19 Agustus 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Rabu, 19 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Pak Guru M Cabuli Murid SD Mau Disenyapkan?

Oleh: H. Suarmadjat, ST

Oh, Kota Layak Anak?

Meraih penghargaan atau predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada akhirnya kini, makin memiriskan dengan kenyataan atau realitas dihadapkan di atas kertas. Contohnya, WTP Kota layak Anak bagi Kota Pontianak. Benarkah penilaian untuk ibukota provinsi yang jadi barometer 13 kota/kabupaten di Kalbar ini sudah jujur?

Seharusnya dengan mendapat WTP itu kinerja semakin ditingkatkan, hasilnya pun berkualitas.

Halaman 7

Awas! Monster Seks di Sekolah Pontianak-RK. Siapa yang seharusnya membina guru di Kota Pontianak agar tak menghancurkan kehidupan muridnya dengan kejahatan seks? Seperti yang menimpa TI, 10 tahun, siswi salah satu Sekolah Dasar di Ibukota Kalbar, tepatnya di Pontianak Utara. Dia dicabuli Pak Guru M, wali kelasnya sendiri. “Korban melaporkan per-

lakuan bejat gurunya kepada orangtuanya dengan merintih kesakitan. Setelah diusut, akhirnya korban pun bercerita tentang perbuatan bejat yang dilakukan oknum guru tersebut,� ungkap Direktur Utama Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), Devi Tiomana, kepada sejumlah wartawan yang kebetulan melihatnya di Mapolresta Pontianak, Selasa (18/8).

Menurut Devi, kejadiannya pada 2014 lalu. Konon, ada upaya jajaran pendidikan setempat untuk menyembunyikan kasusnya di jejaring hukum hingga mengendap berbulan-bulan. Dan, nyaris berhasil.

Guru tersebut, lanjut Devi, diduga sudah punya niat tak baik dengan cara memberikan les tambahan kepada TI. Suatu saat, bocah kelas V itu dipanggil

Sang Guru masuk ke ruang guru untuk diberikan pelajaran les tambahan. Dengan modus memberikan les tambahan itulah, TI dikerjain.

Ketika Sang Siswi masuk ke ruang guru, pendidik bermoral bejat itu langsung menarik tangannya dan membaringkan TI di atas meja.

Halaman 7

KADO HUT RI,

SERAHKAN DUKUNGAN. Paslon Sebastianus DarwisRurakhmad didampingi Timses menyerahkan rekomendasi dukungan DPP Partai Demokrat ke KPU Bengkayang, Selasa (18/8). KURNADI-RK

DUAAAAR

DI LEMUKUTAN

Tak Usung Gidot, Yosua pun Tergeser

Demokrat Dukung Darwis-Rahmad

Pontianak-RK. Beda instansi, beda cara dalam memperingati ulang tahun kemerdekan ke 70 Republik ini.

Kemarin, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 38 kapal nelayan asing pelaku pemancingan ilegal di perairan Pontianak, Bitung, Belawan, Ranai, Tarempa, dan Tarakan.

Kapal yang ditenggelamkan KKP di perairan Pontianak ada di kawasan Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang. Tiga jam lamanya menempuh lokasi penenggelaman kapal dari pelabuhan PSDKP di TPI, Kubu Raya. Setelah tiba di lokasi penenggelaman, hampir satu jam petugas memasang bahan peledak yang siap menghancurkan kapal menjadi puing-puing. Tidak diledakan sekaligus, diledakkan per dua dan per tiga kapal. Terdiri dari 11 kapal Vietnam, 2 kapal Thailand, dan 2 kapal Indonesia.

Bengkayang-RK. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Dr H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencabut dukungan terhadap pasangan Suryadman Gidot MPd-Agustinus Naon SSos untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.

Halaman 7

Lagi, Jagoan Golkar-Gerindra Ditolak KPU

Rintangan Buat Henrikus-Kamboja Dipugar Kembali

Halaman 7 Booom. Kapal-kapal tangkapan KKP yang ditenggelamkan dengan cara diledakkan di perairan Pulau Lemukutan, Bengkayang, Selasa (18/8). OCSYA ADE CP-RK

Ketapang-RK. Putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ketapang pada sidang sengketa Pilkada tidak dilaksanakan KPUD Ketapang.

Halaman 7

Pertaruhan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk kali pertama dilaksanakan 9 Desember 2015. Ini merupakan pertaruhan teramat penting di alam demokrasi Indonesia.

Halaman 7

Pembunuh Tari Ariezona Divonis 18 Tahun Penjara Pontianak-RK. Rangkaian proses hukum terhadap Suhardi alias Rudi, terdakwa perkara pembunuhan mantan pegawai Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Tari Ariezona, sampai ke sidang putusan. Digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Selasa (18/8), Majelis Hakim memutuskan Rudi bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama 18 tahun.

Mendengar itu, keluarga korban yang mengikuti jalannya persidangan sontak berteriak memaki-maki terdakwa.

Halaman 7

Cara paling efektif untuk bubarkan KPK adalah dengan membuktikan bahwa polisi & kejaksaan mampu tangani kasus korupsi dengan baik.. Bisa? Belum.

PETUGAS KESEHATAN @marimar_auw Kalau punya agenda mau bubarkan KPK, bilang dulu kek sebelum Pemilu. Biar jelas gitu. Jadi pertimbangan orang pilih atau tidak.

NASOCHI @NasochiAchmad KPK - KEJAKSAAN - POLRI kah yg akan berani usut dan seret pelaku Kasus BLBI 600 T, ??? Buka secara terang benderang ke Publik, kita tunggu!!

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Regulasi lajur kiri khusus untuk motor dan tengah plus kanan untuk mobil di Kawasan Tertib Lalu Lintas, Jalan A. Yani Pontianak, kembali dikritisi. Aturan, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak, ini disebut kurang bisa diterapkan.

Narkoba memang bikin lupa diri. Contohnya, Budi, 60, dan istrinya Ana, 40.

Keduanya sering teler setelah mengonsumsi sabu.

Saat tak punya uang untuk beli sabu, Pasutri ini stress dan membakar pabrik roti miliknya.

BAKAR RUKO. Warga panik dan berupaya menyelamatkan diri, ketika api menghanguskan Ruko tiga lantai yang juga bekas pabrik roti di Gang 3, Jalan Tanjungpura, Selasa (18/8). Ruko tersebut dibakar oleh Budi, pemiliknya, karena stres tidak mengonsumsi sabu. FIKRI AKBAR-RK

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

Awas! Monster seks di sekolah

Budi dan Ana sudah cukup lama tinggal di Gang 3, Jalan Tanjungpura, Kelurahan Benua Melayu Laut, Pontianak Selatan. Budi membakar rumah toko (Ruko) yang dijadikannya pabrik roti sekaligus tempat tinggalnya, Selasa (18/8) sekitar pukul 11.30.

Halaman 7

Fikri Akbar, Pontianak

Agus Sutisno

Injet-injet

Panik, Warga Kumandangkan Azan

HARIAN

Rakyat Kalbar

Halaman 7

Stres Tak Nyabu, Bakar Pabrik Roti Sendiri

klik! www.rkonline.id

Eddy Kriting @edykrit22

TERTUNDUK MENUNGGU NASIB. Terdakwa pembunuhan Tari Ariezona, Suhardi alias Rudi, terlihat pasrah, tertunduk menunggu detikdetik pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (18/8). FIKRI AKBAR-RK

Lajur Kiri, Panas-panas T**k (Sensor) Ayam

- AstaghďŹ rullah!

Jaohkan animals instinc di sekolah.

Rintangan buat Henrikus-Kamboja dipugar kembali - Hmmm, takot kalah pamor di tuboh sorang.

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Rabu, 19 Agustus 2015

2

Ir Ismail/Kepala Dinas PU Kota Pontianak

Gerakan Jangan Buang Sampah dalam Saluran dan Parit Saat ini Pemerintah Kota Pontianak serius mengurus masalah sampah yang mengotori sejumlah parit-parit (besar, red) yang berada di seantero Kota Pontianak. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kota Pontianak melalui Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian dikerahkan secara khusus mengatasi permasalahan tersebut.

Kepala Dinas PU Kota Pontianak, Ir Ismail menyatakan, pihaknya siap bekerja. “Tugas Dinas PU sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) juga menangani masalah sampah yang ada di parit. Kita sudah bekerja setiap hari. Baik mengangkut sampah maupun lumpur,” serunya.

Ismail mencontohkan, misalnya Jalan Ahmad Yani I. Sepanjang jalan tersebut drainasenya harus dibersihkan dan sampahnya diangkat secara rutin. Supaya tidak ada sampah yang menumpuk.

“Nah, ada daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya soal kesadaran membuang sampah pada tempatnya masih belum tinggi.

Parit itu sebenarnya milik kita bersama, milik masyarakat Kota Pontianak. Tetapi jika masih ada yang membuang sampah ke parit, nanti masyarakat juga yang rugi,” ulasnya.

Sejauh ini, Ismail mengaku sudah membuat formula kerja guna mengatasi permasalahan sampah di Kota Pontianak. Orang kepercayaan Walikota Sutarmidji ini, bahkan sudah melakukan langkahlangkah kongkret.

Bagaimana upaya Dinas PU Pemerintah Kota Pontianak menanggulangi persoalan sampah di Kota Khatulistiwa? Simaklah wawancara selengkapnya ini: +Seperti apa langkah kongkret yang pertama Anda lakukan?

-Masalah kesadaran membuang sampah, terus kami sosialisasikan. Misalnya melalui media massa. Seperti iklan di surat kabar, radio dan televisi. Bahkan kami membuat spanduk-spanduk imbauan.

Tujuannya mengingatkan masyarakat supaya ‘tolong’ jangan membuang sampah ke parit. Karena ada dampak negatif dari kebiasaan buruk tersebut. +Seperti apa dampak negatif jika masyarakat sering membuang sampah ke parit?

-Konsekuensinya cukup tinggi untuk masyarakat Kota Pontianak.

Kalau buang sampah di parit bisa menyebabkan penyumbatan.

Setelah parit tersumbat maka bisa menyebabkan banjir dan bau tak sedap. Kan masyarakat sekitar situ juga yang rugi. Ini akibat membuang sampah di parit. Cobalah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. +Melalui Rakyat Kalbar, stakeholder mana saja yang ingin Anda imbau secara khusus terkait persoalan ini?

-Saya ingin mengimbau pedagang-pedagang, seperti di Jalan Merdeka. Sebelumnya mohon maaf. Yang berjualan dari Jalan Teuku Umar sampai ke ujung Jalan Merdeka, masih banyak yang sering membuang sampah ke parit sekitar. Apalagi pas bulan puasa. Pedagang sotong pangkong salah satunya. Mereka menjual air minum mineral, tapi sampahnya dibuang ke parit. +Apa yang seharusnya dilakukan pedagang supaya sadar akan kebersihan membuang sampah pada tempatnya?

Seratusan Kapal Siap Meriahkan Karnaval Sungai Kapuas Pontianak-RK. Sekitar 100 kapal telah disiapkan di Pelabuhan Dwikora Pontianak untuk mengikuti kemeriahan Karnaval Sungai Kapuas, Sabtu 22 Agustus mendatang, yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak guna memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-70.

Ratusan kapal itu dengan rincian 75 kapal nelayan, 14 kapal hias, 4 kapal dari Bappenas dan 11 kapal milik provinsi lain.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Antony Runtu mengatakan, seluruh kapal telah disiapkan dan sudah datang di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

“Sudah ada sekitar 100 kapal yang datang dan siap memeriahkan Karnaval Sungai Kapuas hari Sabtu tanggal 22 Agustus mendatang,” ujar Antony Runtu, Selasa (18/8).

Antony mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar

dan Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan kapal perang khusus untuk dinaiki Presiden Joko Widodo.

“Khusus untuk RI 1 akan naik kapal perang. Semua sudah siap dipergunakan untuk Presiden nanti melihat seluruh kapal yang mengikuti Karnaval ini,” jelasnya.

Dengan menggunakan kapal perang, nantinya Presiden Jokowi hanya melakukan inspeksi saja sehingga tidak memerlukan persiapan secara khusus.

“Kapal perang hanya dipergunakan untuk Presiden Jokowi melakukan inspeksi saja. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan darat,” ulasnya.

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry Soe

Pemasangan Iklan Pengumuman

-Sebaiknya sediakan tempat sampah untuk pembeli yang datang. Bahkan yang jual nasi goreng dan sebagainya itu sebaiknya menyediakan tempat sampah di tempat jualan. Saya berharap pedagang membuang sampah sesuai aturan. Misalnya buang di TPS terdekat. Jangan dibuang ke parit. Memang kita yang membersihkannya, tapi mau sampai kapan kami akan seperti ini terus. Kalau begini kapan kita bisa melihat parit dan sungai kita sewaktuwaktu bersih dan jernih. +Selain upaya pemerintah, siapa saja yang bisa membantu mengatasi masalah ini?

-Gerakan ‘Jangan Buang Sampah ke Dalam Saluran atau Parit’ yang digalakkan Dinas PU melalui Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian tidak bisa dilakukan pemerintah secara sendiri. Tekad ini harus didukung masyarakat. Caranya mudah, cukup peduli lingkungan.

Masyarakat tidak perlu membantu kami mengangkat sampah atau membayar kami, itu tidak perlu. Cukup tidak membuang sampah di parit serta tingkatkan kesadaran mereka saja.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Selekda Anggar Jelang Kejurnas dan Pra PON

Ikasi Kalbar Target Kemenangan di Nomor Floret Pontianak-RK. Ketua Pelaksana Seleksi Daerah (Selekda) Anggar Provinsi Kalbar, Nova Wijaya menyampaikan, sedikitnya terdapat 56 atlet dari berbagai daerah yang mengikuti seleksi di Gedung Indor Tenis Singkawang.

Seleksi ini dilakukan guna menyaring 35 atlet anggar berbakat untuk mengikuti Kejuaraan Nasional dan Pra PON yang akan diselenggarakan, di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada 12-20 September mendatang.

“Seleksi ini untuk menyusun peringkat di daerah.

Dengan hasil peringkat itu menjadi dasar Pengurus Provinsi Ikasi untuk menyusun tim Kejurnas dan Pra PON,” ujar Ketua Pelaksana Seleksi Daerah (Selekda) Anggar Provinsi Kalbar, Nova Wijaya melalui sambungan seluler, Senin (17/8) lalu.

Nova menyampaikan, terdapat delapan nomor putraputri yang akan dipertandingkan dalam Kejurnas dan Pra PON. Dari delapan nomor tersebut, yang paling berpeluang memperoleh medali berada pada nomor pertandingan floret putra dan putri.

“Prediksi yang dapat medali di floret putra, khususnya putri, baik beregu dan perorangan. Sebenarnya masingmasing nomor semuanya berpeluang. Namun prediksi kita di floret putri itu,” prediksinya.

Dia berharap, dari hasil selekda ini nantinya para atlet yang dipercayai mewakili Kalbar dapat terus serius berlatih. Nova juga mengharapkan dukungan serta doa dari masyarakat Kalbar. Supaya para atlet anggar Kalbar menang di Kejurnas dan lolos mengikuti PON. “Mohon dukungan dan doanya,” haturnya. (fik)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro Halal Bihalal Warga Pantura PONTIANAK-RK. Walikota Sutarmidji dan Wakilnya Edi Rusdi Kamtono, Bupati KKR, H. Rusman Ali dan Wakil Bupati Sambas, Pabali Musa beserta jajaran menyempatkan diri hadir dalam acara Halal Bihalal ‘Ikatan Keluarga Besar Pantai Utara’ (IKBMPU) Kota Pontianak, di Gedung Pontianak Convention Centre (PCC), Jumat (14/8) malam.

Ribuan warga Pantura (Sambas, Singkawang dan Bengkayang) tampak mengerumuni Gedung PCC. Kedatangan ribuan tamu dan sejumlah kepala daerah disambut sejumlah dare (gadis) cantik yang diiringi tiupan terompet serta tanjidor maupun perguruan silat Kijang Berantai.

Malam itu, budaya Melayu Sambas sangat kental. Bahasa ‘Aok’ dan ‘Jiku Be’ terdengar riuh.

Menariknya, ribuan tamu dijamu dengan makanan khas Sambas yakni bubur pedas. Para tamu pun tampak menikmati jamuan.

Ketua Panitia sekaligus menjabat Ketua IKBMPU Kota Pontianak, Nazirin H Umar mengatakan, acara halal bihalal yang dilangsungkan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi supaya terus terjalin.

“Pada momen ini sebaiknya kita manfaatkan untuk kebaikan dan kebersamaan,” ungkap Nazirin.

Sementara itu, Wakil Bupati Sambas, Pabali Musa mengapresiasi, kinerja panitia menyelenggarakan halal bihalal tersebut. Ia berpendapat, kegiatan yang diadakan warga Pantura ini merupakan langkah membangun dari aspek kemasyarakatan.

“Cara warga Pantura membangun komunikasi sudah baik. Acara halal bihalal ini untuk menjaga kesinambungan antargenerasi. Kita berharap generasi penurus, terus semangat memperjuangkan kejayaan Sambas,” seru Pabali.

Wabup Sambas berpesan, di mana dan kapan pun berada, jangan lupa berkontribusi untuk daerah asal serta angkat citra Sambas dengan ilmu yang baik. “Keagamaan, seni serta olahraga termasuk kategori yang bisa membawa Sambas Jaya,” selorohnya.

Sejumlah tokoh lainnya juga menaruh harapan.

Misalnya, Walikota Sutarmijdi menyampaikan, acara halal bihalal IKBMPU sangat baik untuk menjalin silaturahmi sesama warga Pantura yang berdomisili di Pontianak.

“Daerah Sambas penghasil orang-orang hebat.

Daerah ini gudangnya pemimpin dan cendikiawan Kalbar. Dalam momen ini sebenarnya bisa mengevaluasi apa yang seharusnya dilakukan para intelektual dan tokoh masyarakat Sambas yang ada di Pontianak untuk memajukan daerah Sambas maupun Kalbar,” serunya.

Sementara itu, Bupati KKR, H. Rusman Ali berpandangan, kegiatan yang diselenggarakan IKBMPU sangat baik guna memupuk keharmonisan dan keakraban sehingga menjadi momen perkenalan, orang yang tidak kenal bisa saling mengenal.

“Acara ini juga sebagai wadah untuk maaf-maafan. Sebab manusia pasti pernah berbuat salah.

Saya berharap acara yang digelar orang-orang hebat ini terus dilanjutkan,” harapnya.

Ketua Dewan Penasehat IKBMPU Kota Pontianak, Ali Asmadi mengatakan, halal bihalal selain bertujuan meningkatkan ukwah islamiayah dan kebersamaan sesama masyarakat Pantura. Perhelatan ini mengaktifkan kembali halal bihalal yang telah vakum selama 18 tahun silam. (dsk)

Entertainment

3

Harga TBS Merosot, Disbun Jangan Tutup Mata Pontianak-RK. Komisi I DPRD Provinsi Kalbar memandang perlu adanya pengawasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar mengenai permasalahan penurunan harga sawit.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, H Subhan Nur mengatakan, masalah penurunan harga sawit yang dikeluhkan masyarakat sejak dua bulan terakhir, di mana harga menurun dan patokan yang ditetapkan Dinas Perkeb u n a n Provinsi Kalbar.

“Ini ada apa?

Artinya

HANI 2015

jangan semaunya perusahaan menetapkan harga TBS pada tingkat petani. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan Dinas Perkebunan, karena di Kalbar masyarakat yang sangat dirug i k a n ,” tegasnya.

Legis-

Pontianak-RK. Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kota Pontianak, Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Pontianak melakukan pagelaran seni dalam menyampaikan sosialisasi tentang Pemberantaasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), di Halaman Rumah Radakng, Sabtu (15/8) lalu.

Kegiatan yang dilakukan BNNK Pontianak itu bertema Diseminasi Informasi P4GN Pagelaran Seni Dalam Rangka Hari

Bermula dari ketertarikannya dengan dunia lakon sejak SMP dan bergulat dengan teater di TaSri Lestari man Budaya Pontianak, munculah berbagai ide Sri Lestari untuk membuat film lokal.

Sejawat sutradara, penulis naskah, dan produser ini menyarankan dia mengambil pokok pikiran terkait Hantu Pontianak dalam karya berikutnya.

Laporan: Gusnadi, Pontianak

akan kita garap nanti bisa menjadi solusi. Juga akan menjelaskan bahwa kepercayaan ini hanya ada di Pontianak,” tutur Sri. Episode kedua, lanjut dia, dipersiapkan tema mandi kembang yang mengangkat tradisi adat istiadat kerajaan Indonesia masa lampau.

“Jenisnya macam-macam, tergantung suku masing-masing, versinya nasional,” tukasnya.

Naskah sudah siap, menurut Sri, kini mencari figur yang cocok untuk

lator Partai Nasdem ini berpendapat, masyarakat sangat dirugikan oleh perusahaan besar. Selain itu, kata dia, mengenai undang-undang penerapan plasma sampai sekarang jarang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahan perkebunan yang ada di Kalbar.

“Jangankan hak mereka (masyarakat, red) tentang aturan menerapkan plasma itu sampai sekarang jarang dilaksanakan oleh perusahaan.

Ini yang menjadi kewajiban SKPD yang ada untuk mengawal hak tersebut,” lugasnya.

W a k i l rakyat dari daerah pemilihan

(dapil) Kabupaten Sambas ini menegaskan, jangan hanya transmigrasi yang dikawal plasmanya, tapi menyangkut masyarakat hak-hak mereka justru dirampas oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Banyak keluhan masyarakat dan Komisi I DPRD Provinsi Kalbar akan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan bermasalah ini, karena wewenang di wilayah Provinsi,” ucap H. Subhan.

Tak hanya itu, H Subhan mengingatkan kepada BPN jangan sembarangan memberikan rekomendasi HGU. Sementara banyak permasalahan menyangkut hakhak rakyat yang terabaikan.

“Khususnya tanah mereka yang dirampas oleh perusahaan. Oleh sebab itu, kami akan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan ini. Mengenai harga TBS, sejauh ini mekanismenya seperti apa? Ini yang akan kita tanyakan,” ujarnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

BNNK Pontianak Sosialisasi P4GN Lewat Pagelaran Seni Anti Narkotika Internasional (HANI) 2015, di Kota Pontianak. Kepala BNNK Kota Pontianak, Agus Sudiman bertindak sebagai penanggung jawab.

Acara ini juga dihadiri Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara yang digelar BNNK Kota Pontianak.

Kepala BNNK Pontianak, Agus Sudiman mengatakan, kegiatan tersebut dengan maksud untuk melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi program BNNK

Sineas Lokal dan Antu Pontianak Pontianak-RK. Disela Rakyat Kalbar saat mengkoordinir lomba memasak, Sri mengaku memang tengah menggarap cerita yang mengisahkan hantu-hantu Pontianak. “Karena Pontianak ini dikenal dengan kuntilanak, serta tuyul, dan pocong. Kisah ini kerapkali kita dengar dari orang tua-tua dulu,” ujarnya di SD Negeri 3, Pontianak Kota, Senin (17/8).

Hingga kini, Sri telah membuat hampir 500 naskah film. “Saya selalu mendengar di masyarakat kita pemeo seperti kau niy macam antu (bahasa Pontianak untuk hantu,red), antu kali’ kau ni. Itu membuat saya tertarik mengambil tema tersebut,” seloroh dia.

Ia menduga olok-olok soal antu ini berpengaruh dengan kondisi suatu rumah tangga, dimana kerapkali terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sebab itu, film yang akan digarapnya ini mencoba menjawab apakah benar atau tidak keberadaan antu yang mengganggu di lingkungan keluarga.

“Mudah-mudahan film yang

Rabu, 19 Agustus 2015

memainkan peran yang tersedia.

“Penyeleksiannya kita mulai dari lomba masak seperti saat sekarang ini, fashion show pada 23 Agustus, audisi actor-aktris diambil 50 peserta dan diumumkan nanti 30 Agustus mendatang,” jelas dia.

Beroperasional dengan segala keterbatasannya, Sri ingin pemerintah memberikan support. “Saya meminta pemerintah, khususnya Kalbar, bantulah penulis dan sutradara di Pontianak agar bisa berkembang. Sekarang ini, undangan sudah kami kirimkan ke pemerintah, tapi tak satupun tanggapan untuk ya minimal menghadiri kegiatan kami,” keluhnya.

Jika salah satu film tersebut rampung, ia berharap ada rumah produksi yang mau menampilkan di pentas terbuka maupun di televisi lokal. Tujuannya, agar film lokal bisa dilirik di tingkat nasional.

“Mudah-mudahan, bila sudah tergarap nanti, atas nama Sutradara Ryles MC Coy, rumah produksi di Kota Pontianak atau di Kalbar ini bisa menampilkan film kami,” demikian Sri Lestari.* Pilihan Tepat

Pontianak tentang P4GN. “Melalui kesenian sebagai salah satu bentuk media komunikasi yang efektif sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Kota Pontianak. Dalam upaya memulihkan dan menyelamatkan para penyalahguna narkoba secara bertahap,” papar Agus Sudiman.

Tujuan dari acara yang digelar oleh BNNK Pontianak itu untuk meningkatkan komitmen serta kepedulian dari seluruh

komponen masyarakat untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia Sehat Tanpa Narkoba (MISTN) melalui program penyelamatan penyalahgunaan narkoba. Kemudian sebagai momentum untuk meningkatkan kampanye P4GN di seluruh pelosok Tanah Air. Dalam upaya mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkoba.

“Sekaligus menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kesenian tradisional,” harapnya. (Zrn)

Turnamen Basket Antarpelajar Kota Pontianak Pontianak-RK. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Pontianak akan menggelar kejuaraan basket antarpelajar pada 21 Agustus mendatang guna memeriahkan HUT RI ke-70. Sesi pendaftaran dilakukan dengan mendatangi langsung Kantor Dispora Kota Pontianak maupun secara on line.

“Mendaftar langsung ke Kantor Dispora Kota Pontianak atau juga dapat melalui online via disporakotaptk. blogspot.com,” ujar Kepala Bidang Olahraga Dispora Kota Pontianak, Dwi Endah Minarti, belum lama ini.

Endah mengatakan, kejuaraan basket ini melibatkan para pelajar SMP untuk putra dan putri serta pelajar SMA khusus putra.

“Kita berharap setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilannya,

karena edaran sudah kita sampaikan ke sekolah-sekolah yang ada di Pontianak,” paparnya.

Dalam kegiatan ini, Dispora turut bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Pontianak.

“Kita akan menggandeng Pengcab Perbasi Kota Pontianak untuk menyukseskan kegiatannya. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan basket

sekolah Santo Paulus di Jalan AR Hakim,” ujarnya.

Dispora berharap, kepada sekolah khususnya pelajar dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang pembinaan atlet-atlet pelajar berbakat. “Untuk mengetahui kemampuan timnya, karena cabang olahraga basket ini akan dipertandingkan pada Popda tingkat Kota Pontianak tahun depan,” paparnya.

Ketua pelaksana kejuaraan basket, Ongky Lesmana menambahkan, kejuaraan basket antarpelajar ditujukan untuk mengembangkan serta memajukan olahraga basket di Kota Pontianak. “Kita dari sekolah SMA Santo Paulus sangat berterima kasih.

Pastinya dengan ini demi kemajuan bola basket di Kota Pontianak,” harapnya. (fik)

Pro Ekbis

4

Rakyat Kalbar

Rabu, 19 Agustus 2015

Inflasi Kota Pontianak 2015

Jangan Melampaui Angka 5,5 Persen Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak diminta memperkuat tim pengendalian inflasi dan tim pembangunan ekonomi. Pasalnya harga dolar yang melambung tinggi mencapai Rp13.990 ribu per dolar. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang melambat, tentu inflasi diharapkan tidak melebihi 5,5 persen pada tahun ini.

“Kami minta Pemerintah Kota Pontianak memperkuat tim pengendalian inflasi sekaligus memperkuat tim pembangunan ekonomi untuk mengantsipasi kenaikan harga barang secara global di saat ekonomi mengalami penurunan,” ucap Ketua Fraksi Partai

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 2 ( Kedua) Bulan Agustus 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

3.500 4.500 22.000 24.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Pontianak, Ardiyansyah, Selasa (18/8).

Menurutnya, hal ini harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Pontianak. Lantaran harga barang yang mengikuti kurs dolar yang sangat tinggi tentu membuat tingkat konsumsi masyarakat turut mengalami penurunan.

“Kita minta ini ditanggapi serius. Soalnya jika tidak diperhatikan, beban masayarakat akan makin berat. Daya beli semakin lambat sekaligus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kita juga minta SKPD segera melaksanakan program yang sudah dianggarkan. Karena daya serap anggaran masih rendah. Kondisi ini mempengaruhi perlambatan pergerakan ekonomi masyarakat,” tukasnya.

Ardiyansyah menilai, sejauh ini tim yang dibentuk Pemerintah Kota Pontianak masih belum maksimal dan belum berhasil menekan inflasi. Dengan alasan tidak tampaknya pemantauan kinerja dari tim tersebut.

“Selama ini kerja tim pemantau inflasi masih jauh dari harapan dan belum bekerja secara maksimal. Dilihat dari program-program yang disusun, harusnya pemantapan tim pemantau inflasi dibarengi program yang ril atau nyata.

Tetapi di sini belum ada gambaran programprogram yang nyata itu,” cetusnya.

Pontianak-RK. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis mengajak pengurus PKK Kabupaten Bengkayang agar melestarikan kerajinan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat setempat.

“Di Bengkayang ada kerajinan yang paling terkenal, yakni Bide (sejenis tikar dari rotan dan kulit kayu, red) itu harus dikembangkan,” ujar Frederika Cornelis ketika serah terima Ketua Tim PKK Kabupaten Bengkay-

Valas Selasa, 18 Agustus 2015

Jual 10,256.81 15,401.20 3,386.11 3,705.97 9,887.61 13,900.00

Beli 10,153.60 15,245.54 3,345.16 3,668.11 9,788.05 13,762.00 Sumber: Bank Indonesia

FREDERIKA CORNELIS

Equatoriana Masalah kita

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Ilustrasi/Ist

Frederika Cornelis: Mari Lestarikan Kerajinan Bide

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jika Pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan pengarahan dan pemetaan tentu harus dilakukan perencanaan sebagai upaya menekan inflasi. Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan tentu apa yang diharapkan bisa terealisasi sesuai dengan konsep yang telah dibuat Pemerintah Kota Pontianak.

“Tim itu seharusnya sudah memetakan sektor yang mempengaruhi inflasi. Karena kalau dipetakan bisa dengan mudah mempresentasikannya. Dengan demikian secara umum pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan atau mengalami peningkatan,” ulasnya.

Ardiyansyah mengharapkan, masalah ekonomi secara global ini akan segera berakhir dalam waktu dekat, yakni kondisi rupiah kembali menguat. Dengan demikian tingkat atau daya beli masyarakat bisa menjadi stabil kembali sehingga sampai ke daerah, termasuk Kota Pontianak.

“Kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat ini tidak berpengaruh begitu besar terhadap pertumbuhan maupun ketahanan ekonomi di daerah. Mudah-mudahan inflasi tahun 2015 tidak sampai di atas 5,5 persen,” harapnya.

ang dari Ny. Suryadman Gidot kepada Ny. Dominika Moses Ahie, Selasa (18/8), di Aula Kantor Bupati Bengkayang.

Bide Bengkayang merupakan tikar khas masyarakat Dayak Bidayuh yang sudah ratusan tahun menjadi ciri khas masyarakat setempat.

Belakangan Bide menjadi primadona di Negeri Malaysia.

Menurut Frederika, menjadi ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten secara otomatis menjadi ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Di mana kedua fungsi lembaga tersebut berkaitan erat, karena samasama sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan.

Frederika melanjutkan, tugas PKK selain men-

jalankan 10 program pokok sekaligus mengembangkan potensi kerajinan daerah. “Silahkan ketua Tim Penggerak PKK untuk mengadakan pelatihan. Seperti meraut rotan sebagai bahan Bide tanpa menggunakan mesin,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya menepis anggapan bahwa PKK itu selalu diplesetkan sebagai perempuan kurang kerjaan. “Itu tidak benar.

Justru PKK itu sangat penting sebagai ujung tombak penggerak pembangunan di dalam keluarga,” lugasnya.

Sebagai mitra pemerintah yang langsung turun ke masyarakat membantu pemerintah dalam sosialisasi terkait kesehatan keluarga, keluarga berencana dan sebagainya melalui 10 program pokok PKK. (fie/Humas)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Gerakan Nasional Ayo Kerja menjadi tema peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kerja dengan keinsafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia. Bukan hanya urusan rakyat, tapi para pemimpinlah yang pertama dan terutama memberikan contoh.

Bung Karno, bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan telah melakukan pergerakan untuk menjebol kesakitan sampai ke akar-akarnya. Makna paling dasar dari kemerdekaan adalah perubahan (revolusi) mental. Bukan hanya untuk rakyat, namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Mereka memiliki tanggungjawab moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih melayani rakyat.

Tindakan maupun perbuatan dalam kehidupan bernegara mengarah kepada keberhasilan cita-cita.

Salah satunya dibuatkan suatu aturan tata tertib hidup bernegara. UUD 1945 menjadi sumber hukum dalam memenuhi kemandirian negara yang tertib dan teratur. Ini merupakan wujud tindakan pemenuhan dalam mengisi kemerdekaan.

Dalam melaksanakan aturan, pemerintah harus tegas dan bebas dari intervensi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Begitu pula masyarakat harus patuh. Misalnya dalam tertib berlalulintas, perizinan bangunan dan usaha, serta berbagai aturan lain.

Masyarakat yang baik tentu tidak dengan sengaja melanggar aturan, seperti mendirikan bangunan di fasilitas umum. Menurut anda?

70 tahun Indonesia merdeka, tetapi rakyat /pejabat yang tidak mensyukuri arti kemerdekaan itu. Nenek moyang kita bermandikan keringat darah dan nyawa taruhannya. Ingat itu wahai penerus bangsa, Bangkitlah!

085245519512 14-8-2015

10.25

Sms Warga Ganti Nama Bandara Supadio Pontianak akan diubah namanya dengan Bandara Supadio Kubu Raya, dengan alasan Bandara tersebut bukan berada di wilayah Kota Pontianak, tapi berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Sebenarnya hal tersebut tidak begitu penting, karena banyak hal lain yang perlu mendapat perhatian bagi Pemkab Kubu Raya yang salah satu diantaranya konstribusi dari pendapatan Bandara tersebut. Sewajarnya ada yang masuk untuk menunjang APBD Kabupaten Kubu Raya, lantaran keberadaannya saat ini berada di wilayah Kubu Raya.

Soal nama agar tidak hilang asal usul keberadaan Bandara Supadio, bisa saja namanya dikembalikan kepada nama asal, yaitu “Bandara Supadio Sungai Durian” yang sekaligus Sungai Durian ditetapkan sebagai nama ibukota Kabupaten Kubu Raya. Bagaimana menurut pak Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak? Semoga bisa diterima sebagai masukan, terimakasih.

082152273111 6-8-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

HP : 081345479682

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

23.37

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya Musyawarah Kite

Masih Ada Kades Pungli

Hermanus Sungai Raya-RK. Wakil Bupati Kubu Raya, Drs Hermanus MSi mengingatkan kepala desa (Kades) untuk tidak membebani masyarakat memungut biaya mengurus administrasi di kantor desa.

“Saya sudah tegaskan, kalau pemerintah desa tidak boleh memungut biaya kepada masyarakat. Namun kenyataannya masih ada beberapa desa yang tetap memungut biaya. Itu Pungli (pungutan liar) namanya,” tegas Hermanus, Selasa (18/8).

Walaupun biaya administrasi tidak ditentukan atau sukarela, namun tetap tidak diperbolehkan dilakukan Kades. Agar masyarakat tidak terbebani saat akan mengurus administrasi di kantor desa.

Diakui Hermanus, Pemkab segera memberikan teguran kepada Kades yang melakukan Pungli.

“Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah desa untuk memungut biaya kepada masyarakat.

Kalau memang untuk menutupi kekurangan dana operasional, maka dapat mengajukan kembali anggaran ke Pemkab, maupun ke pemerintah pusat,” sebutnya. (sul)

Rabu, 19 Agustus 2015

5

Kaki Gajah Serang Kubu Raya Sungai Raya-RK. Penyakit kaki gajah menyerang warga Kubu Raya.

Dinas Kesehatan setempat meminta warga segera melapor, apabila menemukan penderita penyakit tersebut.

“Baru dua kasus yang dilaporkan ke kami. Kami minta segera lapor, kalau ada yang menderita penyakit kaki gajah,” kata Dr Berly GS M.PPM, Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Selasa (18/7).

Jika sudah terjangkit penyakit kaki gajah, maka harus menjalani pengobatan selama lima tahun. Namun pemberian obatnya setahun sekali, sambil petugas kesehatan melakukan pemantauan. “Kami minta warga berhati-hati dengan penyakit ini,” jelas Berli.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar ini mengatakan, penyakit kaki gajah berawal dari malaria. Penyebab utamanya cacing yang berukuran mikro masuk ke dalam tubuh manusia. “Cacing yang berukuran mikro itu, masuk melalui nyamuk yang menggigitnya, sehingga menyatu ke dalam darah. Kalau tidak cepat diatasi, penyakit tersebut bisa terjadi pembengkakan,” katanya.

Penanganan cacing gajah baru ada di Puskesmas Sungai Durian. Artinya, penderita kaki gajah masih bias dirujuk ke Puskesmas Sungai Durian. “Kalau

tidak, kemungkinan dirujuk ke RSUD Soedarso,” papar Berli seraya mengatakan penyakit kaki gajah dibawa nyamuk hutan atau lumpur.

Tahun depan, Berli merencanakan menempatkan beberapa tenaga medis untuk menangani penyakit kaki gajah.

“Semua kecamatan akan kami beri tenaga medis, terutama yang bisa mengobati penyakit yang sering dialami masyarakat ini,” ujar Berli.

Obat yang diberikan kepada pasien kaki gajah adalah obat cacing biasa yang mudah didapat di pasaran.

“Penyakit ini beda dengan penyakit DBD. Kalau DBD, diakibatkan oleh genangan air yang menimbulkan nyamuk bersarang. Maka biasanya warga diminta untuk menggunakan kelambu,” katanya.

Efek samping minum obat bagi penderita kaki gajah, biasanya gatal-gatal.

Kemudian cacing yang ada di dalam darahnya akan mati.

“Minum obatnya harus rutin, sesuai resep yang kami berikan. Kami juga berharap, jika ada gejala seperti itu, segera untuk melapor ke pihak kesehatan, agar penyakit yang dialaminya cepat diatasi,” harapnya.

Laporan: Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

Ilustrasi

Tingkatkan Kualitas Jalan Sungai Raya-RK. Upaya untuk mempercepat pembangunan terus dilakukan Pemkab Kubu Raya. Tidak hanya menggunakan APBD, tetapi juga akan melobi pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan.

Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH mengaku, mulai 2015 ini akan berupaya meningkatkan lobi-lobi ke pemerintah pusat, mendapatkan anggaran membangun Kubu Raya. Sasarannya meningkatkan kualitas jalan.

“Saya akan terus berusaha mencari anggaran dari pusat untuk meningkatkan pembangunan di Kubu Raya,” kata Rusman Ali, kemarin.

Dikatakannya, sejak dilantik menjadi Bupati Kubu Raya hingga sekarang, sudah ada beberapa hasil pembangunan yang telah dilakukan. Diantaranya meningkatkan ruas

Rusman Ali

Jalan Ayani II (Arteri Supadio), Jalan Adi Sucipto, Jalan Rasau Jaya dan beberapa ruas jalan lainnya.

“Semua pembangunan dan peningkatan ruas jalan itu tidak sedikit pun menggunakan dana APBD Kubu Raya. Itu semua terwujud, karena lobi-lobi saya di pemerintah pusat,” ucap Bupati Rusman.

Perlu diketahui, Jalan Ayani II (Arteri Supadio) statusnya adalah jalan nasional.

Sedangkan Jalan Adi Sucipto dan Rasau Jaya, statusnya jalan provinsi. Jadi, perbaikan jalan tersebut tidak bisa menggunakan APBD Kubu Raya, melainkan APBN untuk jalan nasional dan APBD Kalbar untuk jalan provinsi.

Untuk menjaga keutuhan jalan yang telah dibangun, Rusman Ali mengimbau semua pihak, terutama masyarakat Kubu Raya un-

tuk bersama-sama menjaga ruas jalan yang telah ditingkatkan kualitasnya.

“Dengan semakin baiknya kondisi jalan ini, otomatis juga meningkatkan mobilisasi dan mempermudah masyarakat untuk terhubung ke daerah lainnya. Makanya sudah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga kondisi jalan yang telah dibangun ini,” ucapnya.

Tahun sebelumnya, Rusman Ali mengatakan, mendapatkan kucuran dana sekitar Rp12 miliar dari pemerintah pusat untuk membangun jalan di sepanjang Adi Sucipto dan beberapa ruas jalan lainnya. “Kalau tidak ada halangan di tahun 2015 ini kami akan kembali mendapatkan anggaran sekitar Rp18 miliar lagi untuk membangun dan meningkatkan beberapa ruas jalan yang ada di kawasan Kubu Raya,” ucapnya. (sul)

Kursi Rakyat Serapan APBD Murni Rendah

Ada SKPD Tak Mampu Kerja Pontianak-RK. Beberapa Fraksi di DPRD Kalbar menganggap perlu adanya evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Kalbar, karena belum maksimal dalam penyerapan anggaran.

Fraksi Partai Nasdem menilai, serapan APBD 2015 hingga Agustus, baru mencapai 30 persen. Ini menunjukkan kinerja beberapa SKPD belum maksimal.

“Kita minta Gubernur Kalbar mengevaluasi SKPD dan jajarannya, terutama yang serapan anggarannya rendah,” ungkap Johanes Antonius Dopong, juru bicara Fraksi Nasdem, saat membacakan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kalbar tahun anggaran 2015 di kantor DPRD, Selasa (18/8).

Fraksi Nasdem melihat adanya masalah penempatan pejabat di tingkatan SKPD, kurang memerhatikan asas profesionalisme dan kemampuan individu, serta disiplin ilmu yang dimiliki.

“Selain itu fraksi kami akan mencermati dan memohon penjelasan eksekutif, terkait faktor-faktor signifikan. Apakah berpengaruh terhadap realisasi anggaran pendapatan yang berdasarkan evaluasi akan berkurang sebesar 4,69 persen atau sebesar Rp214,50 miliar, serta perinciannya dari sektor pendapatan apa saja yang berkurang atau tidak memenuhi target,” ujar Johanes.

Pengurangan target yang cukup besar tersebut, terdiri dari pendapatan asli daerah berkurang sebesar Rp266,07 miliar dari Rp2,16 triliun, menjadi Rp1,90 triliun. Dana perimbangan yang akan bertambah sebesar Rp48,28 miliar dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,74 triliun.

Kemudian pendapatan daerah yang sah akan bertambah Rp3,24 miliiar dari Rp716,09 miliar menjadi Rp719,35 miliar.

“Dengan pengurangan target penerimaan dimaksud, tentu saja akan dilaksanakan rasionalisasi belanja yang berpengaruh pada pengurangan besaran anggran belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ucap Johanes.

Apabila evaluasi objektif terhadap target pendapatan tersebut akan berdampak pada berkurangnya target pendapatan, dan selanjutnya mengharuskan pada berkurangnya anggaran belanja, maka perlu pembahasan lebih rinci, kegiatan apa yang dikurangi dan kegiatan mana saja yang tidak bisa dikurangi.

“Sehingga pencapaian kegiatan tahunan tidak berpengaruh signifikan, terhadap pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.

Sementara juru bicara Fraksi Nurani Keadilan Bangsa (FNKB) DPRD Kalbar, Kadri AMd mendesak pemerintah Kalbar melakukan penyesuaian prediksi penerimaan PAD yang mengalami penurunan hingga 4,69 persen atau setera Rp214,54 miliar.

“Dengan ini membuat kita semua harus benar-benar mencermati dan melakukan penataan dengan sebaik-baiknya, khususnya pada Rancangan Perubahan Anggaran APBD tahun 2015,” ujar Kadri.

Kegiatan-kegiatan yang tidak mampu

tercover dalam APBD 2015, dikarenakan devisit anggaran akibat pencapaian PAD tidak mampu memenuhi target, harus diwujudkan pada APBD perubahan. Serta memunculkan kegiatan baru sebagai bentuk jawaban terhadap dinamika kekinian pembangunan menyangkut hajat hidup rakyat Kalbar. “Sudah selayaknya dimuat dalam rancangan anggaran perubahan APBD tahun 2015,” ujarnya.

Menyikapi kondisi Kalbar saat ini, terutama di Kapuas Hulu, sangat sulit melakukan aktivitas karena kondisi Jambatan Sungai Penyengat Kecamatan Silat Hilir Jalan Lintas Utara mengalami rusak parah, Kadri mndesak melakukan percepatan pembangunan sebagai sektor di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, melihat pandangan umum yang disampaikan Fraksi di DPRD Kalbar, semuanya memberikan masukan dukungan, bahwa pendapatan daerah harus ditingkatkan.

“Ada beberapa fraksi secara khusus berharap, kiranya dapat dibentuk Pansus

untuk peningkatan pendapatan. Tentunya ini sebuah pertanda baik. Artinya kita sama-sama membangun Kalbar, bagaimana mendapatkan pendapatan tidak hanya dari eksekutif saja tetapi dari legislatif juga samasama memikirkannya,” ungkap M Zeet.

Eksekutif melihat sektor pendapatan, peluang-peluang potensi, masih besar fokus sektor pajak retribusi. Mengenai kritikan yang disampaikan sejumlah fraksi di DPRD, adanya SKPD-SKPD masih dianggap kurang melakukan penyerapan anggaran, Sekda Kalbar melihatnya tidak seperti itu.

“Sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud itu adalah persoalan teknis tender proyek, itu ada mekanisme yang harus dijalankan. Saya mencatat awal Agustus ini, penyerapan anggaran kita sudah di atas 50 persen. Artinya Kalbar ini pada posisi normal,” ungkap M Zeet.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

MPR Bukan Lagi Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Jakarta-RK. Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri mengkritik posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini yang hanya menjadi lembaga tinggi negara.

Menurutnya, posisi MPR berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 memang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi sehingga bukan lagi menjadi cerminan pelaksanaan sila keempat Pancasila.

Mega menyampaikan kritiknya itu saat tampil sebagai pembicara kunci pada seminar kebangsaan bertema “Mengkaji Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8). Ketua umum PDI Perjuangan itu mengatakan, saat ini MPR hanya menjadi lembaga gabungan DPR dengan DPD. “Kedaulatan haruslah berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan sebagai penjabaran semangat kekeluargaan. Prinsip kedaulatan rakyat ini cerminan tekad untuk menghapuskan penindasan akibat kolonialisme dan feodalisme dalam se-

Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri bersama para pimpinan MPR RI dalam seminar kebangsaan di Jakarta, Selasa (18/8). JPNN

mangat egalitarianisme,” katanya.

Megawati menjelaskan, keseluruhan konsepsi tentang sistem pemerintahan negara sebenarnya sudah dirumuskan dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa. Selain itu, katanya, sistem yang disusun paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. “Saya juga percaya dengan keseluruhan niatan suci dan sikap kenegarawanan para pendiri negara, ketika menyusun Undang-Undang Dasar tahun

1945,” tandasnya.

Dari pemikiran itu pula Megawati mengingatkan MPR agar benar-benar menjadi jelmaan dari kedaulatan rakyat Indonesia, termasuk menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN). “Atas dasar hal ini, saya berkeyakinan, bahwa hal-hal substansial terkait dengan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan GBHN, sangatlah tepat menjadi bagian dari kewenangan MPR,” cetusnya. (rmol)

Rupa-rupa

Rakyat Kalbar Rabu, 19 Agustus 2015

6

Hasil Uji Kebisingan Studio Family Karaoke Lampaui Batas, Tapi Tetap Buka

Diduga Ada Kepentingan Pemkot dan DPRD Pontianak-RK. Mestinya sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemkot Pontianak untuk tidak menutup atau mencabut izin tempat hiburan Studio Family Karaoke. Dasarnya hasil uji laboratorium (Lab) kebisingan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Unit Lab Dinas Kesehatan Kalbar.

“Apalagi uji tingkat kebisingan sudah ada hasilnya dan data memperlihatkan suara bising yang dihasilkan Studio Family Karaoke sudah melampaui batas ketentuan. Inilah dasar Walikota harus mencabut izin karaoke tersebut,” kata Syarif Usmulyadi, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura (Untan), kemarin.

Langkah pencabutan izin harus segera dilakukan, supaya polemik perizinan tempat hiburan malam, Rumah Sakit ProMedika dengan warga Kota Pontianak tidak berlanjut. “Dinas-dinas teknis mestinya punya sikap tegas, agar Walikota Pontianak tidak dipojokkan dalam masalah ini,” ingatnya.

“Ini menyangkut tata kota, maka yang paling bersalah ialah Walikota Pontianak,” sambung Usmulyadi.

Walikota sebagai pemimpin daerah, harusnya segera mengambil tindakan tegas. Apalagi sudah ada pernyataan keberatan yang dilontarkan warganya (keluarga pasien Rumah Sakit ProMedika).

“Kalaupun ini bukan salah Walikota, tentu bidang-bidang yang berkaitan dengan perizinan yang salah. Dinas teknis sudah salah dan terkesan semena-mena. Maka dari itu, Walikota segera bersikap, menindaklanjuti jajarannya yang kerjanya tak genah itu. Jangan hanya sembunyi di balik meja saja,” tegasnya.

Mantan Pembantu Dekan Fisipol Untan ini mempertegas, Walikota dan jajarannya jangan hanya mementingkan pembangunan, lalu berbuat sesuka hati dari sisi perizinan. “Sekarang Pemkot Pontianak terkesan tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan efek dari pembangunan (usaha) itu,” kesal Usmulyadi.

Usmulyadi berpandangan, Studio Family Karaoke sudah menjadi masalah publik. Harusnya Walikota mengambil langkah kerja yang

NYAWE TAK ADE JUAL Selasa (18/8), ketika vonis 18 tahun penjara dijatuhkan kepada Suhardi alias Rudi, pembunuh pegawai Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Tari Ariezona, disebutkan hakim, sejumlah keluarga korban tidak terima. Mereka kontan berteriak bersahutan, Tidak adil, pembunuh! Nyawe tak ade jual Pak. Nanti makin banyak orang bunuh kalau begini.

Eh, Rudi ngomonglah!? .

Fikri Akbar-RK

konkrit, mencabut izin usaha tersebut.

“Kalau menurut saya, tidak pantas orang yang sakit harus mendengar karaoke. Masalah ini sudah menimbulkan kehebohan dan memantik respon dari berbagai pihak. Kalau Walikota mau aman, maka sebaiknya cabut izin usaha karaoke Studio Family. Langsung saja eksekusi,” sarannya.

Usmulyadi juga menyesalkan sikap dan kinerja DPRD Kota Pontianak yang terkesan tidak becus menyelesaikan masalah Studio Family Karaoke. Ia juga mengkritisi Dewan Komisi A yang terkesan pro atau mendukung tempat hiburan malam.

“Kalau Komisi A (DPRD Kota Pontianak) tidak mau larut dalam masalah ini, pasti ada kepentingannya. Mereka seperti ingin masalah Studio Family Karaoke jangan diributkan atau dipermasalahkan,” kesal Usmulyadi.

Usmulyadi prihatin, adanya isu intervensi sesama anggota dewan.

Dewan Komisi A disebut-sebut melarang koleganya di Komisi B dan Komisi C, supaya tidak mempermasalahkan Studio Family Karaoke.

Padahal semua anggota Dewan memiliki hak yang sama, mengawasi kinerja pemerintahan.

“Jangan di follow up kata dewan yang mengaku membidangi perizinan itu. Karena mungkin Komisi A ingin melindungi Walikota atau ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa saja dari pengusaha terkait. Pasti ada kepentingan, saya pastikan ada kepentingan. Baik itu Komisi A maupun Walikota,” sebut Usmulyadi.

“Ujung-ujungnya DPRD bisa di komersilkan oleh pengusaha, karena ada kepentingan tertentu anggotanya,” ungkap Usmulyadi. (dsk) DISELIMUTI KEPENTINGAN. Studio Family Karaoke yang bersebelahan dengan RS Promedika masih tetap beroperasional hingga saat ini.

Padahal dianggap mengganggu pasien rumah sakit. DESKA IRNANSYAFARA-RK

Komisi A Minta RS ProMedika Pindah Pontianak-RK. Pantasan anggota DPRD Kota Pontianak, khususnya yang bukan Komisi A, dilarang ngomong soal hasil uji laboratorium (Lab) tingkat kebisingan Studio Family Karaoke.

Ternyata Komisi A menginginkan Rumah Sakit (RS) ProMedika, korban kebisingan Studio Family Karaoke itu pindah.

Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah mengatakan, Rumah Sakit ProMedika yang satu dinding dengan Studio Family Karaoke itu tidak layak beroperasional di kawasan Pontianak Mall. Ia menekankan, sebaiknya manajemen Ardiansyah rumah sakit swata tersebut mencari lokasi lain saja.

“Kebisingan ini tidak bisa dihindari pihak rumah sakit sampai kapanpun. Karena RS ProMedika itu berada di kawasan mall, pasti mengalami gangguan. Sebenarnya, rumah sakit sudah tidak cocok lagi di situ. Saya sarankan mereka (RS ProMedika) cari saja lahan yang luas di luar mall,” kata Ardiansyah, belum lama ini.

Ardiansyah mengaku, lebih cenderung berkeinginan supaya investor yang mau membuka rumah sakit, mencari lahan di luar mall. Jauh dari keramaian dan kebisingan. “Saya sarankan untuk pihak Rumah Sakit ProMedika. Kalau bisa cari lokasi lain saja, disiitukan terlalu kecil untuk gedung rumah sakit,” ungkapnya.

Ia menyatakan, misalnya Rumah Sakit Mitra Medika, sudah bagus lokasinya. “Karena sudah bangun di luar mall,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Ardiansyah memprediksi, di sekitar Rumah Sakit ProMedika kemungkinan nantinya tidak hanya ada karaoke. “Mungkin ada diskotik, bar dan tempat hiburan malam lainnya. Karena itu wilayah mall,” sebutnya.

Ia melanjutkan, Komisi A akan memanggil pihak terkait seperti Satpol PP, BP2T, Rumah Sakit ProMedika dan Studio Family Karaoke untuk datang ke DPRD Kota Pontianak. “Kita ingin melakukan evaluasi dan pengecekkan.

Dari koordinasi ini, Komisi A akan memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi terkait dengan permasalahan tempat hiburan malam dan rumah sakit itu,” katanya.

Menurutnya, objek permasalahan ini samasama pelaku bisnis, cuma beda arah saja.

“Kalau masing-masing terganggu, perlu kita sinergikan. Apabila rumah sakit merasakan getaran dan suara bising, Komisi A akan crosscheck secara langsung, apakah benar

atau tidak. Komisi A akan rapat membahas masalah ini,” ungkap Ardiansyah yang tidak mengetahui tingkat kebisingan Studio Family Karaoke melampaui batas.

Sejauh ini rekan-rekan Ardiansyah di DPRD mendesak supaya pemerintah mencabut izin karaoke. Namun ternyata legislator PAN ini punya pendapat berbeda. “Saya menilai secara objektif.

Pertama, yang harus kita perhatikan adalah tata ruang. Karena suatu tempat usaha inikan harus diperhatikan juga. Itukan wilayah Mall, tentunya jadi tempat orang berinvestasi dan berusaha.

Semua aspek saya rasa dibenarkan,” ungkapnya.

Ardiansyah mengaku timbul pertanyaan di benaknya. Ia berpikir, apakah keberadaan Studio Family Karaoke itu benar-benar mengganggu rumah sakit. “Katakanlah Studio Karaoke itu menganggu. Nah bagaimana ke depan jika ada permasalahan lain, karena letak rumah sakit ini di kawsan mall. Dan kebisingan itu tidak bisa dihindari,” kata dia.

Studio Family Karaoke dikatakan mengganggu, sambung Ardiansyah, nanti usaha lain juga pasti akan mengganggu. “Rumah sakit pasti akan terganggu. Kita tidak bisa menutup Studio Family Karaoke. Nanti setelah karaoke itu ditutup, karaoke lain juga kenak. Karena disitu bukan hanya Studio Family Karaoke. Ada beberapa tempat, malahan ada tiga karaoke,” papar Ardiansyah.

Sementara itu, ketika dikonfimasi kembali tadi malam, Ardiansyah mengatakan, pemerintah mau memberikan izin karaoke walau ada rumah sakit di sebelahnya karena pertimbangan kawasan.

“Itukan daerah mall tempat perbelanjaan.

Disitu memang diperuntukkan sebagai kawasan perbelanjaan. Jadi pemerintah tidak salah,” kata dia.

Ardiansyah membantah bahwa punya kepentingan terhadap kasus Studio Family Karaoke. “Mau berkepentingan disitu kepentingan apa di karaoke family itu? Pontianak Mall memang untuk orang berusaha dan berbelanja,” kelitnya.

Masalah tempat hiburan malam dengan rumah sakit, kata Ardiansyah, perlu dipecahkan.

“Saya kira berkaitan dengan masalah ini, Rumah Sakit ProMedika yang harus dievaluasi. Sampai kapan mereka bertahan di daerah mall,” tutupnya. (dsk)

Serdam Butuh Pemadam Sungai Raya-RK. Wilayah Sungai Raya Dalam sudah waktunya memiliki yayasan pemadam kebakaran. Mengingat kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Kota Pontianak dan padat penduduknya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sungai Raya Dalam, Dicky Zulkarnaen mengatakan, yayasan pemadam kebakaran di Sungai Raya Dalam dibutuhkan, karena hunian kian meningkat seiring berkembangnya pembangunan perumahan. Artinya, sangat rentan terjadi kebakaran. Selain itu, kebakaran menjadi musibah yang menakutkan.

“Jika kita lihat di Sungai Raya Dalam ini memang sudah saatnya memiliki yayasan pemadam kebakaran. Apalagi Sungai Raya Dalam tingkat hunian penduduknya semakin padat. Ditambah aktivitas ekonomi sudah sama dengan wilayah perkotaan. Karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

Mulai dari pagi hingga subuh masih ramai orang berjualan,” kata Dicky, kemarin.

Dikatakannya, di Sungai Raya Dalam kerap

terjadi kebakaran. Meskipun mobil pemadam kebakaran lain di Kubu Raya maupun Kota Pontianak sigap, namun masih terlalu jauh jaraknya.

“Jika di Sungai Raya Dalam sudah ada pemadam kebakaran, paling tidak dapat meminimalisir merebaknya api hingga ke bangunan lainnya,” katanya.

Penyebab lainnya, kawasan Sungai Raya Dalam tanahnya gambut. Apabila ada pemadam kebakaran, dapat memberikan pertolongan pertama untuk memadamkan api.

Kepala Dusun Mekar Raya, Rahmat Effendi mengatakan, keinginan masyarakat membentuk yayasan pemadam kebakaran di Sungai Raya Dalam sudah lama diinginkan. Sayangnya belum terealisasi.

“Saya tidak tahu penyebabnya. Beberapa tokoh masyarakat di sini sudah sering bicarakan masalah itu, kalau bisa membentuk yayasan pemadam kebakaran. Namun sampai sekarang belum terealisasi,” kata Effendi. (sul)

Rakyat Kalbar

Sambungan

Rabu, 19 Agustus 2015

Pembunuh Tari Ariezona Divonis 18 Tahun Pasalnya, putusan yang dibacakan Ketua Majelis, Supraja SH, bersama Hakim Anggota Sutarmo SH dan Ch Retno Damayanti SH, tersebut lebih ringan dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Tidak adil, Pembunuh! Nyawa tak ade jual Pak. Nanti makin banyak orang bunuh kalau begini. Eh Rudi ngomonglah!?” teriak para keluarga korban bersahutan dalam ruang sidang.

Setelah palu diketok hakim, kepada sejumlah wartawan, paman Tari, Husni menyampaikan, ada dua hal yang membuat pihak keluarga keberatan dengan keputusan hakim tersebut. Putusan itu kurang dua tahun dari tuntutan, dan putusan tersebut tidak mengungkap tuntas dugaan adanya pelaku lain selain Rudi.

“Kok dikurangi? Kami dari pihak keluarga merasa keberatan. Kemaren Rudi bilang ade pelaku lain, kok ndak dipanggil? Akhirnya dijatuhkan 18 tahun, dia diam. Kemaren dalam sidang katanya nanti mau dibacakan dalam pembelaan, kok edak dibacakan, (tiba-tiba) langsung putusan,” tuturnya.

Pihak keluarga, Husni melanjutkan, ingin semua orang yang mungkin saja terlibat dalam kasus pembunuhan itu mendapat hukuman setimpal. Alhasil, ia berencana melanjutkan temuan baru perihal adanya tersangka lain selain Rudi ke Polda Kalbar.

“Saya akan hubungi orangtua Tari dulu, kebetulan mereka sedang di Jakarta. Mau

kami lanjutkan lagi ke Polda mengenai penemuan baru, karena ini tidak diungkap.

Kami akan lanjutkan pelaku baru itu siapa,” paparnya.

Sementara, kuasa hukum terdakwa, Sri Nurliza menilai bahwa putusan yang dikenakan terhadap kliennya terlalu berat. “Sebagai kuasa hukumnya, mintanya sih seringanringannya. Alasannya, seperti yang saya cantumkan dalam pledoi, mengenai adanya keterlibatan pihak lain,” ungkap dia.

Imbuh Sri, “Masih ada tujuh hari untuk menyatakan banding, kami masih pikirpikir, artinya saya masih akan diskusi lagi dengan klien”.

Salah seorang JPU, Valentino, memandang hukuman tersebut sudah cukup.

“Menurut saya pribadi, 18 tahun sudah sesuai. Karena ancaman untuk pasal 339 KUHP itu maksimal 20 tahun,” tuturnya.

Namun begitu, Tim JPU masih akan mempelajari salinan putusan PN untuk memutuskan apakah perlu melakukan upaya banding atau tidak. “Kami samasama pikir-pikir selama tujuh hari kedepan, terima atau banding. Kami masih menunggu salinan putusan yang belum kami terima,” tukas Valentino.

Pertimbangan hakim mengambil putusan tersebut didasari beberapa hal yang memberatkan. Salah satunya, pembunuhan yang dilakukan terdakwa tergolong sadis. Sementara, hal-hal yang meringankan karena

terdakwa sebelumnya memang tidak pernah dihukum dan beritikad baik selama menjalani proses peradilan di PN Pontianak.

Pelaku Lain?

Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak, YEP Sitorus menilai apa yang diungkap oleh kuasa hukum terdakwa —perihal adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan Tari— cukup ganjil dan kurang berdasar. Mengingat, sejak awal persidangan berlangsung, terdakwa secara terus terang mengamini fakta-fakta bahwa ia melakukan pembunuhan seorang diri.

Tanpa adanya campur tangan orang lain.

“Ketika dia memberikan keterangan sebaliknya hari ini, itu hak dia. Namun, kenapa ini tidak diomongkan (pada sidangsidang sebelumnya). Kalaulah ada faktor X di belakangnya, itukan tidak bisa diraba secara logika. Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas, dia juga didampingi pengacaranya,” jelas Sitorus.

Kalaupun sempat terkuak keterangan terdakwa seperti apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dalam persidangan, menurut Sitorus, seharusnya penasehat hukum bisa bertanya, mendalami kebenaran informasi itu. Bukan sebaliknya, ujug-ujug ketika sidang mau selesai, baru dikemukakan fakta baru tersebut.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Mohamad iQbaL

Demokrat Dukung Darwis-Rahmad Belum jelas apa kesalahan Gidot. Padahal dia merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar. Parahnya, Partai Demokrat malah mendukung pasangan Sebastianus Darwis SE MM-Rurakhmad, satu-satunya lawan politik Gidot merebut kursi Bupati Bengkayang. Sebastianus Darwis sendiri merupakan ketua DPC PDIP Bengkayang.

Pencabutan dukungan terhadap pasangan Gidot-Naon berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor:478/SK/DPP.PD/VIII/2015, tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat periode 2015-2020.

DPP Partai Demokrat Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 312/SK/DPP. PD/VIII/2015 tanggal 23 Juli 2015, tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat atas Pasangan Suryadman Gidot MPd-Agustinus Naon SSos dan SK tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan pencabutan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bengkayang melalui DPD Partai Demokrat Kalbar, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.

Atas pencabutan keputusan dari Partai Demokrat, Selasa (18/8), pasangan Sebastianus Darwis SE MM-Rurakhmad segera

menyampaiklannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkayang.

Tim pemenangan pasangan Sebastianus Darwis-Rurakhmad menyerahkan rekomendasi dukungan dari DPP Partai Demokrat ke kantor KPU Bengkayang, Selasa (18/8) pukul 16.00.

Penyerahan Surat Rekomendasi DPP Demokrat langsung diterima ketua KPU Bengkayang Ir Martinus Khiu dan komisionernya Erik Amatus SP, Yohanes SH dan Sekretaris KPU Yugensep SSos. Kemudian disaksikan Panwaslu Bengkayang, Meizeren Zain ST dan Eddy Sumartono SH. Disaksikan pula ketua dan sekretaris tim sukses pasangan Darwis-Rahmad, Esidorus SP dan Eddy A SH. Penyerahan berkas dukungan juga dihadiri pasangan Sebastianus DarwisRurakhmad.

“Amanah berupa rekomendasi dukungan dari DPP Partai Demokrat harus kami sampaikan ke KPU Bengkayang,” ujar Rurakhmad, calon wakil bupati Bengkayang jagoan PDIP ini.

Rahmad mengatakan, dukungan DPP Partai Demokrat hanya kepada Sebastianus Darwis dan dirinya. Kemudian mencabut dukungan terhadap pasangan Suryadman Gidot-Agustinus Naon.

“Saya juga mengambil alih ketua DPC Partai Demokrat Bengkayang sebagai pelak-

sanan harian langsung, ditunjuk oleh DPP Partai Demokrat. Kemudian Yosua Sugara SE tidak lagi menjadi Ketua DPC Partai Demokrat,” tegas Rahmad.

“Kami mengimbau seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat Bengkayang, agar segera bergabung dan memenangkan pasangan Darwis-Rahmad. Karena dalam waktu dekat akan segera dilakukan Musda Partai Demokrat,” ungkapnya.

Ketua KPU Bengkayang, Ir Martinus Khiu mengatakan, pihaknya tetap menerima rekomendasi dukungan DPP Partai Demokrat kepada pasangan Cabup-Cawabup Sebastianus Darwis-Rurakhmad.

Sementara ketua Panwaslu Bengkayang, Meizeren Zain ST mengatakan, penetapan dukungan dari Partai Demokrat kepada pasangan Darwis-Rahmad sudah menjadi ranah KPU. “Ini cukup mengagetkan. Keputusan Partai Demokrat seperti ini jarang terjadi, dan kami juga dari Panwaslu kaget,” Ucap Zain.

Dikatakan Zain, keputusan DPP Partai Demokrat ini harus ada disosialisasikan kepada masyarakat. Namun yang mensosialisasikannya adalah pasangan calon dan tim suksesnya.

Laporan: Kurnadi Editor: Hamka Saptono

Rintangan Buat Henrikus-Kamboja Dipugar Kembali Pasangan Drs Henrikus MSi-Ir H Gusti Kamboja MH kembali ditolak KPUD. KPUD Ketapang menolak pasangan calon yang diusung koalisi Partai Golkar dan Gerindra, Henrikus-Kamboja, ketika mendaftar sebagai peserta Pilkada, Selasa (18/8). Penolakan KPU berdasarkan keputusan pleno yang dilakukan pukul 18.15 kemarin.

Padahal pasangan Henrikus-Kamboja melakukan daftar ulang sekitar pukul 15.30, sebagai tindaklanjut putusan Panwaslu pada sidang sengketa Pilkada.

Acuan penolakan pasangan HenrikusKamboja berdasarkan pasal 42 ayat 6 Undang-Undang (UU) No 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh Gabungan Parpol ditandatangani para ketua Parpol dan sekretaris Parpol ditingkat kabupaten. Kemudian disertai surat keputusan masing-masing pengurus Parpol tingkat pusat, tentang persetujuan atas calon yang diusung oleh pengurus Parpol tingkat kabupaten.

Berdasarkan ketentuan pasal 42 A ayat 6 huruf a PKPU No 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU No 9 tahun 2015

tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon wajib disampaikan dua kepengurusan Parpol atau gabungan Parpol tingkat kabupaten kepada KPU kabupaten.

“Dokumen surat pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Parpol yang mempunyai dua kepengurusan atau para pimpinan Parpol yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol,” jelas Ronny.

Ronny menyebutkan, berdasarkan surat keputusan DPD Partai Golkar Kalbar No: Kep-18/GOLKAR-KB/VI/2015 tentang Pengesahan Pengganti Antar Waktu Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar masa bhakti 2009-2015, yang menjabat sebagai ketua adalah M Yasyir Anshari dan sekretairsnya Martin Rantan.

Surat Pencalonan Henrikus-Kamboja Model B-KWK Parpol tidak ditandatangani ketua dan sekretaris Partai Golkar Ketapang hasil Munas Bali tersebut.

“Bahwa pencalonan Henrikus-Kamboja yang dicalonkan gabungan Parpol Golkar dan Gerindra tidak memenuhi persyaratan.

Maka KPUD Ketapang menolak pendaftaran pasangan calon Henrikus-Gusti Kamboja,” tegas Ronny.

Pendaftaran kali ini diwakili Maria Magdalena Lili yang menjabat wakil seketaris DPD Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) Ketapang. Lili menandatangani surat pencalonan pasangan ini, karena diperintah DPP Partai Golkar.

Penolakan ini mendapat protes keras pasangan calon. Lili yang menandatangani surat dukungan dari Partai Golkar Ketapang menegaskan berhak menandatangani pencalonan calon yang diusung DPP Golkar.

Di tubuh Partai Golkar menerapkan kepengurusan kolektif kolegial. Sehingga dirinya atau pengurus lain berhak ketika ketua dan sekretaris tidak mau menandatangani. Terlebih dirinya mendapat perintah dari DPP Partai Golkar.

KPU tetap beranggapan yang berhak menandatangani dukungan pasangan calon adalah Yasir Anshari dan Martin Rantan.

“Saya diperintah DPP Partai Golkar untuk menandatangani pencalonan pasangan ini.

Jadi ini bukan kemauan saya, tapi perintah DPP Partai Golkar, baik kubu Aburizal maupun kubu Agung, dan saya harus menaati perintah itu,” tegas Lili.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

Pertaruhan Demokrasi Pilkada serentak yang disebut-sebut lebih efisien dari segi penganggaran, ternyata tidak terbukti. Pasalnya total anggaran untuk menggelar 269 Pilkada serentak mencapai Rp6,7 Triliun. Bandingkan dengan total anggaran Pilkada sebelumnya di 269 daerah di Indonesia yang hanya sekitar Rp5 Triliun.

Dengan biaya yang fantastis tersebut, APBD dan APBN yang seyogianya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru untuk membiaya Pilkada.

Sanggupkah hasil dari Pilkada yang menelan banyak anggaran itu memenuhi harapan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah? Hal ini tentunya suatu pertaruhan.

Mungkinkah Pilkada serentak dapat meminimalisir sengketa Pilkada? Pasalnya, ide awal Pilkada serentak ini, selain untuk menghemat anggaran yang sudah tidak terbukti, juga untuk meminimalisir sengketa Pilkada.

Apapun hasil pertaruhan tersebut, Pilkada serentak ini tentunya menjadi embrio Pilkada berikutnya, dan tentunya menjadi penentu kualitas demokrasi di daerah ke depannya.

Sejatinya, tujuan kita berdemokrasi adalah untuk menuju kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia (kesejahteraan). Demokrasi adalah jalan, metode, cara, bahkan sistem yang kita yakini paling cepat untuk mengantarkan kita menuju kesejahteraan itu.

Ketika demokratisasi tidak diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, maka orang mulai mempertanyakan, bahkan menggugat premis dasar demokrasi yang katanya menjanjikan sistem baru penataan kehidupan demi kebaikan.

Yang bisa kita evaluasi dari perjalanan demokrasi kita adalah aktor-aktornya. Pasalnya, sistem ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara (baik ataupun buruk) untuk menjadi aktor-aktor tersebut.

Beberapa tahun belakangan, sudahlah cukup menjadi titik nadir kegagalan aktor-aktor yang ada. Korupsi yang menggerogoti hampir seluruh lini pemerintahan dan kekuasaan menggambarkan betapa besarnya kerusakan demokrasi kita. Mereka tak ubahnya oligarki

yang menguasai sumber-sumber daya.

Bahkan kini lebih buruk, korupsi bukan hanya di lingkaran kekuasaan utama, tetapi terdesentralisasi hingga ke daerah-daerah.

Kepercayaan rakyat juga jatuh hingga ke titik nadir.

Padahal kredo dari demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Maka, kebutuhan akan aktor-aktor yang tidak bermental koruptif menjadi suatu keharusan, sebab kita tidak berharap demokrasi ini justru makin menjauhkan kita dari kesejahteraan.

Sesuai amanat konstitusi kita, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana mendapatkan aktor-aktor tersebut. Sehingga, Pemilu harus menghasilkan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak.

Sudah saatnya bagi seluruh rakyat untuk membuka mata dan sadar bahwa tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kerusakan demokrasi negara ini selain berpartisipasi aktif memilih aktor-aktor yang tepat untuk mengemban amanah rakyat. (Jaidi Chandra)

Kado HUT RI, Duaaaar di Lemukutan “Di Pontianak, KKP melakukan penenggelaman 15 kapal, kemudian di perairan Bitung sebanyak 8 kapal, dan perairan Belawan sebanyak 3 kapal,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin, saat menyaksikan proses penenggelaman dari kapal PSDKP Pontianak, Hiu Macan 301, Selasa (18/8).

Sementara itu, lanjut Asep, sisa kapal

lainnya akan ditenggelamkan oleh TNI AL di lokasi yang berbeda. Lokasi tersebut yaitu perairan Ranai sebanyak 5 kapal, perairan Tarempa sebanyak 3 kapal, dan perairan Tarakan sebanyak 4 kapal.

Dari 38 kapal itu, dipaparkannya, 21 kapal merupakan hasil tangkapan KKP, tangkapan TNI AL sebanyak 12 kapal, dan Polri sebanyak 5 kapal. Asep mengatakan, poses penenggelaman kapal asing tersebut

merupakan sinergisitas KKP dengan TNIAL, Polri, Kejaksaan Agung, plus berbagai instansi terkait lainnya. Tentu saja, untuk menindaklanjuti kebijakan menteri dan juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing lainnya.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

7

Awas! Monster Seks di Sekolah “Apa yang terjadi itu diketahui oleh siswi lainnya tanpa disadari Pak Guru M itu. Bahkan paskakejadian, TI yang masih berusia 10 tahun itu merasa kesakitan, dan langsung melapor kepada orangtuanya,” tambah Devi.

Tentu saja, orangtua tak terima dan tak tinggal diam putrinya diperlakukan asusila dengan sangat keji. “Orangtua korban sudah pergi ke sekolah dan menanyakan langsung kepada Kepala SDN itu. Tapi sayangnya, korban malah dimarah-marahi oknum guru bejat tersebut,” beber Devi.

Direktur YNDN itu meyakini, dugaan perbuatan amoral guru M terhadap TI, tidak hanya sekali. Devi menyatakan, sudah lebih dari satu kali.

“Korban itu shock dan tak mau sekolah lagi hingga saat ini. Jumat kemarin, orangtua korban mengadukan kepada kita. Dan langsung kita dampingi buat laporan ke Mapolresta Pontianak pada hari ini (kemarin),” paparnya.

Dibeberkan Devi, korban TI diduga tidak hanya disentuhsentuh atau sekadar dilecehkan secara seksual oleh Pak Guru M. TI juga sudah disetubuhi.

“Hasil visum sudah keluar dan A1 (positif/jelas),” tegas dia.

Berkaca pada insiden keji nan mengerikan itu, dikhawatirkan Devi, TI bukanlah korban satu-satunya. Itu sebabnya dia

mendesak pihak SDN di Siantan tersebut blak-blakan dengan perkara ini.

“Kita takut ada korban lain di sekolah itu. Kita minta kepolisian melakukan pengembangan dan segera menangkap tersangka. Dan Sekolah jangan menutupi hal ini. Jangan takut sama Diknas,” tuntutnya.

Devi mengatakan, perlakuan tak beriman dan bejat oknum guru M terhadap TI sudah melampaui batas kemanusiaan dan moral terhadap anak bawah umur. “Perbuatan biadab bagaikan monster yang menakutkan, menghantui peserta didik. Harusnya mendidik, malah berbuat dan mengajarkan pencabulan terhadap anak. Ini bisa dipastikan membuat peserta didik trauma untuk sekolah, takut dan malu, sangat terguncang jiwanya,” sesal dia.

Ia lantas mengambil contoh terhadap anak yang usianya lebih tua, yakni SR, 17 tahun. SR juga korban pencabulan yang Devi dampingi. SR absen sekolah, menghilang selama dua hari dari rumahnya, sehingga kakaknya membuat laporan kehilangan di Mapolresta Pontianak.

“Kejadiannya dua hari lalu, korban hilang dari rumahnya.

SR dibawa oleh S, 32 tahun, dengan mengiming-imingi makan dan jalan. Ternyata dicabuli atau disetubuhi S di salah satu rumah yang korban sudah lupa dimana lokasinya. Dan polisi

sudah menangkap S tadi malam (Senin, 17/8),” pungkas Devi.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean, membenarkan telah menerima laporan dua kasus tersebut. “Satu kasus sudah ditangkap pelakunya atas nama S yang melakukan pencabulan terhadap SR. Sedangkan, oknum guru M yang dilaporkan sedang dilakukan penyelidikan,” jelas Andi.

Sebenarnya, sudah ada pengaduan yang dibuat oleh orangtua korban pada Mei 2015 lalu. Entah kemana laporan itu sampai senyap, mengendap, tiga bulan dan Guru M dari SDN di Siantan tersebut belum diproses.

“Sudah ada pengaduan sebelumnya, dan tadi langsung dinaikkan ke tingkat penyelidikan menjadi laporan secara resmi,” jawab Andi.

Ia menegaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan visum terhadap korban. “Tidak ada persetubuhan, hanya pencabulan (pegang-pegang).

Intinya, kasus yang menimpa siswi TI masih dilakukan penyelidikan,” ungkap Andi.

Tegas Sang Kasat, “Jika terbukti akan dijerat dengan pasal 81 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara”.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Oh, Kota Layak Anak?

Jangan bangga dan larut dengan penghargaan. Lihatlah, masih ada anak-anak bawah umur jualan koran di Kota Pontianak, masih banyak anak-anak yang terlantar sekolahnya dan bekerja membantu orangtua.

Coba lihat kafe-kafe, warung kopi dan tempat lainnya yang masih banyak anak-anak bekerja seperti orang dewasa. Apakah ini sekadar klaim pemerintah anak diperbolehkan bekerja hanya tiga jam saja? Lalu di mana pengawasan dengan kenyataan di lapangan?

Inilah kenyataan WTP yang menunjukkan kinerja pimpinan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih ada yang bekerja di belakang meja. Menerima laporan asal bapak/ibu senang (ABS). Tentu tak semuanya, tidak untuk di-

generalisir. Tapi, laporan kasus pencabulan murid SDN di Pontianak Utara berusia 10 tahun nyaris mengendap kasusnya, sangat memiriskan. Lebih parah lagi dari anak yang bekerja.

Sejauh ini pemerintah seakan tutup mata alias tak ambil pusing dengan perilaku anak di luar rumah dan di luar sekolah. Dengan dalih membantu ekonomi keluarga, mereka rela bekerja paroh waktu untuk mendapatkan upah laiknya orang dewasa. Rasanya pimpinan SKPD harus mulai dari nol lagi melakukan pendataan di lapangan. Lantaran kondisinya saat ini masih banyak anakanak yang masih mengerjakan pekerjaan orang dewasa.

Kasihan mereka dan banyak anak yang kerjanya memprihatinkan seperti menjadi tukang

semir sepatu, gepeng dan sebagainya. Di mana perannya pemerintah yang mendapatkan WTP itu?

Paling menyedihkan bila anak-anak terlibat dan tersangkut dalam pelanggaran hukum baik pelaku apalagi sebagai korban kejahatan. Itu tadi anak SD dicabuli wali kelasnya. Masalah seperti ini jangan dipandang sepele, apalagi kalau sampai ada niatan mau dipetieskan. Pengawasan harus lebih ketat jangan sekadar ingin mendapatkan WTP tanpa perlindungan dan memberikan hak anak secara layak.

*Anggota DPRD Kota Pontianak, dituturkan kembali oleh Gusnadi-RK

Panik, Warga Kumandangkan Azan Dalam hitungan menit, api membesar dengan cepatnya.

Warga panik dan ketakutan.

Karena Ruko yang dibakar Budi dan istrinya itu berdempetan dengan pemukiman warga.

Terlihat warga berlari menyelamatkan diri. Ada juga yang memikul barang-barang berharga miliknya. Bahkan salah seorang ibu rumah tangga, Ipa, 40, secara refleks mengumandangkan adzan di depan bangunan tiga lantai milik Budi yang dilahap api.

Beberapa warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Tak lama, puluhan mobil pemadam swasta berdatangan di lokasi kebakaran. Sedangkan Budi dan Ana sudah tidak terlihat di lokasi kejadian.

“Pemilik Ruko ini hanya berdua, merupakan pasangan suami istri. Dia itu (Budi dan Ana) sudah beberapa kali tertangkap basah berupaya membakar Rukonya sendiri,” kata Iwan, 54, warga Gang 3 di lokasi kejadian.

Pada dasarnya warga sudah lama resah dengan gelagat Budi dan Ana. Keduanya sering terlihat teler, diduga kerap mengkonsumsi Narkoba. “Suami istri (diduga) itu nyabu. Tidak tau bandar atau bukan, tapi biasa orang ramai keluar masuk naik ke situ (rumahnya), lantai tiga.

Tak laki-laki, tak perempuan, bukan warga sini. Pernah kita grebek, tapi masih juga tak jera,” kesal Iwan.

“Orang ngobat Pak…Pak, orang pening,” celetuknya lagi.

Dulunya Budi dan Ana termasuk pengusaha sukses. Roti buatannya digemari warga Kota Pontianak, bahkan daerah lainnya. Narkoba yang membuat kehidupan Pasutri ini berantakan. Usahanya pun bangkrut, karena keuntungan dan modalnya terkuras untuk membeli sabu.

Keseringan mengonsumsi sabu, Budi dan Ana pun menjadi tidak waras. Karena pertimbangan kesehatan psikologis keduanya, maka anaknya terpaksa diambil dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang tinggal di Parit Haji Husein.

“Saya sudah bilang tak lama terbakar ini (bekas pabrik roti). Sudah kami lapor ke RT, maksud kita jangan suruh dia tinggal di sini. Memang dia RT sebelah, cuman kan rumahnya (berbatasan) dekat rumah kami. Tapi RT-nya macam tidak mau tau. Saya kalau dapat dia (Budi), saya pelasah dia,” ujar Ipa sambil marah-marah.

Kurang lebih dua jam, petugas pemadam dibantu warga berjibaku memadamkan api.

Posisi bangunan yang berada di

jalur gang sempit menyulitkan petugas membawa peralatan.

Tak hanya dari darat, petugas pemadam juga diarahkan menyemprotkan air melalui sungai.

Konstruksi bangunan yang sudah ambruk dilahap api membuat warga ngeri. Mereka khawatir bangunan tiga lantai yang menunjang tinggi tersebut menimpa rumah disekitarnya.

“Bangunan Ruko itu tinggi.

Bahkan paling tinggi dibandingkan rumah warga lainnya.

Kalau ambruk, api bias membakar rumah kami. Untunglah api dapat dipadamkan,” ungkap Ipa. Kapolsek Pontianak Selatan, AKP Kartyana membenarkan, kalau Ana mengalami gangguan jiwa. “Istri Budi memang pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa,” katanya.

Polisi belum bias memastikan apakah ada korban jiwa dalam insiden itu. Selain itu, Ruko yang merupakan bekas pabrik roti itu masih rawan untuk dimasuki petugas.

“Kami akan melakukan olah TKP, tapi setelah api padam dan juga bangunan tersebut dingin. Untuk sementara, belum ditemukan adanya korban jiwa, hanya kerugian harta benda saja. mengenai asal api, juga masih dalam proses penyelidikan,” jelas Kartyana.*

Lajur Kiri, Panas-panas T**k (Sensor) Ayam “Wali Kota harus tegaskan kepada kepala dinas terkait yang baru soal lajur kiri, tengah, dan kanan yang sekarang kembali lagi seperti semula. Semrawut.

Harus ditindaklanjuti. Jangan panas-panas, maaf, taik ayam,” tutur Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno, kepada Rakyat Kalbar, Selasa (19/8).

Padahal, ia menilai, di atas kertas regulasi tersebut baik.

Menurut Agus, seharusnya ada koordinasi antara Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Pontianak dengan kepolisian.

Bukan melimpahkan sepenuhnya. Kata dia, ibarat berani membuat aturan tapi tidak punya nyali untuk menegakkannya.

“Saya minta Kadishubkominfo yang baru ini bekerja sama dengan kepolisian. Jangan dit-

inggal begitu saja tanpa ada pengawasan dan penindakan.

Bagaimana bisa tertib kalau petugasnya tidak ada di lapangan?” tanya Agus.

Seharusnya, ia melanjutkan, Pemkot Pontianak tidak cuci tangan. Setelah melimpahkan penindakan lajur kiri ke Polresta, tak satupun petugas Dishub mengawasi ruas jalan yang konon jadi kawasan tertib lalu lintas tersebut.

“Ini kan programnya wali kota, seharusnya bersama-sama mengawasi, jangan main lepas saja. Kalau mau berbenah, lakukan sama-sama, jangan lepas tanggung jawab. Dishub dan polisi bersama-sama turun ke lapangan, turunkan beberapa anggotanya. Kalau mau lebih baik, kita harus kerja keras seperti itu,” pinta Agus.

Imbuh dia, “Walaupun tidak

sampai 24 jam, cobalah turunkan anggota, sepakati bersama di sekian meter ada satu orang.

Awasi benar-benar, tindak yang melakukan pelanggaran”.

Politisi Golkar ini mengakui, tingkat kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas di Kota Pontianak ini memang tergolong rendah. Namun, dengan adanya aturan lajur kiri dan kanan, setidaknya ada upaya membangun kesadaran itu.

Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

KEHILANGAN BPKB Nopol KB 645 AB

Merk Land Cruiser Hard Top Jenis Jeep Th 1979 warna abu-abu

Noka : FJ40-307565 Nosin : 2F-375762 No.BPKB: 211501 A/N: IR ISMUNI

BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 8 Rabu, 19 Februari 2015

PAMERAN PEMBANGUNAN DAERAH MEMERIAHKAN HUT RI KE 70

PERKENALKAN POTENSI KABUPATEN SANGGAU

emeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 70, Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Pameran Pembangunan Daerah di kawasan kampung Sabang Merah, tak jauh dari Rumah Adat Melayu.

Bupati Sanggau, Poulus Hadi SIP MSi membuka secara langsung pameran yang diikuti tak kurang dari 96 stan, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, Selasa (18/8) pukul 15.30. Bupati mengatakan, pameran tersebut sejatinya sebagai upaya pemerintah untuk mengenalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Sanggau, mulai kerajinan, hasil bumi, hingga industri kreatif lainnya.

Bupati mengaku, pameran kali ini lebih meriah dari tahun sebelumnya yang digelar di Halaman Kantor Bupati Sanggau. “Rencananya wilayah ini akan kita namakan kampung Sabang Merah,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan rencana pemerintah untuk lebih memperkenalkan Kabupaten Sanggau. Satu diantaranya dengan menggalakkan even-even yang dapat mengundang kunjungan ke Kabupaten Sanggau. “Kita juga akan membuat Kampung Wisata Santana di Tajung Sekayam,” katanya.

Bukan tanpa alasan, selama ini uang yang ada di Kabupaten Sanggau lebih banyak dibelanjakan ke daerah lain. “Ada sekitar Rp 2 triliun uang orang Sanggau di bank. Tapi kebanyakan ketika akhir pekan dibelanjakan ke tempat lain. Ke depan, kita akan bangun tempat-tempat yang bisa menarik pengunjung,” terangnya.

Usai meresmikan acara dengan menabuh rebana, orang nomor satu itu juga berkesempatan menari tarian daerah, bersama Wakil Bupati, Sekda serta unsur Forkompimda. Dilanjutkan dengan mengunjungi stan-stan yang ada. (*) Bupati Sanggau Poulus Hadi SIP MSi (tengah) bersama Wakil Bupati, Drs Yohanes Ontot MSi dan Sekda Sanggau, AL Leysandri SH didampingi Forkompimda dan Kepala SKPD menghadiri acara Pembukaan Pameran HUT RI ke 70

Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Kapolres meninjau stand BNNK Sanggau

Sekda Sanggau, AL Leysandri selaku Ketua Panita Pameran Pembangunan Daerah menyampaikan kata sambutan

Narasi: Kiram Akbar

Bupati Sanggau Poulus Hadi SIP MSi menyampaikan kata sambutan saat membuka Pameran HUT RI ke 70 di Perkampungan Sabang Merah

Lomba panjat pinang yang tengah disiapkan panitia

Bupati Sanggau Poulus Hadi SIP MSi didampingi Wakil Bupati Drs Yohanes Ontot MSi dan Formkompimda menabuh rebana tanda dimulainya Pameran HUT RI ke 70

Tak kurang dari 96 stan yang terdiri dari instansi pemeirntah dan swasta meramaikan pameran HUT RI ke 70

Bupati Sanggau Poulus Hadi SIP MSi bersama jajaran Forkompimda

Usai membuka acara, Bupati menyempatkan diri menari bersama

Ketua GOW Sanggau sekaligus Ketua PKK Sanggau, Arita Apolina MSi bersama Ketua Bayangkari Sanggau dan Ketua DWP Sanggau

Hiburan yang disajikan panitia menambah meriah suasana Pameran Pembangunan Daerah memeriahkan HUT RI ke 70

Rakyat Kalbar Rabu, 19 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

SMARTPHONE DIBAWA KABUR MALING SMARTPHONE. Pelaku Rd dan Firda ditahan di Mapolres Singkawang, Senin (17/8).

MORDIADI-RK

TIGA REMAJA PERKOSA GADIS 19 TAHUN

Singkawang-RK. Berpura-pura ingin meminjam smartphone untuk menghubungi temannya, Rd,17 dan Firda, 19, membawa kabur alat komunikasi milik salah seorang pejalan kaki di depan Kantor BPJS Kesehatan di Jalan Firdaus 1, Minggu (16/8) sekitar pukul 06.30.

Halaman 15

PEMERKOSA. Pelaku pemerkosaan gadis 19 tahun ditahan di Mapolres Sintang, Selasa (18/8). ACHMAD MUNANDAR-RK

Halaman 15

Minta Duit Beli Tiket Pesawat

Residivis Bonyok Dipelasah Warga

Nama Kasat Reskrim Dicatut

Pontianak-RK. Masuk penjara tak membuat Yd, 39, jera. PAdahal baru saja keluar dari Lapas Klas II A, residivis jambret ini kembali beraksi di Jalan Podomoro, Pontianak Kota.

Kali ini bukan polisi yang menangkapnya, tetapi warga. Yd pun babak belur dipelasah di Jalan Podomoro, Sabtu (15/8) lalu.

Yd tidak beraksi sendiri. Dia ditemani rekannya, Gep, 29. Mengendarai sepeda motor Mio Soul merah hitam, kedua pelaku merampas satu unit telepon genggam (android) Samsung warna putih. Korbannya wanita bersuai 19 tahun.

Korban berteriak ketika teleponnya dirampas.

“Tolong..tolong..!” teriak korban minta tolong kepada warga.

Warga yang mendengar suara wanita itu, langsung mengejar kedua pelaku. Akhirnya keduanya berhasil ditangkap. Warga yang geram langsung menghakimi Yd dan Gep. “Satu dari dua pelaku ini merupakan residivis dan baru keluar dari penjara (LP),” jelas Kompol Andi Yul Lapawesean, Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Ke d u a t e r s a n g k a babak belur dihajar massa.

Pontianak-RK. Nama Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean dicoreng orang tak dikenal. Mengaku sebagai Kasat Reskrim, pelaku meminta dibelikan tiket pesawat kepada kolega Andi Yul. “Nama saya dicatut oleh orang yang tidak dikenal. Orang tak dikenal itu menggunakan nama saya untuk meminta ini dan itu kepada sejumlah orang yang kenal dengan saya,” jelas Kompol Andi Yul, Selasa (18/8).

Menurut Kompol Andi Yul, pencatutan namanya terjadi beberapa hari terakhir. Ketahuannya, setelah orang yang dihubungi pelaku, menghubungi Andi Yul. “Baru beberapa hari ini, teman saya langsung menanyakan kepada saya. Saya bilang tidak benar seperti itu.

Itu perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan nama saya,” ujar Andi Yul. Modus yang dilakukan pelaku yang mencatut namanya tersebut, Halaman 15 DICATUT. Isi SMS minta dibelikan tiket pesawat mengatasnamakan Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean, Selasa (18/8). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Halaman 15

Samsung S6 Edge 10.700.000

Samsung S6 Flat 7.700.000

Sony C4 Dual SIM

Sony M4 Aqua

4.4000.000

3.900.000

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

Sintang-RK. Pelajar SMA, FA, 17, beserta kedua rekannya, IA, 19, dan FY, 19, memperkosa Bunga (nama samaran), 19, d perumahan BTN Jalan Sintang-Pontianak, Desa Balai Agung,

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Free Anti Gores

Free Anti Gores

Free Anti Gores

Samsung E5 2.940.000

Samsung A3 3.050.000

Samsung J1 1.470.000

Sony C3 Single

Free Tongsis

Free Anti Gores

Free Anti Gores

3.850.000

Iphone 6 Plus 16gb

Asus Fonepad 7 Inc

Asus Zenfone C

11.200.000

1.580.000

1.250.000

Samsung Tab 3 V 1.720.000

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM Tingkatkan Silaturahmi Warga Sambas. Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengajak warga Dusun Nagur, Desa Jagur, Kecamatan Sambas meningkatkan silaturahmi. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 dan Halal Bihalal yang dilaksanakan Biak Mudak Peduli Nagur (BMPN), Sabtu (15/7).

Di hadapan ratusan warga Nagur, Juliarti mengaku sangat mengapresiasi inisiatif BMPN menggelar acara tersebut. “Ini patut diapresiasi, karena ingat dengan sejarah.

Ini merupakan pondasi bagi anak muda, karena bangsa yang kuat ialah pemuda bangsa yang peduli dengan sejarah,” kata Bupati.

Dia mengingatkan, Indonesia saat ini sudah berusia 70 tahun, tentunya banyak yang telah dilalui. Supaya Kabupaten Sambas yang berusia 15 tahun terus berkembang, perlu peran pemuda pemudi yang semangat dan ingat sejarah seperti BMPN. Sehingga Kabupaten Sambas bisa lebih maju. “Sebagai menantu warga Nagur, saya selaku Bupati sangat bangga dengan warga kampung almarhum suami saya yang peduli dengan sejarah, teruskan ini,” pesannya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa (Kades) Jagur, Agus Maulana saat menutup rangkaian acara HUT RI dan Halal Bihalal juga mengapresiasi semangat BMPN. “Berbagai rangkaian lomba telah dilaksanakan dengan baik. Penutupan acara dimeriahkan halal bihalal. Maka dari itu, sesuai tema ‘Kita Selamatkan Moral Generasi Muda Hari Ini, Esok dan Akan Datang Dari Arus Globalisasi Menyongsong Generasi Gemilang,” ajaknya.

Sedangkan Ketua Panitia, Redi Asrul dalam laporannya mengatakan, ada dua kategori lomba yang ditandingkan, yaitu kategori putra dan putri. “Melalui lomba memperingati HUT RI, kita berharap dapat memotivasi pemuda Nagur, dalam hal ini BMPN. Atas nama panitia, kami mengucapkan terimakasih kepada Bupati Sambas, Pemerintah Desa Jagur dan donatur yang mendukung terlaksananya lomba HUT RI,” pungkasnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Rabu, 19 Agustus 2015

10

Peringatan HUT RI ke-70

10 Tahanan Rutan Sambas Bebas Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH bersama Kepala Rutan Kelas II B menyalami tahanan yang mendapatkan remisi pada peringatan HUT RI ke-70, Senin (17/8) di Rutan Kelas II B Sambas. M R IDHO

Sambas. Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70, sebanyak 222 tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sambas, Senin (17/8) menerima remisi. Dari jumlah tersebut, 10 tahanan langsung bebas.

Remisi yang diterima tahanan, terbagi menjadi Remisi Umum Pertama atau pengurangan sebagian masa tahanan berjumlah 97 orang, Remisi Umum Kedua atau langsung bebas berjumlah 3 orang. Sedangkan Remisi Dasawarsa Pertama atau

pengurangan sebagian masa tahanan berjumlah 115 orang, dan Remisi Dasawarsa Kedua atau langsung bebas berjumlah 7 orang.

Sehingga jika ditotalkan, sebanyak 10 orang mendapatkan remisi bebas, sedangkan 212 tahanan mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan. “Ada dua jenis remisi tahun ini yang diberikan, yaitu Remisi Dasawarsa dan Remisi Umum. Remisi Umum dibagi lagi menjadi dua kelompok, yakni remisi penguran-

gan sebagian masa tahanan dan remisi langsung bebas,” kata Hero Sulistiyono, Kepala Rutan Klas II B Sambas.

Sedangkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengungkapkan, menjadi pemimpin di era transisi seperti sekarang ini sungguh sangat berat, dimana tuntutan masyarakat sangat banyak, sementara sumber daya yang ada untuk memenuhi tuntutan tersebut sangat terbatas. Paradigma pemerintahan yang baru menuntut kerja nyata pemimpin, yang diarahkan kepada kegiatan–kegiatan yang kreatif, inovatif, dan orientasi kepentingan masyarakat. “Selamat kepada warga binaan Rutan atas pemberian remisi,” ucap Juliarti membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Yasonna Laoly.

Makna kemerdekaan, jelas Juliarti, menuntut semangat HAM, Pancasila dan UUD 1945, menyatakan bahwa kemerdekaan itu bisa tercipta manakala terbebas dari penindasan, ancaman, intimidasi dari pihak lain.

“Harus ada semangat menghilangkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, menciptakan tatanan masyarakat

yang sederajat, memuliakan antara satu sama lain dan masing-masing memiliki hak sebagai bangsa tanpa membedakan kultur dan kelasnya,” imbau Bupati.

Bupati menegaskan, sebagai nikmat dan anugerah Allah SWT, kemerdekaan harus kita syukuri, dan rasa syukur dalam memperingati ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan. “Pada hari yang sama, pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan,” papar Juliarti.

Pemberian Remisi Dasawarsa kata Bupati, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, remisi tersebut diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada saat pemerintah memperingati 10 tahunan atau dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. “Remisi diberikan agar dapat menjadi instrumen yang mampu mengubah perilaku narapidana menjadi baik selama menjalani masa tahanan.

Sebab, pemberian remisi bukan sebuah bentuk kemudahan bagi warga binaan agar cepat bebas, tetapi merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan kembali memilih jalan kebenaran,” tegasnya.

Dengan pemberian remisi, diharapkan dapat mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat, memberikan kesempatan untuk menginternalisasikan nilai-nilai masyarakat secara tepat. “Ke depan, dari Kemenkumham RI akan memberikan remisi melalui Sistem Aplikasi Remisi Online, karena ini sebagai bentuk percepatan pemberian remisi, mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dan sistem aplikasi penilaian pembinaan narapidana melalui sistem scoring guna pembinaan narapidana lebih efektif, efisien, terukur tepat dan akurat,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Ikut Upacara, Ketua LVRI Sambas Pingsan Sambas. Sapani AM, 70, begitu semangat mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke70 di Halaman Kantor Bupati Sambas, Senin (17/8). Namun, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Sambas itu pingsan sebelum upacara selesai, dan langsung dirujuk ke RSUD Sambas untuk menjalani perawatan medis.

Sapani saat ditemui sejumlah wartawan di RSUD Sambas menjelaskan, dirinya datang terlalu awal di lokasi upacara, sekitar pukul 08.00. Padahal, upacara baru dimulai pukul 09.00. “Pengaruh fisik juga, saya terlalu awal datang ke lokasi upacara, mungkin kelelahan,” kata Sapani yang masih mengenakan selang oksigen.

Didampingi Bunjamin AZ, 55, dari Pemuda Panca Marga (PPM) yang merupakan putra pejuang 45, Abdul Hayi Yusuf lebh jauh Sapani menjelaskan,

saat ini jumlah veteran di Kabupaten Sambas sebanyak 60 orang. Dari jumlah tersebut, kebanyakan berdomisili di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar.

Sedangkan pejuang, kebanyakan berada di Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang. “Kondisi mereka sudah tua.

Untuk berkunjung pada peringatan HUT RI tidak mungkin, paling kita yang harus mengunjunginya,” ujar Sapani.

Saat asyik berdialog dengan wartawan, tiba-tiba datang rombongan Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengunjungi Sapani. Sebelumnya, usai memperingati Upacara HUT RI dan berziarah ke Taman Makam Pahlawan, rombongan Bupati Sambas langsung menuju ke RSUD Sambas untuk melihat kondisi Sapani. “Bapak Sapani berbaring, bapak terlalu lelah, istirahat saja. Nanti saya minta Direktur RSUD menunjuk dokter untuk merawat bapak,” kata Bupati sambil mengusap

pundak Sapani.

Bupati Sambas kepada wartawan mengatakan, begitu mendapat kabar Ketua LVRI Sambas pingsan saat upacara dan dirawat di RSUD Sambas, Juliarti mengaku sudah berniat untuk membesuk Sapani. Makanya, usai upacara HUT RI dan ziarah ke Taman Makan Pahlawan, rombongan langsung ke RSUD. “Alhamdulillah, Ketua Veteran sudah dirawat, dan kondisinya berangsur membaik,” ujar Bupati.

Pemkab Sambas tegasnya, sangat peduli terhadap veteran. Berkat jasa mereka kita bisa hidup merdeka seperti saat ini. Dia berharap, para veteran tetap sehat dan eksis memberikan masukkan untuk pembangunan Kabupaten Sambas yang lebih baik.

“Kita berdoa bersama, semoga semua baik, sehingga ke depan kita bisa memberikan yang terbaik lagi bagi veteran,” harapnya. (edo)

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengunjungi Sapani AM, Ketua Veteran Kabupaten Sambas yang dirawat di RSUD Sambas karena pingsan akibat kelelahan saat mengikuti peringatan Upacara HUT RI ke-70 di Halaman Kantor Bupati Sambas. M R IDHO

Gema Kabupaten Mempawah

Ria Norsan

M e m pawa h - R K .

Tujuh puluh tahun perjalanan sebuah bangsa menyiratkan sebuah kematangan.

Baik dalam aspek ideologi maupun mensyukuri makna sebuah kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Mempawah, H. Ria Norsan, dalam a c a ra “ R a ma h Tamah HUT ke70 Indonesia”, di aula kantor bupati, Selasa (18/8).

“Kita patut bersyukur, di tengah kompleksitas permasalahan bangsa yang kita hadapi, NKRI masih tetap tegak berdiri dengan gagahnya sampai saat ini,” tegas Norsan.

Ia menyatakan, tegaknya NKRI terjadi melalui kerja bersama seluruh komponen bangsa. Mulai dari aparatur pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan,

hingga media massa. Karena itu, Norsan mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah untuk bersinergi.

“Saya yakin dan percaya sepenuhnya bahwa hari esok akan jauh lebih baik bila seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder di Kabupaten Mempawah saling peduli, bersinergi, dan melengkapi dalam bingkai cita-cita yang sama, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah,” tuturnya.

Atas nama Pemkab Mempawah, Norsan mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah mewujudkan semangat “Ayo Kerja” yang menjadi tema besar peringatan HUT ke-70 RI. Menurut dia, semangat “Ayo Kerja” adalah motivasi dan landasan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan komponen pemerintahan lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Di sisi lain, saya berharap seluruh masyarakat juga menjadikan semangat ‘Ayo Kerja’ sebagai marwah dalam memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik,” imbuh Norsan.

Gayung bersambut, salah seorang warga Mempawah, Herry Ardiansyah, berharap slogan “Ayo Kerja” benar-benar dilaksanakan dalam proses pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah.

Ayo Kerja !

Esok Lebih Baik dari Hari Ini Menurut dia, telah banyak keberhasilan yang diraih pemerintah, meskipun masih banyak ruang untuk peningkatan sebab kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi sangat kompleks. “Secara objektif, kita akui ada kemajuan,” ujar warga Kuala Secapah ini Imbuh dia, “Namun, tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah. Diantaranya, membenahi infrastruktur di sebagian kecamatan yang masih tertinggal, yang jauh dari pusat pemerintahan. Karena hal inilah yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan hidup masyarakat”.

Jabatan Tinggi? Masih Pegawai, Usaha Kecil? Tetap Jadi Bos Mempawah-RK. Parlemen Kabupaten Mempawah menginginkan ada kreativitas dari para Eksekutif terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita berharap ada investor baru yang menginvestasikan usaha mereka di Kabupaten Mempawah agar muncul PAD baru di luar dari pendapatan yang telah ada saat ini,” ujar anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Herman AP, di kantornya, Selasa (18/8).

Setiap tahun, Kabupaten Mempawah selalu mendapatkan peningkatan PAD dari berbagai sektor. “Nah, jika ditambah lagi dengan industri-industri yang masuk dan membangun di kabupaten ini,

tentulah pajak dan retribusi daerah akan turut meningkat seiring masuknya investor yang menanamkan modal di kabupaten kita,” jelas Herman.

Sekretaris Fraksi Golkar ini mengatakan, tak ketinggalan juga pemerintah diharapkan dapat mendorong industri-industri kecil menengah yang saat ini belum terlihat jelas sepak terjangnya. “Kita juga berharap pemerintah dapat mendorong dan meringankan perizinan masyarakat menengah yang ingin membuka usaha kecil maupun industri kecil, karena saya yakin semakin banyak pelaku industri kecil juga berpengaruh kepada pendapatan daerah,” ucap Herman.

Ia juga mengajak masyara-

kat untuk dapat menjadi pelaku usaha, baik itu kecil dan menengah ke atas, karena berwirausaha merupakan jalur perdagangan yang sangat menjanjikan ketika masyarakat dapat melihat potensi yang ada.

“Saya pernah mendengar apa yang Alm. Bob Sadino katakan, setinggi apapun jabatan, anda tetaplah pegawai, sekecil apapun usaha, anda tetaplah bos. Artinya, tidak ada halangan untuk siapapun memulai usaha mulai dari yang terkecil, karena kita semua mempunyai kesempatan yang sama namun malas atau tidaknya yang membuat berbeda,” demikian Herman AP. (Sky)

Ilustrasi.NET

Acara ramah tamah ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkompinda) Mempawah, anggota Paskibra, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sejumlah mantan pejabat Pemkab Mempawah. Berlangsung cair dan penuh keakraban, diwarnai joged bersama personel Paskibra dengan Bupati Norsan dan Ketua DPRD Rahmad Satria. Bahkan, Kapolres Suharjimantoro dan Dandim Suprayitno juga unjuk kebolehan bernyanyi.

Laporan: Ary Shandi Editor: Mohamad iQbaL

Derap Bestari

Mempawah Harus Bebas Narkoba Mempawah-RK. Perumusan kebijakan penanggulangan Narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terus digencarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat. Pekan lalu, dilangsungkan Workshop yang diikuti 40 peserta di Wisma Chandramidi Mempawah.

Kegiatan itu bertujuan memberikan feedback aktif dari aparatur tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan di Mempawah Hilir dan Timur. Kepala BNN Mempawah, AH Daulay, mengatakan kegiatan ini agar peserta workshop bisa menjadi perpanjangan tangan BNN untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba.

“Tujuan kita mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba 2015,” tuturnya.

Lebih lanjut, Daulay mengungkap bahwa kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dan semakin memprihatinkan menjurus membahayakan.

“Jika ini terus kita biarkan, sudah dapat dipastikan generasi muda bangsa ini akan rusak dan keberlangsungan bangsa ini terancam,” paparnya.

Oleh karena itu, mewujudkan Indonesia bebas Narkoba, memerlukan komitmen bersama dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. “Dan workshop ini merupakan salah satu upaya kita menanggulangi pelbagai permasalahan Narkoba yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif,” pungkas Daulay.

(Sky)

Ketapang Bahari Oknum Satpol PP

Pakai Sabu Sukadana-RK. Peredaran Narkoba bukan hanya di kota-kota besar. Barang haram ini sudah menjalar di daerah-daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Kayong Utara yang berbatasan langsung dengan Ketapang. Peredaran Narkoba pun kian meresahkan.

Pemakai Narkoba pun tidak pandang status sosial. Mulai dari konlomerat hingga mereka yang hidup melarat. Tak hanya pekerja swasta, namun juga tak jarang dari kalangan birokrat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara baru-baru ini.

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpaksa dikerangkeng polisi karena ketangkap menggunakan narkoba jenis sabu. Adalah Wl, seorang abdi negara yang bertugas di kantor Satpol PP Kayong Utara. Ia terpaksa diringkus polisi ketika berada di pos jaga DPRD Kabupaten Kayong Utara, Selasa (18/8) sekitar pukul 01.00.

Kabar ini dibenarkan Kepala Satpol PP Kabupaten Kayong Utara, Kamarudin. Kepada wartawan Rakyat Kalbar, ia membenarkan bahwa staf nya itu tengah berurusan dengan aparat penegak hokum, lantaran kasus Narkoba. “Benar, yang bersangkutan (Wl) sudah dibawa ke Polres Ketapang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” kata Kamarudin menjawab wartawan koran ini.

Dijelaskannya, di pos jaga DPRD itu ada seorang anggota Satpol PP yang bertugas jaga malam. Lalu Wl datang ke pos tersebut dan karena merasa sama-sama sebagai petugas Satpol PP, anggota Satpol PP yang jaga pergi sebentar melihat suasana pameran MTQ IV Kayong Utara, tak jauh dari pos jaga tersebut.

Tak beberapa lama, anggota yang jaga kembali ke pos dan melihat Wl sudah tidak ada lagi di pos. Ternyata Wl telah ditangkap oleh aparat kepolisian. Menurut Kamarudin, dari tangan Wl, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa bong sebagai alat untuk menghisap sabu.

Kamarudin menambahkan, yang diamankan bukan hanya Wl. Selain Wl ada dua orang lainnya juga ikut diamankan aparat. Yaitu Ag dan Ab. “Kabar yang saya terima, Wl ditangkap lebih dulu di pos jaga DPRD, lalu menyusul ditangkap Ag dan Ab di tempat yang lain. Ag dan Ab ini orang biasa bukan PNS,” katanya.

Terhadap kasus ini, selaku Kepala Satpol PP Kayong Utara, Kamarudin menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum. Bahkan, ia pun sudah berkoordinasi dengan Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid.

“Pak Bupati sangat prihatin mendengar kasus ini. Ia berpesan kepada saya, bahwa ia tidak mentolerir kasus Narkoba. Beliau sangat mendukung pemberantasan Narkoba di Kayong Utara,” kata Kamarudin mengutip pernyataan orang nomor wahid dijajaran eksekutif Kayong Utara.

Terpisah, Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara, Jumanti SSos MM juga terkejut mendengar kabar penangkapan ini. Ia mencoba meluruskan bahwa Wl menggunakan narkoba bukan di pos jaga Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kayong Utara melainkan di tempat lain. “Kronologisnya bahwa yang bersangkutan (Wl) memakai bukan di Setwan, namun ketangkapnya saja di Setwan, begitu informasinya,” kata Jumanti meluruskan. (lud)

Rakyat Kalbar

Rabu, 19 Agustus 2015

11

Kejuaraan Bulutangkis Antar Pelajar Digelar Ketapang-RK. Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan dan kemajuan dunia olah raga di Kabupaten Ketapang, terutama cabang olah raga bulu tangkis yang sudah terkenal dan sering membawa nama harum Bangsa Indonesia di tingkat dunia.

“Open tornamen badminton antar pelajar se Kabupaten Ketapang yang digelar PB Sahabat Muda ini sangat bagus untuk pembinaan atlet-atlet muda di Kabupaten Ketapang,” kata Wabup Boyman usai membuka pertandingan bulu tangkis antar pelajar di GOR Bulutangkis KT Ketapang kemarin.\ Menurut Boyman keberadaan para penggemar bulutangkis di Ketapang dengan membentuk perkumpulan bulutangkis (PB) dan sering menggelar pertandingan dalam rangka mencari bibit muda seperti yang dilakukan PB Sahabat

Muda perlu didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

Dukungan Pemerintah dimaksudkan Boyman, seperti penyediaan sarana dan prasarana, memfasilitasi pihak swasta dengan pengurus untuk menjadi bapak angkat, bahkan dukungan dana penganggaran dalam rangka peningkatan pembinaan atlit untuk mencapai prestasi olah raga khususnya cabang bulutangkis.

“Pemerintah dalam hal ini Bupati kedepannya sudah harus membangun gedung olahraga, sampai saat ini gor bulutangkis belum ada dan itu harus segera dibangun,” ujar wabup.

Kejuaraan Bulutangkis antar pelajar tersebut diikuti pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang digelar PB Sahabat Muda Ketapang, dalam upaya mencari bibit dan pembinaan yang berkelanjutan oleh para penggemar bulutangkis yang ada di Kabupaten Ketapang.(Jay)

Ilustrasi/ist

Polres, Kodim Gelar Pertemuan dengan FKUB Ketapang-RK. Polres bersama Kodim 1203 Ketapang menyelenggarakan pertemuan dengan para tokoh di aula Makodim 1203 Ketapang, Selasa (18/8). Kegiatan ini dihadiri Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), tokoh masyarakat, agama, adat dan Kominda serta stakeholders.

“Harapan kita dengan pertemuan ini, para tokoh bisa menjadi penyambung lidah kepada masyarakat,” kata Wakapolres Ketapang, Kompol M Sharoni Tohir saat menyampaikan materinya di hadapan peserta, Selasa (18/8).

Wakapolres mengungkapkan kegiatan di Ketapang yang sudah

dekat adalah Pilkada. Walaupun tahapan belum berjalan namun pada 24 Agustus mendatang sudah aktif. Lantaran sudah dilakukan penetapan calon peserta Pilkada Ketapang oleh KPU. Menurutnya saat ini yang sedang menunggu penetapan calon ada dua pasangan diusung partai dan tiga dari independen. Serta satu pasang calon masih proses dari hasil putusan Panwaslu yang membatalkan putusan KPU Ketapang menolak pendaftaran calon itu.

“Satu calon lagi dalam proses, tapi yang jelas 24 Agustus akan ada pengumuman calon peserta Pilkada Ketapang. Polri dan TNI siap melakukan pengamanan

terkait Pilkada ini,” ucapnya.

Ia menegaskan tak segan-segan mengamankan orang atau anggota yang berbuat anarkis.

“Kita tidak akan segan-segan mengambil orang tersebut.

Sebab terjadinya pemicu awal maka memancing persoalan lebih besar,” ungkapnya.

Ia berharap semua pihak bisa mengantisipasi hal-hal tak diinginkan sedini mungkin. “Kita harapkan para tokoh ikut serta mengantisipasi hal-hal tak diinginkan sedini mungkin. Jika pun terjadi tapi tidak fatal dan dapat segera diatasi,” ujarnya.

Ketua FKUB Ketapang,Tayeb Tajalib mengatakan, kerukunan umat beragama di Ketapang

sebelum FKUB terbentuk sudah memang kondusif. Karena itu lahirnya FKUB Ketapang tentu diharapkan bisa menciptakan Ketapang kondusif.

“Sebab sekarang sudah ada tokoh-tokoh agama yang menaungi umat beragamanya. Jadi kita berkumpul terdiri dari berbagai agama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama,” katanya Ia mengungkapkan jajaran FKUB selalu melakukan pertemuan rutin. Menurutnya jika ada persoalan tentu FKUB berperan untuk mencarikan solusi.

Serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Ditambahkannya saat ini nu-

ansa politik di Ketapang cukup besar karena akan melaksanakan Pilkada. Namun hingga saat ini se sepengetahuan pihaknya meski menjelang Pilkada tapi Ketapang masih dalam kondisi normal.

“Mudah-mudahan ketika melaksanakan pesta demokrasi situasi Ketapang tetap kondusif. Kerukunan umat beragama tidak terganggung dengan adanya pesta demokrasi ini,” ucapnya.

Ia mengimbau para tokoh agama memberikan pencerahan kepada umatnya. Paling tidak harus menyejukkan dan menentramkan jika ada situasi kurang normal. “Harapan kita selamanya Ketapang tetap dalam kondisi kondusif,” pungkasnya (Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Kemerdekaan Mesti Ditingkatkan SukadanaRK.Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Muhammad Sukardi, SE. MM menjelaskan peringatan HUT RI ke-70 ini, adalah merupakan salah satu bagaimana cara membuka pola pikir, dalam memaknai hari proklamasi serta menjiwai rasa nasionalis. Khusus untuk Kabupaten M Sukardi SE MM Kayong Utara, tentunya tidak terlepas pula dari usaha perjuangan masyarakat untuk merebut kemerdekaan. Karena banyak juga sejarah-sejarah pahlawan yang berasal dari Kayong Utara ikut terlilbat dalam perjuangan kemerdekaan.

“Terkait dengan masalah kemerdekaan kita, secara kedaulatan memang telah merdeka, termasuk Kayong Utara yang telah diresmikan sebagai kabupaten sejak 2007 yang lalu. Tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita cermati, yang dianggap masih belum merdeka.

Misalnya sistim berdemokrasi, kemudian yang sangat penting bagi masyarakat, adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial, kemiskinan masyarakat, juga pembangunan-pembangunannya, untuk lebih ditingkatkan “kemerdekaannya,”ungkap Sukardi.

Selain itu, lanjutnya, fasilitas-fasilitas serta persoalan pengangguran dan praktek-praktek kolusi untuk lebih dimerdekaan. Dengan usia yang 70 tahun ini bisa memotivasi dan semangat kerja kita dalam mengisi hasil perjuangan para pejuang, dalam membangun negara. Dari tahun ke tahun harus ada peningkatan yang berarti positif dalam pembangunan. Karena ini merupakan amanah dari para pejuang tersebut.

“Pemerintahan itu adalah merupakan dua hal antara Legislatif dan eksekutif, yang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Apabila keduanya tidak bersinergi dengan baik, maka roda pemerintahan juga tidak akan berjalan dengan baik. Hal-hal yang prinsip antara pemerintah dan DPRD, akan selalu memiliki hubungan yang baik, karena ini merupakan kepentingan bagi masyarakat,”imbuhnya.

Tetapi jika diluar hal tersebut, Sukardi menambahkan, jika terjadi perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif, itu merupakan hal yang wajar saja. Yang akan lebih cantik atau indah terselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dan mudah-mudahan tidak ada egosektoral antara eksekutif dan legislatif.

Solusi, musyawarah dan mufakat serta menjaga keharmonisan eksekutif dan legislatif yang mesti dikedepankan. (lud)

Bupati Akui Perayaan HUT RI ke 70 Lebih Semangat Sukadana-RK. Memperingati HUT RI ke-70 tahun 2015 di Kabupaten Kayong Utara berlangsung kondusif. Warga masyarakat di daerah ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan berbagai cara.

Sebelum beragam hiburan rakyat dilakukan, warga tampak antusias mengikuti jalannya upacara pengibaran bendera. Seperti biasa, Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid menjadi inspektur upacara peringatan ke-70 detikdetik proklamasi kemerdekaan RI di Sukadana.

Upacara tingkat kabupaten yang dilaksanakan di halaman kompleks kantor pemerintah ini berlangsung hikmat dan kondusif.

Bupati Kayong Utara, H. Hildi Hamid memimpin upacara detikdetik peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Peringatan detik-detik Proklamasi yang berjalan khidmat dan sukses itu, ditandai dengan membunyikan sirine selama satu menit, pukul 08.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Muhammad Sukardi SE. MM. Setelah itu penaikkan Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Tampak hadir Kapolres Keta-

Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid melepas atraksi dalam memeriahkan HUT RI ke 70.

pang AKBP Hady Poerwanto S. IK, Komandan Kodim 1203 Ketapang, Letkol (Inf) Saud Edward Tampubolon, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para kepala SKPD Kabupaten Kayong Utara serta para tamu undangan lainnya.

Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengungkapkan sebelum berlangsungnya upacara peringatan HUT RI pada kali ini, diawalawal bulan Agustus lalu, Ia pernah melaksanakan coffee morning, yang mana saat itu, menegaskan kepada seluruh SKPD, dengan melihat waktu upacara hut KKU, walaupun dalam kondisi bulan puasa, namun pada saat itu, mulai dari pelaksanaan, upacaranya sendiri, terus yang hadir, itu mem-

buat dirinya kecewa.

“Sehingga pada saat coffee morning tersebut, telah saya tekankan, terutama masalah kehadiran kepala SKPD. Juga kehadiran para PNS dan Tenaga Kontrak di barisan upacara, disiplin dari barisan itu sendiri. Saya juga mengumpulkan seluruh panitia HUT Kemerdekaan RI, supaya mereka fokus pada pelaksanaan upacaranya. Termasuk pula masalah lapangannya yang langsung saya tinjau. Saya tidak mau kejadian ditahun lalu terulang kembali. Yakni yang mana pada saat pasukan penaikan bendera dan pasukannya lewat, banyak debu-debu yang ikut berterbangan juga,”jelas Hildi.

Kemudian, Hildi meminta,

KAMIRILUDDIN

seluruh Forkompimda hadir di Kayong Utara. Termasuk Kapolres Ketapang dan Dandim 1203 Ketapang. Dandim dan Kapolres ini tidak hanya sekadar datang, tetapi mereka juga ikut mengarahkan pasukannya. Mulai dari pelaksanaan upacara itu sendiri.

“Karena saya berharap, upacara kali ini, benar-benar berjalan dengan khidmat dan meriah. Meriah dalam arti, seluruh komponen masyarakat itu, kelihatan apel. Selain itu, ini juga untuk menunjukkan, sebenarnya rasa kebangsaan kita yang mulai luntur. Hal ini, pada waktu kegiatan kopi morning yang lalu, saya menegaskan, sepertinya aparatur pemerintah sendiri, kurang rasa memiliki Kayong Utara,” lanjut Bupati.

Ia mengakui, pada saat HUT RI yang lalu, upacara hanya dilaksanakan secara asal-asalan saja.

Tak ingin itu terulang, akhirnya pada saat kopi morning, ia tegaskan kepada seluruh SKPD, agar para Kepala Dinas harus hadir, kecuali ada hal-hal mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. “Malahan kepada pihak panitia, Bupati meminta panitia langsung meminta kepada SKPD untuk mengirimkan utusannya.

“Karena saya mau, pada waktu upacara HUT RI, banyak yang hadir. Dan Alhamdulillah, pada saat upacara tadi, banyak yang hadir dan mulai pada tertib pelaksanaannya. Bahkan Dandim, pada saat gladi resik ikut hadir, untuk meninjau secara langsung persiapannya. Karena mereka melihat ada keinginan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan upacara, sebenar-benar layaknya sebuah upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi,”jelasnya.

Ditambahkannya lagi, bahwa kita juga patut bersyukur, ternyata pihak Legislatif juga mendukung program yang dilakukan pemerintah daerah dengan banyak hadirnya anggota dan semua unsur pimpinan DPRD. Yang akhirnya bisa menunjukkan, inilah yang namanya Pemerintah.

Laporan: Kamiriluddin

Sambut Mahasiswa IKIP-PGRI Pontianak

Bupati Ingatkan Pengabdian pada Masyarakat Sukadana-RK. Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid menyambut baik kegiatan KKM-PPL Terpadu mahasiswa dan mahasiswi IKIPPGRI Pontianak di Kabupaten Kayong Utara. Kepala Daerah yang sangat konsen dalam memajukan dunia pendidikan ini memberikan pesan-pesan khusus kepada para mahasiswa yang akan mengakhiri studinya di kampus.

Pesannya itu disampaikan Bupati H Hildi Hamidsaat acara KKM-PPL Terpadu MahasiswaMahasiswi IKIP-PGRI Pontianak di gedung pertemuan Bank Kalbar Cabang Sukadana, belum lama ini. Pesannya yang utama adalah,

pengabdian kepada masyarakat.

Dihadapan perwakilian mahasiswa tersebut, Bupati yang sukses menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis di daerahnya itu menyebutkan bahwa masyarakat saat ini sedang menghadapi berbagai kesulitan seperti ekonomi dan pengangguran karena meningkatnya biaya hidup, inflasi dan daya saing produk sehingga melemahkan daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah telah meluncurkan beberapa program diantaranya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang telah

di mulai sejak beberapa tahun lalu. Karena itu menurutnya, mahasiswa harus bijak dalam mengotimalkan potensi yang ada di daerah ini seperti lahan tidur serta tenaga produktif yang dapat digerakkan, dan terdapat juga sejumlah ketrampilan yang diwarisi pendahulu sebelumnya perlu di modifikasi sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hildi menitipan pesan pada mahasiswa agar semuanya menjadi pemikiran dan dapat di implementasikan dalam program aksi lapangan antara lain seperti merumuskan perencanaan bersama masyarakat setempat dibawah naungan lembaga

pemberdayaan masyarakat, dan rumusan tersebut merupakan pencerminan dari pemecahan permasalahan yang di hadapi, kemudia dalam permasalahan sosial ekonomi dapat dimodifikasi dengan meningkatkan ketrampilan yang di punyai masyarakat serta mengenalkan IPTEK. Pesan Bupati selanjutnya adalah agar para mahasiswa berkontribusi bagi sekolah, masyarakat dan kabupaten. Ikhlas dalam melaksnakan kegiatan KKM-PPL di sekolah dan masyarakat, menjaga nama baik kampus maupun kabupaten.

Berikutnya, Bupati berpesan agar menjadi pedoman dan contoh

siswa di sekolah maupun di masyarakat, serta selalu menjadi yang terdepan dalam melaksanakan pendidikan.

Selain itu, Ia juga berpesan agar tetap semangat dalam mengajarkan pendidikan dimanapun berada. Memberikan kehangatan dalam bermasyarakat melalui kegiatan KKM-PPL. Tak lupa pula, Bupati Hildi berpesan agar mahasiswa yang melaksanakan kegiatan di Kayong Utara berprestasi dalam hal apapun dalam rangka membantu kemajuan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara. “Laksanakan hal-hal positif dalam kegiatan KKM-PPL di masyarakat,” tutupnya. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun

Rabu, 19 Agustus 2015

12

Jelang Pilkada Melawi 9 Desember 2015

Laboh Ju HUT RI Ke-70 Kasdam Buka Turnamen Volly Piala Danki

SERVIS PERTAMA, PERTAMA, Kasdam XII/Tanjungpura Brigjend TNI Arif Martono melakukan servis pertama sebagai pertanda dimulainya turmanen volley Piala Danki.

Nanga Pinoh-RK. Meski harus mengumpulkan dana dari para donator dan masyarakat, pemuda Desa Paal tetap semangat untuk melaksanakan niat memeriahkan HUT RI ke-70.

Inisiatif untuk mekaksanakan beberapa perlombaan itu mendapat respon yang baik dari masyarakat. Bahkan ketika dilaksanakan, masyarakat dari desa lainnya yang ada di Nanga Pinoh ikut berpartisipasi menjadi peserta.

Ketua Panitia, Aris Sandi mengatakan, perlombaan yang diadakan saat ini tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada dukungan dari warga desa sendiri. “Sudah barang tentu saya ucapkan terima kasih kepada para donator yang telah berpartisipasi. Begitu juga masyarakat yang hadir menonton dan menjadi peserta,” ucap Aris Sandi ditemui di sela-sela lomba panjat pinang, Senin (17/8).

Aris Sandi menyebut, beberapa perlombaan yang dilaksanakan, yakni panjat pinang, tarik tambang, bola dangdut, gaplek atau domino dan yang terakhir tarik koin dari buah.

“Nah pelaksanaannya sudah dimulai dari tanggal 15 Agustus kemarin, berakhir hari ini senin,” ucapnya.

Perlombaan yang diadakan tersebut terihat meriah dan menarik perhatian masyarakat untuk menonton. Sekurangnya ada sekitar ratusan penonton yang singgah untuk menyaksikan perlombaan yang digelar di samping Jalan M. Nawawi di Desa Paal. Bahkan, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat macet.

Dengan adanya perlombaan tersebut, bekas Kepala Desa Paal, Saparni Atot mengatakan, dirinya sangat bangga dengan para pemuda yang ada di Desa Paal. Meskipun tidak ada kegiatan atau perlombaan khusus yang dibuat dari pemerintah desa. Namun inisiatif dan se-

mangat pemuda Desa Paal ini tidak melemah.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa terus dilaksanakan lagi dan bisa lebih meriah lagi.

Sebab momen kemerdekaan seperti ini mesti dimeriahi. Paling tidak dimulai dari semangat para pemuda-pemuda untuk melaksanakan kegiatan perlombaan-perlombaan,” ucapnya.

Tak hanya di Desa Paal saja, di Desa Kenual juga merayakan HUT RI dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Seperti panjat pinang, gaplek putra, lomba karung, lomba junjung air serta lomba makan kerupuk. Hiburan seperti ini dilaksanakan setiap tahun di Desa Kenual, Dusun Gelora Juang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

Antusias serta partisipasi masyarakat tak kalah semangat dengan masyarakat di Desa Paal.

Tak hanya dari Desa Kenual saja, bahkan dari desa lainnya juga ikut berpartisipasi menjadi peserta dalam perlombaan tersebut.

Sama halnya kegiatan ini juga dilaksanakan atas partisipasi masyarakat. Tanpa adanya sponsor khusus. Namun tak mematahkan semangat para pemuda di Desa Kenual untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan dana yang dikumpulkan dari swadaya masyarakat.

“Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan HUT RI ke-70 di Desa Kenual. Semoga kegiatan ini memperkokoh persatuan di Kabupaten Melawi, pada umumnya di Desa Kenual. Kegiatan kami ini sudah dimulai sejak tanggal 13 Agustus dan berakhir tanggal 17 Agustus kemarin,” ucap Ketua RT 04, Dusun Gelora Juang, Neni.

Neni mengharapkan, ke depan akan melaksanakan kegiatan serupa yang lebih meriah lagi. “Kegiatan ini untuk mempersatukan persaudaraan antarsesama warga Desa Kenual,” harapnya. (aji)

MABT Kabupaten Melawi Netral Nanga Pinoh-RK. Setelah beberapa lembaga organisasi kemasyarakatan menyatakan sikapnya, kini giliran Majelis Adat Budaya Tionghua (MABT) Kabupaten Melawi menyatakan sikap politik. Ketua MABT Kabupaten Melawi, Taufik menegaskan bahwa pihaknya bersikap netral dalam Pilkada di Kabupaten Melawi 9 Desember mendatang.

“Di dalam AD/ART kami tidak diperbolehkan untuk berpolitik. Jadi secara lembaga kami netral,” tegas Taufik, belum lama ini.

Oleh karena itu, Taufik mengimbau

kepada seluruh pengurus dan anggota MABT Kabupaten Melawi supaya bersikap netral. Namun dirinya tidak melarang jika secara individu ada yang ingin menjadi simpatisan dari salah satu pasangan calon kepala daerah.

“Jika secara pribadi mau jadi pendukung siapapun silahkan. Asalkan jangan bawa nama lembaga,” lugasnya.

Taufik mengimbau, pengurus maupun anggota MABT Kabupaten Melawi supaya jangan sesekali membawa isu sara dalam Pilkada Melawi. Sebab sangat berpotensi memecah belah masyarakat Melawi.

“Jangan membawa isu sara dan jangan memojokan serta menghujat pasangan calon. Jangan juga mengintimidasi kawan lain,” tegasnya.

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat, yang mana pemilihan tersebut bukanlah memilih suku, agama, ras dan budaya. Namun di dalam Pilkada itu memilih pemimpin Melawi ke depan tanpa memandang suku agama.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Desa Paal dan Kenual Meriah Nanga Pinoh-RK. Di sela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang, Kasdam XII/Tanjungpura, Brigjend TNI Arif Martono menyempatkan diri membuka Turnamen Bola Volly Piala Danki di Lapangan Kompi Nanga Pinoh.

Kegiatan tersebut dihadiri pula Bupati Melawi, Firman Muntaco, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono, Dandim 1205 STG, Letkol. Inf. Moch Sulistiono serta sejumlah perwira TNI di Kabupaten Sintang.

Pembukaan turnamen volly tersebut, Kasdam berkesempatan melakukan servis pertama sebagai tanda dimulainya pertandingan volly putra-putri. Selain itu Kasdam juga menyerahkan bola volly secara simbolis kepada Danki A Yonif 642 Kapuas, Nanga Pinoh, Lettu Suyadi.

Kasdam mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung dengan berbagai even olahraga yang diselenggarakan. Sebab hal ini sebagai bentuk kedekatan antara TNI dan masyarakat maka tidak heran Kodam XII/Tanjungpura juga menggelar kegiatan serupa di beberapa daerah di Kalbar.

Arif mengharapkan, kegiatan serupa bisa dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mencari bibit bertalenta, khususnya di bidang olahraga volly. Dengan demikian mereka bisa tampil di kancah yang lebih tinggi.

Menurut Kasdam, Kodam sendiri juga menggelar kegiatan olahraga dalam menyambut momen HUT RI yang dirangkai dengan HUT TNI. Diantaranya, kejurda sepatu roda dan turnamen sepakbola yang diikuti oleh berbagai kabupaten/ kota di Kalbar.

“Untuk pertandingan sepakbola kebetulan sudah selesai. Yang berhasil menjadi juara adalah Kabupaten Sanggau, sedangkan yang kedua dari Kabupaten Landak,” paparnya. (Ira)

PANJAT PINANG PINANG,, salah satu kegiatan di Desa Paal yang cukup meriah dan ditonton ratusan masyarakat di Desa Paal dan sekitarnya.

Sintang Raya

Pembangunan Jalan Perbatasan Rp1,4 T Jantoh Kita

Televisi Kabel Belum Diawasi Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang belum mempunyai regulasi atas keberadaan Televisi Kabel. Padahal bisa menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah.

“Belum ada Perda soal Televisi Kabel. Berapa banyak perusahaan Televisi Kabel yang beroperasi di Sintang, kita juga tidak tahu. Karena, belum ada yang melapor,” kata Hatta, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sintang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Hatta mengungkapkan, hingga kini belum ada perusahaan Televisi Kabel yang berkoordinasi dengan Dishubkominfo, walaupunnya pelanggannya sudah banyak di Sintang. “Kita juga baru. Dulu hanya fokus atas kewenangan perhubungan. Kini ditambah menjadi komunikasi dan informasi,” katanya.

Lantaran tidak mempunyai Perda, Hatta mengaku tidak bisa berbuat banyak atas keberadaan Televisi Kabel. Pengawasan juga belum dapat dilakukan. Terlebih untuk penarikan retribusinya.

Sementara itu, warga Sintang sudah ramai yang berlangganan Televisi Kabel. Setiap bulan harus membayar kepada perusahaan penyedia Televisi Kabel. Sistem pembayarannya, petugas perusahaan yang datang langsung ke rumah pelanggannya Salah seorang pelanggan Televisi Kabel di Sintang Kota, Riska mengaku membayar Rp50 ribu per bulan “Jika berlangganan banyak channel bisa ditonton. Baik stasiun dalam maupun luar negeri,” katanya.

Hal senada diungkapan waga Menyurai, Lia Oktarina. Ia mengaku sudah lebih satu tahun berlangganan Televisi Kabel. “Kita memang bayar setiap bulan. Tapi channel yang didapat juga banyak,” katanya.

(Adx)

Salah satu ruas jalan perbatasan Sintang. IST/NET

Sintang-RK. Pembangunan jalan dari Sintang ke kawasan perbatasan negara sudah masuk dalam perencanaan di Pemerintah Pusat. Dana yang dibutuhan untuk membangun jalan sepanjang 226 kilometer itu mencapai Rp1,4 Triliun.

“Pembangunan Jalan Sintang-Sungai Kelik itu masih dalam tahap perencanaan,” kata Murjani Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang

ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Murjani mengaku sudah mengusulkan secara tertulis ke Kementeriaan PU dan Perumahan Rakyat, terkait peningkatan status Jalan Sintang-Sungai Kelik menjadi Jalan Strategis Nasional.

“Besar harapan kalau sudah menjadi Jalan Strategis Nasional untuk kembali naik menjadi Jalan Nasional. Mengingat jalan tersebut merupakan akses menuju kawasan

perbatasan,” papar Murjani.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Sintang, Kartiyus mengatakan, percepatan pembangunan kawasan perbatasan kini mendapat perhatian cukup serius dari Pemerintah Pusat. Pembangunan jalan perbatasan kini juga sedang berlangsung.

Kartiyus merinci, beberapa ruas sepanjang jalan Sintang-Sungai Kelik sebagian sedang pengaspalan. Kemudian penim-

bunan batu serta pelebaran. Pengerjaan juga melibatkan TNI dari Satuan Zipur.

Dia mengungkapkan, jalan menuju perbatasan yang dibangun TNI sepanjang 60 kilometer dengan lebar 25 meter. “Dengan jalan yang kian membaik, memberi kemudahan warga perbatasan ke kota Sintang,” kata Kartiyus.

Pada 2015, tambah Kartiyus, pengaspalan ruas jalan perbatasan sepanjang 5,3 kilometer, dengan pagu anggaran sekira Rp54 Miliar. Kemudian pembangunan jalan untuk penimbunan batu dianggarkan sepanjang 8,6 kilometer. “Semua dibiayai APBN,” ungkapnya.

Kartiyus mengatakan, warga perbatasan amat mendukung pembangunan jalan yang sedang berlangsung. Walaupun banyak areal pemukiman yang dikorbankan tanpa ganti rugi. “Kita terus berika pemahaman kepada masyarakat terkait hal ini,” katanya.

Ia menambahkan, sepenuhnya pembangunan di perbatasan tanpa kendala. Kecuali dari Kelik-Jasa, karena statusnya masih kawasan hutan. “Kita sudah mengirim surat untuk pengusulan agar dikeluarkan dari status kawasan hutan. Kalau tidak, tetap sulit dibangun,” kata Kartiyus.

Reporter: Acmad Munandar Editor: Mordiadi

Pemkab Terus Dorong Warga Tanam Pajale

Milton Crosby panen padi di Desa Kebong Kelam Permai, Selasa (18/8). ACHMAD MUNANDAR

Sintang. RK. Dalam upaya menyukseskan swasembada pangan dan menyejahterakan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang terus mendorong petani untuk menanam Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale).

“Saya harapkan lahan pertanian mampu menghasilkan Pajale. Meskipun terkendala musim kemarau dan datangnya hama walang sangit, saya minta petani jangan sampai putus asa,” kata Drs Milton Crosby, Bupati Sintang saat Panen Pagi di Desa Kebong Kelam Permai, Selasa (18/8).

Milton mengharapkan penanaman Pajale dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Sintang, terutama di Kecamatan Kelam Permah yang diharapkan menjadi lumbung pangan di Sintang, Dia memastikan, Pemkab Sintang akan memberikan fasilitas penunjang untuk peningkatan produktivitas Pajale tersebut, tentunya sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Saya harap jangan berkecil hati (bagi

yang belum dapat fasilitas penunjang, red) karena secara teknis, khusus alat-alat pertanian akan diberikan secara bertahap,” kata Milton.

Sementara itu, Kepala Desa Kebong, Duman bersyukur bisa melaksanakan program tanam padi, khususnya pada Kelompok Tani Cahaya Harapan. “Semoga Kelompok Tani Cahaya Harapan setiap tahunnya bisa menjadi contoh teladan bagi kelompok tani lainnya. Kami juga sudah mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

Dia mengungkapkan, hasil panen di desanya untuk padi varietas Inpago 7 mencapai 4,27 ton per hektar, varietas Hipari Sidemuk 6,4 ton per hektar dan varietas Ciherang 6,2 ton per hektar.

Tetapi, tambah dia, saat ini kelompok tani di desanya dihadapkan pada beberapa kendala. Di antaranya pada musim kemarau, tanah menjadi kering, air berkurang dan terdapat hama walang sangit yang mengganggu produktivitas padi. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Rakyat Kalbar

Rabu, 19 Agustus 2015

13

Dugaan Malapraktek di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau

Dewan Dukung Keluarga Korban Malapraktik Lapor Polisi

Laka Lantas yang terjadi di Kecamatan Mentebah tewaskan tiga orang. ist

Motor Vs Motor, Tiga Nyawa Melayang Putussibau-RK. Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di Jalan Lintas Selatan, Desa Tanjung Intan, Kecamatan Mentebah antarsepeda motor yang berlawanan arah menewaskan dua penumpang dan satu penumpang.

“Kejadian Jumat (14/8) antara Jupiter MX dengan X Raider. Keduanya sama-sama membonceng. Tiga orang meninggal dunia, seorangnya lagi patah tulang,” kata AKP Magdalena Anita Sitinjak, Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Anita menjelaskan, salah seorang pengendara sepeda motor tewas tidak membawa surat kelengkapan kendaraan bermotor. “Pengendara X Rider ada SIM C. Namun tidak membawa STNK. Kemudian pengendara Jupiter MX tidak ada STNK dan SIM C,” terangnya.

Menurut Anita, Lakalantas yang menewaskan tiga orang itu karena pengendara menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. “Padahal jalan di situ lurus. Pengendara pakai helm, bayangkan bisa remuk,” katanya.

Anita mengungkapkan, kawasan Lintas Selatan memang rawan Lakalantas, karena jalur arus perdagangan. Ditambah rambu-rambu jalan yang masih minim. “Imbauan kepada pengendara untuk mengutamakan keselamatan sudah dilakukan melalui Polsek setempat,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, Anita akan memanggil seluruh Polsek untuk mengikuti penyuluhan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (PTKP) Lakalantas. Sehingga semua anggota Polsek di wilayah Polres Kapuas Hulu bisa olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Anita mengaku, saat ini pihaknya baru memiliki beberapa unit Lantas, yakni Polsek Badau, Silat dan Bunut. “Tapi kita berusaha memaksimalkan apa yang kita punya. Keberadaan Unit Lantas sangat membantu dalam olah TKP,” katanya. (aRm)

Putussibau-RK. Dugaan malapraktik operasi caesar terhadap dua pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Achmad Diponegoro Putussibau membuat DPRD Kapuas Hulu gerah dan mendukung keluarga korban untuk melaporkannya ke penegak hukum.

“Kita sangat menyayangkan meninggalnya Syarifah Nur Aini beberapa hari lalu, diduga karena kelalaian pihak rumah sakit,” kata Nurjannah Aini, Anggota DPRD Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Selasa (18/8).

Babok–sapaan Nurjannah Aini– mendapatkan informasi bahwa terdapat dua kasus dugaan malapraktik di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. Tetapi belm mendengar langsung dari dari pihak terkait. “Kami belum mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan dan RSUD tentang peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu belakangan ini,” katanya.

Kendati belum mendengar langsung

informasi dugaan malapraktik tersebut, Babok memastikan, akan terus mencari data yang valid untuk mengetahui kasus yang sebenarnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukannya, dengan menanyakan langsung kepada Direktru RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. “Direkturnya mengatakan dari pihak rumah sakit akan melakukan penelitian obat yang dipakai. Dan obat yang ada pun sudah dikirim ke Pontianak.

Saat ini, katanya pihak rumah sakit sedang menunggu hasil pemeriksaan obat yang dikirim kemarin,” ungkap Babok.

Jika nantinya, kata Babok, RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau terbukti melakukan malapraktik atau lalai, hal tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Kita siap mendampingi pasien atau keluarga pasien yang merasa dirugikan,” ucapnya.

Menurut Babok, pelayanan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau memang

Nurjannah Aini

masih di bawah standar, masih banyak kekurana yang harus dibenahi, mulai dari tenaga medis hingga peralatannya. “Kalau bisa rumah sakit untuk tenaga ahlinya

harus mencari yang benar-benar ahli di bidangnya, jangan merangkap jabatan” ujarnya.

Legislator dari Fraksi Kebangkitan Nasdem DPRD Kapuas Hulu ini menilai, operasi caesar di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau dengan rumah sakit di luar Kapuas Hulu jelas jauh berbeda.

Babok mengaku pernah menjalani operasi caesar hingga dua kali, tetapi di rumah sakit di luar Kapuas Hulu. “Rumah sakit di luar Kapuas Hulu teliti luar biasa, kalau kita masih jauhlah,” ungkapnya.

Menurutnya, kendati pihak keluarga pasien menyerahkan segala prosesnya kepada dokter, bukan berarti dokter dapat bekerja semau-maunya. “Karena ini menyangkut nyawa seseorang, jangan pernah coba-coba, harus memang ahlinya,” tegas Babok.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Realisasi PAD Kapuas Hulu 159,84 Persen Putussibau-RK. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2014 mencapai sekitar Rp49,8 Miliar atau 159,84 persen. Penyumbang terbesarnya dari pajak daerah sekitar Rp23,5 Miliar.

“Kenaikan realisasi ini dikarenakan beberapa perusahaan mengajukan hak guna usaha perkebunan sawit. Kemudian penyumbang lainnya adalah pajak galian Golongan C yang juga dikenakan pada perusahaan,” jelas Marius Marcellus TJ SH MM Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu saat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) FraksiFraksi DPRD Kapuas Hulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2014, Selasa (18/8) pagi.

Sedangkan retribusi daerah,

Pj Bupati Marius Marcellus TJ SH MM memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kapuas Hulu. Arman Hairiadi

ungkap Marcellus mencapai sekitar Rp 21,5 Miliar. Penyumbang terbesarnya dari pelayanan kesehatan, perbandingan realisasinya terhadap anggaran 199,9 persen.

“Dalam pendapatan retribusi ini ada juga dana kapitasi JKN sekitar Rp7,9 Miliar,” kata Marcellus.

Berkaitan dengan belanja modal tanah, pagu setelah perubahan sekitar Rp1 Miliar, terdiri atas be-

lanja modal tanah pada Sekretariat Daerah (Setda) Rp996,9 Juta, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp20 Juta. “Namun realisasinya nihil,” ungkap Marcellus.

Sementara penyertaan modal yang dianggarkan sekitar Rp18,5 Miliar hanya terealisasi Rp12 miliar atau 64,93 persen. Ini dikarenakan modal untuk PD Uncak Kapuas sekitar Rp3,8 Miliar tidak

dapat terealisasi, lantaran badan hukumnya belum terbentuk sebagai perseroan terbatas.

Lalu pernyertaan modal terhadap PDAM yang setelah perubahan teranggarkan sekitar Rp3,9 Miliar masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp1,9 Miliar.

“Demikian pula penyertaan modal pada PT Jamkrida sebesar Rp875 Juta tidak dapat terealisasikan,” ungkap Marcellus.

Sehubungan dengan anggaran pembayaran pokok utang sekitar Rp16,1 Miliar masih tersisa sekitar Rp118,1 Juta. Sisa tersebut merupakan saldo utang retensi dari pengerjaan konstruksi sampai per 31 Desember 2014, yang tidak ada klaim pengajuan pembayaran dari pihak ketiga, sehingga masih tersisa di kas daerah. “Untuk hal ini, SKPD terkait sudah konfirmasi

kepada pihak ketiga terkait, untuk memastikan pengklaiman dana tersebut,” jelas Marcellus.

Dalam pemanfaatan APBD 2014 terdapat penghematan belanja lebih dari Rp74 Milyar. Dana tersebut merupakan penghematan dari belanja operasi, belanja tidak terduga, serta tambahan dari belanja modal yang tidak terealisasi dan pengembalian sisa kontrak kegiatan belanja modal.

“Penghematan belanja sekitar Rp74,9 Miliar. Keseluruhannya terdiri dari belanja operasi sekitar Rp69,1 Miliar, penghematan belanja tak terduga sekitar Rp2,4 Miliar, belanja modal tidak terealisasi secara keuangan sekitar Rp3, 4 Miliar dan pengembalian sisa kontrak kegiatan belanja modal ke kas daerah sekitar Rp8 Juta,” papar Marcellus. (aRm)

Bumi Daranante Promosikan Potensi Daerah

Apai Ji Ongah

Pameran Pembangunan Digelar

Ilustrasi/Ist Ilustrasi/ist

52 Napi Dapat Remisi 10 Orang Langsung Bebas Sanggau-RK. Sebanyak 52 orang narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sanggau, pada perayaan HUT RI ke-70 kemarin mendapatkan remisi dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Dari 52 orang tersebut empat di antaranya langsung bebas “Ini remisi umum, mereka yang bebas adalah kasus tindak pidana ringan seperti pencurian dan penyeludupan gula illegal,” kata Kepala Rutan Kelas IIB Sanggau, Darwis Syam saat ditemui di kantornya, Selasa (18/8).

Darwis menambahkan, selain mendapat remisi umum, Napi juga ada yang mendapatkan remisi dasawarsa yang diberikan setiap 10 tahun sekali. Dari 85 yang diusukan, yang di setujui ada 75 orang yang mendapatkan remisi dasawarsa, enam diantaranya langsung bebas.

“Jadi totalnya ada 10 orang totalnya yang bebas.

Ada juga yang kita usulkan belum turun karena yang berhak mengeluarkan SK itu Direktorat Jendral Pemasyarakatan, termasuk pada kasus tindak pidana korupsi juga kita usulkan,” ujar Darwis.

Darwis menjelaskan, khusus untuk kasus tindak pidana korupsi dan narkoba yang hukumannya di atas lima tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 99 kewenangannya berada di Direktorat Jendral Pemasyarakat.

“Nanti disetujui atau tidak, itu kewenangan di Direktorat Jendral Pemasyarakatan,” terang Darwis.

Jika tindak pidana umum, lanjut Darwis bisa langsung ke Kemenkum HAM, tetapi jika tindak pidana khusus harus melalui Kantor Wilayah dan dari Kantor Wilayah baru diteruskan ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (KiA)

Sanggau-RK. Memeriahkan HUT RI yang ke-70, Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menyelenggarakan pameran pembangunan daerah yang dilaksanakan selama lima hari, mulai Selasa (18/8) sampai Sabtu (22/8).

Kegiatan pameran yang juga dirangkai dengan hiburan rakyat, olahraga dan permainan rakyat ini dilaksanakan di Komplek Perkantoran Semboja Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas, Selasa (18/8). Ketua panitia pameran pembangunan yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, A.L Leysandri menyampaikan kegiatan ini diselenggerakan berdasarkan surat keputusan Bupati Sanggau nomor 248 tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan hari ke-70 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Sanggau.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini menurut Sekda adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat hasil nyata dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, serta masyarakat Kabupaten Sanggau dalam membangun Kabupaten Sanggau. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat terhadap program Pemerintah yang telah dilaksanakan, sedang ataupun yang akan dilak-

Usai membuka acara pameran pembangunan, Bupati menyempatkan diri menari bersama. kiram akbar

sanakan.

“Kegiatan ini juga sebagai ajang promosi bagi kalangan dunia usaha guna meningkatkan volume dan nilai pemasaran produk mereka dan sekaligus kegiatan ini juga sebagai ajang apresiasi seni guna meningkatkan kreatifitas para seniman dan budayawan daerah serta meningatkan kunjungan wisata di Kabupaten Sanggau,” katanya.

Ia juga menyampaikan, kegiatan ini diikuti sebanyak 96 peserta yang terdiri dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lima unit kerja instansi vertical yaitu Polres Sanggau, Kodim 1204 dan Kompi Sanggau, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau, Kantor Imigrasi Kelas

II Sanggau dan BNNK Sanggau.

Selain itu, ada empat BUMN yang juga ikut serta yaitu PT. PLN (Persero) Cabang Sanggau, PT.Aneka Tambang (Persero. tbk), PT. ICA, BPJS Kesehatan dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dan terakhir Bank Kalbar Cabang Sanggau dan BRI Cabang Sanggau, PKK, GOW, DWP, Dekranasda Kabupaten Sanggau, Orari lokal Sanggau dan DPP PDKS Sanggau serta mahasiswa KKN Mahasiswa dari UGM dan PD. Meteor Motor serta empat UKM. Kegiatan hiburan rakyat, lanjut Leysandri meliputi lomba lagu daerah Doleng Donado, lomba tari latar doleng donado, lomba lagu dandut goyang dumang

dan lomba tari latar goyang dumang dan lomba Big Beatiful Mom atau disingkat BBM, penampilan parody, penampilan sanggar multi etnis dan malam hiburan. Untuk memeriahkan malam peringatan HUT RI ke-70 di Kabupaten Sanggau ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan olahraga dan permainan rakyat yaitu gerak jalan 4 KM, 5 KM, 8 KM dan 17 KM yang diikuti pelajar SD/SMP dan SMA. Selain itu, juga diselenggarakan lomba panjat pinang, lomba dangdut, lomba lari karung dan lomba makan kerupuk.

Sementara itu, Bupati Sanggau, Paolus Hadi sangat menyambut baik kegiatan ini.

Saat membuka secara resmi pameran pembangunan, Paolus Hadi menyampaikan bahwa dipilihnya Komplek Perkantoran Semboja memang disengaja karena Pemerintah Daerah ingin menjadikan komplek yang juga dikenal Taman Sabang Merah itu diperkuat karena sudah ada perkantoran yang dibangun Pemerintah Daerah. Selain itu, komplek ini juga terdapat hutan kota, tempat perkemahan pramuka, alun-alun Sanggau, dan direncanakan pula dibangun kantor Bupati yang baru.

“Banyak cita-cita kita di tempat ini. Jalan ini nanti kita dorong paling tidak ada dua jalur meskipun masih banyak kendala yang

dihadapi, terutama soal lahan, soal kemampuan daerah tetapi kita rancang sudah tembus ke Sanggau Permai meskipun jalannya belum maksimal. Kedepan memang Sanggau harus punya tempat-tempat umum seperti ini,” kata Bupati.

Bupati berharap, melalui kegiatan ini, seluruh peserta bisa menunjukan kreativas dan hasil karyanya kepada masyarakat.

Pameran ini sebelumnya juga pernah diadakan, akan tetapi Bupati tidak ingin kegiatan pameran hanya bersifat seremonial belaka.

“Kalau kita bisa menampilkan informasi-informasi yang menarik saya yakin orang akan melihat bahwa Sanggau memiliki potensi. Banyak cerita ketika kita memamerkan produk kita ke luar Sanggau, ketika ada orang datang menawarkan produk ini, bisa tidak kita buat sekian banyak, mulai stress, akhirnya apa yang terjadi, pulang ke Sanggau si itu jak yang dipamer, termasuk bibit ini, benarkan orang Sanggau yang buat ni,” kata Bupati.

Sebagai Kepala Daerah, untuk mewujud Sanggau lebih baik, Bupati tentu tidak bisa sendiri.

“Makanya gotong royong itu penting, tidak bisa Bupati bekerja sendiri kalau tidak didukung masyarakat,” tuturnya.

Laporan: Kiram Akbar

Bangun Pasar Lelang Karet Sanggau-RK. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sanggau, Sumadi Haryoko mengaku telah membuat beberapa terobosan dalam upaya meningkatkan harga jual karet para petani, di antaranya membangun pasar lelang karet di kecamatan Parindu.

“Hal itu untuk meningkatkan kualitas karet dimana karet yang

dihasilkan diolah dengan baik dan memenuhi standar Kalau Kadar Karet Keringnya (K3). Kami juga telah membuat kampung pembibitan di tiga kecamatan Batang Tarang, Beduai dan Senunuk,” ungkapnya.

Dikatakannya, menurunnya harga jual karet dipasarakan dikarenakan harga pasar di tingkat dunia. Dimana yang menopang

harga karet internasional sebelumnya hanya tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand.

Sementara sekarang vietnam sudah bergerak dan tahun depan India juga akan bergerak untuk memproduksi karet. Artinya produksi karet semakin meningkat dan harganya pun akan jatuh di pasaran.

“Penyebabnya Amerika su-

dah memproses karet sintetis (karet hasil daur ulang) dimana kualitasnya baik dan harga jualnya juga murah. Sehingga permintaan pasar terhadap karet alam jumlahnya sedikit akhirnya terjadi penurunan harga jual karet,” paparnya.

Menurutnya jika para petani mau bisa menahan harga jual karet yang sekarang mulai dari

harga Rp6000, Rp6500 dan Rp7000 dengan terus mempertahankan kualitas produksi karet.

“Kalau kita sabar menunggunya tinggi juga harga karet. Yang selop ketebalan karet 2 atau 1.5 cm. Memenuhi K3 untuk yang 95 persen harganya Rp.18 ribu sedangkan yang 65 persen harganya Rp.15 ribu,” terangnya.

(KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Rabu, 19 Agustus 2015

14

Memo Direktur PTPN XIII Bikin Gerah Apkasindo Ngabang-RK. Adanya memo yang dikeluarkan Direktur Produksi PTPN XIII yang ditujukan kepada General Manajer Daerah Kalimantan Barat (DKB) II pada 7 Agustus 2015 lalu, membuat gerah Ketua Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Landak, Klemen Apui.

Pasalnya, pada memo tersebut, Direktur Produksi PTPN XIII meminta General Manajer DKB II yang meliputi Ngabang, Parindu dan Kembayan membeli Tandan Buah Segar (TBS) pihak III periode bulan Agustus 2015 dengan harga Rp1.100,00/Kg dengan indeks K 75,04 persen untuk umur tanaman produktif 10 sampai 20 tahun.

Pihak Direktur Produksi PTPN XIII beralasan hal ini sehubungan dengan kondisi perusahaan yang masih dalam krisis. Kemudian, trend harga jual CPO dan inti sawit saat ini di pasar terus menurun, sehingga kemampuan daya beli TBS oleh perusahaan sangat terbatas yang harus mempertimbangkan beberapa aspek situasi pasar dan efisiensi guna mengendalikan kerugian perusahaan.

Menurut Ketua Apkasindo Landak, Klemen

Apui, kalau memang memo itu benar dari Direksi PTPN XIII, Apkasindo Landak tidak menerima dengan isi memo tersebut.

“Sebab hal ini sudah bertentangang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun,” ujarnya, Selasa (18/8) di Ngabang.

Ia menilai, memo dari Direktur Produksi PTPN XIII tersebut berlaku secara sepihak dikarenakan hanya diperuntukan bagi DKB II. “Apa yang menjadi dasar hukumnya dia (Direktur Produksi PTPN XIII,red) berani menetapkan agar DKB II membeli TBS usia 10-20 tahun dengan harga Rp. 1.100,00/Kg dengan indeks K sama dengan 75,04 persen?

Padahal indeks K ditetapkan oleh tim di tingkat kabupaten,” katanya.

Ia menambahkan, memo tersebut tidak ada hubungan dengan kalimat kemampuan daya beli TBS oleh perusahaan sangat terba-

Injeh Karaja Indonesia Harus Hadir di Landak

Adrianus Asia Sidot. A

NTONIUS

Ngabang-RK. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, meminta seluruh elemen masyarakat untuk semangat berkerja keras. Peringatan HUT RI ke-70 tahun di kabupaten Landak, mengandung arti berkerja dan berkerja agar lebih keras lagi.

“Karena tuntutan masyarakat semakin komplek, tuntutan

masyarakat semakin beragam, ini harus direspon untuk membuktikan bahwa negara hadir dan Indonesia ada di Landak ini,” kata bupati, Senin (17/8).

Dikatakannya, masyarakat di Landak, sudah merasakan dan menikmati pembangunan yang ada selama ini. “Karena itu saya minta kepada semua aparatur, kemerdekaan ke 70 ini harus di maknai dengan kerja keras dengan sungguhsungguh dengan jujur dengan iklas,” pintanya.

Selain itu, Adrianus juga berpesan, seluruh elemen masyarakat mewaspadai gejala-gejala ekstremis, teroris, bahkan kemunculan kembali PKI di wilayahnya. Hal ini harus diantisipasi secara dini.

“Apabila masyarakat mengetahui gejala-gejala ini, ia minta masyarakat segera melaporkan ke pihak yang berwajib yang terdekat. Jangan dibiarkan gejala itu berlarut hingga menimbulkan masalah besar,” pesan bupati. (ius)

Balai Betomu Jaga Nama Baik PPI Sekadau Sekadau-RK. Sebanyak 33 anggota Paskibra Sekadau yang bertugas mengibarkan bendera pada upacara bendera 17 Agustus lalu resmi dikembalikan ke orang tuanya, kemarin. Proses pengembalian yang dilangsungkan di Mess Pemkab Sekadau dirangkai dengan pengukuhan mereka menjadi Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Sekadau 2015.

Pelepasan dan pengukuhan dihadiri para orang tua PPI dan Kepala Seksi Pemuda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sekadau, Abang Bustami SIP mewakili Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora Sekadau, P Onem. Dalam kesempatan itu, Bustami berpesan dengan PPI yang baru saja dikukuhkan untuk menjaga nama baik almamater.

“Jaga sopan santun dan sikap. Jangan mencoreng nama baik almamater dengan tindakan yang tidak senonoh,” kata Bustami.

Menurut Bustami, PPI Sekadau sukses menjalankan tugasnya sebagai Paskibra saat upacar bendara 17 Agustus lalu. “Mereka tidak membuat kesalahan dalam penyelenggaraan upacara tersebut,” imbuhnya.

Bustami meyakini, gemilangnya penampilan dari PPI tidak lepas dari peran serta para orang tua dan pelatih yang sudah memberikan pelatihan secara matang. Ia berharap apa yang sudah didapatkan dalam latihan itu, baik mental maupun fisik bisa terus ditingkatkan.

“Atas nama Dinas, kita juga berterimakasih kepada jajaran pelatih dari TNI dan Polri, PPI, para orang tua dan adik-adik sekalian atas apa yang sudah dilakukan untuk daerah dan Paskibra Sekadau. Kita juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan latihan ada kekurangan,” tukas Bustami.

Ahong, salah seorang anggota PPI Sekadau juga mengaku bangga dengan penampilan PPI 2015 yang sempurna. “Mereka bisa tampil baik. Mudah-mudahan tahun depannya juga demikian,” imbuh Ahong. (bdu)

Pelepasan PPI Sekadau. A

BDU SYUKRI

tas dan seterusnya seperti yang tertera dalam memo itu. “Kita ada tim penetapan harga TBS yang terdiri dari Pemprov, Pemkab/kota, dinas provinsi kabupaten/kota, perusahaan perkebunan, wakil pekebun dan instansi terkait lainnya. Jadi, tidak bisa semena-mena menetapkan harga TBS,” terangnya.

Sementara tugas dari tim tersebut di antaranya menentukan dan merumuskan harga TBS, mengusulkan indeks K kepada gubernur dan memantau besaran Indeks K. “Jadi, tidak bisa Direktur Produksi PTPN 13 menetapkan harga TBS semau-maunya,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Landak ini.

Klemen meminta pertanggungjawaban Direktur Produksi PTPN XIII dengan adanya memo itu. Apalagi untuk saat ini saja harga TBS sudah dibeli seharga Rp800-Rp600/Kg di kelompok petani yang ada kontrak dengan PTPN XIII akibat dari memo tersebut.

“Memo ini jelas bisa mengadu domba petani. Kalau tidak segera diverifikasi, pada saat gajian nanti tentu akan menimbulkan keributan. Memo inipun sama saja menolak pihak ke tiga secara halus,” tegasnya.

Apui mengharapkan Direktur Produksi PTPN XIII dalam melakukan pembelian dan pengolahan TBS produksi pekebun yang bukan hasil produksi kebun sendiri dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

“Peraturan itu antara lain melalui kerjasama kemitraan pengolahan yang dibuat secara tertulis dan mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian juga kepada pabrik kelapa sawit tidak semau-maunya membeli harga TBS petani,” pintanya.

Ia menambahkan, hal ini dalam rangka memberikan perlindungan untuk memperoleh harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun dan menghindari adanya persaingan yang tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit.

“Kemudian, menjamin ketersediaan bahan baku, memberikan perlindungan pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan di Landak,” tutupnya.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Klemen Apui . A

NTONIUS

Kegiatan HUT RI Resmi Ditutup Ngabang-RK. Rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 70 tahun 2015 di lingkungan RT 15 dusun Martalaya desa Raja kecamatan Ngabang, Senin malam (17/8) resmi ditutup oleh Kepala Desa Raja, Zulkarnain di lapangan olahraga RT 15.

Pada malam penutupan itu dilakukan juga pembagian hadiah kepada para pemenang lomba HUT RI di lingkungan RT 15 yang disertai dengan hujan doorprize dari para donatur kepada masyarakat dan panitia pelaksana kegiatan.

Menurut ketua panitia pelaksana HUT RI di lingkungan RT 15, Devi Zulkarnain mengatakan, perlombaan kegiatan HUT RI dilakukan selama dua hari yakni Sabtu (15/8) hingga Senin (17/8) lalu.

“Kegiatan lomba yang digelar yakni, panjat pinang, tarik tambang, bawa klereng memakai sendok, makan kerupuk, remi box, bola dangdut pakai sarung, suami gendong istri, balap karung, gigit uang didalam jeruk, memasukan paku kebotol dan kaki gajah,” ujar Devi ditemui usai penutupan rangkaian kegiatan HUT RI. Dikatakannya, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut diantaranya yakni, mempererat tali silahturahmi diantara sesama warga RT 15 Dusun Martalaya Desa Raja. (ius)

Lomba menggigit uang dalam jeruk salah satu kegiatan perlombaan peringatan HUT RI dilingkungan RT 15 Dusun Martalaya Desa Raja Kecamatan Ngabang. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Pj Bupati Sekadau Ultimatum PNS ‘Warung Kopi’

Moses Heramanus Munsin. A

BDU SYUKRI

Sekadau-RK. Pj Bupati Sekadau, Drs Moses Hermanus Munsin MH mengingatkan jajaran PNS di Sekadau untuk disiplin dalam bekerja. Ia tidak ingin melihat ada PNS yang nongkrong diwarung kopi saat jam kerja.

“Saya tak mau melihat ada PNS nongkrong di warung kopi saat jam kerja,” kata Munsin dalam sambutannya pada acara Ramah Tamah Purna Tugas Bupati dan Wakil Bupati Seka-

dau Periode 2010-2015 di aula lantai II kantor Bupati Sekadau, kemarin.

Munsin berharap kebiajakannnya itu diikuti jajaran PNS di Sekadau. Ia juga berharap PNS mau memahaminya. “Terus terang itu lah salah satu kelemahan saya. Kalau di luar jam kerja, mau ngembun, silakan, tidak masalah,” kata Munsin sedikit bercanda.

Sebagai orang yang sudah ke-

sekarang. Karena itu ia mengingatkan agar PNS bekerja dengan sungguh-sungguh dengan menghindari santai di warung kopi saat jam kerja.

“Bekerjalah dengan sungguhsungguh. Kita ini melayani masyarakat. Jadi harus memberikan pelayanan yang maksimal,” tukasnya.

nyang menjadi birokrat, Munsin berharap tidak ada PNS yang mengakal-ngakali dirinya terkait masalah kedisiplinan ini. Ia memastikan akan mengetahui jika ada PNS yang mencoba-coba mengakalinya.

“Jadi jangan ngakal saya. Saya juga biasa ngakal, tapi yang masuk akal,” tegasnya.

Sebagai pemimpin di Sekadau, Munsin ingin agar kedepannya Sekadau bisa lebih maju dari

Reporter: Abdu Syukri Editor: Kiram Akbar

Ramah Tamah dengan Jajaran PNS Berlangsung Haru Sekadau-RK. Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar acara ramah tamah dengan mantan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Simon Petrus S Sos M Si dan Rupinus SH M Si, di aula lantai II kantor Bupati Sekadau, kemarin. Acara ramah tamah itu berlangsung penuh suasana haru.

Mantan Bupati Sekadau, Simon Petrus S Sos M Si beserta istri, Ny Scolastika Simon Petrus hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Sementara sang mantan wakilnya, Rupinus SH M Si beserta istri tidak hadir karena sedang dalam suasana berduka.

Tanggal 17 Agustus 2015 lalu, ibunda Rupinus, Paulina Punjong meninggal dunia di kampung halamannya, Desa Pantok, Kecamatan Nanga Taman dalam usia 103 tahun. Jenazahnya dikuburkan Selasa (18/8) kemarin.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 itu juga dihadiri Pejabat Bupati Sekadau, Drs Moses Hermanus Munsin MH. Ikut Hadir mendampingi Sekretaris Daerah

Istri mantan Bupati Sekadau, Ny Scolastika Simon Petrus tak kuasa menahan haru harus berpisah dengan jajaran PNS di Sekadau. Ia menitikkan air mata dan menangis disela ramah tamah dengan jajaran PNS di Aula lantai II kantor Bupati Sekadau, kemarin. A S BDU

Kabupaten Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM beserta istri, Ny Maria Yohanes Jhon, Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, perwakilan Kodim 1204 Sanggau, sejumlah anggota DPRD Sekadau, pimpinan SKPD, jajaran PNS dilingkungan Pemkab Sekadau, para kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

Suasana ramah-tamah awalnya berjalan santai dan penuh tawa.

Para undangan yang hadir pun larut dalam kebahagian bersama dengan para pejabat dan mantan pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Mantan Bupati Sekadau, Simon Petrus S Sos M Si pun diberikan kesempatan menyampaikan pesan

dan kesannya selama memimpin Sekadau. Bupati yang sudah dua periode bertugas itu pun menyampaikan apa yang menjadi kenangannya selama bertugas secara panjang lebar.

Selain Bupati, sejumlah tokoh adat dari etnis dayak dan melayu juga ikut menyampaikan kesannya terkait kepemimpinan mantan bupati Simon Petrus. Bahkan dalam kesempatan itu juga dilakukan acara penobatan mantan bupati sebagai tokoh dayak Sekadau.

Namun suasana kegembiraan itu berubah haru ketika memasuki sesi salaman. Sejumlah hadirin yang hadir secara bergiliran bersalaman langsung dengan mantan bupati Sekadau beserta istri.

Air mata pun tak terbendung.

Sejumlah PNS tampak menangis saat bersalaman dengan mantan bupati dan istri.

Raut kesedihan juga tampak dari wajah mantan Bupati Sekadau, Simon Petrus S Sos M Si. Meski sedikit lebih tegas menahan tangis, namun kedua matanya tampak berkaca-kaca. Mukanya juga terlihat memerah.

Sementara sang istri, justru ikut larut dalam kesedihan. Wanita yang akrab disapa Tika itu menangis. Air mata tak henti keluar dari kedua kelompak matanya.

“Haru harus berpisah,” kata Tika disela bersalaman dengan jajaran PNS yang hadir.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Sekadau, H Budi Mustika SKp MM mengaku

YUKRI

terharu harus berpisah dengan mantan bupati Sekadau beserta istri. “Beliau berdua sudha banyak member petuah kepada kami dalam membangun bidang kesehatan,” kata Budi.

Banyak jasa beliau berdua dalam membantu program Dinas Kesehatan dalam menyehatkan masyarakat Sekadau. “Keduanya sudah sering bersama kami keluar masuk kampung untuk melakukan pengobatan gratis dan lain-lain,” kenang Budi.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Sekadau, Handayani S Si Apt juga mengungkapkan keharuannya. “Kami bersama-sama melaksanakan program KB ke daerah-daerah dan lain-lain,” singkat Handayani. (bdu)

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Rabu, 19 Agustus 2015

BENGKAYANG

RAPBD Perubahan 2015 Tanpa Perubahan Signifikan

Awang Ishak

Singkawang-RK. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015.

Hanya dilakukan pergeseranpergeseran penggunaan anggaran.

“Tidak ada yang signifikan, hanya menggeser anggaran sebelumnya (APBD Murni 2015, red),” kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang ditemui usai Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70, Senin (17/8).

Pergeseran yang dimaksudkan Awang itu, misalnya dalam APBD Murni dialokasi untuk Program A, kemudian digeser ke Program B dalam RAPBD Perubahan 2015 yang akan diusulkan ke DPRD Kota Singkawang.

Tetapi Awang memastikan, pergeseran-pergeseran itu tidak akan terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Di antaranya bidang pendidikan dipoles lagi, di bidang kesehatan dilakukan penentukan 13 titik pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Selain itu, terdapat pula rencana pembangunan pasar-pasar tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). “PKL tidak perlu khawatir, akan kita carikan tempat strategis, tidak mungkin ditempatkan di Seluang,” seloroh Awang.

Dia memegang prinsip, pengusaha besar di Kota Singkawang ini diberi hati. Sedangkan pengusaha kecil difasilitasi.

“Jadi pedagang-pedagang kecil tidak perlu khawatir,” tegas Awang. (dik)

15

Soal Karnaval 17-an

Bukan Ditiadakan, Tetapi Digeser, Awang: Warga Jangan Kecewa Singkawang-RK. Sudah lama dinanti-nanti dan warga pun telah mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari, tetapi Karnaval Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70 yang ditunggu-tunggu ternyata digeser pelaksanaannya pada perayaan HUT Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang Oktober mendatang.

“Karnaval 17-an bukan ditiadakan, tetapi digeser pelaksanaannya pada hari lahirnya daerah otonom ini,” jelas Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang ditemui usai Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70, Senin (17/8).

Awang menjelaskan, digesernya pelaksanaan Karnaval 17-an itu bersamaan dengan Peringatan HUT Pemkot Singkawang, agar warga merasa memiliki daerah otonom ini.

Sehingga bersama-sama memperbaikinya.

“Warga jangan kecewa,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Syech Bandar MSi. Menurutnya, warga yang telah mempersiapkan diri

untuk mengikuti karnaval, hendaknya lebih mempersiapkan diri.

“Persiapannya yang telah dilakukan, jangan dirusak. Tetapi persiapkan lebih baik lagi untuk mengikuti Karnaval yang dilaksanakan bertepatan dengan HUT Pemkot Singkawang mendatang,” kata Bandar.

Untuk menjadi peserta Karnaval mendatang, Bandar mengharapkan tidak ada lagi yang menampilkan hantu-hantu, seperti pocong, kuntilanak dan lainnya. “Mereka itu kan tidak ikut berjuang. Tampilkan tentang perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan di Kota Singkawang,” harapnya.

Sementara itu, kendati sudah mengetahui kalau Karnaval 17-an akan digeser, tetap saja membuat warga kecewa. Lantaran even yang setiap tahun dilaksanakan pada HUT Kemerdekaan RI ini justru kali ini ditiadakan.

Kekecewaan tersebut di antaranya disampaikan mantan Anggota DPRD Kota Singkawang, Suganda Gani. “Kita sangat kecewa dengan tidak adanya karnaval memperingati

17 Agustus di Singkawang, mengapa tidak ada karnaval yang biasanya setiap tahun ada,” sesalnya.

Padahal, menurut Gani, Karnaval 17-an itu merupakan salah satu upaya untuk menanamkan jiwa patriotism dan nasionalisme kepada genarasi muda di Kota Amoy ini.

Menurut salah seorang penggagas lahirnya Pemkot Singkawang ini, jiwa patriotisme dan nasionalisme harus ditanamkan sejak dini.

Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang bernuasa kemerdekaan, salah satunya Karnaval 17-an.

Gani menilai, selain sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk memupuk jiwa patriotisme dan nasionalisme, Karnaval 17-an juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Karnaval ini sangat dirasakan para pedagang kecil, baik pedagang makanan, maupun minuman di sekitar rute karnaval,” katanya.

Ditiadakannya Karnaval 17-an ini, kata Gani, tentunya sangat dirasakan para pedagang.

“Mereka yang sudah menyiapkan dagangan-

nya dalam jumlah besar, tentunya kecewa.

Misalnya pedagang sate yang sudah mempersiapkan daging yang banyak, ternyata karnaval tidak ada, tentunya mereka rugi, bahan baku yang banyak dibelinya tentunya akan rusak,” paparnya.

Selain itu, ungkap Gani, anak-anak yang setiap tahun mempersiapkan perlengkapan untuk mengikuti karval, tentunya juga merasa kecewa. “Seperti anak saya yang sudah menghias sepedanya untuk ikut Karnaval. Sekarang dia kecewa. Tentunya anak-anak yang lainnya, atau bahkan masyarakat di Kota Singkawang merasa sangat kecewa,” katanya.

Gani tidak habis pikir, bagaimana Karnaval 17-an yang rutin dilaksanakan, tiba-tiba tidak dilaksanakan tahun ini. “Kalau memang tidak ada dana, kan bisa secara gotong royong, karena gotong royong merupakan roh bangsa Indonesia dan ini harus digalakkan,” ucapnya.

Laporan: Mordiadi

Yonif 641/Raider Singkawang Gelar Pameran Alutsista Singkawang-RK. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70 dan HUT-nya ke-50, Batalyon Infantri (Yonif ) 641/Raider Singkawang menggelar berbagai kegiatan, salah satunya Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Pada HUT Yonif 641/Raider 23 Agustus mendatang, ada stand pameran Alutsista TNI. Masyarakat bisa menggunakannya, seperti kendaraan pertempuran jarak dekat, rutenya akan kita atur,” kata Mayor (Inf) Ari Depria Maulana SSos, Komandan Yonif (Danyon) 641/Raider Singkawang ditemui di markasnya, Minggu (16/8).

Ari menjelaskan, rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-70 dan HUT Yonif 641/Raider ke-50 dimulai dengan Turnamen Volleyball “Danyon Cup” sejak 16 hingga 23 Agustus mendatang.

Danyon Cup ini diikuti 28 tim putra dan 15 tim putri dari Singkawang, Sambas dan Bengkayang (Singsayang). Finalnya bertepatan pada HUT Yonif 641/Raider Singkawang, 23 Agustus 2015.

Selain Pameran Alutsista TNI-AD dan Final Volleyball, di saat bersamaan juga digelar pengobatan massal. “Pengobatan massal ini kerjasama dengan Yayasan Budha Suci Singkawang.

Pendaftarnya sudah lebih 500 orang,” ungkap Ari. Selanjutnya, tambah Ari, juga digelar kegiatan sosial dalam bentuk Sembako Murah. “Masyarakat juga dapat menikmati Hiburan Rakyat, kita siapkan panggungnya. Semua kegiatan kita pusatkan di Markas Yonif 641/Raider,” tutupnya. (dik)

Ilustrasi.

NET

Tersangka Handtracktor Bebas Berkeliaran

Sintang-RK. Tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan handtracktor di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Sintang, sampai hari belum ditahan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang berdalih penahanan belum akan dilakukan, karena masih mengumpulkan barang bukti. “Pelaksanaan penahanan itu wewenang penyidik.

Sampai saat ini belum perlu dilakukan penahanan,” kata Riono Budi Santoso, Kepala Keja-

Ilustrasi.

NET

ksaan Negeri Sintang belum lama ini.

Kejaksaan sampai saat ini masih mengumpulkan barang bukti. Padahal Yohanes Nusantara, Ribinson dan Dimu Mochtar telah diperiksa sebagai tersangka. “Pemeriksaan sebagai tersangka sudah kami lakukan. Dan tiga-tiganya kooperatif datang,” kata Riono.

Riono yakin, meski tersangka tidak ditahan, ketiganya tidak akan kabur. Mengingat mereka (Yohanes Nusantara, Robinson dan Dimu

Mochtar) warga yang sudah lama tinggal dan menetap di Kabupaten Sintang. “Saya yakin tidak akan kabur lah. Keluarganya juga berada di sini,” katanya.

Riono memprediksi bakal ada tersangka baru dalam kasus tersebut. “Ya logikanya ada lagi,” imbuhnya.

Meski bakal akan ada tersangka baru, Riono enggan membeberkan nama-nama yang bakal ditetapkan tersangka. (adx)

Sambungan Nama Kasat Reskrim Dicatut menghubungi orang-orang yang kenal dengan dirinya via Short Message Service (SMS). Isi SMS tersebut, “saya dan anggota posisi sedang di Jkt bang, kemarin berangkat dari Pontianak, karena da urtusan di mabes Polri. Rncana kl tdk ada halangan bsk pagi akn merapat kembali ke Ptk. Ada harapan kami utk saat ini dpt kiranya dibntu utk tiket anggota bang. Atas perhatian nya sblmnya km segenap tim mngucpkn trimksh”. Pelaku yang mencatut nama Kasat Reskrim meminta bantuan tiket kepada salah satu calon korbannya.

Namun kolega Andi Yul ini tidak menghiraukan permintaan pelaku.

Bahkan teman Andi Yul itu membalas SMS pelaku tersebut. ‘Hehehe anda ini mau menipu sy ya, Andi Yul gak pernah minta2 seperti anda!, Anda ini pengemis ato penipu tengil !!, lagu lama bro !!!,’.

Atas pencatutan nama ini, Andi Yul mengimbau masyarakat untuk berhatihati. Dirinya tidak pernah meminta bantuan apapun.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya, jika memang

ada nomor telepon masuk ke nomor masyarakat. Baik itu melalui SMS maupun panggilan, kemudian dalam bicaranya memintai bantuan ini dan itu. Karena itu tidak benar,” imbau Kompol Andi Yul. Bahkan Andi Yul menegaskan, pelaku yang mencatut namanya tersebut sedang dalam penyelidikan jajarannya. “Kita juga sedang menyelidiki pencatut nama saya ini. Dan kita juga sedang melakukan pengejaran, siapa dibalik dalang ini semua,” tegasnya. (zrn)

Tiga Remaja Perkosa Gadis 19 Tahun Tebelian, Sintang, Senin (17/8) pukul 11.00.

Berselang beberapa jam setelah melampiaskan nafsunya, ketiga tersangka diciduk jajaran Reskrim Polres Sintang, setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban. “Korban diperkosa di rumah milik salah seorang tersangka,” kata AKP Syamsul Bakri, Kasat Reskrim Polres Sintang, kemarin.

Pemerkosaan yang dilakukan ketiga tersangka, bermula dari Bunga yang hendak mencari pekerjaan di Kota Sintang. Bunga mendatangi rumah tersangka IA, setelah dihubunginya. Bunga tak menyangka akan

diperkosa, karena Ia adalah teman SMP-nya.

Sesampainya di teras rumah, tersangka IA tiba-tiba menarik paksa Bunga sambil membawa tas korban.

Awalnya Bunga tidak mau mengikuti IA masuk ke dalam rumahnya. Karena tasnya dibawa ke dalam rumah, maka Bunga bermaksud mengambilnya.

“Korban tidak mengetahui, di dalam rumah ada dua tersangka lainnya,” ungkap Syamsul.

Tersangka IA langsung menarik Bunga ke dalam kamar, dan menutup pintu rumah. Bunga sempat melawan, namun tak sanggup. Tersangka IA langsung memperkosa Bunga yang

tak bisa lagi bergerak, karena tangan dan kakinya dipegang oleh FA dan FY. Setelah puas, giliran kedua rekannya yang memperkosa korban. “Setelah diperkosa, korban pergi ke rumah keluarganya dan memberitahukan kejadian yang menimpanya,” ujar Syamsul.

Polisi menyita barang bukti kejahatan ketiga pemerkosa itu. Diantaranya pakaian korban dan beberapa kain lap yang digunakan tersangka. Korban juga telah divisum dan dimintai keterangan.

“Tersangka dijerat pasal 285 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara,” tegas Kasat Reskrim. (adx)

Smartphone Dibawa Kabur “Awalnya tidak ada niat, tetapi saat melintas di Jalan Firdaus ada cowok berjalan sambil memegang handphone, kami pun memutar arah untuk menemui orang yang sedang jalan pagi itu,” kata Rd, putra salah seorang PNS di Disperindag Singkawang ditemui di Mapolres Singkawang, Senin (17/8).

Rd yang berhenti kelas satu SMA lantaran tidak dibelikan sepeda motor ini, meminjam sepeda motor abangnya untuk jalan-jalan. Dia pun mengajak teman ngumpulnya, Firda, warga Kelurahan Roban.

Dari kediamannya di Jalan Gunung Merapi (Amrat), Rd pun meluncur menjemput Firda. Keduanya pun berkeliling Kota Singkawang.

Ketika melintas di Jalan Firdaus 1, dia berpapasan dengan seorang pemuda yang sedang memainkan handphone. “Cowok itu jalan kaki bersama seorang anak kecil,” jelas Rd. Rd yang membonceng Firda pun langsung berbalik arah dan menghampiri korbannya. “Saya bilang, boleh meminjam handphone untuk menghubungi teman, karena handphone saya lowbatt,” ujar Rd. Tanpa berpikir panjang, korbannya itu mau saja memintajam handphone-nya. Hanya selang beberapa

menit, Rd dan Firda pun mengemba- ujarnya. likan handphone tersebut. “Sempat Saat kendaraan itu diketahui pedikembalikan dulu. Lalu dipinjam miliknya, ternyata sedang dipinjam lagi, lalu saya tancap gas,” kata Rd. adiknya, Rd yang masih dibawa Saat Rd tancap gas itu, hanya umur dan biasa ngumpul di Café terdengar suara samar-samar dari Mak Je. “Selanjutnya kita menuju pejalan kaki berteriak. “Kalian mau café yang dimaksud, dan kedua kemana, katanya karena takut orang pelaku ada di situ, langsung kita berdatangan, saya langsung saja, amankan,” kata Errie. tidak balik lagi,” ujarnya.

Kedua pelaku dijerat dengan Selanjutnya Rd dan Firda pergi ke Pasal 363 KUHP dengan ancaman tempatnya biasa berkumpul di Café hukuman maksimal 7 tahun penMak Je di belakang Mahkota Hotel jara. “Terhadap anak yang di bawah Singkawang. Tetapi sekitar pukul umur, tetap kita laksanakan diversi, 14.00 hari itu juga, keduanya diring- berkoordinasi dengan Bapas dan kus Sat Reskrim Polres Singkawang. orangtua. Tetapi tergantung korban, Sedangkan, Firda mengaku hanya kalau mencabut laporan bisa diversi, diajak Rd untuk jalan-jalan. Ketika tetapi karena ancaman hukumannya diajak untuk melarikan alat komu- maksimal tujuh tahun, tidak perlu nikasi tersebut, dia sempat menolak. diversi,” papar Errie. (dik) Sehingga sempat mengembalikannya. “Tetapi dipinjam lagi, lalu dia (sambil menunjuk Rd) langsung tanjap gas,” “Warga yang menangkap, kemukatanya. dian menyerahkan kepada anggota Sementara itu, AKBP Agus Sabhara yang sedang berpatroli di sana.

Triatmaja SH SIK melalui Ka- Kedua tersangka langsung dibawa ke sat Reskrim, AKP Kemas Zein Sat Reskrim Mapolresta Pontianak,” ujar Errie Limantara menjelaskan, Andi Yul. beberapa saat setelah kejadian Yd dan Gep dijerat pasal 365 KUHP itu, dia menerima laporan dari tentang tindak pidana pencurian dengan korban. “Kita pun langsung kekerasan. Ancaman hukumannya diatas melacaknya, melalui kend- lima tahun penjara. (zrn) aran yang digunakan pelaku,”

Residivis Bonyok

Rakyat Kalbar Rabu, 19 Agustus 2015

16

POTRET PERAYAAN HUT RI KE-70 DI SANGGAU Paolus Hadi SIP MSi Bupati Sanggau

Yohanes Ontot Wakil Bupati Sanggau

BUPATI SANGGAU, Paolus Hadi SIP MSi menyuapkan kue ulang tahun HUT RI ke-70 ke wartawan Harian Rakyat Kalbar.

BUPATI SANGGAU, Paolus Hadi SIP MSi menerima Piala Juara 1 Pangdam Cup yang diraih Tim Sepakbola Kabupaten Sanggau.

BUPATI SANGGAU, Paolus Hadi SIP MSi menjadi Inspektur Upacara HUT RI ke-70 di Halaman Kantor Bupati Sanggau.

BUPATI dan Wakil Bupati Sanggau bersama-sama meniup lilin di kue HUT RI ke-70.

P

ERAYAAN Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 di Halaman Kantor Bupati Sanggau berlangsung hikmat. Bupati Sanggau, Paolus Hadi SIP MSi memimpin langsung apel 17 Agustus tersebut.

Suasana perayaan HUT RI semakin meriah dengan pertunjukan seni yang mengangkat tema Balang Desa Melawan Penjajah. Pertunjukan yang melibatkan berbagai sanggar seni di Kabupaten Sanggau itu menceritakan perlawanan penduduk pribumi terhadap para penjajah. Sangat menarik!

Setelah itu, Bupati Paolus Hadi, Wakil Bupati Yohanes Ontot, beserta jajaran Forkompimda menuju Gedung Balai Betomu, menghadiri ramah tamah. Dalam sambutannya, Bupati menekankan mengenai semangat yang diusung dalam HUT RI ke-70 kali ini, Ayo Kerja .

PENGIBARAN Sang Saka Merah Putih saat upacara HUT RI ke-70.

BUPATI SANGGAU, Paolus Hadi SIP MSi menyematkan tanda jasa kepada pegawai yang telah berdedikasi selama 30 tahun.

Dalam acara tersebut, orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu juga memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pengabdiannya selama 30 tahun. Ia juga menerima piala dari Tim Sepakbola Kabupaten Sanggau yang sukses menyabet juara pertama di ajang Pangdam Cup XII. Baru kali ini, Kabupaten Sanggau bisa meraih juara pertama. Kita sangat bersyukur sekaligus mengapresiasi, katanya dengan bangga.

Bupati Sanggau Paolus Hadi bersama Wakil Bupati Yohanes Ontot mengiris kue ulang tahun Kemerdekaan RI ke-70 yang telah disiapkan panitia.

Setelah itu, menyuapkan kue ulang tahun kepada Forkompimda yang hadir, dan kepada perwakilan Persatuan Wartawan Sanggau (Pewarsa). (*)

BUPATI SANGGAU, Paolus Hadi SIP MSi menyerahkan penghargaan kepada pemain sepakbola terbaik di ajang Pangdap Cup.

BUPATI SANGGAU, Paolus Hadi SIP MSi pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makan Pahlawan Patriot Bangsa Sanggau (Christ TCG).

FOKOMPIMDA Sanggau saat menghadiri acara Ramahtamah di Gedung Balai Betomu usai apel HUT RI ke-70.

FOTO BERSAMA Forkompimda dan punggawa Tim Sepakbola Sanggau yang suskes merebut juara pertama di ajang Pangdam Cup.

PENYERAHAN bendera Merah Putih kepada Paskibra.

PAGELARAN Seni berjudul Balang Desa Melawan Penjajah yang digelar usai apel HUT RI ke-70 di Halaman Kantor Bupati Sanggau.

NARASI: KIRAM AKBAR

PASUKAN Pengibar Bendera Merah Putih memasuki lapangan upacara HUT RI ke-70.