemabuk minuman beralkohol. didenda hakim Rp1 juta,” ungkapnya.

Untuk pemain layangan yang terjaring razia divonis hakim dengan denda Rp50 ribu hingga Rp300 ribu. “Kita berharap tetap seperti ini. Hakim memberikan vonis yang tinggi agar ada efek jera. Yang berulang-ulang kali ketangkap dengan

kita, nanti akan juga kita sampaikan kepada hakim, dengan data yang dimiliki, guna vonis yang diberikan hakim lebih tinggi lagi,” tegas Rachmat.

Rachmat mengimbau pemilik usaha penginapan di Kota Pontianak untuk tetap menaati aturan. Tidak menerima pasangan tanpa surat nikah.

“Pemilik penginapan juga akan ditindak serta diusulkan untuk diberikan vonis yang lebih tinggi dari pada pasangan mesum. Semua ini demi dampak tujuan hukum, yakni membuat para pelanggar Perda jera dan tidak mengulangi Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

DPRD dan Pemkab Harus Paham UU Desa Kubu Raya. Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Musa menyarankan DPRD dan Pemkab Kubu Raya mempelajari Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman diperlukan agar alokasi anggaran dalam APBD sesuai dengan amanah UU tersebut.

Musa mengatakan, DPRD dan Pemkab harus melihat besarnya anggaran yang akan dikelola desa, baik dari APBN maupun APBD. “Jangan berpatokan pada jumlah yang direalisasikan oleh pemerintah pusat senilai Rp 1,4 miliar. Tapi DPRD dan Pemkab harus mengetahui jumlah yang sebenarnya yang akan diterima untuk desa,” katanya.

Menurutnya, memang tidak mudah memahami aturan, karena terkadang menimbulkan multi tafsir. DPRD dan Pemkab diminta tidak salah dalam memahami besaran dana yang akan diterima desa, karena hingga kini masih sebatas isu. “Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sekitar Rp 20 triliun. Namun jumlah tersebut akan dibagi untuk 73 ribu desa. Tentunya anggaran tersebut yang sampai ke desa hanya sekitar Rp 200 miliar lebih. Anggaran itu akan dipotong sekitar 20 untuk operasional desa, termasuk gaji staf,” bebernya.

Musa berharap, Pemkab memperhatikan desa dari luas wilayahnya. Salah satunya Desa Parit Baru yang cukup luas. “Jangan sampai desa luas sehingga masyarakat beranggapan salah dan mengira desa mendapat bantuan hingga miliaran,” katanya.

Musa mengingatkan DPRD dan Pemkab, agar tidak salah dalam memahami UU Desa. “Kami harap Pemkab memahami UU Desa, dan mengetahui anggaran yang dikucurkannya. Dana desa sebenarnya sangat minim sekali. Jangan sampai masyarakat beranggapan salah,” pintanya. (sul)

Rakyat Kalbar

Selasa, 17 Februari 2015

10

Lima Kali Bupati Tak Hadiri Paripurna Fraksi Gerindara Pilih Walk Out Kubu Raya. Fraksi Gerindra DPRD Kubu Raya langsung melakukan walk out begitu sidang paripurna digelar, Senin (16/2). Alasannya, Bupati Kubu Raya Rusman Ali sudah lima kali tidak menghadiri sidang paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Ini bukan hanya sekali yang tidak hadir, mulai dari inisiatif, pandangan fraksi, yang keempat membahas Raperda inisiatif, dan yang terakhir juga tidak hadir,” kesal Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kubu Raya, H Yuslanik, Senin (16/2).

H Yuslanik berharap, Bupati tidak terus mewakilkan kehadirannya dalam sidang paripurna, demi saling menghargai keberadaan lembaga pemerintahan. “Seharusnya Bupati

DPRD Kubu Raya menggelar Sidang Paripurna. SYAMSUL ARIFIN

menghadiri undangan ini. Tapi ini tidak menghargai konsitusi sama sekali. Makanya, kami berharap Bupati menghargai kami,” tegasnya.

Ia membandingkan, sikap bersahabat justru ditunjukkan instansi seperti badan, dinas,

dan kantor. “Alhamdulillah kalau yang dinas hadir. Ke depan, kami berharap komunikasi yang baik dan saling menghormati,” harapnya.

Sementara itu, Plt Sekda Kubu Raya Nusyam Ibrahim mengatakan, ketidakhadiran

Bupati Rusman Ali memenuhi undangan DPRD karena sedang menjalani perawatan medis, usai menjalani operasi katarak.

“Beliau diminta oleh dokter untuk istirahat karena masih sakit. Sehingga tidak bisa menghadiri sidang paripurna,” ungkap

Nursyam Ibrahim, usai menghadiri sidang paripurna.

Nursyam menambahkan, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus tidak bisa mewakili Bupati menghadiri sidang paripurna, karena sedang memenuhi undangan Ombudsmen Republik Indonesia di Jakarta terkait CPNS tahun 2010 dan 2012.

“Makanya kami yang diperintahkan untuk menghadiri rapat ini. Untuk ke depan, kami akan komunikasikan dengan DPRD,” katanya.

Ketua DPRD Kubu Raya Bambang Ganepo membenarkan Pemkab telah menyampaikan informasi kalau Bupati masih dalam proses penyembuhan.

“Sedangkan Wakil Bupati ke Jakarta dan memberi tugas kepada Plt Sekda untuk menghadiri rapat ini. Dengan adanya ini sudah memberikan sinyal ketidakharmonisan. Semoga ke depan tidak terjadi seperti ini lagi,” harapnya. (sul)

Dana Pembangunan Masjid Diduga Diselewengkan Kubu Raya. Dana sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan masjid di komplek Kantor Bupati Kubu Raya diduga telah menyimpang. Inspektorat diminta segera mengusut proyek tersebut, karena hingga saat ini hanya pondasi yang terlihat di lokasi masjid seluas 15 meter persegi tersebut.

“Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang yang mengetahui anggaran serta spek pembanggunan. Kami tetap curiga dengan pembangunan itu, kenapa hanya pondasinya. Begitu juga ukuran masjid yang akan dibangun tidak begitu besar,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kubu Raya, Ali Ami kepada Rakyat Kalbar via selular, Minggu (15/2).

Tidak hanya itu, Amin mende-

sak dilakukan audit fisik agar masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang dikeluarkan, dan seperti apa rencana masjid yang dibangun. “Jika diperlukan minta audit BPK Perwakilan Kalbar.

Biaya pembangunan masjid saja, masyarakat banyak curiga dan disimpangkan. Apalagi dengan kegiatan yang lain,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi III

DPRD Kubu Raya, Suharso membenarkan anggaran pembangunan masjid tersebut hampir Rp 1 miliar. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran untuk tahun 2014. “Tahun 2015 masjid tersebut dianggarkan sebesar Rp 1,7 miliar. Kami harap dengan anggaran ini, pihaknya akan melakukan pengawasan.

Tetapi untuk yang 2014, kami

belum mengetahui secara pasti jumlah itu,” katanya.

Di tempat terpisah, Ptl Sekda Kubu Raya Nursyam Ibrahim mengaku tidak mengetahui secara detail rencana masjid yang akan dibangun. Ia hanya menyebut Dinas Cipta Karya yang lebih mengetahui. “Sepengetahuan kami, di bawah pondasi yang akan dibangun masjid tersebut

dibangun bak untuk penampung air yang akan disalurkan ke Kantor Bupati dengan volume ribuan liter,” katanya.

Disinggung adanya dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut, Nursyam menyarankan untuk mengkonfirmasi ke Dinas Cipta Karya. “Tanyakan saja dengan dinas teknis (Cipta Karya, red),” katanya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Banyak Nelayan Gunakan Pukat Trol Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mempawah mengungkapkan, banyak nelayan yang menggunakan pukat trol dalam menangkap ikan. Padahal, larangan penggunaan pukat trol telah ditegaskan dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 02/permen/ KKP/2015.

“Saat ini masih banyak nelayan kita yang menggunakan pukat trol seperti di Desa Bakau dan Sungai Pinyuh. Makanya, perlu terus dilakukan sosialisasi agar memberikan pemahaman kepada nelayan terkait. Kita juga akan membantu para nelayan untuk tidak lagi menggunakan pukat trol,” kata Kabid Tangkap dan Pemasaran DKP Kabupaten Mempawah, Teddy Prawoto, Senin (16/2).

Dirinya menyebut, diterbitkannya Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen/ KKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Trol perlu ditindaklanjuti secara serius. Namun, dalam realisasinya di masyarakat perlu dilakukan secara kontinu, dan tidak bisa dengan cara-cara yang frontal. “Yang pasti dalam sosialisasinya perlu proses agar masyarakat nelayan secara perlahan meninggalkan penggunaan pukat trol. Tidak bisa spontanitas para nelayan meninggalkan pukat trol. Apalagi dampaknya akan menyebabkan hasil tangkapan akan berkurang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana menegaskan, diterbitkannya peraturan Permen Kelautan dan Perikanan tersebut wajib ditindaklanjuti petugas di lapangan. Dia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok nelayan terkait larangan penggunaan pukat trol tersebut. “Dalam sosialisasi tersebut, kita akan memaparkan larangannya dan juga memberikan solusi yang tepat bagi nelayan. Jadi, para nelayan bisa tetap beraktivitas mencari ikan tanpa harus menggunakan pukat trol. Misalnya dengan alat tangkap yang berbeda atau dengan metode penangkapan ikan yang baru dan lain,” pendapatnya.

Makanya, sambung Ramlana, DKP akan menyusun program-program strategis untuk masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Mempawah. Program tersebut akan bersinergis dengan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga program tersebut akan menjadi solusi bagi nelayan. “Sedangkan untuk upaya preventif agar tidak ada lagi penggunaan pukat trol, maka langsung ditangani oleh Kepolisian dan TNI. Hal ini penting sebagai tindakan pengamanan wilayah laut. Para pelaku akan diproses sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini,” tegasnya. (fia)

Pembangunan PI di Sungai Kunyit

Harga Tanah Melambung Hingga Rp 500 Ribu Mempawah. Gaung pembangunan Pelabuhan Internasional (PI) di Kecamatan Sungai Kunyit semakin kuat terdengar.

Imbasnya, harga jual tanah di sekitar lokasi pembangunan mega proyek tersebut melambung tinggi. Kabarnya, harga jual tanah naik hingga Rp 500 ribu per meter.

“Memang harga jual tanah naik drastis setelah kabar pembangunan PI akan direalisasikan pemerintah. Informasi di masyarakat, harga tanah bisa mencapai Rp 500 ribu per meter. Biasanya di bawah Rp 100 ribu per meter, naik hingga 500 persen,” ungkap warga Sungai Kunyit, Anto, Senin (16/2).

Menurutnya, kenaikan itu merupakan reaksi yang wajar.

Namun, hendaknya harga yang

dipatok tidak terlalu berlebihan hingga menghambat iklim investasi atau program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah. “Wajar saja naik, tapi jangan juga berlebihan.

Karena, pembangunan ini juga untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Mudahmudahan kenaikan harga tanah tersebut tidak menjadi persoalan terhadap realisasi program PI nanti,” harapnya.

Namun, belum diketahui secara pasti dimana lokasi pembangunan PI akan direalisasikan.

Karena, selama ini terdapat dua opsi lokasi yakni di Pantai Kijing dan Pulau Temajo. Dari kedua lokasi ini, menurut masyarakat terdapat plus dan minusnya.

“Kalau pembangunannya di Temajo, maka pemerintah harus

membangun jembatan penghubung dari Pulau Temajo ke Sungai Kunyit. Namun, jika di Pantai Kijing maka langsung menuju ke akses darat. Selain itu, administrasi pembebasan lahan lebih mudah, meskipun harganya mungkin lebih mahal dibandingkan dengan tanah di Pulau Temajo,” pendapatnya.

Kemudian, sambung dia, pembangunan PI di Pantai Kijing akan membuat aktivitas di masyarakat semakin padat. Termasuk jalur lalu lintas di wilayah itu akan disibukkan dengan aktivitas kendaraan keluar masuk pelabuhan, dan masyarakat umum yang melewati jalur pantai utara (Pantura). “Yang pasti kita sangat mendukung dan berharap realisasi PI benar-benar dapat diwujudkan pemerintah. Kita tidak

ingin pembangunan ini hanya wacana seperti tahun 2010 lalu, ketika telah dilakukan penancapan tiang pertama oleh Menhub, namun sampai sekarang tak kunjung berdiri,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Budaya dan Pariwisata (Dishubbudpar) Mempawah, Suharjo Lie mengungkapkan, pembangunan PI di Kecamatan Sungai Kunyit membutuhkan lahan seluas 5.500 Hektar. Pemkab Mempawah diminta menyiapkan lahan guna memperlancar realisasi proyek tersebut. “Pemerintah Kabupaten Mempawah siap mendukung penuh realisasi PI yang akan digarap pemerintah dan Pelindo II di Kecamatan Sungai Kunyit. Mengingat, pelabuhan itu sendiri akan menjadi ger-

bang untuk mendistribusikan berbagai sumber daya yang ada di Kalbar ke dalam maupun luar negeri,” paparnya.

Terkait nilai investasi PI, Suharjo Lie memastikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan PI kurang lebih mencapai Rp 5 triliun. Diperkirakan aktivitas pembangunan pelabuhan akan berlangsung selama tiga tahun.

“Diharapkan PI bisa dilabuhi kapal tanker curah cair dan kapal curah padat berkapasitas 460 ribu deadweight tonnage (DWT).

Kapal-kapal ini akan mengangkut minyak mentah kelapa sawit dan bahan-bahan tambang, seperti bauksit, batubara, dan zircon yang diekspor ke luar negeri,” tukasnya. (fia)

Amankan Imlek dan Capgome di Sungai Pinyuh Sungai Pinyuh. Mensukseskan perayaan Imlek dan Capgome di Kecamatan Sungai Pinyuh, Polsek telah melakukan koordinasi bersama aparat penegak hukum lain. Ratusan personil siap dikerahkan untuk pengamanan dua momentum perayaan masyarakat Tionghoa itu.

“Rapat koordinasi lintas sektoral persiapan pengamanan Imlek dan Capgome di Sungai Pinyuh sudah kita laksanakan pada Jumat (13/2) lalu. Semua pihak dilibatkan mulai dari Polres Pontianak, Polsek Sungai Pinyuh, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta organisasi kemasyarakatan lain,” ungkap Kapolsek Sungai Pinyuh, Kompol Wastono, Senin (16/2).

Menurut Wastono, pengamanan dengan melibatkan lintas sektoral sangat penting dan strategis dalam upaya menjaga stabilitas kamtibmas dalam perayaan Imlek dan Capgome. Sebab, dibutuhkan sebanyak mungkin personil untuk melakukan pengawasan dan kontrol di lapangan. “Untuk pengamanan kedua kegiatan perayaan, kita lakukan semaksimal mungkin. Tentunya nanti akan kita susun pola-pola pengamanan yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Supaya, seluruh rangkaian acara dan kegiatan Imlek dan Capgome berjalan lancar,” tuturnya.

Terkait jumlah personil, Wastono memperkirakan melibatkan

ratusan petugas. Apalagi, panitia perayaan Imlek dan Capgome telah mempersiapkan beragam acara. Mulai dari malam Imlek, Imlek bersama, pawai lampion, pawai tatung dan lainnya. Sehingga perlu dilibatkan banyak personil untuk pengamanan di lapangan. “Pada malam penyambutan Imlek, kita kerahkan 110 personil, pada saat Imlek bersama sebanyak 50 personil, kegiatan pawai lampion diturunkan 110 personil, serta acara pawai tatung juga akan dikerahkan 110 personil. Selain aparat gabungan, juga akan kita libatkan beberapa pihak terkait lain,” paparnya.

Fokusnya pengamanan pada wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh saat perayaan Imlek

Ilustrasi.NET

dan Capgome, dilakukan secara maksimal. Sebab, ribuan masyarakat akan tumpah ruah di jalan menyaksikan beragam acara dalam rangkaian perayaan Imlek dan Capgome. Apalagi, Sungai Pinyuh merupakan jalur penghubung di Kalbar. “Makanya kita senantiasa mengajak dan

mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan perayaan Imlek dan Capgome di Sungai Pinyuh.

Mari kita jaga keharmonisan dan kerukunan demi terciptanya stabilitas kamtibmas di lingkungan masyarakat Sungai Pinyuh,” imbaunya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Upaya Khusus Capai Swasembada Pangan Ketapang. Upaya khusus dilakukan Pemkab Ketapang bersinergi dengan TNI untuk mengkoordinasikan agar apa saja yang dilakukan ke depan dalam gerakan percepatan pencapaian Swasembada Pangan di Kabupaten Ketapang agar segera terwujud. Kabupaten Ketapang dinilai paling cepat dalam merespon program ketahanan pangan.

Hal ini ungkapkan Kepala Bapedda Ketapang Drs H Mahudin M.Si ketika membuka Rakor Upaya Khusus (Upsus) peningkatan Pencapaian swasembada pangan diruang rapat Kantor Bapedda Ketapang baru-baru ini.

Mahyudin mengharapkan, dalam rakor tersebut apa saja program dalam peningkatan Indeks Pertaniain (IP) dan produktivitas pencapaian swasembada pangan tanaman padi sinergi TNI dan Pemkab Ketapang tahun 2015-2017.

“Bapak Presiden telah bertekad mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana di canangkan dalam Nawa Cita Visi Misi Pemerintahan Jokowi-JK,” jelasnya.

Untuk itu dalam rapat koordinasi yang menghadirkan para Camat, Kepala BPP dan data potensi dan produksi pertanian di wilayah masing-masing terdiri data potensi lahan petanian pangan diseluruh Desa data luas tanam perdesa pada tahun 2014 dan target luas tanam pada tahun 2015 serta produktifitas gabah kering hasil penen pada tahun 2014, dan target pada tahun 2015.

Sementara Herdawati Distanak Provinsi Kalbar mengatakan. Kabupaten Ketapang paling cepat dalam merespon programketahananpanganyangtelahdicanangkanPresiden Jokowi - JK. dengn program Dem Area yang sudah berjalan.

“Upaya khusus yang dilakukan membentuk tim mulai dari kabupaten berjenjang ke tingkat kecamatan dan desa dalam upsus swasembada pangan menjadi target utama,” katanya.

Program pembangunan Pemerintah tiga tahun ke depan dalam menyonsong swasembada pangan dikatakannya akan berhasil apabila ada kesungguhan pemerintah mulai dari provinsi, kabupaten kecamatan dan desa untuk fokus membangun terutama diwilayah dengan petani yang sudah siap.

Upaya khusus (upsus) pencapaian swasembada pangan pada kawasan DEM Area pertanian tanaman pangan percontohan terpadu sinergi TNI dan Pemkab Ketapang di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Muara Pawan dan Delta Pawan, Matan Hilir Utara Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur MHS, Benua Kayong Kendawangan Tumbang Titi Sungai Melayu Rayak, Pemahan Jelai Hulu, Naga Tayap dan Sandai.

Sementara Dandim 1203 Ketapang Letkol (Inf) Asef Ahmad Hidayat mengungkapkan, kerja sama TNI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sangat strategis, dikarenakan disiplin prajurit TNI dapat ditularkan kepada para petani dalam mencapai target yang telah ditetap.

“Negara yang kuat berdiri diatas kaki sendiri, belakangan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri kita tidak sanggup, untuk itu saya mengajak semua untuk kerja keras, kerja tuntas dan kerja ikhlas,” tegas Dandim (Jay-Humas).

Selasa, 17 Februari 2015

11

Komisi II Desak Cek TKA di PT.WHW Ketapang. Ketua Komisi II DPRD Ketapang, Antoni Salim meminta Dinsosnakertrans segera mengecek keberadaan para tenaga kerja asing (TKA) di PT. WHW. Menurutnya harus ada tindakan tegas pada orang asing yang datang ke Ketapang tanpa dilengkapi dokumen lengkap.

“Kita minta dinas segera turun, melihat dan mengecek langsung di lapangan terutama masalah IMTA para TKA,” desaknya, Senin (16/2).

Ia juga meminta Dinsosnakertrans mengantisipasi terjadinya

lonjakan datangnya para TKA ke Ketapang khususnya ke PT. WHW. “Kemungkinan karena menjelang imlek sudah banyak yang pulang,” ujarnya.

Karena itu ia meminta setelah Imlek harus ada pengawasan intensif sebab kemungkinan akan banyak yang datang. Selain itu, ia meminta pihak Imigrasi dilibatkan dalam persoalan ini.

Kepala Dinas Dinsosnakertrans, Joko Prastowo melalui Kasi Pengawasan dan Perluasan Wilayah Dinsosnakertrans, Uti Ilmu Royen, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih memberi

waktu kepada pihak PT WHW untuk menyerahkan semua data terkait TKA yang berada di lokasi perusahaan tersebut.

“Deadlinenya kita kasih sampai bulan ini. Jika masih belum ada seluruh datanya kita akan action dan tindaklanjuti,” ancamnya.

Ia menjelaskan kalau data yang didapat dari pihak PT WHW pada saat pihaknya mengecek langsung ke WHW beberapa waktu lalu, hanya sebanyak 433 TKA, sedangkan data informasi dari Komisi II ada sebanyak 800 TKA yang berada di PT WHW.

“Namun data yang kita dapat belum finish, kemungkinan masih ada lagi dan pihak PT. WHW sedang mendata, sebab katanya ada yang datang tetapi tidak lapor kepada WHW,” katanya.

Ia menegaskan akan kembali turun melakukan pemeriksaan dan pengambilan data ke PT. WHW dalam pekan ini.

“Kita tinggal menunggu pak Kadis datang kemudian meminta surat tugas dan kita akan turun ke WHW. Nanti dari data yang kita dapat, akan kita periksa apakah semua sesuai aturan dan

akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang ada,” jelasnya.

Uti menegaskan, akan menindak lanjuti persoalan TKA yang bermasalah ini. Terlebih jika ada surat resmi dari kementerian yang meminta segera menindak lanjuti hasil berita acara terkait tenaga kerja asing di PT. WHW. “Jika data sudah kita dapat, dan ada yang bermasalah akan kita keluarkan dari tempat kerja dan kita akan mengirim surat rekomendasi ke pihak imigrasi untuk mengeluarkan TKA tersebut,” tegasnya. (Jay)

Suma Jenny Kunjungi Pasien DBD Ketapang. Wakil Ketua DPRD Provinsi H. Suma Jenny Heryanti SH. MH melakukan kunjungan ke RSUD Agoesdjam Ketapang Senin (16/2). Kedatangan legislator perempuan ini menjenguk pasien DBD yang rata-rata menyerang anak-anak.

Kedatangan legisltaor Golkar Provinsi dari dapil Ketapang- Kayong Utara sekitar pukul 16.00 ini menarik perhatian para orangtua pasien, satu persatu ruangan pasien DBD di sambanginya. Wanita yang terkenal peduli dengan warga dari kalangan kurang mampu ini tak lupa berbagi kasih dan memberikan sumbangan kepada orangtua pasien.

Wanita yang akrab disapa Suma ini, mengatakan, kunjunganya untuk menjenguk pasien DBD ini sebagai rasa keprihatianya kepada para pasien.

“Ini semata-mata sifatnya sosial, saya sebagai wakil rakyat wajar mengunjungi warga yang

membutuhkan dorongan semangat,” kata Suma di sela-sela kunjunganya.

Menurutnya, persoalan penyakit DBD disebabkan karena lingkungan yang kotor dan cara sosialisasi pencegahan penyakit ini yang agak kurang dimengerti masyarakat. “Saya berharap warga lebih memperhatikan lingkunganya agar selalu bersih dan sehat,” katanya.

Hartono, salah satu orangtua pasien mengaku terharu dengan kunjungan wakil Ketua DPRD provinsi tersebut yang menjenguk anaknya yang masih terbaring sakit.

Hartono yang berkerja seharihari sebagi buruh Nelayan di desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilr Selatan ini mengatakan, sangat terbantu dengan sumbangan yang diberikan bu Suma.

Menurutnya, memang jarang jika seorang yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD mau menemui warganya. (jay)

Wakil Ketua DPRD Provinsi H. Suma Jenny Heryanti SH. MH melihat kondisi anak-anak yang terserang DBD. JAIDI CHANDRA

Kayong Utara

Pasca Ditanggul, Lahan Tidur Jadi Hidup Padah Bertuah Petugas FardhuKifayah Dapat Insentif Sukadana. Wacana Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan memberikan insentif bagi petugas fardhu kifayah dan guru ngaji mendapat sambutan positif dari pemuka agama. Amat Hasan selaku pemuka agama di Desa Simpang Tiga merasa senang dengan adanya rencana tersebut.

“Sudah sepantasnya petugas baik fardhu kifayah dan guru ngaji ini diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan dan perhatian pemerintah,” kata Amat Hasan yang pernah menjabat Imam Masjid Al-Ihsan Desa Simpang Tiga, Senin (16/2).

Menurut Amat Hasan, besar atau kecilnya insentif bukanlah menjadi ukuran. Akan tetapi, ini merupakan bentuk perhatian kepada mereka yang mengabdikan diri untuk urusan agama. “Dengan adanya perhatian dari pemerintah ini, semoga dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih bersemangat dalam mengurus orang yang meninggal serta para guru ngaji lebih giat lagi dalam mengajarkan orang yang belum dapat membaca ayat sudi Alqur’an,” ujarnya.

Salah seorang guru ngaji di Dusun Siduk, Ibu Jum senang ketika mendengar kabar tersebut. “Selaku guru ngaji, saya sangat senang mendengarnya. Kami tidak mengharapkan, tetapi kalau memang diberi kami terima dengan penuh ikhlas,” kata Ibu Jum yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak di sekitar tempatnya dapat membaca ayat suci Alqur’an dengan baik dan benar.

Menykapi rencana ini, anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, H.M Rawi Na’im sangat setuju. Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menilai, sudah saatnya guru ngaji serta petugas fardhu kifayah dan juga para Imam diberikan perhatian berupa insentif. Pemberian tersebut bukanlah bermaksud merendahkan, namun lebih pada bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada mereka. “Selama ini mereka baik para imam, petugas fardhu kifayah dan guru ngaji tidak pernah menuntut bayaran dalam mengabdikan dirinya.

Mereka semua dengan penuh ikhlas dan tinggal pemerintah dalam hal ini sangat pantas untuk memberikan perhatian berupa pemberian insentif,” ujar owner Penginapan Anugerah ini. (lud)

Tanaman sayur mayur seperti terung juga melimpah di lahan pertanian Siduk. KAMIRILUDDIN

Sukadana. Puluhan hektar lahan di Dusun Siduk Desa Si mp a n g Ti ga Ke ca mat a n Sukadana kini telah dapat dimanfaatkan. Sebelumnya, lahan yang hanya ditumbuhi pepohonan liar itu terlantar tidak digarap.

Saat ini, lahan tersebut telah dimanfaatkan masyarakat setempat untuk pertanian.

Mulai dari tanaman padi hingga sayur mayur. “Alhamdulil-

lah, sejak ditanggul puluhan hektar lahan milik masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk m e n a m b a h p e n g h a s i l a n ,” ungkap Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali ditemui belum lama ini.

Lahan yang digarap masyarakat Du sun Si duk itu persis berada di pesisir pantai Siduk ke Semanai. Tanggul tersebut baru dibangun sekitar tiga tahun lalu untuk

menahan masuknya air asin atau air laut ke pemukiman warga. “Tanggul air asin itu kita dapatkan dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar,” jelas Rajali.

Salah seorang masyarakat, Madun mengaku senang sejak tanggul air asin dibangun sekitar 200 meter dari belakang rumahnya. Sebab, lahan kosong di belakang

rumahnya yang dulunya terlantar namun kini dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

“Sejak ada tanggul, air laut tidak masuk lagi sehingga tanah menjadi subur untuk tenaman,” kata Madun.

Hal senada juga dikemukakan Mbah Syu’eb selaku petani sayur mayur. Di lahan tersebut, ia menilai sangat cocok untuk menanam sayur mayur mulai dari terong, lepang, kacang-

kacangan, cabai, mentimun, sawi, kangkung dan masih banyak lagi lainnya.

Dari pengmatan, saat ini di areal pertanian Siduk itu tidak hanya padi yang hidup subur, aneka jenis sayur mayur juga tampak subur. Bahkan, tidak sedikit warga menjual hasil pertaniannya ke pasar setempat untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Rubah Gaya Hidup dengan Kader Kesehatan Nanga Pinoh-RK. Penyakit yang ada di masyarakat kebanyakan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat.

Merubah pola hidup tidak sehat merupakan kunci sukses untuk menciptakan masyarakat sehat. Oleh karena itu, perlu membentuk kader kesehatan di tengah-tengah masyarakat menjadi hal sangat penting.

“Penyakit yang ada di masyarakat kita adalah persoalan gaya hidup yang tidak sehat. Upaya nyata yang harus dilakukan untuk menciptakan gaya hidup sehat. Itu harus dilakukan dengan strategi yang sangat jitu,” ujarWakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kluisen, kemarin.

Menurutnya, strategi harus diformat dengan baik.

Sebab, Kabupaten Melawi berbeda dengan daerah yang lain. Karakteristik wilayah dan tipikal masyarakat berbeda. Oleh karena itu, harus ada kebijakan khusus.

Kluisen menambahkan, salah satu kebijakan untuk menciptakan gaya hidup sehat adalah dengan mengkader satu orang warga desa. Warga desa inilah yang akan melakukan propaganda gaya hidup sehat.

Kluisen berpendapat, kader kesehatan ini bisa dilakukan untuk mempromosikan agar setiap rumah memiliki WC yang memenuhi standar kesehatan. Mereka bisa mengkampanyekan agar masyarakat tidak buang air besar di sungai.

Kader kesehatan ini bisa juga mencontohkan gaya hidup sehat dengan membuat WC. WC sebenarnya tidak perlu mahal. Namun harus memenuhi standar kesehatan.

“Kader kesehatan dari masyarakat ini bisa menjelaskan bahaya kalau buang air besar di sungai. Mereka bisa mengatakan pada masyarakat dengan buang air besar di sungai bisa menularkan penyakit,” ulasnya Kader kesehatan yang tinggal bersama masyarakat ini tidak hanya berteori. Namun mempraktikan atau mencontohkan langsung pada masyarakat. Hingga masyarakat bisa meniru daya hidup sehat tersebut.

Dalam menciptakan gaya hidup sehat, masyarakat Melawi tidak hanya perlu teori. Namun harus melihat contoh. Sementara dokter, bidan dan perawat yang ada tidak bisa mencontohkan. Pasalnya mereka mengeklusifkan diri. Apalagi tenaga kesehatan yang telah menjadi pegawai negeri sipil yang ditugaskan di kecamatan sangat sulit diakses oleh masyarakat. Lantaran jarak tempuh yang sangat jauh.

Sebenarnya dalam menciptakan gaya hidup sehat, pihaknya tidak perlu orang yang berpendidikan tinggi.

Namun yang diperlukan adalah kader kesehatan yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika ini dipraktikan maka biaya di dinas kesehatan dapat dipangkas.

“Bila ada kader kesehatan dari masyarakat yang melakukan kampanye gaya hidup sehat dan memberi contoh. Maka tugas-tugas tenaga medis yang PNS sudah terbantukan. Sebab, gaya hidup sehat ini akan menciptakan masyarakat yang sehat,” ulasnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Selasa, 17 Februari 2015

12

Perayaan Imlek di Melawi Dirancang lebih Meriah

Tatung Akan Tampilkan Atraksi Tusuk Badan Ilustrasi

.

NET

Nanga Pinoh-RK. Setiap tahun, perayaan Imlek di Kabupaten Melawi semakin meriah. Beragam acara seremonial wajib digelar. Begitu pula dengan berbagai pergelaran tambahan. Tak lain supaya perayaan Imlek di Kota Juang menjadi ikon terbesar.

“Kalau dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, tahun ini serangkaian perayaan Imlek lebih meriah,” ujar Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kabupaten Melawi, Taufik, saat mempersiapkan pentas untuk pertunjukan puncak Imlek, kemarin.

Taufik menambahkan, setiap tahun

pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan terus perayaan Imlek di Melawi.

Pasalnya dirinya terobsesi supaya perayaan Imlek di Kabupaten Melawi menjadi ikon perayaan terbesar. Seperti halnya, Kota Singkawang yang yang menjadi ikon perayaan Imlek terbesar se-Kalbar.

Wajar saja, bila Taufik ingin menjadikan Kabupaten Melawi seperti Kota Singkawang. Pasalnya Imlek di Kota Singkawang telah menjadi momen wisata yang sangat ditunggu-tunggu oleh wisatawan. Satu bulan sebelum perayaan Imlek, hotel-hotel di Kota Singkawang telah penuh dipesan.

Puncak perayaan banyak sekali wisatawan yang datang.

“Multiplayer efek dari perayaan Imlek ini akan sangat luar biasa. Kalau perayaan ini kita kelola dengan baik. Hotel-hotel akan penuh serta akan muncul wisata kuliner dan banyak lagi,” ulasnya.

Menurutnya, perayaan kali ini, rencana Imlek di Kota Juang menjadi ikon. Di mulai dengan menggelar tatung secara besar-besaran.

Taufik yang merupakan legislator Partai Golkar ini menambahkan, akan ada tatung yang diarak di atas tandu. Bahkan,

pergelaran tatung ini melibatkan ratusan pekerja seni dari Kota Pontianak dan Nanga Pinoh.

“Akan ada aktraksi tatung yang dipersembahkan kerja sama dengan Pontianak. Akan ada pergelaran tatung selaiknya pertunjukan-pertunjukan tatung,” paparnya.

Dia memaparkan, tahapan-tahapan perayaan Imlek yang dimulai dari menggelar pasar kuliner selama 6 hari. Kemudian hiburan yang akan digelar pada malam puncak. Mulai Selasa (17 /2) hingga Rabu (18/2).

“Malam puncak dihibur artis Surabaya, yakni Hong Cia-Cia, kemudian dari Lampung yakni Inka Mama Mia. Undangan resmi sekitar 150. Untuk masyarakat lainnya terbuka dan sangat diharapkan dukungan untuk berpartisipasi hadir,” timpalnya.

Tak hanya sampai di situ saja, pada 4 Maret 2015, yakni pada masa Cap Go Meh. Paginya sekitar pukul 09.00 WIB, digelar pawai karnawal multi etnis yang ada di Kabupaten Melawi. Kemudian malamnya pawai lampion keliling pasar.

“Nah, pada 5 Maret jam 9 pagi, dilaksanakan pawai tatung 10 orang. Gabungan

antara Pontianak sama Melawi. Kemudian malamnya jam 7, lanjut malam hiburan penutupan.

Di hibur artis mandarin Malaysia. Sementara pada 6 Maret pukul 16.00 WIB, dilaksanakan pembakaran nanga. Itu adalah akhir dari seluruh kegiatan perayaan Imlek,” jelasnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD Kabupaten Melawi ini mengatakan, perayaan Imlek di Melawi semakin tahun semakin memperlihatkan peningkatan. Jika tahun-tahun sebelumnya atraksi tatung hanya berjalan di atas beling, namun tahun ini 10 tatung yang ada akan menampilkan atraksi tusuk badan. “Ini memperlihatkan semakin besarnya perayaan Imlek tahun ini di Melawi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Taufik mengatakan, perayaan Imlek bukan hanya sekadar perayaan seremonial belaka, melainkan perayaan Imlek juga bertujuan untuk mempereratkan keharmonisan antaretnis sehingga diharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Sejarah Perjuangan Melawi Perlu Dibukukan Nanga Pinoh-RK. Ungkapan bahwa negara yang besar adalah negara yang bisa menghargai sejarahnya. Ungkapan ini mestinya menjadi renungan warga dan pemerintah Kabupaten Melawi. Untuk membuat buku sejarah mengenai perjuangan rakyat Melawi pasca kemerdekaan atau saat Nika kembali ke Kabupaten Melawi.

“Saya khawatir, jika kisah perjuangan Melawi tidak didokumentasikan dalam sebuah buku maka cerita perjuangan akan sirna atau hilang begitu saja ditelan zaman.

Sebelum hilang cerita itu akan berbentuk dengan berbagai versi yang membuat generasi mendatang malas untuk menden-

garkannya. Akhirnya akan hilang dengan sendirinya,” ujar Aris Munandar, salah seorang anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Kabupaten Melawi, kemarin.

Aris menjelaskan, berdasarkan cerita yang berkembang, cerita perjuangan masyarakat Melawi dalam mengusir penjajah tak kalah seru dibandingkan dengan cerita perjuangan di tanah Jawa. Seperti Bandung, salah satunya. Saat NICA masuk ke Melawi, ada bentuk perlawanan dari masyarakat serta ada proses pengorganisasian orang-orang untuk melawan. Salah satunya adalah Laskar Merah Putih.

“Di berbagai daerah, informasi ke-

merdekaan itu berbeda-beda sampai ke daerah. Sedangkan di Melawi sendiri sulit informasi elektronik seperti radio, Diperkirakan informasi kemerdekaan itu dibawa oleh seseorang. Jelas ia buka orang biasa.

Paling tidak orang ini telah mengenyam pendidik. Itu adalah sebuah kemajuan,” paparnya.

Pria berjenggut tipis ini memastikan, jika buku perjuangan Melawi ada maka akan banyak pelajaran yang bisa diambil hikmahnya untuk kemajuan Kabupaten Melawi. Semangat cinta negara para pejuang bisa ditiru untuk melakukan pembangunan daerah ini. Jika semangat juang yang identik dengan semangat berkorban

menjadi dasar untuk membangunan Melawi maka Melawi akan sangat maju.

“Pihak terkait hendaknya menfasilitasi ini. Kemungkinan ada beberapa orang yang ingin membuat buku ini. Kemudian mencari data-data yang tersisa. Lalu dirangkum dalam sebuah buku setelah disepekati oleh para anak-cucu pejuang,” harapnya.

Menurutnya, selain itu sejarah dapat menjadi acuan di dalam membangun daerah. Banyak peristiwa sejarah dan semangat tokoh sejarah yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan pembangunan di negara ini, khususnya di Kabupaten Melawi. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Bupati Sintang, Milton Crosby saat memimpin apel besar.

Babinkamtibmas Ujung Tombak Keamanan Masyarakat Sintang-RK. Perlu upaya semua pihak, baik pemerintah, institusi penegak hukum dan masyarakat dalam menangani persoalan keamanan. Sebab, sejumlah tindak kriminal, pelanggaran hukum atau gangguan keamanan masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

Demikian diungkapkan Bupati Sintang, Milton Crosby saat memimpin apel besar Babinkamtibmas, di Mapolres Sintang, Senin (16/2).

Apel ini merupakan rangkaian satu diantara upaya menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban umum.

Apel melibatkan Polres Sintang, Kodim 1205 Sintang dan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Milton melanjutkan, kegiatan ini merupakan bukti kesiapan dan rasa tanggungjawab dari jajaran Polres Sintang dan Kodim 1205 Sintang. Sebagai satu diantara institusi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Melalui apel ini diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dari kota hingga ke desa.

Milton menambahkan, keberadaan aparat TNI maupun Polri melalui personil Babinkamtibnas dan Babinsa memiliki peran yang sangat penting. Khususnya di dalam memantau serta menciptakan situasi keamanan serta ketertiban di tingkat desa atau kelurahan. Hal tersebut tentunya hanya dapat tercapai dengan adanya jalinan koordinasi yang baik dan sinergis antara personil Babinkamtibmas, Babinsa, kepala desa, lurah dan seluruh komponen masyarakat desa.

“Keberadaan personil Babinkamtibnas dan Babinsa sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan,” timpalnya.

Bukan tanpa alasan, Milton menambahkan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah lain di Indonesia saat ini cenderung meningkat. Khususnya terkait kejahatan konvensional, seperti bentuk perkelahian antarkampung maupun aksi tawuran.

Untuk mencegah agar permasalahan sosial tersebut tidak berkembang menjadi gesekan sosial dan kemudian menjadi konflik sosial maka diperlukan keberadaan Babinkamtibmas. “Babinkamtibmas sebagai penyambung lidah antara Polri dan masyarakat,” ucap Bupati Sintang. (din)

Butuh 100 Tahun Tuntaskan Buta Huruf Jumlah Buta Aksara Sintang 30 Ribu Jiwa Sintang-RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Marcus Afen menyatakan, perlu waktu lama untuk menuntaskan buta aksara di Kabupaten Sintang apabila masih menggunakan cara lama. Setidaknya waktu yang diperlukan diprediksi mencapai 100 tahun mendatang.

Pernyataan Marcus Afen bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang diperolehnya, ada sekitar 30 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Sintang yang buta aksara alias tidak melek huruf.

“Selama ini anggaran pemberantasan

buta aksara hanya untuk sekitar 250 orang setiap tahun. Sehingga untuk menghabiskan sampai 30 ribu itu, kita perlu waktu sampai 100 tahun,” beber Afen.

Namun, kata Afen, waktu 100 tahun itu dapat dipangkas menjadi lima tahun apabila ada perubahan pola penanganan, terutama dari sisi kebijakan anggaran.

“Kami akan menawarkan konsep kepada pemerintah daerah bahwa pemberantasan buta aksara bisa dilakukan selama lima tahun. Caranya, target per

tahun sekitar 6 ribu jiwa. Dengan keperluan dana sebesar Rp2 miliar,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Afen, buta aksara mengalami penurunan setiap tahun.

Namun hingga sekarang jumlah buta aksara masih terbilang tinggi. Hal itu dikarenakan tidak ada pemeliharaan maupun tindaklanjut pendidikan bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan atau pembinaan bebas buta aksara.

“Ada yang sudah ikut pendidikan dasar buta aksara, tapi tidak melanjutkan ke tingkat lanjutan dan dibiarkan sekian lama. Maka dia bisa tidak mengenal

Bukit Kelam Batu Raksasa di Dunia Sintang-RK. Bukit Kelam merupakan sebuah bukit yang murni terdiri atas segumpal batu raksasa. Keberadaannya menjadi istimewa karena gumpalan serupa hanya ada dua di dunia. Yaitu Ayers Rock, di Australia dan Bukit Kelam di Kabupaten Sintang.

Kemudian tumbuh-tumbuhan langka bernama Nepenthes Clipeata yang hanya ada di Bukit Kelam serta tersedia air terjun.

Pemerintah Kabupaten Sintang tidak menampik jika Bukit Kelam masih membutuhkan sentuhan. Yakni, perlu penataan serius supaya Bukit Kelam menjadi objek wisata yang selalu ramai dikunjungi.

Obsesi tersebut diakui secara perlahan dan telah berjalan. Pembenahan terus dilakukan. Terutama untuk fasilitas penunjang bagi para pengunjung supaya merasa betah serta tertarik mendatangi Bukit Kelam.

“Kita selalu mengupayakan agar Bukit Kelam tak sekelam namanya. Pembangunan infrastruktur penunjang di sekitar objek wisata senantiasa dibenahi. Bahkan kita berupaya agar Kelam semakin dikenal,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang,

Senen Maryono, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, yang mulai dikembangkan sekarang adalah kolam renang. Dibangun persis di kaki Bukit Kelam. Fasilitas tersebut dirintis sebagai aset memajukan sektor pariwisata. Kemudian diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Seiring dibangun sarana penunjang bagi pengunjung.

“Kolam renang diharapkan kian menambah antusias kunjungan ke Kelam. Setiap wisatawan akan ditarik retribusi. Intinya kita selalu berbenah supaya Bukit Kelam bisa menjadi kunjungan wisata favorit. Baik di tingkat lokal, bahkan mancanegara,” ucap Senen.

Penataan pedagang di sekitar lokasi ikut dilakukan. Sejumlah lapak representatif juga telah dibangun. Pedagang yang berjualan diharapkan bisa menjadi tertib sehingga semua ikut menunjang dan berperan dalam memajukan Bukit Kelam. “Hal ini merupakan peluang besar bagi kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Sintang,” ujar Senen. (din)

huruf kembali. Tapi kalau angka pada uang, semuanya pasti tahu,” ujarnya.

Afen menganalogikan, masalah buta aksara dengan perbaikan ruas jalan yang dilakukan secara sepotong-sepotong.

Ketika perbaikan jalan berpindah ke ruas atau titik yang lain maka ruas atau titik yang telah diperbaiki terlebih dahulu sudah rusak. “Itu karena tidak ada pemeliharaan. Sama kasusnya dengan buta aksara ini,” paparnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Sulap Lahan Tidur Menjadi Lahan Pertanian Sintang-RK. Kemandirian di sektor pangan menjadi target Dandim 1205 Sintang, Letkol. Inf. Anggit Exton Yustiawan. Lahan tidur milik TNI yang ada di Kabupaten Sintang akan “disulap” menjadi lahan pertanian.

“Maret kita rencanakan lahan tidur tersebut akan digarap menjadi lahan potensial, khususnya untuk pertanian,” ujar Dandim 1205 Sintang, Letkol. Inf. Anggit Exton Yustiawan, pekan lalu.

Menurut Dandim, ada sekitar dua hektar tanah milik Kodim 1205 Sintang yang belum tergarap secara maksimal. Lahan tersebut berada di belakang Markas Kodim 1205 Sintang.

“Lahan ini akan kita tanam berbagai macam buah dan sayuran,”

ucapnya.

Setelah tergarap, lanjut Dandim, setidaknya hasil pertanian tersebut dapat memenuhi kebutuhan Kodim dari sektor pangan.

Dan selebihnya dijual kepada warga sekitar. “Program ini untuk melatih TNI supaya lebih mandiri,” timpalnya.

Dandim menambahkan, bekerja tidak harus selalu dalam ruangan. Anggota TNI dapat memanfaatkan waktu senggang untuk mengolah potensi yang ada. Misalkan bercocok tanam, baik di lahan milik TNI maupun lahan pribadi.

“TNI mesti dapat menjadi contoh masyarakat, termasuk memberikan contoh bercocok tanam,” paparnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Selasa, 17 Februari 2015

13

Data Kependudukan Harus Sinkron

Ningkau Nuan

Sekda Ir H Muhammad Sukri

Sulit Berikan Porsi Jabatan Putussibau. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Ir H Muhammad Sukri mengaku kesulitan dalam memberikan porsi jabatan.

Terutama untuk menarik camat ke struktur pemerintah di kabupaten.

Sukri menjelaskan, posisi camat ditempati pejabat Eselon IIIa. Kalau camat tersebut naik jabatan, maka posisi yang ditempatinya setara dengan Eselon IIb seperti posisi kepala badan, dinas dan asisten.

“Posisi untuk eselon IIb ini yang sulit, karena terbatas di Kapuas Hulu. Sementara posisi yang setara dengan camat hanya sekertaris dinas,” kata Sukri ketika Pisah Sambut Camat Putussibau Selatan, belum lama ini.

Terkait persoalan tersebut, jelas Sukri, masih banyak camat yang belum bisa dipindahkan ke struktur pemerintahan di kabupaten. Tahun ini hanya tiga camat. “Sebetulnya, lima tahun menjabat, camat harus dipindahkan, tetapi karena posisi kurang, sebagian di-rolling untuk penyegaran,” katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini ada UndangUndang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di dalmnya membuat perpanjangan pensiun.

“Hal ini juga yang membatasi pergeseran jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,” jelas Sukri.

Olehkarenanya, Sukri mengharapkan pengertian dari aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu. “Tetap jalani tugas dan tanggungjawab yang diberikan Pemerintah,” pesannya. (aRm)

Putussibau. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, meminta instansi-instansi terkait, baik horizontal maupun vertikal, untuk mensinkronkan data kependudukan. Jangan sampai antara yang satu dengan lainnya berbeda.

“Kadang-kadang ketika saya membacakan sambutan, data yang diberikan SKPD satu dengan SKPD lainnya saja berbeda.

Ini baru di lingkup kabupaten, belum dengan instansi vertikal,” ujar Bupati Nasir saat membuka Rapat Konsolidasi (Rakon) Dokumen Kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan SKPD terkait di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu dan Instansi Vertikal, di Aula Bupati Kapuas Hulu, Senin (16/2).

Perbedaan data tersebut, ungkap Nasir, seringkali terjadi pada angka atau jumlah penduduk.

Bahkan, pada luasan wilayah Kapuas Hulu pun masih ada yang berbeda-beda, antara instansi yang satu dengan lainnya.

Nasir menyampaikan hal tersebut di hadapan 50 perserta Rakon Dokumen Kependudukan, yang terdiri atas 40 SKPD, 10 instansi vertikal dan Badan Pusat Statistik

Bupati Nasir membuka Rakon Dokumen Kependudukan. ARMAN HAIRIADI

(BPS).

Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Nasir meminta Disdukcapil dan BPS untuk mensinkronkan data tentang Kapuas.

Pasalnya, data dari kedua instansi ini seringkali berbeda-beda.

“Kita berharap Kepala BPS dapat berkoordinasi dengan kita.

Kalau pun datanya disampaikan ke pusat, berikanlah kita tembu-

san, misalnya data masyarakat miskin,” kata Nasir.

Dia mengharapkan tembusan tersebut, lantaran ketika program bantuan dari pemerintah pusat cair, banyak warga miskin di Kapuas Hulu yang protes ke Pemkab Kapuas Hulu, lantaran tidak menerima bantuan untuk masyarakat miskin tersebut.

Menurut Nasir, sinkronisasi

data kependudukan ini sangat penting. Apalagi Kapuas Hulu akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bila satu sama lain datanya berbeda, maka dikuatirkan akan timbul permasalahan yang besar.

“Data harus valid dan di-update terus, sebab seperti pengalaman kemarin ada warga yang sudah meninggal lima tahun lalu,

tetapi masih terdata sebagai penduduk dan memperoleh kartu coblos,” ungkap Nasir.

Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini mengingatkan, pusat telah menjalan program KTP Elektronik (e-KTP) yang menghabiskan dana sangat besar.

Tujuannya, agar data kependudukan valid dan tidak ganda.

“Dengan tuntasnya e-KTP nanti, diharapkan data-data penduduk dapat valid,” kata Nasir.

Program tersebut, jelas Nasir, mendukung percepatan database kependudukan dari daerah hingga nasional. Lantaran, kecil kemungkinan untuk KTP ganda.

Berbeda dengan sistem KTP lama.

Selain itu, tambah dia, e-KTP yang sebelumnya berlaku lima tahun, kini menjadi berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan data terhadap warga yang bersangkutan.

Begitu pula percetakannya yang selama ini terpusat di Jakarta, sekarang diberikan wewenang ke kabupaten/kota. “Segala dokumen kependudukan gratis, namun bila memanipulasi data, bisa dipidana paling lama enam tahun atau denda Rp 75 juta,” ingat Nasir. (aRm)

H-3 Imlek, Ruko Tutup Putussibau. Tiga hari sebelum Imlek 2566 (H-3), kawasan Pasar Merdeka Putussibau mulai sepi. Rumah-rumah Toko (Ruko) banyak yang tutup, lantaran pemiliknya memilih merayakan Imlek di Kota Pontianak, Singkawang dan Jakarta.

“Sejak kemarin, pedagang di Pasar Merdeka sudah mulai menutup kiosnya,” ungkap Paulus Ahmad, warga Pasar Merdeka Putussibau ditemui di kediamannya, Senin (16/2).

Pedagang yang sebagian besar warga Tionghoa itu rela menutup tempat usahanya untuk sementara waktu, demi merayakan Imlek. “Setiap tahun empat atau tiga hari menjelang Imlek, RukoRuko di Pasar Merderka memang sudah banyak yang tutup. Pasalnya mereka menganggap perayaan Imlek ini sangat penting,”

kata Paulus Ahmad.

Pria yang akrab disapa Amat itu menjelaskan, warga Tionghoa memercayai bahwa Imlek merupakan momen yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga, dan beribadah lebih khusyuk dari hari-hari biasanya.

“Namanya kepercayaan dan tradisi ya seperti itu. Sama dengan umat Islam, mungkin kalau di Islam, mereka menutup tempat usahanya selama beberapa hari Lebaran. Begitu juga dengan warga Tionghoa, ketika Imlek mereka wajib meliburkan diri dan waktunya dipakai untuk berdoa saja, tradisi ini tegus dipegangnya,” papar Amat.

Hal senada juga disampaikan warga Pasar Merdeka lainnya, Julianus. Ketika ditemui terpisah, dia mengatakan, menjelang Im-

Ruko di Pasar Merdeka tutup menjelang Imlek. ARMAN HAIRIADI

lek sejumlah Ruko Pasar Merdeka banyak yang tutup. “Imlek itu ibarat istrahat bagi kami, minimal tiga hari setelah Imlek, kami buka toko lagi,” ujarnya.

Julianus yang juga Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Putussibau Kota ini mengungkapkan, Imlek ini tidak seramai yang dibayangkan, karena perayaan Imlek itu masyarakat Tionghoa lebih fokus untuk sembahyang pada sang penciptanya. “Perayaan Imlek ini sepi, kalau mau ramai itu di perayaan Capgome-nya,” jelasnya.

Di tahun baru Kambing Kayu ini, Julianus berharap, adanya hidup yang lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, tahun kuda.

“Saya berharap ekonomi, usaha dan kesehatan dapat lebih lancar ketimbang tahun kemarin,” tutupnya. (aRm)

Bumi Daranante Percepatan Pembangunan Border Entikong

Penyelundupan Masih Jadi Kendala Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengakui penyelendupan selama ini masih menjadi kendala di border Entikong. Hal itu diungkapkannya pada seminar sehari dengan tema ‘Meningkatkan Peran Border Entikong Bagi Masyarakat Perbatasan dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015’ di gedung pertemuan umum (GPU) Balai Betomu, Selasa (16/2).

“Kegiatan keluar-masuknya barang dari Malaysia ke Indonesia atau sebaliknya yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tanpa dokumen yang sah masih menjadi kendala,” katanya.

Namun sejak 2006 sudah ada komitmen antara Indonesia dan Malaysia untuk membangun dry port di Entikong dan Tebedu. Masalahnya, berbading terbalik dengan Malaysia, infrastruktur di Indonesia justeru belum siap.

Untuk itu Pemkab Sanggau melalui Surat Bupati Nomor 515/2498/ PPK-BPP/2014 tanggal 11 Juli 2014 telah mengusulkan pada Gubernur Kalbar yang ditembuskan langsung ke Kepala BNPP-RI serta Menteri Perdagangan RI, agar pos lintas batas negara (PLBN) Entikong masuk dalam daerah pelabuhan tujuan impor produk tertentu.

“Intinya dengan dibangunnya pelabuhan darat/terminal peti kemas Entikong akan memperoleh manfaat di antaranya barang yang keluar masuk dapat dikontrol secara optimal, karena berkaitan dengan pemasukan pajak, memudahkan proses eksport-import dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sanggau,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis bagi negara baik dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya,

Seminar peningkatan peran border Entikong yang digelar di GPU. KIRAM AKBAR

pertahanan dan keamanan serta kedaulatan negara.

“Karena penting dan strategisnya posisi kawasan perbatasan yang dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terkoor-

dinasi dalam membangun kawasan perbatasan,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga menyinggung soal terbitnya SK Menhut No. 936/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan di Kalbar, berdampak pada

perubahan peruntukan lahan, antara lain lokasi PLBN. Lokasi pembangunan dry port yang sebelumnya merupakan kawasan areal penggunaan lain (APL), berubah status menjadi kawasan lindung harus.

“Bupati Sanggau telah mengajukan usulan revisi terkait RTRW khususnya di wilayah perbatasan,” pungkasnya.

Ketua Panitia Pelaksana Ade Imran, S.Sos dalam laporannya mengatakan, keberadaan border Entikong belum memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan.

Bahkan tak jarang memicu permasalahan baik keamanan, penegakan hukum, iklim perdagangan dan masalah sosial lainnya.

“Hal ini disebabkan tidak ada kejelasan pengelolaan perbatasan sehingga menjadi sentra kepentingan baik para pelaku ekonomi, pihak penegak hukum, pihak keamanan

negara dan kepabeanan yang mengakibatkan banyaknya kebijakan yang menjadi tumpang tindih,” bebernya.

Diharapkan dengan digelarnya seminar ini dapat menjadi suatu solusi, terutama terhadap kemudahan birokrasi dan tata kelola perdagangan di perbatasan. “Selain itu juga adanya kepastian hukum yang transparan di perbatasan oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di perbatasan,” tuntasnya.

Dalam kegiatan tersebut nara sumber terdiri atas Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Kapolres Sannggau, Kepala BPP Sanggau, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Sanggau, Ketua Kadin Kalbar, Dandim 1204 Sanggau, Bea Cukai Entikong dan Imigrasi Entikong dengan para peserta berasal dari Toko masyarakat dan pelaku ekonomi di Entikong dan Sekayam. (KiA-humas)

Penyidik Polres Segera Selesaikan Korupsi Jalan Kedukul-Mukok

Tersangka RK Menunggu Keterangan Saksi W

Personel Kodim Sanggau menggunakan kendaraan berbahan bakar gas. Satu tabung gas 3kg diklaim dapat menempuh jarak 450 kilometer. KIRAM AKBAR

Sanggau. Penyidik Polres Sanggau terus berupaya menyelesaikan perkara dugaan korupsi jalan Kedukul-Mukok yang merugikan keuangan negara Rp737 juta pada anggaran APBD tahun 2012. Saat ini, Polres Sanggau sedang menyelesaikan Enam Laporan Polisi (LP) terkait kasus tersebut. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP. Budi Hartono saat ditemui di ruangannya, Senin (16/2).

Kasat menjelaskan, sebelumnya ada delapan yang sudah ditetapkan tersangka, namun dua tersangka sudah divonis hakim Tipikor Pontianak masing-masing bernama Puspa Juliana sebagai Kontraktor dan Sujoko sebagai konsultas pengawas, sementara enam tersangka lainnya yaitu tiga LP sudah P-21 diantaranya WP, AF dan RN. Dan tiga LP lainnya masing-masing JHMS, RK dan SL sedang proses tahap 1.

“Berkasnya sudah kita jilid, tinggal penyerahan. Untuk tersangka RK, kita akan panggil tersangka WP Rabu depan sebagai saksi

tersangka RK,” kata Kasat.

Kasat menyampaikan ke delapan tersangka, masingmasing memiliki LP tersendiri sehingga kesaksian mereka juga berkaitan dengan status tersangka yang lainnya.

“Kita panggil semuanya secara bergantian karena ka nada kaitannya yang satu dengan yang lain, termasuk Kadis PU juga pernah kita panggil untuk kita mintai keterangannya,” beber Kasat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan Kasat Reskrim Polres Sanggau membeberkan kronolis dugaan korupsi jalan Kedukul-Mukok korupsi jalan Kedukul-Mukok dengan kerugian negara Rp737 terjadi pada tahun 2012 den- Juta. gan taksiran kerugian Negara 31/99-20/2007 jo pasal 55 ayat (1) KUHP denRp737 juta dengan pagu dana proyek Rp3.186 gan ancaman minimal 4 tahun penjara. milyar dengan adendum Rp3.086 milyar. Ke “Bulan ini kita harapkan semua tersangka delapan tersangka dikenakan pasal dugaan sudah bisa di ajukan ke Pengadilan Tipikor,” korupsi pasal 3 dan 2 ayat (1) UU RI nomor harapnya. (KiA) KIRAM AKBAR

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Forka Ngabang Terbentuk Ngabang. Kades Hilir Kantor, kecamatan Ngabang terpilih sebagai Ketua Forum Kades (Forka) se-Ngabang periode 2015-2020 mendatang.

Dari 19 kades yang ada di kecamatan, 10 kades mendukung Yohanes sebagai Ketua Forka. Pembentukan Forka Ngabang digelar Sabtu pekan lalu di Ngabang.

Ditemui usai terpilih sebagai ketua Forka Ngabang, Yohanes mengatakan, tujuan dibentuknya Forka ini salah satunya untuk menjalin kerjasama antar desa yang ada di kecamatan Ngabang.

“Menjalin silaturahmi antar Kades yang mungkin selama ini terpecah belah. Selain itu, dengan adanya Forka ini, para Kades memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasinya, terutama aspirasi pembangunan,” katanya.

Menurut Yohanes, jika ada aspirasi dari kades seNgabang yang ditampung Forka, tentunya aspirasi itu akan dirembuk sesama jajaran pengurus Forka.

“Selanjutnya, aspirasi itu akan kita sampaikan kepada instansi atau pihak terkait lainnya,” ucap Yohanes.

Sementara, Sekretariat Forka Ngabang berada di Kantor Desa Hilir Kantor. “Untuk legalitas Forka, kita akan membuat akta notaris. Setelah itu baru kita daftarkan ke Kesbangpol Landak,” kata Yohanes. (ius)

Selasa, 17 Februari 2015

14

Tersangka Korupsi PBB Ditahan Ngabang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang akhirnya menahan NB, 42, tersangka korupsi uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Landak tahun 2013, Senin (16/2) sekitar pukul 16.00.

NB merupakan PNS dilingkungan Dinas Pendapatan (Dispenda) Landak yang ditugaskan sebagai penerima dan penyetor uang PBB dan Ngabang. Namun uang senilai Rp400 juta tersebut tak disetorkannya.

Saat dilakukan penahanan, NB masih mengenakan baju dinas dan sebelum penahanan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Kejari Ngabang. Selesai menjalani pemeriksaan lanjutan, NB langsung digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Landak dengan didampingi kuasa hukumnya yang ditunjuk Kejari Ngabang.

Kepala Kejari Ngabang, Teguh Wardoyo mengatakan, penahanan terhadap NB akan dilakukan selama 20 hari ke depan. “Saat ini kita masih menyelesaikan berkas perkara kasus NB. Kalau berkasnya belum selesai, akan kita tambah lagi penahanan terhadap NB,” ujar Teguh.

Untuk saat ini pemeriksaan terhadap saksi atas kasus NB ini sudah selesai dilakukan.

Sebelumnya Kejari Ngabang sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tipikor yang melibatkan NB. “Kita juga sudah melakukan

Teguh Wardoyo. ANTONIUS

penyitaan alat bukti berupa setoran pajak dari Bank Kalbar Cabang Ngabang,” katanya.

Selain itu, pihaknya sudah menyelamatkan uang negara sebesar Rp72 juta dari kasus tipikor NB ini. “Uang Rp. 72 juta itu merupakan uang dari NB yang dititipkan ke Dispenda Landak,” ucapnya.

Dijelaskan Teguh, NB terbukti telah melakukan tipikor uang PBB tahun pajak 2013 sebesar Rp400 juta lebih.

“Saat dilakukan pemeriksaan, NB mengaku uang sebesar Rp. 300 juta dijadikannya sebagai modal bersama dengan Yasicin yang merupakan warga Pontianak. Sedangkan Rp100 juta lagi dipinjamkannya kepada Neti warga Sintang,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat dilakukan pemeriksaan, NB berdalih Yasicin sudah kabur ke Taiwan. “Sedangkan Neti dikabarkannya sudah meninggal dunia. Kita juga sudah meminta NB untuk mengantar petugas Kejari Ngabang guna mencari alamat kedua orang itu. Tapi NB tidak bersedia,” terang Teguh.

Teguh juga memperkirakan proses persidangan terhadap NB akan dilakukan Maret mendatang. “Tapi yang jelas saat ini kita masih menyelesaikan pemberkasan. Selain itu, NB terlihat kooperatif ketika dipanggil jaksa untuk menjalani pemeriksaan,” katanya.(ius)

Perolehan PBB Landak Tak Pernah Capai 100 Persen Bupati: Uang sedikit, malah dikorupsi Ngabang. Pemkab Landak melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terus menggenjot penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berbagai upaya sudah dilakukan instansi tersebut.

“Namun semenjak saya menjabat sebagai Bupati Landak, penerimaan PBB di Landak belum pernah mencapai 100 persen. Padahal saya pernah meminta, minimal 85 persen PBB P2 ini terpungut, tapi target itu susah untuk dipenuhi,” kata Adrianus Asia Sidot, saat memberi

pengarahan pada ekpose hasil kajian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB-P2, Senin (16/2) di aula utama Kantor Bupati Landak.

Sementara saat ini tuntutan pembangunan semakin banyak. Karena itu, para Kepala Desa (Kades) dan para Camat jangan hanya pandai meminta dana dari kabupaten.

“Tapi pada kenyataannya penarikan PBB nya tidak terlaksana dengan baik. Padahal kami tugaskan Kades sebagai petugas pemungut dan ada honornya. Tapi masih ada Kades yang cuek dan acuh tak acuh.

Padahal 10 persen hasil PBB nya nanti dibagi ke desa,” katanya.

Ia menambahkan, jika pemungutan PBB ini tidak sesuai dengan harapan, tentu akan sulit untuk membiayai pembangunan daerah.

“Jangan kita hanya pandai

Sejumlah PNS mengikuti EXpose Pajak di aula kantor bupati Landak. ANTONIUS

berkeluh kesah dan mengkritik.

Semuanya menyalahkan pemertintah. Semua masyarakat minta diperhatikan dalam hal pembangunan. Ini tuntutan yang mau tidak mau kita respon,” ungkap bupati.

Adrianus memerintahkan para Kades, Camat dan mereka yang diberi tugas dan tangungjawab untuk menarik pajak supaya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik.

“Tapi meskipun PBB sedikit, ada yang coba-coba mengkorupsi PBB ini. Aparatur yang menangani pajak saya ingatkan, bekerjalah dengan baik. Lagipula anda mendapat intensif. Barang yang sedikit ini (uang PBB, red), jangan pula kita korupsi,” ingatnya.

Sementara itu, Kepala Dispenda Landak, Alexander mengatakan, ekpose hasil kajian NJOP dan tarif

PBB-P2 ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan besarnya nilai objek PBB. “Kemudian, untuk mengidentifikasi Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) objek PBB dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT),” katanya.

Tujuan lainnya, untuk menentukan nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah. “Terakhir, untuk kepentingan dalam pengenaan PBB yang lebih adil dan merata,” ucapnya.

Kegiatan ekpose hasil kajian NJOP dan PBB-P2 ini dihadiri semua staf ahli, Asisten, sejumlah Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak, sejumlah camat, sejumlah kades, Badan Pertanahan Nasional (BPN), para notaris, para Kabag yang terkait dan para developer di Landak. ( ius )

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Wajib Miliki Drainase

Ilustrasi. NET

Sekadau. Sejumlah ruas jalan protokol di Kota Sekadau dinilai rawan kerusakan. Penyebab utamanya adalah badan jalan sering terendam air, terutama saat musim hujan.

“Rendaman air ini sering terjadi karena tidak ada drainase di kiri dan kanan jalan. Air dari bahu jalan sering tergenang di badan jalan,” kata Suhada ST, pemerhati tata kota Sekadau, kemarin.

Genangan air, diyakini Suhada, diakibatkan karena masyarakat yang memiliki bangunan di kiri dan kanan jalan tidak mau merelakan lahannya untuk dibuatkan selokan. “Bahkan banyak pemilik bangunan yang menutup selokan untuk dijadikan selasar toko atau warung,” sesalnya.

Terhadap hal itu, Suhada mendesak pemerintah daerah melalui intansi terkait tidak tinggal diam. Bangunan-bangunan seperti itu harus ditertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pemerintah harus bersikap tegas. Bila perlu, lakukan pembongkaran,” desaknya.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus hati-hati dalam membuat rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Harus dilakukan pengecekan ke lapangan apakah bangunan-bangunan yang akan didirikan memperhatikan kaidah lingkungan.

“Kalau ada yang melanggar, jangan diterbitkan IMB-nya. Ini kan untuk kepentingan bersama juga. Jadi pemerintah jangan kalah,” tegasnya. (bdu)

DPRD-Pemkab Me-rapat-kan Biaya Perjalanan Dinas

Pinus: Bagus untuk Penghematan APBD Sekadau. Kebijakan pemerintah pusat, yang memperketat perjalanan dinas pejabat daerah, disikapi jajaran eksekutif dan legislatif di Sekadau.

Kemarin, pihak pemerintah kabupaten menggelar rapat bersama dengan jajaran Dewan guna membahas masalah tersebut.

Meeting dilakukan di ruang rapat pimpinan DPRD Sekadau dan dibuka langsung oleh Albertus Pinus. Dari pihak eksekutif, hadir Asisten III Pemkab Sekadau, Khandra Asmarahady, Kepala Bagian Hukum dan HAM, Subhan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

“Aturan dari pusat itu mau tidak mau harus kita ikuti. Kita tidak boleh melenceng dari aturan itu,” ujar Pinus, sapaan akrab Ketua DPRD Sekadau itu, usai rapat kepada Rakyat

Kalbar, Senin (16/2).

Saat ini, pemerintah pusat memang memperketat masalah biaya perjalanan dinas pejabat daerah. Akibat pengetatan itu, besaran biaya perjalanan dinas melorot drastis.

“Banyak penurunannya.

Kalau dulu, mungkin ada uang saku, ada uang makan, dan ada uang transport lokal yang nilainya berbeda-beda.

Sekarang sudah ada patokan, satu hari ada di kisaran Rp400 hingga Rp500 ribu saja. Itu sudah termasuk semuanya,” jelas Pinus.

Meski banyak potongan, namun ia menilai kebijakan pemerintah pusat itu adalah hal positif. Ia juga tidak khawatir kebijakan itu akan mengganggu kinerja pemerintahan.

“Ini bagus untuk penghematan anggaran (APBD,red),” kata Pinus. (bdu)

DPRD Sekadau saat menggelar rapat dengan pihak eksekutif membahas masalah aturan perjalanan dinas. ABDU SYUKRI

FSBM Perdana Sekadau Dihelat April Sekadau. Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sekadau berencana melaksanakan Festival Seni Budaya Melayu (FSBM) pertama di Bumi Lawang Kuari. Kegiatan itu dijadwalkan pada 21 sampai 25 April 2015.

“Rencananya, FSBM akan

kita laksanakan di lapangan sepak Bola Ej Lantu Sekadau,” ujar Sunardi, Ketua MABM Sekadau, Senin (16/2).

Kepastian kegiatan ini, dikatakan Sunardi, sudah ditetapkan dalam SK panitia bersama. “Tujuannya untuk mengali khasanah seni bu-

daya melayu di Kabupaten Sekadau,” sambung pria berbadan gempal ini.

Festival dirangkai dengan penutupan Maulid tradisional. Selain itu, pada malam 20 April akan dilaksanakan kegiatan ramah tamah sekaligus saprahan bersama etnis Melayu se Sekadau. Pada

hari terakhir diadakan lomba sampan tradisonal se Kalimantan Barat yang dipusatkan di Sungai Sekadau.

“Makan bersama secara saprahan ini untuk membangkitkan rasa kebersamaan umat melayu Kabupaten Sekadau sekaligus menjaga tradisi budaya makan

saprah,” papar Sunardi.

FSBM dilakukan dalam rangka menjaga kebersamaan dan marwah etnis Melayu di Sekadau. Melalui kegiatan itu, diharapkan masyarakat Melayu bisa lebih maju dan berkembang di masa-masa mendatang. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Selasa, 17 Februari 2015

15

Sudah 2 Tahun Harga Karet Murah

Ilustrasi

Sambas. Petani karet di Kabupaten Sambas mengeluhkan harga karet mentah hingga saat ini masih murah. Bahkan, anjloknya harga karet sudah berlangsung hampir 2 tahun. Petani karet Dusun Simpang, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas mendesak pemerintah segera mengambil sikap.

Salah satu petani karet, Buntat, 55, mengungkapkan harga karet basah Rp 4.500 per kilogram sangat tidak sesuai dengan biaya hidup saat ini, dimana

harga barang sangat tinggi. Ia merasa harga karet tidak sebanding dengan harapan para petani karet. “Harga getah cuma Rp 4.500 per kilo. Itu juga tergantung cuaca, jika hujan maka kita tidak bisa menyadap karet. Tentunya sangat berat bagi petani karet, apalagi saat ini musim penghujan,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (15/2).

Buntat menegaskan, harga karet yang tidak sesuai dengan melambungnya harga bahan pokok seharusnya disikapi

pemerintah. Apalagi ditambah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cenderung mengalami kenaikan. Sementara harga karet tetap, meski karet merupakan komoditi unggulan yang pernah jaya di Indonesia.

Selain harga karet rendah, kondisi hujan menyebabkan produksi karet tidak lancar. Sebab getah akar lancar saat cuaca panas, sehingga hasil sadapan akan banyak. “Kalau cuaca panas, hasil karet bisa mencapai 5 hingga 6 kilo perhari. Itu juga

perlu proses agar menjadi karet A. Jika Rp 4.500 dikali 5 kilo, hasil yang didapat sekitar Rp 22.500, itu pun bagi pemilik kebun.

Sehingga kami merasakan harga karet tidak sesuai dengan kenaikan barang lain, makanya kami minta pemerintah segera bersikap,” desaknya.

Hal senada dikeluhkan Malim, 57.

Ia menuturkan, dirinya hanya bisa menoreh getah basah lantaran untuk mencapai getah yang sudah kering membutuhkan waktu yang lama. Apalagi hasilnya tidak sebanding untuk mencukupi keperluan asap dapur keluarganya setiap hari. “Saya sudah tua, dan sudah tidak sanggup kerja lain apalagi di kampung. Sebelumnya saya berladang milik orang, tapi sekarang ladang sudah dijual untuk kebun sawit, jadi sekarang saya beralih jadi petani karet, tapi harga karet juga jauh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena harganya sangat murah,” keluhnya.

Petani karet berharap Pemkab Sambas mengkaji kembali rendahnya harga karet di pasaran, sementara harga bahan pokok lainnya sudah naik. “Untuk kesejahteraan, seharusnya pemerintah bisa memperjuangkan hasil karet. Sehingga nasib penoreh getah bisa lebih baik lagi.

Kalau saat ini sangat jauh dari harapan, tinggal menunggu peran pemerintah, bagaimana bisa memperjuangkan harga karet naik dan bisa menjadi unggulan, karena petani karet masih berharap dari hasil karet,” ujarnya. (edo)

Panitia Capgome Mantapkan Persiapan Imlek Sambas. Panitia Perayaan Capgome (Capgome) Kecamatan Sambas terus memantapkan persiapan berbagai acara menjelang Imlek dan Capgome. Kegiatan yang akan dipusatkan di Kelenteng Lian Thien, Jalan Keramat, Sambas tinggal menunggu kepastian jumlah tatung yang akan tampil.

Jung Min atau Amin, Ketua Capgome Kecamatan Sambas kepada wartawan mengatakan, saat ini panitia sudah mengagendakan persiapan Imlek dan Capgome. “Sesuai jadwal, tanggal 18 Maret 2015 puncak ritual keagamaan di Kelenteng Lian Thien dari jam 24.00 sampai selesai. Esok paginya, tepat hari Imlek, masih disiapkan ritual keagamaan bagi yang belum digelar. Selain itu, tanggal 17 dan 18 Maret 2015, juga akan dilakukan hiburan band di Terminal Sambas,” kata Amin kepada wartawan.

Amin. M Ridho

Amin menjelaskan, perayaan Capgome di Kecamatan Sambas dimulai dengan ritual cuci jalan tanggal 4 Maret 2015 pukul 14.00 di Jalan Raya Sambas.

“Ritual cuci jalan raya ini dipercaya untuk mengusir roh-roh jahat. Tujuannya agar kegiatan tatung yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2015 bisa dilaksanakan lancar dan tidak ada gangguan, sedangkan altar ditempatkan di Jalan Keramat sekitar Pasar Sambas,” jelasnya.

Untuk ritual cuci jalan, tambahnya, rutenya dimulai dari Kelenteng Lian Thien menuju Jalan Panji Anom, Jalan Gusti Hamzah sampai ke Pasar Sambas dan kembali ke Kelenteng Lian Thien.

Rute yang sama juga untuk kegiatan tatung. Namun tidak kembali ke kelenteng, tapi berkumpul di altar utama.

“Di altar utama inilah puncak kegiatan Capgome dilakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, perayaan Capgome telah rampung, tinggal menunggu jumlah peserta tatung yang ikut meramaikan perayaan, karena tanggal 5 Maret atau 15 hari setelah Imlek dipercayai

langit terbuka dan para dewa serta Raja Langit akan turun ke bumi memenuhi altar. “Makanya pada saat pelaksanaan Capgome para tatung berkumpul di altar utama. Tujuannya untuk memberi hormat pada dewa dan Raja Langit,” ujarnya.

Guna mensukseskan pelaksanaan Imlek dan Capgome, terangnya, seluruh panitia Capgome se-Kabupaten Sambas sudah dikumpulkan Kapolres Sambas di Aula Polres Sambas bersama lintas sektor, mengingat beberapa bulan ke depan juga akan dilaksanakan Ujian Sekolah dan UjianNasional. “Kita (Panitia Capgome, red) antar kecamatan sudah membentuk jadwal kegiatan Capgome di masing-masing tempat.

Sehingga memudahkan aparat keamanan melakukan pengamanan,” jelasnya. (edo)

Warung Kopi IPM Kegiatan penanaman pohon untuk RTH. M Ridho

Perbanyak RTH, Hiasi Kantor Bupati dengan Tanaman Sambas. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas terus memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH). Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menanam 400 pohon di Hutan Kota Sambas, dan menghiasi wilayah perkantoran dengan berbagai jenis tanaman agar terlihat rapi, bersih dan indah.

“Kita sudah melakukan penanaman 400 pohon di hutan kota bekerjasama dengan STMIK Pontianak.

Ini sebagai salah satu upaya kita menambah RTH di Kabupaten Sambas. Selain itu, kita juga memanfaatkan media jalan agar dihiasi tanaman indah,” kata H Ibrahim Kasim, Kepala Dinas PU, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan kepada wartawan, belum lama ini.

Ibrahim menegaskan, penataan RTH dan taman dalam upaya pelestarian lingkungan sesuai arahan Presiden yang mengimbau agar membuat seluas mungkin ruang terbuka bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan penataan tamantaman kota di Kabupaten Sambas. “Saat ini sudah ada beberapa lokasi yang sudah dibenahi, seperti di persimpangan Jalan Pembangunan dan Jalan Sukaramai yang telah direncanakan menjadi taman kota,” ujarnya.

Ibrahim menambahkan, aksi penanaman pohon merupakan upaya nyata dalam rangka membangun RTH melalui hutan kota yang sudah ada. Sebab, keberadaan RTH memiliki fungsi penting seperti ekologis, sosial dan ekonomi sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut,” ungkapnya.

Jika memang taman kota sudah terbangun dan banyak dikunjungi oleh masyarakat, tentu juga bisa memberikan pemasukan bagi Pemkab berupa retribusi dari pedagang yang berjualan di sekitar taman.

“Agar taman yang sudah tertata bisa berkembang dan menjadi taman kota, diharapkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama merawatnya. Sehingga keindahan kota bisa terjaga,” harap Ibrahim. (edo)

Sambungan Bisnis Narkoba ..................................................................................................................dari halaman 9 Para Pasangan ....................................................dari halaman 9 tunangannya TA, mengaku saat dilakukan penangkapan itu dirinya tengah tidur di kamar lantai atas. “Saya tengah tidur, ditangkap. Memang ada sabu, tapi saya tidak beli, saya dikasih abang,” katanya sambil memegang genggam erat tangan tunangannya.

ES juga mengaku, tunangannya ikut serta

mengonsumsi barang haram itu. “Saya juga pakai. Baru dua bulan belakangan pakai di sela tak ada kerja saja,” kata buruh pelabuhan ini.

Ia juga menyesal atas perbuatannya ini.

Lantaran dengan ditangkapnya dia beserta tunangannya, keduanya batal nikah. Dik-

etahui, hubungan ES dan TA tidak direstui keluarganya.

Dalam kasus ini, ketiganya dikenakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (oxa)

Pecandu Narkoba .........................................................................................................dari halaman 9 “Tahun 2014 sebanyak 20 orang pecandu yang dikirim ke Lido. Ada melapor secara langsung ke BNNK minta di tes urine, selain itu ada orangtua yang juga melapor ada anak yang Sakau akhirnya kita arahkan bawa ke Lido untuk dilakukan rehabilitasi,” jelasnya.

Harun menegaskan, dengan adanya kunjungan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa ke Kota Pontianak dan memastikan kondisi panti rehabilitasi, ini suatu gerakan positif. Apalagi Kalbar termasuk 10 besar pengguna Narkoba, tentu membutuhkan beberapa panti rehabilitasi.

“Dengan kedatangan Mensos kemarin, tentunya kita menyambut positif. Mensos dapat melihat langsung kondisi yang sebenarnya di Kalbar ini seperti apa. Lebih penting

lagi, mengetahui kondisi panti rehabilitasi di Kota Pontianak ini yang fasilitasnya masih minim dan kurang memadai,” ujarnya.

Melihat kondisi panti rehabilitasi di Kota Pontianak, tentunya kunjungan Mensos RI akan memberikan ide atau perencanaan penanganan banyaknya jumlah pecandu Narkoba di Kalbar.

“BNNK Pontianak sudah membuat suatu program, terutama pemberdayaan dengan adanya Forum Masyarakat (Formas) Anti Narkoba. Tujuannya pencegahan dan pemberdayaan baik pasca maupun belum rehabilitasi bagi pecandu,” jelas Andi Harun.

Selama ini BNN Kota Pontianak melakukan rehabilitasi dengan mengirim pecandu Narkoba di Lido Bogor. “Hasil pasca rehab ada 32

pecandu sembuh. Kemudian dia diberdayakan dan dibina, baik melakukan berbagai program seperti membuat program kesenian, olahraga dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa yang mengunjungi Kota Pontianak mengaku melakukan pemetaan terhadap rehabilitasi penggunaan Narkoba.

“Saya sedang melakukan pemetaan. Pada 2015 ini pemerintah akan merehabilitasi 100 ribu penyalahgunaan Narkoba. Maka kita melihat panti kita itu menampung berapa banyak pecandu Narkoba dengan masa penyembuhannya,” ungkap Khofifah saat meninjau ke Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat di Jalan Gusti Hamzah Pontianak, Minggu (15/2). (fie)

Pekerja Kayu.........................................................................................................................dari halaman 9 bupati langsung menggelar orasi. “Kami minta bupati turun menemui kami,” ujar Djafar Sidik, Koordinator Lapangan massa.

Permintaan Jafar tentu saja tidak bisa diamini Bupati. Soalnya di saat yang bersamaan, orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari itu tengah memimpin rapat membahas masalah tuntutan petani tersebut bersama DPRD, tim dari TP4K, Dinas Kehutanan, Kepolisian, sejumlah camat dan para kepala desa.

Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Jafar semakin bersemangat menyampaikan aspirasinya. Mereka meminta Bupati Sekadau membatalkan surat edarannya yang berisi tentang pelarangan menebang pohon durian dan tengkawang.

“Itu (menebang durian dan tengkawang, red) hak kami. Mengapa pemerintah melarangnya. Itu sama saja menghambat mata pencarian kami,” tegas Jafar.

Dengan dukungan dan teriakan dari para pendemo yang lain, Jafar terus saja melontarkan aspirasinya. Ia bahkan tak segan-segan mengeluarkan statement yang bernada keras.

Namun aksi Jafar ini tak membuat suasana keos. Aparat kepolisian yang dimotori Kabag Ops, Kompol Oon Sudarman terus melakukan mediasi agar massa tetap tenang.

“Ngapa membuat aturan yang menyengsarakan rakyat. Ini merupakan pelanggaran HAM,” tegas Jafar.

Para pendemo itu bukan baru pertama kali menyuarakan aspirasi mereka. Sebelumnya mereka pernah beberapa kali datang ke DPRD Sekadau dan instansi terkait untuk menyuarakan tuntutan mereka. “Kami sudah bosan. Sampai sekarang belum ada keputusan,” tukas Jafar.

Sekitar 2 jam kemudian, Wakil Ketua DPRD Sekadau, Jefray Raja Tugam SE akhirnya

turun menemui masa. Jefray yang awalnya mengikuti rapat menemui massa guna menyampaikan hasil rapat.

“Pada prinsipnya Pak Bupati tidak melarang masyarakat menebang dan menjual kayu durian dan tengkawang miliknya masing-masing. Tapi hanya ingin ada ketertiban dalam pemanfaatan kayu itu,” ujar Jeffray.

Jefray menegaskan, masyarakat yang kayunya sudah ditebang, silakan menjualnya dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan, yakni SKAU. “Kalau yang punya SKAU, silakan bekerja. Sedangkan yang tidak memilikinya, akan berhadapan dengan hukum,” tegas Jefray disambut tepuk tangan massa pendemo.

Hasil keputusan rapat itu ternyata disambut antusias para pendemo. Tak lama setelah mendengarkan keputusan rapat, para pendemo langsung membubarkan diri. (bdu)

pelanggaran lagi,” ungkapnya.

Diceritakan Rachmat, pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) atau para pasangan mesum terlihat bingung. Bahkan ada yang terkejut setelah mendengar vonis atau denda yang diberikan hakim.

“Mereka terlihat kebingungan, dan sedikit khawatir tak dapat membayar denda itu. Namun akhirnya dibayar mereka. Inilah yang kita harapkan, pasti mereka tak akan mengulangi lagi, bakal takut membayar denda tinggi,” bebernya. (zrn)

Polisi Nyamar........................................................dari halaman 9 Menurut Dhani, penyamaran dilakukan karena penjual Narkoba yang biasa menjual di THM kawasan Jalan Gajah Mada dan Jalan Budi Karya ini cukup lihai memerankan perannya. RK tak semudah itu menjual barang dagangannya ke sembarang orang.

“RK mengedarkan barang haram tersebut di tempat hiburan malam. Dia tidak sembarangan menjual kepada pengguna. Karena memang RK ini sangat berhati-hati agar bisnisnya tidak tercium oleh polisi. Kerjanya bersih,” papar Dhani.

Dhani menjelaskan, RK menjual satu butir ekstasi seharga Rp350 ribu. Obat terlarang yang memabukkan tersebut didapatnya dari seseorang yang tinggal di Kecamatan Pontianak Timur, tak lain Kampung Beting.

“Kami masih melakukan pengembangan untuk mendalami penyuplai barang haram

tersebut,” katanya.

Untuk RK ini, ditegaskan Dhani, dikenakan pasal yang sama dengan tersangka lainnya, yakni pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tegasnya.

Pengakuan RK kepada wartawan, barang haram tersebut memang didapatkannya di Kampung Beting. “Saya jual ke orang yang perlu dan yang kenal saja. Transaksi di tempat karaoke. Saya dapat barang dari teman di Beting seharga Rp150 ribu sampai Rp180 ribu. Saya dapat untung Rp200 ribu per butir,” ungkapnya.

RK diringkus polisi tanpa diketahui keluarga maupun istrinya. Bahkan, bisnis haram ini pun dilakukan tanpa diketahui istrinya. (oxa)

Rumah depan .....................................................dari halaman 9 Menurut Rachmat, hakim tak hanya memberikan vonis tinggi pada pasangan mesum, melainkan juga terhadap pemabuk dan warga yang tidak memiliki KTP maupun Kipem.

“Mereka yang tidak memiliki KTP divonis hakim dengan denda Rp500 ribu dan yang tidak memiliki Kipem didenda Rp300 ribu.

Selain itu para pemabuk minuman beralkohol. didenda hakim Rp1 juta,” ungkapnya.

Untuk pemain layangan yang terjaring razia divonis hakim dengan denda Rp50 ribu hingga Rp300 ribu. “Kita berharap tetap seperti ini.

Hakim memberikan vonis yang tinggi agar ada efek jera. Yang berulang-ulang kali ketangkap dengan kita, nanti akan juga kita sampaikan kepada hakim, dengan data yang dimiliki, guna vonis yang diberikan hakim lebih tinggi lagi,” tegas Rachmat.

Rachmat mengimbau pemilik usaha penginapan di Kota Pontianak untuk tetap menaati

aturan. Tidak menerima pasangan tanpa surat nikah.

“Pemilik penginapan juga akan ditindak serta diusulkan untuk diberikan vonis yang lebih tinggi dari pada pasangan mesum.

Semua ini demi dampak tujuan hukum, yakni membuat para pelanggar Perda jera dan tidak mengulangi pelanggaran lagi,” ungkapnya.

Diceritakan Rachmat, pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) atau para pasangan mesum terlihat bingung. Bahkan ada yang terkejut setelah mendengar vonis atau denda yang diberikan hakim.

“Mereka terlihat kebingungan, dan sedikit khawatir tak dapat membayar denda itu. Namun akhirnya dibayar mereka. Inilah yang kita harapkan, pasti mereka tak akan mengulangi lagi, bakal takut membayar denda tinggi,” bebernya. (zrn)

Pelajar SMK ................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 di daerah tersebut. Karena sering membawa sang gadis pulang malam, banyak warga yang kesal. “Pelaku sudah sering ditegur oleh warga, terutama dari Pak Endang selaku keamanan kampung,” ucap Muslikhun.

Namun teguran dari warga tak membuat

pelaku bergeming. Malam sebelum kejadian pemukulan, yakni malam Sabtu atau malam Valentine, pelaku ngapel ke rumah pacarnya di kampung itu. Pelaku meninggalkan sepeda motor di rumah pacarnya, sementara mereka pergi menggunakan sepeda motor milik sang cewek.

“Saat pulang, ternyata pentil ban motor pelaku sudah terlepas. Pelaku mendapati informasi jika yang melepaskan pentil ban sepeda motornya adalah AN. Ia pun menemui korban dan bertekad memberinya pelajaran. Disepakati lah mereka akan bertemu Minggu malam, dan terjadilah

pemukulan itu,” jelas Muslikhun.

Saat pemukulan terjadi, AN tidak melawan. Nurjaya, teman korban yang berusaha melerai pun, tak diindahkan dan pelaku tetap memukul korban,” jelasnya.

Akibat pemukulan itu, AN mengalami luka robek di telinga sebelah kiri dan muka

lebam. “Untuk sementara pelaku sudah kita amankan di Mapolsek Sekadau Hilir. Pelaku kita ancam dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan kurungan,” tegas Muslikhun. (bdu)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

SET ELA H ucapannya dinilai menghina, Cita Citata pilih me minta maaf kepada warga Pap ua melalui akun Instagramnya.

Pelantun Goyang Dumang itu me negaskan dirinya justru menci ntai Indonesia, termasuk Papua.

Menurut Cita, permasalahan tersebut hanya kesalahpaham an saja. Pelantun Perawan atau Jan da itu pun mengaku tak ada nia tan untuk menghina warga Pap ua.

Cita mengaku sangat menye sal telah melontarkan kata-kata yang dianggap menghina masya rakat Papua dalam sebuah program infotainment. Saat itu Cita me njadi pengisi acara dan mengenak an atribut khas Papua. Gara-gara nya dia mengatakan, “Cantik ma sih tetap, harus dicantikin mukan ye.

Nggak kayak Papua, kan?”

Kin i dia pun me nye sal i ata perkataannya itu dan memin s ta maaf kepada semua masya rakat Pap ua. “Ci ta tet ap me nci nta bangsa Indonesia dengan ber i bagai keanekaragaman adat dan bud aya. Ap ala gi (saya) san gat bangga dan cinta terhadap adat Papua. Mohon maaf yang seb esarbesarnnya yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Pap ua,” ujar Cita di akun resmi instagr amnya, cita_citata.

Perkataan Cita sontak membuat para tokoh Papua yang mende ngarkan pernyataan langsung angkat bicara. Mereka mengangg ap Cita melecehkan warga Pap ua.

“Mungkin hanya kesalahpa haman saja soal baju yang per nah aku kenakan. Kata-kata dandan an aku nggak seperti Papua buk an ber art i me ngh ina . Tap i set au Cita, dandanan khas adat Pap ua memakai coretan di bagian pip Tapi saat itu Cita nggak (nggak i. ada coretan di pipi),” ujar Cita ma sih dalam Instagram-nya. (Jp)

CINTA BUKAN

a n i h g n Me

Rakyat Kalbar Selasa, 17 Februari 2015

SOPHIA LATJUBA

Pamer Kemesraan

Isu retaknya hubungan Sophia Latjuba dan Ariel Noah nampaknya hanya isapan jempol belaka. Buktinya, Sophia dan anak Ariel pamer kemesraan.

Minggu (15/2) lalu, Sophia menunjukkan kedekatan dengan Alleia Anata, putri Ariel, dengan mengajaknya berjalan-jalan di taman kota Kebayoran Baru.

Sophia yang pernah memakai nama belakang Muller pada 2010 juga mengajak Eva Celia Latjuba, anaknya hasil pernikahan dengan musisi Indra Lesmana. Ikut juga Manuella Natasha Aziza Villareal, anaknya ketika menjadi istri Michael A Villareal.

Saat menikmati pemandangan di taman itu, keempatnya tampak harmonis selayaknya keluarga bahagia. Sophia pun terlihat sangat sayang terhadap Allelia, anak kekasihnya tersebut.

Hal itu tampak ketika pesohor berdarah Jerman tersebut menyuapi Allelia beberapa sendok cake yang dibawa sebagai bekal camilan dari rumah. “Ini, mau nggak,’’ kata Sophia saat menawarkan sesendok cake kepada Allelia.

Seolah tidak ingin kedua anak kandungnya cemburu, Sophia juga menawarkan untuk menyuapi Eva dan Manuella sepotong cake. Namun, hanya Manuella yang mau disuapi. Eva terlihat malu.

Selain itu, Sophia sempat kembali menyuapi Allelia dengan sebotol kecil jus buah yang dibeli di dalam area taman. “Nih, cobain,’’ ujar Sophia sambil meminumkan seteguk jus buah yang terdapat campuran kencur dan wortel itu kepada putri vokalis Noah tersebut.

Namun, karena rasanya pahit, Allelia langsung memelet-meletkan lidahnya. Sophia pun tertawa melihat tingkah putri kekasihnya tersebut. Bukan hanya itu, pemain situasi komedi (sitkom) Tetangga Masa Gitu? tersebut juga mengajak Allelia dan kedua putrinya bermain dengan seekor anjing yang dibawa.

Saat diwawancarai, artis pencinta anjing tersebut menyatakan bahwa hubungan keduanya masih baikbaik saja. Sophia tidak mau ditanya lebih lanjut soal hubungannya bersama musisi yang pernah terlibat kasus porno tersebut. “Gosip kok didengerin, kasihan deh.

Ngomongin tema anjing aja, jangan ngomongin orang lain,’’ ucapnya ketus. (idp)

SAHILA HISYAM

PRILLY LATUCONSINA

Rela Jadi Nenek

Totalitas akting Prilly Latuconsina di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (GGS) tak perlu diragukan lagi. Buktinya, dara kelahiran Tangerang, 15 Oktober 1996 itu rela dipermak jadi nenek-nenek dengan balutan wajah keriput dan rambut beruban.

Prilly rela paras jelitanya dilepas sementara demi GGS. Meski awalnya Prilly sempat protes. “Aduh, alis dan rambut aku akan dibuat putih. Pasti susah kalau dibuat tua,” tutur Prilly.

Namun, Aliando langsung menyemangati Prilly.

“Kamu nggak boleh banyak ngatur. Ya harus profesional dong. Percayakan saja sama tukang riasnya,” sahut Aliando.

Prilly pun luruh. Tak lama berselang, Prilly menuruti kata-kata pemeran Digo itu. Adegan demi adegan sebagai wanita lanjut usia kemudian dilakoninya dengan santai tanpa banyak mengeluh. (idp)

Bahagia Berbunga-bunga Artis muda pendatang baru, Sahila Hisyam tengah berbunga-bunga.

Pasalnya, hubungan dirinya dengan sang kekasih, Kevin Julio sudah berjalan mulus selama setahun ini. Sahila pun mengaku bahagia menjadi kekasih Kevin.

“Sudah setahun lebih. Happy sih,” akunya.

Sahila tengah menikmati masa pacarannya dengan Kevin. Tapi untuk ke jenjang yang lebih serius seperti menikah, Sahila tampaknya masih santai. “Masih belum tahu. Masih jalanin aja, masih pacaran,” ungkap Sahila.

Bintang sinetron Kambing Genit itu mengatakan, ia dan Kevin fokus mengejar karir di usia mereka kini. “Umurnya aku kan masih pikirin kerjaan dulu,” ujarnya.

Tapi meski belum berpikir pernikahan, Sahila mengaku menjaga komitmen saat berpacaran. Antara lain, dilarang selingkuh. Sahila mengaku dia dan Kevin sama-sama pencemburu.

“Kita saling cemburuan. Cuma cemburuannya itu terkadang kita masih dipikir lagi, apalagi namanya soal kerjaan yang dibilang Kevin nempel-nempel sama si ini-si itu,” ujarnya.

Aktris berdarah Arab itu sudah setahun lebih berhubungan dengan Kevin yang merupakan mantan kekasih Kimberly Ryder. “Aku enjoy sama dia. Dia baik, bertanggung jawab,” jawab Sahila yang lebih banyak wara-wiri di layar FTV. (Jp)

Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat