18 November 2014

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 18 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Jeegeerrr.. Harga Premium dan Solar Diungkit 2000 Rupiah

Naik Juga dengan Alasan Ini dan Itu

Situasi di SPBU Coco 61.781.01 A Yani I (samping Jalan Paris 2) lima belas menit sebelum diumumkannya kenaikan BBM. RAKYAT KALBAR

Rakyat : Saya Kira Tak Jadi,

Kecewa kepada Jokowi

JAKARTA-PONTIANAK-RK. Akhirnya, keputusan pemerintah republik ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terjadi juga. Meski sempat mengombangambingkan rakyat, setengah menyandera , bahkan memberi harapan palsu bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan harga Premium dan Solar.

Halaman 6

Polda Sita 500 Ton Solar Milik PT BMS PONTIANAK-RK. Polda Kalbar akhirnya mengamankan 500 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar industri milik PT Bangun Mitra Sejahtera (BMS). Padahal sebelumnya Polda Kalbar membantah telah mengamankan solar di kapal tanker Majuan V yang bersandar di perairan Setelah Baca Sungai Kapuas wilayah Harian Rakyat Kalbar, Wajok, Kabupaten MemPolisi Temukan pawah itu.

Padahal Polda mengakui Kesalahan PT BMS izin atau dokumen pengangkutan solar industri oleh kapal tanker Majuan V dari Jakarta itu dinyatakan lengkap. Namun tiba-tiba saja polisi menemukan kesalahan sehingga solar tersebut diamankan.

Dokumen lengkap yang dimaksud adalah izin pelayaran kapal tanker, izin pengangkutan BBM, izin bongkar muat dan profil company perusahaan.

Objek Migas ini masih dalam penyelidikan Polsek Jungkat. Di mana sebelumnya Polsek Jungkat telah melaksanakan pengecekan dan penyelidikan sejak 31 Oktober lalu. Terhadap perizinan baru didapatkan pada 10

ANTREAN PANJANG. Situasi di SPBU Coco 61.781.01 A Yani I (samping Jalan Paris 2) satu jam setelah diumumkannya kenaikan BBM. DESKA-RAKYAT KALBAR

Halaman 6

Server di Luar Negeri Muncul e-KTP Palsu JAKARTA-RK. Temuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) palsu, memperlihatkan adanya kesalahan pengelolaan dalam menjalankan proyek berbiaya Rp6,7 triliun tersebut. Paling tidak, temuan itu memperlihatkan adanya dugaan kesalahan pada desain saat membuat e-KTP atau spesifikasi.

Dalam hal ini yang paling bertanggungjawab ya pihak Kemendagri. Karena awalnya dibuat KTP

Ultimatum Jenderal TNI Jangan Terjebak Narkoba JAKARTA-RK. Wabah Narkoba sudah merasuk ke lingkungan mana saja, mulai dari pejabat pemerintah sampai ke akademisi. Panglima TNI, Jenderal TNI DR Moeldoko mengultimatum seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan TNI, agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

Saat ini penggunaan Narkoba di Indonesia sudah masuk taraf luar biasa. Bahkan, kasus terkini di Makassar menunjukkan Narkoba sudah memengaruhi lingkungan pejabat universitas, di mana wakil rektor terjerat menggunakan Narkoba bersama mahasiswanya, kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai pelaksanaan upacara rutin di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (17/11).

Halaman 7

elektronik itu untuk keamanan, agar tidak ada lagi warga membuat identitas palsu. Atau double identitas dan lain-lain, kata Ruby Alamsyah, Pakar Teknologi Informasi (TI), Senin (17/11).

Menurutnya, demi tujuan data tunggal kependudukan, pada sistem e-KTP diusulkan untuk dirancang sistem yang benar-benar Halaman 7

Jaksa Sita 6 Kardus Uang Gayus Tambunan

“Habis” Sudah Cacian untuk PLN

JAKARTA-RK. Kapuspen Kejagung Tony Tribagus Spontana mengaku tim Kejari Jakarta Pusat masih melakukan penyitaan aset milik terpidana pengemplang pajak, Gayus Tambunan di Bank Indonesia (BI).

Menurut Tony, sampai saat ini tim eksekutor baru menyita enam kardus barang bukti dari hasil penyitaan di Bank Indonesia. Untuk saat ini barang yang disita banyak, ada enam dus yang berisi uang dan valuta asing, kata Tony di Kejagung, Senin (17/11).

Halaman 7 klik!

www.rakyat-kalbar.com

Dit Pol Airud Segera Periksa SIPI dan SIUP Nelayan Andon PONTIANAK-RK. Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Dit Pol Airud) Polda Kalbar segera memeriksa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

klik!

nelayan dan kapal Andon dari Jawa Barat yang menangkap rajungan (kepiting putih) di pesisir pantai Desa Padang Tikar I, Batu Ampar, Kubu Raya.

Informasi yang saya terima,

katanya ada laporan dari masyarakat (nelayan tradisional setempat) di Dit Pol Air Polda Kalbar. Tentunya jika memang ada laporan, pasti akan kita Halaman 7

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut Jeegeerrr.. harga premium dan solar diungkit 2000 rupiah

Oka Aditya @OkaAditya

#BaladaPolitikusTua @IndraJPiliang

Bener nih yaa... @okezonenews: Harga BBM Naik Rp2.000, Pemerintah Cuma Subsidi Rp100

Para mafia harga yg sdh telanjur membeli minyak dari kran2 bocor yg anomali itu, skrg kecele, harganya tinggi di dlm negeri.

Dahnil Anzar @Dahnilanzar

Birendra@Gerindra @B112DI

19. Sy menunggu, Jokowi berani mengumumkan kebijk fundamental tata kelola migas. Baru berani ambil kesimpulan penaikkan BBM ini bermamfaat.

#ShameOnYouJokowi @JakProID: Presiden Jokowi Andalkan Kartu Sakti Setelah BBM Naik

Ulil Abshar Abdalla @ulil

agus hilman @_hilman

Perbanyak naik sepeda onthel ke kantor, terutama yg jaraknya onthelable . #bbmnaik

RT @yudi1atif: BBM Naik. Mohon maaf, cuma itu kecerdasan dan kemampuan Trisakti. #Harap maklum

-- Tahan berape lamaklah naek 2000 nih ye? Maseh ade 1000 agek tuh.

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com Rakyat Kalbar

Tjahjo Kumulo

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Ada apa dengan mu PLN? .

Mungkin inilah pertanyaan yang tersisa untuk PLN, lantaran lelahnya lidah masyarakat Kalbar mengeluarkan berbagai macam cacian.

Dulu pemadaman bergilir , sekarang malah penyalaannya yang bergilir . Pasalnya terlalu sering listrik padam di 14 kabupaten/kota di Halaman 7

Kita Siap 64 Kapal, Kalau Nggak Ada BBM Susah Juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mengeluhkan kapal TNI AL yang tidak maksimal mengawasi kekayaan nasional di laut. Namun, Panglima TNI Jenderal DR Moeldoko menyatakan bahwa kapal TNI

Halaman 7

Rakyat Kalbar Online HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

2

Husni Kamil Manik, Ketua KPU

Aturannya Jelas, Tak Bisa Sembarangan Mengganti Anggota DPR

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Kasus Pembunuhan Nasrudin

Hari Ini Putusan Praperadilan Antasari Dibacakan JAKARTA-RK. Putusan praperadilan yang diajukan terpidana pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar akan dibacakan hari ini, Selasa (18/11) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Antasari Azhar Maaf, jadwal sidang putusan praperadilan yang diajukan Antasari Azhar bukan hari ini, tetapi besok Selasa tanggal 18 November jam 09.00, di PN Jaksel, ucap Boyamin Saiman, Koordinator Kuasa Hukum Antasari, Senin (17/11).

Praperadilan yang diajukan bekas ketua KPK ini terkait SMS gelap berisi ancaman pembunuhan Nasrudin dan kesaksian palsu.

Kasus itu digugat dalam praperadilan nomor: 48/Pid.Prap/2014/PN.Jkt-Sel dan nomor 49/ Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. Gugatan ditujukan kepada Kabareskrim dan Kapolda Metro Jaya terkait SMS gelap dan sumpah palsu, tegas Boyamin.

Boyamin berharap, putusan itu memberikan keadilan kepada Antasari. Semoga jalan mencari keadilan dan menemukan kebenaran Antasari menuju cahaya terang, harapnya.

Sebelumnya, Antasari sudah beberapa kali menjalani persidangan pekan lalu. Intinya saya tidak akan pernah berhenti sampai titik darah penghabisan untuk mencari keadilan, ucap Antasari Azhar di sela-sela persidangan, di PN Jaksel, Selasa (11/12). (jpnn)

K E T U A KPU, Husni Kamil Manik mengingatkan pimpinan partai politik supaya tidak sembarangan melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Tidak bisa sembarangan melakukan PAW. Semuanya harus berdasarkan aturan, tegas Ketua KPU, Husni Kamil Manik, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (14/11).

Kasus pemecatan dan ancaman PAW terjadi di Partai Demokrat. Ramai dibicarakan, delapan ka der Demokrat yang terpilih menjadi anggota DPR akan diganti. Mereka adalah Rooslynda Marpaung diganti Jhonny Allen, Rudi H Bangun diganti Hinca Panjaitan, Ambar Cahyono diganti Roy Suryo, Nasyt Uma diganti Jafar Hafsah, Wahyu Sanjaya diganti Juhaini Alie, Amin Santono diganti Didi Irawadi Syamsuddin, Fandi Utomo diganti Lucy Kurniasari, Verna Gladys diganti Andi Saiman.

Ketua Majelis Partai Demokrat, Amir Syamsuddin dikabarkan sudah melakukan pemecatan terhadap Ambar. Surat pemecatan tertanggal 17 Oktober 2014 sudah beredar luas. Namun, Amir membantah kabar akan ada PAW tersebut. Ah, tidak benar itu. Belum ďŹ nal kok, elak Amir Syamsuddin.

Kembali ke Husni Kamil Manik.

Dia mengatakan, pihak nya hanya meloloskan PAW

bila me menuhi semua persyaratan seperti yang diatur dalam undang-undang.

Berikut kutipan selengkapnya; +Kalau tidak memenuhi per sya ratan, bagaimana?

-Sudah tentu tidak bisa lolos. Sebab, tidak bisa sembarangan melakukan PAW. Ada per syaratannya. Jika semua persyaratan bisa dipenuhi oleh calon pengganti dan tidak berbenturan dengan undang-undang, maka itu diloloskan. +Mekanisme PAW itu seperti apa?

-Ya. Mekanismenya setelah ada keputusan internal dari partai yang bersangkutan. Lalu partai tersebut mengirim surat PAW ke pimpinan DPR. Kemudian surat tersebut dikirimkan ke KPU. Lalu KPU akan melakukan veriďŹ kasi kepada calon pengganti yang diajukan. Contohnya, jumlah suara dan ada beberapa mekanisme lain yang diatur dalam undang-undang. +Bagaimana dengan anggota yang diganti?

-Bagi anggota yang diganti, mereka memiliki hak untuk membela diri di depan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

Sebab, PAW harus berdasarkan keputusan hukum tetap bila ada gugatan.

Kalau proses hukumnya masih berjalan atau belum selesai, maka KPU belum bisa mengambil keputusan. Harus menunggu proses pengadilan selesai, di situ akan diambil keputusannya.

+Apa KPU sudah mendapat surat mengenai PAW dari Demokrat?

-Hingga saat ini belum ada surat yang masuk. Kami hanya menunggu saja. KPU kan bersifat pasif. Tidak dalam kapasitas meminta atau mendesak pimpinan segera melakukan PAW. +Apa wajar gonta-ganti anggota DPR? -Kami tidak bisa menilai wajar atau tidak terhadap hal itu. Karena itu persoalan dinamika dalam parpol. Itu bukan ranah kami. KPU hanya menjalankan proses atau mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. +Golkar juga telah memecat dua kadernya Agus Gumiwang dan Nusron Wahid yang terpilih menjadi anggota DPR. Apa ada surat PAW dari Golkar?

-Kami belum menerima surat PAW dari partai manapun. Para anggota DPR saat ini belum ada yang diubah semenjak keputusan KPU dan pelantikannya 1 Oktober lalu.

Re- editing : Andry

Indonesia Harus Kembali Punya Master Intelijen J AKARTA -RK. Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, memerintahkan ada penguatan intelijen yang segera dilakukan. Hal ini penting mengingat persoalan intelijen di Indonesia

menjadi kacau balau, bahkan ada upaya mengecilkan peran dan fungsi intelijen setelah reformasi.

Hampir sebagian kita tahu, hampir sebagian pejabat tahu, hampir sebagian masyarakat tahu dan merasakan, tetapi sebagian besar itu juga tak berbuat apa-apa dan hanya menikmati kondisi ini, tegas Panglima TNI. Jenderal. Moeldoko saat membuka Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen angkatan pertama tahun 2014, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (17/11).

Bisanya hanya komentar, mengeluh dan m e ny a l a h k a n o r a n g lain. Tapi tak ada upaya yang serius untuk menanganinya, lugasnya.

Panglima TNI berpendapat, kondisi ini sudah berlangsung lama sehingga intelijen men-

Pesan Jokowi Honorer Harus Sabar dan Tawakal JAKARTA-RK. Dengan alasan akan mengikuti rapat kabinet, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi hanya meluangkan waktu beberapa menit untuk menemui delegasi honorer kategori dua (K2).

Padahal, puluhan honorer K2 dari berbagai daerah ini sudah menunggu sekitar dua jam lebih supaya bisa bertatap muka dengan politikus Partai Hanura tersebut.

Begitu masuk ke media center, honorer K2 yang baru kali pertama bertatap muka dengan Yuddy, langsung menyambut dengan antusias. Mereka sampai meneriakkan yel-yel, Hidup Hanura .

Saat memulai dialog, Yuddy hanya menyapa seluruh honorer K2 dan meminta maaf tidak bisa lamalama karena harus menghadiri rapat kabinet.

Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena harus ikut rapat kabinet. Yang jelas saya sudah mendengar aspirasi teman-teman honorer dari staf saya dan nantinya ini akan saya tampung serta ditindaklanjuti, ucap MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (17/11).

Dia juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi kepada honorer K2. Kata Pak Jokowi, mohon sabar dan tawakal.

Yuddy menambahkan, penyelesaian honorer K2 harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan rasa keadilan. Pria asal Cirebon ini lantas meminta honorer untuk menyampaikan unek-uneknya kepada Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP), Herman Suryatman dan staf khususnya bidang komunikasi media Caca.

Setelah menyampaikan hal itu, Yuddy pun langsung bergegas keluar. Tak pelak, sikap Yuddy ini menimbulkan kekecewaan honorer. Yah, cuma segitu doang ngomongnya. Apanya yang bisa kita ambil. Ini sama saja hanya say hello saja, cetus salah seorang honorer menggerutu. (jpnn)

+Biasanya membutuhkan waktu berapa lama untuk memproses PAW? -Tidak bisa di pas ti kan. Bisa cepat atau lambat. Tergantung situasinya. Tentu semua pihak menginginkan prosesnya cepat agar yang bersang ku tan menda patkan kejelasan dan bisa menjalankan tugasnya di DPR.

Jenderal Moeldoko

jadi lemah dan tak berdaya. Untuk mengembalikan Indonesia yang memiliki intelijen kuat bukan persoalan mudah dan membutuhkan waktu relatif lama.

Dulu kita punya tokoh dan master intelijen yang hebat dan diakui oleh dunia, seperti Bapak Yoga Sugama, Benny Moerdani dan Hendropriyono. Namun ke arah sini belum ada lagi master intelijen Indonesia, jelas jenderal bergelar doktor dari FISIP UI ini.

Pendidikan Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen yang dibuka Panglima hari ini menerima gelombang pertama siswa, terdiri dari 30 personel Pamen TNI yang telah lulus seleksi persyaratan umum maupun khusus dan akan menempuh pendidikan selama 24 Minggu atau 6 bulan. Untuk gelombang kedua dengan rencana alokasi 35 orang akan dilaksanakan pada Februari 2015 dan gelombang ketiga alokasi 35 orang pada Mei 2015.

Hadir dalam acara tersebut adalah Kasum TNI Laksdya TNI Ade Supandi, S.E, Irjen. TNI. Letjen. Syafril Mahyudin, Dansesko TNI Letjen.

Sonny Widjaya, Wakasau Marsdya TNI Bagus Puruhito, para Asisten Panglima TNI dan Kapuspen TNI Mayjen. M. Fuad Basya.

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, bercita-cita institusinya mencetak master intelijen dari kalangan perwira intelijen yang memiliki kemampuan hebat dan diakui dunia.

Menurut Panglima, Mabes TNI saat ini tengah memikirkan masa depan perwira menengah (Pamen) berpangkat Letnan Kolonel yang memiliki kemampuan intelijen hebat tetapi tidak

mempunyai kesempatan untuk merasakan pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko). Masa depan Pamen itu pun tidak jelas, karena tidak ada sekolah untuk naik pangkat.

Menurut pandangan saya, saat ini para pamen tak usah memikirkan soal jabatan. Karena nantinya akan menjadi master intelijen, ujar Jenderal Moeldoko, di hadapan puluhan siswa intelijen.

Moeldoko berpendapat, sekolah intelijen yang baru dibuka tersebut akan menjadi wahana pengembangan karier prajurit TNI ke depan sehingga tidak harus mengikuti Sesko Angkatan untuk menjadi seorang Asintel Kodam. Tak perlu kecil hati.

Yang terpenting menekuni bidang intelijen ini, tegas Panglima TNI. Sasaran yang ingin dicapai dalam sekolah ini adalah peningkatan kemampuan intelijen guna menciptakan master intelijen. Karena itu, dirinya berharap para pamen menggunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Di samping itu, Panglima TNI minta agar para siswa tidak terlalu memikirkan kenaikan jabatan, namun fokus untuk untuk mengembangkan karier.

Panglima TNI minta para siswa sekolah intelijen gelombang pertama ini menekuni setiap pelajaran yang diberikan dan mengasah kemampuan intelijen mereka.

Saya minta agar soal-soal yang diberikan tidak sama. Kasih beban yang seberat-beratnya agar para siswa mampu mengasah dengan b a i k k e m a m p u a n i n t e l i j e n ny a , anggaran akan disiapkan. Soal pengembangan SDM, saya tak perlu hitung-hitung, yang penting bisa berkembang dengan baik, tegas Panglima TNI. (RMOL)

Kerek Kualitas, Sekolah Ber-SNI Digenjot Berdampak Besar untuk SMK JAKARTA-RK. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan pemenuhan delapan standar minimal pelayanan (SMP) di sekolah masih belum maksimal. Di beberapa daerah, sekolah sangat sulit mengejar standar tersebut sehingga gerakan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) bagi sekolah perlu terus digenjot.

Kedelapan SMP di sektor pendidikan itu adalah, standar isi (kurikulum), kompetensi lulusan, proses pendidikan dan kualitas pendidik.

Kemudian standar sarana-prasarana, pengelolaan (manajemen), pembiayaan dan evaluasi pendidikan.

Kepala Basan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengatakan, untuk menjamin pemenuhan standar tadi, setiap sekolah

bisa mengajukan SNI. Sekarang sekolah yang sudah memiliki dan mulai mendaftar SNI terus bertambah. Pemerintah akan menggenjot terus, ucap Kepala Basan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya saat dihubungi kemarin.

Dengan fenomena ini, pria yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu optimis, pemenuhan layanan pendidikan berkualitas bisa terus ditingkatkan.

Peran pemerintah daerah untuk mengawal SNI bagi sekolah-sekolah di wilayahnya, juga diharapkan semakin besar.

Dari analis BSN saat ini, hampir seluruh pengajuan SNI di lingkungan sekolah muncul dari kelompok sekolah menengah kejuruan (SMK). Se-

bab, keberadaan SNI di SMK secara tidak langsung bisa mendongkrak performa lulusannya di kalangan industri atau dunia kerja.

Menurut Bambang, lulusan SMK diproyeksikan untuk siap bekerja.

Umumnya komunitas industri yang ingin menyerap lulusan SMK, melihat apakah sekolah itu sudah berlabel SNI atau belum. Murid lulusan SMK yang sudah ber-SNI, lebih berpeluang dilirik kalangan industri.

Di antara sekolah yang sukses menerapkan SNI dan mendapatkan penghargaan BSN adalah SMK-SMTI Jogjakarta. Sekolah yang masuk kelompok keahlian industri ini mendapatkan penghargaan untuk kategori perusahaan/organisasi kecil jasa.

Kepala SMK-SMTI Jogjakarta, Tri Ernawati mengatakan, mengurus SNI tidak sulit. Pokoknya delapan standar minimal pendidikan dipenuhi

dulu, ucapnya.

Ernawati menambahkan, biaya pengurusan SNI tidak boleh dibebankan kepada siswa. Selain itu keberadaan sertiďŹ kat SNI juga tidak boleh dipakai alasan untuk menaikkan SPP. Ia menegaskan, SNI murni dipakai untuk penjaminan kualitas pengelolaan pendidikan. Ernawati mengatakan, dengan label SNI itu, banyak anak didiknya yang sudah diserap dunia industri meskipun belum lulus. Spesialisasi di sekolah kami adalah bidang kimia industri, paparnya Ernawati menilai, dari 33 unit SMK di seluruh wilayah Jogjakarta, sekitar 50 persen sudah memiliki label SNI. Dia berharap sekolah-sekolah lainnya juga segera mengurus SNI sehingga masyarakat memiliki pilihan sekolah ber-SNI yang banyak. (jpnn)

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Selasa, 18 November 2014

3

Pemkot Pontianak-Pemerintah Borholms Jalin Kerja sama dari Teknologi, Pendidikan hingga Pengembangan Kerajinan dan Produk Lokal

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji saat pertemuan dengan Delegasi Pemerintah Bornholms, Denmark di ruang kerjanya, Senin (17/11). G USNADI

PONTIANAK-RK. Pemerintah Borholms, Denmark melebarkan kerja sama di Kalbar, khususnya di Kota Pontianak. Senin (17/11) kemarin, Delegasi Pemerintah Borholms bertemu langsung dengan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji untuk menjalin sejumlah kerja sama. Beberapa orang utusan resmi Pemerintah Borholms itu diterima Sutarmidji di ruang kerjanya.

Rombongan delegasi disambut dengan pameran produk lokal binaan SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak. Perwakilan Delegasi Denmark Jan Agerholm

Hoybye mengatakan, dalam pengembangan inovasi untuk pembangunan masyarakat, Kota Pontianak layak menjadi percontohan hingga pihaknya kembali mendatangi Kota Pontianak untuk menjalin kerjasama.

Pertemuan kali ini sebagai bentuk tindak lanjut dari kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya antara pemerintah Denmark dengan Indonesia, maupun dengan Universitas Tanjungpura agar inovasi yang dikerjakan bisa lebih luas cakupannya. Tidak hanya di lingkup akademis saja, tetapi bisa dipraktikkan

langsung untuk menjawab permasalahan yang ada, terangnya ditemui usai bertemu Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Senin (17/11).

Selama ini, dijelaskannya, kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Tanjungpura sebagai upaya pengembangan inovasi-inovasi untuk pembangunan masyarakat. Kami berencana untuk membuat inkubator untuk ide dan pemikiran baru, di mana orang bisa berinovasi di sana dan melanjutkan temuannya agar bisa bernilai ekonomis, ujar Jan Agerholm.

Pemkot Pontianak Siap Jalankan Intruksi MenPAN-RB Soal LHKPN PONTIANAK -RK. Pemkot Pontianak siap melaksanakan intruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi yang mengharuskan seluruh PNS di pusat dan daerah melaporkan harga kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Khairil Anwar. Hanya saja, kata dia, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan mandat secara resmi dari pemerintah pusat.

Memang kabarnya dari pemerintah pusat seperti itu (laporkan harga kekayaan ke KPK), tapi secara resmi belum ada masuk ke Pemerintah Kota Pontianak, kita masih menunggu tindaklanutnya saja, sejauh ini kita sudah sangat siap melaksanakannya, kata Khairil kepada Rakyat Kalbar, Senin (17/11).

Pihaknya, kata dia, sebelum adanya instruksi itu sudah melakukan pendataan serupa, dengan dasar itulah pihaknya tidak merasa berat dan siap jika instruksi dari pusat itu diterapkan di Kalbar, Kota Pontianak khususnya. Belum ada perkembangan informasi lanjutan mengenai ini, kita siap untuk melakukan pendataan hanya tinggal menunggu instruksi secara resmi saja, ujar Khairil.

Pendataan yang dilakukan pihaknya saat ini, dijelaskan dia, berupa gaji yang dikeluarkan secara bulanan yang disalurkan ke seluruh PNS. Menurutnya, yang dimaksudkan pemerintah pusat itu berupa data kongkrit yang sedetil-detilnya agar lebih mempermudah pemerintah pusat merekap secara keseluruhan, tak hanya di Kalbar saja, tetapi untuk Indonesia

secara umum.

Seperti apa nantinya yang jelas kita sudah siap, saya rasa memang sudah dilakukan secara serentak, laporan memang ada lewat gaji masing-masing PNS itu sendiri.

Cuma kemungkinan dari pusat mau yang lebih detail dan lebih teliti saja, makanya akan mendata kembali, ucap Khairil.

Menurutnya, sejauh dari pantauan yang dilakukan, pihaknya belum menemukan adanya PNS bermasalah yang teramat fatal, baik dari perilaku maupun kekayaan yang dimiliki PNS di lingkungan Pemkot Pontianak. Kita belum ada menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berarti.

Baik dari PNS atau kemungkinan ada rekening gendut mereka. Mereka tetap kita pantau, demikian Khairil.

Seperti diketahui, seusai menandatangani MoU dengan KPK di Jakarta, Jumat (14/11) lalu, MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi menginstruksikan kepada seluruh PNS di pusat dan daerah, terutama pejabat eselon IV hingga I, wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Instruksi ini tidak mainmain, karena ada KPK yang akan mengawasi pelaporan harta kekayaan.

Saya instruksikan seluruh pegawai terutama pejabat eselon satu sampai empat wajib melaporkan LHKPN, tegasnya seperti dilansir dari JPNN.com, Sabtu (15/11).

Yuddy mengatakan, pemberantasan korupsi ini tidak hanya dengan tindakan represif saja tapi juga preventif. Selain itu seluruh PNS diminta untuk menolak segala bentuk gratiďŹ kasi. Kami terbuka untuk diawasi dan diingatkan. Dengan LHKPN, bisa diawasi apakah PNS-nya melakukan korupsi atau tidak, tegasnya. (agn)

bila t e r j a d i hujan walaupun sebentar, bisa banjir. Dan lama surutnya lantaran paritparit tidak berfungsi dengan baik.

Kita sudah jenuh dengan masalah klasik seperti ini, mana program pemerintah 1.000 parit, tunjukkan ke masyarakat, kata Sanusi.

Ia pun meminta ada sinergritas dari Pemkot untuk memberikan solusi pasti atas benacana musiman tersebut. Agar saat bencana datang, memang benar-benar bisa diatasi tanpa harus ada yang menyalahkan ke pihak lain yang lebih memiliki wewenang menanganinya.

Di penghujung tahun daerah kita rentan sekali banjir, masyarakat harus waspada akan hal ini. Pemkot

Tuntut Pemkot Realisasikan Seribu Parit P O N T I A N A K -RK. Ketua Tim Siaga Bencana Kota Pontianak, Sanusi, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak harus tanggap mensiasati bencana musiman seperti banjir. Ia pun menuntut Pemkot merealisasikan janji 1.000 parit.

Pemerintah Kota Pontianak harus proaktif, jangan menunggu terjadi bencana baru bertindak, mulai sekarang ambil langkah apa antisipasi mengatasi banjir. Banjir di kota ini kan musiman, seharusnya sudah ada kebijakan pasti untuk mensiasatinya, ujarnya kepada Rakyat Kalbar, Senin (17/11).

Menurutnya, Kota Pontianak yang sebagian besar dataran rendah apa-

Ia mengaku sangat senang karena Pemerintah Kota Pontianak sudah menyambut baik dan mendukung terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan.

Langkah ini merupakan kerja sama yang baik dan harus ditindaklanjuti dalam program yang berkesinambungan, kata Jan Agerholm.

Mengenai kerjasama apa saja yang akan dilakukan? Ia menuturkan, kerjasama antar dua pulau di dua negara ini akan diawali pada tiga aspek penting yaitu pengembangan teknologi energi matahari, biomassa, sampah sebagai sumber energi alternatif untuk listrik.

Selanjutnya, kata Jan Agerholm, kerjasama bidang pendidikan melalui pertukaran pelajar dan pengajar. Kemudian, pengembangan kerajinan dan produk lokal mulai dari pengolahan, pengemasan, desain produk, jalur distribusi, sampai riset pasar.

Di tempat yang sama, Sutarmidji mengatakan, kunjungan dan rencana kerjasama dari pemerintah Bornholms ini merupakan langkah baik untuk dikembangkan ke depannya. Menurut Wali Kota, terdapat beberapa hal yang memang perlu dilakukan untuk pengembangan kerajinan yang ada dan dinilai cukup baik dari pemerintah Negara lain.

Ada beberapa teknologi untuk home industri yang memang perlu dikembangkan terus, terutama terkait desain produknya, seperti aloe vera dan lain sebagainya. Mereka kalau dengar aloe vera saja sudah sangat senang, berarti kan ada kesempatan untuk kita pasarkan lebih luas, tinggal bagaimana mengemasnya saja. Melalui kerjasama ini kita bisa belajar bagaimana desain produk yang baik nantinya, ujar Sutarmidji.

Midji ‒ sapaan akrab ‒ Sutarmidji ini menambahkan, nantinya akan ada pelajar berprestasi dan guru teladan dikirim Pemkot ke Denmark dalam rangka

pengembangan dan belajar atau magang mengenai bagaiaman pemerintah di sana mengembangkan usaha-usaha agar lebih mudah dipasarkan dan dikenalkan ke masyarakat luas.

Hasilnya, sambung Wali Kota Pontianak dua periode ini, akan diterapkan di Kalbar, khususnya Kota Pontianak.

Nantinya ketika kembali ke Pontianak, mereka ini akan jadi mentor untuk teman-teman sebayanya dan masyarakat sekitar, kata Midji.

Bentuk kerjasama lain yakni pengembangan teknologi energi matahari berbasis lokal dan terjangkau. Nantinya di kampung-kampung inovasi itu akan kita arahkan untuk pengembangan teknologi energi matahari sebagai sumber listrik yang bisa dikerjakan oleh masyarakat dan biayanya murah. Ini tentu sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan listrik yang selama ini kita hadapi, terang Midji.

Sebelumnya, Pemerintah Bornholms sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Tanjungpura dalam pengembangan teknologi. Bahkan sudah ada beberapa prototype terkait teknologi energi matahari dan ďŹ lter air yang hanya butuh untuk disempurnakan saja.

Berdasarkan kerjasama yang sudah terjalin baik, Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Indonesia untuk Denmark, mengarahkan Pemerintah Bornholms untuk menjalin kerjasama yang lebih luas lagi ruang lingkupnya sampai tataran pemerintah kota tempat universitas berada agar hasil pengembangan teknologi tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kedua pihak berharap bisa saling belajar satu sama lain, agar kerjasama yang terjalin bisa berkelanjutan, tidak hanya berhenti di satu proyek saja.

Laporan: Gusnadi Editor: Julianus Ratno

Eksekusi Jalan Tebelian-Sintang Tepat, Tapi Terlambat P ONT IANAK -RK. Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dan ketat memilih kontraktor pelaksana proyek pemerintah lewat tender.

Penentuan kontraktor melalui mekanisme tender harus ketat, selektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan yang siap memberi, itu yang lolos tender, kan kita masyarakat Kalbar yang dirugikan, katanya menyikapi diputusnya kontrak PT Tirta Dhea Addonnics Pratama Jakarta dalam proyek pelebaran jalan Tugu Karet Simpang Sungai Tebelian-Tugu Beji Sintang kepada Rakyat Kalbar, Senin (17/11).

Suyanto menilai pemutusan kontrak itu tepat dilakukan pemerintah. Namun, eksekusi sudah terlambat dilakukan oleh pemerintah.

Karena waktu pelaksanaannya saja sudah dekat selesai masa perjanjian kontraknya, tegasnya.

Menurut polit isi daerah pemilihan Sintang-Melawi-Kapuas Hulu ini, kontraktor di Kalbar banyak yang berkualitas. Kemudian, pemerintah harus menerapkan alur mekanisme yang benar, jangan siapa yang dekat, siapa yang rendah penawarannnya itu yang diloloskan. Bagaimana mau hasil kerja yang berkualitas, kalau caranya tidak benar, kata Suyanto.

Logikanya, ia menilai, pemban-

juga jangan tutup mata karena biasanya di penghujung tahun banjir yang cukup besar terjadi, kata Sanusi mengingatkan.

Ia juga menyinggung kebakaran yang belakangan juga kerap terjadi.

Masalah kebakaran di Kota Pontianak terjadi apabila masuk musin kemarau, terutama kebakaran lahan.

Coba sekarang ini kita duduk satu meja, kalau di daerah kita terjadi kebakaran lahan ayo kita sama sama menggatasinya, harap Sanusi.

Bergerak di bidang kemanusian yang dibentuknya berupa Kampung Siaga Bencana terletak di Pontianak Timur, Sanusi menyatakan kesiapannya untuk konsen dan memberikan segenap masukan dan bantuan terhadap masyarakat untuk mengatasi bencana yang terjadi di sekitar.

Kampung Siaga Bencana ini sepenuhnya milik masyarakat, agar masyarakat tidak panik lagi apabila terjadi bencana. Kita siap 24 jam me-

gunan di daerah Kalbar, uang untuk Kalbar kenapa kontraktornya meski dari Jakarta yang kualitasnya belum tentu baik dari kontraktor yang ada di Kalbar.

Negara kita salah urus, dan terlalu jauh jangkaunnya. Padahal di Kalbar ada gubernur dan bupati, ujar Suyanto.

Gubernur, dikatakannya, merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kenapa tidak diserahkan kepada gubernur untuk mengatur dan mengawasinya. Jika wewenang dan tanggungjawabnya diserahkan kepada daerah, kemungkinan besar akan berhasil pembangunan proyek di jalan Tebelian-Sintang itu.

Pembangunan di daerah, kata Suyanto, harusnya diberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Terutama dalam pelaksanaan proyek seperti kontraktornya, kenapa tidak melibatkan kontraktor terbaik di Kalbar.

Jika pembangunan proyek seperti jalan, tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ada di daerah juga timbul rasa cemburu sosial kepada pemerintah pusat, karena pengerjaannya selalu ditangani oleh pusat. Ini bisa menimbulkan apatisme terhadap

monitor kejadian demi kejadian yang ada di seputaran kita, janji Sanusi.

Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar tengah melakukan pemantauan pada sejumlah titik rawan bencana. Menurut Kepala BPBD Kalbar, T.T.A Nyarong, terdapat tiga wilayah rawan dan perlu mendapat perhatian serius.

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan baik yang disengaja ataupun tidak, serta bencana banjir sepanjang tahun 2014 masih menjadi ancaman serius di Kalbar. Ada tiga kabupaten yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Landak, ungkapnya.

Meskipun demikian, Nyarong mengklaim sepanjang tahun 2014 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kalbar masih kategori normal, karena kebakaran hutan dan lahan bisa dikendalikan dengan melibatkan masyarakat terutama kepala desa dan

Suyanto Tanjung. Abelnus

pembangunan dari pusat, seharusnya ini menjadi khawatiran kita bersama, katanya.

Proyek Jalan Tebelian-Sintang yang sudah cukup lama terbengkalai tersebut, ditegaskan Suyanto, pemerintah pusat tidak harus menunggu lama dalam menang aninnya. Segeralah lakukan langkah-langkah yang dapat menyelesaikan pelaksanaan proyek tersebut. Sehingga masyarakat timur Kalbar dapat menikmati jalan yang dibangun oleh pemerintah, tutupnya. (Bel)

camat di tiga kabupaten tersebut.

Buktinya ditegaskan meskipun ada kebakaran hutan dan lahan, tidak ada sekolah yang diliburkan.

Te r k a i t m u s i m p a n c a r o b a y a n g mengakibatkan banjir, masyarakat harus siap menghadapinya, serta yang terpenting diupayakan jangan sampai menimbulkan korban jiwa, imbuhnya.

Menyikapi potensi bencana, kata Nyarong, pada tahun 2015 mendatang, pihaknya akan membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) peduli bencana. Tindakan antisipasi lain adalah diperlukannya surat keputusan bupati atau wali kota tentang penentuan peta daerah rawan bencana di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian masyarakat umum mengetahui dengan jelas serta mempunyai persiapan untuk ikut serta membantu mengantisipasi dan menanggulangi bencana, pungkasnya. (agn)

Pro Ekbis HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 2 (kedua) November 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

2.500 20.000 50.000 115.000 60.000 120.000 17.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

3.500 23.000 60.000 120.000 65.000 130.000 18.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

Kenaikan BBM Masih Wacana, Harga Cabai Sudah Meroket

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00

Ilustrasi/Ist

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana Masalah kita Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski KIH berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia, tapi lembaga legislatif justru dikuasai KMP. Setelah dilantik pada 20 Oktober, Jokowi-JK yang membentuk Kabinet Kerja langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Sayangnya, perseteruan KIH dan KMP bagai tak berkesudahan. Sebelumnya kedua kubu berbeda sikap mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPR dalam sidang paripurna harus menyuguhkan perdebatan panjang hingga voting, hanya untuk menentukan keputusan.

Saat itu, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir.

Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara antara pendukung pilkada oleh DPRD dan pilkada langsung menjadi tidak seimbang ketika divoting.

Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara.

Setelah pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang menyuguhkan peseteruan kedua kubu, kini pertempuran kembali terulang. Bahkan, DPR kubu KIH sampai membentuk pimpinan legislatif tandingan. Hanya karena takut tidak kebagian jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedikit banyak kondisi ini akan mempengaruhi kinerja presiden dan kabinetnya.

Menurut anda?

HARIAN

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

JAKARTA-RK. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu menyayangkan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih sebatas wacana, namun sudah menyusahkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan mulai meroketnya harga cabai di pasaran.

Faktanya sekarang, tadi saya baca di running text (televisi), menteri perdagangan menyatakan harga cabai di pasar naik 40 persen. Ini (harga BBM) baru wacana loh, ujar Gus Irawan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).

Politikus Gerindra ini menyatakan, sebenarnya tidak ada alasan yang rasional bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM saat ini. Apalagi ketika harga minyak dunia sedang turun.

Justru yang seharusnya dilakukan pemerintah jika ing in me-

ny e s u a i k a n h a r g a B B M a d a l a h menurunkannya. Kalau mau penyesuaian (harga BBM) turun mestinya.

Tidak ada alasan rasional untuk menaikkan BBM sekarang, di tengah masyarakat kita yang hari ini sangat terpuruk, lugasnya.

Gus Irawan justru mendesak, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melanjutkan program yang sudah dirancang pendahulunya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sebab, hal itu juga demi kesinambungan program pemerintahan.

Pemerintah sekarang kelanjutan dari pemerintah SBY. Apa yang diprogramkan SBY lanjut dululah. Kalau ada sesuatu yang baru, ayo kita bicarakan dengan dewan. Kalau mau merubah itu (program) mari kita diskusikan di APBNP, ulasnya. (jpnn)

Benahi Sektor Migas, Rini Dengar Saran Faisal Basri JAKARTA-RK. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan, tak akan mengabaikan masukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai oleh Faisal Basri untuk melakukan pembenahan terhadap BUMN disektor migas. Seperti Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Menurutnya, temuan kajian Komite Reformasi Tata Kelola Migas bisa memperbaiki tata kelola di BUMN migas. Saya sangat berkepentingan ada pengelolaannya, aturan main yang transparan dan standar, ucap Rini, Senin ( 17/11).

Rini menjelaskan, tindaklanjut dari hasil temuan tim tersebut bisa menjawab tudingan berbagai kalangan terhadap dirinya. Sektor migas adalah

Harga TBS dalam Rupiah

4

sektor penting dalam perekonomian kita. Sekarang kita menghadapi lifting yang menurun, sementara kebutuhan meningkat. Ini harus sesegera mungkin ditangani secara transparan dan terbuka, tutur Rini.

Integritas Faisal Basri dalam menjalankan tugas selama ini diharapkan bisa memberantas praktik mafia migas yang selama ini dikeluhkan banyak kalangan.

Rini menyadari, pentingnya sektor migas bagi perekonomian nasional. Untuk itu, ia mendukung upaya Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Komite ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk melakukan perubahan.

Ke depannya dalam pengelolaannya

bagaimana aturan main yang transparan dan standarisasi sehingga manajemen Pertamina pun dapat bergerak secara transparan dan profesional, kata Rini.

Dia mengharapkan, Pertamina yang transparan dan profesional mampu mendongkrak perseroan menjadi perusahaan berkelas dunia dan masuk dalam peringkat ke-50. Kami ingin transparansi, sistem terbuka, standar yang tepat sehingga BUMN berfungsi sebaik mungkin dalam melayani masyarakat dan menjadi perusahaan terkemuka di dunia, harapnya. (jpnn)

Rini Soemarno

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

577868

Sms Warga Hanya Rp 60 Juta Sedih dan malu, hukum dan dendanya hanya Rp 60 juta jak. Inilah hukum di NKRI. Hancurlah dunia penerbangan, maaf kepada Dan Lanud Supadio.

085245519512 30-1-2014

07.14

Sudah 11 Tahun Sekadau Permai. Sekadau kabupaten baru, sudah 11 tahun Sekadau mulai berkembang. Rahman Ts, mari kita wujudkan Kabupaten Sekadau maju dan mandiri dalam arti kata menyukseskan Sekadau cinta aman dan damai, bertoleransi tingkat agama penuh dengan kepercayaan masing-masing.

Terbuka secara lebar untuk menyikapi rasa tanggung jawab bersama di mata Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari kisah cerita nenek moyang Lawang Kuari adalah tonggak kedepan bersama, tidak membedakan pendapat menyatakan mari kita bersatu membangun Kabupaten Sekadau lebih maju kedepan jangan Kabupaten Sekadau ke belakang kita wujud cita-cita negeri kita tercinta, lebih baik jangan lupa dalam Pancasila sila ke-3.

085345238437 10-11-2014

18.34

Tanggapan Bagi rakyat jelata di negeri carut marut ini tidak mempermasalahkan Pemilukada langsung maupun tidak langsung. Yang menjadi masalah adalah, negeri ini sangat rentan dengan maraknya korupsi, narkoba, ilegal mining /PETI, ilegal logging/pembalakan taman nasional/hutan lindung/pemusnahan lahan gambut berkedok perkebunan sawit/alih fungsi lahan mangrove dan penggusuran gunung di Hutan Lindung Gunung Ambawang Kubu Raya menyalahi izin lokasi yang ditentukan.

Penyelundupan. Masyarakat sangat merindukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan SDM dan SDA yang tersedia dapat menyerap tenaga kerja, agar perbudakan generasi bangsa di luar negeri bermodus TKI dapat dipekerjakan ke dalam negeri sebagaimana mestinya. Koruptor memang tersohor, terhormat, penyelamat, akan tetapi koruptor paling pengkhianat! Ibrahim Myh. 81288673500 14-10-2014

19.44

Pemerintahan Jokowi-JK harus adil dan transparan. Kalau tidak, Kabinet Kerja hanya kejar kekuasaan bukan memimpin bangsa.

085245519512 1-11-2014

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

16.28

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-56673567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Kalau Golkar Rusak, Rusak Juga Demokrasi Kita JAKARTA-RK. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mengatakan Partai Golkar masih menjadi pilar penting politik kepartaian di Tanah Air, karena sangat mempengaruhi kondisi demokrasi bangsa ini.

Kalau Golkar rusak, rusak juga demokrasi kita.

Sebaliknya, kalau Golkar baik, baik pula demokrasi kita, kata Boni Hargens, di Jakarta, Senin (17/11).

Meski bukan pemenang pemilu 2014 lanjutnya, partai berlambang pohon beringin ini setidaknya berpengaruh di parlemen. Dalam konteks ini, saya kira penting peran Golkar selalu kita bahas.

Dalam kaitan dengan peran Golkar itulah, wacana pergantian Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mendapatkan dasar moral untuk kita sikapi bersama, ujar dia.

Dikatakan Boni, selama ini Golkar selalu ambil bagian di dalam kekuasaan. Kali ini, Golkar perlu belajar menjadi oposisi yang elegan. Untuk itu, Golkar memerlukan kepemimpinan yang bisa membawa perubahan internal. Antara lain, bisa melakukan reformasi kelembagaan partai, rekonsolidasi antarkader setelah terbelah karena politik pilpres, dan yang penting lagi revitalisasi semangat kekaryaan yang menjadi spirit dasar partai, tegas Boni.

Setidaknya kata Boni, dalam 10 tahun terakhir, Golkar lebih berpihak pada kepentingan pribadi dan kelompok Bakrie. Golkar menjadi alat kekuasaan segelintir elitenya. Golkar absen dari tugas kebangsaan, katanya.

Sekarang saatnya perubahan kepemimpinan harus terjadi. Menurut Boni, Golkar membutuhkan figur baru yang muda, reformis, dan punya visi untuk membangun Golkar sebagai pilar demokrasi bangsa.

ARB sudah tidak relevan untuk idealisme perubahan itu. Ia sudah bagian dari sosok lama yang telah melemahkan Golkar. Figur-figur muda lain sangat relevan untuk Golkar ke depan sebab yang muda lebih mampu menjawab tantangan politik terkini dan tidak dibebani oleh kepentingan korporasi individu, sarannya. (jpnn)

JAKARTA-RK. DPP Partai Golkar dinilai kembali mengambil keputusan sepihak. Baru-baru ini, beredar pesan singkat yang isinya menginformasikan jadwal penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX kepada para ketua DPD Golkar se-Papua.

Pesan singkat tersebut juga diterima Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Victor Abraham Abaidata. Setelah kepulangan pak Agung Laksono dari Jayapura-Papua, beredar SMS terkait tanggal dan tempat pelaksanaan Munas IX, kata Victor melalui pesan singkatnya, Senin (17/11).

Victor lantas meng-forward SMS tersebut yang isi lengkapnya sebagai berikut: DISAMPAIKAN KEPADA YTH.KETUA DPD PG SEPAPUA.BHW PELAKSANAAN MUNAS TGL 30 NOV.SAMPAI TGL 4 DES.2014.

TEMPAT DI HILTON BANDUNG. DGN.CTT.2 ORG PESERTA TANGGUNGAN PANITIA(KET DAN SEKT).

RDG (Radio Gram) DPD PG PAPUA MENYUSUL, .

Menurut Victor, SMS yang diterimanya dari Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Samsundin Mandja tersebut, sangat kontra dengan hasil pleno DPP Partai Golkar beberapa hari lalu. Bukan hanya SMS rupanya, ia juga menerima radio gram (RDG) yang isinya kurang lebih sama.

Selain itu juga diingatkan kepada para ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar agar mengenakan seragam atau jas partai saat menghadiri Munas, termasuk membawa Surat Keputusan.

Disebutkan pula, peserta Munas IX adalah ketua dan Sekretaris (penunjukan mandataris) yang akomodasinya ditanggung oleh panitia Munas IX. Artinya baik SMS maupun Radio Gram itu sudah melanggar kesepakatan pleno, selain telah disepakati bahwa terkait pemecatan dan ancaman kepada seluruh DPD tingkat I dan II sudah tidak boleh ada lagi, jelasnya.

Untuk diketahui, dalam pleno yang telah digelar DPP pada tanggal 13-14 November lalu sudah disepakati bahwa untuk Rapimnas tanggal 17-20 November 2014 dan Munas IX pada Januari 2015.

Victor juga mengaku telah mengecek kebenaran SMS tersebut ke pihak DPP Partai Golkar. Sudah saya kroscek ke Sekjen Idrus Marham, katanya tidak ada petunjuk seperti itu, ungkapnya. (Rmol)

Selasa, 18 November 2014

CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

DJOHERMANSYAH DJOHAN JAKARTA-RK. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkirakan hanya sekitar 50 daerah yang nantinya tidak perlu memiliki wakil kepala daerah. Diantaranya Kota Salat ig a di Jawa Tengah dan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua Barat.

Dalam Perppu diatur ada daerah yang dapat me-

J AKARTA -RK. Meski kesepakatan damai sudah disepakati dan ditandatangani, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih menolak untuk menyerahkan nama anggota alat kelengkapan dewan (AKD). Koalisi pendukung pemerintah itu memilih menunggu rampungnya revisi UU MD3 sebelum menyerahkan nama.

Juru runding KIH Pramono Anung mengatakan, untuk saat ini pihaknya hanya akan menyerahkan nama untuk anggota Badan Legislasi (Baleg) saja. Baleg itu jadi pintu masuk penyelesaian Aburizal Bakrie semuanya, dengan perubahan UU MD3. Kalau sudah selesai (revisi) maka diisi AKD, tegas Tim lobi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH),

Pramono Anung usai penandatanganan kesepakatan dengan KMP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Menurutnya, revisi UU MD3 adalah inti dari kesepakatan damai dengan KMP. Karenanya, untuk saat ini Baleg adalah satu-satunya alat kelengkapan yang memiliki tugas penting.

Jadi penyerahanan nama itu tidak terlalu penting, yang penting adalah penyelesaian Baleg. Mau diserahkan di ujung atau di awal bukan masalah, kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

Namun, pendapat berbeda disampaikan koordinator pelaksana KMP, Idrus Marham. Menurutnya, KIH harus menyerahkan nama ang-

Jual Tanah LOWONGAN KAPLING TANAH di Sintang, letak strategis: Uk. 10x20=Rp 35 juta; Uk. 15x20=Rp 50 juta.

Hub=082157629474.

J AKARTA -RK. Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan faktor tajamnya persaingan global berdampak pada intervensi kebijakan nasional. Karena itu, diperlukan ketahanan ideologis dalam bentuk pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Konflik yang terjadi umumnya karena pihak ketiga, kata OSO ketika membuka sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Aula Gubernur

Pendaftaran Diklat Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

BURSA PEMASANGAN IKLAN BARIS Harian

Papua, baru-baru ini.

Ikut serta memberi sosialisasi Sekjen MPR-RI Eddie Siregar dan Anggota DPRPDI Perjuangan Abidin Fikri.

Dalam acara yang dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan itu, Oesman menambahkan, berbagai ketegangan di sejumlah daerah pun lebih banyak disebabkan oleh pihak ketiga yang mendulang keuntungan. Misalnya, hubungan Jakarta-Papua yang biasabiasa saja, bisa diperkeruh

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448

5 Poin Kesepakatan Damai KIH-KMP: 1. Berkaitan dengan alat kelengkapan dewan (AKD), secara proporsional dibagi dalam dua pihak, KIH secara total akan mendapatkan 21 pimpinan AKD. 2. Adanya perubahan Undang-undang No.17 tahun 2014 (UU MD3).

- Perubahan terjadi di pasal-pasal yang berkaitan dengan jumlah pimpinan AKD. - Perubahan di pasal 74 dan 98 yang berkaitan dengan hak interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat yang sudah diatur dalam pasal 194-227 UUD 1945. Sehingga tidak terjadi dua kali. Untuk rapat-rapat komisi yang berkaitan dengan hak-hak tersebut penggunaaannya terpisah.

3. Waktu penyelesaian sebelum 5 Desember 2014, sebelum reses.

4. Proses penyelesaian melalui Badan Legislasi (Baleg DPR). Tetelah Baleg terbentuk akan dibuat prolegnas (program legislasi nasional), dan akan dibahas revisi UU MD3.

5. Pada tanggal 17 November akan ada rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi. Dalam forum ini fraksi-fraksi KIH akan menyampaikan sikap terbuka terkait mosi tidak percaya yang pernah dilakukan.

pihak ketiga. Ini jangan sampai terjadi, ujar OSO. Senator asal Kalbar ini pun mengingatkan lembaga MPR diperlukan merekatkan lagi hubungan kelembagaan ketika terjadi konflik diantara pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lainnya akan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber segala hukum.

Sementara itu, Sekjen MPRRI Eddie Siregar menambahkan, Pancasila dalam era reformasi seringkali dianggap

sesuatu yang tidak penting lagi. Karena, dulu banyak kegiatan yang dinilai kurang sejalan di cap anti Pancasila, sehingga orang enggan membicarakan Pancasila. Tapi jika terus demikian, saat situasi kedepan berkembang semakin kompleks, bisa saja arah negara kita terlupakan, katanya.

Karena itu, diperlukan untuk membangun karakter setiap warga negara yang terbentuk dari nilai-nilai Pancasila. Sayangnya kita sudah surplus wacana tapi kurang keteladanan, imbuhnya.

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

BATA RINGAN/HEBEL, BATU BATA MERAH, GILING BOTOL AQUA, KOMPOS, BATAKO PRESS, MIXER/MOLEN, GILINGAN SAMPAH, PAVLING BLOCK, DAN MACAM-MACAM CETAKAN

AGYA Angsuran MURAH !!!

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

JUAL MESIN

TOYOTA IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Segera Hubungi

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

I K L A N

Hotline (0561). 768677

INFORMASI PEMASANGAN

(0561)768677

Ia menambahkan, jika dilukiskan secara sederhana dalam bentuk bangunan, Indonesia itu dasarnya Pancasila, atapnya NKRI dan ruang-ruangan di dalamnya Bhineka Tunggal Ika. Nantinya, UUD mengatur hubungan antarmanusia maupun pemerintahan.

Jika semua itu dipahami semua warganegara dengan benar, semua saja mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Timor sampai Sangihe Talaud hidup dalam satu kesatuan yang rukun dan damai, pungkasnya. (Rmol)

Informasi Pemasangan

DISCOUNT 60% GARANSI

MENERIMA PANGGIL AN

Biro LOWONGAN

gota untuk 16 AKD dalam sidang paripurna yang rencananya akan digelar, Selasa (18/11) hari ini.

Idrus mengatakan, kesepakatan damai tidak akan terealisasi tanpa bergabungnya KIH ke dalam AKD. Pasalnya, tujuan awal dibuatnya kesepakatan adalah agar DPR bisa kembali bekerja sesuai fungsinya.

Tidak mungkin tidak menyerahkan dulu. Bagaimana mau bekerja bersama-sama kalau mereka (KIH) tidak ada di dalam, kata Idrus.

Sekjen Partai Golkar itu menambahkan, Baleg akan dibentuk setelah nama anggota AKD dari KIH disahkan dalam paripurna.

Setelah itu, barulah dibentuk tim khusus untuk menangani revisi UU MD3. (jpnn)

Re-editing: Julianus Ratno

Wakil Ketua MPR: Waspadai Intervensi Global

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230.

ALISHA. 082352849311 No sms

miliki wakil kepala daerah lebih dari satu orang. Ada juga yang dinilai tidak perlu memiliki wakil.

Contohnya seperti Kota Salatiga dan Supiori di Papua Barat. Itu kan penduduknya di bawah 100 ribu, makanya tidak perlu memiliki wakil kepala daerah, kaat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan seperti dilansir JPNN.com, Senin (17/11).

Namun jumlah daerah yang tidak perlu memiliki wakil kepala daerah, kata birokrat yang disapa Prof Djo ini, jumlah sangat sedikit. Bahkan tidak sampai dari 50 daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut ditetapkan demi efisiensi anggaran.

Kalau dari segi pandangan pembuat kebijakan, itu menekan biaya operasional, rumah dinas, gaji, stafnya, ajudannya, dan lain-lain.

Sehingga cukup kepala daerah, sekretaris daerah dan kepala satuan

Berdamai, KIH Akan Serahkan Anggota AKD Setelah Revisi UU MD3 Rampung

MENERIMA PESANAN :

TENAGA KERJA, Pria/Wanita, kelola usaha kuliner Ayam Bakar, upah memuaskan. Minat, Hub=082157629474.

kerja perangkat daerah (SKPD), terangnya.

Menurut Prof Djo, kebijakan daerah dimungkinkan memiliki dua wakil kepala daerah dan tidak perlu memiliki wakil, sama sekali tidak akan mengganggu proses pemerintahan di daerah. Walaupun misalkan nantinya kepala daerah berhalangan tetap atau diberhentikan.

Karena dalam Perppu sebagaimana tercantum pada Pasal 174, diatur pengisian jabatan pengganti kepala daerah lewat DPRD, jika kepala daerah berhalangan tetap.

Pada ayat 1 disebutkan, apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.

Sementara pada ayat 2 disebutkan, apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi.

“Dalam Perppu diatur ada daerah yang dapat memiliki wakil kepala daerah lebih dari satu orang. Ada juga yang dinilai tidak perlu memiliki wakil. Contohnya seperti Kota Salatiga dan Supiori di Papua Barat. Itu kan penduduknya di bawah 100 ribu, makanya tidak perlu memiliki wakil kepala daerah,”

Iklan Baris & Paket Murah DIBUTUHKAN SEGERA

5

50 Daerah Tak Perlu Wakil Kepala Daerah

Sikap

Munas Golkar Diubah Jadi 30 November 2014?

Rakyat Kalbar

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

15 Jt

an

HUBUNGI : Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

http://anugerah-tehnik.com

0818 18 2035 0813 9610 3485

Sambungan KEBAHAGIAAN di keluarga Destinee Martin, warga Fort Meyers, Florida, sungguh berlipat-lipat.

Awal pekan lalu, perempuan 20 tahun itu melahirkan. Eh, pada hari yang sama, Heather Penticoff, 40, ibunya, juga melahirkan.

Anak yang dilahirkan Destinee adalah cowok bernama Damien Martin. Bobotnya sekitar 3,5 kilogram. Sedangkan Heather melahirkan bayi cewek bernama Madeline Penticoff dengan bobot 4 kilogram. Destinee dan ibunya sama-sama melahirkan di Lee Memorial Hospital, Florida. Bedanya, Heather melahirkan 3 jam sebelum Destinee.

Kepada NBC-2, Destinee mengaku enggak bahagia saat kali pertama mengetahui kehamilan ibunya sembilan bulan lalu. Sebab, aneh rasanya ada ibu dan anak yang hamil berbarengan. Tapi, seiring besarnya kandungan, mereka justru saling merasakan keterikatan. Sama-sama mengandung dan sekarang sama-sama melahirkan, sungguh asyik, kata Destinee.

Sementara itu, Heather mengaku tak kalah girang. Rasanya seperti punya anak kembar tanpa harus mengandung anak kembar, katanya.

Dengan kelahiran itu, artinya, pada hari yang sama Destinee langsung punya anak sekaligus adik.

Sedangkan Heather punya anak sekaligus cucu.

Nah, si bayi Madeline langsung mendapat keponakan baru sekaligus langsung bergelar tante. (jpnn)

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

6

Ibu-Anak Melahirkan Bareng Alquran Tertua Ditemukan di Jerman

Ilustrasi Wahyu Kokkang/Jawa Pos

Peneliti di University of Tübingen di Jerman kini tengah meneliti sebuah Alquran tulisan tangan. Disebutkan bahwa Quran tersebut berasal dari masa-masa awal pertumbuhan agama Islam.

Deutsche Welle melaporkan kopi Al Quran itu tiba di perpustakaan universitas itu pada tahun 1864. Tadinya Al Quran ini koleksi pribadi Konsul Prusia Johann Gottfied Fitz Stein sebelum dibeli University of Tübingen.

Dari penelitian yang dilakukan, Al Quran itu ditulis sekitar 20 hingga 40 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah dari Mekkah ke Madinah di tahun 622 Masehi.

Menurut jurubicara universitas, salinan Al Quran tersebut ditulis dalam aksara Kufic, salah satu aksara tertua dalam bahasa Arab.

Belum diperoleh informasi lain berkaitan dengan penelitian itu, termasuk apakah penelitian ini melibatkan ahli Islamologi atau hanya ahli bahasa dan arkelog.

(JPNN)

Mulai 1 Desember Tak Boleh Lagi Rapat di Hotel Yuddy Chrisnandi

JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan pihaknya telah menetapkan bahwa mulai 1 Desember 2014, tidak ada lagi lembaga pemerintah yang me-

nyelenggarakan kegiatan rapat di hotel.

Ini, kata Yuddy, sudah tertera dalam surat edaran yang dikeluarkan kementeriannya.

Satu-dua hari ini kan semua sudah tahu. Itu bagian efisiensi. Mulai 1 Desember sudah tidak lagi menggunakan di luar, ujar Yuddy di kompleks Istana

Negara, Jakarta, Senin, (17/11).

Menpan memberi toleransi pada instansi pemerintah yang sudah telanjur merencanakan menggelar rapat di hotel sampai akhir November 2014.

Sebenarnya, surat edaran terkait efisiensi tempat rapat itu sudah dikeluarkan sejak 6 November. Namun karena

banyak benturan rencana, Menpan meminta berlaku diresmikan per Desember nanti.

Ia meminta instansi menggunakan gedung dan fasilitas yang sudah ada saja.

Selama masih ada fasilitas pemerintahan di wilayahnya, dipergunakan saja, tandas Yuddy. (flo/jpnn)

Polda Sita ........................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 November kemarin. Semua izin lengkap, kata Direktur Ditreskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo, Senin (17/11).

Namun, lanjut Kombes Pol Widodo, setelah membaca pemberitaan Harian Rakyat Kalbar yang menyebutkan bahwa solar itu sudah dipindahkan dari kapal tanker Majuan V ke ponton Kapuas II, dia memerintahkan tim untuk melakukan pengecekan ulang (Asistensi) ke lokasi kapal tanker Majuan V dan ponton Kapuas II, Minggu (16/11) sore.

Lokasi tersebut di pinggiran sungai daerah Wajok, Kabupaten Mempawah, KM 11,7. Tepatnya di dermaga Gudang Ranuma Banuaka.

Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan Satreskrim Polres Mempawah serta Polsek Jungkat yang diperintahkan turun ke lokasi itu menemukan fakta baru. Ternyata ponton Kapuas II tidak terdaftar dalam perizinan PT BMS. Semua perizinan kapal tanker Majuan V dan BBM itu lengkap, termasuk DO nya ada.

Kemudian, ternyata solar tersebut sudah dipindahkan ke ponton.

Namun yang menjadi masalah, ponton Kapuas II tidak memiliki izin penyimpanan. Izin angkut hanya terdaftar pada kapal tanker Majuan V, jelas Widodo.

Widodo menerangkan, jikalau solar tersebut masih berada di kapal tanker Majuan V, dan tidak dipindahkan ke ponton Kapuas II, itu tidak ada masalah atau melanggar hukum. Karena mereka memiliki dokumen lengkap.

Yang jadi masalah, ya itu tadi, izin penyimpanan di ponton Kapuas II nya tidak ada, terangnya.

Ditegaskan Widodo, izin penyimpanan telah diatur dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Langkah selanjutnya, jelas Widodo, kasus ini akan ditangani Polres Mempawah. Ponton Kapuas II yang berisi solar itu sudah kita police line, tegasnya.

Jumat lalu, Rakyat Kalbar sempat ke lokasi yang dikabarkan ada kapal tanker yang menyalin 500 ton solar ilegal ke tongkang. Lokasi tersebut di pinggiran Sungai Kapuas daerah Wajok, Kabupaten Pontianak, KM 11,7. Tepatnya di dermaga Gudang Ranuma Banuaka. Kapal tanker tersebut bernama Majuan V. Sementara tongkangnya bernama Kapuas II. Hanya anak buah kapal (ABK) saja yang dapat ditemui saat itu.

Mereka tak dapat memberikan komentar.

Sementara, penjaga tongkang Kapuas II, Robi dan rekannya

memberikan sedikit informasi.

Mereka menyebutkan bahwa memang ada solar tersebut. Ini milik Bicuang, itu nama Tionghoa-nya. Katanya Senin ini baru operasi memindahkan solar ini ke tangki-tangki, kata Robi, Jumat kemarin. Namun ia tidak tahu solar tersebut mau dibawa kemana. Mereka juga sempat melihat beberapa kali ada anggota polisi yang datang ke kapal dan tongkang tersebut.

Solar ini, lanjutnya, dikirim dari Jakarta menggunakan kapal tanker Majuan V. Lalu solar tersebut dipindahkan ke tongkang Kapuas II. Saya baru empat hari berjaga-jaga di sini. Jadi tidak banyak tahu, kilah Robi.

Terpisah, Nahkoda kapal tanker Majuan V, Josmisah, 40, mengaku, pernah diperiksa Anggota Polsek Jungkat. Namun dokumen yang ditunjukkan itu lengkap.

Rencananya, solar ini untuk cabang PT Bangun Mitar Sejahtera (BMS) di Pontianak. Perusahaan BMS ini bergerak di bidang solar industri. Perizinan di pusat tidak ada masalah, kata Josmisah.

Dokumen yang disebut-sebut lengkap berupa izin bongkar muat, profil company perusahaan serta izin-izin lainnya. Josmisah juga membenarkan bahwa jumlah solar tersebut sebanyak 500 ton.

Pemilik PT BMS disebutkannya adalah Maruli Gitsang. Di Pontianak belum ada managernya karena belum ada pengangkatan notarisnya, jelasnya.

Bahkan, sebelum membuka cabang di Kalbar, nakhoda tanker itu menyebutkan sudah izin dari tujuh pejabat di Kalbar. Tiga diantaranya disebutkan dia, pejabat Polda Kalbar. Kalau mau buka cabang di daerah, kitakan harus izin dulu dengan daerah setempat. Tujuh orang sudah dihadapi oleh bos kita, jelas Josmisah.

Operasikan 34 Kapal Patroli Dari catatan Dit Pol Airud Polda Kalbar, hingga November 2014 ini sedikitnya sudah menangani 72 kasus di perairan Kalbar. Lebih dari separuh, atau 49 kasus diantaranya telah terselesaikan.

Dari tahun 2012 hingga 2014 Dit Pol Airud telah menyidik pencurian di atas kapal baik sedang lego atau bongkar muat. Tindak pidana yang paling menonjol adalah Migas. Tahun ini saja sudah delapan kasus, kata Dir Polair Polda Kalbar, Kombes Pol Wayan Pinatih, Senin (17/11).

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan pada Senin (17/11) tepat 00.00 WIB ini, tidak menutup kemungkinan

akan banyak lagi kasus Migas dan illegal fishing di wilayah perairan Kalbar. Untuk itu, Wayan mengatakan, pihaknya mengoperasionalkan sebanyak 34 unit kapal motor berbagai tipe di seluruh wilayah perairan Kalbar. Ada 34 unit kapal motor berbagai tipe yang akan kita operasionalkan di seluruh wilayah perairan Kalbar, ujarnya.

Agar dapat mengikuti perkembangan keadaan, pihaknya menyiapkan konsep operasional tersendiri seperti, sering melakukan operasi bersama instansi lain. Setiap anggota juga diharuskan membuat laporan informasi dan patroli di sepanjang perairan, kata Wayan.

Dari sekian banyak kasus yang ditangani, kata Wayan pada 2014 ini pihaknya mendapat apresiasi lantaran berhasil melakukan lelang kapal sitaan dengan hasil lelang tertinggi se Indonesia, yakni sebesar Rp1,1 miliar. Satu kapal sitaan nelayan negara tetangga (Thailand, red). Kapal ini dibeli di pelelangan oleh warga kita juga, orang Pemangkat, jelasnya.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto juga mengunjungi Mako Dit Pol Airud Polda Kalbar di tepian Sungai Kapuas, Jalan Khatulistiwa itu. Kedatangannya untuk mengecek kesiapan Dit Pol

Airud menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait kebijakan kemaritiman atau poros maritim.

Juga mengecek kesiapan pengamanan dari tindakan ilegal di perairan Kalbar, kata Arief.

Arief memaparkan, pada 2015 mendatang akan ada perubahan anggaran bagi Dit Pol Airud Polda Kalbar, terutama peruntukan operasional BBM guna melakukan manuver patroli. Insya Allah 2015 nanti kebutuhankebutuhan seperti BBM akan ada peningkatan. Bayangkan untuk manuver patroli ke Mempawah saja bisa menghabiskan biaya Rp30 juta dari segi BBM nya, paparnya.

Arief mengakui, jika dari segi peralatan pihaknya belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan pengamanan laut luar dari pencurian ikan atau tindakan ilegal lainnya. Kita belum memiliki kemampuan pengamanan laut luar. Saya juga sudah diskusi dengan Sekda, PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Perlu rapat bersama untuk menyatukan visi menyelamatkan kekayaan laut dan mencegah terjadinya illegal fishing dan lainnya, kata Arief.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Naik Juga .........................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Terutama, di tengah tren terus menurunnya harga minyak dunia.

Entah beruntung entah terluka, kenaikan harga hajat hidup rakyat Indonesia yang ditenggarai menjadi bom waktu inflasi tersebut dibarengi alasan plus janji ini dan itu. Jeegeerrr...

Hari ini, setelah serangkaian rapat kabinet, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif, ujar Presiden Joko Widodo, dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.

Dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berikut para menteri Kabinet Kerja, Jokowi mengatakan keputusan menaikan harga BBM merupakan pilihan sulit. Namun, pemerintah harus mengambilnya lantaran membutuhkan tambahan anggaran untuk pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pasti ada yang mendukung dan menolak keputusan ini, kami menghargai semua kritik dan masukan, kata Presiden.

Kompensasi juga disiapkan atas kenaikan harga itu. Untuk rakyat tidak mampu, disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, tutur Jokowi.

Menurutnya, ketiga kartu itu akan segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif. Mudah-mudahan keputusan ini membuka jalan untuk hadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas, pungkas Jokowi.

Untuk BBM jenis premium, harga naik dari Rp 6500 menjadi Rp 8500. Sementara untuk solar naik dari Rp 5500 menjadi Rp 7500. Harga baru ini efektif

berlaku mulai tengah malam tadi atau Selasa 18 November 2014 pukul 00.00 WIB. Intinya mulai pukul 00.00 malam ini waktu Indonesia barat, maka harga jual eceran BBM tertentu ditetapkan sebagai berikut.

Minyak tanah atau kerosen tetap.

Bensin RON88 Rp 8500, dan solar Rp 7500 per liter, ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

Keputusan tentang harga baru Solar dan Premium bersubsidi itu dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak tertentu.

Menurut Sang Menteri, PT Pertamina sebagai pelaksana penjualan BBM bersubdisi akan melakukan persiapan. Yang pasti, kata Sudirman, persediaaan BBM dalan kondisi aman.

Tidak perlu rush dan berbondong-bondong ke SPBU. Selisihnya hanya sedikit, masyarakat tidak perlu panik, ujarnya.

Imbauan tinggal imbauan. Di sejumlah daerah, termasuk di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, antrean sekejap mengular setelah maklumat pemerintah itu.

Sekitar jam sepuluh malam alias dua jam sebelum harga baru BBM diberlakukan, hampir seluruh SPBU di Kota Pontianak langsung diserbu masyarakat pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat. ontohnya saja, di SPBU Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Selatan,dan SPBU Paris II Jalan A.Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara.

Salah seorang pengantre yang kebetulan tinggal tak jauh dari SPBU Jalan Imam Bonjol, Andika mengatakan sangat kecewa atas keputusan pemerintah pusat.

Kita tekejutlah dengar Pak Jokowi menaikan BBM, saya juga

kecewa selaku masyarakat kecil, katanya kepada Rakyat Kalbar.

Sebelum kenaikan BBM yang berlaku lewat dari tengah malam tadi, pria berusia 25 tahun ini tak ayal memanfaatkan kesempatan untuk mengisi BBM di harga Rp6500. Kalau beli besok sudah mahal, Rp8500. Makanya saya cepat dan rela mengantre panjang, jelas Andika.

Sama dengan pengendara roda empat yang mengaku bernama Amin. Saya manfaatkan waktu tiga jam untuk antre, karena besok sudah naik harga BBM, kan barusan Presiden mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6500 menjadi Rp8500, katanya, masih di SPBU Imam Bonjol.

Sementara itu, antrean lebih panjang terlihat di SPBU sebelah Gedung DPRD Kalbar, Jalan A. Yani. Kendaraan terlihat mengular sampai nyaris mendekati gerbang Selamat Jalan perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Inilah dampaknya, masyarakat langsung panik. Dan rela mengantre panjang seperti ini, saya pun juga ikut mengantre. Daripada besok beli mahal sampai Rp8500 perliter, kata¥ Hanif, pengantre BBM mengendarai kendaraan roda empat di SPBU Jalan A. Yani. Pria berumur 22 tahun itu juga mengatakan bahwa dirinya ikut kaget atas apa yang diumumkan Jokowi di televisi.

Saya kira batal naik, rupanya sama saja, naik juga. Saya terkejut, makanya saya cepat-cepat membeli bensin di SPBU dengan harga yang lama, tambahnya.

Seorang PNS pengendara sepeda motor, Hamdani, mengaku segera mengisi BBM kendaraannya sehabis menonton televisi. Sebagai pegawai negeri, kenaikan harga BBM membuat biaya hidupnya semakin tinggi.

Kenaikan minyak ini sangat berpengaruh. Saya lihat di televisi meningkat jauh, hingga Rp2000. Ini sama saja menambah pengeluaran, sudahlah pengeluaran semakin hari semakin besar. Dampak dari kenaikan ini bukan hanya di transportasi, tapi secara otomatis keseluruhan naik semuanya, tutur pria berusia 54 tahun itu.

Imbuh warga Jalan Parit Haji Husin II ini, Sedangkan pemasukan kita belum bertambah, itulah saya harus pandai-pandai mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Untuk mengimbangi ini, setidaktidaknya dengan saya mengantre seperti ini, mungkin bisa dapat mengurangi beban besok .

Darmawansyah, seorang ojek pick up mengatakan sudah berada di lokasi SPBU itu sejak jam 10 malam. Ini untuk stok sayalah, saya inikan usaha ojek. Jadi biar adanya BBM untuk besok. Ini biar bisa menghemat, ini naik Rp 2 ribu. Kalau isi 30 liter bisa menghemat 60 ribuan donk, kata pria berumur 24 tahu itu.

Kepala SPBU tersebut (COCO 61.78101), Hendry Nasution, menyatakan karena ada pemberitahuan jadi masyarakat langsung meramaikan SPBU. Saat ini kita normal-normal saja, kita akan suplai BBM ke masyarakat sesuai dengan apa yang kita terima.

Pada jam ini (jam sebelas malam, red) kita masih menyetok 8 ton Premium bersubsidi.

Ketika lewat jam 12 malam, kita langsung berubah harga, tuturnya.

Di Ibukota Negara sendiri, antrean para pembeli terakhir BBM Rp6500 terjadi di semua SPBU. Antrean mengular terpantau JPNN di SPBU Jalan Hang Lekir I, Jakarta Pusat, tepatnya di samping Universitas Moestopo Beragama. Antrean panjang kendaraan roda empat dan dua

itu memakan badan jalan. Tak pelak, kemacetan pun tak terhindarkan.

Antrean juga terjadi di SPBU kawasan Patal Senayan. Memang belum terpantau hingga memacetkan lalu lintas, Namun di sana kendaraan roda empat mengular.

Paling parah di SPBU, Jalan Doktor Latumenten, Jelambar, Jakarta Barat. Kemacetan panjang tak terhindarkan. Antrean kendaraan memakan separuh badan jalan. Terlihat petugas kepolisian mengamankan. Kalau besok (hari ini) harga sudah Rp 8.500, mending beli sekarang meski antrean panjang. Mudahmudahan sebelum pukul 00.00 sudah bisa terisi, kata Edo, seorang pengendara mobil yang antre di SPBU Jelambar.

Alasan Ini dan Itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Andrinof Chaniago menyatakan bahwa dana yang diperoleh pemerintah dari kenaikan BBM subsidi akan dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas. Menurutnya, salah satu prioritas yang perlu dicapai dari pengalihan subsisi BBM adalah swasembada pangan.

Menurut Andrinof, dana kurang lebih Rp 100 triliun dari kenaikan BBM subsidi jenis solar dan premium masing-masing Rp 2000 akan digunakan untuk mendukung program prioritas Kabinet Kerja. Yaitu meningkatkan produksi pangan kita, memperbaiki irigasi rusak, membangun irigasi baru. Dua tahun kita swasembaga beras, katanya, dalam jumpa pers di Istana Negara, kemarin malam.

Selain itu, dana yang didapat dari pengalihan subsidi juga akan digunakan untuk mendukung program kedaulatan energi. Yang juga menjadi prioritas Kabinet

Kerja adalah realisasi sektor maritim yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi. Namun, Andrinof menegaskan bahwa dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk pembangunan infrsatruktur terutama jalan baru.

Pembangunan jalan baru yang memprioritaskan kepentingan masyarakat agar lebih produktif, tegasnya.

Senada, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemerintah akan mendapat dana sangat besar dari kenaikan harga BBM subsidi. Rencananya, dana yang diperoleh akan dialihkan untuk subsidi sektor produktif dan jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan hampir miskin.

Ini menaikkan belanja produktif di atas Rp 100 triliun. Sebagian ke infrastruktur, sebagian ke perlindungan sosial keluarga miskin dan hampir miskin dan mewujudkan visi presiden tentang pengembangan sektor maritim, kata Bambang.

Bambang mengakui, kebijakan ini pasti akan mengerek inflasi.

Dari hitungan pemerintah, kenaikan inflasi diperikrakan akan mencapai 2 persen.

Kalau inflasi tahun ini 5,3 persen, maka akhir tahun 7,3 persen. Tentu ada inflasi pada Januari dan Februari (2015), tapi dampaknya tak akan sebesar November dan Desember 2014, sebut Bambang.

Mantan Wakil Menkeu itu menegaskan, dengan tambahan ruang fiskal Rp 100 triliun maka defisit APBN 2015 nanti akan bisa ditekan. Tentunya kita harapkan defisit APBN 2015 diturunkan dari 2014, yakni 2,2 persen, pungkasnya.

Laporan : Achmad Mundzirin, Deska Irnansyafara Editor : Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 18 November 2014

7

Server di Luar ............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang dikeluarkan Kominfo. Salah satunya menyebutkan serverserver google atau blackberry harus di Indonesia. Apalagi database negara kita sendiri yang sangat krusial secara administrasi dan intelijen, harusnya di Indonesia.

Enggak boleh di luar negeri, katanya.

Pakar Teknologi Informasi (TI) Ruby Alamsyah menilai, proses pemindahan server e-KTP secara fisik ke dalam negeri, tidak terlalu sulit. Karena hanya perlu menyesuaikan dengan pengaturan di dalam negeri.

Pandang an ia kemukakan menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang menyebut server KTP elektronik berada di India.

Itu simple. Untuk penaruhan server secara fisik, tinggal menyesuaikan settingan di Indonesia, jelas Ruby.

Menurut Pakar digital forensik ini, yang sulit justru bagaimana menjamin pengamanan data.

Karena meskipun sever secara fisik berada di Indonesia, kalau pengamanan datanya tidak baik, maka temuan e-KTP palsu, tetap masih saja membayangi ke depan.

Pemalsuan dilakukan dari negara lain atau dilakukan orang Indonesia, itu menurut saya bukan siapa dan di mana dipalsukan.

Sehingga e-KTP tidak dapat digandakan atau dibuat palsu di mana pun.

Nah kalau sekarang katanya ditemukan ada yang palsu, berarti kemungkinan ada dua hal yang terjadi. Salah desain saat membuat e-KTP atau salah spesifikasi yang dijalankan. Antara kedua hal itu, ungkap Ruby.

Menanggapi polemik keberadaan server data kependudukan, apakah berada di Indonesia atau di luar negeri, pria yang juga dikenal sebagai pakar digital forensik ini menilai, hal tersebut tidak terlalu merisaukan.

Yang penting pengamanan physical security (perangkat keras/hardware) dan logical security (software/perangkat lunak), dilakukan benar-benar maksimal.

Kalau keamanan logical di dalam maupun luar, sama saja risikonya. Karena peretas bisa melakukan peretasan dari jaringan mana pun, ungkapnya.

Perbedaannya, menurut Ruby, hanya terkait keberadaan fisik.

Artinya, ketika server berada di dalam negeri, keamanannya bisa lebih maksimal. Sementara jika di luar negeri, kekuasaan pengamanan bukan otoritas Indonesia.

Kalau dilihat tipe yang digunakan Kemendagri, secara logika harusnya di dalam negeri (server, red). Ini merujuk Peraturan

kannya e-KTP Palsu yang diduga merupakan buatan Tiongkok dan Prancis.

Kita sampaikan ke Mabes Polri tolong cek, karena saya dapat dari Perancis, Tiongkok berarti yang beredar di negara kita mungkin bisa asli tapi palsu, ujar Tjahjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (17/11).

Seharusnya, kata Tjahjo, server untuk menyimpan data warga negara Indonesia itu berada di Tanah Air. Ia sendiri belum dapat memastikan negara yang menyimpan server itu, sehingga meminta pihak kepolisian menelusurinya. Menyikapi itu, Tjahjo kembali menegaskan bahwa sistem data e-KTP untuk saat ini ditunda selama dua bulan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, terkait data kependudukan masyarakat.

Sekarang masih simpangsiur, negara a dan b. Kami akan perdalam dulu di rapat Kemenkopolhukam dulu, karena terkait data intelijen, kepolisian. Bertahaplah, tegas Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil tahun 2014 yang digelar di di Jogja Ekspo Center ( JEC), Minggu (16/11) malam, memberikan arahan kepada 625 kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) se-Indonesia.

Tapi lebih fokus pada seberapa tidak aman. Sistem dengan triliunan rupiah itu dapat dengan mudah dipalsukan, pasti ada yang salah, katanya.

Demi menjamin pelaksanaan KTP elektronik ke depan, pemerintah menurut Ruby, perlu meningkatkan sistem pengamanan data.

Sehingga kalaupun ditemukan ada yang palsu, hanya berupa fisik.

Palsu atau asli bisa dibilang tampilan asli teknologinya, asli tapi databasenya tidak ada di Kemendagri. Itu bisa disebut palsu. Bisa memproduksi KTP elektronik asli, tapi datanya tidak ada di sistem Kemendagri, maka ketika ditempelkan di readernya tidak akan memunculkan data atau sinkronize data Kemendagri, ungkapnya.

Ruby menilai, ketika pengamanan data penduduk nantinya maksimal dilakukan, maka ke depan instansi-instansi yang membutuhkan, perlu dilengkapi alat pembaca KTP elektronik atau card reader. Alat pembaca juga harus online, seperti sistem kartu kredit atau debit.

Minta Polri Telusuri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan sudah meminta Mabes Polri untuk menelusuri keberadaan server pembuat e-KTP palsu. Permintaan ini disampaikannya, menyusul ditemu-

Tjahjo sama sekali tak menyinggung polemik penghapusan kolom agama.

Politikus PDI Perjuangan itu justru lebih banyak memberikan catatan soal data kependudukan, khususnya catatan sipil dalam e-KTP yang masih amburadul.

Hal itu merupakan hasil evaluasi Tjahjo atas pelaksanaan e-KTP pada era Mendagri Gamawan Fauzi. Evaluasi ini dilakukan (karena) e-KTP masih banyak kelemahan, tandas Tjahjo yang disambut dengan tepuk tangan peserta.

Ia mengungkapkan, pencetakan e-KTP untuk warga negara Indonesia ternyata tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di Paris dan Tiongkok. Bentuk fisik eKTP yang dicetak di Prancis dan Tiongkok itupun mirip. Asli tapi palsu. Ini harus bisa dicegah, imbuhnya.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, masalah yang ada dalam e-KTP cukup serius.

Sebab, data masyarakat adalah data rahasia negara yang harus dilindungi. Ada double basis data yang berdasarkan SIAK dan eKTP, sesal Tjahjo.

Semua hal itu, lanjutnya, harus diperbaiki. Apalagi, kebutuhan data kependudukan itu sangat besar. Contoh kecil untuk KPU. Karena data yang tidak valid di Pileg dan Pilpres lalu, ada 10 juta

data nama tanpa ada orangnya, katanya.

Polri Bakal Telusuri Mabes Polri akan mengecek informasi tentang adanya pemalsuan e-KTP oleh percetakan di luar negeri. Langkah itu sebagai respon atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tentang ketidakberesan proyek e-KTP, termasuk pencetakan dan adanya pemalsuan tanda identitas kependudukan di di Prancis dan Tiongkok.

Menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny Sompie, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri akan berkoordinasi terlebih dulu untuk mendapat data awal tentang informasi pemalsuan e-KTP. Nantinya, kata Ronny, baru ditentukan apakah informasi tersebut bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Saya harus tanya dulu, apa yang Badan Intelijen Keamanan Polri dapatkan, kata Ronny di Mabes Polri, Senin (17/11).

Namun, Ronny belum memastikan apakah yang diduga melakukan pemalsuan itu orang Indonesia atau luar negeri. Untuk mendapatkan informasi itu, kata dia, pihaknya harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang jelas harus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri juga, ungkap Ronny lagi.

Re-editing: Hamka Saptono

Jaksa Sita ............................................................................................................................dari halaman 1 Dit Pol Airud....................................................................dari halaman 1 Namun, ketika disinggung terkait aset rumah Gayus di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tony enggan berkomentar. Itu saja dulu. Nanti ada konfirmasi lagi, ungkapnya.

Gayus Tambunan divonis enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Maret 2012. Kemudian Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Gayus bernomor 52 K/PID.SUS/2013.

Majelis kasasi yang diketuai Zaharuddin Utama dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) Abdul Latief justru memperberat hukuman Gayus dengan delapan tahun penjara.

Ini kaitannya dengan kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan untuk dapat kabur dari tahanan.

Total hukuman diterima Gayus adalah 30 tahun pidana penjara dari

kasus suap, pencucian uang, gratifikasi, dan pemalsuan paspor. Selain itu Gayus juga diwajibkan harus membayar denda mencapai Rp1 miliar.

Tim jaksa eksekutor dari kejaksaan dan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan telah memverifikasi harta terpidana korupsi pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan yang dititipkan pada Bank Indonesia, Senin (17/11).

Harta yang diverifikasi itu antara lain uang Rp74 miliar yang terdiri atas dolar Amerika (USD) dan Singapura (SGD) serta 31 logam mulia.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Datas Ginting, belum semua harta Gayus dieksekusi karena masih dalam proses administrasi.

Kami baru melakukan eksekusi dan verifikasi sebagiannya atau belum mencapai 50 persen, kata Datas kepada wartawan, Senin (17/11).

Kendati demikian, Datas berjanji akan menuntaskannya dalam waktu

dekat. Yang jelas, kata dia, yang dieksekusi adalah harta Gayus berdasarkan perintah Mahkamah Agung (MA).

Kami juga hanya mengeksekusi hartaharta Gayus, sebagaimana perintah putusan hakim MA, ungkap Datas.

Sedangkan Kepala PPA, Chuck Suryosumpeno menambahkan, masyarakat tidak perlu cemas dengan harta Gayus lainnya yang belum dieksekusi. Sebab, jaksa eksekutor yang dibantu pihak PPA telah melakukan pengamanan dan pembekuan terhadap aset-aset yang belum dieksekusi tersebut.

Kami pastikan aman. PPA punya sejumlah program dalam pemulihan aset, antara lain penelusuran atau pelacakan aset, pengamanan aset, pemeliharaan aset, perampasan aset dan pengembalian aset atau repatriasi, paparnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Ultimatum Jenderal ............................................................................................dari halaman 1 Panglima mensinyalir, ada usaha terselubung dari negara tertentu untuk menghancurkan Indonesia lewat penyalahgunaan Narkoba. Ia prihatin, institusi yang menjunjung tinggi kedisiplinan seperti TNI dan Polri sudah disusupi Narkoba. Beberapa prajurit TNI maupun Polri sudah diberhentikan dengan tidak hormat karena barang haram tersebut.

Jangan hanya alasan coba-coba, pelampiasan terhadap masalah yang dihadapi, stres dan lain sebagainya, Anda terjebak dalam penyalahgunaan Narkoba, tegas Panglima.

Risiko yang ditanggung prajurit dan PNS TNI yang terjerat Narkoba cukup berat untuk pribadi, karier, keluarga maupun lingkungan. Moeldoko juga

berharap agar seluruh prajurit dan PNS TNI menghindari sikap arogan dan ugal-ugalan saat berkendara di jalan raya. Imbauan ini berdasarkan data bahwa angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas lebih tinggi daripada angka kematian prajurit yang bertugas di medan operasi.

Menurutnya, prajurit harus rendah hati, karena Doktrin Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), yang memiliki makna bila negara diserang oleh negara lain, maka seluruh sumber daya nasional dimobilisasi untuk kepentingan pertahanan. Semua disusun dalam Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Komponen cadangan adalah sumber

daya nasional yang dipersiapkan. Tapi, bagaimana mungkin TNI dibantu rakyat bila TNI tidak baik kepada rakyat.

Hubungan antara TNI dengan rakyat harus baik, tidak ada lagi prajurit yang ugal-ugalan menekan rakyat. Karena yang diinginkan rakyat adalah TNI yang kuat dan rendah hati, ungkap Jenderal TNI Moeldoko.

Terkait remunerasi, Panglima TNI menyampaikan bahwa Mabes TNI saat ini sedang menyusun Rencana Strategi Kesejahteraan (Renstrakesra) Prajurit yang mencakup tentang perumahan, gaji dan kesehatan prajurit, serta Renstra perbaikan dan pemeliharaan Alutsista.

Re-editing: Hamka Saptono

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

0%

SALE

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 889

(NEW) GARANSI BISA LIPAT

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.250

Hanya

Hanya

7.788 Ribu

4.888 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

+ Cashback

Tgl 14 s/d 18 November 2014

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

60

disc up P etor s e n

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

6.550

Hanya

9.888 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

AIR WALKER 6.850

23.750

Hanya

Hanya

Hanya

4.888 RB

2.888 Ribu

10.588 RB

9.750 Hanya

+0%

4.288 Ribu

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

FS 802 NEW ORBITRACK 9.550 Hanya

9.850

4.588 Ribu

Hanya

4.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MANUAL

5.950

9.950

Hanya

Hanya

2.688 Ribu

4.788 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

tindaklanjuti, ungkap Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Nowo Winarti, Senin (17/11).

AKBP Nowo mengaku sudah mendapat informasi adanya laporan dari nelayan. Saat ini sedang dilakukan pengecekan oleh Dir Pol Air ada atau tidak laporan tersebut, katanya.

Saat ditanya apakah Dit Pol Air tidak dapat melakukan penyelidikan jika memang tidak ada laporan? Nowo menegaskan, pihaknya tetap akan melakukan penyelidikan dan penyidikan walaupun tidak ada laporan.

Tetap bisa kita selidiki dan sidik aktivitas kapal Andon dari Jawa Barat yang diduga melakukan aktivitas secara ilegal tersebut. Karena kita memiliki wewenang mengacu UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Selain PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), penyidik Polri juga berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan, tegas AKBP Nowo Winarti.

Sudah lama informasi aktivitas ilegal nelayan Jawa Barat dengan 40 unit kapal Andon milik mereka menangkapan rajungan di

perairan Kubu Raya bergulir ke publik. Namun hingga saat ini belum ada gebrakan dari kepolisian untuk mengusut dugaan ilegal fishing tersebut. Apakah kasus ini melibatkan oknum pejabat, makanya tak diselidiki polisi? Sebaliknya, wartawan yang meliput aktivitas nelayan kapal Andon malah diintimidasi. Bahkan wartawan Rakyat Kalbar dituding terima uang oleh Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali. Apa yang dialami wartawan Rakyat Kalbar, mestinya sudah menjadi bukti bagi polisi untuk melakukan penyelidikan.

Ada apa di balik aktivitas nelayan Andon di perairan Kubu Raya ini?

Kembali dijelaskan AKBP Nowo, ada atau tidaknya laporan yang dibuat nelayan, pihaknya tetap mengambil langkah penyelidikan dan penyidikan.

Mantan Kapolres Melawi ini mengaku telah menyiapkan langkah untuk mengungkap dugaan ilegal fishing nelayan Andon tersebut.

Langkah pertama kita, edukasi sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap nelayan dan Kapal Andon dari Jawa Barat tersebut.

Mulai dari SIPI dan SIUP

serta alat yang digunakan, apakah standar nelayan tradisional atau tidak? tegasnya.

Jika memang memiliki izin seperti SIPI dan SIUP serta menggunakan alat tangkap standar nelayan tradisional, maka polisi akan melepaskan nelayan dan kapal Andon tersebut.

Namun jika sebaliknya, tidak memiliki izin (SIPI dan SIUP), serta menggunakan alat canggih (di atas alat tangkap nelayan tradisional) maka akan kita lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan UU yang berlaku, tegas AKBP Nowo.

Dalam waktu dekat, dikatakan AKBP Nowo, Dit Pol Airud Polda Kalbar akan mendatangi kapal Andon di Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya. Tujuannya mengambil langkah-langkah yang disebutkannya.

Pasti didatangi Kapalkapal Andon dari Jawa Barat yang diduga melakukan penangkapan hasil laut Kubu Raya tanpa izin tersebut. Yakni mengambil langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, ungkap AKBP Nowo.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Habis Sudah ...............................................................dari halaman 1 Kalbar. Kini, tiada hari tanpa listrik padam.

Alhasil, tiada hari tanpa meributkan PLN. Lihat saja di sekililing kita, cek updating status BlackBerry Messenger (BBM) atau jejaring sosial lainnya. Isinya selalu meributkan PLN, dari warga di pusat kota hingga pelosok-pelosok daerah.

Hal ini menunjukkan, kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan PLN. Ini sebagai sinyal bahwa terobosan yang selalu digembar-gemborkan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik warga hanya sebatas janji.

Tetapi cacian yang terlontar dari masyarakat untuk PLN, dianggap angin lalu. PLN tetap slow, seolah tidak mendengar cacian tersebut. Perusahaan milik negara ini tetap dengan cara kerjanya, yakni sibuk merekonstruksi alasan.

Siapapun pasti kesal kalau lampu padam. Tidak terkecuali Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi. Dia sangat berang karena setiap hari listrik padam,

lebih para dari beberapa bulan lalu.

Kekesalan juga dirasakan Anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno. Dia pun mendesak Kejaksaan untuk menyelidiki PLN yang sering melakukan pemadaman listrik ini.

Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar pun tidak ketinggalan. Mereka meminta seluruh pejabat di PLN diganti alias dicopot, karena nyata-nyata tidak becus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti biasa, PLN tetap mempunyai alasan yang bermacam-macam, mulai dari cuaca, mesin rusak hingga layangan jadi kambinghitamnya. Eh satu lagi, alasan perawatan mesin.

PLN oh...PLN, ada apa gerangan dengan dirimu.

Bagaimana evaluasimu setiap tahunnya, bagaimana dengan cacian dan makian masyarakat yang diberikan kepadamu. Mengapa kau tidak pernah berubah. Masyarakat itu sudah mengikuti aturanmu, mengapa kau tidak berikan pelayanan yang sempurna.

Ketika masyarakat mencuri listrik, denda dijatuhkan hingga sembilan kali lipat. Ketika masyarakat telat membayar, masyarakat juga didenda. Bahkan jika benar-benar telat, PLN dengan gampang melakukan penyegelan dan pemutusan aliran listrik.

Ketika PLN memadamkan listrik setiap hari seperti saat ini, adakah hukuman atau sanksi untuk PLN, apakah PLN bisa dipidanakan, atau paling tidak adakah penggratisan tagihan rekening listrik?.

Jika itu dapat dilakukan, mungkin masyarakat merasa puas, dan tentu saja PLN tidak akan semena-mena lagi memadamkan listrik dengan alasan yang hanya dapat diterima mereka sendiri.

Capek mau ikut-ikutan mencaci. Lebih baik mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji un. Mudahmudahan saja PLN di Kalbar dapat memperbaiki pelayanannya, dari yang sangat hancur menjadi lebih baik. Aamiin...

(Achmad Mundzirin)

Kita Siap 64.......................................................................dari halaman 1 selalu siap.

Hanya saja, Moeldoko mengakui bahwa kapal TNI AL memang menghadapi kendala pasokan bahan bakar minyak (BBM). Kita siap 64 kapal, tapi kalau ada kapal enggak ada BBM susah juga, ujar Moeldoko di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (17/11).

Moeldoko menegaskan, urusan pengadaan BBM untuk kapal TNI guna men-

gawasi laut tidak mudah.

Pasalnya, dibutuhkan ribuan ton BBM. Menurutnya, TNI AL bahkan masih punya utang Rp6 triliun ke Pertamina untuk pengadaan BBM kapal. Selama ini kita hutang ke Pertamina. Utang makin banyak, terakhir TNI itu Rp6 triliun. Enggak tahu nanti mau diputihkan atau gimana, tanya menahan (menteri pertahanan, red)

saja, keluh Moeldoko.

Selama ini, lanjut Moeldoko, TNI AL sudah banyak melakukan gelar operasi di perairan Indonesia. Hanya saja terkadang dihalangi oleh kebutuhan BBM. Kekuatan AL kita kuat kapalnya. Tapi tidak ada unsur pendukung seperti BBM bagaimana, jelas Moeldoko.

Re-editing: Hamka Saptono

Klub Turki Larang Pemainnya Berjenggot

SPORT

SEBUAH klub di Liga Turki melarang pemainnya berjenggot. Yang membangkang dikenakan denda 25 ribu lira, atau Rp 140 juta.

Saya berusia 80 tahun, dan harus setiap hari bercukup jenggot, ujar Lhan Cavcav, ketua klub Genclerbirligi, dalam wawancara dengan kantor berita Dogan.

Pemain yang berjenggot lebih terlihat sebagai anak sekolah madrasah, bukan olahragawan, lanjutnya.(*)

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

f a a M a t n i Kovac M KROASIA 1:1 ITALIA

PELATIH timnas Kroasia Niko Kovac mengaku kecewa dengan tindakan suporter timnya. Seperti diketahui, laga Italia melawan Kroasia sempat dihentikan karena suporter Kroasia melemparkan flare ke lapangan.

Pada babak pertama, satu flare dilempar ke lapangan. Namun pada menit ke71, suporter

Kroasia melempar beberapa flare yang memaksa wasit Bjorn Kuipers menghentikan pertandingan sementara.

Saya minta maaf atas apa yang dilakukan fans kami malam ini. Ulah seperti ini juga terjadi dalam laga melawan Swiss. Saya sudah meminta maaf di lapangan, sekarang saya akan melakukannya lagi.

Maafkan kami, tukas Kovac.

Kovac memang sudah mengatakan rasa kecewanya langsung kepada suporter. Ia mendatangi para pendukungnya untuk menyatakan kekecewaan.

Saya datang ke bawah tribun untuk mengatakan betapa kecewanya saya. Kami harus bertanya kepada diri sendiri; ini bukanlah sepakbola. Ada banyak anak-anak di stadion.

Ini juga bukan Kroasia, semoga tidak akan terjadi lagi, Pertandingan berjalan ketat dan panas dengan kedua tim sama-sama mencoba memaksakan kemenangan. Namun Kroasia dan Italia harus puas dengan hasil imbang 1-1 lewat gol dari Antonio Candreva dan Ivan Perisic pada babak pertama. Laga ini juga diwarnai pelemparan falre oleh para pendukung Kroasia.

Pertandingan langsung dibuka dengan tensi dan tempo tinggi. Kedua tim menunjukkan permainan cepat dan cender-

ung keras. Hasilnya, laga berlangsung end to end alias saling serang dengan intens.

Kroasia lebih dulu mengambil inisiatif menyerang dan beberapa kali sempat menguji kesigapan Buffon. Italia menjawab ancaman-ancaman itu juga dengan serangan cepat yang langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan.

Gli Azzurri mampu unggul lebih dulu lewat serangan kilat.

Tendangan Simone Zaza bisa dihentikan defender lawan tetapi kemudian bola muntah diumpankan kepada Antonio Candreva. Dengan sekali sentuhan, Candreva melepas tendangan keras dari luar kotak penalti untuk membawa Italia unggul pada menit ke-11.

Keunggulan Italia tak bertahan lama. Tendangan keras menyusur tanah Ivan Perisic dari sayap kiri tak mampu dihalau Gianluigi Buffon yang terlambat melakukan antisipasi. Bola meluncur begitu saja di bawah badan Buffon dan kedudukan kembali imbang hingga akhir laga.

Pertandingan sempat terhenti akibat lemparan flare ke lapangan yang dilakukan oleh suporter Kroasia. Setelah petugas keamanan memadamkan flare itu laga kembali dilanjutkan.

Di pertandingan itu, Pelatih Italia, Antonio Conte mem-

berikan debut kepada Roberto Soriano, menggantikan posisi Manuel Pasquel yang mengalami cedera di menit ke-28.

Ini sebuah langkah maju.

Pertandingan ini tak mudah dan cedera Pasqual sama sekali tak membantu, jadi kami memberikan debut kepada Soriano. Kami menghadapi tim yang staminanya lebih bugar, bermain bersama dalam waktu lama, lebih berpengalaman, dan memiliki kualitas, kata Conte.

Tim ini memiliki keinginan untuk berkembang dan berjuang memperebutkan bola.

Kami bisa berkembang, tentu saja, tapi rasa lapar itu ada.

Saya juga ingin berterimakasih kepada fans yang datang ke San Siro, ujarnya.

Di babak kedua, Conte menggunakan empat pemain belakang, meninggalkan formasi yang sering digunakannya, 3-5-2.

Perubahan itu memang perlu dilakukan karena pemain yang cedera. Jadi, kami mengubah menggunakan empat pemain belakang. Di babak kedua, tak bisa dipungkiri pergerakan kami terbatas, tapi para pemain ingin membawa pulang hasil positif, tutup pelatih berusia 45 tahun itu. Hasil imbang ini membuat Italia dan Kroasia sama-sama mengemas 10 poin di peringkat satu dan dua. (*)

AGENDA RABU, 19 NOVEMBER 2014 INTERNATIONAL FRIENDLY 01.00 WIB - Austria vs Brasil - Kompas TV 02.45 WIB - Portugal vs Argentina - Trans7 03.00 WIB - Inggris vs Skotlandia - Kompas TV

Buktikan jadi No 1

CHILE VS URUGUAY

Tanpa Suarez Dua tim nasional yang berasal dari Amerika Selatan pada jeda internasional kali ini akan saling bertemu dalam laga persahabatan. Chile akan menjamu Uruguay di Estadio Nacional, Santiago de Chile pada tanggal 19 November 2014 pukul 07:00 WIB. Dalam lawatannya kali ini, kekuatan lini depan Uruguay dipastikan akan sedikit berkurang menyusul tak adanya nama Luis Suarez di dalam skuat. Pelatih Oscar Tabarez memutuskan untuk mengembalikan pemain yang bersangkutan ke Barcelona.

Absennya Suarez pada pertandingan kali ini tentu saja menjadi kesempatan besar bagi Tabarez untuk mencari alternatif komposisi lini depan jelang turnamen Copa America tahun depan. Pasalnya Suarez tak bisa mengikuti turnamen tersebut karena masih menjalani sanksi larangan bertanding di laga resmi internasional.

Dengan absennya Suarez, Jonathan Rodriguez bakal diplot menemani Edinson Cavani di lini depan. Rodriguez bermain cemerlang dengan

mencetak dua gol kala Uruguay dikalahkan dalam laga persahabatan melawan Kosta Rika via adu penalti.

Sementara itu keadaan berbeda dialami tuan rumah Chile. Sejak pulang dari turnamen Piala Dunia 2014 lalu, pasukan Jorge Sampaoli belum pernah tersentuh kekalahan.

Pada laga persahabatan sebelumnya Chile berhasil menghancurkan Venezuela dengan skor cukup telak 50. Tentu saja kemenangan ini akan menjadi modal berharga untuk menjamu Uruguay.

Chile memang difavoritkan untuk meraih kemenangan karena ditunjang oleh dukungan penuh dari publik tuan rumah. Meskipun begitu Uruguay tak lantas boleh diremehkan begitu saja. (*)

aga persahabatan antara Portugal dan Argentina di stadion Old Trafford, Rabu (19/11/2014) waktu setempat, akan menjadi ajang unjuk gigi bagi dua pemain terbaik dunia, Lionel Messi (Argentina) dan Cristiano Ronaldo (Portugal).

Pemain depan Real Madrid Ronaldo dan striker Barcelona Messi sedang berseteru untuk membuktikan siapa pemain terbaik di planet ini.

Bagaimana pun status mereka saat ini, di dalam dan di luar lapangan, pantas menjadi kolektor piala dalam dekade terakhir ini, karena baik tim mau pun secara pribadi mendapatkan hadiah di atas rata-rata pemain dan tim.

Kembalinya Ronaldo ke Old Trafford merupakan kedatangan kedua sejak ia meninggalkan United untuk bergabung dengan Madrid pada 2009.

Pada Maret 2013, ia mencetak gol di depan bekas pendukungnya di United yang masih mengelu-elukannya, sehingga bekas klubnya itu tersingkir dari Liga Champions.

Tetapi buruknya penjualan tiket untuk laga persahabatan minggu ini, menandakan pendukung United kurang suka menyaksikannya bermain itu melawan tim mereka.

Tapi Ronaldo masih merasa penonton akan datang menyaksikannya, dengan mengatakan, Merupakan momen khusus datang lagi ke Old Trafford dan saya merasa penonton masih bersama saya. Pemain lain yang kembali bermain di Manchester adalah mantan striker City dan United, Carlos Tevez.

Tevez, kini bermain di Juventus, kembali masuk tim Argentina minggu lalu setelah tiga tahun absen dan minggu lalu mereka menang 2-1 dalam pertandingan persahabatan melawan Kroasia di lapangan West Ham, Upton Park. (*)

Tumbal Kemenangan Belanda KABAR buruk datang dari Daley Blind. Gelandang Manchester United dan timnas Belanda itu mengalami cedera saat laga kualifikasi Piala Eropa kontra Latvia, Senin dini hari (17/11) WIB. Tampil sebagai starter, Blind harus menyudahi laga lebih awal saat ditarik keluar lapangan di menit ke-20. Pe-

main 24 tahun itu mengalami cedera usai berbenturan dengan pemain lawan, Eduards Visnakovs, ia pun digantikan Jordy Claise.

Meskipun tidak ditandu keluar lapangan, Blind berjalan tertatih menuju lorong pemain. Mantan pemain Ajax Amsterdam itu diperkirakan mengalami cedera lutut.

Belum diketahui seberapa parah cedera Blind. Namun, kondisi ini membuat pelatih MU, Louis van Gaal, was-was. Pasalnya, skuad asuhannya masih dinaungi badai cedera.

Saat MU mengalahkan Crystal Palace 1-0 sebelum jeda internasional, Blind ditempatkan sebagai bek

tengah. Sedangkan posisinya sebagai gelandang bertahan diisi Michael Carrick yang baru saja pulih dari cedera.

Van Gaal dipastikan harus memutar otak untuk mencari alternatif pengganti Blind karena akhir pekan depan The Red Devils akan menghadapi Arsenal. (*)

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Obok-obok Beting

Satpol PP Tangkap Anak Ngelem, Pasangan Mesum dan Geng Motor

Bekuk Pecandu Narkoba PONTIANAK-RK. Ratusan personil polisi bersenjata lengkap mengendarai delapan mobil Dalmas dan dua truk menelusuri Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Pontianak Timur.

Selain mengamankan mesin judi dingdong, polisi meringkus Andi Ardiansyah, 34, salah seorang

B ENGKAYANG -RK. Satpol PP Bengkayang mengamankan belasan pasangan mesum dan anak ngelem. Selain itu menyita mesin dompeng dan menangkap pelaku ilegal logging. Pengamanan itu dilakukan saat razia penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah kerjanya.

Halaman 15

Anggota gabungan Polresta dan Polda Kalbar mengamankan mesin judi dingdong di Gang Angket Jalan Tritura Kelurahan Tanjung Hilir. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Kepung Beting, Hanya Dapat Mesin Dingdong PONTIANAK-RK. Sebanyak 350 polisi bersenjata lengkap tergabung dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah hukum Polresta Pontianak, terdiri anggota Sabhara Polresta/Polda, Sat Narkoba dan Sat Intel Polresta Pontianak pengepungan Kelurahan Tanjung Hilir, khususnya Gang Angket dan Gang Harmonis, Senin (17/11) sekitar pukul 14.00.

Halaman 15

Lagi “Guncang�, Enam Pejudi Diringkus Polisi

Halaman 15 Andi (kaos merah) dan Pria bertopi pecandu narkoba dibekuk polisi di Kampung Beting, Senin (17/11). DESKA IRNANSYAFARA-RK

Pengelola Emas PETI Dibekuk

SINGKAWANG-RK. Setelah berkali-kali mengamankan pekerja, pemilik lahan dan pemodal Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), akhirnya Kepolisian Resort (Polres) Kota Singkawang menggerebek tempat pemurnian emas dari hasil penambangan ilegal tersebut.

Dalam penggerebekan yang dilakukan pada Sabtu (15/11) pukul 16.30 ini, kita mengamankan pemilik tempat pemurnian emas hasil PETI tersebut, yakni Min, dan dua karyawannya Dul dan Boy, kata AKBP A Widihandoko SH, Kapolres Singkawang didampingi Kasat Reskrim AKP Bermawis beserta perwira lainnya ketika memberikan keterangan Halaman 15 Pengelola dan barang bukti peralatan peleburan emas diamankan di Polres Singkawang. MORDIADI-RK

Sopir Alegra Tersangka, Diancam Enam Tahun Penjara Barang bukti diamankan di Polres Singkawang. MORDIADI-RK

SINGKAWANG-RK. Enam pemain judi kolok-kolok yang sibuk mengadu nasib dengan dadu, Kus, Iw, Hen, Par, Dra dan Ram tidak berkutik ketika beberapa polisi meringkusnya di Mess Packing Industri, Jalan Sagatani, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan.

Halaman 15

Halaman 15

PONTIANAK-RK. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Pontianak menetapkan Zakaria sebagai tersangka kasus tabrakan maut di Desa Lingga, Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kubu Raya. Za-

karia merupakan sopir bus Alegra yang menabrak bus Valenty hingga menewaskan dua penumpang dan belasan lainnya luka-luka.

Kasat Lantas Polresta Pontianak Kompol Hariyanto mengaku sudah

mengambil langkah-langkah penyelidikan. Bahkan sudah masuk ke tahap-tahap penyidikan atas kecelakaan maut itu. Kita olah tempat kejadian perkara (TKP). Kita selidiki, kemudian kita lakukan pemeriksaan

Pelaku Pekat Ditipiring SAMBAS-RK. Menciptakan situasi aman dan kondusif di Kabupaten Sambas, sejak 13-23 November 2014, Polres Sambas menggelar operasi penyakit masyarakat (Pekat), mengamankan tujuh pasangan mesum, dua penjual minuman keras (Miras) dan pecandu lem.

Operasi Pekat kita laksanakan selama 10 hari. Dimulai 13 sampai 23 November 2014. Baru empat hari operasi, kami mengamankan tujuh pasangan mesum dan seorang anak ngelem di Pemangkat. Mengamankan dua penjual

terhadap sejumlah saksi mata yang mengetahui persis kecelakaan antara bus Alegra dan bus Valenty, jelas Hariyanto.

Polisi sudah memeriksa tujuh Halaman 15

Pembuat dan Penjual Arak Digerebek SINGKAWANG-RK. Tidak sampai satu setengah jam, Polres Singkawang mengamankan penjual Minuman Keras (Miras) jenis arak tanpa izin, yakni LKF, 43, dan pembuatnya, BS, 48.

Keduanya ditangkap di lokasi berbeda.

LKF ditangkap pada Jumat (14/11) pukul 15.00. Sedangkan BS ditangkap pukul 16.15 di hari yang sama, kata AKBP A Widihandoko SH, Kapolres Singkawang didampingi Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH beserta perwira lainnya ketika memberikan keterangan pers di Mapolres Singkawang, Senin (17/11).

LKF ditangkap di kediamannya di Jalan Tanjung Batu Harapan, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Sedangkan BS, 48 ditangkap di pondok belakang rumahnya di Gang Baru No.48, Jalan Kridasana,

Halaman 15 Anggota Polres Sambas mendata nama dan alamat kepada masyarakat yang terjaring Operasi Pekat. M. RIDHO-RK

Halaman 15

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

Kubu Raya Musyawarah Kite Inilah Dua Desa yang Guru dan Tenaga Kesehatannya Malas SUNGAI RAYA-RK. Anggota DPRD Kubu Raya, M Iqbal meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kubu Raya memberikan sanksi tegas kepada oknum guru di Desa Makar Sari, Kecamatan Sungai Raya. Pasalnya, banyak oknum guru di wilayah itu bolos mengajar.

Tenaga pengajar yang ada di Sungai Asam dan Mekar Sari itu sering tidak masuk kerja, kita tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas PNS yang ada di desa itu kurang disiplin. Jadi Disdik harus berikan sanksi, tegas politisi PDIP, Senin (17/11).

Kondisi ini, kata dia, sangat menyayangkan sekali. Sebab, pemerintah sudah mahal mengelurkan biaya untuk tenaga pengajar agar memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi penerus bangsa dengan layak.

Untuk membuktikan kebenaran pernyataannya itu, Iqbal pun meminta kepada Disdik bersama BKD untuk melakukan sidak ke dua desa itu. Jika tidak ada sikap tegas dari kedua instansi tersebut, maka tenaga pengajar tidak akan mengubah sikapnya. Dalam hal ini, harus juga ada tindakan tegas ataupun sanksi yang diberikan kepada tenaga pengajar di dua desa itu, ujarnya.

Selain itu, kata dia, banyak juga tenaga kesehatan yang tidak disiplin di dua desa itu. Hal ini pun bisa dilihat di beberapa pustu di Mekar Sari dan Sungai Asam. Pustu yang ada di dua desa itu tidak berpenghuni, sehingga aktivitas kesehatan pun tak berjalan.

Sarana dan fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh Pemkab seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin, bukanya terabaikan seperti saat ini. Pustu tidak pernah buka.

Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan pun kesulitan, kata Iqbal.

Bicara soal Pustu, kata dia, hampir di 117 desa yang ada di Kubu Raya tidak difungsikan. Sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan pembenahan. Karena, jika kondisi ini dibiarkan secara berlarut-larut masyarakat juga yang akan merasakan sakit nantinya, ujar Iqbal.

Padahal, kata dia, Pemkab Kubu Raya melalui Dinas Kesehatan sudah komitmen untuk siap melayani masyarakatnya 24 jam.

Hal itu pun berlaku untuk Puskesmas dan Pustu yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kubu Raya. (sul)

Rakyat Kalbar

Selasa , 18 November 2014

10

Pemkab Diminta Buka-bukaan Soal Pajak Penerangan Jalan Warga Resah Banyak Lampu PJU Tak Nyala S UNGAI R AYA -RK. Pemkab Kubu Raya diminta buka-bukaan soal Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Permintaan itu disampaikan warga menyusul tak kunjung diperbaikinya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak di Jalan Arteri Supadio dan Sungai Kakap.

Kami sudah membayar PPJ saat membayar rekening listrik ke PLN. Dan kami mempertanyakan ke mana pajak itu, kenapa banyak lampu PJU yang tidak berfungsi dan tidak diperbaiki.

Kami curiga ada permainan Pemkab Kubu Raya dengan PLN, kata Adi, Warga Jalan Raya Kakap, Senin (17/11).

PPJ merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan

serta pembayaran rekening PJU. PJJ yang dipungkut oleh PLN itu berdasarkan Perda yang sudah ditetapkan pemerintahd daerah, hasilnya langsung diserahkan ke pemerintah daerah.

Lampu itu bukan tidak ada anggaranya. Ada apa kok tidak menyala. Kecuali lampu itu tidak terpasang. Jadi kita minta Pemkab buka-bukaan soal pajak penerangan jalan ini, tegas Adi. Ia mengingatkan, jalan Kakap saat ini gelap gulita ketika malam hari dan sering terjadi tindak kejahatan serta laka lantas. Harusnya, Pemkab melalui dinas terkait peka terhadap persoalan ini.

PJU dipasang, dipelihara dan dibayar rekeningnya oleh Pemkab Kubu Raya sesuai kontrak yang telah

disepakati dengan PLN. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait.

Saya kurang tahu dinas mana yang menangani PJU ini. Tapi yang jelas kami meminta kepada dinas terkait itu untuk transparan terhadap anggaran pemeliharaan PJU ini. Jangan bohongi masyarakat, tegas Adi. Dinas terkait yang mengelola PJU itu mulai dari perencanaan, penambahan, perluasan, pemasangan jaringan, pemeliharaan, perbaikan dan pengawasannya. Itu artinya, pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab penuh atas PJU. Mulai dari pecahnya bola lampu, rusaknya tiang lampu sampai pembayaran reken-

ing PJU, kata Adi. Ia menambahkan, jalan Raya Kakap seperti jalan menuju keluar kota (daerah hulu), padahal jalan tersebut merupakan akses menuju perkotaan. Masih bisa dikatakan perkotaan. Tetapi kalau malam, macam berjalan di dalam gua. Dulunya tidak seperti ini, tetapi semenjak pergantian Bupati, lampu Jalan Kakap tidak menyala, kesal Adi. Untuk mencegah tindak kriminalitas atau aksi kejahatan jambret serta laka lantas, Adi meminta kepada pemerintah daerah ag ar segera memperbaiki lampu PJU, supaya kejahatan jalan tidak terus terjadi. Itu harapan warga, ucapnya.

Terpisah, Wahyu, warga Jalan Arteri Supadio juga berharap agar Pemkab Kubu

Raya tidak diam melihat banyak lampu PJU tidak menyala. Sebab, lampu PJU itu sangat penting untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum ada korban laka lantas ataupun aksi jekahatan di Jalan Arteri Supadio, kami harap lampu penerangan jalan umum itu dinyalakan, ujarnya.

Warga meminta penerangan jalan segera dinyalahkan, sambung Wahyu, agar masayarakat tidak menuding Pemkab melakukan hal-hal yang diduga mengarah kepada korupsi. Masyarakat memang berharap betul, penerangan jalan itu dinyahkan, agar jalan yang berlubang juga bisa terlihat, pungkasnya.

Laporan: Syamsul Arifin Editor: Julianus Ratno

Belum Ada Pimpinan Definitf, Wakil Rakyat di DPRD Kubu Raya Salahkan Sekwan SUNGAI RAYA-RK. Para wakil rakyat di DPRD Kubu Raya saat ini tengah galau. Pasalnya, saat ini mereka hanya menghabiskan waktu di kantor untuk berkumpul sambil ngopi. Ini akibat tak kunjung terbentuknya pimpinan definitif.

Ya, beginilah kita setiap harinya, hanya datang duduk dan ngopi tanpa kerja yang jelas. Kita juga mau bekerja.

Tapi kita bingung mau buat apa kalau ruang Komisi dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Harusnya sejak kami dilantik, Sekwan

sudah menyiapkan ruang dan segala kebutuhan kami, kata Anggota Fraksi Partai Hanura, Hairil Efendi, di kantor DPRD Kubu Raya, Senin(17/11).

Ia pun menyesalkan kinerja Sekwan yang membuat kerja Dewan tidak jelas. Kita mau sekali bekerja tapi kita bingung mau kerja apa. Harusnya sekwan proaktif agar pimpinan definitif segera ditetapkan, kata Hairil.

Djoko Triyono juga mengeluhkan kondisi di parlemen saat ini. Ia mengatakan ada satu hal yang membuat kondisi itu terjadi, yakni belum

terbentuknya ketua definitif.

Yang menjadi kendala saat ini dari fraksi PDIP. Fraksi tersebut belum mengeluarkan unsur pimpinannya sementara fraksi-fraksi lain sudah. Kami sudah mendesak Sekwan untuk serius menanggapi persoalan ini, tegasnya.

Jadi, kata Djoko, wakil rakyat saat ini tinggal menunggu fraksi PDIP mengirimkan nama unsur pimpinanya ke sekretariat DPRD. Agenda kami sebenarnya sudah menunggu. Namun apa boleh buat, menunggu lah yang harus kami lakukan saat ini,

ucapnya.

Terpisah, anggota Fraksi PDIP DPRD Kubu Raya, Bambang Ganefo Putra menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan tiga nama untuk menduduki Ketua DPRD Kubu Raya ke DPP. Namun, hingga saat ini DPP belum memberikan rekomendasi siapa yang dipercaya untuk menduduki pucuk pimpinan Dewan itu.

Dijelaskan Bambang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 063 tahun 2014 tentang Pedoman Pemilihan Pimpinan Dewan, yang akan menduduki Ketua

DPRD Kubu Raya yakni Ketua DPC Kubu Raya itu sendiri.

Kecuali ketua DPC berhalangan ataupun apa, Sekretaris dan Bendahara bisa dicalonkan sebagai pimpinan, katanya.

Hingga kapan kevakuman di DPRD Kubu Raya?

Bambang pun menjawab mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah keluar surat dari DPP itu. Sehingga kinerja wakil rakyat di Kubu Raya tidak terkatung-katung.

Masalahnya itu, kita juga menuggu DPP, pungkasnya. (sul/adx)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Terapkan Sistem Elektronik Guna meningkatkan kinerja jajarannya, Pemkab Mempawah berencana menerapkan sistem elektronik. Seluruh agenda kegiatan perkantoran seperti absensi akan menggunakan sistem tersebut. Sehingga tingkat kinerja pegawai semakin terukur dan maksimal.

Beberapa pemerintahan daerah di Indonesia sudah menerapkan sistem elektronik, seperti di Aceh dan Surabaya. Makanya kita juga berkeinginan untuk menerapkan sistem yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Mempawah. Ini merupakan langkah kemajuan yang patut kita tiru, pendapat Bupati Mempawah, H Ria Norsan di Rumah Dinas (Rumdin) Sekda Mempawah, Senin (17/11).

Saat ini, Norsan menerangkan beberapa sektor sudah mulai merealisasikan penerapan kerja dengan sistem elektronik. Salah satunya penggunaan KTP-Elektronik dan absensi pegawai. Selain lebih praktis, penggunaan sistem elektronik lebih menjamin akurasi data dalam mendukung kelancaran kinerja pemerintahan. Nantinya, semua kegiatan perkantoran akan menggunakan sistem elektronik ini. Termasuk memasang CCTV di lingkungan kerja. Sehingga, berada dimana pun kita bisa memantau kinerja pegawai di kantor. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan disiplin pegawai, nilainya.

Bahkan, sambung Norsan, penggunaan sistem elektronik juga kabarnya akan diterapkan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Tujuannya, untuk meminimalisir terjadinya gesekan secara fisik antar masyarakat pendukung. Serta menangkal praktik kecurangan perhitungan. Termasuk masalah penilaian kinerja pegawai. Kalau dulu menggunakan analisa jabatan, sekarang sudah bisa diterapkan dengan elektronik. Demikian pula pengelolaan keuangan, nantinya gaji pegawai tidak perlu lagi dibayarkan secara cash melainkan langsung ditransfer di rekening masing-masing, paparnya.

Karenanya, Norsan menyebut seluruh jajarannya harus belajar tentang Ilmu Teknologi (IT). Karena, hal itu sangat penting dan strategis dalam mendukung kinerja pemerintahan dalam penerapan sistem elektronik dimasa mendatang. Bahkan, pemerintah daerah telah mengirim bagian IT untuk mempelajari sistem elektronik tersebut. Kita semua harus melek dan belajar IT. Supaya, seluruh aparatur bisa menyesuaikan dengan sistem elektronik yang akan diterapkan nantinya. Dengan begitu, kinerja kita akan semakin baik dan meningkat, tukasnya. (fia)

Agen Seenaknya Tetapkan Harga Ikan DKP Diminta Turun Tangan M E M P A W A H . Ke h i d u p a n masyarakat nelayan di Kabupaten Mempawah masih jauh dari sejahtera. Berbagai program pemerintah pun belum maksimal meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Salah satu sebabnya, perbedaan harga yang dibeli agen dari nelayan dengan pasaran terlalu jauh.

Penghasilan yang kita dapatkan masih sangat jauh dari mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi penghasilan nelayan kerap tidak menentu. Bahkan, terkadang hasil yang didapat tidak mampu menutupi biaya operasional yang dikeluarkan, keluh Ketua Nelayan Harapan Jaya Baru Desa Nusapati, Hadran, Senin (17/11).

Menurut dia, penyebab rendahnya tingkat penghasilan nelayan itu dipengaruhi faktor nilai jual ikan sangat rendah. Sehingga hasil tangkapan nelayan kerap tidak dibayar dengan harga yang setimpal. Ironisnya, kondisi itu berbanding terbalik dengan harga jual ikan di tingkat pedagang kepada pembeli. Masalahnya para agen penampung ikan lah yang menentukan harga beli ikan

dari nelayan. Mereka membeli dengan harga murah, dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga keuntungannya lebih besar didapat para pedagang dibandingkan nelayan yang menangkap ikan di laut, sesalnya.

Menyikapi permasalahan ini, Hadran berharap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dapat berperan aktif mengatur ketentuan harga jual ikan dari nelayan kepada pedagang. Supaya, ikan hasil tangkapan nelayan dapat dijual dengan harga yang lebih layak. Dengan begitu, maka nelayan akan lebih baik kondisi ekonominya.

Dinas sudah mengetahui masalah harga jual ikan yang tidak sesuai. Nelayan disarankan agar menjual sendiri hasil tangkapannya. Jelas itu sangat tidak mungkin, karena kami tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menjual ikan. Harusnya, dinas dapat membuat suatu aturan atau ketentuan tentang harga jual ikan, sarannya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Nelayan Tangkap P2HP DKP Mempawah,

Tedy Prawoto mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan pembinaan terhadap 139 kelompok nelayan di Kabupaten Mempawah.

Pembinaan tersebut ditujukan untuk mengubah mindset nelayan, agar mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi masa paceklik.

Caranya dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan nelayan agar lebih teratur. Nelayan kita masih memiliki sifat konsumtif.

Artinya, berapa pun penghasilan yang didapat bisa langsung dihabiskan untuk kebutuhan tanpa ada simpanan atau menabung.

Inilah yang sedang kita bina, agar nelayan bisa sedikit menyisihkan penghasilan untuk digunakan saat musim paceklik atau tidak melaut, paparnya.

Lebih jauh, Teddy menyebut pembinaan yang dilakukan pihaknya semata-mata untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Yakni melalui program bantuan pemerintah, maka nelayan diarahkan untuk meningkatkan kinerja. Jadi, bukan hanya mengandalkan bantuan pemerintah sehingga tidak

Ilustrasi.

NET

memberikan asas manfaat.

Jangan pula bantuan yang diberikan langsung dijual dan tidak dimanfaatkan.

Kondisi inilah yang membuat nelayan kita sulit untuk maju dan berkembang.

Sebab, mereka cenderung ingin instan menerima bantuan dalam bentuk barang yang dijual menjadi uang.

Akibatnya, mereka merasa dan hanya ingin menerima bantuan tanpa usaha memajukan dirinya sendiri, ujarnya.

Penegasan senada disampaikan Kepala DKP Mempawah, Imansyah. Ia menegaskan komitmen Pemkab

untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan. Salah satunya dengan menerapkan berbagai program kerja, baik dalam bentuk pembinaan maupun bantuan langsung. Kita sangat fokus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Mempawah. Berbagai program kerja dan bantuan pun sudah kita realisasikan.

Ke depan, kita berharap program-program tersebut dapat dimaksimalkan dan membuahkan hasil yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan hidup nelayan, singkatnya. (fia)

9 Kopontren Ikut Pembinaan Syariah MEMPAWAH. Sebanyak s e m b i l a n Ko p e r a s i Po n dok Pesantren (Kopontren) di Kabupaten Mempawah mendapat pembinaan sistem syariah dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi (Disperindagkoptamben). Bahkan, para pengurus koperasi dikirim ke Pondok Pesantren Daarut Tauhiid milik Aa Gym di Bandung, Jawa Barat.

Pembinaan ini sebagai salah satu bentuk realisasi program kerja yang kami terapkan terhadap koperasi pesantren di Kabupaten

Mempawah. Dengan sistem syariah, diyakini akan membentuk koperasi pesantren yang sehat dan maju, kata Kepala Disperindagkoptamben Kabupaten Mempawah, Darwin, Senin (17/11).

Dalam pembinaan itu, terang Darwin, pihaknya membawa para pengurus pesantren untuk berkunjung ke salah satu koperasi pesantren percontohan yang dinilai telah berhasil menerapkan konsep syariah. Yakni Ponpes milik ustad kondang Aa Gym di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mereka ini kita bawa ke ponpes milik Aa

Gym untuk melihat langsung, bagaimana konsep penerapan sistem syariah pada pengelolaan koperasi pesantren. Dengan begitu, mereka dapat menyerap langsung ilmu yang dilihat dan dapat dipelajari untuk diterapkan di lingkungan pesantrennya masing-masing, tuturnya.

Tidak hanya sampai disitu, lanjut Darwin, sebagai tindak lanjut dari pembinaan, maka pihaknya akan mendatangkan para pengurus koperasi pesantren Aa Gym untuk memantau langsung perkembangan dan praktik

konsep syariah yang diterapkan sembilan pesantren itu di Kabupaten Mempawah.

Nanti, giliran para pengurus koperasi pesantren Aa Gym yang akan datang ke Mempawah. Mereka akan melihat sejauh apa tingkat keberhasilan penerapan sistem syariah yang dikelola masing-masing pesantren di Mempawah. Dari situlah nanti akan kita lakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut, tuturnya.

Melalui prog ram pembinaan tersebut, Darw in berharap, para pengurus pesantren di Kabupaten

Mempawah lebih maju dan profesional dalam mengelola koperasi miliknya. Sehingga koperasi pesantren di Kabupaten Mempawah dapat tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang sehat dan mandiri. Sistem syariah ini sangat baik dan tepat. Sebab, sudah terbukti sistem syariah sudah banyak diadopsi oleh perbankan maupun koperasi di berbagai negara di dunia. Makanya kita berkeyakinan, koperasi pesantren di Mempawah juga bisa mengaplikasikan sistem ini dengan baik, tegasnya optimis. (fia)

Kayong Utara

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

11

PKK KKU Dorong Anggota Ciptakan Kreativitas Pameran Karya Pemanfaat Barang Bekas SUKADANA. Selama ini kegiatan pemanfaatan barang bekas untuk didaur ulang sering diabaikan. Untuk itu, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP- PKK) KKU mendorong anggotanya untuk menciptakan kreativitas pemanfaatan barang bekas.

Mengingat masyarakat lebih bersifat konsumtif art inya hanya menggunakan barang-barang atau fasilitas yang ada tetapi tidak terpikir olehnya untuk membentuk atau mencoba produktif, terhadap segala sesuatu yang digunakanny a . s a l a h s a t u c o n t o h mendaur ulang barang yang t idak layak pakai menjadi layak pakai sehingga asas pemanfaatannya bisa menjadikan ling-

kungan dan pemukiman yang bersih, sehat, bebas sampah dan genangan air limbah, tutur Hj Diah Permata Hildi, Ketua PKK KKU, belum lama ini.

Pesan-pesan Hj Diah Permata Hildi ini disampaikan pada workshop organisasi perempuan program 3R (reduce, reuse, recycle) dan kegiatan pembinaan administrasi keloom kerja (Pokja) II (membidang i pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkoperasi) TP-PKK KKU. Bertempat di aula Penginapan Anugerah Sukadana, akhir Oktober 2014.

Kegiatan ini dilesenggarakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Barat, TP-PKK Provinsi Kalbar, serta TP-

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL BUPATI KAYONG UTARA, Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 14 April 2014 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID

Peserta Pokja PKK KKU dalam meninjau hasil olahan limbah plastik karya anggota PKK KKU. HUMAS SETDA KKU

P K K K K U. D a l a m a c a r a tersebut, juga dipamerkan hasil karya pengurus PKK berupa pengolahan limbah plastik yang dijadikan barang layak pakai seperti tas dan lain-lainnya.

Dalam Kegiatan tersebut, Ny Diah Permata Hildi juga mengajak para pengrajin dan pengurus Pokja II PKK KKU di kecamatan maupun desa, untuk bekerjasama supaya bisa membuat suatu program atau kegiatan yang sesuai dengan program kerjanya yang ada kaitannya dengan upaya peningkatan pendapatan keluarga.

Melalui kegiatan workshop ini dan pembinaan Pokja II yang erat kaitannya dengan masalah administrasi, baik dari program sampai pada realisasi kerja. Kita berharap akan meningkatkan kreativitas mereka, jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Hj Diah Permata Hildi menjelaskan, gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya. Menuju terwujudnya keluarga ba-

hagia sejahtera, maju, dan mandiri.

Gerakan PKK ini sendiri secara faktual bertujuan memberdayakan keluarga dengan sasaran utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Target orientasi gerakannya adalah keluarg a di w ilayah perdesaan dan perkotaan, agar bisa ditingkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraannya. Secara khusus, arah serta target gerakan PKK sendiri diproyeksikan bagi pengembang an kemampuan dan kepribadian keluarga dalam bidang mental spiritual serta ďŹ sik materiil, jelas Hj Diah Permata Hildi.

Dikatakan dia implementasi usaha dan kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan jajaran TP-PKK, secara terus-menerus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terkoordir, dan terintegrasi dengan beragam lembaga dan instansi yang ada di daerah.

Kesemuanya itu terimplementasikan tak lain sebagai wujud nyata dari peran serta dan kiprah

Ketua TP-PKK KKU Ny Hj Diah Permata Hildi memberikan sambutan pada pembinaan administrasi Pokja II PKK KKU di aula penginapan Anugerah Sukadana, belum lama ini. HUMAS SETDA KKU

TP-PKK Kabupaten Kayong Utara, sebagai salah satu komponen daerah yang berkewajiban untuk turut serta berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendorong dinamika pembangunan daerah. Seperti di bidang peningkatan beragam kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarg a sebag ai objek kegiatan utama kegiatan TP-PKK, tutur Hj Diah Permata Hildi.

Ia menerangkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, berusaha ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya oleh TP-PKK KKU. Meliput i keg iatan pembinaan dan pendampingan kepada organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang dijalankan perempuan dan keluarga di Bumi Bertuah Kayong Utara.

Selain itu, jajaran kami juga sudah dan akan terus melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota yang terimplementasikan melalui berbagai kegiatan.

Seperti, pendidikan, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan

kebersihan dan kesehatan dengan program KB Kesehatan. Kemudian sejumlah kegiatan sosial lainnya yang kesemuanya berorientasi pada bagaimana mengupayakan agar perempuan dan keluarga di Kayong Utara, mampu menciptakan kemandirian menuju tatanan bahagia sejahtera.

Demikianlah sebagaimana tujuan akhir dari cita-cita luhur gerakan PKK kita, jelasnya lagi.

Jajaran TP-PKK Kayong Utara, lanjut Hj Diah Permata Hildi, sebag ai organisasi yang mewadahi kiprah dan peran serta perempuan, turut serta mendorong pembangunan daerah, khusunya di bidang perempuan dan keluarga.

Untuk mengintegrasikan visi dan misi organisasi, sehingga tersinergikan dengan program pembangunan daerah. Satu di antaranya, yakni program strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM).

TP-PKK KKU sebag ai bagian dari komponen daerah harus mampu memposisikan diri sebagai mitra pemerintah daerah yang proaktif, inisiatif, dan mam-

pu menjaga konsistensi g e r a k a n ny a . K i p r a h ny a senantiasa memberikan progres nyata yang positif dalam dinamika pembangunan daerah.

Karenanya, untuk mewujudkan harapan itu, kami dari jajaran TP-PKK Kabupaten Kayong Utara tak henti-hentinya untuk terus melakukan visi dan misi koordinasi, konsultasi, sekaligus mengedepankan semang at kebersamaan dan harmonisasi dengan seluruh komponen daerah.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita, visi, dan misi PKK, untuk memajukan perempuan dan keluarga di Kayong Utara, papar Hj Diah Permata Hildi.

Ketua Pokja II TP-PKK KKU, Nurhasanah mengatakan kegiatan itu dihadiri dihadiri perwakilan dari Kementerian PU dari Jakarta, pengurus PKK Provinsi Kalimantan Barat, dan perwakilan pejabat PU Provinsi Kalimantan Barat.

Peserta yang hadir sekitar 50. Itu merupakan perwakilan pengurus PKK yang ada di kecamatan, jelasnya. (lud/Humas)

Metro KETAPANG

Bina Ormas, OKP dan LSM BENGKAYANG. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) gencar melakukan pembinaan terhadap organisasi massa (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Termasuk mengantisipasi berkembangnya organisasi Islamic State Irak And Syria (ISIS) di Kabupaten Bengkayang.

Saat ini ada empat kegiatan yang menjadi perhatian Kantor Kesbangpol, yaitu pernyataan sikap tentang organisasi dan menolak ISIS, sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dialog kemitraan tentang penertiban peliharaan hewan ternak, dan dialog kemitraan tentang pengaturan penyelenggaraan izin pertunjukan/keramaian, terang Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi Kantor Kesbangpol Bengkayang, Maftuh Harriyadi SPd. Maftuh mengatakan, selain menghadirkan empat narasumber yaitu Polres, Kasat Pol PP, Kepala Disbudparpora, dan Kepala Kantor Kesbangpol Bengkayang Agustinus CS Sos, juga menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ormas/OKP/LSM, camat dan Kapolsek se-Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini untuk memberdayakan ormas dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah agar lebih terarah dan kuat. Sehingga menjadi mitra sederajat, agar visi dan misi Pemkab Bengkayang bisa terlaksana, ujar Maftuh. (kur)

Bantuan untuk Warga Miskin BENGKAYANG. Sebanyak 85 Kepala Keluarga (KK) di Rt 02/Rw 02 Dusun Pakeng, Desa Bakti Mulya, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang menerima bantuan pakaian layak di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Elemen Pakeng, Minggu (16/11).

Pakaian layak pakai merupakan bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Manso Borneo. Berupa baju, celana panjang,celana pendek , selimut, dan jaket. Setiap orang mendapatkan minimal 2 helai pakaian. Semoga bantuan ini bisa sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan, ujar Ketua LSM Manso Borneo, Lisius Nugang kepada Rakyat Kalbar, Senin (17/11).

Warga Dusun Pakeng dinilai layak menerima bantuan, karena mayoritas bermatapencarian dari hasil pertanian karet, menanam padi, sayuran dan juga hasil alam di sekitar dusun mereka. Sebelumnya kami belum pernah mendapat bantuan. Kami sangat berterimakasih.

Semoga ke depan, segala usaha dan perjuangan LSM Manso Borneo bisa berhasil dan sukses, ujar warga Dusun Pakeng, Agen, 50. (kur)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Ratusan Calon Perawat Tes Urine SINGKAWANG. Gara-gara seorang mahasiswi terjerat kasus narkoba, beberapa waktu lalu, sebanyak 436 mahasiswa Keperawatan Kampus C Poltekes Kemenkes Pontianak di Kota Singkawang harus rela mengantre untuk tes urine.

Sebenarnya mahasiswa dan mahasiswi kita berjumlah 555 orang. Tetapi yang tes urine 436 orang, karena ada yang magang dan cuti, kata Marsiah, Sekretaris Jurusan Keperawatan Kampus C Poltekes Kemenkes Pontianak ditemui disela-sela tes urine, Senin (17/11) siang.

Marsiah mengatakan, tes urine berlangsung satu hari.

Jadi semua mahasiswa harus mengantre untuk menyerahkan urinenya kepada petugas. Semuanya hari ini (kemarin, red) sekaligus, tidak boleh besok. Kalau besok mahasiswa bisa tidak ada lagi, katanya.

Dia menjelaskan, tes urine yang dilakukan mendadak dan seharian ini sebagai respon atas terjaringnya salah seorang calon perawat atas kasus narkoba, beberapa

Sebanyak 436 mahasiswa Keperawatan Kampus C Poltekes Kemenkes Pontianak di Kota Singkawang menjalani tes urine.

waktu lalu. Kita menindaklanjuti kasus sebelumnya dimana mahasiswi kita terja-

ring langsung di rumah kost, kata Marsiah tanpa menyebut nama mahasiswi yang

MORDIADI

terjerat narkoba tersebut.

Menurut Marsiah, tes urine seluruh calon perawat

ini untuk memperkecil ruang lingkup penyalahgunaan narkoba. Kita melakukan pencegahan secara dini dengan cara tes urine ini, jelasnya.

Dia memastikan, jika calon perawat ini terbukti mengkonsumsi barang haram tersebut, pihak kampus akan mengambil tindakan tegas.

Penindakan itu berdasarkan keputusan direktur dan peraturan akademik.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang, Drs Chrismas Siswanto MSi melalui Kasubag TU BNN Kota Singkawang, Herwandi mengatakan, pihaknya mengetes urine calon perawat tersebut atas permintaan pihak kampus. Ini juga rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional, katanya.

Dia berharap para calon perawat tersebut bebas narkoba. Kita berharap hasilnya clear (bersih, red) semua.

Jika ada positif kita serahkan ke kampus. Kita hanya pelaksana di lapangan, kata Herwandi. (dik)

Budi Mateus Pimpin DPRD Ketapang K E T A P A N G . Setelah sempat tertunda beberapa kali, a k h i r ny a S e n i n ( 1 7 / 1 1 ) komposisi unsur pimpinan deďŹ nitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang resmi terbentuk melaluli rapat paripurna.

Budi Mateus (PDIP) terpilih menjadi Ketua DPRD Ketapang dengan komposisi tiga Wakil Ketua yakni Junaidi (Golkar), Jamhuri Amir (Hanura) dan Kadarini (PAN).

Ketua DPRD terpilih, Budi Mateus mengatakan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah mengenai APBD pengawasan terhadap APBD 2015 nanti agar dapat berjalan sesuai dengan kebu-

tuhan rakyat.

Kita berharap khususnya Pemerintah Daerah dan Bupati agar sepakat untuk menggunakan APBD secara pro rakyat. Artinya belanja publik demi kepentingan rakyat seperti porsi pembangunan harus semakin besar, kata Budi, Senin (17/11).

Budi juga meminta Pemda tidak melakukan pembelanjaan yang belum menjadi prioritas, seperti misalnya pengadaan alat tulis dan kertas yang harus dikurangi sehingga tidak terjadi penumpukan.

Selain itu, prioritas terhadap infrastruktur utama di jalur-jalur Kota Ketapang

juga harus jadi prioritas, ujarnya.

Ia berharap Bupati dapat membina birokrasi yang ada di bawahnya supaya dapat mengefesienkan dan mengefektif APBD yang ada. Selain itu iapun berjanji akan menggunakan APBD se efektif dan efesien mungkin di DPRD Ketapang.

APBD Ketapang akan jauh lebih baik kedepannya jika kedua sektor ini dapat berjalan dengan baik pengelolaannya, jelasnya.

Terkait terpilihnya dirinya sebagai Ketua DPRD Ketapang, ia mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Ketapang khususnya yang telah memilih PDIP sehingga

menjadi pemenang pemilu legislatif. Tak hanya itu ia juga mengaku akan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan baik kepada tiga unsur pimpinanan lainnya agar dapat bekerjasama untuk kepentingan masyarakat Ketapang.

Menjadi Ketua merupakan amanah dari partai buat saya, yang terpenting adalah kerjanya. Amanah ini harus saya jalankan dan akan bekerja sekuat tenaga untuk rakyat Ketapang, katanya.

Budi menuturkan, saat ini pihaknya sesegara mungkin melengkapi berkas-berkas yang ada untuk kemudian menyampaikan hasil paripurna pembentukan

unsur pimpinan definitif ke Gubernur Kalbar, untuk kemudian dilakukan penetapan dan peresmian pimpinan DPRD oleh Gubernur Kalbar.

Paripurna yang berlangsung kurang lebih selama 45 menit tersebut, tampak berjalan lancar dari total sebanyak 45 anggota dewan, hadir 36 anggota DPRD mengikuti rapat paripurna tersebut. Para Anggota dewan menyetujui hasil putusan penetapan ke empat nama unsur pimpinan DPRD Ketapang masa jabatan 2014-2019 yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Ketapang.

(Jay)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Selasa, 18 November 2014

12

Musim Penghujan

Warga Melawi Waspadai Banjir Musiman NANGA PINOH-RK. Belakangan terakhir, sering kali hujan di Kabupaten Melawi. Bahkan, tanda-tanda akan terus hujan masih saja terlihat dari tebalnya awan di atas langit Kota Juang . Tak pelak, warga Melawi diimbau untuk mewaspadai banjir yang bisa saja terjadi.

Air di Sungai Melawi dan Sungai Pinoh sepertinya terus naik, meskipun masih belum membanjiri pemukiman warga. Namun air sungai terus naik, ungkap motoris perahu penyebarangan Nanga Pinoh-Pinoh Utara, Syahrani, kemarin.

Biasanya, ungkap Syahrani, kalau Sungai Melawi sudah naik dan hujan di daerah perhuluan terus terjadi maka akan membuat pemukiman di Nanga Pinoh, terutama Desa Paal banjir. Apalagi ketinggian air di Sungai Melawi sudah sampai pada mulut tebing sungai.

Kalau berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, akan bisa terjadi banjir. Air Sungai Melawi sudah

Laboh Ju Jalan Eks PT 88 Strategis Jadi Akses Antardusun N ANGA P INOH -RK. Pada masa aktifnya Hak Pengusahaan Hutan (HPH), di Nanga Pino dan Pinoh Selatan aktif perusahaan PT 88. Saat itu perusahaan ini membuat jalan untuk pengangkutan kayu. Banyak jalan yang dibuat hingga menghubungkan beberapa pemukiman hingga ke kota Nanga Pinoh.

Jalan-jalan ini bisa saja dimanfatakan kembali dengan melakukan peningkatan. Pasalnya dasar jalan sudah dibangun.

Orang kampong sangat kenal dengan jalan 88.

Pada masanya jalan ini menjadi akses beberapa pemukiman warga. Sangat sayang bila jalan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kata Aris, setelah menelusuri jalan 88 dengan menggunakan kendaraan bermotor, kemarin.

Aris menyarankan, Pemerintah Kabupaten Melawi memperbaiki kembali jalan PT 88 yang menghubungkan beberapa pemukiman tersebut. Lantaran berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari warga Nyanggai, dari Nyanggai ke Pinoh bisa ditempuh dengan jalan 88. Jaraknya hanya 22 kilometer.

Bahkan, jalan 88 dari Nyanggai bisa menembus Mulung dan Mulung sendiri bisa tembus ke beberapa pemukiman di Sungai Melawi, termasuk Kelakik. Dari Kelakik ini bisa tembus ke Nanga Pinoh. Banyak lagi pemukiman yang dilewati jalan ini, ucapnya. (aji)

penuh dan hujan terus menerus terjadi walau intensitas rendah. Kalau intensitas hujan tinggi, bisa banjir, paparnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Melawi, Makarius Horong yang dijumpai, di Nanga Pinoh, Senin (17/11) mengatakan, pihaknya sudah dimintai oleh pihak provinsi untuk menyampaikan peta rawan banjir serta kebakaran. Hal ini pun sudah dilaporkan ke Bupati Melawi.

Jadi daerah-daerah yang selama ini memang berpotensi banjir itu yang kita laporkan. Kita pun melaporkan berdasarkan pengalaman selama ini, ucapnya.

BPBD sendiri, sambung Horong, sudah siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat apabila daerahnya terkena banjir. Walau tak memiliki dana taktis untuk penanganan banjir, namun BPBD memiliki berbagai fasilitas. Seperti perahu karet, ambulance, tenda dan berbagai peralatan lain sebagai persiapan tanggap banjir.

Kalau nantinya memang terjadi

bencana banjir, maka kita akan berkoordinasi dengan lintas sektoral, termasuk dinas sosial atau DPPKAD. Apalagi pengalaman sebelumnya bila ada daerah yang terkena banjir, instansi lain juga ikut membantu, timpalnya.

Horong mengimbau, masyarakat untuk mengantisipasi datangnya banjir musiman yang diakibatkan meluapnya sungai.

Terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran sungaisungai, baik di sepanjang jalur Sungai Pinoh maupun Sungai Melawi serta sejumlah sungai lainnya.

Sebenarnya kalau banjir karena sungai meluap, masyarakat Ilustrasi.NET sudah terbiasa, karena hampir terjadi setiap tahun. Masyarakat dah mulai terlihat, bahkan mulai juga sudah terbiasa menangani hal ini menggenangi sejumlah jalan dan sendiri. Namun bila ada yang di luar kemampuan mereka, kita harapkan pemukiman di wilayah tepian sungai.

Bahkan ketinggian air akibat hujan segera lapor, lugasnya.

Kenaikan air permukaan Sungai yang terus turun di wilayah perhuPinoh maupun Sungai Melawi su- luan berpotensi naik kembali serta

menggenangi daerah-daerah yang rendah, seperti kawasan Pasar Pinoh di wilayah pantai.

Reporter: Sukartaji Editor: Andry

Eksistensi Pabrik Mini, Dorong Perkebunan Sawit Rakyat NANGA PINOH-RK. Saat ini di Kabupaten Melawi sedang marak ditanami kelapa sawit. Baik oleh perusahaan besar maupun oleh warga yang memiliki modal secara mandiri. Mesdi demikian, sebenarnya petani di Melawi bisa saja menanam sawit dalam skala kecil. Asalkan, ada pabrik mini yang siap menampung seperti di Pulau Sumatera.

Warga bisa saja menanam sawit dalam skala kecil, bahkan perbatang pun bisa.

Bahkan bisa dijadikan tanaman perkarangan. Asalkan ada pabrik mini sawit, ucap tokoh muda Melawi, Agus Salim, kemarin.

Agus menambahkan, di

Sumantra perkebunan sawit begitu merakyat. Memang di Pulau Sumatera ada perusahaan dan pola kemitraan berupa Inti-PIR. Namun begitu, secara mandiri, masyarakat juga membangun perkebunan pabrik pribadi.

Kondisi ini membuat Pulau Sumatera sebagai daerah penghasil CPO terbesar, di Indonesia. Maraknya perkebunan sawit rakyat ini ditopang oleh pabrik-pabrik mini. Pabrik-pabrik ini ini membuat rentang panen hingga menjadi CPO menjadi pendek. Pabrik-pabrik mini ini akan menjual hasil CPO ke pabrik besar.

Akibatnya, harga sawit bisa lebih tinggi dari di tingkat

masyarakat. Jika dibandingkan dengan masyarakat menjual pada penampung tanda tanpa ada proses. Ini yang membuat harga sawit betulbetul menopang ekonomi masyarakat, ulasnya.

Menurutnya, pabrik mini sawit ini bisa merakyatkan sawit, seperti halnya karet yang sudah menjadi perkebunan primadona warga.

Jika ada pabrik mini yang dekat dengan masyarakat, masyarakat akan bergairah menanam sawit sesuai dengan kemampuan masingmasing. Masyarakat pasti mau menanam sawit. Bahkan bisa jadi sawit menggantikan karet, timpalnya.

Karet di Melawi sangat

merakyat. Sebab, kata dia, penjualan karet sangat murah. Orang bisa saja menjual karet dalam jumlah sendikit.

Jika orang butuh rokok, mereka bisa menjual karet satu atau 2 kilogram (kg) saja.

Karet sangat mudah dijual, banyak penampungpenampung di desa-desa. Itu yang membuat karet sebagai komuditi yang disenangi masyarakat. Beda halnya dengan sawit, masih belum dekat dengan masyarakat, jelasnya.

Agus berpendapat, adanya pabrik mini hingga masyarakat bisa menjual buah tandan sawit dalam ukuran kecil, maka sawit akan merakyat.

Dalam konteks Melawi, pemerintah bisa mendorong terbentuknya pabrik-pabri kecil, khususnya pada sentra-sentra sawit di sekitar pemuar. Harapannya, ini menjadi model atau percontohan untuk masyarakat.

Apa yang terjadi di Sumatera bisa saja dilakukan di Melawi. Terpenting adalah ada contoh keberhasilan.

Bila itu bisa dilakukan, maka orang akan banyak yang meniru, ulasnya.

Pemerintah juga bisa membiayai studi banding para petani dan pengusaha lokal untuk Sumatera. Mereka bisa belajar ke Sumatera dan menerapkannya di Melawi. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Pembangunan Infrastruktur Jalan Perlu Diprioritaskan

Ilustrasi.

NET

SINTANG-RK. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sandan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pasalnya persoalan infrastruktur merupakan permasalahan vital bagi masyarakat di seantero Kabupaten Sintang.

Sandan berpendapat, masalah infrastruktur seperti di Kabupaten Sintang terbilang mendesak dan harus segera diperbaiki. Akses jalan di dalam kota misalkan, belum sepenuhnya baik.

Apalagi di derah perhuluan. Sementara arus angkutan butuh infrastruktur pendukung, terutama untuk angkutan barang.

Sarana darat amat penting bagi masyarakat. Kalau jalan baik harga barang dan kebutuhan masyarakat lainnya tidak akan terlalu mencekik, lugasnya.

Menurut Sandan, masyarakat sangat menginginkan perbaikan sarana jalan. Perbaikan jalan harus menjadi skala prioritas. Dukungan infrastruktur akan membuat ekonomi masyarakat berkembang. Ia tak menginginkan, muncul kesan jalan terus rusak dan pemerintah tak memperhatikan. Ia pun memahami pembenahan jalan yang mempunyai tingkatan. Yakni, status jalan kabupaten, provinsi dan negara.

Tanggungjawab pemeliharaan serta perbaikan juga menyesuaikan jenjang tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, tingkatan tersebut tidak lantas harus membuat pemerintah terkesan berdiam diri. Koordinasi harus terus berjalan supaya masyarakat tidak menjadi dirugikan.

Karena jalan merupakan akses publik. Bila rusak harus cepat diperbaiki. Kita minta pemerintah bisa saling berkoordinasi, harapnya.

Ia menambahkan, apabila akses jalan baik, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pembangunan. Lantaran kelancaran masyarakat di segala sektor akan tercipta serta ongkos atau biaya angkutan menjadi murah. Kendala transportasi bisa menyebabkan biaya tinggi.

Masyarakat Sintang sangat merasakan itu, tegas Sandan. (din)

Objek Pajak Tak Sesuai Hasil PAD

Karena Ketidakjujuran serta Kebocoran di Lapangan SINTANG-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby memiliki tekad memperkuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sintang. Hal itu dimaksudkan supaya potensi objek pajak benar-benar dapat dimaksimalkan secara optimal. Penguatan Dispenda dilakukan dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang disertai perangkat pendukung.

Personil akan kita tambah dan yang sudah ada dimaksimalkan. Peralatan pendukung juga akan kita sediakan, ujar Bupati Sintang, Milton Crosby usai memimpin rapat dalam rangka meningkatkan PAD Sintang, di pendopo rumah jabatan Bupati Sintang, Senin (17/11).

Rapat tersebut dihadiri para notaris, camat, developer, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pengusaha.

Diakui Milton, selama ini telah terjadi kelengahan terhadap penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil PAD

Bupati Sintang, Milton Crosby saat menandatangani kesepakatan bersama untuk peningkatan PAD Kabupaten Sintang.

tidak sesuai dengan objek pajak. PAD Sintang hanya mampu berkisar Rp 52 miliar per tahun. Padahal, objek pajak di Kabupaten Sintang urutan kedua terbesar setelah Kota Pontianak.

Harusnya, PAD kita bisa

lebih besar. Tapi kenyataanya, setelah kita lihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hanya sekitar Rp 52 miliar, lugasnya.

Menurut Milton, tidak sesuainya objek pajak dengan PAD disebabkan banyak faktor. Satu

diantaranya karena minimnya kejujuran saat transaksi jual beli. Milton mencontohkan, jual beli rumah toko (ruko).

Harga ruko yang sebenarnya dijual mencapai miliaran rupiah. Namun pada pencatatan peralihan hanya ditulis ratusan

juta rupiah. Fakta tersebut dia peroleh sendiri.

Saya sudah keliling. Ratarata harga ruko di Sintang ini dijual di atas Rp 1 miliar. Tapi kenyataannya pada pencatatan peralihan hanya ditulis sekitar Rp 300-an juta. Di sinilah kebocoran-kebocoran yang terjadi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini kelemahan kita semua, yang harus kita benahi bersama, tegas Milton.

Pembenahan ke depan, lanjut Milton, harus diperkuat dengan validasi data. Dispenda selaku leading sector harus memiliki data akurat terkait transaksi jual beli. Pajak yang dikenakan dari jual beli tersebut harus sesuai dengan nominal transaksi sebenarnya.

Ke depan, Dispenda harus memiliki kwitansi dari transaksi jual beli, khususnya jual beli seperti ruko, ucap Milton Crosby.

Reporter: Suhardin Editor: Andry

RSUD Ade M Djoen Sintang

Upayakan Kejar Akreditasi Paripurna SINTANG-RK. Terpenuhinya peningkatan akreditasi rumah sakit tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur yang ada. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang kini berupaya mendapatkan akreditasi penuh atau paripurna.

Yang jelas akreditasi rumah sakit pada Desember ini habis.

Kita sekarang ingin mempersiapkan akreditasi penuh. Jadi

memang harus kita persiapkan. Ini wajib dilakukan hingga lulus, ujar Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang, Heri Sinto Linoh, belum lama ini.

Heri Sinto Linoh mengakui, berbagai aspek saat ini memang masih belum menunjang, terutama infrasrtruktur. Sementara SDM terus dipersiapkan melalui berbagai pelatihan maupun penambahan tenaga dokter, termasuk melakukan kunjungan kerja

ke Rumah Sakit Wangaya Denpasar Bali, beberapa waktu lalu.

Di sana kita belajar dari Rumah Sakit type C yang sudah terakreditasi penuh.

Bagaimana mempersiapkan SDMnya, infrastrukturnya dan administrasinya, ucap Sinto.

Dia mencontohkan, dalam upaya peningkatan standar rumah sakit, seluruh karyawan yang ada harus pandai mencuci tangan secara benar

sesuai versi World Health Organization (WHO).

Tidak terkecuali juru parkir atau satpam harus tahu. Jadi bukan hanya perawat, lugasnya.

Persoalan infrastruktur, diakui Sinto memang membutuhkan keseriusan dari Pemerintah. Menurutnya, ada beberapa ruangan yang wajib dimiliki dalam standar rumah sakit. Seperti titik chek point atau tempat berkumpul

ketika terjadi suatu kejadian situasi emergency.

Ini saja kita belum miliki?

Bahkan hal sekecil sekalipun seperti kartu tanda pengenal harus dikenakan saat bertugas, ingat Sinto.

Menurutnya, jika akreditasi penuh dapat terwujud maka dampaknya secara otomatis meningkatkan pelayanan rumah sakit. Ada standar operasionalnya, kata Sinto. (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Peserta sosialisasi Tata Kearsipan di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI

Asisten III Ingatkan Pentingnya Arsip Putussibau-RK. Asisten III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kapuas Hulu, Drs Muhammad Yusuf MM mengingatkan agar tata kearsipan harus betul-betul diperhatikan.

Seluruh komponen bangsa, kata dia, mulai dari unsur birokrasi, organisasi politik dan ormas sampai dengan masyarakat secara umum harus dapat menghargai dan memperhatikan bidang kearsipan yang selama ini mungkin dipandang sebelah mata.

Bidang kearsipan harus diperhatikan, dari pada itu melalui forum sosialisasi ini saya pandang sebagai media strategis untuk memasyarakatkan bidang kearsipan. Tentunya di bawah payung hukum undangundang yang berlaku, kata Yusuf saat membuka sosialisasi Tata Kearsipan di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu di Aula Kantor Bupati, Senin (17/11).

Adapun payung hukum dalam hal ini, dijelaskannnya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian tetang pelaksanaannya yang terangkum pada UndangUndang Nomor 28 tahun 2012. Pada kedua aturan tersebut merupakan lompatan yang besar dalam dunia kearsipan.

Mengingat dalam kebijakan tersebut lebih lengkap dan progresif tentang pengelolaan arsip. Selain mengatur pengelolaan arsip, dalam aturan itu juga disisipkan sanksi untuk pejabat terkait yang tidak melaksanakan fungsi kearsipan tersebut, terangnya.

Disamping kedua aturan tersebut, lanjut Yusuf, ada juga Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Untuk itu peran kearsipan juga penting. Sebab dalam pasal 52 undang-undang keterbukaan publik ditegaskan bahwa sangsi pidana akan dikenakan apabila pejabat publik dengan sengaja tidak menyediakan atau memberikan informasi publik.

Dalam beberapa kasus, pejabat publik tidak memberikan informasi bukan karena enggan, tetapi lebih disebabkan berkas atau data yang dihasilkan tidak tersimpan dengan baik, sehingga susah ditemukan dalam waktu yang singkat, ujarnya.

Saat ini, Pemkab Kapuas Hulu menyusun RoadMap Reformasi Birokrasi tahun 2015-2020, dimana ada upaya percepatan penyelenggaraan administrasi dengan cara elektronik (e-OďŹƒce).

Dengan ini manajemen administrasi dan dokumen diselenggarakan secara komputerisasi. Hendaknya tata persuratan elektronik bisa jadi tambahan informasi pada sosialisai ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan para perserta, tutup Yusuf. (aRm)

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

13

Kapuas Hulu Serius Tekan Emisi Karbon PUTUSSIBAU-RK. Upaya Pemkab Kapuas Hulu sebagai daerah konservasi untuk menekan emisi gas karbon terus dilakukan. Salah satunya lewat Workshop Hasil Perhitungan Periodik Stok Karbon dan Tingkat Emisi Kabupaten yang digelar Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kapuas Hulu, Senin (17/11) di Aula Kantor Disbunhut.

Workshop yang dilaksanakan selama dua hari itu bekerjasama dengan ForClime (Forests and Climate Change Programme). Menghadirkan narasumber Ketua Pokja Monitoring, Reporting and VeriďŹ cation (MRV) Kapuas Hulu, Dwi Kusharyono, Disbunhut Kapuas Hulu dan NPMU atau GIZ. Kegiatan yang diikuti TNDS, TNBK, Kantor Lingkungan Hidup, NPMU, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) model Kapuas Hulu, Dinas Kehutanan Kalbar, dan BKSDA itu untuk mengetahui besaran karbon stok Kapuas Hulu serta emisi yang telah diberikan selama beberapa tahun pengamatan.

Untuk mengetahui besaran

Kepala Disbunhut Kapuas Hulu, H Hasan M ketika memberikan pemaparan singkat saat membuka workshop Hasil Perhitungan Periodik Stok Karbon dan Tingkat Emisi Kabupaten, Senin (17/11). ARMAN HAIRIADI

emisi, maka diperlukan REL (Reference Emission Level) di tingkat kabupaten. Sebagai bahan penetapan REL kabupaten diperlukan data-data kegiatan tiap sektor penyimpanan karbon berdasarkan kriteria IPCC Good Practice and Guidance. Salah satunya adalah cadangan carbon atas permukaan, terang Kepala Disbunhut Kapuas Hulu, H Hasan M. Estimasi cadangan karbon atas permukaan dapat dihitung

menggunakan persamaan alometrik biomassa pohon. Ini meliputi seluruh tegakan, baik semai, tiang, pancang, dan pohon. Sehingga diperoleh nilai untuk masing-masing tutupan lahan, jelas Hasan.

Kegiatan penetapan REL, lanjut dia, merupakan salah satu tahapan dalam sistem MRV. Sehingga dilakukan penghitungan pada setiap tutupan lahan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh (Remote Sens-

ing/RS).

Dengan menggunakan metode teknologi tersebut, kata Hasan, maka penetapan REL kabupaten dapat dikategorikan dalam tingkat ketelitian Tier 2. Saya harap, pertemuan ini membawa hasil, ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dwi Kusharyono menyambut baik diselenggarakannya workshop ini sehingga bumi tetap hangat. Sebab, kita didorong dunia internasional agar kon-

sisten terhadap lingkungan.

Ini karena adanya pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, bebernya.

Menurut Kusharyono, sektor kehutanan lah yang terdepan diharapkan dapat mengatasi permasalahan pemanasan global. Kalau sektor lain, paling-paling hanya diminta untuk dapat mengurangi. Tahun 2020 diharapkan dapat mengurangi 26 persen emisi.

Malah beberapa lembaga dunia ada yang mengharapkan 46 persen, katanya.

Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dan pemerintah pusat untuk mengurangi emisi. Apalagi Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi yang merupakan paru-paru dunia dan HoB. Sebagai kabupaten konservasi, Kapuas Hulu akan mendapat banyak dana bantuan. Kita juga berharap kabupaten lain juga bisa seperti Kapuas Hulu, demikian Kusharyono.

LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Pedagang Ikan di Pasar Pagi Masih Berjualan di Tengah Jalan PUTUSSIBAU-RK. Pasar Pagi Putussibau masih terlihat semraut. Para pedag ang ikan masih memenuhi badan jalan di pasar itu. Tidak memiliki tempat, memaksa mereka berjualan di tengah jalan deng an membayar Rp10 ribu per hari ke juru parkir di kawasan tersebut.

Mau diapakan lagi, kita tidak memiliki tempat yang layak untuk berjualan, kata Ana, salah seorang pedagang ikan ketika ditemui di Pasar Pagi Putussibau, Senin (17/11).

Ana dan pedagang ikan lainnya menyadari keberadaan mereka sangat menganggu pengguna jalan, karena mempersempit jalan di pasar pagi itu. Lagi pula

kita berjualan di sini bayar Rp10 ribu tiap harinya ke juru parkir, ungkapnya.

Pemerintah daerah, kata Ana, saat ini tengah melakukan perbaikan atau renovasi tempat berjualan di Koperasi Pasar (Kopas). Ia pun belum bisa memastikan apakah akan pindah atau tidak ke lokasi tersebut. Saya mau pindah asalkan pedagang ikan yang lainnya pindah juga, dan tak ada lagi yang berjualan ikan selain di tempat yang baru nanti, harapnya.

Ana mengaku tidak keberatan jika nanti pemerintah daerah memungut biaya kepada mereka jika sudah menempat i tempat yang baru. Asalkan, pengelolaan dan penataan pedagang

Pedagang ikan berjualan di tengah jalan Pasar Pagi Putussibau. ARMAN HAIRIADI

lebih baik lagi.

Sementara itu, pedagang ikan lainnya secara terang-terangan menolak direlokasi ke Kopas.

S a l a h s a t u ny a F r a n s . I a beralasan, Kopas kurang representatif. Selain itu, untuk mengangkut barang dagangan ke sana juga susah, mendingan pemerintah membangun tempat yang lebih sederhana di pinggir jalan biar memudahkan pedagang mengangkut ikan-ikannya, ujar Frans.

Ia juga meyakini Kopas yang direnovasi pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) nantinya tak bertahan lama di tempati pedagang.

Sebab, lokasi itu akan sepi pembeli lantaran masih ada pedagang yang berjualan di depan dengan menempati kios-kios.

Sama saja bohong, jika kita semua pedagang ikan dipindahkan ke tempat tersebut, sementara pedagang yang memiliki tempat dan menjual ikan, otomatis pembeli akan mencari ikan yang lebih mudah, kata Frans.

Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memikirkan kembali untuk menyediakan tempat berjualan yang representatif. Jadi rasanya percuma pemerintah daerah memperbaiki tempat tersebut karena akan sia-sia saja nantinya, kata Frans. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Prof. Samion: Moratorium Boleh Saja, Asal..

SANGGAU. Ketua IKIP PGRI Pontianak, Prof Dr Samion menilai pemerintah boleh-boleh saja melakukan moratorium PNS namun dengan beberapa catatan.

Moratorium boleh-boleh saja, kalau kita bisa meratakan tenaga atau pegawai kita, tapi setiap tahun (faktanya) kan kita (kekurangan) ada yang pensiun ada berhenti, kata dia.

Pertama, pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijakan untuk pemerataan PNS. Kedua, saran Samion, pemerintah harus terlebih dahulu mengkaji ulang kebutuhan PNS se-Indonesia. Menurutnya tidak tepat jika pemerintah menentukan kebijakan moratorium PNS hanya berdasarkan pada alasan penghematan anggaran negara atau ingin menekan subsidi BBM. Sebelum moratorium dikaji dulu secara lebih cermat. Jangan sampai sedikit-sedikit moratorium. Untuk menghemat dana, dimoratorium, kan tidak begitu, kenaikan BBM dimoratorium, itu semua orang bisa.

Harusnya dikaji, sarannya.

Ketiga, pemerintah bisa menghitung detail, dari segi, berapa jumlah PNS yang saat ini telah tersebar di berbagai daerah. Karena menurut sepengetahuannya, rasio antara masyarakat dan pegawai negeri saat ini masih belum berimbang.

Kita di Indonesia ini ada 250 juta penduduk. Mestinya dikaji, satu orang pegawai negeri itu rasionya berapa, sementara kita cuma ada sekitar empat juta pegawai negeri, separuh di antaranya adalah guru, artinya sudah rasio kah itu, pegawai negeri dengan masyarakat. Seharusnya itu dikaji lebih mendalam barulah kita menyatakan bahwa kita harus moratorium.

Saya kira kita sangat menyayangkan kalau langsung (dikeluarkan kebijakan) moratorium, katanya.

Apa lagi, lanjut Samion, berdasarkan informasi awal, kebijakan moratorium pegawai negeri ini akan diikuti dengan kebijakan penambahan usia pensiun PNS. Yang (usia) 56 dinaikkan menjadi 58 pensiunnya.

Padahal relatif sudah tidak produktif lagi, energi dan segala macamnya, tuntasnya. (KiA)

2015, Pemda Rekrut 300 Guru Kontrak Wabup: Beban APBD Mencapai Rp 3-4 Milyar Per Bulan S ANGGAU . Kabar gembira bagi dunia pendidikan Sanggau. Pemda Sanggau berencana merekrut 300 guru kontrak yang akan disebar di seluruh wilayah Sanggau. Hal itu sebagai langkah antisipasi kekurangan guru yang mencapai seribu lebih, dari SD hingga SMU atau sederajat.

Kita ini kan mau menuju Sanggau Pintar yang berkualitas sikit lah. Kalau tidak seperti itu, bagaimana mengatasi kekurangan guru, kata Wabup Yohanes Ontot, Senin (17/11).

Dikatakannya, calon guru

kontrak itu nantinya kan diseleksi dengan persyaratan minimal sarjana pendidikan atau sederajat dan berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya dua tahun di satuan pendidikan masing-masing. Namun Ontot mengungkapkan 250 dari 300 guru yang direkrut diutamakan bagi guru-guru honor.

250 orang itu sudah ada.

Tapi kalau sudah dipositif direkrut akan diseleksi lagi.

Yang jelas, guru-guru honor itu kita utamakan. Itu kan sejak jaman saya dulu (menjabat Kadisdikpora Sanggau,

red), ungkapnya.

Sebenarnya, kata Ontot, rencana awal hanya merekrut 250 guru, namun Bupati Poulus Hadi menggenapkannya menjadi 300. Ia menilai, ini sebagai keberanian Bupati selaku pengambil kebijakan.

Lantaran masih direncanakan, belum dipastikan berapa gaji guru kontrak tersebut. Namun, Ontot mengaku untuk 300 orang guru yang direkrut itu nantinya tak kurang menghabiskan dana milyaran Rupiah perbulan. Gaji guru kontrak akan bersumber dari APBD. Untuk

ini saja (300 guru kontrak) kita bebankan Rp3-4 milyar perbulan, ungkapnya.

Sementara Bupati Poulus Hadi mengaku sedang mempertimbangkan rencana perekrutan tersebut.

Pihaknya tengah mengitung kemampuan keuangan daerah. Pasalnya yang bakal direkrut cukup banyak.

Kalaupun itu terjadi (perekrutan itu), kita harus seleksi. Sebenarnya kemarin kan sudah kontrak yang bersumber dari dana BOS, itu juga sudah masuk dalam kontrak Bupati, tapi belum masuk dalam tanggungan APBD,

ujar Bupati.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sanggau, Drs. Jais, mengungkapkan, masalah utama pendidikan Sanggau adalah kekurangan tenaga guru. Kekurangan itu mencakup guru SD hingga SMU/SMK yang jumlahnya mencapai seribu lebih.

Selama ini yang bisa dilakukan Dikpora adalah dengan mengangkat guru-guru yang honornya bersumber dari dana operasional sekolah (BOS). Honor yang diberikan pun bervariasi, sesuai dengan kemampuan sekolah. (KiA)

Pemda Gelar Apel Antisipasi Kenaikkan BBM

Bupati: Kita Siaga, Bukan Reaktif SANGGAU. Isu kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terus menguat belakangan ini.

Pemda Sanggau menggelar apel persiapan antisipasi gejolak pra dan pasca kenaikkan BBM, Senin (17/11) pagi di halaman kantor Bupati Sanggau. Meski hingga saat ini belum diketahui kapan kenaikkan itu ditetapkan pemerin-

Bupati bersama Kapolres, Kajari memeriksa pasukan pada apel antisipasi kenaikan BBM di halaman kantor Bupati Sanggau. KIRAM

tah pusat.

Makanya sekarang dilakukan persiapan-persiapan itu.

Kita mengantisipasi saja. Soal apakah naik atau tidak, kita belum tahu, kata Bupati Poulus Hadi usai apel.

Bupati membantah apel tersebut merupakan bentuk sikap teralalu reaktif Pemda Sanggau. Ini sebagai langkah kesiapsiagaan, lantaran diprediksi pro-kontra keputusan kenaikkan harga BBM semakin tajam. Akan ada penolakan dari berbagai elemen.

Persiapan ini tidak reaktif, menurut saya ini baik. Kalau terjadi, kita harus siap siaga.

Termasuk isu dari Mendagri, bahwa memang akan ada penolakan. Sebagai aparat pemerintah harus waspada menjaga wilayahnya masingmasing. Saya kira itu bukan reaktif, bantahnya.

Orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu men-

gaku terus mengamati beragam tanggapan, pro-kontra terkait rencana kenaikkan BBM. Namun sebagai aparat pemerintah, kata dia, apapun yang telah diputuskan harus diamankan.

Pro-kontra soal kenaikan BBM kita sudah lihat. Mengamankan bukan berarti main pelasah. Kalau memang terjadi gejolak sampai anarkis, itu ada aturannya, tegasnya.

Ia juga meminta distribusi BBM ke wilayah-wilayah yang belum memiliki SPBU dijaga.

Jangan sampai dimanfaatkan spekulan dengan mengatasnamakan BBM untuk masyarakat. Sambil berharap ke depan apakah SPBU memungkinkan dibangun di wilaya-wilayah tersebut. Masih banyak daerah yang belum punya SPBU, seperti Melaiu, Bonti, Jangkang, ungkapnya.

Ia mengaku akan membahas, apakah distribusi BBM ke

kecamatan yang tak memiliki SPBU dengan bermodalkan rekomendasi Camat, efektif.

Ini yang mau kita bahas, selama ini memang rekomendasi camat. Sekarang kita lihat apakah efektif ini, tuturnya.

Pada apel tersebut, Bupati sempat membacakan sambutan Kapolda Kalbar terkait langkah yang harus dilakukan terkait kenaikkan harga BBM, yaitu: Pertama, deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan Bhabinkamtimbas untuk mengetahui dinamika dan perkembangan situasi di masyarakat Sehingga seluruh potensi dalam kenaikan harga BBM dan distribusi BBM yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat diatasi sedini mungkin, lanjutnya.

Kedua, mengimbau baik melalui media cetak maupun elektronik tentang perlunya

kewaspadaan terhadap ancaman kriminalitas pada saat terjadinya kenaikan harga BBM. Ketiga, menggelar kekuatan secara tepat. Terutama di depo pertamina dan SPBU yang rawan kriminalitas, melalui koordinasi efektif dengan instansi terkait dan komponen masyarakat.

Keempat, melakukan upaya antisipasi terhadap potensi terjadinya aksi tawuran antar warga akibat antri BBM serta penyelewengan distribusi BBM dan penimbunan BBM. Kelima, memberdayakan pengamanan swakarsa serta Satpam di lingkungan depo pertamina maupun SPBU, guna membantu Polri mencegah terjadinya berbagai tindakan kejahatan. Keenam, melakukan trobosan kreatif yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum untuk mewujudkan Kamtimbas yang aman dan nyaman. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Enam Kecamatan Anggota BPD Dilantik MANDOR. Jika tak ada halangan, Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) dari enam kecamatan dilantik hari ini. Keenam kecamatan itu, kecamatan Mempawah Hulu, Menjalin, Air Besar, Sengah Temila, Mandor dan Kuala Behe.

Dari enam kecamatan itu ada beberapa desa yang anggota BPD nya belum di lantik. Kita minta permasalahannya harus diselaikan dulu, ujar Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( BPMPD), Alessius Asnada, Senin (17/11) kemarin.

Pelantikan Anggota BPD dilasanakan di aula kantor bupati Landak, oleh Wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi. Kami selama ini banyak mendapat SMS dan pertanyaan dari anggota BPD yang belum dilantik. Bahkan ada yang langsung SMS ke pak Bupati dengan kata-kata yang tidak enak, kata Ales.

Ia menambahkan, bagi desa yang belum di lantik anggota BPD nya, diminta supaya menyelesaikan persyaratannya, agar bisa di lantik berikutnya. Masih ada tiga kecamatan lagi yang anggota BPD nya belum d i lantik. Karena kita mengadakan pelantikan s e c a r a b e rtahap, kata Alessius.(ius)

Alessius Asnada. ANTONIUS

Selasa, 18 November 2014

14

Polres Landak Siap Amankan SPBU N G A B A N G . Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono menegaskan akan menindak jika ditemukan adanya Anggota Polres Landak yang ikut-ikutan menjadi pelansir Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU. Hal tersebut disampaikan Kapolres usai memimpin apel kesiapan antisipasi rencana kenaikan harga BBM dan mengantisipasi Kamtibmas jelang akhir tahun, di halaman Mapolres Landak, Senin (17/11).

Kalau masyarakat mempunyai alat bukti yang lengkap jika ada anggota saya ikut-ikutan sebagai pelansir BBM di SPBU, bisa lapor ke

Polres dan akan kita tindak tegas, ujar Kapolres.

Diakuinya, sampai saat ini ia belum mendapat informasi kalau ada anggota Polres Landak yang jadi pelansir.

Tapi yang jelas, kita tidak memperkenankan anggota Polres Landak menjadi pelansir BBM. Kalau ada, jelas kita tindak, tegasnya.

Ia menambahkan, untuk saat ini jajaran Polri dituntut harus transparan dan bertanggungjawab. Apalagi sekarang ini polisi sudah tunduk dengan hukum sipil, ucapnya.

Disinggung soal apel yang digelar secara serentak dijajaran Polda Kalbar terse-

but, ia mengatakan, apel yang digelar itu memang bersifat internal. Ini sebagai sebuah kesiapan dalam rangka menghadapi Kamtibmas dipenghujung tahun dan menyiagakan kesiapan rencana kenaikan harg a BBM, jelasnya.

Ia menekankan kepada seluruh anggota Polres Landak supaya tidak semata-mata untuk bert indak reakt if.

Arti reaktif yakni, anggota hanya menunggu di SPBU apabila ada antrean spekulan, penimbunan ataupun menunggu adanya gejolak.

Saya berharap kepada anggota untuk bertindak pro aktif atau mendahului den-

gan tindakan yang sifatnya prefentif maupun pre entif, katanya.

Dengan demikian tambah Kapolres, masyarakat bisa melihat dan menyikapi permasalahan ini bila terjadi kenaikan harga BBM. Pada akhirnya, masyarakatpun bisa merima kenaikan harga BBM itu dengan sudut pandang yang bijaksana dan tidak ada tindakan anarkis, harapnya.

Ia mengakui, sampai saat ini belum ada gejolak di Landak dalam menyikapi rencana pemerintah menaikan harga BBM. Saya belum mendapatkan masukan, baik dari deteksi

anggota maupun masyarakat, Pemkab dan DPRD Landak jika ada gejolak yang timbul.

Kamipun tetap memberikan tindakan tegas jika ada pihak yang melakukan penimbunan terhadap BBM dan Sembako, tegasnya.

Kapolres berjanji siap menempatkan anggotanya untuk melakukan pengamanan di SPBU yang ada di Landak.

Tapi hal ini akan kita lakukan jika ada permohonan surat dari pihak SPBU. Kalau ada permohonan dari SPBU, kita siap memberikan pelayanan pengamanan untuk mengantisipasi dan membantu keamanan di SPBU tersebut, janjinya.(ius)

PKK Hilir Kantor Berdayakan Apotek Hidup N GABANG . Tim Penggerak PKK ( TP PKK) Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Minggu sore (16/11) melakukan penanaman tanaman obat keluarga (toga). Lokasi penanaman toga dipusatkan di sebidang tanah disamping kediaman Kades Hilir Kantor, Yohanes.

Ketua TP PKK Desa Hilir Kantor, Sudelni mengatakan, kegiatan penanaman toga ini sudah dilakukan sejak bulan Mei lalu. Kita melakukan penanaman toga ini sebulan sekali. Tanaman obat-obatan ini kami peroleh dari swadaya ibu-ibu PKK desa Hilir Kantor, ujar Sudelni di sela-sela penanaman.

Dikatakannya, tujuan penanaman toga tersebut semata-mata untuk menggerakan semangat masyarakat akan pentingnya melakukan penanaman tumbuhan obatobatan. Kita tahu saat ini harga obat-obatan di apotik sudah mahal. Kita bisa mengalihkan kepada pengobatan alternatif dari tanaman toga dan tentunya tidak terlalu mengeluarkan duit banyak, ungkapnya.

Ia menambahkan, hasil dari

Ibu-ibu TP PKK Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang melakukan penanaman toga. ANTONIUS

tanaman toga ini nantinya bisa dijual. Uang dari hasil penjualan itu akan kita masukan kedalam kas TP PKK desa Hilir Kantor, katanya.

Sementara itu, Kades Hilir Kantor, Yohanes menga-

presiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan TP PKK di desa yang ia pimpin. Selain melakukan penanam toga, TP PKK inipun terus aktif melakukan pembinaan kepada Posyandu, keagamaan,

penddikan anak usia dini dan sejumlah kegiatan lainnya, kata Yohanes.

Program kerja yang dilakukan TP PKK Desa Hilir Kantor ini didanai dari ADDes. Meskipun jumlah

dananya sedikit, kita tetap menganggarkan dana untuk kegiatan TP PKK. Selain itu, anggaran kegiatan TP PKK inipun berasal dari swadaya ibu-ibu TP PKK itu sendiri, ucapnya.(ius)

Bumi Lawang Kuari

Selain Mengajar, Guru Teladan Bagi Masyarakat

Balai Betomu

S E K A D A U . Profesi guru merupakan pekerjaan yang mulia. Selain menjadi teladan sekaligus orangtua bagi para siswa di

sekolah, di lingkungan masyarakat, guru juga kerap dipandang

Ilustrasi/IST

Tingkatkan Mutu Pendidikan SEKADAU. Persentase kelulusan di Kabupaten Sekadau konsisten pada angka 100 persen selama empat tahun berturut-turut. Namun, itu saja dinilai belum cukup. Akan lebih membanggakan jika angka kelulusan bisa dibarengi dengan kualitas nilai.

Jika hanya sekedar lulus saja, tapi nilainya pun pas-pasan, itu belum cukup, ujar salah seorang pegiat pendidikan di Sekadau, Sulistyawati.

Mutu nilai para pelajar Bumi Lawang Kuari tahun lalu tegasnya, masih berada di belakang Kota Pontianak, meski angka kelulusannya lebih tinggi.

Meningkatkan mutu, lanjut Sulis, merupakan PR bagi para praktisi pendidikan Kabupaten Sekadau.

Kita masih kalah dengan kota Pontianak. Kita tidak boleh bilang sah-sah saja kalau Kota Pontianak lebih baik karena mereka di kota. Kita harus buktikan bahwa pendidikan di daerah kualitasnya bisa bersaing dengan di kota. Ini yang menjadi PR dunia pendidikan kita, nilai Sulis.

Ia berharap, hasil UN 2014 selain bisa lulus dengan persentase memuaskan, juga mampu menghasilkan lulusan dengan nilai yang relatif lebih baik dibanding tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik, harap ibu satu anak itu. (bdu)

Rupinus SH M Si. ABDU SYUKRI

sebagai panutan.

Hal itu diakui Wakil Bupati Sekadau, Rupinus. Menurut Rupinus, guru tidak hanya datang ke sekolah, kemudian mengajar murid-murid, lantas pulang ke rumah setelah jam pelajaran usai. Lebih dari itu, guru umumnya memiliki ikatan emosional dengan para siswa. Murid-murid itu sangat s e g a n dengan gurunya.

Kalau di sekolah guru diibaratkan sebagai orangtua para murid. Menjadi seorang guru itu merupakan tugas yang mulia dan penuh tanggungjawab. Karenanya, guru mesti mampu memberi contoh yang baik di sekolah dan di

masyarakat, ujar Rupinus dihadapan puluhan anggota PGRI Sekadau, belum lama ini.

Di lingkungan tempat tinggal, lebih-lebih di daerah pedalaman, para guru kerap dipandang sebagai orang yang terhormat oleh masyarakat setempat. Biasanya masyarakat datang untuk berkonsultasi, kemudian kalau yang Kristen biasanya dijadikan pemimpin umat, kalau musim buah juga sering diberikan buahbuahan. Ini adalah bentuk penghargaan masyarakat, di berbagai daerah masih sering dijumpai hal seperti ini, tutur Rupinus.

Untuk itu, segala tindaktanduk guru baik di dalam maupun di luar sekolah mestilah tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selain bisa merusak citra guru itu sendiri, yang lebih mengkhawatirkan lagi hal tersebut akan ditiru masyarakat. Makanya saya bilang guru harus bisa memberikan contoh yang baik.

Dengan sendirinya panutan itu akan ditiru oleh masyarakat, pesan Rupinus. (bdu)

Fokus Kembangkan Kerajinan Daerah SEKADAU. Ketua Dekranasda Kabupaten Sekadau, Ny Scolast ika Simon Petrus mengatakan, Dekranasda bertekad mengembangkan dan melestarikan kerajinan di daerah ini. Selama ini pihaknya sudah bekerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Dekranasda Provinsi Kalbar dalam mempromosi-

kan kerajainan.

Kita akan kembangkan terus kerajinan yang ada, dengan begitu kita juga minta dukungan dari ibu-ibu pengrajin tenun, manik-manik, ayamanan atau bentuk kerajinan lain yang memiliki nilai jual, ucap Tika, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, tugas yang

diemban oleh Dekranasda cukup berat, yaitu membina pengrajin, menampung produk-produk hasil kerajinan dan mempromosikannya kepada masyarakat luas melalui berbagai macam media (hanscrape), termasuk mengikuti pameran-pameran.

Potensi kerajinan di Sekadau cukup banyak, hanya

saja selama ini belum begitu berkembangan. Jika ada kerajinan baik dari kulit kayu, manik-manik, tenun, kerajinan rotan, miniatur kayu dan lainnya hanya dikelola oleh perorangan.

Dekranasda, menginginkan agar kerajinan yang terus dikembangkan masyarakat di berbagai pelosok di Sekadau,

tanpa meninggalkan ciri khas motif asli daerah. Masyarakat silakan membuat kerajinan sebanyak-banyaknya, pertahankan ciri khas, boleh dikembangkan tapi pertahankan keasliannya agar menjadi khas Sekadau. Pemerintah Daerah dan Dekranasda ini siap membantu promosi, serunya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014

15

Antisipasi Gejolak Kenaikan BBM

2 Polisi Jaga Setiap SPBU SAMBAS. Mengantisipasi gejolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, sejak (17/11) Polres Sambas menempatkan dua personilnya di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP juga menempatkan personilnya.

Saat memimpin apel kesiapan di Halaman Mapolres Sambas, Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz menggatakan, sesuai instruksi Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto, Polri diperintahkan turut mengawasi pendistribusian BBM di wilayah hukum masing-masing. Sebab, jelang kenaikan BBM dapat menimbulkan kelangkaan dan hal-hal lain yang berdampak pada keamanan. Sehingga peran kita bersama untuk mengantisipasi mencegah terjadinya keresahan masyarakat, tegasnya.

Mengantisipasi kenaikan BBM, Polres Sambas mengikutsertakan pengelola SPBU dalam apel yang juga dihadiri Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, dan unsur pimpinan Forkopinda. Untuk memenuhi kebutuhan BBM, tetap ada kebijakan bagi masyarakat

untuk membeli. Cuma harus ada rekomendasi camat, baik itu BBM untuk kebutuhan nelayan ataupun daerah yang jauh, atau tidak memiliki SPBU, karena yang menggunakan jerigen membahayakan. Apalagi bagi saudara kita di wilayah perbatasan, amannya jerigen harus diangkut pakai mobil, katanya.

Sebagai aparat hukum, Kapolres mengajak personilnya membantu pemerintah terkait kenaikan harga BBM, karena dapat berpengaruh terhadap APBN. Kita perlu ada kesiapan.

Antisipasi diharapkan mampu menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Sambas. Walaupun kegelisahan akan tetap terjadi, namun kita tidak perlu unjuk rasa, tapi bagaimana kita mengawal agar BBM itu ada dan mudah didapat, tegas Kapolres.

Selain menugaskan dua personilnya di setiap SPBU, Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan unjuk rasa yang berakhir bentrok dengan aparat. Namun bagaimana kita sama-sama mengawal tidak terjadi kelangkaan BBM. Sebab masyarakat pasti menginginkan BBM tidak hilang dari peredaran, dan mudah

didapat. Marilah kita bersama-sama mengawal agar BBM tidak langka, ajaknya.

Di tempat yang sama, Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH kepada wartawan mengatakan, Pemkab Sambas akan mengintruksikan instansi terkait turun ke lapangan mengawal kenaikan harga BBM, serta menekankan SPBU lebih mengutamakan pengendara umum daripada jerigen. Kecuali BBM untuk daerah yang tidak ada SPBU. Itu pun harus ada rekomendasi dari camat setempat, katanya.

Agar penggunaan BBM tepat sasaran, Bupati mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengawal pendistribusian BBM, sehingga distribusinya lancar. Kepada kios eceran diharapkan menyesuaikan kenaikan sesuai pengumuman pemerintah, dan tidak menaikan BBM sebelum waktunya, karena dampaknya dapat memicu keresahan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan unjuk rasa seperti daerah lain di luar Kalbar, tetapi turut mengawal agar BBM tidak diselewengkan, imbaunya. (edo)

Tingkatkan Manajemen Perpustakaan Desa S AMBAS . Guna meningkatkan manajemen pengelolaan perpustakaan desa, Senin (17/11), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Sambas menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola Perpustakaan Desa. Sebanyak 40 pengelola perpustakaan kecamatan dan desa antusias mengikuti kegiatan yang digelar di Aula BKD Sambas.

Kepala Kantor Arpusda Sambas Yusniar SPd MSi menegaskan, tujuan dilaksanakan bimtek untuk memberikan pemahaman, dan sebagai bentuk upaya meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan perpustakaan di kecamatan. Sehingga koleksi yang ada dapat dibenahi, ditata dan diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk manajemen perpustakaan. Sasaran dilaksanakannya Bimtek

Perpustakaan adalah terciptanya pembinaan yang terpadu dan menyeluruh, agar pengelolaan perpustakaan yang ada di Kabupaten Sambas dapat dilaksanakan atau terwujud di semua unit perpustakaan kecamatan dan desa di lingkungan Pemkab Sambas. Sehingga perpustakaan dapat diberdayakan di masyarakat, jelasnya.

Bimtek ini, ujar Yusniar, dilaksanakan selama dua hari, tanggal 17-18 November 2014. Sebanyak 40 peserta bimtek berasal dari pengelola perpustakaan kecamatan dan desa. Untuk pengajar atau instruktur bimtek didatangkan dari Badan Perpustakaan dan Dokumentasi Provinsi Kalbar. Sehingga peserta bisa langsung mendapatkan bimbingan dari tim provinsi, ujarnya.

Menurutnya, dari 184 desa se-Kabupaten

Sambas, baru 46 desa yang memiliki perpustakaan, dan sisanya 138 desa masih belum memiliki perpustakaan. Tentunya ini perlu didukung semua pihak, dan kegiatan ini merupakan langkah awal. Dari 46 desa hanya 40 saja yang ikut bimtek, tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg saat membuka kegiatan Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Desa mengatakan, sesuai amanat UU RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, salah satu upaya yang dilakukan agar fungsi perpustakaan dapat berjalan optimal, yaitu sebagai wahana belajar, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi, serta menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Sehingga tujuan akhirnya mampu meningkatkan wawasan masyarakat, katanya. (edo)

Tumpahan Salok

CREEDS: Tata Ulang SOPD SAMBAS. Direktur Centre for Regional Economic and Education Development Studies (CREEDS) Kabupaten Sambas, Oscar Hutagaluh SPd MM MSi menilai, perlu dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sambas. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2008.

Oscar menjelaskan, alasan penataan kembali SOPD agar adanya efisiensi kerja dan anggaran dalam menghindari tumpah tindih kewenangan antara SOPD yang ada. Perubahan nomenklatur kementerian di tingkat pusat juga kiranya dapat dipertimbangkan untuk memudahkan koordinasi dan lainnya, ujarnya kepada wartawan, Senin (17/11).

Menurutnya, penataan kembali SOPD dapat meliputi penggabungan beberapa bidang yang serumpun menjadi sebuah Dinas/Badan, dan bisa juga pendirian Dinas/ Badan/Kantor baru yang mendesak untuk daerah. Dengan catatan, jumlahnya masih tetap atau justru bisa makin sedikit, tegasnya.

Dosen Institut Agama Islam Sambas (IAIS) mengungkapkan, SOPD Kabupaten Sambas yang ideal dapat terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Ketenagak-

erjaan, Transmigrasi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, Sumberdaya Mineral dan Energi, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Transportasi, Komunikasi dan Informasi.

Sedangkan lembaga teknis daerah paparnya, dapat terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Perbatasan, Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengembangan Pariwisata dan Penanaman Modal Daerah, Badan Penyuluhan Sumber Daya Alam, Ketahanan Pangan dan Kemaritiman Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja, Badan Kearsipan, Dokumentasi, Museum dan Perpustakaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah ‒ RSUD Sambas, Badan Layanan Umum Daerah ‒ RSUD Pemangkat, Kantor Penelitian dan Pengembangan IPTEK Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah. (edo)

Sambungan Obok-obok Beting ..................................................................................dari halaman 9 Sopir Alegra ..................................................................................dari halaman 9 pecandu Narkoba di Beting. Polisi juga meringkus pria bertopi yang tidak diketahui namanya. Pria ini merupakan pecandu Narkoba. Dari tangannya polisi mengamankan bong (alat isap sabu).

Di rumah semi permanen biru muda di kawasan Beting, polisi melihat dua pria hendak keluar rumah.

Keduanya sedang memasang sepatu dan disergap petugas. Kedua pria itu terkejut, mimik wajahnya langsung berubah. Polisi pun membawa dua orang itu masuk ke dalam rumah, mencari barang bukti Narkoba.

Di dalam rumah ada seorang pria diduga bandar sabu. Sayangnya pria berkepala botak itu langsung kabur melewati pintu belakang. Polisi pun mengejarnya, namun tak berhasil ditemukan.

Petugas mendobrak rumah lainnya yang dilintasi pria berkepala botak itu. Di rumah berlantai dua itu terdapat delapan unit mesin dingdong.

Di ruang depan tak ada apa-apa.

Hanya lantai beralaskan tikar.

Di lantai dua polisi mengamankan satu pria berambut gondrong. Dia adalah Andi Ardiansyah, diduga pecandu narkoba. Pria tersebut ditangkap tanpa perlawanan dan langsung diborgol. Seluruh isi kamar digeledah. Namun polisi tak menemukan sabu.

Di rumah yang ditempati Andi, layaknya rumah mafia Narkoba. Di rumah dua lantai semi permanen difasilitasi Closed Circuit Television (CCTV) atau camera pengawas. Polisi mengamankan satu unit CCTV berukuran kecil dan dua unit TV sebagai

monitor.

Camera tersebut untuk mengawasi gerak-gerik seseorang dari arah depan rumah. Dipasang dekat seng sehingga jika ada polisi atau penggerebekan, penghuni di dalam rumah sudah mengetahui.

Diwawancarai wartawan Rakyat Kalbar, Andi Ardiansyah berkelit sebagai pemilik rumah. Saya hanya menumpang tidur di rumah teman.

Saya tinggal di Wajok, Jungkat, kata Andi di hadapan polisi.

Anehnya Andi tidak mengetahui siapa temannya pemilik rumah tersebut. Ia terus berkelit. Saya tidak tahu nama yang punya rumah. Saya hanya menumpang tidur jak, ucap pria bertato itu. Di dalam kamar Andi polisi berhasil mengamankan samurai. (dsk)

Lagi Guncang ............................................................................................dari halaman 9 Kita mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya judi kolokkolok di Mess tersebut. Setelah kita selidiki ternyata benar, mereka pun kita ringkus pada Sabtu (15/11) pukul 20.30, kata AKBP Widihandoko SH, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH dalam keterangan persnya, Senin (17/11).

Selain mengamankan keenam pejudi tersebut, diamankan pula barang bukti berupa satu ember ukuran sedang berwarna biru yang sudah dimodifikasi, digunakan sebagai tutup untuk mengguncang tiga dadu bergambar Bulan, Bunga, Kepiting, Ikan, Udang dan Tempayan.

Polisi juga mengamankan satu lapak kertas, gambarnya sama dengan yang tertera di setiap sisi dadu. Kemudian ditemukan pula uang Rp438 ribu. Tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara, tegas Bermawis.

Dia menjelaskan, penggerebekan judi kolok-kolok ini juga bagian dari operasi Pekat (penyakit masyarakat) yang digelar Polres Singkawang.

Memang kita tetap komitmen memberantas judi di Kota Singkawang, sesuai dengan atensi Kapolri, ujar Bermawis.

Belakang terakhir, Polres Singkawang memang kerap meringkus para pejudi di wilayah hukumnya.

Bukan hanya jenis kolok-kolok, tetapi juga Togel dan berbagai jenis judi lainnya.

Intensnya penangkapan terhadap para pejudi ini, seperti tidak membuat surut para pelaku. Bermawis pun kerapkali mengimbau warga untuk tidak mengadu nasibnya dengan judi.

Menurut Bermawis, cukup banyak pekerjaan yang pasti menghasilkan, ketimbang mengadu nasib dengan judi yang jelas-jelas banyak menimbulkan dampak negatif. Di antaranya pemalas, hanya bergantung pada nasib dan lainnya.

Kolok-kolok dan Remi Bok Polres Mempawah juga melakukan razia Pekat. Polisi mengamankan pelaku judi kolok-kolok dan remi bok di Kecamatan Mempawah Hilir dan Siantan.

Paur Humas Polres Pontianak,

Aipda Imam Widhiatmoko menerangkan, kegiatan operasi yang dilakukan pihaknya berlangsung selama tiga hari. Polisi mengungkap dua praktik perjudian di Desa Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir dan di belakang Pasar Jungkat, Kecamatan Siantan.

Selain mengamankan barang bukti, polisi juga meringkus para pemain.

Untuk perjudian di belakang Pasar Jungkat jenisnya kolok-kolok. Di situ, kita mengamankan barang bukti dan tersangka berinisial MS, 54 beserta sejumlah rekan-rekannya sesama pemain judi yang tertangkap tangan ketika digerebek petugas, ungkap Imam.

Kemudian mengungkap praktik judi remi bok di Desa Tanjung. Polisi mengamankan uang tunai dan kartu yang digunakan pemain remi bok.

Untuk judi remi bok, kita amankan tersangka DR dan teman-temannya beserta barang bukti kartu dan uang tunai. Selanjutnya mereka harus menjalani proses hukum dan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tegas Imam. (dik/fia)

Satpol PP Tangkap..................................................................................dari halaman 9 Razia ini kita laksanakan pada tanggal 16-17 November 2014. Kegiatan serupa akan kita laksanakan secara rutin untuk meminimalisir penyakit masyarakat, ungkap Fabianus Oel MPd, Kasatpol PP Bengkayang, kemarin.

Petugas Satpol PP mengamankan beberapa anak yang sedang ngelem di kuburan Tionghoa Bong Ja, Jalan Sanggau Ledo, Bengkayang. Mereka adalah CWH, 14, FG, 15, JA, 16 dan EL, 16. Semuanya berasal dari Dusun Sebol, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar.

Pelaku ngelem ini diberikan pengarahan, kemudian disuruh menghabiskan nasi bungkus dan diberi surat perjanjian agar tidak mengulangi lagi, tegas Oel. Satpol PP juga merazia Cafe milik Casper Sitohang, Jalan Panglima Libau. Petugas mengamankan YED, 23, ibu rumah tangga warga Sambas, ML, 17, warga Darit, Landak, ND, 17 warga Sanggau Ledo dan MR, 17, juga dari Ledo. Mereka semua merupakan wanita penghibur yang mlayani tamu di Café milik Casper Sitohang, ungkap Oel. Petugas Satpol PP juga merazia indekos. Di indekos LA milik Acen, Jalan Pontianak, Satpol PP mengamankan

DS, 17, pelajar dari Karangan, Mempawah Hulu, Landak LC, 18, warga Teriak, DI, 15 warga Selense, KY, 19, warga Teriak dan FR, 19, mahasiswi asal Teriak.

Di indekos Harian Bangun Sari milik Amin, petugas mengamankan tiga pasang mesum. Mereka adalah Pay, 18, dan pasangannya Erna, 22, mahasiswi warga BP2. Kemudian Bayu Aristiawan, 27, bersama pasangannya Sari Rezeki, 17, pelajar dari Kecamatan Jawai, Sambas. Pasangan lainnya, Yono bn Wagiman bersama pasangannya Nica bin Balio warga Lumar. Mereka semua merupakan pasangan di luar nikah. Petugas kami juga berhasil enam kondom sebagai barang bukti di TKP, jelas Oel. Di Wisma Jovan Satpol PP mengamankan satu pasangan bukan suami istri, Dadi Suprianus, 28, dengan pasangannya Ferosima, 24, waga Sengah Temila, Landak.

Kelompok yang dikategorikan geng atau premanisme dan geng motor, Satpol PP mengamankan Marianus Johan, 16, warga Desa Setia Budi, Bengkayang. Serdi, 17, warga BP2 Bengkayang. Salmus Tafa, 16, warga Sebalo, Bengkayang. Stepanus Jueng, 16, pelajar dari Desa Setia Budi, Bengkayang. Adi Widiyanta, 17, pelajar

warga Selense, Bengkayang.

Pelajar yang sering mangkal di Warnet pada jam-jam belajar, Satpol PP merazia Warnet milik Azriel di Jalan Raya Pontianak. Petugas mengamankan delapan pelajar, Supirmanto, 14, Doni, 18, Hengki, 17, Gregorius, 13, Agustinus Wira, 18, Agus Ramos, 13, Yunensius Ronaldo, 15 dan Azriel, 21, penjaga Warnet. Semuanya kita berikan pengarahan dan teguran.

Namun jika terus diulangi, maka akan diberikan sanksi tegas, ungkap Oel. Ke depan Satpol PP juga akan menindak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sering mangkal di warung kopi pada jam kerja. Razia PNS ini dilakukan untuk menegakkan disiplin pegawai berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Selain hal itu penertiban pedagang pasar serta merapikan para pedagang juga akan menjadi target ke depannya.

Kemudian membongkar bangunan yang tidak memiliki IMB dan DMJ, jelas Oel. Target berikutnya mengamankan anak-anak yang ngelem. Beberapa kali melakukan penertiban, Satpol PP selalu menemukan anak-anak yang sering ngelem. Hanya saja kendala yang dihadapi Satpol PP, sulitnya menertibkan penjualan lem. (kur)

saksi mata. Semua keterangan saksi mengarah pada bus Alegra.

Bus Alegra yang menabrak bus Valenty. Bahkan bus Alegra melewati garis tengah jalur, sehingga terjadi kecelakaan yang menewaskan dua orang penumpang bus Valenty.

Kita menetapkan supir bus Alegra sebagai tersangka atas

kecelakaan maut itu, tegas Hariyanto.

Kompol Hariyanto belum bisa memeriksa sopir bus Alegra, Zakaria. Hingga saat ini Zakaria masih dirawat di Rumah Sakit Antonius. Yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit, jelasnya. Ketika sudah sembuh, tentu kita akan lakukan

pemeriksaan terhadap Zakaria, sambungnya.

Zakaria dijerat pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman hukuman sesuai dengan pasal 310 UU nomor 22 tahun 2009 itu, yakni enam tahun penjara, jelas Hariyanto. (zrn)

Kepung Beting ..........................................................................dari halaman 9 Operasi pekat yang digelar di wilayah Pontianak Timur itu sasarannya aktivitas perjudian mesin dingdong dan pemakai Narkoba.

Polisi mengamankan dua truk mesin dingdong. Mesin judi itu diamankan dari rumah warga di Gang Angkat. Polisi juga mengamankan peralatan konsumsi Narkoba jenis sabu, bahkan alat pemantau seperti CCTV di rumah tersebut.

Beranjak dari Gang Angket, polisi menuju Gang Harmonis.

Lagi-lagi mesin dingdong ditemu-

kan. Tidak ada seorang pun warga yang melakukan perlawanan.

Bahkan pemain judi dingdong kocar-kacir melihat kedatangan petugas.

Kasubag Humas Polresta Pontianak, Ipda Harsoyo mengatakan, sedikitnya 35 mesin dingdong diamankan. TKP nya itu satu rumah, namun berbentuk seperti indekos, saat semua kamar dilakukan penggeledahan, banyak alat konsumsi narkoba jenis sabu yang ditemukan. Semuanya sudah kita amankan, ujar Harsoyo.

Penggerebekan dipimpin langsung Kabag Ops Polresta Pontianak, Kompol Hujra Saumena.

Hasil operasi Pekat berupa mesin judi dingdong dan alat konsumsi Narkoba akan dimusnahkan.

Mesin judi dingdong yang diamankan sudah sangat banyak, ditambah lagi hari ini. Begitu juga dengan alat konsumsi narkoba.

Tentunya barang bukti ini akan dimusnahkan, sebagai tindaklanjut dari operasi Pekat yang sedang berlangsung saat ini, tegas Harsoyo. (zrn)

Pelaku Pekat.................................................................................dari halaman 9

Miras di Sambas dan Pemangkat, kata Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz melalui Kabag Ops Polres Sambas Kompol Jajang S Kom, Senin (18/11).

Operasi Pekat tidak hanya mengamankan orang, namun barang bukti. Semua yang terjaring razia dikenakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Barang bukti Miras yang diamankan anggota didapat di Dusun Tunas Baru, Desa

Durian, Sambas. Sedangkan di Pemangkat di Jalan Muhammad Sohor, Dusun Sinam, ujar Jajang.

Barang bukti yang diamankan dari pasangan mesum berupa kendaraan. Penjual Miras Sambas diamankan jeriken berisi 20 liter Miras dan 12 kampel arak, serta dua jeriken bekas sisa penjualan.

Sedangkan di Pemangkat diamankan tiga kardus berisikan 24 botol Miras jenis arak dan dua

kantong plastik besar yang berisikan 40 kilogram Miras. para tersangka Tipiring akan mengikuti sidang Tipiring Jumat (21/11) mendatang di Pengadilan Negeri Sambas, katanya.

Polisi juga mengungkap kasus pencurian kotak amal di Masjid Jawai Selatan. Kemudian pelaku pencurian kotak amal serta laptop di Masjid Semparuk. (edo)

Pembuat dan Penjual ......................................................dari halaman 9 Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan.

Widihandoko mengungkapkan, LKF diamankan bersama barang bukti berupa 32 botol mineral ukuran 600 mililiter berisi arak putih, empat karung beras puba 20 kilogram, dua karung gula ukuran 50 gram dan satu jeriken warna biru ukuran 35 kilogram berisi arak putih.

Sementara BS diamankan bersama barang bukti satu jeriken ukuran 18 liter diduga berisi arak putih, satu dandang aluminium, satu sapu, tujuh batang kayu

bakar yang belum digunakan, dua batang kayu yang sudah digunakan, enam drum plastik warna biru dan dua ember plastik warna hitam.

Widihandoko menjelaskan, penangkapan terhadap pembuat dan penjual Miras tanpa izin ini merupakan bagian dari Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang melibatkan 65 personel kepolisian, dipimpin Kabag Ops Polres Singkawang, Kompol Catur S. Di tempat yang sama, Kasat Reskrim AKP Bermawis menambahkan, tersangka penjual dan

pembuat arak ini dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 137 ayat (1), (2) juncto pasal 1 ayat (19) juncto pasal 75 ayat (1) UU 18/2012 tentang Pangan.

Kemudian pasal 197 juncto pasal 111 ayat (1), (2) UU 36/2009 tentang Kesehatan.

Pasal 8 huruf i dan j UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Permenkes RI 86/Menkes/ Per/IV/1997 tentang Minuman Keras. Ancaman hukumannya lima tahun penjara, kata Bermawis. (dik)

Pengelola Emas........................................................................dari halaman 9 kepada wartawan di Mapolres Singkawang, Senin (17/11).

Widihandoko menjelaskan, Min memiliki usaha PETI di Rawa Mungguk Keluang, Kampung Kongsi Jan, Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan.

Dia mempekerjakan enam karyawan di lokasi PETI tersebut.

Hasilnya dia bawa ke rumahnya untuk diolah atau dimurnikan, katanya.

Di kediaman Min, berhasil diamankan berbagai perlengkapan untuk pemurnian emas hasil PETI. Di antaranya satu tabung oksigen yang terpasang alat las, satu jeriken berisi pasir, tiga mangkuk cor emas, satu jepitan mangkuk emas, setengah plastik garam pijar dan emas hasil olahannya sekitar 8,92 gram. Saat kita gerebek, kedua karyawan Min yakni Dul dan Boy membawa 11,83 gram emas hasil PETI. Kita juga mengamankan

satu botol air raksa, ungkap Widihandoko.

Dengan penggerebekan tempat pemurnian emas ini, kata Widihandoko, hendaknya menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli emas.

Membeli emas harus disertai dengan suratnya. Kalau tanpa surat, kuat dugaan emas itu hasil PETI atau hasil tindak kejahatan lainnya. Bila masih membeli emas tanpa surat, bisa dikenakan pidana, karena menjadi penadah, paparnya.

Dia juga mengimbau seluruh toko emas untuk tidak menerima emas tanpa dokumen lengkap, apalagi bukan dalam bentuk perhiasan. Saya sangat yakin pemilik toko emas sangat mengetahui mana emas yang ilegal dan legal.

Jangan pura-pura tidak mengetahuinya, tegas Widihandoko.

Kasat Reskrim, AKP Bermawis

SH MH menambahkan, penangkapan Min masih terus dikembangkan. Min itu merupakan penambang sekaligus pengumpul, kemudian diolahnya sendiri, ujarnya.

Bermawis mengatakan, untuk sementara ini Min mengaku emas hasil olahannya disebarkan ke kaki lima. Dia sudah melakukan aktivitas tersebut selama sembilan bulan. Tetapi itu hasil pengakuannya, akan terus kita kembangkan, katanya.

Ketika menggerebek tempat pemurnian emas itu, polisi juga mengamankan seseorang adik pemilik lahan PETI, AC. Dia diamankan setelah mengambil uang sewa atas lahan PETI saudara kandungnya, Al. Kasus ini masih kita kembangkan, tadi Kapolres mengimbau agar pemilik lahan segera menyerahkan diri, tegas Bermawis. (dik)

Bibir

Mer I A K A P I D N PENGE Informasi dan Gosip Selebritis

SETIAP HARI WHULANDARY HERMAN

Sejak menjadi Putri Indonesia 2013, Whulandary Herman eksis berkegiatan yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Salah satunya batik. Whulan punya obsesi batik menjadi gaya sehari-hari warga Indonesia, terutama genersi muda.

Kini, ia rajin menjadi brandambassador berbagai perusahaan. Di saat itu pula ia selalu menyematkan apa-apa yang berhubungan dengan budaya bangsa. Kita anak muda harus mencintai budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi. Dan aku rasa kita punya banyak cara untuk memperkenalkannya. Contohnya, dalam style (penampilan), kata Whulan. Aku pengen kalau batik itu jadi gaya sehari-hari. Bukan cuma dipakai saat ke acara-acara yang sifatnya formal. Aku mau batik itu kayak jeans. Semua orang bisa seleluasa itu buat pakai dan mencintai jeans. Sehari-hari bisa pakai, tanpa lihat acaranya seperti apa, lanjut dara asal Pariaman ini.

Whulan menegaskan, kain batik sudah semakin memasuki masa kehebatannya. Maka itu, salah satu kontribusi dalam melestarikan budaya lokal, Whulan semakin berharap banyak inovasi-inovasi dari kain batik. Batik jadi easy going. Di tangan anak muda, bakal

banyak kreativitas yang lebih buat bikin batik semakin dekat. Biar generasi muda juga cinta sama batik, jelas Whulan.

Sebagai bukti ikut melestarikan budaya lokal, dia mengoleksi beberapa kain tradisional secara utuh di rumahnya. Ada batik, songket hingga tenun. Sebagian dari pemberian orang saat aku mengunjungi daerah-daerah di Indonesia, sebutnya.

Namun, dari semua kain-kain tersebut, ia memiliki satu kain songket seukuran selendang yang berkesan baginya. Kain tersebut diberikan mahasiswa Indonesia di Rusia.

Mereka bertemu saat Whulan mengikuti Miss Universe tahun lalu di Moskow, Rusia. Saat aku tiba di kota tersebut tiba-tiba ada yang mengalungkan songket. Ia mengaku dari Maluku dan sedang menjalani studi di Rusia.

Hingga hari ini kami berteman baik. dan aku masih sering menggunakan selendang songket pemberiannya, beber pemilik suara serak tapi seksi ini. (RM)

SYAHRINI

Netizen Bikin Ngetop Syahrini mengaku sosial media mendongkrak kariernya hingga bergelimangan harta. Pro kontra tanggapan Netizen (semua orang yang mengakses dan menggunakan internet) terhadap dirinya, justru semakin membuat dikenal.

Mau tidak mau nggak bisa dipungkiri sosial media banyak memberikan peran untuk perkembanganku hari ini. Alhamdulillah, sebagai seniman bersyukur dan terima kasih karyanya diapresiasi. Mari bekerja dan berkarya, tuturnya.

Pemilik nama asli Rini Fatimah Jaelani asal Bogor ini menganggap kehadiran haters malah membantu dalam perjalanan kariernya. Kan aku sering bilang tidak ada haters dalam kamus hidupku, karena aku selalu positif thinking. Jadi makanya haters are a truth lovers, tegasnya.

Bicara soal haters. Di internet banyak yang menyindir Syahrini yang mengklaim punya Lamborghini dan kemana-mana bepergian memakai jet pribadi. Pamer kekayaan berlanjut dengan segala aksesoris tas, baju, perhiasan dan sebagainya. Netizen bertanya, duitnya dari mana ya? Jangan cuma politisi aja, tolong KPK, PPATK dan lembaga tukang ngecek harta, diusut nih si

ARDINA RASTI

Doyan Ngupil Setiap wanita pasti gemar melakukan perawatan ke salon kecantikan.

Namun, agaknya hal itu tak berlaku bagi Ardina Rasti. Penyanyi sekaligus pemain sinetron tersebut mengungkapkan jarang melakukan perawatan tubuh. Dia pun jarang mengunjungi salon kecantikan untuk melakukan perawatan.

Sebab, aku lebih pilih tidur daripada ke salon, ujarnya.

Saat hadir dalam pembukaan salon tersebut, mantan kekasih Eza Gionino itu mencoba untuk melakukan perawatan nail art dan hair mask ala Jepang. Dia menyatakan lebih tertarik mencoba nail art ketimbang melakukan perawatan lain karena dinilai lebih unik.

Mau nyoba yang uniku n i k . Ka l a u nail art, pernah. Sayang, sudah bagusbagus, eh aku doyan ngupil.

Jadi, rusak.

Terus, kadang aku syuting jadi sopir angkot atau tukang ojek, ucapnya. (Jp)

princess. Kok bisanya artis sekelas Krisdayanti kalah wah sama Syahrini, kecam seorang netizen. Niru-niru artis luar kaya Kim Kardhasian etc dengan gaya hidup glamour, heran dah duitnya banyak darimana aja yah? setau ane doi kan artis gitu gitu aja kan, dibandingkan artis lain yang job-nya lebih banyak, sindir netizen lain.

Sebelumnya, tersiar informasi kalau harta Syahrini yang meroket berkat jasa seorang bos batubara dari Timur Indonesia. Pengusaha itu sangat disegani, kalau boleh lebih halus dari ditakuti. Hubungan ini nampaknya sudah berakhir, tidak lama setelah dia lepas dari Anang. Penghasilan bos ini, puluhan M per hari lho, beber sumber.

Kepada wartawan pekan lalu, Syahrini mengungkapkan, harta kekayaan yang selama ini dinikmatinya. Dia mengaku kaya dari duit yang halal. Dia sama sekali tidak mau mengambil duit dengan jalan pintas alias haram, karena hal tersebut melanggar norma-norma keagamaan. Dari karya-karyaku saja.

Alhamdulillah aku mendapatkan 20 juta RBT (ring back tone).

Sebelum akhirnya 2013 industri RBT hampir mati, karena oknum-oknum yang merusak content digital, klaim Syahrini.

Dia bilang, hitungan nominal bahwa RBT yang didapatkannya merupakan berkah luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya.

Coba hitung 20 juta dikalikan Rp 7.000. Wow, itu luar biasa.

Aku memang bersyukur kepada Allah, hasil kerja keras mulai dari lagu Aku Tak Biasa, Kau Yang Telah Memilih Aku, Sesuatu hingga Semua Karena Cinta sukses, tegasnya. (RM)

PRISIA NASUTION

Main di Luar Zona Aman

Kemampuan akting Prisia Nasution kembali diuji lewat film terbarunya, Comic 8: Casino King. Di film bergenre action comedy besutan sutradara Anggy Umbara itu, Phia̶sapaan akrabnya̶bermain di luar zona aman.

Dia mendapat peran sebagai petugas kepolisian.

Disini saya berperan interpol. Dia yang mencari tahu siapa penjahatnya, ujar Prisia, Senin (17/11).

Seakan ingin menunjukkan kualitasnya bermain di film layar lebar, peran unik itu dia terima. Saya action baru pertama ini, begitu juga komedi. Jadi ini pengalaman baru buat aku, jelas pemeran film Sokola Rimba besutan Mira Lesmana dan Riri Reza itu.

Perempuan kelahiran Jakarta, 1 Juni 1984 itu lebih banyak berakting drama. Itu sebabnya, Phia merasa tertantang untuk menerima tawaran tersebut. Pastinya complicated, tapi gue yakin ini pasti seru, jelas peraih Piala Citra dalam film Sang Penari itu.

Lewat film yang rencananya syuting pada 17 November nanti, Phia pun mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan para pemain yang memiliki latar belakang stand up comedy. Sebut saja Mongol Stress, Babe Cabita, Bintang Timur, Ernest prakasa, Kemal Palevi, Arie Keriting, Indro Warkop, dan sejumlah nama lainnya. Dan pastinya ada keasyikan tersendiri. Mereka menyenangkan sekali, aslinya mereka lebih serius dari ini, aku wanita yang melejit usai memerankan sejumlah FTV itu.

Tidak hanya itu, untuk adegan fighting Phia diajari langsung oleh aktor beladiri kawakan, seperti Barry Prima, George Rudy, dan Willy Dozen. Ya pasti dengan aksen bahasa baru, kesulitan mendasar nggak ada. Tapi kan ada fighting scene, jelasnya.

Sebelum memulai syuting, mengaku telah melewati proses reading. Di sesi inilah, pengalaman seru dimulai. Jujur, waktu pertama kali dikasih tahu skenario, kok agak garing. Tapi yang sekarang aku baru baca sudah ketawa-ketawa sendiri. Disini bukan ngebanyol yang slapstik tapi yang komedi situasi, pungkasnya. (idp)

Rakyat Kalbar Selasa, 18 November 2014