20 Januari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Selasa, 20 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Masjid Raya Mujahidin Diresmikan Sampaikan Masalah Kalbar ke Presiden Pontianak-RK. Gubernur Cornelis akan menyampaikan berbagai persoalan di Kalbar kepada Presiden Jokowi hari ini. Tidak hanya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, masalah perbatasan, hutan lindung dan hutan produksi akan dikemukakan.

“Jadi semua persoalan yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu akan kita sampaikan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo,” katanya di Bandara Supadio kemarin. ”Sebaliknya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar akan saya urus sendri hingga tuntas,” sambungnya, ”Jika kita urus kewenangan pemerintah pusat, bisa masuk bui pula, kan jadi repot.”

Belum Tahu Agenda Pemprov Kalbar mengaku dalam menyambut kedatangan Presiden tidak ada melakukan persiapan apa-apa. Bahkan tidak tahu

Gubernur Cornelis dan Wali Kota Sutarmidji meninjau Masjid Raya Mujahidin, Senin (19/1) menjelang peresmian pagi ini oleh Presiden Joko Widodo. IST

Pontianak-RK. Hari ini, Selasa (20/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meresmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak di Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan.

Diperkirakan Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla beserta rombongan tiba di Masjid Mujahidin pada pukul 09.00. Panitia peresmian masjid terbesar di Kalbar itu, meliputi pemerintah Kota Pontianak dan Pemprov Kalbar telah mempersiapkan berbagai agenda dengan matang.

Ketua Umum pembangunan Masjid Raya Mujahidin, Dr Oesman Sapta Oedang (OSO) menegaskan, tidak ada perubahan nama, tetap Masjid Raya Mujahidin. Pembangunan yang menggunakan Halaman 7

FOTO: DESKA IRNANSYAFARA

Pilkada Serentak Enam Kabupaten Mei, Grand Opening Singkawang Grandmall Biaya per Daerah Rp15-20 Miliar SOFT OPENINGRT A HYPERM ARI 21 JANU 2015

Pontianak-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar memastikan enam kabupaten di Kalbar akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun ini. Sebagai penyelenggara, KPU sudah membuat tiga rancangan peraturan.

“Kalau untuk persiapan dari sisi penyelenggara dapat dikatakan siap, karena

Empat Kecamatan di Sanggau Direndam Banjir

BPBD dan Dinsosnaker Sulit Salurkan Bantuan

KPU dari jajaran tertinggi sudah membuat tiga rancangan peraturan, yaitu program jadwal, pencalonan dan pemutakhiran data pemilih,” ungkap Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty SH MH ditemui Rakyat Kalbar, Senin (19/1).

Artinya, dari sisi regulasi untuk persiapan Halaman 6

Halaman 6

Umi Rifdiyawaty

Sanggau-RK. Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Sanggau, Vicky L Putra mengaku kesulitan menyalurkan bantuan korban banjir di Kecamatan Kembayan dan Beduai sejak Sabtu (17/1) lalu. Ketinggian air mencapai 50 hingga 80 centimeter.

Halaman 7

KPK Garap Saksi Perdana Kasus Budi Gunawan

Semua Elemen Jangan Hambat KPK Singkawang Grandmall. MORDIADI-RK

Singkawang. Akhirnya Kota Singkawang punya pusat perbelanjaan terbesar, Singkawang Grandmall, yang didahului oleh soft opening Hypermart, 21 Januari 2015. Mall juga dilengkapi dengan hotel berlantai 12.

“Grand Opening-nya Mei mendatang. Tetapi sudah ada tenant yang launching, seperti Hypermart pada 21 Januari (besok, red),” tutur Ranggaraini, Markom Singkawang Grandmall ditemui di ruang kerjanya, Senin (19/1).

Halaman 7

Jakarta-RK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawali pemeriksaan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan, dengan memeriksa Irjen (Purn) Syahtria Sitepu, bekas Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Senin (19/1).

Syahtria yang mengenakan jaket hitam meninggalkan gedung KPK pukul 19.20, diperlukan keterangannya untuk dugaan penerimaan gratifikasi tersangka. Ia menolak menjawab wartawan. ”Saya capek sekali,

PRESIDEN DIMBAU BERI AKSES PEMERIKSAAN BG saya capek. Tolong tanya ke penyidiklah biar bagus,” katanya sebelum masuk mobil Toyota Yaris warna perak dan langsung meninggalkan gedung KPK. Syahtria satu dari empat orang yang dicegah KPK terkait kasus Budi Gunawan.

Kemarin itu KPK juga menjadwalkan

Andry Soe @soeandry Besok Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertandang ke Provinsi Kalbar. Sempatkan melihat Dapur NKRI di perbatasan Kalbar ya Pak Presiden...

Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd Bukan Plt tapi melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Kapolri. Kalau bgt sama aja dg Plt. Kok bukan ya? >> klik! www.rkonline.id

Andrinof A Chaniago @andrinof_a_ch @tando0ri: Tata krama di atas kepentingan nasional?

Perlu revolusi mental dikalangan diplomat @kritik_us @ hazpohan @M4ngU5il

pemanggilan dua orang saksi kasus Budi Gunawan. Mereka adalah, dosen utama STIK Lemdikpol Kombes Ibnu Isticha dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Prastowo. Sampai tadi malam, keduanya tak hadir.

Beri Akses KPK

Alam “Memaksa” Nganggur Tidak seorang pun di dunia ini yang bercita-cita menjadi pengangguran. Setiap orang, mulai dari yang tidak sekolah hingga lulusan universitas dengan sederet titel mentereng, ingin memiliki pekerjaan.

Di dunia ini, cukup banyak bidang pekerjaan yang tersedia. Mulai pekerjaan kasar hingga kantoran. Mulai dari pejabat Halaman 7

Sekretaris KWI Romo Edy Purwanto mengimbau seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya KPK memberantas korupsi. Diingatkannya, pemberantasan korupsi adalah misi suci yang harus disukseskan.

“Semua harus beri jalan lapang, terbuka kepada KPK. Dengan kata lain, jangan ada yang hambat agar penegakan hukum segera terwujud,” kata Romo Edy di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/1).

Halaman 6

Akad BG Tak Bisa Dibatalkan?

Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf mengatakan, secara hukum Komjen. Pol. Budi Gunawan sudah resmi menjadi Kapolri dengan diberikannya persetujuan DPR. Halaman 7

Asep Warlan Yusuf

Pendiri Kemfood dan Kemchick itu Telah Tiada

Selamat Jalan Bob Sadino

klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Semua elemen jangan hambat KPK -- Jadi kemane tuh kelompok kepentingan?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Lelaki teguh dengan senyum yang bagaikan tak pernah meninggalkan bibirnya, itu akhirnya pergi dengan kesan-kesan mendalam. Baik kesan legendaris dunia bisnis, maupun keteguhan hatinya membangun bisnisnya. Inilah pengusaha nyentrik yang disapa Om Bob, ogah pakai celana panjang selain celana pendek jeans.

“Beliau meninggal sekitar pukul 17.55, tadi (Senin,19/1) di RS Pondok Indah Jakarta. Om Bob meninggal di usia 76 tahun, sudah sakit dua bulan ini. Sudah menjalani perawatan di rumah sakit sekitar 2-3 minggu terakhir ini. Dia sudah tak sadar dan tidak bisa bicara, namun matanya sesekali masih terbuka,” ujar Zainal Abidin, salah seorang kerabatnya.

Berita meninggalnya Bob Sadino kemarin petang langsung menjadi topik hangat di media sosial. Di twitter, ungkapan duka terhatur bela sungkawa langsung ramai. Kebanyakan merasa kehilangan sosok yang menjadi inspirasi dunia usaha ini.

“My truly inspiration...RIP...,” tulis @TessaMaharani, tak berapa lama berita duka tersebut beredar. “Rest In Peace, Bob Sadino.

One of my inspiration,” sambung @ramatrooper.

Halaman 7

HARIAN

Iklan/ Langganan...

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Penyesuaian Harga Eceran & Langganan Mulai Januari 2015

*Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CM Y K

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 20 Januari 2015

2

Komjen. Pol. (Purn) Noegroho Djajoesman

Apapun Keputusan Presiden Tentang Budi Gunawan, Pasti Ada Dampaknya Penetapan status tersangka calon tunggal Kapolri, Komjen. Pol. Budi Gunawan (BG) oleh KPK berimplikasi luas. Selain terjadi perdebatan hukum dan politik, opini liar berkembang di masyarakat.

Namun sesungguhnya, menurut sesepuh Polri, Komjen. Pol. (Purn) Noegroho Djajoesman, permasalahan terbesar nanti terjadi pada saat Presiden Jokowi membuat keputusan. ”Apapun keputusan Presiden tetap ada dampaknya karena KPK sudah telanjur membentuk opini. KPK jangan main opini dan sok kuasalah. Apa motif KPK dibalik ini semua,” ujar bekas Kapolda Metro Jaya ini kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Inilah wawancara lengkap dengan Noegroho Djajoesman; +Kekisruhan terjadi pasca penetapan BG sebagai tersangka, pandangan Anda?

-Pernyataan Ketua KPK sangat mengejutkan, seperti petir di siang bolong. Kenapa status tersangka tersebut dimunculkan oleh KPK justru saat DPR (Komisi III) akan melaksanakan fit and proper test. Kalau memang ada indikasi dan unsur-unsur pembuktian sudah terpenuhi, mengapa tidak dari jauhjauh hari saja diungkapkan. Ada apa ini sebenarnya. Apa motif KPK dibalik ini semua.

+Bukankah KPK sudah memiliki dua alat bukti?

-Ya itu boleh-boleh saja. Saya orang bodoh tapi pernah di kepolisian. Setahu saya, setiap penyelidikan itu hanya dilakukan untuk menentukan apakah suatu persoalan yang dilaporkan tersebut mengandung unsur-unsur pidananya atau tidak. Penyelidikan adalah salah satu upaya untuk menentukan apakah suatu persoalan itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Baru setelah ada indikasi pidana yang jelas dan kuat, silahkan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap itulah baru dilakukan kegiatan penyidikan/pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi, bukti maupun yang bersangkutan sendiri. Bila mana hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti sudah mengarah dan memenuhi unsur, baru status saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Ini pengetahuan yang saya miliki. +Menurut Anda penetapan status tersangka cacat hukum?

-Saya tidak mengatakan cacat hukum atau tidak. Tetapi, apa yang ditetapkan oleh KPK ini aneh bagi saya. Lha wong belum dilakukan pemeriksaan saksi-saksi kok sudah bisa ditentukan seseorang menjadi tersangka.

Hanya didasarkan pada keyakinan dari dua

alat bukti. Apakah ini suatu metode baru dalam penanganan sebuah kasus korupsi?

Dulu saya tidak diajarkan seperti itu. +Maksud Anda, KPK bertindak politis?

-Saya tidak mau membuat analisa sendiri.

Saya serahkan penilaian ini terhadap masyarakat dengan pikiran dan hati yang jernih. +Ketua KPK menilai pemerintah salah menetapkan calon pejabat negara tanpa melibatkan KPK dan PPATK, pendapat Anda?

-Pelibatan KPK dan PPATK tidak diatur dalam Undang-undang bung. Semua itu adalah hak prerogatif Presiden. Penetapan oleh Presiden tersebut juga melibatkan Kompolnas. Jadi secara formal prosedural, Presiden telah melakukan langkah yang benar.

Bantah politis, Ketua KPK berdalih sudah mengingatkan bahwa BG masuk rapor merah saat Presiden Jokowi akan menyusun kabinet.

Rapor merah itu kan bukan produk hukum.

Sedangkan Polri melalui Bareskrim, pada 2010 menyatakan, kasus yang bersangkutan sudah clear dan tidak terbukti. Ini berarti Polri sudah melakukan langkah penyelidikan. Kalau Ketua KPK tetap berpegang kepada rapor merah tersebut, seharusnya dia menyatakan di depan publik juga

Rachmawati Soekarnoputri

Jakarta-RK. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) lahir dari UU 19/2006 menggantikan fungsi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang anggotanya diangkat oleh presiden.

“Anggota bisa dari kalangan manapun tetapi tidak boleh merangkap jabatan partai, pimpinan perusahaan atau LSM/swasta dan unsur kepatutan lainnya,” jelas politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri melalui pesan singkat, Senin (19/1).

Wantimpres haruslah berjiwa dan berwawasan negarawan, karena fungsinya memberi saran dan pertimbangan kepada presiden. Namun yang terpenting, lanjut Rachma, anggota Wantimpres bukan tersangka pidana dan rekam jejaknya dapat dikategorikan bersih serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, menurut dia, PPATK juga KPK harus bekerja keras melidik harta kekayaan seluruh anggota Wantimpres.

Seperti diketahui, dari sembilan anggota Wantimpres Jokowi yang telah dilantik siang tadi, dua diantaranya dikenal sebagai pengusaha.

“Salah satunya JD pernah menjadi pemilik kasino tempat perjudian, yang anggota parpol pendukung,” beber Rachma.

Dengan memasukkan JD di jajaran Wantimpres, menurut Rachma, sangat dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan antara pengusaha, partisan dan pejabat pemerintah (stateman).

“Ini menjadi preseden buruk ketatanegaraan Indonesia,” tegas Rachma. (rmol)

Mendagri Siap Revisi Perppu Pilkada Jakarta-RK. Komisi II DPR RI menggelar rapat pandangan fraksi membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

“Rapat kali ini adalah tentang pandangan fraksi, kemudian ada forum lobi, pandangan mini fraksi semua akan kita dengarkan. Kemudian mereka akan menjadwalkan segera di sidang paripurna, tapi kita tidak bisa ikut campur kapan waktunya,” ujar Mendagri, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).

Menurut Tjahjo, jika kelak Perppu itu disahkan menjadi undang-undang maka pihaknya siap menerima masukan untuk memperbaiki Perppu.

“Kami minta dulu ketegasan apakah diterima atau tidak di paripurna. Setelah paripurna memutuskan misalnya setuju, kami terbuka jika ada masukan dari sejumlah fraksi yang ingin memperbaiki Perppu supaya pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik,” harapnya. (rmol)

PERDANA INN FACILITIES : * * * * *

TV Cable 16CH Full AC Water Heater Free WIFI Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

+Apakah langkah KPK ini akan menyulut permasalahan dengan Polri?

-Saya berpendapat lebih jauh lagi, yaitu langkah-langkah KPK ini justru telah menciderai kewibawaan dan eksistensi dari Lembaga Kepresidenan. Atau dengan kata lain, KPK telah menampar muka Presiden di depan umum. Dan dampak lainnya, yang terkena adalah pihak DPR serta kepolisian.

Re-editing: Andry

Rakor Bencana Asap di Kalbar

Anggota Wantimpres Jokowi

Satu Diantaranya Pernah Usaha Judi

nama-nama lain seperti yang pernah dijanjikan dulu. Lagi pula, kalau KPK mendapat temuan baru, ya idealnya dan sesuai aturan, harus disampaikan kepada lembaga hukum yang pertama kali menangani, yakni Polri.

Sedangkan peranan KPK menjadi supervisi. Harus ada komunikasi dong diantara KPK dan Polri. Jangan main opini dan sok kuasa.

Presiden Jokowi Akan Formulasikan Masalah Asap Pontianak-RK. Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya di Provinsi Kalbar untuk melakukan pembahasan serta mengantisipasi bencana asap yang kerap menghiasi langit di kawasan ‘Bumi Borneo Barat’ setiap musim kemarau melanda. Demikian diungkapkan Gubernur Cornelis, di Bandara Soepadio Pontianak, Senin (19/1).

Gubernur Cornelis menambahkan, pihaknya saat ini sudah mempersiapkan ruang rakor untuk pembahasan serta mengantisipasi bencana asap di Kalbar.

“Ya, benar tadi itu adalah Menteri LHK RI, Siti Nurbaya. Kedatangan beliau di sini dalam rangka pembahasan persoalan bencana asap yang kerap terjadi di Kalbar sehingga menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat,” timpal Gubernur.

Bekas Bupati Landak itu menilai, sejauh ini pihaknya sangat fokus dalam mengantisipasi bencana asap di wilayah

Provinsi Kalbar. Namun, persoalan asap di Kalbar tetap saja masih menjadi PR pemerintah.

“Berbagai upaya sudah kita coba lakukan.

Hasilnya, setiap tahun Kalbar masih tetap mengalami bencana asap,” keluhnya.

Meskipun demikian, pihaknya masih bisa mengatasi persoalan bencana asap yang setiap tahun menyelimuti wilayah Provinsi Kalbar.

Secara terpisah, Ketua Rakor Bencana Asap Provinsi Kalbar, TTA. Nyarong mengatakan, rakor penanggulangan serta mengantisipasi bencana asap di Provinsi Kalbar akan dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri LHK RI, Siti Nurbaya.

Dalam rakor ini, sambung Nyarong, seluruh bupati/walikota yang ada di Kalbar diwajibkan hadir. Karena, ini pembahasan serta mengantisipasi bencana yang setiap

tahun menyelimuti Provinsi Kalbar.

“Tidak ada alasan bagi bupati/walikota tidak hadir dalam rakor ini. Mereka kepala daerah wajib hadir,” ingat Nyarong.

Nyarong berpendapat, sejauh ini penyebab terjadinya bencana asap di Provinsi Kalbar itu dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Karena ketika memasuki musim kemarau ada oknum yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan sehingga bencana asap menjadi persoalan pemerintah dalam menanganinya.

“Pada tahun 2014 lalu, Tim Satgas Gakkum telah mengamankan 9 pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. 9 pelaku yang diamankan itu berasal dari Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kabupaten Melawi,” paparnya.

Namun sangat disayangkan, kata dia, berdasarkan hasil penyedikan yang di-

lakukan terhadap 9 pelaku tersebut selalu terhambat oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan selalu mengembalikan berkas perkara ke-9 pelaku tersebut.

“Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan atau lahan dengan sengaja, baik kepolisian maupun polisi kehutanan selalu terhambat oleh pihak kejaksaan,” timpalnya.

Tak hanya itu, dirinya berharap dengan adanya rakor ini ada langkah-langkah tegas dan arahan dari Presiden untuk menangani persoalan asap yang setiap tahun terjadi di Kalbar.

“Kita berharap ada solusi yang diberikan sehingga bencana asap yang terjadi di Kalbar dapat diatasi dengan solusi yang tepat,” harapnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

BPN Harus Tentukan Kepemilikan yang Sah Polemik Sertifikat Ganda di Kota Pontianak Pontianak-RK. DPRD Kota Pontianak memfokuskan penyelesaian permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah yang sejauh ini banyak dilaporkan oleh masyarakat. Upaya pemanggilan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah dilakukan untuk menggali informasi atas kasus tersebut. Namun BPN masih melakukan inventarisir di internal mereka dalam penentuan pemilik sah atas sertifikat ganda yang dikeluarkan.

“Kita minta informasi dari BPN kaitan dengan banyaknya tumpang tindih sertifikat tanah atas komplain dari masyarakat. Serta ada tanah mereka yang belum mendapatkan sertifikat atau memiliki sertifikat lebih dari satu,” ucap Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi, Senin (19/1).

Yandi menjelaskan, pertemuan yang dilakukan bersama BPN dan PPK Kota Pontianak beberapa waktu lalu bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kenapa sertifikat yang dikeluarkan BPN bisa terjadi kegandaan.

Pasalnya secara wajar, BPN sudah memiliki data yang akurat terkait siapa kepemilikan tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu dinilainya sangat tidak wajar kalau terjadinya tumpang tindih sertifikat.

“Jadi kita termasuk juga ke bagian asset PPK Kota Pontianak, juga kita mintai informasi. Sebetulnya perte-

“

Kita juga menekankan pada BPN untuk segera menertibkan sertifikat ganda ini, mana yang sebenarnya asli atau pemilik sebenarnya, ini menjadi prioritas kita yang segera agar jangan sampai nantinya muncul persoalan baru

”

muan kemarin terkait apa yang menjadi penyebabnya?,” tanya Yandi.

Sejauh pertemuan berlangsung, Yandi menegaskan, sedikitnya sudah ada gambaran terkait kenapa sampai terjadi sertifikat ganda oleh BPN berdasarkan pemaparan di dalam pertemuan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan, ketegasan dan BPN agar menentukan pemilik sah yang sebanarnya guna menghindari perselisihan yang berkepanjangan atas sertifikat ganda yang sama-sama dimiliki oleh berbagai pihak.

“Kita sudah diberikan informasi dan gambaran hingga sampai munculnya sertifikat ganda. Kita juga menekankan pada BPN untuk segera menertibkan sertifikat ganda, mana yang sebenarnya asli atau pemilik sebenarnya. Ini menjadi prioritas kita dan supaya jangan sampai nantinya muncul persoalan baru,” tegasnya.

Yang menjadi persoalan, sambung Yandi, BPN masih dalam proses

Yandi

menyelidikan internal. Karena masa jabatan kepala BPN berpindah tangan dengan orang yang baru. Namun tetap saja pertanggungjawaban BPN turut dimintai. Lantaran sambil menunggu inventarisir di tubuh BPN itu sendiri.

“Karena beliau baru bertugas dan masih menginventarisir ke dalam.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan,” paparnya.

Karena masih menunggu keterangan lanjutan dari BPN, Komisi A DPRD Kota Pontianak mengharapkan, BPN untuk secepatnya mengatasi permasalahan ini. Jika perlu bersama-sama pihak terkait untuk mencarikan solusi terbaik atas sertifikat ganda tersebut.

“Kita masih menunggu dulu. Apakah nanti hasil investigasi internal BPN seperti apa dan akan kita koordinasikan serta kita lihat nanti. Baru dikaji terkait solusi apa yang akan kita berikan,” paparnya. (agn)

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro Sektor Perparkiran Potensi Besar Dongkrak PAD Kota Pontianak

Rakyat Kalbar

Selasa, 20 Januari 2015

Tahun 2015

Pemerintah Wajibkan Warga Punya Akta Kelahiran dan Kematian Pontianak-RK. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak menyatakan, pada tahun ini masyarakat Kota Pontianak wajib membuat akta kelahiran dan akta kematian.

“Hal ini wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

Akta kelahiran berguna untuk identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan. Sedangkan akta kematian dibuat guna memperjelas status ahli waris,” ujar Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Kota Pontianak, Suparma, Senin (19/1).

Setiap kelahiran, kata Suparma, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat.

Dengan kurun waktu 60 hari pasca kelarian tersebut. Laporan itu harus dilaporkan kepada petugas sesuai dengan domisili yang bersangkutan. ”Syaratnya, fotocopy Kartu Keluarga (KK). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua dan suami istri. Surat kelahiran dari Rumah Sakit (RS), klinik bersalin, bidan praktek. Surat keterangan kelahiran dari Lurah model F-2.02. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan yang sudah dilegalisir. Dan fotocopy KTP dua orang saksi yang sudah dilegalisir,” jelas Suparma.

Pria yang kerap disapa Parma ini mengatakan, pada 2010 ke bawah, masyarakat Kota Pontianak masih belum peduli terhadap pembuatan akte kelahiran. Namun seiring gencarnya Disdukcapil melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membuat akte kelahiran, barulah banyak yang mendaftarkan diri. ”Baik itu akta kelahiran maupun akta kematian. Berdasarkan Undangundang, Disdukcapil membuat MoU secara cepat ke rumah sakit yang ada di Pontianak. Kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Di sana kita sediakan fotocopy serta syaratsyarat terkait pembuatan akta,” papar Parma.

Parma menambahkan, Departemen Dalam Negeri mengharapkan, proses pembuatan akta kelahiran

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Hamyani mengatakan, dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, khususnya di bidang perparkiran diyakini akan memberikan sumbangsih besar terkait pemasukan serta pengoptimalan sektor ini. Pasalnya PAD tersebut bisa mencapai Rp2 miliar dalam setahun, Senin (19/1).

Melihat besar dan terakomodirnya sektor perparkiran untuk pemasukan PAD Kota Pontianak, dirinya optimis, Pemerintah Kota Pontianak mampu memaksimalkan potensi tersebut.

Yakni dengan cara yang baik dan pengelolaan yang dapat terpantau. Terbukti dengan pencapaiannya setiap tahun kurang dari dua miliar rupiah.

Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan di sektor tersebut sudah cukup serius bekerja sama dengan para juru parkir se-Kota Pontianak. Mulai dari lini pasar, pertokoan, warung kopi hingga pertokoan kecil. Namun yang menjadi permasalahan yang ditinjau sejauh ini apakah mereka sudah terdaftar atau belum di Dishubkominfo Kota Pontianak.

“Ini pekerjaan besar bagi Dishubkoinfo Kota Pontianak dan Dispenda untuk memantau dan memeriksa langsung ke lapangan. Apakah sudah terdaftar atau belum para juru parkir itu,” tegasnya.

Ia menjelaskan, mengenai tarif parkir yang sudah ditentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, yakni untuk kendaraan roda dua Rp1000 dan roda empat Rp2000. Tetapi masih saja terdapat juru parkir curang yang secara sepihak menaikkan tarif tanpa sepengetahuan dinas terkait. Hamyani menegaskan, perlu tindakan tegas dari dinasnya supaya jangan sampai hal itu dibiarkan dan akan menyebar. Yakni mewabahnya juri parkir yang menjalankan tugas sesuai aturan.

“Nanti menyebar dan yang lainnya menjadi terpengaruh, mereka mengira sudah ada kenaikan makanya perlu ada monitoring dan pembinaan terhadap juru parkir agar berlaku jujur serta tidak menaikkan harga semaunya,” paparnya.

Hamyani menambahkan, terkadang meski juru parkir menetapkan harga di atas yang ditentukan PONTIANAK pemerintah, masyarakat kurang mengerti dan mengambil langkah diam M E N G U C A P K A N saja. Padahal, menurutnya, masyarakat yang bisa saja mengadukan hal ini & ke pihak terkait karena ada pelanggaran lantaran secara jelas sudah diatur di dalam Perda Kota.

“Itu sudah tidak sesuai aturan, tetapi masyarakat kadang banyak yang tidak mau mempersoalkannya.

Dengan dalih palingan hanya seribu naiknya ketimbang melaporkan yang harus bertemu siapasiapa lagi nanti,” jelasnya.

Dirinya mengimbau, kepada seluruh masyarakat agar tidak meladeni para juru parkir nakal yang meAtas Peresmian Masjid Raya Mujahidin naikkan harga tidak sesuai Oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dengan ketentuan.

Di Pontianak, 20 Januari 2015 “Bayar saja Rp1000 dan jangan hiraukan kalau Tertanda, mereka minta Rp2000.

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA Itukan aturan, ya harus Rektor dijalani juru parkir itu sendiri,” lugasnya. (agn)

Civitas Akademika

Universitas Tanjungpura (Untan)

SELAMAT SUKSES

DESKA IRNANSYAFARA/RAKYAT KALBAR

Suparma.

dipercepat. Jadi, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani penduduk yang hendak membuat akta.

“Kesadaran masyarakat saat ini sudah cukup tinggi. Pembuatan akta orang yang baru lahir dan bagi yang sudah lama lahir juga sudah tumbuh kesadarannya. Akta kelahiran itu diperlukan untuk orang yang mau masuk sekolah. Dokumen akte itu sangat penting. Apalagi jika menyangkut masalah tanah,” timpalnya.

Suparma mengklaim, dari tahun

2010 hingga 2013, ada 92 persen penduduk dari target sasaran yang telah membuat akta kelahiran. Tahun ini, pihaknya masih gencar mengharapkan, masyarakat untuk membuat akta kelahiran dan akta kematian. ”Kami harus selektif, dulu mungkin istilahnya orang datang kepada dinas. Tetapi sekarang pihak dinas yang mendatangi masyarakat. Kabar baik untuk penduduk Kota Pontianak, sejak 4 Januari 2015, Disdukcapil sudah menerima pembuatan akta kelahiran di seluruh kelurahan Kota

Pontianak,” serunya.

Suparma berpandangan, saat ini penduduk sudah banyak yang membuat akta kematian. Apalagi diketahui banyak masalah yang menyangkut harta warisan. Untuk itu, penduduk diwajibkan membuatnya. ”Mungkin dulu dianggap tidak terlalu penting, tapi sekarang sangat penting. Akta kematian itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah harta warisan. Pada Januari tahun ini tercatat tiga banding satu.

Artinya pembuatan akta kelahiran dengan poin 3, kematian poin 1,” ujar pria berkacamata itu.

Dijelaskannya, akta kematian berguna untuk ahli waris setiap penduduk serta dapat memperjelas status dalam keluarga. Seperti seseorang apakah benar memiliki ikatan dalam keluarga atau tidak. ”Apalagi ada warisan yang menyangkut harta benda. Akta kematian yang menyatakan siapa ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia,” jelas Parma.

Suparma mengungkapkan, sekitar 56 persen penduduk Kota Pontianak telah membuat akta kematian dari sasaran kerja Disdukcapil. Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau pada instansi pelaksana. Paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. ”Kalau ada penduduk yang meninggal dunia kebanyakan tidak melapor. Ini yang membuat rumit.

Susahnya itu pada saat pemilu ketika penghitungan penduduk baru ketahuan jika ada penduduk yang meninggal. Nah itu yang menjadi kesusahan kami,” bebernya.

Suparma mengimbau, seluruh masyarakat atau penduduk Kota Pontianak diwajibkan membuat akta kelahiran dan kematian pada tahun ini. ”Ini semua demi kenyamanan serta kelancaran bagi bangsa,” ingat Suparma.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Pimpinan dan Anggota beserta Seluruh Staf Kesekretariatan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

M E N G U C A P K A N

Atas Diresmikan Masjid Raya Mujahidin Pontianak Masjid Kebanggaan Masyarakat Muslim Kalimantan Barat Oleh: Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo Di Pontianak, Selasa, 20 Januari 2015

Tertanda,

Satarudin, SH Ketua

Firdaus Zarin, S.Pd, M.Si

Heri Mustamin, SH

Alwy Almuthahar, S.Sos, M.Si

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Ade Halida Yafilus, S. Sos Sekretaris DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BESERTA SELURUH JAJARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SAMBAS

M E N G U C A P K A N

BESERTA SELURUH STAF SEKRETARIATAN M E N G U C A P K A N

SELAMAT& SUKSES

SELAMAT& SUKSES Atas Peresmian Masjid Raya Mujahidin Oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo Di Pontianak, 20 Januari 2015

Atas Peresmian Masjid Raya Mujahidin Oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo

Tertanda,

Di Pontianak, 20 Januari 2015

Ir. H. Arifidiar Ketua

Misni Safari, SP

Uray Guntur Saputra, SE

H Abubakar, S.Pd I

Dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPH

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Bupati

Ernawati SH Sekretaris DPRD

3

Tertanda,

Drs. H. Jamiat Akadol, M.Si, MH Sekda

DR. Pabali Musa, MAG Wakil Bupati

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

4

Selasa, 20 Januari 2015

Pontianak Utara dan Timur Merasa Dianaktirikan Ketimpangan Pembangunan Pantik Kecemburuan Sosial Pontianak-RK. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak terbilang stagnan. Buktinya hingga saat ini pembangunan di seantero ‘Bumi Khatulistiwa’ masih dirasakan belum merata. Apalagi pembangunan di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan bangunan serta terkesan dianaktirikan.

“Penataan ruang di Kota Pontianak saat ini sudah bagus dan baik, dari segi infrastruktur dan bangunannya. Kekurangan dan kelebihan sudah pasti ada. Hanya saja bagaimana Walikota Pontianak, Sutarmidji harus lebih bijak memberikan sumbangsih penataan terhadap 6 kecamatan yang ada,” tegas pengamat ekonomi Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Mansyur, baru-baru ini.

Mansyur berpendapat, Walikota Pontianak bukan tidak baik dalam memikirkan kemajuan Kota Pontianak, malah terbilang sangat baik. Namun yang mesti menjadi catatan Walikota Sutarmidji adalah bagaimana ketika suatu wilayah itu maju, dia harus membangun wilayah yang lain lagi supaya ikut maju dan seterusnya.

“Masyarakat yang bisa menilai maju tidaknya suatu wilayah, karena yang bersentuhan langsung dengan infrastruktur adalah masyarakat. Penduduk adalah akar rumput. Jadi rakyat di wilayah itu sendiri yang akan tahu bagaimana perkembangan ekonomisnya,” lugasnya.

Mansyur menyarankan, Walikota Sutarmidji harus memfokuskan pembanguan di titik atau wilayah yang belum tersentuh

VALAS

Senin, 19 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,423.92 14,651.03 3,562.39 3,377.03 9,555.22 12,675.00

10,314.02 14,502.88 3,524.01 3,343.01 9,458.81 12,549.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

pembangunan. Bukan berarti tidak sama sekali tersentuh, minimal yang belum baik harus lebih ditingkatkan lagi. Baik itu dari segi infrastruktur maupun perdagangan.

“Untuk memajukan ekonomi Kota Pontianak, Walikota harus bersikap adil terlebih dahulu. Jangan sampai pembangunan ekonomi hanya di satu titik saja, kalau hanya di satu titik masyarakat cenderung fokus di tempat itu. Dia tidak akan melihat wilayah lainnya,” papar Mansyur.

Mansyur menilai, jika pertumbuhan terus menerus berjalan secara tidak seimbang maka akan timbul dampak negatif di wilayah tersebut. Salah satunya ‘kecemburuan sosial’.

“Dampak yang paling buruk terhadap ketidakseimbangan adalah kecemburuan sosial.

Itu sudah pasti. Jangan salahkan penduduk

ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Wajar saja kalau ada istilah ibu tiri itu lebih kejam dari pada ibu kandung,” ucapnya.

Mansyur menambahkan, anggap saja Pontianak Utara dan Timur korban dari ibu tiri.

Padahal, sebagaimana diketahui dua wilayah tersebut merupakan anak dari Pemerintahan Kota Pontianak.

“Bisa-bisa masyarakat berpikir jika Pontianak Timur dan Utara tidak diperhatikan lebih baik dilepaskan saja ke kabupaten tetangga.

Ini bisa terjadi dalam opini penduduk. Kalau dua wilayah itu diperhatikan maka masyarakat akan bersyukur. Makanya dampak paling bahaya itu kecemburuan sosial kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga wajar kalau ada hal sepele di wilayah sana, diributkan menjadi besar,” sindirnya.

Sebagai contoh, kata Mansyur, wajar saja

Jakarta-RK. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Narmoko Prasmadji mengungkap, alasan mengapa kepiting dan lobster yang sedang bertelur amat diminati dan diburu oleh warga di Tiongkok.

Masyarakat di Tiongkok meyakini dengan mengkonsumsi lobster dan kepiting yang bertelur akan membuat mereka tambah sejahtera. “Makan lobster bertelur dan kepiting bertelur di sana, dipercaya akan menambah kekayaan,” ujar Narmoko, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (19/1).

Tak heran tingginya permintaan di Tiongkok membuat lobster dan kepiting bertelur banyak diekspor secara ilegal. Bahkan harga jual yang tinggi, tak membuat masyarakat Tiongkok keberatan untuk membelinya. Satu ekor lobster bertelur dihargai Rp 750.000 per kilogram, sedangkan kepiting bertelur Rp 150.000 per kilogram.

“Di Tiongkok kebanyakan lobster dan kepiting bertelur dijadikan bahan makanan siap saji. Ini (lobster bertelur dan kepiting bertelur) barang mewah di sana,” paparnya. (jpnn)

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Ilustrasi/Ist

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Sms Warga

Selama Januari 2015, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah mengalami penurunan sebanyak dua kali. Setelah sempat naik pada November 2014. Kebijakan ini membuat bingung masyarakat.

Mulai Senin (19/1), harga BBM jenis premium turun menjadi Rp 6.600 per liter dari sebelumnya Rp 7.600 per liter.

Sedangkan solar turun menjadi Rp 6.400 per liter, dari Rp 7.250 per liter. Jadi, harga BBM premium turun sebesar Rp 1.000 per liter, dan solar turun Rp 850 per liter.

Sebelumnya sejak 1 Januari, Pertamina resmi menurunkan harga bensin menjadi Rp 7.600 per liter, dan solar menjadi Rp 7.250 per liter. Setelah pada November 2014, pemerintah menetapkan harga BBM bersubsidi jenis premium Rp 8.500 per liter dan solar Rp 7.500 per liter.

Dalam skema baru, minyak tanah dan solar masuk dalam BBM tertentu bersubsidi, sedangkan premium RON 88 (premium) masuk dalam jenis BBM khusus penugasan dan BBM umum non subsidi.

Artinya, pemerintah menurunkan harga bensin sebesar Rp 900 per liter, sedangkan harga solar turun Rp 250 per liter.

Pemerintah memastikan setiap bulan akan mengevaluasi harga solar dan premium, mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dua bulan sebelumnya, periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Sedangkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 kilogram (Kg) turun menjadi Rp 129.000. Begitu pula harga semen khusus produksi BUMN turun Rp 3.000 per sak. Padahal, awal Januari pemerintah telah menaikkan harga gas elpiji 12 Kg sebesar Rp 1.500 per Kg. Sehingga harga jual di tingkat agen mencapai Rp 134.500.

Kini, presiden menurunkan harga sebesar Rp 5.700. Namun, kenyataan di lapangan gas elpiji 3 Kg justru semakin langka.

Bahkan harga di agen yang sebelumnya Rp 14.500 naik menjadi Rp 16.500 per tabung.

Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, ternyata tidak berdampak siginifikan pada harga barang di pasaran. Bahkan, harga kebutuhan pangan dan angkutan umum di beberapa daerah tidak bergeming. Menurut anda?

Rakyat Kalbar

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Di Tiongkok, Lobster dan Kepiting Bertelur Jadi Barang Mewah

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

apabila banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) merebut lahan. Karena lingkungan mereka tidak diperhatikan pemerintah dan menjadi suatu tempat perdagangan. Sekarang PKL malah dipindahakan ke tempat kurang layak, seperti PKL di Pasar Puring Dua. “Pasar itu ditempatkan di pojok wilayah.

Nah sementara masyarakat Kota Pontianak tidak menyentuh sekali tempat itu. Kenapa pemerintah tidak memanfaatkan terminal sebaik mungkin. Fungsikan itu sebagaimana terminal yang baik dan jadikan itu aset perekonomian. Kan hebat kalau seandainya di situ menjadi tempat perekonomian. Di situ juga tempat berdagang dan harus ditata dengan rapi. Jangan amburadul seperti saat ini,” ucap Mansyur.

Apa akan Terus Jika eksekusi pidana mati kepada 6 orang dieksekusi mati, tapi ingat di Indonesia ratusan bahkan ribuan kasus narkoba, apakah semua akan dieksekusi pidana mati untuk seterusnya, demi hukum dan keadilan.

081258383553 17-1-2015

19.49

Eksekusi Mati Sudah benar tindakan aparat penegak hukum Indonesia masa kini telah bisa mengeksekusi mati para cukong dan pengedar narkoba di negeri ini. Harusnya dibakar hiduphidup tanpa kecuali, termasuk para koruptor, ilegal logging/ perambah taman nasional/cagar alam/HL, ilegal fishing, ilegal mining/ PETI, kejahatan politik dan para gembong KKN di negeri ini sampai ke akar-akarnya tanpa kecuali.

Karena para pelaku kejahatan spektakuler tersebut telah memporak porandakan negara kita, serta menghancurkan generasi penerus bangsa terstruktur dan sistematis secara berkepanjangan seakan tak pernah berakhir.

Perlu diingat, eksekusi mati jangan tebang pilih, harga BBM turun, tapi harga sembako naik. Maju terus! Yang baik dan yang benar adalah yang baru lahir dan yang sudah mati.

Selain daripada itu adalah pengkhianat!, termasuklah diri aku sendiri. Ibrahim Myh. 081288673500 18-1-2015

Tanggapan Selamat pagi. Alhamdulillah harga BBM sudah turun sekarang. Kami tinggal tunggu kebijakan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalbar untuk menurunkan harga sembako. Atas perhatiannya terimakasih, untuk Equator maju terus. Pak Cik Kobar 085750053139 19-1-2015

18.24

Kemana Pejabat Indonesia hancur! Indonesia hebat..? Indonesia nomor 1 se-Asean, raja transaksi narkoba, kemana pejabat BNN! Makan xxi bxxa. Kalbar ada Kampung Beting, dan Sungai Pinyuh rawan narkoba, solusinya?

10.00

085245519512 19-1-2015

13.00

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Selasa, 20 Januari 2015

5

Bos Lion Air Tak Tahu Tugasnya di Wantimpres

Sikap

FPDIP dan PKB Masuk Pimpinan AKD DPR Jakarta-RK. Utusan Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menduduki posisi wakil ketua di alat kelengkapan dewan (AKD), di antaranya komisi II, IV, I, VIII dan Badan Anggaran.

Penambahan pimpinan komisi ini bagian dari kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, dalam revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “AKD dipilih dan dicalonkan oleh AKD tersebut. Kalau sudah diputuskan, sudah bisa langsung bekerja,” kata Wakil Ketua Agus Hermanto, usai melantik pimpinan-pimpinan komisi di DPR, Jakarta, Senin (19/1).

Politikus Partai Demokrat ini menyebutkan masih ada sejumlah AKD lain yang belum memilih wakil ketuanya. Begitu juga dari fraksi-fraksi yang tergabung di KIH, baru PDIP dan PKB yang mengisi jabatan pimpinan AKD. Sedangkan NasDem sejak awal menyatakan tidak menginginkan posisi pimpinan AKD. (jpnn)

Anggota DPR Sebut Menteri Rini Plinplan

Rusdi Kirana (tengah). .JPNN

Jakarta-RK. Direktur Utama PT. Lion Air Rusdi Kirana diangkat Presiden Joko Widodo menjadi anggota Wantimpres. Ia dilantik bersama delapan anggota wantimpres lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1).

Lalu bagaimana dengan jabatannya di maskapai itu maupun jabatan politiknya di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)?

“Kan tiga bulan setelah dilantik harus lepas jabatan di swasta maupun BUMN. Jadi nanti tiga bulan ke depan,” kata Rusdi.

Rusdi mengaku ia sudah mendapat restu partai terkait pengangkatan dirinya sebagai anggota wantimpres itu.

Pasalnya, PKB sendiri yang mengusulkan

Rini Soemarno. JPNN

Jakarta-RK. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno akhirnya memenuhi undangan rapat kerja dengan Komisi VI DPR. Rapat kali ini membahas mengenai laporan realisasi anggaran 2014 serta rencana program kerja Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2015 dan rencana program kerja tahun 2015 Kementerian BUMN. Namun di sela rapat, mantan Menteri Perindustrian itu juga dicecar soal rencana penjualan gedung BUMN yang pernah ia utarakan. Salah satunya dari, Anggota Komisi VI, Nasril Bahar. Ia meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menanyakan gagasan Rini yang sempat menjadi polemik itu.

“Kami ingin minta izin sebentar untuk klarifikasi terhadap statement bu menteri bulan lalu, yakni keinginan Menteri BUMN untuk menjual aset gedung.

Tentu ini jadi bahan pemikiran untuk kami,” ujar Nasril di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Menanggapi pertanyaan itu, Rini langsung membantahnya pernah berencana menjual Gedung BUMN. Ia berdalih, gedung yang berlokasi di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta itu hanya akan disewakan kepada Kementerian atau Lembaga yang belum mempunyai gedung sendiri.

“Bukan menjual gedung, tapi kami hanya ingin agar Kementerian BUMN memperoleh tambahan pendapatan untuk membiayai perawatan dan operasional gedung,” jawabnya.

Selama ini, kata Rini beban operasional perawatan Gedung Kementerian sangat tinggi. Terlebih sistem listrik di Gedung BUMN menggunakan sistem sentral.

Ditambah dengan jumlah karyawan BUMN yang hanya berjumlah sekitar 260 orang, sehingga menurut hematnya sayang bilang tidak difungsikan dengan baik.

“Perlu diperjelas kalau ada kesepalahpahaman. Letak Gedung Kementerian BUMN itu ada di ring 1, itu nggak bisa dijual ke swasta atau mana pun. Tujannya kami punya 22 lantai yang seluruh karyawan BUMN total 260 orang sehingga sangat tidak efisien. Kami bisa pakai tiga sampai lima lantai saja,” papar dia.

Tak puas mendengar penjelasan Rini, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya menuding bahwa pernyataan Rini berubah-ubah. “Apa yang sampaikan sekarang dan dulu berbeda,” saut Azam. (jpnn)

namanya.

Sejauh ini, Rusdi mengaku belum mengetahui bidang tugasnya dalam membantu presiden nantinya. “Enggak spesifik setiap anggota satu bidang, jadi semua diberikan kesempatan,” tandas Rusdi.

Usung Anak Buah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyodorkan nama Yusuf Kartanegara sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut Ketua Umum PKPI Sutiyoso, partainya mengusung nama Yusuf karena ia yang dinilai paling berpengalaman dalam banyak bidang.

“Saya anggap Pak Yusuf mumpuni

dalam rangka TNI, beliau pernah jadi panglima dan jaksa agung muda. Jadi sekjen PKPI, pribadinya baik itu alasan saya sodorkan beliau,” ujar Sutiyoso di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1).

Selama ini, isi dari jajaran Wantimpres di pemerintahan sebelumnya adalah orang-orang profesional. Sedangkan wantimpres yang dipilih Presiden Jokowi sekarang kebanyakan berasal dari parpol.

Termasuk Yusuf.

Menanggapi itu, Sutiyoso meyakini Yusuf akan bersikap profesional dalam membantu kerja Presiden Joko Widodo. Ia mengaku juga akan segera menonaktifkan Yusuf dari partai.

“Ya parpol kalau dia juga profesional latar belakangnya ya enggak apa-apa.

Pak Subagyo kan mantan KSAD, Pak Sidarta kan bekas Ketua MPR juga,” tandas Sutiyoso.

Yakin Independen Dari sembilan anggota wantimpres yang dilantik Presiden Joko Widodo, enam di antaranya berasal dari partai politik. Hal ini dipertanyakan oleh sebagian publik, mengingat selama masa kampanye Pilpres, Jokowi sesumbar tidak akan membagi-bagi kursi jika memimpin nanti.

Menjawab itu, Mensesneg Pratikno mengungkapkan pemilihan anggota wantimpres itu sudah sewajarnya sehingga tidak perlu dipersoalkan.

“Saya enggak tahu pengalaman soal itu.

Tapi wajar kan kalau pemerintah dalam hal ini, punya hubungan erat dengan partai pendukung. Tentu saja dukungan yang utama diperlukan juga dari partai lain,” ujar Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1).

Beberapa nama anggota Wantimpres yang termasuk dalam Parpol di antaranya Rusdi Kirana (PKB), Soeharso Manuarfa (PPP), Sidarto Danusubroto (PDIP), Yusuf Kartanegara (PKPI), Subagyo HS (Hanura), dan Jan Darmadi (NasDem).

Pratikno menampik pemilihan keenam orang tersebut karena politik transaksional yang dilakukan presiden. Ia meyakini independensi orang-orang tersebut.

Dalam pemilihannya, tegas Pratikno, presiden yang berhak memilih namanama itu sehingga kementeriannya tidak ikut campur. Para anggota wantimpres ini kata dia, nantinya akan membantu presiden dengan memberi pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan.

“Enggak juga karena di situ juga ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya.

Dan perlu diingat masih ada sekjen yang akan mendukung, kemudian ada beberapa staf ahli untuk masing-masing anggota wantimpres,” kata Pratikno. (jpnn)

Apresiasi Perlawanan Rakyat Terhadap Korupsi Tasikmalaya-RK. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman prihatin dengan praktik korupsi memang luar biasa terjadi di Indonesia. Namun, perlawanan yang diberikan oleh rakyat untuk melawan korupsi menurut Irman lebih luar biasa lagi.

Hal tersebut dikatakan Irman Gusman saat menghadiri acara Khataman Akbar Thoriqoh Qhodiriyah wa Naqsabandiyah, di Pondok Pesantren Cikawung Luwuk, Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya - Jawa Barat, Minggu (18/1) malam.

“Praktik korupsi memang luar biasa, tapi perlawanan rakyat terhadap korupsi juga sangat luar biasa. DPD bersuara lantang, rakyat berdemo, itu semua bentuk tindakan mengkritisi kerja pemerintah,” ujar Irman Gusman.

Demikian juga halnya dengan perlawanan rakyat di daerah-daerah terhadap perilaku kesewenangwenangan penyelenggara negara, menurut senator asal Sumatera Barat itu, juga semakin hebat.

“Perlawanan terhadap praktik korupsi dan kesewenang-wenangan penyelenggara negara itu juga sangat mewarnai semangat kerja

para anggota DPD. Masing-masing anggota DPD juga semakin kritis menyikapi hal tersebut sesuai dengan berbagai masalah yang ada di wilayah provinsi masing-masing,” ungkap Irman.

Karena itu, Ketua DPD minta kepada seluruh jamaah Thoriqoh Qhodiriyah wa Naqsabandiyah tidak ragu-ragu menyampaikan aspirasi atau masalah yang dihadapi kepada anggota DPD asal Jawa Barat karena merekalah yang memperjuangkan kepentingan Jawa Barat di Parlemen.

“Bersama kita hadir juga tiga dari empat senator asal Jawa Barat yakni Aceng Fikri, H Oni Suwarman dan Hj Eny Sumarni. Kalau ada di antara kebijakan dan kerja pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-rakyat, sampaikan kepada mereka. Secara kelembagaan DPD siap menjewer pemerintah,” tegas Irman Gusman.

Terakhir Irman menyatakan, sepuluh tahun memimpin Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengantarkan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. “Presiden Jokowi juga diharapkan lebih dari SBY dalam memajukan Indonesia,” pungkas Irman Gusman. (jpnn)

Irman Gusman. JPNN

Iklan Baris & Paket Murah PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

AN

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

TOYOTA

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

PROSES MUDAH DAN CEPAT

BURSA IKLAN BARIS Harian

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

AVANZA DP Cuma

15 Jt

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

HUBUNGI :

JOHANES DENNY X

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B 0852 5245 2381 BB : 2ABCC69C

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Untuk Berlangganan

INFORMASI PEMASANGAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

Segera Hubungi MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

(0561)768677 HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

(0561) 768677

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

HUBUNGI:

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

PASANG IKLAN

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

CARA MUDAH

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Selasa, 20 Januari 2015

Cari Dompet, Tiga Jam Terjebak di Truk Sampah Serikat, itu tidak sengaja terangkut ke dalam truk saat berupaya mencari dompetnya di dalam tempat sampah.

Jangan bayangkan truk sampahnya sama dengan di sini yang biasanya berupa bak terbuka. Di sana, baknya tertutup rapat.

Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat alat pengompres untuk memadatkan sampah-sampah yang

SEORANG pria mampu bertahan selama tiga jam setelah terjebak di dalam truk sampah. Laki-laki malang asal California, Amerika

baru masuk. Untunglah, si laki-laki itu menemukan kayu yang bisa digunakan untuk memanjat dan meloloskan diri. ”Orang itu bilang terjebak selama satu jam. Tapi, perkiraan menunjukkan dia di dalam sekitar 3 hingga 3,5 jam,” kata Letnan Martin Torres, polisi setempat.

Torres mengatakan, truk itu mengambil sampah saat mendekati akhir hari kerja sehingga sampahnya tidak terlalu banyak. Jika truk tersebut berangkat sejak pagi, bisa-bisa banyak sampah dan membuat alat pengompres bekerja lebih kuat. (jpnn)

DPR Setujui Perppu Pilkada Jadi UU tapi dengan 5 Catatan JAKARTA-RK. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Nomor 1/2014 dan Perppu Nomor 2/2014 tentang Pemda akhirnya disetujui menjadi undang-undang yang akan diputuskan dalam sidang paripurna besok, Selasa (20/1). Namun persetujuan itu diwarnai dengan catatan 9 dari 10 fraksi. Apa saja catatannya?

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman usai memimpin Raker dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang diikuti oleh Komite I DPD RI, mengatakan ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah untuk melakukan revisi terbatas, terutama untuk Perppu Pilkada. ”Intinya semua menerima, tapi jika kita laksanakan Perppu akan menimbulkan masalah yang cukup jauh kalau tak di revisi,” kata Rambe usai raker di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1). (fat/jpnn) Politikus Golkar ini lantas menjabarkan sejumlah poin yang harus diperbaiki. Ini beberapa catatannya; 1. Harus selesaikan redaksional dari pasal awal ke akhir, harus konsisten.

Karena kita temui ada ketidakkonsistenan dan ada pertanyaan dari daerah juga. Misalnya, diatas pelaksananya KPU

nasional, sedangkan dibawah KPUD. Ini harus kita sesuaikan. Padahal di Undang-undang kan KPU nasional dari awal sampai akhir.

2. Pasal diatas dinyatakan pasangan calon gubernur, bupati, walikota, dibawahnya bukan pasangan. Jadi mana yang mau kita pilih? Harus singkron.

3. Uji publik, kan hanya sekedar dapat sertifikat, harusnya dapat calon yang lebih baik dan punya visi untuk melaksanakan pemerintahan. Harus terjadwal jelas juga, jangan buat masyarakat terlalu panjang mikir soal pilkada ini, termasuk kriteria.

Uji publik masa 3 bulan, lama juga.

4. Soal pilkada serentak. Kalau di pilkada siklusnya gimana? Belum lagi perselisihan. Apa targetnya hanya untuk samakan di seluruh Indonesia pilkada?

Gimana menyelesaikannya kalau ada sengketa semuanya? Kenapa tidak dibuat 3x saja per regional. Plt (Pelaksana Tugas) kelamaan kalau misalnya 2015 ditarik 2016, 2017 ke 2018.

5. Anggaran. Kata mendagri sudah siap, karenanya ini penjadwalan harus secara singkat. Kita perpendek tahapannya.

Eksekusi 58 Terpidana Mati, Tiap Bulan Digelar

Jaksa Agung Prasetyo memberikan keterangan pers terkait pasca eksekusi tepidana mati di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (18/1). JPNN.com

Jakarta-RK. Eksekusi enam terpidana mati yang dilakukan kemarin (18/1) hanya sebuah awalan. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan melanjutkan

eksekusi pada 58 terpidana mati yang telah ditolak grasinya oleh Presiden Jokowi. Tak tanggung-tanggung, rencananya eksekusi mati akan dilakukan setiap bulan.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo menggelar konferensi pers soal pelaksanaan eksekusi mati yang telah dilakukan, Minggu (18/1).

Dia menuturkan bahwa untuk 58 terpidana mati yang telah ditolak grasinya, sekarang menjadi tugas Kejagung untuk mencermatinya. “Dan, Saya pastikan secepatnya eksekusi akan dilakukan,” paparnya.

Ada sejumlah kriteria yang akan menjadi pertimbangan terpidana mati mana yang akan dieksekusi. Diantaranya, proses hukum yang telah selesai dan masalah sosialnya juga telah selesai.

“Semua itu akan menjadi pertimbangan dan tentunya nanti akan diumumkan semuanya,” tegasnya.

Saat ditanya siapa saja terpidana mati yang masuk daftar eksekusi gelombang dua? Dia masih belum bisa menyebutkan.

Hal itu dikarenakan Kejagung harus menghormati proses hukum yang berlaku.

“Mungkin grasinya telah ditolak, tapi narapidana belum tentu sudah mengetahuinya. jadi, tidak bisa disebut dulu,” terangnya.

Namun, sebelumnya Kejaksaan Agung telah membocorkan dua nama yang akan masuk daftar eksekusi mati gelombang dua.

Yakni, terpidana kasus Bali Nine. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Sesuai informasi yang diterima Jawa Pos, ternyata eksekusi mati terhadap 58 terpidana mati yang tersisa akan dilakukan setiap bulan. Hal tersebut tentu mencengangkan karena bisa jadi semua terpidana mati akan habis dalam setahun ini. (jpnn)

Biaya per Daerah ................................................................................................dari halaman 1 akan disosialisasikan. Tentunya berkaitan dengan beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada.

“Diperkirakan Desember dilaksanakan pemungutan suara. Enam daerah di antaranya Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang dan Ketapang akan dilaksanakan serentak,” ungkap Umi. Ia menjelaskan Pemilukada dilaksanakan yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2015. Sesuai Perpu, kepala daerah masa jabatan berakhir 2015 dilaksanakan tahun 2015. Terkait dengan tahapan rancangan tahapan di awal Februari 2015 ada tahapan yang akan dimulai, yaitu tahapan dari pemerintah daerah ke KPU kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada.

Mengenai rancangan peraturan KPU, Umi mengatakan akan mengajak stakeholder yang lain untuk melakukan sos-

ialisasi. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana, kemudian perlu ada sosialisasi mendahului meskipun masih rancangan. Kalau tahapan sudah dimulai tidak terjadi semacam adanya informasi yang tidak menyambung terutama yang ingin maju sebagai calon independen,” ujarnya.

Yang ingin maju perseorangan menurut Umi, sebaiknya lebih sering berkonsultasi dan berkomunikasi dengan KPU di enam kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada, ataupun di KPU Kalbar.

“Kami terbuka kalau calon perseorangan yang ingin bertanya tentang informasi terkait Pemilukada, termasuk dari partai politik, semuanya akan kita layani.

Terutama calon perseorangan terkait dukungan minimal dan bukti-bukti syarat dukungan silakan dikonsultasikan,” katanya.

Sementara itu dari sisi anggaran, sejauh ini berdasarkan laporan enam KPU kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada, anggaran sudah ditampung dalam APBD. “Sejauh mana progresnya, tentunya akan dilakukan terus menerus evaluasi. Pencairan sesuai tahapan dan saat ini sudah ditampung di APBD. Besarannya harapan kami paling tidak jauh melenceng yang diajukan kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada,” jelas Umi. Dikatakannya, terkait anggaran yang diajukan Kabupaten yang akan melaksanakan berkisaran antara 15 sampai 20 miliar per kabupaten. “Rp20 miliar dan ada Rp15 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah kecamatan maupun jumlah penduduk. Karena jumlah pemilih menjadi komponen anggaran,” ungkap Umi. (fie)

6

KNKT Pastikan Tragedi AirAsia QZ8501 Bukan Teroris JAKARTA-RK. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pelan-pelan mulai membuka ke publik penyebab terjadinya musibah AirAsia QZ8501.

Operasi kemanusiaan untuk pesawat nahas yang jatuh di Selat Karimata, Kalimantan Tengah, Minggu, 28 Desember tahun lalu itu kini belum tuntas. Namun KNKT sudah memulai menggarap Black Box, berisi Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (CVR).

Sejauh ini, peneliti dari KNKT memastikan musibah ini bukan aksi terorisme. Hasil sementara analisis dari CVR mengungkap hal tersebut.

“Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda kegiatan teroris,” ujar peneliti senior KNKT, Mardjono

Siswosuwarno, seperti dilansir dari channelnewsasia, Senin (19/1).

Selain tak ada sinyal soal terorisme, sejauh ini belum ditemukan juga tanda-tanda pilot mau bunuh diri. “Kami tidak mendengar suara orang lain selain pilot. Tidak ada tembakan atau ledakan. Untuk saat ini, berdasarkan itu, kita dapat menghilangkan kemungkinan terorisme “ kata salah seorang penyilidik KNKT, Nurcahyo Utomo.

Channelnews juga melansir, KNKT sudha menjadwalkan akan merilis laporan awal pada 28 Januari nanti, 30 hari setelah insiden itu.

“Laporan awal setelah kecelakaan itu terjadi,” kata Ketua KNKT, Tatang Kurniadi. (jpnn)

481 WNI Overstayer Tiba di Tanah Air JAKARTA - Hari ini, Senin (19/1), 481 WNI overstayer dari Jeddah akhirnya kembali ke tanah air. Mereka tiba di Bandara Soekarno Hatta siang tadi sekitar pukul 14.00 WIB dengan diantar oleh pejabat KJRI Jeddah.

Setibanya di Indonesia, mereka diserahkan kepada Wamenlu RI A.M. Fachir yang kemudian meneruskan kepada Kepala BNP2TKI untuk pemulangan ke kampung masing-masing.

“Ini bagian dari langkah perlindungan yang diberikan negara kepada rakyatnya, kita harus memastikan status mereka jelas dan tidak bermasalah. Pemulangan juga kita lakukan secara selektif dengan memprioritaskan kelompok rentan.” ujar Wamenlu melalui keterangan pers yang diterima JPNN. Menurut Kedutaan Besar RI di Riyadh, jumlah WNI overstayer di Arab Saudi hingga kini diperkirakan 588.075 orang. Sementara khusus untuk wilayah akreditasi KJRI Jeddah terdapat 557 WNI overstayer yang berada di Rudenim Tarhil Al Shumaisy.

Sebagian besar WNI overstayer di Arab Saudi

kini telah memperoleh exit permit alias izin untuk pergi. Sehingga, sesuai dengan aturan keimigrasian Arab Saudi mereka harus segera meninggalkan negara tersebut. Selama tahun 2014, Kemenlu mencatat sebanyak 20.379 WNI overstayer telah dideportasi.

Pemerintah Indonesia berinisiatif menyediakan satu pesawat charter khusus milik Garuda Indonesia guna mengangkut mereka. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan di tahanan imigrasi Arab Saudi dan mempercepat kepulangan kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, manula dan yang sakit.

Pemulangan WNI overstayer sendiri merupakan tindaklanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet tanggal 17 Desember 2014 lalu.

Menurut BNP2TKI, ada 1,8 juta WNI yang harus dipulangkan segera.

Terdapat dua negara yang menjadi fokus utama dalam melaksanakan arahan Presiden tersebut, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Pasalnya, kedua negara itu paling banyak menampung WNI overstayers. (dil/jpnn)

Grasi Ditolak, 2 Warga Australia Langsung Didor JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo tidak sependapat dengan pemerintah Australia yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak akan menyelesaikan permasalahan narkotika di Indonesia. Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung itu punya pandangan berbeda. ”Sedangkan sudah dieksekusi mati seperti ini, apalagi kalau tidak (akan banyak narkotika beredar). Iya kan?,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kejagung, Senin (19/1).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan eksekusi hukuman mati tak akan menyelesaikan masalah narkotika Indonesia. ”Saya tidak percaya bahwa mengeksekusi orang merupakan jawaban untuk memecahkan masalah narkoba dan peredarannya di dalam dan di luar Indonesia,” katanya dalam wawancara dengan Sky News.

“Betapa pun, ini hukum Indonesia. Ini merupakan peringatan keras bahwa pelanggaran hukum terkait narkoba berhadapan dengan hukuman yang amat sangat berat di luar negeri, khususnya di Indonesia,” lanjut Julie Bishop.

Australia sendiri memiliki dua warga negara

yang menunggu eksekusi mati terkait dengan kasus penyelundupan narkoba, yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Berbicara kepada Sky News, Julie Bishop mengatakan Australia akan terus menunjukkan kepada Indonesia bahwa kedua warga Australia itu telah menjalani upaya keras untuk memperbaiki diri.

Kejagung memang belum mengeksekusi Myuran yang dikenal sebagai anggota “Bali Nine”.

Sebab, Kejagung masih menunggu hasil grasi Andrew Chan. Jika sudah ada, maka eksekusi akan dilakukan bersamaan.

Menurut Prasetyo, sejauh ini Kejagung belum menerima hasil pengajuan grasi dari Andrew Chan apakah ditolak atau dikabulkan. “Belum, kita tunggu, kita belum terima. Kita tunggu makanya,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut Prasetyo mengatakan, setelah enam narapidana ditembak mati, maka nanti akan ada eksesui lagi terhadap puluhan terpidana yang grasinya ditolak. “Kalau semua sudah beres. Kita tidak mau ada sedikit pun lubang kelemahan,” katanya seraya menambahkan yang akan dieksekusi tentu lebih dari satu orang. (jpnn)

Sampaikan Masalah.................................................dari halaman 1 menteri apa saja yang ikut ke Kalbar, selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. “Ya kita sambut kedatangan Presiden dengan biasa-biasa saja, tidak juga berlebihan,” kata Cornelis.

Dirinya belum mengetahui agenda Presiden ke Kalbar. “Yang jelas peresmian Masjid Raya Mujahidin Pontianak akan diresmikan langsung oleh Pak Joko Widodo. Nah, untuk agenda selanjutnya saya masih belum tahu,” ucapnya.

Perihal peresmian Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Cornelis mengatakan impian masyarakat Kalbar memiliki rumah ibadah megah dan luas dalam waktu dekat terwujud.

“Saya berharap masjid ini dapat dijaga oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena, ini merupakan masjid terbesar yang dimiliki oleh masyarakat Kalbar,” katanya.

Setelah peresmian, Cornelis juga belum mengetahui jadwal Presiden selama di Kalbar.

“Ya tergantung keinginan beliau lah, mana yang senang menurutnya. Saya hanya bisa siap mendampinginya saja dalam kegiatan beliau di Kalbar ini. Dan, bisa saja beliau ini nyelonong ketemu rakyat dan segala macam,” ungkap Cornelis.

Selasa 20 Januari 2015, pukul 08.50 WIB, Presiden tiba di Bandara Supadio langsung peresmian Masjid Raya Mujahidin. Kemudian kembali ke Supadio, persiapan take off menuju Ngabang, Landak menggunakan dua unit Heli Puma.

Kedatangannya pun dalam rangka penyerahan traktor dan mesin air di Kabupaten Landak. Kemudian dilanjutkan peninjauan pembibitan padi dan panen di Peniraman Kabupaten Mempawah. Selanjutnya kembali ke

Supadio dan beristirahat di Pendopo atau Mercure.

Untuk agenda Rabu, Presiden berencana bertatap muka dengan masyarakat, dan tokoh masyarakat di Paloh melintas Tanjung Datu, Sambas. Presiden akan melakukan peninjauan pintu gerbang perbatasan serta tatap muka dengan sejumlah instansi dan masyarakat di Badau (meninjau Border dan Jalan tikus) di Kabupaten Sanggau. Terakhir agendanya meninjau pembangunan Jembatan Tayan.

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPh yang turut hadir dalam koordinasi bersama Paspampres di lokasi dermaga penyeberangan Tebas Kuala berharap, melalui rencana kedatangan Presiden Jokowi dapat menjawab permasalahan pembangunan Jembatan Mensere-Segarau. ”Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Presiden Jokowi di Kabupaten Sambas dapat menjawab segala persoalan. Karena masih banyak perjuangan yang harus dilakukan, terutama rencana pembangunan jembatan Mensere-Segarau yang menghubungkan antara Tebas dengan Kecamatan Jawai, Jawai Selatan serta Kecamatan Tekarang,” kata Juliarti.

Keberadaan Jembatan Mensere-Segarau akan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Wacana ini sudah lama digaungkan, namun masih belum terealisasi. Karena perlu dana besar untuk pembangunan jembatan ini, sehingga kedatangan Presiden RI dapat membantu solusi pembangunan jembatan Mensere-Segarau. “Selain itu, kita juga akan menyampaikan situasi terkini perbatasan antara negara kepada Bapak Presiden,” katanya.

Laporan: Achmad Munandar, Ocsya Ade CP, M Ridho Editor: Hamka Saptono

Semua Elemen ........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Penegasan Romo Edy disampaikannya seusai audiensi dengan dua pimpinan KPK, Bambang Widjajanto dan Zulkarnaen. Romo Edy mendatangi KPK bersama tokoh agama lainnya seperti Khatib Am Syuriah PBNU KH Abdul Malik Madani, Ketua Umum PGI Henriette Lebang, Ketua Bidang Ajaran Walubi Suhadi Sendjaja dan Yanto Jaya dari Parisada Hindu Dharma.

Para tokoh lintas agama ini secara khusus menyoroti kasus dugaan korupsi Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan. Pasalnya, selain melibatkan petinggi institusi penegak hukum, kasus tersebut secara tidak langsung bersinggungan dengan kepentingan Presiden Joko Widodo. ”Kami ingin imbau Bapak Presiden dan Plt Kapolri untuk dapat memberi akses seluasluasnya bagi penanganan kasus ini. Agar kita semua bisa segera mendapat kepastian hukum,” kata Yanto Jaya.

Meski mendukung penuh upaya KPK, para tokoh lintas agama juga mengkritisi lembaga hokum pimmpinan Abraham Samad itu.

Mereka menilai KPK masih lamban dalam menuntaskan sebuah perkara.

KH Abdul Malik Madani mengatakan, hal ini membuat KPK rentan dicurigai sebagai bermuatan politis. Terutama ketika kasus tersebut melibatkan petinggi negeri. ”KPK sepanjang yang kita ketahui, dalam tetapkan tersangka tidak pernah main-main, itu sangat bagus. Tapi perlu juga lakukan upaya untuk menepis anggapan bahwa KPK terlibat politik. Karena itu, kami sarankan semua proses di KPK dilakukan dengan cepat,” ucapnya.

Sertijab Mendadak Pada hari yang sama, Markas Besar Kepolisian RI menggelar serah terima jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal dari Komisaris Jenderal Suhardi Alius, kepada Inspektur Jen-

deral Budi Waseso. Sertijab di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, itu terkesan tidak seperti biasanya, mendadak dan tertutup.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie membenarkan Sertijab sudah dilakukan. “Dilaksanakan di Gedung Utama Mabes Polri hari ini,” kata Ronny kepada JPNN, Senin (19/1) sore. Sertijab didasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor 124/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

Sertijab yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Komjen Badrodin Haiti, juga memutasi Suhardi sebagai pejabat di Lembaga Ketahanan Nasional. . Mabes menegaskan bahwa pergantian ini hanya bersifat rutin biasa saja.

Sementara itu, kendati gagal sementara menjadi Kapolri, Komjen Budi Gunawan yang juga tersangka KPK, itu masih sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol). “Beliau masih menjabat Kalemdikpol,”

ungkap Ronny tak bisa memastikan kapan Budi diganti dari jabatannya itu, karena wewenang Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti.

Pengajar ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunda pengangkatan Budi harus dibaca sebagai langkah Presiden untuk melihat permasalahan agar lebih jernih.

Menurutnya, pengangkatan itu adalah bagian dari proses politik yang harus dilakukan presiden. Kemungkinan dalam waktu dekat melantik Budi Gunawan bila dianggap lamban.

“Atau ternyata KPK dianggap tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut dan pada akhirnya Budi Gunawan dipulihkan nama baiknya dan kemudian dilantik,” katanya, Minggu (18/1).

Ingatkan KPK Cekatan Sementara itu, Menkopolhukam Tedjo

Edhy Purdijatno mulai mengotak-atik kinerja KPK terkait tersangka Budi Gunawan. Karena itu Tedjo mengaku khawatir kasus yang menjerat calon Kapolri itu bakal terbengkalai.

“Kita harap KPK konsisten, katanya punya dua alat bukti yang meyakinkan, katanya begitu, coba diselesaikan. Kasus Century saja dalam satu tahun selesai,” ujar Tedjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (19/1).

Bekas KSAL menduga KPK sampai lambat menyidik kasus BG maka yang bersangkutan akan bingung. Dia mencontohkan kasuskasus yang menjerat bekas Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri ESDM Jero Wacik yang masih mengambang.

“Jangan mengambangkan masalah hukum, karena ini akan berpengaruh pada pejabat yang bersangkutan. Kita hargai proses hukum. Kita minta segera diselesaikan, jangan diambangkan,” kata Tedjo. (dil/boy/flo/ jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 20 Januari 2015

7

Masjid Raya .................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 uang rakyat tersebut diharapkannya dapat dipelihara dengan baik oleh pemerintah daerah (Pemda), agar menjadi aset bahkan pusat kajian Islam ke depannya.

“Jadi Masjid Raya Mujahidin ini tidak bisa diganti, harus tetap namanya. Masjid ini sebagai wadah pendorong pembangunan, termasuk adanya tempat pendidikan agama, belajar Al-Quran, tajwid juga ada. Selain itu ada barangbarang yang bisa dipamerkan, berasal dari umat Islam. Sejarah Islam juga nanti akan kita kumpulkan di situ,” ungkap OSO dalam konferensi pers di Hotel Mahkota, tadi malam.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, pembangunan Masjid Raya Mujahidin merupakan jihad yang diberikan masyarakat Kalbar, khususnya yang mempercayakan dirinya sebagai ketua umum. “Sesuai dengan namanya, Al Mujahidin berarti jihad. Ini nama yang tepat, lantaran dalam jihad tidak mesti melakukan gencatan senjata, namun dapat dilakukan dengan pola lain sesuai dengan masanya saat ini,” jelas OSO. OSO meminta semua persiapan peresmian sudah rampung. Kemudian masjid ini dipelihara dengan baik dan difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Secara berkala harus ada biaya untuk pemeliharaan dan memperindah sesuai keinginan masyarakat Kalbar. Masjid Raya Mujahidin ini harus selalu dalam keadaan bersih dan siap pakai kapan saja oleh masyarakat untuk ibadah dan pengembangan Islam.

“Harus bersih segala-galanya.

Kamar mandi, tempat wudunya juga bersih. Pengurusnya harus betul-betul bisa menjadikan masjid ini suatu contoh bagi umat Islam itu sendiri,” jelas OSO. Pembangunan ini sendiri diakui OSO, terdapat kendala yang menjadi duri selama proses pembangunannya. Kendala itu berupa kurang sepahamnya PT Ari Karya dengan keinginan pengurus pembangunan masjid. Sehingga OSO mengambil langkah tegas menghentikan proyek yang bermasalah tersebut.

“Di tengah proses pembangunan, ada one prestasi dari PT Adi Karya, sehingga menghambat pembangunan. Seharusnya sudah enam bulan lalu selesai pembangunannya. Ini akibat PT Ari Karya tidak menyelesaikan administrasinya dengan baik, hingga kami berani mengambil keputusan menghentikan pembangunan, mengganti kontraktornya dengan kontraktor lokal. Hasilnya bisa dilihat sendiri, kontraktor lokal pun mampu menghasilkan karya yang bagus,” paparnya.

Penghentian pengerjaan dan dilanjutkan dengan kontraktor lokal ini, ditegaskan OSO, bahwa masyarakat lokal diyakininya mampu membangun proyek besar dengan hasil maksimal, tidak kalah dengan pembangunan berkelas. Kenyataan tersebut dibuktikan dengan megahnya bangunan Masjid Raya Mujahidin yang saat sekarang ini dapat dilihat langsung masyarakat Kalbar.

“Jangan kita anggap seder-

hana, orang lokal tidak mampu, jangan. Pembangunan bisa kita dorong dengan semangat mujahidin, pasti bisa,” tegasnya.

Bangunan masjid yang megah di jantung Kota Pontianak ini menelan anggaran kurang dari Rp100 miliar.

Uang tersebut didapat dari rakyat Kalbar dan beberapa donatur yang merelakan hartanya demi pembangunan masjid ini, hingga akan menjadi salah satu icon Kalbar.

“Sumber dananya dari mereka yang tidak mau disebutkan namanya, Pemprov Kalbar, rakyat, Pemkot Pontianak, pengusaha juga ada. Yang menyumbang seratus rupiah dengan Rp10 miliar itu jumlahnya sama saja,” jelas OSO. Wakil Walikota Pontianak, Ir Edi Rusdi Kamtono menegaskan, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk meresmikan Masjid Raya Mujahidin, baik pengamanan hingga serangkaian agenda peresmian. “Besok (hari ini, red) Presiden tiba pukul 09.00. Rangkaian acaranya penyambutan dengan tepung tawar, hadrah, kemudian menuju mimbar utama dan ada pembacaan ayat suci AlQuran,” ungkap Edi, Senin (19/1).

Pembangunan masjid yang menelan dana sekitar Rp84 miliar dengan daya tampung jamaah sekitar 5.000 hingga 8.000 orang ini berlantai dua.

Sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi, akan ada serangkaian kegiatan pelaporan dari ketua umum pembangunan Masjid Raya Mujahidin, Oesman Sapta Oedang (OSO), kemudian sambutan Gubernur

Kalbar, Drs Cornelis MH. “Ada 1500 undangan, ada VVIVnya, semuanya sudah siap. Setelah pidato Pak OSO dan Pak Gubernur, penandatanganan prasasti, gunting pita, dan salat Tahyatul Masjid,” jelas Edi. Masjid kebanggaan masyarakat Kalbar ini mengadopsi arsitektur dari Timur Tengah yang mengacu pada Masjid Nabawi. Dilengkapi dengan pernak-pernik yang indah, seperti kaligrafi, serta empat menara besar mengelilingi bangunan utama masjid, terdiri dari beberapa ruangan, bahkan menggunakan tiga unit lift.

“Selain soundsistem yang bagus, ada tiga lift, dua lift umum dan satu lift khusus. Yang lainnya untuk penduduk, kemudian yang lainnya ada fasilitas memandikan mayat serta fardu kifayah,” kata Edi. Masjid Raya Mujahidin ini dibangun oleh tiga Ja’far. Mereka adalah Ahmad Mawardi Ja’far, imam besar A Rachim Ja’far dan Said Ja’far selaku perancang bangunan pada tahun 1953. Namun pembangunannya rampung pada 1978.

Usir Pendemo Gubernur Kalbar, Cornelis gusar ketika ditanya kemungkinan unjuk rasa besar-besar mewarnai kedatangan Presiden Jokowi. “Aksi apa?

Presiden datang ke sini bukan bikin kita susah. Beliau mau membantu pembangunan Kalimantan Barat. Jadi janganlah ada yang macam-macam,” tegasnya, kemarin.

Kedatangan Presiden, kata Cornelis, untuk melihat langsung kon-

disi Kalbar dan permasalahannya.

“Selama 69 tahun ini belum terlalu tampak. Terutama yang menyangkut kewenangan pemerintah nasional bisa dilanjutkan,” katanya.

Kedatangan Jokowi, kata Cornelis, juga merupakan harapan bagi Kalbar.

Untuk itu, Cornelis meminta agar mahasiswa dan masyarakat tidak melakukan unjuk rasa. Jika memang ada yang ingin disampaikan, maka mahasiswa diharapkan sampaikan secara terhormat dan beretika.

“Saya minta tidak ada demo-demo.

Demo memang hak kita, menyampaikan pendapat memang hak kita, tetapi ada aturan mainnya,” pintanya.

“Beliau datang bukan bawa borgol, kalau bawa borgol kita demo. Inikan datang mau menyenangkan hati kita,” sambungnya.

Cornelis mengancam, siapa saja yang berupaya melakukan unjuk rasa dengan mengerahkan banyak massa, maka akan diusir. “Soal massa, saya juga ada massa, sejuta massa bisa saya turunkan cukup pakai telepon, tidak pakai duit,” sindir Cornelis disambut dengan tawa sejumlah wartawan. “Betul, jangan ngegapngegap lah, saya tidak makan gap,” imbuhnya.

Penerbangan Ditunda Menyambut kedatangan Presiden Jokowi, PT Angkasa Pura II Bandara Supadio Pontianak akan menghentikan aktivitasnya selama satu jam sebelum kedatangan dan satu jam setelah kedatangan.

“Ya, jadi tidak ada kegiatan penerbangan pada satu jam sebelum ke-

datangan maupun satu jam sesudah kedatangan Presiden,” kata Chandra Dista Wiradi, General Manager Angkasa Pura II Bandara Supadio, Senin (19/1).

Jika tidak berubah, kata Chandra, Presiden Jokowi akan tiba di bandara pada pukul 08.00. “Saya selaku GM Angkasa Pura akan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait yang terlibat dalam menyambut kedatangan Presiden itu,” tuturnya.

Disinggung mengenai keamanan di sekitar area Bandara Supadio Pontianak, Chandra menegaskan, seluruh area Bandara Supadio hingga saat ini sudah dalam kondisi steril.

Artinya, segala jenis ancaman dan gangguan yang akan datang dipastikan tidak ada. “Dalam menciptakan suasana aman dan nyaman saat menyambut kedatangan Presiden, saya melibatkan pihak Lanud Supadio Pontianak untuk melakukan pengamanan di seluruh area bandara,” tegas Chandra.

Kapolsek KP3U, AKP Cucu Syaifiudin mengatakan, menyambut kedatangan Presiden Jokowi, pihaknya ikut terlibat. Setibanya di bandara, Presiden langsung menuju VIV di pangkalan TNI AU. Kemudian dijaga anggota gabungan dari satuan TNI dan polisi. “Kami terus tingkatkan penjagaan ini, karena ini merupakan orang nomor satu di negeri ini,” kata Cucu.

Laporan : Gusnadi, Achmad Munandar, Ocsya Ade CP, Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

BPBD dan............................................................................................................................dari halaman 1 Akad BG ................................................................................dari halaman 1 “Banjir juga merendam ruas jalan negara sepanjang sekitar 150 hingga 200 meter.

Ketinggian air mencapai 50 centimeter.

Mobil biasa tak bisa lewat, sedangkan mobil double cabin pun kalau lewat harus pelanpelan. Untuk sementara bantuan logistik tidak bisa disalurkan, karena tidak bisa lewat,” ungkap Vicky via telepon kepada Rakyat Kalbar tadi malam.

Satu unit perahu karet milik BPBD sudah drop ke lokasi untuk membantu mobilitas warga. Perahu karet dioperasikan oleh petugas posko yang dibentuk aparat kecamatan setempat. “Kita hanya mengontrol saja,” jelas Vicky.

Ia mengungkapkan, ada empat titik banjir, satu titik di Kecamatan Kembayan, tiga titik di Kecamatan Beduai yang meliputi Desa Kastro Mego, Bereng Berkawat dan Muara Ilai. Kondisi terparah di Desa Bereng Berkawat dengan ketinggian air mencapai 80 centimeter.

“Daerah yang terkena banjir ini semuanya di bantaran sungai Sekayam. Air sungai (Sekayam) naik karena curah hujan yang tinggi. Sebenarnya banjir tak hanya di Kebayan dan Beduai, tapi juga di Balai dan Entikong,” ujarnya.

Namun Vicky memastikan belum ada warga yang mengungsi. Ia menduga banjir ini merupakan siklus lima tahunan. “Dulu ketika zamannya Pak Yansen Akun Effendi (Bupati Sanggau) pernah juga terjadi seperti ini di lokasi yang sama,” ungkapnya.

Camat Beduai, Abdul Gani, menjelaskan, banjir mulai menggenangi rumah warga

dua dusun di kecamatan Entikong, dusun Entikong dan Benuan, Sabtu (17/1) sekitar pukul 04.30. Sebanyak 13 KK terpaksa mengungsi.

Ketua Posko Pengungsian yang berlokasi di RT 3/RW 1, Alfian, 40, mengatakan ke-13 KK yang mengungsi itu tinggal di bantaran sungai Sekayam. Mereka terpaksa mengungsi lantaran separuh rumah mereka digenangi air. Bahkan, kata Alfian, satu rumah yang digenangi air hingga ke atap.

Alfian menduga, banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari perhuluan.

“Sabtu siang itu, air sempat surut, tapi sorenya naik lagi. Mereka (13 KK) mengungsi ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat saudaranya. Kita juga jaga-jaga, takut air naik lagi,” kata Alfian via HP, Minggu (18/1).

Hingga Minggu malam, ke-13 KK tersebut masih bertahan di tempat pengungsian.

Alfian mengaku pihaknya sudah menerima bantuan dari dari pihak Karantina berupa 10 karung beras dan mie instan.

“Bea Cukai bantu uang, satu juta Rupiah.

Uang itu kemudian kita belikan mie instan 26 dus, gula dan kopi. Bantuan itu kita letakkan di posko, di rumah Pak RT,” katanya.

Ia juga mengaku hingga tadi malam, belum satupun petugas BPBD yang turun ke lokasi bencana. “Tapi kami sudah lapor.

Pihak BPBD juga ada menelepon kepala desa, tapi sampai sekarang belum ada (petugas yang datang),” ungkapnya.

sejak Sabtu (17/1) pagi. Perlahan, karena intensitas curah hujan yang tinggi, air sungai Sekayam pun meluap. Ia membenarkan desa Bereng Berkawat merupakan daerah terparah yang terkena banjir. Ketinggian air mencapai 80 centimeter. Namun ia memastikan tak ada korban jiwa dan tak satupun warganya yang mengungsi.

“Rumah-rumah mereka itu memang dibuat dua tingkat. Kalau banjir, mereka naik ke lantai dua. Rata-rata rumah-rumah penduduk yang tinggal di pinggir sungai seperti itu (dua tingkat, red),” katanya kepada Rakyat Kalbar via HP, tadi malam.

Diakuinya sampai saat ini belum ada bantuan yang dapat disalurkan lantaran ruas jalan yang tergenang air. Sejumlah bantuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Sanggau, terpaksa tertahan lantaran tak bisa lewat.

“Ada beras yang mau disalurkan, tapi saya belum tahu jumlahnya berapa, tidak bisa masuk. Kalau BPBD baru membantu perahu karet yang digunakan membantu mobilitas warga,” ungkapnya.

Meski terendam banjir, Gani mengatakan aktivitas pemerintahan dan sekolah tetap berlangsung. “Tidak ada aktivitas yang lumpuh, semua berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Namun ia mengaku masih belum tahu berapa jumlah rumah atau bangunan yang teredam banjir, lantaran masih proses pendataan. “Saya sudah perintahkan staf saya untuk mendatanya,” akunya.

Sementara itu, banjir juga menerjang

Laporan: Kiram Akbar

IDACHI SPORTS SUPER+ 20 % PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

988

(NEW) GARANSI

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + USB, MP3 DAN BLUETOOTH

TREADMIL MOTORIZED

8.550

15.850

Hanya

6.588 Ribu

6.388 Ribu

16.350

Hanya

6.888 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM

8.950

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

10.550

Hanya

23.250

Hanya

3.888 Ribu

Hanya

4.788 Ribu

16 JAN S/D 21 JAN 2015 IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB

Hanya

50

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

SALE disc up to Cashback P e r s e+ n

9.988 Ribu

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

23.750

Hanya

9.788 Ribu

THIN BODY SLIMMER 8.150

Hanya

3.588 Ribu

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menggantikan akad pengesahan yang sudah diberikan DPR kepada Budi Gunawan.

“Ibarat pernikahan, akad nikahnya hukumnya sudah resmi, yang belum cuma administrasi hukumnya saja dan resepsinya. Kalau pernikahan administrasi hukum dilakukan di KUA dan resepsi di gedung maka Budi tinggal dicatat dalam adminsitrasi dengan dikeluarkannya Keppres pengangkatan dan resespsinya itu sendiri adalah pelantikan sebagai Kapolri,” jelas Asep, Senin (19/1).

Dia menganologi, penunjukan Komjen. Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri sep-

erti proses pernikahan, Jokowi diibaratkan sebagai ayah dari mempelai pria, yaitu Budi Gunawan. Jokowi kemudian meminta kepada DPR yang menjadi wali dari mempelai perempuan. Mempelai perempuannya adalah jabatan kapolri.

Maka dengan demikian ketika walinya menyetujui dan menikahkan Budi Gunawan dan Jabatan Kapolri maka Jokowi tidak berhak membatalkan pernikahan yang sah dan mengganti mempelai pria dengan yang lain.

“Pernikahan yang sudah resmi tidak bisa ditarik begitu saja oleh Jokowi secara sepihak, seperti yang dilakukannya pada Budi Gunawan

dan menggantinya dengan saudaranya sebagai Plt. Yaitu Komjen. Pol. Badrodin Haiti.

Ini kan sama saja menikahkan anaknya, tetapi karena anaknya dibilang tidak beres, kemudian diganti oleh saudaranya dalam resepsi,” beber Asep.

Dengan analogi tersebut, lanjut Asep, wajar jika kemudian DPR sebagai wali perempuan yang memberikan persetujuan menjadi bingung dan heran.

“Ya, kalau mau dibatalkan sebelum akad nikah dong, kan masih ada waktu. Jangan sesudah akan nikah baru ditunda atau dibatalkan dan digantikan orang lain tanpa berbicara dengan walinya atau DPR,” imbuhnya. (rmol)

Selamat Jalan ................................................................dari halaman 1 Om Bob, pengusaha sukses yang besar di bidang pangan dan peternakan dengan branding terkemuka, Kemfood dan Kemchick. Trade mark pria yang mirip Kolonel Sanders, berdasi hitam.

Kisah yang melegenda ketika Om Bob diundang Pak Harto ke Tapos, peternakannya di Bogor.

Si Om dating tetap mengenakan celana pendek blue jeans.

Tentu saja pihak pengawal tak mau mene-rimanya dan meminta untuk ganti pakaian. Om Bob selembe bilang, “….saya tetap berpakaian begini atau pulang.”

Akhirnya Pak Harto menerima Bob Sadino apa adanya begitulah, penampilannya sehari-hari, tampak santai mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek.Sebutan

Pengusaha Berdinas Celana Pendek juga sudah melekat erat dengan sosok kelahiran 9 Maret 1939 itu.

Ungkapan duka bertabur doa mengalir deras di media sosial.

Tak ketinggalan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berbelasungkawa. “Innalillahi Wa Innaillaihi Rojiun. Turut berbelasungkawa atas wafatnya H. Bob Sadino,” tulis JK di akunnya @Pak_JK, Senin (19/1) sore.

Om Bob, pengusaha sukses nasional yang besar di bidang pangan dan peternakan, menginspirasi banyak orang. Wapres JK juga berharap, keluarga yang ditinggal kuat dan tabah.

“Semoga Khusnul Khotimah, dan Keluarga diberi ketabahan,” sebut JK. Tujuh Fakta Menyesatkan Pengusaha nyentrik bukan

Alam Memaksa biasa hingga tinggi. Semua mememiliki nilai plus tersendiri.

Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak jarang orang saling sikut-sikutan dan saling menjatuhkan. Hal ini terjadi tertutama untuk pekerjaan yang sangat prestisius.

Bagi yang tidak bisa bersaing, pilihannya adalah berprofesi sebagai pekerja kasar. Di antaranya, menjadi kuli bangunan, petani atau pekebun yang notabene tanpa sikut-sikutan.

Namun apa pun pekerjaan yang dilakoni, intinya tidak ada yang ingin menjadi pengangguran. Kecuali ada keadaan yang memaksa hingga kita tidak bisa menjalani pekerjaan

saja pada penampilannya.

Om Bob menunjukkan lebih banyak kerja ketimbang bicara. Lantas ajaran nyentrik paling terkenal adalah, Tujuh Fakta Menyesatkan Dalam Berbisnis.

Yang paling menarik, ajarannya bahwa “Kuliah itu hanya memasukkan “sampah” ke kepala Anda.” Walaupun banyak dikritisi, ajaran yang diungkapkannya dalam sebuah seminar. Namun, pene-gasan yang terasa melekat adalah, “Jadilah manusia pembelajar.

Jangan hanya dari bangku kuliah, tapi pelajarilah dari kuliah kehidupan yang Anda jalani,” ujarnya.

Bob Sadino tampak merosot kesehatannya setelah ditinggal pergi duluan oleh istrinya, setahun silam. (adk/jpnn)

......................................................dari halaman 1

sehari-hari.

Bagi yang bekerja di sektor pertanian dan pekebunan, alam merupakan salah satu faktor yang bisa memengaruhi aktivitas kerja mereka. Curah hujan yang tinggi tidak jarang membuat petani atau pekebun tidak bekerja.

Sejumlah analisa perekonomian menyebutkan, tingginya curah hujan membuat banyak penyadap karet yang mengganggur. Mereka tidak bisa bekerja menyadap karet, karena diguyur hujan.

Untuk mengatasi kondisi ini, sebagian petani karet ada yang banting stir ke pekerjaan lain selama musim hujan seperti

sekarang. Sementara mereka yang tidak punya keahlian lain terpaksa menganggur untuk sementara.

Melihat kondisi ini, para petani karet sangat mengharapkan adanya solusi atau semacam teknologi yang dapat membuat mereka dapat tetap menyadap di musim hujan, tanpa khawatir berkurangnya hasil sadapan.

Rata-rata petani karet memang mengharapkan hal itu.

Lantaran hanya pekerjaan inilah yang bisa dilakoninya untuk menafkahi keluarga. Tanpanya, mereka tidak tahu harus apalagi selain menganggur, menunggu musim hujan berlalu.

(Abdu Syukri)

Mei, Grand .........................................................................dari halaman 1 TREADMIL STEPPER ( 4 FUNGSI)

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.550

9.950

Hanya

4.588 Ribu

Hanya

4.388 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

6.788

2.688 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Hanya

4.688 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Sampai kemarin, sudah 170 penyewa besar (anchor tenant) yang siap buka gerainya di gedung megah di pusat kota Jalan Alianyang. Kendati peresmiannya Mei mendatang, namu dalam sebulan berjalan ini akan banyak tenant yang launching (soft opening). Dengan berbagai persiapan management mall serta tenant, mereka tidak bersamaan atau secara bertahap mendahului.

“Untuk soft opening Hypermart Singkawang Grandmall direncanakan akan dihadiri Walikota Singkawang Awang Ishak. Tetapi belum dikonfirmasi tentang kepastinnya,” kata Rangga.

Singkawang Grandmall akan diisi 170 tenant, yang selain Hypermart ada pula Matahari,

Fun World, Cinema, Inul Fiesta, Book Store, Fashion, café-café dan lainnya. Namun, pihak management juga memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil local untuk masuk ke sana. “Kita juga menyediakan 20 tempat untuk food core lokal,” kata Rangga.

Singkawang Grandmall berlantai lima, dengan pintu masuknya dari Jalan Tani.

Sedangkan pintu keluarnya di Jalan Alianyang. Saat ini nampak para pekerja sibuk melakukan finishing bangunan.

“Ada upper floor, groundfloor dan tiga lantai lainnya.

Kalau hotelnya 12 lantai, tetapi manajemen pengelolaannya terpisah dari Singkawang Grandmall. Untuk parkirnya

punya gedung tersendiri,” ungkap Rangga.

Laporan: Mordiadi

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Reus Tandatangani Jersey Madrid

SPORT

RUMOR transfer gelandang Borussia Dortmund, Marco Reus menuju Real Madrid bergulir semakin panas. Usai menjalani laga persahabatan kontra klub Rumania, Steaua Bucharest di Alicante, Reus tertangkap kamera tengah menanda tangani jersey Real Madrid.

Beredarnya foto tersebut memicu perdebatan di kalangan fans kedua tim. Suporter Dortmund mulai meragukan kesetiaan Reus dan menganggap aksi tanda tangan tersebut adalah pemberontakan tidak langsung terhadap klub. (*)

Rakyat Kalbar

Ujian Berat

AGENDA SELASA, 20 JANUARI 2015 ASIAN CUP 2015 16.00 WIB - Jepang vs Jordania - Sindo TV 16.00 WIB - Irak vs Palestina - Fox Sports 3

Selasa, 20 Januari 2015

LIVERPOOL VS CHELSEA

THE REDS

RABU, 21 JANUARI 2015 CAPITAL ONE CUP 02.45 WIB - Liverpool vs Chelsea - SCTV COPPA ITALIA 03.00 WIB - AS Roma vs Empoli - Kompas TV

Guardiola Telepon Messi MANAJER Bayern Munich, Josep Guardiola, sempat meminta Lionel Messi untuk bertahan di Barcelona, lewat panggilan telepon pribadi langsung pada sang pemain, menurut laporan Goal International.

Sempat muncul keraguan terkait masa depan pemain Argentina tersebut di Camp Nou, seiring dengan kabar mengenai ketertarikan Chelsea.

Manchester United juga sempat dihubungkan dengan La Pulga.

Dan sekarang, mantan manajer Messi juga ikut campur dalam masalah ini dan meminta sang pemain untuk tidak pergi dari raksasa La Liga.

Pelatih berusia 44 tahun itu diklaim memberi tahu Messi untuk menghargai apa yang sudah diberikan oleh Barcelona padanya, baik dari sisi profesional maupun personal. Ia juga memperingatkan bahwa hal yang sama tak bakal didapatkan sang pemain dari klub lain.

Messi lantas diklaim menuruti nasihat Guardiola tersebut dan kini sudah memutuskan untuk menjalani karirnya di Barcelona tanpa ada rencana pergi di masa depan. (*)

AARON RAMSEY:

Cazorla Adalah Penyihir Gelandang Arsenal, Aaron Ramsey tak mau ketinggalan memberikan pujian kepada rekan setimnya, Santi Cazorla. Menurut Ramsey, Cazorla tak ubahnya seperti seorang penyihir yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

Cazorla memang tampil gemilang saat Arsenal mengalahkan Manchester City. Bermain di Etihad Stadium, Cazorla mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 2-0 tersebut.

“Santi adalah penyihir kecil di lapangan.

Anda melihatnya di luar sana sudah berkalikali, bagaimana dia keluar dari situasi tertentu dan ia memiliki permainan yang sangat bagus,” ujarnya.

“Kami senang untuknya dan mudah-mudahan ia bisa terus seperti ini,” tandasnya.(*)

AS ROMA VS EMPOLI

Beda Kelas LIVERPOOL butuh memaksimalkan momentum kebangkitan mereka saat menjamu Chelsea di leg pertama Piala Liga, Rabu (21/1) dini hari. The Reds butuh konsistensi performa top mereka kala meladeni kedatangan tim penguasa Premier League musim ini di Stadion Anfield.

Liverpool mengawali musim ini dengan serangkaian hasil buruk yang kemudian memicu nasib Brendan Rodgers sebagai nahkoda The Reds. Tetapi perlahan mereka bangkit setelah kalah 3-1 dari Manchester United di Old Trafford, hingga kini hanya terpaut 5 poin untuk bisa masuk di 4 besar klasemen.

Rodgers ingin anak asuhnya mempertahankan semangat kebangkitan yang sama kala menjamu Chelsea. Tetapi dengan Chelsea yang akan menjadi lawan mereka, Liverpool perlu tampil lebih baik lagi dibandingkan saat meraih kemenangan 2-0 menghadapi Aston Villa akhir pekan lalu.

Tak berlebihan jika Liverpool harus meningkatkan penampilan mereka. Pasalnya Chelsea sudah mencetak 51 gol dan kebobolan 19 gol di 22 laga Premier League musim ini. Bandingkan dengan Liverpool yang baru mencetak 31 gol dan kebobolan 27 gol dalam periode yang sama.

Chelsea juga punya memori manis kala bertandang ke Anfield. Di bulan November tahun lalu mereka mencatatkan kemenangan 2-1 setelah di 6 bulan sebelumnya mencatatkan kemenangan 2-0 di tempat yang sama. Kemenangan 2-0 di musim lalu juga memupuskan mimpi Liverpool untuk bisa menjadi juara Premier League untuk pertama kalinya.

Kapten Liverpool, Steven Gerrard sepertinya bakal kembali menjadi starter setelah namanya hilang saat Liverpool menghadapi Aston Villa akhir pekan lalu.

Glen Johnson dan Adam Lallana juga punya kans turun setelah kondisinya pulih dari cedera.

Punggawa Liverpool, Jordan Henderson, mengaku yakin timnya bisa mengalahkan Chelsea.

Henderson memang cukup pantas berkoar bahwa The Reds bakal bisa menundukkan Chelsea. Pasalnya, performa Liverpool saat ini bisa dibilang terus menanjak. Mereka tak pernah lagi kalah dalam tujuh laga sejak dibabat Manchester United pertengahan Desember lalu.

“Kami memiliki tim muda dengan potensi yang sangat besar dan kepercayaan diri dalam grup ini semakin melambung. Saya yakin kami bisa menghadapi mereka dan menempatkan Chelsea dalam tekanan,” ujar gelandang 24 tahun ini.

Menurutnya, kunci mengalahkan Chelsea ada pada lini pertahanan. Ia yakin jika rekan-rekannya di lini pertahanan tampil solid, lini lain bisa dengan leluasa menyerang lawan.

“Jika kami bertahan seperti yang telah kami lakukan baru-baru ini dan kami menjadi sangat solid, maka kami tahu bahwa kami memiliki kecepatan dan talenta di lini depan untuk menyakiti mereka,” tandasnya.

Penyerang Liverpool, Rickie Lambert, berkeras ingin memberikan trofi pada kubu Anfield musim ini. Lambert pun percaya diri tim yang ia bela bisa memberi kejutan bagi sang pemimpin klasemen.

“Saya pergi menonton semifinal Liga Champions antara Chelsea dan Liverpool di tahun 2005. Laga tersebut diwarnai atmosfer terbaik yang pernah saya alami. Bisakah kami mengulanginya? Itu akan brilian,” tutur Lambert pada reporter.

“Chelsea mungkin akan jadi favorit, namun permainan kami kini jauh lebih baik. Saya tidak bisa bicara tentang semua laga ikonik yang sudah pernah dimainkan di masa lalu. Kami harus bisa menciptakannya sendiri,” pungkasnya. (*)

IFFHS Nobatkan Kroos Sebagai Playmaker Terbaik Dunia 2014 International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) baru saja menobatkan gelandang Real Madrid asal Jerman, Toni Kroos, sebagai playmaker terbaik dunia untuk tahun 2014.

Organisasi yang diakui oleh FIFA untuk mencatat sejarah-sejarah sepak bola di dunia tersebut memilih Kroos karena prestasinya yang sangat mentereng sepanjang tahun tersebut. Ia berhasil membawa Bayern Munich, Real Madrid dan Jerman meraup

banyak trofi juara.

Ia pun meraup poin sebanyak 110 dalam voting yang dilakukan oleh lembaga tersebut di lebih dari 60 negara. Ia mengungguli Lionel Messi dengan selisih dua poin saja.

“Kroos, pemenang ke-9 penghargaan ini, adalah anggota dari Timnas Jerman yang memenangkan Piala Dunia di Brasil dan juga meraih dua penghargaan di level liga dan Piala Liga bersama Bayern Munich.”

“Ia kemudian ditransfer ke Real Madrid pada bulan Agustus tahun 2014 dan menjalani musim yang sukses dengan memenangkan Piala Dunia Antar Klub FIFA. Performanya sangat konsisten dan selalu berada dalam level tertinggi di level dunia yang membuat playmaker muda ini berhasil menjalani tahun yang sangat sukses.”

Demikian pernyataan resmi dari pihak IFFHS. Dengan kesuksesan terse-

but, Kroos berhasil mendobrak dominasi Barcelona. Sebab, sepanjang enam edisi ke belakang, alias sejak tahun 2008, penghargaan itu selalu diberikan pada dua penggawa Blaugrana saja, Xavi (2008, 2009, 2010, 2011) dan Andres Iniesta (2012, 2013).

Berikut daftar lengkap 10 besar pemain yang masuk dalam kategori playmaker terbaik dunia tahun 2014 versi IFFHS ini. (*)

AS ROMA sejenak melupakan persaingan berburu Scudetto saat menjamu Empoli di stadion Olimpico, Rabu (21/1) dini hari. Jika berhasil melewati Empoli, Roma bakal mengamankan tiket menuju babak 8 besar.

Berbeda dengan Empoli, Roma baru bermain di ajang Coppa Italia ini pada babak 16 besar. Sementara lawan mereka kali ini sebelumnya sudah menyingkirkan L’Aquila dan Genoa untuk bisa menembus babak perdelapan final.

AS Roma memang tak terkalahkan di beberapa pekan terakhir, tetapi mereka bermain di bawah performa terbaiknya. Sepanjang periode tersebut, Roma meraih dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Bandingkan dengan performa solid Il Lupi di awal musim ketika meraih lima kemenangan beruntun.

Sementara penampilan tim tamu Empoli juga tak lebih baik

dari Roma. Malahan di klasemen Serie A, mereka hanya terpaut 4 poin dari tim penghuni zona degradasi. Saat ini Empoli menduduki peringkat ke-14 dengan koleksi 19 poin.

Tren penampilan Empoli di pentas Serie A juga tak menunjukkan hasil positif dengan tak pernah meraih kemenangan di lima laga terakhir mereka.

Kemenangan terakhir Empoli di Serie A terjadi di bulan November tatkala Matias Vecino dan Francesco Tavano masing-masing mencetak satu gol untuk menundukkan Parma dengan skor 2-0.

Empoli dipercaya bakal kesulitan untuk bisa meraih hasil positif di kandang Roma.

Hal ini tak lepas dari performa impresif Roma kala bermain di depan pendukungnya sendiri kala bermain di pentas domestik. Roma belum pernah kalah di Olimpico musim ini dengan mencatatkan 7 cleansheet. (*)

Rakyat Kalbar Selasa, 20 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Tindak Pidana Korupsi PPAN 2008

A Kiak Cs Dititip ke Rutan Pontianak Singkawang-RK. Lolos dalam kasus pemalsuan surat tanah, pengusaha sawit, Keddy alias A Kiak ditahan lagi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) 2008.

“Ketiga tersangka kasus PPAN 2008 itu sudah ditahan, kita titipkan ke Rutan Pontianak,” kata M Ravik, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Singkawang ditemui M Ravik. MORDIADI di ruang kerjanya, Senin (19/1).

Selain A Kiak, Kejari Singkawang juga menahan dua tersangka lainnya, yakni bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang yang kini sudah menjadi Kepala Bagian Pemberdayaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, Rasiwan dan bekas Kepala Seksi (Kasi) Halaman 15

Brankas Dealer Yamaha Dibengkas Maling Singkawang-RK. Tiga tempat menyimpan uang (brankas) berisikan sekitar Rp60 juta di Dealer Yamaha di Jalan Yohana Godang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat dibengkas maling, Senin (19/1).

“Kejadiannya saya kurang tahu persis kapan waktunya. Saya mengetahuinya pencurian itu Halaman 15

Ilustrasi. Net

Perbuatan Bidan Mi di Luar Tanggungjawab Dinkes KKR Pontianak-RK. Terkait adanya dugaan Malpraktik yang dilakukan oleh oknum Bidan Kabupaten Kubu Raya (KKR) berinisial Mi terhadap Saniya dibantah Dinas Kesehatan Kubu Raya.

Dinas Kesehatan mengaku oknum bidan yang diduga melakukan malpraktik terhadap Saniya, dilakukan di luar tugas dan fungsinya sebagai PNS di Kubu Raya.

“Kalau memang Bidan Mi itu membuka praktik mandiri di kediamannya, itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Namun ketika terjadinya persoalan seperti ini, jelas itu di laur dari pertanggungjawaban Dinas Kesehatan. Karena yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika memang benar terjadi Malpraktik itu,” kata Kasi Yankes Dinas Kesehatan Kubu Raya, Dr Asep Ahmad, Senin (19/1).

Dr Asep mengatakan, jika tempat praktik yang dibuka oknum bidan itu di Kota Pontianak, maka Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang lebih mengetahuinya. Jika tempat praktik itu di Kubu Raya, Dinas Kesehatan Kubu Raya yang menangani kasusnya secara kedinasan.

Halaman 15

Tiga tersangka dan AO remaja putri bawah umur yang kedapatan mengonsumsi sabu diamankan di Mapolsek Pontianak Utara, Minggu (18/1). ISFIANSYAH-RK

PESTA SABU DI PONDOK KOMPLEKS ZAMBRUD SELAT SUMBA

Tiga Pemuda dan Gadis Bawah Umur Diringkus Pontianak-RK. Pengguna Narkoba jenis sabu merambah anak bawah umur. Tiga pemuda, Apun, 24, warga Harapan Setiap Siantan Tengah, Balon, 30, dan Steven, 22, warga Parit Pekong Siantan Tengah, serta seorang gadis bawah umur berinisial AO, 16, warga Gang Damai, Jalan Adisucipto, Sungai Raya, Kubu Raya dibekuk jajaran Polsek Pontianak Utara, Minggu (18/1) sekitar pukul 23.00.

Ketiga pemuda dan seorang gadis bawah

umur ini pesta sabu di Kompleks Zambrud, Jalan Selat Sumba, Siantan Tengah. “Keempatnya kedapatan di dalam sebuah rumah atau pondok kosong.

Warga setempat mendapat aktivitas empat orang tersebut yang sedang mengonsumsi sabu dan menghubungi polisi.

Kemudian kita langsung ke lokasi,” ungkap Kompol Wisnubroto, Kapolsek Pontianak Utara, Senin (19/1).

Ketika digeledah, polisi menemukan alat

isap sabu atau bong yang sudah digunakan.

Keempatnya sudah selesai mengonsumsi sabu dan langsung digiring bersama barang bukti ke Mapolsek Pontianak Utara.

“Kita masih menyelidiki dan melakukan pemeriksaan, mencari tahu kemana keempat pelaku ini mendapatkan sabu,” ujar Wisnu.

Polisi hanya memproses hukum ketiga pemuda yang diduga akan menjadikan gadis bawah umur sebagai sasaran nafsu

Minta Presiden Gunakan Mobil Kunjungi Perbatasan Pontianak-RK. Sepuluh mahasiswa yang mengaku perwakilan dari Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanah Rakyat (Solmadapar) Kalbar melakukan aksi di Bundaran Digulist Untan. Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkunjung ke Kalbar melihat pembangunan infrastruktur yang masih jauh tertinggal.

Para mahasiswa ini melakukan orasi dan membentangkan spanduk. Mereka dikawal ketat aparat kepolisian yang berjaga-jaga di seputaran kawasan Untan, Senin (19/1).

Halaman 15 Mahasiswa yang tergabung dalam Solmadapar melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Digulist Untan. ISFIANSYAH-RK

MAIN DEALER TVS TVS PONTIANAK

0561-766850/766851 081256263889

TVS RASAU TVS KETAPANG

085245272233 085245946118

TVS SINGKAWANG TVS SAMBAS

0562-637579 081352528273

TVS SINTANG TVS PINOH

0565-2025524 081345578321

TVS PUTUSSIBAU 082151259567 TVS NGABANG 08125744038

berahi mereka usai mengonsumsi sabu.

Sedangkan AO yang juga disekoki sabu dibawa polisi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak. Gadis bawah umur ini akan diamankan ke celter untuk pembinaan dan pemulihan.

AO terlihat bingung ketika dibawa petugas ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak. Itu dikarenakan masih terpengaruh Narkotika yang dikonsumsinya bersama tiga pemuda. (fie)

Penanganan Kasus 9.500 Botol Minol dan Velg Ilegal Lamban Pontianak-RK. Begitu lama proses hukum penangkapan minuman beralkohol (Minol) ilegal asal Malaysia yang ditangani Polda Kalbar. Hampir setahun kasus Minol ilegal sebanyak 9.500 botol yang ditangani Dit Reskrimsus Polda Kalbar itu diproses.

Terhitung sejak 15 Mei 2014.

Ada yang aneh, baru sekarang kasus tersebut dilimpahkan ke Kejati Kalbar. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Nowo Winarti menjelaskan, kasus Minol sebanyak 9500 botol itu sudah tahap II. Dua tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati).

“Kasus ini sudah tahap II, pada hari Kamis (15/1) kemarin, tersangka dan barang buktinya sudah kita limpahkan,” ungkap AKBP Nowo.

Menurut AKBP Nowo, 9500 botol Halaman 15

TVS SANGGAU TVS SEKADAU

085252263133 081345402238

Kubu Raya Musyawarah Kite

Satpol PP Siap Layangkan SP II

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Kubu Raya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kabupaten Kubu Raya, Fitria Fadly mengatakan, seminggu yang lalu telah memberikan Surat Peringatan (SP) I bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Jalan M Alianyang. Jika tidak diindahkan, maka SP II siap dilayangkan bagi pedagang di sekitar Kodam XII/Tanjungpura.

“Selain melayangkan SP I, kami juga telah berkoordinasi dengan camat dan pihak terkait lain untuk memberikan pengarahan kepada PKL, agar bisa segera membongkar sendiri tempat berjualan mereka yang berada di atas fasilitas umum tersebut,” papar Fitria Fadly.

Setelah memberikan SP I, pihaknya juga akan kembali melayangkan SP II dan SP III. Namun jika hingga SP III, para PKL tidak bisa diajak berkerjasama untuk membongkar sendiri bangunan yang dimiliki, maka Satpol PP akan melakukan pembongkaran paksa bagi sejumlah bangunan PKL. Tidak hanya di sekitar Kodam XII/Tanjungpura, Fitria Fadly mengatakan, pihaknya juga akan menertibkan bangunan PKL yang berada disekitar kawasan Sungai Raya Dalam, mulai dari depan Polda hingga sekitaar Korpri. “Sekali lagi saya tegaskan, tugas kami hanya sebagai penegak peraturan daerah. Jika memang ditemukan di lapangan terdapat banyak bangunan yang dibangun di atas fasilitas umum, dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka akan kami tertibkan,” jelasnya.

Fitria juga menerangkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kubu Raya untuk memberikan atau menyediakan lahan sebagai pengganti tempat berjualan bagi para PKL. “Kalau saya tidak salah, di sekitar Lapas yang berlokasi di Sungai Raya Dalam itu terdapat lahan yang masih kosong, dan bisa difungsikan untuk pengalihan PKL. Saya harap solusi untuk mencari tempat berjualan bagi PKL ini bisa segera dilakukan,” terangnya.

Ditanya mengenai implementasi tugas yang akan dilakukan, kata Fitria Fadly, pada tahun 2015 ini untuk tahap awal pihaknya menargetkan akan segera menertibkan bangunan PKL yang berada di sekitar Kodam, Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya Dalam, Sungai Rengas dan Kuala Dua. “Ke depan upaya untuk mengedukasi para PKL dan masyarakat luas lain agar tidak mendirikan bangunan di atas fasilitas umum akan terus kita gencarkan. Sehingga meminimalisiri berbagai persoalan di kemudian hari,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Selasa, 20 Januari 2015

10

DPRD: Segera Tetapkan Sekda Definitif Kubu Raya. DPRD Kubu Raya berharap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) segera diisi pejabat definitif. Sehingga tugas dan tanggung jawab yang selama ini dilaksanakan Pelaksana Tugas (Plt) bisa lebih maksimal. Begitu penegasan Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Lendeng Syahrani, Senin (19/1) siang.

“Mungkin saat ini penetapan Sekda definitif masih dalam proses. Saya berharap semoga bisa segera rampung, sehingga Sekda yang baru bisa benarbenar bekerja fokus dan lebih optimal,” kata Lendeng.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menilai, rangkap jabatan yang harus dialami Plt Sekda saat ini secara tak langsung akan

menambah beban kerja pejabat yang bersangkutan. “Saat seseorang memimpin dua instansi dalam waktu yang bersamaan, akan membuat pejabat yang bersangkutan sulit mengatur waktu dan pikirannya bakal bercabang.

Sehingga akhirnya bisa kita bayangkan, semua pekerjaan yang ditangani besar kemungkinan tidak akan terselesaikan dengan baik,” paparnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim mengakui menangani dua instansi sekaligus memang bukan pekerjaan mudah. Namun dia tetap berupaya maksimal, agar semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan bisa dikerjakan den-

gan baik.

Nursyam mengaku butuh waktu untuk beradaptasi, karena selain mengatur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kubu Raya, hingga sekarang dirinya juga harus mengurus sekitar 30 SKPD di Pemkab Kubu Raya. “Sepengetahan saya, ada kabupaten lain yang sebelumnya juga mempunyai Plt Sekda, dan masih menjabat sebagai kepala dinas di salah satu SKPD. Asalkan ada kerjasama yang solid antara aparatur pemerintahan, insya Allah saya yakin bisa menjalankan semua tugas dan tanggung jawab dengan baik,” papar Nursyam yang ditunjuk sebagai Plt Sekda Kubu Raya sejak 7 Januari lalu.

Kendati saat ini ia mengaku lebih banyak mencurahkan waktu untuk menjalankan tugas sebagai Plt Sekda Kubu Raya, namun ia mengaku terus berkoordinasi dan memantau kinerja stafnya di Disnakertrans Kubu Raya. “Syukurnya Sekretaris dan sejumlah Kabid di Dinsosnakertran sudah paham dengan pola kerja saya, dan saya lihat mereka sudah terbiaasa dan cukup mumpuni untuk membantu saya dalam Ilustrasi.

Ilustrasi . menjalankan berbagai tugas di Dinsosnakertrans,” ungkapnya.

Disinggung mengenai proses penetapan Sekda definitif, Nursyam enggan berkomentar.

Menurutnya, hingga saat ini penetapan Sekda dfinitif masih dalam proses. “Soal kapan mau NET

ditetapkan Sekda definitifnya itu saya serahkan saja ke atasan.

Tugas saya saat ini adalah menjalankan amanah yang diberikan kepada saya. Semoga semua pihak selalu mendorong dan bisa berkooridnasi denga baik, agar perkerjaan saya juga bisa diselesaikan dengan baik pula,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya, Kusyadi mengatakan, butuh proses yang cukup panjang untuk menentukan penetapan Sekda defintif. “Semua keputusan itu ada di Bupati.

Jadi saya kurang tahu pasti kapan realisasi penetapan Sekda definitfnya akan ditentukan,” ujarnya. (sul)

Domisili di Kubu Raya Wajib Plat M Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali akan mewajibkan setiap kendaraan yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya (KKR) menggunakan plat M. Tujuannya, untuk menunjukan kode wilayah kabupaten termuda di Kalbar.

“Nanti saya akan komunikasikan dan meminta Dispenda Kalbar dan Kubu Raya, agar setiap warga Kubu Raya yang memiliki kendaraan, maka kode platnya harus M,” katanya.

Kebijakan ini sebut Bupati Rusman, dalam rangka meningkatkan pajak dari sektor kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor nantinya menjadi dana bagi hasil dari Pemprov Kalabr ke Kubu Raya. “Sehingga kita juga bisa mendongkrak Pendapatan Asli

Rusman Ali

Daerah (PAD),” ucapnya.

Sektor pajak menurut Bupati Rusman, menjadi target yang dilirik oleh Pemkab Kubu Raya untuk meningkatkan pembangunan. Sebab, pendapatan dari pajak akan dikucurkan untuk berbagai pembangunan yang ada di Kubu Raya. “Jadi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Diliriknya pajak kendaraan bermotor menurut Bupati Rusman, lantaran Kubu Raya sebagai kabupaten baru memiliki potensi untuk meningkatkan PAD. Mengingat untuk tahun ini target yang

ingin dicapai sekitar Rp 80 miliar lebih. Di samping pajak kendaraan bermotor, Pemkab Kubu Raya juga melirik pajak lain, diantaranya dari NPWP, galian C, NJOP dan lain sebagainya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Ir Usman mendukung rencana Bupati tersebut.

“Kalau meningkatkan PAD tentu kita dukung, sepanjang sesuai aturan dan tidak memberatkan pengusaha yang notabene juga masyarakat kita,” ucapnya.

Dalam melakukan pengawasan, Usman meminta dinas terkait harus mengikuti petunjuk Bupati Kubu Raya. “Tentunya yang sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Tata Parkir di Masjid Al-Falah

Ilustrasi..

Ilustrasi

NET

Pengelolaan parkir di Komplek Masjid Agung AlFalah Mempawah perlu penataan yang lebih baik.

Sehingga keberadaan kendaraan tidak menimbulkan kesan buruk terhadap lingkungan tempat ibadah kebanggan masyarakat muslim di Kabupaten Mempawah itu.

“Perlu dilakukan penataan parkir kendaraan, baik roda dua maupun empat di lingkungan Masjid AlFalah Mempawah. Agar, parkir kendaraan lebih tertata dengan baik dan rapi, sehingga tidak semrawut,” kata warga Mempawah, Sudianto Nursasi, Senin (19/1).

Sudianto mengungkapkan, kurangnya penataan parkir kendaraan di komplek Masjid Agung Al-Falah Mempawah terlihat ketika pelaksanaan ibadah salat Jumat. Banyaknya kendaraan jemaah yang melaksanakan ibadah tampak tidak beraturan. Bahkan, ada kendaraan yang parkir di area teras masjid. “Kemarin (Jumat, red), ada kendaraan yang parkir di teras masjid. Inikan sangat tidak baik dan menimbulkan kesan buruk. Harusnya kita bisa menjaga lingkungan masjid agar tertata, termasuk penempatan parkir kendaraan.

Jangan sembarangan parkir hingga di area teras masjid,” pendapatnya.

Ke depan, dia menyarankan agar Pemkab Mempawah dan pengurus masjid meningkatkan penataan parkir di komplek Masjid Agung Al-Falah Mempawah.

Sebab, pengelolaan parkir yang kurang baik hanya berdampak terhadap kesan semrawut, melainkan juga keamanan kendaraan jemaah itu sendiri. “Bila perlu dibangun area khusus parkir kendaraan roda dua dan empat di komplek Masjid Al-Falah. Agar lingkungan masjid terlihat lebih rapi dan sedap dipandang mata.

Apalagi, Masjid Al-Falah ini menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Mempawah,” pungkasnya. (fia)

Meresahkan, KPAID Usulkan Perbup Anak Punk Mempawah. Trend anak punk seperti jamur di musim hujan.

Di Kota Mempawah, gerombolan anak-anak usia sekolah dengan dandanan serba hitam itu kerap terlihat di jalanan. Tak heran, jika para orangtua mulai resah, khawatir trend yang dinilai negatif itu akan merasuki anakanaknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Mempawah mengusulkan diterbitkannya payung hukum untuk menertibkan anak punk.

“Sebagai orangtua, kita sangat resah melihat trend anak punk yang semakin terlihat jelas di lingkungan masyarakat. Belakangan ini, sering kita melihat anak-anak punk ini di wilayah Mempawah,” tutur warga Mempawah, Marsupandi, Senin (19/1) pagi.

Pria yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Mempawah itu menilai, munculnya trend anak punk tidak lepas dari lemahnya pengawasan orangtua terhadap kegiatan anak-anaknya di luar rumah. Sehingga anak-

anak bebas meninggalkan rumah hingga berminggu-minggu, tanpa diketahui keberadaannya.

“Makanya para orangtua harus lebih ekstra mengawasi kegiatan dan keberadaan anaknya. Jangan anak dibiarkan berkeliaran tidak pulang ke rumah. Apalagi anak-anak ini masih dalam usia sekolah, mestinya orangtua harus disiplin dalam mendidik dan membentuk karakter anak itu sendiri,” sarannya.

Ke depan, dia menilai perlunya campur tangan Pemkab Mempawah melalui dinas terkait terhadap keberadaan anak punk. Yakni dengan melakukan penertiban anak-anak punk di jalanan, dan dikembalikan kepada orangtuanya. Agar, para orangtua bisa lebih bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anaknya. “Saya sendiri sejak dini sudah mengingatkan kepada anak-anak maupun keponakan di rumah, agar jangan sampai mengikuti trend anak punk. Karena, terlalu banyak negatifnya dan menghancurkan

masa depan anak. Kita berharap pemerintah daerah segera merespon persoalan ini, agar tidak semakin menjamur di Mempawah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPAID Mempawah, Kusmayadi mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pontianak dalam menangani anak punk di Mempawah. Pihaknya berencana menggelar seminar mengundang seluruh element masyarakat, termasuk Pemkab Mempawah.

“Melalui kegiatan itu nantinya, kita mendorong agar pemerintah daerah menerbitkan payung hukum, baik itu Peraturan Daerah (Perda) atau Perbup untuk menertibkan anak punk dari jalanan di Kabupaten Mempawah. Tanpa payung hukum, maka sulit bagi kita untuk bertindak,” pendapat Kusmayadi.

Kusmyadi menyebut, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan anak punk tersebut. Bahkan,

beberapa waktu lalu dirinya turun langsung ke salah satu lokasi acara di Mempawah yang menjadi ajang berkumpulnya anak punk. Meski tidak menemukan tindakan negatif, namun dia setuju agar anak punk tidak dibiarkan berada di jalanan. “Kebanyakan mereka (anak punk, red) berasal dari luar Mempawah.

Memang selama ini kita belum mendapatkan laporan adanya aktivitas anak punk yang menimbulkan kasus kriminal, namun selayaknya anak-anak seusia mereka berada dalam pengawasan orangtua. Makanya, kita mendorong segera diterbitkan payung hukum untuk penertiban tersebut,” pintanya.

Sedangkan Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Disosnakertrans Kabupaten Mempawah, Heru Agung mengatakan, pihaknya telah melakukan penindakan terhadap keberadaan anak punk. Namun, tindakan tersebut hanya sebatas dikembalikan kepada orangtua ke rumahnya masing-masing. “Ke-

marin kita pernah penertibkan empat orang anak punk di Kota Pontianak. Semuanya sudah dikembalikan kepada orangtuanya. Khusus di Mempawah, memang baru-baru ini keberadaan anak punk itu semakin marak di jalanan. Makanya kita perlu koordinasi dahulu dengan instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Dalam penindakannya, perlu dikaji lebih lanjut terhadap kategori penindakan yang akan dilakukan nantinya. Agar tindakan dan penanganan lebih efektif dan tepat sasaran. Mencontoh Pemprov Kalbar, penanganan anak punk dilakukan oleh Bidang Rehabilitas dan Pelayanan Sosial (Resos). “Kita belum tahu, apakah mereka ini masuk dalam kategori gelandangan, anak terlantar atau lainnya. Makanya kita perlu koordinasi dahulu dengan pihak terkait lain untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah anak punk.

Untuk pengembalian kepada orangtua itu pastikan dilakukan,” pungkasnya. (fia)

IKIP PGRI Pontianak Jemput 92 Mahasiswa

Sekda Mempawah, Mochrizal menerima cinderamata dari perwakilan IKIP PGRI Pontianak.

Mempawah. Sebanyak 92 mahasiswa peserta Program Praktik Pengalaman Lapangan Kuliah Kerja Mahasiswa (PPL-KKM) IKIP PGRI Pontianak di Kabupaten Mempawah berakhir, Senin (19/1). Secara simbolis, para mahasiswa dijemput kembali

oleh perwakilan kampus di Aula Kantor Bupati Mempawah.

Dalam realisasinya, 92 mahasiswa yang merupakan putra-putri asal Kabupaten Mempawah itu disebar di 9 SMP, 8 SMA, 1 SMK, 1 Madrasah Tsanawiyah, dan 1 Madrasah Aliyah. Terdapat

dua program yang dijalankan para mahasiswa di lapangan, yakni PPL dan KKM. PPL bersifat praktik mengajar dengan pendampingan guru pamong dan kepala sekolah. Sedangkan KKM merupakan program pelatihan mahasiswa untuk bekerjasama dengan masyarakat secara luas. “Peserta PPL-KKM merupakan mahasiswa semester VII dari 10 program studi, yakni Bimbingan Konseling (BK), PPKN, Matematika, Penjaskes, Sejarah, Geografi, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK),” ungkap Koordinator PPL-KKM Wilayah Kabupaten Mempawah, Muhammad Lahir.

Sementara itu, Wakil Rektor I IKIP PGRI Pontianak, Prof.

Hamid Darmadi berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah yang telah menerima para mahasiswanya melaksanakan program PPLKKM. Sebab, menurut dia, tidak semua daerah kooperatif dengan

program tersebut. “Kita sangat bersyukur dan bangga, karena selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah. Karena ada beberapa daerah tertentu yang tidak mau menerima mahasiswa KKM-PPL. Untuk itu, atas nama pimpinan IKIP PGRI Pontianak, kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah, Mochrizal mengaku gembira dengan kehadiran para mahasiswa program PPL-KKM. Apalagi, sambung dia, para mahasiswa itu merupakan putraputri daerah yang ditugaskan kembali ke daerah asal untuk menyumbangkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah.

“Terimakasih kepada IKIP PGRI Pontianak yang telah menggelar kegiatan PPL-KKM di Kabupaten Mempawah. Mudah-mudahan PPL-KKM ini dapat melengkapi

intelektualitas mahasiswa dengan kemampuan beradaptasi di masyarakat. Sehingga, para mahasiswa ini nanti mampu memahami kondisi masyarakat di bidang pendidikan,” harapnya.

Salah satu peserta PPL-KKM, Rini Ariyani mengaku sangat berkesan dengan pengalaman yang diperoleh di lapangan. Menurutnya, PPL-KKM sangat positif karena melatih mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik dan masyarakat umum. Rini yang bertugas mengajar di SMA Negeri 1 Segedong itu merasakan langsung berbagai dinamika dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. “Kami sudah berlatih dalam simulasi mengajar di kampus. Namun, itu saja jelas tidak cukup tanpa praktik di lapangan. Makanya program PPL-KKM ini sangat berguna untuk membentuk kemampuan kami selaku caloncalon pendidik,” ujar gadis kelahiran Desa Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong itu. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara

Selasa, 20 Januari 2015

11

Bupati Ketapang: Terima Kasih Kapolda Ketapang. Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si berterimakasih atas upaya dan kerja keras Kapolda Kalbar Brigjend (Pol) Arief Sulistyanto berserta jajaranya menangkap Budiono Tan. “Ini adalah hadiah istimewa bagi masyarakat kita, khususnya petani sawit Benua Indah Group yang selama ini menderita,” kata Bupati saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Kalbar Brigjend (Pol) Arief Sulistyanto di Pendopo Bupati kemarin.

Menurutnya, kasus PT BIG dinilainya selama ini cukup rumit. Ditangkapnya pemilik PT BIG diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi petani sawit BIG. Dalam penyambutan yang dilakukan Drs Henrikus M.Si, disampaikan pula kondisi geografis Kabupaten Ketapang yang aman dan kondusif, dijelaskan bupati, Ketapang merupakan kabupaten terluas di Kalbar.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang sampai saat ini diketahui berada di atas ratarata Kalbar.

Demikian juga dengan pendapatan perkapita masyarakat sampai saat ini sekitar Rp10 juta. Saat ini Ketapang sedang gencar melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk dibidang pertanian. Selain itu juga mulai diliriknya Kabupaten Ketapang sebagai salah satu pusat industri, dan saat ini sedang dibangun pabrik PT WHW. Demikian juga dengan potensi gangguan Kamtibmas juga dipaparkan bupati.

Bupati menyebutkan dengan gambaran umum yang disampaikan kepada Kapolda, dapat menjadi sebuah pemandangan dalam menentukan arah dan kebijakan dalam pengamanan di wilayah Kalbar.

Sementara Kapolda Kalbar, Brigjend (Pol)

Arief Sulistyanto menyebutkan dirinya pasang badan dengan proses penegakan supremasi hukum terhadap penanglapan Pemilik PT BIG. Kronologis diamankannya BIG dipaparkannya secara panjang lebar.

Upaya yang dilakukannya semata-mata untuk menyelesaikan dan menjernihkan masalah yang menimpa masyarakat. Apalagi penderitaan yang dialami masyarakat sudah cukup lama.

“Ketapang ini merupakan kabupaten yang Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si sekaligus Ketua DAD Ketapang menyerahkan cendramata berupa sumpit kepada Kapolda Kalbar terakhir saya kunjungi setelah. Kunjungan ke Brigjend (Pol) Arief Sulistyanto. I sini memang saya tunda sampai utang janji saya untuk menangkap pemilik BIG bisa saya realisasikan. Sekarang saya tidak ada utang janji lagi dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengucapkan terimakasih dengan sambutan yang dikatakannya luar biasa dari Bupati Ketapang, Kapolda Kalbar juga mengharapkan dukungan seluruh masyaraKABUPATEN KAYONG UTARA BESERTA SELURUH JAJARAN kat untuk saling mengisi dalam penegakan BESERTA SELURUH STAF SEKRETARIATAN supremasi hukum.

M E N G U C A P K A N Karena itu, jika ditemukan anggotM E N G U C A P K A N anya yang bermain kegiatan ilegal, ia & m e m i nt a ma s ya ra k at t i d a k s e ga n -s e & gan melaporkan. Ia mengharapkan juga sumber daya alam yang ada di daerah jangan di bawa keluar daerah secara ilegal.

Tetapi harus memenuhi aturan sehingga memberikan kontribusi bagi kontribusi untuk pembangunan daerah.

Tidak lupa ia meminta dukungan seluruh komponen untuk menAtas Peresmian Masjid Raya Mujahidin Atas Peresmian Masjid Raya Mujahidin jaga situasi yang aman dan kondusif.

Oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo Oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo Kedatangan Kapolda Kalbar disambut Di Pontianak, 20 Januari 2015 Di Pontianak, 20 Januari 2015 dengan hangat oleh Bupati Ketapang Drs Tertanda, Henrikus M.Si, Wakil Bupati H. Boyman Tertanda, M. Sukardi, SE, MM H. Hildi Hamid Idris Harun SH, Ketua DPRD Budi Mateus S.Pd Alias Ta j u d i n Ketua Bupati Wakil Bupati tokoh agama, tokoh adat dan tokoh maWakil Ketua Wakil Ketua H. Hendri Siswanto, S.Sos Jumanti, S.Sos, MM syarakat. (Jay/*) STIMEWA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

SELAMAT SUKSES

SELAMAT SUKSES

Sekda

Sekretaris DPRD

Metro KETAPANG

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Ratusan Anak Ikut Lomba Mewarnai

Singkawang. Untuk memeriahkan peringatan kelahiran (Maulid) Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Singkawang menggelar Lomba Mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Sekitar 300 peserta dari TK dan PAUD di seluruh Kota Singkawang mengikuti lomba mewarni,” kata H Ruslan Karim, Ketua PHBI Kota Singkawang ditemui di Gedung Pusat Informasi Pariwisata (PIP), Kamis (15/1).

Haji Bol–sapaan Ruslam Karim–mengakui, antusias anak-anak TK dan PAUD untuk mengikuti Lomba Mewarnai ini sangat luar biasa. Bahkan beberapa menit sebelum lomba dimulai, masih ada anak yang mendaftar. “Kami selaku panitia tentunya menyambut baik antusias ini. Mudahmudahan ke depan pelaksanaan lomba akan ditingkatkan lagi dan dijadikan agenda tahunan,” ujar Haji Dol. Tingginya antusias anak-anak mengikuti lomba mewarnai untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kata Haji Bol, diharapkan sejalan dengan meningkatnya semangat generasi penerus bangsa untuk mencintai dan menjalankan ajaran Nabi Akhir Zaman ini.

“Mudah-mudahan anak-anak yang berpartisipasi dalam lomba ini kelak menjadi pemuda yang pemberani, memiliki akhlak yang mulia layaknya akhlak Rasulullah dan bertanggungjawab,” papar Haji Bol. Selain lomba mewarnai, anak-anak tersebut juga mengikuti Lomba Busana Muslim yang diikuti 58 peserta. Guru-gurunya juga 43 orang juga menjadi peserta lomba untuk memasyarakatkan busana muslim muslimah tersebut.

Sedangkan untuk Lomba Qasidah diikuti 66 kelompok terdiri 48 peserta dewasa, dan sisanya remaja, serta lomba busana muslim berpasangan suami istri diikuti 16 pasang suami istri. (dik)

BENGKAYANG

Pembangunan Masih Menumpuk di Pusat Kota Singkawang. Pembangunan infrastruktur di Kota Singkawang masih menumpuk di pusat kota. Makanya, Fraksi Gerindra DPRD Kota Singkawang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang melakukan pemerataan pembangunan.

“Pembangunan masih menumpuk di pusat kota, untuk itu pada 2015 ini agar diprioritaskan pembangunan di daerah pinggiran,” kata Tasman SPd, Ketua Fraksi Gerinda DPRD Kota Singkawang, baru-baru ini.

Memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan pinggiran Kota Singkawang ini memang sudah lama diangkat Tasman, lantaran warga yang

Ilustrasi/Ist

SINGKAWANG

Tasman SPd

H Abdul Mutalb ME

tinggal di pinggir kota belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Singkawang, H

Abdul Mutalb ME mengatakan, pemerataan infrastruktur di daerah pinggiran sudah sebagian wilayah diusahakan.

“Seperti infrastruktur jalan di

Pangmilang, Semelagi dan lainnya,” ungkapnya.

Haji Dol–sapaan Abdul Mutalib–menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun.

Apabila kondisi jalan yang dibandingkan, di mana terdapat ruas jalan yang berlubang atau rusak, kata Haji Dol, perlu diketahui bahwa jalan di Kota Singkawang memiliki tiga status jalan, yakni Jalan Nasional, Provinsi dan Kota.

Kewenangan untuk perbaikan atau pemeliharaan Jalan Nasional di Pemerintah Pusat, Jalan Provinsi di Pemerintah Provinsi Kalbar. Demikian pula

Jalan Kota, kewenangannya di Pemkot Singkawang.

Dia mengungkapkan, beberapa ruas jalan di Kota Singkawang yang berstatus Nasional itu diantaranya, Jalan Pasir Panjang-Ahmad Yani-Pangeran Diponegoro- Merdeka-Ratu Sepudak.

S e d a n g k a n ja l a n s t at u s Provinsi terdiri atas Jalan S u d i r m a n - Pa h l a w a n - r u t e Singkawang-Bengkayang. Ruas jalan lainnya barulah status jalan Kota. “Untuk jalan kota yang menjadi kewenangan Pemkot Singkawang dilakukan pemeliharaan secara periodik dan rutin tergantung tingkat kerusakan,” jelas Haji Dol. (dik)

Pemkab Bengkayang Tata PAUD Basketball Open Tournament Singbebas

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Kadisdik Bengkayang Dr Yan, dan Rektor IKIP PGRI Pontianak Prof Dr H R Samion dan seluruh Dosen Pembimbing foto bersama usai acara Penutupan KKM-PPL Tahun 2015. KURNADI

Bengkayang. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak bisa dianggap remeh dalam tumbuh kembang generasi penerus saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya, tahun ini Pemkab Bengkayang akan melakukan penataan terhadap PAUD. “Pentingnya pendidikan sejak PAUD. Kerap kali ditemui pada tingkat Sekolah Dasar (SD) ada anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis. Jadi bagaimana untuk mengejar mutu pendidikan yang baik, jika pendidikan sejak usia dini saja belum dibenahi,” tegas Bupati Bengkayang, Sury-

adman Gidot MPd ketika acara Penerikan 135 Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak yang telah menyelesaikan KKM-PPL di Kabupaten Bengkayang, Senin (19/1).

Sebagai ucapan terimakasih atas pengabdian para mahasiswa selama enam bulan, Pemkab Bengkayang memberikan biaya tranportasi kepada pada mahasiswa dan dosen yang berjumlah 10 orang. “Keberadaan mahasiswa yang melaksanakan KKM-PPL sangat membantu kesulitan guru di setiap sekolah. Diharapkan ke depan kerjasama ini bisa berlanjut. Sebagai ucapan terimakasih

pihaknya akan memberikan biaya transpor masing-masing Rp 1 juta kepada mahasiswa dan dosen,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Dr Yan. Sementara itu, Dahliati, Mahasiswi IKIP PGRI Pontianak Program Studi Bahasa Indonesia mengaku sangat bersyukur mendapat dukungan dari Pemkab Bengkayang untuk melaksanakan KKM-PPL. “Selama mengajar tidak ada kendala, dan siswa-siswi dapat menyerap pelajaran dengan baik,” ujar warga Sebopet Desa Sebalo, Kecamatan Bengkayang. (kur)

Singkawang. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menggelar Basketball Open Tournament tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) wilayah Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas) selama delapan hari sejak Jumat (16/1) lalu.

“Pertandingan kita gelar di Gedung STIE Mulia Singkawang. Lebih dari 16 tim basket yang mendaftar,” kata Andi Syarief, Ketua KONI Kota Singkawang kepada wartawan, Kamis (15/1) lalu.

Andi berharap, dengan adanya pertandingan yang melibatkan SMA seluruh Singbebas ini, bisa menghidupkan kembali semangat olahraga bola basket, khususnya di Kota Singkawang. “Ini sebagai ajang untuk menyalurkan bakat-bakat terpendam,” katanya.

Selain itu, tambah dia, ajang ini juga untuk mencari dan menggali bibit-bibit baru atlet bola basket yang kelak diharapkan dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Andi mengharapkan, para peserta mengedepankan sportivitas dalam pertandingan dan menunjukkan permainan terbaiknya untuk menjadi juara. “Skill dari peserta dan kesolidan tim tentunya sangat menentukan untuk meraih angka demi angka dalam pertandingan bola basket,” ingatnya. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju

Rapat Pembahasan Raperda Ditunda

Ilustrasi.

NET

Nanga Pinoh-RK. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dijadwalkan, Senin (19/1) sekitar pukul 09.00 WIB ditunda. Pasalnya undangan yang disampaikan DPRD Kabupaten Melawi ke bagian hukum terlambat.

“Jadwal jam 9 pagi, sementara undangan sampai ke meja saya jam 9.30 pagi. Jadi mana ada waktu saya membuat surat untuk mengundang para kepala SKPD. Lagi pula para kepala dinas juga banyak tidak ada di Kabupaten Melawi,” ucap Kabag Hukum Setda Kabupaten Melawi, Hasan, usai mengikuti rapat yang ditunda, Senin (19/1) di ruang rapat DPRD Kabupaten Melawi.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Melawi, Kontansius Pose mengatakan, penundaan dilakukan karena kepala SKPD tidak hadir dan keterlambatan undangan yang disampaikan DPRD Kabupaten Melawi.

“Mereka juga memaklumi kesibukan kami. Lagi pula para kepala SKPD juga tidak ada yang hadir maka dilakukan penundaan,” timpalnya.

Sementara itu, anggota Banleg DPRD Kabupaten Melawi lainnya, H. Hamri Hum mengatakan, pembahasan ditunda sampai dengan Senin depan. Hal itu agar persiapan bisa lebih matang.

“Ini bagaimana kita mau membahas, kepala dinas yang mengajukan Raperda saja tidak hadir. Kemudian Raperda Bangunan Gedung (BG) juga belum ada. Padahal itu instruksi pusat. Bagaimana mau membahasnya,” paparnya.

Sementara Bujang Sahpri, selaku anggota Banleg lainnya mengatakan, kekecewaan terhadap penundaan yang terjadi.

“Nasi sudah disiapkan untuk rapat, tapi para kepala dinas tidak ada yang hadir. Seharusnya rapat pembahasan Raperda ini harus diutamakan,” ujarnya.

Raperda yang dibahas merupakan raperda yang belum disetujui pada tahun lalu. Pada tahun lalu, baru dua raperda yang dibahas dan tahun ini sedikitnya ada 8 raperda yang akan dibahas. (aji)

Rakyat Kalbar

Selasa, 20 Januari 2015

12

Polemik SMAN 1 Pinoh Selatan

Kalau Emosi Mengalahkan Logika, Terbukti Banyak Ruginya Nanga Pinoh-RK. Persoalan kasus SMA Negeri 1 Pinoh Selatan bermula dengan emosi. Kemudian ditanggapi pula secara emosi. Semestinya semua pihak mengedepankan kepentingan proses belajar anak-anak didik secara kepala dingin.

Setidaknya itu yang dicontohkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, Paulus saat menyelesaikan persoalan ini. Dia tidak lantas memecat kepala sekolah yang memakai kata-kata kurang baik kepada para siswa. Namun tetap menasehatinya supaya bisa menjadi pemimpin yang baik. Paulus mengharapkan agar pemecatan 10 guru tenaga honor bisa ditinjau kembali.

“Dari laporan tersebut, Kepseknya saya panggil dan saya

nasehati. Jadi saya minta dia belajar menghargai satu dengan yang lainnya dan menjadi pemimpin yang harus memahami situasi,” lugasnya.

Paulus juga sudah minta agar kepala sekolah tersebut tidak lagi menunjukkan sikap arogansi maupun sikap menang sendiri.

Hal ini memang harus dikaji apabila ingin bisa menjadi pemimpin yang baik.

“Kalau minta saya mengganti, saya katakan bahwa Disdik ini bukan lembaga pengadilan.

Begitu terima laporan langsung kita ganti. Lembaga pendidikan ini harusnya meluruskan yang bengkok-bengkok. Kalau ada perilaku tenaga pendidik kita yang salah, kita perbaiki dan kita bina. Supaya perilaku buruknya hilang,” ujarnya.

Terkait dengan 10 guru hon-

orer yang dipecat, Paulus mengharapkan, supaya kebijakan tersebut ditinjau atau dilihat kembali. Hal ini karena mengingat jumlah guru yang ada di SMA 1 Pinoh Selatan masih sangat terbatas serta masih membutuhkan tenaga pengajar.

“Guru PNS hanya ada tiga orang, sementara jumlah kelasnya ada enam. Jadi saya minta komite sekolah bisa berada di tengah-tengah dan tidak memihak. Kepsek juga sudah saya minta tinjau ulang pemecatannya,” timpalnya.

Lebih jauh Paulus menilai, pihaknya sudah mengirimkan tim dari Disdik Kabupaten Melawi, yang terdiri dari Koordinator Pengawas dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah pergi ke SMA 1 Pinoh

Selatan. Hanya memang laporannya, pertemuan ini tidak kondusif karena kepala sekolah meninggalkan ruangan saat rapat belum berakhir.

“Ya, pengakuan kepala sekolah, dia merasa diadili dan disalahkan. Karena dalam pertemuan itu juga hadir orangtua murid,” paparnya.

Paulus menambahkan, dirinya juga sudah menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk tetap melaksanakan tugas, karena proses belajar mengajar di sekolah tidak boleh ditelantarkan.

Masyarakat setempat juga diharapkan tidak memperkeruh suasana yang ada. Pasalnya mengingat persoalan yang terjadi adalah intern SMA 1 Pinoh Selatan.

“Karena dalam kasus ini tidak ada siswa yang dirugikan. Saya

tidak menerima ada laporan kekerasan fisik oleh kepsek. Yang ada memang perkataan yang tidak sesuai yang saya pahami, karena dia dalam kondisi marah.

Saya juga sudah minta Anton memperbaiki diri,” ucapnya.

Paulus menjelaskan, dirinya masih memberikan kesempatan kepada kepala sekolah tersebut untuk memperbaiki diri. Bisa saja muncul usulan mengganti kepala sekoah, karena memang sudah muncul rasa tak senang dan selisih paham.

“Kalau memang nantinya tak bisa diselesaikan di sana, kita siap fasilitasi rapat pertemuan di Disdik, yakni antara kepala sekolah, guru honorer bersama komite. Tapi tidak mengundang orangtua siswa, karena inikan persoalan internal,” jelas Paulus. (aji)

SDN 21 Pinoh Utara Kekurangan Lokal Belajar Nanga Pinoh-RK. Hingga kini SDN 21 Merah Arai, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi masih kekurangan ruang lokal belajar. Pasalnya sejak SD tersebut menerima siswa, sampai sekarang gedung SD tersebut hanya memiliki dua lokal untuk proses belajar mengajar.

“Karena siswa di SDN 21 tersebut sampai kelas enam sehingga tiap lokalnya disekat menjadi dua. Supaya yang semula dua lokal bisa menjadi empat lokal setelah disekat. Dan satu lokal belajar siswa lagi disekat untuk ruang guru,” ujar Kepala Desa Merah Arai, Martinus Paton, kemarin.

Sehingga total ruangan belajar mengajar siswa di

Ilustrasi.

NET

sekolah tersebut sekarang berjumlah lima ruangan.

Lantaran ruangan yang tersedia hanya lima ruangan kelas sehingga mau tidak mau siswa kelas satu dan kelas dua yang menjadi korban.

Paton menambahkan, kelas 1 dan 2 harus bergiliran dan berbagi jam untuk menggunakan satu ruangan kelas. “Siswa kelas satu masuk dari pagi sampai pukul 09.00 WIB. Setelah itu dilanjutkan anak-anak siswa kelas dua yang menggunakan ruangan yang sama dari pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Melihat kondisi sarana prasarana yang masih memperihatinkan tersebut, selaku pemimpin di Desa

Merah Arai berharap, kepada Pemerintah Kabupaten Melawi agar tahun ini bisa menambah lokal di SDN 21 Merah Arai,” harapnya.

Dengan adanya penambahan lokal, kata dia, ke depan SD tersebut bisa memiliki ruangan belajar yang representatif layaknya sekolahsekolah yang ada di desa lain.

Menurutnya, dari pihak desa sudah beberapa kali mengajukan proposal penambahan lokal di SD tersebut, namun sampai sekarang belum ada tanggapan.

“Mudah-mudahan saja pada tahun ini Pemkab Melawi bisa melakukan penambahan lokal sehingga secara bertahap persoalan kekurangan lokal bisa ditanggulangi,” jelasnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Puncak Hujan Diprediksi Hingga Februari BPBD Bentuk Posko Siaga Banjir

Ilustrasi.

NET

Sintang-RK. Langkah antisipasi dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang dengan membentuk posko siaga banjir. Pembentukan posko ini ini dilakukan untuk memudahkan komunikasi sekaligus monitoring pada titik-titik wilayah rawan banjir secara berkala.

“Kita sudah bentuk posko banjir. Ini berdasarkan surat dari Bupati langsung, untuk memantau wilayah yang rawan terkena banjir,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sintang, F Hasdi, Senin (19/1).

Hujan dalam beberapa hari terakhir ini terus melanda Kabupaten Sintang. Hanya memang masih dalam intensitas sedang. BPBD belum menerima adanya laporan banjir.

“Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi adanya banjir,” ucap Hasdi.

Menurutnya, hasil pemetaan yang dilakukan, kawasan langganan banjir diantaranya adalah Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Dedai, Ketungau Hilir, Tempunak hingga Sepauk. Pihaknya tetap melakukan monitoring secara berkala.

“Sampai saat ini status tetap siaga banjir. Ini kita sesuaikan berdasarkan pantauan hingga 30 hari mendatang. Jika masih diperlukan tentu akan kita perpanjang,” ucapnya.

Hasdi melanjutkan, berdasarkan hasil pertemuan bersama para Camat, imbauan siaga banjir ini juga telah diberikan sehingga peran Camat diharapkan dapat turut memonitoring banjir di wilayah masing-masing.

Camat dapat turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi apabila ada laporan banjir dan mengkomunikasikan kepada BPBD. Agar jangan sampai ada korban.

Berdasarkan koordinasi bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Sintang, puncak penghujan dipridiksi akan terjadi hingga Februari mendatang. (din)

Pengidap HIV di Kabupaten Sintang 166 Jiwa

Dua Bayi Teridentifikasi HIV Sintang-RK. Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Sintang mencatat sejak 2006 hingga 2014, pengidap HIV sebanyak 166 orang. 18 pengidap diantaranya berumur antara 10 sampai 22 tahun. Penanggulan penyebaran virus HIV terus diupayakan terutama di kelompok umur remaja.

“Saya mengupdate data terakhir pada pekan lalu untuk kasus HIV. Paling mengkhawatirkan adalah 11 persen dari semua kasus berada di kelompok umur usia 10 hingga 22 tahun. Kita perlu membuat terobosan agar bisa memutus rantai penye-

baran HIV,” ujar Sekretaris KPA Kabupaten Sintang, Murjono, pekan lalu.

Menurut Murjono, pengidap yang tercatat merupakan semua warga Kabupaten Sintang. Data berbeda bila ikut dimasukkan warga pendatang. Lantaran pengelompokkan dilakukan berdasarkan asal domisili. Sementara pemeriksaan VCT Kabupaten Sintang tidak hanya melayani warga Sintang, tetapi juga warga asal kabupaten terdekat.

Murjono merinci, dari keseluruhan pengidap HIV di Kabupaten Sintang, dua bayi teridentifikasi terpapar virus tersebut.

Data yang dimiliki sepenuhnya hasil pemeriksaan VCT dengan mengoptimalkan peran konselor sehingga yang dianggap berisiko bersedia dengan sukarela memeriksakan diri.

“Pola pendekatan dimaksimalkan. Kalau berdasar inisiatif pribadi sangat sulit,” timpalnya.

Ia menambahkan, lompatan terbesar peningkatan kasus HIV di Kabupaten Sintang terjadi pada 2011 hingga 2014. Selama tiga tahun itu kasus HIV bertambah sebanyak 76 kasus. Sementara sejak Oktober 2006 hingga November 2011, sebanyak 90 kasus tercatat. Pertambahan di

lima tahun sejak VCT berdiri di Kabupaten Sintang itu tidak sebesar priode 2011-2014.

Sebagian pengidap yang terdata sudah meninggal dunia.

Kematian yang disebabkan HIV sebanyak 30-an orang. Sementara sebaran pengidap hampir merata di semua kecamatan di Kabupaten Sintang. Terakhir yang terindentifikasi pada 2014, yakni di Kecamatan Binjai.

“Setiap kecamatan berisiko maka kita harus bekerja keras menanggulanginya,” paparnya.

Diakui Murjono, keberadaan konselor masih dirasakan sangat minim. Minimal tiap kecamatan

mempunyai satu konselor. Pasalnya, tenaga penjangkau tersebut amat penting guna membantu penanggulangan sekaligus memetakan resiko penularan.

Pencegahan HIV bisa dilakukan dengan menghindari hubungan seksual berisiko dan penggunaan jarum suntik secara bersama.

Kemudian keberadaan café-café remang disinyalir berpotensi menjadi salah satu tempat paling berisiko. Lantaran pekerjanya sulit terpantau dan terkadang suka berpindah tempat.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Natal Bersama Umat Katolik Kabupaten Sintang Sintang-RK. Pelaksanaan perayaan Natal bersama umat Katolik dan berbagai gereja yang ada di Kabupaten Sintang, Jumat (16/1), di Gedung Serbaguna berlangsung semarak dan meriah.

Didukung cuaca yang cerah pada sore itu membuat ribuan umat Kristiani terlihat berbondong-bondong memenuhi kursi yang dipersiapkan panitia di ruang utama hingga balkon.

Hadir dalam perayaan Natal bersama tersebut, yakni Bupati Sintang, Milton Crosby, Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan, Sekda Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah, Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Setyanto Hermawan, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jefray Edward, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Tery Ibrahim, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar, Alexius Akim.

Milton menambahkan, perayaan Natal Oikumene dilaksanakan untuk menjaga kedekatan dan kebersamaan pemerintah dengan umat, pemimpin dan gereja dengan masyarakat.

“Ketika Allah hadir dalam keluarga maka keluarga tersebut diberkati. Jika keluarga sudah

diberkati maka kedamaian dan keharmonisan akan dirasakan,” timpalnya.

Ia melihat, masih banyak masalah yang ada dalam keluarga.

Seperti kemiskinan, pendidikan anak, kesehatan, rumah layak, kekerasan dalam rumah tangga, ketagihan pada miras dan obatan terlarang serta menggunakan alat komunikasi yang tidak bijak.

“Mari rasakan kehadiran Allah dalam keluarga untuk kemudian berjuang dari masalah yang ada.

Mari jadilah ayah, ibu dan anakanak yang baik dan takut akan Tuhan. Laksanakan perintah Tuhan dan jauhi larangannya maka keluarga kita akan damai.

Mari kita berusaha menghadirkan Allah dalam keluarga dengan menjaga dan memperjuangkan keharmonisan dan kedamaian,” ingat Milton.

Sementara itu, Ketua Panitia Natal Oikumene, Agustinus Hatta menyampaikan, perayaan Natal Oikumene umat Kristiani Kabupaten Sintang sebagai sarana bertemunya sesama umat Kristiani di Kabupaten Sintang dan antara pemerintah Kabupaten Sintang dengan umat Kristiani.

“Jarang sekali umat Kristiani bisa bertemu seperti ini,” papar

Bupati Sintang, Milton Crosby dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang, Ignasius Juan saat Natal bersama .

Agustinus.

Pastor Yohanes Pranoto, Pr dalam kotbahnya mengharapkan, agar hadirnya umat Kristiani dalam Natal Oikumene, karena ingin mendalami sekaligus memaknai perjuangan Maria dan Yusuf saat akan melahiran Yesus Kristus.

“Yesus datang dengan mengalami apa yang manusia alami dalam bentuk kesederhanaan.

Saya mengajak keluarga Kristiani untuk menjaga keluarga mas-

ing-masing supaya keluarga bisa merasakan kedamaian, kebersamaan, toleransi dan ketentraman supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam keluarga kita,” ajak Pastor Yohanes.

Pdt. Alos Dasilelo, MA, M.Th dalam doa syafaatnya mendoakan, agar keluarga-keluarga di Kabupaten Sintang terus damai dan merasakan kehadiran Tuhan sehingga keluarga tersebut dekat dengan Tuhan.

Sementara itu, Yuka Tamada

yang merupakan finalis keempat Indonesian Idol disela-sela membawakan lagu rohani juga memberikan kesaksian seputar perjalanannya mengikuti Indonesian Idol.

“Kita tidak boleh sombong, karena kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi berterima kasihlah pada Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan.

Karena semua kelebihan yang ada itu asalnya dari Tuhan,” ucapnya. (rilis humas/din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

CPNS K-2 Ambil SK Penugasan Putussibau. Belasan honorer Kategori Dua (K-2) yang diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kapuas Hulu 2014 mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu untuk mengambil Surat Keputusan (SK) Penugasan.

“Kami ke sini (BKD, red) untuk mengambil legalisir SK CPNS dan surat perintah penugasan,” kata Elis, salah seorang CPNS dari Honorer K-2 ditemui ketika akan mengambil SK Penugasan di BKD Kapuas Hulu, Senin (19/1).

Elis diterima CPNS setelah memenuhi persyaratan, pemberkasan dan tes. “Saya pemberkasan honorer 2005, lalu saya mengikuti tes yang lumayan rumit.

Tesnya secara tertulis dan dilakukan dua kali,” tutur bekas honorer di TK Negeri Silat Hulu ini.

Ia mengaku, saat menjadi honorer gajinya sangat paspasan. Pada 2005 gajinya hanya Rp 75.000 per bulan, 2008 naik menjadi Rp 150.000 per bulan dan terakhir bertugas gaji sudah Rp 300.000 per bulan. “Dengan gaji segitu susah memenuhi kebutuhan, tetapi karena ingin mengabdi saya ikut arus. Saya mencukupi kebutuhan lainnya dengan usaha warung,” ujar Elis.

Perempuan berjilbab ini pun mengharapkan agar honorer K-2 yang belum lulus pada tes CPNS 2014 dapat diterima menjadi PNS Kapuas Hulu. “Harapan kita yang lain bisa diterima. Kalau bisa yang 150 orang honorer K-2 yang ndak lulus kemaren bisa diangkat semua. Mereka juga sudah mengabdi puluhan tahun, paling tidak adalah perhatian pemerintah,” harap Elis.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaa dan Mutasi, BKD Kapuas Hulu, Ni Made Sri Astuti SSos menjelaskan, selain mengambil SK penugasan, mereka juga sekalian melengkapi surat keterangan untuk pembayaran gaji.

“Sebelumnya SK CPNS sudah dibagikan jumlahnya 246 SK. Dari total SK tersebut 6 SK dokter. Hari ini (kemarin, red) mereka mengambil surat perintah penugasan, besok (hari ini, red) agendanya juga sama, tetapi sekaligus menyerahkan perbaikan SK yang salah,” ucap Ni Made Sri Astuti.

Perempuan yang akrab disapa Made ini menjelaskan, keseluruhan CPNS K-2 ditempatkan sesuai kebutuhan.

Mereka yang diangkat menjadi guru, penjaga sekolah dan tenaga administrasi rata-rata ditugaskan di daerah terpencil. Sama juga dengan dokter, mereka disesuaikan dengan surat rencana penempatan.

Masing-masingnya ada yang ditempatkan di Puskesmas Embaloh Hulu, Bika, Mentebah, Seberuang, Kalias dan Rumah Sakit Bergerak Badau. “Mereka yang diangkat CPNS ini akan mendapat gaji sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang gaji PNS. Pastinya dilihat dari jenjang pendidikan,” jelas Made.

Terkait dengan harapan diterimanya honorer menjadi CPNS, Made mengaku tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu tergantung keputusan Pemerintah Pusat.

“Penerimaan honorer jadi PNS semua keputusan pusat, daerah tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya berharap ada kebijakan yang dapat mengakomodir mereka ke depannya,” tutupnya. (aRm)

Selasa, 20 Januari 2015

13

Siang Listrik Malaysia, Malam Listrik Indonesia Putussibau. Listrik masih menjadi kendala utama di perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Di Kecamatan Empanang misalnya, jangankan di dusundusunnya, di ibukota kecamatan saja masih membeli listrik dari Malaysia.

“Memang di Kecamatan Empanang masih menggunakan listrik asal Malaysia dan dari PLN. Kalau siang, dari pukul 09.00 hingga 17.00, menggunakan listrik Malaysia. Sedangkan malamnya listrik dari PLN,” ungkap Bambang SE MSi, Camat Empanang ditemui di Putussibau, Senin (19/1).

Kendati pada siang hari masih menggunakan listrik dari Malaysia, kata Bambang, pembayaran tagihan rekeningnya masih tetap ke PLN. “Jarang

padam lampu kalau siang hari.

Mungkin karena PLN mau mengimbangi listrik Malaysia, jadi malam hari pun jarang padam,” katanyanya.

Di Kecamatan Empanang yang sudah mengandalkan listrik dari dua negara ini, masih saja banyak dusun-dusun yang belum dialiri listrik. Salah satunya di di Dusun Batu Ampar, warga di sana hanya mengandalkan Generator Set (Genset).

“Untuk itu, masyarakat Dusun Batu Ampar sangat berharap PLN bisa masuk. Bahkan warga siap membantu menyiapkan tiangnya. Sebab dari dusun tersebut ke jaringan listrik jaraknya sekitar enam kilometer,” kata Bambang.

Selain persoalan listrik yang paling utama, di Kecamatan

Bambang SE MSi. ARMAN HAIRIADI

Empanang juga tidak ada gedung SMA. Akibatnya, anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya harus numpang ke Keamatan Badau, Putussibau, bahkan ke Kabupaten Sintang.

Masyarakat di Kecamatan Empanang juga membutuhkan

dan diharapkan ini benar-benar terealisasi,” tuturnya.

Untuk perekonomian masyarakat, banyak dari warga Kecamatan Empanang bekerja di perusahaan perkebunan sawit.

Bahkan diakui Bambang, jika tidak ada perkebunan sawit, sulit bagi masyarakat mendapatkan pekerjaan. “Apa lagi yang bisa dikerjakan, harga karet saja saat ini anjlok,” ujarnya.

Dengan adanya perkebunan sawit, setidaknya masyarakat tidak perlu ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Sebab, di negeri jiran itu pun kebanyakan menawarkan pekerjaan yang sama, yaitu di perkebunan sawit. “Dari pada jauh-jauh ke negeri orang, bagus kerja di kampung sendiri,” tutup Bambang. (aRm)

pembangunan jaringan air bersih. Pasalnya, sungai Empanang dan Nanga Kantuk yang selama ini diandalkan tidak bisa dimanfaatkan lagi sejak masuknya perusahaan perkebunan sawit.

“Air sungai Empanang dan Nanga Kantuk sudah keruh.

Tapi ada juga pihak perusahaan sawit yang membantu menyediakan air bersih, salah satunya di Dusun Batu Ampar,” ungkap Bambang.

Sementara untuk infrastruktur jalan, lanjut Bambang, kondisinya rusak parah, di antaranya ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Empanang-Badau. “Tapi informasinya tahun ini ada anggaran dari APBN untuk memperbaiki jalan tersebut. Kalau benar, masyarakat tentu sangat menyambut baik

BBM Turun, Harga Barang Masih Mahal Putussibau. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sudah mengumumkan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Di hari pertama pemberlakuan harga baru tersebut, harga barang-barang di pasar masih mahal.

“Mana mau harga barang di pasar ini turun, yang ada malah naik,” ketus Suryadi, salah seorang konsumen ditemui sedang belanja di Pasar Pagi Putussibau, Senin (19/1).

Dia menilai, penurunan harga BBM subsidi, sama sekali tidak memengarhui harga barang di pasar, apalagi harga kebutuhan pokok. “Barusan saya belanja, harga ikan masih mahal, tidak turun,” ungkap Suryadi.

Terkait permasalahan ini, dia berharap pemerintah setempat turun langsung ke pasar dan menertiban pedagang-pedagang yang semaunya menentukan harga kebutuhan pokok.

Hal senada dilontarkan

Namiyatum, warga Putussibau ini mengungkapkan, pascapenurunan harga BBM Subsidi, belum ada harga barang yang turun. “Barang-barang masih mahal mas, nggak ada yang turun. Kita harap harga barangbarang di pasar dapat ditertibkan, sehingga tidak membebani masyarakat,” ujarnya seraya berlalu.

Belum adanya dampak penurunan BBM juga dirasakan Susi, salah seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Pagi.

“Harga BBM turun, harga barang rasanya makin naik saja, misalnya harga telor naik Rp 200 per butir,” ungkapnya.

Susi pun mengaku merasa heran, kenapa harga BBM subsidi turun, tetapi harga barang di pasar tidak ikut turun. “Kita pun tidak pernah melakukan penaikkan harga barang semaunya, kecuali adanya putusan tersendiri dari harga barang di Pontianak,” Pasar. pungkasnya. (aRm)

ARMAN HAIRIADI

Bumi Daranante 18 Pejabat Eselon II Dirombak Pesan Bupati: Kepala SKPD Jangan Jadi Beban

Apai Ji Ongah

Daftar Nama Pejabat Eselon II Yang Dilantik No 1

Nama Burhanuddin, SH.,MH

Jabatan Lama Kepala Bagian Pertahanan Sekretarian Daerah Camat Balai

2

Drs. Fransiscus Marianus, MM

3

Zawawi, S.Sos

Staf pada Sekretariat Daerah Pemkab Sanggau

4

Drs. Joko Prihanto

5

Roni Fauzan, Se., M.Si

6

Suhardi TB, S.IP., M.Si

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sanggau Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau

7

Gorgonius Theno, M.Si

8

Drs. Hadi Sudibjo, MM

9

Drs. Yohanes Kiteng

10

Fransiskus Meron, S.Sos., M.Si

11

Willibrodus Welly, S.Sos., M.Si

12

Dra. Hj, Jamilah, MM

13

Marsellus Sudrianus, S.IP., M. Si

14

Siron, S. Sos., M. Si

Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau Asisten adminsitrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau Camat Parindu

15

Drs. Markus

Camat Entikong

16

Basitha Ginting

17

Yulia Theresia

Sekretaris Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau

18

Yohanes Supriyanto, SH

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau Camat Kapuas

Ilustrasi/Ist

Petani Sulit Pasarkan Hasil Kebun SANGGAU. Jembatan sepanjang 20 meter dari sungai Kedundung menuju dusun Tonggan desa Menyabo, rusak parah. Bahkan terdapat tiang penyangganya yang patah. Untuk sementara, masyarakat berinisiatif memperbaiki dengan kayu ula.

Tak hanya satu, ada tiga jembatan lainnya yaitu jembatan Sebutung sepanjang 15 meter, jembatan Puru sepanjang 18 meter dan jembatan Tembawang Rensep sepanjang 18 meter, juga dalam kondisi rusak.

Kepala Desa Menyabo’ Kecamatan Tayan Hulu, Kasim meminta pemerintah daerah segera memperbaikinya. “Sudah pernah kita ajukan tahun lalu, tapi belum terealisasi,” kata Kasim, Senin (19/1).

Akibatnya, warga dusun yang berpenduduk sekitar 700 jiwa itu kesulitan memasarkan hasil panen terutama sawit. Masyarakat terpaksa menggunakan pikap dan kendaraan roda dua untuk mengangkut hasil sawit dan hasil perkebunan lainnya.

“Biasanya kami mampu ngangkut delapan ton sekali jalan, karena jembatan rusak, kami hanya mampu mengangkut satu ton sekali jalan. Hasil panen dibawa melalui Menyabo’ lalu ke Parindu, mau nyeberang Sungai Tayan, petani tidak bisa juga. Artinya petani mengeluarkan biaya tambahan,” beber Kasim.

Tidak hanya meminta perbaikan jalan, Kasim juga berharap, jalan menuju dusun Kedondong dibangun.

Pasalnya, jalan yang menghubungkan dari desa ke dusun hanya tanah kuning.

“Jalannya hancur benar, tapi sekarang sudah bisa dilewati roda empat, sudah pernah dilatrik tapi sekarang sudah hancur. Kemarin ada pekerjaannya, cuma tidak panjang,” jelas Kasim.

Junaidi, salah satu petani sawit dusun Kedundung Desa Menyabo’ membenarkan sulitnya memasarkan hasil panen sawitnya sejak jembatan yang menghubungkan dusun mereka ke desa Menyabo’ rusak.

“Harapan kami, semoga secepatnyalah dibangun kembali, kalau begini teruskan masyarakat juga yang susah,” pungkasnya. (KiA)

Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Jabatan Baru Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Staf Ahli Bupati Sanggau Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau Kepala Dinas Enerfi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sanggau Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sanggau Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau Kepala Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Sanggau Kepala badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Sanggau

Sumber: Humas Kabupaten Sanggau

Penandatanganan berita acara pelantikan eselon II dan III di aula kantor Bupati Sanggau. HUMAS

Sanggau. Bupati Poulus Hadi resmi melantik 18 pejabat eselon II B dan 14 pebajat eselon III A, di aula lantai I kantor bupati, Senin (19/1). Orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu meminta para pejabat yang dilantik itu membantunya menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Kepala SKPD harus membantu bupati. Jangan justeru jadi beban bupati. Terkadang masih ada yang tak menyimpan nomor HP bupati. Kalau tak dikasih, lalu ndak nyari (nomor HP bupati, red). Komunikasi itu penting,” tegas bupati di acara pelantikan itu.

Ia juga meminta kepala SKPD bergaul dengan unsur pimpinan daerah lainnya seperti polisi, kejakasaan serta instansi vertikal lainnya. Jangan ada anggapan, lanjut bupati, instansi tersebut tak ada kaitannya dengan SKPD. “Ke-

pala SKPD jangan kuper (kurang pergaulan),” tegasnya.

Ia juga menegaskan perombakan tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang. Tak ada unsur politis dalam perombakan jabatan tersebut. Meski untuk benar-benar menempatkan sesuai keahliannya, diakuinya agak sulit. Mengingat bupati bukanlah presiden yang dapat melantik dari kalangan profesional. “Paling tidak saya percaya, saudarasaudara sudah mendekati itu, karena sudah melalui berbagai pertimbangan. Kalau untuk persis sesuai keahlian tentu sulit.

Lagipula tak ada manusia yang sempurna,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta para pejabat yang dilantik itu tak melalaikan kepercayaan yang diberikan. Ia juga meminta Kepala SKPD memberdayakan jajaran di bawahnya. “Jangan jadi one man

show, menonjol sendiri. Saya melihat itu, seolah-olah tidak ada sekretarisnya,” ungkapnya.

Segera setelah dilantik, para pejabat itu harus menyerahkan laporan tentang program kerja mereka kedepan. Selain itu, pejabat juga diminta membaca dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan di lingkungan kerja mereka. “Jangan memberikan saran ke Bupati yang salah, nanti saudara juga ikut kena,” ingatnya.

Sementara itu, bagi yang tak puas, Bupati menyilakan kepada pejabatan yang bersangkutan bicara langsung kepadanya. “Jangan seperti tetangga sebelah, ributnya di luar,” katanya.

Selain Bupati, dalam pelantikan itu juga hadir Wakil Bupati, Yohanes Ontot, Sekda, A.L. Leysandri, serta unsur Forkompimda. (KiA)

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BESERTA SELURUH JAJARAN

M E N G U C A P K A N

SELAMAT& SUKSES

Atas Peresmian Masjid Raya Mujahidin Oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo Di Pontianak, 20 Januari 2015 Tertanda,

Poulus Hadi S.Ip, M.Si

Drs. Yohanes Ontot. M.Si

Bupati

Wakil Bupati

A.L. Leysandri. SH Sekda

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Armed Ngabang Tambah Peralatan Tempur NGABANG. Yon Armed 16/105 Ngabang dalam waktu dekat ini akan menambah peralatan tempur mereka berupa enam meriam kaliber 155 yang mampu bertempur hingga jarak 40 kilometer.

Untuk sementara ini, jumlah senjata utama yang dimiliki Yon Armed 16/105 Ngabang sebanyak 18 pucuk meriam Kaliber 105 buatan USA. “Nantinya jika ke enam pucuk meriam Kaliber 155 itu sudah tiba di Yon Armed Ngabang, nantinya satuan kita akan berubah namanya menjadi Yon Armed 1 6 Composite. Sebab, kita diperkuat dua jenis meriam yakni Kaliber 105 dan Kaliber 155,” ujar Komandan Batalyon (Danyon) Armed 16/105 Ngabang, Letkol Arm I Gusti Agung Putu Sujarnawa di sela-sela coffe morning dengan jajaran perwira, prajurit dan sejumlah wartawan, Sabtu pekan lalu di lapangan tembak Yon Armed 16/105 Ngabang.

Menurut Sujarnawa, selain memiliki senjata utama, Yon Armed 16/105 Ngabang juga memiliki 545 prajurit yang memiliki senjata banpur untuk perorangan. “Jenis senjata tersebut yakni jenis pistol P1 dan senapan SS2 V5 yang diperuntukan bagi pertempuran jarak dekat dan jarak jauh buatan Pindad,” jelasnya.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya juga akan memperkenalkan perlengkapan persenjataan yang dimiliki Yon Armed 16/105 Ngabang kepada masyarakat luas, terutama para pelajar. “Perkenalan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat dan untuk merealisasikan slogan TNI yakni, bersama rakyat TNI kuat,” katanya.(ius)

Selasa, 20 Januari 2015

14

Pasar Kuala Behe Lumpuh

KUALA BEHE. Air pasang yang merendam pasar Kuala Behe sejak Minggu (19/1) sekitar pukul 04.00, membuat aktivitas pasar tersebut lumpuh. Ketinggian air mencapai 40 centimeter. Pemilik

toko pun terpaksa mengemasi barang-barang mereka ke tempat lebih tiniggi.

“Banjir seperti ini, memang sudah menjadi langanan banjir setiap tahun,” ujar Rudi, warga Kuala Behe kepada

Rakyat Kalbar, Senin (19/1).

Dikatakannya naiknya debit air, meski berlahan, membuat warga terkejut lalu membangunkan warga lain, supaya mengemaskan barang-barang khawatir ter-

yang tinggai beberapa hari belakangan. Untuk hari ini (kemarin), air masih bertahan.

“Kami khawatir, hujan turun lagi bisa menyebabkan air bertambah naik,” tutur Rudi. (ius)

endam banjir. “Pemilik toko pada mengemaskan barang dagangannya sehingga tidak bisa berjualan,” kata Rudi.

Tak ada korban jiwa dari musibah itu. Naiknya air, kata Rudi disebabkan curah hujan

Pasar Kuala Behe teremdam banjir. Antonius

Pengurus JDW Landak Dikukuhkan JELIMPO. Pengurus Jaringan Doa Wanita (JDW) Kabupaten Landak periode 2015-2018, resmi dikukuhkan di GPPIK Kecamatan Jelimpo, Senin (19/1).

Pengurus JDW Landak dikukuhkan Pdt. Suryani Pantow. Mereka yang dikukuhkan sebagai pengurus JDW Landak sesuai dengan SK dari Jaringan Doa Wanita Nasional (JDWN) yakni, koordinator JDW Landak, Wisye Bendelina, wakil koordinator, Retno Astuti, sekretaris 1, Bertua Ririsana, sekretaris 2, Jean Pantow, Bendahara 1, Listiani, bendahara 2, Yenni Gultom dan bidang perintisan dan pengembangan, Elianawati.

Hadir dalam acara pengukuhan, anggota DPRD Kalbar Dapil Landak, Markus Amid, Camat Jelimpo, Silvanus Sudiyanto, Kasi Bimas Kristen Kantor Kemenag Landak, Hariyanto Uar, pengurus JDW kecamatan dan

Acara pengukuhan pengurus JDW kabupaten Landak. ANTONIUS

undangan.

Ditemui usai pengukuhan, koordinator JDW Landak, Misye Bendelina mengatakan, pada program kerja jangka pendek ini, JDW Landak akan membentuk 4 pengurus JDW Landak ditingkat kecamatan.

“Untuk saat ini sudah terbentuk 9 JDW tingkat kecamatan di Landak.

Kami tentunya bertekad untuk terus mengembangkan JDW ini di tingkat kecamatan,” ujar Misye.

Sementara itu, Kasi Bimas Kristen Kantor Kemenag Landak, Hariyanto Uar mengapresiasi adanya pengukuhan pengurus JDW Landak ini. “Hal ini membuktikan para ibu-ibu ini merupakan orang berkualitas. Gereja inipun bisa berkualitas berkat adanya ibu-ibu,” katanya.

Ia berharap kepada koordinator JDW Landak bisa melakukan pertemuan rutin. Demikian juga kepada

para ibu-ibu JDW di kecamatan bisa menggerakan program kerja yang ada di JDW Landak.

“Program kerja yang ada di JDW Landak ini bisa dikoordinasikan dengan kami di Kantor Kemenag Landak.

Mungkin saja ada program kerja JDW Landak yang singkron dengan program kami,” pintanya.

Pengukuhan pengurus JDW Landak ini dirangkaikan dengan perayaan Natal tahun 2014 dan ulang tahun JDW Landak ke 13 tahun. Tampil sebagai pembicara pada perayaan Natal, Pdt. Suryani Pantow. Pada kesempatan itu, diberikan juga piagam penghargaan kepada 3 JDW tingkat kecamatan di Landak.

Demikian juga dengan pelaksanaan perayaan Natal tahun 2015, sudah diputuskan dipusatkan di JDW Karangan Kecamatan Mempawah Hulu.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Sekda Tegur PNS Malas Ikut Apel SEKADAU-RK. Sekretaris Daerah (Sekda) Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM tak mentolelir oknum PNS yang bermental malas-malasan. Ia tak segan-segan memberikan teguran keras jika ada PNS yang tidak rajin menjalankan kewajibannya sebagai abdi Negara.

Tak hanya soal pekerjaan rutin sehari-hari, Jhon juga berharap PNS selalu rajin dalam hal-hal yang berkaitan dengan

urusan kenegaraan. Termasuk di dalamnya mengikuti sejumlah agenda apel resmi di jajaran Pemkab Sekadau.

“Kepada yang terlambat apel atau tidak ikut apel pagi, suruh apel siang!” tegas Jhon saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Kesadaran Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Sekadau, pagi kemarin.

Penegasan Jhon ini meru-

Drs Yohanes Jhon MM. ABDU SYUKRI

IPSI Jaring Peslita Untuk Kejurda

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH M Si saat menghadiri perayaan natal bersama SMP N 5 Lubuk Tajau. ABDU SYUKRI

Sekolah adalah Pengorbanan NANGA TAMAN-RK. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH M Si menekankan pentingnya bersekolah. Dalam berbagai kesempatan berkunjung ke daerah, orang nomor dua di jajaran Pemkab Sekadau itu selalu mengingatkan warga untuk mengutamakan sekolah.

Saat menghadiri perayaan natal bersama SMPN 5 Lubuk Tajau, Kecamatan Nanga Taman, pekan lalu, Rupinus berpesan kepada orang tua siwa yang hadir dalam perayaan natal bersama tersebut agar jangan sampai ada anak-anak di desa Lubuk Tajau dan Desa Pantok putus sekolah. “Sayang kalau mereka tidak sekolah. Apalagi sekarang untuk SMP biaya sekolahnya sudah dibantu dengan dana bos, sehingga biayanya tidaklah mahal,” ujar Rupinus.

Rupinus juga berharap kepada siswa-siswi untuk belajar dengan giat. Jangan terlalu banyak menuntut hal-hal yang tidak penting dengan orang tua, misalnya menuntut dibelikan kendaraan untuk berangkat sekolah.

“Sekolah itu memang sakit dan perlu pengorbanan.

Kalian harus berpikir untuk masa depan kalian.

Sekolah dan belajarlah dengan rajin dan giat. Jangan terpengaruh dengan perkembangan zaman,” pesan Rupinus. (bdu)

Seleksi perguruan Cuyusika Bangau Putih Kabupaten Sekadau Jelang Kejurda Maret 2015 di Ketapang. ABDU SYUKRI

SEKADAU-RK. Prestasi olahraga Kabupaten Sekadau di cabang Pencak Silat terus di genjot. Melalui berbagai kegiatan, pengurus Ikatan Pencak Silat (IPSI) Kabupaten Sekadau memacu lahirnya atlit silat untuk berbagai event.

Salah satu event yang akan dihadapi dalam waktu dekat adalah Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pencak Silat Provinsi Kalbar yang akan dihelat bulan Maret di Kecamatan Balai Bekuak Kabupaten Ketapang.

“Kejurda akan dilaksanakan bulan Maret di Balai berkuak, Ketapang. Itu informasi yang kita terima sementara,” ujar Apin, Ketua IPSI Kabupaten Sekadau kepada sejumlah

wartawan, kemarin.

Selaku pengurus inti IPSI Kabupaten, Apin meminta setiap perguruan pencak silat di Kabupaten Sekadau untuk mempersiapkan atlit di masing-masing perguruan guna menjalani seleksi dan nantinya yang terbaik akan mewakili Kabupaten Sekadau di Kejurda.

“Kalau bisa’seleksi di masingmasing perguruan dulu. Nanti juga dari IPSI akan melakukan seleksi antar perguruan untuk mencari bibit atlit yang akan mewakili Kabupaten Sekadau,” jelas Apin.

Dikatakan Apin, saat ini yang sudah melaksanakan seleksi melalui exsebisi adalah perguruan pencak Silat Cuyusika

Bangau Putih yang di helat Minggu (18/1/2014) di Gedung Pamong Kecamatan Belitang Hilir. Dalam seleksi tersebut, berbagai kelas dipertandingkan dari cabang pencak silat Laga dan seni.

“Kelas A, Kelas B, C sampai D dan Seni Putra Putri sudah mereka laksanakan sehingga sudah tau siapa-siapa atlit yang akan di ikutkan dalam seleksi antar perguruan sebelum di seleksi lagi mewakili Kabupaten Sekadau,” paparnya.

Diharapkan Apin, perguruan lainnya, seperti Tapak Suci, PSHT dan Bangau Putih juga segera melakukan seleksi di interen perguruan untuk mempersiapkan atlit. (bdu)

pakan bentuk keprihatinannya terhadap masih adanya oknum PNS di lingkungan Pemkab Sekadau yang sering terlambat ikut apel. Bahkan tidak ikut apel sama sekali. “Jadi PNS jangan malas ikut apel,” ulas Jhon.

Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Sekadau cukup rutin menggelar apel resmi.

Termasuk di dalamnya Apel Kesadaran Nasional yang selalu dilaksanakan setiap bu-

lannya.

Jika tidak bertepatan dengan hari libur kerja, Apel Kesadaran Nasional akan dilaksanakan tanggal 17 tiap bulannya. Sementara jika bertepatan dengan hari libur, apel biasanya diundur satu atau dua hari setelah tanggal 17.

“Apel ini penting untuk menggugah kesadaran kita sebagai abdi negara. Jadi jangan diabaikan,” tukas Jhon. (bdu)

Awas ! Longsor Ancam Warga DAS Sekadau SEKADAU-RK. Warga yang bermukim di bantaran atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekadau dan DAS Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir perlu meningkatkan kewaspadaan, karena tingginya curah hujan akhir-akhir ini.

Kewaspadaan terkait dengan potensi longsor yang bisa terjadi kapan saja.

“Daerah di seputaran DAS Sekadau memang cukup rawan terjadi longsor,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau, Ir Akhmad Suryadi MT Ir Akhmad Suryadi MT kepada Rakyat Kalbar, belum lama ini.

Sekadau maupun DAS Kapuas Menurut Akhmad, daerah diprediksi cukup tinggi. Hujan yang cukup rentan longsor, teru- yang sering turun bisa memtama di sepanjang jalur Sungai buat struktur tanah di seputaran Sekadau, khususnya di daerah wilayah itu lembut dan bisa Kampung Tebal dan Sewak. menimbulkan abrasi.

Sebagian daerah Sungai Ringin, Selain Kecamatan Sekadau terutama yang berada di kawasan Hilir, Akhmad juga mensinyalir aliran Sungai Kapuas, juga rawan daerah Rawak, sebagian Nanga longsor.

Taman dan Mahap juga cukup “Karena itu, kita harapkan ke- rawan longsor. “Kita pun sudah pada warga untuk selalu waspa- menyiagakan petugas BPBD di da. Jika memungkinkan, sebai- Posko untuk mengantisipasi knya mengungsi ke wilayah yang jika terjadi hal-hal yang tidak lebih aman,” imbau Akhmad. diinginkan,” tandas Akhmad.

Potensi longsor di wilayah DAS (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Selasa, 20 Januari 2015

15

Sambut MEA 2015

Buka Akses Lalin Kendaraan di Border Aruk Sambas. Menghadapi Masyarakat Eko- mobil angkutan umum juga akan banyak hilir nomi Asean (MEA) 2015, Kamar Dagang dan mudik. Dampaknya, masyarakat perbatasan Industri (Kadin) Kabupaten Sambas me- akan mudah mendapatkan angkutan umum. minta pemerintah segera membuka lalu lintas “Hal-hal seperti inilah yang diperlukan dari (Lalin) mobil di perbatasan Aruk-Biawak. pemerintah dalam mendongkrak kemajuan Langkah ini diharapkan mampu mendong- ekonomi di perbatasan, yang merupakan krak kesejahteraan masyarakat di beranda beranda terdepan Indonesia,” jelasnya.

Adi sapaan akrabnya, meminta Pemerintah terdepan Indonesia.

“Kita minta secepatnya dibuka lalu lintas Provinsi Kalbar serius memperhatikan kemamobil di perbatasan Aruk-Biawak. Jangan juan daerah perbatasan. Jangan sampai sampai MEA 2015 kita tidak siap, dan petugas saat MEA 2015 diberlakukan, warga perbatasan juga sudah harus lengkap, karena Sambas hanya menjadi penonton di saat ini Customs, Immigration, Quarantine negeri sendiri. Solusinya, buka and Security (CIQS) Aruk masih belum me- akses lalu lintas kendamiliki petugas Perhubungan dan Bea Cukai. raan antar perbaSehingga ini perlu dipercepat,” kata H Adi tasan. Apalagi Fitriansyah, Pengurus Kadin Kabupaten bangunan Sambas Bidang Perbatasan kepada wartawan, Senin (19/1).

Jika lalu lintas mobil dibuka, ujarnya, dampak ekonomi bagi masyarakat tentu akan meningkat.

Sebab banyak yang bisa dilakukan masyarakat di wilayah perbatasan. Tidak Border Aruk, Sajingan Besar. M Ridho hanya mobil pribadi, tapi

CIQS Aruk-Biawak sudah ada. Bahkan petugas Border Biawak, Malaysia sudah lengkap, tinggal Border Aruk saja petugasnya yang belum lengkap.

“Jadi tidak saja lintas batas orang, kendaraan juga harus diperhatikan. Sehingga daerah perbatasan cepat maju dan berkembang,” tegasnya.

Pengurus Asosiasi Ko n -

Tumpahan Salok

Bupati Apresiasi Kinerja TNI

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH foto bersama Dandim saat acara Pisah Sambut di Balairung Sari Rumah Dinas Bupati Sambas. M Ridho

Sambas. Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengapresiasi partisipasi TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama ini. Penegasan itu disampaikan saat acara Pisah Sambut Komandan Kodim 1202/SKW dari Letkol Inf

Robby Lukman Leksana kepada Letkol Inf Nico Reza H Dipura di Balairung Sari Rumah Dinas Bupati Sambas, belum lama ini.

“Peran TNI dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sambas sangat strategis, sehingga patut diapresiasi. Sebab kerjasama yang baik membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ini,” kata Bupati Sambas.

Bupati berharap, Letkol Inf Nico Reza H Dipura dapat melanjutkan kerjasama yang baik, karena selama ini komunikasi, silaturahmi dan koordinasi sudah cukup baik terjalin, tentunya antara Pemkab Sambas dan jajaran TNI melalui Kodim 1202/SKW. “Kita berharap koordinasi yang selama ini terjalin akan semakin baik. Kami ucapkan kepada Dandim baru selamat bertugas, dan Dandim lama kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dalam pembangunan Kabupaten Sambas,” ungkapnya. (edo)

truksi Nasional (Askonas) Kabupaten Sambas ini optimis Kalbar akan maju, jika akses perbatasan dibuka secara resmi. “Bayangkan saja, border yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal, keberadaan border ini mampu mendukung perekonomian Kalbar. Jadi tinggal bagaimana pemerintah memperhatikan aksesnya saja, karena bangunan sudah ada dan telah dioperasionalkan sejak 1 Januari 2011 lalu, jadi tunggu apalagi,” desaknya.

Adi mengungkapkan, Kabupaten Sambas juga ingin berkembang. Pasalnya, jika harus ke Entikong untuk menuju perbatsan membutuhkan waktu yang lama. Selisih perjalanan bisa tujuh jam. “Dari Sambas ke pusat kota Kuching, Sarawak lewat Aruk-Biawak dapat ditempuh sekitar empat jam perjalanan. Sedangkan

melalui Entikong bisa mencapai belasan jam, selisih jarak tempuhnya terlalu jauh. Dan perlu diingat, warga Sambas merupakan pengunjung terbesar lintas batas Entikong. Kenapa Pemprov tidak melirik ini?

Makanya, kami minta Pemrov Kalbar segera membuka akses lintas kendaraan di Border ArukB i aw a k ,” d e saknya. (edo) H Adi Fitriansyah

Pilkades Serentak, Pemkab Siapkan Rp 500 Juta Sambas. Tahun ini bakal menjadi tahun politik bagi warga di 39 desa se-Kabupaten Sambas. Pasalnya jika tidak ada perubahan, maka Pemkab Sambas bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada Mei 2015.

Selain menyiapkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan Pilkades serentak, dalam waktu dekat akan dilakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Indramayu dan Bogor, Jawa Barat yang telah lebih dulu melaksanakan Pilkades serentak. “Anggaran untuk Pilkades serentak Mei 2015 sudah dibahas eksekutif dan legislatif. Jadi tinggal menunggu aturannya saja, kalau sudah sesuai aturan, maka Pilkades serentak bisa dilaksanakan. Jadi tinggal menunggu aturannya saja,” kata Karmadi, Ketua Komisi A DPRD Sambas kepada wartawan, Senin (19/1).

Politisi PKS ini menegaskan, payung hukum pelaksanaan Pilkades serentak pada Mei 2015 masih dipersiapkan, apakah dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda). “Rencananya instansi terkait

akan berangkat ke Jawa Barat untuk melihat langsung pelaksanaan Pilkades serentak. Sasarannya di Kabupaten Bogor atau Kabupaten Indramayu,” jelasnya.

Hasil kunker, kata dia, akan dibahas untuk disempurnakan sebelum dilanjutkan Pilkades serentak, terkait aturan dan teknis pelaksanaan. Ia berharap, pelaksanaan Pilkades serentak bisa berlangsung sesuai harapan bersama. “Insya Allah jika prosesnya lancar, maka Pilkades serentak bisa berjalan. Jika tidak ada kendala, Mei 2015 ini bisa dilaksanakan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sambas, H Arlizen SSos mengatakan, pihaknya sedang mengumpulkan berbagai instrumen terkait pelaksanaan Pilkades serentak. “Kita sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Indramayu dan Bogor, Jawa Barat untuk kunjungan kerja ini, dan sudah diterima. Jadi kita ingin melihat sejauh mana program Pilkades serentak mereka untuk kita contoh di Kabupaten Sambas,” pungkasnya. (edo)

Sambungan Penanganan Kasus..................................................................................................dari halaman 9 Brankas Dealer .........................................................dari halaman 9 Minol itu dikemas di dalam 1200 kardus.

Polisi mengamankan semua Minol beserta truk yang mengangkutnya.

Mengenai tersangka yang ditetapkan polisi berinisial J dan A, keduanya warga Kota Pontianak. “Tersangka ini warga Kota Pontianak, bukan warga Jakarta. Karena Minol-Minol ini diduga kuat akan dipasarkan di Kota Pontianak,” kata Nowo.

Sedangkan 734 kardus Velg ilegal asal Malaysia yang ditangkap bersamaan dengan Minol oleh Dit Reskrimsus Polda Kalbar, juga baru-baru ini dilimpahkan Dit

Reskrimsus ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalbar.

“Untuk kasus Velg ilegal sebanyak 734 kerdus itu, kita tidak bisa menanganinya.

Lantaran ini kasus adalah wewenang Bea Cukai sehingga saat pelimpahan kasus Minol di Kejaksaan Tinggi, saat itu pula kami melimpahkan kepada Bea Cukai,” beber Nowo setelah mendapat penjelasan dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar mengenai kasus ini.

“Tidak bisa disidik menggunakan Undang-Undang Pangan, sehingga kasus velg

ilegal kita limpahkan ke Bea Cukai, guna disidik PPNS Bea Cukai untuk proses hukum lebih lanjut,” imbuhnya.

Jeratan hukum pelaku J dan A dalam kasus Minol ilegal, pasal 91 jo 142 dengan ancaman hukuman dua tahun penjara.

“Dua tersangka atas nama J dan A ini tidak kita tahan, karena ancamannya di bawah lima tahun penjara. Namun tersangka ini tetap kita proses. Sekarang semua proses hukum kasus Minol ilegal ini di tangan jaksa, karena sudah kita limpahkan,” jelas AKBP Nowo. (zrn)

A Kiak Cs ................................................................................................................................dari halaman 9 Pengaturan, Penataan dan Pertanahan (PPP), BPN Kota Singkawang, M Nasir.

Ravik menjelaskan, A Kiak, Rasiwan dan Nasir ini ditahan berdasarkan pertimbangan unsur subjektif, yakni demi keamanan tersangka dan jaksa. “Mereka ditahan karena ancaman hukumannya lima tahun ke atas.

Pertimbangan lainnya dimungkinkan yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya,” katanya.

Selain itu, penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut terkait hal pembuktikan.

Sebab kalau ketiganya tidak ditahan, bisa saja menekan atau memengaruhi saksisaksi, menghilangkan barang bukti, kabur dan lainnya. “Intinya penahanan terhadap mereka ini untuk mempercepat proses ke persidangan,” jelas Ravik.

Bekas Assintel Kejaksaan Aceh ini mengatakan, setelah kasus dugaan Tipikor PPAN 2008 dilimpahkan Polres Singkawang pada Kamis (15/1), bukti dan saksi untuk sementara sudah cukup.

“Tetapi dalam tahap pemberkasan dan

pendalaman ini, tidak menutup kemungkinan saksi dan buktinya bertambah, termasuk tidak menutup kemungkinan tersangkanya bertambah,” ujar Ravik.

Penahanan terhadap tiga tersangka ini selama 20 hari. Apabila diperlukan dapat dilakukan penambahan menjadi 40 hari.

Misalnya kalau memungkinkan adanya tersangka, saksi atau alat bukti baru. “Kalau sudah selesai akan kita limpahkan ke pengadilan Tipikor,” papar Ravik.

Dia mengaku, akan segera menuntaskan kasus Tipikor PPAN ini. Apalagi sudah menjadi komitmen Kejari Singkawang untuk memberantas korupsi. “Ini demi penegakan hukum, demi mewujudkan clean governance, pemerintahan yang bersih. Sehingga saya minta jaksa untuk bekerja maksimal,” ucap Ravik.

Secara ringkas Ravik menjelaskan, dalam kasus PPAN 2008 ini, terdapat alokasi Rp400 juta dari pusat untuk sosialisasi, kemudian masyarakat miskin diberikan dua hektar lahan berikut sertifikatnya. “Ternyata tahap

ini tidak dilaksanakan, namun anggaran dicairkan,” katanya.

Dengan uang tersebut, A Kiak justru “memakai” nama-nama karyawannya untuk membuat sertifikat terkait PPAN. Sehingga lahan yang seharusnya untuk masyarakat miskin itu, malah dimilikinya secara pribadi.

Seperti diketahui, pelaksanaan PPAN 2008 merupakan program di tiga wilayah di Kota Singkawang, yakni Mayasofa 1.500 sertifikat, Pangmilang 234 sertifikat dan Sagatani 750 sertifikat. Berbeda dengan Prona, di mana pemerintah hanya membuat sertifikat secara gratis. Dalam program ini, tanah berikut sertifikatnya yang digratiskan pemerintah.

Dalam pelaksanaan PPAN ini muncul permasalahan yang menyebabkan kerugian negara, di mana tanah tersebut milik satu orang, namun mengatasnamakan masyarakat. Seakan-akan warga yang menerima tanah lengkap dengan sertifikatnya, padahal tanah itu milik perorangan yakni A Kiak. (dik)

dari sales saya sekitar pukul 07.30,” kata Fendi, Kepala Cabang Yamaha Singkawang ditemui di ruang kerjanya, siang kemarin.

Setelah mendapat informasi tersebut, Fendi mengeceknya. Ternyata brankas yang dibengkas maling terdiri atas tiga unit, masing-masing di lantai satu, dua dan tiga. Total uangnya sekitar Rp50-60 juta.

“Selama saya menjabat di sini, kejadian ini baru pertama kali. Memang tidak ada sekuritinya,” katanya.

Usai kejadian tersebut, kata Fendi, auditor

Yamaha langsung melakukan pemeriksaan, memastikan kerugian yang diderita. Kalau ditotalkan, kerugiannya diperkirakan mencapai ratusan juta, karena selain uang tunai yang hilang, ketiga brankas juga dirusak.

Terpisah, Humas Polres Singkawang, Ipda Gatot membenarkan adanya kasus Pencurian dengan Pemberatan (Curat) di Dealer Yamaha tersebut. “Saat ini tim Buser Polres Singkawang melakukan penyelidikan kasus ini, dan terus bergerak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditangkap,” ujarnya. (dik)

Minta Presiden ........................................................dari halaman 9 Humas Solmadapar, Dayat mengatakan, pihaknya melakukan aksi menyambut kedatangan Presiden Jokowi yang dijadwalkan akan meresmikan Masjid Mujahidin dan melakukan peninjauan ke wilayah perbatasan Kalbar.

“Kita berharap Presiden mengunjungi wilayah perbatasan dengan menggunakan jalur darat. Agar presiden melihat kondisi infrastruktur jalan yang masih jauh dari harapan,” ungkap Dayat.

Menurutnya, kedatangan Presiden Jokowi ke Kalbar diharapkan bukan sebuah pencitraan.

Namun melihat secara dekat wilayah Kalbar yang masih jauh tertinggal dari daerah lainnya. Dayat menjelaskan, Kalbar merupakan provinsi yang besar dengan luas wilayah 14,68 juta hektare.

“Tetapi tidak sebanding dengan infrasturkturnya, terutama jalan. Jalan merupakan alur transportasi masyarakat untuk perekonomian mereka. Pada saat ini jalan di kalbar banyak sekali mengalami kerusakan, baik jalan nasional provinsi dan kabupaten,” jelasnya.

Menurutnya, dana untuk pengalokasian jalan tidak sebanding dengan luas jalan di

Kalbar. Pembangunan lebih terpusat di Pulau Jawa dan di daerah hanya sedikit mendapatkan perhatian, kasusnya Kalbar.

Belum lagi masalah pendidikan. Dalam APBN 2015 alokasi untuk dana fungsi pendidikan mencapai Rp409 triliun. Sedangkan sebesar Rp254 triliun dari alokasi tersebut akan diserahkan langsung ke daerah.

“Alokasi dana ini sebagian besar akan dialokasikan untuk peningkatan sumber daya guru memang harus ditingkatkan, namun harus sebanding dengan peningkatan infrastrukturnya,” ungkap Dayat.

Solmadapar meminta agar kunjungan kerja Presiden ke Kalbar direncanakan akan mengunjungi perbatasan, agar dapat melihat langsung infrastruktur yang sebenarnya di Kalbar.

“Maka dari itu presiden harus menggunakan mobil ke daerah perbatasan yang akan dikunjunginya, agar dapat merasakan buruknya kualitas jalan yang dilalui. Elite birokrat terlihat ingin menutupi wajah asli Kalbar, kondisi rillnya adalah sangat memprihatinkan untuk provinsi Kalbar,” tegas Dayat. (fie)

Perbuatan Bidan ...................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 “Kalau di Kota Pontianak itu sudah jadi binaan Dinas Kesehatan Kota Pontianak,” tegas Asep.

Berdasarkan informasi yang didapat Rakyat Kalbar, oknum bidan yang diduga melakukan malpraktik itu bukanlah seorang bidan, melainkan tenaga perawat. “Setahu saya tidak ada bidan atau pun petugas yang bernama Mi di Kubu Raya ini. Namun, tenaga perawat ada yang namanya Mi,” kata salah satu PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kubu Raya.

Jika memang yang mengobati Saniya beberapa waktu lalu itu benar tenaga perawat, maka telah menyalahi aturan dan ketentuan

UU Kesehatan. Berdasarkan UU Kesehatan mereka (perawat) diperbolehkan membuka praktik mandiri.

Ilmu dokter tidak ada pada perawat. Mereka hanya miliki ilmu keperawatan, sehingga diperbolehkan praktik berkaitan dengan ilmu keperawatan saja. Selain tidak diperbolehkan melakukan diagnosa, mereka tidak boleh memberi resep keluar, karena itu kewenangannya dokter. Mereka membuka tempat praktik itu harus sesuai keahlian.

Jika tidak sesuai dengan keahlian, maka pelanggaran terhadap kode etik, sehingga perawat tidak boleh praktik sebagai dokter.

Sebelumnya, Saniya berobat dengan seorang bidan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial Mi, agar sembuh dari demam. Malah petaka yang didapatkannya. Warga Jalan Perdamaian Pal IX, Sungai Kakap, Kubu Raya ini menderita infeksi di punggungnya pasca disuntik oleh bidan tempatnya berobat. Bidan berinisial Mi ini merupakan warga Gang Swadaya Jalan Ya’ M Sabran, Tanjung Hulu, Pontianak Timur.

Tepat pada 13 Desember 2014 lalu, Saniya dibawa suaminya, M Zaini berobat di rumah sang bidan untuk mengobati demam panasnya.

Proses pengobatan dilakukan Bidan Mi terhadap Saniya dengan

memberikan suntikan di bagian punggung Saniya. Kemudian pasiennya itu membayar biaya Rp50 ribu. Kemudian Saniya dan suaminya itu pulang ke rumahnya. Tiga hari pasca disuntik, Saniya menderita pembengkakan di punggungnya, bahkan semakin membesar dan mengeluarkan nanah. Tak hanya itu, pembekakan yang besar disertai infeksi, membuat Saniya tak bisa bergerak, bahkan jalan pun harus dipapah oleh suaminya.

Merasa semakin parah, M Zaini memaksa Bidan Mi untuk datang ke rumahnya, guna mengecek apa yang diderita istrinya. Sayangnya bukan diberikan pengobatan lagi,

melainkan hanya memberikan empat botol infus, sebagai penambah suplemen makanan.

“Saya paksa bidannya, karena alasannya sibuk terus, akhirnya seminggu kemudian datang dan memberikan empat botol infus. Katanya infus itu pengganti makanan,” kata M Zaini kepada Rakyat Kalbar, Senin (12/1) pagi.

Menurut Zaini, setelah memasangkan infus, Bidan Mi pulang.

Saat pulang infus yang dipasang ternyata tidak masuk. Akhirnya pada 27 Desember lalu, Zaini mengambil keputusan untuk membawa istrinya berobat di RSUD Soedarso Pontianak. “Terpaksa saya bawa

ke Rumah Sakit Soedarso, karena kondisi istri saya semakin parah,” jelas Zaini.

Saat ditanyakan kepada dokter yang menangani istrinya itu, Zaini mengatakan, istrinya itu menderita infeksi, sehingga harus dirawat inap. “Istri saya dirawat di ruang isolasi dan dokter mengatakan sudah infeksi tepat bagian punggung yang disuntik oleh Bidan Mi itu,” katanya.

Merasa ada yang tak beres dengan Bidan Mi, Zaini berencana akan melaporkannya ke pihak kepolisian. “Saya berencana melaporkan ini ke Polresta Pontianak,” tegasnya. (adx)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Selasa, 20 Januari 2015

Nikah Terhalang CYNTHIARA ALONA

RESTU

Hubungan asmara Cynthiara Alona ternyata tak selancar yang diinginkannya. Di saat mantap untuk berumah tangga, justru ia belum mendapatkan restu dari keluarga sang kekasih.

Menurut Alona, sapaan akrabnya, pihak keluarga yang belum menyetujuinya menikah dengan sang kekasih lantaran masa lalu yang telah dialaminya. Selain karena kebiasaan Alona yang selalu memakai pakaian terbuka, ia juga sempat dibui di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pondok Bambu, Jakarta Timur karena pemalsuan paspor. “Memang dari pihak keluarga masih ada yang bentrok. Tau sendiri dong background Alona di masyarakat itu sudah negatif.

Dengan masa lalu Alona itu merupakan sebuah pertimbangan,” katanya.

Kendati demikian, Alona bersyukur pasangannya memiliki pandangan yang berbeda terhadap dirinya. “Tapi kalau dari dia (pacar) sih semua orang pasti punya masa lalu, dan dia menerima semua masa lalu Alona, karena itu semua kan sudah berlalu,” ungkapnya.

Sadar belum mendapat restu namun telah siap untuk memasuki jenjang lebih serius, Alona pun kerap berusaha untuk mengambil hati calon mertuanya. “Selalu usaha ambil perhatian calon mertua pasti. Tapi memang beliau itu orangnya itu kan kolot ya jadi tetep ngotot nggak setuju,” tuturnya.

Nama pria yang telah merebut hati Alona masih disembunyikan. Alasannya, masih berusaha untuk mendapatkan restu dari masing-masing orangtua. “Duh habis gimana ya dia orangnya romantis sekali tau-tau sudah dilamar saja, sudah hampir dua tahunan. Siapanya nanti saja biar jadi kejutan,” kata Alona.

Telah lama merajut kasih dengan pria idamannya membuat Alona ingin segera duduk di bangku pelaminan. “Maunya tahun ini. Cowoknya dikasih tahu nanti saja saat akad nikah ya. Aku cuma nggak mau kaya dulu lagi kan gagal makanya kalau sudah benar-benar fix baru aku kasih tahu,” ungkapnya.

Layaknya hubungan asmara pada umumnya, Alona mengakui ada beberapa kendala yang ditemui. “Aku kan tunangan hanya berdua ya nggak sama pihak keluarga, karena keluarga pacar aku masih kurang setuju. Itu lah kenapa sampai saat ini masih menunda-nunda, tapi dari kami berdua sudah mantap kok,” papar pemain sinetron Cinta Jangan Buru-Buru ini.

Sosok sang kekasih yang baik dan dermawan membuatnya akan terus berjuang untuk mendapatkan restu keluarga. “Pasti lah Alona berusaha terus,” tuturnya. (Jp)

WULAN GURITNO

Terus Berjuang Wulan Guritno mendapat cobaan. Putra bungsunya, Jeremiah Alric Dimitri mengidap penyanyi sindrom nefrotik atau nephrotic syndrom. Kendati sampai saat ini mulai ada perubahan pada Jeremiah, namun Wulan terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan putranya hasil perkawinan keduanya itu.

“Anak alhamdulilah berkembang baik, progress-nya baik. Ya, kuncinya kita sebagai orang tua yang anaknya kena nephrotic syndrom harus sabar dan disiplin,” ujarnya.

Artis yang memiliki nama lengkap Wulan Lorraine Guritno itu mengemukakan, penyakit yang diderita putranya terjadi sekitar Oktober tahun lalu. Istri Adilla Dimitri ini pun tidak pernah menyangka mendapati cobaan tersebut. “Pasti semua stres, panik, bingung. Tapi aku berusaha jadi ibu pinter. Harus semangat, karena anak pun bisa jadi semangat kalau ibunya semangat,” ujarnya.

Mendapati kondisi seperti ini, Wulan berusaha untuk sabar dan mencari jalan yang terbaik. Apalagi ini bukanlah penyakit yang langka. “Pada Oktober, awalnya badan bengkak semua. Isinya air dan pembuluh darah. Dan ini bukan penyakit langka, biasanya memang terjadi pada anak di bawah tiga tahun,” jelas Wulan yang telah banyak konsultasi dengan sahabatnya yang juga seorang dokter itu.

Ia pun berusaha memberikan yang terbaik kepada putrinya itu yakni, melakukan perawatan secara khusus selama 24 jam, namun tidak mengkarantinanya.

“Ada yang membantu, karena anak-anak kan gampang tertular, tetapi selama minum obat nggak. Kakaknya juga langsung mandi dan bersih-bersih,” ceritanya. (Jp)

LAUDYA CYNTHIA BELLA

Dicibir Fans

Perubahan penampilan Laudya Cynthia Bella kini benar-benar diuji. Belum lama menggunakan hijab, ia sudah mendapat cibiran dari fansnya. Pasalnya, dalam sebuah foto terlihat pipi Laudya bersentuhan dengan seorang pria.

Cibiran itu dipicu foto yang diunggah Raffi Nagita dengan akun @ransfamily. Aktris yang berperan dalam “Assalamualaikum Beijing” itu berfoto bersama dengan teman-temannya. Ada lima orang dalam foto tersebut.

Dua wanita dan tiga orang pria. Laudya sendiri yang sudah mengenakan kerudung diapit oleh dua pria. Sambil tersenyum, suasana yang ditampilkan di foto tersebut tampak begitu riang.

Dalam foto tersebut dengan mention ke akun Laudya @Bellaudya829, juga dibarengi komentar dengan nada yang mencibir. “Prihatin “@merissanedya: Maaf th @Bellaudya829 kn tth udh berhijab.cw brhijab hrs bs jg skp.blh snthan sm y bkn mhrim,” tweet @ransfamily.

Pria di samping Laudya adalah Chiko Jeriko. Nama ini juga dibahas oleh followers yang mengomentari foto tersebut. Niat @ransfamily sebenarnya sederhana mengomentari foto tersebut. Ia hanya mengingatkan kepada Laudya agar tetap menjadi muslimah yang baik.

Pesan itu juga disampaikan Dinda dengan akun @AdindaSuffa. “ga cuma emosi & prilaku, tth jga harus belajar lg menerima kritikan dr orng. Teteh kn pubicfigure. Hrs sadar hal itu,” kicau Dinda. (Jp)

NIKITA WILLY

Akhiri Puasa Syuting Setelah lama vakum dari dunia akting dan tarik suara, Nikita Willy menyapa penggemarnya kembali lewat sebuah sinetron stripping.

Meski tidak menjelaskan judul serial terbarunya, aktris yang memiliki nama lengkap Nikita Purnama Willy ini mengaku grogi di depan kamera.

Oleh karenanya, untuk memulai karirnya kembali, Nikita Willy sedikit melakukan observasi. Salah satunya dengan menyaksikan kembali beberapa film dan serial yang sempat dimainkannya. “Pokoknya lihat saja nanti, memang agak gugup sih, tapi aku sudah nonton beberapa film lagi untuk observasi,” ujar Nikita.

Aktris yang memulia karirnya di dunia hiburan sejak usia enam tahun ini memang cukup lama meninggalkan kesibukannya di depan kamera yakni, sekitar setengah tahun. Bukan karena tidak ada tawaran, namun ia berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya.

Pendidikan menurutnya sangat penting, tidak hanya menunjang karirnya, akan tetapi masa depanya. “Selama ini aku memang sibuk kuliah, daripada nggak bisa waktu aku pilih cuti,” ceritanya.

Tidak hanya itu, selama vakum di karir yang membesarkan namanya, perempuan berdarah

Minang ini pun memiliki banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Sebab, selama berkarir di dunia akting, hampir sebagian besar waktunya habis di lokasi syuting. Tidak salah, moment tersebut dijadikan sebagai kesempatan untuk berlibur bersama keluarga. “Kemarin juga aku keliling dunia, aku jalan-jalan bersama keluarga. Ya mumpung ada waktu,” kata pesinetron Tiga Orang Perempuan itu.

Siapa sangka keputusan untuk vakum memang tidak mudah dilewati, terlebih ia sudah terjun ke layar lama di dunia akting. “Buat aku keputusan yang besar karena sejak bulan Juli lalu aku vakum.

Aku nggak main sinetron atau yang lainya,” paparnya.

Walaupun tidak menjelaskan rute liburan, pesinetron Doa Membawa Berkah ini menemukan banyak pengalaman seru yang tidak bisa dilupakannya. Rasa kangen akan aktivitasnya di dunia akting pun seakan terlupakan. “Aku ke liburan ke tempat yang belum aku penuhi dan mendapat pengalaman baru, kangen sih pasti cuma kayak keliling dunia kayak nggak bisa dilupain, berharga banget buat aku,” tegasnya.

Lantas apa resolusi di karir terbarunya itu? Nikita mengaku tidak memiliki resolusi apapun. “Aku nggak matokin. Aku ingin apa tahun ini, ingin jalanin saja.

Apapun yang terjadi terjadilah. Takutnya ingin ini, ingin itu nggak tercapai, nanti aku sakit hati,” katanya.

Walaupun demikian, bukan berarti Nikita Willy tidak memiliki tujuan. Selain meneruskan kuliah, ia pun tetap berusaha membagi waktu untuk menjalani proses syuting. “Februari aku sudah mulai syuting sinetron. Sama kuliah juga, yang pasti ke depanya aku kuliah dulu. Kalau syuting pas jam kuliah sudah selesai,” tegasnya. (idp)