19 Maret 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 19 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Hari Ini, Gereja Katedral ST Yoseph Diberkati Duta Besar Vatikan Pontianak-RK. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Nunsio Apostolik) Vatikan untuk Republik Indonesia, Uskup Agung Mgr Antonio Guido Filipazzi mengunjungi Kalbar dalam rangka Pemberkatan Gereja Katedral St. Yoseph Pontianak, Kamis (19/3). Kepala Biro Humas Kalbar, Numsuan Madsun mengatakan, Misa Konsekrasi Pemberkatan Gereja Katedral St. Yoseph Pontianak akan dilaksanakan pada pukul 09.00 Wib, dipersembahkan oleh Mgr. Antonio Guido Filipazzi, Mgr. Agustinus Agus (Uskup Agung Pontianak) dan Mgr. Pius Riana Prabdi (Uskup Ketapang). Halaman 6

Yasonna Oh Yasonna

Jakarta-RK. Sejumlah ‘pembantunya’ Presiden Joko Widodo memang kerap tak lepas dari kontroversi. Setakat ini, yang benar-benar ditentang publik adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Setelah kebijakannya kalah PTUN dalam kasus kepengurusan PPP, Yasonna H. Laoly kembali digugat saat suratnya seolah melegitimasi kubu Agung Laksono sebagai kepengurusan Golkar yang sah. Terakhir, dia menuai kritik sangat tajam atas statement pemberian remisi kepada koruptor. Halaman 7

Pengacara Lulung dkk Dijeblos ke LP Cipinang

PUSING? Gaya Menkumham Yasonna Laoly, saat diwawancarai wartawan. JPNN

Udah Tepuk Tangan, Koruptor Teriak Huuu...

Jakarta-RK. Tim Kejaksaan

Razman Arief Nasution

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Agung dan Kejaksaan Negeri Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara mengeksekusi pengacara Razman Arief Nasution yang berstatus narapidana penganiayaan. Mantan pengacara Komjen Budi Gunawan itu diamankan di sekitar kantor Mahkamah Agung, Rabu (18/3) pukul 15.30 Wib. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Spontana menegaskan,

Jakarta-RK. Setakat ini, perasaan para koruptor maupun yang masih berstatus tersangka dipastikan sedang senang kemudian sedih. Bertepuk tangan terus teriak huuu—tanda kecewa—. Saat Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mewacanakan revisi aturan pengetatan remisi narapidana korupsi, diyakini mereka bahagia bukan main. Tapi, kemarin, kala Presiden Joko Widodo memberikan sinyal tidak akan memuluskan niat yang banyak memicu kritik dan sorotan dari Halaman 7

Halaman 7

Kejari Pontianak Panggil Pihak BPJS

Joker @JokoHQ Ahok itu pertaruhannya besar. Kalau perlawanannya berhasil, dia akan dikenang sampe puluhan tahun. Kalau gagal, karir politiknya habis.

#UntukIndonesiaDamai @TolakBigotRI Banyak yg santun tapi nyolong dipuja-puja, giliran yg blak-blakan dan gak nyolong dibilang tidak beretika.. #ZamanEdane #Miris

Vhevaj Bees De Athur @Opcux Parpol kelahi seolah-olah bela rakyat. Padahal kalo APBNP 2015 dibongkar, hehe semua ambil bagian

Jamsostek Security Gedung DPRD Kota Ternyata Fiktif Pontianak-RK. Kali ini Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Pontianak dan PT Prospek Usaha Mandiri tak lagi bisa mengelak melakukan kesalahan. Dugaan korupsi yang diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak mulai menemukan titik terang. Salah satu poin yang

sudah jelas diduga korupsi adalah pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Ternyata pihak ketiga yang memenangkan lelang pengadaan jasa pengamanan di Gedung DPRD Kota Pontianak tidak menyetorkan uang Jamsostek para security. Parahnya lagi, PT Prospek

Usaha Mandiri memalsukan kuitansi dari kantor Jamsostek sebagai laporan pertanggungjawaban hasil kerja di Sekretariat DPRD yang dipimpin Ade Hilda. Terbongkarnya kuitansi fiktif ini berdasarkan keterangan pihak Halaman 7

Penghakiman Suatu ketika, Ibnu Rusyd, seorang filsuf muslim terkenal sedang Salat di suatu Masjid di Cordova. Usai Salat, Ibnu Rusyd asik berzikir.

klik! www.rkonline.id

Udah tepuk tangan, koruptor teriak huuu... -- Teputos sebentar jak tuh tepok tangannye kalok tadak beganti orang itu tuh.

Klik! website: www.rkonline.id @Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dituding banyak kecipratan uang. Uang mengalir ke kantong putra bungsu Presiden RI ke-VII Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dari kongkalikong pengerjaan sejumlah proyek. Tudingan itu kembali dilontarkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, usai menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/3). Nazaruddin keluar jam 17.35 Wib. Halaman 7

Tiba-tiba saja, tidak ada hujan tidak ada angin, seseorang berjalan mendekatinya dan meludahinya. Ibn Rusyd tetap diam, Halaman 6

Tiongkok, Populasi Tertinggi Dunia Kekurangan Perempuan

Mau Kawini Gadis China Maharnya Luar Biasa

Injet-injet Semut

Rakyat Kalbar

Ibas Harus Jadi Tersangka!

Kebijakan zero growth 45 tahun silam kini membuat RRT bingung, kelahiran anak perempuan lebih rendah untuk peraturan Satu Anak. Adat dan kebutuhan serta kemakmuran membuat pasutri cenderung mau anak lelaki.

Ketika Republik Rakyat Tiongkok membuka pintu dari dunia luar dengan kebijakan politik tirai bambu, 1970, populasinya sudah mencapai 2,25 miliar. Tak gampang mengendalikan rakyat yang bejibun itu secara demografis, politis, sosial dan ekonomi. Karena itu Partai Komunis China yang mengendalikan pemerintahan harus putar haluan dengan pemikiran Deng Xiaoping yang cemerlang; pembangunan ekonomi. Kalau tidak, nasib RRT bakal seperti negara-negara Balkan yang terpecah belah seusai Perang Dingin dan hancurnya komunis dunia termasuk Uni Sovyet serta tumbangnya Tembok Berlin. Halaman 6 Gadis-gadis China dalam pakaian tradisional pada Canton Fair, Guangchou. FOTO: DJUNAINI KS-RAKYAT KALBAR

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 19 Maret 2015

Muladi/Ketua Mahkamah Partai Golkar

Semua Berambisi untuk Menguasai Golkar Konflik kepengurusan DPP Partai Golkar antara kubu Musyawarah Nasional (Munas) Bali pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) versus kubu Munas Ancol di bawah komando Agung Laksono, sepertinya memasuki babak akhir. Terlebih, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat yang mengakui keabsahan Munas Ancol. Keputusan Yasonna untuk memenangkan Agung didasari oleh putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG). Ya, dalam MPG, dua majelis hakim, yakni Andi Matalatta dan Djasri Marin menyatakan, kubu Munas Ancol yang sah. Sementara dua hakim lain, Prof Muladi dan Prof Natabaya, abstain alias tidak berpendapat soal munas mana yang sah. Inilah yang dijadikan senjata oleh kubu Agung Laksono untuk meneruskan putusan MPG ke Kemenkum HAM agar kubunya segera disahkan. Ternyata benar, penafsiran Menteri Yasonna sejalan dengan keinginan kubu Agung Laksono. Hingga akhirnya keluarlah surat Menkum HAM yang meminta Agung menyerahkan

kepengurusannya untuk disahkan. Dengan catatan mengakomodir semua kader secara selektif. Kubu Ical pun meradang atas keputusan Yasonna. Ical bereaksi dengan menuding Menkum HAM memanipulasi putusan MPG. Bahkan, tadi pagi, Agung Laksono dkk serta Menkum HAM dilaporkan ke Bareksrim Polri oleh kubu Ical. Di sisi lain, upaya gugatan melalui PN Jakarta Utara juga mereka lakukan. Sebab, mereka memandang MPG tidak memutuskan apa-apa, penilaian serupa juga disampaikan Ketua MPG Prof Muladi ketika itu. Tapi, Selasa (17/3) malam, salah satu hakim Mahkamah Partai Golkar yang memutuskan untuk abstain, Prof Muladi menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jaksel. Dia mengeluarkan statemen yang mengejutkan. Dia terkesan pasrah pada apapun keputusan Menkum HAM. Berikut penjelasan Muladi kepada wartawan. +Bagaimana sebenarnya putusan MPG? -Saya tidak akan buat penafsiran baru. Saya buat penafsiran nanti mengundang reaksi.

Bacanya satu kesatuan. +Peran MPG ke depan seperti apa? -MP sudah selesai kok. Kita sudah selesai. Pengadilan menganggap sudah selesai. Diminta PN Jakarta Barat (hasilnya), menteri juga, sudah kita lakukan. Ternyata hasilnya (penafsiran menkumham) seperti itu. +Soal gugatan baru kubu Ical ke PN Jakarta Utara? -Saya baru baca tadi di internet. Nanti kalau saya komentar malah salah. Saya juga kaget. Tapi itu kewenangan penasihat hukum. +Jadi Partai Golkar yang sah yang mana? -Putusan Menkum HAM yang berlaku. Tapi itu subjek (hukum) untuk digugat. Kalau tidak puas ya ke PTUN. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kita tunggu. Untuk mengatakan sah atau tidak terlalu dini. Kalau tidak digugat sah (keputusan menkumham). MP jangan (buat tafsiran lagi). Kita sudah selesai. Jangan menurut ini menurut ini. Tugas kita sudah selesai kok. Menterinya suruh baca. Pak Ical baca. Agung baca.

+Sudah ketemu Menkum HAM? -Kebetulan waktu itu saya datang. Tapi saya tidak dalam posisi mendukung (keputusan Menkum HAM), itu kewenangan beliau dan dipertanggungjawabkan. +Kalau dikembalikan ke MPG? -Saya menolak. Tidak ada lagi kembali ke MPG, tidak mungkin. Kita sudah selesai kok sesuai UU Parpol. Secara prosedur substansi sudah selesai. +Solusinya ada gak? -Sejak pertama saya sebetulnya, ini terlepas dari MPG, MPG sudah kasih saran. Pertama, munas rekonsiliasi gabungan dipimpin oleh dua kubu dan demokratis. Kedua, islah perdamaian itu terjadi. Tapi semua itu macet. Ketiga, pengadilan. Pengadilan sudah berjalan tapi tidak berhasil. Sehingga waktu itu digelar sidang MP, MP hasilnya seperti itu. Putusannya itu secara kesatuan. Menteri pasti berani bertanggungjawab, tapi kalau di PTUN ya tunggu. Kita hormati putusan itu.

+Ada kemungkinan rujuk gak? -Kemungkinan rujuk besar asal semua legowo. Jadi ini kelegowoan belum nampak dari Partai Golkar. Semua masih punya ambisi untuk menguasai golkar. Kalo nyusun pengurus baru ribut. Kalo mau selesai rekomendasi saya itu. Tapi ternyata komentarnya keras ya sudah sulit sekali. Ini partai tua, partai besar. Lingkungan politik nasional sangat berpengaruh. Kalo kita bersatu tidak akan kalah golkar. Kecuali terpecah seperti ini pasti jadi dinosaurus. Dulu besar sekarang jadi partai kecil. Tapi harus diselesaikan sebaiknya. Re-editing: Andry

Kasus Pembangunan Jaringan Air Bersih

Kajari Tahan Ipar Bupati Bengkayang â&#x20AC;&#x153;SAYA MAU SEHATâ&#x20AC;? (DWIKI KURNIAWAN) Sehat, itulah kata yang ingin dimiliki oleh setiap orang karena sehat sangatlah penting. Dengan sehat, kita dapat melakukan dan menikmati segala sesuatunya dengan indah dan penuh makna. Namun, apa yang dapat anda bayangkan ketika anda tidak sehat? Pastinya anda tidak akan bisa melakukan dan menikmati segala sesuatu, apalagi jika anak kita yang merasakannya. Dwiki Kurniawan, anak berusia 7 tahun ini sudah menderita TBC semenjak usianya 5 tahun. Ibunya menjelaskan, Dwiki sering kejang, sesak napas, meriang dan demam. â&#x20AC;&#x153;Saya sangat merasa khawatir jika melihat Dwiki sedang kambuh, ia juga suka kejangkejang, meriang dan demam. Dia juga sering ngadu kalau napasnya suka sesak. Saya juga sempat membawanya ke dokter, tapi setelah lama berobat hasilnya sampe sekarang masih sama saja,â&#x20AC;? keluh ibunda Dwiki. Ketika pagi hari, sang ibu yang rutin membaca koran mendapatkan informasi tentang khasiat dari Milkuma. Kemudian Dwikipun diberi Milkuma secara rutin. Alhasil Dwikipun merasakan manfaat Milkuma. â&#x20AC;&#x153;Saya mau sehat, makanya saya minum Milkuma secara rutin selama

beberapa bulan dan sekarang saya merasakan manfaatnya. Napas terasa ringan, tidak pernah kejang-kejang lagi. Meriang dan demam pun lewat,â&#x20AC;? tegas Dwiki. Kini Dwiki pun telah kembali nyaman dan terbebas dari keluhannya. Ibunya pun merasa tenang karena ia sudah dapat solusi tepat untuk keluhan Dwiki. Milkuma dapat membantu memperlancar pencernaan dan tidak menimbulkan dampak diare pada orang yang mengkonsumsinya karena susu ettawa berbeda dengan susu sapi, yaitu memiliki nilai laktosa yang lebih rendah 7 % dibandingkan dengan susu sapi. Kandungan susu ettawa juga memiliki nutrisi dan gizi, baik dari segi protein, energi maupun lemak yang

nilainya mendekati ASI (Air Susu Ibu). Milkuma dapat menekan perkembangbiakan bakteri jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya penyakit infeksi seperti asma, ISPA, brocnhitis, pharingitis dan TBC. Hal ini dikarenakan adanya Fluorine yang terkandung dalam susu ettawa. Milkuma terbuat dari susu ettawa segar dan dipadukan dengan gula aren yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, terapkanlah pola hidup sehat dan makan teratur, ditambah dengan berolahraga secara rutin serta mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas/hari. Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www.milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

Bengkayang-RK. Kejaksaan Negeri Bengkayang menahan empat tersangka HA (PNS), SA (Direktur CV Dadal Lemoâ&#x20AC;&#x2122;on), NT (Pelaksana), FRH (Konsultan Proyek). Semua tersangka terkait kasus pembangunan jaringan air bersih di Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Dengan nilai kontrak mencapai Rp1,7 miliar melalui APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2014. Penahanan keempat tersangka itu terhitung sejak 18 Maret 2015. Penahan dilakukan setelah pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi secara maraton sejak 10 Maret lalu. â&#x20AC;&#x153;Hari ini kita telah menahan empat tersangka korupsi,â&#x20AC;? ucap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkayang, Hilman Azazi, Rabu (18/3). Keempat tersangka tersebut masingmasing berprofesi sebagai PNS, konsultan, direktur perusahaan dan kontraktor atau pelaksana proyek.

Diketahui, konsultan proyek tersebut adalah FH, yang notabene merupakan saudara ipar Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot. Hilman menegaskan, pihaknya akan memproses secara profesional segala bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara serta tidak pandang bulu dalam menegakan hukum di republik ini. â&#x20AC;&#x153;Ada penyimpangan, kita tindak tegas,â&#x20AC;? lugas Hilman saat ditemui di Kejari Kabupaten Bengkayang. Pengusutan kasus korupsi yang saat ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang bersih dari korupsi. â&#x20AC;&#x153;Bagi yang mau korupsi bukan di sini (Bengkayang, red) tempatnya. Mari membangun Bengkayang tanpa korupsi,â&#x20AC;? gugahnya. Para tersangka yang ditahan didakwa dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Pasal 55, Ayat 1 KUHP. Mereka diancam dengan hukuman penjara 4 sampai 20 tahun atau 1 sampai 20 tahun penjara. â&#x20AC;&#x153;Semuanya akan ditahan untuk 20 hari ke depan. Mulai dari tanggal 18 Maret 2015 sampai tanggal 6 April 2015,â&#x20AC;? ucap Hilman. Reporter: Kurnadi Redaktur: Andry Keterangan: (1). Herkulanus Anzom, ST (PNS) Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Dinas PU Kabupaten Bengkayang. (2). Syamsudi Atiam (Direktur CV Dadal Lemoâ&#x20AC;&#x2122;on) (3). Ng Kie Fai Afat (Pelaksana Proyek) (4). Firmansyah Rudy Hertanto (Konsultan Proyek)

Satgas Anti Illegal Fishing

Kapal Pencuri Ikan Harus Dimusnahkan Pontianak-RK. Satuan Tugas (Satgas) Anti Illegal Fishing mengunjungi Stasiun PSDKP Pontianak dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar, Rabu (18/3) pagi. Dalam kunjungan tersebut, Satgas Anti Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) didampingi rombongan Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan kapal yang telah menempuh proses penyidikan oleh Stasiun PSDKP Pontianak agar segera dimusnahkan. â&#x20AC;&#x153;Dari 14 kapal asing tangkapan yang ada, 7 diantaranya yang sudah inkracht putusannya. Namun belum dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar,â&#x20AC;? ujar Ketua Satgas

Illegal IUUF, Mas Achmad Santosa. Dia menjelaskan, mengacu pada Pasal 76A UU Perikanan bahwa kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan dapat dimusnahkan atau dilelang sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asalkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini, lanjut dia, diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. â&#x20AC;&#x153;Di surat edaran ini telah mengatur lebih rinci mengenai proses pemusnahan kapal. Meskipun sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap,â&#x20AC;? paparnya.

Menurutnya, berdasarkan beberapa hal tersebut, 14 kapal itu seharusnya sudah dimusnahkan di tingkat penyidikan. Apalagi kapal-kapal asing tersebut yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Tujuan Satgas IUUF ini dibentuk, lanjut Achmad adalah bagaimana supaya penanganan hukum illegal fishing harus cepat dan efesien serta harus bisa menumbuhkan efek gentar sekaligus terkait recovery terhadap kerugian negara. â&#x20AC;&#x153;Kuncinya koordinasi. Maka kami berkunjung ke sini untuk berkoordinasi. Karena Kejati punya peran eksekutor dan penuntut,â&#x20AC;? ucap Mas Achmad Sentosa. (oxa)

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH $WDX +XE -DP

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 19 Maret 2015

Pengusaha Kadali Pemerintah Kota Pontianak

BP2T dan BLH Jangan Sampai Masuk Angin Pontianak-RK. Rumah makan ‘Warung Rawit’ terbukti membohongi Pemerintah Kota Pontianak. Tak pelak, rumah makan berlogo cabe rawit itu dihujat oleh berbagai pihak. Mulai dari pejabat birokrasi hingga pejabat legislatif. Ironisnya, kelima Komisaris Warung Rawit terkesan acuh tak acuh terhadap kecaman tersebut. Bahkan, mereka terkesan menganggap remeh ancaman penutupan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pontianak melalui BP2T, BLH dan Satpol PP Kota Pontianak. Salah satu indikasinya, ketika hendak dikonfirmasi terkait ancaman penutupan Warung Rawit oleh Pemerintah Kota Pontianak, Heriyanto selaku Komisaris Warung Rawit masih saja tidak merespon panggilan seluler wartawan Rakyat Kalbar untuk mendapatkan konfirmasi seputar pemberitaan selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Hamyani mengaku, kecewa terhadap tabiat pemilik Warung Rawit

tersebut. Bahkan, ia menilai, pengelola sangat tidak kooperatif terhadap pemerintah maupun media massa yang menyajikan pemberitaan seputar Warung Rawit. “Apapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak untuk menertibkan aturan terkait perizinan, saya dukung! Apalagi pengusaha Warung Rawit sepertinya tidak bijaksana,” kesal Hamyani. Hamyani berpendapat, apa yang dilakukan Warung Rawit saat ini sudah kelewatan sehingga rumah makan tersebut patut diberikan sanksi tegas. “Perbuatan dan sikap mereka tidak terpuji, pemerintah layak memberikan sanksi,” lugas Hamyani. Dikatakan Hamyani, ia merasa heran sekaligus kecewa terhadap manajemen Warung Rawit. Sudah terbukti bersalah, mau dibina pemerintah, tetapi malah memperlihatkan sikap egoisme. “Kalau Pemerintah Kota Pontianak sudah memberikan surat teguran beberapa kali sesuai mekanisme dan manajemen Wa-

rung Rawit tidak mau mengindahkan. Usaha itu wajib ditutup!,” tegasnya. Hamyani mengharapkan, BP2T dan BLH harus bersikap keras dan tegas dalam pemberian sanksi terhadap pengusaha nakal di Kota Pontianak. “Lihat saja Dispenda, mereka sudah benar. Kebijakan menutup Bakso Rudal 3 itu patut diacungi jempol,” paparnya. Hamyani bersikeras, Pemerintah Kota Pontianak harus memberikan shock therapy kepada Warung Rawit. “Supaya pengelola Warung Rawit jangan menggangap enteng pemerintah,” tuturnya. Hamyani menyatakan, perbuatan Warung Rawit membohongi pemerintah dalam hal perizinan secara tidak langsung telah menampar wajah pejabat birokrasi maupun legislatif di jajaran Pemerintahan Kota Pontianak. “Saya sangat kecewa! Apabila ada orang yang ingin berusaha di Kota Pontianak silahkan saja. Tapi harus ikut aturan. Saya sebagai dewan (anggota DPRD) merasa tidak nyaman dengan sikap seperti ini. Makanya saya mendukung penutupan Warung Rawit,” selorohnya.

CV PERLUASAN PELITA BINJAI SUMUT KABUPATEN BENGKAYANG BESERTA STAF DAN JAJARAN

Mengucapkan

Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya Atas meninggalnya

Bapak Verri Irianto, SH (53 Tahun) Ayahnda Ny. Femi Suryadman Gidot (Istri Bupati Bengkayang) Pada Tanggal 15 Maret 2015, pukul 19.00 WIB di RSCM Jakarta Karena Sakit

“Semoga Diterima Di Sisi Tuhan Yang Maha Esa” Tertanda,

MICO SALIM (EDY VIRGO) Direktur

Hamyani menegaskan, dirinya bakal memegang janji Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi yang akan menutup Warung Rawit. Makanya dia berharap, BP2T jangan sampai masuk angin (terpengaruh). “Penutupan yang akan dilakukan BP2T itu adalah peringatan keras. Bilamana pengelola dan pemilik Warung Rawit tidak mau mengikuti ketentuan pemerintah. Saya perintahkan Kepala BP2T tutup secara permanen saja usaha itu. Kita tidak rugi, kalau Warung Rawit ditutup! Sebab

masih banyak orang yang mau berusaha di Kota Pontianak bukan hanya mereka,” tegasnya. Sebelum berita ini diterbitkan, wartawan Rakyat Kalbar berupaya mengkonfirmasi Komisaris Warung Rawit, Heriyanto. Tetapi, hingga pukul 20.30 WIB melalui panggilan seluler, Heriyanto tidak juga merespon upaya konfirmasi tersebut.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Pemerintah Bersihkan Drainase Perumnas I

terkadang membangun jembatan dengan cor beton tanpa mempedulikan saluran yang tertutup oleh coran. “ Wa k t u m e n j e b o l jembatan ini guna pembersihan parit, banyak tidak setuju dibongkar. Tetapi dengan adanya koordinasi antara mandor dengan masyarakat, akhirnya pihak RT/RW bisa menjelaskan bahwa pengerjaan ini demi kepentingan bersama,” paparnya. Eko mengharapkan, Masyarakat Perumnas I, Pontianak Barat bersama Ibnu Utomo (paling kiri) ketika masyarakat maupun pelaku usaha yang bermengawasi pengerjaan pembersihan saluran. G jualan di sekitar Pasar Teratai agar tidak memPontianak-RK. Masyarakat kawasan Perumahan Nasional (Perumnas) I, Kelurahan buang sampah lagi ke saluran paska pemberSungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat sihan parit. Ia juga berharap, Dinas PU, Bidang mengungkapkan, terima kasih kepada Dinas SDA agar selalu mengawasi saluran secara Pekerjaan Umum (PU), Bidang Sumber Daya berkala. Harapannya, supaya saluran selalu Air dan Pengendalian. Karena telah berhasil steril dari sampah. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SDA mengatasi masalah banjir di lingkungannya. Ketua RW/23, RT/06, Eko Harimiyanto (47) dan Pengendalian Kota Pontianak, Hendra Bacmengatakan, selama ini Pemerintah Kota tiar mengatakan, sumbatnya saluran di kawasan Pontianak bukannya tidak berupaya menga- Perumnas I dikarenakan kesadaran masyarakat tasi banjir maupun membersihkan drainase mengenai pentingnya menyediakan saluran air di lingkungannya. Hanya saja, pengerjaan masih terbilang kurang. Menurutnya, beberapa rumah warga ditepembersihan parit tidak pernah melibatkan warga sekitar sehingga hasil kerjaannya dinilai mukan langsung membeton jembatan masuk menuju ke diamannya sehingga secara tidak kurang memuaskan. “Jujur saja, selama tiga tahun terakhir, langsung menutup saluran air yang ada. Impengerjaan selalu tidak beres. Untungnya, plikasinya jika terjadi sumbat, petugas sulit tahun ini Bapak Ibnu selaku mandor mau untuk membersihkannya. ”Masyarakat kurang perhatian. Tidak pernah mengajak masyarakat bekerja sama sehingga masyarakat bisa mendampingi dan memantau membersihkan selokan dan salurannya. Bahkan suka membuang sampah sembarangan. Secara langsung apa yang dikerjakan,” kata Eko. Eko menambahkan, cara mandor berkoor- tidak langsung, lambat laun menyebabkan dinasi dengan masyarakat sudah baik. “Apa penyumbatan dengan dampak menimbulkan yang diterapkan Bapak Ibnu, saya nilai sangat genangan air,” paparnya. Staf Seksi Pemeliharaan, Bidang SDA, Safi’i, bagus. Selain bisa memantau, masyarakat bisa memberitahu mandor titik-titik mana saja yang mengatakan, sejauh dari pengerjaan tersebut, pihaknya banyak mengalami kendala. Salah sasering digenangi air,” ucapnya. Diceritakan Eko, masyarakat setempat sangat tunya, dirinya terpaksa harus membuat lubang mengharapkan bantuan Pemerintah Kota Pon- kontrol baru agar bisa masuk ke dalam drainase tianak untuk mengatasi banjir. Sebab, sudah yang sumbat. “Kita mengimbau kepada masyarakat supaya beberapa tahun terakhir di kawasan Perumnas I, jika terjadi hujan sudah pasti menimbulkan tidak lagi membuang sampah atau material apapun di saluran ini. Dengan adanya lubang genangan air. “Hujan deras 1 hingga 2 jam saja kon- kontrol baru ini, kita berharap masyarakat disi jalan sudah tergenang air. Ini dikarenakan bersama-sama menjaganya agar tidak dicor drainase sekitar sumbat yang disebabkan beton lagi. Lubang kontrol itu berfungsi supaya menumpuknya sampah hingga sehingga air dapat memudahkan jika hendak membersihkan tidak dapat mengalir secara lancar ke sungai,” saluran,” paparnya. Ibnu Utomo, selaku mandor menyatakan, paparnya. Beruntung, lanjut Eko, setelah masyarakat terima kasih banyak kepada masyarakat sekitar mengajukan permohonan pembersihan ke yang telah membantu mengawasi dan memSDA. Alhamdulillah, responnya sangat baik. berikan petunjuk titik mana saja yang sering Dinas PU mau membantu problem masyarakat. terjadi banjir. ”Saya berharap Pemerintah Kota Pontianak Untuk dibersihkan yang sudah berjalan sekitar bisa lebih tegas menindak masyarakat yang seminggu ini,” paparnya. Dipaparkan Eko, salah satu faktor yang membangun jembatan beton secara semenamenyebabkan terjadinya penyumbatan ialah mena. Masyarakat harusnya peduli terhadap kelakuan masyarakat yang semena-mena terh- lingkungan,” ujar Ketua Perkumpulan Pekerja adap lingkungan. Sebab, sejumlah masyarakat Bangunan Kota Pontianak itu. (agn/dsk) USNADI

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Kamis, 19 maret 2015

Empat Langkah Strategis Bangun Desa Wisata Pontianak-RK. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar sedang fokus melakukan pembenahan di seluruh desa yang memiliki potensi wisata. Pasalnya, hal itu dilakukan sebagai langkah untuk mengundang daya tarik para turis serta kalangan lainnya untuk mengunjungi Provinsi Kalbar. “Salah satu langkah yang menjadi daya tarik sangat penting adalah mengembangkan potensi desa wisata di Kalbar. Selain menawarkan panorama dan keindahan daya pikat wisata desa di Provinsi Kalbar lainnya juga terletak pada keunikan serta kearifan lokal,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar, Simplisius. Menurutnya, untuk saat ini, Kalbar memiliki 1.986 desa. Dari 1.986 desa yang tersebar di 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalbar memiliki berbagai aneka ragam seni, budaya dan adat istiadat. Sehingga tak mengherankan 14 kabupaten/kota ini juga memiliki potensi wisata yang begitu besar untuk dikembangkan serta dikemas dengan sebaik mungkin.

“Ya, jadi yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar pada tahun ini hingga seterusnya adalah ingin menjadikan desa yang memiliki potensi menjadi destinasi unggulan. Karena, eksplorasi dan eksitisme desa-desa wisata dinilai sangat tepat untuk dipelajari guna mengembangkan peningkatan pariwisata,” tuturnya. Sementara itu, disinggung mengenai apa saja lagkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengembangkan dunia wisata serta menggali potensi-potensi di daerah, Simplisius menambahkan, dalam mengembangkan pariwisata harus dilakukan dengan empat strategi. Pertama, pemasaran dan promosi pariwisata menjadi titik fokus yang harus gencar dilakukan sehingga dapat mengundang perhatian masyarakat untuk berkunjung dan meningkatkan sebanyak mungkin kunjungan wisman dan wisnus melalui sistem pemasaran wisata terpadu. Kedua, pengembangan destinasi pariwisata dengan

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Ilustrasi/Ist

Wagub: Fokus Gali Potensi Kepariwisataan

VALAS

Rabu, 18 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,083.91 14,030.42 3,581.97 3,527.06 9,530.33 13,230.00

9,976.75 13,889.12 3,543.35 3,491.59 9,434.56 13,098.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

meningkatkan daya tarik destinasi Kalbar serta daya saing secara regional dan nasional, berbasis ekowisata, desa wisata eksotis dan kearifan lokal. Ketiga, pengembangan industri pariwisata harus dilakukan partisipasi pengusahan lokal di industri pariwisata daerah serta mengembangkan keragaman dan daya saing di setiap destinasi. Keempat, pengembangan institusi pariwisata dengan sasaran riset dan penguatan organisasi pariwisata daerah. “Nah, jadi keempat langkah strategis itulah yang saat ini sedang dikerjkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mengundang pusat perhatian para wisatawan mancanegara (wisman), wisatawan nusantara (wisnus) serta masyarakat di tingkat nasional serta daerah itu sendiri,” paparnya.

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Pontianak-RK. Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengharapkan, Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar supaya melakukan pengembangan desa wisata yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar dengan arah serta tujuan yang benar. Sehingga dunia pariwisata yang diharapkan masyarakat Kalbar khususnya untuk memiliki tempat beraneka ragam wisata bisa segera terwujud. “Maka, untuk itu saya minta kepada dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata Provinsi Kalbar dan Dinas Pariwisata yang ada di 14 kabupaten/kota harus benar-benar fokus melakukan pembangunan serta menggali berbagai potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga potensi yang ada itu pun bisa kita perlihatkan kepada para wisnu dan wisnus,” ucap Wagub. Wagub berpendapat, dunia pariwisata Kalbar semakin hebat apabila konsisten melakukan upayaupaya dalam melakukan pencapaian tersebut. Karena, jika tidak maka apa yang menjadi potensi di setiap daerah tidak akan berkembang sebaik mungkin. “Gali berbagai potensi kepariwisataan, baik yang bersumber dari panorama alam, keragaman budaya maupun buah kreasi anak bangsa,” paparnya. Tak hanya itu, Wagub mengharapkan, kepada instansi terkait untuk melakukan rancangan dan membangun beragam atraksi wisata yang menarik untuk mengundang perhaian para turis termasuk

Christiandy Sanjaya

amenitas, aksesibilitas dan utilitas sesuai tipologi dan motif perjalanan mereka yang spesifik serta unik. “Ekonomi kreatif menjadi motor penggerak dari kegiatan wisata dan didukung kalangan industri, perbankan dan pemerintah. Aplikasi layanan etourism dikembangkan guna memperluas akses informasi, komunikasi dan transaksi elektronik yang berimplikasi pada gelombang arus kunjungan wisata, kredibilitas bisnis dan industri, citra branding dan daya saing destinasi. Dan yang terakhir, transformasi menuju Kalbar destinasi mendunia,” harapnya. Wagub menambahkan, berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalbar, Januari 2015 mencapai 1.793 kunjungan. Hal ini pun mengalami penurunan sebesar 57,83 persen dibandingkan Desember tahun lalu. “Jika dilihat dari data dengan memperhatikan berbagai langkah di atas diharapkan kunjungan wisata di Kalbar akan terus meningkat. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu semua, saya harapkan seluruh pihak baik itu pemerintah, perbankan industri serta pemangku kepentingan lainnya untuk aktif dalam mendorong wacana ini supaya segera terwujud. Dengan adanya dunia wisata begitu banyak di Provinsi Kalbar maka akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan PAD di masing-masing daerah yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar,” ucap Christiandy Sanjaya. (Adx)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara ﬁsik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia. Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan. Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas. Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya. Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri. Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Sms Warga

Tanggapan

Kinerja Belum Optimal Ada isu parpol partai politik dibiayai negara. Ini jangan sampai terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini karena bisa membuka peluang para pejabat untuk melakukan korupsi! Presiden Jokowi-MJK harus pikirkan rakyat? 085245519512 15-3-2015 11.22

Bro, sebaiknya koruptor jangan diberi remisi, tapi dibakar hidup-hidup karena ini begal demokrasi, tikus-tikus berdasi dipetrus saja, dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang di lautan Atlantik, biar dimakan sama ikan-ikan hiu seperti Osama bin Laden, terlalu. 085348090038 17-3-2015

14.58

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto baru-baru ini menghadiahkan bendera bajak laut (bendera hitam) kepada 5 Polres di bawah pimpinannya, karena kinerja Kapolres tersebut belum optimal yang tolok ukurnya masih banyak ditemukan pelanggaran internal dan eksternal, lamban menangani laporan atau penyelesaian perkara menurun, serta lemah mengungkap berbagai kasus. Lima Kapolres dimaksud Polres Pontianak, Polres Mempawah, Polres Sekadau, Polres Ketapang, Polres Singkawang. Kemudian Direktorat di Polda Kalbar diantara 5 Polres tersebut yang sangat lamban sekali mengungkap dan menyelesaikan kasus satu-satunya Polres Mempawah (dulu Kabupaten Pontianak). Faktanya, kasus pembunuhan seorang siswi SMKN Mempawah bertahun-tahun tak kunjung usai, dan kasus pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Pontianak belasan tahun silam tak terungkap hingga hari ini, dan nama daerah Kapolres juga sudah berganti menjadi Kapolres Mempawah. Kami sarankan kepada pak Kapolda Kalbar, khusus kepada Kapolres Mempawah agar ditangguhkan kenaikan pangkatnya, jika memang sudah waktunya kenaikan pangkat dan tunda saja penggantiannya hingga dia bisa mengungkapkan, serta menangkap siapa otak dan pelaku serta pelindung pembakar aset Pemkab Pontianak, yaitu Gedung DPRD belasan tahun silam. Kalau bisa dan berhasil naikkan pangkatnya (meskipun belum waktunya kenaikan pangkatnya atau berikan kenaikan pangkat istimewa), tapi jika tidak cepat ganti yang bersangkutan. Terus terang kami selaku rakyat NKRI merasa malu benar, bahwa pejabat penegak hukum mendapat gelar bajak laut hingga perlu diberi kan bendera hitam. Selamat bekerja dan sukses. (Menra 66). 085332578345 16-3-2015

10.17

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Kamis, 19 Maret 2015

Kubu Ical Cibir Sikap Muladi

Sikap KMP Yakin Tidak akan Ditinggal PPP Djan Faridz

Jakarta-RK. Perubahan sikap Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG), Muladi, yang berbalik arah mendukung kepengurusan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono dicibir oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical). Bendahara Umum DPP Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo menyatakan omongan Muladi selaku ketua MPG tidak bisa dipegang. â&#x20AC;&#x153;Bagaimana kita bisa pegang omongan (Muladi). Seorang hakim yang bicara dan menilai keputusannya sendiri, pagi tempe sore sudah berubah jadi kedelei,â&#x20AC;? kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, lewat pesan singkat, Rabu (18/3). Tadi malam, Muladi melakukan kon-

ferensi pers di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta selatan. Muladi yang semula berada di kubu Ical, tibatiba mendorong kader Golkar mengakui kepengurusan Golkar Ancol yang akan disahkan kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham). Bamsoet juga menambahkan, saat ini kubu Munas Bali tinggal fokus pada upaya hukum yang mereka lakukan di PN Jakarta Utara, yakni gugatan terhadap Agung Laksono dan Menkumham Yasonna Laoly. â&#x20AC;&#x153;Ya kita fokus pada upaya hukum di PN Jakut sambil menunggu surat pengesahan Menkumham. Kalau surat itu keluar, tentu kita juga langsung akan PTUN,â&#x20AC;? pungkasnya. (jpnn)

Bambang Soesatyo. JPNN

Fahri Hamzah

Loyalis Hatta Masuk Kepengurusan ZH

Jakarta-RK. Sekretaris Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah menyatakan tidak percaya kabar bahwa PPP kubu Djan Faridz akan meninggalkan KMP dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut Fahri, KMP sudah sangat solid dan saling membantu sehingga tidak mungkin PPP kubu Djan Faridz meninggalkan KMP seperti banyak diberitakan. â&#x20AC;&#x153;Pekan lalu kami masih rapat dan sangat solid. Selama ini KMP saling membantu. Jadi saya rasa hubungan yang sudah baik dan terjaga selama ini tidak mungkin bisa ditarik-tarik lagi,â&#x20AC;? kata Fahri Hamzah, kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Senin (16/3). Lagipula lanjutnya, keputusan untuk bergabung dalam KMP adalah keputusan muktamar islah yang digelar di Jakarta dan tidak bisa diubah begitu saja oleh orang perorang dalam PPP. Menurut Fahri, tidak ada yang akan bisa mengganggu kesolidan KMP. Bahkan lanjutnya, Presiden Jokowi tidak perlu takut dengan KMP. Buktinya, kata Fahri, selama ini KMP mendukung berbagai kebijakan Jokowi yang dinilai baik buat masyarakat. Karena itu, dia menghimbau Jokowi tidak takut dengan rencana beberapa anggota DPR mengajukan hak angket terkait keputusan Menkumham Yasona Laoly dalam masalah PPP dan Partai Golkar. â&#x20AC;&#x153;Melalui angket, akan ketahuan siapa sebenarnya yang memerintah Yasona karena saya yakin hal itu tidak dilakukan oleh Jokowi,â&#x20AC;? tegasnya. (jpnn)

Amien Rais dan ZulkiďŹ&#x201A;i Hasan. JPNN

Jakarta-RK. Susunan kepengurusan DPP PAN telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu siang (18/3) untuk mendapatkan pengesahan. Susunan kepengurusan dibawah kepimpinan Zulkifli Hasan ini terdiri

atas satu ketua umum, enam wakil ketua umum, satu sekjen, 27 wasekjen, satu bendahara umum, 12 bendahara, dan 27 ketua DPP. â&#x20AC;&#x153;Kami sudah daftarkan kepengurusan yang terdiri dari 76 orang,â&#x20AC;? kata politikus PAN Yandri Susanto saat dihubungi

wartawan. Meski, sudah melaporkan kepengurusan partai ke Kemenkum HAM, Yandri PAN masih enggan menyebutkan secara rinci nama-namanya. â&#x20AC;&#x153;Nanti akan diumumkan setelah SK Menkum HAM turun. Mungkin sekitar

minggu depan sesuai aturan undangundang,â&#x20AC;? jelas Yandri yang masuk dalam tim sukses Zulkifli Hasan saat pemilihan ketua umum PAN. Yandri memastikan susunan pengurus yang didaftarkan mengakomodasi loyalis Hatta Rajasa yang ingin bergabung. â&#x20AC;&#x153;Ada sekitar 15 orang,â&#x20AC;? katanya, seperti dilansir Jawapos.com (induk JPNN). Antara lain, Bima Arya, Hafisz Tohir, Saleh Daulay, Reza Rajasa, dan Ahmad Farhan Hamid. â&#x20AC;&#x153;Nantinya dalam kepengurusan juga akan ada keterwakilan perempuan, sekitar 30 persen,â&#x20AC;? tandasnya. Pendaftaran pengurus DPP PAN ke Kemenkum HAM diwakili oleh Sekjen Eddy Soeparno. Beberapa pengurus ikut mendampingi, antara lain, Nasrullah, Bara Hasibuan, Hanafi Rais, Suyoto, Bima Arya, Viva Yoga Mauladi, Teguh Juwarno, Chandra Tirta Wijaya, Aziz Subekti, Mulfachri Harahap, dan Yandri Susanto. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

7 Catatan PDIP untuk Walikota Singkawang

Tingkatkan Etos Kerja Guru

Ketua PGRI Kabupaten Bengkayang, Rudi SPd MPd saat membuka Konferensi Cabang (Konfercab) III PGRI Kecamatan Teriak di Aula Paroki St. Piux X Bengkayang, Sabtu (14/3) lalu. KURNADI

Bengkayang. Mencintai profesi sebagai guru bisa diwujudkan dengan selalu meningkatkan etos kerja. Sehingga kualitas pendidikan generasi penerus Kabupaten Bengkayang akan semakin meningkat. Begitu penegasan Ketua

PGRI Kabupaten Bengkayang, Rudi SPd MPd saat membuka Konferensi Cabang (Konfercab) III PGRI Kecamatan Teriak di Aula Paroki St. Piux X Bengkayang, Sabtu (14/3) lalu. Kegiatan ini juga dihadiri Camat Teriak Tulen, Ke-

pala UPT Disdikbud Teriak Agustinus SPd, seluruh kepala sekolah dan guru yang tergabung dalam wadah PGRI. Konfercab yang mengangkat tema â&#x20AC;&#x2DC;Dengan Konfercab III Pengurus Cabang PGRI Teriak, Kita Tingkatkan Etos Kerja Guru yang Profesionalâ&#x20AC;&#x2122; ini diikuti 293 guru se-UPT Teriak, 131 guru SD, 53 guru SMP, dan 17 guru SMA. â&#x20AC;&#x153;Pengurus PGRI harus rela berkorban, mau bekerja dan bisa memperjuangkan nasib guru. Agenda besar PGRI Bengkayang adalah mendirikan Gedung PGRI,â&#x20AC;? ucap Rudi. Ia menegaskan, anggota PGRI harus mencintai profesinya. Jika seorang guru tidak mencintai profesinya, lebih baik berhenti dan mundur sebagai guru. â&#x20AC;&#x153;Guru jangan sering tidak masuk, karena menjadi guru adalah tanggung jawab moral. Tugas sebagai guru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan,â&#x20AC;? ujarnya (kur)

BENGKAYANG

Singkawang. Memasuki tahun anggaran baru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Singkawang memberikan tujuh catatan penting kepada Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi. Catatan penting untuk Walikota Singkawang itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Singkawang, Anton Triady, belum lama ini. Catatan tersebut, diharapkan menjadi perhatian serius kepala daerah. Catatan pertama, pihak eksekutif diingatkan agar keterlambatan pengesahan APBD tidak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. â&#x20AC;&#x153;Itu menunjukkan kinerja eksekutif Kota Singkawang sangat buruk atau rendah,â&#x20AC;? kata Anton. Kedua, Walikota Singkawang diminta segera mengevaluasi

kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). â&#x20AC;&#x153;Apabila perlu, mengganti dengan personil yang lebih handal dan mampu mengimplementasikan visi dan misi Walikota Singkawang,â&#x20AC;? ujar Anton. Ketiga, Walikota singkawang diminta segera merealisasikan APBD 2015 secepatnya, mengingat sudah mengalami keterlambatan. Keempat, Banyak permasalahan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditemukan di lapangan. â&#x20AC;&#x153;Pasien JKN sering ditelantarkan dan dirugikan. Padahal, mereka sudah membayar kewajiban berupa iuran setiap bulan. Seharusnya mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan saat berobat di rumah

penerangan jalan yang tidak berfungsi lagi, Fraksi PDIP meminta Walikoa Singkawang agar segera melakukan perbaikan, karena sering meningkatnya tindak kriminal saat ini terutama di tempattempat dimana penerangan jalan tidak berfungsi dengan baik. Ketujuh, dengan dianggarkannya perawatan jalan yang dilaksanakan secara swakelola oleh instansi terkait pada tahun anggaran 2015 ini, Fraksi PDIP meminta agar dana perawatan tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan protokol atau jalan-jalan yang menopang kegiatan perekonomian masyarakat Kota Singkawang, karena banyak jalan-jalan tersebut yang rusak dan sudah lama tidak mendapatkan perawatan dan perhatian dari Pemkot Singkawang. (dik)

sakit. Tetapi kenyataannya, banyak pasien JKN yang harus mengeluarkan biaya tambahan,â&#x20AC;? ungkap Anton. Permasalahan tersebut diketahui PDIP, berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah menjadi peserta JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. â&#x20AC;&#x153;Untuk itu, fraksi kami meminta saudara Walikota Singkawang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut,â&#x20AC;? tegas Anton. Kelima, berdasarkan hasil kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terhadap program-program yang kurang penting, misalnya pengadaan tanah yang penggunaannya kurang bermanfaat dan lainnya, hendaknya tidak dilaksanakan. Keenam, banyaknya fasilitas

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL 7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG .HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7 DK L P XQ 5X S + D 6L

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA â&#x20AC;&#x153;ANUGRAHâ&#x20AC;? Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

DJl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 CARA MUDAH

SEDOT WC HUB TELP.

0812 5832 0052 Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI â&#x20AC;˘ LEMAH SYAHWAT â&#x20AC;˘ MANI ENCER â&#x20AC;˘ IMPOTEN â&#x20AC;˘ PROSTAT â&#x20AC;˘ HERNIA â&#x20AC;˘ KANKER PAYUDARA â&#x20AC;˘ KANKER RAHIM â&#x20AC;˘ KEPUTIHAN â&#x20AC;˘ TERLAMBAT DATANG BULAN â&#x20AC;˘ BELUM PUNYA KETURUNAN â&#x20AC;˘ KISTA â&#x20AC;˘ AMANDEL â&#x20AC;˘ ASAM URAT â&#x20AC;˘ MATA RABUN â&#x20AC;˘ FLU/PILEK MENAHUN â&#x20AC;˘ TELINGA BERNANAH â&#x20AC;˘ AMBAYEN/WASIR â&#x20AC;˘ STROKE â&#x20AC;˘ DIABETES â&#x20AC;˘ GINJAL â&#x20AC;˘ TUMOR â&#x20AC;˘ LIVER â&#x20AC;˘ REMATIK â&#x20AC;˘ GONDOK â&#x20AC;˘ POLIP â&#x20AC;˘ AYAN â&#x20AC;˘ MAAG â&#x20AC;˘ SIPILIS â&#x20AC;˘ JANTUNG â&#x20AC;˘ ASAM URAT â&#x20AC;˘ ASMA â&#x20AC;˘ DARAH TINGGI/RENDAH â&#x20AC;˘ EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 19 Maret 2015

Bercinta Satu Malam, Eh Hamil,Ayah Bayi Dicari Lewat Iklan

Ilustrasi: Wahyu Kokang/Jawa Pos

Virginia Besouw

Miss Indonesia 2006 Jadi Tentara Amerika Kristania Virginia Besouw seketika menjadi sorotan pascafoto dirinya berseragam loreng tersebar di dunia maya. Miss Indonesia 2006 tersebut kini menjadi tentara Amerika Serikat. Penampilan Kristania berubah drastis. Jika dulu dia kerap berlenggak-lenggok di cat walk dengan high heels yang dipadankan dengan gaun seksi, kini dia terlihat lebih maskulin dengan seragam loreng. Melalui foto-foto di Instagram pribadinya, Kristania menjelaskan bahwa seusai menyelesaikan studi Keperawatan, dirinya tergabung dalam U.S. Army Medical Center. Wanita cantik kelahiran Manado 7 Mei

1985 ini pindah ke Amerika, meninggalkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Kristani juga tercatat Miss Indonesia pertama yang mewakili Indonesia di Miss World Pageant 2006 di Polandia. Pada 11 Februari 2015, Kristania mengunggah fotonya berseragam tentara US Army. ”Got my #unitpatch! #happydance ye ye!!! #armystrong #proud,” tulis Kristania dari lokasi Fort Hood Army Post. Foto tersebut disukai hampir 100 netizen. Beberapa netizen juga ikut mengomentari foto Kristania. Lalu Kristania menjawab, “Terima kasih.” Pada 5 Januari 2015, ia pun mengunggah fotonya berseragam tentara

sedang tiduran di lantai Bandara Denver. Dari jejak gambar Instagramnya, Kristania sudah mengenakan atribut tentara AS sejak November 2014. “Aku baru mengucapkan selamat pagi kepada sekumpulan sersan,” tulisnya. Disebut-sebut Kristania telah menikah dengan bule asal AS. Itu makanya ia sudah cukup lama tinggal di Negeri Paman Sam. Meski ikut dalam ajang bergengsi seperti Miss Indonesia, Kristania pernah mengaku dirinya tidak tertarik melanjutkan karier di dunia hiburan. Dalam beberapa wawancara di media, Kristania mengaku ingin tinggal di Amerika dan memulai semuanya dari nol. (rmo/jpnn)

Penghakiman ..............................................................................................................................dari halaman 1 tidak bereaksi sama sekali dan meneruskan tafakkurnya. Kisah ini telah terekam dalam sejarah yang bisa menjadi pengungkit bagaimana pergulatan pemikiran antara substansialisme dan skriptualisme. Ya, Ibnu Rusyd yang dipuja-puja sebagai jawara dalam sejarah peradaban Islam yang multitalenta, serta inspirator kebangkitan peradaban Eropa dan Arab Islam kontemporer harus bernasib dinistakan oleh mereka yang berbeda pemikiran. Kita sudah mmebaca sejarah pemikiran kontroversial. Mereka selalu berada dalam posisi dikagumi dan dicemooh. Benar kata Ka’ab al-Ahbar. “Tidak ada tokoh di suatu negeri, kecuali selalu ada mereka yang mencaci maki dan mendengki”. Dalam sejarahnya, para pemikir buka hanya disumpah serapah dan dibenci, tetapi juga dikafirkan, dibid’ahkan dan dizindikkan (dituduh Ateis) oleh mereka yang fanatis pada bentuk-bentuk kredo formal dan teks-teks literal keagamaan. Tidak heran, bila al-Hallaj harus berakhir di tiang gantungan. Ibnu Arabi yang berjuluk “Syeikh al-Akhbar” (maha guru) juga harus

menerima beragam tuduhan kafir, musyrik, murtad dan sebagainya. Abu Yazin al-Bustami bahkan diusir dari rumahnya dan disiksa. Dzunnun al-Mishri digiring dan diseret dengan tangan dirantai dari Mesir menuju Baghdad. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pemikir, maha guru, sufi besar, cendikiawan dan pejuang kemanusiaan yang harus mengalami nasib serupa. Bahkan menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib pun meninggal dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam, seorang Khawarij. Ia tega manghabisi Ali lantaran menganggap Ali telah kafir, karena menerima hasil konsensus manusia. Padahal la hukma ilallah (tidak ada hukum kecuali hukum Allah). Penghakiman seperti itu mungkin akan selalu muncul dalam setiap zaman. Padahal kita tahu, Allah memberikan kemampuan dan sudut pandang kepada manusia, berbeda-beda. Tidak pantas kiranya, menghakimi seseorang hanya karena berbeda pandangan. Fenoma Islamic State of Irak and Syiria (ISIS) adalah contohnya. Bagaimana dengan kejinya mereka membantai orang-orang yang tidak

sepaham dengan mereka. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Nauzubillah. Tidak hanya non muslim, dari kalangan muslim sendiri banyak yang jadi korban. Terlepas dari persoalan dan motif maupun latarbelakang kemunculannya, ISIS merupakan monster berbahaya bagi kelangsungan keharmonisan manusia. Mereka merusak agama, kemanusiaan dan kemajemukan yang merupakan sunnatullah. Perlu diingat, akar-akar kekerasan berawal dari ketidaksanggupan menerima perbedaan. Hanya lantaran berbeda pandangan, faham atau agama, dengan mudahnya seseorang dituduh kafir, syirik, sesat, bahkan sampai menghalalkan darah. Dalam konteks keindonesiaan, ini tentu sangat berbahaya. Kita tahu, Indonesia mampu bertahan hingga hari ini lantaran memelihara keberagamaan, tidak hanya SARA, tetapi juga pemikiran. Dengan pemikiran yang berbeda itulah, dapat dibangun suatu peradaban bangsa yang maju. Selain itu, bagi saya, upaya untuk menyeragamkan pemikiran adalah suatu yang mustahil dan sia-sia. (Kiram Akbar)

Hari Ini, Gereja ............................................................................................................................dari halaman 1 “Acara ini merupakan puncak dari proses pembangunan Gereja Katedral St. Yoseph yang dimulai dari pemancangan tiang pertama pada tahun 2011 dan peresmiannya oleh Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH pada 19 Desember 2014 yang lalu,” ungkap Numsuan saat menggelar pertemuan dengan wartawan di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (17/3). Numsuan mengatakan, pada 19 Maret akan dikenang menjadi hari pemberkatan Gereja Katedral St. Yoseph Pontianak. Bukan tanpa makna, karena pada tanggal tersebut, secara khusus Gereja Katolik memperingati Hari Raya (Sollemnitas) Santo Yosef yang menjadi Santo Pelindung Gereja Katedral Pontianak. Berbagai pihak akan diundang, baik dari dalam maupun luar Kalbar. Diantaranya 14 Uskup se Indonesia yang telah dipastikan hadir pada Misa pemberkatan yang diisi dengan serangkaian acara tersebut. “Mengingat banyaknya jumlah umat yang akan hadir, maka panitia telah menyediakan tenda-tenda di halaman dan jalan depan gereja. Untuk itu akan terjadi pengalihan arus lalu lintas selama empat hari, sejak 17 sampai dengan 20 Maret 2015 di Jalan Pattimura, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Antasari, Jalan Juanda, Jalan A.R. Hakim dan sekitarnya,” jelas Numsuan. Pemberkatan Gereja Katedral St. Yoseph

Pontianak sesungguhnya merupakan suatu pesta umat. Yakni pesta mensyukuri anugerah Tuhan yang tak terkira, khususnya dalam rupa gedung gereja. “Oleh karena itu, panitia mengundang seluruh masyarakat Katolik di Kota Pontianak dan sekitarnya untuk hadir dan mengikuti Perayaan Misa Pemberkataan tersebut,” ujarnya. Kemeriahan acara pemberkatan Gereja Katedral, dapat dikatakan sebagai kebahagiaan seluruh umat Paroki Katedral, bahkan masyarakat Katolik di Kalbar. Suasana yang dialami pada hari bersejarah ini, sesungguhnya telah didambakan oleh umat Paroki Katedral St. Yoseph Pontianak sejak lama untuk memiliki gedung gereja yang representatif. Bangunan gereja dirancang oleh arsitek asli Kalbar didampingi Tim Asistensi Pembangunan Gereja. Model gereja mengacu arsitektur klasik “Corinten” yang terlihat dari kubah bulat sebagai kubah utama dan di atasnya ada kubah kecil lagi yang disebut “Rotunda”. Konstruksi kubah utama menggunakan space frame atau rangka ruang, merupakan konstruksi yang terbilang canggih di Kalbar dan pertama kali digunakan untuk bangunan gereja. Model bangunan yang mengambil gaya gothic dan berpatokan pada patron zaman Bizantium pada abad ke-4 itu, diharapkan bisa sedikit menyerupai kemegahan Basi-

lika Santo Petrus di Kota Vatikan dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat Pontianak terutama kalangan gereja. Perbedaan unik berada pada ornamen lokal ukiran motif khas Dayak pada listplank, dan tiang-tiang bangunan Katedral yang dibuat dengan penuh perhatian dan detail. Uniknya, tidak semua barang di dalam gereja adalah baru, Altar dan pintu utama gereja menggunakan kayu belian (Eusideroxylon Zwageri) yang diambil dari pilar Gereja Katedral lama untuk mengenang bangunan gereja sebelumnya. Ada juga patung burung Ruai dari kayu belian di halaman gereja, serta di pelataran juga berdiri patung Santo Yosef berukuran raksasa. Ditambahkan Numsuan, bahwa Gereja Katedral St. Yoseph Pontianak yang bisa menampung tiga ribu umat, terdiri dari lima bagian, pertama Ruang Gedung Utama sebagai tempat ibadah (Misa) berlantai dua yang dilengkapi dengan satu buah lift untuk umat lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kedua Ruang Basement untuk menampung kendaraan umat dan toilet, ketiga Plasa Maria, keempat Kapel Adorasi (Ruang Maha Kudus) dan kelima Ruang Abu (Kolum Barium).

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

BIANCA Fazey, 25, pada 2011 divonis dokter menderita sindrom ovarium polikistik (PCOS) atau gangguan keseimbangan hormon. Karenanya, Fazey tidak pernah terpikir untuk bisa punya anak. Namun, perjumpaannya dengan Jeremy (mungkin dia juga tidak yakin apa benar itu namanya) telah mengubah segalanya. Singkat cerita, Fazey bercinta satu malam dengan Jeremy. Tidak disangka, dia hamil. Fazey tentu panik. Dia hanya ingat bahwa ayah si jabang bayi berasal dari Morley, daerah pinggiran Perth, Australia. Karena one night stand, dia tidak merasa perlu mencatat nomor kontaknya. Lalu, Logan, anaknya, lahir dengan penuh perjuangan. Dokter bekerja ekstrakeras untuk menjaganya tetap hidup. Kini Logan sudah cukup sehat. Perjuangan Logan lantas membuat Fazey kian bersemangat untuk mencari ayahnya. ’’Ini membuat saya hilang akal,’’

katanya kepada Daily Mail Australia. Namun, teman-temannya terus menyemangati untuk tidak putus asa mencari sang ayah. Hingga akhirnya muncul ide memasang pengumuman di situs iklan gratis Gumtree. ’’Aku mencari pria yang tak pernah kusimpan nomor teleponnya karena aku berpikir tak akan bertemu dia lagi..,’’ ucapnya dalam iklan tersebut. Namun, iklan itu justru mengundang cemoohan di kolom komentar. Dia dicela sebagai ibu nakal, jalang, dan segala bentuk cacian lainnya. Fazey membiarkan itu semua karena menganggap orang-orang yang mencemoohnya tidak tahu apa yang sedang mereka cela. ’’Aku menyayangi anakku dengan sepenuh hati dan aku adalah ibu yang keren,’’ katanya. Dia pun tetap sibuk mengurus anaknya dan tidak mempedulikan orang-orang yang pekerjaannya mengurusi urusan orang lain. (mirror.co.uk/jpnn)

Mau Kawini ...................................................dari halaman 1 Baru satu dekade buka pintu, ekonomi RRT melejit sebagai negara industri besar Asia. Bahkan 20 tahun kemudian, kendati dikendalikan oleh pemerintahan komunis, China sudah menjadi kapitalis. Namun permasalahan kedepan bagi RRT bukan lagi soal perut, tapi problema kependudukan. Padahal, ketika buka pintu 1970, pemerintah mengeluarkan kebijakan Keluarga Berencana (KB) menuju zero growth di abad 21. Setiap pasangan suami istri hanya boleh punya satu anak di perkotaan, tak peduli lelaki atau perempuan. Kecuali di pedesaan dan provinsi miskin yang fondasinya pertanian seperti Hubei, bila pasutri melahirkan anak perempuan mereka diizinkan hamil lagi untuk mendapat putra. Melahirkan anak lelaki tujuannya adalah untuk membantu keluarga di pertanian atau usaha keluarga. Pola ini wajib dilaksanakan. Siapa melanggar didenda, dan kalau pegawai negeri dipecat dari pekerjaannya. Sebab, memberi makan dua miliar duaratus lima puluh juta penduduk tentu tak gampang. Celakanya, atau juga untungnya, ekonomi RRT melejit dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Kesejahteraan mulai dirasakan dan bahkan kemakmuran kelas atas mulai dinikmati. Perubahan besar kelas menengah menyebabkan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan anak lelaki. Sedangkan anak perempuan tumbuh luar biasa di pedesaan sehingga banyak yang merantau ke luar negeri seperti TKI di Indonesia, terutama dari Hubei yang cantik-cantik itu. Dua puluh tahun silam, kalangan keluarga petani yang kebanyakan melahirkan anak perempuan, terpaksa melepas putrinya bekerja ke luar negeri. Tapi jangan disamakan atau dibandingkan dengan TKI. Kebanyakan mereka adalah amoy yang cantik dan bekerja di dunia entertainment ke pelosok dunia seperti ke Jepang, Korea, Malaysia, Eropa dan Amerika, dan bahkan di kota-kota besar Indonesia. Mau amoy cungkuok yang cantik-cantik di hotel-hotel berbintang, termasuk tempat-tempat hiburan berkelas? Kabarnya, di Kota Pontianak pun para amoy dari RRT itu ada di tempat hiburan. Namun jangan tercengang, devisa yang dikirim ke RRT oleh pekerja entertainment itu tiap tahunnya triliunan rupiah tanpa berita kekerasan terhadap mereka di Negara manapun. Sebenarnya, di dalam negeri RRT sendiri sebenarnya tidak masalah dengan pertumbuhan penduduk yang begitu besar. Pada 2013 tercatat populasi Tiongkok 2,35 miliar sebagai yang terbesar sejagat, justru kebijakan Satu Anak yang diberlakukan secara ketat sepanjang 45 tahun, Pemerintah Tiongkok ganti kebingungan dengan demografi penduduknya. Penduduk berusia tua meningkat tajam, sedangkan yang berusia kerja (produktif) menyusut. Laporan pada 2012 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja berkurang 4,45 juta orang. Pada 2013 penduduk Tiongkok yang berusia di atas 60 tahun meningkat tajam, yakni 202 juta orang, atau 15 persen dari total populasi Tiongkok. Untuk menjawab kebingungan itu, diam-diam Pemerintah RRT memperlonggar prenatal (kelahiran) warganya terutama di kelas menengah dengan tingkat ekonomi dan kecerdasan tinggi. Tidak jelas apakah mengadopsi kebijakan bekas PM Singapura Lee Kuan Yew beberapa puluh tahun silam, agar warga Singapura

mendapatkan keturunan yang sehat dan cerdas untuk generasi masa depan. Cenderung Anak Lelaki Masa depan demografi dan populasi Tiongkok memang ditetapkan dari sekarang. Ternyata kemakmuran yang kini dinikmati rakyat China tidak identik dengan melubernya anak ketika negeri itu masih miskin di bawah kendali Partai Komunis China (CCP). Kebijakan Satu Anak 45 tahun silam diduga akan berubah melunak dan warga Tiongkok bakal lebih mudah memiliki anak. Langkah itu ditempuh setelah kebijakan untuk memiliki dua anak yang diberlakukan dua tahun lalu, tidak berjalan baik. Minggu (15/3) kemarin, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang menegaskan, akan ada perbaikan dan peningkatan kebijakan terkait dengan hal tersebut. Dengan begitu, lebih banyak yang tertarik untuk memiliki dua anak. ”Kami akan membuat perbaikan dan penyesuaian atas kebijakan itu sesuai hukum yang berlaku,” ujar Li Keqiang seperti dikutip AFP dari Kantor Berita Xinhua. Hanya saja, PM China ini tidak merinci penyesuaian yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya, kebijakan dua anak yang diberlakukan sejak 2013 tidak mendapatkan respons positif dari masyarakat. Terlebih ada syarat khusus untuk memiliki dua anak itu. Yakni, orangtua masing-masing pasangan harus sama-sama anak tunggal. Akhirnya, tidak ada penambahan signifikan pada angka kelahiran bayi setelah aturan baru tersebut diberlakukan. Karena itulah kebijakan dua anak untuk pasangan tertentu tersebut kini ditinjau ulang secara menyeluruh. ”Seluruh pro dan kontra kami pertimbangkan,” tandas PM Li. Sepanjang 2014 lalu, setelah kelonggaran kebijakan dua anak diterapkan, ternyata hanya ada tambahan 470 ribu kelahiran baru. Jumlah itu hanya sepertiga dari sepersepuluh penduduk yang lolos syarat untuk menambah anak. Pemerintah Tiongkok menargetkan bahwa di tahun kambing ini akan ada peningkatan jumlah bayi yang baru lahir. Kebijakan satu anak yang diterapkan pemerintah Tiongkok memang sukses menekan angka kelahiran sekaligus meroketkan perekonomian mereka. Namun, di sisi lain, efek negatifnya bahwa orangtua yang hanya berkesempatan memiliki seorang anak cenderung memilih anak laki-laki. Berbagai usaha mereka lakukan agar anak yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. Akibatnya, populasi anak laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Sebagai contoh, tahun lalu untuk setiap 116 kelahiran bayi laki-laki, hanya ada seratus kelahiran bayi perempuan. Imbasnya, terjadi ketidakseimbangan dalam rasio. Bukan hanya itu, pria-pria pun jadi sulit mencari istri sehingga harus membeli istri dari negara-negara tetangga secara ilegal. Para pria bukannya tidak ingin menikah dengan orang Tiongkok, namun karena jumlah penduduk muda yang perempuan sedikit, orangtua si gadis kerap jual mahal. Mereka meminta uang mahar yang luar biasa besar. Sepertinya, fenomena amoy Singkawang yang menikah dengan lelaki Taiwan beberapa dekade silam, bakal terulang. Apalagi warga Tiongkok kini banyak yang makmur. Jadi tak terlalu sulit cari jodoh sampai ke Kalbar. (xinhua/jpnn/dks)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 19 Maret 2015

Yasonna .............................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 “Kalau untuk masalah Golkar, saya hanya lapor. Tapi untuk segala tanggung jawab, ada pada saya,” tandasnya. Kemarin, Yasonna kembali memastikan tidak pernah ada rencana pembuatan Perpres tersebut. Sekaligus untuk menengahi kebingungan publik karena hanya untuk urusan kepengurusan partai harus diterbitkan Perpres. ”(Perpres) itu bukan untuk Golkar. Gila aja, masa untuk masalah Golkar pakai Perpres,” kata Yasonna, Rabu, (18/3). Meski sudah mencoba meng-clear-kan permasalahan dengan pernyataan terbarunya, Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Bali, Ahmadi Noor Supit keburu menyebut Yasonna kini sedang dilanda kepanikan. Buktinya, ia melempar bola panas kepada Presiden Jokowi soal konflik Golkar. Kepanikan ini, menurut Supit, juga membuat Yasonna ngelantur mengeluarkan statement bahwa presiden segera menerbitkan Perpres untuk mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. “Yasona ini panik. Kemarin ketika dia memutuskan (Golkar Ancol) dia tidak panik. Karena dia yakin, meskipun dia terkesan dipaksa juga sama satu kelompok. Begitu semua orang menggugat, dia jadi panik. Apalagi gugatan itu meluas,” kata Supit. Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Golkar ini juga menilai dengan pernyataan tersebut, Yasonna terkesan melempar tanggung jawab kepada Presiden. Itu terjadi karena Yasonna sedang ketakutan karena apa yang dia sampaikan tidak dikomunikasikan dengan presiden. “Dia itu melempar itu karena takut. Kalau pembantu presiden mau ambil pernyataan

Kemudian, kontroversi kembali dituai menteri dari PDIP itu dua hari lalu. Selasa siang (17/3), di Istana Presiden, saat ditanya sejumlah media kapan akan mengesahkan kepengurusan Golkar, Yasonna menjawab sudah melaporkan ke presiden dan Perpresnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat. “Perpresnya akan segera dikeluarkan oleh presiden dalam waktu dekat,” akunya. Yasonna mengaku tidak masalah jika ada pihak yang menggugat Perpres pengesahan Partai Golkar. Bahkan, ia mengaku siap memberikan argumentasi. ”Silakan saja, kita akan layani. Kalau digugat kita layani, enggak apa-apa,” tandas Yasonna. Dia menegaskan, keputusannya mengesahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono sudah sesuai ketentuan. Keputusannya, kata Yasonna, mengacu atas keputusan Mahkamah Partai Golkar. Saat dikonfirmasi ulang oleh Rakyat Merdeka malamnya (17/3), Yasonna menyatakan, tidak pernah ada niat pemerintah mengeluarkan Perpres itu. Perpres yang dia maksud dalam wawancara itu adalah mengenai rencana pembebasan visa untuk China. Memang, sebelum wawancara mengenai Golkar, Yasonna lebih dulu ditanyai mengenai rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan visa terhadap China dan antisipasi masuknya Narkoba dari China. Untuk kepengurusan Golkar, kata Yasonna, dirinya memang sudah melapor ke Presiden Jokowi. Tapi, Jokowi tidak akan pernah ikut cawe-cawe dalam pengesahan kepengurusan.

tentunya kan harus komunikasi dengan presiden. Nah, Perpres ini sepertinya tidak konsultasi dulu dengan presiden. Kemudian ketika dia mau dikasih hak angket kan sama DPR, jadi dia ngelempar tanggung jawa ke presiden,” jelasnya. Supit menambahkan saat ini mereka tetap melanjutkan perlawanan ke pengadilan, termasuk menggugat ke PTUN bila Menkumham berani mengeluarkan SK pengesahan hasil Munas Ancol. Dia berpegang pada pelaksanaan Munas Bali yang sudah sesuai AD/ART. Diganti Sajalah Dengan segala perdebatan yang diterima Yasonna belakangan ini, Doktor Ilmu Komunikasi jebolan Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana menilai keberadaan Yasonna dalam Kabinet Kerja menjadi duri dalam pemerintahan Jokowi-JK. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin dapat mengganggu atau menjadi hambatan buat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. ”Paling tidak kegaduhan politik nasional sedikit mereda bila presiden mengganti menkumham,” usul pria yang akrab disapa Profesor Tjip itu. Melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Yasonna selalu berbuntut kontroversi, Tjipta Lesmana menduga kalau itu bukan perintah Presiden Jokowi. Artinya, setiap kebijakan Yasonna atas inisatifnya sendiri. Dengan begitu, Menkumham sudah menyalahi sistem pemerintahan. ”Menteri itu pembantu presiden. Jadi haram bagi seorang menteri mengambil kebijakan atas inisiatifnya sendiri,” tandasnya. Senada, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Terlepas bahwa Yasonna sudah membantah pernyataannya, Fahri menilai pernyataanpernyataan kontroversial menteri asal PDIP itu kontraproduktif bagi Presiden Jokowi. Bahkan, Fahri menyebut Yasonna bisa dituduh ingin menjatuhkan Presiden Jokowi, dengan menyeret presiden dalam blunder-blunder politik lewat kebijakan yang dikeluarkannya. “Pak Laoly bisa dituduh orang, menyeret presiden untuk dijatuhkan. Kalau melanggar kan langgar saja sendiri, jangan bawa-bawa presiden dong,” kata Fahri Hamzah, di gedung DPR, Jakarta. Karenanya, Fahri tidak mau banyak komentar mengenai Perpres soal Golkar, termasuk mengenai keabsahan Munas Ancol, karena menurutnya Yasonna belum membuat keputusan apa-apa. ”Jadi ngapain kita ribut-ribut ngomong. Orang dia (Yasonna) saja belum jelas. Dianya aja belum bikin keputusan. Menterinya belum bikin keputusan. Terus kita ngomongin apa dong? Ngalor ngidul, wong belum ada keputusannya,” ujar politikus PKS itu. Dikatakan Fahri, pernyataan soal Munas Ancol yang sah baru disampaikan oleh Menkumham dalam konferensi pers di kantornya beberapa waktu lalu. Tapi, hal itu belum dituangkan ke dalam Surat Keputusan (SK) Kemenkumham. “Kita liat urutannya. Pertama, ternyata sampai hari ini keputusan Menkumham itu belum ada. Tidak ada dokumen satu pun yang menunjukan adanya keputusan Menkumham, tidak ada. Yang ada hanya koferensi pers, seolah-olah dia bikin keputusan, dan sekarang pengin nyeret-nyeret presiden.

Ini kan tambah kacau nanti,” tandasnya. Yang menarik, desakan agar Presiden Jokowi segera mereshuffle Menkumham Yasonna Laoly dari jabatannya tidak hanya datang dari Fraksi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta beberapa partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP), desakan bahkan sudah muncul dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Politikus Nasdem Zulfan Lindan dalam dialog interaktif di salah satu stasiun televisi swasta mengatakan, menteri yang tidak mampu menjalankan tugasnya memang harus diganti. ”Kalau Menkumham (Yasonna Laoly) memang dianggap tidak bisa bekerja seperti yang diharapkan, bagi saya sah-sah saja dia direshuffle,” ungkap Zulfan. Dia mengatakan, dalam sebuah pemerintahan, reshuffle bukan hal luar biasa. Karena itu, kata Zulfan, meski NasDem partai pendukung pemerintahan duet Jokowi-Jusuf Kalla, tapi NasDem akan berpikir obyektif. Artinya, tidak akan melakukan pembelaan mati-matian kepada menteri yang tidak bisa mendukung program-program pemerintah. Zulfan juga menyayangkan setiap kebijakan yang diambil Yasonna berbuntut kontroversi. Padahal, Yasonna notabene menteri yang berlatar belakang kader partai. ”Menteri yang dari partai semestinya lebih tahu dan menguasai dibanding menteri yang bukan berasal dari partai. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI,” tukas anggota DPR RI kelahiran Banda Aceh tersebut.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Udah Tepuk Tangan ...........................................................................................dari halaman 1 Jamsostek Security .............................................dari halaman 1 sejumlah elemen masyarakat dan kelompok pegiat antikorupsi tersebut, tikus-tikus pencuri uang Negara itu tentu berduka. Melalui Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, presiden mengingatkan Menkumham untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip keadilan masyarakat. “Itu arahan presiden yang meminta Menkum HAM agar rasa keadilan (dipertimbangkan) juga,” kata Andi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/3). Meski demikian, dia menambahkan, Yasonna belum secara resmi membawa isu soal revisi ketentuan pengetatan remisi ke presiden. Menteri berlatar politikus PDIP itu hanya sempat melapor sedang melakukan kajian terkait isu tersebut. “Kalau memang sudah siap, wacana itu akan dikaji di rapat kabinet, di situ akan disidangkan,” tuturnya, dilansir Rakyat Merdeka Online. Sebelumnya, gelombang kritik dan sorotan memang belum bisa menggeser niat Yasonna untuk mengusung perubahan aturan pasal 34 A PP No 99 Tahun 2012. Di situ diatur bahwa pemberian remisi terpidana kasus korupsi, terorisme, narkotika, kejahatan HAM berat, dan kejahatan terhadap keamanan Negara, memiliki sejumlah syarat. “Setelah putusan pengadilan itu urusan saya. Coba lihat UU KPK, ada enggak disebutkan bahwa KPK menentukan remisi? No! Jaksa juga No! Di sini kewenangan kami Kemenkumham,” tegas Yasonna, di kantor Kemenkumham. Ia mengatakan, lembaga penegak hukum punya ranah masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Polisi diberi

Kemarin, pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK, Johan Budi SP menegaskan bahwa lembaganya menghormati penuh kewenangan Kemenkumham terkait remisi koruptor yang menjadi narapidana. Hanya saja, KPK memang menyayangkan jika pemerintah memperlunak aturan pemberian remisi bagi koruptor. “Ini ada miskomunikasi. Bagi KPK, remisi itu domainnya dari Kemenkumham, begitu juga saat jadi narapidana. Tapi, dalam PP, ada mekanisme KPK diminta rekomendasi. Apakah orang itu justice collaborator (membantu pengungkapan kasus korupsi, red) atau pelaku utama,” kata Johan kepada wartawan, Rabu (18/3). Johan mengaku belum tahu ketentuan dalam PP 99/2012 yang akan direvisi. Namun, dia memastikan bahwa KPK tidak keberatan jika ketentuan tentang rekomendasi itu dihapuskan. Menurutnya, KPK hanya akan keberatan jika revisi bertujuan untuk memperingan syarat remisi untuk koruptor. Eks juru bicara KPK ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap koruptor tidak boleh disamakan dengan pelaku kriminal lainnya. ”Kalau maksud menkumham (merevisi) agar semua narapidana mendapat remisi, menurut saya kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu extraordinary crime (kejahatan luar biasa, red), sehingga harus diperketat, jangan disamakan dengan maling ayam,” pungkas Johan Budi.

kewenangan penyidikan, kejaksaan punya tugas penuntutan, dan KPK memiliki wewenang keduanya. Dan semuanya, kata Yasonna, tugasnya itu berakhir setelah hakim memvonis terdakwa di pengadilan. Dia mengaku sepakat jika terdakwa korupsi harus dihukum berat. Namun, hal itu bisa dilakukan ketika mengadili terdakwa saat persidangan. Itulah, lanjut Yasonna, yang bisa dilakukan baik kejaksaan maupun KPK untuk menuntut lebih tinggi hukuman terhadap terdakwa di pengadilan. “Kenapa enggak di situ saja. Hai, loe enggak kooperatif, loe enggak whistle blower. Kalau normalnya tuntutan 5 tahun, gua tuntut loe jadi 9 tahun. Di situ kewenangan dia (KPK dan kejaksaan),” ujarnya. Namun, di sisi sebaliknya, sejumlah pihak menganggap bahwa ketentuan pengetatan remisi bagi koruptor harus tetap dipertahankan. Sebagian besar menganggap bahwa kejahatan korupsi termasuk extraordinary crime yang harus mendapat perlakuan-perlakuan khusus pula. “Sekali lagi, (Menkum HAM) diminta agar rasa keadilan masyarakat diperhatikan,” tegas Seskab Andi Widjajanto, saat disinggung apakah niat Yasonna itu bertentangan dengan Nawacita Jokowi-JK atau tidak. Sementara itu, Karopenmas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto menuturkan, Polri tentu harus patuh bila pemerintah memutuskan memberikan remisi kepada koruptor. “Kami sebagai pelaksana tentu menerimanya,” paparnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

SUPER SALE disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 18 MARET S/D 24 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.788

Hanya

8.550

Hanya

2.488 Ribu

6.388 Ribu

17.650

9.850

Hanya

3.688 Ribu

6.788 Ribu

Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

18.750

Hanya

ELLIPTICAL BIKE

Hanya

7.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.750

8.950

Hanya

3.388 RB

3.588 Ribu

Hanya

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

23.550

Hanya

8.588 Ribu

IDC 838 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

EASY TO ORDER & PAYMENT

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

9.388 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.850

Hanya

2.588 Ribu

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH) 5.650

Hanya

1.888 Ribu

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.688 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN BODY SHOP TGL 16 MARET S/D 22 MARET 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 16 MARET S/D 30 MARET 2015

Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dipanggil Kejari Pontianak, Rabu (18/3). BPJS Ketenagakerjaan memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait kejanggalan proyek pengadaan jasa pengamanan DPRD Kota Pontianak yang dianggarkan pada tahun 2014 lalu sebesar Rp400 juta lebih dengan kerugian negara Rp67 juta. Saat itu ketua badan anggaran di DPRD Kalbar masih dipimpin Ketua DPRD Hartono Azas. Dokumen atau kuitansi pembayaran jaminan ketenagakerjaan untuk security berblanko Jamsostek Ketenagakerjaan, kemudian ditandatangani pegawai keuangan bernama Mohammad Tunggul Anggo untuk pembayaran selama 12 bulan. Ketika penyidik Kejari Pontianak meminta keterangan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, ditunjukkanlah kuitansi yang digunakan PT. Prospek Usaha Mandiri untuk jaminan ketenagakerjaan para security DPRD Kota Pontianak pada tahun 2014 sebanyak 12 lembar. Perwakilan Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang diwakilkan Kabid Pemasaran BPJS, Yadi Hadrianto menegaskan, kuitansi tersebut fiktif alias palsu. “Penyelidikan yang kita lakukan atas dugaan korupsi dalam pengadaan Jasa Pengamanan DPRD Kota Pontianak sudah ada titik terang. Ternyata kuitansi pembayaran Jamsostek menggunakan kuitansi fiktif,” ungkap Kasipidsus Kejari Pontianak,

Makhpujat, Rabu (18/3). Makhpujat menegaskan, kuitansi fiktif itu diakui BPJS Ketenagakerjaan. “Ada dua alasan yang diberikan pihak BPJS menyatakan kalau kuitansi Jamsostek Ketenagakerjaan security itu fiktif,” jelasnya. Berdasarkan hasil keterangan dari Kabid Pemasaran BPJS, Yadi Hadrianto, disebutkan fiktif, karena sejak 1 Januari 2014 tidak ada lagi nama Jamsostek Ketenagakerjaan, melainkan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kuitansi yang dilaporkan kepada Sekwan Kota Pontianak dan PPK serta PPTK adalah Jamsostek Ketenagakerjaan. “Alasan yang kedua, kuitansi itu dikatakan fiktif, karena nama pegawai keuangan Mohammad Tunggul Anggo yang menandatangani pada tahun 2014 kemarin itu juga fiktif. Tidak ada pegawai BPJS Ketenagakerjaan bernama sebagaimana yang menandatangani kuitansi itu,” tegas Makhpujat. Mohammad Tunggul Anggo yang menandatangani kuitansi tersebut ternyata sejak Oktober 2013 lalu sudah tidak bekerja di Jamsostek Ketenagakerjaan/BPJS. “Anehnya dalam laporan pada tahun 2014 kepada Sekwan, PPK dan PPTK, Mohammad Tunggul Anggo yang menandatangani kuitansi. Inikan aneh. Orang yang sudah tidak bekerja atau tidak lagi menjadi pegawai dapat menandatangani kuitansi pembayaran, bahkan kuitansi pembayaran itu fiktif lagi,”

kesal Makhpujat. Tak hanya itu, Mohammad Tanggo ini, diungkapkan Kasipidsus, berhenti menjadi pegawai Jamsostek Ketenagakerjaan pada tahun 2013 itu, dikarenakan dia tenaga out sourcing. “ Mo ha m ma d Tu n g g u l Anggo itu tenaga out sourcing yang habis masa kontrak pada tahun 2013 lalu. Jadi ini jelas fiktif, ada dua alasan kuat yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak kami dalam melakukan penyelidikan ini,” ungkapnya. Mengenai berapa jumlah nominal per kuitansi, Makhpujat mengaku perlu dilihat lagi buktinya dan penyelidikannya diperdalam lagi. Mengingat kuitansi pembayaran diberikan PT. Prospek Usaha Mandiri kepada Sekwan itu saja sudah fiktif. “Kuitansi saja sudah fiktif, apalagi nominalnya,” katanya. Makhpujat mengungkapkan, jadwal pemanggilan selanjutnya Kamis (19/3) hari ini ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). “Besok (hari ini) dijadwalkan PPTK yang harus memberikan keterangan kepada kami terkait Jasa Pengamanan DPRD Kota Pontianak ini. Kami harap PPTK datang serta membawa dokumen-dokumen penting dalam pengadaan jasa pengamanan itu,” harap Makhpujat.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Pengacara Lulung ................................................dari halaman 1 Razman selanjutnya dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. “Tim jaksa Intel Kejagung dan Kejari Panyabungan telah menangkap Razman Arief Nasution dan dieksekusi ke LP Cipinang,” kata Tony, Rabu (18/3). Razman pun akhirnya dibawa ke LP Cipinang. Razman divonis penjara tiga bulan oleh Pengadilan Tinggi Medan, Sumut. Razman kemudian, mengajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA nomor 1260 K/Pid/2009. Razman sebelumnya menegaskan, tidak akan bersedia dieksekusi. Dia menyebut sudah membuat pernyataan tertulis, sesuai pasal 197 KUHAP tidak bisa dieksekusi. “Dan itu sesuai putusan MK (Mahkamah Konstitusi)

tanggal 22 November 2012,” kata Razman saat dihubungi wartawan, Jumat (13/3) lalu. Tak Masalah DPRD DKI Jakarta tidak mempermasalahkan penangkapan terhadap pengacara Razman Arif Nasution oleh tim Intel Kejaksaan Agung dan tim dari Kejaksaan Negeri Panyabungan, Mandailing Natal. “Inikan masalah hukum yang harus dia tanggung. Kalau dia bermasalah dengan hukum ya resikonya harus ditahan. Jadi enggak ada masalah buat kita,” kata anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman saat dihubungi wartawan, Rabu (18/3). Penangkapan Razman yang punya catatan pernah menjadi pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) itu, sambung Prabowo, tidak akan meng-

ganggu laporan anggota DPRD. Mereka melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan beberapa pasal. “Kuasa kita kan kepada kantor pengacaranya Eggi Sudjana. Jadi bukan kepada dia pribadi, jadi enggak ada masalah,” ucap Prabowo. Prabowo menjelaskan, laporan dari anggota dewan sudah diterima oleh kepolisian. “Nah laporan kita kan diterima oleh Polri. Artinya akan berjalan juga,” ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Ia menyatakan penangkapan Razman tidak akan berpengaruh terhadap laporan anggota DPRD ke kepolisian. “Ganti pengacara, sederhana saja,” tandasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Ibas Harus ........................................................................dari halaman 1 Dia digarap sebagai saksi dalam perkara pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi Universitas Udayana tahun anggaran 2009. “Banyak (terima uang), dari banyak proyek. Pokoknya banyaklah (uang) yang ke Mas Ibas,” terang pria yang tampil mengenakan kemeja tangan panjang biru itu. Suami Neneng Sri Wahyuni itu mengaku, telah menyampaikan ke mana saja aliran dana dari proyek yang disidik KPK kepada penyidik. Karena itu, dia memastikan bahwa Ibas yang kini menjabat Ketua

Fraksi Demokrat di DPR layak menjadi pesakitan kasus korupsi. “Ya harus tersangka lah,” tegas Nazar sambil digiring ke mobil tahanan KPK. Selama proses pemeriksaannya sebagai saksi di KPK, Nazaruddin kembali berkicau soal keterlibatan Ibas dalam sejumlah proyek yang terindikasi korup. Beberapa diantaranya yakni proyek pembangunan pusat olah raga Hambalang, dan proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Nazaruddin juga sebelum-

nya menyebut Ibas pernah menerima uang sebanyak USD200 ribu atau sekitar Rp2,3 miliar, terkait proyek Hambalang. Proyek di SKK Migas dan pembangunan anjungan lepas pantai (offshore) bersama dengan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, dia juga termasuk di dalamnya. Ibas sendiri dalam beberapa kesempatan sudah membantah setiap tudingan dari Nazaruddin yang juga terpidana kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games Palembang.

Re-editing: Hamka Saptono

SPORT

Rakyat Kalbar

Kamis, 19 Maret 2015

MENANG DRAMATIS 3 -2

MELEWATI 120 menit di Vicente Calderon pada leg kedua 16 besar Liga Champions, Rabu (18/03) dengan agregat 1-1, Atletico Madrid memusnahkan harapan Bayer Leverkusen melalui kemenangan 3-2 di babak adu penalti. Tuan rumah langsung berusaha menekan pertahanan Leverkusen, tapi Roger Schmidt sudah menyiapkan penangkalnya. Baru pada menit ke-11 muncul peluang gol, tendangan Karim Bellarabi melebar. Kedua tim saling berebut penguasaan bola, Miguel Moya mengalami cedera setelah menangkap bola yang berada dalam jangkauannya. Jatah pergantian pemain Atletico berkurang dengan dimasukkannya Jan Oblak di menit 23. Empat menit kemudian skor berubah dan pendu-

kung Atleti bersorak kegirangan. Leverkusen gagal menjauhkan bola dari pertahanannya, sundulan demi sundulan membuat si kulit bundar mengarah ke Mario Suarez di dalam kotak penalti. Tanpa banyak bicara ia melepas tendangan ke arah gawang yang sebenarnya tidak keras namun bola sedikit berbelok setelah mengenai kaki Omer Toprak dan membuat Leno mati langkah. Dalam sebuah momen Mandzukic sampai turun ke belakang dan berhasil melakukan blok atas tendangan Son. Sejumlah pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas pula dengan sederet tendangan penjuru tak mampu dimaksimalkan Los Colchoneros untuk menambah keunggulan. Babak pertama pun usai dengan skor 1-0. Di awal

45 menit kedua, Simeone langsung memainkan Raul Garcia dan menarik Cani. Tetapi pergantian itu tidak memberi efek yang signifikan dalam serangan demi serangan yang dibangun. Satu jam berlalu tanpa ada ancaman berarti dari kedua kubu. Empat kartu kuning dikeluarkan wasit Nicola Rizzoli sepanjang 20 menit berikutnya. Dan dari sebuah serangan Antoine Griezmann memberi umpan pada Arda Turan. Tendangan pemain Turki itu gagal diamankan dengan baik oleh Leno namun bola berhasil dibuang oleh pertahanan tim tamu. Agregat 1-1 bertahan hingga usai 90 menit. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak extra time. Sayangnya dengan permainan keras yang kadang

menjurus kasar selama 2 x 15 menit peluang-peluang yang muncul dari kedua tim tidak cukup membahayakan atau mengancam. Kiessling, Rolfes, Fernando Torres maupun Arda Turan gagal mengubah skor. Mau tak mau satu tempat di perempat final harus diperebutkan melalui adu penalti. Cukup mengejutkan karena penendang pertama dari masing-masing tim, Raul Garcia dan Hakan Calhanoglu gagal menjalankan tugasnya. Begitu pula Omer Toprak dan Koke. Dan kegagalan Leverkusen berlanjut pada penendang kelima, saat Torres sukses melakukan eksekusi, tendangan Kiessling justru melambung. Los Rojiblancos pun melaju ke perempat final dengan kemenangan 3-2 dari adu penalti. (*)

Lima Kali Tersingkir Secara Beruntun ARSENAL tersingkir dari Liga Champions meski berhasil mengalahkan AS Monaco dengan skor 2-0 di Stade Louis II, Rabu (18/03) dini hari. Ini adalah kelima kalinya secara beruntun Arsenal selalu tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions. Dua gol dari Olivier Giroud dan Aaron Ramsey ternyata tak mampu menyelamatkan The Gunners. Hasil ini membuat agregat skor menjadi 3-3 dan Monaco berhak melaju ke perempat-final dengan keunggulan produktivitas gol tandang. Kedua tim memulai pertandingan dengan tensi tinggi. Jual beli serangan langsung tercipta di awal babak pertama. Sebagai tuan rumah, Monaco tak segan untuk menggempur lawannya. Perlahan tapi pasti Arsenal akhirnya berhasil mengambil alih dominasi pertandingan. The Gunners tampil percaya diri dan berkali-kali melancarkan serangan sporadis ke daerah pertahanan lawannya. Namun Monaco bertahan dengan sangat baik sehingga sering mematahkan serangan yang dilancarkan Alexis Sanchez, Danny Welbeck dan juga Olivier Giroud. Dalam kondisi tertekan, tuan

AS MONACO 0:2 ARSENAL, AGREGAT 3:3 rumah lebih banyak menunggu dan melancarkan serangan balik kilat jika memiliki kesempatan. Usaha Arsenal untuk memecah kebuntuan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-36. Mendapat umpan terobosan dari Welbeck, Giroud langsung menendang bola dan sempat diblok kiper Danijel Subasic. Namun bola muntah kembali ditendang Giroud dan masuk ke gawang. Unggul, Arsenal menjadi semakin agresif dalam menyerang. Nampak jelas mereka tidak puas hanya unggul dengan satu gol. Akan tetapi sampai wasit menghentikan babak pertama tak ada tambahan gol yang tercipta. Memasuki babak kedua Arsenal masih belum punya rencana untuk mengurangi tekanan. Beberapa kali mereka mengancam melalui Giroud, Mesut Ozil dan Santi Cazorla, tapi sayangnya belum ada yang menemui sasaran. Di sisi lain, Monaco memutuskan untuk bertahan total. Mereka tak berani bermain terbuka

Entertainment

dan selalu mengandalkan serangan balik yang cepat. Meski begitu, pertahanan tuan rumah begitu rapat sehingga tak mudah ditembus pemain Arsenal. Arsenal pun akhirnya berhasil menambah keunggulan melalui pemain pengganti Aaron Ramsey di menit ke-79. Layvin Kurzawa berniat membuang bola dan ternyata jatuh tepat di kaki Ramsey. Pemain asal Wales itu menendang bola dan bersarang di pojok gawang Monaco. Setelah unggul dua gol, pasukan Arsene Wenger semakin rajin menggempur pertahanan tim tuan rumah. Beberapa peluang sempat mereka dapatkan melalui usaha Alexis Sanchez, Giroud, dan Ramsey namun tetap saja gagal menambah skor hingga akhir pertandingan. Arsene Wenger mengeluhkan dua hal dalam kegagalan timnya lolos ke perempat final Liga Champions saat menghadapi Monaco. Pertama, banyaknya peluang yang terbuang serta keputusan wasit yang merugikan Arsenal.

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Jika dilihat dari berbagai peluang yang tercipta, Wenger mengatakan Arsenal harusnya sudah bisa menang besar pada babak pertama. Namun beberapa peluang itu terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang buruk. Wenger juga mengeluhkan kinerja wasit Svein Oddva Moen yang dianggapnya tidak berpihak kepada Arsenal. Wenger menilai wasit banyak membuat keputusan yang merugikan Arsenal pada babak pertama. â&#x20AC;&#x153;Kami menunjukkan permainan yang kami inginkan. Pada babak pertama, kami harusnya sudah bisa membalik kedudukan. Kami memiliki lima peluang emas. Saya rasa kami juga tidak beruntung dengan berbagai keputusan wasit, terutama pada babak pertama,â&#x20AC;? cetus Wenger. (*)

Pilihan Hotel, Resto, CafĂŠ, Spa & Karaoke Tepat

Rakyat Kalbar Kamis, 19 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

PERAIRAN SUKALANTING MASIH MARAK ILLEGAL LOGGING

MUAT KAYU ILEGAL KM BERKAT USAHA DIAMANKAN Pontianak-RK. Ternyata di perairan Kubu Raya perbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang masih dijadikan sarana angkutan kayu-kayu ilegal. Ini menandakan aktivitas illegal logging di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang masih marak. Direktorat Kepolisian Air (Dit Pol Air) Polda Kalbar mengungkap sindikat illegal logging di perairan Sukalanting Sungai Kapuas, Kubu Raya. Polisi mengamankan Kapal Motor (KM) Berkat Usaha yang membawa kayu tanpa dokumen, Selasa (17/3). Penangkapan dilakukan ketika jajaran Dit Pol Air Polda Kalbar melakukan patroli di malam hari di perairan Kalbar, tepatnya di Sungai Kapuas KM. Berkat usaha saat diamankan Dit Pol Air Polda Kalbar, lantaran diduga membawa kayu hasil dari ilegal loging. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

seputaran Kabupaten Kubu Raya. Di perairan Sukalanting, jajaran Dit Pol Air yang melakukan patroli menemukan kapal yang sedang membawa kayu. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan kayu olahan jenis mabang dan bengkirai ukuran papan dan balok, jumlahnya sekitar enam kubik. Ketika nakhoda-nya ditanya mengenai kelengkapan dokumen, ternyata tidak bisa menunjukkannya. Kayu itu ternyata hasil pembalakan liar. “Dit Pol Air berhasil mengamankan kayu hasil pembalakan liar di perairan Sungai Kapuas tepatnya di Sukalanting, Kubu Raya,” ungkap Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Nowo Winarti, kemarin. Menurut AKBP Nowo, penangkapan yang dilakukan jajarannya itu memiliki dasar yang kuat. Halaman 15

Ilustrasi. Net

WARUNG MAKAN SLAMET TAK SELAMAT DARI API Putussibau. Warung Makan milik Slamet di Jalan Kirin Durian, Kecamatan Putussibau Utara jadi arang karena dilahap api, Rabu (18/3) sekitar pukul 01.00 dini hari. “Saya tidak mengatahui secara pasti sumber apinya dari mana, mungkin saja korsleting listrik, karena tidak ada orang di situ,” ujar A Pet, warga yang tinggal tidak jauh dari warung nahas tersebut Halaman 15

Korupsi Bansos Cetak Sawah di Bengkayang

Ketua Kelompok Tani Dikerangkeng Mantan Kadis Pertanian Tersangka Bengkayang-RK. Ternyata kasus penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD bukan hanya ditemukan di Pemprov Kalbar dan Kota Pontianak, tetapi juga di Kabupaten Bengkayang. Di daerah Bumi Sebalo ini, Bansos yang diselewengkan itu diperuntukkan cetak sawah. Kasus dugaan korupsi Bansos Bengkayang ini sudah lama dibidik Polres Bengkayang. Bansos yang diselewengkan untuk mengelola cetak sawah di Kecamatan Suti Semarang, Bengkayang pada tahun anggaran 2013 lalu. Kini polisi sudah meringkus empat tersangka selaku pengelola anggaran. Keempatnya kini dijebloskan ke tahanan oleh Penyidik Polres Bengkayang. “Kasus ini sudah lama kita selidiki dan mengumpulkan Halaman 15

Kabur, Dor…Spesialis Bobol Kantor Terkapar

Matius Buncek

Musa Lesmana

Kornelius Kasim

Maskus Sasi

Dikadali Pengembang, Warga Gang Mandiri Blokir Jalan Sungai Raya-RK. Merasa dibohongi pengembang perumahan, warga Gang Mandiri, Jalan Adi Sucipto, Dusun Teluk Indah, Desa Teluk Kapuas, Sungai Raya, Kubu Raya meradang. Mereka memblokir jalan Gang Mandiri, agar pengusaha property itu tak bisa beraktivitas. Warga Gang Mandiri, Budiman mengatakan, semenjak masuknya beberapa pengembangan perumahan sejak tahun 2011 lalu, jalan lingkungan di wilayah ini kondisinya semakin rusak. Semua

ini akibat dilalui kendaraan yang mengangkut material untuk pembangunan perumahan. “Sebelum ada pengembang perumahan masuk ke sini, jalan kami tidak seperti ini. Pengembang hanya menjanjikan akan memperbaikinya, tapi nyatanya semakin hari kondisi jalan semakin rusak,” kesal Budiman, Rabu (18/3). Warga lainnya, Oebor mengatakan, beberapa pengembang perumahan di Gang Mandiri sebelumnya telah menyepakati

perjanjian antara warga dengan pihaknya. Dalam perjanjian itu disebutkan, pihak pengembang akan memperbaiki jalan lingkungan pada akhir tahun 2014 lalu. Namun hingga kini hal tersebut hanyalah janji tanpa ada realisasi. “Selain jalan yang semakin hancur, sejumlah drainase yang di buat oleh pengembang juga tidak sesuai keinginan warga. Akibatnya banyak saluran air yang tersumbat,” ungkapnya. Oebor menegaskan, warga Gang

Mandiri tidak akan membuka blokir jalan tersebut, sampai dengan tuntutan mereka dapat diwujudkan oleh pengembang perumahan ini. “Warga bukannya tidak menerima hadirnya pengusaha di sini, namun bukan berarti pengusaha tersebut juga mengabaikan kepentingan umum. Sudah beberapa kali mereka menjanjikan untuk memperbaiki, namun nyatanya jalan ini semakin hancur,” kesal Oebor. (sul)

PNS Pesta Sabu Terancam Minimal 4 Tahun Penjara Jakarta-RK. Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Gembong Yudha menegaskan, masyarakat yang kedapatan memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba bakal dijerat sanksi pidana dengan hukuman minimal empat tahun penjara. Aturan ini berlaku menyeluruh untuk seluruh masyarakat, baik dia itu PNS, karyawan swasta, pedagang, mahasiswa, dan lain-lain.“Untuk kasus narkoba, tidak ada pembedaan hukuman. Apakah dia itu aparat hukum atau tidak, PNS atau tidak, sama-sama hukumannya yaitu diancam minimal empat tahun penjara,” Halaman 15

Edi Kurniawan saat diberikan pertolongan medis di RS Anton Soedjarwo Polda Kalbar. OCSYA ADE CP-RK

Pontianak-RK. Tiga pelaku kejahatan dengan kekerasan ditangkap Tim Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak, Selasa (17/3) malam. Salah satunya Edi Kurniawan, 28, warga Jalan Johan Idrus, Gang Pancawarna, Pontianak Kota. Edi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas, karena berusaha kabur dari kepungan polisi. Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andy Yul Lapawesean mengatakan, penangkapan terhadap Edi berdasarkan LP/358/II/2015/Kalbar/ Resta PTK, tertanggal 8 Februari 2015. Edi Kurniawan merupakan pelaku pembobol kantor PT New Ship Nusa Bersama di Jalan Sultan Abdulrahman, Pontianak Kota, tepat di samping Pengadilan Negeri Pontianak, sekitar November 2014 lalu sekitar pukul 02.00 Wib. Penangkapan Edi sendiri dilakukan sekitar pukul 16.50 Wib, Selasa itu, di rumah kosnya di Jalan Dr Sutomo Gang Orde Baru, Pontianak Kota. “Di lokasi penangkapan, tersangka mengaku ada tiga tempat yang telah dibongkarnya. Sedikit lengah, tersangka berusaha kabur, lalu kami terpaksa melumpuhkan, karena tidak ingin kehilangan tersangka lagi,” ungkap Andi Yul, Rabu (18/3) sore. Sebelumnya, kata Andi Yul, pada Februari 2015, tim telah menangkap AH, 34, warga Jalan Suwignyo, Gang Kemakmuran, Pontianak Kota yang juga kawanan Edi Kurniawan. Halaman 15

Geng Motor Pakai Seragam Brimob Milik Bapaknya Kedua pengedar narkoba saat diamankan Satrestik Polresta Pontianak. OCSYA ADE CP-RK

Dua Pengedar Narkoba Dibekuk Pontianak-RK. Satuan Reserse Narkotika (Sat Restik) Polresta Pontianak kembali menciduk pengedar Narkoba. Kali ini Gomgom Mangungsong alias Gom, 39, diciduk di kediamannya, Jalan Rasau Jaya I, Patok 4, Kubu Raya. Kasat Restik Polresta Pontianak, Kompol Dhani Catra Nugraha mengungkapkan, penangkapan terhadap Gom membutuhkan waktu beberapa hari untuk pengintaian. “Dia ini cukup licin. Pernah ditangkap, tapi tidak ada BB (barang bukti)-nya,” ungkap Dhani, kemarin. Namun, lanjut Dhani, Gom tak bisa berkilah lagi saat petugas menggeledah rumahnya. Petugas menemukan 13 paket

Narkoba jenis sabu siap edar, dua bong (alat isap sabu), timbangan elektrik, peralatan lain sebagai pelengkap konsumsi sabu, serta Ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi. “Dia tak bisa berkilah lagi. Dia pun tak melawan saat kami tangkap. Penangkapan ini juga dasar laporan warga sekitar yang resah dengan aktivitas haram itu,” ungkap Dhani. Kepada petugas, Gom mengaku mendapatkan sabu itu dari pria berinisial EL yang kini sudah DPO (daftar pencarian orang). Usai ditangkap, Gom beserta barang bukti langsung digelandang ke Mako Sat Restik Polresta Pontianak untuk

diproses. Ditegaskan Dhani, Gom terancam dipenjara paling rendah lima tahun dan paling lama 20 tahun. “Sesuai Undangundang No 35 tahun 2009, pasal 114 ayat 1, sub pasal 112 ayat 1. Paling rendah dia dipenjara lima tahun, paling lama 20 tahun,” tegasnya. Sementara itu, sehari sebelum penangkapan Gom, Sat Restik Polresta Pontianak juga menangkap Febriansyah alias Febri, 25, di kediamannya, Jalan Husein Hamzah, Pontianak Barat. Febri juga sama dengan Gom sebagai pengedar sabu. Namun, area dagangnya berbeda. Halaman 15

Tasik-RK. Polres Tasikmaaya serius memberantas berandalan bermotor yang kerap melakukan aksi kriminal. Bahkan, pada Minggu dini hari (15/3), polisi sampai memburu terduga anggota geng motor itu ke gang-gang perumahan warga di kawasan Sutisna Senjaya, Kota Tasik. Karena para begundal jalanan itu berusaha melarikan diri. Kabag Ops Polres Tasikmalaya Kota Kompol Ricky Lesmana mengatakan pengejaran terhadap para berandalan bermotor itu dimulai dari Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP). Saat itu, polisi yang telah mendapatkan informasi seputar keberadaan berandalan motor. Polisi pun langsung bergerak dan mengejar mereka. Kawanan berandalan motor itu kabur ke arah Jalan Sutisna Senjaya. Beberapa di antara mereka masuk ke dalam gang dan lari rel kereta api. Polisi tak menyerah. Korps baju coklat ini pun turun Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Bappeda Lemah Identiﬁkasi Hasil Musrenbang Kubu Raya. Kepala Bappeda Kubu Raya, Nurmarini mengakui beberapa kelemahan dalam mengidentifikasi usulan-usulan yang menjadi prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan. “Usulan desa yang sudah kita batasi sampai lima saja, tetapi setelah kita rekapitulasi usulan itu menjadi membeludak,” katanya. Menurutnya, usulan tersebut juga belum didukung berapa besar anggaran yang dibutuhkan, sehingga jumlah anggaran yang muncul hasil musrenbang di kecamatan tersebut menjadi sangat besar. “Kadangkadang usulan itu tidak keluar. Ternyata yang keluar yang tidak diusulkan,” ungkapnya. Hal ini terjadi, sebut Nur, karena memang pihaknya belum mampu mengidentifikasi mana yang betulbetul menjadi prioritas, dan mana yang sesuai kebutuhan, sehingga lebih menjurus ke daftar keinginan. “Kita hanya membatasi lima usulan saja khusus fisik. Kita juga minta setiap SKPD untuk usulan kecamatan untuk menyusun rencana kerja di kecamatan. Sehingga setiap SKPD juga harus mengantongi database, seperti patut atau layakkah usulan itu menjadi rencana kerja di SKPD,” ucapnya. Meski begitu, Pemkab Kubu Raya tetap berusaha menjadikan hasil musrenbang di kecamatan sebagai basis perencanaan kerja. “Tapi itu masih hasil musrenbang di kecamatan,” katanya. Menurutnya, SKPD juga memiliki prioritas yang terkadang di luar yang direncanakan oleh kecamatan. “Juga ada pokok-pokok pikiran dari DPRD, dan memang harus disinergikan,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 19 Maret 2015

Kades se-KKR Curhat ke Mendes PDTT

Anggaran Desa Hanya Rp 150 Juta per Tahun Kubu Raya. Meski Undangundang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan setiap desa mendapatkan bantuan dari pusat minimal Rp 500 juta sampai Rp 1,5 miliar per tahun. Namun, Kabupaten Kubu Raya hanya mendapatkan Rp 18 miliar lebih untuk 118 desa. Keluhan itu disampaikan saat Bupati Kubu Raya Rusman Ali bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepala desa (Kades) melakukan teleconference dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Marwan Jafar di Ruang Rapat Bupati, Rabu (18/3). “Yang paling mendasar ditanyakan kepala desa, mengapa UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan desa mendapatkan bantuan dari pusat minimal Rp 500 juta sampai Rp 1,5 miliar

per tahun. Tetapi Kubu Raya hanya mendapatkan Rp18 miliar lebih. Kalau dibagikan ke 118 desa, maka setiap desa hanya mendapatkan lebih kurang Rp 150 juta per tahun,” ungkapnya. Selain itu, Rusman Ali juga meminta para kades untuk menyampaikan kepada Mendes PDTT potensi di desanya masing-masing, sehingga dapat diprogramkan di kementerian. “Serta dapat menginput apa saja yang diperlukan oleh masing-masing desa yang ada di Kubu Raya,” katanya. Di tempat terpisah, Ketua Komunikasi Kepala Desa se-Kubu Raya, Mat Lyas menyebutkan, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan dana yang dialokasikan dari pusat ke pedesaan, karena memang dana itu belum sesuai aturannya yang telah ditentukan.

Bupati Kubu Raya Rusman Ali bersama kepala SKPD dan beberapa kepala desa melakukan teleconference dengan Mendes PDTT, Marwan Jafar. Syamsul Ariﬁn

Selain itu, ungkap lelaki yang juga Kades Kuala II ini, disinggung juga mengenai daerah pesisir, dan Badan Usaha Milik Desa. “Kami sangat mengharapkan agar para menteri lebih detail lagi untuk memberikan

penjelasan lebih lengkap, agar kades di Kubu Raya mengetahui jumlah yang dianggarkan,” ucapnya. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur desa yang dirasakan masih minim,

sehingga anggaran APBD Kubu Raya tidak mampu mencukupi. “Kami berharap dari pusat untuk mengalokasikan ke desa Kubu Raya, agar pembangunan bisa tercapai dan bermanfaat bagi orang banyak,” katanya. (sul)

Kemenpera Bantu 983 RTLH Perbaiki Rumah Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengatakan, tahun ini Kabupaten Kubu Raya mendapatkan bantuan perbaikan 983 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). “Kita sangat bersyukur sekali, karena tahun ini kita kembali mendapatkan bantuan perbaikan 983 RTLH dari Kemenpera. Tahun 2014 lalu kita juga mendapatkan bantuan serupa untuk perbaikan

922 rumah,” kata Rusman Ali di Sungai Raya. Dia mengatakan, jumlah bantuan perbaikan rumah tersebut memang sudah diketahui. Namun untuk pencairan dananya, Pemkab Kubu Raya masih menunggu informasi lanjutan dari kementerian terkait. “Jika sudah ada informasinya, maka akan segera kita sosialisasikan kepada masyarakat. Karena nantinya bantuan perbaikan RTLH ini akan

langsung disalurkan ke rekening masyarakat, dengan nilai bantuan antara Rp 7 juta sampai Rp 15 juta untuk setiap rumah,” tuturnya. Rusman Ali menjelaskan, agar dana tersebut bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat penerima. Pemkab Kubu Raya akan melibatkan TNI AD untuk membantu masyarakat melakukan perbaikan rumahnya, dimana Pemkab Kubu Raya juga menganggarkan dana sebesar

Rp 200 ribu untuk setiap rumah yang akan diberikan kepada prajurit TNI AD. “Anggaran Rp 200 ribu untuk setiap rumah itu kita ambil dari APBD Kubu Raya Tahun 2015, dimana kita ingin agar bantuan yang diberikan oleh kementerian itu bisa benarbenar digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki rumahnya. Ini kita lakukan karena pada saat kampanye dulu saya melihat ada masyarakat yang mendapat-

kan bantuan, namun bantuan itu hanya bisa dibelikan bahan bangunan dan tidak dibangun, karena mereka mengaku tidak ada anggaran untuk mengupah tukang,” katanya. Dengan adanya bantuan dari TNI AD, dia berharap masyarakat bisa terbantu untuk melakukan perbaikan rumah. Sehingga masyarakat penerima bantuan bisa menghemat anggaran untuk membayar tukang. (sul)

Rusman Ali

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Bangun PLTU, PLTG dan Pabrik Penyulingan Minyak

Tingkatkan Semangat Kerja Guna meningkatkan semangat kerja jajaran pegawainya, Pemerintah Kabupaten Mempawah akan menggelar Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap Jumat pagi. Senam dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Mempawah pukul 07.00-08.00. “Kegiatan SKJ ini secara khusus ditujukan untuk seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Makanya, kita seluruh kepala SKPD agar mengkoordinir jajarannya untuk mengikuti kegiatan SKJ,” pesan Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah, Mochrizal, Rabu (18/3). Khususnya, sambung Mochrizal, bagi jajaran SKPD yang berada di lingkungan Kantor Bupati Mempawah seperti Inspektorat, Bappeda, BKD, BKBPPPMPAPD, DPPKAD, Satpol PP, Dinas Hubbudpar, KPMPT, dan Sekretariat Daerah diharapkan dapat mengikuti kegiatan SKJ tersebut. “Di samping untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, SKJ juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar pegawai dan SKPD itu sendiri. Agar semakin harmonis dan kompak dalam memberikan pelayanan publik,” pendapatnya. Sebab, imbuh Mochrizal, kebugaran dan kesehatan menjadi hal yang penting dan menentukan dalam menjalankan tupoksi sebagai aparatur negara. Dengan kondisi kesehatan yang baik, maka PNS diyakini mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. “Kalau pegawainya dalam kondisi sakit, maka kinerja juga tidak akan maksimal. Makanya kita lakukan pembinaan kesehatan dan kebugaran, agar pegawai selalu dalam kondisi fit dan siap bekerja dimanapun dan kapanpun,” tukasnya. Di tempat terpisah, Bupati Mempawah, H Ria Norsan menilai, kegiatan SKJ menjadi bagian yang penting dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati dua periode itu pun mewacanakan agar SKJ dilakukan secara rutin, minimal dua kali dalam satu bulan pada setiap Jumat pagi. “Kita akan programkan kegiatan SKJ dua kali dalam satu bulan, yakni setiap Jumat pagi. Sedangkan pada dua hari Jumat lainnya dalam satu bulan itu akan kita isi dengan kegiatan bersih-bersih dan ceramah agama. Jadi PNS bisa mengikuti SKJ dahulu, setelah itu silakan melakukan olahraga lain,” tukas Bupati. (fia) Warga kerap menemukan buah kelapa sawit berceceran di pinggir jalan raya di Rt 01 Rw 02 Desa Kuala Secapah. Diduga buah kelapa sawit itu berasal dari mobil pengangkut yang kerap melintas di wilayah itu. ALFI SHANDY

Lahan Produktif Dibayar Rp 25 Ribu per Meter Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah terus mendatangkan investor untuk mengembangkan wilayahnya. Desa Kuala Secapah dan Kelurahan Tanjung misalnya, akan digarap untuk pembangunan pembangkit listrik dan pabrik penyulingan minyak. Lahan produktif milik masyarakat yang masuk dalam lokasi pembangunan akan dibayar Rp 23-25 ribu per meter. “Total lahan yang akan digunakan investor untuk mendukung pembangunan tersebut sekitar 400 hektar. Mencakup dua wilayah, yakni Desa Kuala Secapah dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mempawah

Hilir,” ungkap Kepala Desa (Kades) Kuala Secapah, Marwadi kepada Rakyat Kalbar, Rabu (18/3) sore. Lahan seluas 400 hektar tersebut, lanjut Marwadi, akan digarap untuk beberapa proyek investasi seperti pembangunan PLTU, PLTG, pabrik penyulingan minyak mentah dan dermaga pelabuhan operasional perusahaan. “Untuk wilayah Desa Kuala Secapah akan menggunakan lahan seluas 160 hektar, sedangkan Kelurahan Tanjung sebanyak 240 hektar. Lokasinya berada di Rt 9, Rt 10, Rt 11, Rt 13, Rt 14 dan Rt 15. Bahkan, kita sudah bertemu langsung dengan investor bersangkutan,” sebutnya.

Terkait proses pembebasan lahan, Marwadi mengaku pihaknya telah membentuk tim di tingkat desa. Tim yang terdiri dari seluruh perangkat desa tersebut akan mengurus proses administrasi kepemilikan tanah milik masyarakat yang masuk dalam kawasan pembangunan. “Tim akan menginventarisir kelengkapan administrasi hingga status kepemilikan lahan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi lahan yang tumpang tindih, atau permasalahan lain yang dapat menghambat proses pembebasan lahan nantinya,” tuturnya. Jika kinerja tim berjalan lancar dan maksimal, dirinya

menargetkan proses inventarisir lahan akan tuntas pada akhir Maret 2015. Selanjutnya, hasil kinerja tim akan disampaikan kepada Pemkab untuk ditindaklanjuti. Dengan begitu, diharapkan proses pembangunan dapat secepatnya dimulai. “Masyarakat pemilik lahan tidak perlu resah. Karena kita sudah menetapkan harga jual pembebasan lahan yang akan dibayarkan. Untuk lahan rawa dibayar Rp 6.000 per meter, sedangkan lahan produktif dihargai Rp 23-25 ribu per meter. Kita minta masyarakat tidak menjual lahannya dengan cukong-cukong tanah,” imbaunya. Lebih jauh, dia meminta

seluruh stakeholder dan masyarakat Desa Kuala Secapah dan Kelurahan Tanjung agar mendukung penuh realisasi investasi tersebut. Karena, keberadaan investasi ini diyakini akan mampu menjadi lokomotif kemajuan dan pengembangan daerah di masa mendatang. “Dengan pembangunan ini, bisa dipastikan desa kita akan semakin maju dan berkembang. Membuka lapangan pekerjaan bagi putra dan putri kita untuk bekerja di daerah sendiri, serta meningkatkan ekonomi rakyat. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat mensukseskan investasi tersebut,” ajaknya. (fia)

Pencairan TP Molor, Pegawai Meradang Mempawah. Molornya pencairan dana Tambahan Penghasilan (TP) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Mempawah membuat sejumlah pegawai meradang. Kabarnya, penundaan disebabkan beberapa pegawai yang enggan menandatangani berkas administrasi lantaran TP yang diterimanya dipotong. Berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, maka pemberian TP berdasarkan penilaian kinerja pegawai itu sendiri. Salah satu indikator penilaian yakni disiplin pegawai masuk kantor yang dibuktikan dengan absensi. Dengan menerapkan sistem absen elektronik,

makanya tingkat kecurangan pegawai bisa diminimalisir. Pemerintah Kabupaten Mempawah telah memberlakukan kategori pemotongan TP sesuai tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai. Misalnya, tidak masuk kantor tanpa keterangan maka dipotong sebesar 5 persen, tidak mengikuti apel pagi dipotong 2 persen dan pelanggaran lain. “Biasanya TP dibayarkan paling lambat tanggal 10 tiap bulan, namun sampai sekarang molor dan tidak tahu kapan akan dicairkan. Kita berharap TP ini segera diberikan, karena memang sangat dibutuhkan untuk operasional, transportasi dan lainnya,” ucap salah seorang pegawai yang

enggan namanya dikorankan, Rabu (18/3). Pegawai lainnya juga membenarkan sampai saat ini dirinya belum menerima TP. Dia pun meminta agar Pemerintah Kabupaten Mempawah memberlakukan aturan secara tegas. Jika memang ada pegawai atau bahkan pejabat yang harus diberikan pemotongan TP, maka aturan tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik. “Percuma dong menerapkan sistem absensi elektronik, jika aturannya tidak ditegakkan dengan benar. Pegawai biasa atau pejabat kalau memang bolos maka harus dipotong TPnya,” tegas pegawai lain. Di lain pihak, Kepala Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mempawah, Firman Juli Purnama menerangkan, pembayaran TP dilakukan oleh masing-masing SKPD. Di BKD sendiri, Firman mengaku tidak ada permasalahan dan sudah dicairkan sesuai porsinya. “Untuk anggaran TP, ada di pos anggaran SKPD masing-masing. Jadi kita tidak tahu anggaran TP di SKPD lain sudah dicairkan atau belum. Pencairan TP itu sendiri bersifat kolektif, tidak bisa perseorangan atau individu. Kalau di BKD, semua sudah dibayarkan, bahkan sudah habis uangnya,” canda Firman yang mengaku sedang berada di Jakarta menghadiri rapat kerja.

Firman pun membenarkan diberlakukannya sanksi berupa pemotongan TP terhadap pegawai yang tidak disiplin. Baik itu tidak masuk kantor tanpa keterangan, atau pun tidak mengikuti apel dan pelanggaran disiplin lain. Ketentuan sanksi itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mempawah. “Semuanya sudah diatur dalam Perbup. Namun sejak menggunakan sistem absensi elektronik, tingkat disiplin pegawai sangat meningkat. Ke depan, sistem ini akan kita pertahankan bahkan akan kita terapkan pada beberapa SKPD yang masih menggunakan absensi manual,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari

Kamis, 19 Maret 2015

Bupati: Ini Bukti Nyata! Ilustrasi/Ist

Nelayan Keluhkan Harga Solar Mahal Ketapang. Nelayan di Desa Sungai Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong mengeluhkan harga solar mahal. Padahal solar tersebut untuk oprasional mereka melaut mencari rejeki setiap harinya. “Harga solar saat ini sangat mahal perliter Rp9 ribu, ada juga Rp10 ribu sampai Rp 11 ribu per liter,” kata Nelayan Desa Sungai Kinjil, Herman, Rabu (18/3). Herman mengaku dahulu pernah beli satu liter solar Rp 15 ribu. Mahalnya harga solar ini sangat membebankan dirinya dan nelayan-nelayan lain. “Harga selor mahal sekali, tentu memberatkan kita sebagai nelayan,” ujarnya. Menurutnya di wilayah Desa Sungai Kinjil ada sekitar 30 nelayan sehingga banyak memerlukan solar. Namun hingga saat ini belum ada perhatian kkhusus dari pihak terkait untuk membantu mereka. Harga solar mahal karena nalayan membelinya kepada pengecer. “Di sini ada kelompok nelayan tapi tidak aktif, semuanya membeli solar masing-masing. Kita beli di kios-kios atau pengecer, tidak ada solar khusus untuk nelayan di sini,” tuturnya. Ia mengungkapkan satu kali melaut menghabiskan solar berkisar tiga hingga lima liter. Sedangkan penghasilan kotor mereka sekali malut sekitar Rp70 ribu. “Semua nelayan di sini masih melaut secara tradisional,” katanya. Pihaknya sudah pernah hendak mencoba meminta bantuan, bagaimana mendapatkaan solar harga murah dari pemerintah khusus untuk melaut. Tapi hal itu urung ia lakukan lantaran banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. “Kita pernah mau ngajukan agar bisa dapat solar bantuan. Kita tanya kepada petugas, katanya banyak syarat kita tak mampu pusing dibuatkannya,” ujarnya. Lantaran biaya oprasional melaut yang besar sehingga penghasilan mereka hanya pas-pas, hanya habis untuk keperluan sehari-hari. “Jadi penghasilan habis untuk keperluan hari-hari saja, tidak ada bisa untuk ditabung,” pungkasnya. (Jay)

Ketapang. Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si mengungkapkan adanya bantuan kecelakaan kerja dari program BPJS ketenagakerjaan bagi kenaga kerja yang meninggal, cacat maupun hal lainya yang berkaitan dengan tenaga kerja merupakan bukti nyata dari program BPJS tersebut. “Artinya program BPJS tenaga kerja sebuah bukti nyata dan banyak manfaatnya. Program bagus serta rumusan bagus,” kata Bupati, Rabu (18/3) usai menerima bantuan secara simbolis dari BPJS ketenagakerjaan yang nantinya akan diserahkan ke ahli waris (alm) Amir Hasan korban kecelakaan. Bupati meminta kepada seluruh perusahaan di Ketapang, baik perusahaan yang berskala besar mau kecil untuk mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Selain untuk melindungi pekerjanya, juga untuk memberikan kesejahteraan, “Kita minta semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial. Biar mereka ada yang melindungi. Ini juga sudah menjadi kewajiban bagi perusa-

Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ahli waris (Alm) Amir Hasan yang diterima Kades pembedilan Kendawangan di Pendopo Bupati Ketapang. HUMAS

haan. Jika tidak, itu melanggar,” kata Bupati. Bupati mengatakan, meskipun tidak semua perusahaan di Ketapang mendaftarkan pekerjanya, namun untuk perusahaan berskala besar, hampir semuanya mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial. “Yang sudah mendaftarkan

itu bagus. Yang belum ini yang harus mendaftarkan,” kata Bupati. Menurutnya, program ini merupakan program dari pusat dan sudah bekerjsama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencover para pekerja yang ada di seluruh Indonesia.

“Ini bagus. Kita sangat mendukung. Karena ini menyalamatkan dan mensejahterakan masyarakat. Semakin banyak perusahaan yang mendaftar, semakin banyak masyarakat yang terjamin,” kata Bupati. Bupati meminta pihak BPJS lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Karena masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang masih belum paham. “Harus lebih gencar lagi disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak binggung. Ikut jaminan sosial ini selalu ada manfaatnya. Salah satunya saat terjadi kecelakaan kerja,” pungkas Bupati. (Jay-Humas)

Hampir Semua Perusahaan Daftarkan Karyawannya ke BPJS Ketapang. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Inono Dachlan, mengatakan untuk perusahaan besar seperti, perkebunan kelapa sawit hampir semuanya mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau perusahaan mikro seperti, pertokoan dan sebagainya masih banyak perusahaan di Ketapang yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS ketenagakerjaan,” kata Inono, Rabu (18/3). Ia menjelaskan, untuk di

wilayah Ketapang ada 227 perusahaan dengan total 42 ribu tenaga kerja yang didaftarkan ke pihak BPJS. Sedangkan untuk persentasenya, hanya sekitar 40 persen dari total perusahaan yang ada di Ketapang. “Yang belum itu masih banyak, khususnya yang mikro seperti pertokoan,” jelasnya. Untuk seluruh Kalbar, Inono menjelaskan, sekitar 77 persen perusahaan belum mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pihaknya akan lebih giat lagi melakukan sosialisasi.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, Inono Dachlan saat memberikan keterangan kepada wartawan. JAIDI CHANDRA

“Sesuai amanat undang-undang, pekerja harus terlindungi jaminan sosialnya. Kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya. Ia berharap, seluruh masyarakat Ketapang dapat terlindungi jaminan sosial. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Pemda untuk hal ini. Bahkan, bagi perusahaan yang tidak mau mendaftarkan tenagakerjanya dikenakan sanksi. “Seperti pencabutan izin usaha oleh Pemda. Karena kita telah berkoordinasi dengan Pemda,” ungkapnya.

Inono mengungkapkan, untuk proses pencairan santunan tidak lama. Jika semua dokumen dan persyaratan sudah lengkap, maka dalam jangka tujuh hari, santunan sudah bisa dicairkan. Rabu siang, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Total santunan yang diberikan sebanyak Rp114.800.000. Jumlah itu termasuk biaya pengobatan dan transportasi pada saat melakukan perawatan kepada korban. (Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Segera Rekrut 16 Ribu Tenaga Pendamping Desa Jakarta-RK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menjawab kegelisahan para kepala desa terkait proses seleksi tenaga pendamping desa sebagai pemilik peran penting dalam penggunaan dana desa yang akan dicairkan April mendatang. Menurutnya, tenaga pendamping merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga proses perekrutannya

Marwan Jafar

Perlu Tiru Pariwisata Pedesaan Ceko dan India Jakarta-RK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menilai, pariwisata pedesaan perlu dikembangkan. Pasalnya, sejumlah negara terbukti mampu melakukannya dengan baik. Seperti yang dilakukan di India, Uganda dan Ceko. “Pariwisata pedesaan mempunyai efek positif terhadap perubahan kelembagaan, sosial dan individu masyarakat desa,” terang Marwan. Marwan menambahkan, ada tiga alasan penting sehingga pedesaan perlu dikembangkan. “Pertama, pariwisata pedesaan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya setempat yang dikelola dalam bentuk usaha pariwisata,” tambah Marwan. Alasan kedua ialah fakta bahwa pariwisata pedesaan bisa mencakup berbagai jenis dan bentuk usaha. Baik skala kecil sampai besar dan informal hingga yang formal. “Keuntungan lain, bahwa karakteristik pariwisata pedesaan selalu melibatkan usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat. Mulai dari penyediaan akomodasi, atraksi dan fasilitas transportasi,” imbuh Marwan. Marwan juga melihat pariwisata desa merupakan salah satu media yang mampu mengalihkan atau mendistribusikan peluang ekonomi dari daerah perkotaan ke pedesaan. “Transfer peluang dan sumberdaya ekonomi ini penting mengingat pedesaan masih terperangkap oleh keterbatasan infrastruktur dan akses yang terbatas terhadap jasa-jasa penting,” tegas Marwan. (jpnn)

akan dilakukan oleh Kementerian DPDTT. “Tidak ada kabupaten/kota merekrut pendamping sendiri. Kementerian akan melakukan rekrutmen secara nasional dan ada kelompok kerja (Pokja) khusus yang mengurusi tentang hal itu,” ujar Marwan di Jakarta, Rabu (18/4). Menurutnya, kader pendamping desa yang akan dipersiapkan di seluruh Indonesia minimal

berjumlah 16.000 orang. Persyaratannya akan dibuat ketentuan seketat mungkin sehingga kader yang terpilih benar-benar bisa membimbing desa dalam menjalankan program sesuai kebutuhan masing-masing. “Kita persiapkan minimal seperti PNPM (tenaga pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), 16.000 orang. Tapi kami juga berupaya lagi untuk menyisir anggaran bagi

32.000 pendamping, sehingga pendamping kecamatan bisa bertambah,” paparnya. Kriteria yang ditetapkan misalnya harus menyandang ijazah S1, serta berpengalaman dalam hal pelatihan. “Kalau ada beberapa mantan pendamping (PNPM) yang punya prestasi bagus akan kita ambil. Tapi tetap harus melalui proses tes seleksi,” ujarnya. Meski demikian Marwan memersilahkan jika ada daerah

yang berencana merekrut tenaga pendampingan sendiri. Namun, kata Marwan, pemerintah pusat tak akan membiayai anggaran bagi tenaga pendamping desa yang direktur pemda. Dengan demikian, pemda harus menyediakan dana untuk tenaga pendamping desa yang direkrut dengan APBD. “Jadi kalau misalnya kabupaten menyediakan sendiri, itu di luar kementerian,” ujarnya. (jpnn)

Pendukung Visi Poros Maritim Dunia

Tempatkan Reorganisasi TNI Jakarta-RK. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi menilai wacana tentang perlunya memunculkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI yang mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo harus dilihat dalam konteks kebutuhan dan peruntukkannya. Menurut Muradi, visi poros maritim dunia adalah bagian dari upaya memosisikan Indonesia lebih baik dalam percaturan global sehingga reorganisasi TNI sebagai tiang pertahanan negara memang bisa dimaklumi. “Sehingga upaya memunculkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI harus dilihat dalam kerangka untuk menopang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan untuk itu harus diapresiasi,” kata Muradi, Rabu (18/3). Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan Wakil Panglima TNI harus sejalan dengan harapan publik agar angkatan bersenjata mampu menjaga setiap jengkal kedaulatan negara. “Bukan sekadar membuat TNI menjadi lebih gemuk dan kian

Ilustrasi/Ist

lamban,” katanya. Lebih lanjut Muradi mengatakan, ada empat hal yang perlu dipertegas dengan memunculkan jabatan wakil panglima dalam struktur TNI. Pertama, jabatan wakil panglima harus bersifat mengikat dan dapat bekerja sama dengan Panglima TNI. “Hal ini perlu dipertegas agar posisi ked-

uanya bisa sinergis dalam menjaga dan menjalankan peran dan fungsi TNI agar lebih optimal,” katanya. Kedua, Wakil Panglima TNI idealnya merupakan duplikasi dari fungsi jabatan panglima TNI. “Sehingga manakala panglima berhalangan, Wakil Panglima TNI bisa sama kewenangannya den-

gan Panglima TNI,” ujar dia. Ketiga, dengan keberadaan Wakil Panglima TNI, maka perlu ada koreksi dan revisi terkait dengan jabatan panglima. Dengan kata lain, lanjut Muradi, kewenangan komando harus juga melekat pada Panglima TNI dan terintegrasi dengan keberadaan jabatan wakil panglima.

Keempat, keberadaan jabatan Wakil Panglima TNI juga harus ditekankan pada upaya mempercepat reorganisasi dan penyesuaian TNI untuk menyokong visi negara. “Serta pengokohan dari keberadaan TNI sebagai bagian dari penguatan dan dukungan atas visi negara,” pungkasnya. (jpnn)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Kamis, 19 Maret 2015

Pemerintah Akan Bentuk Rabies Center

Laboh Ju Jaringan PDAM ke Pinoh Utara Terputus nangnya. Dia mengungkapkan, kebaikan tetangga ini lantaran pada saat kemarau 2014, beberapa tetangga mengalami kekeringan sumur sehingga mereka memanfaatkan air PDAM untuk kebutuhan air bersih. “Waktu kemarau, kita pun berbagi air kepada tetangga yang kekurangan air,” paparnya. Untuk memenuhi kebutuhan air, Trisna sempat terpikir untuk membuat sumur. Pasalnya kediamannya termasuk padat pemukiman serta sempit sehingga niat tersebut diurungkan. Pilihannya tetap menunggu air PDAM Tirta Melawi. “Tetangga belakang dan samping sudah memiliki sumur. Kalau kami buat sumur banyak sekali sumur di pemukiman kami. Bahaya juga untuk pemukiman padat. Takut sumur roboh,” ujarnya. Dia berharap, supaya jaringan PDAM Tirta Melawi bisa menjadi prioritas untuk segera disambung. Agar kebutuhan vital warga Pinoh Utara bisa terpenuhi. Apalagi, seberang kota Nanga Pinoh ini juga bagian dari ibu kota Melawi. “Hanya dibatasi Sungai Melawi saja, tetapi pemukiman kita juga bagian dari keseharian ibu kota Melawi. Mudah-mudahan bisa segera dibangun,” harapnya. (aji)

Nanga Pinoh-RK. Hampir tiga bulan, 40 pelanggan air PDAM Tirta Melawi di Kecamatan Pinoh Utara meradang. Pasalnya, air sudah tidak bisa mengalir. Pasalnya jaringan yang melintasi Sungai Melawi putus. Tak pelak, warga pun mendesak suapya Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi menganggarkan dana untuk menyambung kembali jaringan tersebut. “Kita ingin agar PDAM Melawi, Pemkab Melawi dan DPRD Melawi bisa menyambung kembali jaringan yang melintasi Sungai Melawi,” harap salah seorang ibu rumah tangga yang merupakan pelanggan air PDAM, Trisnawati, kemarin. Menurutnya, selama ini, dirinya menggunakan air hujan yang ditampung di dalam drum. Setiap kali hujan selalu menampung air hujan. Namun, air hujan yang ditampung tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekurangan itu, ungkap Trisna, terpaksa dicari serta mengharapkan kepada tetangga yang memiliki sumur air. Namun ada rasa kurang nyaman kalau minta terus kepada tetangga. Walau beberapa tetangga malah menawarkan air. “Untung tetangga baik hati, semua mereka mau memberi air bersih,” ke-

Nanga Pinoh-RK. Upaya menyelesaikan pengerjan jembatan Melawi II terus diupayakan. Kali ini, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Oedang (OSO) ikut turun tangan membantu. Hal ini tentu sangat diapresiasi oleh masyarakat di Kecamatan Pinoh Utara. “Kita sangat mengapresiasi OSO yang ingin membantu melobi jembatan Melawi II,” ucap aparatur Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Bujang Sasmi, kemarin. Bujang menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi yang mencoba merangkul berbagai pihak untuk menuntaskan

Vaksin Anjing Perlu Kesadaran Masyarakat Nanga Pinoh-RK. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono saat memimpin rapat penanganan rabies di ruang rapat Kantor Bupati Melawi, Rabu (18/3) mengungkapkan, perlu adanya upaya penyadaran terhadap masyarakat supaya mau memvaksin anjing mereka. “Nanti kita akan bentuk rabies center di setiap desa. Jadi kecamatan diharapkan bisa memfasilitasi pembentukan tersebut. Sosialisasi juga harus dilakukan hingga ke desa-desa agar ada penyadaran terhadap masyarakat terkait rabies di Kabupaten Melawi,” ucap Sekda Melawi. Ivo menerangkan, sebenarnya terdapat kesalahan persepsi terkait dengan jumlah kasus gigitan oleh anjing di Kabupaten Melawi. Menurutnya, tidak semua orang yang terkena gigitan anjing terpapar virus rabies. Namun, pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan memberikan vaksin anti rabies kepada masyarakat yang menjadi korban gigitan. “Seperti di Buil, ada anjing mengigit karena baru melahirkan. Kan tak aneh

pekerjaan jembatan Melawi II. Bila perlu, terang Bujang, bukan hanya OSO saja, melainkan seluruh anggota DPR RI dapil Provinsi Kalbar juga bisa dilibatkan dalam penuntasan pembangunan jembatan Melawi II. Sebab, jembatan Melawi II merupakan kunci pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pinoh Utara. “Kalau jembatan sudah ada, pembangunan-pembangunan lainnya pasti bisa dilakukan. Sebab paling tidak mobilisasi alat dan bahan bangunan bisa dilakukan melalui kendaraan darat,” ulasnya. Mobilisasi ke Pinoh Utara saat ini masih terjegal Sungai Melawi. Perlu biaya besar un-

ada anjing galak. Jadi belum tentu semua itu rabies,” paparnya. Kecamatan Sayan hingga kini masih tercatat sebagai kecamatan dengan kasus gigitan tertinggi di Kabupaten Melawi. Dengan total 22 kasus dengan tiga orang meninggal dunia. Sementara di Kecamatan Belimbing Hulu, terdapat 21 orang yang menjadi korban gigitan anjing, di Sokan 20 kasus, Tanah Pinoh 12 kasus, Nanga Pinoh 9 kasus, Menukung 10 kasus, Pinoh Utara 2 kasus, Tanah Pinoh Barat 5 kasus, Pinoh Selatan 2 kasus dan dari Ella ada 6 kasus. Camat Menukung, Sonten mengungkapkan, sosialisasi terhadap kepala desa terkait rabies sebenarnya telah dilakukan oleh pihak kecamatan. Namun ternyata masih ada masyarakat yang tak mau anjingnya diberikan vaksin anti rabies. “Alasannya itu anjing jinak, takut kalau sudah disuntik vaksin malah mati,” bebernya. Kasus yang sama juga dilaporkan oleh Camat Sayan, Sariden yang menyebutkan, kasus gigitan anjing

meningkat. Di sejumlah desa, seperti Madya Raya, Nanga Kasai dan Mekar Pelita masih banyak anjing liar yang berkeliaran. “Sudah gitu yang punya anjing tak mau anjingnya divaksinasi,” timpalnya. Sariden mengharapkan, supaya sosialisasi soal rabies tidak hanya dilakukan oleh para camat atau kapolsek semata, melainkan langsung dari tim kabupaten sehingga masyarakat lebih paham ketimbang mendengarnya dari camat. “Di Sayan sudah ada yang meninggal terkena rabies. Anjing yang mengigit juga sudah dibunuh. Hanya sekarang ada ketakutan, kalau bunuh anjing bisa dikenakan adat,” paparnya. Terkai soal eliminasi atau pemusnahan anjing secara massal, Sekda Ivo mengatakan, tim penanganan rabies belum berpikir untuk melakukan eliminasi atau membunuh anjing. “Yang paling utama bukan eliminasi, tapi vaksinasi anjing. Kecuali kalau sudah benar-benar terpaksa, barulah pemusnahan. Karena hewan ini kan

juga perlu hidup. Lagi pula, bukan keinginan anjing itu mau terkena rabies,” ulasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Distankannak) Kabupaten Melawi, Alexander dalam rapat tersebut pun menerangkan, vaksinasi akan dilakukan secara massal bersama para penyuluh pertanian yang sudah mendapatkan pelatihan. Selain itu kegiatan vaksinasi anjing ini akan didampingi puskesmas dan kecamatan. “Yang kita musuhi adalah virusnya, bukan anjingnya. Jadi vaksinasi anjing dilakukan untuk membentuk kekebalan kelompok dari rabies. Penanganan kasus ini juga harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Jadi yang paling penting adalah vaksinasi dan sosialisasi. Kalau eliminasi, bisa kita malah disorot,” ujarnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Lobi OSO Tentukan Nasib Jembatan Melawi II

tuk memobilisasi bahan dan peralatan pembangunan. Sementara itu, secara terpisah, warga Pinoh utara lainnya, Syahrani juga mengapresiasi apa yang akan dilakukan wakil rakyat Kalbar dari utusan daerah ini. Sebab, harapan masyarakat untuk mudah akses ke Pinoh Utara sudah semenjak 2006 silam. Sejak mulai dibangun masyarakat sudah mengidam-idamkan percepatan pembangunan. “Pemukiman kita hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari ibu kota Melawi. Hanya dibatasi oleh Sungai Melawi. Tetapi, masih seperti kampung di pedalaman. Suasana pun

masih seperti kampung,” keluhnya. Memang pemukiman di Desa Kompas Raya, Desa Tekelak dan Melawi kiri hilir sangat dekat dengan kota Nanga Pinoh. Saat kota Nanga Pinoh maju pesat dengan pembangunan ruko yang bertambah puluhan tiap tahun. Namun, ketiga desa tersebut tetap seperti pemukiman di pedalaman. Pada malam hari, sekitar pukul 19.00 WIB, pemukiman penduduk sudah pada mati. “Namanya saja kita dekat dengan Kota Nanga Pinoh, tetapi seperti nun jauh di pedalaman. Pukul 19.00 WIB sudah tidak ada aktivitas lagi,”

paparnya. Sependapat dengan Bujang Sasmi dan Syahrani, Kepala Desa Nanga Man, Kecamatan Pinoh Utara, Safarudin juga menghaturkan terima kasih atas apa yang akan dilakukan oleh OSO. Sebab, bagi dirinya, sangat sulit berurusan dengan Pemerintah Kecamatan Pinoh Utara. Pasalnya terhalang infrastruktur. Saat ini, apabila ingin ke kantor camat, dari desa menyeberang Sungai Melawi ke kawasan Nanga Pinoh. Lalu melintasi jalan darat ke Kota Nanga Pinoh. Setelah sampai ke Kota Nanga

Pinoh menyeberang lagi Sungai Melawi baru sampai ke kantor camat. “Bila jembatan jadi, saya yakin pemerintah bisa membangun jalan di Pinoh Utara. Dari Nanga Man, langsung ke Tekelak, tempat kantor camat. Paling lama 15 menit. Kan mudah,” ujarnya. Apalagi, ungkapnya, badan jalan sudah ada. Hanya saja masih jalan tanah merah. Jadi sulit untuk dilalui. Apalagi kalau musim hujan, jalan Pinoh Utara sama sekali tidak bisa dilalui. “Kita sangat berharap jembatan bisa jadi tahun ini,” harapnya. (aji)

Sintang Raya Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Bandara Tebelian Penunjang Provinsi Kapuas Raya dan mendukung. “Tidak bisa hanya Bupati sendiri. Semua masyarakat harus terlibat,” ingatnya. OSO mencontohkan, ketika dirinya memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kayong Utara (KKU). Semua lapisan masyarakat turut mendukung. “Saya pernah membentuk Kabupaten Kayong Utara. Di mana pembentukannya melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi membentuk Kapuas Raya tidak bisa hanya Bupati, tapi semua masyarakat harus terlibat,” tegasnya. OSO tak menampik, jika melihat dari segi kewilayahan, PKR sangat memungkinkan untuk dibentuk. Pasalnya, luas Provinsi Kalbar setara dengan satu seten-

Sintang-RK. Kedatangan Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang (OSO) ke Kabupaten Sintang membawa angin segar bagi pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR). OSO menilai sejumlah fasilitas yang telah dipersiapkan, seperti Bandara Tebelian sudah sangat memungkinkan untuk terbentuknya PKR. “Kapuas Raya harus jadi. Bandara Tebelian sudah ada, nanti ekonomi akan tumbuh, masyarakat sejahtera,” ucap OSO saat meninjau Bandara Tebelian, Rabu (18/3). Hanya memang, OSO memberikan catatan supaya pembentukan PKR dilakukan secara bersama-sama. Semua lapisan masyarakat harus turut berjuang

Jantoh Kita Jalan di Bantaran Sungai Tak Kunjung Diperbaiki Sintang-RK. Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang sampai hari ini belum mendapatkan perhatian serius. Bahkan, sejumlah jalan dan jembatan mengalami kerusakan parah. Kerusakan tidak hanya terjadi di daerah pedalaman, melainkan juga di dalam kota. Keluhan jalan rusak yang kerap disuarakan masyarakat sepertinya dianggap angin lalu oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Hermanto Aci menilai, keluhan yang dilontarkan sejumlah masyarakat terhadap kerusakan jalan sangat wajar. Pasalnya, hampir semua daerah di Kabupaten Sintang mengalami kerusakan jalan. “Wajar masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak. Me-

mang jalan di Sintang banyak yang rusak,” ujarnya. Aci mencontohkan, kerusakan banyak terjadi di kawasan bantaran sungai Kabupaten Sintang. Kurun waktu 10 tahun terakhir, kawasan pesisir minim pembangunan. Seperti yang terdapat di sepanjang Jalan Teuku Umar, Desa Baning Kota Sintang. Ruas jalan yang mengh u b u n g k a n Ke l u r a h a n Ladang, Desa Baning Kota dan Desa Sungai Ana rusak parah. Sejumlah lubang masih kerap dijumpai di sepanjang jalan tersebut. Bahkan, di beberapa titik seperti di Baning, longsor akibat erosi juga tak diperhatikan pemerintah. “Harapan kami, pemerintah daerah melakukan upaya perbaikan,” paparnya. (din)

gah luas Pulau Jawa. “Kalimantan Barat ini layak dijadikan tiga provinsi. Dan Kapuas Raya mungkin untuk itu,” ulasnya. Oleh karena itu, lanjut OSO, jika PKR ingin terwujud tentu harus bersama-sama mencari jalan keluar. Caranya, yakni sama-sama mendukung dan berjuang bersama. OSO menilai, pembangunan Bandara Tebelian sangat menunjang bagi pembentukan PKR. Bahkan, OSO berharap Bandara Tebelian bisa selesai sebelum 2016. “Semakin cepat bandara, bisa semakin cepat Kapuas Raya,” lugasnya. OSO berpandangan, Bandara Tebelian memiliki nilai ekonomis tinggi untuk kesejahteraan masyarakat jika sudah beroperasi. Ia berharap pembangunannya dapat segera selesai. Kedatangan OSO ke Kabupaten Sintang dalam rangka sosialisasi empat pilar kebangsaan. Sosialisasi dilakukan di Gedung Serbaguna. Usai memberikan materi, OSO diajak Bupati Sintang, Milton Crosby mengunjungi sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Sintang. Pertama yang dikunjungi adalah Bandara Tebelian. Rombongan menyempatkan diri meninjau jalan masuk bandara. Jalan tersebut tinggal menunggu proses pelelangan untuk diaspal. Panjang ruas jalan tersebut mencapai 1,3 kilometer dengan lebar 60 meter. Setelah itu, melihat sisi darat dan landasan pacu. Bangunan apron bandara dan sejumlah fasilitas lainnya, seperti jaringan listrik, kantor pemadam kebakaran sudah terbangun. Landasan pacu Bandara Tebelian sepanjang 1,550 kilometer. Landasan tersebut sudah diaspal. Target total landasan pacu Bandara Tebelian sepanjang 3,1 kilometer.

Milton mendapingi OSO meninjau langsung landasan pacu Bandara Tebelian. S

Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan, kedatangan OSO ke Kabupaten Sintang tentu akan menjadi harapan besar bagi kemajuan pembangunan. Persoalan infrastruktur salah satu yang akan diaspirasikan. Di mana kondisi jalan menuju perbatasan misalkan dapat menjadi perhatian prioritas. Menurut Milton, tidak kalah penting OSO datang diharapkan adalah membantu semangat perjuangan PKR. Do-

rongannya selaku pimpinan MPR tentu mempunyai kekuatan di pusat. Pasalnya persoalan PKR sudah menjadi kebutuhan bagi pemerataan pembangunan di kawasan timur Provinsi Kalbar. Ia menambahkan, PKR sudah sangat diharapkan masyarakat supaya dapat segera terealisasi. Sehingga kedatangan OSO dianggap menjadi kesempatan yang sangat berharga. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar bagi perjuangan

UHARDIN

Kapuas Raya,” harap Milton. Usai meninjau fasilitas pembangunan bandara, OSO meninjau Stadion Baning, Rumah Sakit Rujukan. OSO juga menyempatkan diri menjenguk sahabat lamanya Sultan Sintang, Pangeran Ratu Sri Negara HRM Ikhsan Perdana, di Kesultanan AlMukarramah Sintang.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Agustus, Bandara Tebelian Akan Diresmikan Sintang-RK. Pembangunan sisi darat Bandara Tebelian terus dipacu. Sejumlah fasilitas penunjang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sintang dalam tahap penyelesaian. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sintang, Hatta menjelaskan, sejumlah proyek yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Sintang sudah hampir selesai.

“Fasilitas pendukung bandara yang menjadi beban pemerintah daerah, seperti membuka jalan masuk. Akses jalan sepanjang 1,3 kilometer dengan lebar 60 meter itu sudah berhasil dibangun. Kini tinggal meningkatkan kualitasnya dengan mengaspal. Mudah-mudahan tahun ini juga selesai,” papar Hatta. Sejumlah fasilitas penunjang, seperti jaringan Telkom, PDAM dan jaringan

listrik telah dibangun. Fasilitas pendukung tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang tak bisa diabaikan. “Semua sudah kami selesaikan,” timpalnya. Bahkan, lanjut Hatta, BMKG Kabupaten Sintang sendiri telah siap mendukung operasional Bandara Tebelian dan tahun ini sudah mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung beserta peralatan. “Kalau tidak salah mereka pada tahun

ini mendapatkan anggaran Rp1 miliar untuk pembangunan fasilitas BMKG,” terangnya. Dengan sedang berjalannya sejumlah proyek di Bandara Tebelian, Hatta optimis bandara kebanggaan masyarakat di kawasan timur Provinsi Kalbar ini dapat difungsikan sesegera mungkin. “Kami optimis, peresmian tahap pertama pada Agustus mendatang dapat dilakukan,” ulasnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Agus Mulyana

Embaloh Hilir dan Bunut Hilir Sulit Diakses Putussibau. Hingga kini, dari 23 kecamatan, masih terdapat dua kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang sulit diakses melalui jalur darat, yakni Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir. Selama ini, masyarakat di dua kecamatan tersebut hanya menggunakan jalur Sungai Kapuas, lantaran tidak ada infrastruktur jalan yang menghubungkan kedua kecematan tersebut dengan kecamatan lainnya di Kapuas Hulu. Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu sudah mulai membangun akses jalan untuk menghubungkan dua kecamatan tersebut dengan kecamatan lainnya, hingga kini belum tuntas dikerjakan. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana SH MH mengakui bahwa untuk membangun infrastruktur jalan di dua kecamatan tersebut, Pemkab Kapuas Hulu dihadapkan pada beberapa kendala. “Tidak seperti kecamatan-kecamatan lain, kondisi alam untuk Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir banyak rawa, sehingga memerlukan keahlian khusus dan dana yang cukup besar agar dua kecamatan ini bisa diakses melalui jalur darat,” jelas Agus ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Kendati dihadapkan pada kendala tersebut, Agus mengatakan, Pemkab Kapuas Hulu terus berupaya memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di dua kecamatan tersebut. “Pembangunan akses jalan darat Kecamatan Embaloh Hilir dan Bunut Hilir tetap menjadi prioritas sampai kedua kecamatan tersebut bisa diakses jalan darat, seperti kecamatan yang lainnya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,” pungkas Agus. (aRm)

Kamis, 19 Maret 2015

LLAJ Buat Lahan Parkir Baru Putussibau. Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Kapuas Hulu membuat lahan parkir baru di sekitar Dermaga Apung Sungai Kapuas. “Kita memang membuat lahan parkir di sekitar alun-alun Putussibau, dekat Dermaga Apung. Lahan parkir itu juga sudah diresmikan langsung oleh Bupati, bersamaan dengan peresmian Dermaga Apung,” kata Anwar, Kepala Bidang (Kabid) LLAJ, Dishubkominfo Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/3). Anwar menjelaskan, melalui lahan parkir tersebut, LLAJ akan berupaya berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi untuk tahap awal ini, parkirnya masih gratis. “Dari lahan itu diusahakan ada retribusilah nantinya, sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan Perda. Kalau motor kena retribusi Rp1.000,” terangnya. LLAJ sengaja menyiapkan lahan parkir di dekat Dermaga Apung untuk mempermudah aktivitas bongkar muat. Kemudian membantu masyarakat yang hendak hilir mudik di Sungai Kapuas. “Kasihan warga kalau tidak

Ilustrasi/Ist

ada lahan parkir, mereka mau letak motor di mana. Kalau tidak ada lahan parkir di situ, mungkin warga akan memarkirkan kendaraannya di jalan sekitar rumah dinas Bupati, tentu itu

akan mengganggu aktivitas lalu lintas,” tutur Anwar. Selain lahan parkir di Taman Alun Putussibau, LLAJ akan menjajaki lahan di Pasar Merdeka untuk lokasi parkir. Lantaran

aktivitas di pasar tersebut cukup aktif dan berpotensi untuk ditarik retribusi parkir. “Pasar merdeka juga akan LLAJ jajaki untuk lahan parkir. Tetapi penjajakan itu belum

bisa kami lakukan dalam waktu dekat, karena memang LLAJ terbatas pada jumlah sumberdaya manusia, sudah tidak cukup petugas untuk menjaga lahan parkir,” tutup Anwar. (aRm)

Tiga Bulan, Enam Kasus Narkoba Putussibau. Belum genap tiga bulan pada tahun ini, Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu sudah mengungkap enam kasus Narkoba dengan delapan tersangka. Barang bukti yang diamankan terdiri atas sepuluh paket atau sekitar tiga gram sabu-sabu. “Januari dua kasus, Februari dua kasus, dan Maret dua kasus. Semuanya tersangka sudah dewasa, belum ada anak-anak di bawah umur,” ujar Iptu Edhi Trisno Tarigan, Kasat Narkoba Polres Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Edhi menjelaskan, banyaknya pengungkapan kasus Narkoba ini bukan dikarenakan maraknya peredaran barang haram

tersebut di Kapuas Hulu, tetapi dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap hukum mulai tinggi, di antaranya dengan membantu polisi mengungkap kasus Narkoba. “ P e re d a ra n Na r k o b a d i Kapuas Hulu stabil, tetapi kita tetap harus semakin meningkatkan pengawasan, baik terhadap orang maupun Narkoba yang masuk di Kapuas Hulu,” kata Edhi. Dia mengatakan, satuannya tidak semata melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan. “Kita sudah melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah pada saat menjadi pembina upacara. Ini kita lakukan tiap bulan, kadang satu bulan tiga

IPTU Edhi Trisno Tarigan. ARMAN HAIRIADI

kali. Termasuk selalu memberikan sosialisasi di tempat-tempat hiburan, melalui radio dan di perkumpulan-perkumpulan masyarakat,” ungkap Edhi. Sosialisasi ini dilakukan, tam-

bah Edhi, sebab Narkoba tidak hanya menyentuh masyarakat perkotaan, tetapi juga merambah ke desa-desa. Karena wilayah Kapuas Hulu luas, maka Satnarkoba bekerjasama dengan seluruh Polsek dan elemen-elemen masyarakat. Edhi mengungkapkan, dari kasus yang berhasil terungkap, ternyata barang haram itu kebanyakan didatangkan dari Kota Pontianak, baik titip melalui taksi atau langsung dibawa pengedarnya. “Kita juga bekerjasama denga BNK (Badan Narkotika Kabupaten) untuk melakukan pencegahan dan pengawasan. Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pengusaha travel, bis,

ekspedisi, dan perusahaan jasa pengiriman barang lainnya untuk melakukan pengawasan. Apabila ada kecurigaan Narkoba, diminta menghubungi kita. Nomor kontak kita pun sudah diberikan,” kata Edhi. Narkoba, ingat Edhi, memiliki dampak buruk bagi yang mengkonsumsinya. Olehkarenanya, ia mengajak masyarakat untuk melindungi diri dan keluarga dari pengaruh buruk Narkoba. “Jadilah polisi bagi diri sendiri. Lakukan perubahan untuk sadar hukum lebih tinggi dan bantu polisi memerangi Narkoba dan lainnya di tempat Anda tinggal,” pungkas Edhi. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Realisasi Pendapatan Mencapai Rp1,1 Triliun Lebih

Pejabat PTPN Dites Urine

Bupati Sampaikan Delapan Misi Pemerintah

Sanggau. Seminar sebagai langkah Sediakan Rehabilitasi pencegahan pemNarkoba di Rumkit PTPN berantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) digelar di PTPN XIII Parindu, Selasa (17/3). Pada kesempatan itu, dilakukan pula tes urine kepada 33 peserta seminar, didahului General Manager Distrik PTP Kalbar II, Sutek P Mulih. Kepala BNNK Sanggau, Nurwwignyo mengatakan, Kegiatan seminar ini baru pertama kali dilaksanakan khususnya yang melibatkan Instansi BUMN. “Dengan maksud bahwa penyalahgunaan narkoba melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk BUMN yang bergerak dibidang perkebunan, ” katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan, dari hasil pemetaan Penyalahgunaan narkotika dimungkinkan sudah merambah di daerah perkebunan, untuk itu BNNK Sanggau mengadakan seminar dengan PTPN XIII. “Materi yang dibahas adalah ancaman hukuman bagi pengedar dan penyalahgunaan narkoba termasuk tinjauan dari segi medis/ kesehatan, ” ungkapnya. Dikatakanya, wacananya pada tahun 2015 ini rumah sakit PTPN akan dijadikan tempat rehabilitasi narkoba, secara administrasi sedang diajukan ke BNN Pusat. “Rumah sakit yang ada ditingkatkan statusnya menjadi tempat rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan kedepan ada penambahan fasilitas rumah sakit guna mendukung tempat rehabilitasi, ” ujarnya. General Manager Distrik Kalbar II, Sutek P Mulih menyambut baik dengan diadakanya seminar yang melibatkan pihaknya. “Sangat positif sekali, apa lagi ini perdana dilakukan seminar terkait P4GN tersebut, ” ungkapnya. Dengan dilaksanakan seminar P4GN ini menambah informasi kepada masyarakat terutama yang berada dilingkunganya, supaya paham bahaya narkoba itu seperti apa. “Supaya kita paham dan mengerti tetang bahaya narkoba itu, sehingga kita tidak buta bahwa narkoba itu memang benar-benar bahaya, ” pungkasnya. (KiA)

Sanggau. Bu pati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan Laporan Keterangan petanggung jawaban (LKPJ) Sa n g gau Ta hu n A n g ga ra n 2014 Pada Sidang Paripurna DPRD Sanggau di aula kantor DPRD Sanggau, Rabu (18/3). Dalam sambutannya, Bupati Sanggau mengatakan, realisasi pendapatan pemerintah kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2014 mencapai 100, 57 persen. “Setara dengan Rp.1.144.524.791.768,59 (Satu Triliyun Seratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus sembilan Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Lima Puluh Sembilan sen Rupiah), ” katanya, Rabu (18/3). Dari target pendapatan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp.1.138.019.505.150,48 atau diatas target sebesar Rp.6.505.286.618,11. “Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2014 mencapai Rp.1.053.232.827.786,16 atau sebesar 88,15% dari target anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp.1.194.856.420.184,56 (Satu

Triliyun Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Lima Puluh Enam Sen Rupiah) atau dibawah anggaran sebesar Rp.141.623.592.398 ,” katanya. Bupati menyampaikan, ada delapan pelaksanaan misi dan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang direalisasikan dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014. “Pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan eksibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan,urusan kesehatan,urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan sosial. Kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdaganggan dan industri yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya. Ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis serta berorentasi pada pelayanan publik dan keempat, meningkatkan

Bupati Paolus Hadi (kiri) saat menyerahkan nota LKPJ kepada wakil ketua DPRD Sanggau Usman di aula kantor DPRD Sanggau. HUMAS

ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,perlindingan dan penegakan supremasi hukum. Kelima, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan pembangunan nasional. “Misi ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral,kehutanan,kelautan dan perikanan,lingkungan hidup, ” ujarnya. Keenam, meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbu-

Kesederhanaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK

Ketua dan Wakil TP PKK ketika memotong tumpeng HUT HKG ke 43. HUMAS

Sanggau. Berbeda dengan sebelumnya, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 43 Tahun 2015 diperingati dengan penuh kesederhanaan, namun tak mengurangi makna dan khidmatnya acara. Selain, Ketu TP PKK Sanggau, Arita Apolina, hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, para Kepala SKPD dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Sanggau serta seluruh pengurus TP PKK Sanggau. Artita mengatakan Tim

Penggerak PKK berupaya memerankan fungsi sebagai mitra pemerintah dan pelaku pembangunan dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. “Untuk itu saya mengajak jajaran Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa untuk bersungguh sungguh dan pro aktif menyukseskan gerakan PKK ini,” pesannya. Bupati Sanggau Paolus Hadi,SIP.MSi dalam sambutannya mengharapkan kepada seluruh Tim Penggerak

PKK kabupaten, kecamatan dan desa memberikan perhatian khusus kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan sosial di masyarakat. “Posyandu saat ini tidak hanya menyelenggarakan layanan kesehatan dasar ibu dan balita, namun juga sebagai tempat pelayanan yang dilakukan secara terpadu bidang kesehatan pendidikan bina keluarga balita serta peningkatan ekonomi kader,” pungkasnya. (KiA-humas)

daya, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. “Misi ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan kebudayaan,pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ” ujarnya. Ketujuh, meningkatkan percepatan pembangunan wilayah

perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Misi ketujuh ini dilaksanakan dalam penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, pertanahan,” katanya. Kedelapan, meningkatkan penataan infrasturktur ibu kota kabupaten,infrastruktur ibu kota kecamatan dan percepatan pembangunan wilayah pedesaan dengan bertumpu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Misi kedelapan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika,pemberdayaan masyarakat desa,ketransmigrasian, ” pungkasnya. LKPJ juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Camat, Kapolres Sanggau,Pasipers Dandim 1204,Pengadilan Negeri Sanggau,Kejaksaan Negeri Sanggau,dan SKPD sanggau. (KIA )

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Kantor Pertanahan Tak Proses Tanah Adat

Muhammad Yamin. ANTONIUS

Ngabang. Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sampai saat ini belum pernah melakukan pemrosesan terhadap tanah adat yang ada di kabupaten. Kebanyakan proses kepengurusan tanah yang masuk ke instansi tersebut merupakan tanah negara. Kasubag TU Kantor Pertanahan Landak, Muhammad Yamin mengaku dirinya tidak mengetahui klasifikasi tanah adat yang bentuknya seperti apa. “Tapi kalau untuk di Kalimantan, termasuk di Kantor Pertanahan Landak, sebagian besar kita mengurus pemrosesan tanah negara. Sedangkan kalau tanah adat, kita tidak tahu,” ujar Yamin, Rabu (18/3) di kantornya. Menurut sepengetahuan Yamin, yang termasuk tanah adat tersebut seperti tanah kerajaan yang di atasnya berdiri situs-situs sejarah seperti keraton. “Tanah adat ini ada surat tanah adatnya yang berbentuk segel. Segel ini menerangkan bahwa tanah adat itu dikuasai oleh masyarakat adat,” jelasnya. Disinggung adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang hak komunal tanah adat, kawasan dan koperasi, Yamin mengaku dirinya belum mengetahui adanya kebijakan itu. “Saya belum menerima kebijakan itu. Nanti kalau sudah ada, akan kita sosialisasikan,” katanya. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan hak komunal tanah adat kepada kelompok masyarakat adat yang sudah puluhan tahun mendiami suatu wilayah, baik itu wilayah yang berada didalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Pemberian hak komunal ini bertujuan untuk menghindari sengketa antara masyarakat adat dengan perusahaan pengelola hutan, termasuk dengan negara.(ius)

Kamis, 19 Maret 2015

Rapat Persiapan Naik Dango ke-30 Digelar Ngabang. Seluruh Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), kecamatan dan ketua panitia naik dango kecamatan dari tiga kabupaten mengikuti rapat persiapan naik dango ke 30 di aula dinas pendidikan Landak, Rabu (19/3). Rapat persiapan Naik Dango ini di pimpin Lukas Kanoh, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Landak, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Landak Ludis. Tahun ini naik dango dilaksanakan pada 26-29 April 2015 di Ngabang. Diharapkan dari 27 kecamatan hadir dalam pelaksaan Naik Dango. Sekda Landak Ludis, rapat persiapan gawe Naik Dango ke 30 ini, dihadiri dari Ketua DAD dan Ketua Panitia dari 27 kecamatan di tiga kabupaten: Mem-

pawah, Kubu Raya dan Landak. Setiap tahun pelaksanaan gawe Naik Dango dilaksanakan secara bergiliran di setiap kecamatan. Masing-masing kecamatan mendapat giliran sebagai tuan rumah pelaksanan. “Tapi tahun ini untuk kabupaten Landak dipusatkan di Ngabang. Kalau di kabupaten Mempawah sering dilaksanakan di kecamatan Anjongan. Sedangkan untuk kabupaten Kubu Raya kita belum tahu,” ujar Ludis saat di temui setelah rapat. Tema Naik Dango tahun ini ‘Naik Dango merupakan sarana untuk melestarikan nilai seni dan budaya Dayak’. “Kita merencanakan akan mengundang tamu dari Serawak, Brunai, kementrian pemuda olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya. Ia berharap, pelaksanaan Naik

Dango ini harus semakin lebih baik lagi, dan semakin sempurna dari tahun-tahun sebelumnya. “Karena selama ini di laksanakan di kecamatan selalu ada kendala sarana dan prasarana tidak mendukung. Personel yang untuk melaksanakan juga terbatas. Tahun ini kita berharap lebih baik lagi,” harap Ludis. Ia menambahkan, untuk tahun berikutnya di kabupaten Landak di pusatkan di Ngabang. “Peserta Naik Dango semakin hari semakin ramai. Kalau di kecamatan tentu sulit, terutama penginapan para tamu, tempat mandi agak sulit tapi kalau di Ngabang rumah adatnya sudah ada dan penginapan tamu juga ada,” katanya. Dengan pertimbangan itu maka dipusatkanlah di Ngabang. Karena bagaimana kita mau mengundang tamu luar kalau

Sejumlah pengurus adat dan ketua panitia naik Dango mengikuti rapat persiapan dango di Ngabang. ANTONIUS

kita masih serba kekurangan. Lukas Kanoh menambahkan, kegiatan gawe Naik Dango tahun ini sudah ke-30 kalinya, berarti sudah 30 tahun. Ke depan pelaksanaannya diupayakan lebih baik lagi. “Apalagi tahun ini sudah di laksanakan di Ngabang atau di kabupaten. Maka kita berharap supaya lebih sempurna,” ujar Lukas.

Ia berharap, semua kecamatan yang hadir bisa mengikuti semua kegiatan. Terutama untuk stand pameran. Semua kecamatan bisa mengisi stand yang ada dengan hasil pameran karya daerahnya. “Karena Naik Dango ini merupakan acara untuk melestarikan nilai seni dan budaya Dayak,” Lukas Kanoh. (ius)

Dinas Pendidikan Gelar Uji Kompetensi Guru Ngabang. Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, melakukan uji kompetensi bagi guru, Kepala Sekolah (Kepsek) dan pengawas sekolah yang ada disetiap tingkatan pendidikan di Landak, Rabu (18/3) Kegiatan tersebut berlangsung di dua Tempat Uji Kompetensi (TUK) yakni di SMPN 2 Ngabang dan SMKN 1 Ngabang. Untuk di SMPN 2 Ngabang ini, sebanyak 38 orang guru mengikuti uji kompetensi ini. Peserta dibagi dalam dua gelombang yang masing-masing terdiri dari dua Para guru ketika mengikuti uji kom- gelombang. petensi di SMPN 2 Ngabang. ANTONIUS Me n u r u t s t a f L e m b a g a

Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalbar, Oktariana mengatakan, kegiatan uji kompetensi ini diikuti oleh para guru yang belum sertifikasi. “Uji kompetensi ini merupakan rangkaian yang memang harus diikuti para guru sebelum sertifikasi. Salah satunya dengan mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) ini,” ujar Oktariana yang ditemui di SMPN 2 Ngabang. Bagi guru yang dinyatakan lulus UKA, tentunya nanti akan diikutkan dalam kegiatan pendidikan profesi guru selama enam bulan. “Tujuan pendidikan profesi guru ini supaya para

guru bisa mendapat sertifikasi,” katanya. Ia menambahkan, data peserta guru, Kepsek dan pengawas sekolah yang mengikuti uji kompetensi ini didapat dari Dinas Pendidikan Landak. “Sebelumnyapun kita di LPMP sudah mengadakan Rakor dengan Dinas Pendidikan se Kalbar. Rakor yang digelar itu bertujuan untuk menentukan peserta, jumlah peserta dan penentuan TUK. Kemudian, di Dinas Pendidikan juga memberikan sosialisasi uji kompetensi ini kepada calon peserta,” ungkapnya. Dijelaskan Oktariana, pelak-

sanaan uji kompetensi tersebut memang dilakukan secara online. “Kita memberikan pengarahan kepada peserta bagaimana caranya ikut uji kompetensi secara online ini,” katanya. Untuk uji kompetensi pertama ini, diikuti sejumlah guru yang belum sertifikasi. Sedangkan untuk uji kompetensi para Kepsek akan dilakukan pada Minggu depan Ia menambahkan, hasil dari uji kompetensi ini akan terkirim langsung ke LPMP pusat. “Setelah itu LPMP pusat akan mengirimkannya lagi hasil uji kompetensi itu ke LPMP Kalbar,” ucapnya. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Tingkatkan Produksi Padi Semabi

Hermanto

Sekadau. Bertani merupakan salah satu mata pencarian andalan masyarakat Kabupaten Sekadau. Di Kecamatan Sekadau Hilir, Desa Semabi merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bertani padi, khususnya padi sawah. Hal ini mendapat perhatian khusus dari jajaran pemerintah, khususnya Muspika Sekadau Hilir. Camat Sekadau Hilir, Hermanto, memotivasi masyarakat Desa Semabi untuk terus meningkatkan dan menggalakkan pertanian padi sawah mereka. “Hasil panen harus ditingkatkan untuk menunjang pertanian di Kabupaten Sekadau dan juga menunjang perekonomian petani sendiri,” kata Manto, panggilan akrabnya, saat menghadiri panen raya di Desa Semabi, belum lama ini. Selaku kepala wilayah di Kecamatan, dirinya mengaku bangga dengan keuletan masyarakat Desa Semabi dalam pertanian. Manto mengharapkan, kedepan produk-produk hasil alam dari petani di Desa semabi dapat dipatenkan untuk diperkenalkan secara luas kepada masyarakat Kalimantan Barat. “Disini (semabi) tidak hanya penghasil padi, tapi juga buah durian dan gula aren. Hasil alam ini harus terus ditingkatkan dan harus ada yang menampung dengan wadah koperasi untuk menunjang perekonomian petani,” saran Manto. (bdu)

Pemerintah Kabupaten Sekadau Dipuji

Inventarisir Adat Cegah Komersialisasi Hukumnya Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau, melalui Bidang Hukum dan HAM, menyelenggarakan seminar bertajuk “Inventarisir Hukum Adat dan Kearifan Lokal”, belum lama ini. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat guna meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat. Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat, Yakobus Kumis, memuji kegiatan tersebut. Menurutnya, ini merupakan langkah yang baik dan strategis dalam rangka pembinaan peradilan hukum adat. Yakobus menilai, inventarisir adat dan kearifan lokal bermanfaat untuk menghindari penyalahgunaan dan penuntutan hukuman adat. Serta, kata dia, untuk mencegah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan adat untuk kepentingan pribadi atau mengkomersilkan adat. “Sehingga bahasa premanisme adat

Chairil Eﬀendi. IST

Yakobus Kumis. IST

tidak ada lagi,” ujar Yakobus. Ditegaskannya, kepatutan dan keselarasan hukum adat harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum adat harus dijatuhkan orang yang

berwenang dan tidak semua orang bisa memutuskan perkara adat. “Dalam pranata hukum adat harus sesuai kaidah-kaidah, keadilan tanpa memandang Suku, Ras dan Agama

(SARA). Sehingga, hukum adat tidak menimbulkan persoalan baru atau menimbulkan konflik,” papar Yakobus. Senada, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat, Chairil Efendy mengatakan pada intinya MABM Kalbar menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam rangka membakukan adat dan budaya yang ada di Bumi Lawang Kuari ini. “Kegiatan ini bertujuan untuk penyeragamaan adat budaya yang berlaku di Kabupaten Sekadau sesuai dengan tempat di masing-masing adat tersebut berlaku,” ungkapnya. Dijelaskan Chairil, inventarisir adat budaya ini juga berguna untuk mencegah adanya penyalahgunaan adat istiadat dalam penyelesaian permasalahan. “Sehingga adat dan budaya dapat terjaga dengan baik,” tandasnya. (bdu)

Pegawai Negeri Itu Harus Terdepan

Yohanes Jhon

Sekadau. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon, tak pernah jemu mengingatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk menaati aturan perpajakan. Tentu saja, ia kembali mengimbau agar para pegawai negeri sipil itu patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh). “Saya harapkan semua PNS di jajaran Pemkab Sekadau untuk selalu patuh dan tunduk terhadap kewajiban pajak mereka, terutama sekali memberikan laporan SPT PPh masing-masing,” ujar Jhon kepada Rakyat Kalbar, Rabu (18/3).

Sebagai abdi Negara, Jhon menegaskan, PNS harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. “Jangan kita hanya bisa mengimbau masyarakat untuk membayar pajak, tapi kita sendiri tidak bisa mencontohkan. PNS itu harus menjadi pionir,” tegas Jhon. Seperti diketahui, tak hanya mengimbau jajarannya, Jhon bersama Bupati Simon Petrus bahkan sudah memberikan contoh terkait penerapan kewajiban pajak ini. Beberapa hari lalu, ia dan Simon sudah menyampaikan laporan SPT PPh-nya sebagai salah satu bentuk ketaatan keduanya terha-

dap aturan perpajakan. Guna memastikan imbauan ini berjalan dengan baik, Jhon akan menerapkan sejumlah langkah strategis. Diantaranya, dalam usulan kepangkatan, PNS akan diminta untuk melampirkan bukti kewajiban mereka terhadap aturan kepajakan., termasuk pembayaran PBB untuk PNS yang sudah memiliki rumah. “Kami dari pemerintah daerah akan memberikan credit point khusus kepada semua jajaran PNS yang taat terhadap aturan pajak mereka. Sementara yang tidak taat, juga akan kita berikan catatan, bahkan teguran,” tekadnya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Kamis, 19 Maret 2015

Pengusaha Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS Sambas. Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengimbau seluruh pengusaha pemilik badan usaha, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga pekerja mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. “Kita imbau perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS. Kalau pekerjanya ada jaminan kesehatan diharapkan bekerjanya bisa maksimal, dan ada jaminan kerja untuk keselamatannya,” kata Bupati Sambas saat membuka Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Perusahaan/Badan Usaha di Aula Kantor Bupati Sambas, Rabu (18/3). Untuk itu, kata Bupati, instansi terkait seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) harus melakukan evaluasi terhadap program ini. “Hal ini untuk memastikan sudahkah

perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS. Ini yang harus dilakukan perusahaan,” imbaunya. Jika ditemukan ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka harus diberikan peringatan. Jika masih membandel, maka bisa dijatuhi sanksi. “Bisa saja dijatuhkan sanksi ke perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan untuk di Sambas, bisa berdampak pada perizinan operasional perusahaan tersebut,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII Serang, Ichwansyah Gani Apt MM mengajak perusahaan mendaftarkan karyawan ke BPJS. Karena prinsip BPJS Kesehatan adalah gotong royong. Dimana yang sehat membantu yang sakit, dan yang kaya membantu si miskin. Sejumlah rangkaian aturan sudah dibuat. BPJS didasa-

Warung Kopi IPM

Pertebal Relegius Pemuda Sambas. Guna mendukung Program Religius Bela Terpikat Terigas yang dilaksanakan Pemkab Sambas, Minggu (14/3) malam, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kabupaten Sambas menggelar pengajian rutin bulanan di kediaman Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg. “Pengajian rutin bulanan ini untuk meningkatkan tali silaturahmi dan mempererat solidaritas antara pemuda ke arah kegiatan positif. Selain itu, untuk mengisi waktu luang para pemuda agar tidak terpengaruh arus globalisasi yang dapat merusak akhlak pemuda,” kata Koordinator IPM Kabupaten Sambas, Suadeoni SPdI kepada wartawan, Selasa (17/3). Dalam kegiatan tersebut, kata pria yang akrab disapa

Doni ini, Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg menyampaikan tausiyah. Pabali membahas mengenai tujuh falsafah ajaran KH Ahmad Dahlan guna memotivasi pemuda agar lebih kreatif dan bergaul positif. “Pengajian ini digelar keliling dari rumah satu ke rumah lainnya, sehingga silaturahmi lebih terjalin,” tuturnya. Pengajian rutin ini diharapkan mempererat silaturahmi antar pemuda dalam mendalami ajaran Islam, dan menanamkan hal-hal positif terhadap diri pemuda. “Kita juga menumbuhkan semangat pemuda untuk terus berkarya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga pendidikan pemuda kita bisa diimbangi akhlak yang mulia,” tegasnya. (edo)

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH membuka kegiatan Sosialisasi BPJS di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M RIDHO

ri undang-undang hingga peraturan pemerintah. Sehingga menjadikan karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan merupakan kewajiban, sebagaimana amanah undang-undang. “Maka dari itu, perusahaan diharuskan menjadi peserta BPJS,” ungkapnya. Menurutnya, untuk prosedur pendaftaran, cara pembayaran, dan bentuk pelayanan sudah baku sesuai aturan main di BPJS. Sehingga bagi perusahaan yang

hendak mendaftarkan karyawan dapat menghubungi kantor BPJS terdekat. Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Sambas, H Agus Supardan mengingatkan perusahaan agar mendaftarkan karyawannya ke BPJS. “Sesuai aturan undang-undang, maka kita minta pengusaha mematuhi undang-undang,” katannya. Saat ini, ujar Agus, dari 195 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sambas,

baru sekitar 30 persen karyawannya masuk kepesertaan BPJS. Bahkan begitu pentingnya jaminan kesehatan, Bupati Sambas menegaskan bakal menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tak mengikutsertakan karyawannya ke BPJS. “Itu sudah ada aturannya, bahkan sanksi lain bisa berimplikasi terhadap perizinan perusahaan,” katanya. Selain itu, kata dia, ada juga sanski administratif bakal dilakukan jika tak ikut

peserta BPJS, dimana akses pelayanan sosial, misalkan memperpanjang KTP tidak bisa diurus jika tak masuk anggota BPJS. “Imbauan kita segara perusahaan mendaftarkan karyawannya masuk BPJS. Untuk itu, Dinsosnakertran Sambas akan menerjunkan tenaga pengawas ke perusahaan-perusahaan untuk melihat realiasi di lapangan. Kalau belum, maka akan diberikan teguran,” pungkasnya. (edo)

DPC LSM Kompor Indonesia Sambas Terbentuk

Konsolidasi Menyatukan Visi dan Misi Sambas. DPD LSM Kompor Indonesia Kalbar terus melebarkan sayap. Kali ini, konsolidasi dilakukan dengan pengurus DPC LSM Kompor Indonesia Kabupaten Sambas. Tujuannya, menyatujuan visi dan misi agar seluruh pengurus mampu bekerja maksimal, demi kemajuan masyarakat dan daerah. “Belum lama ini, kami (Pengurus DPD LSM Kompor Indonesia Kalbar, red) menemui pengurus DPC Kabupaten Sambas. Kita menyatukan persepsi untuk mencapai visi dan misi keberadaan LSM Kompor Indonesia di tengahtengah masyarakat,” terang Ketua DPD LSM Kompor Indonesia Kalbar, Herry Lazuardi, Selasa (17/3) sore. Kepengurusan DPC LSM Kompor Indonesia Kabupaten Sambas telah diku-

kuhkan. Diketuai Herwani M Bakrie dan Bendahara, Armen Arsyad. Kantor sekretariat terletak di Jalan Terigas Komplek Villa Sejahtera Lima, Desa Saingrambi, Kecamatan Sambas. “Setiap pengurus di tingkat kabupaten atau DPC selalu kita ingatkan, agar senantiasa memegang teguh misi LSM Kompor Indonesia. Ada empat poin penting dalam misi tersebut,” ungkapnya. Poin pertama, terang Herry, mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan sosial, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masyarakat. “Hal ini sangat penting mengingat setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Disinilah peran aktif LSM Kompor

untuk memenuhi harkat dan martabat kehidupan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing,” tuturnya. Kedua, lanjut Herry, LSM Kompor dituntut memiliki jiwa tegas dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, dan kebebasan hidup tanpa adanya diskriminasi yang membedabedakan kultur kehidupan masyarakat itu sendiri tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). “Ketiga, LSM Kompor hadir sebagai sosial kontrol atau mitra pemerintah dalam upaya menciptakan kemajuan daerah, serta masyarakat yang sejahtera. LSM Kompor harus berperan aktif melakukan pengabdian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, agar

menciptakan tatanan negara yang bersih dan bebas dari praktik KKN,” tegasnya. Terakhir, imbuh dia, visi LSM Kompor adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah. Karena, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan negara yang baik. “Seluruh jajaran pengurus LSM Kompor Indonesia mesti mewujudkan sikap teguh tanah air, menegakkan supremasi hukum, serta membangun karakter masyarakat yang komunikatif dengan berlandaskan pada etika dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tukasnya. (edo)

Sambungan Kabur, Dor ..................................................................................................dari halaman 9 Dua Pengedar ............................................................................,...dari halaman 9 Selain kawanan Edi ini berhasil diciduk, dua tersangka pencurian sepeda motor lainnya juga dibekuk pada waktu berbeda pada alamat yang sama. Keduanya adalah Ria Sukmana alias Dogeng, 36, serta RS, yang masih

berusia 15 tahun, dan masih pelajar pula. Keduanya sama-sama warga Parit Mayor, Kompleks Villa Sejahtera Star Borneo, Pontianak Timur. “Kedua tersangka di tangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Dasar

penangkapan LP/673/III/2015, 16 Maret 2015. Namun barang bukti sepeda motor sedang dicari, karena sudah sempat digadaikan tersangka,” tegas Andi Yul. (oxa)

Dari tangan Febri, tiga paket sabu beserta peralatan lain sebagai pelengkap konsumsi sabu juga ikut diamankan. “Kalau Febri ini, dia dapat sabu itu dari orang berinisial RD yang juga DPO kita,” kata Dhani.

Atas perbuatannya, Febri juga terancam terjerat dengan pasal dan hukuman yang sama dengan Gom. (oxa)

Muat Kayu ...........................................................................................dari halaman 9 PNS Pesta Sabu ...................................................................................dari halaman 9 kata Gembong kepada JPNN.com, Rabu (18/3). Dia menegaskan, sanksi di atas empat tahun bisa dikenakan kepada orang yang memiliki dan menguasai untuk menggunakan, kemudian mengedarkan. Terkait permintaan penangguhan penanganan yang sering diminta oleh pihak keluarga pemakai narkoba, menurut pria asal Pekanbaru ini, tidak dibolehkan.

“Untuk kasus narkoba, tidak ada istilah penangguhan penanganan. Dalam waktu dua bulan, penyidik akan menyelesaikan pemberkasan untuk diajukan ke Kejaksaan. Sedangkan para pengguna narkoba akan tetap ditahan dalam rutan,” tegasnya. Untuk diketahui, sejumlah ASN, yang salah satunya pejabat, digerebek oleh Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat saat melakukan pesta sabu di

Hotel Paragon, Jakarta Barat pada Sabtu (7/3) dinihari. Tidak hanya ASN saja, anggota Unit 3 Satuan Narkoba Polres Jakbar juga mengamankan oknum yang diduga anggota TNI. Beberapa orang yang berada di gereberk itu antara lain Serda WSE, Serda EB, Ahm ( PNS Kementerian PU Provinsi Gorontalo, Pras (PNS Pemda Gorontalo ), Irm, RDK, RH, dan SR. (jpnn)

Dipastikan kayu-kayu tersebut merupakan hasil illegal logging. “Mereka saat membawa kayu-kayu itu tidak memiliki dokumen yang lengkap, melainkan hanya membawa begitu saja. Diindikasikan dan diduga itu merupakan kayu hasil ilegal logging, sehingga diamankan di Mako Dit Pol Air Polda Kalbar,” jelas AKBP Nowo. Mntan Kapolres Melawi itu mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda KM Berkat Usaha berinisial K, 55, ternyata kayu-kayu ilegal ini milik seorang pengusaha mebel di Desa Kampung Arang, Sungai Raya, Kubu Raya, berinisial LM. “Kita sudah melakukan interogasi terhadap nakhoda

kapal, kayu-kayu ini milik pengusaha mebel di Kubu Raya. Pengakuannya, kayu-kayu ini dibeli dari Dusun Martalaya dan Dusun Gempar, Kubu Raya, untuk keperluan pembuatan mebel,” beber Nowo. Nowo menegaskan, dengan ditangkapnya kayukayu tanpa dokumen ini, pihaknya sampai saat ini terus melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda maupun ABK (anak buah kapal) KM Berkat Usaha. “Terbukti melakukan aktivitas illegal logging, kita akan jerat tersangka dengan pasal 83 ayat 1 jo pasal 12 huruf e UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,” tegas AKBP Nowo. (zrn)

Ketua Kelompok ...............................................................................dari halaman 9 Warung Makan .............................................................................dari halaman 9 barang bukti. Hasil penyelidikan kita, dari kasus dugaan penyalahgunaan Bansos ini menyebabkan kerugian negara dari pagu dana Rp2 miliar,” kata Kapolres Bengkayang AKBP Vendra Riviyanto SIK melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Harjana SH, Rabu (18/3). Keempat tersangka yang dijebloskan ke jeruji besi bernama Markus Sasi, 36, Kornelius Kasim, 55, Matius Buncek, 53, dan Musa Lesmana, 34. Mereka semua warga Kecamatan Suti Semarang. “MS (Markus Sasi) merupakan Ketua Kelompok Tani Tunas Baru,

KK (Kornelius Kasim) Ketua Kelompok Tani Semadam, MB (Matius Buncek) Ketua Kelompok Tani Menyabang dan ML (Musa Lesmana) merupakan Ketua Kelompok Tani Suti Baru I,” jelas Dwi. Dari perbuatan para tersangka ini, negara dirugikan Rp542.200.00. Kasus dugaan korupsi Bansos Cetak Sawah tahun 2013 ini terus dikembangkan Polres Bengkayang. Bahkan polisi juga telah menetapkan tersangka baru, yakni Ketua PPK (pejabat pembuat komitmen) yang juga merupakan Mantan Kepala Dinas Pertanian Bengkayang beri-

nisial BPD, 53. Penyidikan terus berlanjut dan dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan terhadap bekas Kepala Dinas Pertanian tersebut. Para pelaku korupsi Bansos cetak sawah disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (kur)

ketika ditemui beberapa setelah kebakaran. A Pet mengungkapkan, Warung Makan yang berdiri sekitar tiga bulan di dekat tempat tinggalnya itu merupakan milik Slamet atau biasa dipanggil Jamal. “Waktu kejadian yang punya warung sedang tidak di tempat,” kata A Pet. Warung makan itu, tambah dia, memang selalu kosong pada malam hari, karena hanya digunakan untuk berjualan makanan pada siang hari, selanjutnya pemiliknya kembali ke rumahnya. Sebelum dijadikan warung, kata A Pet, tempat tersebut merupakan rumah kosong yang sudah reot. “Dulu itu rumah tua, lama tidak ada penghuni, lalu dibeli oleh orang jawa itu dan dijadikan rumah makan. Belum lama sudah terbakar, kita juga turut prihatin,” tutur ibu dua anak ini.

Ketika api mulai membesar, warga berdatangan ingin menyaksikan dari dekat kebakaran tersebut. Tidak beberapa beberapa unit mobil pemadam kebakaran datang memadamkan api. Sekitar satu jam petugas pemadam kebakaran Pemkab Kapuas Hulu dan Yayasan Bhakti Suci bahu membahu memadamkan api bersama warga setempat. “Warga juga turut memadamkan api, sehingga tidak menjalar ke bangunan penjual tong air di sebelahnya,” kata A Pet. Saat ini kebakaran yang menimpa warung makan milik Slamet sedang dalam penyelidikan Polres Kapuas Hulu, guna memastikan penyebab kebakaran. Pihak Polres pun telah memasang police line di sekitar tempat kejadian perkara. (aRm)

Geng Motor ...............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 dari kendaraan dan mengejar mereka. Saat pengejaran itu, kata dia, sejumlah warga yang melihat berandalan motor itu, ikut mengejar. Usaha warga dan polisi berhasil. Mereka menangkap lima terduga anggota geng motor yang bersembunyi itu, bahkan ada yang bersembunyi di dalam got.

Polisi lalu membawa kelimanya ke Pos Polisi Adipura di Jalan HZ Mustofa. Umumnya, mereka yang masih di bawah umur itu dimintai keterangan. Sebelum menangkap para begundal jalanan itu, polisi menciduk dua terduga geng motor di Jalan Benda, Tawang, Kota Tasikmalaya, Minggu (15/3) dini hari lalu. Mereka tengah

mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Saat mengamankan dua remaja di Jalan Benda, polisi mendapati satu diantaranya memakai jaket loreng yang mirip seragam Brigade Mobil (Brimob). Noffan menduga, pemakaian baju loreng itu untuk menakutnakuti warga. “Kemungkinan ini digunakan untuk men-

gelabui masyarakat kalau mereka adalah aparat petugas,” ungkapnya Minggu dini hari di Pos Polisi Adipura. Sementara itu Gun, 16, pemakai jaket tersebut mengaku jaket tersebut milik ayahnya yang bekerja sebagai sopir. Jaket tersebut didapatkan ayahnya, kata dia, sebagai pemberian dari seseorang saat berada di luar daerah.

Gun pun mengetahui bahwa pakaian tersebut merupakan pakaian aparat, namun dia mengaku penggunaan jaket itu bukan untuk mengaku-ngaku sebagai Brimob. Alasannya memakai jaket loreng itu karena tidak ada lagi jaket untuk dipakainya. “Nggak ada jaket lagi di rumah,” ujarnya di Pos Polisi Adipura. (jpnn)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Kamis, 19 Maret 2015

OSO INSTRUKSIKAN KAPUAS RAYA HARUS TERWUJUD Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang disambut ritual adat Melayu dengan cara menginjak telur ketika memasuki Gedung Serbaguna

Bupati Sintang Milton Crosby mendampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) menuju Gedung Serbaguna, tempat Sosialisasi Empat Pilar

Bupati Sintang Milton Crosby mendampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang meninjau terminal darat Bandara Tebelian

Bupati Sintang Milton Crosby mendampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang meninjau jalan masuk Bandara Tebelian

Kedatangan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dr Oesman Sapta Odang (OSO) ke Kabupaten Sintang membawa angin segar bagi pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR). OSO menilai, sejumlah fasilitas yang telah disiapkan seperti Bandara Tebelian, sudah sangat memungkinkan untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB). “Kapuas Raya harus jadi. Bandara Tebelian sudah ada, nanti ekonomi akan tumbuh, masyarakat sejahtera,” kata OSO menjawab wartawan disela-sela meninjau Bandara Tebelian, Rabu (18/3). Hanya saja ia memberikan catatan, pembentukan PKR mesti dilakukan bersama-sama. Semua lapisan masyarakat harus turut berjuang dan mendukung. “Tidak bisa hanya Bupati sendiri. Semua masyarakat harus terlibat,” ucapnya. OSO mencontohkan, ketika dirinya memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kayong Utara. Semua lapisan masyarakat turut mendukung. “Saya pernah membentuk Kabupaten Kayong Utara. Dimana pembentukannya melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi membentuk Kapuas Raya tidak bisa hanya Bupati, tapi semua masyarakat harus terlibat,” tegasnya. Menurut OSO, jika melihat dari segi kewilayahan, Kapuas Raya sangat memungkinkan. Pasalnya, luas Kalimantan Barat setara dengan satu setengah luas

Pulau Jawa. “Kalimantan Barat ini layak dijadikan tiga provinsi. Dan Kapuas Raya mungkin untuk itu,” kata OSO. Karena itu, lanjut OSO, jika PKR ingin terwujud, harus sama-sama mencari jalan keluar. Caranya, sama-sama mendukung dan berjuang. OSO menilai, pembangunan Bandara Tebelian sangat menunjang bagi pembentukan PKR. Bahkan, OSO berharap Bandara Tebelian bisa selesai sebelum 2016. “Semakin cepat bandara selesai, bisa semakin cepat Kapuas Raya terbentuk,” ucapnya. Menurut OSO, Bandara Tebelian memiliki nilai ekonomis tinggi untuk kesejahteraan masyarakat, jika sudah beroperasi. Ia berharap, pembangunannya dapat segera selesai. OSO datang ke Sintang dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Serbaguna. Usai menyampaikan materi, OSO diajak Bupati Sintang Milton Crosby mengunjungi sejumlah proyek pembangunan di Sintang. Pertama yang dikunjungi adalah Bandara Tebelian. Rombongan menyempatkan diri meninjau jalan masuk bandara. Jalan tersebut tinggal menunggu proses pelelangan untuk diaspal. Panjang jalan 1,3 kilometer dengan lebar 60 meter. Setelah itu, rombongan melihat sisi darat dan landasan pacu. Bangunan apron bandara dan sejumlah fasilitas lainnya seperti jaringan listrik, dan kantor pemadam kebakaran juga sudah

dibangun. Landasan pacu Bandara Tebelian sepanjang 1,550 kilometer saat ini sudah diaspal. Target total landasan pacu Bandara Tebelian sepanjang 3,1 kilometer. Sementara itu, Bupati Sintang Milton Crosby Milton mengatakan, kedatangan OSO ke Sintang menjadi harapan besar bagi kemajuan pembangunan. Salah satu yang diaspirasikan adalah persoalan infrastruktur. Dimana kondisi jalan menuju perbatasan, mestinya mendapat perhatian prioritas. Menurut Milton, kedatangan OSO diharapkan mampu membantu semangat perjuangan PKR. Dorongan OSO selaku pimpinan MPR tentu mempunyai kekuatan di pusat. Lantaran PKR sudah menjadi kebutuhan bagi pemerataan pembangunan di timur Kalimantan Barat. Ia menambahkan, masyarakat sangat berharap PKR dapat terealisasi. Makanya, kedatangan OSO dianggap menjadi kesempatan yang sangat berharga. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi angin segar bagi perjuangan Kapuas Raya,” kata Milton. Usai meninjau pembangunan fasilitas bandara, OSO meninjau Stadion Baning, dan Rumah Sakit Rujukan. OSO juga menyempatkan diri menjenguk sahabat lamanya, Sultan Sintang Pangeran Ratu Sri Negara HRM Ikhsan Perdana di Kesultanan Al-Mukarramah Sintang. (*)

Narasi dan Foto : Suhardin

Bupati Sintang Milton Crosby mendampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang meninjau Rumah Sakit Rujukan

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang memotong ompong sebelum membuka Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Serbaguna

Bupati Sintang Milton Crosby mendampingi Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang meninjau langsung landasan pacu Bandara Tebelian

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang saat acara Sosialisasi Empat Pilar

Bupati Sintang Milton Crosby menyerahkan cinderamata kepada Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengunjungi Sultan Sintang yang merupakan kawan lama saat muda

Bupati Sintang Milton Crosby berkomunikasi dengan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang saat meninjau Stadion Baning

Bupati Sintang Milton Crosby dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang terlihat asyik berdiskusi saat Sosialisasi Empat Pilar