21 Agustus 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 21 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Monster Seks di Sekolah Pontianak Terus Dikecam

Setitik Nila Guru, Rusak Pendidikan Kita Pontianak-RK. Keberadaan monster seks pemangsa anak sekolah berbaju guru di Kota Pontianak terus dikecam. Solusi yang dianjurkan adalah pendataan ulang para “pahlawan tanpa tanda jasa” tersebut oleh dinas terkait, siapa tahu ada yang tak pantas lagi untuk mengajar. Sungguh disayangkan, gara-gara oknum, semua guru kena getahnya. Ibarat nila setitik

Kota Pontianak, Herman Hoffi, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (20/8).

Kemudian, ia melanjutkan, law enforcement (penegakan hukum) harus ditegakkan sebenarbenarnya. “Guru yang melakukan pencabulan semacam itu harus dihukum setimpal. Bukan saja karena pencabulannya, tapi ini juga terkait undang-undang pendidikan. Artinya, harus

rusak susu sebelanga.

“Ada guru-guru yang layak untuk mendidik atau tidak lagi. Kalau memang guru-guru itu sudah dirasa tidak layak, mereka jangan lagi diberi jam untuk mengajar, mungkin bisa ditarik menjadi staf administrasi saja. Sehingga tidak berinteraksi atau berhubungan langsung dengan siswa,” ujar Ketua Komisi D DPRD

dikenakan pasal berlapis,” tutur Herman.

Hal penting lainnya adalah perlakuan khusus kepada para korban untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Di sini, Herman menyatakan, peran pemerintah cukup penting.

“Ini sangat dahsyat. Bisa menjadi catatan seumur hidup bagi korban. Bahkan, salahsalah, nanti bisa membuat rusak korban itu

sendiri. Dalam artian, korban perlu rehabilitasi.

Kita berharap pemerintah juga turun tangan untuk membantu secara psikologis korban dan pendidikan korban,” pintanya.

Salah satu peran pemerintah itu, ia mencontohkan, jika korban malu untuk melanjutkan pendidikan di sekolah asal.

Halaman 7

Kantor KPUD Ketapang Diduga Dibakar

BERKAS CALON PERSEORANGAN NYARIS JADI ABU

Berpeluang ke PTUN dan DKPP

Ketapang-RK. Ruang penyimpanan berkas dukungan persyaratan calon perseorangan dan berkas-berkas lainnya di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ketapang diduga dibakar oknum tak bertanggung jawab, Kamis (20/8) sekitar pukul 04.00 dini hari.

Dokumen calon perseorangan yang dibakar itu disimpan di ruang Unit Program KPU. Ruangan ini terpisah, letaknya di belakang kantor utama KPU. “Kebakaran terjadi Kamis (20/8) sekitar pukul 04.00 dini hari. Saat itu saya mencium seperti ada bau kabel terbakar, ” ungkap Robi Sugara, 33, security KPU Ketapang, kemarin.

Kamboja: Proses Pilkada Ketapang Tidak Sehat Pontianak-Ketapang-RK. Paskapenolakan pencalonan Hendrikus dan Gusti Kamboja oleh KPU Ketapang, Gerindra selaku salah satu partai pengusungnya merasa punya peluang untuk membawa kasus ini ke PTUN dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Halaman 7

Halaman 7 DIBAKAR. Ruang Unit Program KPU Ketapang, tempat penyimpanan berkas calon perseorangan di-police line. Ruangan ini diduga sengaja dibakar, Kamis (20/8) dinihari.

Fasum Bukan Milik Investor Hotel

JAIDI CHANDRA-RAKYAT KALBAR

Soliditas Belakangan hari terakhir, rakyat di Indonesia disuguhi pola komunikasi yang menunjukkan terancamnya soliditas pengurus bangsa ini. Apalagi kalau bukan tentang class Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).

Perseteruan antara Rizal Ramli dengan JK–yang mungkin dikarenakan Halaman 6

SEKOLAH KOTA PONTIANAK SMAN 1 SMAN 2 SMAN 4 SMAN 7 SMAN 8

KUOTA

JUMLAH KELAS

SISWA PER KELAS

JALUR SILUMAN

384 Siswa 278 Siswa 306 Siswa 252 Siswa 206 Siswa

12 Kelas 9 Kelas 9 Kelas 8 Kelas -

38 Siswa 40 Siswa 40 Siswa 38 Siswa -

72 Siswa 50 Siswa 54 Siswa 52 Siswa 36 Siswa

Jor-joran mengundang investor, Pemkot Pontianak dituding kalangan DPRD mengorbankan fasilitas umum (Fasum) berupa lahan untuk fasilitas hotel dan tempat usaha lainnya.

Halaman 6 Mustaan.

GUSNADI-RAKYAT KALBAR

FASUM DICOR. Hotel-hotel mengecor fasum kaki lima yang di bawahnya drainase untuk kepentingan bisnis mereka di Jalan Gajah Mada Pontianak.

SUMBER DATA: Patriot Nasional (Patron)

Ratusan Siswa Lewat Jalur Siluman

GUSNADI-RAKYAT KALBAR

Iskandar: Konspirasi Oknum Dewan dan Disdik

Pontianak-RK. Ratusan siswa-siswi lima SMA Negeri di Kota Pontianak ditemukan Ormas Patriot Nasional (Patron) dan Lembaga Kemitraan Pemberantas Kejahatan (LKPK) lolos melalui jalur siluman. Sedikitnya 264 siswa masuk melalui jalur tak wajar.

Halaman 7 klik! www.rkonline.id

ACHMAD MUNDZIRIN-RAKYAT KALBAR

Malam Ini Presiden RI Tiba di Pontianak

Andaikata saya Rizal Ramli, saya tak akan menerima jabatan menteri kali ini. Kecuali kalau saya anggap kabinet sebuah kumpulan debat.

Lukman H. Saifuddin @lukmansaifuddin Islam memberikan ruh kpd Pancasila, sehingga Pancasila menjadi komitmen muslim Indonesia dlm konteks kebangsaan.

Partai Social Media @PartaiSocmed Hitler bisa bangun ekonomi Jerman yg bangkrut total dalam waktu sangat singkat tanpa ngemis2 hutang ke LN. Kenapa kita tidak bisa?

@Rakyat_Kalbar

Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana menjadi perhatian serius TNI dan Polri.

Puncak peringatan nasional HUT RI ke-70 bertema Karnaval Khatulistiwa di Kota Pontianak ini juga dimeriahkan artis dan musisi ibukota.

AMANKAN JOKOWI. Salah seorang pimpinan satuan pengamanan VVIP kunjungan kepala negara, Letkol Inf Heri Budi Purnomo memperlihatkan peta pengamanan kegiatan Karnaval Khatulistiwa yang menjadi objek tujuan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana di sela-sela gelar pasukan di Mapomdam XII Tanjungpura, Kamis (20/8).

Ocsya Ade CP, Isfiansyah, Syamsul Arifin, Fikri Akbar, Pontianak

FIKRI AKBAR-RAKYAT KALBAR

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

Setitik nila guru rusak pendidikan kita

Mengantisipasi dan menjaga keselamatan simbol negara, Kodam XII Tanjungpura menerjunkan 12 tim penembak jitu (sniper) yang sudah ditempatkan di berbagai lokasi.

Halaman 7

HARIAN

Rakyat Kalbar

Injet-injet

Naik Enggang, Jokowi Diintip 12 Tim Sniper

goenawan mohamad @gm_gm

Rakyat Kalbar

KASUS SILUMAN. Patron dan LKPK bertanya kepada Komisi D DPRD di Gedung Dewan dalam pertemuan membahas kasus penyimpangan penerimaan siswa SMAN di Kota Pontianak.

- Ape agek dimulai dari daftar siluman, abeslah.

Kantor KPUD Ketapang diduga dibakar - Ngade-ngade, kalok nak bakar tuh abeskan sekali.

Proses Pilkada Ketapang tidak sehat - Jangan sampai ujongnye semue ke Sungai Bangkong.

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Jumat, 21 Agustus 2015

2

Dwi Suslamanto/Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalbar

Tiket Pesawat dan Disparitas Harga Komoditas di Pasar Tradisional Picu Inflasi…

Sepanjang kuartal kedua medio 2015, presentase angka inflasi di Kota Pontianak terbilang tinggi, yakni mencapai level 10,01 persen. Menurut Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar, Dwi Suslamanto, meningkatnya harga-harga secara umum pada semester dua tahun ini dipicu melonjaknya harga tiket pesawat terbang.

“Bulan Juli kemarin, angka inflasi sempat 10,01 persen, kontributornya tiket pesawat. Karena berbenturan momen Lebaran sama puasa yang agak panjang” ujar Dwi Suslamanto ketika ditemui Rakyat Kalbar, di pusat Kota Pontianak, kemarin.

Dwi memprediksi, kemungkinan Agustus 2015 angka inflasi agak turun. “Nah bulan ini (Agustus, red) paling-paling kontributornya masih tiket pesawat. Kemungkinan masih ada tekanan, karena ada momen sembayang kubur. Komoditas pangan terhitung menurun,” paparnya.

Setakat ini tercatat Kota Pontianak diperhitungkan bakal menyumbang inflasi. Sehingga Bank Indonesia Perwakilan Kalbar diharapkan bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk meredam tingginya inflasi di daerah berjuluk ‘Kota Khatulistiwa’ ini.

Bagaimana upaya Kepala Kantor BI Kalbar mengatasi masalah tersebut?

Simaklah wawancara wartawan Rakyat Kalbar selengkapnya:

+Komoditas apa saja yang ikut menyumbang inflasi?

-Sejauh ini tiket saja. Mungkin kemarin ada isu daging. Tapi di Kalbar, khususnya Kota Pontianak konsumsi daging tidak banyak, malah lebih banyak ikan. Artinya gejolak daging tidak berpengaruh. +Apa langkah-langkah kongkret mengatasi peningkatan harga ini?

-Kita akan berdiskusi dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) kabupaten/kota untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. +Masalah apa yang Anda maksud?

-Kita ingin lebih banyak menyelesaikan masalah struktural.

+Contohnya seperti apa?

-Kalau di Kota Pontianak, perbedaan harga barang di sejumlah pasar tradisional itu cukup tinggi. Ini bisa menjadi penyumbang inflasi. Disparitas harga yang tinggi itu kontribusi inflasi juga. +Jadi kebijakan apa yang akan BI ambil?

-Nah, kami mau membuat informasi harga komoditas di pasar-pasar tradisional di seantero Kota Pontianak. Nanti di pasar ada tayangan harga barang. Jadi konsumen akan tahu mana yang murah. Kalau seperti itu, konsumen akan ke pasar yang murah. +Apa manfaat dari solusi yang Anda paparkan itu?

Bikin One Map untuk Hindari Konflik Batas Antardaerah

Malaysia Saja Bisa,Kenapa Kita Tidak?

CARI SOLUSI KONFLIK BATAS DAERAH. Para peserta workshop akhir pekerjaan penyediaan data dasar dan Peta Kadastral Provinsi Kalbar serius menyimak data peta yang dihasilkan masing-masing instansi, di Pontianak, Kamis (20/8). FIKRI AKBAR-RK

Pontianak-RK. Penentuan batas wilayah antardaerah kerap menjadi salah satu pemicu konflik di Negara ini. Perselisihan dalam penentuan peta wilayah di Indonesia jamak dilatarbelakangi perbedaan tolok ukur oleh masing-masing instansi terkait pada satu wilayah yang sama. Sementara, disebut-sebut, negeri jiran, Malaysia, sudah punya satu peta untuk keseluruhan negaranya.

“Tugas kami di sini untuk mengumpulkan semua data yang sudah diperoleh dari berbagai pihak tersebut. Karena dari berbagai data untuk areal yang sama yang dimiliki oleh berbagai pihak tersebut tidak match (cocok,red) ketika dijadikan satu,” ujar Petrus Pariyono, Team Leader PT Waindo SpecTerra Indonesia, di sela-sela Workshop akhir pekerjaan penyediaan data dasar dan Peta Kadastral Provinsi Kalimantan

Barat di Hotel Harris, Kamis (20/8).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Kalbar, Kedutaan Norwegia, dan United Development Programs (UNDP). “Mereka punya standar sendiri-sendiri, jadi kegiatan itu untuk menyatukan (pemetaan,red) ini. Agar semua data untuk area yang sama, topik yang sama, bisa satu suara antara satu dengan instansi lainnya,” tutur Petrus.

Salah satu pemetaan yang tidak sinkron, ia mencontohkan, adalah batas Kabupaten Pontianak dengan kabupaten yang berada di sebelah utara. Petrus membeberkan, peta yang dihasilkan oleh masing-masing instansi meleset beberapa meter.

“Ada yang meleset. Jadi, jangankan cuma satu-dua meter, satu sentimeter saja kadang jadi masalah, bisa kelahi kan. Itu bisa terjadi misalnya Si A mengukur

Pemasangan Iklan Pengumuman

luasnya sekian, Si B mengukur luasnya sekian untuk tempat yang sama,” papar dia.

Yang ingin dicapai dari workshop ini adalah Kalbar dan Indonesia dapat memiliki satu peta yang pasti untuk dijadikan acuan. “Hasil data yang dihimpun sejak Desember 2014 ini bisa dipakai bersama, baik untuk Pemda maupun nasional. Jadi, tidak ada lagi nanti, misalnya antara Pak Presiden dengan Pak Camat mengatakan luas yang berbeda,” kelakar Petrus.

Disinggung seberapa yakin hasil workshop ini menghasilkan satu kesimpulan peta yang akurat, Petrus menjawab diplomatis. “Kita sedang menuju ke sana. Malaysia saja bisa, kenapa kita tidak? Kita berharap kita punya satu peta atau one map yang bisa disepakati bersama,” tukasnya.

Sementara, perwakilan dari United Development Programs (UNDP) Jakarta, Tedi Riswonon mengatakan, kegiatan penyediaan data-data Peta Kadastral ini merupakan program yang diinisiasi oleh badan pengelola REDD+. Badan tersebut, oleh pemerintahan yang baru, dilebur dan dimasukkan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nantinya, peta tersebut diklaim sangat berguna untuk mengukur tingkat penyebaran gas emisi rumah kaca per wilayah.

“Sebagaimana kita ketahui, negara kita merupakan negara penyumbang emisi yang cukup besar,” ungkap Tedi.

Penelitian terhadap data-data dasar dan Peta Kadastral ini juga dinilai sangat penting untuk mendudukkan data dasar dan berbagai data tematik seperti hutan, penggunaan lahan, dan perizinan.

“Terutama berkaitan untuk penyelesaian tentang deflorasi degradasi hutan yang banyak terjadi karena tumpang tindih kawasan, perizinan yang tentunya berakibat meningkatnya deforestasi dan degredasi hutan,” tutup Tedi.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Mohamad iQbaL

-Jadi sedikit banyaknya akan berpengaruh. Harga komoditi di pasar-pasar tidak akan terlalu jauh perbedaannya. +Bagaimana BI Kalbar menyikapi lemahnya rupiah terhadap dolar?

-Kalau nilai tukar ini pusat yang menanganinya, kita cuma ngikut saja. Di Kantor Perwakilan, kami hanya bertugas bagaimana membantu pemerintah agar defisit transaksi berjalan luar negri itu berkurang. +Caranya seperti apa?

-Dengan cara mendorong UMKM binaan. Membuat laster caster bugget ekspor atau basisnya substitusi impor. Kalau seperti ini, komoditi-komoditi impor akan bagus dikembangkan. +Selain itu?

-Dari segi pemerintah, untuk mengurangi impor bahan mentah, kita membuat smelter. Sekarang sudah ada smelter yang beroperasi, milik PT Antam. Yang sedang proses di Kendawangan dan Kubu Raya. Dan masih ada beberapa lagi yang mau buka. +Keuntungannya?

-Sedikit banyak, pabrik lokal akan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau jadi. Sehingga kita tidak perlu mengimpor barang mentah, karena sudah bisa diolah sendiri.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Technical Meeting Kejuaraan Basket Pelajar

TECHNICAL MEETING. Perwakilan 31 tim yang akan bertanding dalam kejuaraan basket antarpelajar melakukan technical meeting di Kantor Dispora Kota Pontianak, Kamis (20/8). FIKRI AKBAR

Pontianak-RK. Perwakilan 31 tim peserta kejuaraan basket antarpelajar, Kamis (20/8) berkumpul di Aula Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak. Guna mengikuti technical meeting dalam rangka kesiapan para tim dalam mengikuti kejuaraan.

Ketua panitia pelaksana technical meeting Rudyyanto, technical meeting difokuskan memberikan pembekalan kepada para tim terkait teknis rangkaian kejuaraan yang akan dilakukan 21 Agustus hingga 5 September mendatang.

“Di sini para peserta diminta mencabut undi untuk menentukan skema perlawanan. Misalnya sekolah mana akan melawan sekolah mana,” paparnya.

Selain itu, para tim juga diwajibkan untuk menggunakan kostum yang memiliki nomor punggung. Mulai dari nomor 4 sampai nomor 15. “Sesuai dengan Peraturan Perbasi Pontianak juga menggunakan kaos kaki yang sama satu tim. Kemudian para tim wajib datang pada saat pembukaan dan wajib datang 30 menit sebelum pertandingan. Yang mana pertandingan akan digelar antara pukul 15.00 WIB hingga 20.00 WIB. Kejuaraan dipusatkan di SMA Santo Paolus, Jalan AR Hakim Pontianak Kota,” timpalnya.

Untuk merangsang para tim, beragam hadiah telah dipersiapkan. Mulai dari piala bergilir dari Dispora Pontianak, piala tetap dari Santo Paulus hingga pemberian uang pembinaan bagi pemenang. Mulai dari juara satu, dua dan tiga kategori SMP putri-putra dan SMA putra. Yakni dengan total uang jutaan rupiah.

“Klasifikasi peserta yang ikut tanding, SMP putri sebanyak 7 tim, SMP putra 12 tim dan SMA putra 12 tim. Sekolah-sekolah yang ikut adalah sekolah yang berada di Kota Pontianak,” ulasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Olahraga Dispora Kota Pontianak, Dwi Endah Minarti mengatakan, dalam kejuaraan ini, Dispora turut bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Pontianak.

Dispora mengharapkan, kepada sekolah khususnya pelajar dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang pembinaan atlet-atlet pelajar berbakat. (fik)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro

Jumat, 21 Agustus 2015

3

Presiden Jokowi, Tolong Akui Sang Perancang Lambang Negara Sebagai Pahlawan Nasional Pontianak-RK. Yayasan Sultan Hamid II (Sultan Hamid II Foundation) akan menyampaikan hasil pemikiran bersama ihwal permohonan pemulihan nama baik Sultan Hamid II dan pengakuan Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara dan pahlawan nasional kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yayasan Sultan Hamid II berencana, menyampaikan secara langsung surat permohonan kepada Presiden Jokowi tatkala diagendakan datang ke Istana Kadriah mendatang.

Pihak yayasan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Presiden Jokowi di Bumi Khatulistiwa (Kota Pontianak), Provinsi Kalbar.

“Surat itu berkenaan dengan sejarah ‘Perancangan Lambang Negara Republik Indonesia’ Elang Rajawali Garuda Pancasila yang dirancang oleh putra terbaik Kalbar, yakni Sultan Hamid II,” tegas Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid, Max Yusuf Alkadrie, MBA, MH kepada Rakyat Kalbar melalui rilis resmi.

Ada tujuh pokok permintaan yang diharapkan keluarga besar Sultan Hamid II kepada Presiden Jokowi.

Pertama, yayasan mengharapkan Presiden Jokowi mengakui bahwa Sultan Hamid II adalah tokoh nasional asal Kalbar. “Dengan sangat wajar dan bangga kita memiliki seorang negarawan seperti Sultan Hamid II. Salah satu kiprah Sultan Hamid II sebagai seorang tokoh nasional Indonesia adalah perannya sebagai Perancang Lambang Negara Indonesia,” seloroh Max Yusuf.

Kedua, selama ini penelitian dan perjuangan untuk mempublikasikan hal tersebut terus dilakukan oleh peneliti-peneliti Yayasan Sultan Hamid II. “Secara De Facto pemerintah mengakui Sultan Hamid II sebagai Perancang Lambang Negara. Hal ini dibuktikan dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

Daya Tampung Celter Terbatas Keberadaan Induk Gepeng Misterius Pontianak-RK. DPRD Kota Pontianak menunggu laporan dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pontianak terkait perlu tidaknya melakukan penambahan pembangunan celter di Kota Pontianak. Apalagi mengingat celter yang ada hanya satu tempat dengan daya tampung yang terbatas. Persoalan ini akan dibawa dalam RAPBD Kota Pontianak 2016.

“Informasinya sudah ada satu di Pal 5, tapi daya tampungnya tidak memadai. Jadi kalau sudah ada, ya diperbesar saja,” ujar Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Kamis (20/8).

Legislator PDI Perjuangan itu berpendapat, seharusnya masalah yang menjadi kendala dalam bekerja itu disampaikan ke Pemerintah Kota Pontianak maupun DPRD Kota Pontianak supaya dapat dicarikan solusi konkret. Dalam hal ini Dinsosnaker Kota Pontianak harus melaporkan perihal tersebut. Mengingat dalam waktu dekat antara eksekutif dan legislatif tengah melakukan rapat koordinasi terkait RAPBD 2016.

“Kita harap Kadinsosnaker melaporkan ke kita agar bisa dimasukkan dalam APBD perubahan,” terangnya.

Keterbatasan sarana atau daya tampung bagi mereka yang membutuhkan sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak. Dengan berkoodinasi pada Pemerintah Provinsi Kalbar. Karena terbatas, bisa saja mereka yang ditampung tersebut dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar dalam pembinaannya.

“Mereka yang terlantar di Kota Pontianak memang sudah menjadi kewajiban kita untuk membinanya. Tapi kalau memang terbatas, Sosnaker tidak bisa mengandalkan kota dan langsung ke provinsi. Seperti gepeng dan sebagainya,” ulasnya.

Seperti wacana Pemerintah Kota Pontianak yang akan membuat Kota Pontianak bebas dari gelandangan dan pengemis (gepeng) turut pula dibarengi dengan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu, sebagai sarana penunjang, dinilainya celter yang ada saat ini harus ditambah, khususnya kapasitas atau kuota daya tampung.

“Kalau kita lihat siang hari gepeng ini memang berkurang, tapi mereka pindah tugas menjadi malam hari. Coba dilihat di simpang-simpang lampu merah dan sebagainya. Ada anak-anak, orangtua, bahkan ada yang seperti orang kurang waras pun ada di sana,” bebernya.

Bukan lagi menjadi rahasia bahwa keberadaan gepeng terdapat penyalur yang mengatur operasional mereka di beberapa ruas titik jalan di Kota Pontianak.

Oleh karena itu, Satar menegaskan pada Dinsosnaker untuk lebih ekstra memantau dan memutus mata rantai penyaluran gepeng tersebut.

“Kalau masalah induknya sudah diketahui dan diamankan. Gepeng-gepeng yang ada itu dengan sendirinya akan hilang, putus dulu mata rantainya. Saya yakin ini sudah diketahui, tapi tidak pernah ada kedapatan siapa yang menjadi penyalur itu,” tegasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

dalam memfasilitasi bedah sejarah Sultan Hamid II dan Lambang Negara Indonesia pada 2011 dan 2012 silam,” jelasnya.

“Namun secara De Jure (Yuridis), nama Sultan Hamid II belum diakui dengan resmi oleh Undang-undang bahwa beliau adalah Perancang Lambang Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditilik pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 46 juncto Pasal 58 ayat (1). Pada Pasal 46 tidak disebutkan bahwa Sultan Hamid II adalah Perancang Lambang Negara. Sedangkan di sisi lain, pada Undang-undang yang sama disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” digubah atau diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman (Lihat: Pasal 58 ayat (1)),” timpalnya.

Permintaan tersebut, kata Max, punya alasan. “Buktinya sudah dilakukan penelitian mendalam melalui riset tesis Turiman Faturrachman Nur di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) 1999 bahwa Sultan Hamid II merupakan Perancang Lambang Negara Republik Indonesia,” lugasnya.

Selain itu, Anshari Dimyati di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI pada 2012 juga sudah melakukan penelitian yang intensif melalui riset tesis. Disebutkan bahwa Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar terhadap negara terkait pemberontakan Westerling.

“Secara de facto, Kementerian Luar Negeri telah memproduksi film dokumenter tentang penciptaan lambang negara yang mengakui bahwa Sultan Hamid II adalah perancangnya. Film dokumenter itu berdasarkan penelitian panjang Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) Kementerian Luar Negeri dan investigasi Sekretariat Negara,” timpalnya.

Sedangkan poin keenam dan ketujuh, diantaranya se-

tiap kali diadakan pameran tentang penciptaan lambang negara selalu disambut masyarakat dengan antusias. Baik di Jakarta, Bandung maupun Kota Pontianak, Provinsi Kalbar.

Hal ini sebagai tanda kecintaan seluruh rakyat Indonesia kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tertuang di dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika, lima butir Pancasila serta burung elang rajawali garuda Pancasila.

Dan kedua hasil penelitian serta investigasi jurnalistik telah diterbitkan dalam bentuk buku: “Sultan Hamid II - Sang Perancang Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila.

“Ketujuh, atas dasar poin-poin pernyataan kami di atas maka dengan ini kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat 1. Memulihkan nama baik Sultan Hamid II (dengan tuduhan sebagai pemberontak terhadap negara), 2. Pengakuan secara de Jure terhadap Sultan Hamid II sebagai Perancang Lambang Negara dan 3. Menetapkan Sultan Hamid II sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia dan atau sebagai Perancang Lambang Negara Republik Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Kamis (20/8) kemarin, sebuah forum diskusi bersama 20 aktivis pers, akademisi, mahasiswa dan NGO’s yang dimulai pukul 15.30 dan berakhir pukul 17.45 WIB berlangsung di salah satu sudut Kota Khatulistiwa.

Hasilnya bahwa mereka setuju nama baik Sultan Hamid (SH) dibersihkan dari tuduhan makar terkait Peristiwa Westerling (APRA). Mereka juga setuju SH dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional asal Kalbar.

Apalagi selama ini baru satu nama Pahlawan Nasional asal kalbar, yakni Tumenggung Setia Pahlawan dari Kabupaten Melawi. Ketiga, mereka juga berharap Kalbar tidak “dianaktirikan” dalam pembangunan sehingga infra-

Sultan Hamid II struktur Kalbar tertinggal jauh dari Kalimantan lainnya serta mutu SDM rendah. Di mana IPM Kalbar menduduki peringkat ke-29 dari 33 provinsi di Indonesia. (rilis/dsk)

Posyandu Bantu Pemprov Lakukan Upaya Preventif Pertumbuhan Anak

Andy Jap Pontianak-RK. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap sependapat, apabila Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi prioritas kerja Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebab Posyandu punya peran penting bagi pertumbuhan bayi atau balita di seantero Provinsi Kalbar.

“Saya setuju kalau sektor kesehatan harus dijadikan prioritas kerja Pemprov Kalbar. Terutama yang harus diperhatikan ialah Posyandu. Karena Posyandu akan

sangat-sangat membantu Pemprov melakukan upaya preventif kepada masyarakat,” ujar Andy Jap, di Pontianak, kemarin.

Menurut Andy Jap, apabila Posyandu di seluruh Kalbar sudah benar-benar berjalan baik. Maka dampakdampak negatif perlahan akan hilang. Contohnya, bayi atau balita yang mengidap kurang gizi akan berkurang penderitanya.

Ia berpendapat, pemerintah tidak harus memprioritaskan adanya pembangunan gedung atau balai Posyandu, namun lebih kepada pelayanan.

Yakni pelayanan secara terpadu. Di situ ada pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana (KB), penyuluhan hingga sosialisasi,” paparnya.

Kendati demikian, seiring perkembangan zaman Posyandu memang dimaindset-kan sebagai bangunan yang permanen. Hal itupun boleh-boleh saja. Tetapi, kata Andi, sejauh ini pihaknya sudah mempunyai 4000 kelompok kerja Posyandu.

“Bukan bangunan fisik, 4000 kelompok kerja itu sebagai upaya memberikan pelayanan di setiap-setiap desa supaya bisa merata di Kalbar.

Dulu Posyandu melakukan kegiatan di sekolah atau di rumah-rumah warga. Bahkan hingga saat ini cara tersebut masih dilakukan,” ujarnya.

Ia menilai, saat ini yang lebih dipentingkan ialah proses kegiatan di Posyandu. Maka dari itu, Dinkes Kalbar mengharapkan dorongan penuh supaya bisa mengaktifkan kelompok Posyandu. Bahkan, Pemprov Kalbar diharapkan punya langkah kerja yang kongkret.

“Saya rasa kita perlu memotivasi kader-kader Posyandu supaya semangat dalam bekerja. Kader-kadernya harus kita perhatikan dulu nasibnya dari pada sebuah gedung bangunan. Nah, saat ini kita sudah punya banyak kader-kader, sebaiknya mereka dulu yang kita perhatikan,” sarannya.

Salah satu contohnya, pemerintah layak memberikan uang transportasi atau dana operasional kegiatan kepada kader-kader yang hadir dan membantu.

Sebab kader tidak boleh dijadikan pegawai honor makanya perlu diperhatikan secara khusus.

“Kita tidak boleh memberikan honor kepada tenaga-tenaga kader.

Sebab bertentangan dengan peraturan. Mungkin fasilitas transportasi dan kemudahan perlu diberikan. Misalnya kader ada punya anak yang masih sekolah, nanti kita bisa lebih memperhatikan nasib mereka,” serunya.

Menurutnya, kalau ada daerah di Kalbar yang sudah bisa membangun gedung Posyandu itu tentu lebih baik.

“Namun tujuan utama kita bukan seperti itu. Yang harus dipikirkan ialah bagaimana pelayanan di Posyandu,

bahkan kader-kadernya bisa lebih aktif lagi dengan tenaga-tenaga kesehatan. Supaya bisa mendorong masyarakat untuk datang setiap bulan ke Posyandu,” lugasnya.

Andy berpandangan, peran Posyandu sangat baik, bahkan banyak manfaatnya. “Misalnya penimbangan, kalau ini dilakukan secara rutin setiap bulan terhadap bayi-bayi balita kita. Otomatis pemerintah tidak akan kecolongan lagi sehingga tidak ada bayi dan balita yang mengalami gizi buruk di Kalbar,” ulasnya.

“Imunisasi juga demikian. Kalau setiap bulan masyarakat datang ke Posyandu membawa anaknya, pasti bayi dan balita Kalbar akan mendapatkan imunisasi secara lengkap,” timpalnya.

Pengidap gizi buruk tidak ada yang mendadak, penyakit itu pelan-pelan munculnya. “Kalau masyarakat datang ke Posyandu. Nanti berat badan anaknya ditimbang. Kalau misalnya terus turun setiap bulannya, pasti kita curiga. Kalau ketahuan seperti itu, kita bisa ditangani sebelum anak menderita gizi buruk,” paparnya.

Sejauh ini kesadaran masyarakat untuk datang ke Posyandu sudah jauh lebih baik. Sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Sudah ada peningkatan, cuma ya masih belum maksimal. Hal ini bisa kita lihat dari partisipasi masyarakat yang datang ke Posyandu,” tuturnya.

Penilaian tersebut bisa dilakukan dengan cara menghitung jumlah balita yang datang ke Posyandu secara rutin setiap bulan. Setakat ini baru sekitar 50 persen. “Nah yang 50 persen lainnya bukan berarti tidak datang ke Posyandu, mereka datang tetapi tidak rutin. Kita harus memotivasi masyarakat terus-terusan supaya setiap bulan tetap harus datang ke Posyandu,” selorohnya seraya mengatakan, minimal satu bulan sekali masyarakat harus datang ke Posyandu.

Sejauh ini Dinkes Kalbar masih merasakan kendala di lapangan. Salah satunya masalah infrastruktur maupun geografis. “Ada desa dan pedalaman di daerah kita ini begitu sulit ditempuh. Sehingga ini yang menjadi kendala kita. Makanya dengan adanya kendala-kendala itu, kalau Posyandu ini benar-benar kita berdayakan, justru itu akan sangat membantu kita untuk melakukan upayaupaya preventif kepada masyarakat,” ungkapnya.

Andy menambahkan, terkait hal itu Gubernur Cornelis sudah memberikan support. “APBD kita setiap tahun itu akan memberikan bantuan kepada Posyandu.

Memang kita tidak memberikan bantuan dalam bangunan, tapi kita memberikan bantuan berupa operasional untuk transportasi,” paparnya.

Bahkan, pihaknya juga memberikan bantuan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT). “Yang lebih penting, jangan bangunannya ada, tapi kegiatannya tidak jalan. Sebaiknya tidak ada bangunan tetapi kegiatan kesehatan ini terus berjalan. Itu jauh lebih penting,” ucapnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Pemkot Klaim Wilayah Kumuh Menurun

Ilustrasi

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak mengklaim telah bekerja keras memberantas wilayah kumuh di seantero ‘Bumi Khatulistiwa’. Menurut data yang disampaikan Walikota Sutarmidji melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, M Akip bahwa 2014 totalnya sebanyak 80,28 hektar atau lokasi turun menjadi 70,25 2015.

“Ada pun hasilnya dapat dilihat dari berkurangnya kawasan kumuh di Kota Pontianak. Dari 80,28 hektar tahun 2014

dan menjadi 70,25 hektar tahun 2015,” ujar Sekda Kota Pontianak, M Akip dalam paripurna terbuka menanggapi pandangan umum DPRD Kota Pontianak terkait RAPBD 2016.

Kata Sekda, sejauh ini pihaknya di Pemerintahan Kota Pontainak sedang serius berbenah memberantas wilayah kumuh. Terlebih Kota Pontianak menuju kota layak huni bagi masyarakat.

Sebagai langkah menuju hal tersebut, terdapat beberapa yang diperhatikan

Pemerintah Kota Pontianak. Mulai dari struktur, rumah layak huni, drainase yang baik serta lingkungan yang layak dan bersih.

“Terkait permasalahan wilayah kumuh, Pemkot sangat konsen terhadap pelaksanaan ini. Hal ini dapat dilihat dalam program prioritas perbaikan rumah tidak layak huni, jalan dan drainase lingkungan serta melakukan sosialisaisi perubahan prilaku masyarakat,” paparnya.

Akip menambahkan, perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalbar, bahkan ke tingkat pemerintah pusat.

Guna menyukseskan program yang sudah dicanangkan dan ditekankan pada Pemerintah Kota Pontianak. Terlebih menyangkut masalah anggaran supaya dapat terealisasi dengan baik.

“Selain itu Pemkot Pontianak juga melaksanakan preview perencanaan sanitasi Kota Pontianak agar bisa mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalbar,” ulasnya. (agn)

Pro Ekbis

Rakyat Kalbar

Jumat, 21 Agustus 2015

4

Kalbar Expo 2015

Momen Pengusaha Lokal Kalbar Unjuk Gigi Pontianak-RK. Istri Gubernur Kalbar, Ny. Frederika Cornelis mengaku senang bisa menggelar Kalbar Expo 2015, yang berlangsung di Gedung Pontianak Covention Center. Yakni mulai 20 hingga 23 Agustus mendatang.

Kepada sejumlah awak media, Frederika Cornelis mengatakan, kegiatan tahunan tersebut semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalbar. Apalagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut meramaikan perhelatan tersebut.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengrajin atau

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 2 ( Kedua) Bulan Agustus 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

para pencipta kuliner. Setidaknya bisa menambah pendapatan mereka,” ujar Frederika seraya tersenyum.

Menurutnya, tanpa ada momen Kalbar Expo 2015, pengusaha lokal Provinsi Kalbar maupun Kota Pontianak mengalami kendala-kendala pada sektor sirkulasi produk yang dihasilkan.

“Pengusaha lokal susah untuk memasarkan atau mempromosikan barang kerajinan atau kulinernya,” bebernya.

Kendati demikian, istri orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar ini sudah berupaya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar berkembang dan maju di masa mendatang.

“Selama ini sudah kami bantu. Misalnya berupa pelatihan, pembinaan, bahkan cara pemasaran.

Selalu kok dibantu. Cuma memang saya akui, di

Kalbar pengrajin memang belum fokus menggeluti usaha kerajinan,” ulasnya.

“Para pengrajin kayaknya masih tidak terlalu berkecimpung dengan apa yang dikerjakannya saat ini. Ini karena usaha kerajinan merupakan kerjaan sampingan. Sewaktu-waktu saja, kalau ada waktu baru mereka kerjakan,” timpalnya.

Dampaknya, kata Frederika, ketika ada konsumen yang melakukan pemasanan, yang biasanya mau cepat jadi tidak bisa dilayani para pengrajin.

“Disinilah calon konsumen menjadi kecewa.

Padahal, produk lokal Kalbar sudah dikirim ke Belanda. Seperti kerajinan tenun dan ukiran, bahkan sudah dikirim ke banyak negara,” serunya.

Laporan: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Presiden Jokowi, Zaman SBY Ada Sensus Sapi Loh…

3.500 4.500 22.000 24.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Kamis, 20 Agustus 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,223.04 15,488.23 3,384.52 3,708.53 9,928.61 13,907.00

Beli 10,116.08 15,331.78 3,346.86 3,671.15 9,823.07 13,769.00 Ilustrasi/Ist

Sumber: Bank Indonesia

Equatoriana Masalah kita

FREDERIKA CORNELIS

Jakarta-RK. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, semua harga kebutuhan pokok naik di atas harga psikologi.

Fakta ini menjadi isyarat bahwa ada faktor-faktor lain di luar mekanisme pasar.

“Harga kebutuhan pokok semuanya naik dan secara psikologis sudah dikhawatirkan oleh masyarakat. Masalah semakin rumit ketika pemerintah hingga kini tidak bisa memastikan stok pangan secara pasti. Kalau ditanya DPR, selalu jawaban pemerintah normatif,” tegas Herman Khaeron, dalam Dialog Kenegaraan “Reshuffle: Solusi Stabilkan Gejolak Harga Pangan?”, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (19/8) lalu.

Terlebih di saat memasuki musim kemarau ini, menurut politikus Partai Demokrat ini, hanya Bulog yang bisa menjawab kepastian stok pangan dengan angka-angka.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lanjutnya, untuk kepastian stok sapi misalnya, dilakukan sensus sapi dan kerbau untuk memastikan stok daging nasional dan berapa harus diimpor.

“Ini salah satu dari aplikasi manajemen stok pangan yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sekarang,” lugasnya.

Tanpa didahului dengan data yang jelas, tiba-tiba diklaim harus impor daging sapi sebanyak 320 ribu ton. Dengan asumsi kebutuhan nasional sebanyak 500 ribu ton daging sapi. “Ini bikin harga tidak akan pernah turun, karena pemerintah tidak punya data valid,” cetusnya.

Lalu ditugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan operasi pasar dengan melepas harga daging sapi sekitar Rp90 ribu per kilo. “Sementara harga pasaran sudah Rp130 ribu per kilo. Pertanyaannya, siapa yang main dengan selisih harga Rp30 ribu itu?” tanya anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat ini.

Modus naiknya harga sapi dan pangan lainnya, ujar Herman saat ini juga diikuti oleh harga daging ayam yang hari menembus Rp40 ribu per kilo dari harga normal Rp25 ribu per kilo. “Modusnya mirip dengan kenaikkan harga sapi,” bebernya.

Niat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk swasembada pangan, menurut Herman Khaeron, itu semua akan jadi angan-angan. “Bagaimana mau swasembada pangan, sementara semua bahan pokok naik,” imbuhnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Gerakan Nasional Ayo Kerja menjadi tema peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kerja dengan keinsafan akan kekuatan dari persatuan Indonesia. Bukan hanya urusan rakyat, tapi para pemimpinlah yang pertama dan terutama memberikan contoh.

Bung Karno, bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan telah melakukan pergerakan untuk menjebol kesakitan sampai ke akar-akarnya. Makna paling dasar dari kemerdekaan adalah perubahan (revolusi) mental. Bukan hanya untuk rakyat, namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Mereka memiliki tanggungjawab moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih melayani rakyat.

Tindakan maupun perbuatan dalam kehidupan bernegara mengarah kepada keberhasilan cita-cita.

Salah satunya dibuatkan suatu aturan tata tertib hidup bernegara. UUD 1945 menjadi sumber hukum dalam memenuhi kemandirian negara yang tertib dan teratur. Ini merupakan wujud tindakan pemenuhan dalam mengisi kemerdekaan.

Dalam melaksanakan aturan, pemerintah harus tegas dan bebas dari intervensi atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Begitu pula masyarakat harus patuh. Misalnya dalam tertib berlalulintas, perizinan bangunan dan usaha, serta berbagai aturan lain.

Masyarakat yang baik tentu tidak dengan sengaja melanggar aturan, seperti mendirikan bangunan di fasilitas umum. Menurut anda?

Kemerdekaan yang sejati kita miliki, bilamana negeri ini bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba. Hukum merupakan panglima di atas segala-galanya untuk mengamankan negeri ini tanpa kecuali. Merdeka, adalah hak setiap warga negara tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak manapun. Akan tetapi, taat serta sadar hukum merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemimpin yang sejati, tidak berpihak pada satu kelompok tertentu, dalam artian, memiliki jiwa Bineka Tunggal Ika. Kebahagiaan yang sejati yang kita miliki apabila kita bisa berada diantara kenyang dan lapar. Akan tetapi, bukanlah kekenyangan di atas kelaparan sesama kita. Maka untuk menyelamatkan kemerdekaan, korupsi, narkoba dan penyelundupan harus segera stop di negeri ini. Terimakasih kepada Gubernur dan Kapolda Kalbar, jalan akses ke perbatasan Malaysia- Indonesia harus diawasi.

081288673500 15-8-2015 08.51

Sms Warga Jangan Menghina Makanya bro, kau jangan menghina aku. Sekarang kau dipenjara, baru rasa kau, terlalu.

085348090038 10-8-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

HP : 081345479682

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

22.05

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya

Jumat, 21 Agustus 2015

5

DPRD Kritik LPJ Bupati Kubu Raya

Lima Persen Dana Pemeliharaan Tak Dibayar Dinas Cipta Karya Sungai Raya-RK. Draft Raperda Pertanggungjawaban APBD Kubu Raya tahun 2014 diterima tujuh fraksi DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun para wakil rakyat itu mengkritisi sejumlah laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan Bupati H Rusman Ali SH. Penilaian Fraksi Partai Gerindra, melihat antara neraca, realisasi anggaran, arus kas dan laporan keuangan, hanyalah bersifat formalitas. Faktanya tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

“Sebagai contoh, Dinas Kominfo yang Kadis-nya ditetapkan tersangka dalam kasus media center, dan Dinas Cipta Karya yang tidak membayar uang pemeliharaan lima persen. Artinya ada temuan dari penggunaan anggaran yang harus disikapi serius Bupati Kubu Raya,” tegas Rohmad, juru bicara (Jubir) Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan pada Pandangan Umum Fraksi, Kamis (20/8).

Fraksi PAN-PKS menyorot dari sisi keterlambatan Bupati Rusman Ali menyampaikan Raperda LPJ. “Mestinya paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kenyataannya disampaikan bulan Agustus.

Berarti mengalami keterlambatan dua bulan. Jelas ini berimplikasi terhadap agenda perencanaan anggaran daerah lainnya,” kata M Amri, Juru Bicara PAN-PKS.

LPJ BUPATI. Para wakil rakyat Kubu Raya mengkritik kinerja Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali pada sidang paripurna Pertanggungjawaban APBD tahun 2014, Kamis (20/8). Syamsul Arifin

Kritikan tajam juga dilontarkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disampaikan Ketua Fraksi PPP, Surian. “Fraksi PPP membaca pidato Bupati, bahwa data yang disampaikan tidak valid. Seperti pemeriksaan dilakukan dua tahap, yakni 10 Pebruari sampai 1 Maret 2013 dan tahap kedua dari tanggal 6 April sampai 5 Mei 2013.

Jika diperhatikan maka data ini mengacu dua tahun lalu.

Seharusnya yang disampaikan 2014,” tegasnya.

Sementara Fraksi Demokrat mengingatkan Pemkab Kubu Raya untuk mengoreksi lebih teliti. “Karena kesalahan itu sangat fatal. Apalagi itu dokumen negara,” kata , Ani Suryani, Juru Bicara Fraksi Demokrat.

Sementara Fraksi KN2D melalui juru bicaranya, Jauhari Ja’far meminta agar Bupati menepati janji kampanye tentang bantuan terhadap pondok pesantren (Pontren) atau lembaga keagamaan lainnya, mengenai insentif guru ngaji, rumah ibadah atau masjid,” tuturnya.

Fraksi KN2D menilai, belum ada program Bupati Rusman Ali untuk entaskan kemiskinan. Karena itu, diusulkan setiap PNS menjadi bapak angkat untuk setiap 5 KK (Kepala Keluarga). Sementara Fraksi Golkar yang disampaikan Ngatiman mempertanyakan Silpa 2014 yang masih besar. Ini menunjukkan penyerapan anggaran dari SKPD yang tidak maksimal.

“Kami juga mempertanyakan penyertaan modal pada Bank Kalbar. Dan masalah PDAM masih menjadi fenomena, jadi perlu evaluasi penggunaan dana APBD,” sarannya.

Sedangkan Fraksi Golkar memberi saran kepada SKPD agar berhati-hati memberikan masukan kepada Bupati Rusman Ali, seperti kaitan dengan hari lahir Kabupaten Kubu Raya yang mestinya 17 Juli tapi berubah menjadi 10 Agustus.

Laporan: Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

Makam di Tengah Jalan Sungai Rengas Kubu Raya. Seolah bosan mempertanyakan kapan Jalan Raya Sungai Rengas bakal diperbaiki, baik oleh Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) atau Pemkab Kubu Raya, masyarakat membuat makam di tengah badan jalan. Aksi protes ini juga mempertanyakan kelayakan Kubu Raya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) “Setahu saya, dana UPJJ ini untuk menanggulangi keadaan darurat, atau daerah-daerah yang mengalami kerusakan yang berat, seperti jembatan atau jalan,” kata Ketua Pemuda Peduli Lingkungan Kubu Raya, Edi Suhairi di Sungai Raya, Kamis (20/8).

Edy menilai, UPJJ lebih banyak mengalokasikan dananya untuk pembangunan jalan poros yang seharusnya menggunakan dana dari APBD murni, bukan dari UPJJ. Akibatnya, porsi pembangunan jalan maupun jembatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat menjadi terabaikan. “Banyak sekali contohnya, jalan dengan kondisi rusak berat yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk beraktivitas menjadi terabaikan, dan sangat dikeluhkan oleh masyarakat,” bebernya.

Pihaknya sudah berkali-kali mengajak dinas terkait untuk berkomunikasi

Ambawang yang menterkait permasalahan ghubungkan 7 desa,” ini. Namun, hingga ungkapnya. saat ini pihaknya beEdy menambahkan, lum mendapatkan masyarakat sangat jawaban yang jelas mengharapkan, kemengenai mana yang tika suatu jalan dibanmenjadi porsi APBD, gun, maka akan ada dan mana porsi UPJJ. manfaat yang diterima “Jika kita lihat poroleh masyarakat, sepsi APBD, tidak lagi erti membuka akses mengutamakan daeekonomi masyarakat. rah yang diperlukan Ketua Pemuda Melayu masyarakat. Pemkab Kubu Raya, Herri Z selalu menyampaikan AR menambahkan, memprioritaskan jaUPJJ dinilai tidak tepat mengalokasikan anggaran bagi perbaikan Jalan Raya melihat kondisi Kubu lan poros. Bagaimana Raya saat ini, pihaknya dengan jalan yang Sungai Rengas. Masyarakat pun membuat makam di tengah jalan sebagai bentuk juga mempertanyakan selalu digunakan protes.Syamsul Arifin. predikat WTP yang dioleh masyarakat, terima Pemkab Kubu namun tidak termasDia juga mempertanyakan pembangunan u k j a l a n p o r o s ,” t a n y a n y a . jalan poros, karena ada beberapa pembangu- dari BPK. Sebab, masih banyak persoalan di Menurutnya, jika program pembangunan nan jalan poros cenderung jarang digunakan Kubu Raya yang masih belum terselesaikan, terus mengutamakan jalan poros, maka ja- oleh masyarakat, seperti pembangunan jalan terutama menyangkut infrastruktur jalan. lan yang selalu digunakan masyarakat yang menuju Sekunder C Kecamatan Rasau Jaya. “Kami merasa heran dengan kondisi Kubu berada di pedalaman tidak akan tersentuh “Sebenarnya pembangunan jalan poros di Raya seperti ini, kenapa bisa Kubu Raya oleh pembangunan. “Seharusnya jalan-jalan daerah ini bukan hal yang urgent. Jalan poros mendapatkan WTP,” sindirnya.

Ia mengungkapkan, penggunaan angseperti ini bisa saja dianggarkan oleh UPJJ,” yang lain justru tidak dilaksanakan, seperti tegasnya. jalan di Desa Ampera. Juga di Kecamatan garan untuk pembangunan jalan di Kubu

Raya sangat tidak menguntungkan masyarakat Kubu Raya. Pasalnya, beberapa jalan yang dibangun Pemkab Kubu Raya merupakan daerah minim penduduknya, bahkan tidak ada penduduknya. “Pemkab membangun jalan menuju Sekunder C yang jarang penduduknya, sementara jalan poros yang lain seperti jalan di Desa Kuala yang hanya ditimbun dengan tanah kuning dan pengecatan jembatan. Padahal, kondisi jalan ini rusak parah, dan ini juga merupakan jalan poros yang menghubungkan antar desa, bahkan kecamatan,” jelasnya Jika memang Pemkab Kubu Raya pro terhadap rakyat, maka seharusnya lebih memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama yang menyangkut infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian rakyat. “Bupati harus jeli dan melakukan monitoring terhadap pengerjaan jalan tersebut. Jangan sampai jadi temuan di kemudian hari,” ungkap Ikbal, anggota DPRD Kubu Raya.

Ikba mengatakan, saat ini pasti banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama mengenai opini WTP. “Pemkab seharusnya lebih bijak.

Jangan sampai dana UPJJ itu disalahgunakan buat yang lain,” katanya. (sul)

Kursi Rakyat Rusman Ali Diminta Jadi Gubernur Kalbar Sungai Raya-RK. Masyarakat Kubu Raya mengharapkan Bupati Rusman Ali memimpin Kalbar.

Ungkapan itu disampaikan pendiri pengajian Jamiatul Islamiyah, KH Abd Karim Jamak yang hadir dalam acara halalbihalal pengajian Jamaah Jamiatul Islamiah di Kalbar, Minggu 16 Agustus lalu. Di hadapan puluhan ribu Jamaah Jamiatul Islamiyah Kalbar, Abd Karim mengutarakan kerinduan jamaahnya untuk dipimpin oleh Rusman Ali. Jamaah pengajian Jamiatul Islamiyah pun menginginkan serta mendoakan agar Rusman Ali memimpin Kalbar selanjutnya. Tentu hal tersebut bukan tidak beralasan, semua harapan itu muncul seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kubu Raya dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Rusman Ali. “Kami sudah melihat Kubu Raya di bawah kepemimpinan Pak Rusman Ali sebagai bupati. Besar harapan kami bersama semua jemaah kami di Kalbar, agar Pak Rusman Ali menjadi Gubernur Kalimantan Barat selanjutnya. Kami sangat percaya Pak Rusman Ali bisa membangun Kalbar lebih baik, sebagaimana yang sudah dibuktikannya di Kubu Raya,” ungkap Abd Karim saat memberikan arahan kepada ribuan jamaahnya.

Bupati Rusman Ali menanggap baik keinginan masyarakat tersebut.

Baginya yang terpenting sekarang adalah membangun Kubu Raya, meneruskan programnya di Kubu Raya. Rusman Ali mengaku belum berpikir ke arah itu, mengingat Pilgub masih lama dan tugas serta perjalanan di Kubu Raya masih panjang.

“Saya belum memikirkan ke arah itu. Fokus saya saat ini adalah membangun Kubu Raya. Keinginan dan doa masyarakat seperti itu ya, kita amini, sebab yang menentukan semuanya adalah Allah SWT. Kita hanya menjalankan amanah saja.

Alhamdulillah jika masyarakat telah merasakan kemajuan pembangunan yang kita lakukan. Kita berharap masyarakat terus ikut mendukung program kita yang lebih baik,” ujar Rusman Ali. (sul)

Omongan Mega Diplintir Media Asing

Osman Sapta Meradang Oesman Sapta Odang

Jakarta-RK. Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO), meradang atas pemberitaan media massa asing yang memelintir pernyataan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri saat berbicara dalam Seminar MPR dalam peringatan Hari Konstitusi, Selasa (18/8) lalu.

Kecaman disampaikan Oesman Sapta saat membuka Seminar bertema Mengkaji Gagasan Kenegaraan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (20/8).

Dalam pernyataannya, Oesman mengaku masih mengingat isi pidato Megawati, karena dirinya hadir dalam acara itu. Seingat dia, Megawati menyampaikan pemikiran orisinil dan objektif soal kondisi ketatanegaraan dan masyarakat Indonesia terkini.

Salah satu sub topik yang disampaikan Megawati adalah mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Megawati menekankan bahwa bila korupsi sudah tak ada di Indonesia, maka KPK bisa dibubarkan sebagai lembaga ad hoc.

“Itu yang saya dengar dan saya tangkap selain Ibu Mega menyampaikan gagasan lain. Namun saya kaget ketika media massa menulisnya tak lengkap dan memelintir.

Bahwa KPK sifatnya adhoc dan gagasan membubarkan KPK. Ini dilakukan media luar negeri ya. Kalau media dalam negeri tak ada yang menulisnya,” jelas Oesman

Sapta.

Dia mengaku, atas ulah media asing itu, Oesman tetap tak bisa menerima. “Karena ini adu domba. Bisa-bisa media massa kita terpengaruh,” tukasnya.

“Bagaimana mungkin gagasan brilian negarawan ditulis jadi berita menyesatkan?

Bahkan berita itu sudah mengarah kepada pembunuhan karakter orang. Jangan sekali-kali itu dilakukan,” tegas Oesman.

“Biarkan demokrasi berkembang dengan indah. Saya kira hal seperti ini tak boleh lagi terjadi di negara dimana Pancasila sebagai dasar negara,” tegasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Oesman mengakui pihaknya merasa momentum kejadian itu menyadarkan pihaknya, soal pentingnya memastikan efektivitas transfer pesan terkait ide-ide kenegarawanan. Salah satunya adalah soal peran media massa.

Karenanya, dia menilai perlu diadakan sebuah seminar khusus untuk memikirkan ulang kondisi media massa saat ini, dan sejauh mana UU Pers sesuai dengan Empat Pilar Kebangsaan.

Kata Oesman, harus diakui bahwa saat

ini mediam assa semakin ‘liar’. Kalau dulu media massa berpihak pada penguasa, sekarang berpihak kepada pengusaha media. Kalau dulu mengabdi pada kepentingan politik, sekarang pada kepentingan ekonomi. “Tapi itu semua pers luar negeri loh, bukan pers dalam negeri,” kata Oesman tertawa.

“Pers merdeka. Saya setuju. Tapi harus bertanggung jawab. Kalau salah, ya harus tanggung jawab. Bukan menakut-nakuti agar media hati-hati. Tapi ya bertanggung jawab,” tandasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Ahmad Basarah, menambahkan, memang kerap kali pesan-pesan terkait topik Konstitusi tak sampai ke masyarakat secara baik. Sebab fungsi media tak berjalan sebagaimana mestinya.

“Karena itu saya kira pentingnya seminar yang mengkaji pemikiran Presiden RI Kelima Ibu Megawati. Dan sekaligus membahas bagaimana mentransfer pemikirannya, sehingga pesannya sampai ke masyarakat dengan baik,” jelas Basarah. (jpnn)

KPU Hanya Bisa Minimalis, Simbolik dan Administratif Jakarta-RK. Proses dan tahapan Pilkada Serentak 2015 dianggap masih belum menjamin bakal lahirnya calon pemimpin daerah terbaik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru mengedepankan proses administrasi dalam menjaring calon kepala daerah.

Anggota DPR RI Komisi II, Yanuar Prihatin mengatakan selama ini KPU hanya menjalankan syarat administratif dan belum menyangkut substansif. Menurutnya, hal ini menyebabkan subtansi kepala daerah terpilih belum memadai.

“Soal syarat belum ada yang menyangkut subtansi sehingga tidak memenuhi syarat yang terbaik. KPU hanya menjalankan syarat minimalis, simbolik dan administratif,” kata Yanuar Prihatin di gedung DPR Jakarta, Kamis (20/8).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, untuk menjadi kepala daerah, para calon harus berani mengeluarkan ide dalam menyukseskan program pembangunan daerahnya. Sementara selama ini KPU hanya melakukan dua aspek saja yakni legalistik dan programatik.

Sesuai dengan Perppu No 8 tahun 2015 Pasal 7 dijelaskan bahwa ada beberapa syarat yang menunjukkan syarat spiritualitas seperti

Pasal 7 ayat a. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Pasal 7 ayat b. setia kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-cita Proklamasi dan NKRI. Itupun belum ditunjukkan melalui apa bahwa seseorang dapat dinyatakan lulus persyaratan pada poin tersebut.

Seharusnya, kata Yanuar, KPU membuat syarat spiritualitas seperti pasal 7 ayat a, maka spiritualitas seseorang dapat ditentukan melalui proses apa. Sehingga jelas dapat dipastikan seorang calon lolos dalam persyaratan tersebut sebagai syarat yang pertama yaitu Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Jika aspek spiritualitas misalnya, sebagai seorang muslim maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dibantu, jika Nasrani maka wali gereja dapat bertugas. Dalam hal ini, peserta Pilkada ditanyakan soal keagamaan yang menyangkut dalam menata sebuah daerah,” terangnya.

Sementara untuk aspek kompetensi dan ideologi, KPU dapat menggandeng Lembaga Ketahanan Nasional untuk menguji peserta sesuai dengan persyaratan Pasal 7 ayat b mengenai pengenalan peserta dalam ideologi Pancasila.

“Lemhanas mengerti tentang uji ideologi seorang calon peserta Pemilukada. Sehingga calon mengerti dan memahami cita-cita Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” tegasnya.

Lulusan Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga mengatakan, seorang petahana yang mencalonkan kembali harus dilihat mengenai indeks pretasi yang sudah dilakukan saat dirinya menjabat. Maka, KPU juga dapat menggandeng Badan Pusat Statistik untuk menghitung pretasi pembangunan di daerah tersebut.

“Jika petahana ingin mencalonkan kembali, BPS dapat menghitung indeks pembangunan di daerah tersebut berupa angkanya. Jadi, Kelihatan apakah selama menjabat betulbetul ada perubahan baik angka kemiskinan, pengangguran, tingkat sosial masyarakat, pendidikan,” tuturnya.

Menurutnya, dengan aspek tersebut maka akan terlihat solusi dalam mencari kepala daerah yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan KPU dalam meningkatkan mutu kepala daerah hasil Pilkada Serentak, disaat krisis kepemimpinan saat ini. (jpnn)

Rakyat Kalbar

Rupa-rupa

Jumat, 21 Agustus 2015

Sangar TATAP mata para prajurit Kodam XII/ Tanjungpura menyiratkan tekad mereka mengamankan kedatangan rombongan Presiden Joko Widodo ke Pontianak. Presiden dijadwalkan mengikuti Karnaval Khatulistiwa, besok (22/8). Kekuatan pasukan pengamanan gabungan VVIP mencapai 4.500 orang.

Fikri Akbar-RK

4 Siswa Singkawang Wakili Kalbar di FLS2N 2015 SINGKAWANGRK. Tiga murid SD Negeri 17 Singkawang Tengah dan seorang pelajar SMP Negeri 8 Singkawang mewakili Kalbar dalam Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) 2015 di Palembang 23-29 Agustus mendatang.

“Sekarang, keempat siswa tersebut sedang mengikuti TC (Training Center) di Hotel Borneo Pontianak,” kata Karyadi, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas), Dinas Pendidikan Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/8).

Tiga Murid SD Negeri 17 Singkawang Tengah tersebut terdiri atas Ahmad Ai’adiat, Zakaria dan Satya Haprabu. Sedangkan seorang pelajar SMP Negeri 8 Singkawang atas nama Hafiza Ramadanlah.

Karyadi menjelaskan, Ahmad Ai’adiat dan Zakaria mengikuti lomba Pantomim dalam FLS2N 2015. Se-

dangkan Satya Haprabu akan mengikuti lomba solo (menyanyi tunggal). Sementara Hafiza Ramadanlah akan mengikuti lomba membaca Alquran.

“Dengan adanya siswa dari Singkawa-

n g y a n g m e w a k i l i K a l b a r. M e m b u k t i k a n kalau siswa Singkawang mempunya prestasi untuk berlomba ke tingkat Nasional. Dan ini harus menjadi kebanggaan masyarakat Singkawang,” ujar Karyadi.

Keberhasilan keempat siswa asal Kota Singkawang menembus ketatnya persaingan dalam di ajang Nasional tersebut, kata Karyadi, diharapan menjadi motivasi bagi siswa lainnya di Kota Amoy ini untuk terus berprestasi.

“Terutama yang mempunyai bakat seni,” ucapnya.

Karyadi mengharapkan dukungan dan doa dari masyarakat Singkawang khususnya dan Kalbar umumnya, agar keempat siswa tersebut meraih prestasi membanggakan di tingkat Nasional. “Kepada empat siswa yang sekarang ini mengikuti TC, hendaknya mengikuti kegiatan tersebut dengan serius,” ingatnya. (dik)

Hampir Semua Pengadaan Obat Pakai e-Catalog SINGKAWANGRK. Hampir semua pengadaan obat di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang menggunakan sistem e-Catalog. Jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya, yang masih banyak dengan sistem lelang.

“Dengan e-Catalog ini, harga dan ongkos kirimnya sudah ditentukan, jadi tidak perlu lelang lagi,” jelas dr Carlos Djaafara, Direktur RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Carlos, terdapat beberapa kemudahan atau kelebihan menggunakan sistem e-Catalog. Di antaranya bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Harga barangnya sudah dihitung terperinci

oleh LKPP,” ujarnya.

Carlos menjelaskan, e-Catalog ini diluncurkan Menteri Kesehatan pada 2013. Sistem ini merupakan informasi elektronik yang memuat daftar nama obat, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia.

Harga yang tercantum dalam e-Catalog merupakan harga satuan terkecil, di mana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan obat generik yang sudah termuat dalam e-Catalog dilaksanakan melalui mekanisme e-Purchasing, serta bersifat penunjukkan langsung oleh satuan kerja.

Pengadaan obat sebelum e-Catalog, secara garis besar dilaksanakan sesuai peraturan perundangan,

yaitu melalui perencanaan, proses pengadaan, pemesanan ke distributor, penerimaan, dan distribusi ke unit layanan. Dengan e-Catalog, prosesnya hampir sama, hanya daftar obatnya telah ditentukan.

Dengan sistem e-Catalog, produsen obat–yang telah ditunjuk LKPP untuk memproduksi obat generik yang dibutuhkan masyarakat–mengeluarkan daftar obatnya, termasuk spesifikasi dan bisa diakses secara online.

Memesan dan membeli obat dengan e-Catalog tidak begitu repot. Setelah menyampaikan pemesanan jenis obat, termasuk volumenya melalui internet atau ke e-mail produsen dan pemasarnya, transfer dana, beberapa hari kemudian obatnya langsung diantar ke gudang. (dik)

Program KB Perusahaan, Pemkot Dapat Penghargaan Pontianak-RK. Masihkah masyarakat Kota Pontianak melaksanakan keluarga berencana agar populasi penduduk kedepan lebih berkualitas dan tidak meledak?

Ternyata, Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) memberikan award kepada Wali Kota Pontianak perihal mengatur kelahiran anak dan keluarga di kelompok perusahaan.

Wakil Wali Kota Edi Kamtono pun pergi ke Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (19/8) untuk menerima penghargaan Kepala Daerah Peduli Keluarga Berencana (KB) bekerjasama dengan Apindo. Penghargaan diserahkan pada Pertemuan Pembelajaran Program AFP (Advance Family Planning) dan ICMM (Improving Contraceptive Method Mix (ICMM), Edi mengatakan, pelayanan kesehatan dan KB tidak hanya dilakukan di masyarakat saja, bagi pekerja dan karyawan perusahaan juga perlu KB. Untuk itu, pemerintah mendorong perusahaan swasta agar beri jaminan kesehatan dan pelayanan KB untuk seluruh karyawannya.

“Tujuan KB Perusahaan ini adalah mendorong

p a r a k a r y aw a n mendapatkan secara aktif pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KB yang berkualitas dalam waktu singkat tanpa meninggalkan tempat kerja,” ujarnya.

Pemkot Pontianak menggaungkan program KB Edi Kamtono ketika menerima penghargaan. IST kepada masyarakat. Ia berharap, kesadaran masyarakat tumbuh den- puan, Anak dan KB (BPMPAKB) Kota Pontianak, gan sendirinya mengingat program KB itu juga untuk Darmanelly, mengatakan, setelah menjalin kerja sama membahagiakan dan mensejahterakan kehidupan dengan perusahaan, pihaknya akan bermitra dengan masyarakat itu sendiri. kelompok atau organisasi potensial untuk mensukses“Mudah-mudahan dengan diterimanya penghargaan kan program KB. ini bisa menjadi pemicu bagi kita supaya lebih gencar “Seperti TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan, LPM, lagi untuk memasyarakatkan program KB,” kata Edi. BKMT, IKBM, MABT, IWKI dan Perwati,” ungkapnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perem- (agn/humas)

6

ULAR BESAR

DI BELAKANG RESTORAN

SEORANG staf restoran Tiongkok di Thonburi, Bangkok, Thailand, dikejutkan dengan temuan seekor ular besar sepanjang 8 meter. Dia menemukan ular berjenis python reticulatus itu bersembunyi di belakang restorannya.

Kaget melihat binatang melata tersebut, staf itu lalu meminta bantuan sejumlah orang untuk mengevakuasi ular yang diperkirakan seberat 150 kilogram tersebut.

Youtube Selang beberapa saat kemudian, proses evakuasi ular diambil-alih oleh petugas pemadam kebakaran setempat.

Sebagaimana dikutip dari laman dailymail.co.uk, setidaknya 17 petugas pemadam dilibatkan dalam upaya evakuasi itu. Dari rekaman yang beredar, evakuasi berjalan dramatis.

Setelah ular berhasil dijinakkan, kepalanya ditutup menggunakan dengan kain. Selanjutnya, para petugas memamerkan ular tersebut dengan mengangkatnya bersama-sama.

Python reticulatus yang ditemukan ini merupakan salah satu ular terbesar di dunia. Spesies ini umumnya hanya berukuran rata-rata 3-6 meter.(tom/JPG/jpnn)

Fasum Bukan Milik Investor “Yang namanya fasum itu milik pemerintah, bukan pribadi, bukan seenaknya digunakan untuk bisnis. Tapi saya heran pemerintah diam saja. Coba lihat Hotel Orchard, Hotel Harris, Gajah Mada, itu sarana drainase habis ditutup untuk kepentingan usahanya. Itu jelas sekali pelanggaran, tapi kok sengaja dibiarkan pemerintah?” ujar Mustaan, Anggota Komisi B DRPD Pontianak kepada Rakyat Kalbar, di kantornya Kamis (20/8).

Kalangan DPRD Kota Pontianak geram, setelah batas sempadan dilanggar seperti diperingatkan Wakil Walikota Edi Kamtono, fasum pun dirampok oleh investor yang direstui Pemkot.

“Pemerintah Kota tutup mata takut menyikapi tanah fasilitas umum digunakan para pelaku usaha besar. Selain tutup mata tutup telinga, jelas-jelas pelanggaran itu disengaja di depan mata.

Kalau yang tampak saja dilanggar, apakan lagi aturan yang tidak tampak,” tuding Mustaan.

Dia menunjuk penutupan drainase yang tampak jelas di mata pemerintah kota. Dipertanyakannya, kekuatan apakah dalam perizinan ketiga hotel tersebut sampai bisa menggunakan fasum dalam usahanya.

“Apakah benar diizinkan atau ini memang pelaku usahanya yang sengaja melanggar. Kalau memang tidak adanya permainan oknum pemerintah, aturan itu harus ditegakkan dan bukan untuk keuntungan pribadi,” tegasnya.

Mustaan mengingatkan, peraturan yang dibuat Pemerintah Kota wajib ditaati oleh seluruh pelaku usaha baik besar maupun kecil.

Jangan PKL digusur dan diburu-buru karena tak mampu “mengurus” izin tapi fasum diberikan kepada investor besar.

“Mereka pedagang kecil digusur, dilarang berjualan di fasilitas umum. Tapi kenapa hotel-hotel itu tidak ditindak sama seperti pedagang kecil. Di mana Pemerintah Kota meletakkan hukum bagi masyarakat, apakah pada kepentingan kelompok atau bisnis?” cetusnya.

Mustaan minta Wali Kota Sutarmidji,SH. M.Hum melalui SKPD terkait mengkaji dan melihat langsung ke lokasi yang disebukannya. Agar tidak muncul kecemburuan sosial masyarakat yang pada akhirnya memunculkan perilaku kebencian sosial.

“Saya harap Pak Wali Kota menindaklanjuti masalah ini. Kalau dibiarkan dan dianggap sepele, pelaku usaha lainnya akan berbuat serupa dengan mengabaikan aturan yang ada. Bila dilakukan kekerasan atau gaya premanisme terhadap yang kecil, kota ini mau kemana?” tegasnya.

Laporan: Gusnadi Editor: Hamka Saptono

Soliditas kisah masa lalu ini (di periode pertama Presiden SBY)–seolah-olah menunjukkan terdapat ketidakcocokan dalam komponen “tim” pemerintahan yang dibangun Presiden Jokowi.

Padahal dalam membangun tim, satu komponen dengan lainnya harus saling mendukung, tidak saling bertentangan. Takarannya juga harus seimbang. Jika tidak, ikatan dalam tim tersebut akan cepat aus.

Antara satu komponen dengan lainnya juga harus sesuai dan saling mengait serta menguatkan. Kendati sekedar menganalogikan, tidak ada salahnya jika membangun tim tersebut sama dengan membangun persaudaraan yang menuntut untuk saling mendukung, mengokohkan dan meneguhkan.

Supaya saling mengokohkan, dipersyaratkan adanya unsur yang saling menguatkan. Pasalnya, unsur yang saling bertentangan pastilah tidak akan saling mengaitkan antara satu dengan lainnya.

Unsur yang saling menguatkan itu tentunya harus memiliki kesamaan prinsip, yaitu kesamaan visi dan misi yang akan dicapai.

Hal ini akan menentukan kesamaan langkah dalam menggapai tujuan bersama.

Soliditas seperti ini merupakan variabel yang sangat penting dalam tim, baik itu kabinet atau lainnya. Komponenanya bisa datang dari mana saja. Tetapi mereka masuk dalam kawasan yang sama, maka semuanya harus menyatu dalam satu langkah, satu ayunan. Inilah puncak keberhasilan. (mordiadi)

Rakyat Kalbar

Sambungan

Jumat, 21 Agustus 2015

7

Naik Enggang, Jokowi Diintip 12 Tim Sniper Tak hanya itu, level pengamanan yang diberikan cukup sebanding, pengamanan kelas VVIP dengan melibatkan tidak kurang dari 4.500 personil.

“Kesuksesan pengamanan ini, mulai dari awal kedatangan hingga sang Presiden dan Ibu Negara kembali ke Jakarta. Saya harapkan masing-masing pimpinan satuan pengamanan VVIP untuk slalu berkoordinasi, dalam rangka pengamanan ini. Sehingga pengamanan dapat berjalan baik dan lancar. Termasuk melakukan koordinasi pada petugas Paspampres yang berada di ring satu,” tegas Mayjen TNI Toto R Soejdiman, Pangdam XII Tanjungpura di sela-sela pelaksanaan gelar pasukan di Mapomdam XII Tanjungpura, Jalan Rahadi Oesman, Kamis (20/8).

Pangdam meminta kepada seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan rangkaian agenda kepresidenan, selalu jeli dengan setiap perkembangan informasi yang ada di lingkungan tugas masing-masing.

Caranya memanfaatkan secara maksimal seluruh informasi yang diberikan oleh satuan intelejen.

“Oleh karena itu, kepada satuan intelijen dapat memberikan informasi yang aktual secara terus menerus kepada komandan satuan yang bertugas di lapangan, sehingga dapat dijadikan masukan dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan,” ucap Toto.

Selain itu, Toto juga berharap semua personil tidak menganggap sepele segala hal yang perlu mendapat perhatian. Personil diminta melakukan pemeriksaan secara cermat di seluruh tempat, orang maupun hal-hal lain yang sekiranya dapat menimbulkan kerawanan pada objek pengamanan.

“Jangan pernah lalai dalam tugas, karena kelalaian dapat berdampak pada kegagalan pengamanan tugas ini. Objek-objek yang akan didatangi RI 1, sudah ditempatkan anggota, fokus, konsentrasi, jangan main-main, ini pimpinan negara. Saya minta Kalbar tidak ada gangguan dan hambatan yang dihadapi,” tegasnya.

Secara teknis, Toto menyampaikan, pengamanan secara ketat akan dibagi dalam tiga

ring. Ring pertama akan diisi Paspampres, ring dua dan tiga akan diisi oleh personil TNI dan Polri. Pengaman juga akan dilakukan pada objek atau tempat-tempat yang menjadi fokus kunjungan presiden.

“Sebelumnya gelar pasukan ini telah didahului dengan rapat-rapat koordinasi, di mana saja lokasi yang harus diamankan,” katanya.

Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto telah menyiapkan 2.345 personil dari seluruh jajaran Polda, termasuk Polres-Polres untuk memback up pengamanan yang dilakukan TNI. “Sejak diinformasikan pertama kali oleh Pak Gubernur, kami langsung berkoordinasi dengan Pak Pangdam,” katanya.

Adapun wilayah pengamanan yang dilakukan oleh Polri, khsusu pada rute perjalanan, tempat parkir dan objek-objek yang akan didatangi RI 1. “Ada 2.354 personil, all out dari Polda maupun Polres,” ungkap Kapolda Arief.

Naik Eggang Gading Presiden Jokowi dan Ibu Negara direncanakan menunggang Enggang Gading, sebuah kendaraan yang dimodifikasi berbentuk burung rangkong yang langka itu. “Presiden direncanakan akan ikut dalam pawai darat, naik kendaraan hias berbentuk Enggang Gading,” kata Numsuan Madsum, Kepala Biro Humas dan Protokoler Kalbar.

Presiden dijadwalkan lebih cepat tiba di Kota Pontianak. “Sebelumnya dijadwalkan 16.50 dari Makassar. Ternyata besok (hari ini) Presiden batal ke Makassar dan langsung ke Pontianak. Diperkirakan akan tiba sekitar 17.20 di Kota Pontianak,” ujarnya.

Mengenai penutupan sejumlah jalan mulai pukul 00.00 untuk Jalan Teuku Umar dan Jalan Diponegoro. “Jalan tersebut ditutup total sampai selesainya Karnaval Khatulistiwa.

Tidak diperkenankan kendaraan melintasi jalan tersebut,” ujarnya.

Hiburan Rakyat Musisi yang meramaikan Karnaval Khatulistiwa diantaranya Slank, Marcello Tahitoe dan Saykoji. Sedangkan artis yang meramaikan event akbar ini, Muhammad Farhan, Olga

Lydia dan Putri Patricia.

Artis dan musisi ini tampil pada satu rangkaian kegiatan karnaval, 22 Agustus di Kota Pontianak.

Kedatangannya pun atas undangan pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan G70 atau Panitia Nasional Gerakan Ayo Kerja 70 Tahun Indonesia Merdeka.

Penabuh drum Slank, Bimo Setiawan mengaku bangga bisa terlibat pada acara puncak HUT RI di Kota Pontianak. Baginya, titik equator atau kota khatulistiwa ini kaya akan khazanah budaya nusantara.

“Lewat musik Slank ingin menduniakan Karnaval Khatulistiwa. Kami juga berharap karnaval ini menjadi ajang untuk merajut lagi mimpi yang masih berserakan, menjadi satu impian kebersamaan yang baru,” ujar Bimo yang lebih dikenal dengan nama Bimbim ini.

Antusiasme untuk ikut ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan di Bumi Khatulistiwa ini, juga ditunjukkan oleh Saykoji dan Marcello. Keduanya merasa bangga, bisa menghibur warga Kota Pontianak dan Kalbar umumnya pada Karnaval Khatulistiwa.

“Bisa dibilang pengalaman yang sangat menarik, bisa tampil di tengah jantung Indonesia untuk merayakan momen kemerdekaan.

Semoga dengan peringatan kemerdekaan ini, bangsa Indonesia semakin maju di tengah persaingan dengan bangsa lain,” harap Saykoji.

“Sangat disayangkan jika festival kebudayaan yang besar ini dilewatkan, karena saya selalu tertarik dengan budaya Indonesia yang kaya dan unik. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, anak muda generasi penerus bangsa bisa menghargai kemerdekaan dengan berkarya lebih baik,” sambung Marcello.

Rencananya para musisi tersebut akan tampil pada acara Panggung Hiburan Rakyat, penutup dari rangkaian kegiatan Karnaval Khatulistiwa. Panggung musik yang digelar mulai pukul 19.00 tersebut juga menampilkan pertunjukan seni daerah dan artis lokal. Di antaranya Fery Sape dan kawan-kawan.

Setitik Nila Guru, Rusak Pendidikan Kita Mungkin, bisa dibantu untuk pindah ke sekolah lain. Dewan Pontianak, kata politisi PPP ini, hanya sebatas mendorong jika ada hal yang terkait dengan pengawasan.

“Kita akan awasi ini, sejauh mana penanganan kasus ini. Jika diperlukan anggaran, kita akan dorong penganggaran itu dilakukan. Kemudian perlu ada Perda lagi yang mengatur hal ini,” pungkas Herman.

Pacaran Tak Bisa Jadi Dalih Sebelumnya, Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) kembali mengungkap keberadaan terduga monster seks dalam salah satu SMA yang terletak di Kecamatan Pontianak Timur. Ini berarti pekerjaan polisi Pontianak bertambah menyusul laporan pelecehan seksual dari oknum guru berinisial M terhadap TI, siswi salah satu SD Negeri di Pontianak Utara, yang baru berumur 10 tahun.

“Ada di salah satu SMA di Jalan Tanjung Raya, Kecamatan Pontianak Timur. Korbannya adalah siswi kelas dua SMA yang masih berusia 16 tahun,” ujar Direktur YNDN, Devi Tiomana, kepada sejumlah wartawan, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/8).

Namun, kemarin (20/8), Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul

Lapawesean mengklarifikasi. Meski membenarkan adanya dua kasus tersebut, siswi yang diduga dimangsa gurunya sendiri adalah pelajar MTS. AI yang memang terletak di Pontianak Timur.

“Kalau untuk oknum guru cabuli siswi SMA tidak ada. Yang ada oknum guru cabuli oknum siswi MTS yang ada di Kecamatan Pontianak Timur. Dan itu sudah masuk ke kita dalam bentuk pengaduan,” jelas Andi, kepada sejumlah wartawan, di kantornya.

Setelah mendapat laporan dari penyidiknya, memang sudah dilakukan pemeriksaan juga visum terhadap korban.

“Hasilnya positif (dicabuli,red). Hanya saja, pencabulan yang dilakukan oknum guru MTS ini tidak berlangsung di kawasan sekolah, melainkan berlangsung di luar kawasan sekolah dan di luar jam sekolah,” beber Andi.

Berdasarkan keterangan korban, oknum guru yang diadukan itu sudah melakukannya dua kali. Namun, Andi menerangkan, perkara itu masih diselidiki. Sebab, ia memerlukan keterangan pelaku.

“Mengingat ini masih sepihak, yakni dari korban. Dan kasus ini pun belum ditingkatkan menjadi laporan. Karena, kakak korban selaku pengadu belum dan

tidak dapat dimintai keterangan. Kita minta kakak korban untuk kooperatif, selaku pengadu, guna proses hukum lebih lanjut,” pintanya.

Andi juga memaparkan bahwa siswi MTS yang menjadi korban pencabulan oknum guru tersebut memiliki hubungan.

“Pacaran. Namun, apapun dalihnya, tetap tidak dibolehkan. Ini sampai diadukan kakak korban ke kita, karena cerita dari korban ke kakaknya. Dimana pengaduan masuk pada bulan Juni 2015,” ungkap dia.

Sekali lagi, Andi meminta kakak korban kooperatif agar ia bisa berkoordinasi dengan pihak MTS. “Sehingga dari pihak MTS yang membuat laporan,” tuturnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Rakyat Kalbar, oknum guru itu juga merupakan staf tata usaha (TU). Konon, oknum guru ini sudah dipanggil kepolisian, namun belum memenuhinya.

“Untuk kasus oknum guru SD yang mencabuli muridnya, terus kita lakukan pengejaran,” demikian Andi Yul Lapawesean.

Laporan: Achmad Mundzirin dan Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Berkas Calon Perseorangan Nyaris Jadi Abu Robi yang pertama kali melihat api membakar ruang Unit Program KPU. Saat itu juga ada sekitar tiga anggota polisi yang bejaga di depan kantor KPU. “Saya kira ada orang yang membakar sampah di sekitar kantor KPU. Tapi saya lihat ke samping dan depan kantor tidak ada orang yang bakar sampah,” jelas Robi.

Saat itu Robi berada di ruang umum, main game, persis di sebelah ruangan yang terbakar. Sekitar pukul 03.00 anggota polisi yang berjaga masih bermain tenis meja di sebelah ruangan yang terbakar. “Saya lihat ke ruangan Unit Program ada asap mengepul,” ungkapnya.

Robi masuk ke ruang Unit Program, memastikan sumber asap. “Setelah saya masuk ke ruangan itu, saya lihat lantainya terbakar. Tampaknya dibakar dari bawah lantai papan. Ruang Unit Program itu tempat penyimpanan berkas para calon.

Tapi saya tidak melihat ada orang,” jelas Robi.

Setelah memastikan ada ruangan yang terbakar, Robi menelepon Sekretaris KPU Ketapang, agar memberi tahu kepada komisioner KPU. “Saya juga kasih tau anggota polisi yang berjaga. Saya telepon Seketaris KPU kalau kantor kita dibakar orang. Kemudian saya juga telepon pemadaman kebakaran. Tak lama mobil Damkar datang,” katanya.

Sebelum mobil pemadam kebakaran datang, Robi bersama anggota polisi memadamkan api menggunakan mesin air dan ember. “Berkas-berkas calon yang terbungkus kardus itu, hanya bagian pinggir saja yang terbakar. Masih bisa dibaca berkas-berkas itu,” jelasnya.

Komisioner KPU Ketapang, Teddy Wahyudin mengaku dirinya baru mengetahui kantornya terbakar. Ruangan yang terbakar itu merupakan gudang tempat penyimpanan dokumen daftar dukungan calon perseorangan.

“Dulunya itu mushola, tapi sementara kita jadikan gudang untuk penyimpanan daftar dukungan calon perseorangan atau B1 KWK tahap pertama, satu rangkap copy-an dan satu rangkap asli, dan dokumen B1 KWK dukungan perseorangan asli tahap kedua,” jelas Teddy.

Kapolres Ketapang, AKBP Hady Po-

erwanto mengatakan, jajarannya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan.

“Dari olah TKP, ditemukan botol dan jejak-jejak kaki di bawah kolong ruangan yang terbakar. Ditemukan juga tumpukan potongan kayu, persis di bawah kolong ruangan yang sudah terbakar. Jadi indikasinya memang dibakar. Kalau terbakar tanpa sebab juga tidak mungkin,” jelas Hady.

Pada saat kejadian, anggota polisi yang berjaga bersama seorang Satpam KPU memadamkan api dengan alat seadanya.

“Kaca di ruangan yang terbakar langsung dipecahkan. Kemudian anggota kita dan Satpam mencoba memadamkan api menggunakan ember dan selang. Sekitar pukul 04.15 bantuan pemadam kebakaran datang memadamkan sisa api di bawah kolong ruangan,” ujar Kapolres.

Atas kejadian ini, Kapolres mempeketat penjagaan di KPU, Panwaslu dan beberapa tempat lainnya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.

“Kita juga akan melakukan patroli rutin. Untuk masing-masing calon bupati dan wakil bupati juga akan kita berikan pengamanan sejak dini,” tegas Hady.

Pantauan koran ini, lantai papan ruang Unit Program KPU sudah hangus terbakar. Polisi terlihat berjaga-jaga di kawasan kantor KPU dan Panwaslu Ketapang.

Serahkan ke Polisi Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty SH MH menyerahkan kasus dugaan dibakarnya kantor KPUD Ketapang kepada pihak kepolisian.

“Kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki penyebab kebakarannya,” ungkap Umi dihubungi Rakyat Kalbar, Kamis (20/8).

Ia menjelaskan, mengenai kondisi pasca kejadian di KPU Ketapang, berdasarkan dari laporan KPU Ketapang, dokumen yang ada dalam ruangan yang terbakar tersebut kondisinya masih baik atau masih bisa terbaca.

“Jadi laporan yang saya terima dari KPU Ketapang, dokumen masih dalam kondisi baik dan aman,” ujarnya.

Mengenai penyelenggaraan Pilkada di Ketapang, menurut Umi, tidak akan ter-

ganggu. “Insya Allah dengan dukungan semua pihak, tentu Pilkada Ketapang dan enam daerah lainnya di Kalbar berjalan dengan baik, aman dan lancar,” jelasnya.

Cekal Calon Perseorangan?

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar, Ruhermansyah menyayangkan insiden pembakaran gudang arsip Kantor KPU Ketapang.

Mendengar kabar, Ruhermansyah langsung menghubungi Ketua KPU Kalbar, memastikan kebenarannya. “Saya sudah berkoordinasi dengan Bu Umi (Ketua KPU Kalbar) terkait kebenarannya.

Ya pada intinya Bawaslu sangat prihatin atas kejadian ini, dan berharap agar jangan sampai kejadian ini dipolitisir dan meluas. Sehingga menjadi isu yang tidak baik,” kata Ruhermansyah.

Bawaslu berharap cerdas dan bijaksana menyikapi insiden tersebut. Dalam artian, semua pihak tidak boleh mendugaduga, biarkan proses penyelidikan polisi berjalan.

“Semua pihak kita harapkan dapat menahan diri. Biarkan kepolisian yang menindaklanjuti insiden ini. Mudah-mudahan ini tidak disengaja,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, bahwa gudang arsip yang menyimpan segala berkas pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan itu memang sengaja dibakar. Ruhermansyah pun tidak menampiknya, dia juga mendapatkan informasi senada.

“Dugaan awal seperti sengaja dibakar.

Tapi kembali lagi, biarkan proses penyelidikan berjalan,” ungkapnya.

Apakah insiden pembakaran gudang arsip ini dapat diasumsikan adanya pihak-pihak berupaya menggagalkan Pemilukada di Ketapang, khususnya calon perseorangan?

“Menurut saya terlalu dini untuk meyimpulkan itu. Saya perlu informasi lebih rinci dulu. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenangn,” kata Ruhermansyah.

Laporan: Jaidi Candra, Isfiansyah, Fikri Akbar Editor: Hamka Saptono

Atas kepiawaiannya memainkan sape—alat musik khas Kalbar, Ferry berhasil tampil pada pertunjukan di berbagai negara.

Karnaval yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi ini merupakan rangkaian kegiatan yang menampilkan kekayaaan budaya Indonesia sebagai negara kepulauan, sekaligus negara maritim. Apalagi peserta karnaval bukan hanya dari Kalbar, tetapi 33 provinsi lainnya di Indonesia. Peserta dari berbagai daerah tersebut akan menampilkan adat dan kesenian mereka masing-masing. Presiden dan para menteri turut mengikuti karnaval dengan menggunakan pakaian adat.

Ketua Panitia Karnaval Khatulistiwa Jay Wijayanto mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai pada siang hari, diawali dengan karnaval darat, dari Rumah Betang (rumah adat Kalimantan Barat) menuju Alun Kapuas, dengan jarak tempuh kurang lebih lima kilometer.

Karnaval darat dibuka Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH dengan menampilkan arak-arakan kendaraan hias dan pejalan kaki.

Mereka yang menjadi peserta menggunakan kostum adat Dayak dan Melayu.

Karnaval juga melibatkan 500 penari Dayak dan 50 kelompok seni Kalbar. Kemudian diramaikan Korps Band Akpol, Puspa Ragam Budaya Nusantara dan marching band dari berbagai sekolah pilihan, di antaranya SMA Bhayangkari dan SMA St. Paulus.

“Peserta karnaval darat bukan saja berasal dari Kalimantan Barat. Ada 15 provinsi yang akan ikut berpartisipasi menampilkan ke-khas-an budaya masing-masing daerah.

Karnaval ini merupakan parade kebudayaan nusantara dan melibatkan ribuan masyarakat, pelaku seni, budayawan hingga figurter kemuka,” ungkap Jay. Usai karnaval darat, kegiatan dilanjutkan dengan karnaval air, menyusuri Sungai Kapuas Besar dan Kapuas Kecil menggunakan sampan atau perahu tradisional yang dihias.

Sebanyak 1.500 perahu hias dari 18 provinsi, termasuk Kalbar akan berpartisipasi pada karnaval air ini. Konvoi perahu hias akan dilepas Presiden Jokowi dengan menyalakan meriam

karbit dari anjungan depan Masjid Jami’ Sultan Syarif Abdurrahman, masjid bersejarah yang dibangun pada tahun 1771. Rencananya akan ada 70 ledakan meriam karbit, pertanda dimulainya karnaval.

“Penutup kegiatan Karnaval Khatulistiwa, panggung hiburan rakyat yang akan digelar malam hari selama kurang lebih empat jam.

Panggung ini akan menampilkan pertunjukan seni dan musik yang melibatkan musisi papan atas dan seniman lokal,” kata Jay. Karnaval Khatulistiwa digelar dengan tema peringatan kemerdekaan, semangat bekerja serta lebih banyak melibatkan peran serta masyarakat.

“Karnaval Khatulistiwa bertujuan membangkitkan optimisme dan kemandirian bangsa. Kegiatan ini diharapkan bisa digelar rutin setiap tahun secara mandiri oleh daerah.

Untuk tahun ini kegiatan diselenggarakan di Kota Pontianak, sekaligus menunjukkan Indonesia sebagai bangsa maritim. Karena Kota Pontianak merupakan daerah perbatasan yang memiliki banyak sungai yang bermuara ke laut. Kapuas merupakan sungai sepanjang 1143 Km menjadikannya sungai terpanjang di Indonesia,” papar Jay. 100 Kapal dan Mobil Hias Pemkab Kubu Raya ikut andil memeriahkan Karnaval Khatulistiwa di Kota Pontianak.

Menyambut kedatangan Presiden Jokowi, Pemkab memasang 1000 umbul-umbul yang akan dipasang di sepanjang Jalan Arteri Supadio. Kemudian menyiapkan 100 kapal maupun mobil hias khas Kubu Raya.

“Kapalnya sekitar 90-an. Tapi untuk mobilnya, sekitar 10 unit. Kapal maupun mobil tersebut akan dihiasi dengan corak bermacam-macam khas Kubu Raya,” ungkap Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH, Kamis (20/8).

Rusman Ali mengaku Pemkab tidak melakukan penyambutan secara khusus. Hanya berpartisipasi, karena Jokowi melewati daerah Kubu Raya. “Ini gawainya Pemprov. Namun kita tetap membantu, terutama penyiapan kapal dan mobil,” katanya.*

Kamboja: Proses Pilkada “Kita berharap ini tuntas dan kita lihat nanti setelah tanggal 24 Agustus apakah mengambil langkah hukum atau tidak dan ini sedang dibicarakan kepada pasangan calon Henrikus dan Gusti Kamboja,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Ketapang, Abul Aenen H Sarqawie, ditemui Rakyat Kalbar, di ruang Fraksi Gerindra DPRD Kalbar, Kamis (20/8).

Seperti diketahui, penolakan dari KPU Ketapang sudah dua kali dilakukan. Pada saat mendaftar kali pertama (30/7), KPU menolak. Dalih penolakan KPU karena berkas Henrikus-Kamboja tidak didaftarkan atau ditandatangani oleh Ketua DPD Golkar Ketapang versi Aburizal Bakrie. Henrikus-Kamboja pun melaporkannya ke Panwaslu

Ketapang dan digelarlah sidang sengketa Pilkada.

“Tetapi, saat Panwaslu mengabulkan (memenangkan), KPU meminta kepada pasangan calon Henrikus dan Gusti Kamboja untuk melengkapi administrasi yang kurang,” ucap Abul.

Hal ini, ia melanjutkan, telah dilaporkan ke DPP Golkar.

“Kita minta kepada DPP untuk mengambil sikap, suatu solusi agar pendaftaran tidak ditolak oleh KPU. DPP sudah ada rekomendasi, baik dari DPP Gerindra dan DPP Golkar kedua kubu,” ungkap Abul.

Imbuh anggota DPRD Kalbar ini, “Kami dari Gerindra sudah maksimal melaksanakan dan melakukan upaya. Jadi, agar masyarakat tahu, gagalnya Henrikus-Gusti Kamboja

karena DPD Golkar Ketapang versi ARB tidak memberikan surat mandat dan mendatangi KPU”.

Senada, bakal calon Wakil Bupati Ketapang, Gusti Kamboja mengatakan, “Kita sudah serahkan sepenuhnya langkah apa yang akan dilakukan DPP. Apakah akan melakukan PTUN atau ke DKPP. Karena ini partai yang dirugikan”.

Kamboja menilai, proses Pilkada di Ketapang tidak sehat karena KPU Ketapang salah dalam menafsirkan putusan Panwaslu. “Dalam putusan Panwaslu, tidak ada pendaftaraan ulang, hanya melengkapi berkas,” tutupnya.

Laporan: Isfiansyah dan Jaydi Chandra Editor: Mohamad iQbaL

Ratusan Siswa Lewat Jalur “Ada lima sekolah yang kita lakukan crosscheck yang menerima siswa dengan jalur siluman. Jika ditotal siswa yang masuk jalur main belakang itu sebanyak 264 siswa,” ungkap Iskandar Safe, Sekretaris Patron kepada Rakyat Kalbar seusai pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Pontianak, Kamis (20/8).

Patron juga membeberkan data-data tersebut langsung kepada seluruh anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak dalam pertemuan terbuka antara kedua pihak. Data tersebut menurut Iskandar sudah dilakukan cek silang dengan lima SMA Negeri yakni SMAN1, SMAN2, SMAN4, SMAN7 dan SMAN8.

Kenyataan itu menurut dia harus disampaikan kepada para wakil rakyat yang terhormat agar mengetahui tentang bobroknya penerimaan siswa baru dengan system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun 2015.

Patron yang mengaku memegang data hasil crosscheck itu mengatakan, tak kurang dari 72 siswa yang masuk jalur siluman ke SMAN 1 Pontianak.

Kemudian 50 siswa di SMAN 2, sebanyak 54 siswa di SMAN 4, ada 52 siswa di SMAN 7 dan 36 siswa di SMAN 8 Pontianak.

Iskandar mengatakan, melalui data PPDB Online yang mereka telusuri memang awalnya tidak gampang untuk dilakukan konfirmasi. Banyak cara yang mereka lakukan untuk menutupi penerimaan siswa.

“Sekolah begitu tertutup.

Kami lakukan penyamaran seolah mendaftarkan anak sekolah.

Akhirnya kami temukan datadata ini. Di mana penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah itu melewati batas kuota yang sudah ditetapkan,” jelasnya.

Baik Patron maupun LKPK meyakini dalam kuota tersebut terdapat jalur siluman sehingga jumlahnya menjadi berlebihan.

“Dapat dirincikan semuanya.

Dan memang melebihi kuota.

Pertanyaannya, masuk dari

mana mereka kalau tidak titipan atau jalur siluman?” ujar Iskandar.

Dirinya begitu meyakini ada konspirasi antara oknum Diknas dan oknum DPRD Kota Pontianak untuk meloloskan siswa-siswa lewat jalur siluman.

“Mereka yang menggunakan jalur siluman ini diberikan syarat ini dan itu, dikenakan tarif mulai dari Rp3 juta sampai Rp8 juta. Ini ada konspirasi,” ujar Iskandar kepada Rakyat Kalbar.

Karena itu pihaknya minggu lalu secara resmi sudah membuat laporan ke Polresta Pontianak, yang langsung diterima oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Alhamdulillah sudah kita laporkan. Kita memiliki bukti yang kuat. Dan kita akan suport kepolisian dalam hal data-data,” katanya.

Iskandar juga menegaskan kepada anggota Komisi D untuk segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Mulyadi. “Saya ingin Dewan memanggil Kadisdik Kota Pontianak, mempertanyakan permasalahan ini. Dan jika bisa kami juga ingin bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan guna menanyakan langsung,” tegasnya.

Diakuinya, bukan hanya jurnalis yang sulit menemui Kadisdik Kota Pontianak baik secara langsung maupun per telepon. Namun mereka tetap ingin agar kasus ini terungkap, demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Kota Pontianak.

Panggil Kadisdik Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak Herman Hofi usai menerima laporan Patriot Nasional mengenai temuan siswa siluman, berjanji akan berdiskusi dengan anggota Komisi terlebih dahulu untuk langkah apa yang akan diambil.

“Setelah ada kesimpulan, kami akan sampaikan ke Badan Musyawarah untuk penjadwalan mengadakan pertemuan atau memanggil Kepala Dinas Pendidikan, untuk menden-

gar bagaimana jawabannya,” katanya.

Herman Hofi menjanjikan untuk melihat apa hasilnya dan bagaimana follow up kasus tersebut. Alasannya, walaupun data konkret namun masih ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jika ada indikasi pungutan liar, ditegaskan Herman, jelas ini masuk ke ranah pidana.

“Dalam bentuk apapun itu tidak dibolehkan. UndangUndang sudah menegaskan betul, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun,” ujarnya.

Kata Herman, kalau pungutan liar itu terjadi dan dengan bukti-bukti kuat tentunya kasus ini menjadi wewenang aparat penegak hukum yang akan menangani atau menyidiknya. “Kalau sudah masuk ke ranah hukum, kita di Dewan bukan kapasitasnya lagi. Kawan-kawan Patron pun bisa melanjutkan jika ada bukti yang jelas,” ujarnya.

Bungkamnya pihak sekolah memberikan data jumlah penerimaan sekolah, Herman mengingatkan lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban untuk menyampaikan informasi ke publik sepanjang tidak melanggar undang-undang.

“Itu tidak benar kalau menutup informasi. Bukan saja pada kasus ini. Undang-undang sudah jelas mengatur soal keterbukaan informasi. Kecuali, itu menyangkut rahasia negara yang juga diatur dalam Undang-Undang,” tegasnya.

Laporan: Achmad Mundzirin, Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 3747 VQ Noka : MH31KP001CK055006 Nosin : 1KP055582 A/N: ANDRI SAPTADI STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

SPORT LONDON. Home page akun Twitter beralamat @_Pedro17_ itu langsung berubah menjadi biru. Cover photo-nya adalah potongan gambar spanduk besar bertuliskan Pride of London. Si pemilik akun juga mengganti profile picture dengan foto dirinya mengenakan polo shirt warna biru. Feliz, ya soy jugador blue. Begitu status yang diunggah sekitar pukul 19.00 WIB tadi malam.

Status yang artinya, Sangat senang, saya kini resmi menjadi biru, itu sangat menggambarkan suasana hati Pedro Rodriguez. Dia lega luar biasa. Saga transfer yang melibatkan dirinya dengan Manchester United sudah berlangsung hampir sebulan. Drama yang membuat dia tak bisa total bergembira ketika mengantar Barcelona meraih Piala Super Eropa dua pekan lalu.

Ketika deal dengan United hampir terwujud, datanglah Jose Mourinho bersama Cesc Fabregas. Mourinho menelepon Pedro secara langsung, sementara Fabregas bergerilya atas nama persahabatan. Yes, tak sampai semalam, Pedro resmi menjadi milik Chelsea.

Saya sangat senang berada di sini. Saya sangat bersemangat memulai petualangan baru bersama Chelsea, dan saya datang

Rakyat Kalbar Jumat, 21 Agustus 2015

untuk memenangkan gelar, ujar Pedro kepada situs resmi Chelsea.

Terima kasih kepada klub dan suporter yang telah memberi saya kesempatan untuk mengenakan jersey berwarna biru ini, imbuh pemain 28 tahun tersebut.

Pedro diboyong ke Stamford Bridge dengan nilai transfer sebesar GBP 21 juta, atau Rp 457,1 miliar. Sayang, Chelsea tidak mengungkapkan berapa lama durasi kontrak yang diberikan buat pemain yang bisa bermain sebagai striker maupun winger itu.

Ending drama Pedro ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama fans. Sebelumnya, hampir semua orang yakin saga ini akan berakhir dengan bergabungnya produk akademi Barca La Masia itu ke Old Trafford. Ada beberapa alasan kenapa Chelsea nekat membajak Pedro ketika si pemain sedang dalam pembicaraan serius dengan United.

Pertama, sebagai pemain dibesarkan oleh Barcelona, skill Pedro sudah terbukti. Dia jarang masuk starting XI hanya karena bersaing dengan para bintang yang sinarnya sangat terang. Misalnya Lionel Messi dan Neymar Jr. Minute play dia sangat sedikit, maka faktor ini dengan mudah dimanfaatkan Mourinho.

Berikutnya, pemain ini termasuk versatile. Bisa dimainkan di mana saja. Dia punya karakter kuat, tapi bukan tipe troublemaker. Dia tidak punya ego setinggi langit, dan bisa menjadi team player yang baik. Jangan lupa, dia sering menjadi penentu kemenangan bagi Barcelona. Alasan terakhir, harganya relatif murah.

Nah, karena drama sudah berakhir, apa yang akan terjadi pada Pedro? Selama tujuh musim berkostum Blaugrana (20082015), Pedro selalu diajarkan untuk bermain dalam formasi 4-3-3.

Pola itu mengakomodasi gaya bermain Pedro yang menekankan kepada passing pendek dan senang menyisir tepi lapangan.

Bersama Mourinho, tentu bakal berbeda. Dengan pola 4-2-3-1 yang diterapkan oleh The Special One, Pedro harus bersaing ketat dengan Oscar, Willian, dan Eden Hazard guna memperebutkan posisi lini tengah.

Kolumnis Daily Mail Matt Morlidge mengatakan, Mourinho tidak akan mendepak Hazard demi Pedro. Yang paling mungkin, Mourinho mengorbankan dua sampai tiga pemain. Oscar akan menjadi korban dalam starting XI tersebut, sementara Juan Cuadrado dipersilahkan untuk pergi, ujar Morlidge.

Penulis sepakbola Spanyol Andy West menulis, dengan status Pedro sebagai pemain versatile, tidak menutup peluang Mou akan menaruhnya sebagai penyerang tengah. Pedro tidak asing dengan posisi itu. Di timnas Spanyol, pelatih Vicente del Bosque secara bergantian menempatkannya bersama dengan Cesc Fabregas sebagai false 9 dalam formasi 4-6-0.

Mempertimbangkan cedera hamstring yang kerap diderita Costa, atau penampilan meragukan dari Radamel Falcao, tidak mustahil jika Pedro akan menerima jumlah menit bermain yang banyak di sektor penyerang tengah di Chelsea, ulas West seperti dilansir BBC. Dukungan bagi Pedro untuk berkarir di Chelsea berdatangan, Salah satunya dari eks rekan setimnya di Barca, Thierry Henry.

Menurutnya, Pedro tidak akan kesulitan karena ada tiga pemain Spanyol di sana. Yakni Cesar Azpilicueta, Fabregas, dan Costa.

Rekan setim sekaligus pemain profesional yang sempurna. Itulah Pedro. Dia pasti akan mendapat tekanan. Namun dia adalah tipikal pemain yang manajer manapun akan senang mendapatkannya, kata Henry kepada Sky Sports. Anda akan tahu seperti apa Pedro. Dia mengerahkan 100 persen kemampuan, tambah legenda Arsenal itu. (apu/na/JP)

RESMI GABUNG CHELSEA JUAL

MITRA SARANA PROPERTINDO Jl. Raya Kakap , Pal IX , PONTIANAK, Kubu Raya

JUAL CCK UTK BUKA USAHA/KANTOR TEPI JLN.RAYA LOK.STARTEGIS

CCK UTK BUKA USAHA/KANTOR TEPI JLN.RAYA LOK.STARTEGIS

- AGEN PROPERTI - AGEN KAVLING - JASA DESAIN PERUMAH & RUKO - JASA KONSULTAN

SEWA CCK UTK BUKA USAHA/KANTOR TEPI JLN.RAYA LOK. STRATEGIS HALAMAN 25 m

TELP : 0813 5028 6996

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rumah siap huni Jl. Husen hamza, PAL 5 Komp. FAJAR KENCANA. Lt. 10x16.Lb.6,5x9.

RT, RK, 2KT, 1KM , PONTIANAK KOTA

HUB : ASEP / 0821 5797 5080

HUB : ASEP / 0821 5797 5080

HUB : ASEP / 0821 5797 5080

JUAL

JL. K A R E T

1. TIPE 60 + 2. LISTRIK 1300 WATT 3. HALAMAN 5 m 4. RUMAH LEGA & NYAMAN

1. TIPE 36 + 2. LISTRIK 1300 WATT 3. JALAN KOMP. 5 m

Rumah siap huni Jl. Karet, Komp. Pondok Alam Jaya. Lt.162 m2.

Lb.6x8,5. RT, RK, 2KT, 1KM , PONTIANAK KOTA

Rumah siap huni Jl. Raya Kakap, Pal 9, Bujamah Komp. Mandiri Permai. Lt.150 m2.

Lb.6x6,5. RT, RK, 2KT, 1KM , Kubu Raya

Rumah Jl. Karet, Komplek. Pondok Alam Jaya.

Lt.141 m2.

Lb.8x8,5. RT, RK, 2KT, 1KM , PONTIANAK KOTA

HUB : ASEP / 0821 5797 5080

HUB : ASEP / 0821 5797 5080

HUB : ASEP / 0821 5797 5080

Jl. Raya Punggur

Lokasi Lokasi

KAVLING

JUAL

Lokasi

Jl. Raya Punggur

KAVLING

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, CafĂŠ

>45%

JUAL Jl. Raya Punggur

Lokasi

Jl. Raya Punggur KAVLING SIMPANG PUNGGUR PONTIANAK, KUBU RAYA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

x3

2

TANAH JL.RAYA KAKAP PAL 8, KUBU RAYA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

JUAL

KAVLING SIMPANG PUNGGUR PONTIANAK, KUBU RAYA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

KAVLING SIMPANG PUNGGUR PONTIANAK, KUBU RAYA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

12

Jl. Raya Kakap, PAL 9-13

JUAL

KAVLING

Sungai Belidak Laut

KAVLING

JUAL

PAL 8

SPESIFIKASI :

SPESIFIKASI :

1. TIPE 50 + 2. LISTRIK 1300 WATT 3. HALAMAN 5 m 4. RUMAH HOOK

JL. RAYA SUI KAKAP, PAL 9, KUBU RAYA DISAMPING POPO MARKET HUB : ASEP / 0821 5797 5080

a

JUAL

PAL 9

SPESIFIKASI :

CCK UTK BUKA USAHA/KANTOR TEPI JLN.RAYA LOK.STARTEGIS + RUMAH + KIOS 1 LANTAI

Jl. R

JUAL

JL. K A R E T

JUAL

PAL 9

SPESIFIKASI : 1. TIPE 60 2. LISTRIK 900 WATT 3. SUMUR 4. CAR PORT 5. STRUKTUR BETON BERTULANG

ya jhon kakap y ca , PA r wa L 8 sh

JUAL

Rumah siap huni Jl. Tabrani Ahmad gang Teluk nibung samping cuci mobil. Lt. 7,5x18.

Lb.7x10. RT, RK, 2KT, 1KM , PONTIANAK KOTA

Jl. Kalimas

:Dimitar Ivanov Berbatov :30 Januari 1981 (umur 34) :Blagoevgrad, Bulgaria :1.89 m (6 ft 2 in) :Penyerang :AS Monaco :10

JL.RAYA KAKAP, PAL IX, KUBU RAYA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

Rumah siap huni Jl. Sui Raya Dalam, Komp.

PONDOK AGUNG UTAMA BARU.Lt.118 m2.

Lb.6x10. RT, RK, 2KT, 1KM , PONTIANAK KOTA

Jalan Kalimas Proyek

Nama lengkap Tanggal lahir Tempat lahir Tinggi Posisi bermain Klub saat ini Nomor

HUSEN HAMZAH

SPESIFIKASI : 1. TIPE 70 2. LISTRIK 1300 WATT 3. PDAM 4. CAR PORT 5. STRUKTUR BETON BERTULANG

Sungai Pinang Besar

Klub Serie A, Sampdoria dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan untuk bisa memakai jasa eks penyerang Manchester United, Dimitar Berbatov.

Berbatov sendiri saat ini sedang berstatus bebas kontrak setelah AS Monaco, klubnya musim lalu, memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pemain 34 tahun ini. Dengan demikian, Il Samp bisa mendapatkan jasa Berbatov tanpa mengeluarkan sepeserpun uang.

Namun, untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemain asal Bulgaria ini, Sampdoria harus bersaing dengan beberapa klub Premier League seperti West Ham dan Leicester City.

Jika berhasil mengamankan jasa Berbatov, maka ia akan menjadi penyerang kedua yang mereka datangkan dengan status bebas transfer. Sebelumnya mereka telah mendatangkan Antonio Cassano dengan status bebas transfer. (*)

JL. JERANDING PONTIANAK KOTA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

JUAL

JL. TABRANI AHMAD

SPESIFIKASI : 1. TIPE 60 2. LISTRIK 1300 WATT 3. PDAM LANCAR 4. CAR PORT+CANOPY 5. (AC) KAMAR UTAMA

Jl. Raya Kakap, PAL 9-13

Sampdoria Bidik Berbatov

JUAL

SERDAM

Sungai Belidak Hulu

Akun Twitter resmi milik pedro (@Pedro17) yang telah berubah menjadi biru

JL. DANAU SENTARUM, SAMPING GREEN SILVA, PONTIANAK KOTA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

Lok asi Kav ling

www.mitrasaranapropertindo.com KAMI SIAP MENJADI PARTNER ANDA !!!

KAVLING SIMPANG PUNGGUR PONTIANAK, KUBU RAYA HUB : ASEP / 0821 5797 5080

Lokasi

www.mitrasaranapropertindo.com

Rakyat Kalbar Jumat, 21 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Pereteli Sepeda Motor Curian

Pelaku Curanmor Diringkus Warga

Rumah Dinas Bupati Bengkayang Lapuk

Dana Rp1,7 Miliar Dibuang Bengkayang-RK. Rumah Dinas Bupati Bengkayang yang dibangun sejak tahun 2009 silam tak kunjung selesai.

Tujuh tahun terbengkalai, rumah dinas yang dibangun menggunakan dana APBD Bengkayang itu rusak.

Halaman 15

Pontianak-RK. Pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) berinisial FID ditangkap warga di Gang Sumber Agung 1, Jalan Kesehatan, Pontianak Selatan, kemarin.

FID dibekuk saat membongkar atau mempereteli sepeda motor curian yang dilakukannya bersama Iw rekannya, Rabu (19/8).

Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan FID sudah dirancang oleh Iw. Pencurian dilakukan dengan mudah, karena kunci sepeda motor korban melekat pada kontak. Sepeda motor pun di parkir di teras.

Halaman 15

Ngaku Supervisor HSG, Kadali 45 Warga

WANITA CANTIK TAK PERLU BAYAR, ASAL MAU DITIDURI Singkawang-RK. Hanya bermodalkan pengakuan sebagai Supervisor Hotel Singkawang Grandmall (HSG), Ridwan, 25, sukses menipu 45 warga. Janjijanji manis bekas sekuriti ini sanggup membuat setiap korbannya mengeluarkan Rp1,5 juta.

Halaman 15

DIBEKUK WARGA. FID mendekam di jeruji Sat Reskrim Mapolresta Pontianak, setelah ditangkap warga sedang membongkar body sepeda motor hasil curian di depan Gang Sumber Agung, Jalan Kesehatan Kecamatan Pontianak Selatan, kemarin. ACHMAD MUNDZIRIN-RAKYAT KALBAR

Samsung S6 Edge 10.700.000

Samsung S6 Flat 7.700.000

Sony C4 Dual SIM

Sony M4 Aqua

4.4000.000

3.900.000

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

TERBENGKALAI. Rumah Dinas Bupati Bengkayang Jalan Sanggau Ledo lapuk dimakan usia. Tujuh tahun tak difungsikan, dana Rp1,7 miliar dibuang sia-sia. KURNADI-RAKYAT KALBAR

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG�

Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Free Anti Gores

Free Anti Gores

Free Anti Gores

Samsung E5 2.940.000

Samsung A3 3.050.000

Samsung J1 1.470.000

Sony C3 Single

Free Tongsis

Free Anti Gores

Free Anti Gores

3.850.000

Iphone 6 Plus 16gb

Asus Fonepad 7 Inc

Asus Zenfone C

11.200.000

1.580.000

1.250.000

Samsung Tab 3 V 1.720.000

BAYI ORANGUTAN. Tercecer dari ibunya, Sponti nyaris jadi korban kebakaran lahan di lokasi kebakaran areal perkebunan sawit Kecamatan Seponti, Kayong Utara.

KAMIRILUDIN-RAKYAT KALBAR

Kebakaran Lahan, Bayi Orangutan Nyaris Jadi Korban Sukadana-RK. Seekor bayi orangutan berusia kurang dari satu tahun, diserahkan petugas Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) Wilayah I Sukadana kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Jumat, 21 Agustus 2015

10

Pawai Mengenang Perjuangan Pahlawan

Warung Kopi IPM IAIS Presentasi di Kemenag Sambas. Institut Agama Islam Sambas (IAIS) berusaha menyakinkan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia agar statusnya dinaikkan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Rabu (19/8), Rektor IAIS Drs H Jamiat Akadol MSi MH telah menyampaikan presentasi.

Jamiat didampingi Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, mantan Bupati Sambas Ir H Burhanuddin A Rasyid, Anggota DPRD Kalbar Ir H Prabasa Anantatur MH, Anggota DPR RI Ir H Zulfadli, Anggota DPD RI Hj Rubaeti Erlita Prabasa, dan tokoh masyarakat Sambas. “Kita presentasi di Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI untuk dilihat kelayakannya. Mengingat sejarah Islam dan mayoritas pemeluk agama Islam di Kabupaten Sambas, maka kita akan perjuangan IAIS menjadi IAIN,” kata Drs H Jamiat Akadol MSi MH sebelum berangkat ke Jakarta, Senin (17/8) lalu.

Jamiat menegaskan, kehadiran perguruan tinggi yang berorientasi pada ukuwah islamiyah sangat diharapkan di wilayah perbatasan. Terutama, mengembalikan peradaban Islam di Kabupaten Sambas yang pernah memiliki ulama besar, seperti Syech Ahmad Khatib As Sambasy yang berhasil memadukan dua tarekat menjadi satu hingga dikenal dunia, dan H Baisuni Imran sebagai ulama kaliber nasional.

Jamiat menegaskan, jika alih status menjadi IAIN diterima, maka ke depan pengelolaan IAIN akan diambil alih oleh pemerintah pusat, dan sangat berpeluang menjadi universitas. Sehingga diharapkan Sambas ke depan menjadi lebih maju. “Pendidikan tinggi ini nantinya bukan saja mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama output dari IAIN akan menjadi input bagi semua, mulai dari pendidikan SD, SMP dan SMA. Makanya, pada presentasi ini kita melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat,” terangnya.

Langkah Pemkab Sambas ke depan, akan menjadikan Jalan Raya Sejangkung menjadi pusat pendidikan, dimana di kawasan tersebut akan memiliki dua perguruan tinggi, yaitu IAIS yang menjadi IAIN dan Politeknik Negeri Sambas. “Agar presentasi disetujui, diharapkan dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Sambas, sehingga apa yang kita wujudkan bisa tercapai,” harapnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Kapolres Sambas, AKBP Sunario didampingi Staf Ahli Bupati Sambas, Chifni B SSos melepas peserta Pawai Pembangunan Kabupaten Sambas di Lapangan Gabsis Sambas. M R IDHO

Sambas. Mengenang perjuangan pahlawan yang harus berjalan kaki puluhan hingga ribuan kilometer demi kemerdekaan, Rabu (19/8) sore warga, pelajar dan pegawai

instansi di lingkungan Pemkab Sambas mengikuti Pawai Pembangunan di Lapangan Sepakbola Gabsis Sambas.

Pawai digelar Pemkab Sambas

untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-70. Berbagai kreasi ditampilkan ribuan peserta pada kendaraan yang mereka tumpangi saat dilepas

Kapolres Sambas, AKBP Sunario.

“Terimakasih kepada berbagai pihak yang mensukseskan pawai pembangunan yang digelar rutin setiap tahun untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Staf Ahli Bupati Sambas, H Chifni B SSos saat membuka pawai.

Chifni yang hadir mewakili Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menegaskan, pawai pembangunan memiliki nilai sangat penting dalam memperingati HUT RI ke-70, Hari Jadi Kota Sambas ke-384 dan HUT Perpindahan Ibukota Kabupaten Sambas ke16. “Pawai ini merupakan wujud rasa cinta kemerdekaan terhadap pendahulu dan veteran yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, para pejuang kita berjalan kaki puluhan hingga ribuan kilometer untuk memperjuangkan kemerdekaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia

Pawai Pembangunan, Rahmad mengatakan, peserta Pawai Pembangunan terdiri dari pelajar SD, SLTP, dan SLTA sederajat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, SKPD, BUMD, BUMN, perbankan, dan ormas yang menampilkan berbagai kreasi pada sepeda dan mobil. “Peserta juga ada yang berjalan kaki,” jelas Kabag Kesra Setda Sambas ini.

Rahmad menegaskan, peserta Pawai Pembangunan yang terdiri dari karnaval, pejalan kaki, sepeda hias dilakukan penilaian oleh tim juri untuk memperebutkan gelar juara 1, II dan III. “Rute pawai pembangunan dimulai dari Lapangan Gabsis menuju Jalan Panji Anom, Pasar Sambas, Jalan Muhammad Tsyafiuddin, Jalan Pembangunan, dan finish di Kantor Bupati Sambas,” paparnya.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

MPPI Meriahkan HUT RI di Temajuk

Gelar Pahlawan Kedaulatan untuk Warga Perbatasan Sambas. Agar wilayah perbatasan berkembang, sudah sepatutnya apresiasi dan rasa terima kasih diberikan kepada masyarakat perbatasan.

Gelar pahlwan kedaulatan layak diberikan, karena mereka ikhlas dan bersedia menjaga beranda terdepan Indonesia.

“Sudah seharusnya kita memotivasi anak-anak perbatasan agar maju dan berkualitas. Caranya, mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan,” kata anggota Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia (MPPI) Kecamatan Paloh, Zefri kepada wartawan, Selasa (18/8) di Sambas.

Setiap tahun, papar Zefri, MPPI konsisten melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh yang merupakan wilayah perbatasan antara negara. Tidak hanya itu, MPPI juga membangun Gapura Pancasila di Desa Temajuk pada awal 2015.

“Kita akan terus eksis mendukung kemajuan kawasan perbatasan di Indonesia. Kita juga rutin setiap tahun

memeriahkan HUT RI, seperti menyukseskan rangkaian kegiatan HUT RI ke-70 yang mengangkat tema “Ayo Kerja,” seperti menggelar perlombaan guna menanamkan rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” paparnya.

Memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-70, juga digelar renungan bagi masyarakat perbatasan. Kegiatan mengingatkan, sebagai warga yang cinta terhadap negerinya yang utuh dan berdaulat. Kedaulatan Indonesia merupakan anugerah sekaligus amanah pemberian Allah SWT yang harus dijaga dan di rawat. “Sudah seharusnya cara pandang terhadap warga perbatasan diubah, terutama dalam program pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Temajuk, Asman menjelaskan, peran MPPI sangat dirasakan masyarakat Temajuk. Setelah membangun Gapura Pancasila di Desa Temajuk, MPPI juga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-70. “Setiap tahun MPPI selalu

MPPI Foto bersama usai mengikuti Upacara HUT RI di Desa Temajuk, kecamatan Paloh. M R

IDHO

berpartisipasi menyukseskan HUT RI,” ucapnya.

Asman berterimakasih kepada perwakilan MPPI di Kecamatan Paloh yang berperan aktif mendukung diadakannya rangkaian kegiatan memeriahkan HUT RI di Desa Temajuk.

“Ke depan, kita berharap pemerintah pusat selalu memperhatikan daerah-daerah perbatasan, khususnya Desa Temajuk, Kecamatan Paloh,” harapnya.

Asman menjelaskan, Desa Temajuk menggelar upacara peringatan

HUT RI. Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 11, LetkoL Saiful Rahman menjadi inspektur upacara. Sedangkan Danton Pamtas Yonif 644/Walet Sakti, Letda Indriansyah bertindak sebagai komandan upacara yang diikuti pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa KKM IAIN Pontianak, PPM UGM Jogjakarta, guru, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ormas, PKK, TNI/Polri dengan Paskibra dari SMAN 2 Kecamatan Paloh.

Setelah upacara HUT RI, ditampilkan atraksi drum band SDN 16 Tema-

juk, pementasan kolosal pelajar SD, SMP dan SMA yang dilatih Pamtas Yonif 644/WS bersama mahasiswa PPM UGM Jogjakarta dan KKM IAIN Pontianak. “Banyak lomba yang diselenggarakan, seperti sepakbola, bola voli, badminton, catur, gaplek, tenis meja, MTQ, lomba ceramah, panjat pinang, tarik tambang, lari karung, makan kerupuk, lomba masak, lomba fotografi pemuda, lomba menganyam ketupat, karnaval, dan malam harinya dilaksanakan hiburan band,” pungkasnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Perhatikan Pendidikan Anak Mempawah. Pendidikan usia dini merupakan dasar pijakan penting bagi anak-anak yang kelak menjadi pelanjut estapet pembangunan daerah. Maka dari itu, perhatian serius bagi para pemangku kebijakan untuk memperhatikan secara serius pendidikan anak-anak, terutama di Kabupaten Mempawah.

Wakil Ketua DPRD Mempawah, Rajuini memandang penting pendidikan anak usia dini yang masih perlu diperhatikan secara serius, walaupun saat ini pendidikan wajib telah digratiskan untuk siswa-siswi sekolah dasar dan menengah. “Pendidikan usia dini sangatlah penting untuk dasar anak-anak kita mendapat suatu hak mereka, yaitu pendidikan dan pembelajaran agar mereka menjadi orang yang berguna dan dapat melanjutkan roda pembangunan daerah kelak nanti. Maka dari itu, atensi para pemangku kebijakan juga harus total dalam menyikapi mengenai pendidikan itu sendiri,” ujarnya, Kamis (20/8).

Dikatakannya, terlihat pada wilayah terpencil masih ada anak-anak kecil yang tidak melanjutkan pendidikan, karena berbagai hal yang dianggap mereka menjadi kendala, dan tentunya Dinas Pendidikan juga bertugas untuk mengedukasikan kepada masyarakat bahwasanya pendidikan SD dan SMP sudah gratis tidak dipungut biaya. “Semestinya sudah tidak ada lagi putus sekolah maupun tidak bersekolah karena faktor ekonomi, mereka adalah estapet penerus bangsa yang kelak akan menjadi para-para pemimpin bangsa.

Tentu kita yang sekarang berkewajiban untuk memperhatikan mereka, karena siapa lagi yang peduli kalau bukan kita,” paparnya.

Rajuini berharap, semua stakeholder bersama-sama memperhatikan pendidikan, terutama pada daerah terpencil, karena banyak terbukti seperti tokoh-tokoh bangsa yang saat ini mempunyai nama besar, bukanlah hidup dari kemewahan orangtua mereka, namun keberhasilan yang ia capai dari perjuangan mereka mulai dari mengayuh sepeda, gunakan baju seragam bekas namun niat mereka untuk menjadi seorang yang berguna sangatlah tinggi. “Tidak bisa dipungkiri, para tokoh-tokoh bangsa yang lahir dari ekonomi yang serba kurang namun tekad mereka yang bulat untuk menjadi seorang yang sukses dimulai dari niat mereka dan dukungan pemerintah melalui program-program yang ada,” pungkasnya. (sky)

Gapoktan Sungai Batang Perangi Tikus Danramil Sungai Pinyuh Kerahkan Babinsa Mempawah. Sebanyak 6 kelompok tani (Poktan) terus berupaya meningkatkan pertanian padi, jagung dan kedele (Pajale). Tergabung dalam Gapoktan Desa Sungai Batang Kecamatan Pinyuh, mereka melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) hama tikus dibantu Babinsa, POPT, PPL, dan kepala desa.

Keputusan menggelar Gerakan Pengendalian OPT, karena hama tikus saat ini telah meresahkan masyarakat, terutama petani, Kamis (20/8) di Desa Sungai Batang. “Gerakan pengendalian diprioritaskan pada

hama tikus yang sangat meresahkan petani.

Ini merupakan gagasan yang muncul dari petani, mengingat pentingnya gerakan tersebut dan juga Unit Proteksi TPH Kalbar memfasilitasi kegiatan ini, dan petani antusias,” terang Sekretaris Gapoktan Desa Sungai Batang, Abu Kasim.

Dia berterimakasih atas perhatian Unit Proteksi TPH terhadap upaya yang dilakukan pihaknya dalam kegiatan tersebut, juga melibatkan Danramil Sungai Pinyuh beserta Babinsa yang penuh semangat mendukung kegiatan itu. Danramil Sungai

Pinyuh menyerahkan bahan dan alat pengendalian pada salah satu petani secara simbolis.

Di tempat yang sama, Camat Sungai Pinyuh , Syamsul Rizal berharap, apa yang dilakukan dapat menjadikan Poktan semakin kompak, dan terus-menerus melakukan pengendalian. Sehingga jumlah tikus yang ada akan semakin berkurang, dan tingkat kerusakan semakin menurun.

Kepala Unit Proteksi UPTPH, HM Rawi menambahkan, dalam pengendalian OPT hama tikus yang didapat, juga harus di-

waspadai tikus yang berhasil lolos dari gropyokan tersebut. “Diharapkan petani dapat terus-menerus melakukan kegiatan yang sama di kelompok masing-masing. Karena pada dasarnya petani adalah manajer di lahan usaha tani mereka masing-masing.

Oleh karena ini, ketika panen dan menjual padi seharusnya petani telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk musim tanam yang akan datang,” pungkasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Independensi Peradilan Tingkatkan Kepercayaan Publik Mempawah. Jajaran Mahkamah Agung (MA) terus meningkatkan independensi peradilan. Tujuannya, meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan prima.

Penegasan itu disampaikan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, Agung Sulistiyono saat membacakan amanat Ketua MA, Prof Dr HM Hatta Ali saat upacara memperingati Hari Jadi MA ke70 di Halaman Pengadilan Agama (PA) Mempawah, Rabu (19/8) lalu. “Mari kita bersama renungkan kembali. Dalam usia ke-70 ini, apakah kita telah menjalankan amanah konstitusi, yaitu menjalankan ketentuan Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” paparnya.

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya hakim memiliki tugas mulia sekaligus memiliki beban moral yang maha berat.

Panggilan Yang Mulia kepada hakim tegas Agung, bukan sekedar kiasan, namun merefleksikan bobot peran dan tanggungjawab yang diberikan negara kepada para hakim dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Dia mengatakan, mengenai independensi dalam amanat Ketua MA juga berisikan tentang peningkatan pelayanan publik juga turut diperhatikan. Apabila dilihat program-program reformasi birokrasi yang dijalankan selama ini, jajaran peradilan patut berbangga hati, karena aspek manajemen dan administrasi makin menunjukkan kinerja positif sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan remunerasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 3 tahun berturut-turut,

Ketua PN Mempawah, Agung Sulistiyono membacakan amanat Ketua MA saat upacara memperingati Hari Jadi MA ke-70 di Halaman PA Mempawah, Rabu (19/8) lalu. A S RU

dan munculnya upaya penjaminan mutu melalui proses sertifikasi eksternal, termasuk pula kegigihan dalam upaya modernisasi manajemen administrasi perkara berbasis teknologi. “Semuanya merupakan perwujudan ikhtiar tanpa henti untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa amanah konstitusi terhadap lembaga peradilan dengan kekuasaan yang merdeka, mengandung makna bahwa pengadilan sebagai lembaga

ANDY

yudikatif tidak dapat diatur atau dipengaruhi oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Artinya, hakim tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak manapun atau kekuasaan apapun juga. Lembaga yudikatif setara dengan kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif ) dan pelaksana urusan pemerintahan (eksekutif).

Ia menambahkan, baru-baru ini MA mengeluarkan dua kebijakan penting untuk membuka lebih luas akses publik

terhadap keadilan, yaitu Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN dan PA Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. “Ini untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,” pungkasnya. (sky)

11 Ketapang Bahari PT. BGA Bayar THR Buruh hanya Rp500 Ribu Rakyat Kalbar

Jumat, 21 Agustus 2015

WNA Juga Ikut

Upacara HUT RI Ketapang-RK. Memperingati HUT RI ke 70, PT. Well Harvest Winning (WHW) Alumina Refinery yang bergerak dibidang pertambang juga menggelar upacara bendera di lokasi pabrik smelternya, di desa Sungai Tengar kecamatan Kendawangan.

Dari 500 karyawan, tak hanya karyawan WNI yang ikut upacara, tapi juga karyawan yang berstatus warga negara asing (WNA).

Humas PT. WHW, Togap Manik, mengatakan sudah semestinya sebagai anak bangsa wajib menghormati sejarah. Momentum terbaiknya adalah saat peringatan HUT Kemerdekaan RI. Togap mengapresiasi dukungan manajemen Beijing mensukseskan kegiatan tersebut dengan mendorong seluruh kontraktor Beijing turut hadir.

“Ketika kami sampaikan rencana upacara kepada managemen Beijing, mereka sangat antusias mendukung. Tahun ini kali pertama mereka hadir dalam upacara bendera Indonesia, mereka sangat bangga. Sambutan mereka positif,” kata Togap kepada wartawan kemarin.

Togap mengatakan, Manejer pabrik, Nyu Yong mengisyaratkan mereka menyambut positif kegiatan tersebut, apalagi bertujuan mempererat hubungan kedua bangsa berbeda menjadi saling menghormati.

“Kalau lapangan kita sudah memungkinkan, kita akan melibatkan anak-anak sekolah,” jelas Togap. ( Jay )

Perwakilan Perusahaan: Silakan Tuntut ke Pengadilan Ketapang-RK. Anggota Komisi II DPRD Ketapang, Usman Diyanto kecewa terhadap PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA), lantaran membayara Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri beberapa waktu lalu pada buruh hanya Rp500 ribu.

“Kita sayangkan PT BGA karena ini kan amanah undang-undang jadi harus melaksanakan itu.

Kita kecewa dan sangat prihatin masih ada persoalan seperti ini di Ketapang,” katanya kepada wartawan Kamis (20/8).

Ia menegaskan persoalan THR sebenarnya sudah diatur dan diamanahkan dalam undang-undang, sehingga sudah sepatutnya menjadi kewajiban perusahaan melaksanakannya. “Kasihan para buruh, tidak ada alasan mereka tidak mau bayar,” tegasnya.

Ia menjelaskan jika alasan perusahaan sedang krisis keuangan maka harus melapor kepada akuntan publik. Jika beralasan pekerja berlebihan, kebanyakan tentu tidak masuk akal. Sebab manajemen perusahaan tentu ada aturanya.

“Kita tahu ada aturan sekian hektar mempekerjakan berapa karyawan tentu ada. Jadi kita

harapkan ada etikad baik perusahaan yang bermitra sama masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah memberikan izin dan memasukkan perusahaan tentu berharap terbukanya lapangan pekerjaan. Kemudian bisa mengelola sumberdaya alam yang mungkin selama ini tidak tersentuh dan tak bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Serta berharap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

“Tapi kalau perusahaan seperti ini tentu malah menjadi persoalan besar. Sedangkan buruh tidak menuntut muluk-muluk. Mereka hanya menuntut THR yang belum dibayar perusahaan,” ucapnya.

Ia menambahkan THR yang harusnya dibayar PT BGA adalah satu bulan gaji sekitar Rp2 juta.

Sedangkan menjelang Lebaran lalu PT BGA hanya membayar secara kebijakan perusahaan Rp500 ribu. “Itu pun sudah didesak untuk ditambah, sebelumnya hanya mau bayar RP 350 ribu,” ungkapnya.

Diungkapkannya ada ribuan buruh PT BGA yang belum dibayar THR. Mereka berasal dari beberapa desa di Kecamatan Nanga Tayap.

“Saya tidak tahu di kecamatan lain seperti di Kendawangan mungkin juga ada persoalan seperti ini.

Tapi mungkin buruhnya tak ada melapor,” ujarnya Sementara perwakilan PT BGA Ketapang, Ridwan menegaskan kalau pihaknya dalam hal ini telah menyampaikan persoalan ini ke pimpinan perusahaan tingkat atas (Jakarta, red). Dan untuk penyelesaiannya pihaknya menunggu hasil putusan dari pihak perusahaan di jakarta.

“Surat dari Dinsosnakertrans mengenai perihal permintaan pembayaran THR, memang sudah kita terima kemarin sore (Rabu, red),juga sudah kita sampaikan ke bagian HRD di jakarta, namun kita belum dapat tanggapan seperti apa mengenai surat ini dari manajemen perusahaan yang di jakarta,” Jelasnya.

Sementara mengenai pembayaran THR untuk Buruh Harian Lepas (BHL), menurutnya memang tidak di atur dalam perundang-undangan, sehingga pembayaran THR hanya sebatas kebijakan dari perusahaan untuk memberi dan itu sudah dilakukan perusahaan sebesar Rp500 ribu.

“Untuk karyawan tetap dan bulanan tidak ada masalah semuanya sudah dibayar sesuai prosedur, hanya saja untuk Buruh Harian Lepas mereka menuntut dibayar satu bulan gaji, dan itu tidak dapat dipenuhi perusahaan karena tidak di atur dalam undang-undang, namunperusahaan sudah membayar THR sesuai kebijakan perusahaan sebesar Rp500 ribu yang sudah diterima buruh harian lepas,” jelasnya.

Untuk itu, agar persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan jelas, ia menyarankan kepada pihak yang menuntut agar melaporkan dan membawa persoalan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga didapatkan penyelesaian yang jelas mengenai persoalan ini.

“Kalau sudah dibawa ke pengadilan industrial, tentu akan ada putusan, jika memang pihak yang menuntut benar dan dimenangkan dalam putusan, tentu perusahan mau tidak mau harus membayar apa yang menjadi tuntutan mereka. Tapi jika dalam putusan pengadilan industrial diputuskan perusahaan yang benar, maka mereka tidak lagi bisa menuntut,”jelasnya.

Persoalan pemberian THR PT BGA kepada buruhnya sudah disikapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsonakertrans) Ketapang. Kepala Dinsosnakertrans Ketapang telah dua kali memberikan surat kepada PT BGA agar membayarkan THR buruhnya.

Surat pertama pada 14 Juli lalu perihal pembayaran THR untuk buruh harian lepas (BHL) PT BGA. Kemudian Dinsosnakertrans kembali mengirim surat ketiga pada 18 Agustus lalu. Lantaran surat pertama tak ditanggapi atau tak ada klarifikasi oleh PT BGA Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan norman pengupahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundang ketenagakerjaan. Serta menjaga hubungan industrial yang harmonis di Ketapang.

Maka PT BGA Group diperintahkan untuk membayar sisa THR keagamaan tahun 2015 kepada para buruhnya. PT BGA diperintahkan melakukan pembayaran tersebut paling lama tujuh hari kerja sejak surat kedua tersebut diterima.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

28 Motor Pelansir BBM Disita Ketapang-RK. Jajaran Anggota Sabhara Polres Ketapang, berhasil menyita 28 motor berbagai merk terdiri dari 26 motor jenis Thunder, 1 motor jenis Megapro dan 1 motor Vespa yang kedapatan melansir (membeli untuk disimpan, red) Bahan Bakar Minyak (BBM) premium salah satu SPBU di Ketapang .

Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Sabhara, AKP Riwayansyah menjelaskan, penangkapan terhadap puluhan motor tersebut, lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat, BBM cepat habis di SPBU. “Jadi antisipasinya kita lakukan patroli dan saat patroli di salah SPBU kita temukan dan kemudian amankan 28 sepeda motor dengan kapasitas tangki minimal 17 liter

sedang antre,” ungkapnya kemarin.

Ketika polisi datang, banyak pemilik motor besar tersebut kabur meninggalkan motornya, sedangkan pemilik motor yang sedang mengisi bensin tak bisa kabur dan berhasil ditangkap.

Kasat mengungkapkan, 28 motor tersebut merupakan para pelansir yang membeli minyak dengan cara berulang kali, bahkan beberap di antaranya sengaja memodifikasi tangki motor mereka.

“Mereka biasanya setelah mengisi berulang kali di satu SPBU, kemudian pergi lagi ke SPBU lain untuk mengisi minyak lagi,” jelasnya.

Padahal, pada Jumat (14/8) polisi sudah melakukan pendekatan secara preventif serta sosialisasi dan imbauan ke SPBU-SPBU, tapi masih ditemukan di lapangan adanya para

Sebanyak 28 Motor Pelansir dirantai dan diamankan di Polres Ketapang.

pelansir tersebut. “Saat kita keliling patroli di SPBU lain ternyata sepi, kemungkinan sudah bocor kalau kita mau razia,” katanya.

Saat ini, pihaknya telah menyerahkan persoalan ini ke jajaran Polantas Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti

JAIDI CHANDRA

dan diberikan tilang lantaran selain digunakan untuk melansir, pajak kendaraan-kendaraan tersebut juga mayoritas sudah banyak yang mati.

“Sudah kita serahkan ke Satlantas untuk kemudian di tilang, tilang yang diberikan baru bisa disidangkan satu

bulan kedepan, jadi selama satu bulan motor-motor tersebut kita rantai dan amankan di Polres supaya memberi efek jera kepada masyarakat yang mencoba melakukan hal yang sama,” tegasnya.

Iapun menegaskan akan terus melakukan razia rutin di setiap SPBU yang ada di Ketapang, agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan susah mendapatkan bensin di SPBU. “Di SPBU kita sudah sering beri imbauan, agar tidak membiarkan masyarakat mengisi bensin berulang kali apalagi menggunakan kendaraan besar, bahkan pernah kita imbau untuk motor berkapasitas tangki besar dibatasi pengisiannya 5 liter dalam sehari,” katanya.

Sementara Kasat Lantas Polres Ketapang, AKP Jonathan David

menjelaskan, kalau setelah melakukan pengecekan terhadap 28 motor pelansir tersebut, tidak satupun yang membawa surat resmi seperti SIM maupun STNK. “Sampai sekarang baru lima pemilik motor yang datang dan kita berikan tilang, sedangkan 23 pemilik kendaraan belum datang ke Polres hingga saat ini,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menunggu para pemilik kendaraan tersebut untuk diperiksa mengenai kelengkapan kendaraan, dan jika tidak bisa menunjukkan surat-surat asli kendaraan makan kendaraan tersebut akan ditahan pihaknya.

“Kalau mereka datang akan kita periksa surat kendaraannya, jika tidak ada kita tahan kendaraannya sampai mereka dapat menunjukkan surat-surat resminya,” pungkasnya. (Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Ketua TP-PKK KKU: Bangun Sistem Agribisnis di Pedesaan!

Kelapa Siap Pakai dan Bersaing di Pasar

Kepala Dishutbun KKU, Ir H Wahono menyampaikan sambutan pada pembukaan pelatihan pengolahan kelapa terpadu. KAMIRILUDDIN

Kelapa Komoditi Andalan KKU Sukadana-RK. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara, Ir. H. Wahono mengatakan, kelapa merupakan salah satu komuditi unggulan perkebunan di Kaliantan Barat termasuk Kayong Utara. Ini sesuai dengan SK Gubernur Kalbar 505 tahun 2002 tentang komuditi unggulan daerah Kalbar.

Khusus Kayong Utara, dikatakan Wahono, kelapa dalam termasuk komuditi andalan. Adapun luas untuk komuditi kelapa di KKU 8.304 hektar, dengan jumlah petani yang terlibat sekitar 6.304 KK. Sedangkan daerah sentra kelapa di kabupaten ini meliputi Kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang dan Pulau Maya.

Untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani kelapa, dilanjutkan Wahono, perlu dilakukan verifikasi produk turunan kelapa termasuk pemanfaatan produk sampingan (limbah) komuditi kelapa. Oleh karena itu, Pemkab Kayong Utara yang dalam hal ini adalah dinas yang membidangi perlu segera melakukan pelatihan-pelatihan untuk diverifikasi produk bagi petani dan produsen kelapa. “Selain itu, perlu disiapkan juga teknologi tepat guna dan permodalan, promosi dan pemasaran dengan benar untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa,” kata Wahono.

Pelatihan Pengolahan Kelapa Terpadu yang terseleggara atas kerjasama Dishutbun dan TP PKK KKU dijelaskan Wahono bertujun untuk menambah wawasan dan ilmu tentang keanekaragaman produk turunan olahan kelapa seperti nata de coco, minyak goreng sehat dan sabun VCO (biasa dan transparan).

Selain itu, menumbuhkan cikal bakal kerjasama antara pelaku dan mitra usaha dalam mengembangkan produk turunan kelapa di KKU. (lud)

Sukadana-RK. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara, Hj Diah Permata Hildi berharap kepada kader PKK bersama dengan para petani dapat membangun sistem agribisnis di pedesaan. Harapan ini disampaikan Diah Permata saat membuka Pelatihan Pengolahan Kelapa Terpadu di Aula Penginapan Anugerah Sukadana, Rabu (19/8).

Ia berharap, Pelatihan Pengolahan Kelapa Terpadu yang diselenggarakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan TP PKK KKU pada 19-21 Agustus 2015, mesti dilakukan secara berkelanjutan dan berintegrasi. Dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan secara terpadu.

“Dari satu jenis unggulan kita, kelapa dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan baik dalam bentuk aksesoris, minyak goreng sehat, minuman nata de coco, sabun VCO dan masih banyak lagi produk yang

dapat dibuat dengan bahan dasar kelapa,” jelasnya.

Diah Permata meminta kepada penyuluh pertanian supaya benar-benar difungsikan untuk mempercepat kemajuan kader di pedesaan, pembinaan kelompok-kelompok dalam usaha bersama. “Untuk mempercepat pembangunan di daerah, kita perlu saling tukar informasi, pengalaman, keterampilan dan pengetahuan melalui proses pelatihan seperti pelatihan pengolahan kelapa terpadu ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan adanya sentuhan teknologi, banyak kreatifitas bahan baku lokal dapat lebih dikembangkan menjadi makanan dan barangbarang yang bentuknya lebih menarik dan tampilan beda, baik itu dari segi tekstur, rasa, aroma dan penampilannya.

“Keterlibatan para pendamping kader dalam proses pengolahan hasil akan mempercepat proses

meningkatnya kesejahteraan keluarga,” kata Diah Permata.

Dikatakannya lagi, peningkatan pendapatan kader PKK dan petani dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan daya saing dalam pengolahan sumber daya bahan baku komuditas kelapa.

Karenanya, kepada para peserta pelatihan yang terdiri dari petani pengolah atau pengrajin kelapa binaan PKK di wilayah sentra kelapa, kader PKK dan pendamping PPL mendapatkan pengalaman sebagai bekal untuk terus dikembangkan kepada kader dan petani disekitar daerah masing-masing.

“PKK Kecamatan dan instansi terkait harus membina dan mendukung kader dalam pengolahan produk komuditas perkebunan khususnya kelapa menjadi produk siap pakai dan dapat bersaing di pasar,” harapnya.

Peserta pelatihan langsung praktik mengolah kelapa menjadi minyak

Laporan: Kamiriluddin

goreng sehat dan minuman coco jel di Aula Penginapan Anugerah Sukadana. KAMIRILUDDIN

Lestarikan Semangat Gotong Royong

Desa TBS Wakili KKU Lomba P2WKSS Kalbar Teluk Batang-RK. Pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) XII tahun 2015 tingkat Kabupaten Kayong Utara, merupakan salah satu wujud implementasi dari kebijakan pemerintah, yang dimulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Demikian sambutan Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid yang dibacakan Asisten II Setda Pemkab Kayong Utara, H. Erwin Sudrajat, S.Sos. MAP. Dikatakannya, gotong royong merupakan salah satu budaya masyarakat Indonesia mempunyai nilai-nilai positif terutama dalam memelihara semangat kekeluargan dan menjalin kebersamaan dan persatuan. Mengingat pentingnya semangat gotong-royong

sudah semestinya sebagai anak bangsa, kita semua mempunyai kewajiban untuk dapat melestarikan dan menjaga semangat kegotong-royongan di tengah masyarakat.

Pencanangan BBGRM XII tahun 2015 tingkat KKU ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong dalam semua sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujar Erwin pencangan BBGRM XII di Kecamatan Teluk Batang, beberapa waktu lalu.

BBGRM yang dicanangkan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, merupakan amanat dari Permendagri no-

mor 42/2005 tentang pedoman penyelenggaraan BBGRM. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana KKU, Drs Waliman.

Pencanangan BBGRM XII, untuk tingkat KKU tahun 2015 di pusatkan di Desa Teluk Batang Selatan (TBS), mengingat desa ini menjadi peserta lomba P2WKSS tingkat provinsi Kalbar.

Erwin harap, dengan pencanangan ini merupakan langkah maju dalam rangka membina dan memotivasi masyarakat untuk tetap menjaga dan memelihara semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga

rasa kebersamaan dan kekeluargaan tetap terjalin. “Kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal utama yang harus dimiliki masyarakat agar segala hambatan yang menyangkut kepentingan bersama di tengah masyarakat atau untuk kepentingan lingkungan, dapat ditanggulangi dan diatasi secara bersama-sama dengan baik,” ujarnya.

Dipenghujung sambutannya, Ia mengajak dan menghimbau kepada masyarakat KKU dan khususnya masyarakat Desa Teluk Batang Selatan agar dapat menjadikan BBGRM XII tahun 2015 ini, sebagai momentum untuk melestarikan dan mengembangkan serta menghidupkan kembali semangat, jiwa kekeluargaan

dan kegotong-royongan demi mempercepat pembangunan di daerah ini.

Dikesempatan itu, disampaikan bahwa Desa Teluk Batang Selatan ini menjadi wakil KKU dalam perlombaan P2WKSS tingkat Kalbar yang penilaianya akan dilaksankan akhir september 2015.

Untuk itu dengan momentum BBGRM ini, dihimbau kepada SKPD terkait untuk melakukan pembinaan kepada Desa Teluk Batang Selatan ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Kepada aparatur pemerintahan desa serta masyarakat Desa Teluk Batang Selatan diharapkan untuk berkerjasama mensukseskan kegitan lomba P2WKSS tersebut. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun Laboh Ju

Organisasi Banyak Mati Suri Nanga Pinoh-RK. Membuat sebuah lembaga itu mudah. Namun setelah terbentuk banyak diantara lembaga tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dibutuhkan pembinaan dari pemerintah terkait eksistensi dari roda organisasi tersebut.

“Lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat sangat membutuhkan pembinaaan dari pemerintah. Baik organisasi di tingkat desa hingga kabupaten perlu didukung oleh pemerintah,” ucap pemuda Pinoh Selatan, Agus, kemarin.

Menurutnya, saat ini banyak organisasi yang telah dibentuk, namun tidak ada aktivitasnya.

Hanya ada nama saja, namun aktivitasnya sangat langka. Perkembangan organisasi pun tidak diketahui seperti apa. Hanya ada nama ketua, tetapi siapa pengurus lainnya juga tidak diketahui secara pasti.

“Banyak lembaga yang dibentuk di Melawi ini mati suri. Lembaganya ada, namun tidak berfungsi. Namanya dan pengurusnya ada.

Namun kegiatannya sama sekali tidak ada,” selorohnya.

Agus menyebut, orang begitu gemar membentuk lembaga. Namun setelah dibentuk, lembaga ini tidak menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Sementara lembaga-lembaga ini merupakan sarana untuk mengembangkan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Bahkan lembaga tersebut bisa menjadi sarana untuk masyarakat memberikan kontrol jalannya pemerintahan. Saat wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD, lembaga tersebut bisa menjalankan fungsi kontrol.

“Ketika ada persoalan dalam menjalankan roda pemerintahan, sementara wakil rakyat tidak memberi reaksi. Maka lembaga-lembaga tersebut bisa menyuarakan protes. Namun kenyataannya, jangankan untuk menjadi lembaga kontrol. Untuk hidup saja susah,” ulasnya.

Meskipun tidak menyebutkan nama lembaga, namun Agus menilai hampir semua lembaga yang ada di Kabupaten Melawi ini mati suri. Baik lembaga sosial kemasyarakatan yang dikenal dengan LSM maupun organisasi yang berlandaskan keagamaan, kesukuan dan komunitas masyarakat. Organisasi kepemudaan di Melawi juga hanya punya plank nama saja.

“Apalagi lembaga atau organisasi yang ada di pedesaan. Seperti kelompok tani, banyak diantaranya yang tidak berfungsi. Baru berfungsi setelah ada bantuan. Tapi bila bantuan tersebut habis, tidak ada yang mau mengurus kelompok tersebut,” lugasnya. (aji)

Jumat, 21 Agustus 2015

12

Kualitas Karet Rendah, Petani Kian Merana Nanga Pinoh-RK. Di Kabupaten Melawi petani karet hanya menghasilkan kulat yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan lempengan karet yang dikeringkan. Supaya penghasilan petani lebih besar dan kualitas karet Melawi bisa diperhitungkan maka petani harus menjaga mutu karet dengan membuat karet lempengan kering.

“Kita minta kepada instansi terkait mendorong petani untuk membuat karet yang berkualitas. Agar harga karet Melawi bisa bersaing dengan daerah lain,” ujar pengusaha Melawi, Yusli, kemarin.

Meskipun begitu, perlu ada studi lebih dalam mengenai keterpurukan harga karet. Bukan tidak mungkin karena permainan pedagang, perawatan tanaman sehingga air menjadi berkurang maupun penyebab lainnya. Pihak yang mesti melakukan studi itu adalah dinas terkait.

Diantaranya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Melawi.

“Setahu kita, rendahnya harga karet karena orang luar negari tidak mau membeli karet kita, karena kualitasnya rendah. Mereka lebih melirik negara-negara lain. Seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Tetapi perlu ada studi agar diketahui persoalan-persoalannya,” ulasnya.

Selain itu, mengharapkan agar

masyarakat dengan sadar bisa menghasilkan karet yang berkualitas. Meskipun membuat karet yang berkualitas akan dihadapkan dengan kualitas pemeliharaan batang karet.

“Kita mengimbau kepada masyarakat yang bekerja di karet untuk menjaga mutu dan kualitas karet.

Lantaran karet ini merupakan sumber penghasilan utama warga,” imbaunya.

Menurutnya, perlunya diperhatikan kualitas karet lantaran kualitas karet baik otomatis harga jual tinggi. Ketika harga jual tinggi yang menikmati tentunya petani itu sendiri dan menguntungkan mereka.

“Selain itu, apabila mutu dan kualitas karet yang dijual masyarakat terjamin, hal itu tidak meragukan para pembeli atau penampung karet yang ada di daerah kita untuk membeli karet di Melawi. Apalagi pasaran saat ini pembelian karet sudah sangat ketat.

Mereka tidak mau lagi membeli karet kualitas jelek,” lugasnya.

Sebaliknya, bila kualitas karet yang diproduksi oleh masyarakat tidak diperhatikan maka pihak yang rugi adalah petani itu sendiri.

Lantaran karet yang diproduksinya

setiap hari akan dibeli dengan harga yang murah.

“Masih mending kalau karet yang dijual tersebut masih dibeli walaupun dengan harga yang murah.

Dari pada bawa pulang ke rumah karena tidak ada pembelinya. Kalau sudah seperti itu siapa yang rugi?

Pasti petani sendiri yang rugi,” paparnya.

Yusli mengulas, era globalisasi saat ini sehingga sudah saatnya para petani karet menjaga kulitas karet.

Supaya harga karet di pasaran bisa tinggi dan tetap stabil. Bukan tidak mungkin, karet dari Melawi dikon-

trak hitam atau diblacklis lantaran buruknya kualitas produksi.

“Saat ini memang masih ada pembeli karet. Namun bila produksi karet daerah lain meningkat dengan kualitas baik. Atau pedagang sudah ada pilihan yang jelas. Bukan tidak mungkin karet di Melawi tidak dibeli,” ujarnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Pendidikan Merupakan Panglima Pembangunan Nanga Pinoh-RK. Cita-cita pendiri bangsa untuk menciptakan negara yang masyarakatnya makmur bisa terwujud apabila Sumber Daya Manusia (SDM) bisa baik. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan hendaknya sektor pendidikan menjadi hal utama.

“Kita semua berharap cita-cita ideal negara yakni masyarakat adil dan makmur telah telah dirumuskan the founding father negeri ini terwujud. Ini bisa tercapai bila pendidikan ditempatkan sebagai panglima dalam mencetak SDM,” ujar Ketua PGRI Kabupaten Me-

lawi, Marselius Iteng, di ruang kerjanya, kemarin.

Menurutnya, sebab tinggi rendahnya kualitas SDM ditentukan oleh tinggi rendahnya pendidikan SDM tersebut. Semua profesi manusia bisa bermanfaat banyak bila didukung oleh SDM yang baik.

“Apapun status sosialnya, birokrat, politisi, teknokrat, medis, karyawan maupun wirausaha yang bermutu dapat dilihat dari pendidikannya. Sehingga dapat merencanakan, melaksanakan dan dapat berkompetisi baik tingkat lokal, nasional maupun global,” ulasnya.

Kendati begitu, dia mengingatkan hasil pendidikan tidak didapatkan dengan mudah. Tidak seperti mengembalikan telapak tangan. Tetapi perlu proses panjang dan kerja keras baru bisa mewujudkan SDM yang berkualitas.

“Kita menyadari pendidikan adalah proses yang tidak langsung jadi. Karena itu profesional pendidik tidak sama dengan profesionalisme medis atau militer.

Membangun jembatan lebih mudah dari pada membangun orang yang membangun jembatan,” tegasnya.

Dirinya mempertanyakan mampukah

dunia pendidikan mempersiapkan SDM berkualitas? Iteng menegaskan jawabannya bukan semata pelaksanaannya, tetapi bagaimana sistem dan daya dukung terhadap dunia pendidikan itu dibangun.

“Sebab pembangunan SDM merupakan factor yang sangat vital untuk lahirnya sebuah bangsa yang besar. Karena itu pendidikan tidak boleh dipandang sebeleh mata. Jepang, Malaysia dan Korea merupakan contoh negara sukses membangun negara, karena berhasil membangun SDM,” ulasnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Berharap HUT RI ke-71 Lebih Meriah Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby menilai, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70 di Sintang lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Dia berharap perayaan pada tahun berikutnya lebih meriah lagi.

“Saya sangat terkesan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, karena kualitas kegiatannya makin hari makin baik dan produktif,” kata Milton ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/8).

Dia menilai, kemeriahan perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun ini dapat dilihat dari tingginya antusias dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai perlombaan.

“Masyarakat di sini sangat antusias mengikuti lomba pada perayaan Hari Kemerdekaan, karena mereka merasa memiliki Republik ini, menjadi anak bangsa dan warga negara yang baik,” jelas Milton.

Dia mencontohkan, ketika perlombaan Bola Dangdut di halaman Kantor Bupati Sintang. “Tahun lalu hanya terdapat belasan regu. Tahun ini sudah lebih dari 30 regu.

Artinya antusias masyarakat sangat tinggi,” kata Milton.

Menurut Milton, perayaan HUT Kemerdekaan RI ini merupakan salah satu wujud syukur dan rasa gembira rakyat Indonesia atas kemerdekaan yang telah diperoleh.

“Patut kita syukuri dan banggakan kemerdekaan yang telah kita peroleh. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan, bersatu padu mewujudkan Sintang lebih baik lagi ke depannya,” ajaknya.

(Adx)

Pemkab Dorong Desa Miliki Tanah Kas Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mendorong setiap desa memiliki Tanah Kas Desa, yakni tanah yang dikuasai desa yang hasil kebunnya masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga desa dapat mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

“Agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis,” kata Milton Crosby, Bupati Sintang saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 2015 (Perbup 39/2015) tentang Pedoman Pembangunan Kebun atau Tanah Kas Desa oleh Perusahaan Perkebunan di Gedung Pancasila, Kamis (20/8).

Agar desa memiliki kepastikan hukum ketika ingin memiliki Tanah Kas Desa yang dikelola dalam bentuk kebun, jelas Milton diterbitknlah Perbup 39/2015. “Perbup ini memberikan kemudahan bagi para investor perkebunan di Sintang untuk mengelola kebun desa,” jelas Milton.

Milton menjelaskan, Perbup ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas

kepastian hukum atas desa, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa itu sendiri,” kata Milton.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Sintang, Herkulanus Roni mengatakan, sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan, wawasan yang luas tentang pedoman pembangunan kebun dan kas desa di Sintang.

Sosialiasi ini juga berisikan informasi kepada masyarakat, tentang bagaimana cara mengelola Tanah Kas Desa. “Melalui acara ini, kita dapat memberikan arahan serta acuan kepada perusahaan untuk memberikan wawasan terhadap proses pembangunan kebun dan tanah kas yang sudah diatur dan sesuai dengan Perbup 39/2015 itu,” kata Roni.

Milton Crosby saat membuka Sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 39 Tahun 2015 (Perbup 39/2015) di Gedung Pancasila, Kamis (20/8).

desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perbub ini memberikan kejelasan status dan

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Pemkab Pamerkan Hasil Pembangunan Sintang Singkawang-RK. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang menggelar Pameran Pembangunan 2015 di Kompleks Stadion Baning sejak 19 Agustus hingga 1 September 2015 “Pameran ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan,” kata Senen Maryono, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/8).

Pameran Pembangunan yang mengusung tema “Tingkat Partisipasi Masyarakat Produktif untuk Mewujudkan Potensi Lokal menuju Pasar Global” ini, menurut Senen merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah. “Pameran ini menjadi satu di antara sekian banyak bentuk pertanggungjawaban pekerjaan Pemkab Sintang kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain menampilkan berbagai hasil pembangunan di Kabupaten Sintang, kata Senen, pameran ini juga berisikan informasi mengenai produk-produk lokal seperti tenun ikat dan lainnya.

“Ini sebagai upaya membangun persepsi yang baik tentang produk Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sintang yang menjadi unggulan. Juga untuk meningkatkan penjualannya,”

kata Senen.

Tidak kalah penting, tambah dia, Pameran Pembangunan ini juga merupakan upaya Pemkab Sintang dalam menyediakan sarana hiburan bagi masyarakat Sintang. “Pameran berlangsung selama 14 hari 14 malam, dan gratis. Silakan datang berbondong ke arena pameran ini, bawa keluarga masing-masing,” ajak Senen.

Pameran ini diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Selain itu terdapat pula peserta dari perbankan yang menempati 20 stand dan UKM 200 stand. Kita mengutamakan pengusaha lokal, tetapi ada juga para pengusaha yang berasal dari Kota Pontianak,” tambah Senen.

Dia berharap, Pameran Pembangunan ini mampu mengoptimalkan pelayanan publik, ajang promosi pariwisata dan investasi, menghibur masyarakat dan menghidupkan peluang usaha.

Senen mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menaati peraturan selama Pameran Pembangunan, misalnya menjaga keamanan, kebersihan dan keindahan lokasi pameran. “Supaya pengunjung senang dan betah,” harapnya. (Adx)

Bupati Sintang Milton Crosby memukul gong ketika membuka Pameran Pembangunan tahun lalu. IST/NET

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

PAUD Sudah Aktif di 144 Desa Putussibau-RK. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah aktif di 144 desa atau setengah dari jumlah desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan yang mengusulkan pembangunan PAUD sudah mencapai sekitar 50 desa.

“Berdasarkan data akhir 2014, PAUD sudah berdiri Hj Sri Siti Haslindar di 144 desa, dari 278 desa dan empat kelurahan di Kapuas Hulu,” kata Hj Sri Siti Haslindar SPd MSi, Kepala Seksi (Kasi) PAUD dan Kesetaraan Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu di ruang kerjanya, Rabu (19/8).

Sri menjelaskan, pemerintah memang sedang fokus pada program “Satu Desa Satu PAUD”. “Desadesa sangat aktif berkonsultasi tentang persyaratan pendirian PAUD ini,” katanya.

Menurut dia, pembangunan PAUD memang dikorelasikan dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sebab pada prioritas pembangunan dari dana desa, memang ada pengarahan untuk membangun PAUD. “Hal itu ada pada Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015,” jelas Sri. Untuk pendirian PAUD, jelas Sri, mesti ada izin operasional yang melekat pada Disdikpora Kapuas Hulu. Izin tersebut diperolah dengan memenuhi beberapa peryaratan.

“Harus ada akta notaris lembaga pendiri, rekomendasi desa dan camat, berita acara pendirian PAUD, susunan pengurusan PAUD, siapa tutornya (tenaga pendidik). Kemudian surat izin tempat dari pihak desa, kalau menggunakan balai desa,” papar Sri. Selain itu, Disdikpora juga mensyaratkan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Rekening atas nama lembaga. Hal tersebut untuk mengupayakan bantuan dari Pumerintah Pusat, bagi PAUD-PAUD yang sudah berdiri.

“Sekarang ini kita pun sedang mengupayakan PAUD dapat Nomor Pokok Sekolah Nasional yang didaftar secara nasional pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan) PAUD-NI. Sehingga untuk nomor induk siswa nasional tahun 2016 nanti akan di input dari PAUD, nomor induk ini akan digunakan berlanjut hingga ke tingkat SMA,” ungkap Sri. Dikatakan Sri, untuk pelaksanaan PAUD yang baik, harus memerhatikan siapa tutor yang ditunjuk. Tutor tersebut hendaknya yang berkemampuan baik dalam mendidik. “Tutor untuk PAUD tidak mesti dari guru.

Swadaya masyarakat juga boleh untuk tutor PAUD,” tutupnya. (aRm)

Rakyat Kalbar

Jumat, 21 Agustus 2015

13

Semua Fraksi Teriak Setuju, Tapi…

Putussibau-RK. Seluruh Fraksi di DPRD Kapuas Hulu kompak untuk menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi Perda, Kamis (20/8). Tetapi, persetujuan tersebut penuh dengan catatan demi catatan.

Fraksi Golkar misalnya, melalui juru bicaranya memberi catatan terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Opini diminta untuk dipetahankan atau ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Catatan Fraksi PDIP lebih banyak lagi. Melalui juru bicaranya, Fabianus Kasim SH meminta penyusunan APBD dilakukan sesuai prosedur. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara eksekutif dan legislative.

“Kemudian saran kami, hendaknya pimpinan SKPD dan BUMD di Kapuas Hulu ini menerapkan disiplin kerja yang tinggi. Sehingga penganggaran dapat dilakukan tepat waktu,” ujar Kasim.

Dia juga memberikan catatan yang mesti diperbaiki, terkait jenis obat yang disediakan BPJS Kesehatan di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau belum mampu memenuhi kebutuhan pasien. “Sehingga pasien harus menanggung sendiri biaya obat di luar BPJS Kesehatan tersebut,” kata Kasim.

Fraksi PDIP juga menyikapi

Pj Bupati dan Ketua DPRD Kapuas Hulu menandatangani Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014. ARMAN HAIRIADI

laporan masyarakat atas terjadinya kasus kegagalan proses persalinan di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Karena berdasarkan laporan masyarakat pihak keluarga yang istrinya meninggal tidak terima dan menganggap ini kelalaian pihak rumah sakit. Maka harus dicari solusi, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tegas Kasim.

Adapun catatan dari Fraksi Demokrat, seperti yang disampaikan juru bicaranya, Iman Sabirin, menyangkut realisasi APBD 2015.

“Mengingat waktu tinggal beberapa bulan lagi, realisasi APBD 2015 hendaknya disegerakan,” ujarnya.

Fraksi Demokrat juga mempermasalahkan penanganan persalinan di RSUD Putussibau yang perlu dievaluasi. Sehingga ke depan tidak terjadi kasus yang sama.

Kemudian kepada bupati diminta untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemilihan kepala desa. “Mengingat masih ada desa yang beberapa tahun dipimpin oleh Plt,” kata Iman.

Sementara Fraksi Gerindra-PAN melalui juru bicaranya, Budiarjo menyarankan Pemkab Kapuas Hulu untuk sesegera mungkin menginventarisir aset daerah di setiap SKPD. Fraksi ini juga meminta solusi bagi desa yang masih dipimpin Plt. “Kami juga menyarankan supaya Pemkab menganalisa antara sumber penghasilan dan belanja, sehingga Silpa ke depan tidak signifikan,” kata Budiarjo.

Sedangkan Fraksi Nasdem menilai, meningkatnya realisasi pendapatan daerah Kapuas Hulu yang melampaui target harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

“Kami tetap meminta kepada eksekutif supaya peningkatan pendapatan daerah itu terus dilakukan, dengan langkah yang maksimal,” pinta Ahmad Tarmiji selaku Jubir Fraksi Nasdem.

Dalam hal pengadaan obatobatan, sambung Tarmiji, hendaknya instansi yang membidangi layanan tersebut memerhatikan stok obat, supaya ketika berbelanja obat berdasarkan yang tertera dalam daftar BPJS Kesehatan. “Kita minta RSUD dan Dinkes untuk mempublikasi nama dan jenis obat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan pada papan pengumuman mereka,” pintanya.

Nampaknya hanya Fraksi PPP yang menerima dan menyetujui sepenuhnya Raperda tersebut.

“Kami dari Fraksi PPP mengusulkan dapat ditetapkan menjadi Perda,” kata Karyo Sumadi, juru

bicaranya.

Di tempat yang sama, dalam sambutan singkatnya, Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus TJ mengapresiasi pendapat akhir fraksi-fraksi yang telah menyampaikan saran dan masukan dalam pelaksanaan APBD tersebut.

“Menindklanjuti laporan BPK, ke depan kita harapkan bisa mendapat WTP. Pemkab Kapuas Hulu terus berusaha memaksimalkan penyusunan laporan keuangan. Sehingga berjalan dengan baik, tepat waktu dan sesuai akuntansi pemerintah.

Terus menggali sektor lain yang dapat menyumbang PAD,” papar Marcellus.

Menyangkut masalah aset, kata dia, memang menjadi persoalan dalam mencapai WTP. “ini menyangkut status, pelimpahan yang tidak dilengkapi dengan administrasi yang jelas,” jelas Marcellus.

Terkait ketersediaan obat oleh BPJS Kesehatan dan kasus meninggalnya pasien bersalin di rumah sakit, Marcellus mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinkes dan RSUD. “Saya sudah sidak ke Dinkes dan RSUD. Memang harus ada perbaikan, seperti spesialis dan anastesi.

Ke depan kita harus mencari tenaga medis. Ada perawat anastesi, namun anak tersebut tidak bertugas di RSUD, tapi di bagian keuangan di Dinas Kesehatan. Seusai aturan, yang boleh melakukan bedah itu memang perawat anastesi,” kata Marcellus.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Pendaftaran Calon Direktur PDAM Sudah Dibuka Sejak 18 Agustus Putussibau-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu telah membuka pendaftaran seleksi untuk menjadi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kapuas Hulu, mulai 18 Agustus hingga 11 September 2015.

“Kita memang telah membuka pendaftaran calon direktur PDAM. Sebab, direktur PDAM saat ini akan berakhir pada Oktober 2015,”

ungkap Dra Claudia Ani MSi, Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi, Sekretariat Daerah (Setda) di ruang kerjanya, Kamis (20/8).

Claudia menjelaskan, pendaftaran ini terbuka untuk siapa saja, termasuk warga dari luar Kapuas Hulu, kalangan umum maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tetapi, ada persyaratan yang mesti dipenuhi, baik persyaratan umum maupun khusus.

Persyaratan umum yang dimaksudkan Claudia tersebut di antaranya harus sehat jasmani dan rohani, berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 56 tahun.

Kemudian mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan, yang dibuktikan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

Sementara persyaratan khusus, di antaranya pendidikan

minimal S1 semua jurusan, serta menyampaikan proposal visi-misi dan rencana kerja perusahaan ke depan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja PDAM. “Tim Pengujinya dari Untan (Universitas Tanjung Pura) Pontianak,” kata Claudia.

Adapun tatacara pendaftaran, tambah dia, lamaran ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan dibubuhi

materai Rp6.000. Ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Direktur PDAM. “Surat lamaran mesti melampirkan pasphoto berwarna terbaru ukuran 4x6 empat lembar, fotocopy KTP-el, SKCK, surat keterangan kesehatan dan bebas Narkoba, serta lainnya. Termasuk harus bersedia menandatangani fakta integritas, bila terpilih,” terang Claudia. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Harapan Warga atas Kedatangan Presiden Sanggau-RK. Sejumlah masyarakat berharap dengan kunjungan Presiden RI ke Kalbar dapat memberikan perubahan terhadap pembangunan dan kesejahteraan kehidupan perekonomian masyarakat.

“Semoga kunjungan pak presiden kali ini mampu mengangkat perekonomian kita yang masih merosot dan sulit,” kata Cici, warga desa Bahta kecamatan Bonti, Kamis (20/8).

Dikatakannya, masyarakat Kalbar mayoritas mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan.

Sementara pada kondisi sekarang ini terjadinya penurunan harga jual karet dipasaran yang sampai saat ini berkisar di atas harga Rp6 ribu per kilogram.

“Seharusnya pak Presiden mampu menstabilkan harga jual karet. Antara harga beras dan karet tidak seimbang. Bayangkan harga beras satu kilogramnya Rp13 ribu,” terangnya.

Dikatakannya masyarakat sudah terlalu lama menderita semenjak menurunnya harga karet di pasaran. Karet yang ditorehnya hanya enam kilogram untuk setiap paginya. Hasil dari penjualan karet tersebut digunakan untuk memenuhi kehidupan keluarganya.

“Suami saya kerja buruh bangunan kalau ada orang nyuruh. Kalau tidak, dia membantu saya di kebun. Manalah cukup hasil karet itu mana anak saya sekarang sudah dua orang dan dalam usia sekolah dasar (SD),” keluhnya.

Harapan serupa diutarakan warga Tanjung Sekayam, Emi. Ia meminta presiden memprioritaskan pembangunan pada sektor perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

“Kemana lagi lah kita mau mengadu kalau tidak dengan pemimpin. Sudah lama rakyat menderita semenjak harga karet dalam tiga tahun ini menurun,” ujarnya.

Emi juga meminta pendidikan di plosok-plosok desa terpencil diperhatikan. Karena dikatakannya kondisi pendidikan di desa terpencil sangat memprihatinkan seperti ruang kelas yang sudah tidak layak dan minimnya sarana pra sarana lainnya.

“Kalau bisa pak presiden langsung kunjungan kekampung-kampung melihat langsung bagaimana kondisi sebenarnya yang ada. Kalau beliau turun ke kampung-kampung mungkin langsung diberikan bantuan,” jelasnya. (KiA)

Desak DPRD Lindungi Hak Ulayat Sanggau-RK. Tokoh masyarakat desa Hibun, Bernadus Anggoi mendesak DPRD Sanggau memberikan perlindungan untuk petani sawit di Kabupaten Sanggau, khususnya dalam hal pengelolaan hak atas tanah.

Desakan tersebut disampaikannya mengingat sampai sekarang, masyarakat adatyang hendak menjadi petani sawit misalnya, selalu menjadi orang yang paling dirugikan pihak perusahaan sawit setelah keduanya melakukan kerjasama.

“Kenapa? Masyarakat awalnya hanya mempercayakannya kepada tokoh, tokoh ini awal berdirinya perusahaan kelapa sawit ini, tokoh inikan tidak tahu sehingga sampai sekarang MoU tidak jelas. Yang terjadi antara perusahaan dengan petani, hak ulayat petani itu tadi sudah diambil, itu yang terjadi,” kata Bernadus Anggoi, Kamis (20/8).

Anggoi menambahkan, sta-

Bernadus Anggoi

Acam

tus tanah yang ada di Indonesia memang tanah negara, masyarakat adat hanya mengelola.

Tapi hak pengelolaan adat ini sampai sekarang belum diakui Negara.

“Padahal, kalau kita cermati, pengelolaan adat ini lebih dulu ada dibandingkan Negara. seharusnya Negara melindungi masyarakat adat,” ujarnya.

Setiap masyarakat yang ingin menyerahkan lahan kepada perusahaan, berharap mereka

mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Karenanya ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD membuat produk hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat adat, khususnya petani sawit yang mayoritas adalah masyarakat adat.

“Produk hukumnya berupa Perda. Nah, harapan saya bagaimana sistem perjanjian yang adil bisa tercipta antara perusahaan dengan petani se-

hingga petani tidak selalu dirugikan,” harapnya.

Hal lainnya yang membuat petani terkadang marah dengan pihak perusahaan, lanjut Anggoi, karena rata-rata pihak perusahaan tidak pernah terbuka dengan petani. “Berapa hasil kebunnya, kadang petani tidak tahu, belum lagi kalau tanah petani di HGU-kan, ujung-ujungnya dirampas tanah mereka oleh perusahaan. Kalau mau adil itu, auditornya disiapkan negara, supaya perusahaan tidak se-enaknya meraup keuntungan dari petani,” harap Bernodus yang juga petani sawit itu.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Sanggau, Acam menyampaikan DPRD sangat konsen bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat adat. Pada 2016 ini, Perda perlindungan terhadap hak-hak ulayat adat sudah dimasukkan dalam Program Pembentukan

Peraturan Daerah (Propemperda).

“Target kita tahun 2016 lah, karena anggarannya sudah disiapkan untuk tahun 2016, nanti jadwalnya akan disusun Badan Musyawarah (Banmus, red),” ujarnya.

Agar Perda tersebut berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, DPRD akan melibatkan pihak akademisi untuk mengkaji lebih mendalam termasuk menyiapkan konsultan yang ahli di bidangnya.

“Rencananya akan kita libatkan perguruan tinggi UNTAN Pontianak. Nanti setelah Perda itu jadi, kita kepada Menteri Kehutanan untuk mengeluarkan tana adat yang berada di dalam status kawasan menjadi tanah hak milik adat. Kita harapkan tidak ada lagi masyarakat adat kita yang dirampas hak-haknya,” harap politisi Hanura itu.

Laporan: Kiram Akbar

Keluarga Landasan Dasar Penanaman Agama Bupati: Guru Bukan Hanya Pengajar, tapi Pendidik Sanggau-RK. Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keluarga. Menurutnya kesejahteraan keluarga berdampak pada lingkungan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan keluarga sebagai landasan dasar penanaman dan pengamalan agama, sebagai landasan kasih sayang, sebagai landasan dasar budi pekerti, sebagai landasan dasar akhlak mulia, serta keluarga sebagai landasan dasar perkembangan dan pembentukan mental spritual anak,” katanya pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Rabu (19/8) pagi, di gedung Balai Betomu.

Dikatakannya, tujuan peringatan Hari Keluarga Nasional guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat terhadap

pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Kemudian disinergikan dengan peringatan Hari Anak Nasional sebagai gerakan yang positif untuk menanamkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dilandasi dengan semangat gotong royong sejak dini.

“Orangtua jangan mengajar anak berpolitik, dan kepada para guru diharapkan bukan hanya pengajar tetapi pendidik. Bagi para orangtua jagalah anak-anak jangan sampai mereka menggunakan Narkoba, sekarang ini banyak anak-anak ngelem, mengisap galon bekas bensin,” ingatnya.

Orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu juga menilai tema yang diusung Hari Keluarga Nasional tahun 2015, sangat tepat.

“Melalui Hari Keluarga Nasional,

Diharapkan Mampu Membangun Keluarga Kecil Berkarakter dan Berketahanan guna Mewujudkan Indonesia Sejahtera”.

Menurutnya tema tersebut mengandung makna yang sangat tepat dan strategis dalam upaya mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera.

“Ini sejalan dengan salah satu butir Nawacita pemerintah pusat sekarang, yaitu pemberdayaan SDM merupakan agenda prioritas pembangunan nasional dan pemerintah kabupaten Sanggau telah merespon jauh pokok pikiran yang dikenal dengan 7 brand images,” katanya.

Peringatan perlombaan hari keluarga Nasional yang kita adakan setiap tahun serta dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan perlombaan antara lain: penyuluh BKB,PLKB dan keluarga harmonis. (KiA/Jimi-Humas)

Bupati menyerahkan Piagam penghargaan dan hadiah pemenag perlombaan. HUMAS

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Jumat, 21 Agustus 2015

14

Kades Hilir Kantor Merasa Dipermalukan

Injeh Karaja Kampung Siaga Bencana Ngabang Dibentuk

BPMPD Akui Kekeliruan

NGABANG-RK. Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial kabupaten Landak menggelar kegiatan penyuluhan guna pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di kabupaten Landak 2015, Kamis (20/8).

Pembentukan KSB khusus kecamatan Ngabang terdiri dari tiga desa sebanyak 60 orang anggota.

Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Hartono mengatakan, pembentukan KSB ini di level kecamatan yang daerahnya rawan terhadap bencana. Adanya KSB ini, pemerintah berharap bisa mengurangi beban masyarakat terkena bencana. “KSB ini dibiayai dana APBN, maka kemudian harus dibuat lumbung sosial dan gardu sosial,” ujar Hartono.

Menurut Hartono, pengertian lumbung di sini tempat untuk menyimpan logistik, dan gardu untuk pertemuan anggota KSB. Sebanyak 60 orang anggota KSB ini di harapkan setelah menggikuti pelatihan ini bisa berkerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai anggota KSB. “Tugas anggota KSB ini, untuk membuat pemetaan di daerahnya, membuka jejaring kepada masyarakat atau desa yang mudah terjamah rawan bencana. Dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum terjadi bencana,” katanya.

Selain itu mereka juga mendata ketika terjadi bencana, berapa rumah yang rusak, dan yang harus di evakuasi. “Tugas inilah yang harus bersama -sama dengan kelompok lainnya untuk meringankan bencana,” pungkasnya. (ius)

Ngabang-RK. Seluruh aparatur desa Hilir Kantor, kecamatan Ngabang menggelar pertemuan menyampaikan kekecewaannya terhadap bidang Pemberdayaan Masyarakat, kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) pemda Landak.

Kades Hilir Kantor, Yohanes merasa dipermalukan di depan umum, ketika upacara HUT RI ke 70 di halaman kantor Bupati Landak, Senin (17/8). Peristiwa terjadi pada acara penyerahan hadiah pemenang lomba desa usai apel pagi itu. Namanya dipanggil untuk menerima hadiah. Sekitar 15 menit, sambil menunggu panggilan yang lainnya, tiba-tiba Yohanes diminta keluar dari barisan, lantaran yang Anggota KSB Ngabang saat pelatihan upacara untuk mengahadapi ben- berhak menerima itu bukan dia.

Padahal sesuai surat undangan sucana. ANTONIUS

dah jelas, ia termasuk dalam Kades yang menerima hadiah.

“Kekeliruan inilah yang membuat saya kesal dan kecewa. Karena ini atas nama desa. Jadi, semua aparatur Hilir Kantor juga kecewa,” kesalnya.

Dikatannya, jika undangan yang diberikan keliru, mengapa sejak awal dirinya dibiarkan duduk di barisan khusus undangan penerima hadiah. “Kalau memang itu keliru, dengan cepat memberitahu sebelum saya di panggil maju berbaris ke depan. Ini, kan seperti sengaja mempermalukan saya,” geramnya.

Meski keesokan harinya ada surat permohonan maaf atas kekeliruan dalam administrasi, namun Yohanes masih kesal. “Saya masih kecewa, tidak gampang hanya

minta maaf,” kesal Yohanes.

Adanya kekeliruan admistrasi diakui Kabid Pembedayaan Masyarakat BPMPD, Sarimin. “Kami tidak ada niat untuk melecehkan atau mempermalukan pak Kades,” katanya.

Ia mengakui, apa yang telah terjadi pada saat itu merupakan keliru dalam administrasi. “Memang bidang kami yang membuatnya, sedangkan pak kepala badan yang menandatanganinya.

Maka dengan kekeliruan ini kami minta maaf,” ucap Sarimin.

Hadir dalam pertemuan tersebut, aparatur desa Hilir Kantor, anggota BPD, Kabid PM BPMPD dan tokoh masyarakat setempat.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Kuota Haji Landak Tak Terpenuhi Ngabang-RK. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Landak terus menyiapkan keberangkatan jamaah calon haji (Calhaj) tahun 2015. Dijadwalkan pelepasan para Calhaj Landak digelar Kamis (3/9) mendatang.

Hanya saja dari kuota haji kabupaten Landak pada 2015, yang berjumlah 40, masih belum terpenuhi, hanya 38 orang yang berangkat.

Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Landak, Taufiqurrohman mengatakan regulasi pemerintah saat ini sebenarnya tidak mengakomodir

adanya penundaan keberangkatan. Hanya saja pemerint a h m e n ja n j i k a n c a d a n g a n kuota sebesar lima persen.

“Kalau cadangan kuota kita sebesar lima persen dari 40 kuota yang ada, kita dapatnya dua. Sementara jamaah calon haji kabupaten Landak yang menunda keberangkatannya ada empat jamaah,” ujar Taufiq, Kamis (20/8) usai memimpin rapat koordinasi penyelenggara haji dan umrah di aula Kantor Kemenag Landak.

Dijelaskannya, pada pelunasan biaya ibadah haji tahap kedua, me-

Anggota KSB Ngabang saat pelatihan upacara untuk mengahadapi bencana. ANTONIUS

mang ada kemungkinan untuk menutup kekurangan kuota tersebut.

“Untuk menutup kekurangan kuota itu, kita ambilkan dari jamaah yang lanjut usia dengan umur 75 tahun pada per Agustus 2015 dan sudah terdaftar per Januari 2013 lalu. Tapi untuk di Kantor Kemenag Landak sendiri Calhaj lansia itu sudah kita cari namun tidak ketemu,” katanya.

Sementara itu alternatif kedua untuk menutupi kekurangan kuota itu kata Taufiq, terpisahnya mahrom.

“Artinya, Calhaj berhak berangkat tahun ini, tapi misalnya suaminya atau anaknya tidak berangkat tahun ini. Di Kantor Kemenag Landak ada satu Calhaj yang seperti itu. Tapi yang bersangkutan sudah masuk yang lima persen tadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada pelunasan biaya ibadah haji tahap ketiga, atas regulasi pemerintah, cadangan kuota lima persen itu untuk menutup kekurangan kuota.

“Kekurangan kuota inipun dikembalikan ke provinsi, tidak ke kabupaten. Inilah yang menjadikan kita ada kekurangan 2 JCH,” katanya.

Ditanya soal keberangkatan JCH

Peserta Rakor penyelenggara haji dan umrah yang berlangsung di aula Kantor Kemenag Landak. ANTONIUS

Landak, ia mengatakan dijadwalkan JCH Landak akan diberangkatkan pada 3 September mendatang.

“Kami pun sudah menyusun jadwal keberangkatan Calhaj Landak sampai kepada penyambutan jamaah haji Landak usai melaksanakan ibadah haji. Tapi jadwal waktu yang sudah kita susun ini bisa

mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Rakor penyelenggara haji dan umrah itu sendiri Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Landak, H. Ali Yakob, Kasatlantas Polres Landak, AKP Laelan Sukur, Kabag Kesra Setda Landak, Kartini dan peserta rakor lainnya.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Dinas PU Petakan Potensi Emas di Sekadau

Politik Butuh Kedewasaan Mental Sekadau-RK. Meski Pilkada masih menyisakan hitungan bulan, namun situasi politik di Sekadau mulai menghangat. Kondisi ini membutuhkan filter yang kuat agar tidak terjadi pergesekan antara sesama warga Sekadau.

“Salah satu filternya adalah sikap metal dari masyarakat dalam menyikapi percaturan politik itu,” ujar Rudy Hartono SH, mantan aktivis mahasiswa Kabupaten Sekadau, kemarin.

Rudy menilai, saat ini belum semua masyarakat, termasuk elit politik di Sekadau dewasa dalam berpolitik. “Memang banyak yang pintar politik, tapi banyak juga yang mentalnya belum dewasa,” yakin Rudy.

Kedewasaan politik, kata Rudy, bisa terwujud jika seseorang yang terlibat dalam politik tidak membawa masalah politik ke masalah pribadi. Artinya, politik tetap politik, sementara hubungan pribadi tetap harus terpisah.

“Jangan karena beda pilihan dalam politik, kita langsung bersikap sentiment dengan pribadi seseorang. Komitmen ini harus dimulai dari elit politik itu sendiri.

Ini penting agar situasi dan kondisi di Sekadau tetap kondusif,” tukas Rudy. (bdu)

100 Hektar Lahan di Betang Hilir Kaya Bahan Tambang Sekadau-RK. Angin segar bagi masyarakat yang menekuni pekerjaan sebagai penambang emas. Beberapa tahun ke depan mereka bisa melakukan aktivitas pertambangan secara legal dengan memanfaatkan program Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Sekarang proses WPR itu sedang dalam tahap pemetaan wilayah yang bisa kita jadikan areal pertambangan rakyat,” kata Drs Nur Hasibuan, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Sekadau kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Dari hasil pemetaan sementara yang dilakukan, Dinas PU dan Pertambangan sudah memiliki lokasi yang bisa dijadikan WPR. Lokasi yang dimaksud berada di Kecamatan Belitang Hilir dengan luas mencapai 100 hektar.

Dijelaskan Hasibuan, pemetaan dilakukan untuk memantau potensi bahan tambang yang ada di wilayah pemetaan. Termasuk didalamnya kandungan emas, dan bahan tambang lainnya.

“Kita bahkan sudah mengambil sampel material dari lokasi pemetaan itu. Sampel tersebut

Moses Hermanus Munsin.

ABDU

Setelah Perda terbit, baru bisa dikerjakan,” bebernya.

Terkait pihak yang memiliki hak kerja di WPR, dikatakan Hasibuan, bisa dari masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Bisa juga dari koperasi yang terdiri dari gabungan beberapa kelompok atau perorangan.

“Dengan terealisasinya program WPR ini, kita berharap tidak ada lagi aktivitas pertambangan yang illegal di Sekadau,” tukas Hasibuan.

Reporter: Abdu Syukri Editor: Kiram Akbar

Sekadau Peringkat Enam Adipura Se-Kalbar

Suasana ekspose kota sehat Adipura tahun 2014-2015 Kabupaten Sekadau di aula lantai II kantor Bupati Sekadau, kemarin. A

BDU SYUKRI

Munsin Bangga Sekadau Punya Puskesmas Kesehatan Jiwa

SYUKRI

Drs Nur Hasibuan. ABDU SYUKRI

selanjutnya akan kita lakukan proses penelitian di laboratorium untuk memastikan kandungan dan kadarnya,” jelas Hasibuan.

Hasibuan melanjutkan, usai dipetakan diuji, potensi WPR belum bisa digarap. Pasalnya, lokasi WPR yang sudah dipetakan harus diusulkan dulu ke pemeritah provinsi untuk dibuatkan payung hukumnya berupa Perda WPR. “Yang buat Perda WPR itu pemerintah provinsi. Jadi kapasitas kita hanya mengusulkan wilayahnya saja. Pemerintah Provinsi lah yang selanjutnya membuat Perda-nya.

Sekadau-RK. Pj Bupati Sekadau, Drs Moses Hermanus Munsin MH tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap pembangunanbidang kesehatan di Sekadau.

Salah satunya pembangunan kesehatan jiwa dengan adanya Puskesmas Kesehan Jiwa (PKJ) di Selalong.

“Saya belum ada dengar di kabupaten lain di Kalbar yang memiliki puskesmas kesehatan jiwa selain di Kabupaten Sekadau,” kata Munsin dalam sambutannya saat menghadiri acara sosialisasi kesehatan jiwa di Gedung Kateketik Sekadau, kemarin.

Keberadaan PKJ itu, kata Munsin, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami gangguan jiwa. “Ini suatu hal yang sangat membanggakan,” puji Munsin.

Kepala Dinas Kesehatan Sekadau, dr

H Wirdan Mahzumi M Kes menjelaskan PKJ Selalong merupakan pengembangan kesehatan masyarakat dengan pola rawat inap dalam rangka membantu masyarakat Kabupaten Sekadau yang mengalami gangguan jiwa. “Sistem yang dilaksanakan dalam perawatan pasien adalah selama 14 hari. Dan apabila dalam waktu 14 hari belum menunjukan kerarah perbaikan, maka akan dirujuk ke rumas sakit jiwa di Kota Singkawang,” jelasnya.

Wirdan mengakui SDM para pegawainya, khususnya di Puskesmas Selalong masih minim. Namun demikian mereka sudah berhasil menangani penderita penyakit jiwa.

“Kita bangga dengan para pegawai/para medis yang menangani pasien jiwa ini, mereka dengan gigih tulus melayanai pasien jiwa,” katanya. (bdu)

Sekadau-RK. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau menunjukkan trend positif. Meski belum sepenuhnya maksimal, namun program pengelolaan lingkungan hidup it uterus mengalami peningkatan kea rah yang lebih baik.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, Ir Yoseph Yustinus MT megakui jika pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau mengalami peningkatan. Ini terlihat dengan meningkatnya peringat adipura Kabupaten Sekadau.

“Peringkat adipura kita mengalami peningkatan. Dari peringkat 7 tahun 2013-2014 lalu, kini meningkat menjadi peringat 6 tahun 2014-2015 ini,” kata Yoseph kepada Rakyat Kalbar disela kegiatan ekspose adipura Kabupaten Sekadau tahun 20142015 di Aula Lantai II Kantor

Bupati Sekadau, kemarin.

Program adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh.

Program ini juga mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola lingkungan yang baik.

“Di Sekadau, dari tahun ke tahun kita terus berupaya meningkatkan pengelolaan lingkungan yang baik. Tujuannya, tak lain agar Sekadau bisa menjadi kota yang bersih, asri, dan nyaman untuk ditinggali,” tekad Yoseph.

Sejauh ini, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau mulai tampak. Beberapa agenda untuk mejaga lingkungan sudah dilakukan,

diantaranya pengelolaan sampah serta pembuatan taman di sejumlah titik di kawasan Kota Sekadau dan sekitarnya.

Menariknya, pengelolaan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Sejumlah lembaga sosial maupun perusahaan juga ikut terlibat.

Menurut Yoseph, keterlibatan semua element masyarakat dalam menjaga kebersihan juga merupakan hal yang penting.

Ia yakin, tanpa dukungan dari masyarakat, mustahil pengelolaan kebersihan bisa berjalan optimal.

“Karena itu kita berharap seluruh element masyarakat Kabupaten Sekadau juga bisa memberikan dukungan. Paling tidak, tidak membuang sampah sembarangan tempat serta menjaga sarana dan prasana kebersihan yang sudah ada,” gugah Yoseph. (bdu)

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Jumat, 21 Agustus 2015

BENGKAYANG

15

Kasus Pembunuhan Jupe

Jouhari Disidang, Dr Divonis 3 Tahun Singkawang-RK. Jouhari, 18, pembunuh Nanang Norman Idris alias Jupe, 28 masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Singkawang. Sedangkan rekannya Dr, 17, telah divonis tiga tahun penjara.

“Terdakwa Jouhari selaku eksekutor baru menjalani sidang perdana Selasa (4/8) lalu.

Sedangkan Dr telah divonis,” kata Indra Effendi SH, Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang kepada wartawan, kemarin.

Indra mengungkapkan, Dr telah divonis tujuh bulan penjara oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Sri Hasnawati, Patra Sianipar dan Guntur N pada 9 Juli lalu. Majelis beranggapan Dr hanya terbukti sebagai penadah sesuai Pasal 480 KUHP. Atas vonis ringan terhadap Dr tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya banding. “Banding sudah kita sampaikan pada 13 Juli dan keputusannya Dr dijatuhi hukuman tiga tahun penjara,” kata Indra.

S e ja k aw a l , J P U m e n yat a k a n D r dengan dakwaan primair, Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Lebih subsidair Pasal 365 ayat (3) juncto Pasal 155 ayat (1).

JPU membuktikan dakwaan lebih subsidair yakni Pasal 365 ayat (3) jucto Pasal 155 ayat (1) KUHP dan menuntut terdakwa dengan tujuh tahun potong masa tahanan. “Hakim memutuskan apa yang kita dakwaan tidak terbukti. Dr dihukum karena penadahan,” cerita Indra.

Dari fakta persidangan, kata Indra, pihaknya beranggapan Dr mempunyai peranan dalam pembunuhan terhadap Jupe. Ada kerjasama yang dilakukan antara Jouhari dengan Dr. Ada komunikasi mulai dari awal merencanakan, saat melaksanakan dan setelah melakukan perbuatan. Meski

saat eksekusi Dr tidak bersama Jouhari.

Diberitakan sebelumnya, setelah menolak “dikaraoke”, warga Jl Hansip, Kelurahan Sekiplama, Kecamatan Singkawang, Jouhari, 18, langsung menggorok leher Nanang Norman Idris alias Jupe, 28, dengan pisau dapur.

Bahkan sampai tiga kali.

“Pertama dia bukan resleting celana saya, saya tutup lagi. Selanjutnya (Jupe, red) memaksa. Langung saya ambil pisau diam-diam, langsung saya gorok,” kata Jouhari ditemui di Mapolres Singkawang, Minggu (31/5).

Jouhari berkenalan dengan Jupe sejak sekitar satu bulan lalu. Sejak perkenalan itu, setidaknya sudah dua kali keduanya jalan bersama-sama. Selanjutnya, pada Kamis (28/5) Jupe menghubungi Jouhari untuk jalan-jalan lagi.

Kedua pun berjanji untuk ketemuan di Tarakan. Jouhari tiba lebih dahulu diantar temannya, Dr, 17 dan menunggu di tempat Pangkas Rambut di dekat Tarakan. Tidak beberapa lama Jupe pun menghubunginya, menanyakan posisinya.

Jupe tiba ke tempat Pangkas Rambut di dekat Tarakan itu usai menjadi supporter volleyball di Mess Daerah Singkawang. Jupe mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT bernomor polisi KB 2429 TP. Jouhari dan Jupe pun jalan-jalan bersama menggunakan sepeda motor Jupe menuju Jalan Kacang, Kelurahan Sekiplama, Kecamatan Singkawang Tengah. Di tempat yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk itu, keduanya pun berhenti. “Dia (Jupe, red) yang mengajak ke Jalan Kacang,” aku Jouhari.

Keduanya mengobrol, saling bertanya apakah sudah memiliki pacar atau belum. Cukup lama dia mengobrol, bahkan hingga Jumat (29/5) sekitar pukul 03.00.

Lalu Jupe ingin mencium, tetapi Jouhari

menolaknya.

Selanjutnya, Jupe ingin “karaoke” dengan langsung membuka resleting, tetapi Jouhari menolaknya dan langsung menutup kembali resletingnya. Merasa ditolak Jupe pun mulai memaksa dan sudah berlutut, tepat di depan Jouhari yang setengah duduk di sepeda motor.

Di tengah “kesibukan” Jupe tersebut, Jouhari mengambil pisau dapur di belakangnya dengan tangan kiri. Hal itu dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga Jupe tidak menyadarinya. Apalagi kondisinya saat itu sangat gelap.

“Pisau itu memang sering saya bawa, biasa untuk mengupas asam atau jambu malammalam ketika ngumpul sama kawan-kawan, ngambil asam atau jambu milik orang,” aku Jouhari.

Selanjutnya, Jouhari memindahkan pisaunya, dari tangan kiri ke kanannya, melalui belakang Jupe yang sedang berlutut tersebut.

Tanpa pikir panjang, pengangguran itu pun langsung bergerak cepat ke belakang Jupe dan menggorok lehernya.

Setelah luka menganga di lehernya, Jupe masih bisa berdiri dan berlari ke arah Perumahan Kalisa seraya berkata “Kau kenapa, apakah kau kerasukan setan,” kata Jouhari menirukan ucapan Jupe.

Baru berlari sekitar sepuluh meter, Jupe langsung lemas dan bertekuk lutut. Jouhari pun menghampirinya. Tiba-tiba Jupe menggenggam mata pisau dengan kedua tangannya, berusaha merebut pisau sepanjang 28 centimeter dan lebar tidak sampai dua jari orang dewasa tersebut.

Jouhari pun berusaha keras untuk menarik pisau dari genggaman Jupe. Saling tarik pun tidak dapat dihindarkan. Saat itulah ujung mata pisau yang tidak runcing itu menusuk pipi kanan Jupe. Tetapi, tangannya yang sudah berlumuran darah itu, masih

kuat menggenggam mata pisau.

Lantaran genggaman Jupe tidak kunjung terlepas, Jouhari pun memegang tangan kanan Jupe dengan tangan kirinya seraya menarik pisau tersebut dengan tangan kanan. Akibatnya lengan kiri Jouhari pun tertusuk pisau yang membutuhkan 30 jahitan.

Merasa tangan kirinya terluka, Jouhari pun menghentakkan tangannya untuk menarik pisau dari genggaman Jupe. Upaya berhasil dan kembali menggorok leher Jupe, lagi-lagi dari belakang.

Jupe yang sempoyongan dan hendak masuk parit, masih sempat menarik Jouhari. Mantan narapidana kasus cabul ini pun kembali menggorok leher Jupe untuk ketiga kalinya, hingga keduanya jatuh ke parit. Jupe jatuh tertelungkup di parit dan tidak bergerak lagi, karena nyawanya sudah melayang.

Jouhari pun naik dari parit tersebut, saat yang bersamaan terdengar kumandang azan Subuh. Dia pun memungut barang-barang Jupe seperti tas, sandal, kaca mata. Semua barang itu dimasukkannya ke tas. Setelah semuanya beres, Jouhari kembali melihat mayat Jupe yang tertelungkup sekitar beberapa menit.

Setelah dipastikannya Jupe tidak bergerak lagi di parit, barulah Jouhari pergi menggunakan sepeda motor Jupe menuju rumah temannya, Dr, di Gg Masjid, bersebelahan dengan gang tempat tinggalnya di Jalan Hansip.

Selanjutnya Jouhari menghubungi Dr via selular dan mengatakan kalau dia sudah sampai di rumah. Tidak beberapa lama, Dr pun pulang. Setibanya di rumah, Dr mendapati Jouhari dengan pakaian berlumpur dan wajahnya nampak pucat. Dia juga melihat di tangan kiri Jouhari mengalir darah segar.

Melihat Jouhari terluka itu, hari itu juga

sekitar pukul 05.30, Dr pun langsung membawa Jouhari ke Rumah Sakit DKT Singkawang. Kepada dokter, Jouhari beralasan kalau luka itu didapatinya karena terjatuh.

Walaupun dokter merasa curiga melihat luka tersebut, dia tetap mengobatinya.

Luka di lengan kiri Jouhari itu pun mendapatkan 30 jahitan. Sementara lukaluka kecil lainnya, baik di dekat jempot kanan maupun di belakang tangan kiri, hanya diobati biasa saja.

Tetapi, baik Jouhari maupun Dr tidak mempunyai uang untuk membayar biaya berobat tersebut. Jouhari pun menjaminkan Handphone (Hp) milik Jupe ke pihak RS DKT. Sepulangnya dari DKT, Jouhari mengajak Dr untuk melihat mayat Jupe di Jalan Kacang. Mereka pun meluncur, dan masih melihat mayat Jupe tertelungkup di dalam parit.

“Tidak singgah lagi, hanya lewat. Lalu saya bilang ke Dr, itu mayatnya,” kata Jouhari.

Kemudian Jouhari dan Dr kembali ke rumahnya masing-masing. Pada Sabtu (29/5) pagi, Jouhari menitipkan motor Jupe di parkiran Warung Internet (Warnet), tempatnya biasa main internet.

Sementara Dr mengaku hanya mengantar Jouhari untuk bertemu dengan Jupe ke tempat yang telah dijanjikan. “Saya hanya mengawankan dia menemui bencong, katanya mau jalan, tetapi tidak tahu ke mana,” kata anak yang masih di bawah umur ini.

Dr mengetahui Jouhari telah menghabisi Jupe, ketika Jouhari pulang dalam keadaan berlumuran lumpur dan tangan kirinya terluka. “Dia (Jouhari, red) cerita ke saya.

Barang-barangnya diambil, katanya mau bagi dua dengan saya. Saya pun bersihkan baju dan luka dia, karena bau amis, lalu mengantarnya ke rumah sakit,” ceritanya.

Laporan: Mordiadi

Sambungan Dana Rp1,7 Miliar Dibuang Pembangunan rumah dinas jabatan Bupati Bengkayang di Jalan Sanggau Ledo (Sebopet). Karena kepemilikan lahannya bermasalah dengan warga Bengkayang bernama Edison atau Akong anak Jumadi, maka digugat di Pengadilan Negeri (PN) Bengkayang. Entah kenapa hingga kini kasusnya tidak jelas proses hukumnya.

Pembangunan rumah dinas Bupati Bengkayang itu menelan biaya Rp1,7 miliar, bersumber dari APBD Bengkayang tahun 2009. Tanpa ada kejelasan pembangunan berhenti.

Kini bangunannya nyaris ambruk dimakan usia.

“Kajari Bengkayang dan juga Polres Bengkayang harus bisa men-

gusut tuntas masalah ini. Karena sudah lama terbengkalai, tapi kok tidak ada kejelasan,” ungkap Kristianus SH, warga Bengkayang.

Mestinya pelaksana proyek dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkayang bertanggungjawab.

Bangunan tidak berfungsi, artinya sudah merugikan keuangan negara (total lost). Apalagi dana sudah digelontorkan, tentunya harus ada hasil dan pembangunan terlaksana dengan baik.

“Sementara ini, bangunan tidak selesai, bangunan tidak dipakai, namun kontraktornya melenggang tak ada beban, Dinas PU enak-enakan tidur nyenyak,” kesal Kristianus.

Kasus ini sudah lama bergulir.

Pelaku Curanmor Diringkus Warga

Ada pembiaran dari aparat penegak hokum. Padahal setiap mata warga Bengkayang melihat pembangunan tidak beres itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkayang, Hilman Azazi SH mengaku sedang membuat pendapat hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) terkait bangunan rumah dinas Bupati Bengkayang yang terbengkalai tersebut.

“Tindak lanjut diselesaikan melalui negosiasi keperdataan.

Makanya Pemkab Bengkayang meminta pendapat hukum JPN dulu, apakah bertentangan atau tidak dengan hukum,” jelas Hilman. (kur)

“Mereka berdua, FID ini menunggu di depan gang, namun yang memetik atau eksekusinya adalah Iw,” jelas AKP Kemas Abdul Aziz, Wakasat Reskrim Polresta Pontianak, Kamis (20/8).

Setelah mendapatkan sepeda motor curian, Iw langsung memberikannya kepada FID. Iw meminta FID mempereteli body sepeda motor.

“Saat mempereteli body sepeda motor curian inilah, FID ditangkap warga. Sedangkan Iw tidak kembali ke lokasi FID mempereteli hasil curiannya. Kemungkinan sudah mengetahui bahwa rekannya sudah ditangkap,” ungkap Aziz.

“Iw saat ini masih dalam pengejaran. Keterangan FID terus dikembangkan polisi,” sambungnya.

Mengenai barang bukti sepeda motor, Aziz mengatakan sudah berada di Mapolresta Pontianak. FID juga sudah ditahan. “FID resmi menjadi tahanan kita, sekarang kita tinggal menangkap Iw,” katanya.

Aziz mengimbau masyarakat, selalu berhati-hati dan waspada memarkir kendaraan. Baik itu di rumah maupun saat berada di luar rumah.

“Kita minta masyarakat waspada dan tidak lalai. Kita harap masyarakat jangan sekali-sekali meninggalkan kunci sepeda motor di kontak. Kemudian untuk keamanan selanjutnya, masyarakat juga menggunakan kunci ganda pada sepeda motornya,” jelas Aziz.

Diwawancarai wartawan, FID

berkelit tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang diperetelinya itu hasil curian. “Saya tidak tahu itu sepeda motor curian. Saya disuruh menunggu di depan gang saja. Kemudian Iw datang membawa sepeda motor dan meminta saya untuk membuka body sepeda motor ini,” ungkap FID sambil menunjukan body sepeda motor yang sudah dilepasnya.

FID juga beralibi, dirinya hanya diajak Iw, dan tidak tahu apa tujuan Iw di Gang Sumber Agung, Jalan Kesehatan tersebut. “Saya cuma diajak Iw saja. Saya tidak tahu sepeda motor yang dikatakan hasil Curanmor ini, mau diapakan oleh Iw,” kelitnya. (zrn/oxa)

Kebakaran Lahan, Bayi Orangutan Nyaris Jadi Korban (BKSDA) Ketapang.

Penyerahan dilakukan di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Sukadana, Balai TNGP, Jalan Tanjung Pura No 41, Sukadana, Kayong Utara, Kamis (20/8).

Bayi orangutan yang diberi nama Seponti ini, berjenis kelamin betina. Ditemukan oleh warga Kecamatan Seponti yang enggan diungkap identitasnya, saat kebakaran lahan sekitar sebelas hari yang lalu di wilayah transmigrasi Kecamatan Seponti.

Setelah merawat Seponti, warga berinisiatif menyerahkan bayi orang utan tersebut kepada seorang pegawai honorer Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Sukadana, Musdi Zariansyah, Rabu (19/8) pagi.

Musdi mengungkapkan, saat diserahkan, warga sempat meminta diberikan uang pengganti perawatan selama ditangani warga, dan biaya transportasi membawa bayi orangutan tersebut dari Kecamatan Seponti menuju Kecamatan Sukadana.

“Saya berikan mereka penjelasan, kalau bapak memelihara orangutan ini, nanti bapak diusut sama BKSDA. Soalnya orangutan ini dilindungi, jadi setelah saya berbicara begitu, dia minta ganti rugi, tapi saya jelaskan ada hukuman penjaranya sekitar

beberapa tahun, akhirnya diserahkan secara ikhlas,” ungkap Musdi saat ditemui di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Sukadana.

Musdi menerangkan, proses penyerahan orangutan tersebut sempat alot. Baru dapat diserahkan warga pada sore harinya. Warga yang menemukan orangutan mengaku sebagai warga pendatang dari Jawa, sedang membuka lahan di wilayah Kecamatan Seponti. Ketika terjadi kebakaran lahan, disanalah warga menemukan bayi orang utan ini yang tercecer dari induknya. Menurut kisah Musdi, pria yang menyerahkan, mengaku menemukannya di dekat lokasi perkebunan sawit. Saat itu, kondisi bayi orangutan-nya tampak lemah.

Diceritakan Musdi, warga yang menemukan orangutan itu ramai, sesama warga transmigrasi. Begitu diserahkan kepadanya, bayi orangutan itu langsung dibawa pulang ke rumah. Tiba di rumah, bayi orangutan itu dikasih air gula, barulah mulai agak memiliki tenaga. Kemudian dikasih makan pisang sehingga mulai keliling-keliling rumah.

Dilanjutkan Musdi, warga yang menemukan, sempat memelihara bayi orangutan tersebut selama belasan hari. Sehingga warga

tersebut merasa takut untuk menyebutkan identitasnya, khawatir akan dicari oleh pihak BKSDA. “Sekitar sebelasan hari lah. Jadi warga yang mengantarkannya ke kantor di sini, bawanya dimasukan ke dalam tas, tetapi tasnya di lobang-lobangkannya, tujuannya agar orang ndak tahu katanya,” tambahnya.

Musdi juga menambahkan, saat menemuinya, warga tersebut datang bersama istri dan anaknya. Karena yang paling bersemangat mendukung penyerahan orang utan tersebut adalah istrinya.

“Terutama sebelum diserahkan, ia sempat bertanya kepada Kepala Desa di Seponti, sehingga diarahkanlah untuk diserahkan ke Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Sukadana,” lanjutnya.

Satu di antara paramedis dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang, Richa Feri Yuliana menuturkan, setibanya ia dan tim di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Sukadana, bayi orangutan tersebut tampak dehidrasi alias kekurangan cairan. Menurut informasi yang didapatkannya, bayi orangutan itu sudah beberapa hari sejak ditemukan warga, susah makan dan minum.

“Kondisinya sekarang kurus, kurang makan dan minum, dehidrasi, tetapi untuk jantung dan lainnya masih baik. Untuk memulihkan kondisi bayi orangutan tersebut, pihaknya akan memberikan infus saat tiba di klinik YIARI di Ketapang nanti. Kalau sekarang hanya penanganan biasa saja yang bisa kita lakukan,” kata Richa.

Kepala Seksi Wilayah 1 BKSDA Ketapang, Junaedi mengatakan, prosedur yang benar, seharusnya masyarakat terlebih dahulu menginformasikan ke pihaknya, jika memang ada konflik dengan satwa liar.

“Jadi bukan masyarakat yang melakukan tindakan sendiri, takutnya ada kesalahan prosedur dan itu tidak ditangani sesuai dengan prosedur sebenarnya. Justru korbannya satwa yang ingin diselamatkan. Kalau kami kan sudah ada SOP-nya, sudah ada mitra kami dengan YIARI, jadi kami bisa bawa tenaga medis, petugas penanganan orangutan,” paparnya.

Dengan penanganan yang memenuhi standar, penyelamatan diharapkan dapat benar-benar optimal. Bukan masyarakat yang menyelamatkan, tetapi dalam prosedur penanganannya salah, sehingga satwa justru malah menjadi korban, bukan dise-

lamatkan.

“Orangutan ini masih bayi, umur kirakira di bawah satu tahun, jenis kelaminnya betina. Itu informasi dari dokter hewan yang menangani, melihat dari struktur giginya bisa dipastikan di bawah satu tahun,” Junaedi.

Bayi orangutan tersebut nantinya akan dibawa ke pusat rehabilitasi orangutan yang dikelola oleh YIARI Ketapang. Ketika sudah layak untuk dilepaskan, maka akan dilepas liarkan ke alam bebas kembali.

“Informasi yang membawa katanya ada kebakaran lahan, bayi orangutan ini lepas dan jatuh dari induknya. Maka warga beramai-ramai menangkapnya, seharusnya diinformasikan ke petugas dulu,” tegasnya.

Junaedi mengharapkan warga tidak mengambil tindakan sendiri. Begitu ada informasi konflik dengan satwa liar harus melapor ke pihaknya, sehingga nantinya akan diturunkan tim yang menangani ke lokasi ditemukan konflik dengan satwa liar.

“Laporkan saja di Kantor BKSDA Wilayah I Ketapang atau di YIARI Ketapang. Jadi nanti mereka yang akan menginformasikan ke kami. Karena kami ada tim gabungan yang akan diturunkan ke lapangan,” tegas Junaedi. (lud)

Wanita Cantik Tak Perlu Bayar, Asal Mau Ditiduri “Korbannya rata-rata kalangan menengah ke bawah, tamat SMA, SD, ada pula anak tukang becak,” kata AKBP Agus Triatmaja SH SIK, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Kemas Zein Errie Limantara ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/8).

Errie mengungkapkan, korban dari Ridwan ini sebagian besar berdomisili di Pemangkat, Kabupaten Sambas. “Warga yang ditipunya di Singkawang 12 orang, sedangakan 33 orang lainnya di Selakau, Kabupaten Sambas. Kita menangani 12 orang saja, karena TKP-nya di Singkawang, yang lainnya diserahkan ke Sambas,” jelasnya.

Ridwan yang mengaku-ngaku sebagai Supervisor Hotel Singkawang Grandmall ini mengatakan kepada korban-korbannya, mendapat tugas dari Manager Hotel Singkawang Grandmall, mencari tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai sekuriti, cleaning service, koki, receptionis dan marketing.

Korbannya dijanjikan akan mendapatkan gaji pokok Rp1.650.000, uang makan Rp300.000 dan uang kerajinan Rp100.000.

Bahkan khusus sekuriti akan diberikan kendaraan dinas. “Janji-janji seperti ini membuat korbannya tertarik untuk melamar,” kata Errie.

Melihat korbannya yang memang membutuhkan pekerjaan usai menamatkan pendidikannya itu, Ridwan pun memberikan jalan keluar, agar dapat diterima bekerja di Hotel Singkawang Grandmall tanpa tes dan seleksi, yakni dengan membayar Rp1,5 juta.

Ridwan menghubungi korbannya satu persatu dan memintanya untuk datang ke Wisma Astina Graha di Jalan Melati, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, tempatnya menginap. Transaksi pun dilakukan, pelamar yang menyerahkan Rp1,5 juta diberikan kuitansi sebagai bukti serah terima.

Ternyata tidak semua korbannya harus membayar Rp1,5 juta. Salah seorang gadis yang cukup rupawan, bisa digratiskan asalkan bersedia tidur dengannya. Tetapi gadis tersebut menolak, dan lebih memilih untuk membayar uang pendaftaran.

Ketertarikan Ridwan terhadap gadis tersebut, membuatnya memberikan diskon Rp500 ribu. Berarti gadis tersebut hanya membayar uang pendaftaran sebagai karyawan Hotel Singkawang Grandmall Rp700 ribu.

Untuk lebih meyakinkan korban-korbannya, Ridwan bahkan memberikan pelatihan khusus kepada pelamar sekuriti.

“Dia bilang kepada korbannya yang melamar sekuriti jangan sampai membuatnya malu. Agar tidak memberi malu nantinya, pelamar sekuriti itu dilatihnya secara khusus, tempatnya di Selakau,” kata Errie.

Ridwan pun menjanjikan kepada semua korbannya, bahwa pembagian seragam kerja akan dilakukan 31 Juli lalu. Kemudian pada 2 Agustus sudah bisa langsung kerja di Hotel Singkawang Grandmall yang hingga saat ini belum diresmikan pengelolanya.

“Tetapi ketika sampai 31 Juli, seragam kerja belum juga dibagikan. Alasannya, Tetiono (Bos Hotel Singkawang Grandmall) sedang ke Singapura. Nanti dibagikan pada hari pertama kerja. Tetapi ketika hari pertama

bekerja 2 Agustus, hingga sore hari pelaku tidak juga datang dan dihubungi pun tidak bisa,” ungkap Errie.

Lantaran Ridwan tidak datang dan tidak bisa dihubungi, korbannya pun berbondong melapor ke Mapolres Singkawang. Setelah dipilah-pilah, ternyata 12 TKP di Singkawang dan 33 di Sambas. “Untuk yang di Kota Singkawag, rata-rata diminta membayar uang pendaftaran Jumat (25/7) di Wisma Astina Graha,” ujar Errie.

Mendapat laporan tersebut, Satuan Reskrim Polres Singkawang langsung memburu Ridwan yang dikabarkan menginap di Wisma Astina Graha. Selah diintai, ternyata dia tidak kunjung kembali ke tempatnya menginap tersebut.

Tidak beberapa lama, datang seorang janda anak satu yang mengaku sebagai pacar Ridwan. Dia datang ke Wisma Astina Graha atas perintah Ridwan melalui selular, untuk mengambil pakaiannya yang tertinggal.

Usai mengambil pakaian di wisma, perempuan tersebut menemui Ridwan di Kampung

Tengah, dekat lapangan futsal, Minggu (2/8).

“Saat itu pelaku menunggu di pinggir jalan, menunggu pacarnya datang untuk mengantarkan pakaiannya yang tertinggal di Wisma.

Saat itulah pelaku kita ringkus,” jelas Errie.

Saat penangkapan itu, polisi menemukan KTP dengan foto Ridwan, tetapi atas nama Sitim Harjo. “Dia hanya punya KTP atas nama Sitim Harjo tersebut, tidak punya KTP asli,” ungkap Errie.

Selain mengamankan Ridwan beserta KTP palsunya tersebut, polisi juga mengamankan fotocopy kuitansi, Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan kesehatan dari korban-korbannya. Sementara uang hasil penipuannya tidak dapat disita secara keseluruhan, lantaran sudah banyak dipakai pelaku.

“Pelaku sudah kita ringkus terhitung 3 Agustus lalu, dan kita sangkakan dengan Pasal 378 juncto 372 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Saksi-saksi korban juga sudah kita mintai keterangan,” pungkas Errie. (dik)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Jumat, 21 Agustus 2015

&

BUPATI Kayong Utara H Hildi Hamid memantau Panggung Utama MTQ ke-4 Kabupaten Kayong Utara.

M

emperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ke-8 dan Pemerintah Republik Indonesia ke-70, berbagai kegiatan dilaksanakan di Negeri Bertuah. Salah satunya, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-4 Tingkat Kabupaten Kayong Utara yang diselenggarakan secara meriah.

Suasana semakin semarak dan disambut sukacita masyarakat dengan digelarnya pertandingan olahraga seperti sepakbola, bola voli, permainan rakyat hingga lomba qasidah. Di malam puncak acara, suasana kian meriah dengan kehadiran artis ibukota, Yuli KDI dan Geitsa Kenang dari Rising Stars. Kebahagiaan masyarakat Kayong Utara pun semakin lengkap. Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid yang berulang tahun ke-61 juga mendapatkan kejutan disela-sela acara hiburan rakyat.

Dirgahayu Kabupaten Kayong Utara ke-8 Dirgahayu Republik Indonesia ke-70 Selamat Ulang Tahun Bupati Kayong Utara ke-61 Selamat Ulang Tahun Dr Oesman Sapta Odang ke-65 Narasi dan Foto: Kamiriluddin/Humas & Protokol Setda Pemkab Kayong Utara

DEVILE kaďŹ lah saat pembukaan MTQ ke-4 KKU.

WAKIL BUPATI Kayong Utara, Idrus memukul gong tanda dimulainya pembukaan pameran dalam rangka HUT KKU ke-8.

DISELA-SELA kesibukan, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menyempatkan menonton pertandingan sepakbola dalam rangka memeriahkan Hari Jadi KKU dan HUT RI.

BUPATI Kayong Utara, H Hildi Hamid mewisuda 240 santri TPA se-KKU di Panggung MTQ ke-4 KKU.

BUPATI Kayong Utara, H Hildi Hamid bersama Ketua TP PKK KKU, Diah Permata Hildi meninjau Lomba Masak Serba Ikan yang dilaksanakan PKK KKU.

BUPATI Kayong Utara, H Hildi Hamid menyerahkan bendera pusaka saat Upacara HUT RI ke-70.

KECAMATAN Simpang Hilir meraih Juara Umum MTQ ke-4 tingkat Kabupaten Kayong Utara.

LOMBA Qasidah memeriahkan HUT KKU dan HUT RI.

GEITSA Kenang membius penggemarnya saat tampil di panggung Hiburan Rakyat di Sukadana.

BUPATI Kayong Utara, H Hildi Hamid foto bersama jajaran Forkompinda KKU.

BUPATI Kayong Utara H Hildi Hamid memukul beduk tanda dimulainya pembukaan MTQ ke-4 Tingkat Kabupaten Kayong Utara.

SEKDA KKU, H Hendri Siswanto menyerahkan piala kepada pemenang Lomba Pawai Takruf dalam rangka MTQ ke-4 KKU.

BUPATI Kayong Utara H Hildi Hamid mendapatkan kejutan ulang tahun ke-61 dari istri tercinta Hj Diah Permata Hildi. Lagu selamat ulang tahun yang dinyanyikan Geitsa Kenang dan Yuli KDI semakin memeriahkan suasana.