21 Februari 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 21 Februari 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Dakwaan JPU KPK dalam Sidang Perdana Bekas Ketua MK,

Wantimpres Beberkan 10 Kelemahan RUU KUHP dan KUHAP kepada SBY JAKARTA-RK. Sangat wajar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) risau. Ada kewenangan lembaga anti rasuah itu yang dipotong, apabila dilihat dari draft Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saya pikir kerisauan KPK ini harus disikapi dengan serius dan tegas, kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan kepada wartawan di kantor Watimpres, Jakarta, Halaman 7

Pejabat Kalbar ketika berkunjung ke Kementerian PU. A

NDREAS

Lelang Jalan Nasional

Bermasalah

JAKARTA-RK. Pejabat Pemprov Kalbar dan Anggota DPD RI dari Kalbar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI di Jakarta, Kamis (20/2). Rapat tersebut membahas masalah pengerjaan jalan nasional dari Simpang Tayan-Sosok hingga Simpang Tanjung-Kota Sanggau, menggunakan dana pinjaman Bank Asia (Asian Development Bank) senilai Rp500 miliar. Hadir dalam Rakor itu Wakil Gubernur Kalbar, Halaman 7

Usai Pemilu Baru Dikerjakan

Sebelum Nyalon Gubernur Kalbar 2008, Diduga Kuat

Cuci Uang Rp20 Miliar Indikasi Total Money Laundering Mencapai Rp180 Miliar

Gaji Jadi Hakim Konstitusi Plus Anggota DPR Tak Sebesar Itu

JAKARTA-RK. Dalam sidang perdana kasus dugaan suap, gratiďŹ kasi, dan pencucian uang dengan terdakwa bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap banyak hal. JPU KPK tak hanya mendakwa Akil dengan pasal pencucian uang saat menjadi Hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi, harta yang ditenggarai diperoleh secara tak wajar selama jadi anggota DPR pun ditelanjangi. Jumlahnya mencapai Rp20 miliar. Jika ditotalkan, dugaan nilai cuci uang pria kelahiran Putussibau, 18 Oktober 1960, ini mencapai Rp180 miliar. Seperti diketahui, Akil sempat merasakan empuknya kursi Dewan di Senayan, Jakarta, selama dua periode. L a m a b e r -

Akil: Omong Kosong Itu

naung di Partai Golkar, Akil masuk DPR RI dari tahun 1999-2004, dilanjutkan periode 2004-2009. Berhenti sejenak pada 2008 untuk memeriahkan Pilkada Kalbar, dia kemudian jadi hakim konstitusi sejak 15 Agustus 2008. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/2), JPU KPK yang dipimpin Pulung Rinandoro mengungkap indikasi kejanggalan harta Akil sejak 17 April 2002 sampai 21 Oktober 2010. Pada kurun waktu tersebut, diduga kuat Akil telah mencuci uang dari hasil korupsi hingga Rp 20 miliar. Jaksa Rini Triningsih membacakan rincian dana yang dicuci tersebut. Rp 6,166 miliar ditempatkan di rekening BTN cabang Pontianak atas nama Akil Mochtar. Rp 7,048 miliar ditempatkan di rekening Bank Mandiri cabang Pontianak atas nama Akil Mochtar. Dan, Rp 7,299 miliar ditempatkan di rekening BCA Pontianak atas nama Akil Mochtar, ungkapnya. Karena itu, Akil diduga telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan Halaman 6

PPK Proyek Perumahan Kemenpera Ditahan Kejati PONTIANAK-RK. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar kembali menjebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Pontianak, tersangka dugaan korupsi pembangunan perumahan khusus dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jagoi Babang, Bengkayang, Kamis (20/2). Tersangka ini atas nama Siti. Dia merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kemenpera. Ini tersangka baru dalam kasus korupsi perumahan khusus dari Kemenpera di Jagoi Babang, jelas Didik Istiyanta, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Kamis (20/2). Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Halaman 7

Kerugian Negara Rp1,8 Miliar

Lima Mantan Pejabat Pemkot Pontianak Diperiksa

PONTIANAK-RK. Tim Khusus Pemberantasan Korupsi (TKPK) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar memeriksa mantan walikota, Sekretaris Derah (Sekda), man Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Pontianak, Kamis (20/2). Para mantan dan pejabat aktif Pemkot Pontianak itu diperiksa kurang lebih selama sepuluh jam, terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) ďŹ ktif Kota Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 senilai puluhan miliar. Kejati Kalbar menetapkan mantan Walikota Pontianak berinisial B dan mantan Sekda Kota Halaman 7

Akil Mochtar di persidangan Tipikor, Kamis (20/2). JPNN

JAKARTA-RK. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, terancam pidana 20 tahun penjara dalam berbagai dugaan kasus yang menderanya. Jaksa Penuntut Umum KPK menjerat Akil dengan pasal akumulatif, karena ia melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dengan berbagai dakwaan tersebut, pria berumur 53 tahun ini terancam dipenjara sampai akhir hayat. Dalam dakwaan pertama, Jaksa menyatakan Akil menerima sekitar Rp 3 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas,

s Nyoblo yat k a R Wakil i L i r ag 48 Ha

Terancam masuk bui sampai akhir hayat

Chaeri J AKARTA -RK. Petinggi BPD Tubagus Wardana dan Ibarat preman p a s a r y a n g Kalbar di Jakarta kakaknya Ratu Atut Chosiyah doyan memeras Ditenggarai menyiapkan pelaku usaha dana Rp 3 milisana-sini, bekas Membantu ar jika ingin meKetua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil menangkan pasangan Amir Mochtar, didakwa mematok Hamzah-Kasmin. Dalam surat dakwaan yang tarif tertentu dalam mengurus sengketa pilkada di dibacakan Jaksa Ely Kulembaga tersebut. Mirisnya, sumastuty di Pengadilan kalau preman pasar memalak Tipikor, Kamis (20/2), dikdengan bogem atau senjata etahui bahwa permintaan tajam untuk mengisi perut, itu disampaikan Akil melalui mengepulkan asap dapur, pengacara pasangan Amir preman konstitusi memerah Hamzah-Kasmin, Susi Tur para calon kepala daerah Andayani. Pada tanggal 25 Septemmenggunakan keputusan sidang di MK untuk member 2013, sekitar pukul perkaya diri hingga miliaran 10.13 WIB, Akil mengirim SMS kepada Tubagus Chaeri rupiah. Untuk pengurusan Pilkada Wardana alias Wawan. Lebak saja, Akil meminta Halaman 6

Rp 1 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Lebak, sekitar Rp 10 miliar dan USD 500 ribu terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilukada Empat Lawang. Sekitar Rp 19,86 miliar terkait permohonan keberatan hasil Pemilukada Kota Palembang, dan sekitar Rp 500 miliar terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang Halaman 6

Bencana Lagi, Bencana Lagi

Indonesia berduka. Seolah tak berhenti, bencana silih berganti melanda negeri ini. Tahun ini, diawali banjir yang melanda beberapa daerah di pulau Jawa, termasuk Ibu Kota Jakarta

Injet-injet Semut

Bak Preman Konstitusi, Perah Sana Perah Sini

Terancam Masuk Bui Sampai Akhir Hayat

dan sekitarnya. Banjir di Jakarta bahkan lebih parah dari biasanya. Banyak daerah yang terendam sehingga membuat masyarakat dan pemerintah bigung. Pusat negara ini lumpuh total akibat Halaman 7

pak gultom @sibisanabalau PLN itu bukannya gak mau sewa genset apabila ada kerusakan, tapi LSM dan komisi 7 DPR itu payah. Ingat, dahlan dulu diancam si eďŹ&#x20AC;endi simbolon.

Adian Napitupulu, SH @AdianNapitupulu Ada yang punya ide dalam 44 hari ini apa cara paling efektif melawan money politik? Jangan-jangan harus dilawan dengan money politik juga? Ada ide cerdas?

Cumi Cola @CumiCola Suswono ngapain aja di kementerian pertanian? Anak buah korupsi, harga beras, daging, cabe, semua mahal. Mending balik ngurusin partai & bini aja.

Syifa Annisa @_syifa__ pimred RCTI Arief Soeditomo Caleg dari partai Hanura #TolakJurnalisPemihakPartai

politieko @ekowahyuanto Orang cantik korup, yang nampak alim korup, yang tenang juga apalagi yang teriakannya kencang, gak penting bagaimana kita yang penting jangan korupsi.

FadjroelRachman @fadjroeL Ayo BK DPR segera #BukaDaftarAbsenDPR tersisa 48 hari ke Pileg 9 April 2014. Bantu RAKYAT agar tak salah pilih!

-- Taon 2008 banyak bejanji same rakyat.

Bang Meng

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

S.K.A.K.!

Kaum Muda Harus Mengubah Mindset KAUM muda disarankan tidak bergantung untuk mencari kerja. Sebaliknya, mereka diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan atau menjadi wirausahawan. Karena dimasa yang akan datang, Indonesia akan semakin padat Prakoso dengan jumlah penduduk di usia pekerja yang tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas. Karena nanti akan sangat jauh sekali perbandingan antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerjanya. Zaman sekarang tidak sama dengan dulu, bahkan penerimaan di PNS pun Halaman 6

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Februari 2014

Sarwoto Atmosutarno, Pengamat Telekomunikasi

Penyadapan Pelanggan Telkomsel dari Singapura PENGAMAT telekomunikasi Sarwoto Atmosutarno menduga, penyadapan melalui operator selular PT Telkomsel dilakukan di Singapura. Pasalnya, Singapura merupakan penghubung kabel bawah laut yang berasal dari Perth, Australia, menuju Jakarta. Dari Jakarta, selanjutnya berjaringan ke seluruh kota di Indonesia. Itu memang jalur internasional kabel laut, dari Perth â&#x20AC;&#x2019; Singapura â&#x20AC;&#x2019; Jakarta, dilanjutkan ke kota-kota besar di Indonesia. Jadi memang pelanggan Telkomsel juga melewati jalur Singapura, kata, Sarwoto, Kamis (20/2). Seperti diberitakan, dalam laporan terbaru New York Times dan Canberra Times edisi akhir pekan lalu mengulas soal jutaan pelanggan PT Telkomsel yang disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Canberra Times dan New York Times juga memberitakan soal bocoran dokumen rahasia dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA, yang kini menjadi buronan AS. Dokumen Snowden menunjukkan, dinas spionase elektronik Australia melakukan penyadapan secara massal terhadap jaringan komunikasi dan pengumpulan data yang dilakukan oleh Telkomsel. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan itu. Sepanjang tahun 2013, Australian Signals Directorate mendapatkan hampir 1,8 juta kunci enskripsi induk yang digunakan operator selular Telkomsel untuk melindungi percakapan pribadi dari pelanggannya. Intelijen Australia juga membongkar semua enskripsi yang dilakukan Telkomsel. Data pengguna telepon seluler pada 2012

menunjukkan, Telkomsel memiliki 121 juta pelanggan atau menguasai sekitar 62 persen pasar.

Berikut wawancara selengkapnya dengan pria yang juga mantan Direktur Utama Telkomsel dan juga mantan Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) tersebut: + Coba Anda jelaskan tentang jaringan Telkomsel dari Singapura-Indonesia? - Ada tiga elemen utama jalur kabel telekomunikasi. Pertama, elemen akses, yang menghubungkan ke pelanggan. Kedua, elemen transmisi, yakni jalur kabel laut yang menghubungkan antarnegara. Yang ketiga, elemen central (MSC) yang berada di masing-masing titik sentral komunikasi. Nah, jaringan yang melewati Singapura ini adalah jaringan transmisi, yang juga dilalui Telkomsel. + Apakah Singapura memiliki kepentingan dalam industri telekomunikasi ini? - Singapura memang memiliki kepentingan di industri telekomunikasi Indonesia. Saat ini, BUMN Singapura, yakni Singapore Telecommunications Limited (SingTel), menguasai lebih dari sepertiga saham Telkomsel, sisanya dimiliki PT Telkom Tbk. Singtel memiliki hak suara di Telkomsel, meskipun mayoritas tetap ada di Telkom.

dilakukan AS dan Australia melalui jaringan Telkomsel? - Informasi soal 1,8 juta kunci enskripsi induk yang digunakan Telkomsel, semestinya bisa menjadi titik awal audit forensik. Manajemen Telkomsel selayaknya merespon isu penyadapan ini, mengingat sudah terjadi dalam jangka waktu relatif lama. Bisa jadi kasus penyadapan di Telkomsel ini melalui jalur legal dan ilegal. + Apa maksud dari jalur legal dan ilegal? - Melalui jalur legal, Pemerintah Indonesia memang membolehkan empat institusi melakukan penyadapan. Mereka adalah Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Nah, bila melalui jalur ilegal ini yang mestinya dilakukan audit forensic. Re-editing: Hamka Saptono

+ Apa tanggapan Anda tentang penyadapan yang Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya

Masa Bodoh Dinilai Pemimpin Cengeng SURABAYA-RK. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku masa bodoh dengan penilaian terhadap dirinya yang dianggap pemimpin cengeng atau gampang menangis. Kalau teman-teman (wartawan) tahu apa masalah yang dihadapi, saya yakin teman-teman yang di sini ikut nangis. Jadi tolong dicermati, kapan saya nangis. Kepala Humas Pemkot saya itu laki-laki, ikut nangis juga, kata Risma usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

Inilah kutipan selengkapnya wawancara dengan wanita yang akrab disapa Risma itu:

+ Apa yang Anda tangisi? - Air mata yang keluar karena memikirkan nasib anak-anak (anak-anak jalanan yang diasuhnya) dan nasib warga Surabaya. Hanya menangisi mereka yang selama ini dekat dan mendukung program taat hukum yang saya jalankan. + Apakah bukan karena takut kehilangan jabatan? - Saya menangis bukan karena jabatan. Apakah saya tidak boleh memiliki prinsip. Sebulan jadi walikota saja saya sudah mau diturunkan. Saya tak terbebani soal itu. + Apa pandangan Anda tentang permasalahan dalam pengangkatan Walikota Surabaya? - Saya mendapat surat dari Panitia Pemilih Wakil Walikota Surabaya yang mempermasalahkan proses pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil saya. Pantarlih meminta saya agar taat aturan. Padahal saya selalu taat aturan sesuai dengan budaya yang saya terapkan sejak memimpin Surabaya. Ada komplain dari DPRD, misalnya. Karena selama ini kami komunikasi dengan DPRD itu formal, jadi saya nggak pernah di luar formal. + Lalu, apakah pengangkatan itu salah menurut Anda? - Justru saya malah takut salah. Apabila saya diam saja atas proses menyangkut Wisnu itu, nanti bisa muncul anggapan saya juga seorang pemain . Ini hal yang saya lawan sejak menjadi Walikota Surabaya.

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Re-editing: Hamka Saptono

metro GOW Gelar Kursus Merias SINGKAWANG. Perempuan memang tidak lepas dari rias merias. Pun demikian dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Singkawang. Organisasi yang menaungi sejumlah organisasi perempuan ini menggelar kursus merias dengan menggandeng Himpunan Perias Pengantin Indonsia (Harpi) Melati Kota Singkawang. Kursus merias yang digelar di Sekretariat GOW Kota Singkawang di kompleks Kantor Walikota Singkawang, Selasa (18/2) lalu, bukan hanya dihadiri pengurus GOW dan Harpi Melati, tetapi juga istri-istri karyawan PLN dan perbankan. Ketua GOW Kota Singkawang, Hj Agustina Abdul Mutalib mengatakan, organisasi yang dipimpinnya berusaha menggali dan memberdayakan semua potensi di setiap organisasiorganisasi perempuan di Kota Amoy ini, termasuk keterampilan dalam merias. Setiap organisasi perempuan di Kota Singkawang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Dengan potensi-potensi tersebut, secara berkesinambungan akan ditularkan kepada semua pengurus, anggota dan masyarakat, papar Agustina. Sehingga, tambah dia, secara tidak langsung bisa mengedukasi dan diharapkan keterampilan yang diperoleh dalam pengembangan potensi tersebut dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat. Di tempat yang sama, Wakil Ketua GOW Kota Singkawang, Hj Zavian mengatakan, kursus merias ini merupakan salah satu program Seksi Ekonomi. Apabila diikuti dan diperdalam, bisa menambah pendapatan (income), katanya. Sementara itu, Ketua Harpi Melati Kota Singkawang, Kolin mengatakan kalau merias tentunya untuk kecantikan. Tetapi dia mengingatkan, bahwa cantik yang sesungguhnya itu bukan hanya di lahir, tetapi juga di batin. Perempuan ditakdirkan sebagai manusia yang memiliki kecantikan dan kehalusan budi dan jasmani. Kita harus menjaga anugerah tersebut sebaik-baiknya, agar tetap sehat dan menarik. Batin juga harus dijaga dengan mendekatkan diri pada Ilahi, kata Kolin. (dik)

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Februari 2014

Layani Masyarakat Pakai Hati WALIKOTA Pontianak, H Sutarmidji SH, MHum, meminta Camat, Lurah, dan BKM, RT, RW agar menggunakan hati ketika mendata dan melayani masyarakat kurang mampu. Sebab pelayanan yang sembarang dan tidak peduli, hanya akan lebih menyengsarakan masyarakat tidak mampu. Jangan mentang-mentang mereka miskin, lalu pelayanan yang diberikan semaok ati. Makanya saya minta melayani orang gunakan hati, berikan hak mereka yang memang benar-benar miskin. Karena warga miskin memiliki hak mendapatkan perbaikan rumah, mendapatkan raskin, termasuk mendapatkan program perbaikan wc, tuturnya. Jangan hanya karena rumah yang mereka tempati tidak memiliki surat menyurat, lantas mereka gagal mendapatkan program dari pemerintah. Orang yang memang betulbetul miskin berhak mendapatkan program peningkatan kesejahteraan dari pemerintah. Jangan hanya gara-gara rumahnya tak bersurat lalu tidak mendapatkan bantuan. Sebab kalau tak ada surat, petugas bisa saja menanyakan pada tetangganya mengenai status tanah yang mereka tempati. Terpenting statusnya tidak sewa, ucapnya. Bila perlu petugas membuat pernyataan mengenai status tanah dan bangunan yang mereka tempati. pernyataan sudah cukup dijadikan dasar. Karena hampir 50 persen tanah di Kota Pontianak masih belum memiliki sertiﬁkat. Pemkot mengurus sertiﬁkat saja susah, padahal urusannya antara instansi

pemerintah. Apalagi kalau masyarakat urusan sama pemerintah, pasti lebih susah lagi, yakin Midji, ketika membuka Musrenbang tingkat Kecamatan di Kecamatan Pontianak Utara di aula Kecamatan Pontianak Utara (20/2). Diutarakan Midji pula, kedepannya pembangunan jangan menjadi suatu polemik, harus dibicarakan dan dibuat berdasarkan skala prioritas. Sehingga kedepan Pemkot memiliki database mengenai jalan atau gang berdasarkan ranking, tingkat kerusakan yang paling parah. Agar menjadi prioritas, sehingga ketika ada bantuan dan rencana perbaikan mudah untuk dilakukan. Dijelaskan Midji pula, untuk kawasan Pontianak Utara perlu difokuskan bidang pendidikan. Kalau di SMU 5 kawasan batu layang sudah ada lapangan futsal yang sebentar lagi mau diresmikan. Itu lapangan futsal yang paling bagus disana. Silakan direncanakan pembangunan di Pontianak Utara dengan baik, tapi yang jelas jalan Budi Utomo akan mulai tahun ini, jalan 28 oktober mudah-mudahan selesai, Selat panjang kita mulai tahun ini dan tolong dimasukkan 1 perencanaan untuk SMU disini, tentukan tempatnya yang layak dimana nanti dibicarakan. Kata Midji. Midji juga menyampaikan, musrenbang hendaknya bukan untuk menampilkan keinginan, tapi untuk menyampaikan kebutuhan. Kalau keinginan tentu banyak sekali, dan dapat menimbulkan kekecewaan apabila

Walikota Pontianak,Sutarmidji membuka Musrenbang tingkat Kecamatan di Kecamatan Pontianak Utara di aula Kecamatan Pontianak Utara (20/2). ANTON

tidak terlaksana. Tetapi kalau kebutuhan, pasti akan menjadi prioritas contohnya kalau perbaikan gang, jangan perbaiki gang

yang buntu terlebih. Tapi utamakan gang yang dapat menghubungkan dengan yang lainnya. (ton)

Langganan Banjir, Warga Keruk Parit Rawasari SINGKAWANG. Pendangkalan parit diduga sebagai penyebab utama banjir yang kerap melanda kawasan di sepanjang Jalan Rawasari. Makanya, warga setempat berinisiatif mengeruknya. Parit di Rawasari sepanjang 1 kilometer akan kita keruk untuk mengangkat lumpurnya, kata Rahman, salah seorang warga di Jalan Rawasari di tengah kesibukan mengeruk parit, Kamis (20/2). Dia mengungkapkan, pengerukan parit merupakan swadaya warga dibantu pihak ketiga. Sedangkan peralatannya dipinjam dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang. Untunglah pemerintah mau meminjamkan peralatannya, kata Rahman. Pengerukan parit di Jalan Rawasari itu, kata Rahman, dilakukan tim kecil yang sengaja dibentuk warga setempat. Rencana pengerjaannya selama satu minggu ke depan. Nanti hari Minggu pun warga akan turun bersama-sama mengeruk parit, ungkapnya. Dia menjelaskan, pengerukan parit un-

ILUSTRATSI

tuk kepentingan masyarakat diharapkan menjadi contoh bagi warga di daerah lain, dan menjadi perhatian instansi terkait. Harapan kita Walikota Singkawang melalui instansi terkait dapat memprioritaskan pelebaran parit di Jalan Rawasari, ujar Rahman. Di tempat yang sama, warga Rawasari lainnya, Dedi menyebutkan, kawasan di tempat tinggalnya itu memang kerap dilanda banjir ketika musim hujan. Hujan satu dua jam saja, air di parit sudah meluap sampai ke badan jalan. Itu yang membuat masyarakat khawatir, katanya. Dikarenakan kekhawatiran tersebut, warga berinisiatif melakukan pengerukan parit. Paling tidak dengan pengerukan tersebut akan memperlambat air naik ke jalan. Karena jalan terendam akan cepat rusak. Langkah warga ini hanya jangka pendek, warga mengharapkan Pemkot Singkawang memperbaiki saluran air ini supaya lebih layak, pungkas Dedi. (dik)

Disbudparpora Produksi Film Menyibak Tatung SINGKAWANG. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang siapa sebenarnya Tatung itu, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Singkawang membuat film dokumenter berdurasi 40 menit dengan judul Menyibak Tatung . Film dokumenter ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat bawah, bahwa tatung bukan hanya mereka yang kebal senjata, tetapi juga tabib atau paranormal, kata H Norman, Kepala Bidang (Kabid) Budaya, Disbudparpora Kota Singkawang kepada wartawan, Rabu (19/2). Dia mengungkapkan, film dokumenter yang diproduksi selama dua

bulan itu pada intinya merupakan bahan informasi atau pesan bagi masyarakat. Proses pembuatannya melibatkan tokoh-tokoh Tionghoa yang benar-benar mengetahui dunia Tatung atau Lawya, jelas Norman. Film yang diproduksi Disbudparpora Kota Singkawang dengan melibatkan pihak-pihak terkait ini, kata Norman, bukan untuk dikomersilkan, tetapi semata-mata untuk mengangkat budaya Singkawang. Film Menyibak Tatung akan diikutsertakan dalam Festival Film Pusaka Indonesia tahun depan. Kebetulan Kota Singkawang sebagai tuan rumah dalam festival ﬁlm tersebut. Kita angkat budaya dari kota ini untuk dunia, ujar

Norman. Penanyangan film Menyibak Tatung ini diprediksikan akan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat luas, bukan hanya di Singkawang, tetapi juga dari daerah atau negara lain. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang rela berdesak-desakan ingin menyaksikan Tatung pada Capgome seperti pada beberapa hari lalu, tetapi mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Tatung itu. Norman mengharapkan, dengan adanya film dokumenter ini, masyarakat akan mengetahui siapa itu Tatung. Pasalnya pembuatan film ini melibatkan orang-orang yang kompeten, bahkan bekecimpung di dunia Tatung. (dik)

Film dokumenter Menyibak Tatung produksi Disbudparpora Kota Singkawang akan diikutsertakan dalam Festival Film Pusaka Indonesia tahun depan. MORDIADI

Pasang Iklan Anda !!!

iklanbaris baris Pendidikan KULIAH JALUR KHUSUS PROGRAM KONVERSI D3, S1, S2. PROSES CEPAT, RESMI/ L E G A L & T E R A K R E D I TA S I Bisa Wsd 2014, INFO Lengkap Hub Bp. Pandu 081210202819, 085313001119, 087875003007

Biro Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Bengkayang Hub : 081256734627 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Melawi Hub : 0568-22069

Rp.5000/baris

HUB : 05610561-77 6 8 6 7 7

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

LOWONGAN PEKERJAAN

CETAK UNDANGAN TENDA & SOUVENIR

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

minimax max

Iklan MINI Hasil MAKSIMAL

Menerima Pesanan :

Xenia

DP 15% S/d 4 Th

G r a Max Grand n d PU-BOX Grand Max

• Cetak undangan lebih 2000 Model Undangan • Yain Spanduk, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama Dll • Lebih 200 Contoh Souvenir • Kawinan/khitanan (ready&stock) • Penyewaan Tenda & Kursi • Photo dan Video Shooting • Orgen Tunggal KUNJUNGI:

ANUGRAH WEDDING/ ADI

Segera Hubungi :

Jl. H. Rais A. Rahman Jl. Gunung Sahari No.21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

DODY 08125608423, 0561-7565151

Telp. 7183366, 081282587257

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Jual Mobil

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK Jl. Kom Yos Sudarso

HUB : 0561

SEDOT WC

768677

Hub: Telp. (0561) 7186955

Fasilitas: 1 Unit instalasi pengolahan IPLT 2 Unit kendaraan jenis vacuum truck

7 21229

Segera hubungi:

0816 649 97885

Tunjangan, Komisi, Service dan Support Motor, Kontes, Bonus, Tour dalam dan Luar Negeri. LAMARAN LANGSUNG KE: Jl. Sungai Raya Dalam No.11 (Samping Studio Sari Rona)

HUBUNGI:

Ibu Veny, HP 081258943368

EKO SERVICE

HUB TELP.

Suzuki Escudo Tahun 1995, Kondisi Bagus, Pajak Hidup Berminat Hubungi :

Membutuhkan Tenaga Marketing. OB SYARAT: Punya kendaraan sendiri FASILITAS:

PT. BIOSAFE

085210738368 (Lita)

SEDOT WC

pasang iklan anda di

PT. BIOSAFE

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Rp. 950.000,-

KALBAR raya Ribuan Hektar Lahan Sawah di Kalbar Terancam Gagal Tanam

RAKYAT KALBAR

Jumat, 21 Februari 2014

Dinkes Sekadau Kirim Tiga Pasien Gangguan Jiwa ke RSJ Kalbar SEKADAU-RK. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sekadau terus menunjukkan eksistensinya memerangi penderita gangguan jiwa di daerahnya. Rabu (19/2) malam, Dinkes kembali mengirim empat penderita gangguan jiwa untuk diobati. Kemarin malam ada empat penderita gangguan jiwa dari Sekadau yang kita kirim untuk berobat, kata Kepala Dinas Kesehatan Sekadau, dr Wirdan Mahzumi MKes melalui Pemegang Program Kesehatan Jiwa, Afrizal A Md Keb kepada Rakyat Kalbar, Kamis (20/2). Tiga dari empat penderita gangguan jiwa itu dikirim untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalbar di Singkawang. Sementara yang satu orang lagi kita kirim untuk diobati ke Pontianak, kata Izal. Sejauh ini Dinkes Sekadau sudah beberapa kali mengirim pasien gangguan jiwa asal Sekadau untuk berobat. Banyak diantara mereka yang sudah sembuh dan bisa berkarya seperti masyarakat pada umumnya. Kegiatan pengobatan pasien gangguan jiwa ini akan terus kita lanjutkan. Kita himbau kepada masyarakat jika ada keluarganya yang menderita gangguan jiwa untuk melaporkan kepada kita. Nanti akan kita upayakan langkah pengobatannya, imbuh Izal. (bdu)

Hazairin Yang terancam gagal tanam itu rata-rata yang usianya masih muda. Karena mereka nanamnya agak telat. Musim tanam yang bagus itu awal Desember, tapi mereka ada yang Januari, Hazairin PONTIANAK-RK. Musim kemarau yang terjadi di awal tahun menjadi masalah serius bagi produktivitas padi di Kalbar. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar mencatat, ribuan hektare lahan sawah petani terancam gagal tanam. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Ir. Hazairin, MS mengatakan, tahun lalu ancaman gagal panen terbesar di Kabupaten Sambas. Yakni sekitar 1.200 hektar. Tetapi tidak ada padi yang puso, jelas dia, Kamis (20/2). Untuk tahun 2014 ini, menurut Hazairin kekeringan lahan sawah agak luas. Seperti di Sungai Gorah Kabupaten Kubu Raya, mencapai 46 hektar lahan sawah yang mengalami kekeringan dan 20 hektar puso. Sedangkan ancaman kekeringan terbesar terjadi di Kabupaten Sintang yang mencapai 1.200 hektar dan 26 hektar puso. Sementara di Kabupaten Kubu Raya saat ini, lahan sawah petani yang terancam kekeringan sekitar 215 hektar, tapi yang puso baru 20 hektar. Termasuk daerah Teluk Pakedai, Tanjung Bunga 16 hektar, Sungai Gorak 50 hektar, beber Hazairin. Daerah lain juga terancam kekeringan, hanya saja kata Hazairin tidak sampai puso. Seperti Kabupaten Sanggau terancam 42 hektar, Kabupaten Kayong Utara (KKU) 16 hektar. Yang terancam gagal tanam itu rata-rata yang usianya masih muda. Karena mereka nanamnya agak telat. Musim tanam yang bagus itu awal Desember, tapi mereka ada yang Januari, tutup Hazairin.

Salah seorang penderita gangguan jiwa asal Sekadau yang hendak dikirim berobat ke Singkawang oleh tim dari Dinkes Sekadau---Abdu Syukri

BPPTP Kecamatan Akan Diberdayakan Kembali PONTIANAK-RK. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalbar, Ir. Anggraito, MM mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memberdayakan kembali Balai Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan (BPPTP) kecamatan di kabupaten/kota se-Kalbar. Maka kita sekarang perlu adakan penyuluhan. Ini supaya semangat lagi. Kita membenah lagi penyuluh pertanian tana-

Laporan: Andreas Editor: Julianus Ratno

EQUATORIANA

man pangan di Kalbar, ujarnya ditemui di Hotel Orchard Jalan Perdana, Kamis (20/2). Anggraito menegaskan, Balai Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan adalah ujung tombak tempat bagi para kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk memperoleh semua informasi tentang pertanian. Maka semua kegiatan bukan hanya tanaman saja, yang tergabung dalam BPP tapi ada tanaman

mengkover dua hingga tiga kecamatan. Sama juga dengan penyuluh pertanian, kita juga masih kurang, jelas Anggraito. Untuk mengatasi kekurangan petugas penyuluh pertanian tanaman pangan ini, maka direkrutlah penduduk setempat untuk bertugas mendampingi petani dalam memberi berbagai penyuluhan. Kita ada tenaga bantu penyuluh pertanian. Itu ada honornya, untuk mendampingi petani, itu kita

hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, terang dia. Jumlah petugas balai penyuluh pertanian di Kalbar ada 132 orang. Namun, kata dia jumlah tersebut dirasa masih kurang, sebab ada petugas BPP yang harus merangkap tugas ke kecamatan lainnya. Idelanya satu kecamatan satu petugas balai penyuluh lapangan. Tapi sekarang ini, ada satu balai penyuluh kecamatan

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

rekrut dari daerah setempat. Tapi honornya dari dana APBN untuik Desa, rekrutnya oleh Kabupaten/kota masing-masing, katanya. Semua tenaga penyuluh di daerah saat ini kata Anggraito sebanyak 1.934 penyuluh. Terdiri dari gabungan penyuluh tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan. Itu termasuk gabungan tenaga honor dan swadaya, tutupnya. (dRe)

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Korupsi masih menjadi penyakit jalannya pemerintahan Indonesia, termasuk di Kalbar. Bahkan menjelang Pemilu 2014, lingkaran setan korupsi melibatkan partai politik, politisi, kroni bisnis, proyek korup, dan birokrasi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat kian garang memberangus praktik korupsi, namun banyak pihak yang pesimis, karena penanganan kasus masih tebang pilih dan terkesan dikendalikan untuk kepentingan tertentu, termasuk campur tangan partai. Tradisi korupsi menjelang pemilu biasanya akan mengemuka. Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi adalah politikus, baik anggota dewan dan birokrat, pengusaha, juga staf khusus. Peran para aktor ini pun bermacam-macam, politikus dapat menciptakan proyek yang bisa dikerjakan dirinya ataupun rekanan, dan menambah anggaran untuk proyek tertentu. Birokrat dapat mengusulkan proyek yang akan diarahkan kepada perusahaan tertentu. Pengusaha dapat memberikan suap dan melobi politikus untuk mendapatkan proyek. Staf khusus dapat menjadi penghubung antara pengusaha dengan politikus atau elit pemerintahan, dan sebagai pelaksana

transaksi. Sebuah lingkaran korupsi yang sempurna. Kongkalikong antara eksekutif dan legislatif inilah yang akhirnya menggerus uang rakyat. Baik yang mega skandal maupun kasus-kasus kecil, namun rutin. Memprihatinkan, terutama menjelang Pemilu 2014. Apa pendapat Anda?

Tanggapan Kau jadi artis jangan silau harta. Uang korupsi saja telan, dikasik mobil mewah diterima, ujung-ujungnya KPK kan malu. Bantah sana, bantah sini. Kelit sana, kelit sini. Pantas kau punya mobil mewah bro, ternyata dikasik sang koruptor, amit-amit jabang bayi. 085348090038 17-2-2014

Sms Warga $GTMGFQM +\KP $WRCVK Musim kemarau panjang di Kota Pontianak dan sekitarnya diselimuti kabut asap tebal, akibat mengeringnya lahan gambut di daerah Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak dijadikan perkebunan sawit berkedok izin Bupati? Lahan gambut kering gampang terbakar berkepanjangan, yang

HARIAN

semestinya lahan gambut dilindungi, justru dimusnahkan dengan perkebunan sawit berkedok izin? Kabut asap tebal tersebut sangat berbahaya mengganggu pernapasan merambah se-Asia Tenggara dan benua Australia, sangat memalukan negara di mata dunia. Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegakan hukum di negeri 1.001 korupsi ini. Yang lebih parah, Kementerian Kehutanan RI seolah-olah membiarkan terjadinya perusakan hutan, hutan

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak

17.55

lindung hingga hutan taman nasional dan lahan gambut yang akan segera punah! Mau diapakan negara ini sudah kacau balau tak karuan. Hati-hati jika Tuhan sudah mulai bosan, akibat kentalnya sistem kapitalis di negeri ini. Ibrahim Myh. 081288673500 14-2-2014

19.21

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Khusyairi Permata, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Kiki Rizky, Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Khusairi, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 8.000,00. Spot color: 10.500,00. Full color: 15.000,00. Iklan baris: 5.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS k

untu

Caleg PKB Singkawang Masih Pasang Foto Gus Dur

Ya kalau tidak ada yang datang, jangan dicucukan (dicoblos) surat suaranya. Sudah banyak kejadian yang terjadi di mana-mana, apalagi di daerah-daerah terpencil, Morkes Eﬀendi PONTIANAK-RK. Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, H Morkes Eﬀendi SPd MH mengingatkan KPU, Bawaslu dan Panwaslu di provinsi itu untuk tidak berpihak kepada salah satu partai. Penegasan itu disampaikan calon gubernur Kalbar itu pada acara workshop Pemenangan Pemilu Diklat Jurkam dan Pelatihan Instruktur Saksi Partai Golkar Kalbar pada Pemilu 2014 di Gedung Zamrud DPD Partai Golkar Kalbar,

Morkes Effendi

SINGKAWANG-RK. Ada-ada saja ulah Calon Legislatif (Caleg) di Kota Singkawang dalam menarik simpatik pemilih. Bahkan dengan percaya diri mengaku kalau Bantuan Siswa Miskin (BSM) diambil dari kantong pribadi atau partainya. Saya banyak mendengar dari masyarakat kalau ada beberapa oknum Caleg yang memanfaatkan program BSM itu, ungkap Alnizam, Anggota DPRD Kota Singkawang kepada wartawan, Kamis (20/2).

Tetapi Nizam enggan menyebutkan siapa Caleg yang dimaksudkannya, karena terasa tidak etis kalau disebutkan. Dia hanya meminta Caleg yang bersangkutan tidak mengelabui masyarakat dengan mengakungaku kalau BSM itu darinya. BSM itu murni dari pemerintah pusat, bukan dari Caleg atau Parpol, tegasnya. Nizam mengimbau masyarakat pemilih, terutama yang tinggal di pinggiran Kota Singkawang tidak memercayai pen-

Singkawang-RK. PDI Perjuangan Kota Singkawang mengaku sedang mempersiapkan laporan dana kampanye periode kedua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang. Sementara Partai Nasdem mengaku sedang memperbaiki laporannya. Kita belum menyerahkan laporan rekening dana kampanye, sekarang sedang dipersiapkan, kata Sujianto, Ketua PDI Perjuangan

Kota Singkawang kepada wartawan, Kamis (19/2). Dia memastikan akan menyerahkan laporan dana kampanye tersebut, sebelum tenggat waktu yang diberikan KPU, yakni 2 Maret mendatang. Tenggat waktu itu akan kita patuhi, kata Sujianto. Terpisah, Ketua Partai Nasdem, Sumberanto Tjitra mengungkapkan, laporan dana kampanye sedang dalam

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak TS 802 NEW ORBITRACK

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

7.850

4.588 Hanya

Hanya

3.588 Ribu

4.588 Ribu

BIG

SALE

disc up to Persen Tgl 20 s/d 25 Februari 2014

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

7.450 Hanya

4.788 Ribu

1.788 Hanya

1.388 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

FS 4600 B (NEW) TREADMIL MOTORIZED

16.750

4.550 Hanya

2.788 Ribu

tanyaan Morkes merujuk sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Misalakan ada di suatu daerah partisipasi pemilihnya mencapai 100 persen, itu tidak masuk akal. Artinya ada sesuatu, katanya.Untuk itu, Morkes berharap agar penyelenggara pemilu bekerja optimal untuk membangun demokrasi yang benar, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam membangun demokrasi yang benar, KPU, Bawaslu dan Pawanslu memang diharapkan dan harus bekerja secara optimal. Karena kita ini membangun demokrasi. Demokrasi itu adalah membangun kekuasaan, jadi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta adil dan beradab, pungkasnya. Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Julianus Ratno

gakuan Caleg tersebut. Panwaslu mestinya mengawasi kegiatan setiap Caleg, bila perlu Caleg-Caleg yang mengelabui warga itu didiskualiﬁkasi saja dari peserta Pemilu 2014, katanya. Seperti diketahui, program BSM merupakan program Nasional untuk menghilangkan halangan siswa miskin bersekolah, membantu siswa miskin memperolehh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, membantu

siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program wajibbelajar serta membantu kelancaran program sekolah. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa, bukan beasiswa karena pemberiannya berdasarkan kondisi ekonomi bukan berdasarkan prestasi. Ini bantuan yang didasarkan kondisi siswa, bukan beasiswa yang didasarkan pada prestasi

siswa, jelas Nizam. BSM ini terdiri atas dua macam, yakni BSM yang diatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan BSM yang diatur Kementerian Agama. Sumber dananya dari APBN. BSM ini dapat dimanfaatkan untuk pembelian perlengkapan siswa, seperti buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas. Dapat pula digunakan untuk biaya transportasi siswa ke sekolah serta uang saku siswa untuk sekolah. (dik)

PDI-P dan Nasdem Sudah Siap

IDACHI SPORTS

ELECTRIC SCOOTER

Rabu (19/2) malam. Morkes juga berharap tidak ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau berkepihakan, mau itu suatu kelompok kekuatan politik dan lain sebagainya. Baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, tegasnya. Jangan sampai, sambung Morkes ada kecurangan pada saat pemilihan suara nanti. Pindah-memindahkan suara jangan sampai terjadi. Ya kalau tidak ada yang datang, jangan dicucukan (dicoblos) surat suaranya. Sudah banyak kejadian yang terjadi di mana-mana, apalagi di daerah-daerah terpencil, ungkap mantan Bupati Ketapang ini. Morkes lantas mempertanyakan para pemilih yang berada di daerah terpencil, apakah mereka melakukan pemilu atau tidak? Per-

Laporan Dana Kampanye Periode Kedua

JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah mengundang partai politik peserta pemilu guna membahas persoalan teknis kampanye terbuka untuk pemilu legislatif 2014 yang akan dilaksanakan pada pertengan bulan Maret mendatang. Demikian disampaikan Komisioner KPU Divisi Logistik dan Perencanaan, Arief Budiman kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/2). Pada intinya sudah clear masalah teknis kampanye, nggak ada masalah, semua sudah selesai, kata Arief. Ia membeberkan persoalan teknis yang dimaksud meliputi zonasi kampanye di ruang terbuka, batasan jumlah massa dalam setiap aksi kampanye dan persoalan lain terkait dengan hal tersebut. Sudah kita buat tabulasi, tinggal nanti di upload saja. Semuanya terbuka dan transparan, ujar Arief. Seperti diketahui, KPU RI telah menjadwalkan kampanye terbuka berupa pengerahan massa dan kampanye di media massa dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014. (Rmol)

MR. JACKIE (NEW)

Ada Caleg di Singkawang Ngaku Program BSM dari Kantong Pribadinya

KPU: Aturan Teknis Kampanye Terbuka Sudah Clear

6 & 12 Bulan

Jumat, 21 Februari 2014

Morkes Ingatkan KPU, Bawaslu dan Panwaslu Tak Berpihak

SINGKAWANG-RK. Kendati keluarga almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melarang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasang foto Mantan Presiden RI IV itu, Calon Legislatif (Caleg) dari partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu tetap memasangnya. Pemasangan foto Gus Dur itu, memang dikarenakan beliau merupakan pendirinya, kata H Abdul Mutalib, Dewan Syurah PKB Kota Singkawang ditemui usai pembekalan Caleg PKB di Mahkota Hotel Singkawang, baru-baru ini. Menurut Haji Dol‒sapaan Abdul Mutalib‒ pemasangan foto Gus Dur itu sah-sah saja, karena dia merupakan pendiri PKB. Itu salah satu bentuk kita menghargai bahwa Gus Dur betulbetul bapaknya PKB bukan bermaksud untuk mendongkrak nama si Caleg, itu menurut saya pribadi, katanya. Mengenai adanya larangan dari pihak keluarga Gus Dur terkait pemasangan foto tersebut, Haji Dol menilai, hal itu sah-sah saja di alam demokrasi sekarang ini. Demikian pula Caleg yang memasang foto Gus Dur itu juga sah-sah saja. Setiap orang tentunya mempunyai alasan masing-masing, yang jelas pemasangan foto itu untuk menghargai bapaknya PKB, jelas Haji Dol. Pelarangan pemasangan foto Gus Dur ini bergulir semenjak Sinta Nuriyah, istri Gus Dur menjawab pertanyaan tentang pemakaian foto tersebut. Dia mengatakan, Gus Dur itu bapak bangsa, maka gambar Gus Dur boleh dipakai siapa saja, kecuali yang disebutkan Gus Dur tidak boleh, yakni PKB di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar. Terkait larangan tersebut, sebenarnya PKB di tingkat pusat sudah mengeluarkan instruksi agar kadernya tidak memasang foto Gus Dur ketika membuat alat peraga kampanye. Tetapi tidak meninggalkan roh doktrin ajaran Gus Dur. Hal tersebut lebih pada tidak mau memperpanjang persoalan tersebut. Sekjen PKB Imam Nahrawi pernah berucap bahwa Gus Dur adalah milik semua partai, tidak terkecuali PKB. Namun jika ada larangan dan keluarga Gus Dur tidak berkenan PKB memakai gambar Gus Dur, pihak juga tidak mempanjang persoalan. Tetapi dia mengingatkan kalau Gus Dur tidak pernah mengajarkan diskriminasi. (dik)

RAKYAT KALBAR

17.550 Hanya

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED

ILUSTRASI

perbaikan setelah berkonsultasi dengan DPP Nasdem ketika pertemuan beberapa waktu lalu. Dalam beberapa hari ini, laporan penggunaan dana kampanye tahap kedua akan kita serahkan ke KPU, katanya. Sementara itu, Anggota KPU Kota Singkawang, Erwin mengingatkan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 di Kota Singkawang, bahwa pelaporan rekaning khusus dana kampanye periode kedua paling lama 2 Maret 2014 pukul 18.00. Bila tidak menyerahkan laporan dana kampanye sesuai tanggal tersebut, konsekuensinya bisa dibatalkan menjadi peserta Pemilu 2014 atau Calegnya tidak dilantik, kata Erwin. Olehkarenanya, Erwin mengharapkan, selain sibuk sosialisasi hendaknya para Calon Legislatif (Caleg) segera melaporkan dana

kampanyenya ke Parpol. Selanjutnya Parpol menghimpun dan melaporkannya ke KPU Kota Singkawang. Agar laporan dana kampanye itu lebih baik, rencananya pada 13 Februari mendatang diadakan konsultasi bilateral. 12 Parpol akan kita undang, kita berikan penyuluhan dan lainnya jelas Erwin. Disebut konsultasi bilateral, karena Parpol akan bertatap muka dengan komisioner untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pelaporan dana kampanye yang baik. Jika ada permasalahan, diharapkan mereka bisa kontak langsung dengan komisioner, baik melalui pesan singkat (SMS) maupun telepon, papar Erwin. Dia juga mengingatkan Parpol untuk tidak menyerahkan laporan dana kampanye tepat pada 2 Maret mendatang. Pasalnya, jika diserahkan pada batas akhir

tersebut, apabila terdapat kesalahan akan sulit diperbaiki. Jangan sampai menyampaikan laporan rekening khusus dana kampanye itu di akhir-akhir, sehingga tidak ada waktu perbaikan, ingat Erwin. Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 17/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan, laporan dana kampanye tersebut wajib diserahkan ke KPU secara berkala, yakni Periode Pertama 27 Desember 2013 dan Periode Kedua 2 Maret 2014. Patut menjadi perhatian, antara rekening khusus dana kampanye dengan rekening Parpol itu berbeda. Rekening dana kampanye merupakan dana yang digunakan untuk kampanye. Sedangkan rekening Parpol merupakan kebutuhan dana untuk kebutuhan Parpol. (dik)

16.350

Hanya

9.988 Ribu

9.588 Ribu

10.588 Ribu

FS 388 (NEW) SPINNING BIKE

FS 4000 P (NEW) TREADMIL MOTORIZED

10.250

9.850

Hanya

5.788 Ribu

5.500 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

CICILAN BCA BUNGA 0%

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI) 7.850 Hanya

4.388 Ribu

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK 8.350 Hanya

4.988 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Jl. Tanjung Sari No. 168 (A. Yani), Pontianak, Telp. 08164997885

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Februari 2014

Sebelum Nyalon ...............................................................................................................dari halaman1 Bak Preman dan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Dilanjutkan JPU Rini, uang tersebut kemudian dipakai untuk membeli mobil Toyota Fortuner seharga Rp 405,8 juta, dan rumah di Pancoran, Jakarta Selatan, senilai Rp 1,29 miliar. Jaksa menilai ada yang tidak wajar dari harta Akil seperti yang terinci, karena tak sesuai dengan pendapatannya sebagai anggota DPR. Bila dihitung antara pemasukan dan pengeluaran selama kurun waktu 17 April 2002-21 Oktober 2010, jumlahnya tidak seimbang. Dalam kurun waktu tersebut, Akil menerima pemasukan total sebesar Rp 7,079 miliar dan pengeluaran rutinnya Rp 6,041 miliar. Padahal, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 31 Desember 2006, Akil punya nilai total harga bergerak dan tak bergerak Rp454.320.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan merupakan tindak pidana pencucian uang yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tuntut Jaksa Rini. Sementara, dikonﬁrmasi dalam pesan singkat kepada JPNN, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkap, nilai money laundering yang diduga dilakukan Akil, saat menjabat hakim konstitusi, diperkirakan lebih dari Rp160 miliar. Dia juga mengamini, Akil sudah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat menjadi anggota DPR RI dengan nilai sekitar Rp 20 miliar. Nilai aset dan kekayaan atas dugaan TPPU-nya sejak jadi hakim konstitusi senilai di atas Rp 160 miliar, dan ketika jadi anggota Dewan sekitar Rp 20 miliar, tulis BW, biasa Bambang disapa. Menurut dia, KPK menggabungkan dugaan pencucian uang Akil saat dia menjabat hakim konstitusi dan anggota DPR dalam satu dakwaan. Bambang menjelaskan, nilai aset yang dimiliki Akil tidak sesuai dengan laporan harta kekay-

aan penyelenggara negara yang didaftarkannya ke KPK. Aset dan kekayaan yang dimiliki MAM. (Muhammad Akil Mochtar) itu sangat tidak sebanding dengan laporan kekayaannya di LKHPN dan proﬁl penghasilannya, ujar Bambang. Selain itu, Bambang menambahkan, berkas dakwaan Akil juga menggabungkan pasal pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Mengenai tindak pidana korupsi, Akil diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait dengan sejumlah sengketa pemilihan kepala daerah yang ditanganinya sebagai hakim konstitusi. Ada sekitar sembilan pemilukada yang diduga berupa pemberian hadiah di sekitar 10 pilkada, ucapnya. Menurut Bambang, nilai pemberian suap kepada Akil terkait penanganan sengketa pemilihan kepala daerah bervariasi. Mulai dari Rp 50 juta hingga 20 miliar. Setakat ini, Akil ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten di MK. Dia juga menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Terakhir, Akil juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penanganan sengketa Pilkada. Penerimaan ini di luar Pilkada Gunung Mas dan Lebak. Adapun sengketa pilkada yang terkait sangkaan penerimaan hadiah untuk Akil yaitu Pilkada Provinsi Banten, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Pilkada Jawa Timur pun masuk dalam dakwaan Akil. Dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, JPU KPK Rini Triningsih, selanjutnya mengungkapkan, secara keseluruhan, Akil Mochtar memiliki uang sebesar Rp 57.618.134.800. Sejumlah uang ini disimpan Akil di beberapa tempat yang berbeda. Di antaranya, di rekening giro Bank Mandiri KC Pontianak atas nama CV Ratu Samagat, senilai Rp17,3 miliar. Akil juga menyimpan uang Rp10,8 miliar di rekening tabungan Bank Mandiri KC Pontianak.

Terancam Masuk berdirir sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menerima hadiah atau janji, ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pulung Rinandoro, saat membacakan berkas dakwaan Akil, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/2). Atas perbuatannya itu, Akil diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Pada dakwaan selanjutnya, Akil dituduh menerima gratiﬁkasi yang diduga diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Buton. Pada Pilkada ini, ia diduga menerima Rp 1 miliar. Selain itu, Akil juga disebut menerima dana untuk sengketa pilkada Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 2, 989 miliar. Uang sejumlah Rp 1,8 miliar diduga diterimanya terkait Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Rp 10 miliar terkait permohonan keberatan hasil Pemilukada Jawa Timur. Atas perbuatan gratiﬁkasi ini, Akil diancam Pasal 12 huruf

atas nama CV Ratu Samagat, ujar Rini. Selain itu, tutur Jaksa, Akil juga menempatkan uang sebesar Rp23,5 miliar di rekening giro PT BNI Persero KC Pontianak, masih dengan nama CV Ratu Samagat. Akil juga menempatkan uang di sejumlah rekening pribadi. Di antaranya Bank Mandiri KCP Pontianak senilai Rp451 juta, BCA KCP Rahadi Usman Pontianak senilai Rp4, 021 miliar, BNI KCP Pontianak senilai Rp1,37 miliar. Terakhir deposito di rekening BCA KCP Rahadi Usman senilai Rp1 miliar. Dana Rp 57,6 miliar ini, tutur Jaksa, kemudian dibelanjakan oleh Akil. Di antaranya untuk membeli mobil Ford Fiesta tipe 1.6 L. AT-5 nomor polisi B 420 DAY seharga Rp 216 juta. Ia juga membeli mobil Toyota Kijang seharga Rp 294,8 juta. Menitipkan uang senilai Rp 35 miliar pada makelar kasus di MK Muhtar Ependy. Terdakwa juga menukarkan mata uang asing USD, Euro dan SGD ke rupiah di PT Dolarindo Intravalas Primatama sebesar Rp 61,04 miliar, PT Uni Sarana Dana senilai Rp 2,7 miliar, dan PT Valas Inti Tolindo senilai Rp 1,4 miliar. Total Rp 65,2 miliar, sambung Jaksa. Tak hanya di bank dan dititipkan pada orang. Akil juga menaruh uang senilai Rp 2,7 miliar di lemari di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke di lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI, Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan. Ini patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan terdakwa, tandas jaksa Rini. Aset dan kepemilikan duit tersebut tidak sesuai dengan profil penghasilan Akil. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan jaksa KPK lainnya, Mochamad Wiraksajaya, Akil diketahui menerima pendapatan total sepanjang periode Oktober 2010 sampai Oktober 2013 sebesar Rp 8,684 miliar. Nilai itu terdiri dari gaji, tunjangan kehormatan, uang representasi, tunjangan transportasi/ BBM, tunjangan komunikasi dan keamanan, tunjangan khusus pengawalan konstitusi, uang pelayanan sidang, uang putusan, uang drafter dan uang penanganan perkara serta perjalanan

dinas dan honor narasumber. Periode bulan Oktober 2010Desember 2010 sebesar Rp 673,415 juta. Periode bulan Januari 2011-Desember 2011 sebesar Rp 2,721 miliar. Periode bulan Januari 2012-Desember 2012 sebesar Rp 2,528 miliar. Periode bulan Januari 2013-Oktober 2013 sebesar Rp 2,760 miliar, tutur Wiraksajaya. Menurutnya, duit itu dimasukkan ke dalam rekening tabungan Britama atas nama Akil sendiri. Saldo terakhirnya per Januari 2014 adalah Rp 3,244 miliar. Menjawab gugatan JPU KPK, Akil akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dia meminta waktu seminggu untuk menyusunnya. Saya akan menggunakan hak saya mengajukan keberatan atau eksepsi, karena itu mohon waktu seminggu, kata Akil dalam persidangan. Waktu sepekan yang diminta Akil karena dirinya kini mendekam di Rumah Tahanan KPK. Pria berusia 53 tahun ini menyatakan tidak ada fasilitas di dalam tahanan. Tidak ada sarana elektronik seperti komputer atau laptop yang bisa dipergunakan sehingga harus menulis tangan, ujar Akil Saat sidang dihentikan sejenak untuk rehat salat magrib, Akil menyebut dakwaan yang dibacakan jaksa tak benar. Omong kosong itu, omel dia singkat kepada wartawan. Apanya yang dicuci? kata Akil lagi. Menurut Akil, dirinya diskenariokan sebagai seorang penjahat dalam perkara yang menjeratnya. Saya diskenariokan jadi penjahat sejak jadi anggota DPR tahun 1999 sampai jadi hakim konstitusi. Masa dari tahun 1999 sampai 2013 semua hasil korupsi? ujar Akil. Senada dengan Akil, tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi dan pencucian uang itu juga akan mengajukan nota keberatan pada persidangan berikutnya. Ketua Majelis Hakim Suwidya memutuskan persidangan dilanjutkan Kamis (27/2) depan. Sidang Kamis pekan depan pukul 13.00 WIB, ujarnya Re-editing : Mohamad iQbaL

...........................................................................................................dari halaman1

c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Isi dakwaan ketiga, Akil disebut telah menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selaku hakim konstitusi, Akil meminta Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem memberi duit Rp 125 juta. Permintaan duit itu sebagai ongkos karena Alex telah berkonsultasi menanyakan perkara permohonan keberatan hasil Pemilukada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. Serta meminta Akil membantu mempercepat putusan atas permohonan hasil keberatan itu. Akil pun diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Pada dakwaan ke empat, Akil disangka menerima hadiah sejumlah Rp 7,5 miliar dari Adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan. Pemberian hadiah itu diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan selaku Hakim Konstitusi pada MK RI terkait permohonan keberatan atas hasil Pemilukada Provinsi Banten. Dalam perkara ini, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sambung Jaksa. Sementara itu pada dakwaan ke lima, Akil disebut bersama Muhtar Ependy, dalam rentang waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013, didakwa pasal pencucian uang. Sehingga perbuatannya diancam pidana Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Adapun, Akil juga dijerat pasal

pencucian uang dalam rentang waktu antara 17 April 2002 sampai 21 Oktober 2010. Untuk itu, ia juga diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UndangUndang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Selama mendengarkan pembacaan berkasnya dakwaannya yang berjumlah 63 lembar, sesekali Akil tertunduk. Ia memakai kemeja batik lengan panjang berwarna hijau tua. Sebelum masuk ruang sidang, ia menegaskan siap menghadapi kasus yang melilitnya. Ya kita harus siap menghadapi proses pengadilan ini, kata Akil. Sidang Akil ini dijaga ketat oleh sekitar 10 anggota kepolisian dari Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Tampak rekan Akil sesama hakim konstitusi Patrialis Akbar duduk di barisan depan pengunjung sidang. Sesekali Patrialis berdiri untuk melihat Akil yang menjadi sorotan utama kamera media massa. Re-editing : Mohamad iQbaL

Lebak siap diseksekusi. Bisa ketemu malam ini? Ke Widya Chandra III Nomor 07, jam 8 malam ya , ujar Jaksa Ely membacakan isi SMS Akil kepada Wawan.Wawan kemudian menemui Akil sekitar pukul 21.00 WIB di rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi. Belum ada transaksi saat pertemuan itu. Keesokan harinya, Susi masih menggelar rapat dengan Amir Hamzah, Kasmin, dan Ratu Atut di kantor Gubernur Provinsi Banten untuk membahas peluang dikabulkan perkara Pilkada Lebak. Selang dua hari kemudian, pada 28 September sekitar pukul 20.21 WIB, Susi menelepon Akil. Susi memberitahu soal pertemuannya dengan Atut tersebut. Dalam pembicaraan itu, Akil mengingatkan agar Atut menyiapkan uang Rp 3 miliar. Suruh dia siapkan tiga Mlah biar saya ulang, ujar jaksa Ely mengutip perkataan Akil kepada Susi. Belum ada kesepakatan, pada 30 September 2013, pukul 22.00 WIB, Susi kembali bertemu Wawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta untuk membicarakan pengurusan permohonan keberatan Pilkada Kabupaten Lebak di MK. Di sela pertemuan, Susi menerima SMS Akil yang kembali menanyakan uang Rp 3 miliar. Belum ada jelasnya, besok sidang diputus. Kalau t idak lewat nih. SMS itu dibalas Susi, Sabar ya pak, masih ngomong-ngomong nih dengan beliau. Ta k p u a s m e n g h u b u n g i Susi, Akil langsung menelepon Wawan. Namun tidak diangkat. Di akhir pertemuan, Wawan mengirim SMS kepada Akil yang berisi Pak, Wawan udah ngobrol dengan Bu Susi, Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak, terimakasih . Dalam pertemuan itu, diketahui Wawan juga menerima telepon Ratu Atut Chosiyah untuk melaporkan pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di MK. Lalu Atut meminta Wawan menyediakan dananya dengan mengatakan, Enya sok atuh, ntar di ini-in . Atas perintah Atut, Wawan menyampaikan ke Susi hanya bersedia menyiapkan uang Rp1 miliar dari Rp3 miliar yang diminta Akil. Lalu pada 1 Oktober 2013, Susi mengirim SMS kepada Akil untuk memberitahu bahwa uang yang baru disiapkan baru ada Rp1 miliar. Akil tak terima, Ah, males aku, nggak bener janjinya, ucap Akil dalam SMS yang dikirimnya. Susi pun berjanji segera menagih sisa uang kepada Amir sebag ai pihak yang bersengketa. Ia berharap Akil tetap membantu kliennya. Ini Lebak sudah dengan saya..nanti saya tagih kalau orang Lebaknya dah lowong.. tolonglah pak., kata Susi dalam pesannya. Setelah komunikasi panjang antara Akil dan Wawan cs tersebut, Akil memutuskan

.........................................................................dari halaman1 pemungutan suara ulang dalam Pilkada Lebak. Seharusnya, dalam pilkada itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi sebagai p e m e n a n g p i l k a d a Ka b u paten Lebak pada 31 Agustus 2013. Pada 2 Oktober 2013 uang Rp 1 miliar yang harusnya diberikan pada Akil gagal karena Susi Tur ditangkap penyidik KPK di kediaman pribadi Amir Hamzah di Jalan Kampung Kapugeran Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tidak hanya dituduh terlibat kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten, Akil juga disebut terlibat dalam sejumlah sengketa pilkada lainnya. Salah satu yang juga diurusinya adalah sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Untuk pengurusan ini, Akil mendapat imbalan Rp10 miliar dari Bupati petahana Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri. Budi mengajukan gugatan ke MK karena kalah dalam pilkada. Semua transaksi ini dibantu oleh Muhtar Ependy yang disebut-sebut sebagai makelar antara Akil dengan pihak yang bersengketa di MK. Sekitar bulan Juni 2013, Budi Antoni meminta istrinya Suzanna untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk terdakwa (Akil, red) melalui Muhtar Ependy, terang Jaksa Ely Kusumastuty. Pemberian itu diberikan Suzanna ke Muhtar di kantor BPD Kalbar cabang Jakarta di Jalan Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat. Uang kemudian dititipkan Muhtar kepada Wakil Pimpinan BPD Kalimantan Barat cabang Jakarta, Iwan Sutaryadi. Uang itu untuk pengurusan gugatan yang telah didaftarkan pihak Budi. Sidang pilkada Empat Lawang ditangani oleh panel hakim yang diketuai Akil dengan anggota Maria Farida Indrati dan Anwar Usman. Selain uang Rp 10 miliar itu, Budi juga menyerahkan uang melalui istrinya untuk Akil sebesar USD 150 ribu dan USD 350 ribu. Selanjutnya, Muhtar kemudian menyerahkan uang Rp 5 miliar dan USD 500 ribu kepada Akil. Sedangkan sisanya yang Rp 5 miliar disetorkan ke rekening pribadi Muhtar di BPD Kalbar Cabang Jakarta atas persetujuan Akil. Uang itu kembali diserahkan kepada Iwan atas perintah Muhtar, lanjut Jaksa. Setelah se jumlah transaksi ini, pada 31 Juli 2013, MK melalui amar putusannya membatalkan keputusan KPU Empat Lawang yang menetapkan pasangan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai pasangan kepala daerah Empat Lawang terpilih periode 2013-2018. MK juga membatalkan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Empat Lawang di 38 TPS pada 10 Desa di Kecamatan Muara Pinang. Selanjutnya, MK menetapkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Empat Lawang. Pasangan Budi Antoni Aljufri dan Syahril Hanafiah (nomor urut 1) ditetapkan mendapat 63.027 suara, pasangan Joncik Muhammad dan Ali Halimi (nomor urut 2) sebanyak 62.051 suara, dan Syamsul Bahri dan Ahmad Fahruruzam (nomor urut 3) sebanyak 3.456 suara. Dengan putusan itu, maka pasangan Budi-Syahrial keluar sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan menjadi Bupati-Wakil Bupati terpilih periode 20132018. Kemudian, Akilpun didakwa menerima janji pemberian berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur. Dalam gugatan jaksa, Akil antara lain meminta uang Rp 10 miliar kepada Zainuddin Amali, Ketua Bidang Pemenangan Pilkada Jawa Timur untuk pasangan Soekarwo dan Saifulloh Yusuf. Permintaan dilakukan pada 1 Oktober 2013 melalui Blackberry Messenger (BBM). Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jat im itu, pusing aja. Suruh mereka (Soekarwo-Saifulah Yusuf ) siapkan 10 M saja kalau mau selamat. Masak saya hanya ditawari uang kecil, gak mau saya, kata Akil ke Zainuddin dalam pesan singkat itu. Zainuddin berjanji akan menindaklanjut i permintaan Akil ke pasangan Soekarwo-dan Yusuf. Baik bang, besok akan saya komunikasikan deng an t im Jatim, tks, balas Zainuddin. Kemudian, di hari selanjutnya atau pada 2 Oktober 2013, Zainuddin meng irimkan BBM kepada Akil. Zainuddin meminta arahan l a n j u t a n . Ass Bang, Alhamdulillah posit if, kpn bisa komunikasi darat?, mohon arahan, tks, kata Zainuddin. Kapan ada waktu? Secepatnya, tanya Akil . Nanti malam saya ke Wican ( Widya Chandra/kediaman dinas Akil,red)? kata Zainuddin yang dibalas Akil dengan Eksekusi langsung dan tunggu kontak dari saya . Tak lama Zainuddin kembali menerima pesan BBM dari Akil. Isinya, mengajak Zainuddin bertemu langsung di rumah saat itu. Bisa ketemu saya sekarang di rumah, darurat dan kl gak diulanng nih Jatim tulis Akil. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa pertemuan dan penyerahan uang itu tak jadi terlaksana. Lagi-lagi, penyebabnya dia keburu ditangkap tim KPK tanggal 2 Oktober 2013 di kediamannya. Re-editing : Mohamad iQbaL

Kaum Muda ...........................................................................dari halaman1 terbatas sekali, ujar Prakoso, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Kamis (20/2). Pernyataan itu disampaikan di hadapan para mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti program magang dari Kemenkop UKM. Disebut Prakoso juga, apa yang disampaikannya berlaku

bagi para pencari kerja yang lulusan S2, bahkan jebolan universitas ternama di luar negeri. Jangan kalian pikir setelah S1 lalu S2 di luar negeri kalian akan mudah cari pekerjaan, karena di saat yang sama ada ribuan orang berpikir sama seperti itu, ungkapnya. Karena itu, Prakoso meminta

agar mahasiswa berani merubah mindset dari pekerja menjadi wirausahawan. Karena dengan lapangan kerja yang sedikit tadi jadi tidak berimbang. Kami mendorong anak muda untuk berwirausaha, makanya kita adakan program magang ini, jelasnya. Re-editing: Hamka Saptono

Pro EKBIS

valas

17 Februari 2014 Mata Uang

Kode

AUD CNY EUR HKD JPY MYR SAR SGD USD

1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Jual

Beli

10,726.44 1,949.00 16,392.74 1,535.61 11,650.36 3,604.42 3,175.48 9,426.15 11,909.00

10,618.97 1,929.69 16,227.95 1,520.34 11,531.54 3,565.47 3,143.93 9,332.01 11,791.00 Sumber: www.ortax.org

PASAR GLOBAL 18 Februari 2014

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Shanghai Composite Hangseng Index Kuala Lumpur Stock Exchange Nikkei 225 Osaka Straits Times Singapore Korea Composite FTSE 100 London

16154.39 4244.02 2119.07 22587.72 1825.24 14843.24 3070.78 1946.91 6762.24

0 0 -0.77 0.23 -0.12 3.13 0.05 0.03 0.39

Mega Capital Indonesia

INDEX

18 Februari 2014

Index Name COMPOSITE AGRI 18.42 MINING

Change % 36.46 0.8 0.89 0.27 0.02

FTSE

17 Februari 2014 Kode Index ASEAN/FTSE

Terakhir 759.15

Perubahan 0.4

Poin % 0.05

SAHAM TERAKTIF 17 Februari 2014

SSMS LPPF ASMI TLKM GTBO ADHI BBRI PGAS ASII LCGP

930 13.350 438 2.250 900 2.010 8.725 4.930 6.700 390

30 450 11 -15 -50 80 25 140 50 21

7154 3916 3700 3683 3560 3413 3375 3148 3086 2992

OBLIGASI 17 Februari 2014

Kode Efek Vol BIO (Miliar Rp) ORI010 329,76 FR0071 557,57 FR0070 985,14 ORI009 157,59 ASDF02ACN2 125,00 FR0058 337,27 ADMF02ACN2 30,00 JPFA01CN1 74,00 FR0053 254,28 SPN12140703 158,30

Frek 93 51 50 24 18 7 5 4 3 3

Harga 100,75 100,00 99,34 96,60 100,00 93,30 99,70 98,80 98,64 98,36 Sumber: www.idx.co.id

KOMODITI SAWIT Desember 2013

Harga TBS dalam Rupiah Indeks “K” (%) 89,48 CPO (Rp/Kg) 8.347,81 Inti Sawit (Rp/Kg) 4.530,24 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1.327,45 4 tahun 1.439,64 5 tahun 1.545,90 6 tahun 1.589,52 7 tahun 1.647,80 8 tahun 1.699,19 9 tahun 1.745,18 10-20 tahun 1.804,77 Rata-rata 1.706,84 Sumber: www.disbun-kalbar.go.id

LOGAM MULIA 17 Februari 2014

Logam Mulia 1 Gr 2 Gr 2.5 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 10 Gr 25 Gr 50 Gr 100 Gr 250 Gr 1000 Gr

Harga Jual/Gr 570.000 535.000 527.000 521.000 515.000 515.000 511.000 502.000 499.000 495.000 Sold Out Sold Out

Harga Jual (Rp)

Harga Buyback/Rp

570.000 1.070.000 1.317.000 1.565.000 2.060.000 2.575.000 5.110.000 12.550.000 24.950.000 49.500.000 Sold Out Sold Out

490.000 980.000 1.225.000 1.470.000 1.960.000 2.450.000 4.900.000 12.250.000 24.500.000 49.000.000 122.250.000 489.000.000 Sumber: www.idx.co.id

Lelang Jalan

PPK Proyek

JAKARTA - Bank Tabungan Negara (BTN) mengaku tak keberatan dengan adanya pungutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 0,03 persen, yang akan diterapkan mulai awal Maret 2014. BTN pun akan mematuhi kebijakan tersebut. Iuran itu merupakan keputusan

OJK yang sudah dipertimbangkan dengan matang, dan sudah dimintai beberapa pendapat, termasuk beberapa bank. Besarnya itu kalau sudah ditetapkan ya akan kita patuhi, karena itu regulator, ujar Dirut BTN Maryono di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (20/2). Adanya pungutan itu, dipastikan

Maryono tak akan dibebankan pada nasabah, sebab perseroan telah memasukkan biaya itu dalam operasional perbankan untuk tahun 2014. Itu saya kira masuk dalam biaya operasional yang sudah dalam penetapan suku bunga, jadi tidak semata-mata kita bebankan

perorang ke nasabah tersebut dengan menaikkan bunga, pungkas Maryono. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) terkait penarikan iuran kepada seluruh industri keuangan, termasuk pasar modal,

mulai 1 Maret 2014. Pada tahap awal, OJK akan mengenakan pungutan sebesar 0,03 persen dari aset perusahaan yang berada di bawah pengawasannya. Baik perbankan, lembaga keuangan nonbank, maupun perusahaan yang tercatat di pasar modal. (jpnn)

Soekarno-Hatta di Peringkat ke-8 Bandara Tersibuk di Dunia JAKARTA - Bandara Internasional Soekarno-Hatta tercatat dalam daftar 10 bandara tersibuk di dunia tahun 2013 versi Airport World. Bandara yang di dunia dikenal dengan nama Soekarno-Hatta International Airport (SHIA) itu bertengger di peringkat delapan versi media terbitan Airport Council International tersebut. Sebelumnya, pada 2012 silam ban-

dara berkode CGK yang dikelola PT Angkasa Pura II itu bertengger di peringkat kesembilan. Sepanjang tahun lalu jumlah pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 62,1 juta penumpang, atau meningkat 3,5 persen dibandingkan dengan 2012 yakni 60 juta penumpang, ujar Sekretaris Perusahaan PT AP II, Daryanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/2).

Kini, setiap hari SHIA melayani sekitar 1.200 penerbangan yang dioperasikan oleh 44 maskapai asing dan 19 maskapai lokal. Selain itu lanjut Daryanto, Bandara Soetta juga tercatat sebagai bandara tersibuk ke empat di kawasan Asia Pasiﬁk setelah Beijing Capital International Airport, Haneda International Airport di Tokyo dan Dubai International Airport. Posisi Bandara Internasional

Soekarno-Hatta di peringkat kedelapan dunia dan ke empat di Asia Pasiﬁk, ini menandakan pertumbuhan industri penerbangan yang cukup signiﬁkan di Indonesia. Rata-rata pertumbuhan industri penerbangan nasional memang mencapai 2,5 kali dari pertumbuhan ekonomi, papar dia. Bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II ini pada 2013 tercatat

lebih sibuk dibandingkan dengan Bandara Charles de Gaulle di Paris, Prancis, dan juga Bandara Dallas/Forth Worth di Texas, Amerika Serikat. Sedangkan predikat bandara tersibuk di dunia tetap dipegang oleh Bandara Hartsﬁeld Jackson di Atlanta, AS, dengan jumlah pergerakan penumpang 94,4 juta penumpang atau mengalami penurunan 1,13 persen. (jpnn)

SAMBUNGAN

Walikota Surabaya Diminta Tidak Mundur JAKARTA. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Priyo Budi Santoso selama lima belas menit, di Gedung Nusantara III Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2). Pertemuan itu membicirakan persoalan proses pngangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya yang dinilai tidak sah. Risma wadul (curhat) ke saya, kata Priyo usai pertemuan dengan Risma, kemarin. Saat memberikan keterangan, Risma juga hadir mendampingi Priyo. Atas curhat Risma tersebut, Priyo mengatakan kalau pihaknya akan membicarakan masalah tersebut kepada Komisi II DPR dan meminta agar memanggil Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya. Besok, (Jumat, 21/10) Panlih akan diundang ke Jakarta untuk membahas persoalan tersebut.

Bahkan, kalau memang pemilihan Wakil walikota Surabaya tak sesuai prosedur, Priyo meminta agar Kemendagri mencabut surat pengangkatan Whisnu Sakti Buana, sebagai Wakil Walikota Surabaya. Mendagri perlu mengambil langkah cepat, katanya. Priyo sendiri secara pribadi mengatakan kalau dalam pertemuan itu kembali disampaikan rencana Risma untuk mundur, tapi secara pribadi dia tak setuju terhadap rencana tersebut. Saya minta Risma tidak mundur. Dia orang jujur, kata politisi Partai Golkar itu. Sementara itu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku dirinya diundang Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso untuk menyampaikan unek-uneknya terkait persoalan proses pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya, yang dinilai tidak sah.

Bencana Lagi ..............................................dari halaman1 genangan banjir. Ratusan bahkan ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat untuk menghindari rendaman banjir. Belum selesai banjir, Indonesia kembali dilanda bencana. Gunung Sinabung mengamuk. Ratusan orang pun terpaksa diungsikan. Seolah tak mau kalah, Gunung Kelud pun beraksi . Akibatnya, banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Abu vulkanik dari letusan gunung kelud membuat sejumlah wilayah di Pulau Jawa diselimuti debu. Sejumlah bandara terpaksa ditutup akibat jarak pandang terhalang debu. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan aktivitas penerbangan. Banyak jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan. Bahkan debu vulkanik juga membuat pengendara kendaraan darat kesusahan berkendara. Mereka ada yang mengalami kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Penyebabnya bisa terjadi karena faktor alam atau ulah dari tangan-tangan jahil manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Karena itu, banyak yang mengidentikkan bencana

sebagai sebuah peringatan dari alam untuk manusia yang telah membuat kerusakan terhadapnya. Apakah bencana selama buruk? Belum tentu. Di balik sejumlah bencana, ada berkah yang diberikan alam kepada manusia. Material larva yang dimuntahkan dari dalam perut gunung, akan segera dingin tertimpa hujan. Dalam jangka waktu yang tidak relative lama, material yang dimuntahkan gunung tersebut akan menjadi pupuk yang sangat menyuburkan tanaman. Tanah yang dalam puluhan tahun semakin berkurang kesuburannya akibat sering ditanami tanaman, akan kembali kesuburannya ke kondisi semula, bahkan jauh lebih baik lagi. Begitulah alam mengalunkan harmoninya. Ada suka ada duka, ada benca ada kehidupan, yang boleh jadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih dari itu, bencana sejatinya mengajarkan kita bagaimana merajut cinta antara sesama. Di balik setiap bencana tersebut pasti ada berkah di dalamnya. Sekarang terpulang kepada kita bagaimana cara kita menemukan berkah di balik bencana itu. (Abdu Syukri)

yang begitu antusias menghadiri Rakor Kementerian Pekerjaan Umum itu. Menurut dia, pihaknya selalu siap untuk berdiskusi dan dilibatkan dalam menemukan solusi terbaik mengenai masalah penanganan jalan nasional di Kalbar. Jalan nasional tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, karena akan menjadi temuan oleh pemeriksa. Kita hanya berharap kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membantu dalam hal-hal yang sesuai ketentuan dan peraturan saja, demi kelancaran pengerjaan, terangnya. Pada kesempatan itu juga, wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya SE MM mengungkapkan, lambannya penanganan kerusakan jalan nasional itu berdampak besar terhadap Pemprov Kalbar. Kita dicaci maki oleh masyarakat, sering menjadi sasaran demo oleh masyarakat. Bahkan kita

dinilai gagal memimpin Kalbar. Padahal kita tidak pernah diam membiarkan hal ini terjadi. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menunjukkan foto kepada bapak Menteri PU, tentang kondisi jalan yang tergenang air dan di isi dengan ikan lele, cerita Christiandy Sanjaya. Christiandy meminta bisa menjadi perhatian bagi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), agar segera mengatasi persoalan jalan nasional di Kalbar yang sedang rusak parah tersebut. Melalui hasil Rapat Koordinasi ini kita harapkan hasil-hasil kesimpulan yang didapatkan kiranya untuk menjadi perhatian serius, tidak berlarut-larut lagi apalagi sampai batal, tegasnya. Sebelumnya lelang yang dilakukan pada Mei 2013 lalu, dimenangkan oleh dua perusahaan, diantaranya PT Waskita dan PT Adhi Karya. Namun yang dipilih oleh Bank Pembangunan Asia sebagai pemenang dari pengerjaan ruas jalan nasional

di Kalbar itu adalah PT Waskita Karya. Saat itu ada tiga proyek infrastruktur jalan di Kalbar yang dibiayai Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan nilai penyediaan anggaran Rp1,1 triliun. Ketiga proyek tersebut yakni pembangunan jalan ruas Simpang TayanSosok-Sanggau, Singkawang-Tebas dan Galing-Aruk. Ruas Simpang Tayan-Sosok-Simpang Tanjung-Sanggau. Pagu anggaran sekitar Rp538 miliar. Kemudian untuk ruas Singkawang-Tebas, senilai Rp348,9 miliar dan ruas antara Galing-Aruk di Kabupaten Sambas, nilai yang dialokasikan Rp225,5 miliar. Jalan yang akan dibangun nantinya sesuai spesiﬁkasi untuk jalan nasional dengan lebar 14 meter. Pembiayaan menggunakan sistem tahun jamak dengan target tuntas tiga tahun. Laporan : Andreas Editor: Hamka Saptono

.............................................................................................................................dari halaman1

Siti sekitar Rp1,8 miliar. Selebihnya masih dalam proses penyelidikan, ujar Didik. Sebelumnya, pada 13 Februari lalu, Kejati Kalbar sudah menetapkan dan menahan dua tersangka. Keduanya adalah Tri sebagai Direktur Utama PT Pilar Persada yang memenangkan tender, serta yang menandatangani kontrak dengan Mew sebagai pelaksana pengerjaan pembangunan perumahan khusus dari Kemenpera. Kita sudah menahan tiga orang, sebelumnya pelaksana dan pe-

Jumat, 21 Februari 2014

BTN Tak Keberatan Dipungut Iuran oleh OJK

...........................................................................................................................dari halaman1

Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, beserta wakil Bupati Sanggau, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Melawi dan Wakil Ketua DPRD Melawi dan Sekadau. Sementara dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum RI diwakilkan Dirjen Bina Marga yakni Ir Djoko Murjanto MSc. Djoko Murjanto mengatakan, penanganan jalan nasional Simpang Tayan-Soso hingga Simpang Tanjung-Kota Sanggau tinggal menunggu hasil lelang berikutnya. Sebab proses lelang yang diadakan pertama kali itu bermasalah. Kita sedang mengupayakan percepatan proses lelang ulang, diharapkan pertengahan Maret 2014 lelang ulang sudah dapat dimulai. Pada Oktober 2014 diharapkan pengerjaan ﬁsik mulai, ujar Djoko Murjanto. Ia menyambut baik atas partisipasi pejabat daerah Kalbar

RAKYAT KALBAR

rusahaan dan ini dari PPK-nya. Kita masih lanjut menyelidiki kasus ini, papar Didik. Siti langsung digiring menggunakan mobil Kejati Kalbar, Daihatsu Terios hitam bernomor polisi KB 1349 HF. Ketiga tersangka kini dititipkan sementara di Rutan Klas IIA Pontianak, jelas Didik. Aspidsus menjelaskan, perumahan khusus dari Kemenpera itu diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Polisi dan TNI yang berada di perbatasan negara. Pembangunannya disebar

di empat kabupaten, diantaranya perbatasan negara di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sambas dan Bengkayang (Jagoi Babang). Proyek dari Kemenpera ini menggunakan dana APBN tahun 2012 sebesar Rp40 miliar. Target 2013 lalu sudah harus selesai semua. Namun faktanya di lapangan khusus di Jagoi Babang yang dimenangkan oleh PT Pilar Persada dan Siti sebagai PPK nya, pengerjaan pembangunan tersebut tidak selesai, tidak sesuai dengan bestek, tidak sesuai dengan perencanaan awal serta tidak dapat dimanfaat-

kan bagi yang diperuntukkan. Belum tahu di kabupaten perbatasan lainnya. Khusus di Jagoi Babang, dana tersebut sudah dicairkan seratus persen. Namun kontrak proyek pembangunan yang baru dikerjakan sekitar 33 rumah dari 50 rumah yang seharusnya dikerjakan dan selesai akhir 2013. Diperkirakan kerugian negara akibat ulah kedua tersangka ini mencapai Rp6,8 miliar. Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Soalnya, Priyo di awal jumpa pers tadi mengatakan kalau dirinya menerima Risma dalam

Wantimpres Kamis (20/2). Albert mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kelemahan dalam RUU KUHAP tersebut. Karena RUU KUHAP memiliki banyak kelemahan, dia berharap agar segera dikoreksi. Dengan begitu masyarakat bisa merasa terdorong untuk selalu memberantas korupsi. Tidak perlu ditarik, dikoreksi saja pasal-pasalnya, kata Albert. Albert membeberkan kelemahan RUU KUHP yang juga dinilai tak hanya mengancam KPK saja. Tapi mengancam BNN dan PPATK. Kelemahan pertama kata Albert, hakim dapat menghentikan penuntutan perkara (melalui pemeriksaan pendahuluan). Kelemahan kedua, tidak ada perpanjangan masa penahanan. Ketiga, masa penahanan tersangka lebih singkat yaitu 5 x 24 jam oleh KPK. Keempat, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan penangguhan penahanan. Kelima, penyitaan harus melalui izin hakim pemeriksa. Keenam, penyadapan harus izin hakim pemeriksa. Kelemahan ketujuh lanjut Albert, penyadapan dalam hal mendesak dapat dibatalkan. Kedelapan, putusan bebas tidak bisa melakukan kasasi. Kesembilan, putusan kasasi tidak bisa lebih berat dari pengadilan tinggi. Kesepuluh, tidak ada ketentuan tentang penyelidikan. Dan kesepuluh atau terakhir, tidak ada ketentuan tentang pembuktian terbalik, tegas Albert. KPK Tak Lagi Bebas Bergerak Salah satu klausul yang mendapat sorotan dalam RUU KUHAP yang sedang digodok DPR bersama pemerintah adalah penghapusan peran penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghapusan poin penyelidikan ini dinilai membuat KPK tak bisa lagi bergerak bebas

rangka ingin menjelaskan pemilihan Wakil Walikota Surabaya tersebut. Risma

membantah kalau kedatangannya ke DPR untuk mencari dukungan. (Rmol)

.........................................................................dari halaman1 dalam melakukan tindak sidikmenyelidik. Otomatis, kewenangan dan peran KPK tidak akan efektif lagi. Menurut mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Prasetyo, jika peran penyidikan KPK ditiadakan, mereka tidak akan bisa bekerja. Sebab di proses penyidikanlah KPK akan memperdalam informasi untuk mengungkap masalahnya. Perlu keleluasaan KPK untuk mengumpulkan bukti. Kejahatan korupsi itu adalah kejahatan sistematis, ujar Prasetyo, Kamis (20/2). Menurut mantan jaksa yang saat ini aktif sebagai praktisi hukum ini, seharusnya posisi KPK itu diperkuat, bukan malah dilemahkan. Dia beralasan, jika negara ini ingin menjadi lebih baik, bebas dari korupsi, KPK harus kuat. Dan kekuatan ini harus dari segi regulasinya juga sarana pendukungnya, ungkap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini. Sementara itu, praktisi hukum Hermawi Taslim menjelaskan, KUHAP yang ada saat ini sudah harus direvisi. Kalau ada aturan atau pasal yang di dalamnya melemahkan KPK, ya diganti. Jangan diberhentikan pembahasannya. Inikan masih draft, berarti masih bisa diubah, ujarnya. Menurut Hermawi, KPK sebagai lembaga yang akhir-akhir ini berprestasi, harus dipertahankan posisinya dan kewenangannya. DPR juga jangan memaksakan kehendak. Bila pembahasan RUU ini tidak selesai sekarang, bisa dilanjutkan pada periode nanti. DPR kan lembaga yang berkesinambungan, jadi anggota dewan jangan gegabah, jangan buru-buru ketok palu. Pembahasan RUU ini memang membutuhkan waktu yang lama, sementara DPR periode sekarang tak punya waktu cukup lama

lagi, tegasnya. YLBHI Pertanyakan Aziz Syamsuddin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempersoalkan posisi Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Panitia Kerja RUU KUHAP. Mereka khawatir, Aziz terlibat konflik kepentingan karena sebelumnya pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus suap proyek simulator SIM. Ketua Panja itu bersifat kolektif dan kolegial dari pimpinan Komisi III DPR, ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (20/2) saat dimintai tanggapan. Soal adanya tudingan konflik kepentingan, politikus Golkar ini hanya menjawab singkat. Lihat perkembangan. Terkait hal itu pula, YLBHI sendiri sudah berkirim surat ke Ketua KPK Abraham Samad. Dalam surat yang ditandatangani Direktur Advokasi YLBHI Bahrain, mereka menanyakan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan simulator SIM di lingkungan Dirlantas Mabes Polri. Kedua, soal informasi proyek pembangunan kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Kelurahan Ceger, Jakarta Pusat. YLBHI menanyakan kedua informasi itu terkait dengan dugaan keterlibatan Aziz Syamsuddin. Apakah (Aziz) masih dalam kapasitas sebagai saksi ataukah tersangka? begitu pertanyaan YLBHI. Bagi YLBHI, kedua informasi itu sangat penting untuk melihat ada atau tidaknya konflik kepentingan politikus Golkar itu dalam proses pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP. Re-editing: Hamka Saptono

Lima Mantan .......................................................................dari halaman1 Pontianak berinisial HR sebagai tersangka. Namun keduanya tidak ditahan, karena Kejati masih melakukan pendalaman kasus tersebut. Sebenarnya B dan HR sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Februari lalu. Prosesnya masih panjang, makanya tidak kita tahan dulu, kata Didik Istiyanta, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar usai melakukan pemeriksaan, Kamis (20/2) malam. Didik mengatakan, berapa jumlah kerugian negara masih dalam perhitungan. Peranan B dalam kasus ini sebagai pejabat yang menyetujui dan yang memproses mencairkan dana tersebut. Mengapa baru sekarang diumumkan siapa-siapa tersangka kasus korupsi yang menjadi isu hangat sepanjang tahun ini? Aspidsus mengaku ini bagian dari strategi. Usai diperiksa, antara wartawan dengan para terperiksa terjadi kejar-kejaran. Khususnya antara wartawan dengan HR, mantan Sekda Kota Pontianak. Dari lantai atas hingga lantai bawah, wartawan merasa dihalang-halangi oleh pengawal HR. Bahkan terjadi aksi saling dorong yang dilakukan pengawal HR yang diketahui ternyata menantunya. Pengawal tersebut rupanya staﬀ di salah satu kecamatan di Kota Pontianak. Tak sedikitpun keterangan didapatkan wartawan dari HR hingga ia ma-

suk mobil Toyota Yaris merah KB 789 RH. Mantan Walikota Pontianak cukup kooperatif dalam memberikan keterangan kepada wartawan. Dia menganggap dirinya sebagai saksi dalam kasus ini. Saya dipanggil hanya sebagai saksi untuk mengklariﬁkasi temuan BPK tahun 2010 itu saja. Saya tidak ingat ada berapa pertanyaan, kata mantan Walikota Pontianak itu. Ketika ditanya, apakah Bansos disalurkan tepat sasaran, mantan walikota itu mengaku sudah disampaikan kepada penyidik. Penyidik yang tahu jawabannya, singkatnya sambil menuju mobil pribadinya Toyota Innova hitam KB 248 HB. Tak lama kemudian, muncul mantan Ketua DPRD Kota Pontianak, Gusti Hersan Aslirosa yang baru keluar dari ruangan pemeriksaan Kejati Kalbar. Hersan mengaku diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyimpangan Bansos. Ia pun memberikan apresiasi pada kinerja Kejaksaan Tinggi yang membuat persoalan tersebut menjadi terang benderang. Kasus Bansos ini sudah lama, dan setiap tahun selalu menjadi isu yang hangat. Alhamdullilah, hari ini menjadi terang benderang, kata Hersan. Hersan mengaku diperiksa kurang lebih enam jam, dimulai pukul 10.30 sampai pukul 16.30. Usai dilakukan pemeriksaan, mantan Ketua DPRD Kota Pontianak ini mengaku

hanya menandatangani berita acara sebagai saksi. Saya ditanya sebanyak 24 pertanyaan, tentang bagaimana mekanisme pencarian dan penganggaran, serta sampai pada titik akhir kemana arah penyaluran dana tersebut dan itu adalah domainnya Pemkot, jelas Hersan. Mengenai teknisnya, lanjut Hersan, walikota lah yang lebih tahu. DPRD hanya berkewajiban membahas anggaran, termasuk Bansos. Kemudian DPRD hanya sebagai pengawasan saja, sementara pemeriksaan lebih lanjut BPK yang mempunyai peranan. Mengenai mekanismenya, sepengetahuan saya pasti diusulkan dari pihak yang ingin melakukan kegiatan, ditelaah dan diteliti oleh Sekda dan stafnya, apakah layak dibantu atau tidak. Dan yang memutuskan apakah bermanfaat atau tidaknya dana tersebut adalah Walikota Pontianak, paparnya. Kasus yang menjadi pembicaraan publik ini, kemungkinan akan bertambah tersangkanya. Apakah mantan wakil walikota yang sekarang menjabat sebagai Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum akan diperiksa sebagai saksi? Aspidsus menjawab berulang-ulang kali, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus. Proses masih berjalan, kata Aspidsus Didik Istiyanta. Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Wakil Ketua Komite I DPD RI H Kamaruddin memotong opong

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 8 | Jumat, 21 Februari 2014

DPD RI PRIORITASKAN KAPUAS RAYA Administrasi, Teknis, dan Kewilayahan Memenuhi Syarat

Rombongan foto bersama di Pendopo rumah jabatan Bupati Sintang

Anggota Komite I DPD RI disambut secara adat ketika tiba di Sintang

Rombongan foto bersama di Tebelian Airport

Koordinator pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Milton Crosby bersama Anggota Komite I DPD RI

Ratusan pelajar menyambut kedatangan Anggota Komite I DPD RI

PEMBENTUKAN Provinsi Kapuas Raya (PKR) menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) kian nyata. Rekomendasi dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan memuluskan langkah pemekaran wilayah di timur Kalimantan Barat di Komisi II DPR RI bersama pemerintah, pada 6 Maret mendatang. Kapuas Raya akan kita prioritaskan, karena dilihat dari dukungan sarana dan prasaran, Kapuas Raya lebih siap, kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, H Kamaruddin ketika berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kamis (20/2). Komite I DPD RI melakukan kunjungan khusus ke Kabupaten Sintang, selaku calon ibukota PKR. Kunjungan ini untuk melakukan veriďŹ kasi faktual, sebagai syarat terbitnya rekomendasi dukungan dari DPD RI. Rombong an terdiri dari tujuh anggota Komite I DPD RI, dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Kamaruddin. Ikut serta pula pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tiba di Sintang, rombongan disambut hangat unsur pimpinan daerah dan kepala pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bandara Susilo Sintang. Ratusan pelajar diiringi drumband juga ikut menyambut kedatangan rombongan. Setelah istirahat sejenak di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, rombongan kemudian meninjau pembangunan Bandar Udara Tebelian Airport di Kecamatan Sungai Tebelian. Terkait dukungan DPD RI terhadap PKR, Kamaruddin menegaskan, Kapuas Raya bukan hanya kepentingan masyarakat, tapi juga kepentingan

Sejumlah alat berat menyelesaikan pengerjaan runway Tebelian Airport

negara. Tiga dari lima kabupaten yang tergabung dalam Kapuas Raya, berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Alasan perbatasan inilah menjadi kepentingan negara, tegasnya. Kamaruddin memastikan secara kelembagaan, DPD RI memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Kapuas Raya menjadi DOB. Apalagi mekanisme usulan pembentukan PKR sudah melalui tahapan dan mekanisme yang benar. Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemekaran, yakni persyaratan administrasi, teknis, dan kewilayahan. Khusus untuk Kapuas Raya, setelah kita cek, semua sudah sangat sesuai, jelas Kamaruddin. Sedangkan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalbar, H Ishaq Saleh yakin Kapuas Raya terbentuk. Ia berjanji akan berusaha bersama-sama anggota DPD RI lainnya untuk memperjuangkan Kapuas Raya. Ketika pembahasan Kapuas Raya, kami akan sepakat bahwa Kapuas Raya harus menjadi prioritas. Bagaimana pun caranya, Kapuas Raya harus jadi, ucapnya. Ia pun mengapresiasi langkah Drs Milton Crosby MSi selaku Koordinator Pemekaran PKR. Sekitar 8 tahun berjuang, tanpa mengenal lelah dan putus asa. Beliau tetap semangat. Semua yang dilakukannya demi kepentingan masyarakat banyak, termasuk bagi negara ini. Perjuangan ini harus kita dukung, tegasnya. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Antonius Situmorang. Menurutnya, Kapuas Raya sudah menjadi kebutuhan bersama, baik masyarakat di timur maupun Kalbar secara umum.

Karena itu, sebagai bagian dari Komisi A yang membidangi masalah pemekaran, dirinya akan memperjuangkan terbentuknya Kapuas Raya. Akan kita perjuangkan semampunya. Tidak ada pilihan lain, Kalbar ini harus dimekarkan, dan Kapuas Raya harus jadi, tegasnya. Koordinator Pembentukan PKR, Drs Milton Crosby MSi menilai, pembentukan Kapuas Raya sudah sangat tepat. Pemekaran perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan serta memperkokoh NKRI. Wilayah Kalbar sangat luas, kalau hanya satu provinsi sulit untuk berkembang, ucapnya. Ia mengatakan, kedatangan Komite I DPD RI merupakan tindaklanjut dari proses pemekaran. Kapuas Raya masuk dalam usulan 65 DOB dan sudah mendapat Amanat Presiden (Ampres). Tanggal 6 Maret mendatang, Kapuas Raya akan dibahas bersama antara DPR RI, DPD RI dan pemerintah. Sarana dan prasarana pendukung sudah kita persiapkan. Harapan kita Kapuas Raya terwujud, kata Milton. (*)

Narasi dan Foto: Suhardin

Anggota Komite I DPD RI yang Berkunjung ke Sintang 1. Dr H Kamarudin 2. Drs Abdurahman MAP 3. H Dani anwar 4. Ir Emanuel Babueha MSi 5. H Ishaq Saleh 6. Jacob Jack Ospara STh MTh 7. Dr Budi Oku.

Rombongan ketika meninjau pembangunan Tebelian Airport

PATROLI

Rakyat Kalbar Jumat, 21 Februari 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy) / 081345479786 (Santo)

Hukum dan Keadilan

Selular Biang Masalah di Lapas S INGKAWANG -RK. Berbagai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bermula dari selular. Termasuk kasus pengendalian peredaran Narkoba yang dilakukan warga binaan atau Narapidana. Selular itu betul-betul menjadi biang masalah, karena dengan alat tersebut, warga binaan bisa berkomunikasi dengan orang di luar, misalnya untuk mengendalikan peredaran Narkoba dan lainnya, kata AKBP A Widihandoko SH, Kapolres Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/2). Dia mengungkapkan, ban-

yak kasus ditemukan, bahwa warga binaan Lapas mengendalikan peredaran Narkoba di luar Lapas menggunakan selular. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama, ujar Widihandoko. Widihandoko mengimbau petugas Lapas betul-betul memastikan warga binaan tidak menggunakan selular. Warga binaan dilarang menggunakan selular, itu sudah standar internasional, jelasnya. Kapolres mengimbau hal tersebut, dikarenakan polisi merupakan mitra Lapas. Seb-

agai mitra kita, tentunya tidak salah kita mengimbau agar petugas di Lapas meningkatkan pengawasan terkait selular. Lapas harus benar-benar bersih dari selular, ujarnya. Dia juga mengingatkan petugas Lapas untuk memperketat pemeriksaan terhadap barangbarang bawaan pengunjung. Petugas Lapas diharapkan dapat memperketat pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang-barang bawaan pengunjung, ingat Widihandoko. Sebagai contoh, ketika pengunjung membawa kue yang

ukurannya panjang atau besar, petugas di Lapas hendaknya mematahkan kue tersebut, karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat gergaji, Narkoba, alat komunikasi atau lainnya. Pemeriksaan seperti itu tentunya standar dilakukan, papar Widihandoko. Selain mengimbau untuk memperketat pengawasan, Widihandoko juga menyampaikan apresiasinya kepada Petugas Lapas Klas IIb Singkawang yang rutin menggelar razia. Kita dukung kalau petugas itu rajin melakukan razia, katanya. (dik)

Pengusaha Ayam Buang Kotoran di Fasilitas Umum PONTIANAK-RK. Mencuci kotoran ayam di area fasilitas umum, tiga mobil pikap KB 8921 AG, KB 8728 AJ dan KB 8386 SB diamankan petugas Satpol PP Kota Pontianak di simpang lampu merah Jalan Pancasila, Pontianak Kota, ,Kamis (20/2) pagi. Ketiga mobil pikap dan sopirnya langsung digiring ke Markas Satpol PP. Sopir pikap akan ditindak pidana ringan (Tipiring) dan disidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak. Kami amankan mobil pikap ini berdasarkan informasi masyarakat. Pemilik pikap pengangkut ayam itu selalu beraktivitas di lokasi tersebut dan mengotori lingkungan. Laporan itu langsung ditindaklanjuti Satpol PP. Kami melaku-

kan pengintaian dan langsung diamankan, ungkap Haryadi, Kasatpol PP Kota Pontianak, Kamis (20/2). Aktivitas pengangkut ayam mencemari lingkungan itu sudah lama dikeluhkan warga. Dampak dari apa yang dilakukan para sopir pikap tersebut mmbuat bau di pemukiman

dari dalam kota maupun luar kota. Tapi kami baru memeriksa sopirnya, kata Haryadi. Haryadi berjanji akan memanggil pemilik mobil tersebut. Kemudian dibuatkan surat perjanjian, agar mereka tidak melakukan aktivitas mencuci mobil yang ditempeli kotoran ayam di fasilitas umum. Jika

Ditangkap Satpol PP, Diancam Tipiring

Mebel Purwanto Nyaris Terbakar

MANDOR-RK. Alangkah paniknya warga Kayuara, Kecamatan Mandor, melihat asap tebal di Mebel Purwanto, Kamis (20/2) sekitar pukul 12.30. Api membakar serbuk gergaji di dalam lokasi mebel. Sedangkan Purwanto si pemilik mebel tidak berada di tempat. Warga terpaksa memberanikan diri tanpa seizin pemilik rumah sekaligus mebel. Mereka memindahkan semua

warga. Baru kali ini mobil itu ketangkap tangan sedang membersihkan kotoran ayam, ungkap Haryadi. Mobil pikap tersebut mencuci kotoran setelah mengantar ayam potong di beberapa pusat perbelanjaan. Subuh hari mereka melakukan aktivitasnya. Mobil itu diduga milik pedagang ayam potong, baik

nantinya mereka masih melakukan aktivitasnya, kemungkinan sangsinya bisa lebih tinggi, ungkapnya. Haryadi mengimbau pemilik badan usaha serta masyarakat, membantu menjaga dan mengawasi lingkungan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun kegiatannya, baik itu main Halaman 15

Tiga mobil pikap yang diamankan di Markas Satpol PP Kota Pontianak. SYAMSUL ARIFIN/ RAKYAT KALBAR

Buang Limbah Sembarangan 16 Disekap, Hanya Didenda Rp1 Juta Saja Tiga Masih di Bawah Umur Lokasi Mebel Purwanto yang nyaris terbakar. A

NTONIUS/

barang dan dikeluarkan di luar rumah. Warga berusaha memadamkan api dengan cara menyiram air menggunakan ember. Warga harus menggunakan dua unit mobil untuk mengangkut air, karena lokasi jauh dari sumber air. Karyawan Mebel Purwanto, Mulisin, 19, mengaku bekerja bersama delapan orang lainnya. Mereka bernama Umam,

RAKYAT KALBAR

Hisbul, Wawan, Andrelusito, Muhamad Andre, Hendri dan Juari. Sekitar pukul 12.00, mereka istirahat. Setelah kembali ingin bekerja, terlihat api membesar di mebelnya. Karena terkejut melihat api, langsung minta tolong dengan kawan di mebel yang lagi nonton di rumah tak jauh dari mebel. Sedangkan Halaman 15

JAKARTA-RK. Mabes Polri siap memback up Polres Bogor Kota dan Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan dugaan penganiayaan dan penyekapan pembantu rumah tangga, YL, 19, oleh M, istri purnawirawan Polri berpangkat Brigjen. Kalau membutuhkan back up, Mabes Polri bisa memberi bantuan. Saya kira Polda Jabar sudah melakukannya, kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (20/2). Ronny menjamin kasus ini akan Halaman 15

GRAHA PENA KALBAR Dengan lokasi strategis dan area parkir yang luas, sangat cocok untuk aktiďŹ tas: - KANTOR - SEMINAR - WORKSHOP

- MEETING - TRAINING - PSIKOTES

PONTIANAK -RK. Pemilik tiga badan usaha meliputi KFC, Bengkel Isuzu dan Pabrik Kloster Udang milik PT Pulau Mas Batu Layang disidang di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (20/2). Mereka melakukan pelanggaran membuang limbah sembarangan. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan kepada pemilik tiga badan usaha itu sangatsangat ringan sekali. Hanya diminta membayar denda Rp1 juta saja. Selain itu turut disidang karyawan PLN yang ketahuan menebang pohon tanpa izin. Lagi-lagi sanksinya sangat-sangat ringan, hanya membayar denda Rp200 ribu saja. Jika denda yang diputuskan pengadilan itu tidak terpenuhi, mereka akan menjalani hukuman selama tiga hari.

Tapi mereka langsung membayar denda yang diputuskan itu, ungkap Rahmat Suprayetno, Kasi Penyidik dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak. Dikatakan Rahmat, Satpol PP juga menggiring 10 kasus lainnya hingga ke meja persidangan. Ada sekitar 11 perkara yang disidangkan dan dikenai sangsi Tipiring (tindak pidana ringan). Ada juga pedagang kaki lima (PKL) dan ada juga pembuang sampah tidak pada jadwal yang ditentukan, ungkapnya. Rahmat menambahkan, peraturan yang kebanyakan dilanggar, melakukan aktivitas yang tidak dibolehkan di fasilitas umum. Kebanyakan badan usaha di Kota Pontianak melakukan pelanggaran tentang peraturan walikota. Satpol PP Halaman 15

Jalan Arteri Supadio (Ayani II) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat MENYEWAKAN

Meeting Room berkapasitas hingga 100 pax Dengan Fasilitas: - Full AC - Flipchart & Markers - Portable Screen - White Board - Mineral Water - WiďŹ Zone - LCD 27 Inch (sewa terpisah) - Katering (sesuai order)

Telepon: 0561 - 768677 Contact Person: 081 254 660 990

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Februari 2014

20 Persen Masyarakat Kubu Raya Nikah Bawah Tangan S UNGAI R AYA -RK. Masih banyaknya jumlah masyarakat yang menikah siri atau yang lebih dikenal dengan nikah bawah tangan. Masih saja terjadi lantaran minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya nikah secara resmi. Kurang lebih 20 persen masyarakat di Kubu Raya masih berstatus nikah bawah tangan. Di dalam agama memang disahkan menikah seperti itu. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan agama. Namun pernikahan yang dilakukan dengan cara siri tidaklah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), ujar Kepala KUA Sungai Raya, H Syaefuddin SAg, kemarin. Ia menjelaskan, memang tidak dipungkiri masih ada saja masyarakat yang menikah bawah tangan dengan berbagai alasan. Diantaranya terkendala dengan jauhnya jarak tempat tinggal ke KUA yang menaungi daerahnya, dan masih banyak kendala lainnya. Walaupun di tahun sekarang jumlah masyarakat yang menikah di KUA telah meningkat, itu berarti pentingnya mengenai pencatatan di KUA sekarang telah banyak dipahami oleh masyarakat, walaupun tidak dipungkiri masih ada yang nikah bawah tangan, ungkapnya. Syaefuddin menuturkan, legalitas atas pernikahan sangatlah penting untuk melaksanakan kepengurusan surat-surat lainnya. Seperti kepengurusan akta lahir anak, kepengurusan naik haji dan lainnya. Kekuatan hukum atas surat nikah yang telah dibuat merupakan syarat mutlak untuk pembuatan suratsurat yang mewajibkan melampirkan surat nikah tersebut, dan itu telah diatur oleh peraturan pernikahan, terangnya. Merujuk mengenai masih adanya permasalahan tersebut, Syaefuddin menyatakan, pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan

Syaefuddin. ARI SANDY

ILUSTRASI

sosialisasi tentang UU Pernikahan. Saat kita menikahkan calon pengantin, saat kita menikahkan masyarakat yang berada di pesisir ataupun di desa, kita tetap menyempatkan untuk melakukan sosialisasi, dengan harapan masyarakat khususnya Kecamatan Sungai Raya mengerti pentingnya buku nikah, harapnya. Dirinya menuturkan, dari sosialisasi yang telah dilaksanakan di beberapa daerah, salah satunya dibantu oleh Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) di Desa Ambangah. Di sana masih banyak ibu-ibu yang belum mengetahui secara gamblang fungsi dari pernikahan secara resmi di KUA. Banyak masyarakat di pinggiran kota yang masih

perlu diberikan pengetahuan tentang hal itu, maka dari itu kita berupaya semampu kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, katanya. Syaefuddin mengatakan, ket i k a d i r i ny a b e r s a m a p i h a k KUA yang sedang melakukan sosialisasi, ternyata di Kabupaten Kubu Raya masih saja ada warga yang belum mempunyai surat nikah setelah puluhan tahun melaksanakan pernikahan. Ada yang pernah menanyakan hal tersebut, ya tentulah harus dilaksanakan sidang isbat dan tentunya memerlukan biaya untuk mengurusnya, alhasil masyarakat yang mengeluh tersebut terkendala mengenai biaya, karena mayoritas yang bermasalah sepert i itu, ma-

syarakat ekonomi ke bawah, ujarnya. Syaefuddin menyarankan masyarakat yang belum mempunyai buku nikah, untuk mengurusnya di pengadilan agama melalui sidang isbat. Kalaupun terkendala mengenai dana, masyarakat yang belum mempunyai buku nikah dapat berkumpul melalui organisasi seperti PEKA, dan meminta untuk dapat merekomendasikan hal tersebut agar mudah terkoordinir dengan baik. Setelah itu barulah meminta bantuan ataupun keringanan k e p a d a Pe m k a b Ku b u R a y a agar dapat dipermudah kepengurusannya. Saya pikir Pemkab pastilah akan membantu, jelas Syaefuddin. (asy)

PDI Perjuangan Kontrol Kinerja Bupati Rusman Ali Sujiwo: Bupati dan Wakil Bupati Harus Kompak KUBU RAYA-RK. PDI Perjuangan Kubu Raya akan mengontrol kinerja Bupati dan Wakil Bupati H Rusman Ali SH dan Drs Hermanus MSi. Partai pengusung yang mengantarkan pasangan tersebut menjadi pemimpin di Kubu Raya akan mengawasi kinerja pemerintahan hingga lima tahun ke depan. Ini akan menjadi tugas dan tanggungjawab kami selaku partai pengusung, agar sistem pemerintahan yang akan dijalankan oleh Pak Rusman Ali dan Hermanus ini bisa berjalan dengan baik. Mengingat ini juga menjadi tanggungjawab moral bagi kami selaku partai pengusung, ujar Sujiwo SE, ketua DPC PDI Perjuangan Kubu Raya, Kamis (20/2). Sujiwo yang juga menjabat Ketua DPRD Kubu Raya menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pasangan Rusman Ali dan Hermanus saat menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Diantaranya pasangan tersebut harus bisa menjadi pasangan pemersatu masyarakat Kubu Raya. Jika selama Pilkada masyarakat banyak yang terkotak-kotak, maka setelah beliau berdua dilantik, harus bisa merangkul semua masyarakat. Ini tentu menjadi sangat penting, karena untuk menjalankan suatu proses pembangunan, diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk antara pemerintah dan masyarakat, katanya. Untuk menjalankan pengawasan terhadap sistem pemerintahan yang ada, PDI Perjuangan juga membutuhkan peran serta dari masyarakat. Menurutnya, dalam suatu proses pemerintahan dan pembangunan, masyarakat sendiri yang akan merasakan dan melihat langsung semua proses tersebut. Sujiwo menyatakan, sebagai bupati yang baru, Rusman Ali jug a diharapkan mampu mendapatkan dana bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tentunya untuk memper-

cepat proses pembangunan yang akan dijalankan. Ini jelas sangat penting, karena untuk mempercepat pembangunan, dana APBD Kubu Raya saja tidak akan cukup. Untuk itu diperlukan dana tambahan dari provinsi dan kabupaten dan saya rasa ini harus menjadi perhatian serius dari pasangan pemimpin baru Kubu Raya ini, ujar Sujiwo. Dengan status sebagai pengusung, PDI Perjuangan kata Sujiwo, menjadi garda utama kebijakan bupati selama menjalankan visi-misinya untuk kemaslahatan masyarakat Kubu Raya. Harapan kami juga pasangan ini tetap kompak dari mulai dilantik sampai berakhirnya masa jabatan. Karena kekompakan adalah faktor utama untuk percepatan pembangunan. Birokrasinya bersatu, bupati dan wakil bupati juga bersatu dengan rakyat, ujarnya. (asy)

Sujiwo

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Kades Terancam Penjara D

UU Desa memberikan angin segar bagi pemerintah desa untuk mengelola sendiri wilayahnya. Setiap desa diperkirakan akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 1,4 miliar. Dampak positifnya, desa akan lebih maju dan berkemb a n g . N a m u n Taufik Urochman. ALFI SHANDY jika salah dalam mengelolanya, maka Kepala Desa (Kades) terancam penjara. Kita menyambut positif disahkannya UU Desa yang di dalamnya mengatur masalah kucuran anggaran dari APBN tersebut. Artinya, dengan kucuran dana tersebut maka pemerintah desa dapat lebih pro aktif membangun desa dan masyarakatnya, pendapat politisi Hanura, Taufik Urochman, Kamis (20/2) di Mempawah. Namun, menurut Ketua DPC Hanura Kabupaten Pontianak itu, kucuran anggaran tersebut harus didukung dengan persiapan manajemen yang baik oleh pemerintah desa selaku pengelola anggaran. Jangan sampai, anggaran yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Disinilah peran aktif pemerintah daerah untuk memberikan semacam Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh perangkat desa mulai dari Kades, Sekdes, Bendahara hingga BPD untuk memahami aturan dan ketentuan yang berlaku dalam UU Desa tersebut, tuturnya. Sebab, imbuh Taufik yang juga Caleg DPRD Provinsi Kalbar itu, jika aparatur desa tidak memahami ketentuan pengelolaan anggaran, maka sangat rawan menimbulkan praktik penyimpangan. Jika hal itu terjadi, maka para Kades dan aparaturnya akan berurusan dengan hukum. Juklak dan Juknis penggunaan anggaran harus dipahami dengan benar. Tidak boleh asal-asalan dalam merealisasikan pembangunan maupun menghabiskan anggarannya. Sistem pelaporan administrasi juga harus dilakukan dengan tertib. Jika semua ini tidak terpenuhi, maka Kades dan aparaturnya terancam penjara, ungkapnya. Untuk itu, Taufik menyarankan, agar pemerintah daerah dapat mendukung realisasi UU Desa tersebut. Caranya dengan mempersiapkan para aparatur desa agar lebih memahami persoalan penyusunan administrasi maupun pengelolaan anggaran dimaksud. Harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Mengingat anggaran yang dikelola nantinya dalam jumlah yang cukup besar. Dan realisasinya harus dipertanggungjawabkan dengan benar sebagaimana ketentuan yang berlaku, tukasnya. (fia) NYA

I S A H K A N

Pembangunan PI Masuk Tahapan DED Lokasi Pelabuhan di Jalur Pantura Kalbar MEMPAWAH. Bupati Pontianak, H Ria Norsan mengungkapkan, pembangunan Pelabuhan Internasional (PI) di Pantai Kijing Kecamatan Sungai Kunyit terus berlangsung. Saat ini, proses pembangunan memasuki tahap Detail Engineering Desain (DED). Penegasan itu disampaikan Ria Norsan saat Seminar Study Tour Mahasiswa Fakultas Teknik Untan di Gedung Kartini Mempawah, Kamis (20/2) pagi. Tahapan DED tersebut kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan. Setelah proses DED rampung dikerjakan, maka tahap selanjutnya yakni pelaksanaan pembangunan fisik pelabuhan, papar Ria Norsan. Ria Norsan yang juga Bupati Pontianak terpilih periode 20142019 mendatang itu menjelaskan, keberadaan PI di Pantai Kijing

Kecamatan Sungai Kunyit sangat strategis. Lokasinya berada di pinggir jalan Jalur Pantai Utara (Pantura) Kalbar yang menghubungkan daerah lain seperti Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Pelabuhan ini memiliki areal seluas 500 hektar. Keberadaan pelabuhan ini tidak hanya digunakan untuk ekspor CPO saja, melainkan juga dapat difungsikan sebagai terminal tambang dan bahan bakar minyak (BBM), pendapatnya. Terkait realisasi pembangunan PI tersebut, Norsan menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pontianak bekerjasama dengan beberapa pihak seperti, PT Pelindo II. Bahkan, BUMN tersebut telah melaksanakan studi pra-kelayakan, sebelum nantinya dilanjutkan dengan pengajuan permohonan rencana induk pelabu-

han. Terakhir, Pemerintah Kabupaten Pontianak bersama PT Pelindo II telah melaksanakan studi banding ke pelabuhan Tianjin, China. Kita ingin melihat secara dekat keberadaan pelabuhan terbesar ketiga di China itu. Kami juga membawa serta rombongan konsultan dari Inggris, Singapura dan Hongkong ketika itu, cerita Norsan. Ke depan, Norsan berharap pembangunan PI di Pantai Kijing Kecamatan Sungai Kunyit itu dapat segera direalisasikan. Mengingat, keberadaan PI ini dinilai penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pontianak di masa mendatang. Untuk mewujudkan semua itu, kami membutuhkan peran aktif dan dukungan semua pihak, terutama masyarakat Kabupaten Pontianak. Dan melalui ke-

Bupati Pontianak, H Ria Norsan membuka Seminar Study Tour Mahasiswa Fakultas Teknik Untan di Gedung Kartini Mempawah. ALFI SHANDY giatan seminar ini, saya berharap dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan kebijakan teknis dan strategis pembangunan PI tersebut, pungkasnya. Seminar Study Tour Mahasiswa Fakultas Teknik Untan itu dihadiri Pudek III Fakultas Teknik Untan, Ketua BEM Fakultas Teknik Untan, Kepala Bappeda Kabupaten Pon-

tianak, Kepala Dinas Hubbudpar Kabupaten Pontianak, Kepala Dinas PU Kabupaten Pontianak serta sejumlah tamu undangan dan peserta seminar. Seminar tersebut mengangkat tema Pengembangan Pelabuhan Pantai Kijing Sebagai Pelabuhan Utama/Internasional untuk Mendukung Kegiatan Perekonomian di Kabupaten Pontianak . (ﬁa)

Tablig Akbar Ustaz Buya Jamhur

Ribuan Jemaah Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW MEMPAWAH. BKMT bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan PHBI menggelar tablig akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Kamis (20/2) di Masjid Agung Al-Falah Mempawah. Acara yang diikuti ribuan jemaah tersebut diisi dengan ceramah agama yang disampaikan Ustaz Buya Jamhur. Tidaklah kita dapat memahami keberadaan Rasulullah dengan sebenarnya jika tidak memahami isi Alquran dan Sunnah Rasul. Serta segala hal yang bersangkutan dengan sejarah hidup Rasulullah. Karena, Rasulullah merupakan gambaran nyata dari ayat Alquran. Hingga Rasulullah disebut sebagai Alquran yang berjalan di atas muka bumi ini, kata Ustadz Buya Jamhur dalam ceramahnya. Ustaz menceritakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Muslim disebutkan, ketika Aisyah RA ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW,

Ustaz Buya Jamhur ketika menyampaikan ceramah agama di hadapan ribuan jemaah di Masjid Agung Al-Falah Mempawah. ALFI SHANDY maka tanpa ada keraguan dirinya menjawab, akhlak Rasulullah adalah Alquran. Karenanya, tahu tentang riwayat dan kisah hidup Baginda Rasulullah saja belum cukup jika tidak diikuti dengan mengamalkan isi dari kandungan Alquran. Bagi umat Islam, wajib meneladani kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia ini,

pendapatnya. Untuk itu, Ustaz mengajak seluruh umat Islam di Kabupaten Pontianak untuk membaca Alquran dengan sebaik-baiknya, memahami isinya, menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ra-

sulullah SAW. Agar mendapatkan rahmat dari Allah SWT, maka kita wajib mengamalkan Alquran. Sebab, orang yang kosong hatinya dari Alquran, bagaikan rumah tua yang telah rapuh dan lapuk, tiada berguna dan bermanfaat, terang ustaz yang mengenakan pakaian berwarna hitam itu. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pontianak, H Ria Norsan mengungkapkan, dalam Surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Ayat ini sekaligus menjadi petunjuk dalam meneladani Rasulullah SAW baik dalam ucapan, perbuatan, maupun prilakunya. Meneladani Rasulullah SAW berarti menaati dan mencintainya. Mengingat, hal itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita laksanakan bagi umat Muslim agar senantiasa mengamalkan ajaran yang disampaikan

oleh Rasulullah SAW, tegasnya. Sementara itu, Ketua BKMT Kabupaten Pontianak, Ratna Ningsih menerangkan, kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari pelaksanaan agenda pengajian rutin BKMT Kabupaten Pontianak yang dilaksanakan setiap bulan. Insya Allah, pada tanggal 18 Maret mendatang kita akan kembali menggelar pengajian bulanan. Tempatnya di Masjid Baitul Rahman Segedong, bebernya menginformasikan kepada para jemaah yang hadir dalam kesempatan itu. Selain dihadiri Bupati Pontianak dan Ketua BKMT, tablig akbar tersebut juga diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pontianak, Ketua PHBI Kabupaten Pontianak dan beberapa pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak, serta ribuan jemaah Anggota BKMT se-Kabupaten Pontianak. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA PADAH BERTUAH

SIMPANG HILIR. Ng Fa Min Samsudin, 86 tahun, warga BTN Gerbang Permata RT 07/01 desa Sukaharja MH Utara Ketapang, meradang ketika sebidang tanahnya direbut cucunya sendiri, Ahiung. Sang cucu itu, bahkan memperkarakan bapaknya sendiri, Amanto ke ketua rukun tetangga (RT) setempat, sebab tidak mau memberikan surat Candra Kirana, keterangan tanah. kuasa ahli waris Kejadian bermula, Ng Fa Min Samsudin memiliki sebidang tanah di Jalan Tanjung Indah RT 9/3 desa Medan Jaya, kecamatan Simpang Hilir. Luas tanah, panjang sekitar 300 depa dan lebar sekitar 120 depa. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Kwi Kie, selatan berbatasan dengan Ram, barat berbatasan dengan jalan, dan timur berbatasan dengan Rangkap. Tanah Ng Fa Min Samsudin diwariskan kepada anakanaknya. Urutannya ke Amanto alias Acong, Marini Li Tjin, Miau Tjong, Kelly Hi, Lie Lie, Tono, dan Li Djam (almarhum). Amanto, 52 tahun, memiliki anak bernama Ahiung, 27 tahun, menempati rumah dan sebidang tanah waris Ng Fa Min Samsudin dan mengklaim sebagai miliknya. Januari 2014, Amanto yang bekerja di Karawang-Jawa Barat di toko material bangunan, pulang ke desa Medan Jaya untuk melihat rumah dan tanahnya. Rupanya rumahnya terkunci. Kemudian Amanto membuka paksa jendela. Sesampai di dalam rumah terdapat tempelan-tempelan kertas di dinding. Dikarenakan Amanto tidak pandai baca-tulis huruf latin, maka ia menyuruh orang membacanya. Rupanya kertas-kertas itu surat keterangan tanah warisannya yang diberikan ayahnya Ng Fa Min Samsudin. Akhirnya surat keterangan kepemilikan tanah itu disimpannya. Anaknya Amanto, Ahiung marah dan minta surat keterangan tanah itu diberikan kepadanya. Amanto tak enggan memberikannya. Kemudian muncullah surat pengalihan tanah dari Amanto ke Ahiung. Amanto kecewa melihat pengalihan hak milik tanah warisannya diduga dipalsukan anaknya. Sebab di situ terdapat tandatangan dirinya dan adik-adiknya. Sebab dia sendiri tak bisa baca-tulis huruf latin, maka untuk urusan tandatangan biasanya diganti cap jempol. Melalui surat pengalihan hak milik itu, Ahiung menekan bapaknya sendiri untuk menyerahkan surat keterangan tanah atas nama kakeknya sendiri, bernama Ng Fa Min Samsudin. Kemudian Ahiung melaporkan bapaknya sendiri ke ketua RT setempat. Surat pengalihan hak milik itu, terdapat cap kepala desa Medan Jaya Hasan, Ketua RT 9/3 Safri, dan saksi warga setempat Liman, berangka tahun 2011. Padahal Agustus 2011 karena ada keluarganya ada yang ulang tahun, Amanto didampingi Marini Li Tjin, pernah pulang ke Medan Jaya untuk melihat tanahnya ada gelagat buruk. Rupanya Ahiung telah membikin surat pengalihan hak diduga palsu pada Mei 2011. Akhirnya seluruh keluarga sepakat bikin surat pernyataan dengan cap jempol dari Ng Fa Min Samsudin (ayah Amanto atau kakek Ahiung, red), tidak pernah ada surat pengalihan tanah itu diberikan ke Ahiung. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Simpang Hilir, ungkap Candra Kirana, kuasa ahli waris Ng Fa Min Samsudin, Kamis (20/2). (lud)

KETAPANG PEMPADAHAN

Usulkan Pembangunan Infrastruktur KETAPANG. Pembangunan insfrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, Polindes, saluran irigasi, tambahan ruang kelas, dan rumah guru menjadi skala prioritas untuk dibangun di Kecamatan Simpang Hulu. Harapan masyarakat desa tersebut disuarakan dalam Musrenbang Kecamatan di Balai pertemuan Kecamatan Simpang Hulu, Selasa (18/2) kemarin. Musrenbang Kecamatan dihadiri para Kepala Desa, BPD, konsultan PNPM, organisasi masyarakat serta SKPD Pemkab Ketapang dan pihak DPRD Ketapang. Program prioritas hasil Musrenbang tingkat Desa disampaikan kembali para Kepala Desa, misalnya usulan dari Desa Kenanga mengharapkan pada 2015 dibangun Jembatan, Balai Desa, RGS dan lain-lain. Begitu juga Desa Balai Pinang mengharapkan pembangunan jembatan, mobil pengakut sampah karena sudah ada dibangun TPA pada KM 8, jembatan gantung, asrama bagi anak-anak sekolah, dan lain-lain. Harapan pembangunan juga disampaikan Kepala Desa Balai Pinang Hulu seperti jaringan listrik, penambahan ruang belajar, rehab jembatan, peningkatan ruas jalan, harapan juga disampaikan Kepala Desa Legong, Merawa, Labai Hilir, Pauh Concong, Sekucing Kualan dan Desa lainya,usulan ini disampaikan pada umumnya terkait dengan pembangunan skala prioritas untuk tahun 2015 mendatang. Menurut Gorego, Ketua Panitia pelaksana Musrenbang Kecamatan, pertemuan ini merupakan forum musyawarah tahun di tingkat Kecamatan. Ini merupakan dasar rencana kerja Kecamatan. Tujuan menetapkan prioritas utama Kecamatan dan menetapkan usulan Desa serta program dan prioritas Kecamatan. Kita berharap usulan yang disampaikan, nantinya dapat terakomodir dengan tujuan membangun Kecamatan Simpang Hulu lebih baik lagi, ujar sekretaris Kecamatan Simpang Hulu (Jay)

Jumat, 21 Febuari 2014

Sosialisasi UU Desa

Tanah Warisan Bapak Direbut Paksa Anak

Kamiriluddin/RAKYAT KALBAR

RAKYAT KALBAR

S UKADANA . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara mengadakan sosialisasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa. Diikuti seluruh kepala desa (Kades) se-KKU di Balai Praja Sukadana, Selasa (18/2). Sosialisasi UU Desa yang kita laksanakan ini untuk membekali dan memberikan pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, ujar H Hildi Hamid. Berlakunya UU 6/2014, menurut bupati, mempunyai konsekuensi terhadap perubahan-perubahan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sebelumnya, diatur dengan berpedoman pada UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dengan segala perubahannya, serta aturan pelaksanannya peraturan pemerintah (PP) 72/2005 tentang Desa. Terjadinya perubahan-perubahan dalam ketentuan dimaksud, tidak menutup kemungkinan implementasinya akan melahirkan banyak peluang, tantangan, dan segala konsekuensinya yang akan dihadapi. Sudah seyogyanya bagi Kades dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD), untuk segera pelajari dan memahami isi UU Desa. Sebab di dalamnya mengatur mengenai asas pengaturan, kedudukan

Bupati H Hildi Hamid menyematkan tanda peserta sosialisasi UU Desa di Balai Praja Sukadana, Selasa (18/2). Kamiriluddin/RAKYAT KALBAR dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa serta masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan asset desa, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga

adat desa, serta pembinaan dan pengawasan, papar bupati. Dikatakannya pada masa yang akan datang, pemerintah desa (Pemdes) mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan akselerasi dalam bidang pembangunan

di tingkat desa. Diterapkannya UU Desa, membawa angin segar sebab Kades dapat menjabat selama tiga kali masa jabatan. Satu kali masa jabatan selama enam tahun. Dilihat dari sumber pendapatan desa akan mengalami peningkatan signiďŹ -

kan, yakni akan ditambah dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, tutur bupati. (lud)

Silakan Daftar Program Sepuluh Sarjana Tiap Desa B U P A T I Kayong Utara H Hildi Hamid mengumumkan dan memberitahukan beasiswa program sepuluh sarjana tiap desa. Tujuannya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Ka b u p a t e n Ka y o n g U t a r a (KKU). Pertama, Pemkab Kayong

Utara memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-KKU, untuk mendapatkan beasiswa program sepuluh sarjana perdesa. Untuk melihat kuota para orangtua ataupun walimurid

dapat melihat tabel lampiran di Bagian Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah (Setda) KKU. Kedua, penerimaan mahasiswa pada point pertama di atas, melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri) dan jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Nasional

Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri). Ketiga, selain fakultas yang ada di Universitas Tanjungpura (Untan), Pemkab Kayong Utara juga memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi SMA/MA dan SMK se-KKU, untuk mendaftar ke universitas lain secara

mandiri. Dan apabila lulus akan diseleksi kembali sesuai dengan persyaratan pemberian beasiswa yang telah ditentukan. Keempat, hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Bagian Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah (Setda) KKU. (lud)

metro PA-Pemda Pererat Kerjasama

Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si saat menerima kunjungan dari Ketua Pengadilan Agama Ketapang, Nasrulloh, di ruang kerja Bupati Ketapang Kamis (20/2)- Humas K ETAPANG . Ketua Pengadilan Agama Ketapang, Nasrulloh beraudiensi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang diterima langsung Bupati Ketapang, Drs

Henrikus, M.Si didampingi Asissten II dan Kabag Kesra, Kamis (20/2) pagi. Audiensi tersebut bertujuan mempererat kerjasama antara Pengadilan Agama (PA)

Ketapang dengan Pemerintah Daerah.. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Ketapang membahas terkait kerjasama kedua belah pihak.

Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk terus menjaga agar kerjasama ini agar terus terjalin dengan erat. Ada beberapa kerjasama yang disepakati kedua belah pihak, di antaranya sosialisasi independensi di bawah Mahkamah Agung, sosialisasi sidang keliling kecamatan, dan kerjasama penyuluhan hukum. Diharapkan, semua itu dapat terjalin dengan baik. Bupati Ketapang, Henrikus, mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang menyambut baik kerjasama dengan Pengadilan Agama. Henrikus juga mengaku, Pemda siap membantu Pengadilan Agama Ketapang. Semoga kerjasama ini tetap terus terjalin dengan baik, kata Bupati Henrikus usai melakukan audiensi. Ketua Pengadilan Agama Ketapang, Nasrulloh, mengatakan, audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang ini sangat penting. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjalin kerjasama dengan Pemda Ketapang. Di dalam kerjasama ini ada beberapa hal. Termasuk di dalamnya terkait sosialisasi Independensi di bawah Mahkamah Agung, katanya. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu juga sekaligus membahas upaya meningkatkan pelayanan masyarakat. Seperti yang menyangkut masalah adanya bebas biaya sebagaimana layanan masyarakat yang dibebankan biaya. Audiensi ini juga untuk kerjasama penyuluhan hukum, di antaranya nikah massal, pelayanan waris dan sebagainya. Lebih lanjut Nasrulloh menjelaskan, ada juga program Pengadilan Agama yang melakukan sidang keliling di kecamatan. Program ini sudah berjalan sejak 2007. Semua persidangan terkait urusan agama dapat dilakukan di kecamatan tanpa harus dilakukan di Kantor Pengadilan Agama di Ketapang. Sejauh ini sudah dilakukan dibeberapa kecamatan, di antaranya lakukan di Kecamatan Kendawangan dan Sukadana, Kayong Utara, ungkapnya. (Jay/PK)

Sinergikan Usulan Masyarakat dengan Program PLN K E T A P A N G . Camat Simpang Hulu, Yulianus menegaskan selain para pemangku kepentingan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan diundang juga PLN. Harapannya supaya usulan masyarakat bisa disinergiskan dengan program PLN. Semua usulan dari desa sudah masuk ke kecamatan, karena Musrenbang tingkat Desa di-

lakukan sejak 10 januari lalu. Program yang masuk ke Kecamatan tersebut baik program prioritas maupun penunjang. Inilah yang menjadi dasar pihak Kecamatan melakukan M u s r e n b a n g t i n g k a t Ke c a matan, kata Yulianus kemarin. Ia menjelaskan, pentingnya pembangunan infrastruktur untuk diusulkan terutama masalah ja-

lan di Kecamatan Simpang Hulu ke Desa perlu perhatian khusus. Sebab, kalau transportasi susah semua akan terkena imbasnya. Ia menyontohkan tentang jalan Trans Kalimantan, dalam dua tahun perkembangan Kecamatan Simpang Hulu cukup signiďŹ kan. Sekretaris Bappeda Ketapang, M.Israk mengatakan, adanya Musrenbang ini dalam

kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemkab Ketapang yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena itu konsep pembangunan Pemkab Ketapang berupaya mewujudkan masyarakat yang aman, membangun sarana transportasi yang strategis, mewujudkan perekonomiann berbasis tani, mewujudkan aparatur yang

bersih dan berwibawa, ujarnya. Visi-misi ini kata Israk, termasuk pada rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Karena itu, Musrenbang dilakukan dasarnya skala perencanaan. Melalui Musrenbang ini dapat dihimpun usulan pembangunan sehingga dapat diintegrasikan dengan perencanaan ditingkat Kabupaten, ujar M.Israk (Jay)

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Februari 2014 APAI KATO KITO

Warga Sijau dapat 55 Ribu Batang Bibit Karet NANGA PINOH. Abang Tajudin, selaku Ketua DPRD Melawi, secara pribadi menyalurkan bantuan pengadaan bibit tanaman karet jenis Lembau pada warga di empat dusun, Desa Sijau, Kecamatan Sokan, Melawi. Penyerahan pengadaan bibit karet itu diterima secara simbolis oleh empat Kepala Dusun, dipusatkan di tempat pembibitan tanaman karet di Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Melawi, (18/20 lalu. Adapun pengadaan bibit karet yang diserahkan itu sebanyak 55.000 batang kepada warga empat dusun di Desa Sijau. Sebelumnya, Abang Tajudin juga telah menyalurkan bantuan serupa sebanyak belasan ribu kepada Poktan di Dusun Merojok, Desa Mekar Pelita dan Poktan di Dusun Nanga Apin, Desa Mekar Pelita, Kecamatan Sayan, Melawi termasuk di desa-desa lain dilingkungan Pemkab Melawi. Bukan hanya itu, Abang Tajudin secara pribadi juga telah menyalurkan bantuan serupa kepada jemaat-jemaat Gereja di Kabupaten Melawi. Salah seorang Kepala Dusun yang menerima bantuan itu, kepada media ini dirinya mengaku sangat senang dan antusias, bahwa warga Dusun Nanga Apin khususnya dapat menerima bantuan secara pribadi dari Abang Tajudin yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Melawi saat ini. Dengan nada semringah, Dia menuturkan bantuan tersebut dinilai merupakan bentuk wujud kepedulian keluarga Abang Tajudin terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun golongan. Menurut Dia, dengan adanya bantuan bibit karet ini, juga membantu perekonomian masyarakat kedepan. Apalagi, berkat bantuan bibit karet ini sangat bermanfaat bagi warga, karena masyarakat disini umumnya dari berpenghasilan tanam karet. Martin menuturkan, bantuan yang telah diterima dalam bentuk bibit karet ini akan segera dibagikan kepada seluruh warganya untuk ditanam dan dirawat dengan baik. Senada dengan Martin Luter, Kepala Desa Mekar Pelita, Syahmudin mengatakan, dengan adanya bantuan itu, masyarakat kecil, mayoritas sebagai petani karet, mampu meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi dikemudian harinya. Dia menilai, warga sangat-sangat senang karena akan mampu meningkatkan taraf perekonomian warga khususnya di Dusun Nanga Apin. Disamping itu Dia juga berharap, bantuan yang diserahkan pada tahun ini akan kembali digulirkan pada tahun berikutnya. Sementara itu usai penyerahan bibit karet secara simbolis kepada empat Kepala Dusun itu, Abang Tajudin menuturkan, pemberian bantuan bibit ini dilakukannya dengan tujuan agar para petani dapat lebih giat lagi dalam mengelola dan mengembangkan perkebunan karet. Disamping itu, diharapkan dengan adanya bantuan bibit ini masyarakat akan dapat lebih mudah untuk membuka lahan baru guna memperluas perkebunan karet yang saat ini telah dimiliki hingga meningkatkan perekonomian yang lebih baik lagi di kemudian hari. (aji)

MELAWI MEMBANGUN Bupati Ambil Sumpah PNS Melawi

Janji Jabatan Landasan Jalankan Tugas N ANGA P INOH . Sedikitnya 75 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Melawi mengikuti pengucapan sumpah janji pegawai di Pendopo Bupati Melawi, kemarin (20/2). Sumpah janji menjadi landasan pegawai menjalankan tugas. Kegiatan ini jangan sematamata hanya untuk memenuhi persyaratan formal yang telah diatur dalam undang-undang semata, kata Bupati Melawi Bupati Melawi, Firman Muntaco SH, MH, kemarin. Lantas ditegaskannya, sumpah janji jabatan ini mesti diterapkan oleh seluruh pegawai yang melaksanakannya. Hingga itu, sumpah janji jabatan ini sangat penting bagi para pegawai yang bekerja dengan pemerintah. Masalah disiplin terus kita ingatkan, sehingga seharusnya sumpah janji pegawai ini menjadi pegangan bagi setiap PNS. Makanya

ini harusnya diterapkan seluruh pegawai, jangan sampai sudah menduduki jabatan bertahuntahun tapi belum pernah diambil sumpah janjinya, katanya. Firman meminta, agar saat ini tak boleh lagi ada PNS yang sudah mengabdi belasan tahun, tapi ternyata tidak pernah diambil sumpah janjinya. Karena sumpah dan janji menjadi landasan bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pegawai harus disumpah dan jangan sampai melanggar sumpah janjinya, tegasnya. Firman pun mengingatkan soal kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pemkab Melawi. Hal ini, kata dia kerap kali dibicarakan dalam apel pegawai. Apalagi berbicara soal tingkat kehadiran pegawai yang masih dianggap kurang. Sering kita marah saat apel. Seharusnya yang kerap absen

Sumpah janji PNS lingkungan Pemkab Melawi. SUKARTAJI dan tidak masuk harusnya diberikan sanksi. Maka saya minta Kadis harus berani mengambil tindakan disiplin. Jangan sampai yang tidak pernah apel malah enak-enak karena tidak pernah dimarahi. Sanksi juga tidak pernah diberikan, ucapnya.

Disiplin dalam kehadiran dan pekerjaan memang menjadi kewajiban bagi setiap PNS. Oleh karena itu, lanjut Firman, dirinya tetap akan meminta agar diadakan apel gabungan setiap instansi sekali dalam sebulan. Yang berhak memberikan

arahan itu, Bupati, Wakil Bupati atau Sekda. Jangan yang menjadi inspekturnya juga pejabat eselon II. Saya minta ini apel gabungan diterapkan sekali dalam sebulan, katanya. Dirinya pun meminta agar PNS yang telah mengucapkan sumpah janji dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi para PNS baru nantinya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Melawi, Syafaruddin mengungkapkan 75 PNS yang diambil sumpah janjinya merupakan pegawai yang baru diangkat melalui jalur honorer K1 serta sejumlah PNS dari berbagai instansi yang memang belum pernah mengikuti sumpah janji pegawai. Tujuannya untuk memberikan pengakuan dan status hukum PNS di lingkungan Pemkab Melawi sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, jelasnya. (aji)

Musrenbangdes Manggala, Susun Strategi Pembangunan NANGA PINOH. Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Melawi, telah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrembangDes) beberapa hari yang lalu. Kegiatan ini dilaksanakan diaula ruang pertemuan Kantor Desa Manggala diikuti Kepala Desa dan perangkatnya beserta Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan undangan lainnya dari semua elemen masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Manggala. Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Hal pokok yang dibahas antara lain mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPMDes) untuk kurun waktu 4 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk kurun waktu perencanaan 1 tahun dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) 2014. Selain itu juga dibahas tentang infrastruktur jalan, drainase dan gorong-gorong.

Kepala Desa (Kades) Manggala, Kamsuri, Musrembang merupakan pertemuan penting bagi masyarakat Desa Manggala, karena hasil musyawarah tersebut akan menjadi pedoman arah nasib desa untuk 1 tahun mendatang. Program atau perencanaan yang kami usung dalam MusrembangDes merupakan upaya aspirasi sinergitas elemen masyarakat setempat, melalui musyawarah demi tercapainya kesejahteraan Desa Manggala, ujar Kades. Disampaikan Kamsuri, bahwa arah hasil MusrembangDes ini nantinya merupakan penjabaran Visi dan Misi dirinya yang tertuang dalam transparan, maju, unggul dan bermartabat . Dengan demikian, kata Kamsuri, semua aspirasi masyarakat hingga tingkat bawah yang dibahas pada MusrembangDes akan menjadi pedoman dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas Kades, dan arah kebijakan keuangan

Musrenbang Desa Manggala. SUKARTAJI desa kedepan. Dijelaskannya, melalui MusrembangDes itu juga, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi dirinya tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen, dan kesepakatan dari semua komponen masyarakat untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan

desa, khususnya dalam jangka waktu 4 tahun sesuai dengan periode dan sisa masa jabatan Kades terpilih. Sehingga penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa secara partisipatif. Dengan tersusunnya hasil MusrembangDes ini, akan digunakan sebagai rujukan dalam membangun Desa Manggala dan

penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kades setiap tahun, hingga tolak ukur kinerja Kades. Oleh karena itu, MusrembangDes Manggala memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Manggala, dimana program - program yang diusulkan diharapkan akan disetujui pada Musrembang Kecamatan Pinoh Selatan hingga Musrembang tingkat kabupaten, ucapnya. Terpisah, Camat Pinoh Selatan, H. Dalyudi, SH.,M.Si menyatakan, bahwa MusrembangDes sangat penting manfaatnya. Karena lewat MusrembangDes, pemerintah daerah bisa secara langsung mengadopsi apa yang menjadi kepentingan masyarakat, terlebih khusus terkait pembangunan di desa tersebut. Menurut Dalyudi, banyak fakta di lapangan dengan MusrembangDes apa yang menjadi kebutuhan masyarakat telah dipenuhi oleh pemerintah daerah.(aji)

SINTANG RAYA DPD RI Prioritaskan Kapuas Raya Jadi DOB

APAI JI KITAK

PKR Sebuah Kebutuhan Ilustrasi/IST

Sulitnya dapat BBM SINTANG. Masyarakat Kabupaten Sintang kembali mengeluhkan susahnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di SPBU. Pasalnya, selama musim kemarau ini BBM di SPBU cepat habis. Hanya dua jam saja BBM jenis Premium habis. Jikapun ada, antrian yang terjadi di SPBU selalu dipadati dengan para pengantri. Akibatnya masyarakat umum tidak dapat mendapatkan BBM di SPBU. Silvanus Barage, salah satu warga yang tinggal di lingkar hutan wisata mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM. Ia mengaku, sudah dua hari ini tidak mendapat BBM jenis Premium. Saya dua hari ngantri di SPBU Beji. Tapi tidak pernah saya dapat minyak, kata Silvanus, kemarin. Bahkan Silvanus menyesalkan, pihak SPBU yang mengutamakan pengantri. Sedangkan masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan BBM kesulitan. Saya minta aturan di laksanakan. Jangan SPBU hanya melayani para pengantri. Kami juga perlu minyak untuk kendaraan kami, tegasnya. Lebih lanjut penggiat budaya ini juga meminta pihak pertamina untuk melakukan peneguran terhadap SPBU yang lebih melayani pengantri. Jangan sampai hal ini menjadi pembiaran. Pihak terkait harus menegur, pintanya. Ia juga mengaku aneh. Pasalnya selama musim kemarau BBM di SPBU cepat habis. Hanya hitungan jam saja BBM Habis. Kira-kira dua jam saja sudah habis. Kemana Minyak selama ini dari pertamina. Apakah tidak disalurkan semua, tanyanya. Hal sama juga diungkapkan Megi Susilo, ia mengeluh karena tidak mendapatkan BBM. Saya hari ini ngantri, tidak dapat. Katanya habis, kata Megi. Megi sendiri mengaku aneh. Pasalnya BBM di beberapa SPBU dalam tiga hari terakhir cepat habis. Bahkan antrean di beberapa SPBU juga kerap terjadi. Terpisah Pemilik SPBU Beji, Gunawan, mengakui selama musim kemarau pasokan BBM jenis Bensin ke SPBU miliknya ada sedikit berkurang. Hal ini disebabkan faktor alam. Gelombang laut besar. Untuk pengangkutan BBM dari luar Kalimantan ke Pontianak terhambat, kata Gunawan. Tidak hanya itu angkutan dari Pontianak ke Sanggau juga terhambat. Akibatnya pendistribusain BBM ke wilayah timur Kalbar juga terhambat. Pada hari biasa SPBU miliknya menerima 32 KL. Namun pada kondisi seperti ini SPBU miliknya hanya mendapat pasokan 16 KL. Kami buka dari jam 7.30 sampai BBM habis. Pada hari ini sekitar pukul 10.00 sudah habis, pungkasnya. (din)

SINTANG. Realisasi akan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya (PKR) menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) kian nyata. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan prioritas terhadap pemekaran wilayah di timur Kalimantan Barat ini. Rekomendasi dukungan dari DPD RI, akan memuluskan langkah pembahasan Kapuas Raya di Komisi II DPR RI bersama pemerintah, yang dijadwalkan 6 Maret mendatang. Mengingat PKR merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Kapuas Raya akan kita prioritaskan, karena dilihat dari dukungan sarana dan prasarana, Kapuas Raya lebih siap, kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, H Kamaruddin, ketika berkunjung ke Sintang, Kamis (20/2). Komite I DPD RI melakukan kunjungan khusus ke Kabupaten Sintang, selaku calon ibukota Provinsi Kapuas Raya. Kunjungan dimaksudkan untuk melakukan verifikasi faktual, sebagai syarat keluarnya rekomendasi dukungan dari DPD RI. Rombongan terdiri-dari tujuh orang anggota Komite I DPD RI, dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Kamaruddin. Ada pula pejabat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Tiba di Sintang, rombongan disambut hangat. Di Bandara Susilo Sintang, rombongan disambut un-

Koordinator pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Milton Crosby bersama Anggota Komite I DPD RI. SUHARDIN sur pimpinan daerah serta kepala pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Ratusan pelajar diiringi drum band dipersiapkan menyambut kedatangan rombongan. Istirahat sejenak di pendopo rumah jabatan Bupati Sintang, rombong an kemudian meninjau pembangunan Bandar Udara Tebelian Airport di Kecamatan Sungai Tebelian. Kembali kepada dukungan DPD RI. Kamaruddin melanjutkan, Kapuas Raya bukan hanya kepentingan masyarakat, tapi juga kepentingan negara. Tiga dari lima kabupaten yang tergabung dalam Kapuas Raya, berbatasan langsung dengan Negara Ma-

laysia. Alasan perbatasan inilah menjadi kepentingan negara, tegasnya. Kamaruddin memastikan secara kelembagaan DPD RI memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Kapuas Raya menjadi Daerah Otonomi Baru. Apa lagi mekanisme usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah melalui tahapan dan mekanisme yang benar. Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemekaran, yakni persyaratan administrasi, teknis, dan kewilayahan. Khusus untuk Kapuas Raya, setelah kita cek, semua sudah sangat sesuai, jelas Kamaruddin.

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalbar, H Ishaq Saleh, yang ikut dalam rombongan, yakin Kapuas Raya terbentuk. Ia berjanji akan berusaha bersama sama anggota DPD RI lainnya untuk memperjuangkan Kapuas Raya. Ketika pembahasan Kapuas Raya, kami akan sepakat bahwa Kapuas Raya harus menjadi prioritas. Macam mana caranya, Kapuas Raya harus jadi, ucapnya. Ia pun memberikan apresiasi pada Drs Milton Crosby MSi, selaku koordinator pemekaran. Sekitar delapan tahun berjuang, tanpa mengenal lelah dan putus asa. Beliau tetap semangat. Semua yang dilakukannya demi kepent-

ingan masyarakat banyak, termasuk bagi negara ini. Perjuangan ini harus kita dukung, tegasnya. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Antonius Situmorang. Menurutnya, Kapuas Raya sudah menjadi kebutuhan bersama, baik masyarakat di timur maupun Kalbar secara umum. Karena itu, selaku komisi yang membidangi masalah pemekaran, dirinya akan memperjuangkan terbentuknya Kapuas Raya. Akan kita perjuangkan semampunya. Tidak ada pilihan lain, Kalbar ini harus dimekarkan, dan Kapuas Raya harus jadi, tegasnya. Koordinator Pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Drs Milton Crosby M.Si, menilai pembentukan Kapuas Raya sudah sangat tepat. Pemekaran perlu dilakukan untuk mempercepat pembangunan serta memperkokoh NKRI. Wilayah Kalbar sangat luas, kalau hanya satu provinsi, sulit untuk berkembang, ucapnya. Ia mengatakan, kedatangan Komite I DPD RI merupakan tindaklanjut dari proses pemekaran. Kapuas Raya masuk dalam usulan 65 DOB dan sudah mendapat Amanat Presiden (Ampres). Tanggal 6 Maret mendatang, Kapuas Raya akan dibahas bersama antara DPR RI, DPD RI dan pemerintah. Sarana dan prasarana pendukung sudah kita persiapkan. Harapan kita Kapuas Raya terwujud, kata Milton. (din)

Baliho Caleg Bakal Ditertibkan SINTANG. Satuan Polisi Pamong Praja Sintang bakal melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar zona bersih. Penertiban dilakukan dengan berkoordinasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sintang. Sudah kami rapatkan. Penertiban dilakukan 25 Februari mendatang, ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang, Si-

mon Patanduk MM, kemarin. Ia mengatakan penertiban secara menyeluruh ini disepakati dalam rapat antara Satpol PP dan KPU beberapa waktu lalu. Dalam penertiban ini, Simon m e ny e b u t a k a n m e n g e r a h kan seluruh personel pada zona yang telah dibentuk. Sehingga, dapat lebih terarah. Kami membentuk beberapa

zona tidak berdasarkan kecamatan atau kelurahan karena kami rasa tidak efektif. Karena itu kami membentuk zona yang kami rasa dapat dilakukan penertiban secara menyeluruh, kata Simon di sela-sela penyambutan Anggota Komite 1 DPD RI di Bandara Susilo, Kamis (20/2). Nantinya dalam penertiban ini, kata Simon, Satpol akan menin-

dak alat peraga kampanye, baik berupa spanduk maupun baliho, yang oleh Panwaslu disebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kampanye. Karenanya, saat ini Satpol PP tengah menunggu rekomendasi dari Panwaslu terkait algaka-algaka mana saja yang disebut melang-

gar peraturan. Rekomendasi ini ditunggu dalam satu sampai dua hari ini. Kalau rekomendasi kami terima dalam dua hari ini, kami akan bisa mulai menertibkan algaka. Jadi bukan hanya sehari, tapi mulai Senin akan kami lanjutkan selama sepekan, hingga Sintang bersih dari algaka yang melanggar aturan, pungkasnya. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menandatangani prasasti proyek PNPM---Arman Hairiadi

Kecamatan Putussibau Selatan Gelar Musrenbang PUTUSSIBAU-RK. Kecamatan Putussibau Selatan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Murenbang) di GOR Gunung Lawit, Kamis (20/2). Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala desa se-Putussibau Selatan dan beberapa perwakilan masyarakat ini dibuka Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH. Hadir pula beberapa Kepala SKPD Kapuas Hulu, Anggota DPRD Kapuas Hulu, forkominda Kecamatan Putussibau Selatan. Sejumlah aspirasi dipaparkan pada acara itu. Di antaranya agar pemerintah daerah tetap meneruskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan juga merealisasikan rencana pemekaran Kecamatan Putussibau Timur. Kami berharap SKPD dan DPRD mendukung program PNPM. Ini program yang sangat tepat sasarannya. Khususnya untuk para dewan tolong bantu realisasikan RPJMDes kami untuk lima tahun kedepan. Disinilah rencana pembangunan kami dari desa yang benar-benar dibutuhkan, ujar Watan Kadarusman SSos, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia ( APDESI) Kapuas Hulu. Watan meminta kepada Bupati untuk dapat mendukung upaya pemekaran Putussibau Timur. Karena ini juga menjadi impian besar masyarakat kawasan Hulu Kapuas. Kami sudah lakukan tahap awal berupa sosialisasi. Jadi kami harap Bupati dapat membantu realisasinya, ujar Watan. Sementara itu, terkait apa yang disampaikan Ketua APDESI Kapuas Hulu, Bupati menjelaskan sebenarnya PNPM merupakan program Pemerintah Pusat dan ada wacana berakhir pada tahun 2014 ini. Tapi beberapa daerah, termasuk Kapuas Hulu sudah menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar PNPM bisa tetap dilanjutkan. Karena manfaatnya sangat dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat. Kapuas Hulu dalam sharing dana PNPM ini memang salah satu yang terbesar di Kalbar. Selama ini juga dana pemda lebih banyak diarahkan ke PNPM. Karena dari PNPM pembangunannya lebih baik, dana yang dipergunakan lebih eﬁsien dari pada program yang dilakukan dari proses lelang, ulas Bupati. terang Bupati.(aRm)

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Febuari 2014

Dana BOS Meningkat, Siswa SMA/SMK Dijatah Rp 1 Juta per Tahun Tidak Dibolehkan untuk Membayar Honor Guru P UTUSSIBAU -RK. Kabupaten Kapuas Hulu kembali mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK. Tahun 2014 ini, kabupaten paling timur Kalbar ini dijatah hingga Rp 5 miliar lebih, jumlah ini meningkat signiﬁkan dari tahun sebelumnya. Kasi Kurikulum SMP/SMA/ SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu, Itoni SPd mengatakan, tahun ini, setiap siswa SMA/SMK diberikan dana BOS

sebesar Rp 1 juta per tahun. Sementara jumlah siswa SMA/ SMK di Kapuas Hulu sebanyak 5.690 orang. Bila dihitung BOS SMA/SMK yang diterima Kapuas Hulu kali ini mencapai Rp 5 miliar lebih, katanya kepada Rakyat Kalbar, Rabu (19/2). Sedangkan, ia mengatakan, dana BOS setingkat SMA yang diterima Kapuas Hulu tahun lalu sebesar Rp 2. 842.500.000. Artinya, kucuran dana BOS tahun anggaran 2014 ini meningkat cukup signiﬁkan.

Hanya saja, Itoni mengatakan, saat ini dana BOS tersebut belum bisa disalurkan kepada sekolah atau siswa. Karena pemerintah pusat belum mencairkannya, sebab ada proses yang harus dilakukan. Seperti adanya penandatangan berkas yang harus dilakukan terlebih dahulu antara penerima dana dan pemberi dana. Selain itu pencariannya juga akan diberikan per semester, jelasnya. Dana BOS yang akan diterima oleh siswa, lanjut Itoni diperuntukkan pembelian dan penggadaan buku, pembelian peralatan pendidik, pemeliharaan infrastruktur, pembelian alat tulis sekolah dan lain-lain. Kecuali untuk pembayaran guru honor tidak diper-

bolehkan menggunakan dana BOS ini, tegasnya. Plt Kepala Disdikpora Kapuas Hulu M. Jumran menambahkan, penggunaan dana BOS khusus tingkat SMA ini berbeda dengan penggunaan dana BOS SD/SMP. Jika penggunaan dana BOS SD/SMP bisa digunakan untuk pembayaran guru honor, sementara dana BOS SMA tidak diperbolehkan. Kita kurang tahu mengapa tidak diperbolehkan membayar guru honor dengan dana BOS ini. Jika begini, mau tidak mau untuk membayar honor guru SMA/SMK, sekolah tetap melakukan penarikan pada siswa, jelasnya. Meski demikian, Jumran mengingatkan kepada pihak sekolah

yang menerima dana BOS ini agar menggunakannya sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Karena untuk penggunaan dana BOS tingkat SMA ini akan diawasi langsung oleh pemerintah provinsi. Jika menurut juknis BOS menengah atas 2013, tugas kita hanya sekedar menyiapkan data, menentukan lokasi penerimaan sekolah, melakukan verifikasi, mensosialisasikan dana BOS, mengkoordinasikan, mengirimkan usulan. Sementara untuk pengawasan langsung dilakukan Pemprov, tutup Jumran. Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Juara 1 MTQ di Bengkayang, Bupati Janji Berikan Bonus Rp 50 Juta MTQ ke-5 Kecamatan Mentebah Dimulai PUTUSSIBAU-RK. Mencari bibit-bibit di bidang olahraga dan kesenian lebih mudah ketimbang di cabang Mushabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Untuk itulah, Pemkab Kapuas Hulu selalu mendukung kegiatan MTQ tersebut. Demikian disampaikan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH saat membuka secara resmi MTQ ke-5 tingkat Kecamatan Mentebah 2014 di Desa Nanga Mentebah, Rabu (19/2) malam. Kapuas Hulu tidak banyak meraih pretasi di MTQ, baik di tingkat provinsi dan nasional. Walaupun dulu ada, tapi saat ini tidak lagi. Dan ini menjadi tugas kita semua, ujar orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini. Bupati meyakini untuk mencari atlet di bidang olahraga bisa dikatakan gampang, baik sebagai pemain inti maupun cadangan. Tapi tidak untuk cabang MTQ. Makanya dari beberapa tahun lalu, dan nanti ketika MTQ tingkat Provinsi di Bengkayang, Pemda Kapuas Hulu memberikan bonus Rp 50 juta kepada qori dan qoriah yang juara 1. Bonus ini untuk memotivasi peserta dan memotivasi anakanak kita agar ke depannya lebih baik,

Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana memukul Bedug tanda dibukanya secara resmi MTQ ke-5 Kecamatan Mentebah---Arman Hairiadi ucap Nasir. Untuk itu, ia berharap banyaknya anakanak Kapuas Hulu yang gemar membaca Al-Quran mampu menorah prestasi di cabang MTQ. Guna mewujudkan ini tentu memerlukan kerjasama pihak. Ini harus

didukung semua pihak karena menjadi tanggungjawab kita semua, pesan Bupati. Ketua LPTQ Kapuas Hulu, Drs H Hasan M MSi mengatakan agar penyelenggaraan MTQ ke depannya lebih baik lagi,

merupakan tantangan bagi LPTQ dan mesti mendapatkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Tanpa dukungan, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengembangkan cabang MTQ ini, ujarnya. Dijelaskan Hasan, tidak lama lagi Kapuas Hulu akan mengikuti MTQ Provinsi di Bengkayang. Di Kecamatan Mentebah sendiri sudah ada tiga peserta yang akan dibawa ke Bengkayang. Kami sudah dua kali menggelar TC untuk MTQ provinsi ini, untuk TC ketiganya akan kita laksanakan menjelang MTQ di Bengkayang, ungkap Hasan. MTQ ini diikuti delapan desa di Kecamatan Mentebah. Pesertanya berjumlah 92 orang. Mereka akan berlaga di lima cabang yang diperlombakaan. Hadir pada pembukaan MTQ ini, Ketua TP PKK Kapuas Hulu, Ny. Erlinawati SH, Ketua LPTQ Kapuas Hulu Drs H Hasan M MSi, Kepala Kantor Kemenag Kapuas Hulu Drs H Darohman SAg MSi dan beberapa Kepala SKPD. Pembukaan MTQ ini ditandai dengan pemukulan bedug oleh Bupati. Pada kesempatan ini pula Pemkab Kapuas Hulu memberikan bantuan sebesar Rp 35 juta yang diserahkan Bupati kepada panitia MTQ. (aRm)

BUMI DARANANTE

Pengecer Dituding “Mainkan” Harga Gas 3 Kg Pemerintah Segera Tetapkan HET SANGGAU. Pemkab Sanggau sejauh ini menilai penyebab harga elpiji 3 Kg bersubsidi yang melambung di pasaran dikarenakan dua faktor. Pertama antara rasio kebutuhan dan kuota yang disediakan oleh SPBE tidak seimbang. Kalau kita cek di SPBE kebutuhan mencapai 103 ribu tabung perbulan. Itu kurang. Kuota yang diberikan 100 ribu tabung saja. Maka itu kita akan coba usulkan tambahan kuota ke Pertamina. Logikanya, jika 1 hari kebutuhannya 10 ribu tabung perhari, namun hanya bisa diberikan 4500 tabung, maka berlaku lah hukum ekonomi, kata Asisten II Bidang

Ekonomi Pemkab Sanggau, Hj Jamilah kepada wartawan usai pertemuan dengan para agen elpiji di aulan Kantor Bupati, Kamis (20/2). Kedua, adanya permainan harga ditingkat oknum-oknum pengecer, yang menetapkan harga sesuka hati. Analisa di tingkat pengecer. Makanya timbul ada yang ilegal-ilegal itu. Seperti tadi dikatakan di luar tutupnya warna biru, illegal, jelasnya. Jika bercermin dari SK Gubernur Kalbar tersebut, beberapa wilayah di Sanggau yang seharusnya memiliki harga jual R14.500 karena berada dalam radius kurang atau 60 kilome-

ter di antaranya : Kecamatan Kapuas, Parindu, Mukok, Bonti, Tayan Hulu. Ditegaskan Jamilah, ketetapan SK Gubernur Kalbar terkait harga eceran tertinggi (HET) tersebut berlaku mulai tanggal 13 Januari 2014. Artinya, ketentuan HET di dalam radius atau pada radius 60 kilometer seharusnya pula tidak ada masalah. Namun masalahnya ketika distribusi tabung berada di luar atau diatas radius 60 kilometer tersebut. Di atas radius 60 kilometer itu ditentukan SK Bupati. Makanya kita diskusikan berapa pasnya. Kalau menurut Hiswana diusulkan Rp30 perkilometer pertabungnya. Jadi kalau 10 kilometer artinya kenaikan harganya Rp300. Tapi dari pangkalan tidak mampu karena alasan jalan rusak, lewat sungai dan lainnya, jadi mereka minta Rp50 tapi, tapi

kata para Camat tadi berat juga kalau segitu. Makanya hasil diskusi ini akan kita usulkan ke Pak Bupati untuk harganya berkisar antara Rp40-50 perkilo pertabung, katanya. Disinggung soal kapan Pemkab akan mengeluarkan kebijakan guna menertibkan HET diluar radius 60 KM dan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan selanjutnya. Kita berupaya secepatnya. Kita juga akan surati Pertamina. Untuk pengawasan, kita akan bentuk tim, salah satu fungsinya menertibkan pengecer liar. Dari ESDM-camat, rencananya akan memberlakukan SITU-SIUP kepada pengecer, artinya pengecer akan dibatasi lah. Untuk sanksinya masih dibuatkan aturannya, sesuai SK bupati, jelasnya. Senada dengan analisa Pemkab Sanggau, Manager

PT Erlima Kalbar di Sanggau, Maisya menilai, pembengkakan harga jual terjadi di tingkat pengecer. Pengecer yang mempermainkan harga, kalau agen sudah sesuai, katanya. Dia menjelaskan, kuota yang diterima oleh PT Erlima yang juga merupakan salah satu agen terbesar di Sanggau hanya sebanyak 50 ribu tabung perbulan dari Pertamina. Dalam radius 60 kilometer kita jual ke pangkalan Rp13 ribu kalau di luar radius agen jual Rp15 ribu. Kita sendiri yang langsung antar ke pangakalan. Memang di SK Gubernur Rp12.700, tapi karena ditambah biaya angkut, dibagi dua, jadi harganya Rp13 ribu. Untuk yang di luar radius karena kita jual Rp15 ribu, kita sarankan agen jual Rp17 ribu. Jadi kalau ada yang

bilang agen jual lagsung itu tidak ada. Boleh dicek langsung, katanya. Maisya juga membantah isu telah memonopoli agen dan pangkalan. Kendati dia membenarkan memang ada beberapa orang dari keluarga karyawannya sendiri yang menjadi pemilik pangkalan. Kita profesional saja, semua yang bekerja adalah kayawan. Seandainya ada keluarga, kita sesuaikan dengan aturan. Pertama, kita harus lihat adminstrasi harus lengkap dan kita lihat juga kemampuannya. Kalau melihat kemampuan pangkalan tidak seimbang, (misalnya) kalau kemampuannya seratus tabung, kan tidak mungkin saya kasih lima ribu, pungkasnya. Pada pertemuan kemarin itu, Bupati Sanggau Poulus Hadi juga mengatakan tetap mengawasi harga dan distri-

busi elpiji 3Kg bersubsidi. Mengapa pemerintah harus terlibat? Karena sebagian duitnya dari pemerintah. Uang rakyat yang dititip kepada pemerintah. Saya mau ini selesai, tegas Bupati. Bupati juga mempertanyakan, HET Elpiji 3 Kg berada di bawah radius 60 kilometer yang sebelumnya melalui SK Gubernur Kalbar disebutkan Rp14.500 bisa tidak sesuai dengan di lapangan atau lebih tinggi ke konsumen. Di sini ada dua agen dan 56 pangkalan. Harus dikontrol, jangan ikut selera pasar (harga sesuai kebutuhan). Ikuti aturan. Wilayah yang belum ditentukan HET-nya ditentukan sesuai wilayahnya. Makanya itu hari ini kita perlu diskusi. Wilayah yang lebih dari 60 kilometer, ditambah Rp30 rupiah perkilometernya, katanya. (KiA)

Diserang Tumor, Kuli Bangunan Butuh Uluran Tangan SANGGAU. Di tengah kemiskinan yang menghimpitnya, Suhairi Suparlan, 35, warga Desa Belangin 3 Kecamatan Kapuas harus rela menerima nasibnya menderita tumor di leher sebelah kanan. Penyakit itu dirasakannya sekitar dua Minggu lalu setelah akhirnya ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sanggau. Kata dokter, kalau melihat gejalannya sih tumor. Tapi kami belum mendapat hasilnya secara resmi dari dokter, terang Nira Mutiara, 32, istri Suhairi Suparlan ketika di temui di RSUD Sangggau didampingi ibu dan keluarga lainnya, Kamis (20/2). Kepada wartawan, Nira menceritakan, sejak suaminya sakit, dirinya tidak bisa memenuhi nafkah untuk kebutuhan keluarga. Sebab selama ini yang mencari uang adalah suaminya yang kini terbaring lemas di RSUD. Nira mengaku tidak tahu bagaimana nasib anaknya kelak pasca suaminya

menderita sakit. Suami saya hanya kuli bangunan. Pendapatan kadang tidak menentu. Sementara kondisi keluarga saya, ya begini lah seperti yang abang lihat. Anak saya semuanya perempuan, yang tua hanya tamat SD karena tidak ada biaya, sedangkan yang tengah baru SMP dan yang bungsu SD, ujarnya. Nira mengaku, saat ini dirinya telah kehabisan biaya untuk biaya makan minum selama dirinya merawat suaminya di RSUD. Saya sudah empat hari di disini (RSUD, red). Uang makan sudah habis. Ini saja ada keluarga kami yang dua hari baru makan hari ini. Untungnya suami saya pakai BPJS, jadi agak ringan, pungkasnya.Sementara itu, Ayang Sumarya, 70, ibu kandung pasien mengaku prihatin atas kondisi anaknya itu. Selama ini, anaknya itu adalah tulang punggung keluarga. Ia juga tidak menyangka kalau anaknya itu bisa terserang tumor. Selama empat

hari menjalani perawatan, Ayang mengaku sempat putus asa dan sempat hendak membawa pulang anaknya karena tidak memiliki harapan lagi, termasuk biaya. Kami keluarga sudah pasrah, sebab anak saya inipun sudah tidak bisa makan lagi, kemarin sempat makan pakai selang, hari ini sudah dicabut, saya berdoa mudah-mudahan anak saya ini masih diberikan kesembuhan oleh Tuhan, ungkap Ayang sambil berlinang air mata. Baik Ayang maupun Nira berharap ada bantuan dan uluran tangan dari Pemerintah Daerah maupun dermawan untuk sekedar meringankan beban anaknya selama menjalani perawatan di RSUD. Saya berharap ada yang mau bantu, sebab kami sudah putus asa, kalau uang kami sudah tidak punya lagi, kalaupun nanti dirujuk ke Pontianak, tentunya harus ada uang untuk kami menjaga anak kami ini selama menjalani perawatan, tuturnya. (KiA)

Suhairi Suparlan Ketika Menjalani Perawatan Di Dampingi Ibunya Ayang Sumarya dan Istrinya Nira Mutiara Serta Kerabat Dekatnya di RSUD Sanggau. Fot

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Februari 2014 INJEH KARAJA

Adrianus Asia Sidot. ANTONIUS

Masyarakat Harus Ikuti Perkembangan Zaman PALOAN-RK. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot kembali meminta masyarakat agar bisa merubah pola pikir seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikan Bupati saat melantik tiga Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sengah Temila, belum lama ini. Kalau masyarakat tidak bisa merubah pola pikir seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat tentu hanya jadi penonton saja, tegas Adrianus mengingatkan. Pe r u b a h a n p o l a p i k i r masyarakat, kata Bupati harus disesuaikan dengan tuntutan dunia internasional. Sebab, Indonesia masih memerlukan negara lain dalam hubungan ekonomi, keamanan, kebudayaan dan lain sebagainya. Indonesia bisa maju kalau membuka diri terhadap pergaulan internasional. Kalau tertutup, Indonesia akan tertinggal dan ditinggalkan. Bahkan, bisa dihapus dari peta dunia, katanya. Ia menambahkan, dunia

internasional juga menuntut Indonesia agar menjadi Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian tuntutan tersebut harus dipenuhi. Hal inipun bukan hanya tuntutan dunia internasional, tapi juga tuntutan dari 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Makanya Pemerintahpun harus menyesuaikan diri, tegas Bupati. Selain masyarakat, Adrianus juga meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ANS) dan para pejabat di lingkungan Pemkab Landak untuk bisa merubah pola pikirnya. Jadi, kata kuncinya adalah perubahan pola pikir, ujar Bupati. Menurut Adrianus, perubahan pola pikir inipun sangat penting. Sebab, kalau pola pikir tidak berubah, maka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kita ikuti hanya kulitnya saja, tapi dagingnya tidak kita temukan kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tutupnya. (ius)

LANDAK EDO’

KPU Landak Mulai Distribusikan Logistik Pileg 9 April Awal Maret “

NGABANG-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak saat ini tengah mempersiapkan pendistribusian logistik Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014. Sementara untuk surat suara, formulir dan kertas segel masih dalam proses pengiriman oleh KPU Provinsi Kalbar. Saat ini KPU Landak hanya tinggal menunggu kedatangan surat suara, formulir dan kertas segel. Informasi yang kita dapatkan, kapal yang membawa logistik pemilu tersebut sudah merapat ke Pelabuhan Dwikora Pontianak, kata Lomon, S.Sos, Ketua KPU Kabupaten Landak Rabu (19/2). Begitu juga dengan tempat penyortiran logistik pemilu, kata Lomon sudah disiapkan. Kita sudah siapkan tempat sortir dan pelipatan

Saat ini KPU Landak hanya tinggal menunggu kedatangan surat suara, formulir dan kertas segel. Informasi yang kita dapatkan, kapal yang membawa logistik pemilu tersebut sudah merapat ke Pelabuhan Dwikora Pontianak,

”

LOMON kertas suara, kita sediakan di gudang belakang kantor KPU Landak, jelasnya. Menurut Lomon, logistik Pemilu seperti kotak dan bilik suara, perlengkapan pencoblos seperti paku, bantalan dan tinta, sampul formulir serta ATK sudah tersedia. Untuk pendistribusiannya, KPU Landak akan melakukan pengiriman ke PPK pada awal maret 2014 , dan selan-

jutkan ke PPS dan TPS. Ia menambahkan, untuk wilayah pedalaman akan diprioritaskan. Seperti di daerah pemilihan 5 yakni Kecamatan Air Besar dan Kuala Behe, daerah pemilihan 4 yakni Kecamatan Meranti, dan daerah pemilihan 2 yakni Kecamatan Sebangki. Saat pendistribusian logistik nanti akan dikawal aparat keamanan, kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, jelas Lomon. Terkait daftar pemilih. Lomon menegaskan, pihaknya tetap akan terus menguptdatekan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Per 18 Januari 2014 DPT Landak berjumlah 255.014 pemilih terdiri dari 133.678 laki-laki dan 121.336 perempuan. Untuk NIK dan NKK sudah terisi semua, tidak ada lagi yang invalid. Semua ini berkat kerjasama yang baik dengan Pemkab Landak melalui Dinas Dukcapil, tutup Lomon. LAPORAN: ANTONIUS EDITOR: JULIANUS RATNO

Tahun Ini, Gereja yang Belum Kantongi IMB dan Sertiﬁkat Tanah Kembali Didata NGABANG-RK. Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Landak akan melanjutkan program kerja yang telah disusun pada tahun lalu. Program kerja itu masih terfokus kepada pembinaan umat, terutama gereja, para pendeta, para guru agama dan perizinan-perizinan yang diperlukan terkait legalitas dari lembaga-lembaga Agama Kristen di Landak. Tahun 2014 ini ada beberapa agenda penting yang akan diselesaikan. Kami masih melanjutkan mendata bangunan gereja yang belum memiliki IMB dan belum mempunyai sertiﬁkat tanah, kata Hariyanto Uar, Kasi Bimas Kristen Kantor Kemenag Landak ditemui di

kantornya, Kamis (20/2). Dikatakannya, dari 876 Gereja Kristen dari 46 Sinode di Landak, hampir 25 persen gereja sudah mengantongi sertiﬁkat. Selebihnya masih menggunakan SKT. Bimas Kristen juga masih terus mendata para Pendeta dan pemimpin umat di Landak yang belum dibuatkan kartu tanda pengenal. Sejauh ini dari 1.121 Pendeta muda, Pendeta pembantu dan penginjil serta guru-guru Injil yang ada di Landak, kami sudah melakukan registrasi hampir 100 orang untuk mendapatkan kartu tanda pengenal. Semuanya memang masih dalam proses, terang Hariyanto. Ia juga meminta agar pengawas membentuk KKGMGMP

di 13 kecamatan se-Kabupaten Landak dengan sistem rayon. Untuk tahun inipun kami tetap melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan Agama Kristen dan guru-guru Agama Kristen. Kami juga akan membentuk Persatuan Guru Agama Kristen (Pergakri) Landak guna memayungi kegiatan para guru Agama Kristen, kata Hariyanto. Ia menambahkan, untuk 2014 ini, guru Agama Kristen yang lulus sertiﬁkasi sebanyak 221 orang. Oleh karena itu kami memandang perlu untuk menunjuk pengawas guna melakukan pembinaan dengan menetapkan 4 zona, tutup Hariyanto. (ius)

Hariyanto Uar. ANTONIUS

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Bupati Ajak GOW Kuatkan Kapasitas Perempuan SEKADAU-RK. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sekadau menggelar puncak perayaan hari ibu ke-85, di Gedung Ketaketik Sekadua, Kamis (20/2) kemarin. Hadir dalam acara itu Bupati Sekadau Simon Petrus, ketua dewan penasehat GOW Ny. Scolastika Simon Petrus, Wakapolres Sekadau Kompol Yohanes Andis, sejumlah kepala Dinas dan Badan, perwakilan USAID, serta organisasi-organisai wanita yang bernaung dibawah GOW. Para peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 desember lalu, GOW telah mengisi dengan serangkaian kegiatan sosial. Ketua GOW Kabupaten Sekadau, Ny. Kristina Rupinus memaparkan, adapun kegiatan yang telah dilakukan GOW dalam rangka memperingati hari ibu diantaranya memberikan penyuluhan persalinan aman, inisiasi menyusui dini (IMD), senam massal, serta sosialisasi tentang keluarga berencana di tujuh Kecamatan. Tema nasional hari ibu ke-85 yang berbunyi peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif dan pembangnan yang inklusif kemudian dijabarkan oleh GOW dengan sub tema meningkatkan kebersamaan dan kepedulian untuk mewujudkan keluarga sehat berkualitas. Berkaitan dengan tema hari ibu nasional, partisipasi kaum perempuan dalam proses demokrasi (pemilu 2014) dituntut untuk lebih aktif. Mengingat sebentar lagi pemilu, salah satu peran perempuan adalah turut mensukseskan pesta demokrasi itu, kata Kristina merujuk tema hari ibu. Di Kabupaten Sekadau, kata Kristina, peran perempuan dalam pembangunan sudah terbukti. Hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal itu dijamin oleh UUD 1945. Karenanya, untuk lebih meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, kuncinya adalah dengan member kesempatan seluasluasnya. Sudah terbukti kaum perempuan turut andil dalam proses pembangunan di berbagai bidang. Tinggal bagaimana

memanfaatkan kesempatan yang ada, paparnya. Ketua dewan penasehat GOW, Scolastika Simon Petrus meminta para ibu rumah tangga untuk tidak hanya berdiam diri dan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Di daerah kita ini masih banyak masalah sosial yang membutuhkan perhatian. Misalnya maslaah HIV/AIDS, narkoba dan sebagainya. Ibu-ibu juga diharapkan kepekaannya untuk menekan tingginya angka masalah sosial. Nanti, sepulang dari kegiatan ini, tolong sampaikan informasi dan ilmu yang didapat kepada masyarakat di daerah masing-masing, pesan Tika. Ditempat yang sama, Bupati Sekadau Simon Petrus turut mengamini jika tingkat partisipasi kaum perempuan di Sekadau sudah cukup besar dalam proses pembangunan. Hal itu terlihat dari banyaknya kaum hawa yang bekerja pada posisi-posisi strategis seperti PNS, pegawai swasta, hingga kalangan eksekutif. Kita patut mengapresiasi karena saat ini sudah banyak kaum perempuan yang ikut berperan menggerakkan roda pembangunan dengan duduk di berbagai posisi strategis. Namun, upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan memang perlu terus dipacu, ujar Bupati. Salah satu faktor yang memperlambat laju partisipasi perempuan, kata Bupati, yakni faktor budaya. Tidak dapat dipungkiri, anggapan bahwa para ibu-ibu harus patuh pada kodratnya untuk mengurusi dapur masih ada. Anggapan itu yang mesti perlahan-lahan diluruskan. Laki-laki dan perempuan sama derajatnya dan punya hak yang sama pula. Jadi, para bapak-bapak mesti member ruang untuk ibu-ibu yang ingin terlibat dalam proses pembangunan dalam aspek apapun selama itu tidak mengganggu urusan rumah tangga. Jangan hanya bisa marah-marah saja bapak-bapaknya, demikian Bupati. (bdu)

Tapal Batas Tiga Desa di Sekadau Hilir Ditetapkan S EKADAU -RK. Tidak mau rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Permata Hijau Sarana di Desa Seraras, Kecamatan Sekadau Hilir menimbulkan masalah di kemudian hari. Pihak kecamatan menetapkan tapal batas di tiga desa yakni Desa Merapi, Seraras dan Gonis Tekam, Selasa (18/2) lalu. Selain Camat, rapat penetapan tapal batas itu juga dihadiri unsur Forum Komunikasi Pempinan Daerah (Forkompimda) Sekadau Hilir. Diantaranya, Kapolsek Sekadau Hilir, Ipda Slamet Mujiman, Danramil Sekadau Hilir, Letda Inf Agus Mulyanah. Hadir juga Kepala Desa Merapi, Saleh SY S Pdi, Kepala Desa Merapi, Suprianto Nalo, dan Plt Kepala Desa Gonis Tekam, Sukirwan, Ketua BPD ketiga desa, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Dalam rapat ini kita sudah memutuskan tiga patok batas Desa Seraras dengan Desa Merapi, dan Desa Seraras dengan Desa Gonis Tekam, kata Hermanto S Sos M Si, Camat Sekadau Hilir dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/2). Penetapan tapal batas ini, kata Her-

Camat Sekadau Hilir, Hermanto S Sos M Si saat mengkoordinasikan hasil rapat tapal batas desa dengan perwakilan perusahaan yang hendak membangun pabrik sawit di Seraras. ABDU SYUKRI manto, dilakukan mengingat hingga menjelang rapat dilakukan belum ada penetapa tapal batas terhadap tiga desa bertetangga tersebut. Sementara dalam waktu dekat ada rencana pembangunan pabrik pengolahan

kelapa sawit PT. Permata Hijau Sarana, anak perusahaan PT. MPE di Desa Seraras. Agar ini tidak menjadi ganjalan pihak perusahaan dalam berinvestasi membangun pabrik di sana (Desa Se-

raras), makanya kita putuskan untuk menetapkan tapal batasnya terlebih dahulu, terang Hermanto. Dengan adanya penetapan tapal batas ini, ia berharap tidak ada lagi polemik tapal batas di ketiga desa tersebut. Kita juga berharap pihak perusahaan yang akan berinvestasi di sana untuk memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan itu beroperasi, imbuh Hermanto. Humas PT MPE Wilayah Barat, Muhardiansyah juga berharap penetapan tapal batas itu dapat mempermudah mereka dalam membangun pabrik pengolahan kepala sawit di Seraras. Rencanya 2014 ini pembangunan pabrik akan kita mulai, kata pria yang akrab disapa Buyung itu. Berdasarkan estimasi awal, pabrik yang dibangun rencananya berkapasitas olah 45 ton per jam. Untuk tenaga kerja di pabrik, kita akan memperhatikan SDM di sekitar tempat beridirnya pabrik, janji Buyung. LAPORAN: ABDU SYUKRI EDITOR: JULIANUS RATNO

Lincah, Aspiratif, dan Intelek

Martinus Sudarno Sosok Wakil Rakyat Ideal SEKADAU-RK. Martinus Sudarno punya modal lebih yang diyakini mampu mengantarnya kembali duduk di DPRD Provinsi Kalbar periode 2014-2019. Sosoknya yang ramah, mudah bergaul, dan tidak pilih-pilih latar belakang seseorang membuatnya dikenal berbagai kalangan masyarakat, mulai orangtua hingga para pemuda. Namun, pandai bergaul dan lincah bertutur kata saja tentu tidak cukup untuk bekal sebagai seorang wakil rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi ribuan masyarakat yang diwakilinya. Seorang anggota parlemen haruslah punya kekayaan intelektual. Hal itu sangat dibutuhkan dalam fungsi legislasi yang akan mencetuskan aturan-aturan daerah sesuai kebutuhan. Jika pandai ngomong, namun otak kosong, sama saja bohong. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya, Sudarno paham betul bagaimana selayaknya pemerintah daerah melaksanakan tugas pembangunan dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, ia tak sungkan mengkritisi. Baru-baru ini, masyarakat Desa

Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir mengeluhkan lambannya pemasangan jaringan listrik di daerah mereka. Padahal, warga sudah membayar sejumlah uang yang diminta sebagai persyaratan pemasangan listrik. Masyarakat Engkersik dalam waktu dekat akan mendatangi PLN Wilayah Kalbar untuk menanyakan kejelasan nasib pemasangan listrik di daerah mereka. Saya pun sudah diberitahu waktu reses di Engkersik kemarin. Tidak apaapa, datangi saja PLN Kalbar. Saya berharap pihak PLN Kalbar bisa memberi penjelasan yang masuk akal dan bisa merealisasikan pemasangan di Desa Engkersik, kata Martinus Sudarno, belum lama ini. Dimata konstituen setianya, anggota DPRD Kalbar periode 2009-2014 itu dikenal aspiratif. Terbukti dengan kesigapannya mengunjungi daerah-daerah di Dapilnya dalam berbagai kesempatan semisal reses. Darno, demikian ia akrab disapa merupakan salah satu dari sekian anggota DPRD Kalbar yang tidak pernah absen dalam kegiatan reses. Ia bahkan rela menempuh jalan rusak menembus hutan belantara

Martinus Sudarno. ABDU SYUKRI hanya untuk menemui konstituen dan menampung kebutuhan masyarakat serta mengupayakannya agar dapat diakomodir dalam pembangunan. Kami senang sekali ada anggota dewan Propinsi yang datang ke kampung kami meskipun jalan kesini rusak. Ini pertama kalinya kampung kami didatangi anggota DPRD, bahkan anggota DPRD Kabupaten saja tidak pernah kesini, ujar Kepala Desa Mondi, Kecamatan Sekadau Hulu, Lukas Hito saat reses Martinus Sudarno di Mondi, beberapa waktu lalu. Sedapat mungkin, usulan-usulan

masyarakat yang disampaikan saat reses akan ditampung dan kembali dikumandangkan saat pembahasan anggaran. Jika tidak dapat diakomodir APBD Provinsi, Darno akan mengusahakan agar dapat disubsidikan pada APBD Kabupaten. Dalam pembangunan, ada kewenangan Propinsi, ada kewenangan Kabupaten. Misalnya, jalan poros Sekadau-Nanga Mahap itu hak Provinsi, jadi bisa dianggarkan di APBD Provinsi. Kalau jalan desa, itu wilayahnya Kabupaten. Kami di DPRD Provinsi bisa mengupayakan agar dapat subsidi ke APBD Kabupaten supaya bisa dibangun, terang Martinus Sudarno dalam kesempatan reses di Desa Sekonau, Kecamatan Sekadau Hulu, beberapa waktu lalu. Muda, energik, intelek, dan aspiratif dianggap modal yang cukup bagi Darno untuk kembali mendapat satu tempat di kursi DPRD Kalbar. Caleg DPRD provinsi Kalbar dari PDI Perjuangan Dapil Sanggau-Sekadau yang dibekali nomor urut 2 itu diyakini tidak akan kesulitan meraup suara di dua wilayah Kabupaten itu. (bdu/PK)

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS TUMPAHAN SALOK

Kabid Sosial Dinsosnakertrans Sambas H Satono saat mengunjungi peternakan milik KUBE Sumber Rezeki, Kecamatan Tebas.M Ridho

KUBE Dorong Ekonomi Masyarakat SAMBAS. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sangat membantu masyarakat. Sebab, program yang ditawarkan sesuai dengan keinginan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah. Contohnya ternak ayam, ungkap Mutadi, salah satu peternak ayam. Ketua KUBE Sumber Rezeki di Kecamatan Tebas ini mengakui program KUBE berdampak besar bagi ekonomi masyarakat, dan mencukupi kebutuhan konsumen. Ayam merupakan kebutuhan masyarakat terutama menjelang hari raya, karena setiap hari besar kebutuhan ayam didatangkan dari luar Kabupaten Sambas. Makanya kelompok kami memilih ternak ayam, kata Mutadi kepada Rakyat Kalbar, belum lama ini di Sambas. Mutadi menjelaskan, ternak ayam bantuan Kemensos bagi KUBE Sumber Rezeki yang dikelolanya telah dimulai sejak tahun 2013. Hingga kini mereka sudah dua kali melakukan pembibitan, dan sudah sembilan kali panen di penangkaran yang berada di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas. Tidak lama lagi akan dilakukan pembibitan ayam yang ketiga, tentunya ini untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, ujarnya. Mewakili KUBE Sumber Rezeki, ia berterimakasih dengan masuknya Program Pemberdayaan Sosial dari Kemonsos melalui Pemkab Sambas, karena program ini mampu meningkatkan perekonomian kerakyatan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Semoga saja program KUBE dapat terus berlanjut, karena program ini sangat bermanfaat, harapnya. Di tempat yang sama, Kabid Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Sambas, H Satono SSosI MH menjelaskan, dalam melaksanakan program KUBE, pihaknya mengutamakan pemberdayaan masyarakat sesuai arahan Kemensos. Pemkab Sambas berharap bantuan KUBE ini bisa dimanfaatkan dengan baik, termasuk KUBE lainnya yang juga mendapatkan bantuan dari Kemensos RI. Sehingga pemberdayaan masyarakat bisa sesuai harapan bersama, pungkasnya. (edo)

RAKYAT KALBAR Jumat, 21 Febuari 2014

Parit Pasar Sambas Penuh Sampah S AMBAS . Parit di Pasar Sambas sangat memprihatinkan. Selain kumuh, tumpukan sampah di genangan air menimbulkan bau tidak sedap saat air pasang, tepatnya di Jalan Tionghoa. Padahal, pasar tersebut berada di ibukota Kabupaten Sambas. Burhan, 45, salah satu pedagang di Pasar Sambas mengakui sampah yang menumpuk di parit berasal dari sampah para pedagang dan ruko di sekitar pasar. Seharusnya disediakan tempat sampah, sehingga mereka tidak membuang sampah sembarangan, kata Burhan kepada wartawan, Kamis (20/2).Diakuinya, tumpukan sampah merugikan dan berdampak buruk pada kebersihan pasar. Kesadaran warga membuang sampah masih sangat kurang. Hal ini tentu merugikan pedagang lainnya. Akibat bau sampah, konsumen berkurang, ujarnya. Instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas, khususnya Dinas PU Cipta Karya diminta segera mengambil sikap, karena tumpukan sampah mengganggu kesehatan lingkungan. Petugas kebersihan seharusnya membersihkan sampah yang ada di sekitar Pasar Sambas, khususnya di parit, jelasnya. Menurutnya, harus ada gerakan

dari instansi terkait agar masyarakat tergerak untuk bersama-sama membersihkan tumpukan sampah di parit sekitar Pasar Sambas, dan menyiapkan tempat sampah di setiap sudut pasar. Sehingga masyarakat dan pedagang tidak membuang sampah sembarangan. Harus ada gerakan penyadaran agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan, ujarnya.Akibat banyaknya tumpukan sampah di parit, menyebabkan drainase tersumbat dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah di Pasar Sambas tampak berserakan, sampahsampah sisa dari pedagang itu dibiarkan begitu saja berserakan hingga ke dalam parit. Jadi harus cepat dibenahi, ungkapnya. Sebagai pedagang yang berjualan di Pasar Sambas, ia berharap instansi berwenang di lingkungan Pemkab Sambas segera menyikapi banyaknya sampah di sekitar pasar. Tidak hanya di Pasar Sambas, tetapi pasar-pasar lain. Sehingga pasarpasar yang ada di Kabupaten Sambas menjadi bersih. Untuk mewujudkannya, diharapkan ada gebrakan dari Pemkab Sambas untuk membersihkan sampah di Pasar Sambas, harapnya. (edo)

SAMBAS. Warga Kabupaten Sambas mengeluhkan siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat hilang dari sinyal parabola. Padahal, selama ini siaran yang dipancarkan pada Frekuensi 3816 Mhz dengan Simbol Rate 3000 itu mampu menyampaikan informasi dae-

rah sampai ke pelosok desa. TVRI merupakan siaran andalan bangsa Indonesia, itu sejak dahulu sebelum ada siaran televisi lain. Sangat disayangkan kalau TVRI Kalbar tidak bisa disaksikan melalui parabola, khususnya di Kabupaten Sambas yang merupakan kawasan perbatasan antara negara, kata Suardi Matsum, salah satu warga Sambas kepada wartawan, Rabu (19/2). Bagi Suardi, TVRI Kalbar merupakan tayangan kebanggaan warga perbatasan, karena berita yang disampaikan TVRI Kalbar

banyak memberikan informasi bermanfaat tentang pembangunan Kalbar. Seharusnya TVRI Kalbar yang merupakan kebanggaan masyarakat Kalbar bisa menyebar keluar Kalbar, namun faktanya justru terbalik, di wilayah Kalbar saja tidak bisa menyaksikan TVRI Kalbar, keluhnya. Meski ia sangat bersyukur dapat mengetahui informasi dari media cetak tentang pembangunan di Kabupaten Sambas. Namun, sangat disayangkan informasi langsung dari media elektronik, khususnya TVRI Kalbar justru

warga yang tidak mau disebutkan namanya juga menyakini korban nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri itu akibat perkelahian dengan kekasihnya. Sebab sebelum kejadian korban sempat bertengkar dengan kekasihnya. Tadi saya mendengar teriakan. Ternyata ada orang yang gantung diri, katanya. Peristiwa ini awal diketahui, ketika Oky Pratama (19) rekan korban sepulang kerja hendak mengunjungi korban di baraknya. Namun dia justru melihat pemandangan yang tak lazim. Rupanya Arianor tergantung dengan seutas tali sepatu, Oky kemudian kaget dan memanggil tetangga sekitar untuk membantu korban menurunkannya, Ketika itu menurut Oky, korban masih ada denyut nadinya. Namun setelah kita turunkan korban langsung meninggal, ucap Oky dengan sedih. Setelah dilakukannya identifikasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari Reskrim Polres Palangka Raya kemudian dibantu dari tim rescue mengevakuasi korban ke rumah

JPNN), Kamis (30/1). Perbuatan nekat RH yang menembak dadanya sendiri dilakukan saat bertengkar dengan kekasihnya. Menimbulkan pertanyaan, apakah RH layak dipersenjatai. Apakah dengan adanya peristiwa ini akan dilakukan tes psikologis dan kejiwaan terhadap polisi, terutama yang memegang senjata api. Menjawab hal ini, Kapolda menyatakan itu adalah keharusan. Untuk tes psikologis, itu memang syarat, baik itu untuk pemegang senjata maupun kenaikan pangkat, jawabnya. Kabid Propam Polda Riau AKBP Budi Santoso kepada

tidak bisa disaksikan melalui parabola. Jika informasi luar lebih banyak masuk daripada informasi daerah, ini sangat disayangkan, dan harus disikapi pemerintah, ungkapnya. Menurut dia, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, dimana TVRI juga memiliki visi misi memberikan pelayanan informasi yang mencerahkan dan mencerdaskan, serta mendukung program pemerintah daerah yang dikemas melalui tayangan menarik. Tentunya keberadaan

TVRI Kalbar sangat diperlukan keberadaannya di tengahtengah masyarakat, ucapnya. Pemerintah Provinsi Kalbar seharusnya menjaga keberlangsungan siaran TVRI Kalbar, mengingat secara nasional, TVRI merupakan kebanggaan bangsa Indonesia yang dapat menjalin persatuan dan kesatuan. Semoga tayangan TVRI Kalbar dapat kembali ditayangkan melalui parabola, mengingat di Kabupaten Sambas tayangannya tidak dapat disaksikan pakai antena biasa, pungkasnya. (edo)

16 Disekap..................................................................................dari halaman1 diselidiki hingga tuntas. Karenanya, Mabes Polri sudah meminta Polda Jabar untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, Polda Jabar sudah memerintahkan Polres Bogor Kota untuk menyelidiki. Kita berikan kesempatan kepada Polres Bogor Kota secara tuntas untuk menentukan kasus ini apakah masuk kasus pidana, ungkapnya. Ia mengatakan, tidak ada intervensi dari MS kepada penyidik. Menurutnya, MS welcome kepada penyidik dan mempersilahkan jika ingin mendengarkan keterangan 15 rekan YL. Tidak ada intervensi dari MS. Hari ini penyidik sudah bertemu MS, kata jenderal

bintang dua ini. Dijelaskan Ronny, dugaan sementara yang dilaporkan YL adalah kekerasan ďŹ sik. Oleh karenanya laporan itu langsung diselidiki. Kalau ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, maka penyidik Polres Bogor Kota akan meneruskan penyelidikan ini, bebernya. Namun, kata Ronny, dari fakta yang ada diketahui masih ada 15 perempuan lagi di rumah MS tesebut. Ia mengatakan sesuai laporan dari Kapolres Bogor diketahui bahwa untuk meneruskan proses penyidikan, hari ini penyidik mendengarkan keterangan 15 teman YL. Ada tiga orang anak di

bawah umur. Kalau laporan sesuai keterangan YL bahwa dia mengalami kekerasan fisik. Oleh karena itu kita lakukan penyelidikan, katanya.Dia mengatakan, dari penjelasan yang sudah didapat diketahui bahwa YL pernah tinggal di rumah MS. Kemudian, diduga tak betah, YL mencoba menghubungi keluarganya. Setelah berhasil, keluarga YL menjemput dan membawanya keluar. YL masih memiliki menghubungi keluarga, katanya. Menurutnya, saat keluar rumah itu YL tidak dipersulit. Ronny menegaskan, YL bukan kabur dari rumah. Dan itu mendapat izin setelah menelepon keluarganya. Bapak MS mengizinkan, ungkap Ronny. (jpnn)

Buang Limbah ....................................................................dari halaman1 sakit untuk diotopsi. Kasat Reskrim Polres Palangka Raya AKP M Ali Akbar SIK sesaat setelah mendapat informasi adanya orang gantung diri, langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Untuk sementara masih dilakukan penyelidikan penye-

bab dari kematian korban dan mengunggu dari hasil visum ataupun optopsi dari pihak rumah sakit. Kita masih belum bisa memastikan penyebab dari kematian korban, kita tunggu saja perkembangannya dari pihak rumah sakit, ungkap Ali. (jul/*/ron)

Polisi Tembak Dada Sendiri di Depan Kekasih PEKANBARU -RK. Bripda RH, anggota Shabara Polda Riau nekat menembak dirinya sendiri menggunakan senjata laras panjang jenis SV 2 di depan BNI Jalan Sudirman, Selasa (28/1) lalu. Peristiwa itu dilakukan di hadapan kekasihnya sendiri, PA. Hingga kini RH masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dan belum bisa dimintai keterangan. Saat ini korban (RH) masih belum bisa diambil keterangan karena masih dalam perawatan, kata Kapolda Riau, Brigjen Pol Condro Kirono seperti dilansir Riau Pos (Grup

Sampah yang menumpuk di parit sekitar Pasar Sambas perlu perhatian serius Pemkab Sambas dan kesadaran masyarakat. M Ridho

Warga Sambas Tak Bisa Nikmati TVRI Kalbar

Cekcok dengan Pacar, Pria Bertato Gantung Diri P A L A N G K A R AY A â&#x20AC;&#x2019; R K . Seorang pria bertato yang belakang diketahui bernama Arianor (25) tewas mengenaskan di atas tali gantungan di baraknya Jalan Batu Hurun. Warga jalan MT. Haryono 65 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang bekerja sebagai karyawan swasta ini nekat menghakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dia memilih mengakhiri hidupnya karena diduga perkelahian dengan kekasihnya, Nita. Entah bagaimana pria bertato ini mengakhiri hidupnya. Tetangga sebelah barak korban, Gusti (21), mengaku sudah biasa mendengar kalau di barak korban sering terjadi pertengkaran dengan pacarnya. Tidak jarang mereka juga sampai memecahkan barang-barang dan perabot miliknya, Makanya kami tidak begitu mencurigakan akan hal itu. Saya awalnya mendegar kegaduhan di sebelah itu saya anggap biasa saja, karena kemarin-kemarinnya juga begitu, kata Gusti kemarin siang, Tak hanya Gusti, seorang

wartawan mengatakan, peristiwa ini akan didalami. Namun pihaknya masih menunggu sampai kondisi RH membaik dan bisa dimintai keterangan. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mencari tahu seputar terjadinya perbuatan yang dilakukan RH. Prosedur penggunaan senjata juga akan didalami, ungkapnya sambil mengatakan sejauh ini, RH sudah menjalani penanganan pasca operasi yang dijalani. RH nekat mencoba bunuh diri dengan menembakkan senjata ke dadanya, Selasa (28/1). Namun, upaya itu tak berhasil hingga akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Awal Bros

Pekanbaru. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, percobaan bunuh diri ini terjadi Selasa sore, usai ia melakukan pengamanan di Bank BNI. Saat itu sekitar pukul 17.00 WIB ia didatangi oleh PA, sang pacar yang mengajak berobat. Saat bertemu terjadi cekcok di antara keduanya dan PA lari ke luar dari mobil sejauh 10 meter. Saat itu, RH dengan senjata laras panjang SV 2-nya kemudian menembakkan sekali ke atas. Setelah itu ia menembakkan senjata itu ke dadanya. Ia diketahui dalam kondisi kritis ketika dibawa ke rumah sakit.(ali)

akan terus melakukan pengawasan dan menindak tegas serta memproses pelakunya. Masalah besar kecilnya vonis yang diberikan, kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang penting kita sudah menjalankan penegakan hukum. Kita sebenarnya lebih kepada pembinaan. Namun jika salah, kita berikan hukuman, supaya ada efek jera dan masyarakat tahu

aturan yang ada tentang ketertiban umum, katanya. Tiga kasus perusahaan yang disidang itu tidak hanya selesai di persidangan. Satpol PP juga akan mengadakannya ke Badan Lingkungan Hidup (BLH). Nanti kita akan terus mengawasi mereka, jika masih melanggar, kita akan tindak lagi. Tidak hanya kami yang melakukan tindakan, tetapi akan melakukan

kerjasama dengan pihak kepolisian, katanya. Untuk ke depannya, lanjut Rahmat, ia tidak lagi memberikan pembinaan, melainkan tindakan terhadap para pelanggar, agar diberikan sangsi Tipiring. Karena kami sudah sering memberikan pembinaan, baik itu melalui media elektronik maupun media cetak. Sekarang tinggal tindakannya, tegasnya. (sul)

Mebel Purwanto ...........................................................dari halaman1 mebel kosong tidak ada orang, kata Mulisin. K a p o l s e k M a n d o r, I p t u Pahlawan mengaku langsung menurunkan anggota di TKP dan meminta bantuan kepada badan pemadam kebakaran S u n g a i P i n y u h ( B PA - S P ) . Kemudian mengajak warga gotong-royong memadamkan

api dengan alat seadanya. Sementara Purwanto meng aku t idak di rumah. Dia pergi pengajian di Mempawah. Mendapat informasi mebelnya terbakar, langsung pulang. Dia melihat warga sudah sibuk membantu memadamkan api. Sekitar pukul 15.00, tiga

unit Badan Pemadam Api Sungai Pinyuh (BPA-SP) dan tak lama juga datang pemadam api dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Landak. Mereka menyemprotkan air, takut api masih menyala dalam sekam atau serbuk gergaji bekas Mebel. (ius)

Pengusaha Ayam ........................................................dari halaman1 layangan, pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di atas fasilitas umum, serta

aktivitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum, diharapkan dilaporkan ke

pihak berwajib, pintanya. (sul)

Natalie Portman

Diprotes Warga

Rakyat Kalbar Jumat, 21 Februari 2014

INDAH DEWI PERTIWI

graﬁ tersebut. Pihak ortodoks Yahudi dikabarkan mengamuk pada Portman, karena mereka tidak diberitahu sebelumnya akan adanya pembuatan ﬁlm arahan sang artis. Isi surat bernada keras yang ditujukan kepada walikota pun disebarkan ke beberapa media, demi bisa membuktikan bahwa amarah warga ortodoks benar-benar sudah tidak terbendung lagi. (RM)

SIGI WIMALA SIGI WIMALA lebih nyaman mengenakan sepatu atau sandal teplek alias ﬂat shoes. Memiliki tubuh semampai, membuat istri Timo Tjahjanto jarang memakai alas kaki bersol tinggi (high heels). Dari dulu bawaannya tomboy. Kalau pakai hak tinggi aku cenderung bongkok, karena menyesuaikan sama yang lain (orang di sekelilingnya, Red). Lagian sudah tinggi, ngapain pakai hak tinggi, katanya seperti dilansir dari Indopos. Belakangan, kakak Puteri Indonesia 2006 Agni Pratistha itu menekuni olahraga lari. Bukan hanya di Jakarta, dia mengikuti lomba maraton di mancanegara. Makanya, kaki menjadi aset berharga baginya. Mengurangi penggunaan high heels merupakan salah satu caranya untuk menjaga kakinya tetap sehat. Sebab, high heels dinilainya berpotensi membuat kakinya lecet, cedera, atau mudah kelelahan. Lagi sering lari, jadi kaki itu aset banget. Kalau lecet, dipakai lari

Nggak Ikut Saweran INDAH DEWI PERTIWI (IDP) angkat bicara soal tuduhan dirinya termasuk salah satu artis yang menerima saweran dari Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan. Ia merasa perlu buka suara karena isu ini sudah mengganggu pekerjaannya di panggung hiburan. Awalnya, IDP menanggapi isu ini secara santai. Aku kan nggak bersalah, jadi ngapain diribetin. Mikirnya, ini risiko sebagai public figure. Ketika nama aku dikait-kaitkan ya sudah, terima saja selama aku tak bersalah, kata IDP. Awalnya, dara 23 tahun asal Bogor ini tak memusingkan kabar itu. Namun, banyak klien dari IDP yang selalu mempertanyakan kabar itu, sehingga pekerjaan IDP hampir gagal gara-gara kabar itu. Ia terpaksa bolak-balik klarifikasi terkait kabar itu. Kirain sudah selesai tapi ternyata nggak, makin ke sini, partner kerja tanyain itu IDP benar tidak terima dana akhirnya aku klarifikasi karena terganggu pekerjaan, aku nggak mau pekerjaan di-cancel gara-gara ini, jangan sampai deh, lanjut IDP. Pelantun Teman Terindah, Goyangkan Badanmu dan Aku Tak Berdaya ini menegaskan sama sekali tidak kecipratan duit Wawan. Dia juga membantah pernah menyanyi atau mengisi private party yang konon pernah digelar oleh adik Ratu Atut itu. Aku tidak pernah menyanyi di acaranya mereka. Kalaupun misalnya aku pernah nyanyi di acara mereka, mungkin ada transfer menjual jasa dengan budget aku kan, dan transfer itu atas nama label aku bukan nama aku, jelas IDP. Kuat dugaan, aliran dana ke para artis terkait dengan jasa memberi hiburan untuk kampanye di wilayah Banten. Adapun Wawan, merupakan suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Aku tahu Wawan di TV saja, aku sampai bingung kenapa aku dibawa-bawa. Aku minta pihak KPK untuk mengeluarkan nama sebenarnya, jangan sampai gantung gini, ini kan isu, jelas IDP yang dulu fotomodel hot dengan nama samaran Nell ini. Selain Wawan, IDP juga membantah kalau ia kenal dengan Ratu Atut, sang gubernur yang sekarang pesakitan. Aku juga nggak kenal. Makanya kita mau tuntut kemana nuntutnya. Satu-satunya jalan minta klarifikasi biar bisa tenang dan nggak negatif, tukas IDP. Dia menjamin jika harta yang selama ini ia dapatkan murni dari kerja kerasnya sebagai penyanyi. Mobil mewah, rumah megah yang ia punya bukan dari pemberian Wawan. Aku berpesan pihak berwajib, lebih baik klarifikasi dijelaskan secara jelas siapa yang terkait, kita sih nggak masalah, tetapi orang lain menilainya beda, dan mengganggu pekerjaan. Nama aku akan menjadi clear dan baik karena kita berhadapan dengan jutaan masyarakat. Dan harta ini hasil kerja keras, lanjut IDP. (RM)

BOSAN menjadi pemain, Natalie Portman memulai kiprahnya sebagai sutradara untuk ﬁlm A Tale Of Love And Darkness yang berlokasi di Yerusalem. Sayang dalam debutnya, dia dikabarkan mendapat protes dari warga ortodoks disana. Bintang V for Vendetta dan Black Swan ini memang memilih Israel sebagai lokasi pembuatan ﬁlm bio-

perih banget, ungkapnya. Namun, Sigi mengaku tidak hobi mengoleksi sepatu dan sandal. Bagi ibu dari Maxine Sara itu, mengumpulkan action figure lebih menarik. Apalagi, suaminya punya kesenangan yang sama. Dari dulu sebelum nikah suka (action figure) Star Wars. Setelah nikah makin jadi, karena dua-duanya suka ngoleksi, tuturnya. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik utama bagi perempuan kelahiran Jakarta, 21 Juli 1983 itu. Sebagian orang kan suka dari karakternya. Kalau aku, karena cewek, jadi lihat dari detailnya. Kayaknya wajahnya semakin lama semakin mirip karena teknologi sudah semakin canggih, terangnya. Harga action figure yang asli cukup mahal. Jadi, Sigi selalu berdiskusi dengan sang suami sebelum membelinya. Misal aku mau PO (preorder), aku tanya dulu sama suami, ini bagus nggak ya kalau kita beli harganya segini, pungkasnya. (idp)

LEBIH NYAMAN TANPA ALAS

SAKIT APAPUN HILANG

CHERRYBELLE

AKTIVITAS yang padat membuat kondisi tubuh personel Cherrybelle mudah drop. Mulai tidak enak badan hingga suara nyaris hilang pernah dirasakan Angel, Cherly, Christy, Felly, Gigi, Kezia, Ryn, dan Steﬀy. Tetapi begitu naik panggung, sakit apapun diakui mereka bisa seketika hilang. Seperti yang dialami Christy. Banyaknya pekerjaan dan cuaca yang tidak menentu membuatnya tidak ﬁt. Namun, dia tetap terlihat semangat dan energik saat tampil dalam sebuah program musik, Selasa (18/2) lalu. Beberapa hari terakhir kami kerja dari pagi sampai malam. Jadi, kecapekan banget, ujar Christy dilansir dari Indopos. Tapi saya kalau sudah di panggung, sakitnya lupa,

Sumber foto : Kapanlagi.com

sambung perempuan kelahiran Jakarta, 26 Desember 1990 itu diiringi senyum. Gigi lain lagi. Kecapekan mempengaruhi suara pemilik nama lengkap Brigitta Cynthia itu. Tetapi itulah untungnya tampil sebagai grup. Kekurangannya bisa ditutupi personel lain. Kami tahu kapasitas suara kami kalau lagi nggak ﬁt, kami saling back up. Aku pernah nggak bisa keluar suara, tapi tetap menari, katanya. Harus jaga kesehatan nih. Minum air putih, banyak istirahat, minum madu, tambah penyanyi kelahiran Jakarta, 9 Juli 1993 itu. Bukan hanya menyembunyikan kondisi kesehatan yang tidak prima, saat menghibur penonton, Gigi cs pun harus bisa menutupi perasaan. Felly misalnya. Keponakannya, Jocelyn, tengah terbaring lemah di rumah

sakit akibat kanker mata. Demi profesionalisme, dia tetap tampil ceria di depan kamera. Hanya saja, saat sesi wawacara dengan para awak media, perempuan berdarah Tionghoa itu tidak lagi bisa berpura-pura. Dia lebih banyak diam. Aku manusia biasa, masih bisa sedih. Tugas aku memang menghibur penonton. Aku boleh sedih, tapi nggak boleh ditunjukkan, ungkap Felly. Beberapa waktu lalu, dia mengajak ketujuh personel Cherrybelle untuk menjenguk Jocelyn, menyemangatinya agar cepat sembuh. Dia harus dikemoterapi. Ini sudah yang ke-16. Kata mami sih sudah mau sembuh, tapi nanti dikasih tahu lagi, tuturnya. Jocelyn itu sudah seperti keponakan kami semua. Kami kalau ada masalah pasti cerita bareng-bareng supaya bisa baikan suasana

hatinya, timpal Gigi. Terlepas dari persoalan yang tengah dihadapi masing-masing personel, Gigi cs sudah tidak sabar menantikan ﬁlm layar lebar keduanya tayang di bioskop. Film yang diberi judul Crush itu rencananya akan rilis 10 April mendatang. Sudah selesai diedit. Rencananya, 10 April dirilisnya, terang Rizal Mantovani yang menyutradarai ﬁlm itu, di tempat terpisah. Di matanya, Cherrybelle enak diajak bekerjasama. Minim pengalaman akting, mereka yang punya nama besar di panggung musik punya semangat belajar yang tinggi. Mereka tuh mau belajar, spirit-nya tinggi, sehingga aktingnya natural. Kita coba mengeluarkan personality mereka masingmasing, pungkasnya. (idp)