17 April 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 17 April 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Partai Golkar Kalbar Memanas

Morkes dan Firman Sikapi Isu Perebutan Sekretariat DPD Kalbar Pontianak-RK. Perseteruan Partai Golkar Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono menjangkit ke Kalbar. Ternyata Agung Laksono sudah membentuk kepengurusan DPD Partai Golkar Kalbar sebagai tandingan H Morkes Effendi SPd MH selaku Ketua DPD Kalbar. Bahkan muncul isu sekretariat DPD Golkar Kalbar akan direbut kubu Agung Laksono.

Mendapat informasi jabatannya sebagai ketua di partai berlambang pohon beringin itu disaingi kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung, Morkes Effendi pun meradang.

Tentu saja dia berang, ternyata ada pengurus DPD Kalbar yang menjadi musuh dalam selimut, memanfaatkan kisruh Partai Golkar di tingkat DPP. “Saya menyatakan Partai Golkar di Kalbar tidak ada yang namanya kepengurusan Plt. Apabila ada kegiatan yang mengatasnamakan Golkar Kubu Agung Laksono, pasti saya bubarkan,” tegas Morkes, Kamis (16/4).

Morkes mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polda Kalbar, meminta agar kepolisian tidak memberikan izin, apabila ada kegiatan mengatasnamakan Golkar selain kepengurusan yang dipimpinnya.

Halaman 7

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Pernyataan Menteri Susi Cuma Pepesan Kosong

Buktinya, Kapal Vietnam Masih Curi Ikan Indonesia Tujuh Kapal Vietnam yang masih berani masuk ke Indonesia tepatnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang ditangkap Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, pada Minggu (12/4). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Jammer

Otak pengiriman Narkotika pada 2012 silam, Freddy Budiman diringkus setelah anak buahnya tertangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) ketika hendak menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok.

Dar i penangkapan itu, terungkap bahwa penyelundupan tersebut dilakukan atas perintah Freddy Budiman yang kala itu mendekam di balik penjara Cipinang. Satu tahun berikutnya, dia divonis mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Freddy Budiman bisa mengendalikan peredaran Narkotika dari balik penjara itu Halaman 7

Mr.Ceng Ceng Po @Moh_Aditya_W Kenaikan tunjangan buat TNI setidaknya dapat mengurangi kecemburuan sosial personil TNI terhadap personil Polri di level bintara dan tamtama.

Karni ilyas @karniilyas Luar biasa negeri kita. UN pun sudah online. Siapkah PLN? Siapkah perangkat komputer sekolah?

Bukankah masih banyak sekolah yg reyot?

dr.Nilam Zulaika @Nilam11Z kamar hotel yg hitungan jam, Pengelola hotel bisa dituntut nih harusnya, Anak di bawah umur kok bisa masuk @LellyKustiandi

Ambu Gambreng @LellyKustiandi setuju Bu dr, sebab bagaimanapun kesempatan di sediakan oleh pengelola hotel, coba kalo mereka ketat aturan. @Nilam11Z

LieyaArisya @LieyaArisya Kawan kita yang sebenar adalah orang yang berani mengkritik kita manakala musuh kita yang sebenar adalah orang yang sentiasa memuji kita.

Pontianak-RK. “Tanggal 25 Desember (2014) untuk Vietnam pun sudah selesai, tidak ada lagi di perairan kita,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada bulan Desember 2014 yang dimuat sejumlah media online, atas tertangkapnya 1.928 kapal Vietnam yang menangkap ikan di Laut Natuna, Indonesia.

Pernyataan itu cuma pepesan kosong.

Buktinya, hingga pekan lalu masih didapati tujuh Kapal Vietnam yang berani memasuki laut Indonesia (Natuna,red) untuk menjarah kekayaan laut Bumi Pertiwi ini.

Halaman 7 Kapal Trawl yang menguras ikan seenaknya di laut Indonesia diunggah Menteri Susi Pudjiastuti di akun Twitternya, beberapa waktu lalu. TWITTER

Proses Hukum Pemalsuan Tanah Yayasan SLB GB Lamaaa Sekali Pontianak-RK. Gara-gara panjangnya waktu dalam memroses perkara pemalsuan sertifikat tanah Yayasan SLB Gembala Baik (GB), ada aparat penegak hukum Polda Kalbar berpangkat AKBP yang digunjingkan “bermain”. Pasalnya, anggota DPRD Kota Pontianak, Hendri Mahyudin alias Candi, tak kunjung naik “pangkat” dari saksi menjadi tersangka. Namun, Polda Kalbar menepis isu “permainan”

POLDA YAKIN TAK ADA BEKING-BEKINGAN itu, artinya tak ada beking-bekingan.

Padahal Candi, yang sudah diperiksa sebagai saksi, memegang pecahan sertifikat tanah palsu yayasan SLB Gembala Baik tersebut. Bahkan, namanya tertera di

sertifikat itu. Tak hanya itu, dua saksi yang konon akan naik status sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan tanah itu masih ditutuptutupi Polda Kalbar.

Ketika ditanya apakah salah satu saksi itu adalah Candi? Juga tak didapat jawaban pasti dari polisi.

Lebih aneh lagi, rekonstruksi kasus pun terkesan sengaja dilambatlambatkan Halaman 6

Minimarket Tak Boleh Lagi Jual Minol

Badrodin: Alhamdulillah...

Badrodin Haiti

Jakarta-RK. Komisaris Jenderal Badrodin Haiti telah disetujui menjadi Kapolri dalam sidang paripurna DPR, Kamis (16/4) sore. Dia sah diterima sebagai Kapolri setelah 10 fraksi di Komisi III mengambil sikap secara aklamasi.

Sejak diundang ke depan bersama pimpinan DPR untuk diperkenalkan sebagai Kapolri, Halaman 6

Pening Kepala Saya Bu Hakim Mantan Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus suap pembahasan APBNP 2013 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/4). Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan

Sekadau-RK. Kamis 16 April 2015 kemarin, merupakan hari pertama penerapan Peraturan Mentri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag No 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Halaman 6 Kondisi salah satu minimarket dalam Kota Sekadau yang sudah bebas dari penjualan Minol saat hari pertama pemberlakuan Permendag Nomor 20 Tahun 2015, kemarin. IST

Halaman 7

Berkontes di Pontianak, Arwana Fuandy Jadi Pusat Perhatian klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Partai Golkar Kalbar memanas --

Siape orangnye Agung Laksono tuh?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Dielus, Diajak Ngomong, Monster Ditawar Rp800 Juta Berawal dari sembilan ekor Arwana super red pemberian kerabat, kini Fuandy Susanto telah mengoleksi tiga ratus dua belas Arwana super red dan Arowana crossback golden head 24K. Salah satu Arwana kesayangannya bernama Monster Red Dragon.

Setiap hari dibelai dan diajak bicara.

Walhasil, ikan uniknya itu ditaksir hingga Rp800 juta rupiah.

Deska Irnansyafara, Pontianak

“Senang pelihara Arwana. Kalau ada musibah dia bisa menghibur. Bisa pula menghilangkan stres.

Terima kasih kepada semua Arwana peliharaan saya.

Mereka telah mendatangkan rezeki buat saya dan keluarga,” kata Fuandy, Sang Owner Monster Red Dragon, ditemui Rakyat Kalbar, di Gedung Pontianak Convention Center, kemarin.

Monster Red Dragon berjenis super red. Gaya renangnya yang seakan menari-nari memesona juri sehingga sukses menyabet Harapan 1 khusus Kelas E (kategori unik) di perhelatan akbar ‘Arowana Internasional Contest dan Expo 2015’.

“Monster Red Dragon saya beli tiga tahun lalu di Pekanbaru, Riau. Ukurannya waktu itu masih 35 centimeter. Harganya Rp500 juta,” cerita Fuandy.

HARIAN

Rakyat Kalbar

Halaman 7

Fuandy berfoto bersama si Monster Red. DESKA IRNANSYAFARA-RK

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 17 April 2015

2

Dede Yusuf/Anggota DPR RI

Pewangi Ruangan Itu Harganya Rp40 Ribu, Kalau Rp2,3 Miliar per Tahun Terlalu Besar DPR kembali menjadi sorotan. Gara-gara DPR menganggarkan pengadaan pengharum ruangan yang menelan dana hampir Rp2,3 miliar per tahun.

Tapi tidak dijelaskan dengan rinci bentuk dan jumlah pengharum ruangan yang akan dipergunakan tersebut. Ini yang menjadi pertanyan, kenapa ditutup-tutupi?

Selain anggaran Rp2,3 miliar untuk pengharum ruangan, ada juga anggaran pemeliharaan, perawatan medis dan pemberian pakan rusa yang mencapai Rp650 juta.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengaku, tak setuju dengan pembelian pengharum ruangan tersebut. Itu terlalu berlebihan. Dia mengaku kaget begitu mengetahui anggaran tersebut.

“Anggaran pengharum ruangan gedung DPR yang mencapai Rp2,2 miliar lebih pada 2015 harus diaudit. Jangan sampai anggaran disimpangkan oknum tertentu, tetapi DPR yang jadi tunggangan,” tegas Dede Yusuf, di Gedung DPR, kemarin.

“Anggaran pewangi ruangan yang mencapai lebih Rp2,2 miliar itu pantas dipertanyakan dan dipantau. Apa memang benar anggaran setahun untuk pewangi ruangan mencapai biaya sebesar itu,” tukas bekas Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.

Dede Yusuf selengkapnya:

dan telekomunikasi Rp3 juta sebulan. Saya pikir itu wajar.

+Apa BPK sudah diminta untuk mengaudit?

-Anggaran pengharum ruangan itu pantas diaudit. Apa yang dilakukan di Sekretariat Jenderal ini perlu dipantau dan perlu diaudit. Apakah benar ini untuk pewangi saja per tahun sebesar Rp2,3 miliar.

+Sedangkan biaya pemeliharaan, bagaimana?

-Biaya perawatan rumah itu yang mengelola Setjen DPR. Sejauh ini, menurut saya masih wajar. Tapi kalau ada yang tidak wajar, bisa juga diaudit.

+Menurut Anda rasional? \ -Ya, coba kita lihat misalnya pewangi yang elektrik yang dipakai untuk ruangan kita. Itu harganya sekitar Rp40 ribu sampai seratus ribuan. Nah, itu dikalikan saja berapa ratus ruangan yang ada di sini (Gedung DPR, red). Rasanya nggak mungkin sampai segitu besar ya. Kecuali kalau memang kamarnya per lima menit ada wangi-wangian. +Menurut Anda, anggaran sebesar itu dipergunakan untuk apa?

-Kalau saya sih terus terang saja sebagai anggota DPR, saya akan mengomentari masalah soal fasilitas WC kamar mandi banyak yang mampet. Mungkin juga tempatnya kurang tertata dengan baik. Saya kira jauh lebih baik anggaran itu dipergunakan ke situ. Kalau WC diperbaiki, publik yang datang ke Gedung DPR juga bisa menikmatinya. Saya rasa bagus lebih ke situ gunakan anggaran itu dari pada wangi-wangi ruangan tersebut.

Berikut wawancara dengan Kemlu Panggil Dubes Arab Saudi

WNI Dieksekusi Lagi Tanpa Informasi Jakarta-RK. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sekitar pukul 19.30 WIB tadi memanggil Duta Besar Arab Saudi, di Jakarta, Mustafa Ibrahim Al Mubarak.

Pemanggilan itu terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap warga negara Indonesia asal Brebes, Karni binti Medi

Retno Marsudi

Tarsim.

Dalam kesempatan itu, Kemlu menyerahkan nota protes pemerintah Indonesia atas sikap Arab Saudi yang tidak memberitahukan pelaksanaan hukuman mati atas Karni. Kementerian yang dipimpin Retno Marsudi itu menegaskan bahwa sikap Arab Saudi tersebut bertentangan dengan kebiasaan di dalam hubungan internasional.

“Pemerintah RI menyatakan penyesalan dan kekecewaannya bahwa Perwakilan RI, baik di Riyadh maupun di Jeddah sama sekali tidak memperoleh informasi resmi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan hukuman mati terhadap Karni binti Medi Tarsim,” tulis pihak Kementerian Luar Negeri dalam keterangan pers yang diterima JPNN, Kamis (16/4).

Seperti diberitakan, Karni dieksekusi di Madinah, Arab Saudi pada pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar pukul 14.00 WIB. Tidak ada pemberitahuan sama sekali dari otoritas setempat mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut.

Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia, di Jeddah baru mendapat kabar setelah eksekusi berlangsung. Itu pun datangnya dari tim Satgas Perlindungan WNI yang berinisiatif memantau penjara-penjara di mana WNI yang terancam hukuman mati ditahan.

Karni yang lahir di Brebes, 10 Oktober 1977 merupakan buruh migran di Arab Saudi. Dia dipidana atas kasus pembunuhan terhadap seorang anak kecil bernama Tala Al Syihri pada 26 September 2012.

Pembunuhan tersebut telah diakui oleh Karni dalam rangkaian persidangan di Pengadilan Arab Saudi. Pada sidang tanggal 17 Maret 2013, Hakim Pengadilan Umum Yanbu telah menjatuhkan vonis hukuman mati.

Eksekusi atas WNI di Arab Saudi yang dilakukan tanpa pemberitahuan ke pemerintah RI itu merupakan kali kedua. Pada Selasa (16/4) lalu, otoritas Saudi juga mengeksekusi seorang WNI bernama Siti Zubaedah tanpa memberi informasi kepada perwakilan RI. (jpnn)

+O ya, apa tanggapan Anda soal polisi parlemen?

-Saya belum tahu seperti apa polisi parlemen itu. Apakah ada polisi khusus di parlemen. Ini belum jelas. Apakah pamdal yang ada tidak bisa diberlakukan atau bagaimana. +Apa pantas rumah rakyat dijaga super ketat begitu?

-Ketika saya sebagai pejabat eksekutif dulu, ada usulan pengamanan. Tapi rasanya namanya rumah rakyat (Gedung DPR) pengamanan itu tidak usah sampai terlalu ketat, seperti menjaga rumah duta besar. +Anda tidak setuju?

-Ya, karena ini adalah rumah aspirasi. Kalau menurut saya, rumah aspirasi atau rumah rakyat cukup pamdal saja yang menjaga. Kalaupun ada demo kita juga akan bisa menggerakkan kawan-kawan yang ada dari Polda untuk berjaga seperti yang sudah sering dilakukan. Kalau ada polisi khusus untuk menjaga Gedung DPR, nanti lama-lama kita berpikir Gedung DPR atau gedung rakyat itu seperti gedung penjara. Karena di mana-mana ada polisi. Saya kira itu nggak perlu.

+Kalau biaya perbaikan rumah dinas?

-Kalau kami anggota mendapatkan biaya listrik, kebersihan

Re-editing: Andry

Saat Melintasi Perbatasan Sajingan, Kabupaten Sambas

Polisi Malaysia Peras TKI Indonesia Pontianak-RK. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, H. Subhan Nur saat melakukan reses mengaku mendapatkan laporan terkait banyaknya permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Sajingan, Kabupaten Sambas.

Menurutnya, laporan yang diperoleh adalah para pekerja atau TKI yang akan pulang melalui perbatasan diduga diperas oleh polisi dan imigrasi Malaysia.

“Laporan ini saya dapat saat melakukan reses di Sajingan, Kabupaten Sambas. Banyak TKI yang diperas, satu orang TKI bisa ribuan ringgit diperas oleh polisi Malaysia,” beber Subhan, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (16/4).

Terkait hal ini, menurut Subhan, tentunya perlu mendapatkan perhatian

dan perlu ditindaklanjuti menyangkut nasib para TKI yang bekerja di negeri jiran tersebut.

Ia menjelaskan, laporan ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh petugas perbatasan Indonesia. Namun upaya pendampingan hukum terhadap para TKI terkendala. Lantaran tidak ada yang melakukan pendampingan.

“Kendalanya adalah pendampingan hukum termasuk pembiayaan negara untuk melakukan pendampingan apabila dilakukan upaya hukum di wilayah Malaysia,” bebernya.

Subhan berharap, kasus-kasus yang terjadi seperti adanya pemerasan yang terjadi di wilayah perbatasan dapat dilakukan pembelaan oleh pemerintah.

Supaya tidak ada lagi TKI yang merasa dirugikan akibat hal tersebut. “ Terkait hal ini tentunya mesti mendapatkan perhatian serius supaya tidak ada lagi TKI kita yang diperas oleh oknum polisi ataupun petugas imigrasi Malaysia. Untuk itu pemerintah harus mengambil langkah supaya dapat melakukan pembelaan,” tegasnya.

Selain permasalahan TKI, saat reses juga ditemui fasilitas yang dipergunakan petugas perbatasan di wilayah sangat minim, baik dari segi peralatan pemeriksaan keluar masuk di pintu perbatasan hingga kendaraan patroli petugas pengamanan perbatasan yang memprihatinkan.

“Dari segi peralatan untuk melaku-

kan pengawasan di perbatasan minim, seperti alat pendeteksi barang-barang perlu adanya alat yang canggih agar dapat mengantisipasi masuknya barangbarang terlarang atau ilegal seperti narkoba. Selain itu kendaraan operasional untuk patroli juga dilihat sudah rusak,” paparnya.

Ia menambahkan, dengan melihat beberapa faktor maka bisa dikatakan saat ini untuk di wilayah Kalbar, seperti perbatasan belum siap untuk MEA. Pasalnya baik segi fasilitas maupun infrastruktur yang belum memadai di wilayah perbatasan Kalbar.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Naskah Bocor, Terbuka Peluang Pelaksanaan UN Diulang Jakarta-RK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Anies Baswedan kembali memastikan pihaknya menempuh langkah hukum menindaklanjuti kasus bocornya naskah ujian nasional (UN) di internet melalui Google Drive.

Saat ini Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap perusahaan percetakan serta beberapa orang yang terindikasi terlibat.

“Posisi kita tegas. Kita tidak akan diamkan dan tidak bisa diampuni. Semua perangkat hukum akan kita gunakan,” ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Kamis (16/4).

Saat ini masih terbuka kemungkinan mengadakan UN ulang, tergantung dari hasil pemindaian lembar jawaban apakah polanya menunjukkan indikasi kebocoran atau tidak.

Jika dari analisis pola jawaban UN ditemukan indikasi kebocoran

soal maka Kemendikbud akan meminta perusahaan yang mencetak naskah tersebut untuk membiayai pelaksanaan UN ulang.

“Belum diputuskan (UN) diulang atau tidak. Semua kemungkinan ada, tergantung dari temuan nanti,” lugasnya.

Pola jawaban dari lembar jawaban UN juga digunakan untuk menghitung indeks integritas.

Lembar jawaban itu diuji sebagai satu kelompok, satu sekolah dan satu wilayah sehingga jika ada kebocoran soal UN dapat dilihat dari indeks integritas itu. “Nanti akan ketemu indeks integritas komunal, karena yang dinilai bukan satu orang,” ujar Mendikbud.

Hingga saat ini, tuturnya, Bareskrim Mabes Polri sudah memanggil beberapa orang dari perusahaan pencetak naskah UN yang diunggah ilegal. Respon cepat Kemendikbud dalam melaporkan kasus ini juga direspon dengan sigap oleh pihak kepolisian. (jpnn)

Anies Baswedan

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Pasang Iklan Anda DISINI...

Ingin Berwisata

Harga Pas Hasil Puas

Lihat di

DISINI.....

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 17 April 2015

3

Biaya Ganti Rugi Penggusuran di TPS Harus Sebanding dengan Pendirian Rumah Baru Pontianak-RK. Berkembang informasi terkait penggusuran di Jalan Pelabuhan Rakyat atau yang dikenal dengan sebutan Tempat Pemotongan Sapi (TPS) terhadap ratusan rumah di tiga RW. Yakni, adanya kesepakatan ganti rugi senilai Rp1 juta per meter bagi yang sudah mendirikan bangunan/rumah dan untuk tanah kosong Rp 400 per meter.

Meskipun sudah ada kesepakatan ganti rugi, namun masyarakat berharap ganti rugi tersebut harus

sebanding dengan nilai pendirian rumah saat ini.

Salah seorang warga yang rumahnya turut menjadi target rencana penggusuran, Nurbaiti menyatakan, informasi yang diperolehnya dari beberapa kali ikut rapat di tingkat warga dan RT bahwa ditemukan kesepakatan ganti rugi, baik terhadap yang sudah didirikan rumah maupun tanah kosong.

“Katanya kalau seperti kami yang sudah berdiri rumah akan diganti

per meternya Rp1 juta, tetapi kalau tanah kosong itu Rp400 ribu,” beber Nurbaiti, Kamis (16/4).

Ia menejelaskan, masalah ini adalah perbincangan hangat di lokasinya tinggal saat ini. Bahkan hampir setiap hari para tetangganya seringkali membicarakan rencana penggusuran yang membuatnya resah beberapa minggu belakangan terakhir.

“Masih belum ada kejelasan memang. Itu hanya informasi dalam

rapat, tetapi pastinya digusur atau tidak kita belum tahu,” paparnya.

Dirinya berharap, walaupun tanah yang diduduki sebagai tempat tinggal yang hanya atas dasar Surat Keteranga Tanah (SKT) saja, namun dirinya secara pribadi mengharapkan orang yang dinyatakan pemilik tanah tersebut bisa menimbang rasa terhadap warga setempat. Karena bukan hanya dirinya saja yang terancam tidak memiliki tempat tinggal, namun terdapat puluhan, bahkan ratusan yang akan

mengalami hal yang sama.

“Saya harapkan ada pertimbangan, karena lokasi ini sudah lama kita tempati. Bahkan banyak masyarakat yang rumahnya sudah permanent.

Ada juga yang tergolong mewah.

Kalaupun digusur kami sangat berharap ada ganti rugi yang memadai.

Setidaknya bisa mendirikan rumah seperti yang kita tempati sekarang,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang akrab disapa Minggu turut me-

nyampaikan keluhannya saat dikonfirmasi. Bahkan, dirinya sudah membayar sejumlah uang yang diketahui sebagai lawyer yang dipercayakan masyarakat guna mengajukan sertifikat tanah milik warga setempat.

“Kami bayar Rp1 juta per orang.

Katanya mau diajukan untuk pembuatan sertifikat. Karena kami tidak tahu benar salahnya dan banyak masyarakat yang membayar, akhirnya saya juga ikut membayar dengan total yang sama,” paparnya. (agn)

Tujuh Pasangan Mesum Ditangkap

Sebuah Hotel di Pontianak Terancam Ditutup

WOW, FANTASTIS. Bongkahan batu Aquamarine dijual seharga Rp 25 miliar. Sekilas, batu milik Eko Putra ini terlihat biasa. Pemilik mengatakan, batu tersebut kualitas nomor enam didunia. Dipamerkan di Gedung Pontianak Covention Center. DESKA IRNANSYAFARA-RK

Pontianak-RK. Sebuah hotel yang acapkali dijadikan tempat mesum ketika Satpol PP Kota Pontianak melakukan razia, segera dilakukan penutupan. Pasalnya peringatan, imbauan, bahkan sampai tipiring tidak membuat hotel tersebut jera.

Hotel yang akan ditutup Satpol PP Kota Pontianak ini terletak di Kecamatan Pontianak Kota, Jalan Merdeka.

“Hotel ini sudah seringkali ditemukan pasangan mesum saat kita lakukan razia. Kemudian sudah sering diingatkan, bahkan kita juga sudah sering memberikan ancaman penutupan.

Namun karena tidak diindahkan, hotel ini akan kita lakukan penutupan,” tegas Kasat Pol PP Kota Pontianak, Haryadi yang masih merahasiakan hotel yang akan ditutupnya tersebut, Kamis (16/4).

Menurut Kasat Pol PP Kota Pontianak, pihaknya saat ini sudah melayangkan surat kepada dinas terkait untuk melakukan penutupan terhadap hotel tersebut. “Kita juga sudah layangkan ke dinas terkait untuk melakukan penutupan terhadap hotel ini. Semua pelanggaran yang ada di hotel itu, kita lampirkan dalam surat sebagai kajian untuk ditutup,” jelasnya.

Menurut Haryadi, karena hotel ini benar-benar tidak mengindahkan atas apa yang sudah disampaikan oleh pihaknya, atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

“Anak bawah umur juga sudah

Koramil dan KMT Tanam Padi Bareng Petani Kubu Raya-RK. Anggota Koramil 1207-05 Sungai Raya bersama Pemerintah Desa Mekar Baru dan warga melakukan penanaman padi bersama, di Dusun Parit Pak Reweng, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (KKR), Kamis (16/4).

Seusai melakukan penanaman padi bersama, Kepala Desa Mekar Baru, Hairudin Olich mengatakan, penanaman padi ini atas kerjasama Koramil, Pemdes dan dua kelompok tani dari sembilan Poktan yang ada melaksanakan penanaman padi seluas 30 hektar pada satu hamparan dalam hitungan hektar.

“Walaupun terlihat minimnya peralatan yang dipergunakan oleh para Poktan kita di sini, namun tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk bahu membahu menanam padi bersama-sama. Di lubuk hati saya secara pribadi, saya berharap

kepada Pemerintah KKR supaya Poktan kami bisa diberikan bantuan berupa traktor. Apalagi setiap kali para Poktan kami ini melaksanakan penanaman padi selalu kesulitan alat pertanian.

Seperti traktor,” paparnya.

Semetara itu, Koramil 120704 Pontianak Timur juga turut melaksanakan pembinaan kemitraan TNI. Yaitu, Komunikasi Mitra Territorial (KMT) di Aula Koramil, di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.

Ketua KMT WiSel, Tengku Apreandy, SE mengatakan, KMT yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah dari warga Pontianak Timur. Yang semuanya terlihat sangat antusias dan juga para warga tersebut tidak banyak berpikir dan langsung bergabung menjadi anggota kemitraan kita. Yaitu Komunikasi Mitra Territorial (KMT).

“Kita ketahui KMT kita ini

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Pontianak 78124 PENGUMUMAN LELANG Dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pontianak akan dilaksanakan lelang kayu olahan sitaan Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar, berupa : a. partai I : kayu olahan kelompok meranti sebanyak 269 keping = 25.5592 M³ dengan limit sebesar Rp. 31.399.477,20 dengan uang jaminan Rp. 31.000.000,yang saat ini berada di PT. Alas Kusuma Jl. Raya Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. b. partai II : kayu olahan kelompok meranti sebanyak 158 keping = 12.2006 M³ dengan limit sebesar Rp. 14.988.437,10 dengan uang jaminan Rp. 14.000.000,yang saat ini berada di PT. Alas Kusuma Jl. Raya Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

Lelang dilaksanakan pada : Hari : Jum’at.

Tanggal : 24 April 2015.

Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Kalbar Jl. A. Yani No. 1 Pontianak Kepada peminat dipersilahkan melihat barang bukti dimaksud dan kepada peserta lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Penawaran dilakukan secara terbuka, disampaikan secara lisan dengan harga semakin meningkat.

2. Peserta lelang adalah perorangan dan wajib memiliki KTP dan NPWP, atau Badan Usaha memiliki izin usaha/SIUP, NPWP. 3. Uang jaminan tersebut disetor ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Bank BNI cabang Pontianak Nomor : 0076050464 paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

4. Peserta wajib mendaftar kepada panitia lelang dengan membawa bukti setoran uang jaminan dan persyaratan lainnya selambat – lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan yaitu hari Kamis tanggal 23 April 2015 pukul 14.00 Wib bertempat diruang Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar Jl. Jend A. Yani No. 1 Pontianak, dalam pelaksanaannya agar dapat menghubungi AKP SUPRIYADI, SH, MH dengan nomor HP. 08125716959.

5. Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang maka wajib melunasi harga lelang, biaya persiapan lelang ( biaya pengganti ) dan biaya – biaya lainnya sesuai dengan ketentuan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang diwajibkan membayar biaya pengganti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

7. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang lelang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya, serta akan dimasukkan ke dalam daftar hitam lelang yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang KPKNL seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan.

8. Apabila sewaktu – waktu terjadi pembatalan dari pihak Panitia Lelang maka peserta lelang tidak berhak menuntut dengan alasan apapun.

9. Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang maka segala resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang 10.Peserta lelang sudah hadir satu jam sebelum pelaksanaan lelang dimulai.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui Pontianak, 17 April 2015 WS.DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALBAR

M. REZA PAHLEVI, SE AKBP NRP 69090627

Membaur menjadi satu menanam padi yang dilakukan Koramil dan KMT kepada petani Desa Mekar Baru, Kamis (16/4). ARI SANDY-RK

selalu bekerja sama dengan masyarakat serta pemerintahan setempat. Kami selalu bekerja tanpa pamrih serta tanpa digaji sepeserpun. Organisasi KMT kita ini tidak pernah meminta dari masyarakat untuk bergabung. Namun masyarakatlah yang punya keinginan besar serta punya jiwa sosial yang tinggi mau ikut bergabung bersama organisasi

KMT ini,” ungkapnya.

Danramil 1207-04 Pontianak Timur, Kapten. Inf. Sudiman mengucapkan, terima kasih atas kepercayaan para warga serta antusiasnya bergabung ke KMT guna membantu, koramil terutama para babinsa yang ada di lapangan.

“Saya sangat berharap kepada semua warga yang telah menjadi anggota KMT teru-

tama binaan Koramil 120704 Pontianak Timur supaya selalu disiplin dan taat pada peraturan yang berlaku di organisasi KMT serta selalu berkoordinasi yang baik dengan satu dan lainnya. Selalu menciptakan suasana yang kondusif serta bisa menjaga nama baik organisasi KMT dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat,” harapnya. (asy)

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

sering ditemukan di sana. Begitu juga dengan pasangan mesum. Jadi ini sudah benar-benar meresahkan. Jika tempat penginapan sudah disalahgunakan dan pengelola pun membiarkan hal ini,” bebernya Selain itu, Haryadi juga mengungkapkan, hasil temuan razia yang dilakukan pihaknya, Kamis (16/4) dini hari, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak tujuh pasangan mesum.

“Tadi subuh kita juga mengamankan pasangan mesum. Yakni, sebanyak tujuh pasang. Semuanya kita amankan dari tempat penginapan,” bebernya.

Tujuh pasangan mesum yang diamankan pihaknya ini, lanjut Haryadi, langsung dilakukan tipiring di Pengadian Negeri Pontianak guna mendapatkan efek jera. Di mana yang dilanggar pasangan mesum ini adalah Perda Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

“Ancaman maksimal untuk pasangan mesum ini, yakni Rp50.000.000 atau kurungan selama 3 bulan penjara. Kami selalu berharap hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menyidangkan pelaku tipiring memberikan vonis yang mendekati maksimal. Agar ada efek jera dan tak mengulangi perbuatan mesum tersebut lagi,” harapnya.

Reporter: Ahmad Mundzirin Redaktur: Andry

Pontura Diidentikkan dengan Kemacetan

Mashudi

Pontianak-RK. Salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan Kota Pontianak, yakni karena area parkir yang semakin melebar dengan menggunakan badan jalan di sejumlah titik di Kota Pontianak.

Terkait kondisi tersebut, anggota DPRD Kota Pontianak, Mashudi menegaskan, Dishubkominfo Kota Pontianak harus menindak tegas oknum parkir nakal dan membina para juru parkir supaya dalam menjalankan usahanya mengikuti koridor aturan yang jelas.

“Kami minta Dishub berbenah dan benar-benar menangani parkir ini. Mereka sudah diberikan batas dengan garis marka, tetapi tetap saja dilewati. Inikan nakal namanya, curang dan tentu yang dirugikan adalah para pengguna jalan itu sendiri,” ujar Mashudi, Rabu (15/4) Mashudi yang daerah pemilihannya (dapil) adalah Kecamatan Pontianak Utara ini semakin kesal, lantaran dapilnya seringkali disebut-sebut sebagai biang kemacetan. Padahal kemacetan di wilayahnya ini disebabkan truk-truk besar yang tanpa regulasi aturan yang jelas mengenai operasionalnya.

Terlebih terdapat jembatan Landak. Meskipun berbeda dengan kecamatan lain, namun kemacetan disebabkan oleh ulah parkir nakal yang menggunakan badan jalan. Dan masalah ini dinilainya kurang ada ketegasan atau tindakan nyata dari dinas terkait.

“Kalau Kecamatan Pontianak Utara itu karena ada tolnya, banyak kontainer yang lewat di sana. Sedangkan konstruksi jalan yang kurang lebar. Jadi wajar saja kalau macet. Nah, kalau di kecamatan lainnya selain Kecamatan Pontianak Utara itukan disebabkan parkir-parkir yang tak sesuai ketentuan.

Tindak tegas juru parkir nakal itu,” cetusnya.

Mashudi menjelaskan, terhadap dinas yang memberikan izin usaha agar benar menelaah apa yang diajukan tersebut.

Yang salah satunya diharuskan dan diwajibkan memiliki lahan parkir sendiri yang disediakan oleh pemilik usaha. Jangan hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja atas izin tersebut, tapi turut memperhatikan ke strategisan tempat usaha.

“Pelaku usahanya harus dan wajib menyediakan lahan parkir. Apabila kajiannya tidak memadai dan tidak cukup banyak menampung jumlah kendaraan untuk diparkirkan, pemkot harus tegas dan jangan berikan izinnya. Karena itu sudah ketentuan,” lugasnya. (agn)

Pro Ekbis Minggu ke 3 Bulan April 2015

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Pontianak-RK. Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah di depan mata, mau tidak mau, siap tidak siap akan dirasakan oleh seluruh negara ASEAN, termasuklah Indonesia akhir tahun ini.

Saat ini tentu semua kalangan termasuklah para pedagang mulai dari UMKM hingga usaha besar sudah wajib berbenah dan mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar global tersebut.

Di mana pasar sebagai pusat perdagangan yang ada di negara ASEAN akan terbuka lebar. Sebagai keluar masuknya seluruh industri perdagangan tersebut tentulah menimbulkan faktor positif sekaligus memiliki faktor negatif jika melihat kesiapan seluruh sektor yang sangat kental kaitannya dengan MEA. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Kalbar, Santyoso Tio mengatakan,

3.000 4.000 19.500 23.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 15.000 17.600 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 7.200 8.000

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS Jual 10,019.69 13,816.75 3,513.14 3,440.72 9,528.80 12,902.00

tentu pihaknya tidak tingada beberapa kendala yang gal diam. Kadin Provinsi masih dialami, khususnya di Kalbar mencoba membanKalbar dalam menghadapi gun kerjasama bersama MEA yang akan diterapkan pemerintah Malaysia unpada akhir tahun ini. Diantuk dapat saling membantu taranya yaitu biaya logistik dalam hal keluar masuknya yang merupakan beban saat industri perdagangan keini yang masih dirasa. tika MEA tersebut tere“Tentu yang menjadi bealisasi. ban terkait masih tingginya “Maka dari itu, kita biaya logistik, seperti biaya harapkan bisa bekerja sama angkutan sungai, angkutan terhadap Malaysia terkait darat dan angkutan laut pelabuhan yang dimilikinyang tidak dipungkiri maya. Antara lain pelabuhan sih terbilang tinggi,” ujar Kuching atau di Tanjung Santyoso Tio ketika meng- Santyoso Tio. ARI SANDY Mas Sarawak Malaysia yang hadiri ramah tamah bersama beberapa menteri Malaysia, di Kota dapat menjadi alternatif masuknya industri perdagangan dari Impor maupun ekspor Pontianak.

Menurutnya, dengan kendala tersebut nantinya,” harap Santyoso Tio.

Dia menambahkan, ketika biaya logistik yang ada nantinya menurun pasti ada daya saing yang timbul dan tentunya akan berimplikasi positif terhadap usaha-usaha yang ada di Kalbar, termasuklah UMKM yang baru lahir saat ini.

“Ketika saat ini usaha-usaha yang ada masih mematok harga yang dapat dikatakan tinggi, karena faktor biaya logistik. Namun ketika nantinya ada alternatif masuknya barang impor dan ekspor yang saya sebutkan tadi tentu ada daya saing dan tentu biaya logistik akan terjadi penurunan yang pada akhirnya menumbuhkan gairah pengusaha kecil maupun besar untuk dapat mengembangkan usahanya di Kalbar mendatang,” ulasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Rektor: Untan Akan Luncurkan Program e-Learning

Kamis, 16 April 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

4

Kadin Kalbar Buka Alternatif Pintu Masuk Perdagangan

Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Jumat, 17 April 2015

UMKM Masih Terbebani Biaya Logistik

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK

Komoditi

Rakyat Kalbar

Beli 9,915.18 13,677.12 3,476.39 3,405.58 9,433.57 12,774.00

Pontianak-RK. Terpilihnya kembali Prof. DR. H. Thamrin Usman, DEA sebagai rektor Untan Pontianak periode 2015-2019, yang baru saja dilantik beberapa hari lalu oleh Menteri Teknologi, Riset dan Perguruan Tinggi RI, di Jakarta tidak membuat rektor yang menjabat kedua kalinya tersebut terhanyut dalam kepemimpinannya.

Namun beberapa program pembelajaran metode baru akan diterapkan di kampus biru tersebut.

“PR tidak akan pernah selesai ketika kita berbicara mengenai mutu. Oleh sebab itu dilihat apa yang telah dilakukan, memanglah harus terus berlari. Mengingat acuan kita mewajibkan bagaimana kita terus meningkatkan pelayanan lebih baik untuk masyarakat di bidang pendidikan tinggi,” ujar Rektor Untan, Prof. DR. H. Thamrin Usman, di ruang kerjanya, Rabu (16/4).

Thamrin menjelaskan, Untan masih butuh peningkatan dari seluruh aspek, terutama pada mutu sumber daya manusia yaitu dosen. “Keseluruhan dosen di Untan terus kita dorong. Ketika dosen telah menyelesaikan pendidikan S3, pasti kita dorong untuk mengambil gelar profesor, mana kala telah menjadi profesor tentu kita dorong kembali agar dia mampu terkualifikasi

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

es pembelajaran sebagai promotor S3. Tentu tersebut. semua itu punya syarat yaitu “Ini tentu harus SDM,” paparnya. kita siapkan. Agar Menurutnya, lulusan Unsebelumnya model tan tentu tidak berhenti sekapembelajaran yang dar ia mampu dalam segi klasik atau konvenkeilmuan yang telah didapat, sional sedikit demi namun haruslah ada faktor sedikit kita tinggaltambahan. Yaitu kompetensi kan dan memulai dalam berbahasa dan lain proses pembelajasebagainya yang mendukung ran yang modern kemampuannya ketika bedan model pemberada di dunia kerja. lajaran tersebut ti“Oleh sebab itu, kita terus dak hanya terpaku memberikan kesempatan pada tempat, waktu kepada mahasiswa untuk dan lain sebagaintidak hanya terpaku pada ya,” timpalnya. ilmu yang telah didapat.

Rektor Untan Namun juga harus diberikan Prof. DR. H. Thamrin Usman, DEA. berpendapat, “Yang tambahan ekstrakulikuler A S /R K saya maksudkan sehingga kompetensi lulusannya tersebut tidak diragukan serta adalah Untan akan meluncurkan proses dapat bersaing dalam tingkatan manapun,” pembelajaran e-learning. Artinya mahasiswa kita tidak hanya terpaku ketika ia timpalnya.

Selain itu, sarana dan prasarana pendu- berada di dalam kelas baru mendapatkan kung pembelajaran juga terus ditingkatkan. ilmu, melainkan dia bisa memulai penguaMulai dari peningkatan ruang agar bisa saan ilmu di manapun ia berada. Dengan refresentatif, laboratorium yang memenuhi membuka situs khusus untuk belajar dan standar serta alat-alat pendukung pros- dengan itu mahasiswa tidak dibatasi berada RI

ANDY

AKYAT

ALBAR

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Lagi-lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Dalam situs esdm.go.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan perubahan harga BBM terhitung mulai 28 Maret 2015.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja beralasan, kenaikan harga BBM untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional, serta menjamin penyediaan BBM nasional. Harga BBM jenis premium RON 88 di wilayah luar Jawa-Madura-Bali dan jenis solar subsidi masing-masing naik sebesar Rp 500 per liter. Untuk harga minyak tanah dinyatakan tetap, yaitu Rp 2.500 per liter.

Solar naik dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.900 per liter. Harga premium RON 88 naik dari Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter.

Sejak awal, pemerintah memang akan mengevaluasi harga solar dan premium setiap bulan, mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dua bulan sebelumnya, periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Dampaknya sudah bisa dipastikan, berimbas pada banyak sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Bahkan, saat harga BBM sempat sedikit turun beberapa waktu lalu, harga komoditi lain justru tidak ikutan turun. Makanya, saat harga BBM kembali naik, harga komoditi lain bisa dipastikan akan semakin meroket, terutama pangan dan angkutan.

Salah satu yang merasakan dampaknya adalah petani karet.

Sebab, hingga saat ini harga karet terus mengalami penurunan.

Padahal, kebutuhan pokok seperti sembako justru semakin naik.

Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani karet pun semakin sulit. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

di kampus barulah mendapatkan ilmu. Namun ada dunia lain lagi, yaitu dunia maya untuk kita belajar. Dalam waktu dekat akan kita luncurkan program tersebut. Dengan awal 800 slot untuk diisi dengan ilmu-ilmu pembelajaran,” papar Thamrin.

Di luar itu, sambung dia, akan memberikan stimulan-stimulan lain bagaimana dosen bergairah meneliti dan akan berkembang hingga memasuki jurnal ataupun artikel internasional terindex. Karena yang diketahui sekarang seorang yang bergelar doktor yang ingin menjadi profesor hanya mengandalkan Diktak serta hanya mengandalkan riset-riset yang dapat dikatakan zona-zona yang meragukan.

“Mutu jurnal tersebut sekarang haruslah terakreditasi. Kalau dia internasional maka patokannya adalah terindex dan selain faktor tersebut saya membuka selebarlebarnya akses masyarakat Kalbar untuk bisa belajar di perguruan tinggi Untan ini.

Artinya tidak ada alasan lagi anak-anak yang ingin kuliah karena tinggal nun jauh di sana. Tidak ada alasan lagi anak-anak yang tidak mampu tidak dapat berkuliah, yang terpenting sisakan kemauan untuk mau berkuliah dan kita fasilitasi itu sepenuhnya,” lugasnya. (asy)

HP : 081345479682

Sms Warga Ledakan Petasan Bapak Waka Polri Yth. Terjadi ledakan dahsyat petasan di Tanah Abang Jakarta baru-baru ini adalah merupakan malapetaka. Peringatan keras bagi setiap aparat penegak hukum dan rakyat sadar hukum setanah air agar tidak membiarkan produksi, pengedar, penjualan dan pembelian petasan hanya sekedar untuk diledakkan adalah suatu perbuatan yang bersifat distruktif .

Petasan sangat identik dengan bom. Mengeluarkan api dan memiliki daya ledakan tinggi adalah sangat berbahaya .

Mengundang kebakaran, mengganggu ketertiban lingkungan. Bilamana jumlah petasan dengan jumlah besar tersimpan di gudang atau dimana saja, akanlah dapat mengancam keselamatan manusia.

Maka, mulai hari ini, kita semua warga negara yang pencinta rasa aman, bertobatlah untuk segera menjauhi serta sanggup meniadakan petasan yang sangat berbahaya tersebut demi terciptanya rasa aman di negeri ini. Ibrahim Myh. 081288673500 8-4-2015

20.54

Kinerja Buruk Kalau kita mau jujur tidak hanya PNS BPN yang citranya buruk, tapi menurut lembaga penilai yang terburuk adalah Kepolisian, Kejaksaan, BPN. Kalian juga harus tahu kebanyakan kinerja SKPD provinsi, kabupaten/kota juga buruk.

Kalau gak percaya cek aja.

085387658606 15-4-2015

Tanggapan Belum habis dampak kenaikan harga BBM dan gas, listrik pun katanya bakal naik. Kenaikan kebutuhan vital masyarakat itu melemahkan keyakinan konsumen kepada pemerintah. Jika Tarif Dasar Listrik (TDL) benar-benar naik Mei nanti, kemudian diikuti harga-harga yang lain, maka masyarakat akan makin terjepit.

087818268462 16-4-2015

20.46

Kapan Eksekusi Mati Bro, sini kau. Ada apa bos. Bagaimana tu duo Bali Nine, mengapa belum dieksekusi mati. Ah..tenang saja bah, tidak lama lagi dieksekusi. Kapan mas bro. Sudahlah nanti aku kasih tahu. Ingat jangan dengar bisik-bisik setan. Mengapa narkoba semakin menggila. Karena aparat yang kexx ada main. Main apa bro. Ah.. tau sama tau lah.

20.19.

085348090038 16-4-2015

15.55

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Jumat, 17 April 2015

5

Belum Juga Dilaksanakan, PP 60/2014 Udah Mau Revisi

PDIP Kantongi Nama Menteri Layak Diganti Jakarta-RK. Wasekjen Bidang Program dan Pemerintahan DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengaku telah membisiki Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.

Bisikan ini merupakan masukan dan telah dibahas dalam Kongres PDIP di Bali beberapa waktu lalu.

“Salah satu materi yang dibahas dalam Kongres ke-IV adalah banyak menteri yang tidak maksimal melaksanakan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan pemerintahan,” ucap Basarah, Kamis (16/4).

Basarah menuturkan, dalam kongres itu beberapa nama menteri diidentifikasi kinerjanya oleh PDIP, apakah sudah optimal dalam menjalankan tugas kabinet kerja. Bahkan, proses identifikasi itu masih berlangsung pascakongres.

“Kami identifikasi dan saat ini pun masih dalam proses identifikasi,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Basarah mengaku, pihaknya sudah mengantongi namanama menteri yang teridentifikasi belum optimal dalam bekerja dan bisa diajukan untuk reshuffle. Namun, namanama itu tidak untuk dipublikasikan.

“Pencatatan itu internal, tidak untuk dibuka. Ya nanti kita akan berikan masukan kepada Pak Jokowi (namanama yang bisa direshuffle, red), tapi sekali lagi itu internal,” tegasnya.

Masih menurut Basarah, dalam kongres yang mengangkat kembali Megawati sebagai ketua umum itu, beberapa nama menteri diidentifikasi kinerjanya dalam rangka optimalkan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi.

“Kita pandang itu perlu dan beri masukan agar menteri yang tidak optimal, tidak proven, dan tidak pahami isi serta roh kabinet untuk diidentifikasi masuk list reshuffle,” imbuhnya. (jpnn)

Jajaran Pemdes di Sekadau pun Bekalot

Sekadau-RK. Belum juga dilaksanakan, namun Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Penggunaan Anggaran Desa bakalan direvisi oleh pemerintah pusat.

Rencana revisi ini pun membuat kalot ratusan jajaran Pemerintahan Desa (Pemdes) di Sekadau, bahkan di seluruh Indonesia.

“Rencana revisi ini bisa membingungkan kita,” ujar Umar SAg, Sekretaris Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir diwawancarai Rakyat Kalbar di sela menghadiri acara Pelatihan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 di gedung Kateketik Sekadau, kemarin.

Kekalutan Umar tidak hanya disampaikan kepada awak koran ini.

Dalam kegiatan pelatihan kemarin, Umar bahkan sempat menyinggung masalah tersebut dalam forum rapat. Pria berjenggot tipis ini bahkan sempat terlibat tanya jawab dengan pemateri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa (BPMKBPD) Kabupaten Sekadau dan pemateri dari BPMPD Kalbar.

Kekalutan Umar bukan tanpa alasan. Saat ini 87 Pemdes di Sekadau, hampir semuanya sudah membuat

“Kalau saya yang berstatus PNS, mungkin tidak masalah, karena sudah ada gajinya. Tapi Sekdes yang belum PNS dan jajaran Pemdes, seperti Kepala Desa, kasihan mereka sudah masuk bulan ke empat ini belum terima gaji,” tegas Umar.

Sejatinya, semangat revisi PP 60/2014 cukup baik, yakni demi pemerataan keuangan pemerintahan desa. Hal ini diamini Kepala BPMKBPD Kabupaten Sekadau, Drs Bayu Dwi Harsono.

Menurut Bayu, salah satu yang p a l i n g u r g e nt d a l a m re v i s i i t u adalah per ubahan pendapatan desa. Jika menggunakan PP 60/2014, kemungkinan akan adanya kesenjangan yang mencolok tentang pendapatan keuangan desa dari dana desa antara desa satu dengan desa lainnya.

“Misalnya akan ada desa yang menerima DD sebesar Rp40 juta.

Sedangkan desa tetangganya bisa mendapatkan DD hingga mencapai Rp1 miliar,” ucapnya.

Dalam PP 60/2014, proporsi pembagian DD yang diterima setiap desa dari total dana DD yang dialokasikan kepada sebuah kabupaten didasarkan pada tiga aspek.

Masing-masing jumlah penduduk sebesar 30 persen, luas wilayah

Peraturan Desa (Perdes) yang isinya tentang pengelolaan keuangan desa, baik yang bersumber melalui anggaran dana desa dari APBD kabupaten maupun dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat.

Namun dengan adanya rencana revisi tersebut, tentu ada kekhawatiran dari jajaran Pemdes. Jika revisi terbit dalam waktu dekat, maka Perdes yang sudah disusun pun harus dibongkar ulang. Belum lagi regulasi di bawahnya seperti Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi acuan dalam pembuatan Perdes pun bakalan berubah.

Sementara hingga sekarang kepastian kapan Revisi PP 60/2014 juga masih simpang-siur. Akibatnya desa belum bisa mendapatkan anggaran DD maupun ADD, sehingga semua jajaran Pemdes, mulai kepala desa hingga perangkat RT belum mendapatkan gaji.

Kabarnya draf revisi PP 60/2014 sudah siap. Namun karena ada dugaan tarik ulur dari dua kementerian yang berhubungan dengan desa, maka revisi itu pun belum disahkan atau diteken. Bahkan kabarnya ada menteri yang merajuk.

sebesar 20 persen, dan 50 persen pertimbangan kemiskinan, serta ada pertimbangan unsur tingkat kesulitan geografis.

Jika ada kesenjangan yang mencolok tingkat kemiskinan antara satu desa dengan desa lain, tentu akan membuat perbedaan yang mencolok penerimaan DD. Kelemahan inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk melakukan revisi.

Sebagai bocoran, dalam revisi PP 60/2014 tersebut, DD yang diterima sebuah kabupaten, 90 persennya akan dibagi rata untuk setiap desa.

Sisa 10 persen baru dibagi berdasarkan pertimbangan penduduk sebesar 30 persen, luas wilayah sebesar 20 persen dan 50 persen pertimbangan kemiskinan.

Misalnya kabupaten menerima dana DD sebesar Rp100 miliar, maka Rp90 miliar akan dibagikan ke setiap desa yang ada di kabupaten tersebut. Sedangkan sisa Rp10 miliar lagi baru akan dibagi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan.

“Revisi ini sebenarnya baik untuk desa. Hanya saja mereka harus sibuk lagi menyesuaikan Perdes dengan revisi PP yang baru. Sekarang tinggal mau kerja repot atau tidak saja,” jelas Bayu. ( bdu )

UU Lemah, Pilkada Bakal Marak Jual Beli Suara Jakarta-RK. Sejumlah pegiat Pemilu mengajukan pengujian undang-undang (PUU) terhadap Undang-Undang No 1 tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang kini telah diubah menjadi UU No 8 tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PUU diajukan karena sejumlah aturan yang terdapat dalam UU tersebut, dinilai tidak tegas. Diantaranya pasal 73 yang tidak mengatur sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon dan pelaku politik uang.

“Selain tidak adanya sanksi politik uang,

undang-undang juga tidak mengatur sanksi bagi jual beli dukungan partai politik,” ujar pegiat Pemilu, Ramdansyah, Kamis (16/4).

Menurut Ramdansyah, undang-undang hanya mengatur penjatuhan sanksi terhadap jual beli dukungan partai politik, harus didahului putusan pengadilan. Sementara tidak ada materi sanksi yang dapat digunakan untuk menjatuhkan putusan pengadilan.

Kondisi ini dinilai tidak baik, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat. Sebab undang-undang seolah merestui dan melegalkan tindakan

politik uang dan jual beli suara partai politik.

“Tentu saja masih banyak cacat materil yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Makanya kami kembali mengajukan PUU, meski sebelumnya pengajuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) No 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ditolak, karena proses persetujuan di DPR mendahului proses di MK,” ujarnya.

Alasan lain, PUU diajukan, menurut Ramdansyah, penggunaan Pasal 149 KUHP juga

tidak dapat menjerat politik uang. Karena politik uang di dalam KUHP hanya dua unsur yakni “agar pemilih tidak menggunakan hak pilih” dan “agar pemilih menggunakan hak pilih dengan cara tertentu”. Pasal 149 KUHP tidak mengenal unsur “agar memilih pasangan calon tertentu”. Padahal politik uang di Indonesia ditujukan agar memilih pasangan calon tertentu.

“Jadi kita mengajukan PUU agar jangan sampai format Pilkada langsung seolah menjadi hadiah bagi rakyat Indonesia, tapi ternyata justru menjadi bencana,” ujarnya.

Karena beberapa Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah yang diputus MK beberapa waktu lalu, seperti terhadap Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Mandailing Natal, menyatakan politik uang dan jual beli dukungan partai politik merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi demokrasi.

“Selain itu, pasangan calon yang menang dalam Pilkada Langsung yang akan berlangsung, bisa dipastikan hanya mereka yang punya uang, modal, dan kekuasaan saja,” katanya. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Dikti Tinjau Lokasi Kampus AKS

Singkawang. Kamis (16/4), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Teknologi RI meninjau lokasi yang akan dijadikan kampus Akademi Komunitas Singkawang (AKS) di Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara.

“AKS sudah berdiri sejak tiga tahun. Jadi saat ini kami ingin melihat layak atau tidak jadi Satker mandiri,” kata Sudarsono, Kasubdit Program dan Evaluasi Dikti Kementerian Riset dan Teknologi RI ditemui di sela kunjungannya.

Lokasi yang akan dijadikan kampus AKS tersebut, sementara ini ditempati SMK Negeri 5 dan SMP Negeri 16 Kota Singkawang. Setelah kampus berdiri, sekolah tersebut akan dicarikan lokasi baru.

Sudarsono menjelaskan, peninjauan langsung itu untuk memastikan persyaratan, apakah AKS layak menjadi Satker mandiri. Diantara syarat tersebut, kampusnya harus memiliki luas lahan minimal 2 hektar. “Pendirian Akademi Komunitas ini untuk pemerataan akses pendi-

dikan tinggi. Jangan sampai anak Singkawang semuanya ke Yogyakarta atau Pontianak untuk melanjutkan pendidikannya,” kata Sudarsono.

Dia mengungkapkan, Kota Singkawang merupakan kota ke-82 dari 169 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki AKS. “Singkawang merupakan kota ke-82 yang memperoleh program ini, dan akan diseleksi lagi,” ungkap Sudarsono.

Menurut dia, program ini memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pimpinan daerah. Tanpa dukungan dan semangat dari daerah, kalangan industri dan masyarakat, maka program ini tidak akan berhasil.

Apabila AKS dinilai layak berdiri menjadi Satker mandiri, jelas Sudarsono, maka akan diusulkan ke MenPAN-RB sesuai Permen PAN 48/2015. “Akademi Komunitas ini jenjangnya Diploma Satu dan Dua, maka alumninya kita harapkan langsung dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi mengaku sangat mendukung keberadaan AKS. “Lahannya sudah kita siapkan. Untuk sekolah yang ada saat ini, nantinya akan dicarikan lahan baru yang tidak jauh dari lokasinya sekarang,” ujarnya.

Awang berharap, mahasiswa AKS ini nantinya juga dari Kabupaten Bengkayang dan Sambas. Sehingga memerlukan asrama mahasiswa.

“Kita berharap juga dilengkapi dengan asrama mahasiswa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, HM Nadjib mengatakan, saat ini dilakukan verifikasi terkait kesiapan daerah secara fisik. “Indikator dukungan tersebut, selain menyediakan lahan juga adanya dukungan dari APBD terhadap operasional AKS,” jelasnya.

Nadjib mengungkapkan, lahan yang disiapkan untuk AKS ini terdiri atas 5 hektar. Saat ini sudah 6.000 meter, ditambah 1 hektar. Sehingga tersisa 3,5 hektar yang belum tersedia. (dik)

Tim dari Dikti Kementerian Riset dan Teknologi RI meninjau kesiapan lokasi AKS Singkawang. MORDIADI

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON “Promo kredit DP serba -an”

9 jt

ADI

Angsuran Paling Ringan !!!

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

DP Paling Murah !!!

Hubungi:

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ

TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ

TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

HUBUNGI :

JOHANES DENNY X

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B 0852 5245 2381 BB : 2ABCC69C

DP PALING MURAH !!!

ANGSURAN PALING RINGAN !!!

PICK UP WAGON APV ERTIGA

12.743.000 18.450.000 45.621.000 32.000.000

3.011.000 1.069.000 3.738.000 3.628.000

-Diskon 21.500.000 -Gratis Accesories -Gratis Kaca Film

JEMY 0813 5266 8806 DANNY 0853 4992 9660

MENERIMA PANGGIL AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

INFORMASI PEMASANGAN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN 0813 4806 2271 0856 5085 7244

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Segera Hubungi

(0561)768677

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 17 April 2015

6

Badrodin: Alhamdulillah... ..........dari hal 1 Badrodin tampak selalu menebar senyum. Jenderal bintang tiga ini melangkah dengan pasti ke atas ‘panggung’. Banjir ucapan selamat dan jabat tangan erat juga mendatangi Badrodin.

Usai mengikuti sidang paripurna, Badrodin juga menyempatkan diri melayani pertanyaan wartawan.

Suami dari Tejaningsih ini mengucap syukur, karena dirinya telah disetujui sebagai Kapolri.

“Saya syukur Alhamdulillah, bahwa hari ini juga, selesai rangkaian proses fit and proper test sekaligus rapat paripurna. Sehingga secara kelembagaan proses politik telah selesai,” ujar Badrodin.

PERANG, 12,3 JUTA ANAK TAK SEKOLAH BEIRUT - Konflik berkepanjangan di beberapa negara di Timur Tengah berdampak luar biasa. Terutama terhadap anak-anak.

Bukan hanya karena trauma berkepanjangan, anak-anak di negara konflik itu kini tidak bisa lagi mengenyam bangku pendidikan. Mereka terpaksa putus sekolah.

Berdasar laporan dari Lembaga Bantuan Anak PBB (Unicef) serta Institut Statistik milik Organisasi Pendidikan, Sains, dan Budaya PBB (UNESCO) yang dirilis Rabu (15/4) diketahui bahwa lebih dari 12,3 juta anak di Timur Tengah tidak bisa bersekolah. Perinciannya, sebanyak 4,3 juta jiwa merupakan anak usia sekolah dasar; 2,9 juta anak usia sekolah menengah pertama; dan 5,1 juta anak usia prasekolah.

Di antara 12,3 juta anak yang tidak bersekolah tersebut, 3 juta jiwa berasal dari Syria dan Irak. Dua negara itu kini memang tengah dilanda konflik berkepanjangan. Jumlah anak yang tidak mampu menjangkau pendidikan formal tersebut setara dengan 15 persen dari jumlah anak-anak di Timur Tengah yang seharusnya mendapat pendidikan di tingkat prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.

“Saya dulu pergi ke sekolah sebelum para tentara datang,” ujar salah seorang anak dalam video yang diproduksi Unicef. Namun, tidak disebutkan asal negara anak tersebut.

Perang yang berkecamuk di beberapa negara di Timur Tengah memang tidak memungkinkan untuk proses belajar mengajar.

Terutama di Irak, Syria, dan Yaman, tempat tembakan dan bom bergemuruh setiap hari.

Jumlah anak putus sekolah di negara-negara konflik itu terus bertambah.

Berdasar laporan tersebut, selain peperangan, penyebab anak-anak itu tidak dapat menjangkau pendidikan adalah diskriminasi gender serta kemiskinan. Sejatinya, selama beberapa tahun lalu, jumlah anak yang tidak bisa bersekolah di negara-negara Timur Tengah terus menurun. Bahkan, penurunannya mencapai 50 persen. Sayangnya, perkembangan yang baik itu kini mulai terhenti dengan banyaknya konflik yang terjadi. ”Yaman adalah negara terburuk untuk tingkat anak usia prasekolah yang mengenyam pendidikan,” tulis laporan tersebut.

Hanya 6 persen dari anak-anak usia 3-6 tahun di negara itu yang disekolahkan. Untuk anak-anak usia pendidikan sekolah menengah pertama, predikat negara terburuk diraih Djibouti serta diikuti Sudan, Iran, dan Maroko.

Pada beberapa kasus, anak-anak tersebut tidak bisa bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya secara ekonomi. Biasanya orang tua tidak mampu membayar biaya-biaya yang harus ditanggung untuk pendidikan anak. Misalnya, seragam sekolah dan buku.

Keluarga yang benar-benar sangat miskin lebih suka anaknya bekerja ketimbang bersekolah. Sebab, jika si anak belajar, pemasukan untuk keluarga menjadi berkurang.

“Untuk faktor kemiskinan, anak-anak perempuan di pedesaan yang paling dirugikan,” ungkap Dina Craissati dari Unicef.

Di negara-negara Timur Tengah, diskrimi-

nasi gender memang masih sangat kental terasa. Anak-anak perempuan Timur Tengah sulit mengakses pendidikan. Para gadis biasanya diremehkan. Bila miskin dan harus menyekolahkan anak, orang tuanya bakal lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki.

Orang tua tidak pernah berpikir bahwa anak-anak perempuan mereka akan bekerja.

Sebab, biasanya anak perempuan dinikahkan orang tuanya. Bahkan sebelum mereka beranjak dewasa. Karena itulah, mereka berpikir bahwa menyekolahkan anak perempuan sama sekali tidak penting.

Dalam laporan tersebut, Unicef maupun UNESCO memberikan beberapa rekomendasi sebagai solusi masalah itu. Yang pertama adalah fokus pada perkembangan anak usia dini. Berdasar hasil penelitian mereka, disparitas antara orang kaya dan miskin di Timur Tengah sangat tajam. Hanya anakanak orang kaya yang mampu menyekolahkan anak sejak usia dini.

Mereka juga menyarankan agar ada pendekatan lintas sektor. Banyak penyebab anak yang tidak terdaftar di sekolah formal.

Misalnya saja, transportasi dan kesehatan.

Selain itu, anak-anak yang sudah terdaftar di sekolah dijaga agar tidak keluar karena alasan apa pun. Misalnya, diberi hukuman fisik yang membuat mereka trauma atau dicap lebih lambat kalau dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Yang lebih penting, Unicef mendesak pemerintah di negara-negara yang bersangkutan menambah anggaran untuk pendidikan. (AFP/sha/c14/dos/jpnn)

Dilantik Pagi ini Pihak Istana ikut mengebut proses Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Setelah diterima DPR siang kemarin, Badrodin akan langsung dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara pagi ini. “Iya (dilantik), besok jam 9,” ucap Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat tadi malam.

Menurut Tedjo, setelah diterima DPR, Badrodin sudah sah menjadi Kapolri. Setelah mendapat pemberitahuan DPR, Setneg langsung menyiapkan upacara pelantikan.

“Tadi dari Setneg (sudah dipersiapkan) jam 9. Sudah selesai dari DPR, dan Pak BH (Badrodin) sudah bisa dilantik,” katanya.

Malu Kan Indonesia Jajaran Kepolisian di tingkat paling bawah akhirnya bisa bernapas lega, setelah Komisi III DPR menetapkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri secara aklamasi. Bahkan Sidang

Paripurna menguatkan keputusan itu.

Sebelum Sidang Paripurna memutuskan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, wartawan secara tak sengaja mendengar pembicaraan dua anggota kepolisian. Keduanya anggota Provost Mabes Polri, yang sama-sama bertubuh tinggi besar.

Mereka sepertinya baru saja memantau kehadiran anggota DPR di ruang Sidang Paripurna. Setelah itu mereka turun lewat eskalator. “Syukurlah Kapolri yang baru sudah ada,” kata seorang anggota Provos itu kepada rekannya.

Ketika ditanya mengapa dia berbicara seperti itu, dia langsung menjawab, “Jujur saja Mas, kami bingung kok pemerintah tidak juga menetapkan Kapolri. Tapi dengan diputuskannya Pak Badrodin Haiti, ya kami tentunya senang,” kata anggota Provos Mabes Polri tersebut yang meminta nama dan pangkatnya tidak ditulis.

Sedangkan temannya yang di sebelahnya lantas menimpali kalau keputusan DPR memutuskan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri sudah tepat.

Namun dia tidak mau berspekulasi soal rumor kalau penetapan Badrodin Haiti itu terkesan terburuburu dan bernuansa politik. “Kalau dibawa ke politik Mas jadi ribet. Tapi dengan ditetapkan Pak Badrodin Haiti sebagai Kapolri kita lega. Lagi pula malu kita kalau Kapolri tidak ada. Sementara Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA). Apa kata negara peserta kalau Indonesia tidak punya Kapolri.

Malu kan kita,” ujar anggota Provost tersebut.

Re-editing: Hamka Saptono

Proses Hukum ...........................................dari hal 1 Satuan Tugas Anti Mafia Tanah yang dipimpin Kombes Pol Hary Sudwiyanto.

Yang pasti hanyalah Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulystianto, melalui Kabid Humasnya AKBP Nowo Winarti, tegas membantah isu miring tersebut. “Kami tidak akan main-main dalam menangani setiap perkara, termasuk perkara ini. Kalau ketahuan berbelok, ada keberpihakan, berakibat kepada oknum polisi (penyidik) itu sendiri,” tegas Nowo, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (16/4).

Ia menegaskan Polda Kalbar serius menangani perkara pemalsuan sertifikat itu. “Satu-persatu kita selesaikan. Sudah tiga tersangka kita tetapkan, dua tersangka sudah tahap dua dan satu tersangka sedang menunggu petunjuk dari Kejati. Dan untuk dua orang saksi yang akan dijadikan tersangka, tentu ini akan menyusul juga. Cuma memang harus melalui gelar (perkara),” terang Nowo, mengulang pernyataannya sehari sebelum ini.

Namun, ia menandaskan, jika isu ada AKBP yang membekingi Candi agar tidak dijerat dalam kasus ini

benar ataupun gelar perkara memang dilambat-lambatkan sehingga terjadi rekayasa dalam penyidikan, maka orang itu pasti ditindak.

“Namun, sekali lagi ini tidak mungkin terjadi karena kami tidak pernah main-main dan selalu serius menangani suatu perkara,” jelas Nowo.

Namun, Nowo yakin tak ada keterlambatan pelaksanaan gelar kasus.

“Hanya saja, setelah saksi-saksi diperiksa, setiap orang selalu menyatakan sesuatu dan seseorang.

Sehingga ini akan menambah pekerjaan penyidik melakukan langkahlangkah tindakan di antara pemeriksaan teradap seseorang tadi. Dan, hal ini membuat Polda membutuhkan waktu dan orang yang banyak dalam melakukan pemeriksaan,” paparnya, tanpa menjelaskan siapa ‘seseorang’ yang disebutnya dua kali itu.

Tutup Nowo, “Tidak ada yang kami tutup-tutupi, ini masih penyidikan. Ketika gelar digelar dan selesai dilakukan, maka pasti akan disampaikan kepada publik”.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Minimarket ...................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Penjualan Minuman Beralkohol. Pertauran ini menegaskan larangan bagi minimarket untuk menjual minunam beralkohol.

Pemberlakuan Permendag tersebut mendapat sambutan positif di Kabupaten Sekadau. Diantaranya anggota Komsi A DPRD Sekadau, Subandrio SH MH. “Peraturan menteri ini sudah ditetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan, khususnya efek negatif yang ditimbulkan minuman beralkohol (Minol) terhadap warga yang mengonsumsi alkohol,” ujar Suban.

Dikatakan Suban, dalam penerapannya harus ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) untuk pelaksanaan teknis peraturan Menteri Perdagangan tersebut. “DPRD sangat mendukung Permendag itu untuk mencegah efek negatif dari alkohol terhadap masyarakat Sekadau,” tegas Subandrio.

Kabid Perdagangan, Dinas Perindagkop dan UKM Sekadau, Fransiska SE mengaku akan melakukan pengawasan rutin terhadap penjualan Minol di Sekadau. “Dalam waktu dekat Perindagkop dan UKM akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam

pengawasan penjualan minuman beralkohol,” ujar Siska.

Dikatakannya, penerapan Permendag di kabupaten harus diikuti dengan Perda, minimal Perbup yang selanjutnya akan dibicarakan lebih lanjut.

Sekretaris Kamar Dagang Industri (KADIN) Sekadau, Osvarianus SSos mengatakan, Kadin selaku mitra pemerintah mendukung peraturan Menteri Perdagangan mengenai peredaran Minol di pasaran. Dia mengharapkan pemberlakuan aturan harus melihat kearifan lokal masyarakat Sekadau.

“Misalnya bagi saudara-saudara kita yang masih menggunakan alkohol untuk upacara adat,” kata Oos, sapaan akrab Osvarinus.

Selain itu, pemberlakuan secara teknis dari pedagang, harus melihat kadar alkohol dan usia konsumen di atas 18 tahun. “Kadin akan melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait dan aparat keamanan,” tukas Oos. Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIk mengatakan, kepolisian akan terlebih dulu membuat imbauan atau sosialisasi ke minimarket. “Jika sudah ada sosialisasi atau im-

bauan kepada pedagang dan masih didapati adanya pedagang menjual Minol tidak sesuai peraturan, maka akan diambil langkah penindakan,” tegas Muslikhun.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sekadau, Kyai Mudlar SPdi MSi mengaku mendukung peraturan pemerintah mengenai pembatasan dan pengaturan penjualan serta peredaran Minol secara nasional.

“Peraturan menteri sebagai kontrol terhadap konsumsi alkohol yang secara dampak sudah jelas lebih banyak negatif dibanding positif,” ungkap Mudlar. Pengawasan di lapangan, MUI akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait.

Salah satu pengelola mini market di Kota Sekadau, Ricky mengaku sudah mendapat informasi tentang larangan penjualan Minol di mini market secara bebas dan ada aturan tertentu. “Kami sudah tidak menjual minuman beralkohol,” ungkapnya.

Selaku pengelola mini market, Ricky mengaku tetap mengikuti peraturan pemerintah dalam menjalankan usaha. Meski demikian, ia meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah dan aparat terkait jauh-jauh hari

mensosialisasikan aturan tersebut kepada pedagang. Sehingga pedagang tidak merasa terjebak dalam aturan. “Harus disosialisasikan agar kami tahu lebih awal,” pintanya.

Stop Jual Minol Pemerintah melalui Kemendag melarang mini market menjual minuman beralkohol golongan A, atau yang memiliki kadar alkohol di bawah 5 persen seperti bir dan lainnya, mulai 16 April 2015 kemarin.

“Per 16 April 2015 akan diterapkan, saya sudah berbicara kepada pengusaha mini market,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai menghadiri peresmian K-Log Park Cibitung, Bekasi, Kamis (9/4) dan dilansir laman resmi Setkab di Jakarta, Jumat (10/4).

Rachmat mengatakan, jika ada mini market yang tetap berjualan Minol golongan A tersebut setelah waktu yang ditentukan, pemerintah daerah bisa mengambil tindakan untuk memberikan sanksi.

“Pemerintah daerah yang akan mengambil tindakan. Saya kira sudah jelas, tujuannya tidak menjual minuman beralkohol di mini market, yang sudah mulai

memasuki wilayah permukiman, sekolah dan juga tempat ibadah,” kata Rachmat.

Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, jika nantinya masih ada mini market yang menjual Minol golongan A tersebut, akan diberikan surat teguran terlebih dahulu. “Jika masih diperdagangkan, nanti akan dilakukan teguran yang lazimnya sebanyak 3 kali. Namun tak menutup kemungkinan sampai pencabutan izin usaha,” tegas Widodo.

Widodo menjelaskan, terkait penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), merupakan wewenang dari Menteri Perdagangan. Namun jika harus melakukan pencabutan nantinya akan direkomendasikan ke daerah masingmasing jika ada pelanggaran.

“Jadi SIUP itu merupakan kewenangan Menteri Perdagangan, akan tetapi dilimpahkan kepada daerah, nanti akan diberikan rekomendasi dari kita untuk mencabut SIUP tersebut.

Aturan ini berlaku untuk semua, daerah wisata seperti Bali, tak ada pengecualian,” ujar Widodo.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 17 April 2015

7

Buktinya, Kapal ........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Perikanan (PSDKP) Pontianak oleh KP Hiu Macan 001, kemarin sekitar jam setengah sepuluh pagi untuk menjalani proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak.

“Tujuh Kapal Vietnam itu ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001, Minggu (12/4) sekitar pukul 04.30 wib.

Karena ada kendala teknis dilapangan, Kamis pagi baru sandar di Stasiun PSDKP Pontianak,”ungkap Sumono Darminto, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, kepada sejumlah wartawan, Kamis (16/4).

Menurut dia, berdasarkan dugaan awal, kapal-kapal ikan asing tersebut telah melakukan pelanggaran yakni menangkap ikan di wilayah perairan RI tanpa izin dan dokumen yang sah dari pemerintah RI, tepatnya lintang 5 di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Ditegaskan Sumono, awak-awak yang ada di Kapal ilegal asal Vietnam itu akan dijerat Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Untung saja, aktivitas kapal-kapal Vietnam ini tercium Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, pada Minggu (12 April 2015).

Tujuh Kapal Ikan Asing (KIA) itu antara lain KM. BD 955820 TS (Gross Tonnage/GT 35, dengan anak buah kapal/ABK 12 orang), KM. BD 96797 TS (GT 35, ABK 13 orang), KM. BD 95980 TS (GT 35, ABK 12 orang), KM. BD 95443 TS (GT 35, ABK 13 orang), KM. BD 96884 TS (GT 35, ABK 12 orang), dan KM. BD 95159 TS (GT 35, ABK 11 orang).

Sedangkan KM. TG 92420 TS (GT 45, ABK 11 orang) merupakan pengangkut hasil tangkapan enam kapal tersebut.

Delapan puluh empat ABK plus 7 kapal Vietnam itu dicokok Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001, Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Minggu (12/4) sekitar jam setengah lima pagi di perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) sebelah barat Natuna, Laut Cina Selatan, Kepulauan Riau.

Setelah empat hari digiring dari ZEEI, kapal-kapal tersebut sampai ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Ancaman hukumannya, dibui paling lama enam tahun dan denda maksimum Rp20 miliar.

“84 ABK, yang diamankan berikut 7 Kapal Vietnam, semuanya warga negara Vietnam, dimana mereka menangkap ikan dengan alat tangkap purse seine (pukat cincin/ kantong,red),” bebernya.

Berdasarkan informasi yang bisa dihimpun Rakyat Kalbar, hasil dari penggunaan pukat cincin itu lebih banyak dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Namun, karena harga pukat cincin yang sangat tinggi per unitnya menyulitkan nelayan tradisional Indonesia untuk membeli peralatan itu.

Sumono kemudian menegaskan, para nelayan Vietnam tersebut juga dijerat dengan Pasal 94 jo. Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Artinya, mereka juga terancam dihukum penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

“Semua Kapal Ikan Asing berikut 84 ABK ini diserahterimakan pada PSDKP

Pontianak untuk diproses dan disidik lebih lanjut,” tambahnya.

Diakui Sumono, dalam pemberantasan pemancingan gelap (illegal fishing) tersebut, pihaknya berhadapan dengan sejumlah kendala, seperti hal teknis, cuaca, dan sebagainya. Namun, secara prinsip, hal tersebut semuanya bisa diatasi.

Dan, sesuai dengan komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Dirjen PSDKP, saat ini sedang giat-giatnya memberantas illegal fishing yang banyak dilakukan kapal-kapal asing di wilayah perairan RI. “Apapun bentuk kegiatan illegal fishing harus diberantas, bersama,” tutup Sumono.

Terpisah, Kepolisian Daerah Kalbar juga akan ikut ambil bagian dalam pemeriksaan para nelayan asing tersebut. “Mengingat, PPNS dan penyidik Polri selalu berkoordinasi dalam melakukan proses sidik dalam suatu perkara,” tutur Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulystianto, melalui corongnya, Kabid Humas AKBP Nowo Winarti.

Ia menegaskan, Polda terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu TNI AL, PSDKP, maupun Dinas Kelautan dan

Perikanan yang ada di Kalbar. “Baik saat patroli maupun penindakan atas illegal fishing yang terjadi,” terang Nowo.

Beberapa waktu lalu, Nowo menceritakan Polda berhasil mengungkap salah satu aktivitas ilegal yang dilakukan nelayan di perairan Natuna. Penangkapan atas nelayan Indonesia itu karena mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang.

“Kemarin, 9 nelayan kita tangkap karena menangkap ikan dengan cara yang salah, yakni menggunakan bom. Saat ini, sedang diproses hukum lebih lanjut oleh Pol Air Polda Kalbar,” beber dia.

Sebenarnya, ditambahkan Nowo, terkait keamanan laut Kalbar, tidak hanya kejahatan illegal fishing saja yang terjadi.

Ditemukan juga sejumlah tindak kejahatan lainnya.

“Misalnya saja penyelundupan kayu, BBM (bahan bakar minyak), dan lain sebagainya. Semuanya pernah diungkap Pol Air,” demikian Nowo Winarti.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Morkes dan Firman ............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 dan tidak diakui adanya Plt Golkar dari Kubu Agung. Menurut Morkes, pihaknya mempunyai legalitas hukum, sehingga siap mempertahankan dan melakukan perlawanan.

“Ini hukum ataukah kekuasaan? Kalau kekuasaan, kami juga punya kekuasaan.

Kalau kekuatan fisik, kami juga ada. Kenapa kami harus takut, karena dari aspek hukum kami punya legalitas, legal formal yang kuat.

Kalau dari otot, kami juga punya, kenapa harus takut,” tegasnya.

Muncul isu Partai Golkar Kubu Agung akan menduduki dan menguasai Gedung Zamrud yang kini menjadi Sekretariat DPD Partai Golkar Kalbar, Morkes menegaskan, tidak akan pernah terjadi dan dia tak bakalan menyerahkan. “Ada isu kalau mau dikuasai, tidak akan pernah kita serahkan, kami akan tetap melawan,” kata Morkes.

Ditegaskan Morkes, pengurus Partai Golkar tingkat provinsi maupun kabupaten yang berpihak kepada kubu Agung Laksono, tetap akan dibubarkan. “Plt Ketua DPD tingkat provinsi ataupun kabupaten tetap akan dibubarkan, selama belum ada putu-

“Yang boleh mengadakan kegiatan saat ini hanya kubu ARB (Aburizal Bakrie), kalau yang lain tidak sah. Untuk itu kita meminta kepada pihak kepolisian, apabila ada kegiatan di luar itu harus dibubarkan,” ungkap Morkes ditemui di Sekretariat DPD Golkar Kalbar.

Mantan Bupati Ketapang ini menegaskan, apabila kepolisian tidak dapat melakukan penegakan hukum untuk membubarkan kegiatan yang mengatasnamakan Golkar, maka dirinya yang akan membubarkannya.

“Jangan sampai terjadi benturan, sebaiknya polisi tidak memberikan izin terhadap kegiatan yang mengatasnamakan Partai Golkar. Kalau ada kegiatan yang masih berlangsung, maka kita sendiri yang akan membubarkannya,” ungkap Morkes.

Dikatakan Morkes, Partai Golkar masih berpegang pada putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Putusan PTUN dikembalikan kepada Munas Riau dan posisi kami pada Munas Bali. Jadi saya anggap tidak adanya Plt Golkar di Kalbar ini atau Golkar Kubu Agung,” ujarnya.

Morkes kembali menegaskan, tidak ada

san sela. Kalau inkrah-nya sudah ada, kita akan taat akan hukum. Mereka saja yang tidak taat dengan hukum seolah-olah mereka yang berkuasa,” sindir Morkes seraya mengancam akan memecat pengurus dan kader Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Ketua DPD Partai Golkar Melawi, H Firman Muntaco SH MH bersama simpatisan Golkar yang mendatangi Sekretariat DPD Partai Golkar Kalbar di Gedung Zamrud menegaskan, kedatangannya menyikapi persoalan di internal partainya.

“Kita membicarakan konsolidasi di Golkar dan menyatakan sikap tidak ada kubu Ancol (Agung Laksono) di Kalbar ini. Kita sikapi tegas siapapun dia akan kita bubarkan, maka kepengurusan ke bawah pun akan seperti itu,” tegas Firman.

Ternyata Firman juga mendengar isu sekretariat DPD Golkar Kalbar di Jalan Ayani, Kota Pontianak akan diambil alih kubu Agung Laksono. Anehnya, belum diketahui hingga saat ini, siapa pimpinan Partai Golkar Kalbar dari kubu Agung Laksono. Hanya sebatas isu, kalau Plt ketua DPD-nya perwakilan dari DPP dan wakil

ketua serta sekretarisnya dijabat oleh kepengurusan DPD Kalbar yang membelot dari kubu ARB. Siapa mereka? Ini yang mesti disampaikan secara resmi oleh kepengurusan Morkes Effendi. Sehingga sanksi yang diberikan kepada kepengurusan dari kubu Agung Laksono juga jelas. Apalagi mereka yang dianggap membelot dari kubu ARB itu, saat ini menjabat sebagai anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kembali pada pernyataan Firman Muntaco, sekretariat bagi dirinya merupakan marwah partai yang harus dijaga ketat.

Karena sekretariat merupakan syarat dalam menunjukkan eksistensi partai. Khusus Kalbar, sekretariat baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih punya kelompok Munas ARB. “Apapun ceritanya, saya dan simpatisan akan di situ (sekretariat). Apapun yang terjadi, apapun risikonya, saya siap hadapi.

Kalau main paksa, saya siap antisipasi,” tegas Firman.

Firman siap melakukan perlawanan dan

siap menantang kubu Ancol yang ingin menguasai sekretariat di Kalbar. “Gaya preman di sana jangan dibawa ke sini (Kalbar).

Saya akan lawan dan saya tantang kubu Ancol. Mau gaya apapun akan saya layani,” tegasnya lagi.

Meskipun Firman Muntaco terkenal tegas dan gagah berani dalam mengambil sikap, namun dia masih menyarankan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Morkes Effendi agar memberikan ruang maaf bagi pengurus Golkar yang mungkin karena khilaf ataupun karena tekanan, sehingga mendukung kubu Agung Laksono.

“Kita berikan saran agar diberikan ruang maaf bagi pengurus yang memang benar-benar di Golkar, bukannya yang abal-abal. Kalau memang mau kembali agar memohon maaf kepada DPD Golkar, baru diterima sebelum adanya putusan PTUN. Namun tidak ada maaf bagi yang pengkhianat,” ungkapnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Jammer ...............................................................................................................................dari halaman 1 Dielus, Diajak Ngomong ..............................dari halaman 1 bermodalkan selular. Kesempatan itu diperolehnya dengan menyuap Sipir dengan berbagai fasilitas.

Narapidana bisa mengendalikan peredaran Narkotika di luar penjara seperti ini, bukanlah barang baru di Indonesia.

Beberapa kasus terungkap, tetapi tentunya banyak yang tidak terungkap.

Akar dari permasalahan tersebut, tidak lain karena Narapidana bisa berkomunikasi dengan dunia luar melalui selular.

Setidaknya hal itu yang seringkali disampaikan mantan Kapolres Singkawang yang kini menjadi Wadir Pol Air Polda Kalbar, A Widihandoko SH. “Saya kan pernah bilang dan sudah diekspos oleh teman-teman media, biang Narkotika di Lapas itu, karena adan-

Dalam kasus ini, seperti ada yang terlupakan, yakni Jammer atau alat pengacak sinyal selular. Alat ini biasa dipakai polisi atau militer, misalnya ketika mengawal kendaraan pejabat yang sedang konvoi atau di pertemuan resmi.

Perangkat pengacak ini mengganggu jaringan selular dengan memancarkan sinyal pada frekuensi yang sama, dengan tenaga yang cukup kuat. Sehingga dua sinyal ini bertabrakan dan saling meniadakan.

Apabila semua penjara dipasangi Jammer, niscaya Narapidana tidak akan bisa menggunakan selular untuk mengendalikan anak buahnya di luar penjara dalam mengedarkan Narkotika. (mordiadi)

ya kebebasan penggunaan selular oleh tahanan, yang memang sengaja dibantu oleh oknum Sipir,” kata Widihandoko via pesan singkat (SMS), kemarin.

Ketika Widihandoko menjadi Kapolres Singkawang dulu, dia memang sering menyarankan dan mengharapkan pihak Lapas rutin merazia sel-sel Narapidana.

Hal itu memang diindahkan. Tetapi setiap razia, selalu saja ditemukan selular.

Seringnya ditemukan selular di sel Narapidana ini, menunjukkan kalau razia kurang efektif lagi untuk mengantisipasi pengendalian peredaran Narkotika dari balik penjara. Lantaran Narapidana nampaknya dengan gampang mendapat selular dan menggunakannya.

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

IDC 778 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK

8.950

6.588 Ribu

60 %

+ Cashback + P e r s eCicilan n 0% 15 APRIL S/D 21 APRIL 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

6.788 Ribu

Hanya

disc up to

7.250

Hanya

8.550

BIG SALE

2.688 Ribu

17.650

Hanya

5.988 Ribu TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

18.750

Hanya

ELLIPTICAL BIKE

Hanya

7.988 Ribu

9.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.950

Hanya

3.788 RB

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

23.550

Hanya

7.588 Ribu

IDC 838 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

EASY TO ORDER & PAYMENT

9.750

Hanya

4.288 Ribu

SIX PACK CARE

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.850

Hanya

2.788 Ribu

AIR WALKER 4.950

1.950

Hanya

1.388 Ribu

1.788 Ribu

Hanya

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI :

SMS 0878 1832 2288

GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 15 APRIL S/D 21 APRIL 2015

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

“Yayank”-nya Fuandy itu memang terbilang unik. Ekornya mengembang seperti kipas dengan sirip perut mencapai 20 centimeter.

“Ini ikan yang paling unik di seluruh belahan dunia. Penghobi dan pecinta Arwana di Indonesia maupun luar negeri sudah tahu,” ungkapnya bangga.

Diceritakan Fuandy, usai berkontes di Pontianak, Monster Red itu ditawar seorang pecinta Arwana. “Sudah ada yang nawar dengan harga Rp800 juta. Tapi saya tidak mau jual.

Saya sayang sama ikan ini.

Apalagi Monster Red Dragon salah satu ikan legendaris,” ucap suami Melis itu.

Dikatakan ayah dua anak ini, dirinya mulai tertarik dengan Arwana sekitar enam tahun silam. “Awalnya dikasi teman Arwana jenis super red sebanyak sembilan ekor. Waktu itu, mati empat ekor. Nah, mulai dari situ saya pengen cari penggantinya. Sampailah ke Pekan Baru cari ikan,” ujar Fuandy.

Pria kelahiran Medan 1968 ini memang terbilang luar biasa telaten dalam merawat Si Monster. “Setiap hari air saya ganti supaya terjaga kebersihannya. Diberi pakan udang putih laut secara rutin, sehari bisa menghabiskan enam ekor udang,” tutur Fuandy.

Imbuh dia, “Monster red sudah jinak. Gaya renangnya indah terlihat seperti menarinari. Saya suka melihatnya.

Pemberian pakan tergantung ukuran ikan juga. Saya pilih pakan udang karena lebih bagus dibandingkan kasi jangkrik.

Kodok juga perlu diberikan, paling tidak seminggu sekali, supaya tubuh ikannya kokoh”.

Asik berkisah, Fuandy membeberkan, sebelum mecintai Arwana super red, ia menyukai Arwana jenis crossback, golden head 24K. “Saya pernah dibohongin sama penangkar di Pekanbaru. Arwana golden yang harganya cuma Rp700 ribu dijual ke saya sampai

delapan juta. Akhirnya, saya lari ke Arwana super red,” kenangnya.

Di rumahnya, ada beberapa ekor ikan yang biasa diajak bermain. “Saya belai kepalanya, dagunya juga. Terus kepalanya diangkat. Badannya dielus. Kadang sampai geram, saya pukul bagian ekornya.

Biasanya Arwana paling pantang dipukul ekornya, bisa-bisa melompat. Tetapi punya saya ini tidak,” tutur Fuandy.

Dia juga memelihara Arowana jenis King Perok yang sudah menang empat kali di berbagai ajang kontes khusus kelas unik.

“Belinya Rp17 juta. Pertama dibeli masih kecil, ukurannya 15 centimeter. Sekarang sudah besar, 45 cm. Ditawar Rp250 juta sama orang Hongkong,” cerita Fuandy.

Ada juga kisah ia kerap digigit endemik Kalbar bernama latin Scleropages formosus itu. “Saya ada punya Arwana di rumah paling besar. Dia maunya disayangi dari awal.

Harus dia dahulu yang dihelus, baru adek-adeknya. Biasanya saya digigit. Cuma gak saya ikutkan kontes. Sayang mau dibawa jauh-jauh dari Medan,” tambah Fuandy.

Pria berwajah oriental ini adalah seorang pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Ia mempunyai pabrik sprimbed dan pabrik cat. Di wilayah Sumatera, Empire Sprimbed, brand produknya sudah dikenal banyak orang.

Menariknya, Fuandy mengaku sempat stress lantaran bangunan usaha miliknya itu terbakar. “Pabrik sempat kebakaran. Beruntung saya pelihara Arwana. Itulah yang menjadi hiburan. Selama setahun paskakebakaran, saya terus bermain dengan Arwana.

Santai dan saya ajak bicara dia. Lucunya, sampai temanteman saya bilang, saya stres karena ngajak Arwana ngobrol.

Tapi pada hakikatnya tidak begitu, usaha tetap dilanjuti terus. Saya cuma terhibur saja,”

tukasnya.

Kontes Arwana yang diikuti tahun ini merupakan kali ketiga Fuandy tampil di Bumi Khatulistiwa. “Saya juga banyak teman di Pontianak. Kontes yang paling seru pastinya di Pontianak donk. Karena tempat Arwana super red berasal.

Kontes di Jakarta gak begitu besar, makanya lebih seru di Pontianak. Acara besar dan peserta dari berbagai negara Asia,” selorohnya.

“Selama ini, saya ikut kontes di Pontianak dan Jakarta.

Kali ini, ada 21 ekor Arwana yang saya konteskan di lima kelas berbeda. Delapan ekor berhasil meraih juara,” kata Direktur Utama PT Anugerah Sinar Mustika itu.

Fuandy memang melombakan ikannya di kelas A sebanyak empat ekor. Kelas B empat ekor, Kelas C lima ekor, Kelas D juga lima ekor, dan satu ekor di kelas E (kategori unik). Hasilnya, di Kelas A dia menang dua gelar, Juara II dan Harapan I. Kelas B Fuandy menang satu gelar, Juara II. Kelas C menang dua, Juara II dan Harapan III. Kemudian, di kelas D menang dua, Juara I dan Harapan III. Ternyata, semua gelar itu didapat karena dia mempunyai trik khusus jika mau berkontes.

“Sebelum dikirim, ikannya puasa dulu. Ada persiapan khusus. Kalau mau kontes, air akuarium harus diganti dua kali sehari. Makannya harus dikurangi,” pesannya.

Kini, Fuandy sudah mengoleksi 200 ekor Arwana di rumahnya. Terus, ada seratus sepuluh ekor dalam penangkaran di Pekanbaru dan 2 ekor di Pontianak. Semua berjenis super red dan crossback golden head 24K. “Tanggal 20 besok, saya akan panen. Arwana Golden mau lahiran. Di penangkaran ada 70 persen Arwana betina dan 30 persen jantan,” demikian Fuandy Susanto.*

Pening Kepala ............................................................dari halaman 1 Korupsi (JPU KPK).

Surat dakwaan Sutan setebal 55 halaman dibacakan oleh jaksa selama satu jam lebih.

Sementara itu, Sutan terlihat hanya menunduk sambil sekali-sekali menganggukkan kepala saat mendengar uraian jaksa.

Setelah dakwaan dibacakan, Ketua Majelis Hakim Artha Theresia menanyakan apakah Sutan memahami apa yang disampaikan jaksa. Dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos, pria yang terkenal kocak itu menjawab tidak mengerti.

“Tidak mengerti Bu Hakim, pening kepala saya Bu, uraianuraian yang dituduhkan saya tidak mengerti,” kata Sutan.

Sutan dan tim kuasa hukumnya kemudian menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa.

Hakim pun memutuskan memberi kesempatan menyampaikan keberatan secara tertulis paling lambat tanggal 20 April mendatang.

Atas keputusan hakim tersebut, penasihat hukum Sutan meminta batas waktu diberikan sampai tanggal 27 April.

Namun, permintaan tersebut

dengan tegas ditolak.

“Waktu tetap Senin 20 April kalau tidak diajukan tanggal itu dianggap tidak mengajukan keberatan, silakan ajukan saksi,” kata Hakim Artha.

Seperti diketahui, Sutan didakwa menerima suap sebesar USD 140 ribu dari Waryono Karno selaku Sekjen Kementerian ESDM. Uang tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi Komisi VII DPR dalam rapat pembahasan APBNP 2013.

Re-editing: Hamka Saptono

Bekas Kekasih CR7 Dikabarkan Pacari Justin Bieber

SPORT

IRINA Shayk bakal jadi kekasih baru Justin Bieber, usai ia memutuskan mengakhiri hubungan dengan pesepakbola Real Madrid, Cristiano Ronaldo, di awal tahun ini.

Ya, gosip tersebut yang kini tengah berkembang di Amerika Serikat, menyusul sebuah laporan yang diturunkan oleh Hollywood Life belum lama

Rakyat Kalbar

LAURENT Blanc pesimis bisa membalikkan keadaan di leg kedua di Camp Nou, usai tim asuhannya, PSG, kalah 1-3 oleh Barcelona di perempat final Liga Champions, Kamis (16/4) dini hari WIB. Dua gol Luis Suarez dan satu dari Neymar membuat tim tuan rumah gigit jari di Parc des Princes. Blanc lantas tak yakin jika anak buahnya bisa kembali tampil heroik, seperti kala mengimbangi Chelsea di Stamford Bridge dan lolos ke perempat final.

“Hal tersebut bakal sulit untuk dilakukan kembali.

Anda tidak bisa melakukannya di banyak kesempatan dalam satu musim,” tutur Blanc.

“Namun kami akan mencoba tampil lebih bagus ketimbang apa yang kami tunjukkan hari ini. Kami akan berada dalam kondisi fisik yang lebih baik, mengingat skuat kami banyak diganggu oleh problem cedera,” pungkasnya.

Ia mengakui Barcelona memang tampil lebih dominan dalam pertandingan itu. Dengan kemasukan tiga gol, artinya tim Paris harus melalui bukit terjal, jika memang masih berambisi lolos ke semifinal musim ini.

“PSG harus menyerah atas dominasi Barcelona, terutama di penguasaan bola. Saya menyadari bahwa ketika tim melakukan hal tersebut, maka mereka punya kans yang besar untuk menang. Apalagi Barcelona punya trio penyerang yang hebat,” tutur Blanc.

“Barcelona sudah tampil sangat bagus, pemain saya memberikan segalanya. Kami amat kecewa usai laga berakhir, mereka merasa bisa melakukan lebih,” pungkasnya.

Kecilnya peluang PSG membalikkan keadaan juga dilontarkan mantan pemain Barcelona Thierry Henry.

ini. Sang model asal Rusia dikabarkan sempat digoda oleh pelantun tembang ‘Baby’ tersebut di sebuah pesta.

Meski terpaut usia yang cukup jauh, 29 dan 21 tahun, hal tersebut tidak menghalangi Bieber untuk meluncurkan jurus rayuan mautnya pada Irina, dalam sebuah pesta yang digelar di Coachella akhir pekan lalu. (*)

Jumat, 17 April 2015

Menurutnya pasukan Laurent Blanc tidak akan mungkin mengalahkan Barca di Camp Nou. Pasalnya Les Parisiens harus menang minimal tiga gol tanpa balas untuk lolos.

Henry tak melihat klub asal Prancis itu punya peluang untuk mengalahkan pasukan Luis Enrique. Apalagi Barca akan bertanding di hadapan pendukungnya sendiri.

“Saya tidak melihat mereka pergi ke Camp Nou dan menang dengan tiga gol,” kata Henry.

“Apa pun bisa terjadi dalam pertandingan, tapi saya hanya tidak melihat itu bisa terjadi, terutama melawan Barca.”

Meski berpeluang besar lolos, pelatih Barca, Luis Enrique meminta anak-anak asuhnya tak jemawa. Ia bahkan mengatakan sebuah tindakan bodoh jika berpikir timnya sudah dipastikan lolos ke babak semifinal.

“Beberapa pemain mereka akan kembali dan bisa bermain di leg kedua. Laga nanti pasti akan sulit. Belum ada yang dipastikan lolos. Kami sudah pernah melihat sesuatu bisa terjadi di sepak bola,” ungkap Enrique.

“Kami takkan melakukan kesalahan dengan berpikir sudah lolos. Mereka akan bermain di Camp Nou tanpa beban dan pasti akan menyulitkan kami,” lanjutnya.

Suarez dan Messi menjadi bintang di laga ini. Tapi, Enrique mengaku bukan hanya kedua pemain itu yang tampil bagus.

“Saya tak bisa menyebut hanya satu pemain yang tampil bagus. Mereka semua main bagus, dalam menyerang maupun bertahan. Penampilan seperti ini memperkuat visi bermain kami,” tutup pelatih berusia 44 tahun itu.

Leg kedua akan digelar di Camp Nou, Rabu (22/4) dini hari WIB. (*)

1-3

Alianz, Neraka Sesungguhnya PORTO menang 3-1 menjamu Bayern Munich di perempat final Liga Champions 2014/15 leg pertama. Partai leg kedua di Allianz Arena pekan depan bakal jadi neraka bagi sang wakil Portugal.

Di kandang sendiri nanti, Bayern pasti turun dengan motivasi besar dan ambisi untuk mempertahankan reputasi mereka sebagai salah satu raksasa Eropa.

Unggul agregat sementara 3-1 bukan jaminan bagi Porto untuk bisa lolos ke semfiinal. Hal itu diakui striker Porto Jackson Martinez.

“Kami sangat puas (dengan kemenangan ini). Namun, kami sadar bahwa belum ada yang pasti lolos ke putaran berikutnya.

Kami masih harus memainkan leg kedua (di Munich), yang pastinya akan jauh lebih berat daripada ini,” kata striker 28 tahun asal Kolombia itu.

Pencetak salah satu gol Porto ke gawang Bayern tersebut sama sekali tidak salah. Laga 2x45 menit di Jerman akan sangat menentukan.

Porto memang lebih nyaman.

FC PORTO 3:1 BAYERN MUNICH Namun, dengan motivasi balas dendam sekaligus ambisi untuk lolos ke semifinal, Bayern pasti siap menunjukkan neraka kepada Porto di Allianz Arena pekan depan.

Porto harus bertandang ke markas pekan depan tanpa dua bek sayap andalannya. Mereka adalah bek kiri Alex Sandro dan bek kanan Danilo.

“Laga di Munich bakal berbeda dan lebih sulit, sedangkan kami tak bisa menurunkan dua pemain penting (Sandro dan Danilo).

Kami harus menemukan solusi untuk masalah ini,” kata pelatih Porto Julen Lopetegui.

Melawan Bayern di Dragao, Sandro mendapatkan kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Thomas Muller pada menit 37.

main di laga nanti. Tiga pemain yang dimaksud adalah Robben, Franck Ribery dan Bastian Schweinsteiger.

Danilo, yang akan bergabung dengan Real Madrid musim depan, dikartu kuning karena melanggar Juan Bernat di menit 83.

Tanpa Sandro dan Danilo untuk leg penentuan di Jerman, Lopetegui jelas kesulitan meramu skuat terbaiknya. Jika igin membawa Porto lolos ke semifinal, dia harus segera memikirkan solusi untuk mengatasi absennya mereka.

Berbeda dengan Bayern, tiga pilar mereka yang sebelumnya absen diharapakan bakal ber-

Pelatih Josep Guardiola berharap tiga pilarnya bisa kembali saat Bayern ganti menjamu Porto di Allianz Arena pekan depan. Dia juga menegaskan bahwa Bayern bakal ber-

main habis-habisan demi lolos ke semifinal.

“Porto memang bermain lebih baik. Hasil ini membuat kami berada di posisi yang sangat sulit.

Namun, kami akan berjuang sampai tuntas,” kata Guardiola.

Di Estadio do Dragao, meski

tanpa Robben, Ribery dan Schweinsteiger, Bayern tetap unggul telak penguasaan bola. Hanya saja, mereka tak sanggup menciptakan sederet peluang berbahaya.

Andai Robben dan Ribery fit untuk duel penentuan, skema ofensif Bayern yang didasari ball possession pasti bisa lebih maksimal. Kemenangan minimal 2-0 pun bukan hal mustahil bagi sang raksasa Bavaria. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 17 April 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Masih Ada Oknum Polisi Arogan Karena Seragamnya

Mentang-mentang Bawa Senjata Lengkap, Wartawan pun Dipukul Pontianak-RK. Oknum polisi berinisial Bripka AW memukul dua pengendara sepeda motor di Jalan KH Ahmad Dahlan, Pontianak Kota, Kamis (16/4) siang.

Ini menunjukkan masih ada oknum polisi yang arogan karena mengenakan seragamnya.

Kedua pengendara itu bernama Ari Sandy, 25, dan Rezky Ade Putra, 23. Ari Sandy merupakan wartawan Harian Rakyat Kalbar yang menjalankan tugas meliput.

“Saya dipukul seorang oknum polisi di jalanan sebelum SPBU dekat Kantor Pajak,” jelas Ari. Ari menjelaskan, kejadian bermula saat dirinya bersama Ade berboncengan sepeda motor dari arah Jalan Sultan Abdurrahman hendak ke arah Jalan Ahmad Yani I. Keduanya berjalan pelan di kawasan perempatan Kantor Pajak, sambil menunggu traffic light hijau menyala.

“Saat itu lampu merah, jadi saya berjalan pelan sambil menunggu lampu hijau menyala. Memang, saya sedikit mengambil jalur kiri, karena di traffic light itu macet panjang mulai dari depan PCC Halaman 15

KUASA HUKUM BUDIONO TAN TOLAK TUNTUTAN JPU Ketapang-RK. Penasihat Hukum terdakwa Budiono Tan menolak tuntutan dua tahun penjara dan membayar Rp7 miliar kepada petani plasma dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kliennya.

Penolakan tuntutan tersebut disampaikan pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa, Kamis (16/4).

Halaman 15

Infrastruktur Desa Hancur Plt Kepala Sekolah Tewas Sintang-RK. Bukruknya infrastruktur di Kecamatan Ketungau Tengah, Sintang merengut korban jiwa. Sudarmin, Plt Kepala Sekolah SDN 21 Desa Semareh tewas ketika melintasi jalan tersebut.

Sudarmin mengendarai sepeda motor melintasi jembatan di Desa Mungguk Gelombang, Ketungau Tengah yang rusak parah. Kecelakaan tunggal ini terjadi, Rabu (15/4) sekitar pukul 15.00 Wib. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, M Afen membenarkan peristiwa ini. Atas nama instansi yang dipimpinnya, Afen mengucapkan belasungkawa. Apalagi Sudarmin meninggal pada saat menjalankan tugas mulia sebagai guru.

“Saat Pak Sudarmin melintasi jembatan, tiba-tiba saja jembatan itu ambruk. Beliau jatuh dari jembatan dan meninggal,” katanya.

Halaman 15

Terdakwa Budiono Tan saat sidang lanjutan agenda pembacaan pembelaan terdakwa yang digelar di (PN) Ketapang Kamis (16/4).

JAIDI CHANDRA-RK

Gantung Diri di Mess PT Bumi Indah Raya Pontianak-RK. Pria berinisial AL, 39, ditemukan tewas tergantung di teras belakang rumah kosong eks mess PT Bumi Indah Raya, Jalan Tanjungpura, Gang Meliau, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kamis (16/4) sekitar pukul 05.00 Wib. Kapolsek Pontianak Selatan Kompol

Dudung Setiawan mengungkapkan, mayat warga Gang Masa Jaya II, Siantan Tengah, Pontianak Utara itu pertama kali ditemukan penjaga malam. “Mayat AL ini ditemukan saat penjaga malam mau mengecek barang-barang jualan yang disimpan di belakang. Didapatilah AL yang sudah tewas tergantung di teras belakang

rumah kosong bekas mess kantor perusahaan kayu tersebut,” tegas Dudung.

Polisi yang mendapat laporan ada temuan mayat ini, langsung terjun ke lokasi kejadian. Selain menemukan mayat AL yang telah terbujur kaku, polisi juga menemukan barang-barang bawaan AL. “Di lokasi, kita juga temukan tas hitam

Terjaring Razia di Hotel Patria

Ngakunya Kabur dari Malaysia Pontianak-RK. Diamankan Satpol PP Kota Pontianak dari Hotel Patria, Pontianak Kota, Marini, 29, malah mengaku kabur dari Malaysia. Wanita asal Jawa Barat itu terjaring razia, Kamis (16/4) dini hari.

Marini mengaku menginap di Hotel Patria karena diajak pria yang tidur bersamanya. Namun dia mengaku tidak Marni saat diamankan di Sat mengenal pria tersebut.

“Saya diajak seorang pria, menggu- Pol PP Kota Pontianak. nakan sepeda motor menginap di hotel. ACHMAD MUNDZIRIN-RK Tahu-tahunya ketika ada razia, pria itu sudah tidak ada. Saya pun dibawa ke sini (markas Satpol PP),” ungkap Marni ditemui di markas Satpol PP Kota Pontianak, kemarin.

Wanita ini mau diajak ke Hotel Patria karena keinginannya sendiri.

Alasannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Kota Pontianak.

Halaman 15

Jalan Gajah Mada No 889 Pontianak 78124, Indonesia www.ibizzaclub.com

yang berisikan celana jeans, baju kaus putih dan pakaian dalam, serta sikat gigi, bolpoin, alat pemotong kuku yang diduga milik AL,” jelasnya. Dudung mengatakan, tewasnya AL diyakini murni bunuh diri.

“AL gantung diri menggunakan tali nilon plastik warna kuning,” ujarnya.

Halaman 15

Lukai Leher Korban Pelaku Curas Didor Pontianak-RK. AS, 25, warga Srikaya Jalan Komyos Sudarso merupakan spesialis pencurian dengan kekerasan (Curas) di indekos akhirnya diringkus tim Jatanras Polda Kalbar, Kamis (16/4). Saat ditangkap, AS berupaya melarikan diri, kaki kanannya pun terpaksa ditembus peluru.

Sebelum melepaskan tembakan di kaki kanan AS, tim Jatanras Polda Kalbar terlebih dahulu memberikan tembakan peringatan. Namun pelaku tetap berupaya kabur, tak mengindahkan bunyi ledakan senjata yang memperingatinya.

Menurut keterangan Panit Dua Unit Jatanras Dit Reskrimum Polda Kalbar, Halaman 15

Kubu Raya

Rakyat Kalbar Jumat, 17 April 2015

10

Terapkan SIMDA, Kubu Raya Ingin Raih WTP

Musyawarah Kite

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Ponpes Sasaran Pengkaderan Kubu Raya. memiliki catatan dan peran yang cukup besar bagi perkembangan pembangunan di negeri ini. Supaya organisasi pemuda itu tetap eksis, kegiatan pengkaderan terus dilakukan dengan menyasar pondok pesantren (Ponpes).

“GP Ansor selalu siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” ungkap pengurus GP Ansor Kubu Raya, M Nurdin, Kamis (16/4).

Menurut anggota DPRD Kubu Raya ini, sasaran pengkaderan GP Ansor memang selalu menyasar di ponpes. Alasannya, ponpes sangat rentan dengan masuknya organisasi radikal seperti ISIS, yang memang dilarang keras untuk masuk di Indonesia. “ISIS dikenal sebagai organisasi radikal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Seluruh dunia, termasuk Indonesia menentang organisasi tersebut,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Nurdin, saat masa perjuangan dahulu, para santri tidak terlepas dari pergerakan dalam perjuangannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, dan bebas dari belenggu penjajahan.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pemblokiran terhadap situs-situs radikal.

Namun, Nurdin menyarankan, harus dilakukan secara cermati. “Juga dipelajari situs-situs mana saja yang radikal, sehingga tidak main blokir saja,” pungkasnya. (sul)

Ku bu R aya . Pe n e ra p a n Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan dan aset, diharapkan mampu mewujudkan impian Kabupaten Kubu Raya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, pengelolaan keuangan dan aset daerah bisa lebih transparan.

Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kubu Raya, Yusran Annizam mengatakan, sebenarnya sistem ini sudah digunakan sejak penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kubu Raya 2015. “Karena per Januari 2015, sesuai PP Nomor 71 akuntansi sudah berbasis aktual. Nah. Simda ini sudah berbasis aktual,” kata Yusran.

Yusran menjelaskan berbagai macam fungsi dari SIMDA, diantaranya sebagai penginput anggaran, realisasi anggaran sampai pelaporan. Sehingga anggaran dapat diakses dalam satu sistem, yakni keuangan maupun aset.

“Kita juga sedang uji-

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

coba link-kan SIMDA untuk pendapatannya,” katanya.

Yusran menambahkan, lantaran SIMDA berada dalam satu sistem, maka sistem ini dianggap lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan karena bisa diakses oleh siapapun setiap saat. “Sebenarnya sudah banyak kabupaten lain yang menggu-

nakan sistem ini. Namun, baru Kabupaten Kubu Raya yang bisa menggunakan sistem online, bahkan hingga ke kecamatankecamatan,” tegasnya.

Penggunaan sistem ini lanjut Yusran, juga merupakan satu diantara sejumlah instrumen upaya penertiban pengelolaan keuangan dan aset Kubu Raya,

sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengatakan, dengan menerapkan SIMDA merupakan dapat memonitor sejauh apa pelaporan keuangan dan penataan aset di Kubu Raya yang selama ini menjadi kendala Kubu Raya untuk meraih WTP. “Dengan SIMDA harapannya bisa membuat seluruh pimpinan SKPD secara komitmen dapat secara transparan dalam pengelolaan keuangan yang telah teranggarkan dalam APBD,” ujarnya.

Ia mengatakan, agar SIMDA dapat berjalan efektif, Pemkab akan menyiapkan SDM yang mempunyai skill yang dibutuhkan. “Jika dibutuhkan kita akan melakukan training. Dalam waktu dekat kita akan melakukan pertemuan terbatas mengenai penyiapan SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan SIMDA. Jika memang belum mencukupi, kita akan melakukan training khusus di Kubu Raya. Kalau

tidak mampu, kita akan kirim ke luar Kalbar,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Soeprapto mengaku sangat mendukung upaya serius Pemkab Kubu Raya untuk meraih penilaian keuangan dari BPK dengan predikat W TP. “Adanya program SIMDA yang telah di-launching di Kubu Raya, mudah-mudahan keinginan Pemkab untuk meraih WTP dapat tercapai. Kami akan memberikan dukungan sebaikbaiknya,” ujarnya.

Ia mengatakan, DPRD memang dituntut mampu bermitra bersama BPKAD Kubu Raya. Ia menilai permasalahan penataan aset di Kubu Raya memang menjadi kendala yang paling besar di Kubu Raya yang hingga kini belum bisa meraih predikat WTP. “Untuk melakukan penataan aset di Kubu Raya, tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Karena beberapa aset yang ada saat ini di Kubu Raya merupakan warisan dari aset kabupaten induk, yakni Kabupaten Mempawah,” paparnya. (sul)

Komisi I Kawal Raperda BPD Kubu Raya. Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Lendeng Syahrani menegaskan, pihaknya siap mengawal draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Mengingat pentingnya Raperda BPD ini, maka kami berupaya segera mungkin siap memparipurnakan draft Raperda BPD Kabupaten Kubu Raya, sebagai wujud komitmen yang akan dilakukan bersama den-

gan jaringan masyarakat sipil yang ada di Kabupaten Kubu Raya,” papar Lendeng Syahrani saat menghadiri rapat bersama puluhan perwakilan Aliansi Perempuan Kubu Raya, Kamis (16/4) lalu.

Sementara itu, Koordinator Regional UNDEF, Syahdani Pratama mengatakan, Raperda BPD merupakan sebuah kebijakan yang menjadi inisiatif DPRD Kabupaten Kubu Raya.

“Ada beberapa hal penting yang

bisa diakomodir di Raperda BPD, seperti melibatkan keterwakilan perempuan dengan memasukkan angka atas kepastian, bahwa perempuan akan terlibat langsung nantinya dengan terbitnya Perda BPD dalam rangka persiapan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” katanya.

Raperda BPD dinilai sebagai wujud nyata payung hukum atas keterlibatan kaum perempuan di pemerintahan desa.

Kemudian hari pun ketika momentum pemilihan umum seperti pemilihan legislatif, maka partai politik tidak kebingungan lagi dalam mempersiapkan kader-kader perempuan untuk pemenuhan kuota 30 persen nantinya. “Kami juga meminta komitmen para anggota DPRD, bahwa masyarakat sipil ikut serta dalam pembahasan Raperda BPD nantinya, dan meminta untuk segera dibahas di DPRD,” ucapnya.

Sedangkan aktivis perempuan dari PEKKA Kubu Raya, Kholilah menambahkan, pihaknya sangat berharap Raperda BPD bisa secara langsung mengakomodir kaum perempuan untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di tingkat desa. “Untuk mewujudkan keterlibatan perempuan, sejak awal kami berkomitmen akan mengawal raperda ini sampai final pembahasannya di DPRD Kubu Raya nantinya,” tegasnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Pembangunan PI Mempawah Dimulai Oktober Bupati: Jangan Jual Tanah ke Cukong

Bupati Mempawah Ria Norsan menyaksikan panen ikan kakap di Desa Kuala Secapah. ALFI SHANDY

Tingkatkan Budidaya Ikan Mempawah. Potensi budi daya ikan tambak di wilayah Kabupaten Mempawah sangat menjanjikan. Hal ini terbukti dengan suksesnya panen ikan kakap di tambak milik salah satu pengusaha lokal di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir. Bupati, H Ria Norsan mengajak masyarakat untuk meningkatkan budidaya ikan.

“Beternak ikan merupakan salah satu mata pencarian yang terbukti mampu mendatangkan pendapatan ekonomi sangat luar bisa. Oleh karena itu, potensi seperti ini harus terus dikembangkan, sehingga laut dapat memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat,” kata Ria Norsan ketika menghadiri panen ikan.

Norsan menyebut, sektor perikanan di Kabupaten Mempawah terbukti potensial jika dikelola dengan baik.

Bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, budi daya ikan kakap milik pengusaha lokal di Desa Kuala Secapah yang berhasil membudidayakan ikan kakap di kolam tambak. “Tambak percontohan di Desa Kuala Secapah ini mampu menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Makanya, kami sangat mendukung sistem budi daya dengan mengelola potensi laut di Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Ke depan, usaha budidaya ikan seperti ini mesti ditingkatkan. ”Saya akan mendukung pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan budi daya ikan, dan melestarikan potensi kelautan serta budi daya ikan air tawar,” tegasnya.

Pengusaha budidaya ikan kakap, Tony Patra mengapresiasi respons positif Pemkab Mempawah. Menurut dia, kehadiran Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mempawah pada kegiatan panen ikan tersebut menjadi bukti besarnya perhatian Pemkab terhadap kerja keras masyarakat. “Kita senang sekali dengan kunjungan pak Bupati dan jajaran. Kami selaku warga merasa besar hati dengan perhatian ini. Karena itu saya mengajak warga yang lain agar giat berusaha, karena pemerintah daerah akan selalu mendukung karya positif yang kita hasilkan,” ucapnya. (fia)

Mempawah. Mimpi masyarakat Kabupaten Mempawah untuk memiliki Pelabuhan Internasional (PI) semakin nyata. Pembangunan pelabuhan yang akan digarap oleh PT Pelindo akan dimulai Oktober mendatang.

“Insya Allah, menurut keterangan dari PT Pelindo jika tidak ada halangan maka proses pembangunan PI Mempawah di Sungai Kunyit akan dimulai pada Oktober nanti. Harapan kita untuk memiliki pelabuhan akan segera terwujud,” kata Bupati Mempawah, H Ria Norsan di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Mempawah, Kamis (16/4).

Norsan menerangkan, proses pembangunan PI akan dimulai dengan tender konstruksi yang agendanya pada September.

Tender tersebut untuk menentukan kontraktor yang nantinya dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pelabuhan. “Setelah tender selesai dan mendapatkan pemenangnya, barulah pembangunan dimulai.

Mudah-mudahan seluruh prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga pembangunan dapat dimulai tepat waktu, sesuai rencana yang telah diagendakan,” tuturnya.

Lebih jauh, Norsan mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mempawah untuk bersama-sama mensukseskan

Bupati Mempawah, H Ria Norsan ketika memaparkan rencana dimulainya pembangunan Pelabuhan Internasional di Sungai Kunyit, saat peringatan satu tahun kepemimpinannya bersama Gusti Ramlana. ALFI SHANDY

realisasi pembangunan PI tersebut. Terlebih bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah di areal pembangunan PI. Supaya, tanah tersebut tidak dijual kepada cukong-cukong tanah yang ingin meraup keuntungan besar dari pembangunan itu. “Tolong bapak-ibu yang punya tanah disana (lokasi pembangunan PI, red), supaya cermat dan tidak menjual tanah kepada spekulan. Dikhawatirkan nanti bisa menghambat

pembangunan PI. Bahkan, kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mempawah, supaya tidak melakukan transaksi balik nama untuk tanah yang masuk dalam kawasan pembangunan PI,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati (Wabup) Mempawah Gusti Ramlana menilai, realisasi pembangunan PI sebagai upaya nyata Pemerintah Kabupaten

Mempawah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Keberadaan PI diyakini mampu memberikan multiplayer effect bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. “Kita selalu mencari program-program yang berdaya ungkit tinggi. Dampaknya, kegiatan ekonomi atau pembangunan bisa berdampak kepada sektor-sektor lain yang lebih luas. Kami berharap seluruh elemen masyarakat untuk

saling mengisi, melengkapi, membetulkan, dan meningkatkan apa yang sudah baik. Supaya, ke depan Kabupaten Mempawah semakin maju dan berkembang,” ujarnya.

Di lain pihak, Tokoh Masyarakat (Tomas) Mempawah, Drs H Daeng Syarifuddin menyambut baik realisasi PI Mempawah.

Dirinya meyakini keberadaan pelabuhan membuka peluang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kalimantan Barat umumnya, dan Mempawah khususnya. Karenanya, masyarakat hendaknya mampu mendukung percepatan pembangunan dengan senantiasa menjaga stabilitas kamtibmas.

“Beberapa langkah yang bisa dilakukan yakni, menyusun tata ruang yang komprehensif, mempermudah penyediaan lahan, memelihara keamanan dan ketertiban umum agar memberikan ketenangan, ketenteraman, dan mencegah rasa takut baik bagi pengusaha maupun pendatang.

Kemudian, menciptakan peluang dibukanya sarana-prasarana pendukung oleh pemerintah dan swasta, baik di bidang transportasi, pasar, moneter dan lainnya.

Serta, birokratisasi prosedur dan tata kelola pengurusan izin agar lebih mudah, cepat, dan tidak berbiaya tinggi,” pendapatnya. (fia)

Donor Darah Mobile di Tiga Kecamatan Mempawah. Palang Merah Indonesia (PMI) Mempawah berupaya menambah persediaan darah melalui berbagai program kerja yang dirancang.

Salah satunya menggalakkan donor darah mobile, yang telah dilaksanakan di tiga kecamatan yakni Sungai Pinyuh, Toho dan Anjungan.

“Untuk kegiatan donor darah mobile baru bisa dilaksanakan di tiga kecamatan. Namun, kita berharap kecamatan lain juga bisa melaksanakannya. Kegiatan seperti ini sangat menunjang

persediaan darah di PMI tetap terjaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Ketua PMI Mempawah, Hj Erlina Ria Norsan.

Saat ini, Erlina mengaku pihaknya sedang berupaya keras untuk meningkatkan jumlah pendonor. Salah satu caranya dengan pendataan di masingmasing kecamatan. Sekaligus dilaksanakan donor darah mobile.

“Untuk pendataan pendonor, dilaksanakan secara intens oleh petugas dan relawan. Seperti yang dilaksanakan di Kecamatan

Anjongan, PMI setempat telah menerapkan sistem Call Center.

Jadi, bagi siapa saja yang bersedia menjadi pendonor bisa menghubungi petugas PMI,” paparnya.

Lebih jauh, Erlina mengapresiasi penerapan metode Call Center yang diterapkan jajaran pengurus PMI Kecamatan Anjongan tersebut. Sehingga, jika ada warga yang membutuhkan darah, maka petugas bisa memfasilitasi melalui program tersebut. “Ketika mengetahui ada masyarakat yang membu-

tuhkan darah, maka petugas langsung menghubungi pendonor yang sebelumnya sudah terdata. Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan darah pun segera bisa mendapatkannya,” paparnya.

Strategi seperti itu, menurut Erlina sangat tepat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan stok darah di PMI. Karenanya, Erlina berharap, agar pengurus PMI di kecamatan lain dapat melakukan hal serupa dalam upaya menjaga ketersediaan stok darah di PMI. “Pengurus

PMI juga dapat berkoordinasi pada saat moment bhakti PMI atau kegiatan lain untuk menarik minat masyarakat mendonorkan darahnya. Melalui berbagai program yang ada, diharapkan mampu meningkatkan kinerja PMI di Kabupaten Mempawah,” harapnya.

Selain program donor darah mobile, dalam Rakerda tersebut juga dibahas program kerja PMI lain sepanjang tahun 2015 ini.

Target yang diusung PMI Mempawah, meningkatkan peningkatan pendonor dan relawan. (fia)

Ketapang Bahari Bupati : Tumbuhkan Semangat Anak Untuk Menjadi Kartini Masa Depan Ketapang. Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si mengungkapkan, kegiatan Lomba Busana Kartini Cilik 2015 yang digelar Tim Pengerak PKK Ketapang kemarin bisa menumbuhkan semangat anak-anak untuk menjadi Kartini di masa depan.

Ia menilai, kegiatan seperti ini bisa menggali potensi yang Drs Henrikus M.Si dimiliki anak-anak sejak usia dini, Bupati sangat mengapresiasi lomba yang bertajuk “Mari Kita Tanamkan Kecintaan Warisan Bangsa Kepada Anak Usia Dini” tersebut.

Ketua Tim Pengerak PKK Ketapang Ny.Riniwati Henrikus berharap anak bisa menjadi anak-anak yang berkarakter, cerdas mandiri, sopan, santun sehingga kedepan anak-anak bisa berguna bagi nusa dan bangsa.

“Saya sangat bangga dengan anak-anak yang menjadi peserta, karena tampil memukau,” ungkap Riniwati Henrikus.

Riniwati Henrikus yang juga Bunda PAUD Ketapang ini mengungkapkan, lomba lomba peringatan Hari Kartini cilik ini digelar dengan tujuan mengenalkan para pahlawan tempo dulu terutama pahlawan perempuan yaitu Ibu Kartini pada anak-anak.

“Tidak kalah penting adalah menguatkan mental anak terutama tampil di depan orang banyak, mengenalkan pakaian adat tempo dulu pada mereka, supaya anak- anak tidak melupakan budayanya,” ujar Riniwati.

Riniwati berharap acara lomba Busana Kartini selanjutnya agar lebih di tingkatkan lagi di tahun depan dengan tujuan tidak lain adalah lebih mengenal siapa sosok Kartini yang telah berjuang bagi kaum perempuan serta tak kalah pentingnya. untuk bisa menggali bakat anak-anak.

Syahran, Humas TP PKK Ketapang mengatakan, piala tanpa penilaian yaitu Piala Kasih Sayang dari Bupati diserahkan Riniwati kepada cucu-nya yakni Rossa Monica Henrik, Angela Quinsya Tantri dan Milka Angraini Henrik. Sedangkan Piala Kasih Sayang dari Wakil Bupati diserahkan ibu Rachmiwati kepada Aleyza Naira Putri Arifin yang juga cucu keponakan dari Wakil Bupati Ketapang.

Lomba Busana Kartini Cilik 2015 dgelar Rabu (15/4). di pendopo Bupati Ketapang diikuti 72 anak-anak TK dan PAUD di Kota Ketapang dengan juara pertama Rahma Aminnanti dari TK Al-Ikhlas, juara kedua Idrryza Alzena Vamella dari TK Babul Khair dan juara ketiga adalah Chintya Nabila dari TK Babul Khair. Sementara harapa pertama Azkya Riyanti Puteri dari TK Taman Pintar, harapan kedua Nadira Alydrus dari TK Idhata dan harapan III dipegang oleh Ghalin Thalita Izzati dari TK Bhayangkari. Dewan juri juga memutuskan juara untuk kategori The Best Cat walk diberikan kepada Nadira Alydrus dari TK Idhata, The Best Make up diberikan kepada Silvy Rahmadhani dari PAUD Sinar Bangsa dan juara pavorit diberikan kepada Minarsih dari PAUD Harapan Mulia.(Jay)

Rakyat Kalbar Jumat, 17 April 2015

11

Lomba Enggrang Digelar di Singkup Ketapang. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menggelar lomba enggrang di kecamatan Singkup, belum lama ini. Lomba olahraga tradisional itu diikuti perwakilan desa se kecamatan Singkup.

Lomba olahraga Enggrang itu dibuka Bupati Ketapang yang diwakili Kabid Pemuda dan olahraga Dinas Budparpora, Drs Saiful Zalid.

Digelarnya turnamen ini untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Terlebih lagi olahraga tradisional perlu untuk dilestarikan.

“Pengaruh teknologi yang menjadi pendukung perkembangan Globalisasi ini juga menjadi faktor pendorong hilangnya budaya kita sendiri, Budaya atau tradisi di Indonesia seperti permainan dan olahraga tradisional harus dilestarikan,” kata Syaiful Zalid kemarin.

Kata dia, olahraga tradisional harus tetap lestari dan dipahami cara memainkannya serta aturan aturannya.

Manfaat dari mengembangkan olahraga tradisional ke masyarakat luas adalah dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya sebagai warisan kekayaan budaya bangsa.

Diharapkan kedepan olahraga tradisional warisan bangsa dapat diikutkan di ajang Olimpiade Internasional. “Aset nasional di bidang olahraga ini merupak-

Kabid budparpora menyerahkan piala kepada pemenang lomba olahraga tradisional. HUMAS

an sebagai aset perekonomian dalam bidang pariwisata,” katanya.

Syaiful mengatakan, antusiasnya warga Kecamatan Singkup mengikuti kejuaraan olahraga tradisional tersebut membesar-

kan harapan Dinas Budparpora Ketapang dalam mendukung olahraga dan pariwisata di Ketapang.

Dinas Budparpora Ketapang, lanjutnya akan terus membina pengembangan olahraga tradis-

ional. Pejabat Pemegang Komitmen kegiatan olahraga Dinas Budparpora berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan di Kecamatan lainnya di masa akan datang.

Dari hasil lomba olahraga tradisional Enggrang di Kecamatan

Singkup, tampil sebagai pemenang pertama adalah Makmur, juara kedua Rohim, juara ketiga Jainudin, juara keempat adalah Aumujakir, juara kelima Yani dan juara keenam Samsuri.(JayHumas)

Jangan Rusak Taman Kota Ketapang. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Ketapang, Thorhan meminta masyarakat bersama-sama menjaga keindahan dan fasilitas taman Kota Ketapang.

“Masih ada warga yang merusak fasilitas taman yang ada saat ini, bahkan ada juga warga yang mengambil bunga-bunga yang

ditanam di taman tersebut,” katanya, Kamis (16/4).

Jangan merusak tanaman apalagi mengambil tanaman yang ada di taman kota. Hal ini tentunya akan mengurangi keindahan taman koa yang dapat menjadi kebanggan masyarakat Ketapang.

“Harus kita jaga bersama fasilitas taman yang ada, bukan malah diambil. Semakin

banyak tanaman atau fasilitas semakin indah dan nyaman masyarakat untuk bersantai di taman,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang berkunjung ke taman maupun masyarakat umum lainnya, tidak membuang sampah di saluran air atau parit yang ada. Sehingga tidak membuat penyumbatan atau hal-hal yang dapat me-

nimbulkan bau yang tidak sedap.

“Buanglah sampah pada tempatnya, terutama para pengunjung taman, jangan sampai membuat taman terlihat kumuh. Taman itu kebanggan kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, selain fasilitas taman yang diminta untuk dijaga, Thorhan juga meminta masyarakat tidak merusak

fasilitas umum yang digunakan sebagai sarana untuk mempercantik kota ketapang, seperti pot-pot bunga yang berada disepanjang jalan protokol R Suprapto.

“Sudah 4 pot bunga di jalan R. Suprapto yang pecah, kita harap kita dapat menjaga fasilitas ini untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.

(Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

KKU Miliki 158 Ribu Hektar Lahan Gambut Sukadana. Mengutip data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Kayong Utara (KKU), daerah ini memiliki lahan gambut sekitar 158 ribu hektar. Saat ini sedang dipetakan lahan gambut yang ada di areal penggunaan lain (APL), kawasan hutan, maupun pekarangan warga.

“Namun 158 hektar ini sebenarnya kawasan budidaya atau APL dan di kawasan hutan itu berapa? Lahan gambut ini kalau musim hujan air mudah los, musim kemarau mudah kering.

Ketika kemarau buah dari kegiatan masyarakat menjadikannya terbakar. Akhirnya meminta bantuan pemerintah untuk memadamkannya padahal peralatan kita masih terbatas,” kata Maman dari Dishutbun KKU. Maman mengharapkan ketika melakukan fungsi lindung maka harus sosialisasikan ke masyarakat dengan baik. Sebab ada contoh, seorang warga punya tanah memiliki lahan gambut yang memiliki ketebalan di atas 3 meter. Warga bilang secara de facto milik tanah itu miliknya, namun secara de jure tidak dibolehkan karena negara melarang, sebab ketebalan gambutnya masuk kategori konservasi atau di atas 3 meter.

Sementara itu dari utusan beberapa instansi maupun elemen masyarakat meminta supaya Perbup ini memiliki sanksi yang tegas dan memiliki efek jera. Bukan hanya sebatas sanksi administrasi saja sebagaimana yang tertuang di Perbup ini.

Pakar hukum lingkungan Kalbar, Hamdani menjawab, “Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, menurut tata perundang-undangan di negara kita Perbup tidak memiliki sanksi pidana.

Keberadaan sanksi pidana berada di peraturan daerah dan undang-undang. Ke depannya dapat dijadikan Perda namun perlu melewati waktu yang panjang.”

Hamdani melanjutkan kalau sanksi administrasi ini dapat diperkuat dengan sanksi perdata, misalnya ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan lahan gambut. Namun memerlukan perhitungan yang jelas dan ketat.

“Kalau menyatakan sebuah ekosistem rusak maka harus dibuat kriteria dan indikatornya.

Pengawasan lahan gabut berada di tangan pemerintah melalui pejabat pengawasan lingkungan daerah. Perbup ini juga memiliki isi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pihak masyarakat juga dapat mengawasi kalau ada perusahaan maupun masyarakat yang membakar lahan gambut maupun mengalihsungsikannya namun bertentangan dengan undang-undang.

Walaupun begitu kita harapkan masyarakat jangan sampai main hakim sendiri,” pinta Hamdani. (lud)

Data Ulang Kelompok Pertanian Desa Simpang Tiga Sukadana. Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana memiliki beberapa Kelompok Pertanian (Poktan). Hanya saja, sejauh ini ada diantara mereka yang menjadi anggota Poktan belum menampakkan penggarapan lahan pertanian secara maksimal.

Untuk lebih memaksimalkan pertanian di desa tersebut, akan dilakukan penertiban Poktan.

“Kita akan melakukan penertiban Poktan yang dilaksanakan secepatnya,” ungkap Penyuluh Pertanian Desa Simpang Tiga, Sutarmi, Kamis (16/4).

Sehubungan dengan penertiban Poktan, Sutarmi mengatakan, dirinya telah menyebarkan undangan guna melakukan pertemuan di Gedung Siduk Raya, Kantor Desa Simpang Tiga, Jumat (17/4) pukul 14.00 WIB. “Dalam pertemuan besok (hari ini, red) kita akan mendata ulang anggota untuk melengkapi nomor dan NIK KTP, data serta status. Selanjutnya keterangan

Salah satu tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran yang dikembangkan di Desa Simpang Tiga. KAMIRILUDDIN

mengenai kepemilikan lahan supaya masing-masing Poktan segera secepatnya melaporkan ke PPL,” ujarnya.

Menurut Sutarmi, keakuratan anggota Poktan sangat penting.

Apalagi, dirinya juga biasa menerima keluhan dari petani men-

genai bantuan. Oleh karenanya, kata dia, sangat diharapkan adanya pendataan ulang terhadap kelompok tani yang ada di Desa

Simpang Tiga.

Menurut Sutarmi, Desa Simpang Tiga termasuk salah satu wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura. Sehingga sangat layak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk bantuan seperti bibit tanaman maupun penyuluhan.

Menurut Sutarmi, jika Poktan tidak didukung dengan data yang akurat tentunya akan sulit untuk diberikan bantuan. Misalnya, jika ada bantuan diberikan kepada Poktan yang tidak memiliki lahan.

Alhasil, bantuan yang diterima banyak disalahgunakan, bantuan yang mayoritas berupa bibit atau peralatan pertanian.

“Harapan kami setelah didata nanti jika ada bantuan dapat disalurkan dengan benar-benar kepada Poktan yang memiliki lahan sehingga dapat dimanfaatkan,” ujar PNS yang pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Kalbar sebagai Penyuluh Pertanian terbaik ini. (lud)

Hidupkan Majelis Ta lim

Warga Tiga Desa Tumbuhkan Budaya Silaturahmi Sukadana. Warga tiga desa yaitu Desa Simpang Tiga, Desa Riam Berasap Jaya, Kecamatan Sukadana dan satu desa tetangga yang berbatasan langsung yakni Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang terus membangun ukhuah serta membudayakan silaturahmi. Hal ini dilakukan dengan cara menghidupkan pengajian agama yang disatukan dalam majelis ta’lim atau dinamakan Majelis Ta’lim Yasin Fadhilah.

Ketua Majelis Ta’lim Yasin Fadhilah Cabang Matan Hilir

Utara dan Sukadana, Muhammad Anton Bin Sa’i mengatakan, majelis ta’lim merupakan wadah untuk belajar dan menggali ilmu khususnya mendalami ilmu agama guna mendapatkan kebahagiaan hidup. Tak sekedar belajar bersama, melalui majelis ilmu ini pula kita sesama umat muslim bisa satu hati dan dapat selalu silaturahmi.

“Setiap manusia pasti tidak bisa hidup seorang diri. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia untuk

menjalin silaturahmi yang baik dengan orang lain. Jangan kita mengikuti nafsu semata yang akibatnya memutuskan tali silaturahmi,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Anton usai acara Yasinan di Masjid Al-Huda Desa Riam Berasap Jaya, Rabu (15/4) malam.

Acara Yasinan atau Yasin Fadhilah di Masjid Al-Huda dipimpin Kamiriluddin yang merupakan Sekretaris Masjid Al-Ihsan Desa Simpang Tiga.

Yasinan ini biasanya dipimpin Ustadz Soleh yang berhalangan hadir karena berangkat ke

Pesaguan, Kabupaten Ketapang untuk urusan keluarga.

Kamiriluddin yang juga Sekretaris Yasin Fadhilah Cabang Matan Hilir Utara dan Sukadana menjelaskan, yasinan bersama ini dilakukan satu kali tiap sepekan tepatnya pada malam Rabu usai sholat isya’. Sedangkan dalam satu bulan akan dilakukan kajian kitab kuning seperti Tafsir Surah Yasin oleh Pengasuh Yasin Fadhilah, Alhafiz Syeikhul Amir Muhammad Abdul Qudus dari Ketapang.

Tempat pengajian baik mingguan ataupun bulanan tidak

menetap. Melainkan dilakukan bergantian di masjid tiga desa yaitu Masjid Al-Huda Desa Riam Berasap Jaya, Masjid Al-Ikhsan Desa Simpang Tiga dan Masjid At-Taqwa Desa Kuala Satong.

“Majelis ini baru berjalan beberapa bulan. Tujuan utama dibentuknya kelompok pengajian ini, diawali rasa kebersamaan oleh para pengurus di tiga masjid yang bertetangga, tidak lain adalah untuk belajar serta tidak kalah pentingnya adalah guna lebih mempererat ukhuah dan membudayakan silaturahmi,” ujarnya. (lud)

Melawi Membangun

Truk Over Kapasitas Perlu Ditertibkan Petugas Jalan Ella Hilir Sudah Diperbaiki Nanga Pinoh-RK. Warga Kecamatan Menukung dan Kecamatan Ella Hilir kini sudah bisa nyaman melintasi ruas jalan Ella. Perbaikan 4 kubangan sudah tuntas, Rabu (15/4) lalu. Meskipun demikian, kendaraan yang melintasi jalan ini mestinya memuat barang yang sesuai standar.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi (Dishutkominfo) Kabupaten Melawi dan Polres Melawi perlu tegas terhadap muatan yang melebihi kapasitas standar dari ruas jalan tersebut. Terutama truk angkutan sawit perusahaan dan perorangan yang biasanya melebihi ambang batas.

“Sekarang jalan Ella sudah nyaman dilintasi. Saran saya agar Dinas Perhubungan dan Polres Melawi menertibkan angkutanangkutan jalan Melawi. Supaya jalan kita tetap bagus,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, Jhon Murkanto, kemarin.

Dia mengharapkan, supaya dukungan semua pihak terutama kepolisian dan Dishutkominfo Kabupaten Melawi bisa menciptakan jalan yang tahan. Sebab, bila jalan dilintasi melebihi kapasitas, jelas akan kembali rusak. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus maka setiap tahun Kabupaten Melawi hanya akan memperbaiki ruas jalan Ella Hilir semata.

Apalagi tahun-tahun mendatang, perusahaan sawit banyak yang sudah panen.

Bagitu pula dengan perkebunan dibuat perorangan juga panen. Otomatis akan banyak kendaraan yang menggunakan jalan Ella sebagai jalur utama.

“Penindakan terhadap muatan yang berlebihan ini akan berdampak pada masa pakai jalan yang kita bangun. Kalau dilintasi kendaraan yang bebannya standar kekuatan jalan, otomatis jalan akan lama dipakai,” ingatnya.

Jhon Murkanto mengapresiasi, warga Ella Hilir dan Menukung yang telah mendukung perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. Berbagai bentuk dukungan yang membuat jalan

Ella bisa difungsikan kembali.

“Pemerintah mengaturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Ella Hilir dan Menukung yang telah mendukung pembangunan yang dilakukan.

Mudah-mudahan dukungan ini akan berlanjut,” paparnya.

Senada dengan warga Ella Hilir, Agus mengharapkan, supaya instansi terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi dan kepolisian benar-benar tegas dengan pengemudi yang memuat barang yang melebihi kuota. Dia menilai, kandaraan yang bebannya besar jelas akan merusak jalan yang telah dibangun.

“Kita mengharapkan ketegasan pemerintah untuk menertibkan lalu lintas yang kapasitasnya melebihi standar. Kalau jalan rusak, bukan hanya kita yang rugi, mereka pun rugi. Tetapi yang paling menderita adalah rakyat kecil,” ulasnya.

Rakyat Kalbar

Jumat, 17 April 2015

12

BUPATI MELAWI

Mengucapkan

Turut berduka Atas meninggalnya

HALIMAH Binti Muhamad Amin

Ibu Mertua Ketua DPRD Kabupaten Melawi Abang Tajudin Dalam usia 71 tahun

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Sekolah Tembawang Panjang Butuh Rumdin Nanga Pinoh-RK. Guru SDN 20 Tanjung Karemat, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh yang tinggal di Nanga Pinoh kesulitan untuk menuju tempat mengabdi bila musim hujan. Bahkan mereka terpaksa tidak mengajar lantaran akses jalan sangat sulit untuk dilalui.

“Kalau musim hujan, guru SDN 20 terpaksa tidak mengajar, karena sulit sekali melintasi jalan yang ada. Kondisi jalan akses benar-benar sulit dilintasi kalau musim hujan,” keluh salah seorang tokoh muda Nanga Pinoh, Epiyantono, kemarin.

Dia mengusulkan, supaya pemerintah menyediakan perumahan guru yang mengajar di SDN 20 Tanjung Karemat.

Supaya guru yang ada bisa tinggal di sekitar kawasan sekolah. Paling tidak, kalau musim hujan bisa menginap di rumah dinas tersebut.

“Solusinya adalah rumah guru. Supaya guru bisa mengajar muridnya, meskipun terjadi hujan. Agar selalu bisa mengajar tepat dengan waktunya. Murid pun bisa menikmati pendidikan secara optimal,” harap laki-laki yang juga pernah menjadi

pendidik ini.

Menurutnya, karena tidak sanggup untuk melintasi jalan yang ada. Memang niat dari rumah di Nanga Pinoh ini dan sekitarnya mau mengajar, namun begitu datang di simpang Tembawang Panjang KKLK berbalik arah, karena jalan sulit dilintasi.

Bahkan, ada juga guru yang terpaksa meninggalkan motor di kebun karet warga. Kemudian melanjutkan berjalan kaki ke sekolah. Kalau berjalan kaki, dipastikan kondisi guru sudah tidak bisa lagi konsen mengajar, karena sudah kelelahan terlebih dahulu.

“Kalau bicara semangat, guru sangat semangat. Banyak juga yang berjalan kaki. Ada pula yang memaksa untuk menggunakan motor.

Tetapi kan sudah kelelahan sehingga kecapean untuk mengajar lagi,” ujarnya.

Sebenarnya, dari kota Nanga Pinoh ke

Ilustrasi.

NET

sekolah hanya sekitar 45 menit saja apabila musim kemarau. Namun, kalau musim hujan, waktu tempuh bisa dua atau tiga jam. Malah bisa tidak sampai tujuan.

“Kalau dilihat dari jarak, termasuk dekat, tetapi karena kondisi jalan masih berupa jalan tanah merah sehingga sulit untuk diakses. Bisa juga solusinya dengan mengaspal jalan agar proses pendidikan bisa dilakukan secara maksimal,” ulasnya. (aji)

Tertanda

H. Firman Muntaco, SH, MH

Sintang Raya Jantoh Kita Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Harus Sesuai Aturan Sintang-RK. Bupati Kabupaten Sintang, Milton Crosby menyatakan, hingga kini penyaluran dana bansos dan hibah masih terbilang rawan akan masalah yang terjadi. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen supaya dana bansos dan hibah disalurkan tepat sasaran.

“Saya minta seluruh instansi terkait dalam menyalurkan dana bansos dan hibah di Kabupaten Sintang ini harus sesuai dengan syarat dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bagi penerima belanja hibah dan bantuan sosial (bansos), Kamis (16/4).

Bansos dan Hibah, sambung Milton, pihaknya tetap berkominten dalam menyalurakan bantuan kepada banyak pihak. Karena, hal itu merupakan bentuk kerjasama dan kepedulian pemerintah dalam memperlancar program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang di tengah masyarakat.

“Pemberian hibah dari Pemkab Sintang kepada penerima hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program. Sedangkan bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dari akibat krisis sosial, ekonomi dan politik,” ujar Milton Crosby.

Dalam bentuk pengawasannya, kata Milton, dana hibah dan bansos proses pencairannya dikawal ketat oleh berbagai pihak. “Semua elemen berhak mengawal dana hibah dan bansos ini. Baik itu dari proses pencairannya hingga ke proses peruntukannya. Karena hingga saat ini pemerintah selalu welcome serta transparan dalam semua kegiatan. Supaya semua program yang ada tepat dengan sasarannya,” timpalnya.

Milton menambahkan, mekanisme dan prosedur penganggaran pencairan dana hibah dan bansos mengalami perubahan yang lebih baik dan transparan. Tidak ada lagi hibah dan bantuan sosial dapat diberikan pada tahun anggaran berjalan, akan tetapi harus diusulkan melalui usulan tertulis pada tahun anggaran sebelumnya. Kemudian usulan tersebut akan dievaluasi dan direkomendasikan oleh TAPD kepada Bupati untuk dimuat dalam APBD yang telah tercantum nama penerima hibah maupun bansos.

“Saya mengharapkan agar para penerima hibah atau bansos untuk tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah mengatur pengelolaan keuangan daerah,” pintanya.

Selain itu, Milton juga mengharapkan, kepada jajaraannya supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebab, pemerintaah sudah berkomitmen mewujudkan penegakan supremasi hukum serta melaksanakan pemerintahan yang tertib administrasi, khususnya dalam hal mempertanggungjawabkan bantuan sosial yang diberikan Pemeritah Kabupaten Sintang kepada banyak pihak.

Milton berpendapat, kegiatan Bimtek yang melibatkan 150 peserta ini sangat penting sekali. Sebab, kegiatan bimtek yang dilakukan tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan bagi penerima hibah yang berasal dari dana APBD. “Maka dari itu, saya minta seluruh kepala SKPD supaya lebih selektif, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan APBD yang ada,” harapnya. (Adx)

Anggaran Pembangunan Telan Rp44 Miliar Lebih

Belum Ditempati, Gedung DPRD Kabupaten Sintang yang Baru Kembali Rusak Sintang-RK. Sekertaris DPRD Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang segera menyelesaikan proses pengerjaan gedung baru DPRD Kabupaten Sintang. Pasalnya, gedung ini sudah sangat diperlukan keberadaannya.

“Saya minta segera diselesaikanlah.

Saya harapkan juga di tahun ini, kita sudah bisa memanfaatkan gedung baru tersebut,” ujar Sekwan DPRD Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, Kamis (16/4).

Menurutnya, hingga saat ini ruang sidang dan fraksi sudah selesai dikerjakan oleh Dinas PU Kabupaten Sintang. “Secara fisik bangunan semuanya sudah rampung dikerjakan. Hanya saja kita belum bisa pindah ke gedung baru itu, karena terkendala oleh listrik yang belum masuk,” keluhnya.

Sekwan menegaskan, pihaknya tidak akan pindah ke gedung baru tersebut apabila semua kebutuhan yang diperlukan belum siap. “Kalau semuanya belum lengkap, kita belum bisa ke gedung baru itu dong. Kita tidak mau pengerjaan yang tidak rampung, namun dipaksakan untuk menempatinya,” lugasnya.

Tahun ini, kata dia, pihaknya fokus menyelesaikan listrik dan pengadaan

AC. Karena, kedua hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting di dalam menjalankan tugas. “Jadi nantinya akan ada penganggaran baru untuk segala kekurangan seperti sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung kerja kedewanan,” tuturnya.

Disinggung mengenai berapa besaran anggaran yang akan diajukan untuk sarana dan prasaran kedewanan, Sekwan menambahkan, hal itu belum bisa disebutkan. Karena, pihaknya masih harus melakukan hitungan-hitungan mengenai segala kekurangan fasilitas dan sarana serta prasarana lainnya. “Yang jelas kita tetap akan menganggarkan.

Namun semuanya akan dihitung sesuai dengan perutukannya,” paparnya.

Menurutnya, gedung yang baru tersebut memiliki ruangan yang lengkap.

Mulai dari ruangan pimpinan DPRD, ruang fraksi, ruang komisi, sekretariat DPRD, ruangan pers dan tiga ruang sidang. Yang masing-masing ruang adalah sidang paripurna, ruang rapat fraksi dan ruang rapat komisi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa pembangunan gedung DPRD Kabupaten Sintang ini telah menelan anggaran sebesar Rp44 miliar lebih. Ironisnya, kondisi fisik bangunan

Bangunan Gedung Baru DPRD Yang Menelan ANggaran Sebesar 44 Miliar mengalami Kerusakan secara fisik Bangunan. A M HMAD

hingga saat ini masih belum rampung semuanya. Bahkan ada beberapa ruas dek bangunan gedung DPRD Kabupaten Sintang yang masih mengalami kerusakan yang terbilang sangat signifikan.

Padahal, gedung baru DPRD Kabupaten Sintang ini belum ditempati.

UNANDAR

Tetapi anehnya, pembangunan yang menelan anggaran Rp44 miliar lebih itu, sebagian fisiknya sudah mengalami kerusakan.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Gelar Prom Night, Konvoi dan Konsumsi Narkotika

Disdikbud Sintang Ancam Tak Luluskan Pelajar Sintang-RK. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang melarang kegiatan prom night untuk dilakukan para pelajar tingkat SMA/SMK dan SMP usai pelaksanaan UN. “Prom Night merupakan budaya asing yang tak patut untuk diikuti atau pun dicontoh oleh para pelajar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sintang,” ucap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, M. Afen.

Menurut Afen, para pelajar tingkat SMA/SMK dan SMP di Kabupaten Sintang tidak perlu berlebihan dalam menggelar acara usai pelaksanaan UN. Apalagi, sampai menggelar acara per-

pisahan di malam hari di luar sekolah (Prom Night). “Jika sampai Prom Night itu sampai terjadi di Sintang maka sudah jelas kekhawatiran kita tentang mengkonsumsi barang-banrang terlarang akan lebih besar menyelimuti para pelajar Ketapang,” ulasnya.

“Budaya asing biarlah jadi budaya asing. Kita Indonesia tunjukan budaya kita yang sopan, santun, tertib serta mengikuti segala aturan yang dilarang.

Baik itu secara Undang-undang maupun pemerintah kita,” ingatnya.

Dia menengarai, tidak menutup kemungkinan para pelajar yang menggelar acara perpisahan dengan melakukan

kegiatan Prom Night itu mengkonsumsi narkotika, miras dan barang-barang terlarang lainnya.

“Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sintang dan Disdikbud Kabupaten Sintang sangat melarang keras aktifitas Prom Night itu,” tegasnya.

Afen mengatakan, untuk mengawasinya tentu perlu peran serta orangtua masing-masing pelajar untuk lebih intens dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka.

“Intinya, dalam hal ini semua pihak memiliki peran dan tanggungjawab masing-masing. Agar anak-anak didik kita tidak terindikasi mengkonsumsi

barang-barang yang terlarang tersebut,” lugasnya.

Selain itu, Afen kembali menegaskan, pihaknya melarang keras aksi konvoi dan coret-coret baju. Sebab, hal itu dinilai sangat tidak penting sekali bagi anak-anak bangsa Indonesia yang terdidik tinggi.

“Jika masih ditemukan, pelajar SMA/ SMK dan SMP coret-coret baju, konvoi, Prom Night dengan mengkonsumsi barang-barang terlarang maka kita akan memberikan sanksi tegas. Yakni, tidak meluluskan pelajar tersebut. Meskipun pelajar itu mendapatkan nilai sesuai standar kelulusan,” ancamnya. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Disdikpora Angkat Guru Kontrak Putussibau.

Jumlah guru di Kapuas Hulu sangat minim. Padahal SD, SMP dan SMA sederajat di 23 kecamatan, masih membutuhkan r i buan guru. Untuk m e n g a t a s i n y a, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mengangkat guru kontrak.

Petrus Kusnadi SSos MSi “Kami memang serba salah. Untuk mengisi kekosongan guru, kami ada mengangkat guru kontrak. Tetapi itu belum juga bisa menutupi kekurangan yang ada,” ungkap Petrus Kusnadi SSos MSi, Kepala Disdikpora Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/4).

Pengangkatan guru kontrak masih sangat terbatas, lantaran dihadapkan pada masalah keterbatasan anggaran dan aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat (Pempus).

Kusnadi mengungkapkan, setelah mengangkat guru kontrak masih juga tidak menyelesaikan masalah kekurangan guru. Sehingga mau tidak mau, sekolah juga mengangkat guru honor.

Pengangkatan guru honor ini juga menimbulkan masalah, lantaran jauh dari kata sejahtera. Pasalnya honor yang mereka terima pasti jauh dari cukup. “Sesuai aturan, sekolah tidak bisa membayar guru honor dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Karena dalam petunjuk BOS tidak ada untuk gaji guru honor,” jelas Kusnadi.

Dia mengaku, sangat memahami masalah yang dihadapi sekolah dan guru-guru honor. Namun dengan adanya berbagai aturan yang telah ditetapkan Pempus, membuat daerah tidak bisa berbuat banyak.

“Ke depan untuk guru SMA dan SMK kewenangannya di Pempus dan Pemprov. Sedangkan TK, SD dan SMP jadi kewenangan Pemkab,” jelas Kusnadi.

Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, Kusnadi berharap, daerah bisa lebih fokus. Apalagi yang dihadapi Dinas Pendidikan bukan hanya masalah guru. Tetapi masalah lainnya juga cukup banyak. Mulai dari pembenahan aset hingga sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar.

“Peningkatan SDM guru sangat penting. Demikian juga dengan pembenahan internal juga penting dilakukan. Tetapi kami benahi di dalam dulu, baru membenahi ke luar,” jelas Kusnadi.

Mengingat persoalan pendidikan sangat luas, tambah dia, tidak hanya masalah guru, gedung sekolah dan rumah dinas guru juga menjadi perhatian serius Disdikpoda. “Dengan keterbatasan anggaran, tentu semua itu akan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas,” pungkas Kusnadi. (aRm)

Apai Ji Ongah

PC NU: ISIS, Politis Berkedok Agama Sanggau. Meski berembel-embel Islam, tindak-tanduk Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) sama sekali tak mencerminkan ajaran Islam.

Bahkan Ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PC NU) Sanggau, KH. Toyib Syaifuddin Alayubi menilai ISIS tak lebih dari gerakan politik Toyib Syaifuddin Alayubi. berkedok agama.

“ISIS ini sudah arahnya politik yang mengatasnamakan Islam,” kata dia kepada wartawan.

Ia juga menduga ada dalang di balik berdirinya ISIS, lantaran ISIS memiliki dana yang cukup besar. “Insyaallah dalangnya itu bukan Islam dan pengetahuan agamanya juga belum mempuni,” katanya.

Ditegaskan Toyib Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin (memberikan keselamatan).

Dalam Islam, tegas dia, haram hukumnya membunuh kecuali dengan alasan yang telah diperbolehkan.

“Saya kurang sepaham dengan pendapat ISIS, karena bertentangan dengan ayat-ayat Allah,” tegasnya.

Ditegaskannya pula, tak satupun agama yang setujud dengan radikalisme. Sebagai agama, Islam sendiri sangat menghargai perbedaan. Bahkan ia menyebut pandangan yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam, sangat bertentangan dengan kitab suci.

“Bukankah dalam Alquran mengatakan kita diciptakan berpasang-pasangan, ber suku-suku, ber bangsa-bangsa untuk saling kenal- mengenal, saling menyanyangi dan mencintai?” tegasnya.

Nahdhatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar turut berperan untuk menangkal pahampaham radikal, satu di antaranya melalui pengajian-pengajian. “Dalam setiap ceramah saya selalu mengatakan kita harus bersatu,” jelasnya Akan halnya dengan pemimpin. Toyib menegaskan, siapapun orangnya dan dari agama apapun sepanjang dipilih masyarakat melalui jalur konstitusi, patut diikuti. Namun dengan catatan selagi pemimpin tersebut tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan.

Guna menangkal paham radikal, terutama ISIS, Dewan Penasehat GP Anshor Sanggau, Abang Indra berencana menggelar seminar. Rencananya akan mengundang seluruh perwakilan kecamatan.

“Sehingga apa yang di dengar dalam Seminar dapat disampaikan kembali kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya ISIS,” katanya. (KiA) KIRAM AKBAR

Rakyat Kalbar Jumat, 17 April 2015

13

Warga Kecewa Tak Dapat Dana PSKS Putussibau. Warga Desa Nanga Win, Kecamatan Putussibau Utara kecewa dengan Pemerintah Pusat (Pempus), lantaran tidak memperoleh dana kompensasi Program Simpangan Keluarga Sejahtera (PSKS). Padahal sebelumnya kerap menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Dulu saya dapat BLT dan hingga sekarang masih dapat Raskin (Beras Miskin). Tetapi mengapa dana PSKS saya tidak dapat. Apa bedanya dana BLT dengan PSKS,” kata Morpi M, salah seorang warga Desa Nanga Win, Kecamatan Putussibau Utara ditemui saat menemani temannya mencairkan dana PSKS Tahap II di Kantor Pos Cabang Putussibau, Kamis (16/4).

Morpi yang merupakan warga miskin yang sebelumnya pernah mendapat dana BLT. Tetapi pada 2014, dia hanya menerima Rp90 ribu dari desa. “Saya juga heran kenapa hanya segitu. Tetapi, waktu itu dari desa bilang dana BLT hanya Rp 90 ribu, karena untuk bagi rata,” ujarnya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini mengharapkan

Warga ketika mengambil uang dana PSKS di Kantor Pos Putussibau.

agar pemerintah dapat mengkaji ulang lagi daftar penerima PSKS ini. “Karena masih banyak warga yang tidak mampu, tetapi tidak mendapat dana PSKS,” ungkap Morpi.

Lain halnya dengan salah

seorang warga Kecamatan Putussibau Utara, Ani. Dia mengaku senang memperoleh dana PSKS. Uang tersebut dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Tentu saya bersyukur dengan bantuan ini,

ARMAN HAIRIADI

pemerintah benar-benar peduli dengan masyarakat kecil. Apalagi sekarang, harga barang melambung,” kata Ani. Terpisah, Kepala Kantor Pos Cabang Putussibau, Dedi Amrullah mengatakan, pembagian

dana PSKS ini merupakan Tahap Kedua, warga miskin yang memegang Kartu Perlidungan Sosial (KPS) bisa mengambil uangnya.

“Hari ini (kemarin, red), kami salurkan dana PSKS untuk tiga bulan Rp 600 ribu,” ucapnya.

Bagi warga pemegang KPS, tetapi kartunya tersebut hilang, kata Dedi, masih tetap bisa mendapatkan haknya. Dengan catatan, harus membawa surat keterangan kehilangan kartu dari desa. “Barusan tadi ada warga yang tidak bisa mengambil uangnya, tetapi kami suruh buat surat kehilangan dulu,” jelasnya.

Terkait warga miskin yang tidak mendapatkan dana PSKS, jelas Dedi, bukanlah wewenangnya.

“Data penerima itu dari pemerintah pusat, bukan kami yang menentukan. Kami hanya mennyalurkan saja,” katanya.

Di Kantor Pos Cabang Putussibau, lanjut Dedi, lebih dari 3.000 penerima PSKS. Mereka merupakan warga miskin di Putussibau dan sekitarnya. Sementara untuk kecamatan-kecamatan lain disalurkan Kantor Pos masingmasing. (aRm)

Manajemen dan Pola PDAM Mesti Diubah Putussibau. Dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas Hulu mesti memengubah manajemen dan pola kerjanya.

“PDAM selalu memakai pola lama. Punya niat baik, tetapi polanya salah. Seharusnya tata kelola dan manajemennya dibenahi,” ujar Iman Shabirin SPdI, Anggota Komisi A DPRD Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/4).

Politisi Partai Demokrat ini menilai, PDAM ini hanya berpikir menyediakan air dengan menggunakan pola seperti di Kota Pontianak dan daerah lain, yakni menggunakan mesin untuk mendistribusikannya ke rumah-rumah pelanggan.

Padahal, tambah Iman, untuk beberapa wilayah di Kapuas Hulu bisa menggunakan pola lain. “Kalau di Putussibau dan sekitarnya bisa dengan pola itu, tetapi di kecamatan lainnya, tentu keliru,” katanya.

Di beberapa kecamatan lainnya, menurut Iman, bisa dilakukan dengan model alih teknologi lain, seperti pompa hydrant.

Sistem ini bisa dilakukan di Boyang Tangjung, menggunakan sumber air dari Sungai Nanga Jemah yang memiliki air cukup deras.

Dengan model tersebut, kata Iman, tidak perlu menggunakan model lama yang mengeluarkan dana besar. “Ini pernah diusulkan, tetapi belum ada tanggapan.

Menurut mereka ini merupakan hal baru,” ungkapnya.

Ketua GP Anshor Kapuas Hulu ini mengungkapkan, di Indonesia hanya dua provinsi yang PDAM-nya untung. Sementara kabupaten/kota hanya tiga seIndonesia yang untung.

Sehingga Iman pun maklum, lantaran PDAM bukan semata berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi berorientasi sosial (social oriented).

“Namun, jangan pula PDAM selalu rugi banyak, bahkan bermiliar-miliar setiap tahunnya,”

Iman Shabirin SPd.I

tegasnya.

Tahun ini, kata Iman, Pemkab Kapuas menyertakan modalnya Rp5 miliar kepada PDAM. Ini penyertaan paling besar selama ini. Suntikan dana sebesar ini diharapkan menjadi yang terakhir. Jangan sampai ke depannya melebihi Rp 5 miliar.

Bila suntikan dana terus meningkat, tambah dia, sama saja PDAM tidak maju-maju. “Jangan

seperti 2012 pernah disuntik Rp 1,5 miliar, tetapi sambungan pelanggan hanya 44 Kepala Keluarga (KK), sementara yang lain untuk bayar utang dan sebagainya,” ungkap Iman.

Dengan suntikan dana yang besar dari Pemkab Kapuas Hulu, Iman berharap, PDAM semakin profesional, manajeman dan tata kelolanya semakin baik. “Target sambungan pelangan baru harus lebih besar dan kerugian tidak semakin meningkat,” harapnya.

Terpisah, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana SH MH juga berharap PDAM bisa memberikan pelayanan air bersih yang maksimal kepada masyarakat.

Dengan penyertaan terbesar saat ini, PDAM harus ada peningkatan.

“Tentu kita minta kepada direktur PDAM apa yang menjadi harapan kita semua, baik Anggota DPRD yang telah menyetujui Raperda Penyertaan Modal menjadi Perda. Apalagi dengan penyertaan modal yang baik, maka tentu juga harus ada

peningkatan,” jelas Agus.

Diakuinya, selama ini konstribusi PDAM memang tidak memadai dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini bahkan sempat menjadi pertanyaan anggota DPRD Kapuas Hulu dalam forum konsultasi eksekutif-legislatif beberapa waktu lalu.

“PDAM ini perusahaan daerah yang mestinya bukan segmennya memperioritaskan profit oriented, tetapi lebih kepada sasaran social oriented. Memang ada pertanyaan dari rekan-rekan anggota DPRD kenapa ini tidak ada peningkatan PAD-nya. Ini tentu beda. Kalau dia profit oriented tentu kelihatan hasilnya,” papar Agus.

Dia meminta, pemberlakuan tarif PDAM saat ini juga harus diimbangi dengan pelayanan yang baik. Sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan. “Dalam menentukan tarif, tentu disesuaikan dengan keuangan masyarakat. Pelayanannya juga harus sesuai,” tutup Agus. (aRm)

Bumi Daranante Distankanak: Pupuk Subsidi Masih Tersedia Jawab keluhan KUD Sanggau. Kepala Distankanak Sanggau, John Hendri mengaskan, pupuk bersubsidi saat ini masih tersedia.

Pihaknya juga sudah mengatur kebutuhan pupuk bersubsidi selama setahun per kecamatan.

“Kebutuhan pupuk subsidi sudah diatur melalui Perbup,” kata John menanggapi adanya Koperasi Unit Desa (KUD) yang tak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

Ia menambahkan alokasi sudah dilakukan per kecamatan mulai dari sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. “Sekarang tinggal kelompok tani atau masyarakat mengajukan perminta-

an pupuk, kan tidak mungkin langsung diberikan,” ujarnya.

Pengajuannya harus sesuai prosedur, mulai dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) didampingi oleh PPL dan mengajukan RDKK kepada kios pengecer. Setelah itu baru diteruskan ke distributor sesuai dengan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan.

Hanya saja, memang dibolehkan petani kebun menggunakan pupuk subsidi, dengan syarat maksimalnya dua hektar khusus perkebunan. “Kalau dia petani sawit, misalnya koperasi, apakah ditunjuk distributor atau tidak sebagai kios pengecar, kalau ditunjuk ya dia berhubungan dengan distributor,

Ir. H. John Hendri. DOK

jadi itu lah prosesnya, ” ujarnya.

Dikatakanya, kalau memang

Warga Pertanyakan Realisasi Desa Fokus

Sanggau. Kepala Dusun Engkiting desa Lintang Plaman kecamatan Kapuas Mateus Rujau, 42, mengeluhkan belum adanya pembangunan infrastruktur di dusunnya.

Padahal desa tersebut sudah ditetapkan sebagai desa fokus tahun 2015.

Diungkapkannya, sejak Indonesia merdeka, dusunya belum pernah tersentuh pembangunan infrastruktur seperti bangunan jalan, jembatan, sekolah, rabat beton dan pipanisasi serta aliran listrik.

“Dusun kami memang jauh tertinggal,” ujarnya, Kamis (16/4).

Ia mengatakan paskapenetapan desanya menjadi desa fokus oleh Pemda Sanggau, menjadi beban tersendiri baginya. Warga sering mempertanyakan kapan pembangunan

infrastruktur direalisasikan.

Ia mengaku tugasnya sebagai Kepala Dusun sudah dijalankan dengan mengusulkan pembangunan setiap tahunnya melalui Musrembang tingkat desa sampai memperjuangkan penggunaan anggaran dana desa (ADD). “Tugas sebagai kepala dusun sudah saya laksanakan setiap tahunnya, hanya saja belum ada realisasinya pembangunan tersebut,” jelasnya Desa Lintang yang terdiri dari tiga dusun yakni dusun Plaman, Engkiting dan Engkalet ini jaraknya masing-masing berjauahan. Siswa dari dusun Engkiting harus pergi ke Dusun Engkalet dengan menempuh jarak sejauh 2,5 kilo meter.

Akibat dari ketiadaan bangunan sekolah di du-

sun Engkiting dan jauhnya jarak tempuh dalam menuntut ilmu bahkan tidak jarang anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk tidak bersekolah. “Kadang anak-anak banyak yang putus sekolah di tengah jalan,” katanya Begitu pula dengan ketersediaan air bersih. Ia mengatakan air sungai yang digunakan warga untuk keperluan sehari-hari sudah tak layak lagi, airnya keruh dan berbau. Untuk memasak mereka mengandalkan air di kolam bekas pengerjaan kayu loging. Air yang diambil dari kolam tersebut diendapkan lebih dulu sebelum dimasak.

“Kemungkinan air keruh dan tercemar karena dekat dengan PT. TBSM dan PT. Pulau Tiga Lestari Jaya Sawit,” pungkasnya. (KiA)

sudah mengajukan RDKK tetapi belum juga dapat, itu yang perlu dipertanyakan dan diselidiki, karena RDKK itu lah syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi. “Kalau tidak ada RDKK ya susah, karena pupuk subsidi ini pupuk dalam pengawasan jadi tidak sembarangan orang jualnya, ” ungkapnya.

Keluhan adanya KUD yang tak mendapatkan pupuk subsidi disampaikan Wakil Ketua DPRD Sanggau, Fransiskus Ason. “Warga di desa Sei Mayam, kecamatan meliau, kabupaten Sanggau mengeluh tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada KUD di sana yang tidak mendapatkan pupuk subsidi, ada KUD yang dapat juga, jadi

kemana jatah pupuk subsidi ini, ” katanya, Kamis (16/4).

Ia k hawat i r a d a p e rmainan dalam penyaluran pupuk tersebut. “Misalnya jatah pupuk untuk kawasan A dialihkan ke kawasan B, mengingat ini menyangkut masalah harga, ” ungkapnya.

Sebelumnya KUD tersebut memperoleh pupuk subsidi.

Atas dasar itu lah mereka sekarang mengeluh, mengapa tahun ini tidak dapat, bahkan informasi yang mereka terima, kedepannya tidak dapat lagi jatah pupuk subsidi. “Kita tanyakan dengan distributor, meraka bilang sudah habis jatahnya di kecamatan Meliau, ” ungkapnya. (KiA)

Tak Ketemu M Zeet, Ketua DAD Parindu Kecewa Sanggau. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Parindu, Engelbertus Acang kecewa lantaran gagal bertemu langsung dengan Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, Kamis (16/4). Sedianya, Acang ingin menemui M Zeet guna mengkonfirmasi dan berkoordinasi terkait perbaikan jalan negara.

Seperti diketahui, melalui medai massa, M Zeet berjanji akan ikut memimpin demo ke Jakarta jika jalan negara tak segera diperbaiki.

“Saya datang ke kantor Sekda tadi pagi (Kamis, red) sekitar pukul 08.00. Kami nunggu sampai pukul 11.00. Tapi setelah itu ajudannya bilang, Sekda belum bisa bertemu karena masih ada rapat,” kata dia via HP kemarin.

Sebagai pejabat negara, kata Acang, harusnya M Zeet bisa membantu mengawal perbaikan ruas jalan negara. “Pejabat ini kan panutan. Kita mau juga pemimpin kita jadi teladan yang omongannya bisa dipegang dan dilihat sepak terjangnya, sehingga kita menaruh kepercayaan terhadap mereka,” katanya.

Sebagai masyarakat, Acang berjanji akan terus mengawal proses perbaikan jalan tersebut. “Kalau memang benar-benar terlaksana kita juga bantu, kalau ada masalah di masyarakat. Kita maunya jalan ini cepat bagus, sehingga semua bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Tanpa bermaksud memojokkan siapapun, ia berharap semua elemen berpartisipasi dalam membangun. “Seperti Anggota Dewan, nunggu ada laporan. Padahal maunya kita bertindak dan ngomong. Tapi kita juga mau ingatkan para pejabat kalau ngomong jangan sekedar ngomong,” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

PT. WRM Dikabarkan Jual Lahan ke PT. HPI Ngabang. Lahan perkebunan karet milik PT. Wira Rivaco Mandum (WRM) yang berada di bawah naungan Lyman Grup dikabarkan sudah dijual kepada perusahaan lainnya yakni PT. Hartono Plantation Indonesia (HPI) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.

Hanya saja tidak diketahui kapan lahan seluas 3602,5 hektar itu dijual PT. WRM pada PT. HPI. Ketua Forum Masyarakat Peduli Investasi Kabupaten Landak, Siyus mengatakan meskipun lahan PT. WRM ini sudah dijual ke PT. HPI, namun manajemen perusahaan tetap membawa nama PT. WRM. “Tapi untuk sekarang ini perusahaan masih terkendala dengan izin alih fungsi komoditi tanaman. Sebab PT. WRM sendirinya sebelumnya bergerak dikomoditi perkebunan karet. Kalau diubah dengan komoditi perkebunan kelapa sawit, tentu hal ini menyangkut soal izin,” ujar Siyus, Kamis (16/4) di Ngabang.

Menurut Siyus, masyarakat yang berada di areal lokasi lahan PT. WRM di Kecamatan Jelimpo atau lebih dikenal dengan sebutan Labos, sangat mendukung adanya investasi di daerahnya.

Seperti diketahui, ada tujuh desa yang daerahnya masuk dalam areal lahan PT. WRM yakni Desa Papung, Desa Sekais, Desa Kersik Belantian, Desa Nyiin, Desa Tebedak, Desa Mandor Kiruk dan Desa Tubang Raeng. “Seluruh masyarakat di desa itu mendukung adanya investasi di daerahnya.

Apalagi sudah lama PT. WRM tidak melaksanakan kegiatan dan hal ini merugikan masyarakat,” katanya.

Hanya saja kata Siyus, meskipun masyarakat mendukung, tapi masyarakat menyampaikan beberapa catatan kepada PT. HPI. “Pertama, pola bagi hasil antara perusahaan dan masyarakat harus saling menguntungkan. Kedua, masyarakat menginginkan adanya Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT). Ketiga, tenaga kerja sebanyak 95 persen dari warga setempat dan 5 persen dari pihak perusahaan. Keempat, harus digelar ritual adat sebelum adanya kegiatan dari perusahaan,” jelas mantan anggota DPRD Landak dua periode ini.

Tuntutan masyarakat ini sudah sesuai dengan hasil pertemuan dengan Forum Masyarakat Peduli Investasi, masyarakat, kades, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. “Kami dari Forum Masyarakat Peduli Investasi tentu akan terus menjembatani antara masyarakat dan perusahaan serta antara masyarakat dengan pemerintah dalam dunia investasi di Landak ini,” janjinya.

Dikonfirmasikan via HP, belum ada jawaban dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Landak, Alpius. Dikabarkan Alpius sedang berada di luar negeri.(ius)

Jumat, 17 April 2015

14

Miras dan Judi di Luar Tanggungjawab Panitia Naik Dango Pemilik diberi waktu bongkar lapak Ngabang. Adanya praktek perjudian dan sejumlah warung yang menjual minuman keras (miras) di lokasi upacara adat Naik Dango ke 30 di GOR Patih Gumantar Kabupaten Landak sangat disayangkan.

Apalagi kegiatan perjudian dan penjualan miras di luar tanggungjawab dari panitia pelaksana Naik Dango. Hal tersebut ditegaskan ketua panitia pelaksana upacara adat Naik Dango ke 30, Lukas Kanoh yang ditemui, Kamis (16/4) di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Landak.

Selain di luar tanggungjawab panitia pelaksana, praktek perjudian dan penjualan miras inipun berada di luar lokasi pelaksanaan upacara adat Naik Dango.

“Pemerintah atau siapa saja tidak melarang yang namanya keramaian. Naik Dango ini kan bernuansa budaya dan kegembiraan pesta. Dengan demikian, tidak dilarang adanya hiburan dan pasar rakyat. Cuma yang tidak sesuai dengan peraturan seperti miras, narkoba, judi dan prostitusi memang dilarang. Kita juga tidak melarang adanya jonggan, sebab itu budaya kita,” ujar Lukas yang juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Landak ini.

Ia mengaku panitia pelaksana Naik Dango juga sudah mengantongi surat izin keramaian dari Polres Landak. “Dalam surat izin keramaian, ada empat hal yang tidak boleh dilakukan yakni miras, narkoba,

judi dan prostitusi,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk menghindari keempat hal yang dilarang itu, panitiapun sedang membuat spanduk imbauan.

“Intinya, bagaimana kita melaksanakan upacara adat Naik Dango ini dengan martabat dan tidak ada empat macam itu,” tambahnya.

Terpisah, Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Landak yang membidangi advokasi adat istiadat dan hukum adat, Vinsensius Syaidina menegaskan, upacara adat Naik Dango yang digelar ini dalam rangka melestarikan budaya.

“Nah, panitia yang menyelenggarakan Naik Dango ini tidak pernah mengatakan boleh judi dan perbuatan negatif lainnya dilokasi upacara adat Naik Dango. Tapi ada oknum masyarakat yang memaksakan kehendak di luar kepentingan panitia dengan menggelar praktek perjudian dan menjual miras disekitar lokasi Naik Dango,” ungkap Syaidina.

Untuk menyikapi hal tersebut katanya, Bupati Landak sudah menyurati Kapolres Landak supaya praktek perjudian, penjualan miras dan segala macam perbuatan negatif harus ditertibkan. Apalagi hal tersebut memang diluar tanggungjawab panitia.

“Surat larangan inipun ditujukan juga kepada dua orang oknum masyarakat yang mempunyai ide untuk membuka praktek judi dan menjual miras dilokasi kegiatan

Rumah radankg tempat pelaksanaan Naik Dango ke 30 di Ngabang. ANTONIUS

Naik Dango. Surat larangan inipun untuk mengantisipasi juga peredaran narkoba,” katanya.

Syaidina meminta kepada semua pihak untuk mengantisipasi hal tersebut. “Kemudian ada jonggan, tapi pelaksanaannya sudah menyimpang. Makanya para pelaku judi diberi tempo tiga hari supaya membonkar sendiri lapaknya. Kalau tidak, polisi bersama tim akan membongkar paksa.

Kitapun mendukung tindakan tegas dan positif ini,” tegasnya.

DAD Landak sendiri tambah Syaidina, tidak mau upacara adat Naik Dango ini dicemari oleh kegiata di luar ranah Naik

Dango. “Apalagi nanti akan ada tamu dari luar negeri yang akan menghadiri upacara adat Naik Dango ini. Jika ini tidak ditertibkan, bila tamu luar negeri menghadiri Naik Dango, mereka tentu akan melihat praktek judi. Kita mau melihat jati diri pelaksanaan Naik Dango yang tertib dan aman,” harap Timanggong Binua Landak ini.

Sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari Polres Landak, POM TNI dan Satpol PP Landak melakukan operasi cipta kondisi dilokasi sekitar kegiatan Naik Dango. Hasilnya, tim gabungan berhasil mengamankan miras dalam jumlah yang besar dan peralatan praktek perjudian.(ius)

Empat Kecamatan Siap Tanam Serentak OKP Ngabang. Empat kecamatan sudah siap dilaksanaan tanam serentak Operasi Ketahan Pangan (OKP), dimulai dari kecamatan Mandor, Sengah Temila, Ngabang dan Jelimpo.

Kepala dinas pertanian kabupaten Landak, Vinsensius, mengatakan untuk memulai penanaman serentak ditanam secara simbolis oleh bupati Landak Adrianus Asia Sidot.

Tanam serentak OKP ini dijadwalkan pada 20 April 2015 di kecamatan Mandor di desa Kayu Tanam, pukul 08:00 sampai. Pukul 09:30. Setelah itu di kecamatan Sengah Temila, di desa Paloan, pukul 10:00 sampai pukul 10:30 dan di desa Pahauman, pukul 13:30 sampai pukul 14:00.

“Kemudian dilanjutkan di kecamatab Ngabang, lokasinya

didesa Amboyo Selatan pukul 14:30 sampai pukul 15:30. Terakhir di kecamatan Jelimpo, lokasinya di desa Tubang Raeng pukul 16:30 sampai 17:30,” kata vinsen.

Ia berharap pelaksanaan serentak OKP ini bisa berjalan lancar.

“Semua panitia dan masyarakat petani sama-sama mendukung OKP ini agar bisa berhasil,” harap Vinsen. (ius)

Vinsensius. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari

Pemerintah Desa Peniti Bakal Dapat Rp510 Juta Sekadau. Pemerintah Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, diprediksi akan mendapatkan kucuran dana lebih dari setengah miliar rupiah dalam tahun anggaran ini. Budget tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sekadau.

“Informasi yang kita dapatkan, kita akan dikucurkan

Abang Ramli. ABDU SYUKRI

Balai Betomu Lokasi Eks PETI Disulap Jadi Lapangan Bola Sungai Ayak. Pemerintah Kecamatan Belitang Hilir meremajakan lokasi eks PETI (penambang emas tanpa izin) di Desa Sungai Ayak 2, Kecamatan Belitang Hilir, menjadi lapangan sepakbola. Proses renovasi itu sudah dimulai sejak kemarin.

“Tadi alat berat bantuan dari salah satu perusahaan perkebunan sudah mulai bekerja,” ujar Camat Belitang Hilir, Paulus Misi, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (16/4).

Proses “sulap” areal bekas PETI tersebut dimulai dengan membuat kanal atau parit.

Sebab, saat ini daerah tersebut sering terendam air akibat banyaknya lobang galian para pencari emas.

“Lokasi itu awalnya merupakan lapangan bola juga.

Tapi karena aktivitas PETI, lapangan itu menjadi rusak.

Maka sekarang kita lakukan

renovasi supaya bisa difungsikan lagi sebagai lapangan bola,” tekad Misi.

Hal ini, Misi melanjutkan, dilakukan sebagai bentuk kepedulian pihak kecamatan terhadap pengembangan prestasi persepakbolaan masyarakat di Kecamatan Belitang Hilir. Jika proses renovasi berjalan mulus, maka lapangan itu akan dijadikan lapangan bola milik pemerintah kecamatan.

Areal lapangan tersebut awalnya merupakan lahan yang diserahkan masyarakat.

Secara swakelola, kemudian dibuat menjadi lapangan sepakbola. Namun, gara-gara ada yang jahil, lapangan itu kemudian berubah fungsi menjadi areal PETI. Karena pengelolaannya dilakukan tanpa memperhatikan kaidah lingkungan maka kondisi lapangan pun rusak. (bdu)

dana Rp510 juta,” kata Abang Ramli, Kepala Desa Peniti, menjawab Rakyat Kalbar, Kamis (16/4).

Pria yang karib disapa Bagong itu merinci, dana sebesar itu masing-masing berasal dari ADD sebesar Rp300 juta lebih dan DD sebesar Rp100 juta lebih.

Meski begitu, belum diketahui kapan tanggal pasti pencairan duit tersebut.

“Kita masih menunggu kejelasan pengucurannya.

Mudah-mudahan bisa cair dalam waktu dekat,” harap-

nya.

Yang pasti, Bagong menegaskan, regulasi penggunaan dana tersebut sudah disiapkan pihaknya. Aturan yang ia maksud berupa Peraturan Desa tentang APBDes. Lanjut dia, dalam Perdes yang dibuat, sudah ada penjelasan terkait rincian kemana saja dana itu akan digunakan. Salah satu yang akan menjadi fokus pihaknya adalah perbaikan infrastruktur berupa jalan dan jembatan.

Tahun 2015 ini, rencanan-

nya Pemdes Peniti akan melakukan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Semirah Air dan Dusun Tanjak Dait. Mereka juga akan melakukan perbaikan jembatan di daerah Semaung.

“Pengerjaannya akan kita lakukan dengan sistem swakelola. Sisa dananya baru akan kita gunakan untuk kepentingan lain, termasuk operasional kantor,” demikian Abang Ramli.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

BPMKBPD Tatar Ratusan Personil Pemdes

Rupinus: Jangan Teledor Sekadau. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Desa (BPMKBPD) melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan desa, kemarin. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kateketik Sekadau itu melibatkan ratusan personil pemerintahan desa se Sekadau.

Kepala BPMKBPD Sekadau, Bayu Dwi Harsono, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintah desa tentang tata cara pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. “Melalui pelatihan ini, diharapkan jajaran Pemdes mengerti tentang tata cara pengelolaan keuangan desa,” ucap Bayu, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (16/4).

Kegiatan pelatihan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Sekadau Rupinus. Selain dari jajaran BPMKBPD Sekadau, juga dihadirkan pemateri dari BPMPD Kalbar, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ardiman.

Dalam sambutannya, Rupinus berharap peserta mengikuti pelatihan dengan seksama. “Sehingga apa yang disampaikan bisa diserap dengan baik,” pintanya.

Ia juga mengingatkan jajaran pemerintah desa untuk bekerja dengan baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Ia tidak ingin melihat ada jajaran pemerintahan desa yang bermasalah dengan hukum akibat salah dalam mengatur keuangan kawasan masing-masing. (bdu)

7 DPC Ambil Bagian di FSBM

Jajaran pengurus MABM Kabupaten Sekadau melakukan pertemuan dalam rangka mematangkan kesiapan penyelenggaraan FSBM. ABDU SYUKRI

Sekadau. Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Melayu (FSBM) perdana Kabupaten Sekadau tahun 2015 tinggal menyisakan waktu sebulan. Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) selaku penyelenggara mengaku persiapan hampir rampung.

“Kesiapan kita sudah mencapai 85 persen,” kata Sunardi, Ketua MABM Kabupaten Sekadau, didampingi sejumlah pengurus MABM lainnya, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (16/4).

Kegiatan yang rencananya akan dipusatkan di Lapangan Sepakbola EJ Lantu Sekadau itu diprediksi bakal meriah.

Tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MABM dari 7 kecamatan se Sekadau sudah memastikan ambil bagian.

“Semua DPC sudah memastikan keikutsertaannya,” kata Sunardi.

MABM sendiri sudah membentuk panitia pelak-

sana kegiatan tersebut yang diketuai Subhan. Saat ini, panitia pelaksana sudah beberapa kali melakukan rapat yang mengagendakan program kerja. Bahkan, pihak DPC juga sudah empat kali mengikuti pertemuan tersebut.

FSBM ini, jelas Sunardi, merupakan salah satu upaya MABM dalam melestarikan budaya Melayu. FSBM yang juga didukung oleh Majelis Taklim Al-Barjanji Maulid Tradisional (MT-AMT) Sekadau itu diharapkan bisa membentengi budaya Melayu dari kepunahan akibat arus globalisasi.

“Kegiatan ini juga kita lakukan dalam rangka menjalin silaturahmi antara sesama masyarakat Melayu di seluruh Kabupaten Sekadau maupun antara masyarakat Melayu dengan masyarakat dari etnis lainnya,” pungkas Sunardi. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Jumat, 17 April 2015

15

8 Bulan Jelang Pemilukada Serentak 2015

Warung Kopi IPM

Anggaran Rp 20 M Masih Diproses Kepala Dinas PU Bina Marga Sambas, Ir H Ferry Madagaskar menjelaskan titik-titik lokasi pembangunan Jembatan Tebas-Tekarang di atas Kapal Katamaran milik DKP Kabupaten Sambas di Sungai Sambas Besar. M RIDHO

Apresiasi Kunjungan Tim Teknis Kementerian PU Sambas. Kunjungan Tim Teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke lokasi pembangunan Jembatan Makrampai-Segarau diapresiasi Pemkab Sambas. Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH memastikan menyiapkan dokumen pendukung pembangunan jembatan tersebut.

Bahkan sebagai bukti keseriusan Pemkab Sambas, Bupati hadir didampingi Wakil Bupati, Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Sambas. “Terwujudnya pembangunan jembatan yang membentang di Sungai Sambas Besar ini merupakan dambaan Pemkab dan masyarakat Sambas, khususnya masyarakat Kecamatan Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Tangaran dan Kecamatan Paloh, karena keberadaan jembatan ini akan mendukung infrastruktur dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas,” papar Bupati Sambas.

Bupati menegaskan, apresiasi tidak hanya terhadap kunjungan Tim Teknis, tapi juga berbagai upaya yang telah dilakukan masyarakat Kabupaten Sambas dalam upaya mewujudkan dan mempercepat pembangunan Jembatan Makrampai-Segarau. “Kita sangat berharap ini segera terwujud. Masalah nantinya akan dibangun dimana bukan masalah. Yang penting, dari empat titik tersebut, masyarakat sudah siap membebaskan lahannya,” ungkap Juliarti.

Menurut Bupati, mengenai dokumen pendukung pembangunan jembatan juga sudah ditindaklanjuti secara serius oleh Pemkab Sambas. “Kita akan memberikan kepastian komitmen penganggaran terkait dokumen yang diperlukan nantinya. Untuk mendukung kemajuan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, mari kita berdoa agar perencanaan pembangunan yang telah kita ajukan sejak beberapa tahun terakhir, dapat segera direalisasikan tanpa hambatan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” harapnya. (edo)

Sambas. Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari enam kabupaten se-Kalbar yang akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada Desember 2015. Waktu 8 bulan dirasa sangat mendesak, mengingat anggaran Rp 20 miliar yang diusulkan KPU Sambas baru akan dibahas mulai Juni mendatang.

Pemilukada Sambas yang semula akan digelar tahun 2016 kemudian dipercepat. Padahal, APBD Sambas Tahun 2015 telah ketuk palu, sehingga dana untuk penyelenggaraan Pemilukada tidak dianggarkan dalam APBD 2015. “Agar Pemilukada Kabupaten Sambas dapat terlaksana, maka Pemkab Sambas harus benar-benar siap dalam penyelanggaraannya, termasuk penganggaran Pemilukada 2015, mengingat APBD Kabupaten Sambas 2015 telah ketuk palu. Pemilukada serentak akan dilaksanaakan pada Desember mendatang, maka waktu yang

penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemillihan, pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS hingga ke tingkat desa, serta menetapkan daftar pemilih tetap, dan mensosialisasikan pemilukada kepada masyarakat. “Karena banyak masih banyak masyarakat Sambas yang belum mengetahui kalau Sambas akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati baru tahun 2015,” ungkapnya.

Melihat banyaknya persyaratan yang perlu disiapkan, sehingga timbul pertanyaan, apakah Kabupaten Sambas siap ikut dalam Pemilukada serentak tahun 2015, mengingat waktu yang tersisa hanya 8 bulan. “Jika kondisi tidak memungkinkan, sebaiknya KPU menunda pemilukada ke tahun 2017 mendatang. Apalagi undangundang tidak menyatakan pemerintah daerah atau KPU akan disanksi. Walaupun ini amanah undang-undang, namun tidak perlu tergesa-gesa,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH kepada wartawan, belum lama ini mengungkapkan, saat ini Pemkab Sambas tengah memproses

tersisa sekitar 8 bulan lagi,” kata Ersandi, pengurus Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) kepada wartawan, belum lama ini di Sambas.

Ersandi menegaskan, tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilukada saat ini begitu singkat. Sehingga dikhwatirkan akan berdampak pada waktu pelaksanaan. Sebab KPU Sambas perlu segera melakukan sosialisasi dan tahapan Pemilukada lainnya. “Ini berbeda dengan 5 kabupaten lain yang juga akan melaksanakan Pemilukada, karena mereka sejak awal memang dijadwalkan Pemilukada dilaksanakan tahun 2015, dan anggarannya juga sudah masuk APBD 2015,” jelasnya.

Menurutnya, dalam tahapan persiapan Pemilukada, dimana KPU harus menyiapkan program dan anggaran, Kabupaten Sambas belum menganggarkan pelaksanaan pemilukada dalam APBD. Sedangkan untuk mengajukan perubahan APBD, paling cepat pada Juni 2015 mendatang. Belum lagi masa pembahasan di DPRD paparnya, tentunya membutuhkan waktu tidak sebentar.

Selanjutnya terang Ersandi, KPU harus melakukan penyusunan peraturan

seluruh hal terkait penyelenggaraan Pemilukada yang direncanakan digelar Desember 2015. “Diperkirakan dana Pilkada yang diperlukan sekitar Rp 20 miliar, dan saat ini masih dalam pembahasan,” ujar Bupati usai menghadiri sebuah kegiatan di Aula Kantor Bupati Sambas.

Bupati dalam kesempatan tersebut menegaskan, terkait dana Pemilukada sudah dibahas Pemkab Sambas dengan melibatkan semua pihak. Bahkan, dana Pemilukada yang bakal digunakan diperkirakan lebih Rp 20 miliar. Hal ini tentu saja hasil rasionalisasi alias perhitungan matang dan riil untuk penyelenggaran Pemilukada. “Persiapan dana Pilkada hingga puluhan miliar ini tidak akan menggangu program dan anggaran SKPD yang ada,” ungkapnya.

Ditanya apakah dirinya akan kembali maju sebagai Bupati Sambas, Juliarti dengan senyum ramah menjawab Insya Allah. “Insya Allah maju, mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan dan kesempatan untuk kembali maju Pilkada,” kata Juliarti seraya mengimbau semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada serentak 2015. (edo)

Agus Supardan Pimpin PMI Sambas Sambas. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sambas periode 2014- 2019 resmi dipimpin Drs H Agus Supardan. Proses pelantikan ini dipimpin Karyanti Crystiandi Sanjaya, Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Kalbar, Kamis (16/4) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.

Istri Wakil Gubernur Kalbar dalam sambutannya mewakili Ketua PMI Kalbar, Ny Frederika Cornelis yang juga istri Gubernur Kalbar meminta pengurus baru PMI di Kabupaten Sambas dapat bekerjasama, solid dan kompak dalam mengemban tugas sosial. Sehingga program strategis PMI dapat dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi di Kabupaten Sambas.

“PMI tidak hanya fokus dengan bantuan dan darurat saja, namun kesiapsiagaan dalam aspek penting mengurangi dampak bencana,” ujarnya.

Ditegaskan Karyanti, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengatakan, bahwa PMI sebagai mitra pemerintah selama 69 tahun, dan telah memberikan segala kekuatannya. Bahkan PMI berusaha mencapai visi tanggap, dicintai masyarakat, terutama dengan tiga program utamanya, yakni peningkatan donor darah sukarela, peningkatan penanggulangan bencana dan kegiatan preventif di bidang kerentanan masyarakat.Tak hanya itu, relawan PMI harus memiliki kualitas, dimana relawan PMI harus terlatih dan bersertifikasi. Namun dalam

Dalam program aksi, ujarnya, PMI Kabupaten Sambas di bawah kepemimpinan Agus Supardan harus berjalan lebih baik, serta dapat memberikan dukungan dan atensi dalam keorganisasian. “Kita sangat merespon PMI Kabupaten Sambas, walaupun belum dilantik, tetapi sudah bergerak terlebih dahulu, dan kita yakin dengan pelantikan ini PMI Sambas akan lebih eksis lagi,” harapnya.

Karyanti Cristiandy Sanjaya menjelaskan, PMI tugas utamanya memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi bencana alam maupun akibat ulah manusia, di samping donor darah sukarela.

Sedangkan dari sisi keorganisasian, siapa saja dapat bergabung dalam semangat dermawan dan relawan dalam PMI.

donor darah diharapkan berkualitas, aman dan bisa didapat dengan mudah, murah dan aman. “Melalui mandat tersebut, maka PMI harus berupaya memperkuat kapasitas di semua bidang.

Hal ini demi tercapainya kapasitas pengurus, baik kabupaten dan kecamatan,” pesannya.

Sedangkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH dalam sambutannya meminta pengurus baru PMI lebih eksis lagi dalam program sosialnya. “Sebagai pelindung PMI, kita berharap PMI dapat bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas, diantaranya melakukan tugas kemanusiaan. Sebab apa yang dilakukan pengurus PMI merupakan ibadah,” tegasnya. (edo)

Sambungan Gantung Diri .......................................................................dari halaman 9 Infrastruktur Desa .........................................................................................dari halaman 9 Usai dievakuasi, mayat AL langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soed-

jarwo Polda Kalbar untuk dilakukan visum. “Selesai divisum, mayat korban kemudian

diserahkan kepada pihak keluarga,” ujarnya. (oxa)

Lukai Leher ...........................................................................dari halaman 9 Ipda Joni, spesialis pembobol indekos ini ditangkap usai melakukan pencurian di indekos Jalan Rajawali dan sempat melukai leher Erni, 29, warga asal Kuala Behe, Landak. “Korban saat ini di rawat inap di Rumah Sakit Antonius, karena menderita luka beset

di leher,” ungkap Ipda Joni.

Dari tangan tersangka, ditemukan barang hasil curian berupa dompet, handphone, dua buku tabungan dan satu pisau lipat.

“Pisau lipat yang kita amankan dari tangan AS, sering digunakannya ketika beraksi. Pelaku tak se-

gan melukai para korbannya yang berusaha melawan,” bebernya.

Tersangka ini, kata Ipda Joni, memang merupakan target operasi Polres, Polsek dan Polda Kalbar. Selama ini aksi yang dilakukan AS memang sudah sangat meresahkan. (zrn)

Ngakunya Kabur ...........................................................dari halaman 9 “Saya tidak ada tempat tinggal, saya tinggal di pinggir-pinggir jalan. Dan karena saya mau dikasih uang, akhirnya saya pun ikut ke hotel, tapi saya ditipu, handphone saya pun diambil pria itu,” bebernya.

Marni bercerita tentang dirinya bisa berada di Kota Pontianak.

Dia mengaku melarikan diri dari kediaman majikan di Malaysia.

Alasannya tidak tahan disiksa majikan.

“Selain disiksa saya juga tidak tahan kerja di sana, karena saya dijadikan PSK (penjaja seks komersial) begitu juga dengan teman-teman saya yang ada di sana,” ungkapnya.

Awalnya Marni bekerja menjaga warung di Jawa Barat. Setelah dijanjikan bekerja di kantor sebagai cleaning service di Malaysia dengan gaji yang lumayan, dia berangkat ke negeri Jiran sekitar tujuh bulan lalu. “Sampai di Malaysia, ternyata saya disuruh bekerja sebagai PSK dengan gaji 800 RM perbulan. Tapi gaji saya tidak diberikan, hanya diberi makan dan disuruh bekerja saja,” katanya.

Saat dirinya melarikan diri, bertemu dengan seorang Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Marni minta tolong diantar ke Indonesia. Karena memohon, lanjut Marini, dirinya pun ditolong

hingga sampai ke Entikong, Sanggau. “Sesampainya di Entikong, saya ditolong oleh orang dan diantarkan sampai Pontianak sekitar satu bulan lalu,” papar Marni.

“Sampai di Pontianak ini, saya telantar, karena tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup.

Akhirnya saya bertahan hidup dengan seperti ini, dari belas kasih orang, hingga sampai mau dibayar diajak ke hotel,” katanya.

Satpol PP akan menyerahkan Marni ke Dinas Sosial untuk dikembalikan ke kampung halamannya di Jawa Barat. (zrn)

Afen mengungkapkan, pada saat kecelakaan Sudarmin membawa perlengkapan anak didiknya di SDN 21 Desa Semerah. Dia bakal diwacanakan Disdikbud Sintang untuk menjadi kepala sekolah definitif.

“Ini adalah musibah. Kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan men-

gucapkan belasungkawa yang mendalam.

Semoga keluarga yang di tinggalkan diberi ketabahan,” tuturnya.

Tokoh masyarakat Ketungau Tengah, Mpringan merasa prihatin dengan musibah yang dialami Sudarmin. Guru di wilayahnya harus bertaruh nyawa untuk menjalankan tugasnya.

Pemerintah harus memerhatikan jalan dan jembatan di Kecamatan Ketungau Tengah. Bahkan hingga kini kondisi kerusakan masih dirasakan masyarakat.

“Kami minta perhatian dari pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan yang dijanjikan,” ungkapnya. (adx)

Kuasa Hukum ......................................................................................................dari halaman 9 “Intinya kita tidak sepakat dengan tuntutan dari JPU (jaksa penuntut umum).

Sebab dari bukti-bukti yang bisa kita tunjukkan, memang ada perbuatan. Namun unsur pidananya tidak ada,” tegas Bambang Tulus Wahyono, juru bicara penasihat hukum terdakwa Budiono Tan usai sidang kemarin.

Bambang menjelaskan, apa yang didakwakan JPU terhadap terdakwa tidak termasuk tindak pidana penggelapan.

Karena adanya pembukaan, penyetoran dan penyimpanan dana 30 persen dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan perusahaan inti yang dimiliki Budiono Tan. Uang tersebut merupakan angsuran atas pagu kredit yang terkumpul sebesar Rp16,7 miliar.

“Ini tidak bertentangan dengan hukum.

Karena perjanjian pra kepemilikan atau kredit intern tidak melibatkan bank dan bukan konversi kredit,” jelasnya.

Menurut Bambang, penarikan dan penggunaan dana yang dilakukan terdakwa Budiono Tan sebesar Rp8,9 miliar

juga tidak melanggar hukum. Alasannya uang tersebut untuk mengganti pembiayaan proyek PIR-Trans yang ditalangkan oleh perusahaan inti milik terdakwa.

Tujuannya untuk memelihara serta menyelamatkan proyek PIR-Trans.

“Ini juga tidak merugikan hak 1.535 petani plasma. Sebab kewajiban kepada 1.535 petani sudah dipenuhi oleh perusahaan inti, seperti menyerahkan kebun plasma seluas dua hektar dan telah diterima 1.535 KK (kepala keluarga) petani plasma, serta membeli seluruh hasil panen TBS dan membayar 70 persen dari penjualan TBS yang diterima 1.535 petani,” Ungkap Bambang.

Terkait tidak terlaksananya pengalihan kredit lanjutan perusahaan kepada petani, Bambang menilai itu bukan kesalahan perusahaan. Tetapi karena permohonan pengambil alih atau konversi kredit lanjutan kebun plasma tidak disetujui dan ditolak oleh Bank Mandiri.

“Berdasarkan ini semua, apa yang JPU dakwakan terhadap klien kami bukan tindak pidana penggelapan. Kita minta terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Jadi harapan kita terdakwa bebas walaupun tidak bebas murni. Karena kita tidak menutup mata ada perbuatan, namun bukan unsur pidana,” tegasnya.

Usai pembacaan pembelaan yang dilakukan kuasa hukum Budiono Tan, satu di antara JPU, Rustam Effendi ngotot pada tuntutan yang telah dibacakannya pada sidang sebelumnya. Kemudian meminta Majelis Hakim tidak menjadikan permohonan kuasa hukum terdakwa sebagai pertimbangan.

“Kita keberatan pada pembelaan tuntutan. Kita mohon pembelaan tidak dijadikan pertimbangan. Kami tetap pada tuntutan,” tegasnya tanpa memberikan penjelasan atas pembelaan kuasa hukum Budiono Tan yang menyatakan kliennya tidak melanggar pidana penggelapan. (jay)

Mentang-mentang .........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 (Pontianak Convention Center). Menurut saya itu tidak ada menutupi jalan orang lain, karena saya menjalankan motor dengan pelan, kecuali berhenti,” katanya.

Di perempatan lampu merah itu kerap padat kendaraan, jika traffic light merah menyala. Bahkan pengendara yang ingin belok ke arah Jalan KH Ahmad Dahlan pun harus sabar menghadapi pengendara yang kurang sadar lalu lintas. Namun berbeda dengan pengendara mobil jenis Grand Max berwarna silver ini. Dari arah yang sama hendak belok ke arah kiri dengan kecepatan tinggi.

Karena tidak bisa lewat akibat Ari dan Ade berjalan pelan sedikit menutupi jalur kiri itu, ditambah lagi pengendara lainnya yang berhenti memakan jalur kiri, sopir mobil yang ditumpangi AW itu menyalakan klakson panjang berulang-ulang kali. Lantas Ari dan Ade serta pengendara lain terkejut.

Mobil tersebut merupakan mobil yang membawa uang dari salah satu bank ke setiap ATM-ATM bank tersebut. Selain sopir, di dalam mobil itu terdapat dua security dan AW, oknum polisi bersenjata lengkap yang mengawal.

Setelah berhasil melewati kepadatan itu,

security di mobil tersebut justru menurunkan kaca dan melontarkan teriakan keras kepada Ari dan Ade. Hal ini yang membuat Ari dan Ade kesal. Sehingga dengan terpaksa kedua pengendara ini menunjukkan kepalan tinjuan ke arah security tersebut. “Saya dalam keadaan berjalan tapi kenapa diteriaki. Kecuali saya berhenti di jalur kiri. Emosi dong saya, lagi panas juga, makanya saya tunjuki kapalan tinju,” papar Ari. Rupanya, security yang belum diketahui identitasnya itu juga emosi. Lantas dia melambaikan tangan kepada Ari dan Ade. Ari pun yang saat itu membonceng Ade langsung memutarkan sepeda motornya untuk mendatangi Grand Max tersebut. Terjadilah adu mulut diantaranya, di pinggir jalan tepat di seberang Kejaksaan Negeri Pontianak itu.

“Begitu saya datangi, dua security turun dari mobil itu. Kami pun adu mulut. Saya mempertahankan argument saya, kenapa diteriaki. Kan saya tidak menutupi jalur dia,” jelas Ari. Dilanjutkannya, tak lama AW dengan gagahnya berseragam lengkap senjata laras panjang itu juga turun dari mobil. AW, dikatakan Ari, langsung memukul bagian kepalanya.

“Saya dipukul tiga kali di kepala, teman saya juga dipukul. Saat dipukul, saya memang tidak melakukan perlawanan,” katanya.

Saat itu, Ari enggan untuk menyebutkan bahkan mengandalkan identitas sebagai wartawan Rakyat Kalbar. Menurutnya, legalitas sebagai wartawan bukanlah serta-merta melanggar hukum. Hal itu juga dilakukan, dikatakan Ari, agar tahu seperti apa sebenarnya sikap oknum polisi terhadap warga umum.

“Jujur awalnya saya tidak mau menyebutkan identitas saya dan sengaja tidak melawan, biar tahu seperti apa sih arogansi oknum polisi terhadap warga umum. Tapi, karena dipukul terus, akhirnya saya menyebutkan kalau seorang wartawan. Dan dia (AW) langsung masuk ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun,” jelas Ari. Karena panik, Ari tak mengingat berapa nomor polisi mobil tersebut. Kemacetan panjang pun tak tarelakan dengan adanya kejadian ini. “Saya lupa nomor polisi mobil itu. Karena panik sehabis dipukul. Yang jelas, mobil itu mobil yang biasa mengantar uang ke ATM-ATM,” ujarnya.

Hingga kini, AW belum diketahui dari satuan mana. Namun sumber kepolisian menye-

butkan, anggota polisi yang diperbantukan untuk pengamanan di perusahaan perbankan itu ada dua bagian. “Kalau SSI, biasanya dari Sabhara Polda Kalbar. Kalau Advantage juga sama, tapi dari pagi sampai jam dinas saja, termasuk lembur. Nah, kalau tengah malam, biasanya diambil alih dari anggota Sabhara Polresta Pontianak,” papar Ari. Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Nowo Winarti menyayangkan sikap kearogansian anggotanya tersebut. Dirinya mewakili institusi sepenuhnya meminta maaf atas kejadian ini.

“Kami minta maaf kalau misalnya ada anggota yang masih menunjukkan sikap yang tidak pantas di tengah-tengah masyarakat,” tegas Nowo ketika dihubungi.

Nowo menilai, kedua-duanya memang salah. Menurutnya, yang namanya pengendara tidak peduli siapapun harus taat aturan.

Dalam artian, posisi Ari saat itu memang salah karena mengambil jalur kiri atau jalur tiga, di mana jalur untuk pengendara yang hendak belok kiri. Kemudian, untuk oknum polisi AW pun, juga dikatakan Nowo, salah dalam bersikap. Semestinya, sikap arogansi itu tidak boleh ditunjukkan kepada masyarakat.

“Saya menilai dua-duanya salah. Ada kebiasaan kendaraan roda dua selalu berusaha berada di depan, kalau lampu merah. Padahal sudah ada batas-batas yang ditentukan.

Kemudian, untuk oknum AW juga salah karena menunjukkan sikap arogansinya,” ujar Nowo.

Kendati demikian, jika korban yang tidak terima dengan perlakuan oknum AW itu, Nowo menganjurkan segera melaporkan kearogansian oknum AW itu. “Kalau fatal seperti pemukulan itu, korban bisa dilaporkan ke unit atau bidang Porpam Polresta Pontianak atau Polda Kalbar. Kalau ada laporan, baru kita tindak,” tegasnya.

Nowo berharap, ini kejadian terakhir dilakukan oknum tertentu. Jikalau masih terjadi sikap yang membuat citra kepolisian itu menjadi buruk, Nowo menegaskan, tentunya akan ditindak.

“Pimpinan juga tiada hentinya mengingatkan agar anggota tidak bersikap arogan atau tidak pantas maupun semena-mena terhadap masyarakat. Meskipun masih ada yang melakukan sikap itu. Mudah-mudahan dengan kejadian yang ada, tidak lagi terulang,” harapnya. (oxa)

Bibir

Mer

Kirana Larasati

Informasi dan Gosip Selebritis

esabaran Kirana Larasati yang jadi pasangan bintang Bollywood, Shaheer Sheikh di film Turis Romantis sudah habis. Sekian lama tenang, akhirnya Kirana angkat bicara soal komentar jahat para hater di akun jejaring sosialnya.

“Dibilang kegatelan. Garukin dong...Kalo berani :D:D,” kicau Kirana.

Bersamaan dengan status tersebut, Kirana menyertakan screen capture komentar dari haters yang menyebutnya sebagai cewek kegatelan. Netizen itu juga menyatakan bahwa Shaheer cocoknya dengan Ayu Ting Ting, bukan dengan Kirana.

Shaheer Sheikh yang lagi banyak job di Indonesia memang memiliki fans fanatik. Namun semakin lama, tingkah beberapa oknum yang mengaku fan, tak bisa dikendalikan. Mereka sudah tak sungkan lagi untuk memberikan kata-kata yang kasar kepada lawan main cowok ganteng itu, termasuk Kirana.

Pada posting lainnya, Kirana menyatakan, dirinya selama ini kerap becanda atas segala hal. Dan ia berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. “Tapi kalau sudah urusan dengan keluargaku dan orang-orang yang kucintai, aku akan menyikapinya dengan serius,” ujarnya. “Aku tidak tahu bagaimana seleb lain menyikapi hal seperti ini. Tapi aku adalah manusia biasa. Aku melindungi keluargaku dan orang yang kucintai. Semoga harimu bahagia kawan,” lanjut artis yang dulu mengaku pemakai narkoba dan doyan minuman keras ini. Tambahan informasi. Pada Minggu (12/4), di akun Instagram Shaheer Sheikh mengunggah foto Kirana memakai baju merah berjalan di tepi pantai. Tertulis caption, “Aku mau, selamanya Kita Romantis seperti ini”.

Namun ketika akun Instagramnya diakses, foto tersebut telah dihapus. Memang masih ada jejaknya di akun Twitter (Shaheer mengaktifkan sambungan share posting Instagram ke Twitter), tapi jika diklik linknya Page Not Found. Followers pun bingung kenapa postingan tersebut dihapus. “Pic-nya dihapus ya? Kok nggak bisa kebuka,” tanya pemilik akun HoneySuhandi. “Iya nggak ada, pasti gara-gara coment yang nggak-nggak,” tebak pemilik akun siffairham.

Dalam film Turis Romantis, Kirana berperan sebagai Nabil, seorang gadis tomboy, cuek dan semaunya sendiri.

Untungnya bagi Kirana, karakternya dalam film itu tak jauh beda dengan karakter aslinya. “Jadi nggak susah. Susahnya itu ngatur emosi kadang di atas, dikasih tahu harus bisa atur emosi,” tutup bintang film Purple Love, Slank Nggak Ada Matinya dan Kota Tua Jakarta ini. (RM)

G N A R E BIKIN B

Rakyat Kalbar Jumat, 17 April 2015

HANNAH AL RASYID

Senang Dilindungi Hannah Al Rasyid ternyata sudah memiliki gandengan.

Namun, kekasih artis penyuka silat tersebut saat ini masih bermukim di Inggris. Alhasil, dia harus rela menjalani long distance relationship (LDR).

“Tapi dia sejauh ini memang cowok yang cowok banget. Jadi bukan gue yang melindungi dia, tapi dia bisa melindungi gue juga,” terang Hannah.

Artis berdarah Bugis itu juga memiliki kiat khusus untuk menjaga keharmonisan hubungannya dengan sang kekasih.

Terutama ketika sang pujaan hati sedang berkunjung di Indonesia. Apa itu? Rupanya, Hannah senang mengajak sang belahan hati melakukan olahraga bareng.

Mulai dari yang ringan seperti sekadar jogging hingga mencoba olahraga ekstrim.

“Gue suka cowok yang bisa melindungi gue, walaupun gue juga bisa jaga diri. Daripada punya cowok baik, tapi pas ceweknya diganggu diam saja, gue enggak suka,” tegas artis berambut panjang itu.

(Jp)

MAIA ESTIANTY

6 Cangkir

Sehari

KUIS BERHADIAH “MAU BAWA PULANG SELULER PHONE POLYTRON?” PERIODE I

Selamat Kepada Pemenang

Menikmati kopi sudah tidak lagi jadi kebiasaan kaum pria. Perempuan pun kian banyak yang memiliki kebiasaan seperti itu. Maia Estianty, 39, contohnya. Mantan istri Ahmad Dhani tersebut menyatakan, dirinya bisa menghabiskan lima hingga enam gelas kopi per hari.

“Ya mau gimana. Aku memang agak keranjingan. Aku ketagihan aja sama rasanya. Apalagi yang cappucino karena aku nggak terlalu suka kopi yang hitam,” kata Maia.

Ibu tiga anak tersebut sebenarnya menyadari dampak buruk terlalu banyak minum kopi.

Meski begitu, Maia tetap tidak bisa menghentikan kebiasaan ngopi. Jumlah per cangkir yang diminum setiap hari pun tidak berkurang.

“Susah. Kalau nggak ngopi itu rasanya nggak enak,” ucapnya.

Untuk mengimbangi, sejauh ini dia minum banyak air putih. (idp)

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Titin Sumarni Pemenang berhak mendapatkan hadiah satu unit Feature Phone.

Untuk pengambilan hadiah silahkan bertandang ke Gedung Graha Pena Kalbar, Lantai 2, Jalan Arteri Supadio (A Yani II) Km 3,5 Sungai Raya, Kubu Raya

PERIODE II: 18 - 23 APRIL 2015 PERIODE III: 25 – 29 APRIL 2015 Info pemenang kuis berhadiah periode II akan diumumkan pada tanggal 25 April 2015 dan periode III pada tanggal 30 April 2015 di Harian Rakyat Kalbar, FB Iklan Rakyat Kalbar dan FB Polytron Mobile

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café