17 November 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Senin, 17 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Nelayan dan Kapal Andon Diduga Raup Milyaran Rupiah

Ambil Kekayaan Laut Kita, Pajak pun Tak Dibayarnya BenGas Bikin Menteri Susi Takjub

Polda Kalbar Siap Memulai Penyelidikan

PONTIANAK-RK. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memastikan akan menindaklanjuti hasil karya Amin, putra asli Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang menemukan bahan bakar murah meriah kolaborasi bensin dan gas (BenGas). Temuan itu digunakan sebagai bahan bakar kapal maupun motor air nelayan tradisional di Kalbar. Halaman 7

PONTIANAK -K UBU R AYA -RK. Luar biasa kekayaan laut Kalimantan Barat. Luar biasa pula niat orang-orang dari luar Kalbar untuk merampasnya. Salah satu contoh, komoditi kepiting putih alias rajungan. Berdasarkan informasi, pendapatan nelayan dari Jawa Barat yang melahap kekayaan laut Kalbar di pesisir Kabupaten Kubu Raya selama 6 bulan belakangan diduga mencapai milyaran rupiah. Dan, dengan melakukan illegal ﬁshing Halaman 6

Muda Mahendrawan mengemudikan motor air milik nelayan yang menggunakan bahan bakar BenGas pada bulan Oktober 2013 lalu. DOKUMEN-RK

Pengawasan Laut Tanggungjawab Semua Stakeholder PONTIANAK-RK. Perairan Kalbar termasuk kawasan yang dibidik nelayan asing untuk mencuri ikan dan hasil laut lainnya. Pengawasan laut dari kejahatan ilegal ﬁshing harus menjadi tanggungjawab semua stakeholder. Siapa pun harus aktif melaporkan kegiatan-kegiatan ilegal kapal asing yang mencuri ikan di perairan Kalbar. Halaman 7

Gesekkan Telunjuk dan Jempol, Rusman Ali Tuduh Wartawan RK Terima Duit,

Diklarifikasi, Malah Bilang, “Bukan.. Bukan Saye.. Saye Dapat Informasi dari Pak Djoko” Menteri Susi Pudjiastuti ditemani Bupati Rusman Ali dan Sekda Kalbar M. Zeet Hamdy Asshovie meninjau sarana rumah Detention Center untuk ABK kapal illegal ﬁshing, Sabtu (15/11). ABELNUS-RK

PONTIANAK-RK. Tak ada angin tak ada hujan, entah kenapa tudingan tak berdasar sekelas fitnah bisa keluar dari mulut pejabat publik

selevel orang nomor satu di kabupaten/kota. Bupati Kubu Raya, H. Rusman Ali SH, menuding wartawan Rakyat Kalbar menerima sejumlah

Oknum Pejabat Pemprov Berjudi Sembilan Pemain Digelandang, Rp94,6 Juta Diamankan, Oknum Polisi Diduga Membekingi P ONT IANAK -RK. Tim Satgas Tindak Kepolisian Daerah Kalbar menggerebek rumah di Kompleks Sukses Sempurna, No. B7, Pontianak Selatan, Minggu (16/11) dini hari. Rumah itu klik!

digunakan sebagai tempat perjudian dengan taruhan besar. Tak tanggung-tanggung, pemain judi yang berhasil diamankan sedikitnya ada sembilan orang. Satu di antara pemain

judi itu oknum pejabat Pemprov Kalbar berstatus kepala seksi (Kasi) dan oknum anggota Polda Kalbar berpangkat Aiptu. Menyusul barang bukti yang berhasil diamankan kurang lebih Rp94,6 juta. Semua tersangka dan barang bukti sudah dibawa ke Halaman 6

PNS Berkualitas Rendah

www.rakyat-kalbar.com

Siap-siaplah Pensiun Dini J AKARTA -RK. Para Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap-siap menghadapi pensiun dini. Kebijakan ini diberlakukan bagi pegawai yang kompetensinya rendah dan tidak bisa klik!

Gesekkan telunjuk dan jempol, Rusman Ali tuduh wartawan RK terima duit -- Kebanyakan dengar bisek-bisek orang dekat kalik tuh.

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com @Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online HARIAN

yang kualitasnya rendah, tegas Setiawan Wangsaatmaja, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Minggu (16/11). Halaman 7

Tolak Penghapusan Kolom Agama di KTP Kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sempat menjadi polemik. Lantaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo melempar wacana pengosongan kolom tersebut. Namun, kolom agama di KTP boleh dikosongkan ini hanya berlaku bagi warga yang memiliki keyakinan selain enam agama yang diakui Pemerintah Republik Indonesia. Belum saja rencana tersebut terealisasi, malah muncul wacana yang lebih ekstrem, yakni menghapus kolom agama di KTP. Artinya, Halaman 7

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

Rakyat Kalbar

dikembangkan lagi. Dalam rangka penataan struktur organisasi kepegawaian, pemerintah akan mengambil kebijakan pensiun dini. Pensiun dini akan dikenakan mulai tahun 2016, kepada pegawai

uang hanya karena mendapat bisikan dari bawahannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Djoko Triyono. Halaman 7

Rakyat Kalbar

Felix @felixaﬁrdaus

Novriantoni Kahar @novri75

Kesalahan sejak dulu, kenapa penambangan minyak bumi dilepas ke asing, Indonesia cuma menguasai 17% dari total keseluruhan

Siapa yg bisa menyangka betapa bobroknya sektor Kelautan dan Perikanan di masa SBY? Kita tercengang diberitahu Bu Susi!

Tim Aksi UNJ @greenforce_unj

bagegogz @wakadol2012

Rakyat sudah cukup menderita. Mohon jangan lawan rakyat. Jangan kelabui rakyat. Pak @jokowi_do2,kami mohon,beranilah melawan MAFIA NEGERI! #GalauBBM

E - KTP > Enaknya - Korupsi Tuk Pensiun (bila sudah nggak menjabat menteri lagi)

Bang Is. @IniBang_Is

sumantri suwarno @mantriss

Kalo Sekedar menolak atau tak setuju dengan satu kebijakan tanpa solusi, kayak tong kosong nyaring suaranya

Publik memang berhak tahu setiap transaksi yang melibatkan uang atau asset pemerintah, apalagi nilainya trilyunan.

Brimob Berpakaian Loreng, Masyarakat Bisa Bingung

Neta S. Pane

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras penggunaan seragam loreng bagi jajaran Brimob. Tampilnya Brimob menggunakan seragam loreng, akan membuat kerancuan identitas Polri dan TNI. Halaman 6 Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

Andi Mutaqien, Koordinator Tim Advokasi Anti Maﬁa Hutan

UU P3H Dinilai Hanya Menyusahkan Masyarakat Tradisional +Kapan agenda persidangan uji materi atas UU P3H tersebut akan digelar? -Koalisi Anti Maﬁa Hutan sudah menjalani sidang pertama uji materiil pada 14 Oktober 2014. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2014. Yakni dengan menghadirkan saksi dan ahli dari pihak koalisi.

KOALISI Anti Maﬁa Hutan mengajukan uji materi atas Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Alasannya, UU itu tidak sesuai dengan semangat untuk menjerat korporasi yang melakukan alih fungsi kawasan hutan. Sebaliknya, undang-undang ini justru mengkriminalisasi pihak yang melakukan perladangan tradisional, yaitu masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, tegas Koordinator Tim Advokasi Anti Maﬁa Hutan, Andi Mutaqien dalam konferensi pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (16/11). Andi berpendapat, subtansi UU P3H yang menciderai hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan terlihat dari sanksi pidana pada peraturan perundang-undangan itu. Pemberlakuan sanksi pidana tetap diarahkan kepada petani, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 serta pasal lain di UU P3H.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan bersama Andi Mutaqien, Koordinator Tim Advokasi Anti Maﬁa Hutan. +Semangat apa yang melandasi Koalisi Anti Maﬁa Hutan mengajukan uji materi atas UU P3H? -Sejak disahkannya undang-undang itu pada 6 Agustus 2013, sudah ada empat orang anggota masyarakat hukum adat yang dipenjara. Diantaranya, dari masyarakat hukum adat Semende Banding Agung. Bahkan, sambung Andi, UU itu juga dipergunakan untuk mengancam warga desa.

+Apa saja yang Anda harapkan dari uji materi atas UU P3H tersebut? -Koalisi Anti Maﬁa Hutan mempertanyakan penerapan sanksi pidana penjara kepada korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Sebab, sebuah korporasi tidak bisa dihukum penjara. UU ini (P3H) menerapkan sanksi pidana penjara kepada korporasi. Korporasi seharusnya diberi pidana denda atau pencabutan izin.

Koalisi Anti Maﬁa Hutan yang dipimpin Andi Mutaqien sedang menyerahkan berkas di MK

+Terkait hal tersebut, adakah pihakpihak lain yang ikut mereduksi warga yang berjuang demi desa mereka? -Di Desa Kenongo, Lumajang, UU P3H digunakan Perum Perhutani untuk mengancam warga desa yang justru sedang berjuang memakmurkan desanya dengan membuat jalan. Berdasarkan data yang dimiliki koalisi, sudah ada 11 perkara dengan 22 orang yang terjerat dalam perkara kawasan hutan. Perkara itu sudah diputus di pengadilan negeri. Terdakwa dalam perkara

JAKARTA-RK. Kinerja pemerintah selama ini dipertanyakan dalam memberi keputusan terkait kontrak blok minyak dan gas bumi yang akan berakhir masa kontraknya. Menjawab itu, Menteri ESDM RI, Sudirman Said menyatakan keputusan akan kontrak akan segera diselesaikan pihaknya. Ia mengatakan terdapat 19 kontrak Blok Migas yang akan habis masa pengelolaannya. Empat diantaranya akan segera mendapat kepastian. Empat kontrak dari 19 kontrak dalam pekan depan kami umumkan, ucap Menteri ESDM RI, Sudirman Said, dalam jumpa pers, di Gedung ESDM di Jakarta, Minggu (16/11). Sudirman tidak membeberkan, secara jelas kontrak yang akan mendapat kepastian dari pemerintah. Ketika ditanya terkait kontrak Blok Mahakam yang dikelola oleh Total E&P Indonesie, dia menegaskan pihaknya memihak kepada PT Pertamina (Persero). Pasalnya, selama ini pemerintah dituding akan berpihak pada asing dibanding pada Pertamina. Jelas sekali kita berpihak ke negara sendiri. Kalau hari ini bisa kita serahkan ke Pertamina. Tapi ada tata caranya, sambungnya. Sudirman menjelaskan, penyelesaian kontrak ini dapat digunakan sebagai kesempatan Pertamina untuk dapat beroperasi di lapangan migas di luar negeri. Dengan demikian, kata dia, akses Pertamina tidak hanya dari dalam negeri tapi juga berasal dari luar negeri. Namun, soal waktu penyelesaian kontrak itu, belum ia sampaikan secara pasti. Kepada Total atau siapapun yang selesai kontraknya. Kita jalan bareng-bareng tapi boleh enggak ajak Pertamina ke tempat anda beroperasi. Mitra kita kooperatif. Kita punya target sebelum tiga bulan sudah diputuskan, ujar Sudirman. (jpnn)

Kehabisan Baterai Gambar komet 67P/ Churyumov-Gerasimenk menghiasi halaman muka koran-koran di Jerman setelah Robot Philae yang dibawa satelit Rosetta berhasil mendarat di tubuh komet Rabu sore lalu (12/11). Robot Philae mengirimkan data-data penting mengenai komet yang melaju dengan sangat kencang itu. Hari Sabtu (15/11) dikabarkan Philae kehabisan baterai dan untuk sementara tidak dapat mengirimkan informasi tambahan. Petugas di ruang kontrol Badan Ruang Angkasa Eropa (ESA) sedang mencoba berbagai upaya untuk mengubah posisi Philae. Rmol

+Apa yang Anda harapkan dari uji materi atas UU P3H tersebut? -Saya menilai, UU P3H tidak menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, Koalisi Anti Maﬁa Hutan minta agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keseluruhan UU P3H tersebut.

+Selain Koalisi Anti Maﬁa Hutan, adakah pihak lain yang juga sehaluan dengan perjuangan Anda? -Ya, semangat UU P3H untuk menyasar korporasi juga dipertanyakan oleh aktivis Perkumpulan HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis). Pasalnya, UU itu lebih mengarah kepada individu. Niat undang-undang ini menyasar korporasi juga dipertanyakan.

+Selain ke MK, adakah upaya lain yang juga dilakukan? -Ya, selain ke MK, Koalisi juga minta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya melakukan review terhadap UU P3H. Re- editing : Andry

Mendagri Perketat Evaluasi RAPBD Usulan Gubernur

Dipertanyakan

Penjelasan Menteri ESDM Soal Kontrak Blok Mahakam

itu bukan hanya berasal dari masyarakat hukum adat, tetapi ada juga dari petani dan sopir yang mengantarkan kayu dari perusahaan.

+Adakah celah hukum terhadap korporasi di dalam P3H? -Ya, apabila pihak yang akan dikenai sanksi pidana penjara adalah pengurus suatu korporasi, maka hal itu harus dijelaskan secara eksplisit di dalam undang-undang. Tetapi jika tidak dijelaskan secara rinci, maka bisa dijadikan celah oleh orang-orang tertentu untuk lolos dari jerat hukum. Untuk itu, koalisi sudah mengajukan uji materil terhadap UU P3H ke MK. Kepada MK, Koalisi meminta untuk membatalkan keseluruhan UU tersebut.

Cegah Penyelundupan Anggaran Tanpa Sepengetahuan Dewan J AKARTA -RK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat evaluasi atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) provinsi yang sudah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD. Pasalnya, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu tak mau kecolongan dengan usulan anggaran di

Tjahjo Kumolo

RAPBD versi gubernur tanpa sepengetahuan DPRD. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada gubernur yang mengusulkan anggaran baru dalam RAPBD yang kirim ke Kemendagri, tapi sebenarnya tidak ada dalam kesepakatan yang diambil bersama DPRD. Kasus RAPBD Riau adalah contoh nyata ketika Kemendagri nyaris kecolongan oleh pasal di RAPBD yang diusulkan Gubernur Riau, Annas Maamun. Dalam RAPBD Riau, ada beberapa usulan anggaran yang sebenarnya tak diketahui DPRD, namun diusulkan oleh Annas yang kini menjadi pesakitan di KPK, karena disangka menerima suap. Mudahnya, ada usulan anggaran yang diselundupkan dalam RAPBD Riau tanpa sepengetahuan DPRD.

Sekarang kita sisir betul. Kita tidak mau terjebak oleh kepala daerah yang nakal, tegas Tjahjo, Minggu (16/11). Mantan anggota DPR RI itu pun curiga kasus serupa tidak hanya terjadi pada APBD Riau. Sebab, bisa juga kasus serupa ada dalam RAPBD kabupaten/ kota yang dievaluasi oleh gubernur. Dugaan kami kasus seperti ini banyak. Arahnya adalah anggaran untuk kepentingan kepala daerah yang tanpa sepengetahuan DPRD. Misalnya, sengaja bermain dianggaran pemeliharaan mobil dinas, timpalnya. Seperti diketahui, rancangan peraturan daerah (raperda) APBD provinsi yang telah disetujui oleh gubernur dan DPRD beserta rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, sebelum resmi ditetapkan harus melalui evaluasi di Kemendagri. Dalam proses evaluasi itu pula Kemendagri bisa melakukan koreksi. (jpnn)

Alih Pengelolaan PTAIN Perlu Dikaji JAKARTA-RK. Dibentuknya Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (KemenristekDikti) mendorong wacana pindahnya pengelolaan perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) dari Kementerian Agama. Hal itu sesuai pada tujuan integrasinya pendidikan tinggi dengan Kementerian Ristek. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengakui, adanya gagasan pengelolaan PTAIN tidak lagi pada Kementerian Agama. Itu muncul setelah pembentukan Kemenristek-Dikti pada pemerintahan Jokowi-JK. Memang itu yang jadi pertanyaan. Apakah PTAIN harus dikelola KemenristekDikti, ujar Lukman Hakim, usai menghadiri Dies Natalis UIN Raden Fatah ke-50, Palembang, Kamis (13/11). Di hadapan ratusan wisudawan UIN Raden Fatah itu, ia menjelaskan gagasan tersebut muncul sebagai lanjutan integrasi perguruan tinggi dengan kementerian riset.

Agar perguruan tinggi bisa lebih berkembang dan risetnya lebih teraplikasi. Hanya saja, menurut mantan Wakil MPR periode 2004-2009 itu, perlu melakukan kajian mendalam bagi perpindahan pengelolaan PTAIN. Karena sifat kekhasan PTAIN yang tak bisa sama dengan perguruan tinggi umum. Meskipun PTAIN itu sudah banyak yang menjadi universitas. Lebih meluas jangkauannya, paparnya. Perubahan status pada PTAIN, lanjut dia, tak menjadi alasan pengelolaannya pindah pada Kemenristek Dikti. Pasalnya terdapat fakultas keagamaan yang jadi kewenangan Kemenag. Artinya, kata Menag, banyak persoalan memindahkan pengelolaan PTAIN pada Kemenristek-Dikti. Lagi pula kewenangan itu masih belum diatur dalam UU Sisdiknas. Tapi silahkan lakukan pengkajian saja. Meski UU Sisdiknas tetap mengatur kewenangan itu pada Kemenag, ucapnya. (jpnn)

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Senin, 17 November 2014

Cornelis Ajak PT. GGP Kembangkan Singkong di Kalbar

Gubernur Kalbar, Cornelis saat berada di PT GGP, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (15/11).H LAMPUNG - RK. Gubernur Kalbar, Cornelis berkunjung ke PT. Great Giant Pineapple (GGP), Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (15/11). Melalui kunjungan orang nomor satu di Kalbar ke perusahaan yang bergerak di

bidang tanaman hortikultura dan ternak sapi itu, diharapkan dapat terjalin kerjasama dalam pengelolaan singkong di provinsi itu. Dalam kunjungannya itu, Gubernur Kalbar tidak sendiri. Cornelis didampingi

Kebakaran lahan.

ILUSTRASI

penelitian bersama terhadap persoalan kebakaran tersebut, ujar Nyarong. Ia juga mengingatkan, urusan menyikapi baik sebelum dan saat terjadi bencana, bukan hanya menjadi tanggungjawab BPBD saja, tapi juga semua pihak. Sesuai dengan peraturan gubernur yang berlaku, kewajiban untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran tidak hanya menjadi tanggungjawab BPBD saja, beberapa SKPD pun mempunyai tugas itu baik langsung atau tidak, ucap Nyarong. Untuk kembali mengingatkan kembali tanggungjawab bersama itu, kata dia, BPBD Kalbar mengundang seluruh BPBD kabupaten/kota dan beberapa SKPD lainnya untuk melakukan rapat koordinasi yang dimulai pada 13 November kemarin. Nyarong menambahkan, atas perintah langsung dari Gubernur Cornelis, ia selaku Kepala BPBD Kalbar diberi kebebasan untuk melakukan komunikasi langsung dengan seluruh bupati dan wali Kota terkait bencana di wilayahnya masingmasing. Tetapi masih saja ada beberapa kepala daerah yang kurang respon terhadap upaya komunikasi dan koordinasi dari BPBD Kalbar, pungkasnya. (agn)

Ini Saran Fauzi ke Dishubkominfo Kota Untuk Mengurai Kemacetan PONTIANAK-RK. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak diminta mengalihkan kendaraan-kendaraan besar yang biasa melewati Jalan Gusti Sutut Mahmud ke Jalan 28 Oktober. Khususnya kendaraan besar di depan penyeberangan ferry di Depan Pasar Siantan. Kami berharap kendaraan-kendaraan besar tidak melewati jalur Gusti Situt Mahmud, karena kemacetan itu terjadi salah satu penyebabnya adalah kendaraan besar ditambah lagi dengan banyaknya kendaraan yang melintas keluar dari penyeberangan ferry itu, ujar mantan anggota DPRD Kota Pontianak, HM Fauzi, S.Sos, Minggu (16/11). Pengalihan itu, kata dia perlu dilakukan untuk mengurai kemacetan, khususnya bagi kendaraan besar, seperti container dan truk-truk besar seperti fuso dan sejenisnya ke Jalan 28 Oktober. Lewat jalan lain seperti 28 Oktober-Budi Utomo, ini bisa sedikit

PEMPROV KALBAR

Ketua TP PKK Kalbar, Ny. Frederika Cornelis, S.Pd, Kadis Pertanian dan Tanaman Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kalbar, Kepala Biro Humas dan Proto-

Kabupaten/Kota Tak Isi Form Laporan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

PONTIANAK-RK. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan tidak sepenuhnya didukung kabupaten/kota. Sebab, formulir laporan bencana yang disediakan untuk dinas terkait di kabupaten/kota tidak direspon. Pengusaha dan dinas terkait tidak pernah mengisi formulir laporan terkait bencana kebakaran hutan dan lahan. Padahal dengan formulir itu bisa didapatkan data-data penyebab, pelaku, kronologis bahkan sampai detail jenis api kebakarannya, kata Kepala BPBD Kalbar, T.T.A Nyarong, kemarin. Ia mengingatkan, manfaat pelaporan itu sangat besar. Terutama sebagai tindaklanjuti BPBD Kalbar terhadap bencana yang terjadi di kabupaten/kota. Di sisi lain, pihaknya berharap ada kajian khusus menyikapi maraknya kebakaran di Kalbar, ini penting agar tidak kembali dilakukan secara sengaja oleh pengusaha atau masyarakat. Kita bisa bersama-sama menentukan sikap yang jelas sebagai tindaklanjut terhadap persoalan itu. Apalagi, belum ada MoU atau nota kesepakatan kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintahan di Kalbar untuk melakukan

UMAS

kol, Kepala Bank BI Perwakilan Kalbar, Direksi Pemasaran Bank Kalbar, Pincab Bank Kalbar Cabang Sanggau, melakukan kunjungan kerja ke PT Great Giant Pineapple, dan Grup. Rombongan disambut Government Relationship PT Great Giant Pineapple, Mahfud. Kalbar memiliki potensi untuk mendirikan pabrik industri pengolahan singkong. Karena Kalbar memiliki wilayah dan lahan kosong yang sangat luas dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, kata Cornelis di sela-sela kunjungannya itu, Sabtu (15/11). Dikatakan Gubernur, banyak potensi yang bisa digali, salah satunya pemanfaatan lahan untuk tanaman singkong. Lahan yang kosong tidak serta merta harus diamankan, tetapi harus difungsikan dengan baik melalui tanaman yang bermanfaat, yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan itu, Cornelis menyampaikan ketertarikannya dalam pengolahan singkong di PT. GGP. Kunjungan kerja ini untuk mengetahui bagaimana cara mengelola, dan memanfaatkan singkong yang beracun maupun yang tidak beracun menjadi bahan yang bisa dijadikan tepung maupun olahan lainnya. Setelah melihat secara langsung, tentunya hal ini akan menjadi modal bagi kita di Kalbar, ujarnya. Government Relationship PT GGP, Mahfud di hadapan Cornelis mengatakan, telah beberapa kali berkunjung ke Kalbar untuk melakukan survei. Menurutnya Kalbar memang memiliki potensi. Kalbar memiliki tanah yang jauh lebih baik untuk berbagai jenis tanaman seperti nanas, pepaya, singkong,

jambu, buah naga dan lain sebagainya yang tidak kalah dengan daerah lain, ucapnya. Lahan yang rata, tidak bergambut sebagai syarat utama, kata Mahfud, telah dimiliki Provinsi Kalbar. Jika syarat investasi di antara aman, kondusif, kepastian hukum hingga birokrasi dapat dipenuhi, maka PT GGP siap untuk Kalbar. Mulai dirintis sejak tahun 1979, PT GGP mendapat peringkat 3 terbesar di dunia dalam pengolahan nanas. Hal ini akan kita tingkatkan lagi untuk pada tahun-tahun berikutnya bisa menjadi yang nomor 1 di dunia, ucap Mahfud. Ia menambahkan, selain menciptakan SDM yang mumpuni dan terlatih, PT GGP telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kurang lebih 32 ribu orang menjadi pekerja di PT. GGP, dan kesejahteraan mereka pun sangat diperhatikan. Tidak hanya itu, dalam dunia pendidikan, PT GGP juga membuka pendidikan anak usia dini. Bahkan telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi IPB maupun Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Lampung. Dalam mengembang usaha di bidang tanaman hortikultura dan ternak sapi, PT GGP dan grup terus melakukan terobosan, baik dalam penyedian bibit kepada masyarakat sampai mengolah limbah hasil olahan produksi untuk dijadikan sesuatu yang bisa bermanfaat, seperti biogas, demikian Mahfud. Laporan Abelnus, Rinto Humas Pemprov Kalbar Editor: Julianus Ratno

Dinkes Kota Klaim 300 Depot Air Minum Layak Dikonsumsi PONTIANAK-RK. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak mencatat ada sekitar 300 lebih Depot Air Minum Isi Ulang yang tersebar di enam kecamatan yakni, Kota, Selatan, Barat, Timur, Utara dan Tenggara. Seluruh depot itu layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian secara teknis semua depot yang ada di Kota Pontianak dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat, kata Kepala Dinkes Kota Pontianak, Dr. Sidik Handanu Widoyono, Minggu (16/11). Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan terkait adanya temuan bakteri seperti jentik-jentik di dalam air galon. Meskipun demikian, tetap dilakukan pemantuan rutin secara langsung di lapangan. Jika ditemukan ataupun adanya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, maka Dinkes Kesehatan sendiri yang akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap depot yang diduga bermasalah itu, tegas Sidik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/ PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dijelaskan dia, air minum harus memenuhi syaratsyarat kesehatan, baik ďŹ sik kimia, radio aktif maupun mikrobiologi. Ini supaya tidak mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia yang mengkonsumsinya. Apabila depot air minum menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan Permenkes Nomor tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, ditegaskan Sidik, depot tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Bab III pasal 80 ayat 4 junto pasal 21 ayat 3 yang menyatakan bahwa produsen air minum yang menyalahi aturan kesehatan dapat dikenakan penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp300 juta. Air yang secara ďŹ sik tidak memenuhi syarat kesehatan akan dengan mudah dihindari untuk di-

minum oleh manusia, misalnya air yang berbau, tidak jernih maupun terdapat rasa yang tidak biasa, terang Sidik. Air minum yang tercemar bahan kimia dan radio aktif, dipaparkan dia, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yang umumnya bersifat kronis dan jangka panjang. Untuk mendeteksinya memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit dan lebih mahal. Disinggung dugaan depot air minum di Kota Pontianak tidak mengantongi izin lengkap atau ilegal? Sidik tidak menampiknya. Dikatakannya kemungkinan besar ada. Namun, pihaknya tidak melakukan pendataan terhadap depot liar tersebut. Untuk itu, kita meminta kepada masyarakat selalu waspada apabila hendak membeli air galon. Diharapkan juga masyarakat sebelum membeli air galon di depot harus memperhatikan segala izin dan kelayakan untuk dikonsumsi yang biasanya ditempel di dinding depot itu berdiri, pungkasnya. (Adx)

Depot Air Minum.

mengurai kemacetan, kata Fauzi. Menurutnya, pengalihan rute tersebut bisa dilakukan lantaran jalan Gusti Situt Mahmud merupakan jalan poros yang tidak memungkinkan jalan itu dilewati kendaraan besar. Kalau berbicara kemacetan, pasti muaranya itu di penyeberangan ferry, di sana tempat bertemunya arus lalulintas, maka untuk mensiasati itu harus dialihkan terutama kendaran-kendaraan besar, katanya. Fauzi juga berharap masyarakat mengetahui, paham dan sadar akan ketertiban berlalulintas dan diterapkan di Pontianak Utara. Apalagi, masyarakat sudah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dari Dirlantas Polda Kalbar. Harus ada kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas, kemudian bagaimana Pemkot khususnya Dishubkominfo. Karena memang luas jalan Gusti Situt Mahmud sebagai jalan poros sudah sangat tidak memungkinkan hingga perlu disiasati, tuntasnya. (agn)

ILUSTRASI

Sukiryanto Nakhodai IKBM Kalbar PONTIANAK -RK. Drs Sukriyanto terpilih menjadi Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalbar periode 2014-2019. Ia terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Besar (Mubes) yang digelar di Hotel Mahkota Pontianak, Sabtu (15/11). Mubes itu dihadiri delapan dari 12 cabang IKMB. Yakni Pontianak, Sanggau, Sambas, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Ketapang dan Landak. Kita bersyukur, sesepuh dan tokoh Madura masih mengedepankan asas musyawarah. Munculnya satu nama dalam pencalonan tidak lepas dari urun rembuk para sesepuh dan tokoh Madura di Kalbar, ucap Pimpinan Sidang Pe-

milihan, Sidiq. Pemilihan ini, kaat dia, menjadi modal dan nilai positif untuk menjalankan roda organisasi IKBM Kalbar ke depan. Dengan ada calon tunggal dalam tahap pencalonan, berarti secara tidak langsung mereka sepakat dan percaya pada Sukiryanto untuk menjadi ketua. Sehingga tidak ada kubu A dan kubu B. Kita harapkan tradisi musyawarah ini terus berlanjut sampai pembentukan pengurus nantinya, ujar Sidiq. Sementara itu, Ketua IKBM terpilih, Sukiryanto meminta kepada seluruh anggota IKBM untuk bersama-sama dan secara bergandengan memajukan IKBM di masa

kepemimpinannya. Kita akan lakukan perubahan. Te n t u ny a p e r u b a h a n k e arah yang lebih baik, katanya. Dalam menjalankan amanah yang dibebankan di pundaknya itu, Sukriyanto secara langsung meminta tiga orang untuk menemaninya di kepengurusan inti. Tiga orang tersebut yakni, H. Rudi yang dimintanya untuk menjadi Bendahara IKBM Kalbar, Nagian Imawan di posisi ketua harian, dan Subro untuk posisi sekretaris. Ketiga orang ini saya minta untuk membantu saya dalam membawa perubahan IKMB Kalbar ke arah yang lebih baik lagi, pungkasnya. (Adx)

Pro Ekbis

Senin, 17 November 2014

Minggu ke : 2 (kedua) November 2014 Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

19 November 2014

2.500 20.000 50.000 115.000 60.000 120.000 17.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

3.500 23.000 60.000 120.000 65.000 130.000 18.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

SINGKAWANG-RK. Rabu (19/11) mendatang, 28 pedagang sayur, ikan dan ayam yang berada di Jalan RA Kartini, Kelurahan Sekiplama, Kecamatan Singkawang Tengah akan direlokasi ke Pasar Tumbuh, di Gg Patora. Sabtu lalu kita sudah melakukan pembenahan di Pasar Tumbuh Gang Patora. Diantaranya menebas rumput dan menembok lokasi dengan tanah kuning, ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dinas Perindustarian, Perdagangan,

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

JAKARTA-RK. Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Sudirman Said telah membentuk tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi (bumi). Pembentukan tim itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola di sektor migas, termasuk untuk memberantas mafia migas. Menurut Sudirman, banyak masalah yang dihadapi di sektor migas, terutama karena kurangnya transparansi kerja, prosedur yang rumit, kelemahan peraturan dan masalah integritas para pengelolanya. Oleh karena itu, sebuah tim dibutuhkan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Sebagai pengelola sektor ini saya dan teman-teman termasuk Menteri BUMN berpendapat bahwa mengatasi sistem harus dengan sistem juga. Kita tidak bisa masuk dalam krisis energi yang memberatkan, karena itu kami putuskan bentuk tim, ujar Menteri ESDM, Sudirman Said dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu, (16/11). Menurut Sudirman, surat keputusan (SK) tentang tim reformasi migas telah ditandatangani sejak 14 November 2014 lalu. Selanjutnya, tim itu akan mulai bekerja pada Senin (17/11). Sudirman menyebut, salah satu hal

Equatoriana Masalah kita Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski KIH berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia, tapi lembaga legislatif justru dikuasai KMP. Setelah dilantik pada 20 Oktober, Jokowi-JK yang membentuk Kabinet Kerja langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Sayangnya, perseteruan KIH dan KMP bagai tak berkesudahan. Sebelumnya kedua kubu berbeda sikap mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPR dalam sidang paripurna harus menyuguhkan perdebatan panjang hingga voting, hanya untuk menentukan keputusan. Saat itu, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir. Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara antara pendukung pilkada oleh DPRD dan pilkada langsung menjadi tidak seimbang ketika divoting. Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara. Setelah pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang menyuguhkan peseteruan kedua kubu, kini pertempuran kembali terulang. Bahkan, DPR kubu KIH sampai membentuk pimpinan legislatif tandingan. Hanya karena takut tidak kebagian jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedikit banyak kondisi ini akan mempengaruhi kinerja presiden dan kabinetnya. Menurut anda?

HARIAN

Helmi Aswandi menambahkan, setelah kepindahan PKL nantinya, perlu adanya kerja sama dengan instansi terkait. Instansi tersebut, kata Helmi, diantaranya Satpol PP dan kecamatan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tidak ada lagi PKL di Jalan RA Kartini, baik yang lama maupun baru. Khususnya yang berjualan sayur, ikan dan ayam agar relokasi PKL ke Pasar Tumbuh Sekip Lama dapat berjalan sesuai dengan harapan, harapnya.

LAPORAN: MORDIADI EDITOR: ANDRY

Faisal Basri Ketua Tim Anti Maﬁa Migas

VALAS Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang, Awang Herman, Minggu (16/11). Awang mengharapkan, relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan RA Kartini ke Pasar Tumbuh ini mendapat dukungan dari masyarakat sekitarnya. Supaya Jalan RA Kartini terlihat rapi dan bersih. PKL yang direlokasi pun tidak perlu khawatir kehilangan pelanggan. Lantaran satu hari sebelum relokasi (H-1)

akan dipasang spanduk bertuliskan informasi kepindahan tersebut. Supaya masyarakat mengetahui jika pedagang Jalan RA Kartini sudah pindah ke Pasar Tumbuh, jelas Awang. Dia mengatakan, di lokasi eks PKL Jalan Kartini akan ditempatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk memastikan tidak ada lagi PKL di kawasan tersebut. Pada dasarnya, kita tidak melarang orang untuk berjualan. Tetapi bagaimana menata mereka supaya kelihatan rapi dan indah, maka dilakukan relokasi-relokasi, timpalnya. Secara terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Bina Pasar dan Distribusi, Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang,

Menteri ESDM Bentuk Tim Anti-Maﬁa Migas

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

PKL Jalan Kartini akan Direlokasi

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Jenis Komoditi

Rakyat Kalbar

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

yang pertama dilakukan oleh tim adalah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait tata kelola perizinan Migas. Kami minta BPKP mulai mengaudit tata kelola. Seluruh fungsi, seluruh lini supaya kita punya baseline sehingga tim ini bekerja dengan hasil audit dari lembaga yang tugasnya melakukan review semacam itu, sambungnya. Beberapa tugas tim bentukan Sudirman itu antara lain mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari sektor hulu hingga ke hilir. Terutama yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kebijakan dan aturan main yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus atau diubah, tegasnya. Berikutnya, sambung dia, menata ulang kelembagaan termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, tim ini juga bertugas mempercepat revisi UU Migas dan merevisi proses bisnis untuk mencegah adanya pemburu rente dalam setiap rantai nilai industri migas. Sudirman memberi waktu kepada tim bentukannya pada 6 bulan pertama untuk menunjukkan hasil kerja dan perubahan yang nantinya juga akan

dipublikasikan pada masyarakat. Selanjutnya, Menteri ESDM, Sudirman Said menunjuk ekonom, Faisal H Basri menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tim ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan tata kelola sekaligus memberantas mafia migas. Untuk tim ini kami menunjuk Pak Faisal Basri, karena kami yakin mampu memperbaiki masalah-masalah di sektor ini, ujar Sudirman. Faisal yang hadir dalam jumpa pers itu mengaku baru diberitahu terkait penunjukkannya sebagai ketua tim pada pagi tadi. Ia berharap, upaya memperbaiki dan audit tata kelola di sektor migas dapat dijadikan penopang ekonomi nasional. Menurut Faisal, Indonesia sudah harus mulai berbenah, karena deﬁsit minyak mentah. Pada tahun 2013, sebutnya, deﬁsit minyak mentah mencapai USD

Faisal Basri

27,7 miliar. Jika tidak diperbaiki akan mempengaruhi sektor-sektor ekonomi lainnya dalam negeri. Mudah-mudahan dari diagnosis kita nanti, kita bisa dorong maksimalisasi migas. Saya akan bekerja keras untuk ini, ujar ekonom yang pernah mencalonkan diri di Pilkada DKI itu. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

577868

Sms Warga Tidak Dilirik Ah..kau ini banyak protes bro, walaupun Kalimantan tidak dilirik pakxx Jokowi. Mari kita tunggu kinerja beliau, baru seumur jagung kau sudah menuntut. Ayo kita kerja.. kerja agar tidak terjadi KDRT, terlaluu. 082350687903 7-11-2014

13.59

Hanya Gambar Akibat hutan ditebang, dan akibat ekspansi kelapa sawit, ﬂora dan fauna Kalimantan kini hanya tinggal cerita. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan, kecuali hanya gambar dan patung ﬂora dan fauna yang dipajang di museum, buat dikenal oleh anak cucu kita. Hanya mengenal tanpa bisa melihat wujud aslinya. Semua hanya demi satu tujuan, uang. 085750826954 14-11-2014

20.45

Lembaga Pemantau Pemerintah, ada lembaga pemantau kinerja kepolisian (Kompolnas). Apa kerja Polisi dipantau, sementara yang mantau ndak jelas..! 085245519512 28-10-2014

Tanggapan Jiwa negarawan KMP dan Jokowi-JK memukau para bxx politik di negeri 1.001 korupsi ini. KMP tetap sukseskan pelantikan Jokowi-JK selaku Presiden-Wakil Presiden 2014-2019 sebagaimana mestinya dan tidak sebagaimana baiknya, karena mengacu kepada legitimasi yang tidak diraguragukan. Masalah Pemilukada langsung maupun tidak langsung bukan masalah bagi rakyat. Yang jadi masalah adalah, penegakan hukum di negeri ini sangat lemah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan agak dikesampingkan, justru maraknya perbudakan generasi bangsa ke luar negeri bermodus TKI karena di dalam negeri masih sangat miskin lapangan kerja akibat tidak didayagunakan SDM dan SDA yang tersedia. Sampai kapankah para pejabat dan penjahat di negeri carut marut ini berhenti dari kerakusan untuk korupsi? Di negeri ini tiada hari tanpa PETI, penyelundupan, pembalakan taman nasional/hutan lindung dan pemusnahan lahan gambut berkedok kebun sawit? narkoba merasuk ke desa-desa. Ibrahim Myh. 081288673500 12-10-2014

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

09.04

10.14

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-56673567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak. Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000. Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Senin, 17 November 2014

Sikap

Jelang Munas ke-IX Golkar

Agung Ajak Ketum Lain Bersatu Lawan Ical, Priyo Klaim Didukung 380 DPD

Makin Kuat Indikasi Hubungan Jokowi dan PDIP Tidak Harmonis JAKARTA-RK. Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle tiga menteri bidang ekonomi karena keberadaan mereka di kabinet dapat membahayakan negara dengan menimbulkan mafia baru di bidang energi. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Sumarno. Dalam hemat pengamat politik senior Muhammad A S Hikam, tuntutan reshuffle kabinet yang disuarakan Effendi tersebut bisa dianggap lebay atau call tinggi belaka. Tetapi setidaknya, menurut dia, fenomena ini merupakan indikator betapa seriusnya ketidak harmonisan hubungan antara Jokowi dengan sebagian tokoh partai pengusungnya. Apalagi belakangan, selain Effendi, ada beberapa politisi PDI Perjuangan lainnya yang menentang kebijakan Jokowi.Terkait rencana kenaikan harga BBM misalnya, ada nama Rieke Diah Pitaloka. Ketidakserasian ini juga merupakan resonansi dari perasaan tidak puas yang muncul di daerahdaerah. Jelaslah bahwa ini merupakan sebuah kendala politik yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi, kata Hikam dalam akun facebook miliknya, (Sabtu. 16/11). Jika ketidakpuasan ini berlarut-berlarut dan bahkan menguat, menurut doktor politik lulusan Hawai University ini, maka akan mengganggu Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Ini akan semakin membebani presiden Jokowi dan kabinet kerja yang saat ini juga masih belum bisa bekerja normal karena krisis di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat versus Koalisi Merah Putih, katanya. Sebelumnya, Effendi Simbolon meminta Presiden Jokowi agar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Sumarno agar dilukir alias direshuffle. Ia menuding Rini Soemarno yang dikenal sebagai orang dekat Megawati Soekarnoputri dan kronikroninya sebagai orang-orang yang hendak menguasai tujuh bidang energi di Indonesia . Menurut dia, mempertahankan tiga menteri ini di kabinet hanya akan membebani sekaligus merusak pemerintahan Jokowi-JK. (Rmol)

Hatta: 21 Pimpinan AKD untuk KIH Bukan Transaksi Politik JAKARTA-RK. Perjanjian damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih telah disepakati kedua kubu di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Sabtu (15/11). Salah satu yang disepakati adalah soal pemberian 21 pimpinan komisi dan badan DPR untuk kubu KIH. Namun begitu, Hatta meminta semua pihak tidak menganggap hal ini sebagai transaksi politik. Ia meluruskan, penambahan 21 pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang nantinya akn diberikan kepada KIH ini merupakan tuntutan kondisi DPR, mengingat adanya pengubahan sejumlah nomenklatur kementerian oleh pemerintah. Sangat logis menambah satu pimpinan tiap AKD, mengingat dinamika dan tantangan yang dihadapi DPR, ujarnya dalam wawancara di sebuah televisi swasta, Sabtu (15/11) malam. Kesepakatan ini nantinya akan ditandatangani kedua kubu di DPR pada hari senin (17/11). Hatta berharap teknis perdamaian bisa berjalan lancar sebelum masa reses terjadi 5 Desember nanti. Kita harap sebelum masa reses. Kita tidak ingin masa sidang pertama di DPR tidak berjalan baik, tandasnya. (Rmol)

JAYAPURA-RK. Pertarungan perebutan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar lewat Munas ke-IX Januari 2015, semakin menarik untuk diikuti. Saling klaim dukungan, intimidasi hingga ancaman pemecatan sudah mewarnai perebutan ketum partai beringin tersebut. Dilansir dari JPNN.com, Minggu (16/11), Calon Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono berharap dapat bersatu dengan para calon lain pada Munas mendatang. Terutama, dalam melawan aksi-aksi intimidasi dan ancaman pemecatan terhadap kader oleh DPP Golkar di bawah kepemimpinan calon ketua umum petahana Aburizal Bakrie (Ical). Saya tidak pernah meng angg ap enteng mereka (calon lain). Semua saya anggap sebagai saingan yang berat, kata Agung usai pelantikan pengurus Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1957 tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Papua di hotel Travellers, Sentani, Jayapura, Sabtu (15/11) malam. Agung membeberkan, dirinya tidak menganggap calon ketum lain sebagai musuh yang harus digusur, melainkan hanya kompetitor dalam kontestasi pemilihan ketum Golkar di Munas IX

Calon Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (kiri) bersalaman Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung (kanan) disaksikan Calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso (tengah) sebelum mengikuti pertemuan antara Dewan Pertimbangan Partai Golkar dengan Calon-calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2015-2020 di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/11) lalu.NET seperti ini kan tidak dilarang, orang lain dari luar juga bisa datang, tegasnya. Ketika didesak apakah para calon ketum akan bersatu untuk mengalahkan Ical dalam ajang munas, Agung hanya tersenyum. Diketahui, selain Agung, terdapat kader lain yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar, yakni Hajrianto Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartanto, dan MS Hidayat. Sementara itu, saat diskusi

yang digelar Januari 2015. Saya akan tetap menjaga silaturrahim dengan mereka. Mudah-mudahan kami bisa bersatu, ujar ketua umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 ini. Agung juga berharap, setiap calon ketua umum dapat menempuh jalur resmi dalam menggalang dukungan sebelum Munas IX digelar Januari 2015. Tidak terkecuali juga bagi Ical sebagai calon ketua umum petahana. Kalau lobilobi semacam ini sih wajarwajar saja. Karena kalau

CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

Akbar Tandjung. Saat itu Akbar sebagai petahana yang sukses dan mampu membawa Golkar menang pada pemilihan umum 2005, harus mengakui keunggulan JK. Padahal, saat itu JK bukan siapa-siapa selain menjabat sebagai Wakil Presiden. JK waktu itu bukan siapa-siapa, cuma Wapres. Tapi, waktu itu JK mendapatkan dukungan dari Surya Paloh, dan

J A K A R T A -RK. Peng amat politik Burhanudin Muhtadi menegaskan, Aburizal Bakrie bukan tak mungkin dikalahkan dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional partai berlambang Pohon Beringin itu dalam waktu dekat. Namun, Muhtadi mengingatkan, kalau banyak calon yang maju maka itu akan menguntungkan Ical sebagai petahana sehingga mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu akan sulit dikalahkan. Dikatakannya, kalau mau mengalahkan Ical para calon Ketum PG lain harus dikerucutkan menjadi satu. Apalagi, kata dia, jika nantinya ada bantuan dari Jusuf Kalla terhadap calon tersebut

Pendaftaran Diklat Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

BURSA PEMASANGAN IKLAN BARIS Harian

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230. ALISHA. 082352849311 No sms

Jual Tanah LOWONGAN KAPLING TANAH di Sintang, letak strategis: Uk. 10x20=Rp 35 juta; Uk. 15x20=Rp 50 juta. Hub=082157629474.

maka Ical pasti bisa ditumbangkan. Bukan tak mungkin Aburizal Bakrie dikalahkan, kata Muhtadi sebelum diskusi Mampukah Munas Golkar Memunculkan Pemimpin Pro Perubahan Jokowi , di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/11). Diakui Muhtadi, peluang Ical sebagai petahanan untuk memimpin partai yang identik dengan warna kuning itu sekarang ini masih besar. Namun, ia mengatakan, dalam politik perubahan itu terjadi bukan dalam hitungan hari. Tapi, perubahan itu bisa jadi pada menit per menit atau detik per detik. Sebagai contoh, kata Muhtadi, pada 2005 saat Jusuf Kalla menumbangkan

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448

Aburizal yang saat itu juga ingin maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar, beber Muhtadi. Muhtadi menjelaskan, skenario pemilihan 2005 itu bisa saja diulang atau diterapkan untuk Munas kali ini. Saat itu Akbar petahana, sekarang Ical. Saat itu yang ingin jadi Ketua Umum juga banyak seperti Ical maupun Surya. Bedanya, 2005 itu Akbar adalah ketua umum yang

E n d e r m o l i f t & L i po m a s s a g e Cellu M6 Endermolab & Cellu M6 Integral Alat estetika ini telah teruji secara klinis sangat efektif untuk perawatan kecantikan (Anti-aging Redensification/Endermolift) serta pelangsingan (Slimming Activation/Lipomassage) untuk menghaluskan wajah serta kulit anda menghilangkan kerut-kerut serta tanda-tanda penuaan, menghilangkan noda/flek di wajah, menghilangkan kantung mata, mencerahkan wajah serta menjaga elastisitas kulit. Efektif juga untuk menghilangkan selulit dan stretchmark membuang lemak-lemak di area tertentu yang di inginkan.

Menyambut Ultah ke-21 Impressions di Indonesia

Dapatkan Program

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

BATA RINGAN/HEBEL, BATU BATA MERAH, GILING BOTOL AQUA, KOMPOS, BATAKO PRESS, MIXER/MOLEN, GILINGAN SAMPAH, PAVLING BLOCK, DAN MACAM-MACAM CETAKAN

AGYA Angsuran MURAH !!!

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

JUAL MESIN

TOYOTA IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Segera Hubungi

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

I K L A N

Hotline (0561). 768677

INFORMASI PEMASANGAN

(0561)768677

sukses, berhasil bawa Golkar menang pemilu, kata dia. Nah, kata Muhtadi, untuk melakukan itu semua juga tergantung dari soliditas dan sejauhmana keterlibatan elit senior PG untuk turun gelanggang menyelesaikan masalah Rapimnas dan Munas. Kalau turun dan ikut dalam regenerasi Partai Golkar bukan tak mungkin akan terjadi perubahan, tutupnya. (jpnn)

Informasi Pemasangan

DISCOUNT 60% GARANSI

MENERIMA PANGGIL AN

Biro LOWONGAN

Re-editing: Julianus Ratno

Terobosan Terbaru Teknologi Pelangsingan dan Kecantikan

Aburizal Bakrie

MENERIMA PESANAN :

TENAGA KERJA, Pria/Wanita, kelola usaha kuliner Ayam Bakar, upah memuaskan. Minat, Hub=082157629474.

Mampukah Munas Golkar Memunculkan Pemimpin Pro Perubahan Jokowi , di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/11). Priyo Budi Santoso mengklaim hampir 90 persen pengurus Partai Golkar provinsi di Indonesia memberikan respon atas tekadnya maju dalam pemilihan Beringin I. Hari ini (kemarin, red) izinkan saya umumkan bahwa Alhamdulillah saya bersyukur mendapatkan respon positif dari DPD-DPD (tingkat) II seIndonesia, kata bekas Wakil

Ketua DPR RI ini. Seakan tak mau kalah dengan Ketum PG petahanan, Aburizal Bakrie yang mengklaim sudah mendapat 400 lebih dukungan, Priyo pun menyatakan bahwa dirinya juga mendapatkan sedikitnya 380 dukungan dari DPD II dan sebagian DPD I PG. Sebelumnya sering disebut Aburizal Bakrie mengumumkan mendapatkan 400 dukungan. Kali ini saya Alhamdulillah bawa 380 dukungan resmi DPD II se-Indonesia dan beberapa di antaranya pimpinan DPD I untuk mendukung saya maju sebagai Ketua Umum, kata Priyo. Ia menegaskan dukungan itu sudah secara resmi diberikan kepadanya secara tertulis yang ditandatangani dan berkops surat. Nah, kata Priyo, dengan memeroleh 380 dukungan itu maka tidak ada lagi alasan untuk menjadikan pemilihan Ketum PG secara aklamasi. Dengan memperoleh 380 lebih dukungan dari DPD II se-Indonesia dan beberapa di antaranya DPD I, dengan demikian rencana yang diaklamasi mesti harusnya batal. Karena saya memenuhi syarat 30 persen dukungan, pungkasnya.

Ini Strategi Tumbangkan Ical dari Perebutan Ketum Golkar

Iklan Baris & Paket Murah DIBUTUHKAN SEGERA

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

15 Jt

HUBUNGI : Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

http://anugerah-tehnik.com

0818 18 2035 0813 9610 3485

Sambungan Brimob .......................dari halaman 1 Terutama di kalangan pedesaan. Jika terjadi konďŹ&#x201A;ik atau ada oknum aparat berbuat negatif, masyarakat akan sulit membedakan, apakah oknum tersebut Brimob atau militer, ungkap Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane dalam keterangan pers pada wartawan, Minggu (16/11). Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan harus segera melarang Brimob menggunakan seragam loreng militer. Penggunaan seragam loreng, meski di lokasi terbatas, menggambarkan sebuah kemunduran dari semangat polisi sipil yang profesional, menjadi polisi militeristik yang mengedepankan sikap repressive. IPW menilai, meski reformasi sudah berjalan 15 tahun, jajaran Polri masih terlalu asyik dengan atribut dan hal-hal bernuansa militer. Seperti tanda kepangkatan Jenderal, Komisaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Brigadir Jenderal adalah gambaran masih bangganya Polri menggunakan atribut militer, kata Neta. Hal inilah yang membuat Polri sulit berubah menjadi polisi sipil yang profesional. Jika jajaran Polri selalu asyik dengan atribut dan semangat militeristik, lanjut Neta, bukan mustahil posisi Polri direposisi kembali di bawah militer atau TNI, seperti di era Orde Baru.

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

Berpayudara 24 Jam

DUO DJ dari Berlin, Jerman, John dan Rasheed, begitu penasaran dengan kehidupan perempuan. Saking penasarannya, mereka memutuskan untuk berpayudara seharian penuh. Tak tanggung-tanggung, ukuran payudara yang dipilih pun cukup besar. Yakni, cup C. Berdasar ketentuan global, ukuran itu berarti jarak antara dasar payudara dan puncaknya sekitar 7,5 sentimeter. Untuk membikin ukuran tersebut, mereka harus menyuntikkan larutan garam (saline solution) sebanyak 700 mililiter. Setelah berpayudara, mereka menjalankan aktivitas seperti biasa. Memakai bra, pergi ke gym, dan bekerja. Dan, selama 24 jam penuh, pengalaman mereka sebagai perempuan benar-benar komplet, setidaknya untuk separo atas tubuhnya. John mengaku sudah merasakan seseorang menyentuh dadanya. Rasanya, aku jadi kecil, ungkapnya. Khusus soal pengalaman memakai BH, mereka mengaku seperti disiksa. Kutang itu benarbenar siksaan. Setiap perempuan harus mendapat medali karena mengenakan monster ini setiap saat, katanya. Setelah 24 jam, cairan di dada mereka pun disedot. Dan, dua orang itu harus mengalami semacam kebas di dada selama dua hari. (jpnn)

Re-editing: Hamka Saptono

Oknum Pejabat ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Dit Reskrimum Polda Kalbar untuk dilaksanakan proses penyidikan, kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto. Tim Satgas Tindak Kepolisian Daerah Kalbar melakukan penggerebekan setelah mendapatkan laporan warga Kompleks Sukses Sempurna yang sudah resah dengan aktivitas perjudian itu. Selain itu juga dalam rangka operasi penyakit masyarakat (Pekat). Barang bukti yang diamankan, enam kotak kartu remi yang masih utuh. Enam set kartu remi yang sudah digunakan. Satu set dadu kolok-kolok dan satu set dadu liongfu. Sebuah dompet

berisi kancing yang digunakan sebagai sarana dalam perjudian. Polisi juga mengamankan 12 unit Ponsel milik para pemain. Satu unit receiver CCTV, satu set meja judi, serta uang Rp94,6 juta. Tak hanya sembilan para pejudi, polisi juga mengamankan Hamid Sajuti alias Apeng, 46, pemilik rumah yang menyediakan tempat perjudian. Tim Satgas dibantu Satpam Kompleks masuk ke rumah perjudian itu. Saat penggerebekan terjadi, para pemain tak dapat mengelak lagi. Anak dari pemilik rumah tersebut sempat shock saat mengetahui adanya peng-

gerebekan. Sementara sembilan pemain judi yang diamankan itu, dipaparkan Kapolda Arief meliputi Julianto, 48, warga Jalan Tanjung Sari, Kelurahan Bansir Laut, Pontianak Tenggara. Liu Djit Fuk, 50, warga Ancol Selatan Kelurahan Sunter Agung. A Song, 49, warga Jalan Gusti Sulung Lelanang. Hendri Gunawan, 48, warga Jalan Sungai Raya Dalam. Herman Susanto, 35, warga Kompleks Pondok Harapan Kita, Sungai Rengas, Kubu Raya. Tjhia Rudianto, 49, warga Jalan Purnama, Pontianak Selatan. Jo Thiam Tek alias Jo Rianto, 55, warga Jalan Tanjungpura. Sus-

anto Chandra, 50, warga Siantan, Pontianak Utara. Dan terakhir adalah seorang oknum PNS di Pemerintahan Provinsi Kalbar sebagai Kasi, berinisial JO, berumur 56 tahun. JO merupakan warga Parit Haji Husein II, Pontianak Selatan, papar Arief. Tak hanya pemain dan pemilik rumah, saksi-saksi pun juga diperiksa. Saksi tersebut diantaranya, Lie Sang, 40, warga Jalan Prof. DR. Hamka. Sabli Awaludin, warga Jalan Danau Sentarum. Busri, warga Jalan Karya Baru, Pontianak Selatan, selaku satpam di kompleks itu. Suritno, 61, warga Jalan Purnama, Kompleks

Sukses Sempurna, Pontianak Selatan. Kemudian tim juga menjadikan anggota kepolisian berpangkat Aiptu yang bertugas di Polresta Pontianak sebagai saksi. Pada saat tim masuk ke dalam rumah, yang bersangkutan melarikan diri dengan cara melompat dari lantai dua ke belakang. Namun baju dinasnya tertinggal di dalam rumah tersebut, ujar Arief. Hingga kini, para pejudi dan pemilik rumah serta saksi masih diperiksa polisi. Arief pernah mengatakan, kepolisian Kalbar harus mampu memberantas aktivitas perjudian.

Kalau misalnya Polsek maupun Polres tidak mampu, maka lanjut Arief, anggota Polda Kalbar akan turun mem-back-up demi memberikan keamanan dan ketenteraman masyarakat. Kalau juga masyarakatnya tidak mau ditertibkan, ya hukuman ada sifat memaksanya. Kita lakukan pemaksaan dari masyarakat yang lebih besar. Judi memang tidak boleh di manapun. Kalau mau judi silakan, tapi di bawah tanah dan air, tegas Arief.

Laporan: Ocsya Ade CP

Ambil Kekayaan .....................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 atau pemancingan gelap lintas provinsi, mereka tak memberikan kontribusi berupa pajak untuk pemerintah setempat. Bupati Kabupaten Kubu Raya, H. Rusman Ali SH, membenarkan hal itu. Tidak ada income atau pendapatan yang kita rasakan dari aktivitas nelayan Andon tersebut, karena memang benar mereka tidak memiliki izin. Jadi, betul mereka melakukan penangkapan hasil laut secara ilegal di perairan Kubu Raya, Kecamatan Batu Ampar, jelas Rusman Ali kepada Rakyat Kalbar, saat ditemui di Kantor PSDKP Pontianak, Sabtu (15/11) pekan lalu. Sebelumnya, dari informasi yang dihimpun Rakyat Kalbar, penghasilan Nelayan dan Kapal Andon selama 6 bulan beroperasi di perairan KKR cukup fantastis. Hal ini, sempat diungkapkan oleh Kepala Desa Sungai Besar, Yahya. Ia mengatakan, Kapal Andon sangat mengganggu nelayan setempat. Tak hanya merugikan masyarakat, Pemkab juga dirugikan dari segi PAD. Jika dihitung-hitung penghasilan bisa mencapai milyaran mulai dari penangkapan hingga sampai ke penampung yang ada di Kota Pontianak. Dan ini tidak izinnya, tentu tidak ada income untuk Pemkab, katanya belum lama berselang. Menurut Bupati Rusman Ali, dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya aktivitas penangkapan hasil laut secara ilegal di perairan Kubu Raya yang dilakukan nelayan dari Jabar tersebut. Saya tidak tahu kapal Andon. Karena saya baru dapat informasi dari kawan-kawan LSM dan mahasiswa bahwa ada kapal yang bernama Andon melakukan penangkapan hasil laut KKR berupa kepiting putih atau rajungan secara ilegal, ujarnya. Setelah dapat informasi dan melakukan pengecekan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Orang nomor satu di Pemkab Kubu Raya ini berpendapat, kedatangan Andon se-benarnya membantu masyarakat setempat (Desa Padang Tikar I). Nelayan Andon ini membantu masyarakat, sehingga datanglah ke KKR, yakni

untuk mengambil hasil laut (ikan dan rajungan) yang tidak bisa diambil nelayan rakyat (tradisional/ setempat), jelasnya lagi. Walaupun demikian, Rusman tak menepikan yang dilakukan oleh nelayan dan kapal Andon adalah hal yang salah. Lantaran mereka tak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Mereka (Nelayan Andon) tidak memiliki izin, harusnya ada izin. Sampai detik ini juga mereka tidak memiliki izin. Itulah yang kami pertanyakan, sehingga Nelayan Andon itu ha-rus keluar dari perairan KKR. Namun, setelah disuruh keluar dari Desa Padang Tikar I, kini malah pindah di Padang Tikar II, bebernya. Dikatakan Rusman, boleh saja menangkap hasil laut di wilayahnya sepanjang ada izin dan hasil laut yang diambil harus dijual kepada nelayan setempat. Itu sudah dilakukan ne-layan Andon, yakni menjual kepada nelayan setempat dan nelayan setempat diuntungkan, terangnya. Namun, bupati menuding ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Nelayan Andon. Tapi, sayang karena ini ada persaingan bisnis, jadi ada pengusaha yang merasa dirugikan, kemudian membuat ulah. Sampai ada yang mau demolah dan segala macam, ungkap Rusman. Ia mengimbuh, Andon inikan menangkap di laut yang lebih jauh dengan menggunakan alat yang lebih baik dan maksimal ketimbang nelayan rakyat. Hasilnya juga dijual ke rakyat kita. Jadi, Pemkab tidak masalah. Cuma masalahnya tidak ada izin, makanya kami suruh keluar . Apakah ada koordinasi Pemkab Kubu Raya dengan kepolisian Kalbar? Rusman mengaku tak mengetahui hal tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala DKP KKR, Djoko Triyono. Saya tidak tahu mengenai hal itu, silakan langsung tanyakan kepada Kadisnya, tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga membantah keras pihaknya

menerima suap dari nelayan atau pemilik modal yang ada di Padang Tikar I. Itu tidak benar, tidak ada saya ter-ima suap dan bekerja sama dengan nelayan Andon ataupun cukong. Saya saja baru tahu adanya Andon, siapa nelayannya saya tidak kenal, demikian Rusman Ali. Sementara, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Kementerian Keluatan Perikanan (KKP) RI, Asep Burhanudin menegaskan DKP Provinsi Kalbar harus menindak kapal-kapal yang melakukan penangkapan hasil laut antarprovinsi, dengan catatan mereka yang tidak memiliki izin seperti SIPI dan SIUP, termasuk Kapal Andon dari Jawa Barat yang beraktivitas secara ilegal di perairan KKR. SIPI dan SIUP itu wajib dan diatur dalam undang-undang. Siapapun harus mengikuti aturan yang ada di UU Perikanan itu, sepanjang tidak memiliki SIPI dan SIUP tidak boleh me-lakukan penangkapan hasil laut baik itu ikan dan lain sebagainya. Jika itu terjadi sama juga itu pelanggaran, tegasnya, di tempat yang sama dengan Rusman diwawancara. Sambung dia, Sanksinya jelas ada di UU Perikanan, silakan tanyakan kepada DKP Provinsi Kalbar, seperti apa tindak lanjutnya . Kapal-kapal di atas 10 GT, lanjut Asep, wajib memiliki izin. Aturannya itu ada di provinsi, karena itu DKP Provinsi harus menegakkan aturan yang sudah dibuat. Saya tidak tahu persis seperti apa, karena saya bagian pengawasan saja. Yang jelas, kalau tidak ada izin itu juga namanya praktek ilegal, dan itu ada ancaman pidananya bagi pelaku yang melakukan pelanggaran ujarnya. Sesuai dengan program kerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini dipimpin Susi Pudjiastuti, di Indonesia tidak boleh lagi adanya hal-hal ilegal. Yang berani melakukan aktiďŹ tas ilegal di perairan Indonesia, meski dilakukan oleh kapal Indonesia, harus dilakukan penindakan sesuai dengan UU yang berlaku. Kabinet kerja Ibu Susi su-

dah melakukan perombakanperombakan. Ini bersejarah atas moratorium yang dibuatnya. Jadi, sepanjang 6 bulan kedepan tidak ada namanya KKP dan jajaran mengeluarkan izin perpanjangan ataupun izin baru. Hal ini dilakukan agar sumber daya alam yang ada di laut Indonesia tetap terjaga, tegas Asep. Ia meminta Kepala DKP Provinsi Kalbar sebagai perpanjangan tangan dari kementerian mengikuti apa yang sudah menjadi program Susi. Menteri Susi sendiri sebelum ini juga meminta semua stakeholder, DKP Provinsi/Kabupaten/Kota, PSDKP, TNI AL, dan Polri, untuk bekerja sama. Semuanya harus kompak, bersinergitas. Karena ini harus dilakukan bersama-sama agar sumber daya alam yang ada di laut Indonesia tetap terjaga, tegas Bos Susi Air itu. Nelayan Andon Masih Beroperasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KKR, Djoko Triyono, menjelaskan bahwa langkah proses hukum merupakan ranah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di pihaknya dan DKP Provinsi Kalimantan Barat. Ranah proses hukum ada di PPNS DKP Provinsi dan Pemkab, jadi kami tidak ada berkoordinasi dengan Polda Kalbar, jelasnya. Menurut Djoko, pelanggaran yang dilakukan oleh Andon ada dua. Mereka yang pertama tidak memiliki izin (SIUP dan SIPI), kemudian Pass yang dibawa mati dan tidak sesuai dengan kondisi kapal yang digunakan, tegasnya. Dijelaskan Djoko, Pass yang dibawa Nelayan Andon adalah untuk Kapal 6 GT. Hanya saja, saat dilakukan pemeriksaan oleh pihaknya, kapal mereka di atas 10 GT, mulai dari 16 hingga 20 GT. Setiap kapal di atas 10 GT wewenang Provinsi, kemudian melakukan aktivitas di laut lebih daripada 7 mil, merupakan wewenang Provinsi, bukan wewenang kami yang ada di Kabupaten. Jadi kami tidak ada wewenang untuk mengusir atau pun menindak bahkan sampai menangkap kapal Andon, jelasnya lagi.

Lebih jauh lagi, dirinya menegaskan, dirinya sudah berkoordinasi dengan DKP Provinsi Kalbar. Dalam waktu dekat, DKP Provinsi dan KKR beserta PSDKP akan menggelar operasi un-tuk mengambil tindakan atas aktivitas Kapal Andon tersebut. Tak hanya itu, Djoko juga mengatakan, Kapan Andon atau pendatang tak hanya ada di Padang Tikar I dan II, melainkan juga ada di Kecamatan Sungai Kakap. Hal ini juga akan dia koordinasikan dengan DKP Provinsi. Memang benar ancaman dalam UU Perikanan 6 tahun penjara bagi kapal atau nelayan yang tidak memiliki SIPI dan SIUP bila melaukan penangkapan ikan atua hasil laut di perairan Indonesia. Namun kita tidak langsung melakukan penangkapan, melainkan pembinaan, peringatan terlebih dahulu. Jikapun diproses hukum, itu bukan wewenang kami, timpalnya. Langgar UU Perikanan Dengan pernyataan pihak-pihak berwenang tersebut, sesuai dengan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, terdapat dua pasal yang dilanggar oleh Nelayan dan Kapal Andon, yakni Pasal 92 dan pasal 93 ayat 1 dan 3. Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangka-pan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling ban-yak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada pasal 93 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009, berbunyi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipi-dana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian, dipertegas pasal 93 ayat 3, yang berbunyi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Re-publik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Polda Kalbar : Kita Juga Punya Kewenangan Terpisah, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humasnya, AKBP Nowo Winarti, menyatakan dengan tegas bahwa mengingat UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pihaknya juga memiliki kewenangan penuh dalam memgambil tindakan berupa penyelidikan terhadap kapalâ&#x20AC;&#x2019;kapal Andon yang melakukan penangkapan rajungan ilegal di perairan Kubu Raya. Secara hukum kita juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan meskipun sendiri, namun tetap berkoordinasi dengan DKP Provinsi dan KKR, kata Nowo. Dia menambahkan, siapapun boleh melakukan penangkapan hasil laut di perairan indonesia maupun di Kubu Raya itu asalkan dapat memberikan income berupa retribusi, pajak dan lain-lainya. Jika tidak ada income, apapun yang dilakukan oleh kapal-kapal Andon itu sudah melanggar Undang-Undang. Bicara Undang-Undang, maka pihak kepolisian juga berhak menegakkan itu. Tanpa adanya SIUP dan SIPI, itu pidana. Untuk itulah, menyikapi hal ini, Polda Kalbar siap melakukan penyelidikan secara langsung, terang Nowo. Tutup dia, Wajib hukumnya meraka membayar pajak bagi kapal - kapal yang masuk maupun keluar di Kubu Raya itu .

Laporan : Achmad Mundzirin, Achmad Munandar Editor : Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Senin, 17 November 2014

BenGas Bikin ..............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1

Temuan Amin itu diperhatikan dengan serius oleh Bupati Kubu Raya yang saat itu dijabat oleh Muda Mahendrawan SH. Support Pemkab Kubu Raya terhadap Amin saat itu sangat besar. Hingga dengan temuannya itu, Amin lebih dikenal dengan sebutan Amin BenGas. Bahkan Amin diboyong Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan ke berbagai daerah di Indonesia maupun keluar negeri, untuk memperkenalkan Bengas. Kini penemuan Amin itu ditindaklanjuti H Rusman Ali SH, Bupati Kubu Raya pengganti Muda Mahendrawan. Rusman Ali memperkenalkan BenGas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang melakukan blusukan ke Pontianak, Kalbar, Sabtu (15/11) lalu. Menteri Susi begitu takjub dan memberikan apresiasi kepada Amin BenGas yang sudah menemukan bahan bakar campuran antara bensin dan gas tersebut. Karena bahan bakar campuran itu, selain murah, dapat menguntungkan nelayan tradisional di Kalbar. Susi mengetahui adanya bahan bakar yang dapat menunjang kinerja nelayan tradisional di Kalbar

itu, setelah mendengar promosi yang disampaikan Rusman Ali kepadanya, saat mengunjungi Kantor PSDKP Pontianak. Rusman Ali mengatakan, hasil temuan putra daerahnya tersebut sebenarnya sangat-sangat membantu kinerja nelayan. Apalagi bahan bakar minyak (BBM) sulit didapatkan saat ini. Saat ini sedang hangat-hangatnya pembahasan di pusat tentang kenaikan harga BBM. Tentunya temuan putra daerah kami dari Kubu Raya ini dapat sangat membantu kinerja nelayan tradisional. Bahan bakar BenGas ini sangat murah meriah, jelas Rusman Ali kepada Menteri Susi di hadapan Sekda dan Kadis Kelautan dan Perikanan Kalbar. Menurut Rusman Ali, apa yang menjadi temuan putra daerahnya tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, khususnya kementerian. Melainkan hanya memberikan penghargaan dan apresiasi saja. Amin ini banyak mendapat penghargaan dari kementerian, namun tindaklanjut dari temuannya tidak ada. Dengan kedatangan ibu menteri di Kalbar ini, saya selaku Bupati meminta kepada ibu untuk menindaklanjuti apa

secara khusus tabung elpiji 3 Kg untuk nelayan. Karena tidak termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan rumah tangga. Padahal Pemkab Kubu Raya sendiri siap membantu dengan APBD dalam program penggunaan BenGas untuk nelayan itu. Amin selaku penemu Ben Gas mengucapkan terima kasih kepada Menteri Susi Pudjiastuti. Baru kali ini ada menteri yang benar intens memerhatikan nelayan-nelayan kecil di Indonesia, khususnya Kalbar. Saya ucapkan terima kasih, baru kali ini menteri yang datang ke Kalbar punya semangat tinggi untuk rakyat kecil, ujar Amin kepada Menteri Susi. Hasil temuannya tersebut tidak dapat berjalan hingga saat ini, lantaran berbenturan dengan Keputusan Presiden (Kepres), menyatakan bahwa elpiji 3 Kg hanya untuk rumah tangga dan UMKM. Pertanyaan saya, apakah nelayan ini bukan UMKM. Nelayan adalah UMKM. Tetapi mengapa tidak dibolehkan? kesal Amin mengadu kepada Menteri Susi. Bahkan Amin juga tak segan mengungkapkan, distribusi elpiji 3 Kg tidak tepat sasaran.

yang sudah menjadi temuan putra daerah kami ini, pinta Rusman Ali. Rusman Ali pun mengatakan, BenGas ini sudah dilakukan penelitian, dipastikan aman dan sangat murah sebagai bahan bakar untuk nelayan tradisional pergi melaut (menangkap ikan). Sudah diteliti dan ini sangat aman, katanya. Dikatakan Rusman, jika dibandingkan dengan BBM biasa, masyarakat nelayan sungguh dirugikan. Sudahlah BBM mahal, susah didapat, hasil tangkapan nelayan pun belum tentu pasti memuaskan. Artinya, berat diongkos. Biasanya itu BBM yang dibeli oleh nelayan Rp180 ribu untuk seminggu. Dengan adanya BenGas, cukup Rp30 ribu saja. Bahkan pendapatan seminggu bisa mencapai Rp600 ribu, ungkapnya. Temuan ini juga bisa dinasionalkan. Artinya BBM dinaikkan pemerintah tidak masalah, asalkan BenGas ini mendapatkan perhatian khusus pemerintah untuk membantu mengurangi operasional nelayan tradisional, sambung Rusman. Permasalahan saat ini, PT Pertamina enggan menyediakan

Lantaran banyak nelayan pesisir yang masih menggunakan kayu bakar, ketimbang gas. Nelayan pesisir banyak menggunakan kayu bakar, bukannya gas elpiji tabung 3 Kg. Karena kebanyakan yang menggunakan tabung elpiji 3 Kg adalah masyarakat mapan. Dan ketika nelayan ingin menggunakan tabung gas 3 Kg sebagai bahan bakar, kok tidak dibolehkan, kesalnya. Menteri Susi mengetahui hal tersebut, berjanji akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi temuan fantastis, karena membantu nelayan tradisional melakukan aktivitas di laut. Nelayan cari duit menggunakan bahan bakar gas tidak boleh. Saya bingung, negara kita banyak aturan yang tidak masuk akal. Saya akan datangi Kantor Pertamina pusat, tegas Susi. Bayangkan saja, lanjut Susi, Pemkab bantu menggunakan APBD, tapi nelayan tidak dapat menggunakan gas elpiji. Perlu diketahui, kata Susi, nelayan itu merupakan bagian UMKM. Bahkan UMKM yang sangat luar biasa. Risikonya lebih besar, terutama faktor kecelakaan saat melaut. Jadi nelayan itu boleh menggunakan gas elpiji 3 Kg.

Perda (peraturan daerah) itu dibuat secepat mungkin, kemudian buat komitmen bersama. Tadi saya sudah bilang dengan Sekda, kita harus bantu nelayan tradisional, kapal 10 GT tidak dipungut retribusi, dan bebas izin-izin apapun, nanti saya sendiri menyiapkan peraturannya, katanya. Saya tak mau tahu, pokoknya Pemprov harus langsung setuju dengan aturan saya itu. Karena jangan pungut biaya dari rakyat kecil, kecuali kapal 10 GT ke atas hingga 30 GT, itu wajib ada izin, membayar retribusi dan harus jelas semuanya, jangan sampai ada yang ilegal, tegas Susi. Selain Pertamina, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga akan didatangi Susi. Tujuannya untuk menindaklanjuti temuan Amin BenGas. Agar nantinya nelayan-nelayan tradisional di Kalbar dapat menggunakan bahan bakar dengan sebutan BenGas. Kalau perlu di-nasional-kan, jika memang menguntungkan nelayan kecil di Indonesia, ujar Susi.

Laporan: Achmad Mundzirin, Syamsul Ariﬁn Editor: Hamka Saptono

Tolak Penghapusan .........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 agama seseorang tidak lagi bisa diketahui dengan melihat KTPnya. Celakanya, ternyata usulan ini mendapat dukungan dari segelintir orang ataupun kelompok. Beberapa di antaranya menyatakan dukungannya di hadapan publik. Bisa dilihat di www.tempo. co/read/news/2014/11/10/07 8620849/Kontras-MendukungKolom-Agama-di-KTP-Dihapus Kemudian di http://nasional.sindonews.com/read/921464/15/ pgi-dukung-kolom-agama-ktpdihapus-1415403832 http://politik.rmol.co/ read/2014/06/18/160080/ Tim-Jokowi-Dukung-Penghapusan-Kolom-Agama-di-KTP- dan di http://m.liputan6.com/news/ read/2131820/ Jelas saja, wacana ini semakin menimbulkan polemik di tanah air. Lantaran Indonesia merupakan negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga agama menjadi ba-

gian dari identitas setiap Warga Negara Indonesia. Bagi kelompok yang mendukung penghapusan, menggangap kolom agama menimbulkan diskriminasi bagi para penganut aliran kepercayaan atau keyakinan yang tidak diakui di Indonesia. Alasannya, pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Sehingga, kalau tidak mencantumkan salah satu dari enam agama tersebut, seseorang tidak bisa memperoleh KTP. Walau pun ada segelintir kelompok yang mendukung, tetapi lebih banyak yang menolak usulan penghapusan kolom agama di KTP. Bila alasannya agar tidak diskriminatif terhadap kepercayaan atau keyakinan lainnya, bukan berarti kolom agama di KTP harus dihapus. Masih banyak cara agar kolom agama bisa dipertahankan, sambil tetap mengakomodir keyaki-

persoalan yang muncul bila tidak ada kolom agama di KTP. Belum lagi persoalan lainnya yang lebih besar. Masih banyak lagi manfaat keberadaan kolom agama, sehingga patut dipertahankan. Minimal, dengan telah tercantum di KTP, seseorang tidak bisa berbohong dengan agama yang dianutnya. Saya sangat mendukung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak wacana penghapusan kolom agama. Termasuk solusi MUI bahwa penganut keyakinan lain di luar yang diakui pemerintah boleh mengosongkan kolom agama. Ini merupakan bentuk jalan keluar, sehingga penganut kepercayaan lain tidak perlu harus mengaku sebagai umat salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Sehingga, walaupun ia mengosongkan kolom agama masih tetap bisa memperoleh KTP. Hanya saja, orang tersebut harus mencantumkan aliran kepercay-

nan lain, yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Keberadaan kolom agama patut dipertahankan, sebab identitas agama seseorang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kondisi tertentu, hanya dengan melihat KTP kita bisa tahu agama seseorang. Sehingga dapat mengambil tindakan yang bersifat keagamaan kepada seseorang. Misalnya saja ketika akan mengurus kematian seseorang yang tidak dikenal. Ketika melihat KTP yang bersangkutan, ternyata tempat tinggal atau alamatnya sangat jauh, misalnya antarpulau. Terutama di hukum Islam, saat mengurus jenazah harus jelas dan sifatnya segera. Dengan mengetahui agama si mayat, sejak awal bisa mengurus jenazahnya. Hal ini tentu berlaku juga bagi umat agama lain, pasti memiliki cara sendiri-sendiri dalam penanganan jenazah. Ini hanya salah satu contoh

aan yang dianutnya pada daftar database administrasi kependudukan pada instansi terkait. Bahkan, MUI juga menolak ada penambahan agama selain yang telah diakui pemerintah dalam kolom agama KTP. Termasuk kolom aliran kepercayaan. Sikap MUI ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama. Sehingga tidak boleh ditulis pada kolom agama di KTP. Menurut MUI, gagasan penghapusan atau penambahan agama lain pada KTP ini menciptakan polemik berkepanjangan. Sehingga diyakini berpotensi merugikan bangsa dan negara. Masih banyak persoalan bangsa yang perlu dibenahi. Memang negara lain ada yang tidak menampilkan kolom agama di KTP. Tetapi, kita jangan mudah membanding-bandingkan Republik Indonesia dengan negara lain

di dunia ini. Apalagi terhadap negara-negara yang menganut paham liberal atau pun sekuler. Negara Indonesia menganut paham Pancasila. Pada sila pertama sangat tegas dikatakan bahwa negara kita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Ini membuktikan nilai-nilai keagamaan sangat dijunjung tinggi. Begitu pula dengan kehidupan masyarakatnya, tidak lepas dari kultur yang memiliki nilai-nilai budaya dan agama. Karena itulah, bangsa kita memiliki karakter khas, sehingga tidak bisa disamakan dengan negara lain. Patut dipertanyakan motif yang mendukung penghapusan kolom agama di KTP. Apalagi yang mendukung tersebut sebenarnya menganut salah satu agama yang diakui pemerintah. Apakah mereka tidak bangga dengan agama yang dianutnya? Atau mereka merasa malu dengan agamanya sendiri? (Arman Hairiadi)

Diklariﬁkasi, Malah .............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Sabtu (15/11). Saat itu, di belakang Rusman berdiri Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan RI, Asep Burhanudin. Pernyataan miring itu juga didengar jelas oleh sejumlah wartawan dari media cetak dan elektronik. Wartawan Rakyat Kalbar yang tengah meliput jelas tak terima dan segera bertanya kepada Sang Bupati. Bapak (Rusman Ali) jangan asal bicara. Bapak bilang Wartawan RK, wartawan yang mana, siapa, kapan, dimana dan berapa jumlah uang yang diberikan? Saya bisa laporkan

Hal tersebut dilontarkan Rusman usai diwawancarai soal Nelayan Andon yang melakukan kegiatan menangkap rajungan (kepiting putih) tanpa izin di wilayah perairan Padang Tikar 1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Wartawan RK (Rakyat Kalbar) itu udah dapat duet (uang, red) dari nelayan yang kontra, yakni dari Kamis (nelayan setempat), tuding Rusman Ali kepada wartawan Rakyat Kalbar dengan menggesekkan jari telunjuk dengan jari jempolnya, di Aula Kantor Pengawasan Sumber Daya

Bapak atas ﬁtnah yang Bapak buat, tegas Si Wartawan. Mendengar ucapan itu, mimik bupati sekejap berubah. Dengan telapak tangan terbuka, dua tangan Rusman digoyangkan ke arah Si Wartawan. Seolaholah menandakan bukan dia yang menjadi sumber awal atas tudingan yang keluar dari mulutnya itu. Bukan.. Bukan saye.. Saye dapat informasi dari Pak Djoko, cobe tanyak langsung dengan Pak Djoko, kata Rusman sambil menunjuk ke Kepala DKP KKR, Djoko Triyono. Si Wartawan pun segera

MUDAH

SALE

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 889

(NEW) GARANSI BISA LIPAT

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.250 Hanya

7.788 Ribu

4.888 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

+ Cashback

Tgl 14 s/d 18 November 2014

Hanya

6.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED

6.550

Hanya

9.888 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

AIR WALKER 6.850

23.750

Hanya

4.888 RB

2.888 Ribu

10.588 RB

9.750 Hanya

+0%

disc up P etor s e n

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

4.288 Ribu

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

FS 802 NEW ORBITRACK 9.550 Hanya

9.850

4.588 Ribu

Hanya

4.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MANUAL

5.950

9.950

Hanya

2.688 Ribu

4.788 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Akhirnya, Djoko menjelaskan bahwa dia mendapat informasi dari seseorang bahwa Wartawan RK telah menerima uang dari nelayan setempat yang kontra atas kedatangan Nelayan Andon dari Jawa Barat tersebut. Menurut dia, karena ada imbalan atas pemberitaan, Rakyat Kalbar terus-terusan mengangkat penangkapan kepiting putih ilegal yang dilakukan Nelayan Andon. Karena diberi uang oleh nelayan setempat itulah, masih dikatakan Djoko, Rakyat Kalbar menulis pemberitaan sampai mengarah kepada dugaan ada

permainan yang dilakukan oleh pihaknya dalam menyikapi nelayan luar Kalbar yang tak patuh pada aturan. Lebih aneh lagi, Djoko menuding Rakyat Kalbar berpihak kepada nelayan setempat ketimbang nelayan dari luar Provinsi Kalbar yang memang sudah semestinya bisa menikmati hasil alam di tanah sendiri. Dan, ternyata, semua tudingan itu tidak pernah dikonfirmasikan Rusman dan Djoko kepada segenap kru Redaksi Rakyat Kalbar.

Laporan : Achmad Mundzirin Editor : Mohamad iQbaL

Pengawasan Laut ....................................................dari halaman 1

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

mengkonﬁrmasi Djoko. Lucunya, Djoko malah mengelak. Udahlah jangan dibesar-besarkan, katanya dengan muka layu. Sebagai salah satu surat kabar yang berada di bawah bendera Jawa Pos Media Group, Si Jurnalis yang sudah mendapat arahan jelas dari kantor untuk tidak pernah menerima uang atas kerja jurnalistiknya, dan berperilaku sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, tentu saja tak terima dengan tudingan tanpa dasar itu. Djoko pun terus didesak guna menjelaskan omongan bupati tersebut secara detail.

Peran dari semua stakeholder sangat erat kaitannya untuk melakukan pemantauan kapal-kapal asing, maupun kapal dari provinsi lain yang tidak memiliki izin operasi penangkapan ikan di Kalbar. Apabila menemukannya, segera laporkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, kata Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar ketika mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Sabtu (15/11) lalu. Salah satu contoh aktivitas kapal luar provinsi, penangkapan rajungan atau kepiting putih secara ilegal oleh nelayan Jawa Barat menggunakan kapal Andon di perairan Desa Padang Tikar I dan Desa Sungai Besar, Batu Ampar, Kubu Raya. Aktivitas tersebut tidak memberikan kontribusi untuk Pemprov Kalbar, khususnya Kubu Raya. Nelayan pendatang itu tidak memiliki izin menangkap rajungan di perairan Kubu Raya. Pengawasan tidak dapat

dilakukan sendiri, dinas terkait, tokoh masyarakat dan stakeholder yang peduli terhadap perairan kita, segeralah aktif untuk melaporkan jika ada ditemukan kapal asing yang masuk di perairan kita, tegas M Zeet. Jika terbukti ada pelanggaran dari kapal asing maupun kapal dari provinsi lainnya yang memasuki perairan Kalbar, segera didata dan tangkap. Itu menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Seperti aktivitas kapal Andon di Kecamatan Batu Ampar, menjadi tugas DKP Kubu Raya untuk menindaknya. Setelah itu koordinasikan dengan dinas terkait di tingkat provinsi. Kemudian provinsi melaporkannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ungkap M Zeet. Ilegal fishing di perairan Kalbar dan Indonesia pada umumnya sangat tinggi terjadi. Dikarenakan pemerintah belum optimal membangun sistem pengawasan perairan Indonesia, khususnya Kalbar secara ketat. Selain itu, proses

hukum Indonesia juga masih terkesan lemah. Banyak penangkapan kapal asing, namun proses hukumnya memakan waktu hingga dua tahun. Dampaknya memberatkan pendanaan untuk memberikan perawatan kepada kapal asing yang di tahan. Lemahnya sistem pengawasan dan proses hukum dalam menangani kapal asing, dikarenakan berbenturan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Muaranya ada di perundangundangan yang di buat oleh para wakil rakyat (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia. Seharusnya aturan itu dievaluasi, terkait poin-poin penting yang menyangkut kepentingan para nelayan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga penanganan proses hukum berkaitan kejahatan di perairan Indonesia dapat dilaksanakan dengan tegas dan tuntas tanpa memakan banyak waktu, tegas M Zeet.

Laporan: Abelnus Editor: Hamka Saptono

Siap-siaplah Pensiun ...........................................dari halaman 1 Untuk menilai mana PNS y a n g b e r k u a l i t a s s u p e r, menengah, biasa dan rendah, akan diterbitkan Surat Edaran (SE) MenPAN-RB, tentang kewajiban seluruh instansi baik pusat maupun daerah melakukan uji kompetensi pegawainya. Agar hasilnya objektif, menurut Setiawan, pemerintah akan memberlakukan format baku, agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak membuat rekomendasi berdasarkan like and dislike. Uji kompetensinya ini sangat penting, karena akan

dijadikan dasar penentuan klasiﬁkasi PNS, ujarnya. Yang kualitas super dan menengah aman, yang kemampuan biasa harus digenjot dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, agar kompetensinya naik ke menengah. Sedangkan kualitas rendah, akan diajukan untuk dipensiunkan dini. Setiap PNS harus mengembangkan kualitasnya. Sebab, dalam UU ASN diwajibkan setiap aparatur memiliki kompetensi tinggi. Kalau kemampuannya stagnan dan tidak

bisa berkembang, meski sudah diberikan Diklat, apa boleh buat PNS-nya kita pensiunkan, tegas Setiawan. Mengenai SE untuk kewajiban PPK melakukan uji kompetensi, menurut Setiawan, dalam waktu dekat akan dilayangkan ke seluruh instansi pusat dan daerah. Pasalnya, uji kompetensi sudah harus dilakukan mulai awal Januari 2015 dan kebijakan pensiun dini bisa dimulai setahun setelahnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Barca Raja di Sosmed

SPORT

RISET yang dilakukan oleh Digital Sports Media (DSM) menunjukkan bahwa Barcelona masih merupakan raja di media sosial (sosmed) untuk level klub sepakbola profesional. DSM memang sebuah perusahaan konsultan yang punya spesialisasi di bidang olahraga dan teknologi. Blaugrana memiliki total pengikut sebanyak 117.086.291 orang. Rival berat Barca, Real Madrid, mengikuti di peringkat dua dengan follower sebanyak 108 juta orang.(*)

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

Tolak Gaji Rp1,1 Triliun Pertahun Winger Real Madrid, Gareth Bale, dikabarkan menolak tawaran fantastis Chelsea untuk bergabung di jendela akhir musim. The Blues memasukkan nama Bale setelah sang pemain disebut mulai terancam posisinya di skuad utama menyusul penampilan apik

Isco serta masalah cedera yang kerap membekapnya. Seperti yang dilansir The Express, manajemen Chelsea telah menyiapkan dana besar untuk menggoda Bale berlabuh ke Stamford Bridge akhir musim ini. The Londoners dikabarkan akan mengajukan penawaran sebesar

90 juta Pounds (1,7 triliun Rupiah) sebagai biaya transfer serta gaji 60 juta Pounds (1,1 triliun Rupiah) per musim. Meskipun Chelsea disebut terus memantau perkembangan mantan pemain Tottenham Hotspur itu, pihak Los Blancos diyakini tidak akan rela melepas pemain termahalnya

itu. Alasannya, pelatih Carlo Ancelotti masih membutuhkan servis pria 25 tahun itu. Sementara itu, Chelsea dilaporkan berencana melepas Andre Schurrle dan Mohamed Salah sebagai bagian dari perombakan tim yang diinginkan Jose Mourinho. (*)

Y E N O O R REKOR SPANYOL 3:0 BELARUSIA

INGGRIS 3:1 SLOVENIA

BERHASIL mencetak satu dari tiga gol kemenangan Inggris atas Slovenia, Wayne Rooney banjir pujian salah satunya dari timnas Inggris, pelatih Roy Hodgson. Menjamu Slovenia di Wembley Stadium, Minggu dini hari (16/11), The Three Lions sempat tertinggal terlebih dahulu setelah Jordan Handerson melakukan gol bunuh diri di menit ke-57. Rooney berhasil menyamakan angka dua menit berselang melalui sepakan 12 pas. Usai gol Rooney, Inggris berhasil berbalik unggul melalui dua gol Danny Welbeck. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Gol tersebut menjadi torehan ke-44 selama membela Inggris sekaligus menyejajarkan namanya bersama Jimmy Greaves sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris. Menurut Hodgson caps ke-100 membuat Waza semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi negaranya. Saya pikir Wayne (Rooney) sangat menikmati pertandingan. Pertama, mencapai caps ke-100 dan kemudian menerima penghargaan dari Sir Bobby Charlton sangatlah spesial, kata Hodgson. Sang kapten jadi inspirasi kemenangan tiom, mencetak dan menjadi aktor gol berikutnya. Saya berpikir ia akan sengan dengan hal tersebut, tambahnya. Rooney dipercaya sebagai kapten Timnas Inggris menggantikan Steven Gerrard yang memutuskan pensiun setelah gelaran Piala Dunia 2014 lalu. Rooney sendiri tak lupa memberikan pujian kepada rekan setimnya di The Three Lions, Danny Welbeck yang mencetak dua gol di laga tersebut. Usai pertandingan, Rooney yang musim lalu berada satu tim bersama Welbeck di Manchester United tersebut, tak sungkan memberikan pujian. Menurutnya, kesuksesan Inggris mengalahkan Slovenia adalah berkat dirinya. Danny Welbeck tak perlu untuk membuktikan apapun. Dia semakin baik dalam setiap gol dan penampilannya. Dia layak mendapatkan pujian, ujarnya. Kami punya kekuatan mental untuk meraih kemenangan saat dia mencetak gol kedua Inggris, tandasnya. Dengan hasil tersebut, Inggris untuk sementara menguasai klasemen Grup E dengan nilai 12 dari empat laga, atau unggul enam angka dari Slovenia di tempat kedua. (*)

Wajah Baru

La Furia Roja PELATIH timnas Spanyol, Vicente Del Bosque, terpukau dengan penampilan impresif Isco saat mengalahkan Belarus di laga kualiďŹ kasi Piala Eropa 2016, Minggu dini hari (16/11). Bermain sebagai starter menggantikan Cesc Fabregas yang cedera, Isco mampu menjalankan perannya dengan baik. Ia mencetak gol pertama La Furia Roja serta menjadi kreator gol setelahnya yang dicetak Pedro Rodriguez. Isco bermain bagus tetapi ia masih terjebak dalam melakukan hal-hal yang bergantung pada margin yang cukup baik, ungkap Del Bosque. Dalam pertandingan itu, Del Bosque menurunkan banyak muka baru di sektor gelandang seperti Juanfran, Santi Cazorla dan Koke. Ia pun cukup puas dengan penampilan menjanjikan yang mereka tunjukan. Para gelandang bermain sangat serius dan jika kami menemukan kekuatan di inti

Podolski SEGERA HENGKANG LUKAS Podolski kembali mengutarakan kekecewaannya jarang diberi kesempatan bermain di Arsenal. Ia pun tak menepis isu hengkang di bulan Januari mendatang. Sejak bergabung dari FC Koln di awal musim 2012-13 Podolski terus berjuang memperebutkan satu tempat di skuad utama The Gunners. Pelatih Arsene Wenger kerap menjadikannya pilihan kedua, apalagi sejak kedatangan Alexis Sanchez awal musim ini. Hingga memasuki pekan ke-11 Liga Primer Inggris, pemain 29 tahun itu baru bermain sebanyak tiga kali. Minimnya kesempatan bermain, diakui Podolski membuatnya mulai berpikir untung hengkang. Alasannya cukup jelas, ia butuh atmosfer pertandingan kompetitif ketimbang menjadi penonton di bangku cadangan. Saya sudah menghabiskan empat bulan dengan sedikit tampil.

Saya harus menyelimuti tubuh saya dengan jaket musim dingin beserta topi, syal, kemudian menonton pemain lain bermain, jelasnya. Saya ingin menunjukkan Arsenal apa yang bisa saya lakukan, tetapi tidak ada kesempatan. Saya ingin bermain sepak bola untuk beberapa tahun lagi jadi apakah saya harus mengatakan segalanya baikbaik saja dan menunggu kontraknya habis? lanjutnya. Saat ditanya mengenai isu transfer yang menghubungkannya dengan Fiorentina, Juventus, dan Inter Milan, Podolski mengakui segalanya mungkin terjadi dengan kondisinya saat ini. Sekarang segalanya bisa terjadi. Anda tidak bisa mengesampingkan apapun, pungkasnya. Podolski tampil sebagai starter saat Jerman menekuk Gibraltar 4-0 dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2016, Sabtu dini hari (15/11). (*)

permainan maka kami memiliki banyak harapan, lanjutnya. Juanfran dan Santi Cazorla saling bahu membahu dan Juanfran lebih banyak bermain kedepan. Saya pikir ia bisa merasa senang, pungkasnya. Pada laga tersebut, Isco mencetak gol pembuka sebelum gol dari Sergio Busquets dan Pedro Rodriguez. Usai pertandingan, Isco pun mengakui bahwa penampilan apiknya tersebut bersama Spanyol dan juga Real Madrid adalah buah kerja keras, dan perjuangan untuk bersaing dengan para pemain terbaik dunia di skuat Spanyol dan Real Madrid. Saya belum pasti terus bermain reguler. Saya hanya mencoba untuk bekerja keras dan memastikan hal itu setiap hari. Semua terserah keputusan pelatih, ujarnya. Tim nasional dan Real Madrid memiliki pemain terbaik di dunia. Saya hanya mencoba untuk membuat hal-hal berjalan sulit bagi pelatih untuk memutuskan siapa yang bermain, tandasnya. Spanyol memulai era baru dengan peremajaan tim setelah pensiunnya muka lama seperti Xabi Alonso dan Xavi H e r nandez. (*)

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Kasus Penyererobotan Lahan oleh PT MAS

Buntut Penggerebekan Pesta Narkoba di Kediaman Ap

Polsek Jungkat Dituding Tak Netral, Warga Minta Kapolda Turun Tangan

Polisi Temukan Lima Ineks SEKADAU-RK. Penangkapan 14 remaja yang tengah pesta Narkoba di kediaman Ap, Jalan Abadi, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Jumat (7/11) malam lalu berbuntut panjang. Setelah mendapatkan empat paket sabu seberat sekitar 4,12 gram miliki tersangka Jn alias Ki di cafe Kenanga, Jalan Sekadau-Sanggau, Kamis (13/11) lalu, Sat Narkoba Polres Sekadau kembali mendapatkan lima

PONTIANAK-RK. Sengketa serta penyerobotan lahan oleh PT MAS di daerah Wajok, Kabupaten Pontianak hingga saat ini penanganan hukumnya tidak jelas. Oknum polisi dituding tidak netral, berpihak kepada perusahaan yang merampas lahan warga. Kepala Desa Wajok Hulu dan Sungai Melaya serta warga setempat meminta Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arif Sulistyanto turun langsung ke lapangan, melihat permasalahan sebenarnya antara perusahaan dan masyarakat. Sepertinya oknum kepolisian

Ap dan Jn menunjukkan BB 5 butir Ecstasy dan dua buah bekas kepala Bong yang ditemukan di samping rumah Ap, kemarin sore. ABDU SYUKRI-RK

Halaman 15

butir ineks, kemarin. Inek itu kita temukan di samping kanan rumah Ap, ujar Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK melalui Kasat Narkoba Polres Sekadau, AKP Kadir Poerba kepada Rakyat Kalbar via selularnya, tadi malam. Terungkapnya keberadaan ecstasy atau ineks milik Ap ini berawal dari informasi terbaru yang diterima penyidik Reserse Narkotika Polres Sekadau. Ada sisa ineks yang belum sempat digunakan Ap dan rekannya untuk pesta narkoba, Jumat (7/11) lalu. Barang haram itu disebut milik Halaman 15

NEKAT KEJAR PELAKU, NYAWA NYARIS MELAYANG

Mahasiswi MIPA Untan Dijambret Polisi mengamankan mesin dingdong di Kampoeng Beting, Pontianak Timur, Sabtu (15/11). OCSYA ADE CP-RK

Kampung Beting Digerebek

Mesin Dingdong

Dimusnahkan

PONTIANAK-RK. Sedikitnya 196 unit mesin judi dingdong diamankan polisi di Kampung Beting, Pontianak Timur, Sabtu (15/11) sore. Namun, tak satupun pemilik atau penyedia permainan mesin judi itu diamankan kepolisian. Sebanyak 218 anggota kepolisian Resort Kota (Polresta) Pontianak di backup anggota Brimob dan Sabhara Polda Kalbar menelusuri lokasi di Halaman 15

PONTIANAK-RK. Jambret semakin mengganas di Kota Pontianak. Nyawa Meki Destria, 18, mahasiswi semester I, Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak nyaris melayang. Mahasiswi asal Dusun Mentalang, Buak Limbang, Kapuas Hulu itu dijambret di Jalan Adisucipto, depan Apotek Cinta Kasih, Pontianak Tenggara, Sabtu (15/11) malam. Meki terpelanting dari kendaraannya ketika tas yang dikepitnya dirampas dua penjambret yang mengendarai sepeda motor Mio Soul Merah Maron. Sayangnya Meki tidak melihat jelas wajah pelaku maupun nomor polisi sepeda motornya. Saya baru pulang dari rumah kakak di Gang Bambu Dalam, Jalan Adisucipto, Kampung Arang, Desa Arang Limbung, Kubu Raya. Setelah itu saya hendak pulang ke indekos di Jalan Sepakat II, Blok T. Tiba-tiba di pertengahan jalan Adisucipto Halaman 15 Sepeda motor yang dikendarai Meki Destria, mahasiswi Untan ringsek di bagian depan usai menghantam pantat truk. Sebelumnya Meki dijambret dan terpelanting di jalan raya, Sabtu (15/11) pukul 23.40. DESKA IRNANSYAFARA-RK

Halangi Kerja Wartawan Dijerat Dua Tahun Penjara PONTIANAK-RK. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pontianak mengajak seluruh kalangan di Kalbar, baik instansi dan birokrasi pemerintahan serta legislatif maupun masyarakat umum untuk memahami profesi jurnalis. Wartawan, reporter atau jurnalis dalam menjalankan tugas dan kode etiknya sudah diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Siapapun berhak mempelajari UU ini, agar memahami betul profesi seorang wartawan yang ada di lapangan dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada publik, jelas Heriyanto, Ketua AJI Kota Pontianak, kemarin. Wartawan Pontianak Post, Jawa Post Group ini menjelaskan pentingnya UU Pers dipelajari semua pihak. Agar ketika terjadi pemberitaan yang dibuat oleh seorang wartawan,

kemudian ada yang tidak terima atau kontra dari pemberitaan, dapat mengambil tindakan sesuai dengan UU Pokok Pers. Kadang ada yang tidak paham dan belum mengerti, ketika ada yang kontra dengan pemberitaan, tiba-tiba langsung menunjukkan sifat repressive atau anarkis. Itu tidak dibenarkan, jelasnya. Sesuai dengan UU Pokok Pers,

menyikapi hal-hal yang kontra dengan pemberitaan, pihak-pihak yang kontra dapat melakukan klariďŹ kasi, meminta hak jawab, bahkan sampai mengadukan media ke Dewan Pers. Perlakukan wartawan dengan cara yang elegan, jangan melakukan tindakan repressive maupun anarkis, tegasnya. Sesuai dengan UU Pers, Halaman 15

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

Kubu Raya Musyawarah Kite Warga Keluhkan Sarang Burung Walet di Gang 81 S UNGAI R AYA -RK. Wakil Ketua DPRD Kubu Raya sementara, Suprapto mengatakan, pihaknya berencana membentuk Perda Sarang Burung Walet. Tujuannya, agar usaha tersebut seperti IMB maupun izin lainnya tidak diabaikan pemilik sarang burung walet. Dengan adanya perda, tentu akan meningkatkan pendapatan daerah. Jadi, ketika Perda sudah ada, aturan yang dibuat itu harus dilaksanakan, ujar politisi Partai Golkar, Minggu (16/11). Dalam perda itu nantinya akan atur seperti lokasi, bentuk bangunan, dan lingkungan sekitar. Jangan sampai mengganggu masyarakat umum. Perda ini sangat penting untuk mengatur keberadaan sarang burung walet di Kubu Raya, kata Suprapto. Tidak diaturnya keberadaan sarang burung walet itu dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Di Gang 81, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya misalnya, warga mengeluhkan sarang burung walet yang dibangun di pemukiman warga. Lihat saja letak bangunan sarang burung walet yang berada tepat di pemukiman warga ini, tidak layak. Waktu sore banyak burung, nah karena kami ini konsumsi air hujan, dan waktu hujan kita tidak berani minum air hujan untuk dimasak lantaran di atas sana banyak burung walet, kata salah seorang warga Gg. 81 yang enggan namanya dikorankan. Ia mengungkapkan, kotoran burung walet itu jatuh di atap atau genteng rumah warga yang berada di sekitar bangunan walet tersebut. Ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, tapi tidak berani untuk membicarakannya, kata dia. Ia pun meminta dinas terkait untuk turun tangan. Sebab, selama ini warga sekitar mengandalkan air hujan untuk keperluan masak. Warga di sini terpaksa membeli atau menggunakan air isi ulang. Ada delapan pintu untuk sarang burung walet tersebut, ungkapnya. Saya tidak berani minum air itu, apalagi saya punya anak, masa kami harus minum air hujan yang ada kotoran burung walet. Kalau yang lain ada yang berani minum air itu, silakan saja. Tapi untuk kesehatan kami sekeluarga, kami tidak berani, tutupnya. (asy)

Rakyat Kalbar

Senin , 17 November 2014

Perbaikan Jalan Adisucipto Dinilai Setengah Hati Pemkab Juga Diminta Atur Jam Operasional Kendaraan Kontainer SUNGAI RAYA-RK. Sejumlah warga mengeluhkan perbaikan Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Warga menyayangkan, perbaikan jalan provinsi itu tidak dilakukan pada titiktitik yang kondisi jalannya rusak berat. Dari jalan depan Rumkit sampai depan PLN Wilayah Kalbar banyak lubang besar, dan kondisi itu sudah lama, tapi kenapa tidak diperbaiki, ujar Nurman (51), warga Kubu Raya, Minggu (16/11). Ia mengatakan, kondisi jalan itu sangat membahayakan pengguna jalan,

terutama bagi mereka yang jarang melintasi jalan tersebut saat hujan. Saat hujan, lubang-lubang tergenang air, sudah beberapa kali pengendara jatuh karena tidak tahu jika di air yang tergenang itu ada lubang besar, kata Nurman. Bukan hanya Nurman, warga lainnya juga mengeluhkan kondisi jalan Adisucipto mulai dari depan Rumkit hingga depan PLN Wilayah Kalbar. Harusnya dalam perbaikan jalan Adisucipto itu lebih mendahulukan titik-titik yang berlubang atau rusak parah, kata Anggi (28).

Warga kata dia, sangat berterima kasih sudah ada niat baik pemerintah daerah untuk memperbaiki Jalan Adisucipto. Tapi, kenapa jalan sudah bagus diaspal kembali sementara yang rusak tak kunjung diperbaiki. Anggi menilai, jika seperti itu terus sama saja perbaikan jalan itu hanya dilakukan setengah hati. Sudah makan waktu, anggaran, yang bawa motor sering jatuh, dan juga waktu pengerjaan proyek jalan sebelumnya sering menimbulkan antrian kendaraan yang panjang, ya jadi macet, ucapnya. Sementara itu, selain men-

geluhkan perbaikan jalan yang dinilai setengah hati, Iswandi juga meminta kepada Pemkab Kubu Raya untuk mengatur jam operasional kendaraan-kendaraan bertonase besar seperti kontainer. Selain memperbaiki kerusakan jalan, kami juga minta Pemkab membatasi jam operasional kendaraan yang bertonase besar, seperti kontainer. Karena jalan itu tidak sesuai dengan tonase kendaraan angkutan tersebut. Ini juga yang membuat jalan cepat rusak, ujarnya. Sebab, menurut Iswandi, selama ini keberadaan kend-

araan-kendaraan angkutan kontainer itu juga tidak peduli dengan kerusakan jalan yang selama ini mereka dilewati. Apalagi bagi kendaraan angkutan berplat luar Kalbar. Kekuatan jalan kita tentu tidak mampu jika terus menerus menahan beban kendaraan bertonase besar. Jadi, baiknya diatur mereka (kendaraan kontainer) itu. Dan kami juga meminta agar pemilik kontainer itu bisa ikut menjaga jalan di Kubu Raya, pungkasnya. Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Warga: Terima Kasih Pemkab Kubu Raya SUNGAI RAYA-RK. Raut gembira terlihat di wajah sejumlah warga Jalan Paret Tok Ampeh, Sungai Itik RT 26/RW 05, Dusun Cempaka, Sungai Kakap, Kubu Raya. Pasalnya, sejak dibangun pada zaman Soeharto, baru sekarang jalan mereka diperbaiki melalui proyek rabat beton. Saya masih kecil jalan ini sudah ada dan dibuat pada zaman Soeharto. Tapi, tidak pernah diperbaiki, baru sekarang jalan kami masuk proyek jalan. Walaupun belum seluruhnya dirabat beton, ini sudah sangat nyaman sekali, kata Babe (45) warga sekitar, Minggu (16/11). Menurutnya, jalan ini sebelumnya sangat memprihatinkan sekali, becek dan berlubang. Jalan sepanjang sekitar satu kilometer yang menghubungkan Desa Sungai

Itik, Sungai Rengas, dan Parit Keladi ini dibangun rabat beton di tahun 2014 sepanjang 184,20 meter dan lebar 2,5 meter. Saya tinggal di sini sudah 15 tahun, baru sekarang jalan ini dibangun kembali. Biarpun belum semuanya bagus, tapi kami sudah bisa pakai kendaraan tanpa hambatan di jalan, karena sebelumnya banyak lubang, sekarang sudah lumayan, ucap Babe. Ketika proyek dikerjakan, menurut dia, diawasi ketat oleh masyarakat sekitar. Warga tidak mau jalan tersebut dikerjakan asal-asalan. Kami awasi terus, apalagi kan baru ini proyek jalan masuk ke tempat kami. Dan kami juga mau sampaikan terima kasih ke Pemkab Kubu Raya, ujar Babe. Senada disampaikan Warga lainnya, Amad (38) dan

Kacong (36). Mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memperhatikan daerahnya. Mereka berharap, pengerjaan jalan ini dapat dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya. Ini dikerjakan awal Juni dan selesai Agustus 2014 kemarin, termasuk kami sebagai pekerjanya. Semua yang dikerjakan sudah bagus karena warga lainnya juga ikut mengawasi. Kalau memang salah kami katakana salah, karena kami tidak mau kampung kami dikerjakan asal-asalan, ucap Amad. Bahkan, kata dia, jalan tersebut dikerjakan lebih panjang. Yang kami tahu jalan ini dibangun rabat beton 184,20 meter saja, tapi karena ada bahan yang lebih maka kesepakatan bersama kami tambahkan saja menjadi

Kondisi jalan poros Paret Tok Ampeh, Sungai Itik RT 26/RW 05 Dusun Cempaka, Sungai Kakap setelah diperbaiki oleh Pemkab Kubu Raya. G USNADI

187 meter. Yang jelas itu sudah kesepakatan dan juga untuk kepentingan bersama, khususnya kami masyarakat di sini, ucap Amad. Salah seorang tokoh pemuda setempat, Zul (28) juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Kubu Raya yang sudah merealisa-

sikan jalan poros mereka untuk diperbaiki. Namun, ia berharap jalan tersebut dilanjutkan kembali hingga bagus sampai ke tiga desa lain. Terima kasih jalan kami sudah diperbaiki, mudahmudahan tahun berikutnya dapat disambung kembali, harapnya. (agn)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Mulai Hari ini, Perpusda Tutup

Ilustrasi.

NET

Perpusatkaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Mempawah akan menutup aktivitas pelayanannya, tanggal 17‒29 November 2014 mendatang. Namun, penutupan itu hanya bersifat sementara. Lantaran, Perpusda akan melaksanakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun yakni stock opname. Kegiatan stock opname ini didasarkan pada pedoman standar pengelolaan perpustakaan umum kabupaten/kota yang diterbitkan Perpustakaan Nasional RI tahun 2013, yang mengatur teknis pengelolaan koleksi bahan pustaka, terang Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mempawah, Johana Sari Margiani. Johana mengungkapkan, dalam stock opname itu pihaknya akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti menginventarisasi seluruh koleksi bahan pustaka yang ada di Perpusda Kabupaten Mempawah secara berkala. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan koleksi buku perpustakaan yang hilang, perlu revisi, perawatan, maupun pelestarian. Baik itu koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah, perpustakaan keliling maupun Rumah Baca Sungai Pinyuh. Semuanya kita periksa mulai dari buku fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, dan karya rekam, paparnya. Lebih lanjut, Johana mengungkapkan, hasil kegiatan stock opname itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait. Makanya, sambung dia, selama kegiatan stock opname berlangsung pihaknya akan menutup sementara pelayanan kepada masyarakat umum. Untuk pelayanan peminjaman akan kita hentikan sementara hingga kegiatan ini selesai. Sedangkan untuk pelayanan pengembalian buku dan bahan pustaka tetap akan berjalan. Karenanya, kami mohon maaf kepada masyarakat terkait penghentian pelayanan sementara itu. Kiranya dapat dimaklumi demi kelangsungan dan kelancaran kinerja Perpusda dimasa mendatang, ucapnya. (fia)

Harga Cabai Melambung Rp 95 Ribu per Kilogram SUNGAI PINYUH. Masyarakat dan pedagang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditi di pasaran. Salah satunya harga cabai yang sebelumnya berkisar Rp 45 ribu melambung menjadi Rp 95 ribu per kilogram di Pasar Sayur Sungai Pinyuh. Kita juga tidak tahu pasti apa penyebab naiknya harga jual cabai. Apakah dikarenakan dampak akan naiknya harga BBM atau ada faktor lain. Jadi, sebagai pedagang kami hanya mengikuti harga pasar saja. Jika harganya tinggi, tentu kita jual kembali dengan kisaran harga yang tinggi pula, sebut Adiba, salah seorang pedagang komoditi sayur-mayur di

Pasar Sungai Pinyuh, Minggu (16/11). Adiba menyebut, kenaikan harga jual komoditi jenis cabai rawit itu terjadi sejak beberapa hari belakangan ini. Harga dari agen atau distributor mengalami kenaikan yang sangat tinggi hingga Rp 70 ribu per kilogram. Sehingga pedagang terpaksa menjual kembali dengan harga kisaran Rp 95 ribu per kilogram. Biasanya kita beli dari agen harganya di bawah itu (Rp 70 ribu, red), dan kita jual kembali Rp 45 ribu per kilogram. Dengan harga sekarang Rp 95 ribu per kilogram, maka kita jual eceran per ons Rp 10 ribu. Hampir semua pembeli protes dan kerap batal mem-

beli cabai lantaran harganya terlalu tinggi, sebutnya. Dengan kondisi itu, Adiba mengaku sebagai pedagang dirinya tidak bisa berbuat banyak. Setiap kali mendapat protes dari pembeli, dia hanya bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli. Dia pun tak mau ambil resiko mengalami kerugian dalam penjualan cabai saat ini. Biasa setiap hari saya bisa menjual hingga 4,5 kilogram cabai rawit dengan harga normal. Namun, dalam kondisi sekarang mau menjual Rp 2 kilogram perhari saja belum tentu laku. Banyak pelanggan yang enggan membeli cabai dengan harga selangit seperti itu,

keluhnya. Meski mengalami kenaikan yang signiﬁkan, namun tidak mempengaruhi penjualan di tingkat agen. Salah satu agen cabai rawit di Pasar Sungai Pinyuh, Agus Diansyah mengatakan, dengan kondisi kenaikan itu justru penjualan cabai rawit laris manis. Banyak pedagang yang membeli cabai rawit untuk dijual kembali secara eceran. Bahkan, ada konsumen yang berubah menjadi pengecer cabai rawit untuk mendapatkan peluang keuntungan dengan kondisi kenaikan harga cabai ini. Makanya, bagi para agen kenaikan harga cabai ini tidak terlalu berdampak terhadap penjualan, bebernya.

Lebih jauh, Agus mengatakan kenaikan harga cabai bukan disebabkan kelangkaan. Sebab, selama ini pihaknya tidak pernah kehabisan stok cabai rawit dari para petani. Dan kenaikan itu berlaku hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa dan lainnya. Tidak ada masalah dengan stok, dari petani selalu ada persediaan cabai rawit. Namun, dalam kondisi ini kita harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Sebab, harga pembelian dari petani juga naik dari biasanya. Tetapi tidak masalah, asalkan komoditi itu selalu habis dibeli kembali oleh pedagang, ujarnya. (ﬁa)

Kejari: Delapan Ciri Aliran Sesat MEMPAWAH. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Bambang Setyadi menegaskan, instansinya berkewajiban membentengi masyarakat terhadap pengaruh aliran sesat dan menyesatkan. Makanya Kejaksaan mengungkapkan delapan ciri-ciri aliran sesat dan menyesatkan yang patut diwaspadai masyarakat Kabupaten Mempawah. Kita prihatin dengan berkembangnya aliran sesat di Kabupaten Mempawah yang berhasil diungkap masyarakat. Makanya, masyarakat harus paham dan tahu ciri-ciri aliran sesat itu agar tidak terjerumus. Ada beberapa ciri yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, sebut Bambang di Kantor Bupati Mempawah, belum lama ini. Pertama, ungkap Bambang, aktivitas pengajian atau pertemuan yang dilakukan jemaah aliran tersebut dilakukan se-

cara rahasia atau tertutup dari lingkungan masyarakat umum. Bahkan, pada sejumlah kasus kegiatan, pengajian dilakukan tengah malam hingga subuh dengan lokasi terpencil hingga jauh dari pantauan masyarakat. Ciri kedua, tokoh atau sang guru tidak dikenal sebagai ahli agama, atau selama ini tidak pernah menekuni ilmu agama, serta tidak dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Ketiga, adanya baiat atau mitsaq untuk taat pada guru atau pimpinan pengajian. Bahkan, ada janji yang harus ditandatangani oleh anggota pengajian tersebut, bebernya. Ciri keempat, sambung Bambang, cara ibadah yang diajarkan aneh dan tidak lazim dari ajaran biasanya. Kelima, adanya tebusan dosa dengan sejumlah uang yang diserahkan kepada guru atau pimpinan jemaah.

Terkadang, aliran sesat itu kerap mengharuskan adanya sedekah terlebih dahulu, sebelum berkonsultasi dengan sang guru. Keenam, adanya penyerahan sejumlah uang dengan imingiming, bahwa orang yang menyerahkannya pasti masuk surga. Adapula sumbangan yang tidak lazim sebagaimana layaknya sumbangan sebuah pengajian. Misalnya 5 atau 10 persen dari penghasilan harus diserahkan kepada guru atau pimpinan kelompok, paparnya. Ciri ketujuh, pengajiannya tidak mempunyai rujukan yang jelas, hanya penafsiran-penafsiran dari sang guru. Serta ciri terakhir, pengajiannya tidak memakai hadis Nabi Muhammad SAW. Sumber ajaran hanya berdasarkan penafsiran dan pemahaman dari sang guru dan tidak boleh belajar kepada ustaz lain, sebut Kajari.

Lebih jauh, Kajari menyebut beberapa faktor yang menjadi penyebab tumbuh suburnya aliran sesat di masyarakat. Yakni, adanya kepercayaan yang harus dihormati dan dianggap warisan leluhur bersifat turun-temurun. Kemudian, munculnya suatu ajaran yang menarik, dapat berindikasikan suatu aliran agama atau aliran yang sinkretisme. Atau bisa pula disebabkan, pengaruh karisma seorang pemimpin aliran kepercayaan, sehingga banyak memperoleh pengikut. Faktor lain, adanya perbuatan yang luar biasa sehingga dianggap sebagai kelebihan di lingkungan kepercayaan, seperti penyembuhan melalui paranormal dan dukun yang dapat memberikan berkah, katanya. Bukan itu saja, masih menurut Kajari, keberadaan aliran sesat juga kerap dikarenakan faktor

kepercayaan yang berkaitan dengan urusan sosial, ekonomi, ramalan nasib, dan kemudahan rezeki, pangkat serta jabatan. Serta, adanya kepentingan ideologi dan politik baik secara individu maupun kelompok. Kelainan jiwa atau stres juga menjadi faktor perkembangan paham dan aliran sesat di masyarakat. Akibat stres, biasanya seseorang mengaku berhubungan dengan alam gaib, termasuk dengan malaikat bahkan Tuhan. Sedangkan dari faktor materi, modusnya dengan berpurapura memperbaiki keadaan serta memolesnya dengan bahasa agama. Misalnya menawarkan pentingnya jihad dan pengorbanan material untuk merealisasikan cita-cita ideal termasuk menawarkan kesembuhan, kesaktian, kekayaan, simpati masyarakat, dan keselamatan, pungkasnya. (ﬁa)

Kayong Utara

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

Raker Kades se-KKU 2014

Cakap Alang LPj Penggunaan Dana Desa Masih Lemah SUKADANA. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (Pemdes), pemerintah kabupaten (Pemkab) Kayong Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan. Seperti pelatihan dan bimbingan teknis serta proses pembinaan lainnya. Apalagi laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana desa masih lemah. Berdasarkan hasil monitoring bidang pemerintahan desa terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat, baik yang bersifat reguler maupun sifat pemeriksaan kasus, masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kata H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara. Selain itu, lanjut dia, ada pula temuan penyalahgunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa. Oleh karena itu, melalui kegiatan rapat kerja kepala desa ini dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dengan harapan, permasalahan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kepada pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) se-KKU kami ingatkan kembali komitmen dalam penyusunan program dan kegiatan berdasar skala prioritas dan tetap berpihak kepada masyarakat dan pemerintah desa. Berikan yang terbaik untuk masyarakat kabupaten kayong utara untuk dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. para camat diharapkan agar selalu memberikan supervisi dan melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa, pesan dia. Bupati juga berpesan untuk desa-desa yang ada di wilayah kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, dan Teluk Batang manfaatkanlah kedekatan jarak dengan kabupaten untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. (lud)

Tingkatkan Akselerasi Pembangunan Desa SUKADANA. Diterapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, pada masa datang pemerintahan desa (Pemdes) mempunyai peluang besar meningkatkan akselerasi pembangunan di desa. Terungkap di rapat kerja (Raker) kepala desa (Kades) se-Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Rabu (12/11). Raker Kades se-KKU dipimpin langsung Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid. Acara ini diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, melalui Bidang Pemerintah Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) KKU. Dihadiri seluruh Kades seKKU yang terhimpun di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) KKU. Kemudian camat se-KKU, pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Kayong Utara dan tamu undangan lainnya. Kondisi ini (pelung meningkatkan akselerasi pembangunan di desa, red) di satu sisi membawa angin

Bupati H Hildi Hamid (tengah) memimpin Raker Kades se-KKU tahun 2014 di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Rabu (12/11). KAMIRILUDDIN

segar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, karena dalam UU Desa itu sumber pendapatan desa akan mengalami peningkatan yang sangat signiďŹ kan, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Namun di sisi lain, keberadaan UU Desa juga merupakan tantangan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tegas H Hildi Hamid di hadapan hadirin. Untuk menjawab tantangan itu, jelas Bupati, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang terutama dalam mempersiapkan sumber daya aparatur Pemdes, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dapat

terlaksana dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Menyikapi persiapan dalam mengimplimentasikan UU Desa, perlu dilaksanakan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penguatan organisasi dan kelembagaan desa, sehingga para peserta kepala desa memperoleh bekal yang berguna dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di lapangan. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa akan dapat berjalan secara maksimal, tidak mengalami kesulitan atau hambatan yang memperlambat penyelenggaraan pelayanan dan

pembangunan di tingkat desa khususnya dan di KKU pada umumnya, ucap H Hildi Hamid. Raker Kades se-KKU ini dilaksanakan, lanjut dia, sebagai bentuk upaya Pemkab Kayong Utara melaksanakan proses pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya ini dilaksanakan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sosialisasi arah kebijakan pemerintah daerah. Kemudian sebagai media untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan sejauh ini. Diharapkan dalam penyelenggaraannya terwujudnya pemerintahan desa yang berdayaguna, berhasil

guna, dan demokratis. Pemkab Kayong Utara terus melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan dan pembangunan desa melalui bantuan keuangan dan bantuan pendampingan secara berkelanjutan. Dalam menjalankan program-program pembangunan tersebut diperlukan peran lebih dari kepala desa. Dalam rangka mempercepat pembangunan di tingkat desa, Pemkab Kayong Utara telah mengalokasikan bantuan keuangan melalui pemerintahan desa. Yaitu, alokasi dana desa sebesar Rp10 miliar yang dibagi secara merata dan proporsional kepada 43 desa di enam kecamatan. Untuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa telah dialokasikan tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa (TPAPD). Sedangkan untuk mempercepat pembangunan perdesaan, Pemkab Kayong Utara juga telah menetapkan alokasi dana sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan infrastruktur dasar perdesaan atau lebih dikenal dengan Infradades, jelas H Hildi Hamid. (lud)

Bantuan Minim tapi Pertanggungjawaban Besar SUKADANA. Terungkap di acara pembinaan partai politik (Parpol) di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Kamis (13/11), bantuan keuangan dari pemerintah untuk pembinaan partai politik (Parpol) cukup minim namun memimiliki pertanggungjawaban besar. Subsidi negara untuk Parpol, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh partaipartai politik, hanya 1,3 persen dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dari

total kebutuhan operasional Parpol. Hal inilah yang kadang membuat beberapa Parpol enggan melakukan permohonan bantuan. Sebab jumlahnya yang kecil tetapi pertanggungjawabannya besar, cukup memeras waktu, dan pikiran. Apalagi untuk wilayah kabupaten atau kota. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, Aliuk, SPd MSi menerangkan menurut undang-undang nomor

2 tahun 2011 (UU 21/2011), bantuan keuangan bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional ke Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah

tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran, sudah selesai dilakukan BPK paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan penerimaan paling lama satu bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh parpol kepada BPK diatur dengan peraturan BPK,

jelas dia. Keputusan Bupati Kayong Utara nomor 397/KBP2M/IX/ 2014 tanggal 9 September 2014 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Parpol di KKU tahun 2014, mengatur tentang jumlah bantuan yang diterima oleh Parpol di KKU. Dalam acara pembinaan diberikan percontohan, misalnya untuk Partai Golkar yang mendapatkan 8.557 suara dikalikan Rp10,770,jumlah bantuan persuara, maka

mendapatkan bantuan sebesar Rp61.439.260,- pertahun. Dengan jumlah bantuan sebesar itu, diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban yang bagus dan detail. Parpol yang tidak menyampaikan laporan pertangunggjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD , bantuan keuangan itu dihentikan sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. (lud)

Metro KETAPANG

Drainase Jalan Protokol Banyak Tersumbat KETAPANG. Drainase di jalan protokol pusat Kota Ketapang banyak tersumbat apalagi saat hujan menguyur Kota Ketapang. Drainase yang kotor menimbulkan bau yang tak sedap. Kondisi ini sangat disayangkan dan perlu segera mendapat perhatian. Anggota DPRD Ketapang, Irawan menegaskan, persoalan drainase di jalan protokol Ketapang memang perlu mendapat perhatian serius dan segera. Lantaran kondisinya sudah banyak yang tak layak seperti tersumbat dan lain sebagainya. Sebab itu drainase di Kota Ketapang sangat perlu ditata ulang, katanya, Minggu (16/11). Ia meminta drainase di Ketapang ditertibkan dan ditata ulang, sebab ia melihat banyak drainase yang tersumbat, seperti jalan protokol D.I Panjaitan. Legislator NasDem ini mengungkapkan, dirinya akan meyampaikan saat rapat DPRD untuk menyikapi dan mengatasi persoalan ini. Pihaknya akan memangggil instansi terkait untuk berkoordinasi. Seharusnya intansi terkait tak perlu dipanggil lagi, mereka sudah tahu tugasnya, katanya. Ia menegaskan, seperti bangunan di atas drainase pada jarak beberapa meter harus dibuka. Ia juga mengimbau agar masyarakat setempa berperan aktif membersihkannya. Paling tidak untuk di area atau lokasi rumah atau ruko masing-masing. Instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya harus ada kerjasama. kita juga mengimbau agar warga membersihkannya dengan gotong royong, imbaunya. Sementara Ahmad, warga jalan D.I Panjaitan mengaku, jika musim penghujan nyaris jalan tersebut akan terendam air, yang membuat mobilitas kendaraan yang melintasi jalan itu menjadi terganggu. Kalau bicara drainase di jalan D.I Panjaitan yang buruk kondisi itu sudah berlangsung cukup lama, tapi sampai sekarang masalah tersumbat masih terjadi, ujarnya. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas PU atau pihak berwenang lainnya segera mengatasinya agar persoalan seperti ini tidak terulang lagi. Seharusnya dari tahun ke tahun masalah drainase ini harus semakin bagus, tapi kenyataanya seperti itu saja, keluhnya. Tak hanya di Jalan DI Panjaitan yang memiliki drainase buruk, di ruas Jalan Merdeka jalan komplek Pasar Baru persisnya di Blok A dan B juga memiliki drainase yang buruk. Kalau hujan sebagian jalannya sering tergenang, ujarnya. Buruknya drainase tersebut juga mengakibatkan genangan air, sehingga banyak juga sampah yang menumpuk di saluran drainase. Akibat sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap, seperti di Jalan D.I panjaitan persisnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr Agoesdjam. Ini akibat kurangnya perhatian Pemerintah terhadap drainase, banyaknya bangunan ruko yang menutup bagian parit kecil atau saluran drainase tersebut. Pada hal sudah jelas parit atau drainase tak boleh ditutup, ungkapnya.(Jay)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Jalan Tiga Desa Sempit dan Rusak

IMB dan DMJ Sering Dilanggar BENGKAYANG. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Daerah Milik Jalan (DMJ) sering diabaikan warga saat mendirikan bangunan. Salah satu dampaknya, jalan yang melintasi tiga desa antara Kelurahan Bumi Emas dengan Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang kondisinya sempit dan rusak. Tidak hanya itu, akibat tidak ada drainase, saat hujan turun air meluber ke badan jalan. Seringnya badan jalan tergenang menyebabkan mengelupasnya aspal jalan. Beberapa titik jalan menuju ke tiga desa sangat sulit dilewati, karena berlubang dan banyaknya runtuhan tanah yang menggenangi jalan saat hujan. Ketika hujan turun, jika tidak

hati-hati maka akan terperosok dalam lubang yang digenangi air. Selain itu tanah sering runtuh di sepanjang jalan tiga desa dan runtuhnya tanah menutupi jalan, seperti yang terlihat di depan Komplek SMP Negeri 3 Bengkayang. Tanah yang hanyut dibawa air hujan sering menutupi jalan, ungkap Edo Gultom, salah satu warga. Ia berharap, Pemkab Bengkayang segera melakukan perbaikan dan melakukan pelebaran ruas jalan sepanjang 3 kilometer. Edo menambahkan, kondisi ini diperparah dengan sempitnya badan jalan menuju Desa Tirta Kecana. Penyebabnya, beberapa bangunan warga dibangun menjorok ke jalan, sehingga mempersempit ruas

Ruas jalan sepanjang 3 kilometer yang rusak dan sempit. KURNIADI

jalan. RT, kepala dusun, kepala desa/lurah dan camat harus aktif menegur beberapa warga yang bangunannya menjorok hingga mendekati badan jalan, terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Kabupaten Bengkayang, Aleksius SSos MSi kepada Rakyat Kalbar, Minggu (16/11). Alek mengimbau warga yang berada di sepanjang ruas Jalan Kelurahan Bumi Emas-Jalan Tiga Desa, agar

mematuhi aturan yang berlaku terkait IMB dan DMJ, serta hal lain yang erat kaitannya dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Caranya, tidak membangun rumah, pagar, kios, ruko terlalu dekat dengan jalan, karena batas-batas untuk semua bangunan sudah diatur oleh pemerintah, jadi harus dipatuhi, ujarnya. Alek juga mendesak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya Satpol PP segera mengambil langkah tindaklanjut yang berkesinambungan dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah. (kur)

Mesin Rusak, Listrik Padam Bergilir SINGKAWANG. Lantaran mesin pembangkit yang mengaliri listrik Pontianak-Singkawang sedang dalam perbaikan, mulai Senin (17/11) hari ini, PT PLN (Persero) Area Singkawang kembali melakukan pemadaman bergilir selama satu pekan. Daya mesin pembangkit di sistem Khatulistiwa dalam kondisi terbatas, saat ini ada mesin pembangkitnya yang rusak, sehingga terpaksa dilakukan pemadaman bergilir, jelas Darmadi, Manager PT PLN (Persero) Area Singkawang kepada wartawan, Minggu (16/11). Pada Senin (17/11) pukul 09.00 hingga 16.00 dilakukan pemadaman mesin penyulang Setapuk 1 dan Sudirman. Sedangkan pukul 16.00 hingga 22.00 pemadaman mesin penyulang Siaga, GM Situt 1 dan Kota 1. Dengan pemadaman mesin penyulang Setapuk 1, berarti kawasan yang merasakan pemadaman listrik siang ini

yakni Selakau, Parit Lintang, Semparuk, Tebas, Sungai Kelambu, Parit Jawai, Sebedang, Mensere, Sebetung, Sempalai, Sebawi, Semanjang, Sungai Pinang, Saing Rambi, dan sekitarnya. Sementara mesin penyulang Sudirman di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Sore hari, pemadaman dilakukan terhadap mesin Penyulang Siaga yang meliputi kawasan Jalan Siaga, Jalan Agkasa, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Batalyon 641, Pasar Pajintan, Hang Moi, dan sekitarnya. Mesin penyulang GM Situt 1 meliputi Jalan Kalimantan, Pasar Turi, Jalan GM Situt, Pasar Beringin, Jalan Yohana Godang, Jalan Kridasana dan sekitarnya. Sedangkan untuk mesin penyulang Kota 1 meliputi Jalan Bambang Ismoyo, Jalan Sudirman, Jalan Nusantara, Jalan Setia Budi, Jalan Budi Utomo, Jalan Yos Sudarso, Jalan Hermansyah, Jalan Syaffiudin, Jalan P Antasari, Jalan Diponegoro, Jalan

Gunungsari dan sekitarnya. Pada Selasa (18/11) pukul 09.00 hingga 16.00, pemadaman mesin penyulang Setapuk II yang meliputi kawasan Jalan Ratu Sepudak, Sungai Naram, Sungai Rusa, Sungai Daun, Setapuk, Semelagi, Jalan Padat Karya, Jalan Kartini, Jalan Bukit Batu, Sungai Nangka Hulu, Sungai Daun Hulu, Jalan Setapuk Hulu, Semelagi dan sekitarnya. Selanjutnya mesin Penyulang Pemangkat meliputi Selakau sebagian, Sebangkau, Pemangkat , Sintete, Penjajab, Semparuk sebagian, Prapakan, dan sekitarnya. Pukul 16.00 hingga 22.00 dilakukan pemadaman mesin Penyulang Tani 1 meliputi Jalan Tani, Sakok, Kaliasin Luar, Kaliasin dalam, Sejangkung, Jalan Karya Mulia, Sagatani, Pangmilang, Pasir Panjang, Tanjung Gondol, Batu Payung, Teluk Suak, Karimunting, dan sekitarnya. Kemudian mesin Penyulang Borneo meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan KS Tubun, Jalan

Kalimantan, PT Satwa Borneo, Jalan Nurio, Sanggau Kulor, Disbun dan sekitarnya. Mesin penyulang Kota II meliputi Jalan Alianyang, Komplek Terminal Induk, Jalan Kuala, Jalan Sudarso, Jalan Pembangunan, Jalan SyaďŹ udin, Jalan Bukit Barisan, Jalan Firdaus, Jalan Pelangi, Jalan P Antasari, Jalan Dr Sutomo, Jalan Gunung Poteng, Jalan A Yani dan sekitarnya. Sedangkan pada Rabu (19/11) pukul 09.00 hingga 16.00 dilakukan pemadaman mesin penyulang Siaga, GM Situt 1 dan Kota 1. Sedangkan pada pukul 16.00 hingga 22.00 mesin Penyulang Setapuk 1 dan Sudirman. Pada Kamis (20/11) pukul 09.00 hingga 16.00 pemadaman mesin Penyulang Tani 1 dan Borneo. Pada pukul 16.00 hingga 22.00 pemadaman mesin Penyulang Setapuk II dan Pemangkat. Sementara pada Jumat (21/11) pukul 09.00 hingga

16.00 dilakukan pemadaman mesin penyulang Setapuk 1 dan Sudirman. Pukul 16.00 hingga 22.00 mesin penyulang Siaga, GM Situt 1 dan Kota 1. Sabtu (22/11) pukul 09.00 hingga 16.00 pemadaman mesin penyulang Setapuk II dan Pemangkat. Pada pukul 16.00 hingga 22.00 pemadaman mesin penyulang Tani 1, Borneo dan Kota 2. Terakhir, Minggu (23/11) pukul 09.00 hingga 16.00 dilakukan pemadaman di mesin penyulang Siaga, GM Situt 1 dan Kota 1. Sedangkan pada pukul 16.00 hingga 22.00 pemadaman dilakukan pada mesin penyulang Setapuk 1 dan Sudirman. Atas pemadaman bergilir ini, Darmadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN. Kita memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kita berharap persoalan di sistem di Khatulistiwa ini cepat berakhir, sehingga tidak dilakukan lagi pemadaman bergilir, katanya.(dik)

Melawi Membangun Laboh Ju Potensi Karet dan Sawit Melawi Menjanjikan NANGA PINOH-RK. Karet dan kepala sawit merupakan komuditas unggulan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Melawi. Jika kedua komunitas ini terbangun secara bersama-sama, tanpa mengabaikan salah salah Satunya sehingga dipastikan Melawi akan menjadi kabupaten yang paling maju di Provinsi Kalbar. Jika sawit dan karet terbangun, maka daerah ini akan maju. Kedua komuditas ini bisa menopang sekaligus menggerakan ekonomi kabupaten ini secara keseluruhan, ujar pemuda Melawi, Supardi, kemarin. Supardi menambahkan, memang saat ini harga karet dan sawit cenderung mengalami kenaikan. Di tingkat petani saja harga karet berkisar Rp 8 ribu. Mahalnya kedua komuditas ini disebabkan karena kebutuhan selalu meningkat. Karet bisa dijadikan bahan-bahan plastik. Sementara sawit, selain untuk miyak goreng, bisa juga dijadikan pelumas dan bahan bakar. Adanya kenaikan minyak mentah sangat berpengaruh pada harga sawit, timpalnya. Menurutnya, saat ini di beberapa negara maju sudah beralih pada sumber energi alternatif. Salah satu sumbernya adalah sawit. Supardi berpendapat, pembangunan karet dan sawit akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Jika pembangunan karet dan sawit berhasil tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Adanya peningkatan daya beli masyarakat inilah yang bisa mempengaruhi sektor lainnya. Sektor yang bisa bergerak adalah jasa dan industri. Daya beli masyarakat meningkat tentu akan mendorong berdirinya industri-industri, beraneka toko juga bisa terbangun, jelasnya. Peningkatan daya beli oleh kedua komuditas ini sebagian besar akan dinikmati oleh masyarakat Melawi. Sebab sebagian besar rakyat Melawi adalah petani. Menurutnya, pihak yang menjadi pelaku dalam pembangunan sawit dan kerat ini berbeda. Pelaku yang terlibat dalam mengembangkan karet adalah masyarakat. Sementara sawit, pemerintah kabupaten akan melibatkan investor. Pelibatan dua pihak yang berbeda ini, yakni sawit ditampung oleh perusahaan besar, sementara penampung karet ada di mana-mana. Bahkan ada orang yang langsung datang ke desa-desa untuk membeli karet. Tidak demikian dengan sawit, ujarnya seraya menilai bisa saja masyarakat menanam sawit, tetapi harus menggandeng perusahaan besar. Karena hanya perusahaan yang bisa membeli, ucap Supardi. (aji).

Rakyat Kalbar

Senin, 17 November 2014

Listrik Rajin Byarpet, Tegangan Gandrung Labil

Potret Buram Pelayanan PLN Melawi NANGA PINOH-RK. Seminggu terakhir, listrik di Nanga Pinoh dan sekitarnya sering padam. Bahkan, setiap hari tegangan listrik juga tidak stabil sehingga lampu sering tiba-tiba terang dan akhirnya redup kembali. Kondisi tegangan listrik seperti ini jelas tidak hanya akan membahayakan alat elektronik para pelanggan PLN semata, melainkan juga berpotensi korsleting sehingga dikhawatirkan bisa memantik terjadinya kebakaran. Tak pelak, kondisi potret buram terkait pelayanan listrik PLN di Kota Juang tersebut menuai perhatian serius serta kritikan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Melawi, Malin. Bahkan, dirinya

mempertanyakan kinerja PLN Nanga Pinoh yang dianggap tidak becus, karena tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Entah apa yang menjadi masalah PLN sehingga seringkali terjadi pemadaman listrik. Bahkan saat cuaca cerah pun listrik tiba-tiba byarpet, keluh Malin. Malin menambahkan, pemadaman listrik kerap kali dilakukan PLN tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan saat jamjam kerja atau jam sibuk pemadaman listrik bisa saja tiba-tiba terjadi. Terkadang dalam waktu singkat, padam bisa sampai dua tiga kali. Sebenarnya ada masalah apa dengan PLN sehingga byarpet sering terjadi. TV di

rumah saja sampai dua buah rusak gara-gara byarpet, cetusnya. Malin berpendapat, di Melawi, sejatinya PLN memiliki kapasitas daya yang cukup untuk mengakomodir para pelanggan. Apalagi mengingat jangkauan jaringan PLN tidaklah seberapa luas. Kalau semua desa dapat teraliri listrik, mungkin kalau kita sering terjadi pemadaman listrik karena tak mampu. Ini tak jelas, hidup mati begitu saja, kritiknya. Malin menegaskan, PLN harus bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Apalagi mengingat saat ini listrik menjadi kebutuhan primer, karena setiap harinya perangkat elektronik dipergu-

nakan masyarakat untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kalau memang harus melakukan perbaikan jaringan tentu bisa diumumkan terlebih dahulu. Kita bisa paham kalau memang ada gangguan yang serius, lugasnya. PLN, tegas Malin, harus bisa menunjukkan kinerja yang baik, bukan malah sebaliknya. Kita berharap ini bisa ditindaklanjuti oleh Malin PLN. Apalagi sekarang sedang dalam proses byarpet, bukannya itu malah seleksi CPNS, dimana listrik mengganggu para peserta tes dipergunakan untuk mengop- juga, ucap Malin. erasionalkan perangkat komputer yang digunakan sebagai Reporter: Sukartaji sarana tes. Kalau tiba-tiba Editor: Andry

Turnamen Voli Antarpelajar Ke-IV STKIP Melawi N ANGA P INOH -RK. Ketua KONI Kabupaten Melawi, Abang Tajudin secara resmi membuka turnamen bola voli antarpelajar ke- IV STKIP Melawi tahun 2014, di lapangan bola voli, di Gedung STKIP Nanga Pinoh, Minggu (16/11) sore. Turnamen bola voli tersebut akan memperebutkan piala bergilir dan sejumlah uang pembinaan kepada juara 1, 2 dan 3. Dalam kesempatan tersebut, Abang Tajudin menyerahkan piala bergilir kepada pihak panitia, dimana sebelumnya piala bergilir dipegang oleh tim SMAN 1 Nanga Pinoh putra dan putri. Dalam acara pembukaan tersebut disuguhkan pula hiburan tarian kolosal yang merupakan persembahan mahasiswa Bidang Seni STKIP Melawi. Pembukaan turnamen ini ditandai dengan service pertama oleh Abang Tajudin dalam pertandingan perdana antara tim SMAN 1 Nanga Pinoh melawan

tim SMA Muhammadiyah Nanga Pinoh. Sementara itu, Antoni selaku Panitia Penyelenggara dari STKIP Melawi melaporkan, pelaksanaan turnamen bola voli ini diikuti dari 21 lembaga pendidikan SMA Sederajat se-Kabupaten Melawi. Yang terdiri dari tim putra 24 dan tim putri 18. Antoni juga menyampaikan dengan adanya turnamen bola voli di kalangan pelajar ini akan mendorong kecintaan dalam rangka mencari bibit-bibit berprestasi. Antoni mengharapkan, agar peserta bisa bermain bagus dan professional sehingga menciptakan permainan yang sehat dan enak ditonton. Dan yang perlu diperhatikan adalah menjaga emosional agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Percayakan kepada wasit yang memberikan penilaian. Saya juga minta para wasit yang memimpin pertandingan agar bisa

sportif dalam memberikan penilaian, tegasnya. Sementara itu, Mardiana, Bagian Akademik STKIP Melawi mewakili STKIP Melawi mengatakan, kegiatan olahraga merupakan media yang efektif sebagai upaya pembentukan sumber daya manusia yang benarbenar berkualitas, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat luhur. Seperti membentuk/membina sikap sportif, fair play, disiplin, bekerja sama, jiwa korsa, jiwa kejuangan dan pantang menyerah serta berkompetesi secara sehat. Ketua KONI Kabupaten Melaw i, Abang Tajudin memberikan, dukungan dan apresiasi kepada yayasan, dosen dan mahasiswa/I STKIP Melawi yang telah berkesinambungan empat tahun berturut-turut dalam rangka melaksanakan turnamen bola voli antarpelajar ini. Tajudin berpesan untuk terus semangat memasyarakatkan olahraga

dan mengolahragakan masyarakat sesuai potensinya sehingga perlu terus digelorakan, karena olahraga bisa dijadikan wahana untuk membentuk watak generasi penerus. Menurutnya, dengan adanya turnamen-turnamen olahraga seperti ini tentu akan meminimalisir segala perbuatan yang negatif di kalangan pelajar. Salah satunya seperti terlibat dalam narkoba. Tajudin berpendapat, salah satu tujuan turnamen ini sekaligus untuk menjalin silaturahmi di kalangan para guru dan pelajar sehingga tercipta toleransi dan cinta damai dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan, khususnya di Kabupaten Melawi yang menjadi modal dasar bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Abang Tajudin berharap, dengan adanya turnamen bola voli ini menjadi momen yang sangat penting

untuk bisa mengembangkan atlet-atlet voli di Kabupaten Melawi serta kepada semua yang terlibat dalam mengikuti turnamen bola voli ini supaya terus menjaga sportiďŹ tas serta mengedepankan kebersamaan serta menjaga kekeluargaan agar Kabupaten Melawi tetap aman dan damai. Dalam kesempatan tersebut, Tajudin berjanji akan membangun lapangan bola voli permanen di lingkungan STKIP Melawi tahun 2015. Asal ada izin dari pihak yayasan. Dalam hal ini, sambung Tajudin, pihaknya siap memfasilitasi pembangunan tersebut. Asalkan pihak Yayasan STKIP Melawi bisa berkoordinasi dengan dirinya. Pembukaan turnamen ini ditandai dengan service pertama oleh Abang Tajudin dalam pertandingan perdana antara tim putra SMAN 1 Nanga Pinoh melawan tim putra SMA Muhammadiyah Nanga Pinoh. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Sintang, Hanya 16 LSM yang Resmi Terdata SINTANG-RK. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Sintang belum sebanding antara jumlah dengan lembaga yang sudah melengkapi persyaratan administrasi sesuai seperti yang dipersyaratkan aturan. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berharap, LSM/Ormas segera mengurus kelengkapan admistrasi supaya mudah bersinergi dengan pemerintah. Ormas/LSM di Kabupaten Sintang sebanyak 64. Tetapi yang baru tercatat resmi hanya 16. Selebihnya belum melengkapi administrasi sesuai UU. Kita berharap Ormas/LSM di Sintang yang belum terdata resmi dapat mengurus kelengkapannya. Kita senantiasa terbuka dengan kehadiran LSM/Ormas, ujar Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Antarlembaga Kesbangpolinmas Kabupaten Sintang, Kurniawan, beberapa waktu lalu. Menurutnya, dengan belum terdata secara resmi, pemerintah akan sulit berkoordinasi dengan LSM/Ormas. Minimal alamat sekretariat menjadi sulit ditelusuri apabila ingin menyampaikan undangan. Berbeda jika keberadaannya telah resmi, maka Kesbangpolinmas akan mudah berkomunikasi. Pasalnya, peran LSM/ormas dibutuhkan pemerintah untuk saling bersinergi dalam memajukan pembangunan. Ia menambahkan, pemerintah hakikatnya merupakan fasilitator bagi keberadaan ormas/ LSM. Karena itu, pemerintah membuka ruang yang luas bagi ormas/LSM untuk berkiprah. Hanya saja, ketentuan yang dipersyaratkan tentu perlu dipenuhi. Menurutnya, pemerintah juga membutuhkan LSM/ormas guna mendukung program pembangunan. Sementara itu, pengamat politik Untan, Jumadi mengungkapkan, LSM/ormas mempunyai peran penting di tengah masyarakat. Selain bisa menjadi lembaga pengontrol atau autokritik kepada pemerintah, sekaligus sebagai wadah penting bagi kaderisasi kepemimpinan. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah dibutuhkan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan. Karena itu, diperlukan pihak yang menjalankan fungsinya. Peran tersebut merupakan kontrol yang bisa dilakukan LSM/ormas. Keberadaannya, sambung Jumadi, untuk mengawal pembangunan supaya tidak melenceng dari harapan. Ormas harus bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara, salah satunya dalam bentuk kritik, ucapnya. (din)

Tiga Nama yang Direkomendasikan

Pimpinan Definitif Tunggu Sikap Resmi PDI Perjuangan Jefray Edwar SINTANG-RK. Ketua DPRD Kabupaten Sintang Sementara, Jefray Edward mengatakan, hingga saat ini surat penentuan ketua DPRD Kabupaten Sintang definitif dari PDI

Perjuangan belum diterima Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang sehingga pihaknya belum dapat memproses pembentukan alat kelengkapan dewan. Sampai saat ini kami masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat, karena SK-nya memang dari sana. Kami tidak mengetahui apa penyebab prosesnya menjadi lama, ujar Ketua DPRD Kabupaten Sintang Sementara, Jefray Edward, Kamis (13/11). Jefray tak menampik, terkait lambatnya penerbitan SK ini tentu akan mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Sintang. Pasalnya sampai saat ini praktis seluruh anggota DPRD Kabupaten Sintang ma-

sih belum dapat melakukan tugasnya. Tatib dewan dan penentuan fraksi- fraksi DPRD Sintang yang telah disyahkan DPRD Sintang sampai saat ini juga belum mendapatkan klarifikasi dari pemerintah Provinsi, ucap Jefray. Legislator PDI Perjuangan Sintang ini menambahkan, penentuan nama-nama unsur pimpinan ini menjadi kewenangan partai politik. Sampai saat ini ada dua parpol yang telah mengeluarkan SK-nya dan menentukan nama yang ditunjuk untuk masuk menjadi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sintang. Sedangkan PDI Perjuangan hingga kini masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dalam

menentukan nama-nama unsur pimpinan DPRD setiap partai politik memerlukan keputusan dari pusat, bukan kabupaten. Kami hanya mengusulkan saja, timpalnya. Sementara itu, PDI Perjuangan sendiri telah mengusulkan tiga nama untuk memimpin DPRD Kabupaten Sintang. Yakni, Jefray Edward selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih dan Agustinus. Ketiga nama tersebut diajukan pada DPP melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar yang memberikan rekomendasi agar menetapkan satu nama menjadi ketua pimpinan DPRD Kabupaten Sintang. Setelah keputusan DPP keluar, Bupati Sintang men-

gajukan kembali pada Gubernur untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur untuk mengesahkan pimpinan DPRD Kabupaten Sintang definit if, jelasnya. Jefray berharap, unsur pimpinan deďŹ nitif ini dapat terbentuk secepatnya. Sebab banyak peraturan daerah yang harus segera diselesaikan. Setelah unsur pimpinan ini terbentuk, kita akan langsung membentuk alat kelengkapan dewan dan tentu saja membahas APBD Kabupaten Sintang tahun 2015. Apabila terbentur oleh waktu, kami siap menggelar persidangan siang maupun malam, ucap Jefray. Reporter: Suhardin Editor: Andry

Lokasi Dugem Simpang Lima Dirazia 115 Remaja Digelandang ke Mapolres SINTANG-RK. Sebanyak 115 remaja diamankan Polres Sintang ketika melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) Kapuas 2014, di sejumlah cafe yang terletak di Jalan Bhayangkara, kawasan Simpang Lima, Sabtu (15/11) malam. Mereka yang terjaring rata-rata merupakan anak bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah. Mirisnya, ketika diamankan banyak diantara mereka dalam kondisi mabuk. Bahkan, puluhan botol minuman keras turut disita serta para pengelola cafe juga ikut diamankan. Para

anak bawah umur ini tak bisa mengelak ketika petugas datang, karena sejumlah jalan diblokade. Mereka kemudian digiring berjalan kaki menuju Polres. Selain itu, 40 unit motor tanpa kelengkapan juga diamankan. Setelah di Polres Sintang, para anak baru gede (ABG) ini lalu didata. Mereka diminta membuat surat pernyataan serta memanggil orangtuanya. Bahkan, ada orangtua yang kemudian menampar anaknya ketika mendapati anak mereka yang terjaring razia. Setelah didata, mere-

ka kita pulangkan. Surat pernyataan dan dipanggil orangtuanya merupakan salah satu bentuk pembinaan, ujar Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiyansah melalui Kabag Ops Polres Sintang, AKP. Damianus DS, yang memimpin razia. Razia melibatkan Polisi Pamong Praja dan Polisi Militer yang dimulai pukul 21.00 hingga 01.00. Penertiban ini berdasarkan informasi warga yang merasa resah dan mencurigai cafe-cafe tersebut digunakan untuk mabukmabukan dan prost itusi

anak usia sekolah, ucap Damianus. Ia melanjutkan, khusus pengelola cafe yang menjual minuman keras akan diperiksa. Mereka akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Kita juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Sintang terkait izin usahanya, timpalnya. Menurut Damianus, banyak cafe-cafe t idak sesuai izin. Harusnya hanya warung kopi, tapi malah menjual minuman keras, lugasnya. Damianus menambahkan, kegiatan operasi Pekat

Kapuas 2014 ini merupakan kegiatan rutin kepolisian sesuai pemerintah Kapolda Kalbar untuk setiap Polres di setiap daerah. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada para remaja supaya tidak nongkrong hingga larut malam, terlebih mengkonsumsi minuman keras. Dan kepada orangtua diminta supaya mengawasi anak-anak mereka secara lebih serius lagi. Harusnya orangtua yang bisa mengawasi keberadaan anaknya di malam hari. Jangan biarkan anak di luar sampai larut malam, ucap Damianus. (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

Tahun Ini, 25 Rumah Tak Layak Huni Direhab RTLH itu benar-benar digunakan untuk merehab atau memperbaiki rumah agar menjadi layak huni. Begitu pula pengerjaannya tidak ada namanya biaya upah, karena dikerjakan secara gotong royong. Bantuan ini sifatnya rehab, bukan untuk membangun baru. Karena tidak mungkin Rp10 juta untuk bangun baru, jelas Azis. Ia menambahkan, setelah rumah diperbaiki, penerima bantuan harus memberikan laporan. Progres 50 persen terlebih dahulu serta dilampirkan foto rumah yang dikerjakan. Kita berharap masyarakat yang telah menerima bantuan RTLH dapat menggunakan uang tersebut sebaik mungkin, sehingga bantuannya tidak menjadi sia-sia, pungkas Azis.

Semuanya di Desa Kandung Suli PUTUSSIBAU-RK. Sebanyak 25 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kapuas Hulu direhab tahun 2014 ini. Masing-masing penerima program dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (masa kepemimpinan SBY-Boediono: Kementerian Perumahan Rakyat) itu mendapat bantuan dana sebesar Rp10 juta. Awalnya kita ajukan sebanyak 30 RTLH, namun

Ningkau Nuan

Pencairan ADD Ditunda Jika Batas Desa Tak Tuntas PUTUSSIBAU-RK. Asisten I Setda Kapuas Hulu, Frans Leonardus, SH, MM, menyatakan pada sosialisasi batas desa belum lama ini, Bupati AM Nasir telah memberikan penegasan bahwa proďŹ l desa harus jelas. Di antaranya menyangkut batas desa. Camat diminta untuk menyelesaikan batas desa ini. Sebab masalah batas desa ini berimplikasi pada pengucuran anggaran. Bila batas desa belum selesai, maka ADD bisa ditunda pencairannya, tegasnya, kemarin. Menurut Leonardus, masih banyak batas desa yang belum tuntas. Tempat kita memang masih banyak masalah batas desa maupun kecamatan, sehingga ini menjadi pekerjaan bagi kita, ujarnya. Sebenarnya, kata Asisten yang membidangi pemerintahan ini, antar pemerintah kecamatan tidak ada persoalan mengenai batas ini. Hanya saja persoalan ini berada tingkat bawah, sebab masyarakat saling klaim. Akibatnya di Kapuas Hulu masih ada beberapa kecamatan yang memiliki problem batas desa, jelas Leonardus. Leonardus menilai, yang menjadi persoalan selama ini kenapa batas desa belum tuntas, karena ada potensi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, saling menonjolkan sejarah lalu, sulit melepaskan karena berpedoman kepada asal muasal sejarah. Seharusnya mesti ada pembagian secara merata, sehingga masalah batas bisa clear, apalagi dengan adanya pemekaran desa sebelumnya, ujarnya. Dalam hal ini, kata Leonardus, agar permasalahan batas desa ini tidak terus berlarut-larut, akan ada intruksi bupati yang meminta kepada camat untuk segera menuntaskannya. Bila tida, maka desa-desa yang terus bersengketa akan berdampaknya pada ADD. Masalah batas ini merupakan perintah UndangUndang. Sebenarnya berdasarkan aturan, bila masalah batas tidak tuntas-tuntas, Pemda bisa mengambil alih, tapi kita masih mengharapkan masalah batas ini diselesaikan secara baik-baik dengan musyawarah dan mufakat, pungkas Leonardus. (aRm)

yang dibantu atau disetujui pemerintah pusat hanya 25 rumah saja, kata Kabid Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Dinsosnakertransos) Kapuas Hulu, Abdul Azis, pekan kemarin. Menurut Aziz, 25 rumah yang mendapat bantuan tersebut semuanya berada di Desa Kandung Suli, Kecamatan Jongkong. Bantuan itu diberikan berdasarkan usulan dari Kepala Desa (Kades) Kandung Suli. Untuk mendapatkan bantuan RTLH ini memang harus ada usulan dari kepala desa. Atas usulan tersebut, kita menampungnya dan kemudian diajukan atau disampaikan ke pemerintah pusat, terangnya. Azis pun mendorong para kepala desa agar proaktif mengajukan bantuan RTLH ke Disnakertransos Kapuas Hulu. Sebab, untuk mendapatkan bantuan ini harus dibentuk kelompok dalam satu desa. Minimal ajukan permohonan bantuan terhadap 30 rumah kepada kita. Tetapi, harus benar-benar yang layak dan berhak menerima bantuan RTLH, sebab akan

LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Rumah tak layak huni. ILUSTRASI

ada kroscek di lapangan, katanya. Untuk memperoleh bantuan RTLH, dikatakan Azis, kepemilikan tanah harus jelas, apakah sertiďŹ kat atau surat keterangan dari Kades. Kemudian harus ada surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga dan lainnya.

Dana bantuan tersebut, kata dia, tidak langsung ditangani oleh pihaknya, tapi langsung ke penerima bantuan. Uangnya dikirim langsung atas nama kelompok, bukan pribadi. Kita di sini hanya sebagai fasilitator dan mengawasi saja, ucap Azis. Dana sebesar Rp10 juta per

Draf RAPBD 2015 Diusulkan Awal Desember P U T U S S I B A U -RK. Pemkab Kapuas Hulu saat ini tengah menyusun draf RAPBD tahun anggaran 2015. RAPBD itu baru akan disampaikan pihak eksekutif ke legisaltif awal Desember mendatang. Untuk APBD murni tahun anggaran 2015, kami sedang pembahasan KUAP PA S ( K e b i j a k a n U m u m Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk masing-masing SKPD. Paling tidak, pada awal Desember nanti sudah disampaikan ke DPRD, kata Kepala Dinas

Penggelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ( D P P KA D ) Ka p u a s H u l u , Drs Mohd Zaini MM, Jumat (14/11) kemarin. Zaini menuturkan, pembahasan APBD ini diupayakan segera mungkin dapat rampung. Sebab, jika terlambat ditetapkan, maka dapat merugikan pembangunan di Kapuas Hulu. Kita upayakan Raperda APBD cepat disampaikan ke legisaltif agar segera disahkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Karena, kalau sudah

lewat dan baru ketok palu tahun depan, maka anggaran akan dipotong 25 persen, katanya. Berkaitan dengan anggaran yang tidak terpakai (SiLPA/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun ini akan dikembalikan ke kas daerah dan akan dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya. Segala kegiatan yang tidak terlaksana anggarannya otomatis jadi SiLPA, yang bisa digunakan untuk penganggaran tahun berikutnya, tutup Zaini. (aRm)

Sudah Seratus SPPL Diterbitkan PUTUSSIBAU -RK. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kapuas Hulu, Dini Ardianto SIP mengungkapkan, kesadaran pelaku usaha, terutama pelaku usaha menengah untuk membuat Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) mulai meningkat. Dikatakan Dini, kesadaran pelaku usaha ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pihaknya lewat sosialisasi. Termasuk telah melakukan koordinasi dengan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) Kapuas Hulu. Setelah sosialisasi dan koordinasi dengan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kapuas Hulu, masyarakat paham akan kewajibannya untuk membuat SPPL, katanya, kemarin. Keinginan dan kesadaran pelaku usaha ini, menurut Dini, membuat mereka mengerti dan paham akan menjaga lingkungan. Secara tidak langsung, mereka akan tahu manfaat dari menjaga lingkungan. Setelah dicek, pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah begitu antusias membuat SPPL. Untuk tahun ini, kita menerbitkan lebih dari seratus SPPL, bebernya. Dini berharap, kedepan semakin banyak pelaku usaha yang mengurus SPPL. Kami akan berusaha memproses izin secepat mungkin, asalkan persyaratan terpenuhi dan lengkap, imbuhnya. SPPL, ditambahkan Dini, penting bagi pelaku usaha agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan tenang dan tidak ada komplain dari masyarakat. Usaha menengah ini seperti warung, bengkel, mebel, agen gas, dan lain-lain, ujar Dini. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Kekurangan Guru Masalah Utama Pendidikan Sanggau S ANGG AU . Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sanggau, Drs. Jais, mengunakapkan, masalah utama pendidikan Sanggau adalah kekurangan tenaga guru. Kekurangan itu mencakup guru SD hingga SMU/SMK. Banyak SMP yang gurunya negeri hanJais. KIRAM ya dua orang, kepala sekolah dengan satu guru. Untuk jumlah guru se-Kabupaten Sanggau sekitar empat ribu lebih dari SD sampai SMA/SMK, kekurangan seribu lebih, kata Jais di sela-sela seminar pendidikan di gedung Balai Betomu, Sabtu (15/11). Menurutnya, kekurangan guru itu lantaran dibukanya sekolah-sekolah baru. Sementara jumlah sekolah yang baru tak sebanding dengan jumlah guru yang ada. Sekolah dibuka, SMP dibuka, gurunya tak bertambah. Bahkan guru setiap tahun ada yang pensiun, yang pindah. Formasi yang sangat diharapkan sangat sedikit. Tahun 2014, formasi guru hanya 51 orang untuk seluruh guru. Sementara yang pensiun saja lebih dari itu. Untuk SD, yang gurunya hanya satu atau dua itu banyak, bebernya. Namun Jais mengaku tak tahu persis langkah yang bakal diambil pemerintah daerah terkait kekurangan itu. Ia malah meminta awak media menanyakan langsung ke Bupati Poulus Hadi. Kalau antisipasi pemerintah daerah tanyakan ke pak Bupati. Tapi saya dengar rencananya, yang namanya rencana bisa jadi bisa tidak, akan mengangkat guru kontrak pada 2015 ini. Lebih pasnya, bisa konďŹ rmasi ke pemerintah daerah, tuturnya. Selama ini yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat guru-guru yang honornya bersumber dari dana operasional sekolah (BOS). Honor yang diberikan pun bervariasi, sesuai dengan kemampuan sekolah. Ada yang Rp400 ribu, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu, ujarnya. Ketika ditanya apakah guru honor tersebut memperoleh tunjangan, Jais sempat terdiam beberapa saat. Tunjangan lainnya, saya lupa, tuturnya. (KiA)

Sanggau Kekurangan Empat Ribu PNS Plt Kepala BKD: Kita Harap Tak Perlu Moratorium S ANGGAU . Rencana moratorium pegawai negeri sipil (PNS) ibarat buah simalakama. Kebijakan tersebut tak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Di Sanggau, kekurangan PNS bisa mencapai 200 orang pertahun. Jika moratorium diberlakukan selama lima tahun, Sanggau bakal kekurangan empat ribu PNS. Tak boleh kita bilang tak rasional, yang jelas kita masih butuh pegawai. Paling tidak setiap tahun ada, 100-200

SANGGAU. Guna meningkatkan profesionalitas guru dan mengimplementasikan Permendiknas nomor 35 tahun 2010, Cabang Dinas Pedidikan Pemuda dan Olahraga (Cab Dik Pora) kecamatan Kapuas bekerjasama dengan KKM non Fisik IKIP PGRI Pontianak menggelar seminar di gedung Balai Betomu Sanggau, Sabtu (15/11). Hadir dalam seminar tersebut rektor IKIP PGRI Pontianak Prof. Dr. H. Samiun H.AR.M.Pd, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau Drs. Jais, Kepala Cabang Dikpora Kapuas Abang Usman,S.Pd.M.Si, Sekretaris Camat Kapuas, Danramil Kapuas dan pengurus PGRI Kalbar Dr. H. Wahyudi.M.Pd, Ketua PGRI Kabupaten Sanggau Bambang Lukito. Dalam sambutannya, Kepala Cabang Dikpora Kapuas Abang Usman menyampaikan kegiatan tersebut juga sebagai bentuk mewujudkan visi-misi Bupati Sanggau maju dan dan terdepan. Kegiatan ini sudah direalisasikan dengan kerjanya nyata diantaranya dengan terbentuknya Komunitas Kapuas Menulis (KKM) dan mengirim dua guru untuk

pegawai untuk mengganti yang pensiun itu. Jumlah pensiun itu bervariasi setiap tahunnya, kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sanggau, Juanda Abdullah, belum lama ini. Meski tak menyebutkan angka pastinya, ia menduga ledakan pensiun terjadi pada 2016. Termasuk dirinya yang ikut pensiun. Yang jelas banyak, termasuk kami-kami ini, yang kelahiran 1958, terangnya. Itu belum lagi kekuran-

gan tenaga guru dan medis. Artinya, jika harus moratorim, kekurangan pegawai akan lebih besar. Harapan kita tak perlu moratorium. Tapi itu terpulang lagi pada yang mengambil kebijakan. Jangan sampai moratorium. Kita pernah analisa jabatan, kekurangan pegawai kita hampir empat ribu orang, sudah dianalisa dari bagian organisasi. Kebanyakan guru dan tenaga medis, paparnya. Sementara itu, Bupati Poulus Hadi mengaku tak tahu

persis pertimbangan pusat dan kapan kebijakan itu diberlakukan. Namun jika wacana tersebut sudah dipastikan akan bergulir, pemerintahnya akan memberi masukan atau usulan melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Nanti biar APKASI yang bicara, dari setiap Bupati pasti punya argumen, katanya. Senada dengan Juanda, Poulus Hadi mengakui Sanggau masih kekurangan banyak PNS. Kekurangan itu,

kata Paolus Hadi, utamanya pada formasi tenaga guru dan teknis. Kalau Sanggau jelas masih kurang kebutuhan PNS, sudah dihitung oleh kita, akunya. Tapi, jika pemerintah pusat tetap memaksakan moratorium ini secara total di seluruh daerah di Indonesia, Paolus Hadi mengaku akan tetap mempercayakan sepenuhnya kebijakan pusat tersebut. Saya serahkan ke mereka, karena untuk ahlinya ada di sana (pusat), tutupnya. (KiA)

Gelar Seminar Guru

Seminar guru yang digelar di gedung pertemuan umum Balai Betomu Sanggau. KIRAM AKBAR

mengikuti lomba inovasi anti korupsi yang diselenggarakan KPK mewakili Kalbar. Alhamdulillah, dua guru kita yang sehari-hari mengajar di pelosok desa mampu mengikuti lomba bertaraf nasional tersebut, katanya. Peserta seminar sendiri dikatakan Abang Usman diikuti 324 peserta yang merupakan perwakilan guru, pengawas dan unsur PGRI Kecamatan Kapuas. Kita juga terus memotivasi

guru menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, cerdas dan tertib, harapnya. Abang Usman juga meminta guru terus meningkatkan kemampuannya dalam hal memajukan dunia pendidikan. Melalui seminar ini Ia berharap guruguru mampu menggali ilmu untuk meningkatan wawasan, pengetahuan dan profesionalitas menuju Sanggau pintar, Sanggau cerdas dan sanggau tertib.

Sementara itu, Rektor IKIP PGRI Pontianak Prof. Dr. H. Samiun H.AR.M.Pd sangat menyambut baik kegiatan seminar ini. Semoga apa yang kita lakukan melalui seminar ini mendapatkan manfaat dan barokah serta bimbingan dari Tuhan yang maha kuasa, harapnya. Ia juga mengaku tidak lupa akan sejarahnya yang besar dan tumbuh dari kampung halamannya di Sanggau. Guru

menurutnya memiliki peran sangat penting dalam memajukan duni pendidikan. Ia berharap guru terus berinovasi serta menuntut ilmu untuk bisa bersaing. Melalui seminar ini nantinya guru dapat memanfaatkan momentum tersebut menggali informasi dari nara sumber yang didatangkan khusus dari Pontianak untuk meningkatkan profesionalitasnya, kata Samiun. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Senin, 17 November 2014

Kenaikan UMK

Injeh Karaja

Bupati: Lestarikan Adat Istiadat NGABANG. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk aktif dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, budaya dan nilainilai sosial budaya masyarakat. Hal inipun sudah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengatakan, pentingnya pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat itu diperkuat dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. UU tersebut disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yakni pengaturan Harapannya, masyarakesatuan masyarakat kat hukum hukum adat yang adat, ujar Bupati. selama ini merupakan Dijelasbagian dari wilayah kannya, UU desa ditata sedemikian No. 6 tahun 2014 terserupa menjadi desa dan but mengdesa adat, gabungkan ADRIANUS ASIA SIDOT fungsi desa sebagai o r g a n isasi komunitas lokal mempunyai pemerintahan sendiri dengan desa sebagai bentuk pemerintah lokal yang otonom. Harapannya, kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat, katanya. Ia menambahkan, desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli desa, tambah Adrianus. Untuk mempersiapkan desa adat di wilayah Landak, perlu dilakukan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan peran serta lembaga adat, tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, di masa depan, desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, harap Bupati.(ius)

Tergantung Kemampuan NGABANG. Pemkab Landak sudah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2015 sebesar Rp. 1.606.800. Nominal ini naik, sekitar 80,99 persen dari UMK Landak 2014 sebesar Rp1.450.000. Untuk saat ini penetapan UMK Landak tersebut akan diusulkan ke Gubernur Kalbar untuk di SK kan,

“

”

kata Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot. Dikatakannya, UMK Landak setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu tinggi. Tergantung dari kemampuan. Sebab perusahaan-perusahaan yang ada di Landak pun kemampuannya masih sangat terbatas. Kalau kita naikan UMK terlalu tinggi, nanti perusahaan klaim juga, ujar Bupati belum lama ini. Menurutnya, jika kenaikan UMK ini berdasarkan keinginan untuk memenuhi tuntutan orang per orang, jelas belum bisa. Makanya kita mengambil standar yang umum saja untuk menaikan UMK ini, katanya. Terpenting, kata Adrianus, Pemkab Landak sudah menunjukan itikad baik untuk menaikan UMK tersebut.

Kitapun sudah menyesuaikan kenaikan UMK ini dengan inﬂasi dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Landak, Nyemas Srikandi menjelaskan, tujuan pemerintah menetapkan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Hal ini tentunya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, katanya. Ia berharap, dengan kebijakan upah minimum akan diperoleh suatu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja yang layak dari hasil pekerjaannya. Dengan demikian tentunya mampu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya secara wajar, tuturnya.(ius)

Adrianus Asia Sidot. ANTONIUS

Palayanan Jemput Bola Akta, Gratis NGABANG. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil ) kabupaten Landak kembali mengadakan pelayanan gratis pembuatan akta, pola jemput bola datang di desa Mandor kecamatan Mandor. Bagi masyarakat yang sudah lengkap syaratnya bisa dilayani untuk pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga, akta perkawinan dan akta kematian. Pelanyan ini langsung jadi di tempat, kalau syaratnya sudah lengkap, ujar Yohanes Meter, Kepala Dinas Dukcapil Landak, pekan lalu. Tim dari Disdukcapil Landak, akan memulai pelayanan

pola jemput bola di kantor camat Mandor, pada 18 - 21 Nopember 2014. Kami minta masyarakat bisa datang di kantor Camat Mandor membawa persayaratan lengkap untuk pembuatan akta, bisa langsung jadi, kata Yohanes. Menurut Yohanes, di kabupaten Landak ini, masih minim masyarakat yang membuat akta, terutama akta perkawinan dan akta kemat ian. Masyarakat hanya membuat akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Tapi akta perkawinan dan akta kematian sangat minim. Padahal semua akta ini sangat penting,

Yohanes Meter. ANTONIUS

Ia berharap, selama empat hari pelayanan di kecamatan Mandor, masyarakat bisa datang membuat akta tersebut. Pelayanan gratis, karena program untuk membatu masyarakat. Kalau masyarakat datang langsung di dinas kabupaten pasti pakai biaya, tapi pola ini sudah membantu masyarakat. Jangan sampai sudah ada program seperti ini masyarakat masih juga tidak mau datang membuat akta, karena selama 4 hari itu, sudah cukup untuk masyarakat mengurus syaratnya ke desa masingmasing, harap Yohanes. Sementara Plt Camat Mandor Drs. Rajiman, mengatakan

pihak kecamatan sudah siap dengan adanya program pelayanan pola jemput bola yang akan di laksanakan oleh Dukcapil pada tanggal 18-21 Nopember 2014 ini. Menurut Rajiman, pihaknya sudah mengumpulkan kades dan sekdes koordinasi supaya menyampaikan ke masyarakat. Supaya dalam pelaksanaan waktu yang di tentukan masyarakat bisa datang dan membawa syarat lengkap untuk pembuatan akta. Kami berharap, masyarakat bisa lancar dalam pembuat akta, karena sebelumnya sudah diinformasikan untuk melengkapi syarat-syaratnya, kata Rajiman.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Permasalahan Server KTP-E, Dukcapil Main Jemput Bola SEKADAU. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( D u k c a p i l ) Ka b u p a t e n Sekadau mengakui, sejak awal tahun 2014 sampai dengan saat ini, terdapat beberapa permasalahan dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) di Kabupaten Sekadau. Salah satunya, permasalahan jaringan komunikasi data. Kita akui,untuk perekaman di operator kecamatan

Bupati Sekadau, Simon Petrus S Sos M Si bersama para Bupati dan Walikota menghadiri pisah sambut Kejati Kalbar. HARTONO/HUMAS PEMKAB SEKADAU

Bupati Hadiri Pisah Sambut Kajati Kalbar SEKADAU. Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi, menghadiri kegiatan pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Gedung PCC, Jalan Sutan Abdurahman, Pontianak, pada Kamis (13/11). Ia ditemani Kabag Umum Drs. Sapto Utomo MSi, Kabag Humas dan Protokol, Paulus Ugang SAP,MM. Seperti diketahui, Resi Anna Napitupulu SH MH digantikan oleh Godang Riadi SH MH. Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari sempat menyerahkan cenderamata untuk Resianna. Bersama bupati dan walikota se Kalbar, Simon Petrus juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Resi Anna dan mengucapkan selamat datang kepada Godang Riadi. (bdu)

Ignasius Boni SH MH. ABDU SYUKRI

saat ini masih oﬀ line, ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ignasius Boni SH MH, di ruang kerjanya, belum lama ini. Terhitung sejak Februari 2014, jaringan komunikasi data pada 7 Kecamatan di Kabupaten Sekadau yang terhubung ke Data Center KTP-E dalam kondisi tak terintegrasi satu sama lain. Hal ini sudah dikoordinasikan ke PT Indosat dan Dirjen Adminduk. Hingga kini, masih dalam tahap perbaikan oleh PT. Indosat. Meski demikian, Boni menyatakan, operator perekaman di kecamatan-kecamatan tetap menjalankan tugasnya. Hasil rekaman ditampung sementara dan Dukcapil akan jemput bola ke desa-desa dan kecamatan. Jemput bola tidak h a ny a p a d a

perekaman KTP-E namun juga pelayanan lainya seperti pembuatan Akte kelahiran, perkawinan, Kartu Keluarga (KK), paparnya. Di tahun 2014, dijelaskan Boni, sudah 7 kali Dukcapil jemput bola ke kecamatan dan desa guna memeberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau. Kita masuk sampai pelosok desa, kami mengapresiasi para kepala desa dimana mereka membantu Dukcapil mendata masyarakat di masing-masing desa yang belum melakukan perekaman dan memiliki akta atau KK,yang ditindaklanjuti Dukcapil dalam bentuk memberikan pelayanan ke desa, terangnya. Setakat ini, daerah belum diperkenankan untuk mencetak KTP-E. Meski demikian, pusat sudah mengirimkan sebanyak 3.192 blanko untuk KTP-E di

Kabupaten Sekadau. Persentase perekaman KTP-E di Sekadau pun telah mencapai angka 90 persen dari target perekaman pada tahun 2012, sebanyak 133 ribu penduduk. Diperkirakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 120 ribu lebih sudah terekam. Sementara ini, jumlah pasti total perekaman tersebut belum dapat terdeteksi karena ada beberapa data dan peralatan yang rusak. Selain itu, belum tercapainya target karena masih banyak warga yang terdaftar sebagai penduduk Sekadau tetapi tidak berada di tempat karena bekerja dan sekolah. Kemudian, berdasarkan pelaporan warga, masih ada penduduk Manula dan lumpuh yang belum terekam. Hal ini akan menjadi target selanjutnya dalam pelayanan jemput bola ala Dinas Dukcapil Sekadau. (bdu)

Berusia 34 Tahun, Eksistensi Gudep Lawang Kuari Dipuji SEKADAU. Gerakan Pramuka Gugus Depan (Gudep) Lawang Kuari 01.00101002 yang bermarkas di SMPN 1 Sekadau Hilir genap berusia 34 tahun pada 14 November lalu. Momen hari jadi ini mereka peringati dengan upacara bendera yang digelar Sabtu (15/11). Selain siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMPN 1 Sekadau, apel tersebut diikuti dewan guru, pembina, dan undangan, dari Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Sekadau. Wakil Ketua Kwarcab Bidang Urusan Bina Muda, Bartholomeus

Dalmapindu SP, dinobatkan sebagai pembina upacara. Usia 34 tahun merupakan usia yang cukup matang dalam sebuah organisasi, ujar Bartholomeus kepada Rakyat Kalbar usai kegiatan apel tersebut. Sebagai salah satu Gudep yang cukup tua di Sekadau, Bartholomeus menilai banyak kontribusi yang sudah diberikan Gudep Lawang Kuari. Sudah banyak prestasi yang mereka raih. Gudep Lawang Kuari jug a merupakan Gudep yang sangat berperan aktif dalam pengembangan kegiatan kepramukaan di

Jajaran Pembina dan pengurus Gudep Lawang Kuari berfoto bersama usai apel HUT Gudep Lawang Kuari, Sabtu (15/11) lalu. ABDU SYUKRI

Sekadau, pujinya. Bartholomeus berharap, dengan bertambahnya usia, Gudep Lawang Kuari akan semakin eksis. Intensitas kegiatan latihan minggun harus ditingkatkan dengan menyukseskan kurikulum 2013 dimana Pramuka merupakan salah satu ekstrakulikuler wajib, tukasnya. Ke t u a G u d e p L a w a n g Kuari, Hajijah SPd mengungkapkan, Gudep Lawang Kuari sejatinya berulang tahun tanggal 14 Nopember. Tapi karena 14 Nopember Hari Jumat, maka perayaan HUT-nya

baru kita laksanakan Sabtu, ucapnya. Hajijah mengatakan, selain upacara bendera, HUT Gudep Lawang Kuari juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Diantaranya, ada lomba PBB dan lomba Semapur. Lomba-lomba itu kita laksanakan dalam satu hari, ulasnya. Sebag ian besar biaya untuk kegiatan dirgahayu itu didanai secara mandiri. Kue Ultah hingga piala untuk hadiah kepada para pemenang, berasal dari sumbangan sejumlah donator, pungkas Hajijah. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Tumpahan Salok Matangkan Persiapan MTQ 2015 SAMBAS. Meski Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Sambas akan dilaksanakan tahun 2015. Namun, berbagai persiapan terus dimatangkan, agar event yang dipusatkan di LapanBachtiar. M Ridho gan Sepakbola Desa Tengguli, Kecamatan Sajad sukses digelar. Saat ini Panitia Pelaksana MTQ tingkat Kabupaten Sambas sudah mematangkan persiapan. Bahkan panitia bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Sambas telah membuat logo MTQ Kabupaten Tahun 2015. Tidak tanggung-tanggung, panitia melibatkan mahasiswa Poltek Negeri Sambas dan STAI mendesain logo MTQ, kata Bachtiar, Camat Sajad kepada wartawan, belum lama ini di Sambas. Tidak hanya pihak kecamatan, bahkan Pemkab Sambas terus meninjau kesiapan dengan membangun infrastruktur jalan menuju Kecamatan Sajad. Dampaknya, saat ini jalan yang sudah diaspal Pemkab Sambas, tinggal penyelesaian pengerjaan jembatan. Insya Allah dalam waktu dekat bisa segera dilaksanakan, karena Kadis PU Bina Marga Ir H Ferry Madagaskar MSi sudah beberapa kali meninjau lokasi jalan untuk menyukseskan MTQ tingkat Kabupaten Sambas di Sajad, tegasnya. Bachtiar berharap, pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sambas di Kecamatan Sajad berjalan lancar. Walaupun masih lama, namun panitia dan masyarakat sangat antusias menyukseskannya. Melalui MTQ mendatang, semoga memberikan kontribusi bagi Kecamatan Sajad. Tentunya pihak kecamatan bersama masyarakat akan terus berbenah menghadapi MTQ, tegasnya. (edo)

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

Kinerja DPRD Dipertanyakan

KMKS: Dilantik Hanya untuk Diam? SAMBAS. Sudah sebulan lebih anggota DPRD Sambas dilantik sejak 8 September lalu. Namun, hingga saat ini belum terlihat gebrakan mencolok dari para legislator. Apalagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk. Padahal, APBD 2015 sudah semakin mendesak untuk dibahas. Masyarakat Kabupaten Sambas telah menunggu gebrakan DPRD Sambas dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sambas. Namun sejak dilantik September lalu, hingga saat ini belum terlihat gebrakan dan belum juga terbentuk pimpinan DPRD. Kami ragu APBD Sambas 2015 bisa dilaksanakan, sindir Sairi, pengurus Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS)

Sambas kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (15/11) di Sambas. Sairi menilai anggota DPRD belum bekerja, tapi sudah terima gaji. Sementara masyarakat menunggu kinerja dan aksi terhadap pembangunan yang akan dilakukan untuk Kabupaten Sambas. Tidak akan terealisasi. Dewan kita hanya diam, belum kerja sama sekali karena persoalan dari pusat yang tarik ulur dalam menentukan unsur pimpinan. Sehingga belum mempunyai dewan yang deﬁnitif, ujarnya. Ditegaskan Sairi, molornya penetapan unsur pimpinan dari partai politik (Parpol) berdampak signiﬁkan terhadap kinerja DPRD Sambas. Sejak dilantik sepertinya hanya ongkang-ong-

Sairi. dok kang kaki tanpa berbuat apa-apa, namun tetap menerima gaji. Jika terus seperti ini, tentunya akan mengganggu perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas, ucapnya. Jika DPRD Sambas hanya

Tiga Agenda Rakor BAZ SAMBAS. Tidak hanya memilih pengurus baru, Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sambas yang akan digelar bakal membahas tiga agenda. Yaitu, menentukan Struktur Organisasi Pengurus (SOP) BAZ, merancang Bisnis Plan 2015, dan rencana Rakorbaz se-Kabupaten Sambas. Karena dalam waktu dekat kepengurusan lama akan berakhir masa jabatan. Tentunya kita akan menyiapkan

kepengurusan BAZ baru yang mampu mengelola program BAZ, kata Ketua BAZ Sambas Drs Karlan kepada Rakyat Kalbar, Jumat (14/11) di Sekretariat BAZ Kabupaten Sambas. Karlan menjelaskan, BAZ Sambas telah beraudiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Sambas, dan menggelar rapat internal persiapan pergantian kepengurusan baru. Selain tiga agenda tersebut, nantinya BAZ Kabupaten Sambas juga akan menggelar Sosialisasi

pusat. Jika hal itu terjadi, maka tahun 2015 harus diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga Kabupaten Sambas harus menggunakan kembali APBD 2014. Guna menghindari kemungkina itu terjadi, diharapkan DPRD Sambas segera mengambil sikap tegas, desaknya. Molornya pembahasan APBD 2015 bisa menyebabkan pengunaan anggaran tidak berkualitas, karena dikejar deadline. Parahnya lagi, mendapat sanksi berupa pengurangan anggaran dari pusat kepada daerah. Akibatnya dapat menimbulkan efek ekonomis dan sosial, serta pembangunan terhambat akibat kinerja anggota DPRD yang buruk, sesalnya. (edo)

menunggu rekomendasi dari pusat untuk memulai tugasnya, Sairi khawatir akan menghambat pembangunan dan di sisi masyarakat jelas dirugikan. Apalagi kisruh politik pusat belum tahu kapan akan berakhir. Kami dari KMKS berharap anggota dewan kita cepat mengambil inisiatif, agar cepat mengambil keputusan. Supaya pembangunan di daerah kita segera dilaksanakan dan membawa kabupaten kita tetap maju, harapnya. Dampak lain, kata Sairi, jika pembahasan APBD 2015 molor dan mengganggu berbagai agenda penting pembangunan Kabupaten Sambas, dikhawatirkan akan mengancam Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kita berharap kepengurusan BAZ mendatang lebih baik dalam memajukan program BAZ. Kami pengurus lama tetap mendukung dalam memajukan BAZ Kabupaten Sambas, ujarnya. Terpisah, Sekretaris BAZ Kabupaten Sambas Misni Safari berharap pengurus baru memiliki program kerja setelah terpilih dalam rakor. Selain itu, mampu mengajak pemerintah berperan serta mendorong BAZ. Bahkan, BAZ Kabupaten Sambas berupaya meningkatkan pelayanan. Caranya dengan membuka Counter Layanan BAZ.

Ini dilakukan karena BAZ memiliki prinsip dan program yang baik, maka akan menghasilkan yang baik pula, harapnya. Saat ini program BAZ yang telah berjalan bebernya, Program Gerakan Seribu (Gebu). Ke depan, BAZ akan merancang Bisnis Plan BAZ sehingga program yang dilaksanakan cepat berkembang. Sebelum digelar rakor, BAZ mengagendakan bertemu Sekda Sambas. Selain melaporkan program yang telah berjalan, pengurus BAZ juga meminta solusi dan dukungan dari Pemkab terhadap kemajuan program BAZ, pungkasnya. (edo)

Sambungan Mahasiswi MIPA ....................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 depan Kantor Pegadaian, saya dijambret oleh dua pria, ujar Meki ditemui wartawan Rakyat Kalbar di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Soedarso Sabtu malam. Dua penjambret itu mengikuti Meki dari Jalan Adisucipto, Kampung Arang. Mereka goncengan berdua mengendarai Yamaha Mio Soul baru warna merah maron.

Dua pria itu tidak menggunakan helm. Pria di depan (mengendarai motor) rambutnya gondrong. Pakai jaket levis biru. Sedangkan yang di belakang (dibonceng) mengenakan baju kotak-kotak warna orange. Tas berisikan handphone (HP) Advoance S5 berhasil dirampas. Meki berusaha mengejar dua kawanan jambret tersebut. Ma-

hasiswi ini sempat menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor jambret. Sayangnya Meki yang terpelanting dari motor, sedangkan pelaku melenggang kabur. Saya kejar mereka. Setelah dekat, saya mau dorong pakai kaki. Namun ban motor saya terlalu dekat dengan motor mereka, akhirnya saya jatuh ke tengah jalan.

Dan dompet saya terlempar di sekitar jalanan, tidak ditemukan, cerita Meki. Wanita berambut pendek dengan tinggi badan 158 cm, kulit putih mulus ini menderita luka lecet di tubuhnya. Baju dan celananya sobek. Sepeda motor Yamaha Mio Soul putih KB 5159 FJ yang dikendarai Meki ringsek.

Saksi mata di TKP (Tempat Kejadian Perkara), Niar, 42, mengatakan, peristiwa penjambretan itu sangat cepat. Terdengar benturan keras. Ada bunyi keras. Rupanya si cewek (korban jambret) itu jatuh ke jalan. Kepalanya terbentur ke jalan. Dan motornya sekitar 10 meter terseret lalu menabrak pantat truk. Akhirnya motornya hancur

dan dia dibawa ke rumah sakit, kata Niar. Setelah dievakuasi warga, si cewek itu mengatakan habis dijambret. Cewek itu ngomong bahwa dompet sama HP-nya dijambret. Kebetulan pada saat kejadian saya sedang ngobrol sama teman di kios bensin. Ia jatuh di dekat saya, jelas Niar. (dsk)

Polsek Jungkat ...........................................................................................................dari halaman 9 Halangi Kerja ..................................................................dari halaman 9 Jungkat sudah tutup mata dan membiarkan pihak perusahaan menyerobot lahan warga. Itu bukan puluhan hektar, tetapi ribuan hektar, kata Akit, warga Desa Wajok Hulu yang mengaku tanahnya ikut diserobot PT MAS, kemarin. PT MAS juga merampas lahan warga yang sudah memiliki sertifikat. Kasus terakhir, warga diserang sekelompok orang dari pihak PT MAS. Kasusnya sudah dilaporkan, namun pihak kepolisian tidak memprosesnya. Malah warga yang ditetapkan sebagai tersangka, kesal Akit. Kepala Desa Wajok Hulu, Abdul Malik mengatakan, PT MAS tidak mempunyai bukti kuat atas kepemilikan lahan. Namun mereka terus beroperasi dan menanam sawit di lahan warga. Tidak hanya itu, setelah pihak kami melaporkan ke pihak kepolisian dan sempat diberi garis polisline, namun pihak perusahaan masih melakukan aktivitasnya. Tetapi kalau warga yang melakukan aktivitas di lokasi yang ada polisline itu, langsung dilaporkan ke polisi dan diproses hukum, ungkap Abdul Malik.

Abdul Malik menegaskan, tanah yang diambil PT MAS tidak mempunyai bukti yang kuat. Kepala Desa Wajok Hulu dan Sungai Maya tidak pernah memberikan rekomendasi atas kepemilikan lahan. Tanah warga ada yang mempunyai sertiﬁkat ada yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Tanah). Itu tanah yang di serobot perusahaan, ungkap Abdul Malik. Kepala Desa Sungai Melaya, Ahmad Afandi mengungkapkan, PT MAS dan oknum kepolisian sudah meresahkan warga. Dia meminta Kapolda Kalbar turun langsung ke lapangan, melihat kejadian yang sebenarnya. Kami minta ungkap asal tanah yang didapat pihak perusahaan. Begitu juga dengan kepolisian Polsek Jungkat harus diperiksa, karena sudah tak netral lagi sebagai polisi, kesal Ahmad Afandi. Ahmad Afandi meminta Kapolda Kalbar turun ke lapangan, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa kemungkinan dan gesekan. Pihak perusahaan mengadu warga dengan warga. Apabila tidak bisa diatasi, kemungkinan besar bisa terjadi konﬂik

antarwarga. Karena sudah sering terjadi seperti ini di lapangan. Bukan pihak kepolisian yang membantu untuk menghentikan pertikaian, tetapi warganya sendiri yang berusaha menyelesaikannya. Bahkan kepolisian sudah tutup mata. Tidak hanya itu, kalau pihak kepolisian tidak secepat mungkin mengatasinya, gesekan itu pasti terjadi, jelas Ahmad Afandi. Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Pontianak, H Rusli mengatakan, apabila polisi tidak bisa mengatasi permasalahan PT MAS dan warga di lapangan, maka bisa menjadi peta konﬂik. Karena warga terus mempertahankan haknya yang dirampas perusahaan. Agar tidak terus terjadi, kami minta dengan penegak hukum harus menindak tegas siapa saja yang bersalah, proses keberadaan PT MAS, tegasnya. Kasus perampasan lahan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ada beberapa paket laporkan yang sudah dimasukkan ke Polda Kalbar, baik penyerobotan, rekayasa kasus yang dilakukan oknum Polsek Jungkat serta beberapa kasus lain yang dilakukan PT MAS. (sul)

Mesin Dingdong ......................................................................................................dari halaman 9 Kampung Beting. Target polisi hanya menertibkan permainan perjudian di kawasan yang disebut-sebut sebagai pusat peredaran Narkoba di Kalbar Itu. Operasi pekat yang dimulai pukul 14.30 ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops dan Kasat Sabhara Polresta Pontianak, serta Kapolsek Pontianak Timur. Kabag Ops Polresta Pontianak, Kompol Hujra Saumena mengungkapkan, kegiatan razia di Kampung Beting ini dalam rangka menindaklanjuti daftar TO (Target Operasi) yang sudah disiapkan dalam operasi pekat. Salah satunya yang sudah ditentukan Kapolda dan Karo Ops Polda Kalbar adalah atensi untuk Beting. Di Beting ini ternyata sudah bisa dipastikan ada beberapa lokasi yang digunakan untuk kegiatan permainan judi jenis dingdong, ungkap Hujra usai melakukan operasi pekat. Ada sebelas rumah yang dijadikan tempat permainan judi ini digerebek polisi. Upaya paksa membongkar pintu pun dilakukan polisi. Tak tanggung-tanggung, master atau otak dari mesin itu juga dimusnahkan. Layar atau monitor tempat penggila judi menentukan keberuntungannya di jalan salah itu, ikut dipecahkan polisi. Dari sebelas TKP itu, jumlah total mesin dingdong yang dimusnahkan itu berkisar 196 unit, papar Hujra. Namun ada beberapa unit mesin dingdong yang dalam keadaan rusak itu disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Masing-masing TKP itu, dua unit mesin kita sita untuk barang bukti, ucapnya. Sayangnya, lagi dan lagi polisi gagal mengamankan langsung pemilik atau penyedia mesin judi itu. Razia ini bukan pertama kalinya dilakukan. Untuk

pemiliknya sudah kita data. Nanti kita tindaklanjuti dengan surat panggilan, katanya. Apakah mungkin pemilik atau penyedia mesin dingdong datang dengan sendirinya jika dipanggil? Hujra menegaskan, upaya jemput paksa bakal dilakukan anggotanya. Tidak datang, kita lakukan upaya paksa. Karena tadi kita ke sana kondisi Beting-nya seperti itu, kita tanya masyarakatnya tidak ada yang membantu kita (menjawab, red). Jadi pemilik mesinnya kita tindaklanjuti administrasi dalam penyidikan nanti, tegasnya. Masyarakat Kampung Beting agaknya kompak. Pasalnya, saat ditanya polisi di mana dan siapa pemilik mesin dingdong itu, tak satupun yang kooperatif memberitahu atau membantu polisi dalam menjalankan tugas. Bahkan, saat polisi baru menjejakan kaki di jalan pintu masuk Kampung Beting atau tepatnya di samping Masjid Jami , beberapa warga sudah memberi kode dengan tanda memukul tiang listrik. Anakanak kecil pun ikut memberi kode. Awas, ada perang, terikan anak-anak kecil di Kampung Beting. Penggerebekan ini, sontak menjadi tontonan warga. Dari ujung ke ujung Kampung Beting, polisi selalu diikuti warga. Entah untuk menyaksikan atau berjaga-jaga. Pandangan mendalam dan serius ditampakkan beberapa warga Kampung Beting. Sembari membuntuti langkah polisi ke seluruh penjuru Kampung Beting, beberapa gadis di Kampung itu sempat bercanda. Pak Polisi, pinjam borgol dong, saya mau borgol Bebeb saya biar tak lari kemana-mana. Memang ganteng-Ganteng

Srigala, canda gadis-gadis itu. Lanjut Hujra memaparkan, jumlah dan nama-nama pemilik mesin sudah dikantongi polisi. Disamping sebelas TKP tadi, masih ada beberapa titik lagi, paparnya. Pemilik mesin dingdong ini tampaknya tiada kapok-kapoknya. Padahal, beberapa lokasi yang digerebek ini sudah pernah ditertibkan beberapa bulan lalu, namun masih saja mengulang perbuatan yang melanggar hukum itu. Kita sudah berupaya memberikan pencegahan. Namun masih banyak yang melanjutkan lagi usaha perjudian itu. Ini tidak ada toleransi lagi, ancamnya. Ke depan, Hujra akan menggandeng PLN jika ada rumah yang menyediakan permainan judi dingdong, maka akan diputuskan aliran listriknya. Sebelas TKP ini sebelas pula pemiliknya. Pemiliknya kabur semua, terangnya. Berikut daftar jumlah mesin dingdong yang diamankan dari sebelas TKP itu, Pemilik atas nama Ronron alias Aci di RT 04 RW 13, ada 27 unit. Pemilik atas nama Sulai di RT 02 RW 11 Gang Baladewa ada 15 unit. Pemilik atas nama Yani di RT 01 RW 13 Gang Stabil ada 18 unit. Pemilik atas nama Anang di RT 02 RW 13 Gang Stabil ada 17 unit. Di RT 02 RW 11 Gang Stabil ada 16 unit, namun tidak diketahui identitas pemiliknya. Masih di RT dan Gang tersebut juga ditemukan 18 unit tanpa diketahui identitas pemiliknya. Tanpa mengetahui gang atau RT serta identitas pemiliknya polisi juga temukan 42 unit di dua TKP. Di Jalan Kampung Tanjung Pulau, pemilik atas nama Ahmad Rajak ditemukan 19 unit. Di Gang Baladewa tanpa tahu identitas pemiliknya, polisi temukan 20 unit di dua TKP. (oxa)

setiap wartawan atau jurnalis yang melakukan pelipatan, diharapkan tidak ada yang menghalang-halanginya, selama itu masih di ruang publik. Kecuali sudah masuk ruang privasi. Sepanjang itu ruang publik, wartawan atau jurnalis melakukan peliputan, diminta untuk tidak ada yang menghalang-halangi. Karena itu sudah melanggar UU Pers, bagi siapapun yang menghalang-halangi wartawan atau jurnalis, baik itu secara individu maupun kelompok, dapat dijerat dengan hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda Rp500 juta, tegas Heriyanto. Menghalang-halangi saja dapat dipidanakan, apalagi bertindak anarkis. Jadi, biarkan wartawan menjalankan tugasnya, tentunya sesuai dengan kode etik jurnalistik, sambungnya Heryanto juga meminta ke-

pada wartawan untuk selalu melakukan konfirmasi, ketika mendapatkan rumors, isu atau pun informasi-informasi yang menjadi bahan terbitnya pemberitaan. Konfirmasi hal yang penting, guna pemberitaan balance/berimbang dan tidak menjustice, sehingga tidak ada kesan yang namanya keberpihakan atau pun adanya kepentingan, ungkapnya. Heryanto mengingatkan kepada wartawan, dalam menjalankan tugas jurnalistik, diminta lebih mengutamakan sisi keselamatan. Misalnya melakukan peliputan di daerah rawan konflik, sisi keamanan juga harus diutamakan, kemudian etika dan kode etik tetap menjadi dasar dalam peliputan, ujarnya. Sepanjang wartawan atau jurnalis memegang teguh etika dan kode etik jurnalis, kemudian mengutamakan

konfirmasi dalam menyajikan pemberitaan untuk masyarakat, itu sudah benar. Yang bertanggungjawab atas pemberitaan yang sudah dimuat di media cetak dan elektronik, tak lain adalah Pemimpin Redaksi (Pemred), bukan wartawan. Pemred lah yang bertanggungjawab atas pemberitaan yang sudah diterbitkan, kadang-kadang yang tidak paham, malah masih mencari wartawan, padahal itu merupakan tanggungjawab Pemred. Karena berita yang sudah diterbitkan sudah menjadi bagian dari produksi media, tegasnya. Jika terjadi insiden penting, wartawan mengetahui, mendengar dan melihat, kemudian diminta untuk menjadi saksi dari aparat penegak hukum, maka wartawan berhak melakukan penolakan sebagai saksi. Hal itu dibenarkan di dalam UU Pers. (zrn)

Polisi Temukan ............................................................dari halaman 9 Ap yang dibeli dari Jn alias Ki. Informasinya masih ada sisa ecstasy yang digunakan pada pesta Narkoba tersebut. Karena menurut keterangan Jn, pada malam itu (Jumat, 7 November 2014) ecstasy yang telah dijual Jn kepada Ap berjumlah delapan butir, dan baru terpakai tiga butir. Sedangkan sisanya lima butir disimpan Ap, papar Poerba. Diakui Poerba, pada pemeriksaan awal, baik Jn maupun Ap sepakat untuk menyembunyikan dan tidak mengungkapkan adanya sisa ecstasy sebanyak lima butir tersebut, agar tidak didapatkan barang bukti baru. Namun, setelah penyidik mendapat informasi memang benar masih ada sisa lima butir ecstasy, maka antara Jn dan Ap pun dikonfrontir. Antara Jn dan Ap saling menyalahkan. Kemudian sama-sama mengakui bahwa masih ada sisa ecstasy tersebut yang tersimpan disamping luar rumah Ap di Jalan Abdi. Dan waktu Ap menyimpan ecstasy tersebut juga diikuti dan diketahui Jn, ungkap Poerba. Atas keterangan tersebut, Minggu (16/11) sekitar pu-

kul 15.00, anggota Sat Narkoba dibantu anggota Intelkam dan Reskrim serta anggota piket Sabhara membawa Jn dan Ap ke rumah milik Ap di Jalan Abadi untuk mencari barang bukti yang dimaksud. Dilakukan pemeriksaan pada tempat yang dikatakan Jn. Dan setelah melakukan pencarian lebih dari lima menit, kita menemukan lima butir Ecstasy warna pink yang tersimpan di dalam plastik transparan dan dimasukkan lagi ke dalam sisa bungkusan snack, di samping rumah Ap, tegas Poerba. Selain itu, di sekitar kediaman Ap juga ditemukan dua bekas bong dari botol dan pipet yang diduga bekas digunakan untuk mengonsumsi sabu. Seperti diketahui, polisi menangkap 14 orang yang tengah pesta sabu di kediaman Ap, (7/11) lalu. Satu dari 14 orang yang ditangkap itu bernama Jn alias Ki, warga Pontianak yang selama lebih dari sebulan terakhir tinggal di Sekadau dan sering nongkrong di Café Kenanga. Saat diperiksa polisi usai ditangkap pesta Narkoba, Jn yang belakangan diketahui sebagai bandar Narkoba

bersikeras bahwa Narkoba jenis ineks yang mereka gunakan untuk pesta malam itu sudah habis. Namun penyidik melakukan pengembangan kasus. Setelah hampir seminggu berlalu, penyidik memperoleh informasi bahwa Jn masih menyimpan Narkoba. Kamis (13/11) sore, polisi disaksikan warga dan ketua RT melakukan penggeledahan di Café Kenanga dan menemukan empat paket sabu seberat sekitar 4,12 gram milik Jn yang tersimpan di bawah tangga bagian belakang Café Kenanga. Tak habis di situ, kemarin polisi kembali mendapatkan informasi masih ada sisa lima butir ecstasy milik Ap yang disimpan di sekitar kediamannya. Setelah menemukan barang yang dimaksud, Ap dan Jn kembali digelandang ke Mapolres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap Jn dan Ap, kita menjerat keduanya dengan Pasal 114 jo pasal 112 UU nomor 35 tahun 2014 tentang Narkotika degan ancaman pidana minimal lima tahun dan denda minimal Rp1 miliar, tegas Poerba. (bdu)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Senin, 17 November 2014

GEMAR MENDAKI GUNUNG PRILLY LATUCONSINA Pesinetron Prilly Latuconsina ternyata punya hobi yang cukup menantang, yakni mendaki gunung. Di tahun 2010, pemeran Sisi dalam sinetron Ganteng Ganteng Serigala (GGS) itu pernah menaklukkan Gunung Rinjani di kawasan Pulau Lombok, yang merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Mendaki Gunung Rinjani bukanlah hal yang mudah, namun sepadan rasanya jika telah sampai di puncak. Hal tersebut yang dirasakan Aktris kelahiran Tangerang, 15 Oktober 1996 itu. Prilly mengungkapkan kesenangannya dengan kejadian dua tahun silam. Bersakit sakit dahulu bersenang-senang kemudian, awalnya enggak kuat banget, aku paling banyak ngeluhnya. Tapi pas sampai

puncak, semuanya terbayar, ujarnya kepada Fajar (Grup JPNN), Sabtu (15/11) sore. Di balik kesenangannya mencapai puncak Gunung Rinjani, rupanya masih ada hal yang membuatnya belum merasa puas. Sebenarnya Prilly menginginkan untuk bisa menginap di dalam hutan, sayangnya terlalu berbahaya. Aku pengin lagi mendaki, tapi yang nginep. Dulu aku cuma nginep di kaki gunung dan menurutku masih kurang. Penginnya dalam hutan biar lebih total, ungkap aktris berdarah Ambon-Sunda itu. Bahkan ditanya apakah tertarik untuk mencoba berpetualang menyusuri gua. Prilly dengan semangatnya mengatakan ingin mencoba. Kalau guanya yang terkenal dan udah ada yang pernah kesana pengin nyoba, meskipun agak serem, tutup Prilly. (fr)

ELFIN PERTIWI RAPPA

Ingin Kembali ke Kampus Setelah tugasnya sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2014 selesai, Elfin Pertiwi Rappa akan kembali ke kampus. Perempuan 19 tahun itu bakal melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Banyak tawaran sinetron dan film. Tapi, aku mau fokus kuliah saja, tegasnya. Wakil Indonesia di ajang Miss International 2014 itu pulang dari Tokyo, Jepang tanpa tangan hampa. Ia sukses membawa satu piala ke Indonesia. Setelah tugasnya selesai, Elfin mengaku ingin kembali ke kampus untuk menyelesaikan kuliah. Elfin mengaku lega dan bersyukur. Sebab, dia berhasil membawa sesuatu untuk Indonesia, yakni masuk 10 besar dan menang kategori kostum nasional terbaik. Sekarang aku merasa lega. Tugasnya sudah selesai.

Setidaknya aku membawa sesuatu untuk Indonesia ya, kata Elfin yang mengenakan gaun malam warna biru rancangan desainer muda Anaz Khairunnas, Jumat (14/11) malam. Elfin tak menyangka bisa menyabet gelar Best National Costume untuk kostum etniknya, Tale of Siger Crown. Memang sejak awal, Elfin merasa optimistis. Sebab, kostum etnik rancangan Dynand Fariz dari Jember Festival Carnaval (JFC) tersebut sangat keren. Dia yakin bahwa kostum bertema budaya Lampung itu mampu bersaing dengan kostum milik 83 kontestan lainnya. Apalagi, setelah Elfin memperagakannya di depan juri, banyak kontestan yang bertanya. Teman-teman lainnya tanya soal kostum yang aku pakai. Mereka kagum dengan desainnya, ungkap Elfin. Perempuan berlesung pipit itu mengakui, kostum negara lain juga tak kalah bagus. Hanya, materi yang mereka gunakan terkesan kurang maksimal. Ada yang bikinnya dari kardus, lalu dicat semprot warna emas. Kostum Indonesia kan dibuatnya enggak asal-asalan, lanjutnya. Dynand Fariz juga bangga karena kostum karyanya menjuarai Miss International 2014. Dia menjelaskan bahwa kostum itu dibuat sekitar empat bulan. Dynand melakukan riset tentang budaya dan tradisi Lampung

CITRA SCHOLASTIKA

‘Anak Mama’ yang Dikandangin Meski usianya sudah 21 tahun, Citra Scholastika ternyata masih diawasi sang mama. Dia mengaku, ibunda selalu memberinya guiding, baik sebagai anak maupun sebagai artis. Diakuinya, hal itu seringkali membuatnya bimbang, sekaligus merasa aman. Jebolan Indonesian Idol itu bahkan mengaku belum pernah clubbing? Beneran nih? Kalau di Barat, umur aku pasti sudah bebas banget. Tapi aku sampai sekarang masih diawasi mama. Kadang aku bimbang di umur segini masih dijagain, urainya. Selain belum bisa clubbing, Citra mengaku juga tak bisa pulang malam. Meski diakuinya kadang jengkel, tapi di sisi lain dia merasa beruntung. Tapi aku bersyukur juga sekarang. Karena mama over protective ke aku, jadi terhindar dari pergaulan yang nggak sehat, ucapnya. Tak heran, meski hubungan keduanya dekat, Citra tidak membantah jika seringkali bersitegang dengan sang bunda. Aku sama mama kayak nggak bisa akur. Mama nggak heran kalau aku ngebantah, karena itu sisi mama di aku, bebernya. Akhirnya, Citra pun mengaku menuruti ramburambu dari sang bunda. Jadi complicated, satu sisi dijaga, tapi di sisi lain dikandangin. Tapi sebenarnya aku tahu, efek nantinya aku akan baik-baik aja, tutupnya.. (idp)

sebelum mengaplikasikan dalam rancangannya. Saya langsung teriak mendengar Elfin juara kostum nasional. Kami bangga bisa bekerja sama dan men-support dia, ujarnya yang juga hadir mendampingi Elfin. Keberhasilan perempuan asal Palembang tersebut menembus 10 besar juga merupakan prestasi tersendiri untuk Indonesia. Soal itu, susah diomongin, ya. Karena setiap kontestan punya kesempatan yang besar. Cuma, aku di 10 besar itu yang paling muda. Dari Asia, cuma ada dua orang, ucapnya. Selain prestasi, dia membawa banyak pengalaman. Sebab, banyak sekali tempat yang dia kunjungi di sana. Elfin juga menjajal beragam kebudayaan Jepang seperti upacara minum teh ataupun mengenakan yukata. Sayangnya, Elfin tak diizinkan membeli oleh-oleh. Enggak boleh ngeluarin duit selama karantina. Yang boleh dibawa cuma barang dari sponsor disana. Baru bisa beli oleh-olehnya saat berada di bandara, tuturnya lantas tersenyum. (Jp)

ANDIEN

Pengalaman

Baru Tidak sekadar bernyanyi di atas panggung, Andien ternyata mulai berkarir di balik panggung. Salah satunya adalah menjadi produser eksekutif untuk album terbarunya nanti. Itu akan menjadi pengalaman baru bagi pelantun Gemintang tersebut. Selain menantang diri untuk memproduseri album sendiri, dia kan keluar dari zona nyaman lagu-lagu berirama jazz selama ini. Ini untuk kali pertama aku jadi eksekutif produser di album aku sendiri, ucapnya. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk menjalani peran barunya tersebut. Selain berbagai persiapan teknik, hal yang terpenting lainnya tentu modal. Kan, pasti ada jumlah yang aku keluarkan, ujarnya tanpa bersedia menyebut jumlah yang dimaksud. (Jp)