18 September 2014

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 18 September 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kasus Bekas Polisi “Narkoba”

Jejak Dugaan Kejahatan Idha Ditelusuri Lewat Para Buron PONTIANAK-RK. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang dikenakan kepada AKBP Idha Endri Prasetiono dengan tuduhan menggelapkan barang bukti dan penyalahgunaan wewenang. Polda kini tengah mengusut kaburnya Abdul Haris alias Joharno (48) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak sejak lebaran terakhir.

Halaman 7

MENILIK HARI-HARI TERAKHIR YUDHOYONO MENJABAT PRESIDEN

Maaf Kerap Dilontarkan Bibirnya, Tak Sungkan Ledek Wartawan

Daftar CPNS Sulit, Kesempatan Oknum BKD Lakukan Pungli

Bisa jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah menghitung hari. Sebab, pada 20 Oktober mendatang dia akan melepas jabatan sebagai kepala negara. Mengingat waktu yang menurutnya begitu cepat berlalu, pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949, itu pun tak ingin melewatkan hari-harinya tanpa pamit dan maaf pada semua orang yang ditemuinya

PONTIANAK -RK. Sudah 1.646 pendaftar Calon Peg awai Negeri Sipil (CPNS) 2014 di lingkungan Pemprov Kalbar, terhitung 15 September.

Jumlah pendaftar yang sudah menyerahkan berkas baru 58 pelamar.

Sementara pada 16 September 2014, yang sudah mendaftar online bertambah menjadi 2.066 pelamar. Pelamar yang sudah menyerahkan berkas baru 195 orang.

Kartius Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Kartius SH MSi mengaku banyak mendapat keluhan dari para pelamar, ketika ingin mendaftar di portal panselnas.menpan.go.id dan login ke sscn.bkn.go.id.

Halaman 6

NATALIA LAUREN, Jakarta MAAF. Itulah kata yang sering meluncur dari bibir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir di setiap kesempatan.

Terutama ketika ia berpamitan pada masyarakat dan komunitas-komunitas yang ditemuinya di agenda kenegaraan.

Selasa (16/9) misalnya. Jenderal TNI purnawirawan itu berpamitan dengan Halaman 6 BEKEMAS. Ibu Negara, Ani Yudhoyono, mencicil beres-beres sejumlah pakaiannya dan Kepala Negara, Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu.

AKUN INSTAGRAM ANI YUDHOYONO

Fachraini Bantah Menjadi Ketua Tim RJK I

Maunya Untung Melulu Semasa duduk di bangku SLTP, saya atau mungkin juga pembaca budiman, diajarkan soal prinsip ekonomi Dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung sebesarbesarnya .

Suatu kegiatan ekonomi yang sering diasosiasikan dengan berdagang, bisnis atau apalah namanya, dikatakan sukses ketika memenuhi prinsip tersebut. Bagi saya ajaran ini kental nuansa utilitarianisme dan berbau kapitalis.

Tidak heran jika kemudian banyak melahirkan manusia-manusia serakah yang di benaknya yang ada hanya keuntungan. Bagaimana tidak, sejak SLTP sudah dicekoki prinsip seperti itu.

Sementara di sisi Halaman 6

Kejati dan PN Pontianak Kompak Tutupi Vonis Para Penabrak JK I PONTIANAK-RK. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dan Pengadilan Negeri (PN) Pontianak belum bisa memberikan data terkait vonis perusahaan penabrak Jembatan Kapuas I (JK I) yang diproses hukum oleh Dit Polair Polda Kalbar. Kejati maupun PN Pontianak enggan memberikan data kalau tidak menyebutkan nama tersangkanya.

Data yang dipegang Dit Polair Polda Kalbar, ada tiga kasus penabrakan JK I yang diproses hingga tuntas atau P-21. Antara lain

tabrakan pada 31 Agustus 2013 oleh PT Bintan Bugar-Bugar atau PT MAS. Kemudian 3 September 2013 ditabrak Tongkang Kapuas Jaya TB. Tabrakan terakhir pada 3 Juni 2014.

Tiga Kasus yang diproses sampai tuntas, di mana dua kasus sudah disidangkan, yakni kejadian pada tahun 2013. Dan satu kasusnya sedang diproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati), yakni penabrak terakhir Jembatan Kapuas I, ungkap AKBP Yuri, Kasubdit Gakkum Dit Polair Polda

Masyarakat Dayak Iban Demo Kejari Putussibau (Kejati) Kalbar yang menyatakan lahan Kantor Bupati Kapuas Hulu yang baru disebut sebagai tanah milik negara.

Aksi demonstrasi suku Dayak Halaman 7

Massa Dayak Iban sembelih babi di Kejari Putussibau.

ARMAN HAIRIADI-RK

Anandya Lina @AnandyaLina

Lukman H. Saifuddin @lukmansaifuddin

Sebagai ketum PD, Pak @SBYudhoyono sudah bersikap tentang pilkada. Tinggal nunggu sebagai kepala pemerintahan.

Saya meyakini takkan terjadi perubahan Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf.

Moga hanya isu..

Ai So Ise @eddies_song

Justiceisno1 @jiraq

Anggota DPR/D dipilih langsung rakyat tapi hak pilih rakyat malah dirampas.*kalo begitu 2019 rakyat gak usah pilih DPR/D*

Wow...fantastis juga total korupsi Trans Jakarta IDR 1,5T. Gimana Jkt gak tambah kumuh dan melarat, APBD dimakan buaya2 jahanam.

jatmikowahyuwidodo @jatmikoww1

Ndoro Kakung @ndorokakung

kalo calon kepala daerah memang sudah haus kekuasaan pasti jadi koruptor

Maklumlah kita hidup di era ketika bertanya dianggap kepo, dan berbuat baik dikira modus. Ya kan...ya kan..

Jejak dugaan kejahatan Idha ditelusuri lewat para buron -- Kap kap udang, udang ditangkap, kakap jangan lepas.

Bang Meng

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

PONTIANAK-RK. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Pontianak sudah pada kategori berbahaya. Warga harus mengantisipasi dengan tidak keluar rumah kalau bukan urusan penting dan menggunakan masker saat berkendara.

Kita monitor setiap hari, 17 September 2014. Mohon maaf kepada masyarakat harus mengantisipasi. ISPU sudah Multi J Bhatarendro mencapai rentang nilai 425. Sedangkan ISPU-nya dengan rentang nilai lebih dari 300 saja sudah tidak sehat, kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak, Multi J Bhatarendro Halaman 7

Gelar Ritual Sembelih Babi, Menyumpah Kejati Kalbar

PUTUSSIBAU-RK. Ratusan masyarakat Suku Dayak Iban melakukan demonstrasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau, Rabu (17/9) sekitar pukul 09.00. Mereka tidak terima atas pernyataan Kejaksaan Tinggi

Injet-injet Semut

Kalbar, Rabu (17/9).

Ketua Panitera PN Pontianak, M Isa saat dikonfirmasi, Selasa (16/9), tidak mau memaparkan persidangan kasus ditabraknya JK I yang sudah diproses Dit Polair Polda Kalbar. Alasannya simple dan terkesan menutupnutupi kasus. Bagi yang ingin menanyakan proses persidangan, harus mengetahui nama tersangkanya.

Kita tidak bisa bukakan datanya, walaupun disebutkan Halaman 7

ISPU Kategori Bahaya, Udara di Kota Pontianak Tak Sehat

Kita Wakafkan Lukman Jadi Menteri Jokowi-JK Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi kubu Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha, memberi syarat kepada kader partainya yang ingin jadi pembantu di kabinet Halaman 6

Syaifullah Tamliha

2

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014

Wanda Hamidah, Mantan Kader PAN

Tidak Menyesal Dukung Jokowi-JK FENOMENA beda sikap kader dengan partainya saat pilpres 2014, kembali memakan korban .

Setelah ramai di Partai Golkar, kini virus aksi pemecatan merembet ke tubuh Partai Amanat Nasional (PAN).

Partai yang lahir dari rahim Gerakan Reformasi 1988 itu memecat kadernya, Wanda Hamidah.

Artis ayu itu dipecat gara-gara sikap politiknya yang terangterangan mendukung pasangan Jokowi-JK. Padahal, partai yang pendiriannya digagas Amien Rais itu pengusung PrabowoHatta. Dengan getir, Wanda menerima surat pemecatan tertanggal 30 Agustus 2014.

Lalu bagaimana Wanda menyikapi pemecatan itu? Apa yang akan ia lakukan setelah tidak lagi menjadi kader PAN? Berikut petikan wawancara wartawan JPNN. com, Yessy Artada dengan Wanda di sela-sela jumpa pers terkait reaksi terhadap pemecatannya di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa

(16/9). +Bagaimana reaksi Anda saat menerima surat pemecatan dari DPP PAN? -Tentu saya kaget, karena sebelumnya saya sama sekali belum pernah dipanggil mengenai keputusan saya mengapa memilih pasangan lain, Jokowi-JK. +Kalau seandainya Anda dipanggil lebih dulu oleh PAN, lalu keputusannya Anda tetap dipecat?

-Seharusnya saya dipanggil untuk didengarkan pandanganpandangan saya, kenapa dukung Jokowi-JK bukan Prabowo-Hatta, idealnya seperti itu. Itu akan lebih adil. Mestinya didengar dulu, tapi mungkin mereka sudah mendengar dari media massa. +Anda menyesali keputusan telah memberikan dukungan pada Jokowi-JK, yang berbuntut pada pemecatan?

-Saya sudah 16 tahun di PAN, sejak PAN berdiri. Saya tidak kecewa atas pemberhentian ini, saya tidak ada penyesalan apapun. Sebaliknya kekecewaan terbesar saya terhadap apa yang mengancam kita, yaitu kekuasaan elit politik yang hendak memasung suara saya dan suara rakyat. +Alasan lebih memilih pasangan Jokowi-JK? -Saya pilih Jokowi-JK karena saya setia pada amanat nasional dan cita-cita reformasi, yaitu memilih pasangan yang lebih bersih dari dugaan pelanggaran hak azasi manusia, dan lebih dengar suara rakyat daripada suara elit politik. +Apa itu berarti pasangan Prabowo-Hatta tidak bersih?

-Jokowi sosok reformis, tentu saya dukung tokoh itu yang bersih dan bebas dari sisa-sisa pelanggaran HAM korupsi nepotisme dan sebagainya, dan tidak

Dewan Ramai-ramai

Gadaikan SK

Banyak Juga yang Stres JAKARTA-RK. Lembaga pemerhati perbankan, The Finance Research mencatat adanya bank daerah yang mengalami lonjakan debitur berlatar anggota DPRD. Setidaknya ada dua bank daerah yang kebanjiran permohonan pinjaman dari para wakil rakyat, yakni Bank Jatim dan Bank Jabar & Banten (BJB).

Menurut Direktur The Finance Research, Eko B Supriyanto, di BJB diketahui setidaknya hingga Senin (15/9) lalu menerima permohonan pinjaman secara kolektif dari 45 anggota DPRD Banten yang mengagunkan surat keputusan (SK) sebagai anggota dewan.

Hal serupa juga terjadi Bank Jatim yang menerima permohonan pinjaman dari anggota DPRD Pamekasan, Jawa Timur. Besarnya pinjaman antara Rp 100 juta, Rp200 juta bahkan ada yang Rp500 juta, kata Eko di Jakarta, Rabu (17/9).

Eko menambahkan, perilaku anggota DPRD yang menggadaikan SK pengangkatan itu hampir merata dilakukan di seluruh Indonesia dengan BPD setempat.

Umumnya, lanjut Eko, para wakil rakyat di daerah itu menggunakan uang pinjaman dari BPD untuk membayar utang waktu kampanye. Sisanya untuk operasional awal sebagai anggota dewan, lanjutnya.

Eko mengakui, bagi BPD memberikan kredit dengan jaminan SK pengangkatan itu selain paling aman juga tapi bermargin tinggi. Sementara di beberapa BPD dan BPR, ada juga yang mengalami kredit macet anggota dewan yang tidak terpilih kembali.

Tapi jaminannya rumah dan tanah, paparnya.

Eko pun mengkritisi hal itu. Menurutnya, sudah waktunya BPD tak hanya memberikan kredit dengan jaminan SK semata. Sebab, BPD sesuai namanya harus mam-

pu menjadi semacam development bank bagi daerah.

Jadi bukan berkecimpung di kredit konsumen, membeli SBI dan Surat Utang Negara, cetusnya.

67 Persen dari 200 Ribu Stress Untuk menjadi sejahtera, tidak perlu mengejar menjadi anggota dewan. Apalagi fakta mengungkapkan sebanyak 67 persen dari 200 ribu caleg DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD I, DPRD II akhirnya berujung menjadi stress karena tidak terpilih.

Saat ini dari 200 ribu caleg musim kampanye 2014 sebanyak 67 persen mengalami stres. Jadi untuk menjadi sejahtera tidak perlu harus mengejar untuk jadi anggota dewan, kata Eko B Supriyanto yang jadi moderator bedah Buku 60 Rahasia Menuju Sejahtera karangan Elvyn G Masassya di Jakarta

(Rabu, 17/9).

Bahkan, lanjut bekas pemred Info Bank itu, setelah terpilih pun masih ada beberapa anggota DPRD yang mesti menggadaikan SK pengangkatannya di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ini kita tahu biaya kampanye besar dan tidak semua mesti duduk disitu, imbuhnya.

Eko B Supriyanto yang bertindak sebagai editor bedah buku menyatakan terkesan oleh filosofi kesejahteraan ala Elvyn. Karena, hakikat sejahtera itu adalah ketika orang memiliki aktivitas sepenuhnya untuk orang lain dan pendapatan itu didedikasikan buat orang

lain.

Kalau kita fokus hanya pada kekurangan diri sendiri, hidup kita pun selalu berkekurangan. Tapi, kalau bisa merasa cukup, hidup pun terasa indah dan menjadi produktif, imbuhnya.

Adapun Elvyn dalam bukunya mengajak masyarakat berpola pikir agar sejahtera itu dengan merasa cukup.

Kalau dia masih ingin beli Lamborghini untuk pencitraan diri, dia masih miskin karena masih memerlukan mobil menaikkan status dirinya, terangnya. (jpnn/Rmol)

dukung tokoh otoriter. Tapi ketika itu tidak diperjuangkan oleh partai saya, saya lebih baik tidak ikut mendukung. +Anda pernah menyuarakan pendapat Anda ini di internal PAN? -Perlawanan di dalam dan di luar parpol sudah dan terus saya lakukan. Perjuangan reformasi dan demokrasi selalu saya lakukan baik di dalam dan di luar. Tapi hasilnya kan bisa kalian lihat sendiri. +Sebelumnya apakah pernah terbayang bakal terkena sanksi pemecatan gara-gara beda sikap dengan partai Anda?

-Alasan pemecatan adalah karena pada pemilihan presiden kemarin saya dukung Jokowi-JK. Dan sehubungan dengan hal itu tentu secara konsekuensi sebagai politisi, saya terima pemecatan ini. Saya tahu ini konsekuensi yang terburuk yang akan saya terima. +Setelah ini apa yang akan Anda lakukan?

-Setelah ini, saya ingin fokus membela suara rakyat. +Ada rencana bergabung dengan partai lain?

-Saya tidak fokus ke parpol, saya tidak fokus bergabung ke parpol yang sudah ada, tapi saya fokus dengan Alumni Mahasiswa Indonesia. Di luar itu di Komnas PA, Rumah Baca Indonesia. Aktif di Alumni Ikatan Notaris Indonesia, serta membela suara rakyat, yang ditindas oligarki parpol. +Anda mendapat banyak dukungan di twitter, tanggapan Anda?

-Ya Alhamdulillah, mereka memberikan dukungan dan semangat.

Artinya masyarakat tidak mudah dibohongi. Mereka sudah tahu dan bisa melihat apa keputusan yang telah saya ambil.

Re-editing : Hamka Saptono

Jelang Tes CPNS

Pemohon AK 1 Membludak . Permohonan penerbitan dokumen AK 1 atau kartu pencari kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sekadau meningkat drastis. Persisnya sejak pendaftaran CPNS tahun 2014 resmi dibuka sejak 10 september lalu.

Kepala Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sekadau, Suhardi mengatakan, permohonan AK 1 hingga saat ini telah mendekati seribu buah. Mulai meningkat sejak pembukaan pendaftaran CPNS, kata Suhardi, Selasa (16/9).

Ditambahkan Kabid Tenaga Kerja, WT Arsyad, setiap harinya pemohon AK 1 mencapai ratusan orang. Sebagian besar untuk keperluan mendaftar sebagai CPNS. Petugas Dinas Sosnakertrans pun sampai kewalahan melayani permintaan penerbitan AK 1.

Sehari bisa ratusan orang yang mengajukan permohonan. Hari ini saja (kemarin) mencapai 200 permintaan, ujar Arsyad.

Pada hari-hari biasa, permohonan AK 1 yang dulu akrab disebut dengan kartu kuning relatif sepi. Menurut Arsyad, diluar penerimaan CPNS, permintaan AK 1 berkisar 5-10 setiap harinya.

Kalau hari-hari lain paling-paling 5 permohonan. Memang ramai waktu pendaftaran CPNS dibuka, tuturnya. (bdu)

ILUSTRASI

Jokowi Ditantang Berantas Mafia Pangan

JAKARTA-RK. Capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat memberantas mafia di sektor pangan dan pertanian.

Mengingat, keberadaan mafia pertanian membuat petani sulit

mencapai kesejahteraan meski hasil produksinya meningkat.

Jokowi harus berani memberantas mafia ini karena menyangkut kesejahteraan petani, harga pangan di pasaran

agar tidak terlalu tinggi, kata Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Pasaribu usai diskusi bertajuk Membaca Arah Politik Pangan di Era Pemerintahan Jokowi di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta (Rabu, 17/9).

Dia menjelaskan, dalam upaya memberantas mafia pertanian, pemerintahan Jokowi harus benar-benar memperhatikan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

Saat ini, banyak peraturan yang disalahartikan sehingga berakibat ruginya petani dan

konsumen.

Ada mafia kartel yang memonopoli pangan ini. Beberapa tahun belakangan produktivitas pertanian kita turun drastis karena adanya mafia dan peraturan yang tidak diindahkan. Walaupun ada peningkatan itu sangat kecil, beber Benny.

Karena itu, pemerintahan Jokowi harus lebih sering mengontrol harga pangan di pasaran. Agar tidak terjadi kenaikan harga di luar akal sehat yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Agar petani sejahtera dan rakyat juga tidak terbebani dengan harga maka pemerintah harus menerapkan harga dasar. Jika sudah dilakukan maka para mafia itu tidak bisa apa-apa, tambah Benny.

Lebih penting, Jokowi juga harus tepat memilih sosok yang benar-benar berkompeten untuk mengisi kursi menteri di sektor pangan.

Masalah pertanian ini adalah hal yang menyangkut seluruh rakyat, jadi jangan dibawa ke ranah politik dan jangan dipolitisasi, tegasnya.

Tiga Tahun Swasembada Pangan Calon presiden terpilih Joko Widodo menargetkan swasembada pangan dapat tercapai dalam tiga tahun pemerintahannya.

Hal itu dimungkinkan asalkan tantangan dan kendala yang ada mampu dilewati Jokowi bersama dengan para menteri yang terlibat dalam bidang pangan.

Cuma itu bukan hal yang mudah yang kita harus hadapi, kata pengamat politik pangan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI) Pandu Yushina Adaba usai diskusi di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta (Rabu, 17/9).

Dia membeberkan, ada dua skema yang harus diperhatikan Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yakni memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri sekaligus menjamin kesejahteraan produsen pangan atau petani.

Asal bisa terjembatani dua hal itu saya rasa bisa tercapai swasembada itu, kata Pandu.(Rmol)

metro

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

3

Mahasiswa Tuntut Dewan Baru Berani Usut Proyek Bermasalah di Kubu Raya

SUNGAI RAYA-RK. Pelantikan 45 anggota DPRD Kubu Raya periode 2014-2019 yang dilaksanakan di Aula Bupati Kubu Raya, Rabu (17/9) diwarnai aksi demo belasan mahasiswa asal kabupaten itu.

Namun, aksi demonstrasi yang tak berizin itu berhasil dibubarkan aparat keamanan yang sudah siap siaga di lokasi.

Saat dibubarkan sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kubu Raya (AMKR) dengan aparat keamanan, lantaran pendemo memaksa masuk ke halaman Kantor Bupati Kubu.

Kami hanya mau menyampaikan aspirasi kepada Dewan terpilih, apalagi kami mahasiswa asal Kubu Raya. Aksi yang kami lakukan adalah aksi damai bukan macam-macam, ujar Koordinator Aksi, Samsul Hadi.

Ada banyak persoalan yang ingin disampaikan mahasiswa itu. Di antaranya soal masuknya perusahaan warabala alfamart dan indomaret, masalah infrastruktur dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Terjadi kerjasama yang masif, seperti menjamurnya pasar modern yang bakal mematikan

Belasan pendemo terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian karena memaksa masuk ke kantor Bupati Kubu Raya, tempat berlangsungnya pelantikan anggota DPRD Kubu Raya periode 2014-2019, Rabu (17/9). GUSNADI

pasar tradisonal, infrastruktur yang amburadul dan tidak tertangani. Itu yang ingin kami sampaikan, ujar Hadi.

Hal lain yang menjadi disampaikan mahasiswa itu yakni menolak Pilkada oleh DPRD dan meminta agar proyek-proyek

yang diduga bermasalah di Kubu Raya diusut tuntas. Usut tuntas proyek siluman di Kubu Raya, tegas Hadi. Di tempat

yang sama, Kabag Ops Polresta Pontianak, Kompol Hujra Saumena mengatakan aksi itu tidak mengantingi izin dari

pihaknya. Karena itu, personilnya harus membubarkan para pendemo itu.

Kami paksa mundur karena tidak ada lapor ke kita, walaupun demikian mereka tetap menyampaikan aspirasi tapi tetap kita kawal agar tidak mengganggu jalannya pelantikan, terangnya.

Hujra menegaskan, setelah berorasi beberapa menit di pagar depan kantor Bupati Kubu Raya, ia memerintah jajarannya untuk bertindak tegas kalau pendemo tidak membubarkan diri setelah pukul 11.00 Wib. Tadi (kemarin, red) kalau mereka tidak membubarkan diri tetap kita amankan, sudahlah tidak lapor kalau mau aksi, mau mengganggu jalannya pelantikan lagi. Tapi bersyukur mereka membubarkan diri, katanya.

Dalam pengamana pelantikan itu, Polri menurunkan 602 personil. Memang sengaja kita kerahkan segitu, karena informasinya mamang ada aksi yang cukup banyak. Termasuk mengantisipasinya kita bawa water canon sebanyak dua unit, pungkas Hujra. (agn) LAPORAN: GUSNADI EDITOR: JULIANUS RATNO

BKD Pontianak: Jangan Percaya Calo CPNS PONTIANAK-RK. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Khairil Anwar mengimbau kepada pelamar CPNS tahun ini agar tidak percaya terhadap janji manis calo CPNS. Ia menegaskan sistem baru penerimaan CPNS tahun ini memberikan peluang yang sama kepada setiap pelamar untuk lolos.

Pihaknya, kata Khairil tidak pernah menginstruksikan kepada aparatur BKD untuk menjanjikan kelulusan dalam seleksi CPNS. Ini juga berlaku untuk seleksi penerimaan tenaga honorer kategori II. Kami tidak pernah ada menjanjikan apa-apa, semuanya harus sesuai prosedur yang ada, ujarnya, Rabu (17/9/2014).

Dalam proses seleksi penerimaan CPNS, kata Khairil, BKD Kota Pontianak tidak pernah meminta biaya ke pelamar dalam bentuk apapun, pelayanan BKD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia mengimbau kepada seluruh pelamar untuk tidak melayani apabila ada pihakpihak yang meminta sejumlah uang untuk keperluan seleksi CPNS. Termasuk

mutasi, dan promosi jabatan.

Saya pastikan proses penerimaan seleksi CPNS ini bebas biaya, jangan percaya kalau ada pihak yang menjanjikan diterima dengan imbalan tertentu, tegas Khairil.

Pelamar, dikatakan dia harus memahami peraturan dan imbauan yang telah disampaikan BKD ini, agar tidak menjadi korban oknum tertentu yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi semata.

Bagi siapapun yang menemui adanya upaya-upaya penipuan, diharap langsung melaporkan ke kantor, ujar Khairil.

Untuk lebih memudahkan masyarakat menyampaikan laporannya, BKD Kota Pontianak telah menyiapkan nomor khusus pengaduan agar lebih cepat ditangani. Langsung datang ke kantor BKD Kota Pontianak atau melalui telepon di (0561) 577074. Selain itu juga bisa melalui contact person atas nama Triyo Markisman di 087818076811. Laporkan saja kalau menemukan hal yang tidak wajar, pungkas Khairil. (agn)

LAPOR SAJA K KAN E (0561 ) 577074

Rambu lalu lintas yang terpasang di salah satu sisi jalan di Kabupaten Bengkayang. GUSNADI

Dishubkominfo Bengkayang Pasang Rambu Lalu Lintas di Tiga Titik B ENGKAYANG -RK. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalan raya, Dinas Perhubungan Ko-

munikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkayang memasang rambu lalu lintas di

DANLANUD SUPADIO PONTIANAK BESERTA JAJARAN DAN STAF MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya:

45 ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2014-2019 Dan Kami Mengapresiasi Kepada:

ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2009-2014 Atas Pengabdian Yang Telah Diberikan Selama Menjabat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya

Tertanda:

KOL.PNB. TEDI RIZALIHADI,ST Komandan Lapangan Udara Supadio Pontianak

sejumlah titik.

Yakni di Jalan Bengkayang-Singkawang tepatnya di Sungai Raya, Jalan Bengkayang Lumar tepatnya di Malosa dan Jalan Bengkayang-Pontianak tepatnya di Jalan BP2. Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan, kami melakukan pemasangan rambu lalu lintas di tiga titik, ini agar pengendara berhati-hati mengendarai kendaraannya, ujar Kepala Dishubkominfo Kabupaten Bengkayang, Yulius Yulianus, SH kepada Rakyat Kalbar, barubaru ini.

Jalan di Bengkayang rawan kecelakaan. Apalagi kondisi jalan yang sempit.

Oleh karena itu, kata dia, pengendara wajib mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Selain karena jalan rusak dan sempit, kecelakaan yang terjadi kebanyakan karena kelalaian pengendara dan juga kurangnya pemahaman terhadap rambu lalu lintas.

Kami berharap pengendara kendaraan bermotor mematuhi rambu-rambu yang ada. Tiga rambu yang dipasang ini adalah petunjuk agar berhatihati, apalagi saat memasuki ibu kota kabupaten Bengkayang yang padat lalu lintas, makanya wajib berhati-hati, demikian Yulius. (Kur)

RAKYAT KALBAR

Pro EKBIS

Kamis, 18 September 2014

4

Akselerasi Laba Bank Melambat JAKARTA-RK. - Pengetatan moneter makin terasa pada kinerja perbankan. Pada akhir Juli 2014, pertumbuhan laba alias keuntungan perbankan hanya 11,05 persen dibandingkan periode yang

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 3 (ketiga) September 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.200 22.000 50.000 115.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 24.000 60.000 120.000 65.000 125.000 16.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Angka tersebut merosot ketimbang akselerasi pada Juni 2014 yang menyentuh 14,31 persen (yoy).

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon mengatakan, kendati melambat, bank-bank umum masih membukukan laba Rp 65,96 triliun pada awal paro kedua tahun ini.

Ada kenaikan 12,87 persen dibandingkan Juni sebesar Rp 58,43 triliun (month to month/ mtm), ungkapnya, Selasa (16/9).

Data Statistik Perbankan In-

donesia (SPI) menunjukkan laba perbankan didorong net interest income (NII) atau pendapatan bunga bersih pada Juli yang mencapai Rp 154,96 triliun. Jumlah itu naik signifikan dibandingkan Rp 134,73 triliun periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Secara terperinci, ada kenaikan interest expenses atau beban bunga yang mencapai Rp 161,33 triliun ketimbang sebelumnya Rp 115,45 triliun.

Meski demikian, posisi beban bunga dapat dikompensasi interest income atau pendapatan bunga perbankan yang mencapai Rp 316,29 triliun atau melon-

jak dibandingkan tahun lalu Rp 250,18 triliun.

Beban bunga paling besar dikontribusikan pihak ketiga nonbank mencapai Rp 94,39 triliun atau naik 51,67 persen, ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara memaparkan, stabilitas sistem keuangan dinilai masih solid. Hal ini ditopang ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan.

Pada Juli 2014, capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal masih tinggi sebesar 19,18 persen atau jauh di atas ketentuan minimum 8 persen.

EQUATORIANA

performa likuiditas, baik dalam perekonomian maupun perbankan dinilai terjaga. Hal itu tercermin pada pertumbuhan M2 dan dana pihak ketiga (DPK) yang masingmasing 11 persen dan 10,4 persen (yoy) pada Juli 2014.(jpnn)

KEMBALI BERNAPAS DENGAN LEGA, APAKAH RAHASIANYA? Elista R.

Masih Gentayangan

saat Jokowi sudah mulai bekerja, masalah mafia harusnya sudah bisa diberantas. Oktober mafia pupuk harus diselesaikan, katanya.

Selain mengenai kelangkaan pupuk dan benih, yang menjadi permasalahan di sektor pangan juga terjadi instruktur pertanian. Benni mengatakan selama 10 tahun kepemimpinan SBY, sektor pangan terutama pertanian tak ada perubahan signifikan.

Coba berapa irigasi yang dibangun SBY. Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), kelompok tani. Sekarang kelembagaan itu seperti dihancurkan, katanya.

Benni menjelaskan Indonesia sangat mungkin bisa berdaulat di sektor pangan jika tidak salah urus dan kelola. Seperti yang dialami Sang Hyang Sri yang bergerak dalam pembudidayaan benih.

Sang Hyang Sri punya 3000 hektar lahannya, kini apa coba. Itu karena orientasinya proyek, sehingga kreativitas tak ada lagi. Badan Urusan Logistik atau Bulog dulu bisa jadi pengaman harga pangan, kenapa sekarang tidak. Kita ada semua, tinggal kembalikan fungsi Bulog. Bulog juga tak perlu melulu cari untung, tapi jadi agen development, menjadi stabilisitator harga dan penjaga stok nasional, pungkasnya. (jpnn)

Nelson Tampubolon

Ilustrasi

Mafia Pupuk JAKARTA-RK. - Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Benni Pasaribu mengatakan sektor pangan banyak permasalahan karena ulah mafia. Salah satunya adalah mafia pupuk yang saat ini masih terus beraksi.

Masih ada mafia pupuk. Sebentar lagi, bulan Januari musim panen.

Bulog mestinya difungsikan. Nah, saat Jokowi dilantik, itu sudah masuk musim tanam, kita harus antisipasi kelangkaan pupuk yang selalu jadi mainan mafia pupuk kata Benni saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Membaca Arah Politik Pangan di Era Pemerintahan JokowiJusuf Kalla di Jakarta, Rabu (17/9).

Benni mengatakan selain mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk di musim tanam, pemerintahan JokowiJusuf Kalla juga mesti mengantisipasi kemungkinan kelangkaan benih.

Selama ini kata dia, pupuk dan benih selalu menjadi permainan oknum-oknum di sektor pangan.

Makanya, dalam memilih menteri pertanian, keberanian, ketegasan serta bebas dari korupsi harus dijadikan pertimbangan untuk memberantas para mafia pupuk.

Lihat saja kita masih menemukan pupuk bersubsidi di Kuching, Malaysia. Ini kan permainan, persis kayak mafia BBM. Nah, di bulan Oktober,

Sedangkan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah rendah dan stabil di kisaran 2,0 persen.

Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal kuat, teragnnya.

Sementara itu, pertumbuhan kredit kepada sektor swasta melambat menjadi 15,0 persen daripada bulan sebelumnya 16,6 persen (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian. Di sisi lain,

TINA

Masa remaja adalah masa dimana seseorang ingin menunjukan eksistensi dirinya dengan segala kepandaian dan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal.

Namun, kenyataan ini tidak dapat berjalan dengan semestinya akibat kondisi kesehatan yang tidak menunjang. Akan hal ini diakui oleh Tina Mustika, warga Jl. Jend.

Sudirman, Bulungan ‒ Kalimantan Utara. Sudah bertahun-tahun dirinya mengidap penyakit asma yang jika sedang kambuh, ia sering merasakan nafas menjadi sesak, dada terasa sakit dan sulit untuk tidur. Upayanya untuk sembuh juga sudah dijalani oleh wanita yang sehari-hari sibuk berjualan tersebut dengan berobat ke dokter, namun sudah sekian tahun berobat tapi penyakit asmanya masih

saja sering kambuh yang menyebabkan aktifitasnya menjadi terganggu. Saya sudah mencoba ke dokter dan Rumah Sakit, tapi tetap saja asma ini sering kambuh.

Apalagi kalau kena dinggin atau debu pasti langsung kambuh. Untunglah saya membaca berita Damar di koran, walaupun awalnya tidak yakin, tapi saya tetap mencobanya karena ingin sembuh. Ternyata memang benar, sejak minum Damar dengan teratur sekarang asma sudah jarang kambuh, nafas lega, dada pun tidak terasa sakit, bahkan badan saya kini terasa benar-benar sehat, tutur wanita berusia 25 tahun tersebut dengan penuh rasa syukur.

Damar dibuat dari propolis murni yang memiliki takaran dan komposisi yang tepat tanpa campuran alkohol sangat efektif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit.

Damar dapat bekerja sebagai Bronchodilator (melebarkan Bronchus) yang berperan untuk pengobatan sesak nafas dengan cara menstabilkan tiang sel dan menekan pengeluaran Histamin, serta melindungi sel paru dari kerusakan akibat radikal bebas.

Dalam Damar terdapat kandungan flavonoid yang berfungsi sangat baik untuk tubuh, yaitu untuk memperkuat sistem kekebalan

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif.

Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

tubuh, memblokade prostaglandin yang menyebabkan nyeri, merangsang pembentukan sel darah putih, mencegah alergi, berperan sebagai anestetik (antinyeri), antiperadangan, antiinflamasi, penetral racun, antibiotik, antifungi (antijamur), antioksidan, antiseptik, antikanker, sampai antitumor.

Khasiat Damar dapat anda buktikan dengan mengoleskan pada luka, luka tersebut akan cepat sembuh. Jika Khasiat Damar dapat anda buktikan dengan mengoleskan pada luka, luka tersebut akan cepat sembuh. Jika anda minum Damar di pagi hari sebelum sarapan, anda akan merasakan tubuh anda lebih sehat sepanjang hari.

Untuk satu kali pakai cukup beberapa tetas Damar saja sehingga satu kemasan bisa dipakai untuk waktu yang relatif lama. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi www.damarpropolis.com.

Ingat, hanya Damar yang terbuat dari propolis murni tanpa campuran alkohol, bukan yang lain! Bagi yang membutuhkan Damar kini bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat di kota anda. Atau hubungi telp.

0812-5324-9757.

DINKES P-IRT NO. 209321601308

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Sumber : inilah.com

Tanggapan

Sms Warga PLN Mengecewakan Yth Dirut PLN Pontianak saya kecewa dengan jajaran yang bapak pimpin.

Masa di jalan sekitar Tani Makmur Wonobaru, dan gang sekitarnya dipadamkan oleh staf bapak yang mengurusi setrom tiga hari berturut-turut.

Walaupun hanya satu jam dalam sehari, tentu merugikan masyarakat. Jangan PLN selalu mencari-cari alasan dengan pemadaman tersebut.

Mestinya PLN tanggap dengan pertumbuhan pembangunan komplek perumahan dan gedung- gedung yang tinggi, yang tentu yang punya pun saya dak tahu, tapi yang jelas itu semua pakai listrik. Jadi tidak ada alasan bagi PLN tuk padamkan bergilir di lingkungan kami yang hanya memakai rata-rata 1.300. Apalagi saya cuma 450. Itupun tak dipakai semua itu.

Kalau PLN beralasan kurang daya, tapi kalau masalah lain tentu PLN ada bagian-bagian lain yang ngurusi itu dong. Jadi saya sebagai masyarakat berharap pada PLN, nyatalah dalam berkarya, ikhlaslah dalam melayani masyarakat.

081345017262 15-9-2014

HARIAN

16.03

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Narkoba engkau sahabatku, engkau hantu, aku juga hantu. Jadi kita sama-sama hantu. Mari kita cari aparat lain untuk jadi saudara di lingkaran setan. Bagus kali sajak kau bro, terlalu.

082350687903 13-9-2014 17.26 Narkoba penjajah nomor 1 di Indonesia, khususnya Kalbar. Dari pejabat sampai ke anak sekolah. Aparatnya pun ikut terlibat, solusinya.

085245519512 15-9-2014

15.16

Pengguna narkoba semakin meluas, menyebabkan Indonesia jadi target pasar bagi sindikat narkotika internasional.

Berbagai cara dilakukan sindikat lintas negara untuk memasukkan narkotika ke Indonesia, baik melalui darat, laut dan udara. Indonesia pun disebut sebagai good market and good price.

Suplai narkoba dikirim menggunakan orang-orang dari negara Afrika, Iran dan orang-orang Asia seperti Vietnam dan Malaysia, serta melalui Australia. Bahkan, kini sering menggunakan orang Indonesia sendiri. Modus yang dilakukan sindikat internasional pun terus diperbarui.

Mulai dari memasukkannya ke bungkus sabun hingga di dalam kitab suci seperti Alquran dan Injil, spare part kendaraan, botol shampoo dan sabun sachet.

Ironisnya, penyalahgunaan narkoba juga masuk ke lingkungan pejabat negara, tidak terkecuali Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Padahal, keberadaan BNN bukan cuma di pusat, tapi juga di daerah. Di satu sisi, pemerintah begitu getol dan keras melawan peredaran narkoba, tetapi fakta sosialnya, peredaran narkoba juga begitu gencar.

Tertangkapnya AKBP Idha Endri Prasetiono dan Bripka MP Harahap oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jumat (29/8) lalu, karena membawa narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, membuktikan fakta serangan sindikat narkoba ke Indonesia benar adanya. Tidak hanya itu, BNN pun memberikan sebutan lain untuk Lapas Klas II A Pontianak sebagai Pasar Besar Narkoba . Dari jalur masuk barang, aparat penegak hukum, hingga tempat memberikan hukuman, semua sudah terkontaminasi enaknya menangguk duit haram bisnis narkoba.

Seperti diketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obatobatan berbahaya. Istilah narkoba ini sangat berkaitan dengan senyawa yang memberi efek kecanduan bagi para penggunanya. Bahaya narkoba tidak hanya berpengaruh pada fisik, tetapi bisa mengganggu mental atau jiwa pecandu narkoba tersebut. Menurut anda?

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS dan BBM bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Roby, M. Fahrizal. Illustrator: Reza Setiawan. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika.

Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jais (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

KURSI RAKYAT KURS

RAKYAT KALBAR

k

untu

Romahurmuziy

JAKARTA. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy membantah konflik yang saat ini terjadi di internal PPP terkait dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan masalah yang saat ini terjadi, murni masalah internal.

Tidak ada urusannya dengan Jokowi-JK dan jabatan lainnya, ujar Romahurmuziy menjawab pertanyaan wartawan, tentang tudingan kubu Suryadharma Ali (SDA), yang menyebut dirinya dkk minta jabatan Wakil Ketua DPR dan menteri, di Jakarta, Rabu (17/9).

Romi ‒ sapaan akrab ‒ Romahurmuziy menyatakan, kubunya

tetap solid mendukung Koalisi Merah Putih (KMP). Ia malah menuding (SDA) terdelegitimasi total. DPP PPP menyesalkan cara-cara premanisme yang digunakan kubu SDA dalam menyelesaikan persoalan.

Ini, sehubungan dilakukannya pendudukan DPP PPP oleh preman-preman yang tidak ada juntrungan. SDA juga tidak berhak menggelar Rapat Pengurus Harian versi dirinya, karena mundurnya sejumlah nama yang ada dalam Surat Keputusan bodong Nomor 1358 dan 1359, karena kemarin rapat Pengurus Harian yang diadakannya hanya dihadiri tak lebih dari 6 orang saja, ujar Romi.

SDA lanjut dia, sewenangwenang memecat pimpinan dan anggota sekretariat DPP PPP. Ini mengukuhkan watak SDA yang angkuh, mau menang sendiri, dan pro kekerasan.

Menyedihkan, baru kali ini sepanjang Indonesia merdeka, ada pemimpin yang berwatak demikian, orang kecil yang tak bersalah tapi bisa menatap kebenaran, dia libas juga. SDA kalap, ditemani orang-orang yang juga tidak lagi berpikir.

Mereka tidak lagi pakai otak, tapi mengedepankan otot, tegas Romi.

Ia menambahkan, tipe pemimpin demikian hanya ada

di dunia lain, bukan di partai politik. Saya betul-betul tidak menyangka SDA bisa melakukan ini, ucap Romi.

Tudingan kelompok Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa dan Romahurmuziy (Romi) main dua kaki disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha di hari yang sama, Rabu (17/9).

Menurut Syaifullah, mereka berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Namun setelah keinginan mereka dipenuhi untuk jadi Wakil Ketua DPR, mereka akan meninggalkan KMP dan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK. Saya tahu teknik mereka. Seolah-olah tetap di KMP, karena dengan begitu Romi akan bisa menjadikan diri sebagai Wakil Ketua DPR karena ada jatah PPP untuk jabatan tersebut.

Itu cerita sebelum 5 Oktober.

Setelah 5 Oktober, sebelum Jokowi-JK menyusun kabinetnya, mereka akan Mukernas lagi, mengubah arah kebijakan, kata Syaifullah Tamliha kepada wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta.

Jika Romi sudah terpilih menjadi Wakil Ketua DPR lanjutnya, maka sampai 5 tahun ke depan sesuai Tatib dan UU

JAKARTA. Direktur Jenderal otonomi Daerah (Dirjen Otda), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Djohermansyah Djohan mengatakan, revisi Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) ditujukan untuk menata kembali hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Sepuluh tahun belakangan, menurut Djohermansyah, seperti ada link yang putus antara pemerintah pusat dengan daerah. Akibatnya, kepala daerah jadi raja-raja kecil. Karena merasa jadi raja-raja kecil, kepala daerah meninggalkan daerah sesukanya, kabur saja tanpa ada sanksi, kata Djohermansyah, di Gedung DPD, Komplek

Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/9).

Melalui revisi RUU Pemda ini, pemerintah kata Dirjen Otda, ingin membangun hirarki dengan cara menempelkan beberapa kewenangan kepada gubernur. Dengan begitu, kabupaten dan kota memiliki hirarki yang jelas dengan provinsi, ungkapnya.

Kewenangan yang akan dilekatkan kepada gubernur, antara lain memberikan kewenangan kepada gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau walikota. Dalam RUU tersebut, dicantumkan, seminggu berturut-turut bupati atau walikota meninggalkan daerah, yang bersangkutan diberhentikan

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dan kepala daerah

oleh gubernur meski bupati atau walikota bersangkutan dipilih oleh rakyat, tegas mantan Deputy Setwapres bidang politik dan pemerintah itu.

Termasuk penggunaan

rang, 34 pos kementerian.

JAKARTA. Partai KeUntuk diketahui, KIB I keadilan Sejahtera binet SBY-JK ada 16 men(PKS) menilai presteri dari parpol, dan KIB II iden terpilih Joko kabinet SBY-Boediono ada Widodo (Jokowi) 14 menteri dari parpol. lihai bermain siBedanya adalah, dulu SBY lat lidah bekenaan tidak pernah berkoar akan dengan 16 orang membuat kabinet jumlah menteri profesional dan tiuntuk partai polidak bagi-bagi kurtik profesional . si menteri, tidak Bila dulu kita Joko Widodo pernah berjanji menyebutnya dari akan buat koalisi partai politik, sekarang ditambah embel-embel tanpa syarat, sindir Anggota profesional , kata Ketua DPP Komisi III DPR ini.

Aboe Bakar sendiri lantas PKS, Aboe Bakar Al Habsy dalam keterangan persnya, menyerahkan kepada rakyat untuk menilai bagaimana konRabu (17/9).

Saat Jokowi kampanye ko- sistensi dari pemimpinnya, alisi tanpa syarat dan tidak ada apakah omongannya bisa dibagi-bagi kursi menteri, Aboe pegang atau tidak. Saya rasa Bakar membayangkan kabinet publik sudah sangat cerdas Jokowi memang 100 persen untuk menilai hal itu, tandasdiisi orang profesional. Namun nya. (jpnn) ternyata sama dengan seka-

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

PELUANG INCOME

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji: 0852 45084541

Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang. Hub : 081352112659 (Suhardin)

0822 7681 5430 0877 6819 1666

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hub Dedy: 081256056477

Ingin berlangganan Haria Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Indra: 085245686818

7089235

HUB/SMS”BERMINAT”

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

0813 4806 2271 0856 5085 7244

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius) - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

A H O K

NATA 0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

Mega Carry Extra DP. 18.340.000 Cicilan 2.438.900

PROMO IDUL FITRI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675 PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

DJl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 CARA MUDAH

di Biro Harian

085245412468 BB : 29D9FFBE

ERTIGA

Jl. Tanjung Sari No. 168 (A. Yani), Pontianak, Telp. (0561).582829, HP. 0821 4935 8778

PASANG IKLAN

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139

MENERIMA PANGGIL AN

PEMIJATAN TRADISIONAL

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

MENERIMA PESANAN :

(tanpa kerja) (www.indofxexpress.com)

HUB: BANG ABU

anggaran daerah yang dipakai oleh bupati atau walikota yang mengangkat anak atau saudaranya sebagai staf khusus. Kalau bupati atau wali kota angkat pegawai tanpa sepengetahuan atasannya,

juga ada ancaman pidananya 1 tahun. Termasuk jika ada penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, juga ada sanksinya, pungkas Profesor Djo. Ditegaskannya, RUU Pemda jangan hanya dipahami secara politis. Jangan hanya ribut soal politis saja, RUU ini juga mengatur tanggung jawab kepala daerah, kewenangan dan sanksi jika melanggar ketentuan, tegasnya.

Terakhir diingatkannya prinsip revisi RUU Pemda menata kembali agar bangsa ini tidak lari dari prinsip NKRI. Hubungan pusat dan daerah, ditata dengan cara tidak melanggar hukum, pungkasnya. (jpnn)

PKS Sebut Jokowi Lihai Bersilat Lidah

DI BUTUHKAN SEGERA

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub : Mulyadi 08125639448

Romy cs mengadukan kubu SDA ke Polisi karena menutup kantor DPP PPP untuk mereka. Dirinya melihat wajar saja Romi, Suharso dan Emron dilarang masuk karena mereka sudah dipecat.

Ketua Umum hasil Muktamar tetap SDA dan Romi cs ditunjuk oleh ketua umum terpilih sebagai sekretaris jenderal. Jangan dibalik-balik. Terkait kantor DPP PPP, saya mengapresiasi Angkatan Muda Kabah dan GPK yang mengawal kantor itu agar tidak digunakan untuk kegiatan politik yang merusak PPP. SDA sendiri sudah bicara ke Polisi dan menjelaskan tapi memang hal itu tidak perlu digembargemborkan, tidak enak sama konstituen. Kita kan pengurus partai, ngurus rakyat, jangan sampai ada anggapan ngurus partai saja gak beres kemudian bagaimana ngurus rakyatnya, beber Tamliha.

Menjawab pertanyaan perbedaan keinginan kubu Romi yang ingin menggelar Mukernas dan kubu SDA yang justru ingin menggelar muktamar, Tamliha menjelaskan muktamar adalah permusyawaratan tertinggi di PPP dan muktmar lah yang berhak menyusun pengurus.

Oleh karena itu daripada PPP bergejolak terus, kita memilih lakukan Muktamar, pungkasnya. (jpnn)

Seminggu Tinggalkan Daerah, Kepala Daerah Dicopot

WIN ONE KARAOKE membutuhkan tenaga kerja Soundman & Bartender (Pria & Wanita), Akunting & Kasir (Wanita), menguasai komputer, memiliki pengalaman dibidangnya. Lamaran diantar ke Jl. Budi Karya No. D1-D4, Telp. 0561-762330

Biro

MD3 hal itu tidak bisa diubah meskipun PPP mengubah arah koalisinya.

Ini adalah akal busuk dari orang-orang yang memainkan PPP demi kepentingan pribadi masing-masing. Dengan demikian nanti kubu Emron, Romi dan Suharso akan dapat semuanya, pimpinan DPR dapat, sekaligus juga menteri di kabinet Jokowi, ungkapnya.

Perpecahan di antara SDA dan kubu Romi, lanjut Syaifulah, dipicu saat Romi menginginkan kursi Ketua DPR. Tapi itu tidak dipenuhi SDA sehingga dia marah. Sebelum Romi memecat SDA, dia sempat menghubungi SDA via telepon perihal permintaannya menjadi Wakil Ketua DPR. Perkara sebenarnya, Romi itu kirim sms ke keta umum minta ditunjuk sebagai wakil Ketua DPR, tapi SDA maunya dibicarakan dulu di rapat, dia kecewa lantas memecat ketua umum. Dia gelar rapat tanpa tanda tangan ketum, mana bisa, ungkapnya.

Romi sendiri ujar Tamliha, tidak bisa memecat SDA karena Romi dan kawan-kawan dipilih oleh SDA yang menang dalam Muktamar. Ia pun meminta agar masyarakat memahami posisi itu dan jangan justru dibalik-balik.

Termasuk dengan rencana kubu

Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT

Karyawan/ti refleksi bagi hasil dan karyawati salon, berminat langsung kesalon akhim 2 Jalan Merapi No. 161 Telp. 0561-742760

5

Dituding Kubunya Incar Kursi Wakil Ketua dan Menteri, Romi: SDA Sudah Kalap

PKB Desak Kemenag Tarik Buku SKI JAKARTA. Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mendesak Kementerian Agama (Kemenag) menarik Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Menurutnya, sikap Dirjen Pendidikan Islam yang hanya memberikan klarifikasi dan koreksi lewat surat edaran belum menyelesaikan masalah dan tidak merubah subtansi.

Marwan mengatakan yang harus dilakukan Kemenag adalah menarik buku SKI agar tidak menimbulkan masalah baru. Kementerian Agama (Kemenag) harus menarik semua buku pelajaran SKI tersebut dari peredaran karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat, kata Marwan, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (17/9) Marwan lantas mengingatkan Kemenag untuk berhati-hati sebelum menerbitkan serta mengedarkan buku pelajaran ke sekolah. Kata dia, sebelum dirilis, harusnya ada penelitian terlebih dahulu secara cermat supaya masalah penerbitan buku tidak terus terulang.

Karena kontroversi serupa pernah muncul saat ada soal ujian yang melecehkan Gus Dur dan sumbernya juga dari sebuah buku sejarah, ujarnya.

Selain itu, penulis buku SKI tersebut harus memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah dan saling curiga.

Jangan sampai persolan ini menimbulkan keresahan masyarakat yang lebih luas, kata Ketua DPP PKB itu.

Dalam kesempatan itu, Marwan mengajak seluruh umat Islam yang tidak setuju dengan isi buku tersebut agar melakukan protes secara santun dan beradab, serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Mengimbau kepada seluruh stakeholder bangsa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpancing oleh provokasi orangorang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadinya, ujar tutur Marwan.

Seperti diketahui, Peredaran Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII Madrasah Tsanawiyah terus menuai protes. Buku yang dianggap telah melecehkan keyakinan kaum Nahdliyin karena menyebutkan berhala sekarang adalah kuburan para wali .

Protes yang sama juga disampaikan Ketua PP Lembaga Pendidikan Ma arif Nahdlatul Ulama, KH Z Arifin Junaidi.

Ia menyorot konten buka Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang ada di halaman 13-14 tentang Perbedaan Antara Kondisi Kepercayaan Masyarakat Makkah sebelum Islam dengan Masyarakat Sekarang .

Dalam uraiannya disebutkan bahwa Di antara persamaan itu adalah masih ada yang menyembah berhala, mempercayai benda-benda, dan selalu meminta kepada benda-benda; mereka tidak bodoh secara keilmuwan; mendatangi para dukun.

Sementara perbedaannya itu adalah berhala dilakukan oleh agama selain Islam yaitu Hindu dan Budha; berhala sekarang adalah kuburan para Wali; dan istilah dukun berubah menjadi paranormal atau guru spiritual.

Di samping menghina keyakinan kaum Nahdliyin, konten di atas juga memiliki tendensi untuk menumbuhkan sikap intoleransi di kalangan peserta didik terhadap penganut agama lain (Hindu dan Budha) yang diakui di negara ini, kata Arifin. (jpnn)

Kamis, 18 September 2014

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms Gedung Graha Pena KALBAR Lt. 3 4. Materi kami Design Hotline : (0561).768677 5. Pembuatan Form Order HP : 0852 454 11544 6. Pembayaran Pin : 73F2B87C 7. Iklan Siap Tayang

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kantor : Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

6

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014

Yang Mau Hapus Kementerian Agama Berhadapan dengan PKB di DPR dan di Jalanan

Bintang Film Porno Jepang Jadi Model Sampul Buku sampul buku matematika dasar.

Namun seorang mahasiswa jeli mengetahui bahwa sosok wanita tersebut adalah Mana Aoki, dengan pose dari screen ďŹ lm XXX berjudul Costume Play Girl Working. Kritik langsung menerpa MuangThaiBook, yang dianggap penerbit tidak hati-hati mencetak atau mencari bintang untuk sampul bukunya.

Disebutkan juga, buku panas itu sudah dicetak sebanyak 3.000 eksemplar sebelum kesalahan tersebut diketahui. Kini, MuangThaiBook terpaksa mengganti sampul Basic Mathematics untuk edisi baru. (jpnn)

PENERBIT buku di Indonesia bisa memetik pelajaran dari kasus yang terjadi di Thailand baru-baru ini. Penerbit MuangThaiBook dilaporkan sedang dalam problema besar usai produknya, Basic Mathematics, menampilkan bintang porno Jepang, Mana Aoki sebagai bintang di sampul depan buku matematika tersebut.

Dilansir dari rocketsnews24, pejabat pendidikan di Thailand kaget dan malu dengan terbitnya buku tersebut. MuangThaiBook awalnya berpikir mereka sudah menemukan sosok perempuan yang tepat, untuk digunakan sebagai

Maunya Untung lain, Indonesia bukanlah penganut sistem kapitalis.

Meski ada yang bilang bahwa Indonesia penganut kapitalisme yang masih malumalu . Kendati hal tersebut jarang disadari.

Menyedihkan memang, negara yang katanya mengusung ekonomi kerakyatan justeru terjerembab dalam lubang kapitalisme. Terlebih mental mau untung melulu itu kerap menjangkiti para politisi.

Suara rakyat sepertinya sudah jadi komoditas dagang dan dijadikan sarana untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Cara apapun terkadang dihalalkan untuk mencapai tujuan itu.

Saya pernah diberitahu seorang teman, ia salah seorang pengurus partai.

Kata dia Politik itu bukan bagaimana caranya menang.

Tetapi bagaimanapun caranya harus menang .

Olehkarenanya, t idak mengherankan jika uang puluhan atau ratusan miliar

Dua tampilan Mana Aoki, saat dijadikan sampul buku Basic Mathematics (kiri) dan saat beraksi dalam ďŹ lm dewasa Costume Play Girl Working. Foto: ist.

......................................................................................................dari halaman 1

rupiah rela digelontorkan, lantaran menganggap di balik itu, keuntungan yang lebih besar sudah menanti. Jika terpilih tentunya. Makanya jangan sampai kalah. Kalah hitungannya rugi .

Lebih memalukan lagi, ada politisi yang kalah dalam pemilihan lalu mengambil kembali sumbangan yang telah diberikan. Kasus ini marak terjadi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

Mereka kecewa karena sumbangan yang mereka berikan tidak memberikan keuntungan karena masyarakat enggan memilihnya. Bayangkan, baru satu kali masyarakat mengecewakan, sudah mendapat hukuman seperti itu. Coba bandingkan berapa kali para wakil rakyat itu mengecewakan konstituennya.

Suara rakyat, seperti saya bilang tadi, sudah menjadi barang dagangan. Sehingga jabatan wakil rakyat atau kepala daerah disamakan dengan pekerjaan untuk men-

J AKARTA -RK. Penghapusan Kementerian Agama merupakan isu sesat. Karena tidak mungkin ada orang yang mau menghapus Kementerian tersebut kecuali orang yang sesat.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar kepada wartawan di hotel Santika, Jakarta, Rabu (17/9) Hanya orang sesat yang mau hapus Kementerian Agama. Tapi siapapun dia, kita tidak akan peduli. Yang mau mencoba hapus Kementerian Agama berhadapan dengan PKB baik di parlemen maupun di jalanan, tegas Cak Imin.

Kendati demikian Imin tetap yakin jika Jokowi tak akan membahas serius soal penghapusan Kementerian Agama. Kalaupun ada usul penghapusan,pasti Jokowi akan berkonsultasi dengan PKB. Jokowi tidak akan lakukan itu. Kalau ada yang munculkan Jokowi tidak akan pernah setuju, demikian Cak Imin. (Rmol)

cari nafkah atau mungkin jalan pintas menuju kaya.

Lalu apakah politisi busuk semua? Tentu saja tidak. Tetapi juga sangat sulit untuk memilahnya karena tergantung penilaian masyarakat. Masyarakat yang jadi penentu .

Karena itu ada benarnya, jika dikatakan para wakil rakyat atau pemimpin yang terpilih adalah cerminan dari pemilihnya. Masyarakat yang amburadul biasanya mendapatkan pemimpin yang amburadul pula.

Untuk mewujudkan negara yang berperadaban tinggi, peran serta seluruh elemen sangat diperlukan, baik pemimpin maupun rakyat. Seseorang tidak hanya dituntut untuk menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga menjadi pengikut yang baik.

Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah, ia pernah didatangi seseorang. Orang tersebut memrotes kepemimpinannya dengan mengatakan, pada masa kepimpi-

nannya sama sekali berbeda dengan masa sebelumnya.

Ketika Anda memimpin, justeru banyak kerusuhan dan kekacauan. Tidak seperti zaman Khalifah Usman, kata orang tersebut.

Sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib tidak langsung marah mendapat cecaran seperti itu. Ia hanya menjawab Ketika Usman bin Affan menjabat khalifah, rakyatnya seperti aku. Sedangkan ketika aku menjabat khalifah, rakyatnya seperti kamu, .

Kisah itu menggambarkan, bahwa menghujat pemimpin tidak akan menyelesaikan masalah. Satu sisi para politisi juga harus berangkat dari niat yang tulus untuk kebaikan masyarakat.

Memberikan pendidikan politik yang benar. Amanah yang diemban, bukan hanya harus dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat. Jangan sampai politisi justeru jadi pedagang .

(Kiram Akbar)

Ciuman untuk Ibu

Seekor anak beruang mencium induknya ketika menikmati waktu berdua di Bavarian Forest National Park Jerman.

Anak beruang itu baru kehilangan dua saudara kandungnya yang mati ketika baru dilahirkan bersama pada April lalu.

Sang fotografer bernama Stefan Meyers memantau kedua beruang itu sekitar enam hingga delapan jam setiap harinya dalam beberapa minggu terakhir untuk mendapatkan momen terbaik antara ibu dan anak beruang itu. DAILY MAIL/Rmol

Kita Wakafkan ...........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Yang bersangkutan harus mundur dari partai.

Namun, itu tidak berlaku bagi Lukman Hakim Saifud-

Daftar CPNS

din.

Lukman, kini menjabat Menteri Agama, menggantikan Suryadharma Ali (SDA) yang tersangkut kasus korupsi. Menurut Tamliha, ia

tidak perlu mundur dari keanggotaan partai karena dia sudah menyerahkan jabatan Waketum ke DPP PPP. Ya (kalau Lukman) gak perlu keluar dong, kan su-

dah tidak menjadi wakil ketua umum lagi. Kita wakafkan Lukman Hakim Saifudin untuk jadi menteri JokowiJK, katanya kepada JPNN, di Gedung DPR RI, Jakarta,

Rabu (17/9).

Menurut Tamliha, Lukman memang ďŹ gur yang bagus menjadi Menag, apalagi dia juga putra dari mantan Menag era Presiden Soeharto

dan lulusan pesantren. Dia orang yang konstitusional karena sudah mengembalikan jabatan wakil ketua umum secara ikhlas kepada SDA yang telah menunjuknya

sebagai wakil ketua umum.

Sehingga tidak ada beban jadi menteri, jelasnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1

Permasalahannya pada pendaftaran online, di portal sscn.bkn.go.id hingga 15 September kemarin pada menu pilihan formasi, hanya muncul satu pilihan formasi saja.

Sementara pada menu pilihan dua dan tiga tidak tampil pilihan formasi, ungkap Kartius ditemui saat menghadiri Paripurna di gedung DPRD Kalbar, Rabu (17/9).

Padahal Pemprov Kalbar telah membuka pilihan maksimal tiga pilihan formasi. Hal ini sudah dilaporkan ke admin sscn. bkn sejak 10 September,

namun baru direspon pada 15 September, kesalnya.

Kartius mengatakan, bagi pelamar yang sudah telanjur mendaftar pada satu pilihan, dan dibuktikan dengan kartu registrasi online, maka oleh panitia hanya diakui formasi yang tercantum pada kartu registrasi tersebut.

Padahal dia boleh pilih tiga formasi, ucap mantan Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Kalbar ini.

Keluhan lain para pelamar CPNS, ketika ingin melakukan pendaftaran online di portal Panselnas,

yaitu saat mengetik Nomor Induk Kependudukan (NIK) muncul pesan NIK sudah terpakai. NIK tidak bisa digunakan. Hal ini sudah sampaikan oleh pelamar via email ke portal panselnasmenpan.go.id, namun tidak mendapat respon dari Panselnas, katanya.

Hal itu kata Kartius, sudah dikonsultasikan Pemprov Kalbar ke Panselnas, kemudian mendapat jawaban email, yang masuk server terlalu banyak.

Ini ibarat jalan tol.

Semua menuju satu arah, jadi tersendat. Bisa saja

nanti pelamar tidak terdaftar. Makanya menurut saya serahkanlah penerimaan CPNS ini ke provinsi, ujar Kartius.

Adapun kesulitan lainnya yaitu saat pelamar berhasil melakukan entri data lamaran di portal Panselnas, namun tidak mendapat jawaban username dan pasword untuk login ke portal sscn.bkn.

Dimanfaatkan untuk Pungli Problematika penerimaan CPNS tahun ini cukup kompleks. Perekrutan CPNS dengan sistem komputerisasi yang dibuat

pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) malah memunculkan masalah baru, seperti ditemukannya Pungutan Liar (Pungli) oleh oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di sejumlah daerah di Kalbar.

Kepala BKD Provinsi Kalbar Kartius SH MSi mengaku, informasi tersebut didapatinya dari masyarakat, bahwa di beberapa kabupaten/kota di Kalbar terjadi Pungli. Adapun modus yang digunakan oknum BKD tersebut, mem-

berikan jasa pendaftaran online kepada pelamar.

Setelah sukses mendaftar, oknum BKD meminta imbalan dari pelamar yang nilainya bervariasi dari puluhan hingga ratusan ribu per pelamar.

Masak hanya membantu mendaftar minta bayaran, itu namanya Pungli. Ini salah satu penyebab orang pusat gerah dengan orang daerah. Itu namanya maďŹ a, tidak boleh. Saya akan telepon ke BKD yang bersangkutan, tegas Kartius.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah mener-

apkan kebijakan memungut biaya pendaftaran CPNS dari para pelamar.

Tidak boleh ada pungutan sedikitpun. Itu jangan sampai dilakukan, kita PNS adalah pelayan untuk mengabdi, kita sudah dapat gaji. Sudah dapat honor. Itu namanya keterlaluan, ujar Kartius yang tidak ingin menyebutkan kabupaten yang oknum BKD-nya melakukan Pungli kepada pelamar CPNS. Laporan: Andreas Editor: Hamka Saptono

Maaf Kerap ...................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 perangkat rumah tangga dan jajaran kawal TNI dan POLRI, di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, SBY bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono yang kompak mengenakan seragam batik warna biru menyampaikan ucapan terima kasih kepada para perangkat rumah tangga Cikeas. Tak ketinggalan, dia juga mengucap terima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah 10 tahun ini menemaninya melaksanakan tugas sebagai kepala negara.

Bila ada yang dirasakan kurang berkenan saat mengemban tugas, saya dan ibu negara meminta maaf, ucap presiden dengan suara lirih.

Kepala negara pun tak ingin momen itu berakhir begitu saja. Selesai berpamitan dan menyampaikan sambutan, SBY dan Ani pun mengikuti sesi foto bersama yang di-

lakukan secara bergantian di antara para petugas perangkat rumah tangga dan jajaran unsur pengamanan wilayah. Ini sebagai caranya menyimpan kenangan manis bersama orang-orang yang mengiringi tugasnya selama 10 tahun.

Acara perpisahan itu berlanjut dengan makan bersama antara SBY dan Ani dengan petugas perangkat rumah tangga dan jajawan kawal TNI dan Polri.

Sebelumnya, SBY juga berpamitan dengan seluruh pegawai di lingkungan Istana Negara Jakarta. Seluruh pegawai yang bertugas di lingkungan kepresidenan berkumpul khusus untuk foto bersama. Mulai dari tim dokter kepresidenan, pegawai seskab, pegawai setneg, petugas kebersihan, protokol kepresidenan, staf sekretaris presiden, paspampres hingga wartawan.

Mereka kompak memakai seragam dan ada pula yang memilih memakai pakaian motif batik.

Sedangkan Presiden dan Ibu Negara memakai batik warna coklat senada.

Sembari memegang kipas angin elektrik kesayangannya, Ani Yudhoyono tak sungkan untuk ikut menata barisan pegawai di lingkungan istana agar foto terlihat rapih.

Jelang akhir masa jabatannya, Presiden memang semakin cair dan suka melontarkan candaan. Termasuk kepada wartawan yang sehari-hari meliput di istana. Salah satunya saat sesi foto bersama wartawan kepresidenan. Saat itu SBY sempat meledek wartawan.

Pria yang terpilih menjadi Presiden Global Green Growth Institute itu menyebut wartawan tidak pernah takut dengan polisi. Saya tahu, wartawan itu kalau sama polisi enggak ada takut-takutnya.

Takutnya wartawan itu, cuma sama deadline, ujarnya sambil tertawa.

Wartawan pun ikut cekikikan mendengar celetukan Presiden. Bisa jadi rahasia utama seorang jurnalis pun diketahui sang presiden.

Usai menyelesaikan sesi-sesi foto bersama, Presiden kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang selama ini mengabdi di lingkungan Istana Negara. Lagilagi dia meminta maaf jika selama melaksanakan tugas negara ada hal-hal yang tidak berkenan. Ia pun berharap, kelak tak lagi menjabat silahturahmi tetap terjalin dengan baik dengan seluruh jajaran di Istana Negara.

Saya dengan tulus pula memohon maaf. Tidak ada niat saya untuk membuat saudara tidak nyaman, semua itu semata-semata demi kebaikan lembaga kepresidenan ini dalam

artian yang luas dan kebaikan pemerintahan kita, ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Sambil pamit, sambil pula berbenah. Itu yang dilakukan Ibu Negara Ani Yudhoyono di bulan September ini. Memang masih beberapa minggu lagi keluarga Presiden akan meninggalkan Istana Negara, tetapi pemilik nama Kristiani Herrawati itu memilih berbenah sejak saat ini. Potret kesibukan sang istri pun diupload Presiden ke akun twitter pribadinya @SBYudhoyono dan di instagram Ani, @aniyudhoyono.

Dalam foto itu tampak Ibu Negara sedang mengemasi pakaian ke dalam boks plastik di Wisma Negara. Itu adalah barang-barang milik pribadi keluarganya. Mulai beberes dan start tidying up clothes Demikian judul fotonya.

Dalam foto itu Ani terlihat mengerjakan send-

iri aktivitas beres-beres itu dan tentu saja langsung mengundang haru dari para follower twitter dan instagram keduanya.

Semua follower mendoakan, berterimakasih dan memberi salam perpisahan untuk sang Presiden.

Hanya itulah aktivitas beres-beres keluarga Presiden di jelang akhir jabatannya yang terekam lewat kamera. Satu gambar saja. Namun cukup mendukung setiap kata maaf dan pamit Presiden yang tampaknya memang sudah sangat siap meninggalkan kursi kekuasaan.

Jika Ibu Negara sibuk membereskan barang p r i b a d i ny a , P r e s i d e n justru teringat akan mobil dinasnya MercedesBenz S600 model W221 produksi tahun 2008.

Sebelum mewariskan mobil dinas itu untuk presiden terpilih Joko Widodo, Presiden SBY mengaku akan memberi servis dulu pada mobil itu.

Kendaraan saya dan wapres akan kami serahkan saat itu juga, pada 20 Oktober mendatang. Pak Wapres, nanti kita service dulu sebelum dikembalikan ya, tuturnya pada Wapres Boediono ketika menggelar rapat terbatas bersama jajaran kabinet.

Tak ada yang tahu aktivitas beres-beres apalagi yang dilakukan Presiden dan keluarganya jelang masa pensiun. Namun, Presiden mengaku ia sudah siap meninggalkan Istana yang ditempatinya 10 tahun lalu. Dengan suara lirih tapi tegas Presiden mengaku 20 Oktober nanti ia akan segera meninggalkan Istana untuk Jokowi.

Untuk saya dan wapres, kita harus meninggalkan rumah jabatan paling lama setidaknya pada tanggal 20 Oktober, sudah siap untuk diisi dan digunakan presiden dan wapres baru, ujar Presiden. (*)

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Kamis, 18 September 2014

7

Masyarakat Dayak ..................................................................................................dari halaman 1 ISPU Kategori ................................................................dari halaman 1 Iban ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pada Senin (8/9) lalu, masyarakat Dayak Iban melakukan unjuk rasa ke Kejari Putussibau dengan alasan yang sama. Dengan berikat kepala warna merah, sekitar 300 masyarakat Dayak Iban mendatangi Kejari Putussibau menggunakan dua truk dan puluhan sepeda motor.

Seperti ingin berperang, bahkan beberapa di antara massa ada yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam berupa mandau, samurai, parang dan tombak.

Pada aksi yang keduanya kalinya tersebut, kembali masyarakat yang terdiri dari orangtua dan anak muda ini membawa babi untuk disembelih di halaman Kantor Kejari Putussibau. Namun, ritual sembelih babi kali ini dilengkapi sesajian. Secara bergantian, Patih dan tertua adat membacakan mantra atau jampi-jampi.

Mantra atau jampi ini berisikan sumpah-sumpah kepada Kejati Kalbar. Bila penegakan hukumnya tidak benar, maka yang melakukannya akan termakan oleh sumpah hingga tujuh keturunan.

Pada aksi yang kedua ini, para pendemo lebih agresif.

Bila pada demonstrasi pertama, mereka hanya melakukannya di halaman Kejari, tapi kali ini mereka berorasi hingga pintu masuk kantor Kejari Putussibau. Bahkan seekor babi yang disembelih diletakkan massa di depan pintu masuk Kantor Kejari Putussibau.

Aksi masyarakat Dayak Iban ini buntut dari kasus lahan Kantor Bupati yang baru dibangun di Kecamatan Putussibau Utara. Pada kasus yang tengah ditangani Kejati Kalbar ini menetapkan tiga orang tersangka dan telah ditahan di Pontianak.

Kejati semula menilai lahan yang digunakan untuk membangun Kantor Bupati baru itu milik negara, sehingga seharusnya tidak ada ganti rugi. Setidaknya itulah statement yang pernah dilontarkan Didik Istiyanta SH MH, Asisten Pidana Khusus Kejati Kalbar.

Pernyataan Didik inilah

Kejati dan PN

yang membuat masyarakat Dayak Iban marah.

Menurutnya, lahan tersebut awalnya milik Suku Dayak Iban. Dengan mengatakan itu sebagai lahan negara, berarti Kejati Kalbar tidak mengakui keberadaan Suku Dayak Iban. Padahal tanah tersebut merupakan warisan nenek moyang mereka yang sebelumnya pernah menggarapnya. Ritual sembelih babi dan jampi-jampi itu tadi, barang kali ada orang-orang yang berniat tidak baik dalam penanganan kasus tersebut, itu kena sumpah, kata Hendri Tuah, Patih Suku Dayak Iban Kecamatan Badau.

Awalnya massa berencana ingin menduduki Kantor Kejari Putussibau. Namun karena negosiasi atau audiensi antara perwakilan masyarakat dan pihak Kejari Putussibau menemukan titik temu, akhirnya sekitar pukul 12.00 massa membubarkan diri.

Tri Tugastanto, Koordinator Aksi menuturkan, setelah beraudiensi dengan Kejari, akhirnya ada sinyal titik terang. Karena kasus ini akan terus diproses. Menurut Kejari, ini hanya kesalahan administrasi. Karena tanah itu tidak disebut-sebut sebagai milik Dayak Iban. Untuk itu, pihaknya menuntut agar masalah administrasi ini diusut tuntas. Jadi kita minta kepada kejaksaan di sini memproses SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dibuat Pak Antonius (yang saat ini ditahan di Kejati Kalbar), itu merupakan kesalahan administrasi. Seharusnya ada nama-nama kita yang ada hak di situ, ujar Tri. Massa juga meminta Kejati Kalbar mengklarifikasi pernyataannya mantan Kades Pala Pulau itu. Sebab, Pak Antonius dapat tanah itu dari siapa? Kalau Pak Antonius bilang dapat dari Dayak Iban, harap didengar. Karena itu memang tanah orang Iban, berarti tanah kita. Jadi tolong kejaksaan, kalau ini memang ditanya kepada Pak Anton.

Tidak mungkin 13 SKT itu, Pak Anton menerima sendiri.

Bila nanti masalah kesalahan administrasi ini diproses, maka akan tampak tanah

itu milik siapa, tegas Tri. Yang dipertahankan Dayak Iban, lanjut Tri hanya hak mereka. Tapi, Kejati Kalbar dengan mudahnya mengatakan itu lahan negara.

Padahal, kakek-nenek dari Suku Iban yang pertama kali menggarap tanah tersebut.

Kami minta secepatnya kesalahan administrasi ini diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Kalau tidak, dalam waktu yang tidak lama, kami akan mendatangkan massa lebih besar lagi. Padahal kemarin sesuai kesepakatan kami ingin menduduki Kejaksaan ini, tapi karena ada penjelasan sedikit dari pihak kejaksaan ini, maka kami batalkan, ungkapnya.

Tri pun sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak Kejati Kalbar, yang dianggapnya tidak profesional dalam menangani perkara tersebut. Kejati Kalbar dianggap tergesa-gesa dalam menahan tiga warga Kapuas Hulu, karena dituding melakukan korupsi kasus lahan pembangunan kantor bupati tersebut. Seharusnya Kejati Kalbar lebih teliti, jangan sembarangan main tahan. Sebab, jika mendengar dari pengakuan Antonius, menyatakan bahwa ia membeli tanah tersebut dari masyarakat Iban. Seharusnya, masyarakat Iban yang dikatakan Antonius tersebut juga diminta keterangannya.

Ini malahan tidak, kesaksian Pak Anton mentok di sini saja. Bukannya mereka mengejar kesaksian tersebut, sesal Tri. Kasi Datun sekaligus Plh. Kajari Putussibau, Imanuel mengungkapkan, pengakuan sebelumnya dari tersangka Antonius menyatakan, bahwa tanah yang di SKT sebelumnya merupakan tanah hasil garapan dari tanah negara.

Sehingga ada 13 SKT yang dimiliki tersangka. Inilah yang tidak diterima oleh masyarakat Iban, karena mereka merasa ini adalah tanah milik mereka, ungkap Imanuel.

Lanjut Imanuel, berkaitan dengan pernyataan pihak Kejati Kalbar yang disampaikan oleh Didik Istiyanta, menyatakan bahwa tanah yang dibangun kantor Bupati

Laporan: Arman Hariadi Editor: Hamka Saptono

..............................................................................................................dari halaman 1

kejadiannya tanggal berapa, dan perusahaan apa yang menabrak Jembatan Kapuas I. Kita tidak bisa menunjukkan datanya, kecuali kamu mengetahui nama tersangkanya, jelas M Isa. Jawaban yang kompak juga disampaikan Asipidum Kejati Kalbar, Hutagaul. Dia menyampaikan pernyataan serupa dengan Ketua Panitera PN Pontianak. Jika ingin melihat atau mendapatkan data tentang vonis penabrak JK I, harus tahu dulu nama

tersangkanya.

Nama terdakwa (tersangka, red) siapa? Tidak bisa hanya nama perusahaan penabrak dan kapan kejadiannya, tapi harus tahu nama tersangkanya. Silakan cari dulu nama tersangkanya, nanti kembali lagi (ke sini, red), ungkap Hutagaul kepada Rakyat Kalbar.

Sementara itu isu yang beredar di lapangan, penabrak JK I tidak divonis bersalah oleh hakim PN Pontianak. Malah divonis bebas,

IDACHI SPORTS

MUDAH

lantaran proses hukumnya masa percobaan.

Isu lainnya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, Ir Fachraini MT yang akrab disapa Ibu Ai merupakan Ketua Tim Rehabilitasi Jembatan Kapuas (RJK) I. Fachraini mengetahui mengenai ganti rugi JK I. Namun isu itu dibantah oleh Sekretaris Dinas PU Kalbar itu. Fachraini mengaku bukan Ketua Tim Rehabilitasi Jembatan Kapuas I. Tidak ada, bukan saya.

0%

988

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED

Laporan: Achmad Mundzirin, Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

SALE

+0%

60

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak (NEW) GARANSI

Tidak benar itu, siapa yang bilang? Mengenai Jembatan Kapuas I itu, sudah ada Satkernya tersendiri. Tanya ke Pak Nunuq (Ir Anugerah Rahmanto MT/Kabid Bina Marga Dinas PU Kalbar, red) saja mengenai semua persoalan Jembatan Kapuas I, ujar Fachraini saat dihubungi Rakyat Kalbar, Selasa (16/9) sore.

BOOM

Kini Semakin dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS ELEKTRIK BIKE FS

Kapuas Hulu itu karena berdasarkan SKT yang dimiliki oleh tersangka Antonius.

SKT itu merupakan barang bukti dalam perkara Antonius yang disita oleh Kejati Kalbar. Maka dari barang bukti tersebut dapat dijelaskan, bahwa tanah itu merupakan tanah yang digarap sendiri yang diperoleh dari tanah negara.

Sehingga berdasarkan inilah muncul pernyataan bahwa tanah tersebut tanah negara, jelasnya.

Untuk langkah selanjutnya, berdasarkan pertemuan yang dilakukan tadi, Kejari Putussibau akan menindaklanjuti harapan masyarakat yang nantinya akan disampaikan ke Kejati Kalbar. Namun tetap segala keputusan terhadap kasus ini berada di Kejati Kalbar.

Kami di sini hanya sebagai institusi penyampai keluhan masyarakat saja, karena semua kewenangan terhadap kasus ini berada di sana, jelas Imanuel.

Imanuel menjelaskan, dari aspirasi yang dilakukan sebelumnya oleh masyarakat Iban, sudah disampaikan ke Kejati. Namun bukannya Kejati tidak memberi tanggapan, justru dari mereka memberikan jawaban kepada pihaknya, Kejati masih mempertanyakan siapa yang salah sebenarnya, apakah dari Antonius dilihat dari administrasinya, di mana ia membeli tanah dengan masyarakat Iban, namun diakuinya sebagai tanah garapan sendiri. Inilah yang masih diselidiki oleh Kejati Kalbar. Untuk sampai kapan masalah itu akan diselesaikan, kami tidak bisa berjanji, karena penanganannya di Kejati.

Kalau di sini, saya bisa menjamin. Tapi kami usahakan secepat mungkin, saya akan selalu berkoordinasi dengan perwakilan bapak ibu yang telah ditunjuk. Supaya tahu perkembangannya, dan beliau bisa menyampaikan kepada bapak ibu, ungkap Imanuel di hadapan para demonstran.

disc up P etor s e n + Cashback Tgl 11 s/d 18 September 2014

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

ELEKTRIC BIKE FS 998 (NEW) GARANSI

TREADMIL MOTORIZED

18.450

Hanya

7.850

7.550

7.388 RB

Hanya

6.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

Hanya

7.588 Ribu

6.288 Ribu

FS 243+MP3

FS 917 N

TREADMIL MOTORIZED

22.650

(NEW) EXBIKE

13.850

Hanya

Hanya

8.588 RB

6.388 Ribu

9.550

Hanya

5.750

Hanya

2.588 Ribu

3.888 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 8.950

9.150

Hanya

Hanya

4.388 Ribu

3.988 RB

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.850

Hanya

2.788 Ribu

1.950

Hanya

1.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE &

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY &

SMS 087818322288

EASY TO ORDER & PAYMENT &

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

ditemui saat menghadiri Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (17/9).

Menurutnya saat ini kondisi udara paling tidak sehat dari pukul 00.00 hingga 07.00 (pagi). Namun kategori sudah berbahaya pada jam 04.00 (subuh). Karena ada dua kriteria berbahaya dengan tidak sehat, jelasnya.

Multi mengaku, potensi asap menjelang siang hari sangat tergantung kuatnya sinar matahari. Sepanjang cuaca cerah dan sinar matahari kuat, maka asap akan cepat hilang. Tampaknya pekat, tapi dilihat dari ISPUnya di bawah 200-an. Namun konsentratnya paling tinggi jam 04.00 subuh, jelas Multi.

Multi mengimbau masyarakat yang sering beraktivitas malam hari hingga subuh, diminta menjaga kesehatannya dengan baik, seperti menggunakan masker ketika keluar rumah pada jam tersebut. Dengan kadar ISPU seperti sekarang, sangat rentan terhadap pendertia asma serta yang bermasalah dengan saluran pernapasan.

Masyarakat yang kondisi tubuhnya rentan, balita dan lanjut usia, ibu hamil kemudian kelompok yang punya resiko terhadap saluran pernapasan (asma) itu harus waspada, ungkap Multi mengingatkan.

Pekatnya kabut asap di Kota Pontianak dan sekitarnya, disebabkan adanya

kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang terjadi di beberapa tempat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Berhubungan dengan lingkungan, titik api (hotspot) yang ada segera ditangani, seperti di beberapa kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak. Kita ingin ada koordinasi yang baik, seperti dari provinsi Kalbar dan beberapa lintas sektor yang berkaitan dengan penanganan kabut asap, harap Multi.

Ketika musim kering seperti ini memang ada beberapa daerah yang lahan gambutnya cukup tebal dan berpotensi kebakaran, termasuk di Pontianak Utara (Siantan) dan Kota Baru serta Jalan Parit Haji Husin (Paris) 2, ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak ini.

Menurut dia, kecepatan menangani hotspot menjadi solusi untuk menghilangkan kabut asap yang melanda Kota Pontianak saat ini.

Kalau saya lihat memang di Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya yang dilalui garis Khatulistiwa, sebetulnya musim kemarau tidak akan berlangsung lama, karena kelembabannya tinggi, sehingga hujan akan datang segera, yakinnya.

Multi mengatakan, mengantisipasi meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan saat ini, pihaknya bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak. Sehingga laporan

kami setiap hari ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Di temapt sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Dr Sidiq Handanu Widoyono MKes mengatakan, laporan Mingguan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selalu rutin diterima, bahkan sebelum adanya kabut asap.

Mungkin belum ada laporan secara tertulis, memang ada peningkatan kasus. Tapi belum masuk ke Dinas, kata Handanu.

Handanu mengimbau masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya harus mewaspadai tingginya ISPU pada malam hari. Kategori berbahaya pada malam hari.

Jangan terlalu sering keluar malam hari. Kalaupun keluar, harus menggunakan masker, terangnya.

Untuk masker hari ini (kemarin) kita akan bagikan kepada semua Puskesmas, agar masyarakat mudah mendapatkan masker di sana. Jumlahnya sekitar 2.500 lembar, kata Handanu.

Adapun kategori ISPU sebagai berikut, kategori baik rentang 0 ‒ 50 (warna hijau), kategori sedang rentang 51 ‒ 100 (warna biru), kategori tidak sehat rentang 101 ‒ 199 (warna kuning), kategori sangat tidak sehat rentang 200 ‒ 299 (wama merah), dan kategori berbahaya rentang 300 ‒ 500 (warna hitam).

Laporan: Andreas Editor: Hamka Saptono

Jejak Dugaan ................................................................dari halaman 1 Haris merupakan tersangka kasus Narkotika yang ditangani oleh AKBP Idha Endri Prastiono semasa menjabat sebagai Kasubdit III Reserse Narkotika Polda Kalbar, pada Agustus 2013 lalu. Dalam kasus ini, selain Haris, tersangka lainnya yang ditangkap adalah Chiew Yem Khuan alias Aciu (44) dan Law Thig Hee alias Asiung (38). Keduanya warga Negara Malaysia.

Dalam pengungkapan kasus Narkoba berjaringan internasional pada salah satu hotel di Jalan SoekarnoHatta yang berjarak 800 meter dari Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya ini, Idha Endri juga diduga memanipulasi barang bukti.

Lucunya, penangkapan yang dia lakukan tersebut, disebut polisi yang sempat ketangkap Polis Diraja Malaysia (PDRM) bersama Bripka MP Harahap belum lama ini, sebagai hadiah 17-an untuk negara seperti yang ditulis di Blog-nya.

Haris adalah salah satu kunci terkait kasus Idha Endri yang diduga kuat memanipulasi sejumlah barang bukti berupa 5 kg Sabu dan 5000 butir Ecstasy.

Kaburnya Haris dari Lapas terjadi saat dia izin ke rumah sakit.

Kita usut dari mulai dokter yang memberikan surat izin sakit, hingga sipirnya, tutur Kapolda Kalbar, Birgjen Pol Arief Sulistyanto, di Mapolda, Rabu (17/9).

Ia menyatakan, tak hanya Haris yang kini diburu.

Bekas anak buah Idha saat dia masih menjadi penyidik Narkoba, Sunardi dan Tris Nanto yang masih buron karena terlibat penggelapan barang bukti Sabu seberat setengah kilogram, juga diburu. Termasuklah As, informan polisi, yang ternyata salah satu otak dalam kasus dugaan penggelapan barang bukti ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemburuan para buronan dan penyidikan kasus yang pernah diungkap Idha Endri dipercayakan kepada Direktorat Reserse Narkotika di bawah pimpinan Kombes Pol Handy Handono. Waktu yang diberikan oleh Kapolda Kalbar hanya sepekan dan berakhir pada Jumat mendatang.

Brigjen Arief sendiri tengah menunggu hasil. Walaupun hingga saat ini, ia menyatakan, belum ada laporan mengenai perkembangan target operasi tersebut, Handy masih diberi waktu hingga lusa.

Tenggat waktunya seminggu, sampai Jumat ini. Jadi kita tunggu saja, katanya.

Beberapa anggota polisi yang mengetahui kasus Idha

secara langsung maupun tidak langsung juga sudah diperiksa. Diantaranya adalah Brigadir Aksal. Aksal merupakan bintara yang disuruh Idha untuk mengirimkan mobil Mercedes Benz C 200 milik Aciu.

Aksal ini tadinya anak buah Idha Endri. Tetapi semenjak Idha Endri dimutasi, dia sudah berusaha mengelak, ungkap Arief menerangkan hasil pemeriksaan Aksal.

Hingga akhirnya, Idha Endri mengirimkan pesan singkat (SMS) yang menyebutkan Aksal saat ini sudah sombong karena tidak menanggapi SMS dan telepon darinya. Merasa tidak enak, Aksal pun menelepon Idha. Keberadaan mobil yang hendak dikirimkan Idha pun, telah dilaporkan Aksal sebelumnya.

Sehingga kita tahu, mobil tersebut diganti platnya dengan nomor Indonesia, terang Arief.

Kasus dugaan korupsi yang dikenakan ke AKBP Idha Endri ini sudah memasuki tahap satu di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Direskrimum Polda Kalbar sendiri yang menyerahkan 500 halaman berkas Idha terkait indikasi pelanggaran pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, beberapa fakta baru agaknya mulai terungkap. Antara lain mengenai tengara keterlibatan istri Idha Endri, Titi Yusnawati, dalam kasus dugaan korupsi suaminya.

Hal ini berkaitan dengan seseorang berinisial Ddg yang disebut-sebut dalam memori banding kasus penggelapan Narkoba Sunardi.

Dalam memori banding yang didapat wartawan, Sunardi menyebut, selain dirinya, Bripka Natalis Martin dan Brigadir Dadang pun terlibat dalam penggelapan barang bukti Sabu seberat 500 gram atau senilai Rp329 juta pada 2013 lalu di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Kapolda Brigjen Arief menyatakan, anggota polisi tersebut sudah menjalani pemeriksaan.

Saat ini masih sebagai saksi, bebernya.

Hanya saja, masih dalam memori banding tersebut, terdapat nama Ddg yang tak lain adalah saudara dekat Titi. Ddg, disebutkan Sunardi, mendapat Rp10 juta dari bagi hasil penjualan Sabu yang mereka gelapkan tersebut.

Ddg itu lagaknya kayak

polisi. Padahal dia bukan polisi. Dia selalu ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) setiap mau penangkapan waktu Idha Endri masih menjabat Kasubdit III Reserse Narkotika, kata sumber di kepolisian.

Polda Kalbar, hingga kini, belum mau blak-blakan sejauh mana penyelidikan keterlibatan Ddg tersebut.

Kapolda meminta publik untuk bersabar.

Terpisah, kuasa hukum Idha Endri, Edi Nirwana mengatakan, dirinya belum mendampingi pemeriksaan lain selain kasus penguasaan mobil Mercy milik Aciu.

Berkasnya sudah diserahkan polisi ke kejaksaan.

Maka, kita tinggal tunggu tahap kedua saja, kata Edi sembari menyatakan tidak tahu apakah kliennya masih akan dijerat dengan kasus lain.

Kediaman Titi dan Idha di Gang Al Qadar, Jalan Parit Haji Husein I, Pontianak, masih tampak sama setelah penggeledahan oleh penyidik Polda Kalbar pekan lalu.

Tidak terlihat aktivitas di rumah kontrakan tipe 6070 itu.

Halaman rumah pun kotor oleh debu bakaran lahan serta dedaunan. Pagar agaknya sengaja tidak digembok.

Sebuah koran harian tergeletak dan berserakan sandal di teras. Rakyat Kalbar mencoba menggedor, namun tak mendapat respon atau pertanda ada orang di dalam rumah itu.

Seorang tetangga, persis di samping rumah Idha, yang tengah menyapu teras dan halaman mengatakan sudah tak pernah lagi bertemu dengan pasangan suami istri yang menikah 22 Juli 2012 itu. Sejak penangkapan tidak pernah lagi ada orang di sebelah. Terakhir hanya saat penggeledahan rumah saja, ujar ibu rumah tangga yang enggan namanya disebut itu.

Wanita paruh baya asal dari Jakarta ini mengaku tak paham mengenai keluarga tetangganya. Meskipun rumah mereka berdempetan, disebutkannya, Titi jarang bergaul dengan tetangga.

Saya banyak tahu dari baca koran mas, cetusnya.

Diakuinya, dia mulai bertetangga dengan Idha dan Titi pada Mei 2013 lalu. Ia mengontrak rumah itu tiga bulan sebelum Idha dan Titi. Biaya kontrak mencapai Rp25 juta setahun.

Bapak (suaminya,red) kan pindah tugas dari Jakarta kesini, jadi kita pindah kesini semua. Ini rumah kontrakan milik orang PLN yang tinggal di Paris II, tutupnya.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Rakyat Kalbar Harian Rakyat Kalbar | Halaman 8 | Kamis, 18 September 2014

Foto bersama Direktur Politeknik Negeri Pontianak beserta Pembantu direktur I,II,III dan Seluruh Kepala Jurusan.

Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Mahyus SPd SE MM

Polnep Luluskan 899 Mahasiswa Siap ‘Pakai’ Wisuda Politeknik Negeri Pontianak ke-25 Tahun 2013/2014 D IREKTUR Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Mahyus SPd SE MM resmi melepas putraputri didikannya dalam acara Wisuda ke-25 Tahun Akademik 2013/2014. Acara tersebut terangkum dalam Rapat Terbuka Senat Polnep di Auditorium Polnep, Rabu (17/9).

Kita berharap 899 mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dan telah diwisuda dapat bekerja di berbagai sektor. Kita juga berharap para mahasiswa dapat berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas. Itu harapan saya yang paling dalam, ungkap Mahyus saat diwawancarai Rakyat Kalbar, usai acara, Rabu (17/9).

Ia mengatakan, alumni Polnep punya peluang untuk melamar lowongan pekerjaan yang terbuka

lebar saat ini, tergantung masingmasing kompetensi untuk bekerja dimana. Kita berharap mahasiswa lulusan Polnep tidak ada yang menganggur, karena menganggur sangat membebankan dirinya sendiri. Manfaatkan peluang yang ada, jangan disia-siakan, dan kembali kepada mahasiswa itu sendiri, harapnya.

Sebelumnya, Polnep telah mengadakan job fair yang di dalamnya terdapat puluhan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, jasa dan perusahaan lain yang diprioritaskan untuk mahasiswa Polnep, dan alumni fresh graduate. Kita berupaya untuk menjembatani hal tersebut, tidak lain agar mahasiswa dan mahasiswi Polnep sesuai dengan disiplin keilmuan selama kuliah dapat bekerja di perusahaan-

Indira Tania, Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis meraih predikat Mahasiswa Berprestasi dengan IPK 3,77

Penyerahan penghargaan sertifikat dan plakat oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak kepada seluruh mahasiswa yang diwisuda

Senyum ceria mahasiswa setelah usai wisuda

perusahaan yang bekerjasama dengan Polnep, ucapnya.

Mengenai Carrier Development Centre, Mahyus mengatakan,

“

dengan merancang 60 persen mahasiswa untuk di lapangan dan dilatih vokasional, agar memiliki skill yang mapan,

Mahasiswa Polnep sangat marketable

dari tahun ke tahun telah menyerap banyak mahasiswa Polnep. Namun, mengenai jumlahnya seberapa besar alumni yang telah diterima belum diketahui jelas berapa jumlahnya.

Kita mendapatkan informasi di lapangan bahwa mahasiswa Polnep sangat marketable (laku di pasaran), karena memang kita persiapkan mahasiswa pada waktu kuliah untuk siap bekerja

Elini, Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi DIV Administrasi Negara mendapatkan predikat cumlaude dengan IPK 4

Suasana acara wisuda Politeknik yang berjalan khusuk.

Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro foto bersama para Ketua Jurusan.

”

tukasnya.

Selain itu, Mahyus mengapresiasi prestasi mahasiswa Polnep yang berhasil menjuarai Lomba Diesel Fuel-Uran Concept yang diselenggarakan Sheel Eco Marathon Asia di Luneta Park Street Circuit, Philippines, belum lama ini. Terhadap para mahasiswa yang telah berhasil meraih juara 1 pada event skala Asia itu, Polnep memberikan penghargaan

setinggi-tingginya kepada anak didik kami, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut kita berikan beasiswa dan uang tunai, pungkasnya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi DIV Administrasi Negara, Elini SST yang meraih nilai sempurna, yaitu cumlaude dengan IPK 4, merasa haru karena dirinya bisa membanggakan kedua orangtuanya, dan memberikan yang terbaik untuk kampus tempat ia menimba pendidikan selama empat tahun. Saya bangga telah melaksanakan kuliah di Polnep.

Semua yang diberikan oleh kampus sangat-sangat bernilai untuk saya, dan ilmu pendidikan yang telah saya dapat akan saya terapkan pada dunia kerja, dan tetap memberikan keharuman al-

Denny Rachmansyah, Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Prodi Listrik dengan IPK 3,50

mamater saya dengan prestasi, ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga berterimakasih kepada Dosen-dosen Jurusan Administrasi Bisnis yang telah dengan tekun dan ikhlas mendidik para mahasiswanya hingga selesai. Saya berterimakasih kepada Direktur Polnep, Bapak Mahyus yang telah banyak memberikan kemajuan untuk kampus biru ini selama beliau menjabat, dan juga saya sangat-sangat berterimakasih kepada Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Bapak Ismail dan Kaprodi DIV AN, Bapak Ade M.Yuardani dan seluruh dosen pengajar. Semuanya para pendidik terbaik yang pernah ada, pungkasnya. (*) NARASI: ARI SANDY FOTO: DESKA IRNANSYAFARA DAN FEBRIANDI BAHRONI

Fathimatuz Zahra, Mahasiswa Prodi DIV Administrsi Negara dengan IPK 3,97

Ketua Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan (IKP), Belvi Vatria menyerahkan plakat kepada mahasiswa.

Mahasiswa berprestasi foto bersama Direktur Politeknik Negeri Pontianak Mahyus SPd MM dan Pembantu Direktur I, IrToasin.

Foto bersama antara mahasiswa dan Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Ismail Umar SE MM

Para mahasiswa Juara Lomba Diesel Fuel-Uran Concept yang diselenggarakan Sheel Eco Marathon Asia di Luneta Park Street Circuit, Philippines beserta keluarga diberikan penghargaan oleh Direktur Polnep

Trophy penghargaan Juara 1 Lomba Diesel Fuel-Uran Concept yang diselenggarakan Sheel Eco Marathon Asia di Luneta Park Street Circuit, Philippines dan trophy Juara 2 Lomba KRPAI Beroda

PATROLI

Rakyat Kalbar Kamis, 18 September 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Sejumlah pasangan mesum yang terjaring razia Dit Sabhara Polda Kalbar, Rabu (17/9) dini hari. OCSYA ADE CP-RK

Berduaan di Kamar Hotel Duta Inn

PNS Sanggau Digerebek P ONTIANAK -RK. Meski sudah sering dirazia, nyatanya masih banyak pasangan mesum yang tertangkap basah berduaan di kamar hotel melati. Razia yang dilakukan Direktorat Sabhara Polda Kalbar, Rabu (17/9) dini hari menemukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satu Dinas di

Kabupaten Sanggau.

Wanita berinisial N, 35, yang berstatus sebagai PNS di Kabupaten Sanggau ini tengah berdua-duaan bersama pria yang diakuinya sebagai calon suaminya, berinisial D, 37, di kamar Hotel Duta Inn, kawasan Pontianak Mall. Pasangan ini awalnya enggan membuka

pintu kamar ketika digedor-gedor polisi. Tadi pas kita datang, dia sempat buka pintu dan lihat.

Melihat kita, dia langsung tutup pintu, kata salah satu anggota Dit Sabhara Polda Kalbar yang menggedor pintu kamar hotel.

Hampir satu jam kedua pasangan ini tidak membukakan pintu.

Diancam akan didobrak bahkan akan disemprot gas air mata, pasangan mesum yang menginap di kamar 106 Hotel Duta Inn ini tetap kukuh tidak membukakan pintu. Bahkan kelakuan pasangan ini menjadi tontonan penghuni kamar lainnya.

Karena tak dibukakan pintu,

polisi terpaksa menyemprotkan gas air mata melalui celah pintu.

Berkali-kali disemprot, namun masih tetap pintu itu tidak dibuka.

Razia yang dipimpin Kasubdit Gasum Dit Sabhara Polda Kalbar, AKBP Pande Sianipar ini akhirnya menyerah dan memutar haluan

Kepemilikan Lahan di Dusun Sidomulyo

menuju ke hotel lainnya.

Di perjalanan, Sianipar menghubungi dan melaporkan kejadian itu kepada Direktur Sabhara Polda Kalbar, Kombes Pol Badya Wijaya. Pasukan diambil alih oleh Badya dan memutuskan untuk kembali ke hotel itu.

Halaman 15

Kapolres Singkawang Berang Semua Kapolsek Belum Laporkan Data PETI

Warga Transmigrasi dan TNI AD Saling Klaim PONTIANAK-RK. Warga transmigrasi menuding TNI AD mengklaim secara sepihak atas kepemilikan lahan seluas 1.200 hektar di Sekunder A, B dan C, Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya. Menurut tokoh masyarakat setempat, Tukiran, tanah tersebut sudah mereka miliki selama turun temurun.

Di atas lahan tersebut kini sudah ditebas, termasuk kebun nanas dan karet kami. Di atas lahan milik masyarakat transmigrasi ini juga akan dijadikan Markas TNI AD dan tempat latihan, ujar Tukiran, Rabu (17/9).

Dijelaskannya, pada 1955 lahan tersebut sudah didiami warga transmigrasi sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK). Hingga saat ini sudah tiga generasi bercocok tanam di atas lahan tersebut. Tanah itu diberikan kepada warga transmigrasi oleh Dirjen Transmigrasi. Namun sekarang timbul klaim dari TNI AD, sebagai lahan milik Kodim 1207/BS. Kami semuanya mempunyai sertiďŹ kat, ujar Tukiran.

Ketua RW 10, Dusun Sidomulyo, Baridan,

S INGKAWANG -RK. Kapolres Singkawang, AKBP A Widihandoko SH menyampaikan kekesalannya kepada Kapolsek di lima kecamatan di Kota Singkawang. Pasalnya, semuanya belum menyerahkan data aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah masing-masing.

Saya kecewa dengan semua Kapolsesk, karena sampai hari ini (kemarin, red), belum ada satu pun dari mereka yangsudah memberikan laporan kepada saya, berapa banyak aktivitas PETI di wilayah hukumnya, kesal Widihandoko ditemui wartawan di tempat kerjanya, Rabu (17/9).

Atas ulah kelima jajarannya ini, Widihandoko menegaskan, kalau dalam 1x24 jam masih belum Halaman 15

Halaman 15

Cermati Situasi pada Era Globalisasi

Satpol PP membongkar lapak liar di atas fasilitas umum (Fasum) di Jalan Soekarno Hatta. GUSNADI-RK

Lapak Pedagang Dibongkar Paksa

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

SUNGAI RAYA-RK. Satpol PP Kubu Raya menertibkan 15 lapak pedagang liar yang beraktivitas di fasilitas umum (Fasum) di Jalan Soekarno Hatta dan Trans Kalimantan. Pedagang liar ini terpaksa ditertibkan, karena bandel, tidak mengindahkan peringatan Satpol PP. Kasatpol PP Kubu Raya, Fitria Faldi mengaku sudah memberikan tegu-

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

ran secara lisan dan tertulis. Namun pedagang tetap saja berjualan tanpa mengindahkan teguran tersebut. Dari jumlah 15 lapak, terdapat beberapa lapak yang dibongkar sendiri oleh pedagang.

Kita lakukan tindakan persuasive.

Memang benar mereka sebelumnya ada izin untuk berdagang di trotoar di sepanjang Jalan Soekarno Hatta,

mulai masuk sampai dekat Vihara.

Tapi perjanjiannya, setelah buahnya berkurang atau habis, mereka bongkar sendiri lapaknya. Kita tinjau di lapangan, ternyata masih belum juga ada yang membongkar, makanya kita bongkar paksa lapaknya, tegas Fitria.

Fitria mengaku, Pemkab Kubu Raya telah memberikan toleransi Halaman 15

Korem 121/Abw Gelar Latihan Geladi Posko 1 SINTANG-RK. Berbagai penugasan dengan intensitas cukup tinggi kerap dihadapi Jajaran Korem 121/Abw Sintang. Penugasan itu seperti pengamanan wilayah ibukota negara dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Diselenggarakannya kegiatan Latihan Geladi Posko 1 (satu) ini untuk meningkatkan kesiapan satuan dalam menghadapi setiap tugas yang diberikan komando. Latihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para staf di satuan, dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tugas pokok dapat dilaksanakan secara optimal, kata Danrem 121/Abw Sintang, Kolonel Arm Alfret D Tuejeh, saat latihan Geladi Posko 1 di Makorem 121 Abw Sintang, Rabu (17/9).

Danrem menyampaikan amanat Halaman 15

TVS DAZZ

Paket Umroh

Penarikan Periode 1 : 15 Oktober 2014 / Penarikan Periode 2 : 15 Oktober 2015

www. tvsmotor.co.id www.tvsmotor.

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

10

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014

Menantu Rusman Ali Jadi Dewan Kubu Raya Termuda

Inna Marshala: Bagi Saya, Kepentingan Rakyat Adalah Segalanya S UNGAI R AYA -RK. Menantu Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menjadi anggota DPRD Kubu Raya termuda periode 2014-2019. Dia masih berusia 25 tahun saat dilantik sebagai wakil rakyat di parlemen, Rabu (17/9/2014) di Aula Bupati Kubu Raya.

Dia adalah Inna Marshala Nofal, A.Md. Wanita berparas cantik kelaInna Marshala Nofal. Ist hiran Sukalanting, 24 Juni 1989 ini berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa terkeculi. Saya akan bekerja sebaik-baiknya di parlemen. Pada intinya saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bagi saya, kepentingan rakyat adalah segalanya, ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Saat pelantikan, Inna tidak sendiri. Ia ditemani suami tercinta, Nofal Rusman Ali, anak Bupati Kubu Raya, Rusman Ali. Saya kira, sudah jelas seperti yang disampaikan Bapak Gubernur Kalbar, Cornelis mengenai kedudukan, tugas dan fungsi anggota Dewan dalam sambutannya saat pelantikan tadi (kemarin, red), kata Nofal yang juga anggota DPRD Provinsi Kalbar ini.

Ia mengatakan peran legislatif bukan membuat ketenggangan dan menciptakan musuh kepada eksekutif. Sebab, eksekutif dan legislatif sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berbeda, namun bisa saling mendukung untuk pembangunan di Kubu Raya khususnya.

Ketika anggota Dewan dipilih langsung oleh rakyat, ditegaskan Nofal yang tidak mencalonkan kembali pada Pileg April lalu ini, para wakil rakyat harus bersama-sama berjuang untuk hak-hak masyarakat dan terus melakukan perbuatan nyata untuk masyarakat itu sendiri.

Nantinya semua perjuangan itu akan menjadi kenangan dan sangat berarti untuk masyarakat luas, dan saya selalu ingatkan kepada istri saya kalau tidak siap atau tidak mampu mundur saja, tegas Nofal.

Namun, ia yakin istri tercinta mampu menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Sering saya ingatkan jangan duduk karena merasa beruntung, tapi suatu keharusan ketika masyarakat mempercayai kita untuk menjadi wakilnya di DPRD, amanah itu harus dilaksanakan, pungkas Nofal yang pada periode lalu juga menjadi anggota DPRD kalbar termuda. (asy)

Pesan Gubernur, Jangan Berniat Kembalikan Modal Sujiwo: Kita Berkomitmen Mendukung Program Kerja Bupati

45 anggota DPRD Kubu Raya periode 2014-2019 dilantik dan diambil sumpahnya di Aula Bupati Kubu Raya, Rabu (17/9). Ari Sandy

SUNGAI RAYA-RK. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH mengingatkan kepada anggota DPRD Kubu Raya untuk menjalankan peran dan tugas di parlemen dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Cornelis saat menghadiri pelantikan 45 anggota DPRD Kubu Raya periode 2014-2019, Rabu (17/9) di Aula Bupati Kubu Raya.

Cornelis tidak ingin ada anggota Dewan yang sudah duduk di gedung wakil rakyat hanya bekerja untuk mengembalikan modal, karena sudah mengeluarkan modal banyak pada saat kampanye lalu.

Kepada anggota Dewan yang baru agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jika sebelumnya punya usaha, tetap dijalankan usahanya.

Bukan malah ditutup karena sudah menjadi anggota Dewan, ujar Cornelis dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dan Bawaslu, yang telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik.

Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Kubu

Raya yang telah memberikan partisipasi dalam Pileg lalu. Dan menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang di Kubu Raya, meski pada Pilpres di Kubu Raya kalah, katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya, Sujiwo, SE menegaskan pihaknya akan terus mendukung semua program kerja pemerintah daerah yang bermuara pada kepentingan masyarakat banyak. Apalagi bupati dan wakil bupati terpilih diusung PDI Perjuangan.

Karena kita partai pengusung bupati terpilih, sejak awal kita sudah berkomitmen untuk terus mendukung program kerja bupati. Agar hasilnya maksimal, kita terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif, ujar Sujiwo yang kembali terpilih pada Pileg 9 April lalu ditemui usai pelantikan, Rabu (17/9).

Terhadap sejumlah politisi baru yang duduk di parlemen, Sujiwo yang pada periode lalu menjabat sebagai Ketua DPRD Kubu Raya ini berharap semakin meningkatkan kinerja DPRD Kubu Raya ke depannya, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk

membangun Kubu Raya yang lebih baik.

Disingung salah satu Caleg terpilih dari PKB yang diduga menggunakan ijazah palsu? Sujiwo menegaskan hal tersebut sebaiknya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Kalau memang ada indikasi pelanggaran, serahkan saja ke ranah hukum, biarkan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya yang melakukan penyidikan dan seterusnya. Kalau memang terbukti bersalah pasti nantinya akan diganti sesuai dengan prosedur, namun jika tidak terbukti maka yang bersangkutan berhak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat hingga tuntas, ujarnya.

Sementara itu Bupati Kubu Raya, Rusman Ali berharap 45 anggota DPRD periode ini bisa lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak eksekutif untuk membangun Kubu Raya. Tidak lupa mantan anggota DPR RI ini juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD periode lalu atas kerjasama yang baik selama ini.

Perkerjaan kita untuk membangun Kubu Raya masih banyak, saya harap-

kan adanya kerjasama yang solid dari pihak legislatif, sehingga kita bisa lebih maksimal dalam memajukan Kubu Raya. Masyarakat makmur dan mampu bersaing dengan daerah lainnya, pungkas Rusman Ali. Adapun nama-nama anggota DPRD Kubu Raya periode 2014-2019 yang diresmikan pengangkatannya sesuai Keputusan Gubernur Kalbar Nomor: 448/PEM/2014 tertanggal 10 September 2014 yakni, Junaidi SP (Partai NasDem), Utin Nurvita (Partai NasDem), KH Hanafi (Partai NasDem), Jainal Abidin, S,HI (PKB), Rahmad S (PKB), Jauhari Ja far (PKB), M Amri, SP (PKS), Yanto, SE (PKS).

Kemudian Sujiwo, SE (PDIP), Usman A Rasyid, S.Hut (PDIP), Drs Yohanes Tjin Tjun Fa (PDIP), Muhammad Iqbal, S.Pd.I (PDIP), Agus Sudarmansyah, S.Ipem (PDIP), Bambang Ganefo Putra, SE (PDIP), Zulkarnain (PDIP), Sukadi (PDIP), Yoga Irawan, SE, MM (PDIP), Nelly Liony, SH (PDIP).

Selanjutnya, M Yani, SE (Partai Golkar), Darmansyah (Partai Golkar), Suharso, S.IP (Partai Golkar), Suprapto, SH, MM (Partai Golkar), Muhammad Nurdin, S.Pd (Partai Golkar), Ngatiman, SH (Partai Golkar).

Ummi Kultsum (Partai Gerindra), H Ali Amin, SE (Partai Gerindra), H Yuslanik, S.Pd.I (Partai Gerindra), Rohmad (Partai Gerindra), Hamdan, S.Th (Partai Demokrat), Subaidi, S.Pd. I (Partai Demokrat), Teguh Wibowo, A.Md (Partai Demokrat), Ir. Usman (Partai Demokrat), Ani Suryani (Partai Demokrat).

Iqbal Asraruddin, SE (PAN), Inna Marshala Effendi, A.Md (PAN), Lendeng Syahrani, SH (PAN), Surian AR (PPP), Ahmad Sudi, S.HI (PPP), Drs Subandi (PPP), Zakaria, SP (PPP), Ir H Sahdan M. Nur (PPP), H Musni Kalib, S.Sos (PPP), Hery Effendy (Partai Hanura), Joko Triono, SH (Partai Hanura) dan Benny Farianto (Partai Hanura).

Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Kabut Asap Selimuti Mempawah

Ilustrasi/IST

Dampak kabut asap mulai dirasakan masyarakat Mempawah dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah diminta bergerak cepat, menindaklanjuti masalah kabut asap yang kerap terjadi akibat pembakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

Sejak beberapa hari ini kita sudah merasakan adanya perubahan lingkungan. Yakni sudah tampak adanya kabut asap pada pagi hingga siang hari. Biasanya kabut asap seperti ini disebabkan kebakaran hutan atau pun lahan, pendapat Muhammad Razak, warga Mempawah, Rabu (17/9).

Lingkungan yang mulai berkabut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.

Sebab, jika asap semakin tebal dipastikan dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang menghirup udaranya. Terlebih bagi anak-anak yang tingkat kesehatannya mudah terserang penyakit. Pastilah kita khawatir jika dampak kabut asap semakin tebal dalam beberapa hari ke depan. Apalagi saya memiliki anak yang masih duduk di bangku SD. Setiap hari aktivitasnya lebih banyak di luar rumah, makanya sangat rentan dengan kondisi cuaca seperti ini, pendapatnya.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar pemerintah daerah beserta aparat berwenang segera melakukan tindakan dan upaya mengatasi masalah kabut asap agar tidak semakin parah. Jika memang ditemukan pelaku yang membakar hutan atau lahan, hendaknya dapat ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Kita berharap secepatnya ditanggulangi sebelum dampak kabut asap semakin mengkhawatirkan.

Kalaupun kabut asap ini merupakan kiriman dari daerah lain, maka harus segera berkoordinasi agar dapat ditindak, pungkasnya. (fia)

Pelantikan Anggota DPRD Molor Empat Jam Wagub Telat, Dewan dan Undangan Kecewa MEMPAWAH. Anggota dewan yang akan dilantik beserta tamu undangan kecewa terhadap Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Christiandy Sanjaya. Pasalnya, orang nomor dua di Pemprov Kalbar itu tidak datang tepat waktu. Akibatnya, acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Anggota DPRD Mempawah periode 20142019 molor hingga empat jam lamanya.

Kekecewaan dan kekesalan anggota dewan dan tamu undangan cukup beralasan.

Sebab, dalam undangan rencananya acara pelantikan diagendakan berlangsung sekitar pukul 09.00, namun harus tertunda hingga pukul 13.00 lantaran menunggu kedatangan Wagub dari Jakarta.

Akibat lamanya menunggu, sejumlah tamu undangan memilih untuk pulang dan meninggalkan Gedung DPRD. Mereka mengaku risih dengan ulah pejabat yang kerap tidak tepat waktu. Sudah terlalu lama

Anggota dewan yang akan dilantik terpaksa makan siang dengan cara berdiri lantaran molornya acara pelantikan. Al fi Shandy

menunggu dan hari semakin siang. Perut juga sudah terasa lapar, jadi lebih baik pulang ke rumah. Seperti inilah pejabat kita, selalu tidak tepat waktu, celoteh salah seorang tamu undangan sembari meninggalkan kursinya.

Kekecewaan serupa disampaikan Ketua DPC Ger-

indra Mempawah, MA Muhammadyah SH. Menurut dia, harusnya hal itu tidak perlu terjadi jika Wagub segera berkoordinasi dengan pejabat lain. Kalau memang berhalangan atau tidak bisa hadir, harusnya segera disposisikan ke pejabat di bawahnya yang berkesempatan hadir. Jan-

gan memaksakan kehendak sendiri hingga mengorbankan orang banyak seperti ini, cecarnya.

Dirinya berharap, kejadian seperti itu tidak terulang kembali pada acara lain. Para pejabat juga diminta dapat menjadi teladan dan contoh yang baik bagi rakyat. Mulai dari masalah disiplin waktu dan hal lainnya. Pejabat itu publik figur, harusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Tepat waktu, etika, tata krama dan lainnya. Kalau molor seperti ini bagaimana bisa menjadi contoh yang baik bagi rakyat, sebutnya.

Sementara itu, kekesalan juga datang dari anggota DPRD Mempawah periode 2014-2019, Sy Muhammad Saleh. Legislator Partai Golkar itu mengaku sangat kesal lantaran harus menunggu acara pelantikan hingga berjam-jam. Janganlah seperti ini, membuat kami harus menunggu sampai berjamjam. Jika memang tidak bisa

hadir, kan bisa diwakilkan kepada pejabat lain agar kami tidak menunggu lama seperti ini. Saya pikir masih banyak pejabat lain yang bisa menggantikannya, cetus anggota DPRD Mempawah Dapil Sungai Kunyit, Toho dan Sadaniang itu.

Setelah empat jam molor, akhirnya Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya hadir. Acara pengambilan sumpah janji jabatan Anggota DPRD Mempawah periode 2014-2019 itu pun dapat dilaksanakan.

Dipimpin Wakil Ketua PN Mempawah, proses pengambilan sumpah berjalan lancar. Saya minta maaf karena terlambat hadir. Sebenarnya apa yang bapak dan ibu rasakan juga saya alami. Hanya saja kita berada di tempat yang berbeda.

Sejatinya saya berangkat dari Jakarta pukul 05.20 pagi, namun mengalami delay hingga berangkat pukul 09.30 dan tiba di Pontianak sekitar pukul 11.00 siang, terang Wagub. (fia)

Warga Wajok Meninggal Akibat DBD SIANTAN. Penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Mempawah semakin meresahkan.

Senin (15/9) malam, seorang warga Dusun Jeruk, Desa Wajok Hilir meninggal dunia akibat serangan penyakit ini.

Pemkab dituntut bertindak cepat mengantisipasi agar tidak ada lagi korban lain.

Sudah ada beberapa anak yang terserang DBD di daerah kami. Namun selama ini, baru kali ini hingga menimbulkan korban jiwa. Karenanya, kita bergerak cepat melakukan tindaklanjut di lingkungan masyarakat agar tidak ada lagi korban jiwa lain, tegas Kepala Desa Wajok Hilir, Abdul Majid, Rabu (17/9).

Menindaklanjuti kasus DBD tersebut, Majid mengaku pi-

haknya akan melakukan fogging di lingkungan masyarakat yang masuk dalam wilayah penyebaran DBD. Mensukseskan kegiatan tersebut, pihaknya telah membentuk tim fogging yang berjumlah 4 orang berasal dari Karang Taruna. Fogging ini untuk memberantas keberadaan nyamuk pembawa virus DBD, dan mencegah agar tidak menyebar luas ke daerah lain. Kegiatan fogging ini kita lakukan secara swadaya masyarakat, tuturnya.

Dengan tindakan fogging tersebut, dirinya berharap lingkungan masyarakat Desa Wajok Hilir aman dari serangan nyamuk penyebar DBD. Supaya tidak ada lagi warga di desanya yang terserang DBD, bahkan menjadi korban. Dia pun meminta agar

masyarakat tetap waspada dan pro aktif mengawasi kebersihan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Mudah-mudahan dengan fogging, masalah DBD dapat kami atasi dengan baik. Kita mengingatkan masyarakat agar senantiasa memperhatikan kebersihan lingkungan rumah, dan menerapkan pola hidup sehat. Lakukan tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Gerakan 3M, imbaunya.

Pengelola Program P2B2 Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Eko Dian Septiawan mengaku pihaknya senantiasa memantau penyebaran DBD di masyarakat, termasuk di Desa Wajok Hilir. Menurut dia, hasil pantauan menunjukkan jumlah

kasus DBD masih belum terlalu mengkhawatirkan.

Karena jumlah penderitanya belum masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Sebab, sampai ada dua orang anakanak di Parit Tok Adam yang terserang DBD. Dan satu orang lainnya meninggal dunia, ujarnya.

Eko mengaku telah memberikan pering atan dini kepada masyarakat. Yakni, berkaitan dengan bulan-bulan tertentu yang biasanya menjadi waktu munculnya penyebaran DBD. Peringatan itu disampaikan melalui sosialisasi atau penyuluhan, baik secara langsung maupun melalui unit kerja di bawahnya.

Kita sudah sosialisasikan bahwa pada bulan September dan Oktober, besar kemung-

kinan merebaknya kasus DBD di masyarakat. Kami juga selalu menganjurkan agar masyarakat melakukan antisipasi dengan menerapkan PSN dan 3M, paparnya.

Bahkan, timpal dia, instruksi terhadap antisipasi DBD disampaikan langsung oleh Sekda kepada Camat, agar melakukan pemberantasan DBD sejak dini di wilayah kerjanya masing-masing. Fogging saja sebenarnya sangat tidak cukup untuk memberantas, kalau sarang dan jentiknya masih berkembangbiak. Sebab, fogging hanya memberantas nyamuk dewasa, bukan sarangnya. Namun, tindakan fogging yang dilakukan aparat desa memang sudah tepat, tetapi sifatnya hanya insidentil, pungkasnya. (fia)

GELIAT KAYONG UTARA CAKAP ALANG

Transmigrasi Simpang Tiga Direncanakan Mulai 2015 SUKADANA. Masyarakat Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, kompak melontarkan kalimat setuju ketika Camat Sukadana Drs Syahrial Solihin menanyakan langsung ke masyarakat, apakah menolak atau menerima masuknya transmigrasi di desa itu. Terungkap di acara sosialisasi ketransmigrasian di Gedung Serbaguna Siduk Raya, Desa Simpang Tiga, Sabtu (13/9) pukul 08.00 pagi.

Mendengar ketegasan masyarakat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) KKU, secepatnya memproses agar program transmigrasi di Desa Simpang Tiga dapat terealisasi pada tahun 2015.

Usulan transmigrasi ini sebetulnya sudah cukup lama dan sempat mandeg, namun sekarang kita coba usahakan agar terealisasi, kata Kepala Dinas Sosnakertrans, Untung Hidayat.

Untung yang dilantik pada 30 Desember 2013 ini mengatakan, Dinas Sosnakertrans Provinsi Kalbar juga telah melakukan survei.

Bahkan, Konsultan Perencanaan yang juga Dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Joko Nugroho telah melakukan kajian di Desa Simpang Tiga juga di Desa Riam Berasap Jaya.

Kalau memang masyarakat sudah setuju, tahun depan program ini bisa kita mulai.

Semoga kementerian lekas merespon, doa Untung.

Konsultan Perencanaan yang juga Dosen di Fakultas Kehutanan Untan Pontianak, Joko Nugroho memaparkan, pola transmigrasi tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini ada pola baru berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 3/2014. Misalnya menyangkut masalah Satuan Pemukiman (SP), selain SP Baru yang sudah sejak lama dikenal dan sekarang ada SP Pugar dan SP Pemanfaatan.

Dikatakannya, SP Baru merupakan hasil pembangunan pemukiman trans baru dengan DT 300-500 kepala keluarga (KK). Adapun SP Pugar merupakan SP yang berupa pemukiman penduduk seperti yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan pemukiman baru dengan DT 300-500 KK. Sedangkan SP Pemanfaatan atau Tempatan, merupakan pemukiman penduduk setempat dalam eliminasi kawasan transmigrasi. Desa Simpang Tiga ini cocoknya adalah transmigrasi dengan pola SP Pugar, usulnya.

Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali sepenuhnya menyerahkan kepada masyarakat. Melihat masyarakat mendukung, Kades Simpang Tiga berharap agar warga trans dari luar yang didatangkan ke desanya memiliki keterampilan, baik di bidang pertanian, perkebunan, dan perternakan. (lud)

PU Minta Warga Bersabar K ETAPANG . Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ketapang, Drs Heronimus Tanam menjelaskan terkait di sepanjang ruas Jalan Ketapang-Pesaguan dan Pesaguan- KendawaDrs Heronimus Tanam . ngan yang masih berdebu masyarakat di minta bersabar.

Pegerjaan ruas jalan itu dikerjakan secara bertahap, timbun dulu pakai tanah kuning jadi sabar saja. Saat ini pengerjaan pembangunan jalan sudah masuk tahap Sol atau pengaspalan, jelas Tanam Rabu (17/9).

Heronimus Tanam menjelaskan kalau persoalan debu tersebut terutama dilokasi proses pengerasan yang menggunakan tanah kuning memang tidak bisa dihindari.

Kita minta masyarakat sabar, sebab saat ini sudah masuk tahap pengerjaan pengaspalan hanya saja dilakukan dari arah Kendawangan terlebih dahulu, karena ada permintaan dari warga, ungkapnya Ia menjelaskan kalau ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat adalah jalan yang fungsional sepanjang 20 Kilometer dari pengerjaan jalan Pesaguan - Kendawangan yang efektif 11 Kilometer ditahun 2014 ini.

Untuk pengerjaan fungsional selanjutnya dilakukan tahun 2015 nantinya semuanya selesai, jelasnya.

Tanam menuturkan, pekerjaan jalan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengerasan hingga pengaspalan dengan hotmix. Namun katanya kalau pengerjaan tersebut memang tidak dapat dilakukan sekaligus dalam sebuah penganggaran. Anggaran itu tidak bisa kita ajukan sekaligus, jadi proses bertahap dari tahun anggaran 2013,2014 dan terakhir 2015, ujarnya.

Sementara itu, Tokoh masyarakat Kendawangan, Syarif Abdullah meminta kepada para pengendara terutama truk yang melalui ruas jalan tersebut agar melintasi jalan dengan pelan, agar tidak menimbulkan debu yang banyak jika melintasi jalan dengan kecepatan tinggi. Kita minta pelan-pelan agar aktivitas warga disepanjang ruas jalan tidak terganggu, harapnya.

Ia menjelaskan sebenarnya ada tiga jalan alternatif yang bisa dilalui truk muatan untuk menghindari dampak dari debu, apalagi saat ini mulai musim kemarau dan panas. Semua tinggal kemauan dan niat pengendara namun harus juga ada arahan dari pemimpin kecamatan, semua juga untuk antisipasi dampak dari debu, pungkasnya. (Jay)

Kamis, 18 September 2014

11

APBD-P KKU Menjadi Rp529,5 M SUKADANA. APBD Perubahan KKU 2014, untuk pendapatan daerah sebelum perubahan Rp523.715.393.325,96, setelah perubahan menjadi Rp529.547.970.681,15 atau bertambah bertambah Rp5.832.577.355,19. Terungkap di sidang paripurna DPRD KKU, Senin (8/9).

Akumulasi pendapatan daerah itu dari pendapatan asli daerah (PAD). Disepakati sebelum perubahan sebesar Rp23.057.939.130,96, setelah perubahan menjadi Rp24.349.206.123,15, bertambah sebesar Rp1.301.266.992,19.

Sedangkan dana perimbangan disepakati sebelum perubahan Rp464.328.066.895,-. Setelah perubahan disepakati sebesar Rp467.229.735.729,-, bertambah Rp2.901.668.834,-.

Kemudian pada lain-lain pendapatan yang sah disepakat i sebelum perubahan Rp36.329.387.300,-.

Setelah perubahan menjadi Rp37.959.028.829,-, bertambah Rp1.629.641.529,-.

Untuk kategori belanja, disepakati sebelum perubahan Rp543.045.063.040,-.

Setelah perubahan sebesar Rp550.288.579.288,59, b e r t a m b a h Rp7.243.516.248,19.

Rinciannya, tidak langsung disepakati sebelum perubahan Rp199.473.768.870,40.

Setelah perubahan sebesar Rp190.899.885.749,59, b e r k u r a n g Rp8.573.883.120,81.

Sedangkan belanja langsung disepakati sebelum perubahan Rp343,571.294.170,. Setelah perubahan

Ilustrasi/ISt

Rp359.388.693.539,-, bertambah Rp15.817.399.369,-.

Untuk kategori surplus maupun defisit, laporan realisasi anggaran defisit dis-

epakati sebelum perubahan Rp19.329.669.714,44, setelah perubahan Rp20.740.606.607,44, bertambah Rp1.410.938.893,-

dari selisih pendapatan Rp529.547.970.681,15 d a n b e l a n j a Rp550.288.579.288,59.

Pembiayaan daerah antara lain, penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp22.204.669.714,44.

Setelah perubahan Rp22.740.608.607,44, bertambah Rp535.938.893,-.

Pengeluaraan pembiayaan daerah, disepakati sebelum perubahan Rp2.875.000.000,-.

Setelah perubahan Rp2 miliar, berkurang Rp875 juta.

Realisasi pembiayaan netto disepakati sebelum perubahan Rp19.329.669.714,44.

Setelah perubahan Rp20.740.608.607,44, bertambah Rp1.410.938.893,-.

Sisa lebih pembiayaan anggaran KKU tahun berkenaan Rp0,-. (lud)

Diklat Penyiapan Calon Kepsek SUKADANA. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, mengadakan pendidikan dan latihan (Diklat) penyiapan calon kepala sekolah (Kepsek) di Hotel Mahkota Sukadana, Senin (15/9).

Disdik KKU telah mengadakan seleksi, apendidikan, serta pelatihan calon Kepsek sejak tahun 2011. Pada tahun itu merupakan angkatan pertama dengan jumlah kelulusan 14 orang Kepsek. Terdiri dari lima orang kepala SD, tiga orang kepala SMP, dan 6 orang kepala SMA dan SMK. Sedangkan di tahun 2012 terdapat 16 orang kelulusan Kepsek, tahun 2013 ada 21 Kepsek, tahun 2014 ini mencapai 21 Kepsek, satu di antaranya seorang perempuan yang mengikuti seleksi calon Kepsek.

Minat para guru untuk mengikuti serta menjadi kepala sekolah di Kayong Utara ini sangat rendah. Mungkin dikarenakan memiliki kesibu-

KETAPANG CAKAP ALANG

RAKYAT KALBAR

kan yang lain setelah kegiatan mengajar, juga ada ketakutan dari mereka jika nanti lulus seleksi ditempatkan di daerah kepulauan ataupun daerah terpencil, kupas Dra Hj Hilaria Yusnani, Kepala Disdik KKU. Hilaria Yusnani berharap pada tiap tahunnya minat para guru bertambah banyak dan termotivasi untuk menjadi Kepsek. Beliau juga berpesan kepada calon Kepsek, supaya setelah menjadi Kepsek bisa menjalankan supervisi (pengawasan) guru-guru. Jangan ada keengganan untuk melakukan hal tersebut, pesan Hilaria.

Dikatakannya Kepsek memegang peranan penting dan strategis di sekolah pada saat ini, khususnya pada pelaksanaan kurikulum 2013. Pada perannya, terdapat kewenangan mengambil keputusan.

Kepsek memegang peran yang sangat menentukan.

Dalam analisisnya daya kreasi Kepsek menentukan kecepatan dan ketepatan pe-

metro

rubahan sekolahnya. Motivasi dan Kompetensinya menjadi sebuah tenaga dalam menggerakkan seluruh guru yang dibawahinya. Kepsek yang profesional harus memiliki sifat yang mengayomi dan menjadi teladan bagi para guru.

Pendidikan dan latihan calon kepala sekolah ini, diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di kayong utara terutama dengan penerapan kurikulum 2013 yang saat ini sedang berjalan.

Kami harapkan pelatihan ini dapat menjawab persoalan itu dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada calon kepala sekolah. Yang mana sebelum masuk ke tahap pendidikan dan latihan itu, mereka terlebih dahulu mengikuti seleksi administrasi dan tes tertulis, ulas Hj Hilaria.

Program pendidikan dan pelatihan ini, tambah dia, sesuai dengan sebagaimana yang ditekankan dalam Permendiknas nomor 28 tahun

2010 pasal 3, menerangkan penyiapan calon kepala sekolah ataupun madrasah, meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Berkaitan dengan hal itu, diharapkan kabupaten maupun kota melalui dinas pendidikan akan mendapatkan kepala sekolah yang andal, profesional, memiliki visi, dan misi yang mampu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju sekolah yang berkualitas.

Terbitnya permendiknas nomor 28 tahun 2010 tersebut diharapkan agar adanya standarisasi untuk kepala sekolah semuanya sama. Sebab kepala sekolah adalah salah satu manusia super, dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya sangat besar, Kepala sekolah harus bisa memberikan manfaat kepada para guru, siswa, orang tua dan kepala dinas.

Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalbar Drs Suhar-

tono Arham MSi, mengatakan pelatihan ini menyedekahkan secara ikhlas kemampuan para calon kepala sekolah untuk memajukan pendidikan di sekolah. Tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang baik ataupun buruk, jadi gaya kepemimpinan harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi dalam kekuasaannya, jelas dia.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) KKU, Muhammad Irvan mengatakan dari pengamatannya selama ini, dari tahun ke tahun, minat para guru untuk mengikuti seleksi calon Kepsek terus meningkat.

Hal ini terlihat semakin banyaknya yang ikut seleksi.

Saya berharap ke depannya semakin banyak para guru yang termotivasi untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, dan juga perlu diperhatikan kesejahteraan dari guru-guru. Terutama mereka yang ditempatkan di daerah terpencil atau kepulauan, papar Muhammad Irvan. (lud)

Isteri Dominasi Gugatan, Perceraian Meningkat KETAPANG. Ketua Pengadilan Agama Ketapang, Nasrulloh mengungkapkan kasus dan perkara perceraian di Ketapang dan Kayong Utara terus meningkat. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ketapang didominasi gugatan cerai istri yang meminta cerai.

Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum pernikahan. Belum lagi ditambah kasus perceraian yang dilakukan di bawah tangan, kata Nasrulloh Rabu (17/9).

Ia menjelaskan, setiap tahunnya angka gugatan dan permohonan perceraian itu trendnya meningkat. Pada 2013, lebih dari 500 perkara gugatan dan permohonan ce-

rai yang masuk ke Pengadilan Agama. Tahun ini, sampai hari ini saja sudah lebih dari 400 gugatan dan permohonan cerai yang masuk, ujar Nasrulloh.

Data yang masuk ke Peng adilan Ag ama Ketapang di tahun 2014, sudah ada 426 gugatan cerai dan 30 p e r m o h o n a n c e r a i . Pa d a September saja, ada 36 perkara yang masuk masuk.

Sementara di tahun 2013, ada 547 gugatan cerai dan 33 permohonan serai. Sedangkan 530 gugatan diputuskan dan 32 permohonan diputuskan.

Sebelum disidangkan, kita panggil dulu kedua belah pihak. Apa yang menjadi permasalahan. Jika memang perma-

salahannya bisa diselesaikan tanpa harus bercerai, maka tidak harus disidangkan, ungkapnya.

Nasrulloh menuturkan, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ketapang memang didominasi gugatan cerai atau sang istri yang meminta cerai. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

Mulai dari faktor pekerkonomian hingga perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami.

Selain perceraian yang diputuskan di pengadilan, banyak juga terjadi perceraian yang dilakukan di bawah tangan. Tapi jika nikahnya resmi, maka cerainya juga harus resmi, yaitu melalui pengadilan, jelas Nasrulloh.

Ia menjelaskan, perceraian dalam pernikahan jangan dianggap sepele. Untuk mengambil sikap itu diperlukan pertimbangkan secara matang. Karena menurutnya, yang akan menjadi korbannya adalah anak. Jangan karena masalah sedikit langsung minta cerai. Jangan seperti itu, harapnya.

Menurutnya, terkait sosialisasi untuk meminimalisir angka perceraian ini, pihaknya mengaku tidak ada program.

Namun demikian, pihaknya siap jika Pemda merangkul Pengadilan Agama dalam melangsungkan sosialisasi.

Karena dari pengadilan sendiri tidak ada program tersendiri. Kami siap untuk memberikan penyuluhan

hukum jika Pemda mau, ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus perceraian, Ia menghimbau agar langsung datang dan mengurus ke kantor Pengadilan Agama sendiri tanpa menggunakan perantara. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik percaloan. Kita ing in pengurusan seg ala macam di kantor ini bebas dari bentuk percaloan, korupsi dan sebagainya, harapnya.

Ia menambahkan, layanan di Pengadilan Agama di Ketapang juga transparan dan bisa diakses melalui website yang telah disediakan. Jadi, semua tata cara dan prosedurnya sudah diatur. (Jay)

Dana Tak Cukup Jangan Jadi Alasan KETAPANG. Anggota DPRD Ketapang Gusmani SE meminta Dinas Pendidikan Ketapang segera membayarkan tunjangan sertifikasi guru.

Dinas Pendidikan jangan menjadikan alasan bahwa pusat mengirim dana tidak cukup.

Tunjangan serifikasi guru segera dibayar, para guru sudah mengeluh kepada Dinas Pendidikan Ketapang belum membayarkan Sertifikasi guru itu, tegas Gusmani, Rabu (17/9).

Padahal dana tersebut sudah dikirim dari pusat dan saat ini sudah masuk triwulan ketiga. Ia meminta Dinas Pendidikan jangan menjadikan alasan dana yang dikirim tak cukup. Pusat itu menerima data dari masing-masing dinas dari kabupaten, katanya.

Menurut legislator Golkar ini, di Kabupaten lain sertifikasi guru ini sudah dibayarkan semua, tinggal di Kabupaten Ketapang yang belum dibayarkan. Kami sudah lakukan konfirmasi hal ini. Kami

minta Pemda Ketapang dapat mengawasi pembayaran serifikasi guru tersebut karena sudah terlambat, tegasnya.

Gusmani menuturkan, tunjangan sertifikasi guru ini merupakan hak para guru jangan terkesan diperlambat kasihan guru-guru yang ada di pedalaman yang sekarang menunggu dan berharap pembayaran sertifikasi segera di realisasikan.

Kita tahu mereka sangat memerlukan seperti anak kuliah dan lainlain, jadi harus segera dibayarkan hak-hak mereka, ujar Gusmani.

Sebelumya Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan Dinas Pendidikan Ketapang, Philipus mengatakan, terkait pembayaran sertifikasi guru, pihaknya baru menerima uang dari pusat pada awal September ini.

Baru tanggal 25 kita Rekon di Jakarta, kemudian pusat baru kirim dananya awal bulan ini, namun belum bisa dibagikan, karena dana yang ada masih tidak mencukupi,

Gusmani. JAIDI CHANDRA

ungkapnya kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, dari rapat yang dilakukan bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ketapang pihaknya sepakat untuk sementara membagikan dana yang ada untuk menutupi dua bulan tunjangan sertifikasi terlebih dahulu.

Untuk Triwulan pertama sudah dibayarkan, yang kurang saat ini untuk Triwulan kedua. Namun sudah ada kesepakatan kalau akan dibagikan untuk dua bulan terlebih dahulu dari 3 bulan yang belum dibayarkan pada Triwulan kedua ini, jelasnya.

Ia mengaku untuk kekurangan dana sertifikasi saat ini Ketapang masih kekurangan dana sekitar Rp3 miliar yang mana untuk menutupi sebanyak 1119 guru yang ada di Ketapang. Seharusnya Rp19 Miliar dan harusnya semester ini sudah beres. Tapi masih ada kekurangan dana, dan itu pusat yang atur, pungkasnya (Jay)

12

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014 LABOH JU

MELAWI MEMBANGUN

Pemprov Diminta Perbaiki

Jembatan Manggala

Rudy HR. SUKARTAJI

Jalan Padat Karya Segera Dibangun NANGA PINOH. Jalan mulus, mudah dilintasi dan tahan lama merupakan kebutuhan yang sangat mendasar di Kabupaten Melawi. Begitu pula harapan warga Desa Kelakik yang meminta agar Jalan Padat Karya segera dibangun.

Aspirasi tersebut mendapat jawaban positif dari Pemkab Melawi. Jalan yang menghubungkan Desa Kelakik dan Desa Paal di pinggiran Sungai Melawi ini kabarnya akan dibangun tahun 2015 mendatang. Tahun depan Jalan Padat Karya akan dibangun, kata Kades Kelakik, Rudy HR, Rabu (17/9).

Rudy mengaku mendapat informasi pembangunan jalan tersebut langsung dari Bupati Melawi.

Adanya keinginan Pemkab Melawi membangun Jalan Padat Karya jelas diapresiasi warga Kelakik.

Sebab, usulan untuk membangun jalan ini sudah lama diajukan. Bahkan, tiap tahun selalu diajukan supaya segera dibangun. Sudah lama warga Kelakik ingin Jalan Padat Karya dibangun.

Bahkan, setiap kali ada Musrembangdes selalu ada pengusulan untuk membangun Jalan Padat Karya. Kita sangat mengapresiasi keinginan pemerintah, ungkapnya.

Jalan Padat Karya sepanjang 5 kilometer merupakan jalan tua yang menjadi penghubung warga Kelakik dengan Desa Paal yang langsung menuju ke ibukota Melawi, Nanga Pinoh. Jalan ini pernah dilakukan penimbunan sebelum tahun 2010 silam. Jalan ini memang rawan banjir, karena berada di pinggir Sungai Melawi.

Saat kemarau, hampir semua warga Kelakik memilih jalan ini saat pergi ke Pasar Nanga Pinoh. Sebab, jaraknya lebih dekat dibandingkan jalan dari Kompleks BTN Akong. Namun saat musim hujan, jalan ini jelas tidak bisa dilintasi lantaran masih berupa jalan tanah. Kalau hujan, jalan itu tidak bisa lintasi. Jalan ini merupakan pilihan utama. Karena jalan ini jalan pintas yang digunakan warga Kelakik yang ingin ke pasar. Setiap hari warga Kalakik saat pergi ke pasar pasti melintasi Jalan Padat Karya, pungkasnya. (aji)

Rusaknya jembatan di Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan sangat membahayakan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar diminta segera memperbaiki jembatan yang menghubungkan jalan provinsi tersebut.

Jembatan Manggala sudah jebol, mesti segera diperbaiki.

Dalam waktu dekat mesti segera ditangani, kata tokoh pemuda Melawi, Ade Salahudin, Rabu (17/9).

Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya sempat melintasi jembatan tersebut menggunakan mobil. Kendaraan yang ditumpanginya terpaksa harus berhenti.

Bahkan, sopir ikut turun untuk memastikan apakah jembatan bisa dilalui atau tidak.

Setelah memastikan arah ban, kendaraan baru bisa lewat, namun dengan sangat hatihati. Sangat takut melintasi Jembatan Manggala. Lubang yang jebol jelas berbahaya bagi kendaraan, bila kendaraan salah arah. Apalagi bagi mereka yang jarang melintasi

jembatan itu, mesti memastikan dengan hati-hati, kata Ade. Dia memastikan, bila salah memilih haluan, bisa-bisa lubang jembatan bisa memakan korban. Sebab ukuran lubang cukup besar dan bisa membuat kendaraan terperosok ke dalam lubang tersebut. Tidak hanya kendaraan roda empat, bahkan kendaraan roda dua pun bisa terperosok ke dalam lubang. Jangan sampai ada korban baru melakukan tindakan. Jembatan itu bagai menanti korban bila tidak segera diperbaiki, ujarnya.

Jika kendaraan terperosok, ujar Ade, dipastikan korban akan mati. Sebab, jarak jembatan dengan dasar sungai mencapai 30 meter.

Dia mengingatkan, Jembatan Manggala saat ini merupakan akses utama yang paling banyak digunakan. Semenjak jalan provinsi mulus, jembatan ini merupakan pilihan utama.

Sebelum jalan mulus, warga lebih memilih melintasi jalan milik perusahaan. Seka-

Jembatan Manggala di Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan rusak. SUKARTAJI

rang orang lebih memilih jalan provinsi karena telah mulus. Warga Kecamatan Sokan, Sayan, Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat kalau ingin ke Nanga Pinoh pasti melewati jalan ini, begitu pula sebaliknya, ujarnya.

Kendati begitu, dia mengusulkan agar Pemprov membangun kembali jembatan ini, dan merobohkan jembatan lama. Sebab jembatan ini sudah terbilang tua, kayu-kayu belian pun sudah kurang kuat untuk menahan beban.

Jembatan baru mesti dibangun dengan konstruksi baja.

Sebab, ulas Ade, jembatan ini sering dilintasi oleh kendaraan besar bermuatan berat.

Seperti angkutan umum, angkutan hasil pertanian dan perkebunan warga. Termasuk pula angkutan sembako ke daerah perhuluan. Jembatan Manggala sudah layak dibangun kembali. Kalau memang akan dibangun, mestinya dibangun dengan konstruksi baja, pintanya. (aji)

Warga Lengkong Nyadom Minta SMP N ANGA P INOH . Anak-anak Desa Lengkong Nyadom, Kecamatan Ella Hilir yang akan melanjutkan pendidikan harus mengeluarkan biasa besar dan waktu lama.

Pasalnya, SMP paling dekat berada di ibukota Kecamatan Ella Hilir.

Kami sangat membutuhkan gedung SMP, karena hingga kini para orangtua yang ingin melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke tingkat SMP terpaksa menyekolahkan anaknya ke SMP yang ada di pusat kota kecamatan, ungkap Kepala

Dusun Nawa Permai, Desa Lengkong Nyadom, Totoi Firdaus, Rabu (17/9).

Para orangtua harus mengeluarkan biaya Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu setiap hari bagi anaknya yang akan pergi sekolah. Uang tersebut digunakan untuk biaya transportasi dan jajan di sekolah. Jadi bisa dihitung berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh orangtua untuk biaya anaknya setiap bulan. Hanya untuk transportasi dan makan siang saja sudah Rp 600 ribu, ungkapnya.

Pengeluaran Rp 600 ribu ini bila cuaca tidak hujan dan t idak sepeda motor yang dikendarai tidak rusak. Belum lagi kata Totoi, saat turun hujan, anakanak dari desa tersebut terpaksa meliburkan diri, karena tidak bisa pergi ke sekolah.

Sebab, kondisi jalan menuju sekolah hancur lebur akibat jalannya berlumpur. Jarak dari rumah ke sekolah tidaklah jauh, hanya sekitar 12 kilometer. Kalau jalannya bagus tentunya tidak masalah bagi anakanak untuk pergi ke sekolah, ucapnya.

Totoi menjelaskan, selain menyekolahkan anaknya ke SMP yang ada di Ella Hilir, para orangtua di desa tersebut juga menyekolahkan anaknya ke SMP Satu Atap yang berada di Nawa. Namun untuk sekolah kesana, anakanak terkendala harus menyeberangi Sungai Melawi.

Sementara untuk menyeberangi Sungai Melawi, anakanak harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 300 sekali menyeberang. Apabila banjir, anakanak tidak berani pergi ke sekolah, karena takut menyeberangi Sungai Melawi,

jelasnya.

Totoi berharap, Pemkab Melawi segera membangun gedung SMP di desa tersebut. Apalagi di desa tersebut sudah ada SD Nawa, SD Nanga Pangan, SD Lengkong Nyadom, dan SD yang berada di lokasi transmigrasi.

Pengajuan pembangunan gedung SMP sudah pernah dilakukan, diantaranya melalui Musrenbang Desa Lengkong Nyadom. Mudah mudahan dengan pengajuan tersebut, ke depannya bisa direalisasikan oleh pemerintah, harapnya. (aji)

SINTANG RAYA JANTOH KITA

Dinkes Kewalahan Tangani DBD Korban Meninggal Bertambah SINTANG-RK. Korban Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah. Kali diderita bocah yang masih duduk di bangku sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Tanjung Puri. Minggu (14/9). Korban meninggal setelah dinyatakan positif terjangkit DBD. Masyarakat kembali diminta turut melakukan pencegahan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) bahkan mengakui kewalahan melihat kondisi ini. Sebab untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, berbagai upaya telah dilakukan. Namun korban terus bertambah, dan kini tercatat menjadi enam korban meninggal di Sintang. Hingga kini data kita berjumlah enam korban meninggal, ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Sintang, Darmadi, Senin (15/9).

Pihaknya kembali meminta masyarakat untuk tanggap. Sebab keterlambatan respon cepat untuk penanganan kepada anggota keluarga yang terkena DBD akan berakibat fatal. Masyarakat juga dianggap masih belum begitu memahami tindakan ini. Sering kali terjadi keterlambatan penanganan sehingga membuat pasien sulit tertolong.

Ketika sudah kondisi berat, baru dibawa ke rumah sakit, namun jika trombositnya sudah jauh menurun, kesempatan tertolong menjadi kecil, kata Darmadi.

Dengan demikian data Dinkes menyebutkan, korban meninggal bertambah menjadi enam orang. Lokasi kejadian di SDN 01. Sebetulnya sudah kita fogging. Pada saat fogging itulah kita mendapatkan korban yang sakit, yang diketahui terkena DBD, namun terlambat untuk dibawa ke rumah sakit, ungkap Darmadi.

Menurutnya masyarakat sudah tahu kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB ) atau bahkan wabah DBD ini, sehingga diharapkan turut melakukan antisipasi. Kita juga sudah kelimpungan sendiri. Petugas sudah kita sebar untuk melakukan pemantauan.

Khusus Puskesmas sudah kita minta, warga yang datang langsung kita kasih abate, jelasnya.

Ke depan, Dinkes meminta adanya peran aktif seluruh elemen masyarakat, baik lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga RT untuk melakukan pertemuan dengan bupati. Kita turun bersama-sama, agar turut menggerakkan masyarakat, papar Darmadi.

Dijelaskannya, DBD saat ini tidak lagi bergantung, apakah musim panas atau penghujan. Bahkan dari Januari hingga September ini telah terjadi 257 kasus DBD. Kasus terjadi hampir setiap pekannya, dengan pasien satu hingga dua orang. Kita minta kepada orangtua, dan pihak sekolah untuk waspada, pinta Darmadi.

Waktu yang perlu diantisipasi oleh orangtua, terutama untuk melindungi anak-anak pada gigitan nyamuk, yakni pukul 08.00 pagi hingga pukul 10.00 pagi, dan pada sore hari. Antisipasi dini bisa dilakukan dengan mengoleskan minyak serai, atau autan kepada anak. (din)

IPK Tinggi Bukan Jaminan Lulus CPNS S I N T A N G -RK. Penentuan kelulusan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 ini berdasarkan sistem passing grade. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sintang, Veronica Ancili mengatakan, pemberlakuan sistem passing grade telah diinformasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Tentunya harus lolos terlebih dahulu dalam hal mengerjakan soal-soal computer assisted test (CAT) secara online, kata Veronica.

Pemberlakuan passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi, sama seperti tahun lalu. Veronica memastikan tidak ada toleransi. Penerapan sistem passing grade sudah merupakan ketentuan dari pemerintah pusat, tegasnya.

Sedangkan untuk nilai, lanjut Veronica, dari jumlah keseluruhan passing grade berbasis CAT, terdiri dari tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan, masuk dalam bagian Tes Kemampuan Dasar (TKD).

Passing grade untuk tes karakteristik pribadi nilainya harus 105, tes intelegensia umum 75, dan nilai lulus tes wawasan kebangsaan harus 70.

Bila nilainya di bawah itu, maka tidak lulus, walau nilai akademisnya tinggi, ucapnya.

Veronica mengimbau kepada seluruh peserta seleksi CPNS tahun 2014 ini agar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terus belajar untuk mengasah kemampuan.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi tidak menjamin peserta dapat lulus CPNS.

Yang penting ia harus melewati passing grade yang telah ditentukan, baru kemudian berdasarkan ranking, tegas Veronica.

Sejak dibuka pendaftaran awal bulan September lalu dengan menggunakan sistem online, telah terdaftar sebanyak 1.304 peserta, dan 183 peserta sudah menyerahkan berkas. Jumlah pendaftar dimungkinkan terus bertambah, karena jadwal pendaftaran ditutup hingga 24 September 2014. Adapun penyerahan berkas terakhir 30 September 2014, dan test pada 10 Oktober 2014 di SMKN 1 Sintang, dengan sistem gelombang.

Ribuan peserta harus bersaing untuk memperebutkan 99 formasi.

Ta h u n i n i Ka b u p a t e n Sintang hanya mendapatkan 99 formasi, terdiri dari

teknis, fungsional guru dan fungsional kesehatan, jelas Veronica.

Penerapan sistem berbasis komputer atau CAT dan nilai ambang batas atau passing grade, menjadi kekhawat iran banyak peserta.

Satu diantara peserta CPNS asal Kecamatan Ketungau Hulu, Siska Corianti, merasa seleksi CPNS tahun 2014 ini sangat berat dan ribet, mulai dari mendapatkan informasi, pendaftaran hingga tesnya.

Saya yang dari daerah Ketungau kesulitan mau ikut seleksi CPNS, Bang. Karena harus mengurus semuanya di Kota Sintang, ujar Siska.

Selain itu, ia mengaku masih belum memahami betul penggunaan sistem berbasis komputer atau CAT. Apalagi dengan diberlakukannya sistem passing grade, yang merupakan seleksi awal

untuk menuju tahap seleksi berikutnya. Walau nilai akademis kita tinggi, tapi passing grade tidak memenuhi standar, kita tidak bisa lulus.

Itu yang saya khawatirkan, ucapnya.

Senada diungkapkan peserta lainnya, Imanuel Kobus. Menurutnya, penerimaan CPNS tahun ini merupakan yang pertama kalinya bagi dia. Ia mengakui belum mengetahui mekanisme seleksi yang menggunakan sistem CAT. Sepertinya mudah, tapi cukup membingungkan.

Apalag i deng an penerapan sistem kelulusan yang berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade.

Biarpun nilai kita tinggi dari yang lainnya, tapi tidak memenuhi passing grade, tetap saja tidak lulus. Sistem ini memang cukup ketat, katanya. (din)

IRT Perlu Tambahan Pengetahuan dan Keterampilan

Bupati Hadiri Penilaian Lomba P2W-KSS di Kenyabur Baru

Milton bersama Tim penilai P2W-KSS. SINTANG-RK. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) merupakan salah satu program yang mengarahkan peningkatan peranan

Singkong berukuran besar merupakan salah satu sektor pertanian masyarakat Kenyabur Baru. SUHARDIN wanita dalam pembangunan dan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan, serta mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia.

Demikian disampaikan Bupati Sintang Drs Milton Crosby MSi saat menghadiri penilaian lomba P2W-KSS di Desa Kenyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Rabu (17/9). Kegiatan

ini juga berperan dalam membangun masyarakat pedesaan umumnya, dan perempuan khususnya. Saya berharap kegiatan ini mampu mendorong kaum perempuan berperan lebih besar dalam keluarga, kata Milton.

Menurut Milton, Ibu Rumah Tangga (IRT) dipandang perlu tambahan pengetahuan dan keterampilan, agar mampu mengelola sumber daya yang bisa menambah penghasilan, dan perekonomian keluarga. Ia berharap keterlibatan kaum perempuan dalam lomba P2W-KSS ini tidak berhenti setelah penilaian dan lomba dilaksanakan, tetapi bisa terus diterapkan dalam keluarga dan masyarakat.

Saya berharap seluruh stakeholder di Desa Kenyabur Baru dan tim pendamping untuk selalu kompak dan bekerjasama, sehingga Desa Keyabur Baru bisa bersaing dengan desa lainnya di Kalimantan Barat, ungkap Milton.

Pemkab Sintang menunjuk Desa Kenyabur Baru untuk mewakili Kabupaten Sintang dalam lomba program P2W-KSS, 10 program PKK, Posyandu dan Toga tingkat provinsi. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

“

Hanya saja dari tiga danau ini hanya satu yang belum ada surat keputusan (SK) danau lindung RISMAWATI dari Bupati, yakni danau Keliling. Kapuas Hulu memiliki banyak danau, tapi danau lindung yang telah memiliki SK baru ada 23,

”

Danau Sumbang Pembangunan Desa PUTUSSIBAU-RK. Pengelolaan danau yang dilakukan masyarakat di Kapuas Hulu mampu menggerakan pembangunan di perdesaan, meski dalam skala kecil. Seperti yang dilakukan masyarakat pengelola Danau Keliling, Danau Empangau dan Danau Aur. Hasil ikan di danau-danau ini sebagian dijual masyarakatnya untuk pembangunan desa, kata Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Ir Rismawati, Rabu (17/9).

Risma menjelaskan, pola bagi hasil untuk pembangunan desa dari hasil ikan ini memang diikat dengan aturan adat dan desa.

Masyarakat berupaya membangun, disamping menjaga kelestarian ikan itu sendiri.

Hanya saja dari tiga danau ini hanya satu yang belum ada surat keputusan (SK) danau lindung dari Bupati, yakni danau Keliling.

Kapuas Hulu memiliki banyak danau, tapi danau lindung yang telah memiliki SK baru ada 23, terangnya.

Menurut Risma, Danau Keliling seharusnya bisa dibuatkan SK danau lindung. Sebab potensinya sangat besar, sekali panen saja bisa 3 sampai 4 ton. Danau Keliling belum di SK karena belum ada tembusan dari Kantor Lingkungan Hidup (LH).

Kalau sudah ada tembusan dari kantor LH, baru bisa di-SK dan selanjutnya ada pembinaan dan bantuan sarana prasarana dari pemerintah daerah ataupun Pusat.

Tahun ini danau Keliling baru bisa dibantu lewat pos pengawasan saja, karena SK pun belum ada, ujarnya.

Sejauh ini peran pelestarian ikan dari danau lindung pun semakin membaik, walaupun ada yang bermasalah. Contohnya, danau Selogan yang ada diantara desa Buak Maung dengan desa Ujung Sait, pada Kecamatan Jongkong dan Pengkadan. Danau lindung itu sebelumnya ada pada salah satu desa, tapi karena ada pemekaran desa lalu jadi masalah. Tapi masalah ini sedang diselesaikan, tutup Risma. (aRm)

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014

13

Kapuas Hulu Masuk Dalam Pembangunan Pertanian Nasional

Tahun Ini Dapat Jatah 3.500 Hektar Cetak Sawah PUTUSSIBAU -RK. Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan pemerintah pusat masuk dalam pembangunan pertanian nasional. Dengan begitu, apapun yang diusulkan daerah akan direspon cepat oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Kapuas Hulu sudah ditetapkan dalam pembangunan pertanian nasional oleh pemerintah pusat. Artinya, apa yang akan diajukan oleh Kapuas Hulu akan cepat direspon serta diprioritaskan pemerintah pusat melalui kementerian terkait, ujar Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu, Drs Abdurassyid MM, Rabu (17/9/2014).

Tahun 2014 ini, kata Rasyid ‒ sapaan akrab Abdurassyid, Pemkab Kapuas Hulu, mendapat kuota 1.000 hektar cetak sawah baru. Kemudian, oleh Kementerian Pertanian ditambah lagi 2.500 hektar.

Dengan begitu, Kapuas Hulu diberi jatah 3.500 hektar cetak sawah baru.

Tinggal petani saja, bagaimana bergerak dan mensukses-

kan program yang digulirkan pemerintah pusat itu. Ini baru padi, belum lagi singkong dan berbagai komoditi pertanian lannya yang juga disodorkan oleh pemerintah pusat untuk dikembangkan di Kapuas Hulu. Seperti singkong dan buah pala yang cocok dikembangan di daerah ini, tinggal bagaimana petani siap atau tidak, kata Rasyid.

Demikian juga dengan peternakan, menurut dia baik sapi maupun lainnya tinggal diusulkan ke pusat, tetap akan dikabulkan. Untuk sapi, tergantung bagaimana usulan dari Kapuas Hulu dan direkomendasikan untuk ditindak lanjuti.

Untuk saat ini, kata Rasyid, pihaknya tengah fokus pada pembangunan cetak sawah.

Baik untuk padi Seluang atau paritas lainnya. Untuk padi Seluang ada 70 hektar dengan target 350 ton gabah, ujarnya.

Target 530 hektar gabah kering giling memang belum bisa memenuhi permintaan pusat, dimana setiap bulan Jakarta minta jatah 300 ton

Abdurrasyid. ARMAN HAIRIADI beras Raja Uncak yang dihasilkan dari padi Seluang.

Rasyid mengatakan, untuk memenuhi permintaan beras raja uncak, tentu akan dilakukan bertahap. Misalnya Hulu Gurung yang petaninya sudah swasembada beras akan dicoba untuk menamam padi Seluang.

Mengenai potensi singkong

yang juga dicanangkan Kementerian Pertanian untuk dikembangkan, dikatakan dia, pihaknya terlebih dahulu akan mengkaji kesiapan lahan dan petani untuk mengembangkannya. Pemerintah pusat kan sudah siap bantu jadi kita harus menyiapkan petain dan lahannya dulu. Nanti kami akan kaji dua hal ini, kaya

Rasyid.

Selama ini pengembangan singkong atau ubi kayu hanya dalam pola kebun rakyat.

Apabila hendak difokuskan untuk pengembangannya maka akan didata dan dijajaki. Kita harus rencanakan terlebih dahulu, kalau clear baru sosialisasi, selanjutnya kejar faktor pendukung lain, ucap Rasyid.

Keadaan di lapangan, Rasyid menilai masih ada peluang untuk pengembangan singkong. Terlebih lahan tidur masyarakat masih banyak.

Singkong juga adalah jenis tanaman yang tidak memilih keadaan tanah.

Kalau pengembangan singkong ini berhasil, jangka panjangnya bisa untuk mocaf atau pun biotanol yang merupakan bahan untuk gas. Dari itu kita berharap singkong bisa dikembangkan nantinya, pungkas mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu ini.

LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Bupati Kapuas Hulu dan Forkominda Tolak ISIS PUTUSSIBAU-RK. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkominda) setempat sepakat menolak paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Demikian disampaikan Kepala Bagian Kesbangpol Setda Kapuas Hulu, Alfiansyah SE MSi, Rabu (17/9/2014).

Menurut Alfiansyah, walaupun diyakini paham ISIS

Alfiansyah

tidak ada di Kapuas Hulu, tapi semua pihak mesti dapat antisipasi dini, tanggap terhadap perubahan atau gejolak di masyarakat dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

Kita sampai saat ini belum ada paham ISIS masuk ke Kapuas Hulu, tetapi kita tidak boleh lengah, ujarnya.

Untuk mengantisipasi paham ISIS, pemerintah daerah

sudah menyurati para camat dan kepala desa se-Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka diminta agar tetap memantau orangorang baru yang masuk ke wilayahnya.

Dengan peduli mengetahui keberadaan, keadaan dan identitasnya. Bila ada gelagat yang mencurigakan segera laporkan dan diselesaikan dengan baik. Saya yakin

karakter masyarakat Kapuas Hulu tidak mudah dipengaruhi paham ISIS, ucap Alfiansyah.

Semua organisasi keagamaan yang ada di Bumi Uncak Kapuas, lanjut dia, juga sudah menandatangani kesepakatan bersama tentang penolakan paham ISIS ini.

Pasalnya, ISIS bertentangan dengan Pancasila dan semua agama. (aRm)

BUMI DARANANTE Pangdam Dianugerahi Gelar Pomuntuh S A N G G A U . Pangdam XII Tanjungpura Mayor Jenderal TNI, Andi Ibrahim Saleh dianugerahi gelar Pomuntuh Kehormatan S u k u D a y a k Ka b u p a t e n Sanggau oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sanggau, Senin (15/9) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Jalan Jenderal Sudirman Kota Sanggau.

Pemberian gelar yang dirangkai dengan acara ramah tamah ini dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( F o r k o p i m d a ) Ka b u p a t en Sanggau, sejumlah raja-raja yang tergabung dalam Forum Silahturrahmi Keraton Nusantara Kalimantan Barat (FSKNKB), tokoh adat, agama, masyarakat dan tokoh pemuda.

Pembina DAD Sanggau, Paolus Hadi mengatakan gelar yang diberikan pada Pa n g d a m X I I i n i m e r u pakan gelar kehormatan tertinggi yang dianugerahkan secara khusus kepada orang yang dituakan atau tamu, baik dari kalangan suku Dayak maupun di luar suku Dayak, yang dianggap banyak berperan dalam kehidupan masyarakat Dayak, khususnya di kabupaten Sanggau.

Kenapa Pangdam, sebelumnya juga ada Pak Kapolda, Pak Gubernur, ialah karena mereka adalah orang yang telah mengayomi masyarakat Kalimantan Barat, dan secara khusus masyarakat Dayak Kabupaten Sanggau.

Pomuntuh itu art inya orang yang dituakan.

Orang yang dituakan ini tentu sudah dianggap atau kita meminta kesedian mereka menjadi orang Dayak Sanggau. Jadi kalau

sudah ke Sanggau tidak ragu-ragu lagi, karena sudah dianggap sudah seperti keluarga, ujarnya.

Namun pemberian gelar kehormatan ini tidak serta merta diberikan kepada setiap pejabat dalam periode pergantian jabatan secara terus menerus. Tapi penghargaan ini dapat diberikan kepada setiap orang yang memang dinilai tepat untuk diberikan. Tidak mesti pejabat tinggi.

Kepada tokoh-tokoh masyarakat yang memang juga memberikan peran besar kepada masyarakat adat juga bisa diberikan.

Jadi tidak secara secara otomatis, ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak Sanggau.

Di antaranya kedekatan beliau dengan masyarakat adat, prestasi kerja beliau dalam mengayomi wilayah Sanggau dan sekitarnya, kita sudah lihat bagaimana beliau apresiasi kepada masyarakat dayak dan kita melihat beliau layak diberi penghormatan, tentu ini sudah dibahas bersama Dewan Adat sebelumnya, cuma timing (waktu)-nya menunggu beliau bisa berkunjung ke Sanggau, kata Paolus Hadi.

DAD Sanggau mengharapkan, sebagai Pomuntuh, Pangdam XII dapat memberikan nasehat atau menyumbangkan saran-sarannya demi kebaikan masyarakat adat kedepan.

Memang sebagai yang dituakan diharapkan apabila memiliki saran, memiliki masukan ke depan dapat disampaikan kepada masyarakat Dayak untuk kemajuan, ujarnya. (KiA)

SK Kemenhut: PPLB Entikong Masuk Kawasan Hutan Lindung SANGGAU. Keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan nomor 396 tahun 2013 mengundang polemik dalam tata ruang kabupaten Sanggau. Soalnya dalam SK itu disebutkan, wilayah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) dan sekitarnya, di kecamatan Entikong masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL).

Akibatnya rencana pembangunan pelabuhan darat (dry port) di wilayah perbatasan RI-Malaysia itu juga tertunda. Kami sudah sampaikan ini ke Pemerintah Pusat, sekarang kami menunggu, kata Bupati Poulus Hadi.

Ia sendiri tak tahu mengapa SK Kemenhut tersebut berbeda dengan konsep tata ruang yang diusulkan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Kalau memang tidak bisa (karena masuk kawasan hutan lindung) terpaksa kita cari lokasi baru, katanya.

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Sanggau, H Dja far AS menyampaikan pihaknya sudah menggelar rapat bersama Badan Pengelola Perbatasan Nasional (BNPP) Pusat, beberapa instansi terkait dan Kemenhut sendiri pada akhir Agustus 2014. Hasilnya, pihak Kemenhut mengakui adanya kesalahan teknis dalam penentuan lokasi HL. Ya mereka mengakui kesalahan teknis itu dari mereka, mereka itu Kemenhut, katanya, Rabu (17/9) di ruang Komisi B. Pada pertemuan yang banyak melibatkan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia (Aspindo) tersebut, Pemerintah Kabupaten meminta SK Kemenhut tersebut segera direvisi.

Karena menurutnya, akan banyak hal yang dirugikan atas penetapan SK ini. Di antaranya akan banyak sekali izin-izin, baik bangunan maupun operasional, yang berada di Entikong saat ini yang terpaksa harus dicabut. Karena kawasan HL sendiri tidak boleh dijadikan untuk komersil.

Kita berharap ini secepatnya (dirubah), karena Pak Bupati juga memberikan deadline Desember ini. Kalau tidak begitu bisa dicabut

Ilustrasi/IST

semua izin-izin yang ada disana, katanya.

Tak hanya PPLB Entikong dan sekitarnya saja yang termasuk kawasan HL. Dikatakan Dja far bahkan pemberlakuan HL ini juga merambah sejumlah kawasan rumah-rumah penduduk, kantor Camat, kantor Polsek, jalan raya dan sebagainya.

HL sampai ke Engkahan, kantor kecamatan kena, kepolisian polsek kena, termasuk rumah penduduk, PPLB kena, jadi akhirnya tata ruang itu direvisi kembali. Kita sudah mengajukan itu (dalam pertemuan) kemarin via BNPP, karena BNPP koordinator wilayah perbatasan.

Dari Bappenas juga meminta kepada kehutanan, untuk merevisi kembali, katanya.

Sementara, Wakil Komisi B DPRD

Kabupaten Sanggau, Adiung S. IP menyampaikan permasalahan hutan memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hanya BNPP yang dapat mendesak langsung Kemenhut untuk merevisi status kawasan Entikong.

Kita selama ini mendesak terus.

Kita berharap sepenuhnya dengan BNPP, karena BNPP itu didalamnya ada lintas sektoral, lintas instansi.

Soal kawasan hutan itu isunya internasional, bukan hanya nasional, kita di daerah tidak berdaya, kata dia.

Adiung berpendapat, dengan dikeluarkannya SK Kemenhut tersebut, tidak dapat juga sertamerta dikatakan keberadaan PPLB Entikong yang sudah berdiri sejak puluhan tahun silam itu dinyatakan ilegal.

Saya pikir tidak hanya PPLB,

tapi juga ada beberapa jalan yang juga masuk, cuma kan yang mana duluan, apakah bangunannya dulu atau SK-nya. Kan bisa direvisi. Ini menjadi tanggung-jawab BNPP, bukan Pemkab Sanggau, Pemkab Sanggau hanya memfasilitas apa yang menjadi kewenangan mereka.

Lagipula tidak ada proses hukum itu berlaku surut, tapi tetaplah dia diakui, pihak kehutanan harus merevisi itu, paparnya.

Disinggung soal adanya kemungkinan kesalahan teknis yang dilakukan dari pihak Kemenhut dalam penentuan titik koordinat lokasi HL, Adiung mengaku tak ingin mejustifikasinya lebih lanjut. Kemungkinan mereka tidak hafal juga soal titik koordinat, ya mungkin sama juga dengan kita, katanya. (KiA)

14

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014 INJEH KARAJA

Muhamad Sabirin. ANTONIUS

Terkendala Mengisi Raport NGABANG. Kepala Madrasyah Aliayah Negeri (MAN) Ngabang Muhamad Sabirin mengaku dalam menjalankan program kurikulum 2013, pihaknya menemukan dalam pengisian raport siswa.

Karena kita belum mendapat gambaran seperti apa dalam mengisi atau memasukan nilainya nanti, ungkapnya.

Kendala lainnya, untuk penerapan di madrasah berbeda dengan sekolah umum lainnya. Namun, pada Oktober mendatang akan ada nara sumber dari Balai Diklat Semarang untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru khususnya madrasah.

Dikatakannya MAN agak berbeda sedikit dengan sekolah umum. Untuk buku pelajaran pokok, sementara ini disiapkan CD, semua ruangan disediakan infokus untuk siswa belajar.

Kami hanya minta siswa supaya siapkan plesdis untuk mengambil data pelajarannya. Pada intinya tidak memberatkan siswa tapi siswa bisa memenuhi kegiatan belajarnnya, katanya.

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Pengembangan Kurikulum 2013 mengacu pada standar nasional pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Di sekolahnya ada dua program, yakni program sains (IPA) dengan program sosial. Semua sudah berjalan dengan baik. Jadi kita tidak ada kendala mengenai kurikulum 2013, mengenai buku juga sudah ada di siapkan di perpustakaan sekolah, terang Sabirin.(ius)

LANDAK EDO’

Memasyarakatkan Olahraga, Mengolahragakan Masyarakat N G ABANG . Bupati Landak Adrianus Asia Sidot memberikan piagam perhargaan pada 17 orang, yang berpartisipasi dalam pembinaan olahraga di kabupaten Landak tahun ini, usai upacara Hari Olahraga Nasional (Haornas) di halaman kantor Bupati landak, Rabu (17/9).

Wabup mengajak semua pimpinan lembaga, instansi, masyarakat dan pihak swasta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembudayaan serta menggalakan even-even olahraga baik rekreasi, pendidikan maupun prestasi.

Jika kita mau berolahraga, ini sudah bertujuan untuk membina diri kita sendiri, masyarakat dan pemerintah.

Orang yang mau berolahraga badannya akan sehat, karena bisa mengeluarkan keringat.

Maka olahraga itu sangat penting sekali bagi diri kita, ujar Heriadi.

Menurutnya, pembinaan olahraa dan prestasi di daerah seharusnya difokuskan pada satu dan dua cabang olahraga unggulan dan dilaksanakan secara serius, sistematis dan terukur sehingga kompetitip

Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi menyerahkan Piagam penghargaan kepada 17 orang yang berpartisipasi dalam pembinaan olahraga. ANTONIUS prestasinya di tingkat dunia.

Kita semua harus kerja keras, membangun kebersamaan dan kekompakan, ketekunan, tekat dan spirit bersama untuk memajukan prestasi olahraga ditingkat

internasional, kata Heriadi.

Ia menambahkan, tema Haornas ke 31 tahun 2014 ini Olahraga Satukan Semangat Bangsa .

Sebagai tekad kuat kita semua untuk bersatu dan berkerjasa-

ma membangun bangsa melalui pembudayaan olahraga untuk mewujudkan kajayaan prestasi olahraga kita, dan menumbuhkan karakter positif pada bangsa ini, ungkapnya.

Ia berharap, semua lapisan

masyarakat baik dari pemuda dan anak sekolah harus meningkatkan pembudayaan olahraga. Karena dengan semangat olahraga kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat, harapnya. (ius)

Mesin Pengolahan TBS Masih Rusak N G ABANG . Pabrik Minyak Sawit (PMS) PTPN XIII Ngabang terus berupaya untuk memperbaiki kerusakan mesin pengolahan Tandan Buah Segar ( TBS). Meski mesin yang ada sekarang ini masih tetap beroperasi namun tidak maksimal.

Kita miliki mesin yang di dalamnya punya ratusan alat. Kalau ada alat yang ru-

sak, jelas tidak bisa dipakai.

Jika dipaksakan, pasti bisa merembet ke alat lainnya, ujar Manager PMS PTPN XIII Ngabang, Komaruddin, di Ngabang kepada wartawan, Rabu (17/9).

Dikatakannya, mesin pengolah TBS yang dimiliki PMS ini sejak tahun 1985 lalu.

Wajar jika terjadi kerusakan.

Pekan lalu sempat dibongkar,

Komaruddin. ANTONIUS

lantaran mesin terlalu panas.

Bagian mesin yang sedang diperbaiki sekarang yakni kabel induk untuk turbin.

Diperkirakan lima sampai enam hari alat tersebut sampai baru di pasang, dan penggantian alat yang rusak ini juga tidak mengganggu proses pengolahan, ucap Komaruddin.

Ia menjelaskan, untuk saat

ini PMS PTPN XIII Ngabang hanya mampu melakukan pengolahan TBS sebanyak 42 hingga 45 ton TBS perhari dengan melayani sekitar 130 hingga 150 unit truk.

Mudah-mudahan setelah di lakukan perbaikan nanti, mesin akan menjadi normal.

Pabrikpun akan mampu mengolah 800 hingga 900 ton per jam, harapnya. (ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Nawar Harga Proyek Itu Harus Rasional Tender Program Pembangunan Jangan Asal-Asalan SEKADAU. Anggota DPRD Sekadau, Harison, mengingatkan jajaran SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau yang sedang melakukan proses tender untuk mengikuti aturan yang Harison. ABDU SYUKRI berlaku. Hal ini penting agar dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi penyimpangan.

Jangan ada proses tender yang dilakukan secara asal-asalan, kata Harison dijumpai di kantornya, Rabu (17/9).

Dijelaskan Harison, tender yang benar tak hanya menyangkut pelaksanaan, tapi juga terkait dengan pengajuan harga yang rasional.

Penawarannya harus masuk akal. Jangan terlalu jauh dari harga yang ditetapkan, ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, sejauh ini, ada sejumlah tender proyek yang dilakukan secara asal-asalan. Ia mencontohkan salah satunya, lelang lanjutan pembangunan Jembatan Sewak, di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir.

Pekerjaan lanjutan proyek tersebut dihargai senilai Rp1 miliar. Namun, oleh kontraktor ditawar Rp700 juta atau berkurang hingga 30 persen.

Memang sih sisa dari tender tersebut akan dikembalikan lagi ke kas daerah menjadi Silpa.

Tapi apakah tidak terlalu besar penawarannya? tanya Harison.

Sebelum dilakukan lelang, konsultan perencana tentu sudah melakukan hitungan estimasi biaya yang nantinya akan dibuatkan HPS atau harga perkiraan sementara. Dari harga itulah, sebuah proyek ditetapkan anggarannya.

Ini kan terlalu jauh turunnya. Kita khawatir dengan penurunan harga yang terlalu besar itu, kualitas pembangunan jembatan akan dikorbankan. Bisa jadi kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan, cetus Harison. (bdu)

PEMBERITAHUAN Layanan pengaduan pelanggan Harian Rakyat Kalbar (Tidak Diantar) untuk wilayah Sekadau, harap menghubungi/ SMS : - Abdu Syukrie : Hp. 085652347489 - Maman : Hp. 0852353575396 Tertanda, Divisi Pemasaran

UPK Sekadau Diperkuat

Bupati Ngetes Branwir Baru

S EKADAU . Mobil pemadam kebakaran di Unit Pemadam Kebakaran (UPK) Kabupaten Sekadau bertambah satu.

Penambahan ini menyusul tibanya satu unit branwir yang dibeli pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sekadau.

Mobil Damkar tersebut tiba di Sekadau sejak pekan lalu. Siang kemarin, kemampuan mobil tersebut didemonstrasikan di halaman kantor Bupati Sekadau.

Bupati Simon Petrus memantau langsung unjuk kebolehan branwir itu. Bahkan, ia mencoba penyemprot air mobil tersebut.

Selain Kepala Daerah, hadir juga Kepala BPBD Sekadau Akhmad Suryadi, Kepala Dikpora H. Djemain Burhan, Kadis Sosnakertrans H. Suhardi, Kasat Pol PP H.M. Arsya, serta sejumlah pejabat lainnya. Pembelian mobil Damkar ini adalah bukti kepedulian kita terhadap kepentingan masyarakat yang selama ini menginginkan adanya penambahan armada mobil pemadam kebakaran, kata Simon Petrus, usai menyaksikan demonstrasi mobil pemadam tersebut, Rabu (17/9).

han, yaitu pertanding an olahraga sepakbola, dan bola voli putra-putri.

BKSN dibuka dengan pertandingan sepakbola antara kesebelasan OMK Nanga Taman melawan kesebelasan stasi Nanga Engkulun. Ketua pelaksana BKSN Paroki Yesus Tersalib Nanga Taman, Lo cak Mart inus, mengharapkan para peserta bertanding dengan sportif dan menaati aturan agar kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib.

Pertandingan ini diadakan sebagai pelengkap. Menang

atau kalah itu biasa. Intinya kita harus bisa memaknai pesanpesan kitab suci, ujar Locak.

Sementara, Camat Nanga Taman, Afronius Hakim Sehan, dalam sambutannya mengatakan, isi kitab suci harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharihari. Kitab suci, kata dia, tidak cukup hanya dibaca.

Ya n g p a l i n g p e n t i n g bagaimana cara kita menerapkan pesan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya dibaca, tapi tidak dipahami maknanya, percuma saja, pesan Afron. (bdu)

Bupati Sekadau, Simon Petrus saat menyaksikan demonstrasi kemampuan mobil pemadam kebakaran milik UPK Sekadau yang terbaru. ABDU SYUKRI Dengan penambahan tersebut, UPK Sekadau kini berkekuatan dua unit mobil pemadam. Selain itu, UPK Sekadau juga sudah memiliki beberapa buah mesin portabel, serta alat pemadam api lainnya.

Ini akan kita maksimalkan dulu. Kan selain sarana ker-

ja, SDM-nya juga perlu kita tingkatkan, ujar Simon.

Pengadaan mobil pemadam tersebut, lanjut Bupati, adalah bukti bahwa Pemkab sudah berusaha untuk memaksimalkan jaminan keamanan kepada masyarakat dari bencana kebakaran.

Bahkan, pemerintah juga

BKSN Nanga Taman Resmi Dimulai

Afron: Jangan Hanya Dibaca tapi Tak Paham Maknanya S EKADAU . Pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional ( BKSN ) Paroki Yesus Tersalib Nanga Taman dilaksanakan pada Minggu, 14 September 2014. Kegiatan dibuka oleh Camat Nanga Taman, Afronius Hakim Sehan, dan

berencana membangun hydran di sejumlah titik rawan kebakaran.

Kita juga harapkan petug as pemadam di t ingkat kecamatan untuk tetap standby. Masyarakat juga harus peduli. Paling tidak meny impan nomor pemadam kebakaran agar jika

terjadi bencana kebakaran, bisa memberikan laporan secara cepat, agar bisa segera ditanggulangi, pungkas Simon.

Masih dari halaman kantor Bupati, Kepala BPBD Sekadau, Akhmad Suryadi menjelaskan, mobil pemadam anyar itu dibeli sekitar Rp1,4 miliar. Dana pembeliannya berasal dari APBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2014, ujarnya.

Dikatakan Akhmad, mobil pemadam kebakaran tersebut memiliki beberapa keunggulan dari mobil yang sudah ada. Diantaranya memiliki hidrolik.

Teknologi mobil ini juga lebih canggih dibandingkan mobil yang sudah ada. Daya semprotnya juga dua kali lebih kuat. Untuk sudut 45 derajat, daya semprotnya bisa mencapai 70 hingga 80 meter. Sedangkan yang lama hanya berkisar 35 meter, rinci Akhmad.

Senada dengan Bupati, meski sudah ada mobil pemadam baru, Akmad tetap berharap masyarakat ikut menjaga lingkungannya dari potensi kebakaran. Alat pemadam kebakaran dini, seperti pasir dan karung, harus disiapkan di rumah masing-masing. (bdu)

dipusatkan di lapangan Sepakbola SMP Suparna Nang a Taman. Seremoni dihadiri unsur pimpinan kecamatan, pastor paroki, suster, dan para umat paroki Yesus Tersalib.

Agenda BKSN diwarnai

dengan sejumlah perlombaan seperti lomba baca Kitab Suci, lomba Mazmur, paduan suara, LCCK , lomba lagu-lagu Rohani, kuis Kitab Suci, dan pendalaman iman di setiap kring. Selain itu, diadakan kegiatan tamba-

RAKYAT KALBAR Kamis, 18 September 2014

15

Minim Lapangan Kerja, TKI Ilegal Jadi Pilihan SAMBAS. Susahnya mendapatkan pekerjaan jadi alasan warga rela menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), meski secara ilegal. Menyikapi kondisi ini, Pemkab Sambas harus membuat terobosan, agar masyarakatnya bisa bekerja secara resmi dan terjamin keamanannya.

Harapan itu disampaikan Sairi, pengurus Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS). Ia menyesalkan banyaknya TKI ilegal asal Sambas bekerja di Malaysia. Apalagi baru-baru ini Polres Sambas kembali menggagalkan pengiriman 24 TKI ilegal. Perlu terobosan Pemkab Sambas

membuka lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Sehingga TKI asal Sambas memiliki keahlian kerja dan kekuatan hukum selama bekerja di Malaysia, karena tidak sedikit yang kita dengar TKI bekerja tidak digaji, lari dari kerjaan dan tertangkap Polis Diraja Malaysia. Bahkan ada yang disiksa, kata Sairi kepada Rakyat Kalbar, Rabu (17/9) di Sambas.

KMKS meng apresiasi langkah Polres Sambas yang berhasil menggagalkan pengiriman TKI ilegal.

Bahkan dari pemberitaan media massa, ungkap Sairi, bukan kali ini saja Polres

Sambas berhasil menggagalkan kasus TKI ilegal. Tahun sebelumnya dan awal tahun lalu, Polres juga pernah menggagalkan pengiriman TKI ilegal. Selain TKI ilegal, pernah juga diberitakan pengungkapan kasus trafficking wanita asal Kabupaten Sambas yang akan dikirim ke Arab Saudi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, apalagi ada yang di bawah umur. Sungguh sangat memprihatinkan, ungkap Sairi.

Sairi mempertanyakan, sampai kapan harus ada penggalangan pengiriman TKI ilegal oleh Kepolisian, baru kemudian disikapi pemerintah. Padahal, tak

Sairi

sedikit masyarakat Kabupaten Sambas yang bekerja di Malaysia tidak diketahui nasibnya. Sementara itu, tidak ada perjanjian kerja sebagai kekuatan hukum

bagi mereka. KMKS sangat mendukung langkah Polres Sambas menggagalkan dan menahan pelaku pengiriman TKI ilegal maupun traďŹƒcking, mengingat Kabupaten Sambas berbatasan dengan Malaysia, juga sebagai salah satu daerah pengirim TKI terbesar di Kalbar, bebernya.

KMKS meminta Pemkab Sambas melalui instansi terkait gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui camat, kades dan melalui media massa. Jika perlu libatkan Polres Sambas dalam sosialisasi ketenagakerjaan dan hukum. Sehingga masyarakat dapat berhati-hati

bila bekerja keluar negeri, walaupun diiming-imingi gaji besar oleh perekrut TKI ilegal. Bahkan bukan tidak mungkin perekrut TKI ilegal bisa dilaporkan ke Polisi.

Bukan tidak mungkin, jika masyarakat sudah mengetahui bahaya dan dampak bekerja ilegal, tentu perekrut tersebut akan dilaporkan kepada Polisi. Yang penting masyarakat dapat mengetahui bagaiman aturan TKI resmi, makanya sosialisasi sangat penting, tegasnya.

Ia mengungkapkan, fakta di lapangan memang warga Kabupaten Sambas terbanyak di Kalbar yang bekerja di Malaysia. Ini menunjukkan, perlunya solusi dari Pemkab

Sambas untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

Sehingga ekonomi kerakyatan bisa berjalan sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Minimnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat tergiur bekerja ke luar negeri, ditambah mereka tidak memiliki keahlian bekerja dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, tidak sedikit TKI kita yang mengalami kecelakaan kerja tanpa ganti rugi. Bahkan banyak juga yang ditangkap Polis Diraja Malaysia, karena tidak memiliki dokumen resmi.

Sehingga perlu perhatian serius dari Pemkab Sambas, pungkasnya. (edo)

SAMBUNGAN

Warga Transmigrasi .........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 mengatakan masyarakat transmigrasi sangat diresahkan dengan aktivitas dari Kodim 1207/BS yang menebas dan membabat kebun karet mereka. Sedangkan Kodim 1207/BS telah menyampaikan surat kepada Camat Sungai Raya, menyatakan di atas lahan perkebunan milik warga transmigrasi itu akan dijadikan lokasi latihan TNI. Selain itu, di atas lahan yang sudah dibersihkan itu, terpampang tulisan bawah kalau tanah tersebut milik TNI AD dengan batas patok yang sudah ditanam mereka, papar Baridan.

Katanya lagi, tanah yang dianggap milik TNI AD tersebut lokasinya di Sungai Durian, di areal persawahan. Padahal kata Baridan,

mereka sudah mendiami lahan tersebut sejak tahun 1955 lalu. Baridan menuding surat yang ditunjukkan oleh Kodim 1207/BS itu tidak sesuai dengan letak objek yang diklaim sepihak.

Surat tersebut objeknya di Rasau Jaya, namun faktanya diklaim di Desa Limbung, Sungai Raya.

Anggota TNI yang melakukan kegiatan penebasan lahan tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yang telah memiliki sertiďŹ kat tanah. Dari waktu ke waktu, bukan hanya satu kapling yang sudah ditebas, malahan sudah puluhan kapling. Kegiatan mereka ini membuat kami resah, kami meminta kepada Pemkab Kubu Raya agar dilakukan penyelesaian yang adil, karena kami

memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut, tegas Baridan.

Persoalan ini sendiri terjadi sejak tahun 1990 lalu.

Namun hingga sekarang belum ada penyelesaian sama sekali. Sewaktu Kodim 1201 dulu, masih di Kabupaten Mempawah, sudah sering terjadi dialog, namun selalu gagal dalam memecahkan persoalan. Tahun ini juga terjadi hal yang sama, tidak juga ada titik temu. Bahkan bukan dialog lagi yang dikemukakan, mereka langsung menduduki lahan tersebut, katanya.

Dikonfirmasi, Dandim 1207/BS, Letkol Evan B Sirait mengatakan lahan di Sekunder A, B dan C tersebut milik TNI AD sejak tahun 1974 lalu. Pada saat itu la-

han yang diberikan kepada warga transmigrasi hanya di Sekunder A dan Sekunder B. Sekunder C tidak bisa didiami, karena tebalnya gambut. Maka dari itu dibatalkan pemerintah untuk dijadikan kawasan transmigrasi.

Dengan ditolaknya tanah sekunder C ini, Kodim 1201 meminta kepada pemerintah untuk dijadikan milik TNI. Dandim 1201 mengajukan untuk mengambil alih untuk purnawirawan, anggota aktif dan PNS. Kemudian diberikanlah lahan itu kepada kami, dan suratsuratnya ada untuk dibuat SKT agar bisa ditempati, ungkap Evan.

Dijelaskan Evan, tanah tersebut lebarnya 2.500 meter persegi dengan panjang 4.600 meter persegi. TNI

AD sudah membuat saluran tersier melalui dana sharing antara Pemkab Kubu Raya dan TNI AD melalui Kodim 1207/BS. Pembuatan saluran tersier ini untuk membagi lahan tersebut.

Namun dari 24 kapling, hanya bisa dilakukan pembuatan saluran tersier untuk 18 kapling saja. Namun sisanya tersebut tetap milik Kodim 1207/BS. Karena keterbatasan anggaran, maka pembuatan saluran tersier tersebut dibatalkan, serta tidak bisa dibuatkan sertiďŹ kat tanah.

Lahan tersebut kemudian dibiarkan begitu saja, namun tetap milik Kodim 1207/BS. Dandim mengaku, tanah tersebut sudah ada SKT dan sebagiannya sudah bersertifikat. Saya

dari dulu telah mengajak mereka dialog dan meminta agar masyarakat menyiapkan berkas-berkasnya.

Sampai sekarang warga tidak mau diajak bertemu, tegas Evan.

Kalau ditanya selama ini mengapa TNI AD membiarkan lahan tersebut?

Memangnya ada hukum yang membenarkan kalau dibiarkan dan tidak diolah maka kepemilikannya bisa diambil orang begitu saja, tentu tidak, tegas dia.

Evan juga menegaskan, tanah tersebut milik negara dan pihaknya yang memiliki lahan tersebut akan bertanggungjawab atas nama institusi. Evan meminta warga yang mengaku sebagai pemilik tanah untuk datang ke Kodim 1207/BS. Ia juga

menyatakan sudah bukan zamannya lagi, kalau TNI menakut-nakuti warganya.

Yang saya perlukan adalah, tolong bawa buktinya. Kalau memang tidak bisa damai, maka silakan saja dilaporkan ke polisi. Kami juga bisa melaporkan balik, bahwa mereka melakukan penyerobotan tanah dan melakukan pencemaran nama baik institusi TNI AD, tegas Evan.

Mengenai bukti kata dia, pihaknya juga memiliki bukti.

Ia juga menegaskan, TNI AD tidak mungkin akan bertahan kalau memang tidak punya bukti. Kalau kami tidak punya bukti, kami tidak akan semena-mena. Dari Kecamatan ada surat, yang menyatakan bahwa tanah itu memang tanah kami, ungkap Dandim 1207/BS ini. (sul)

Korem 121........................................................................................................................dari halaman 9 Lapak Pedagang .......................................................dari halaman 9 Panglima Kodam XII Tpr, yang meminta agar jajaran Korem dan Kodim selalu mencermati perkembangan situasi dalam era globalisasi yang semakin banyak tantangan ini. Ia memberikan suatu konsep yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu Konsep Serbuan Teritorial . Konsep ini mengajak kepada semua prajurit untuk mendekatkan diri dan membantu secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sebagai contoh, bagi satuan yang dekat dengan kampus di daerahnya agar melaksanakan pendekatan terhadap pihak kampus.

Sehingga pihak kampus dapat mempercayakan mahasiswanya untuk dilatih bela negara, sesuai dengan modul dan materi yang sudah disosialisasikan, jelas Danrem.

Selain itu, lanjut Danrem,

terdapat beberapa atensi dari amanat Pangdam, yang dapat dipedomani dalam pelaksanaan tugas.

Atensi itu meliputi implementasikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan moral, etika dan integritas dalam rangka mengemban tugas sebagai prajurit dan PNS TNI. Kedua, tingkatkan kewaspadaan nasional terhadap upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain.

Karena Pancasila sudah teruji sebagai ideologi yang paling cocok untuk dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang sangat plural.

Ketiga, waspadai perkembangan gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), khususnya di wilayah Kodam XII/Tpr, karena sudah meresahkan

masyarakat Indonesia.

Apalagi saat ini sedang menjadi pembicaraan masyarakat dunia akibat kekerasan yang ditimbulkan.

Keempat, bantu tingkatkan kesejahteraan dengan terus ikut berupaya mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi masyarakat di sekitarnya, terutama oleh satuan kewilayahan, agar Kodam XII/Tpr dan TNI Angkatan Darat senantiasa mendapat tempat di hati rakyat.

Kelima, tingkatkan dan pertahankan jati diri TNI Angkatan Darat yang selalu memegang teguh disiplin, sehingga patut dijadikan teladan oleh masyarakat di sekitarnya guna mewujudkan disiplin nasional. Karena hanya dengan disiplin nasional bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain di dunia.

Menurut Danrem, Latihan Posko 1 (satu) sangat penting, dalam rangka mendukung kelancaran tugas Korem. Ia berharap agar seluruh jajaran Korem dan Kodim melaksanakan kegiatan ini dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, sesuai fungsi bidang masing-masing, sebagaimana skenario latihan yang telah dipersiapkan.

Upacara pembukaan Latihan Gladi Posko I tahun 2014 di Makorem 121/Abw Sintang dihadiri Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi, para Dandim di jajaran Korem 121/Abw Sintang, Kapolres Sintang, Kajari Sintang, para Kasi Korem dan Kepala Dinas Sintang. Sedangkan peserta upacara terdiri dari unsur pelaku dan anggota Korem 121/Abw Sintang, Yonif 642/Kps, Polres Sintang, dan Satpol PP Sintang. (din)

PNS Sanggau ...............................................................................................................dari halaman 9 Alasan kita, mereka tidak membukakan pintu.

Kita balik lagi takut ada apa-apa. Pertimbangan saya takut ada hal-hal khusus di kamar itu. Kita takutkan yang bersangkutan bisa saja sakit dan bahkan meninggal dunia, ujar Sianipar.

Kedua sejoli yang rencananya beberapa bulan ke depan akan menikah ini cukup polos. Ada peluang untuk check out dari hotel itu ketika polisi meninggalkan lokasi razia, namun tak dilakukannya.

Keduanya tetap bertahan di kamar, sampai akhirnya membukakan pintu.

Terlihat kedua dengan mata merah (efek dari gas air mata) dan gugup berbicara. Kami takut Pak, karena kami tidak pernah begini, makanya kami tidak keluar. Kami ke Pontianak karena ada keperluan, jawab kedua sejoli ini saat ditanya oleh Direktur Sabhara Polda Kalbar Kombes Pol Badya Wijaya, mengapa tidak membukakan pintu.

Setelah penantian cukup

lama pintu itu terbuka, polisi langsung merangsek dan menggeledah kamar mereka. Bahkan mobil yang mereka gunakan juga digeledah. Tidak satupun barang yang mencurigakan ditemukan. Keduanya langsung digiring ke Mako Dit Sabhara Polda Kalbar untuk didata.

Selain di Hotel Duta Inn, petugas juga menelusuri tiap-tiap kamar hotel kelas melati lainnya. Seperti Srikandi, Harmony Inn, Grand Leaf Inn, Aroma Inn dan Orient. Jumlah keseluruhan yang terjaring sebanyak delapan pasang. Semuanya tak dapat menunjukkan kartu identitas sebagai bukti pasangan sah. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa juga terjaring karena diduga berbuat mesum di kamar hotel.

Dikatakan Badya, jika ada pengunjung hotel yang tidak membukakan pintu, kemungkinan besar dilakukan anggotanya untuk berupaya dengan sabar dan perlahan. Serta menyemprotkan gas air

mata. Upaya terakhir kita hubungi pemilik hotel, dan izin dulu untuk membuka pintu dengan paksa, tegasnya.

Razia ini dikatakan Badya, merupakan suatu langkah untuk memberikan penindakan dan penertiban terhadap pelaku penyakit masyarakat, terutama perbuatan-perbuatan asusila yang kerap terjadi di hotel-hotel kelas melati.

Giat ini rutin kita lakukan. Sehingga kita bisa meminimalisir penyakit masyarakat. Biar masyarakat sekitar bisa merasa tenang dan tidak ternodai dengan kegiatan seperti itu (mesum), katanya.

Selain itu, razia juga mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, serta mencegah kriminalitas penyalahgunaan senjata tajam. Untuk pasangan mesum yang terjaring ini, semuanya akan diproses di persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Mereka akan didenda mulai Rp300 ribu hingga Rp1 juta. Hakim yang akan menentukan

dendanya berapa? Kita mengharapkan saksi yang berat diberikan oleh Hakim, untuk memberi efek jera, ujarnya.

Sebelum di sidang tindak pidana ringan (Tipiring), pasangan mesum ini akan diinapkan terlebih dahulu di Mako Ditsabhara Polda Kalbar. Belakangan diketahui semua yang terjaring razia ini membayar denda hampir Rp1 juta. Bahkan untuk satu pasang membayar hampir Rp2 juta kepada Hakim.

Proses hukum Tipiring, dikatakan Badya, tidak memandang status PNS atau umum. Aturan Tipiring yang diterapkan sama untuk semua pelaku.

Sanksi sosialnya yang mungkin kita koordinasikan dengan pemerintah setempat, bilamana ada PNS nya yang terjaring.

Akan kita surati, ungkapnya. Yang jelas, lanjut Badya, selain ada Tipiring, semua yang terjaring razia ini diberikan surat teguran dan peringatan, untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. (oxa)

untuk para pedagang.

Namun toleransi tersebut membuat mereka terlena dan tetap saja berjualan di Fasum. Mereka sudah kita izinkan sebelumnya dan sudah diberikan peringatan. Tapi kali ini tidak lagi ada toleransi, mereka harus ditertibkan, ujarnya.

Kasatpol PP mengaku sudah memberikan peringatan khusus di ruas Jalan Soekarno Hatta, tidak diperbolehkan adanya bangun liar yang memanfaatkan Fasum.

Kalaupun masih ada yang

berjualan, para pedagang diminta untuk membongkarnya sendiri. Kalau tidak membongkar sendiri, maka Satpol PP yang akan bertindak tegas dengan membongkar paksa. Termasuk sepanjang Jalan Supadio juga sudah diingatkan, lapak di atas bangunan agar dibongkar, kalau tidak mau, kami bongkar paksa nantinya, tegas Fitria.

Pembongkaran lapak liar juga akan dilakukan di Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang. Jalan tersebut

berstatus jalan negara yang harus bersih dari lapak liar.

Masyarakat Kubu Raya selayaknya tidak dilarang berjualan, namun sejauh tempat yang digunakan tidak menggunakan fasilitas umum, karena mengganggu ketertiban umum. Kita ingin Kubu Raya ini tertib, tidak lagi ada pedagang-pedagang bandel. Sejauh ini kita memang masih banyak memberikan teguran saja, tapi saya pastikan untuk tahun depan tidak lagi ada lapak liar, ungkap Fitria. (agn)

Kapolres Singkawang ........................................dari halaman 9 dilaporkan, lima Kapolses tersebut akan mendapatkan ganjaran yang setimpal.

Saya tunggu laporannya, jika dalam 1x24 jam belum memberikan laporan kepada kita, maka saya akan mengambil langkah tegas kepada Kapolsek yang bersangkutan, kata Widihandoko.

Dia bukan kali ini saja memerintahkan lima Kapolsek di Singkawang untuk melaporkan data PETI di wilayah hukum masing-masing. Tetapi, mengapa sampai sekarang perintah itu belum juga dijalankan. Saya bicara di depan wartawan, jangan sampai aktivitas PETI itu terkesan adanya pembiaran oleh pihak aparat, tegas Widihandoko.

Sementara itu, sebelumnya Bagian Adminisrasi Sumberdaya Alam, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Singkawang mengungkapkan, dari lima kecamatan di Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Timur dan Selatan merupakan pusat PETI. Di Kecamatan Singkawang Timur misalnya, hampir di semua kelurahan terdapat aktivitas PETI, kecuali Bagak Sahwa yang hingga kini belum tersentu aktivitas haram tersebut.

Dulunya, PETI hanya ditemukan di Kelurahan Mayasofa dan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur. Tetapi, kini juga ditemukan di Kelurahan Sanggau Kulor dan Nyarumkop.

Dikarenakan aktivitas PETI paling tua di Kelurahan Mayasofa dan Pajintan, kerusakaan di dua kawasan tersebut lebih parah diband-

ingkan yang lainnya. Sudah beberapa kali ditertibkan tetapi, sulit dihilangkan.

Demikian pula aktivitas PETI di Kelurahan Sanggau Kulor, juga sudah beberapa kali ditertibkan, melibatkan Tim Gabungan yang terdiri atas Pemkot, TNI, Polri dan Satpol PP. Penertiban terhadap aktivitas PETI tersebut dilakukan secara bertahap. Mulai dari penyuluhan kepada para pekerjanya untuk menghentikan aktivitasnya, misalnya melalui pemasangan plang dan peninjauan langsung, hingga pada pemusnahan peralatan yang digunakan untuk menambang secara ilegal tersebut.

Sedangkan di Kecamatan Singkawang Selatan, aktivitas PETI baru ditemukan di Kelurahan Sagatani. Arealnya sangat luas, meliputi kawasan Kota Singkawang hingga masuk ke wilayah Kabupaten Bengkayang.

Khusus untuk PETI di kawasan Sagatani, para pekerjanya banyak dari luar Kota Singkawang. Bahkan beberapa waktu lalu Tim Gabungan juga membekuk beberapa pekerja yang merupakan tenaga kerja asing yang juga masuk secara ilegal ke Indonesia.

Aktivitas PETI di Kota Singkawang sempat menjadi perhatian Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup, Drs Tri Bangun L Sony ketika berkunjung ke Kota Singkawang belum lama ini.

Menurut dia, aktivitas PETI membuat rakyat kecil dibenci dan dikejar aparat hukum.

Kenapa Pemerintah Daerah (PETI) tidak membuat izin khusus buat mereka. Kenapa sih rakyat kecil mesti kita benci, kata Sony Dia menilai, ketimbang membuat rakyat kecil dikejar-kejar aparat hukum, lebih baik membuat solusinya.

Mari membuat kebijakan yang membuat masyarakat kecil ini tidak disebut liar, kan kita yang mengecap mereka liar, ajak Sony.

Dengan mengecap mereka liar, jelas Sony, tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut. Eh liar kamu.

Apakah masalah itu selesai?.

Tidak, tidak akan pernah selesai permasalahannya.

Tidak akan pernah, sampai kapanpun, ini soal perut, paparnya.

Pemerintah itu, menurut Sony, harus menyelesaikan persoalan perut. Kalau tidak bisa, tidak usah menjadi pemerintah. Mari berpikir solusi. Sampaikan kepada mereka, kalau nambang itu di sini, atur tempatnya. Tetapi kamu harus menampung limbahnya, supaya tidak mengalir langsung ke sungai.

Artinya mereka diajari sama pemerintah, bahwa caranya begini-begini, jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Singkawang, Drs Libertus MSi mengatakan, sebenarnya terkait PETI ini sudah ada konsep Wilayah Pe r t a m b a n g a n R a k y a t (WPR). Tetapi belum sampai pada tahap aplikasi yang sebenarnya, karena membutuhkan proses, perangkat hukum seperti Perda atau Perwako, katanya. (dik)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Kamis, 18 September 2014

SEKADAU MILIKI TIGA PERDA BARU

Ketua DPRD Sekadau, Aloysius Agek SH MSi saat memimpin Sidang Paripurna didampingi dua wakilnya, H Isnaini SIp MSi, dan Markus SH MH, serta Bupati Sekadau Simon Petrus SSos MSi

Sekretaris Dewan, Nurhadi SIp M Si.

Ketua DPRD Sekadau Aloysius SH MSi saat menandatangani pengesahan tiga Perda.

KABUPATEN Sekadau resmi memiliki tiga Peraturan Daerah (Perda) baru. Hal ini ditandai dengan pengesahan tiga Raperda menjadi Perda dalam Sidang Paripurna ke-7 Masa Persidangan ke-3 DPRD Kabupaten Sekadau, Rabu (17/9).

Tiga Perda yang baru saja disahkan itu adalah Perda tentang APBD Perubahan Tahun 2014, Perda

Juru Bicara Fraksi PAN, Muhammad SSos saat menyampaikan Pendapat Akhir fraksinya.

Juru Bicara Fraksi Bersatu, Aron SH saat menyampaikan Pendapat Akhir fraksinya.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Nobertus saat menyampaikan Pendapat Akhir fraksinya.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jeffray Raja Tugam SE saat membacakan Pendapat Akhir fraksinya.

tentang Kecamatan, dan Perda tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sidang Paripurna pengesahan tiga Perda itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sekadau Aloysius Agek SH MSi, didampingi dua wakilnya, H Isnaini SIp MSi, dan Markus SH MH. Dalam sidang itu, hadir juga Bupati Sekadau Simon Petrus SSos MSi, sejumlah pimpinan SKPD, dan para anggota dewan.

Pengesahan tiga Raperda itu dilakukan setelah dalam pendapat akhirnya, enam Fraksi di DPRD Sekadau menyatakan setuju.

Keenam fraksi tersebut, yaitu Fraksi Bersatu, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Kesejahteraan Daerah, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Meski menyatakan setuju, sejumlah Fraksi di DPRD Sekadau memberikan beberapa catatan.

Yang paling banyak mendapat catatan adalah masalah penerapan Perda tersebut, yang diharapkan sejalan dengan kepentingan

Jajaran Pimpinan SKPD yang hadir saat pengesahan tiga Raperda

Anggota dewan serius mengikuti Sidang Paripurna DPRD Sekadau.

Juru Bicara Fraksi Kesejahteraan Daerah, Lores saat membacakan Pendapat Akhir fraksinya.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Radius Effendy saat membacakan Pendapat Akhir fraksinya

Anggota dewan yang hadir dalam Sidang Paripurna DPRD Sekadau.

Dewan saat bersidang

masyarakat. Pembahasan tiga Raperda yang kini sudah menjadi Perda tersebut dilakukan sejak Agustus lalu. Tim eksekutif bersama Tim Pansus DPRD Kabupaten Sekadau melakukan pembahasan secara maraton.

Pengesahan tiga Raperda merupakan bukti, bahwa DPRD Sekadau tetap memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isi tiga Raperda itu. Dewan dan pemerintah daerah rela kerja lembur demi mempercepat pembahasan tiga Raperda tersebut.

Tiga Raperda ini merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan isi Raperda itu. Diharapkan pengesahan tiga Raperda ini bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau. (*)

Narasi dan Foto: Abdu Syukri