21 November 2014

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 21 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Akhirnya Evi Jadi Wakil Ketua Rapat Paripurna Pimpinan Definitif DPRD Kalbar PONTIANAK -RK. Akhirnya Ermin Elviani SH yang ditetapkan sebagai wakil ketua DPRD Kalbar dari Partai Demokrat.

Penetapan legislator daerah pemilihan Kabupaten Mempawah-Kubu Raya ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD).

Keputusan dan penetapan ini ditetapkan Ketua DPRD Kalbar sementara, M Jimmi SH dalam sidang paripurna dengan agenda penetapan unsur pimpinan definitif DPRD Kalbar di ruang Balairungsari gedung DPRD kalbar, Kamis (20/11).

Halaman 6

Inilah Sikap Fraksi Partai Demokrat PONTIANAK-RK. Ditetapkannya Ermin Elviani SH sebagai wakil ketua DPRD Kalbar definitif dari Partai Demokrat, disikapi fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Kalbar, Andi Aswad SH mengaku ada tiga poin penting sikap fraksi selaku perpanjangan tangan DPD Partai Demokrat Kalbar dalam menyikapi penetapan legislator yang akrab disapa Evi yang ditetapkan sebagai wakil ketua DPRD Kalbar.

Poin pertama, pada 20 November 2014, sekitar pukul 16.00, semua anggota DPRD Kalbar dari Partai Demokrat dan Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Suryadman Gidot MPd melakukan pertemuan

Listrik Malar Jak Padam, Minyak Jelantah pun Dilirik Jadi Penerangan SAMBAS-RK. Ketidakmampuan Negara menyediakan listrik secara kontinyu tentu saja diprotes keras oleh rakyat. Belakangan, karena perusahaan plat merah yang mengurusi pemenuhan hak warga itu seolah tuli dan hanya bisa mengemukakan dalih klasik, seperti mesin rusak, kurang daya, atau bahan bakar minyak (BBM) habis, sejumlah warga pun jadi pasrah.

Ketabahan mereka boleh jadi juga disebabkan kehilangan kata-kata, dari keluhan hingga cacian, untuk para pengelola Perusahaan Listrik Negara itu.

Yang berduit tentu mampu beli generator set di rumah masing-masing. Yang penghasilannya pas-pasan, dari kalangan menengah ke bawah, jelas saja merasa berat. Apalagi, sekarang harga BBM naik.

Hanya saja, di tengah kepasrahan rakyat tersebut, muncul secercah kreativitas. Bermodal kaleng dan minyak makan bekas alias minyak jelantah, seorang warga Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, bernama Oka membuat penerangan untuk keperluan rumah tangganya.

Kreasi lilin ala Oka terbilang murah meriah dan tidak berbahaya. Kalau minyaknya habis, ya langsung mati. Hitunghitung lebih hemat karena setrum dari PLN seringkali ngadat dan membeli lilin konvensional terus menerus menjadi tindakan pemborosan.

Saat inikan listrik sering padam, jadwal giliran 4 hari sekali pasti padam dan berlangsung lama.

Ditambah lagi BBM naik, jadi harus ada inisiatif menghadapi ini. Kalau protes juga tidak ada gunanya, karena kondisinya memang selalu begitu, kata Oka kepada Rakyat Kalbar, di kediamannya, Kamis (20/11).

Oka menjelaskan, bahan-bahan membuat penerangan sementara itu sangat gampang. Resepnya menggunakan botol bekas atau minuman kaleng

Oka mendampingi anaknya belajar menggunakan penerangan kaleng bekas dan minyak jelantah di saat listrik padam.

Halaman 7

M. RIDHO-RK

Halaman 6

Orang Nasdem Jadi Jaksa Agung

Tedjo : Jangan Kaitkan dengan Politik Prasetyo : Biar Nanti Orang Buktikan

Satu Lagi “Kabar Duka” dari Presiden Jokowi

JAKARTA-RK. Di tengah protes dari Parlemen akan penunjukkan H.M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung, masih ada secercah harapan disematkan ke pundaknya.

Harapan bernada pembelaan datang dari Orang dalam Kabinet Kerja.

Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, menyatakan Presiden Joko Widodo memilih Prasetyo dengan meminta masukan dari profesional maupun dari partai. Beliau (Presiden) dapat masukan partai dan profesional kemudian prinsip beliau, orang yang

Orang PDIP : 67 Tahun, Dia Sudah Terlalu Tua

JAKARTA-RK. Bertambah satu kebijakan di bawah bayang-bayang protes publik dibuat Presiden Joko Widodo. Setelah integritas sejumlah pembantunya di Kabinet Kerja diragukan dan ia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di kala harga minyak

dunia turun, kemarin Jokowi menunjuk Jaksa Agung dari kalangan partai politik.

Tak hanya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengkritisi, tak cuma kekecewaan dilontarkan Komisi Pemberantasan Halaman 7

H.M. Prasetyo

Cornelis : Tetap Kita Bela Selagi Dia Warga Kalbar Hiu Bersaudara Tiba di Pontianak

klik!

Gubernur Cornelis dan Ny. Frederika berfoto bersama Hiu Bersaudara di Bandara Supadio, Kamis (20/11). ABELNUS-RK

www.rakyat-kalbar.com

Pontianak-Rk. Setelah 4 tahun lamanya mendekam di penjara Malaysia, Frully Hiu dan Frans Hiu atau dikenal dengan Hiu Bersaudara dibebaskan dan tiba di Bandara Halaman 6

Kunker Komite II DPD RI

Jalan dan Distribusi Pupuk Jadi Perhatian Serius PONTIANAK-RK. Melaksanakan tugas konstitusional bidang pengawasan, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja Halaman 7 klik!

Orang Nasdem jadi Jaksa Agung -- Dah? dah? dah? dah dibagi semue dah? dah kebagian semue dah?

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online HARIAN

Rakyat Kalbar

Grerrr...

Keberingasan aparat di negeri ini bukanlah cerita baru. Deretan kasus mencerminkan keberingasan itu kerapkali menghiasi media massa, baik cetak maupun elektronik.

Aparat bersenjata api ini sepertinya selalu mengeram Grerr... , siap menerkam mangsanya. Bukan hanya sesama aparat, insan pers, rakyat pun jadi santapan lezatnya.

Keberingasan aparat bersenjata api ini memang sangat menyeramkan. Lihat saja kasus bentrok antara Yonif 134 Tuah Sakti (TS) dengan Brimob Polda Keppri, Halaman 7

Anggota Komite II DPD RI rapat bersama dengan Pemprov Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/11). IST

Jangan Jual Murah Surga!

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

punya loyalitas bisa bekerja, punya kapabilitas, punya kredibilitas. Mungkin Beliau (Prasetyo) akhirnya terpilih karena itu, ujar Tedjo kepada JPNN, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11).

Kebanyakan publik menolak Prasetyo, karena meskipun mantan jaksa, ia telah masuk di ranah politik. Ia juga telah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Ketua Umum Partai Nasdem, Halaman 7

Endriartono Sutarto @endrisutarto

gede pasek suardika @G_paseksuardika

Menaikan harga BBM identik dengan langgengkan mafia minyak karena kita tetap bergantung pada minyak yg harus diimpor.

Selamat untuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Ayo jawab keraguan publik dengan kerja nyata. Benahi kejaksaan agar makin dibanggakan rakyat#berpikirpositif

Abimanyu @AbimanyuAbiputr

Yunarto Wijaya @yunartowijaya

@endrisutarto : Pasal 33 ayat (2) UUD 45 harus diubah . Rakyat tak lagi berhak untuk disubsidi kemakmurannya. Rakyat dimarahi pemerintah karena disubsidi

Apapun alasannya, sulit diterima akal sehat memilih orang partai untuk jadi jaksa agung....

Drupadi @Yettidewi

erma suryani ranik @esranik

sabar..justru kenaikan ini untuk sebuah janji..tidak mensubsidi orang kaya..

Tinggi gunung seribu janji, Lain di bibir, lain di aksi #jokoingkarjanji

Pada dasarnya semua agama mempunyai tujuan yang sama dalam menjunjung tinggi keselamatan bagi semua umat manusia. Begitu kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi sambutan di acara Milad Muhammadiyah ke102, kemarin.

Jusuf Kalla Kita (Muslim) setiap hari assalamualaikum, Kristen shalom, Hindu homswastiasu. Intinya sama, Halaman 6

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 21 November 2014

2

Sutiyoso, Ketua Umum PKPI

Kepala BIN Harus Punya Indra Keenam, Mumpuni, Punya Talenta dan Luwes KETUA Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso mengaku tidak terkejut jika namanya masuk bursa calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebab, lanjut bekas Gubernur DKI Jakarta itu, sejak masih di TNI sudah banyak menjalankan tugas-tugas intelijen. Insya Allah, BIN itu habitat saya sewaktu di TNI. Saat itu saya tugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), di Sandi Yudha bertugas di intelijen.

Saya juga pernah sekolah 2 kali intelijen.

Banyak tugas-tugas intelijen yang sudah saya lakukan, ujar Sutiyoso kepada Rakyat Merdeka, Rabu (12/11).

Berikut kutipan selengkapnya: +Dengan pengalaman itu, Anda berharap dijadikan Kepala BIN? -Saya tidak berharap. Saya juga sudah siap mental jika tenaga dan pemikiran saya tidak dipakai oleh pemerintahan. Dari awal saya mendukung tanpa syarat. Buktinya sampai saat ini hanya PKPI yang tidak mendapatkan kursi di kabinet. Saya tidak protes. +Bagaimana peluang Anda menjadi Kepala BIN? -Saya sendiri belum tahu. Tapi calonnya kan bukan hanya saya saja. Ada beberapa nama yang juga tidak asing dan mempunyai rekam jejak yang bagus. Jadi saya tidak bisa komentar. Apalagi ini kan masih sekadar isu.

Yang sudah hadir di Istana dan memakai baju putih saja bisa tidak jadi apa-apa.

Penghapusan Kopertis

Bakal Diganti dengan LPPT

Muhammad Nasir

J AKARTA -RK. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bakal menghapus keberadaan koordinasi perguruan tinggi swasta (kopertis). Saat ini terdapat 12 wilayah kopertis yang bertugas memberi pelayanan kepada kampus swasta seluruh wilayah Indonesia.

Misalnya, kopertis wilayah VII bertanggungjawab di Provinsi Jawa Timur.

Kemudian juga ada kopertis wilayah X untuk menjangkau PTS, di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau. Pegawai kopertis umumnya PNS dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) atau dari PTN-PTN di wilayah masing-masing.

Menteri Ristek Dikti, Muhammad Nasir menjelaskan, penghapusan kopertis ini diambil untuk langkah efisiensi. Sayang kalau tugasnya hanya mengurusi PTS saja, lugasnya.

Sebagai gantinya, Kementerian Ristek Dikti membentuk lembaga baru bernama lembaga layanan pendidikan tinggi (LPPT). Lembaga ini bertugas memberikan pelayanan kepada kampus negeri dan swasta.

Nasir berharap, keberadaan LPPT ini bisa mengjangkau seluruh provinsi, di Indonesia seperti kopertis saat ini. Dengan adanya LPPT ini, Nasir mengatakan PTNPTN yang ada di Indonesia tengah atau timur tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Jakarta.

Untuk urusan birokrasi pendidikan tinggi yang rutin setiap tahun, bisa diselesaikan di LPPT wilayah masing-masing.

Bisa menghemat anggaran untuk datang ke Jakarta, jelasnya.

Sementara itu, Rektor UNY, Rochmat Wahab menyambut baik penghapusan kopertis itu. Dia juga mendukung untuk urusan-urusan teknis yang bersifat rutin, perwakilan PTN tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Jakarta.

Meskipun nanti sama-sama diurusi oleh LPPT, Rochmat mengatakan PTN tidak bisa disamakan dengan PTS untuk urusan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Dia mengidamkan PTN diberi tugas khusus dari pemerintah untuk membuka jurusan-jurusan yang sepi peminat seperti pertanian dan sejenisnya.

Sedangkan PTS bebas mendirikan jurusan. (jpnn)

Makanya nggak usah spekulasi. Kita tunggu saja siapa nanti yang dipilih Presiden. +Anda siap jadi Kepala BIN? -Jika dipanggil oleh negara, mau tidak mau harus siap. +Menurut Anda, kriteria apa yang cocok menjadi Kepala BIN? -Syaratnya mutlak orang di intelijen harus punya pengalaman yang mumpuni. Ada talenta, berbakat dan peka. Seorang intel biasanya mempunya indra ke-6. Sebab, harus koordinir BIN di TNI dan Polri serta di institusi sipil lembaga intelijen.

Selain itu, supel, luwes dan bisa bergaul.

Harus bisa menjangkau informasi seluas mungkin. Karena jangkauan BIN mencapai dalam dan luar negeri. +Bagaimana kinerja BIN selama ini?

-Aduh. Saya tidak bisa menilai. Kecuali saya sudah masuk BIN, baru bisa terlihat sisi yang kurang dan yang sudah baik.

Iskandar, Puan Maharani, seluruh ketua Fraksi Partai Politik pendukung pemerintah di DPR dan semua Sekjen partai pendukung. Bapak Wakil Presiden (JK) juga hadir di Istana. +Tidak ada pembicaraan lain?

-Tidak ada. Selama 2 jam pembicaraan kami hanya fokus seputar itu saja. Tidak ada pembahasan lain. +Apa membicarakan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)?

-Tidak dibicarakan saat itu. Memang ada informasi yang menyatakan para ketum parpol akan dijadikan Wantimpres. Bisa saja ke arah sana. Tapi saya akan lebih senang jika diberi tugas yang cocok dengan latar belakang saya.

Re- editing : Andry

+Anda pernah bertemu Jokowi, apa yang dibicarkan?

-Kami hanya membicarakan situasi perkembangan di DPR. Kami melakukan analisa dan menentukan langkah apa untuk membereskan kemelut di DPR. +Siapa saja yang hadir?

-Para ketua umum partai. Ada Ibu Megawati, Wiranto, Surya Paloh, Muhaimin

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Kantor Imigrasi Singkawang Deportasi Dua Warga Vietnam S INGKAWANG -RK. Kantor Imigrasi Klas II Singkawang mendeportasi dua warga Vietnam, Tran Thi Bich Tram alias Maria Cen dan Tran Chi An Nam, Kamis (20/11) pagi. Biayanya ditanggung pihak keluarganya.

Kedua WNA ini akan menjalani tiga kali penerbangan dengan kawalan Kasi Waskadim Jose Rizal dan staf, ujar Kepala Imigrasi Klas II Singkawang, Amir Fatah, di tempat kerjanya, kemarin.

Penerbangan pertama menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT715 Pontianak-Jakarta pukul 16.00. Dilanjutkan dengan menggunakan pesawat Jetstar nomor penerbangan 3K-202 Jakarta‒Singapura pukul 09.15. Terakhir menggunakan pesawat yang sama dengan nomor penerbangan 3K-557 Singapura-Vietnam pukul 14.00.

Amir mengungkapkan, Polres Singkawang menyerahkan kedua

WNA asal Vietnam ini pada 13 November lalu pukul 10.00. Kasi Wasdakim beserta stafnya menjemput kedua WNA tersebut, di Polres Singkawang untuk pemeriksaan keimigrasian, timpalnya.

Setibanya di Kantor Imigrasi, lanjut Amir, dua WNA tersebut langsung diperiksa terkait izin tinggal. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kedua Pasal 78, Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga dideportasi dan ditangkal agar tidak datang lagi ke Indonesia.

Pe j a b a t i m i g r a s i b e r w e n a n g melakukan tindakan administrasi keimigrasian kepada orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal.

Diberitakan sebelumnya, Kepoli-

sian Resort (Polres) Kota Singkawang mengamankan dua warga Vietnam, Tran Thi Bich Tram alias Maria Cen (22) dan Tran Chi An Am, Kamis (6/11) sekitar pukul 20.30 WIB. Dua Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam ini kita amankan, lantaran diduga telah melewati izin tinggal yang diberikan di rumah No.47, Gg Lembah Satu, Jalan Pelita, RT027/RWXI, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, ucap Kapolres Singkawang, AKBP. A Widihandoko melalui Kasat Intelkam, AKP. Toto Budi S, Jumat (7/11).

Toto mengungkapkan, Tran Thi Bich Tram alias Maria Cen memiliki paspor dengan nomor B5821822.

Alamatnya di Cuc Quan ly Xuat Nhap Canh, Vietnam atau Dusun Sibaju Rt 05/Rw 02, Desa Rantau, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

Sementara Tran Chi An Am dengan nomor paspor B7181144, alamat

Cuc Quan ly Xuat Nhap Canh, Vietnam.

Pengamanan terhadap kedua warga Vietnam tersebut sudah dikoordinasikan dengan Imigrasi Kota Singkawang. Kini polisi menunggu hasilnya untuk proses lebih lanjut.

Ketika dilakukan pengecekan terhadap kedua WNA ini, kata Toto, pihaknya menemukan narkotika diduga jenis sabu 1,17 gram milik suami Tran Thi Bich Tram alias Maria Cen. Yakni, Bong Kian Khiong alias A Khiong alias Kiong.

Polisi juga menemukan dua alat hisap sabu (bong). Tersangka Bong Kian Khiong alias A Khiong alias Kiong beserta barang buktinya saat ini sudah kita amankan, di Polres Singkawang guna proses penyidikan lebih lanjut, ucap Toto.

REPORTER: MORDIADI EDITOR: ANDRY

Jaksa Eksekusi Harta Gayus Tambunan Rp 74 Miliar J AKARTA -RK. Tim eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat didampingi Tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung, memverifikasi harta terpidana kasus korupsi perpajakan, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat Datas Ginting me nyatakan, hasil verifikasi aset sitaan yang dititipkan pada Bank Indonesia (BI) menyebutkan, har ta bekas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu antara lain, berupa uang terdiri atas 659.800 dolar AS, 9.980.034 dolar Singapura, dan uang tunai Rp 201.089.000 berikut 31 keping logam mulia yang ma sing-masing berbobot 100 gram.

Datas menjelaskan, Kejaksaan be lum mengeksekusi semua harta Gayus. Soalnya, sebagian masih dalam proses administratif. Ka mi baru melakukan eksekusi dan verifikasi hampir sebagian nya, belum mencapai 50 persen. Harta Gayus yang lainnya masih kami pro ses.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami akan tun taskan, urainya.

Eksekusi aset ini, lanjut Datas, dilakukan sebagaimana perintah putusan majelis hakim Mah ka mah Agung (MA).

Menurut Kepala PPA Ke jak saan Agung Chuck Suryosumpeno, masyarakat tidak perlu kha watir mengenai harta lain Gayus yang belum dieksekusi.

Dia bilang, jaksa eksekutor di-

Gayus Tambunan

bantu pihak PPA telah melaku kan pengamanan dan pembekuan asetaset Gayus yang belum diek sekusi tersebut.

Kami pastikan aman. PPA punya sejumlah prog ram pe mu lihan aset. Antara lain penelusur an atau pelacakan aset, penga man an aset, pemeliharaan aset, pe ram pasan aset dan pengem balian aset atau repatriasi, jelas nya.

Dari tahapan tersebut, lanjutnya, beberapa teknis sudah dite rapkan untuk proses eksekusi har ta Gayus Tambunan lainnya. Dia belum bersedia menjabarkan, berapa nominal aset Gayus lain yang akan disita.

Chuck menje las kan, keterlibat an PPA dalam ek se kusi aset Ga yus

ini, dilakukan karena permin taan Kejaksaan Ne geri Jakarta Pusat.

Pe n d a m p i n g a n d i b e r i k a n a g a r proses penyelesaian barang rampasan per kara terpidana Ga yus Tam bun an selesai, sebagai mana di atur Perja 027/A/JA/10/2014.

Bertujuan untuk menge depan kan efektif, efisien, trans paran dan akuntabel.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam pidsus) Widyo Pra mono me nyatakan, eksekusi harta Gayus dilakukan cepat, tepat, profesional, transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui, sejak masa Jaksa Agung Basrief Arief, Kejaksaan tidak hanya serius pada pengejaran pelaku kejahatan,

tetapi juga serius mengejar asetaset hasil kejahatannya.

PPA berada di belakang para jaksa eksekutor untuk membantu dan menerapkan program-program pemulihan aset terkait penelusuran atau pelacakan aset, pe ngamanan aset, pemeliharaan aset, perampasan aset dan pe ngem balian aset atau repatriasi, tandas Widyo Mengenai nominal aset Gayus yang dieksekusi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T Spontana mengatakan, total uang yang disita, ditaksir mencapai Rp 74 miliar.

Menurutnya, uang Gayus yang disimpan dalam rekening dan deposito, sudah diamankan di BI. Eksekusi dilakukan atas perin tah MA. Uang yang disita itu, akan kami setor ke kas ne gara, terangnya.

Tony bilang, eksekusi aset itu berkaitan dengan vo nis bersalah untuk Gayus da lam kasus pencucian uang dan penerimaan suap.

Gayus dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim Peng adil an Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta pada Maret 2012.

Putusan hakim PN Tipikor itu, lantas diperberat di tingkat ka sasi menjadi delapan tahun penjara.

Selain hukuman penjara, majelis hakim Mahkamah Agung memutus, barang bukti kasus Gayus berupa rumah di Kelapa Ga ding Jakarta, uang Rp 74 mi liar yang dititipkan di BI, mo bil Honda Jazz, Ford Everest, serta 31 batang emas murni, disita un tuk negara. (RMOL)

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jum’at, 21 November 2014

3

Warga Diimbau Hemat Gunakan BBM Sutarmidji Juga Berharap Kompensasi Kenaikkan Harga BBM Segera Cair mobil jenis Panther yang berbahan bakar solar ikut mengantri di SPBU setiap hari. Padahal mobil tersebut sudah hampir tidak layak jalan. Misalnya hari ini mobil itu antri di SPBU dan mengisi 100 liter solar. Kemudian besok mereka antri lagi. Nah, 100 liter solar kemarin itu digunakan untuk apa. Itu kan tidak benar, katanya.

Mengenai kompensasi kenaikkan harga BBM, Midji berharap hak-hak masyarakat seperti jaminan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa segera direalisasikan. Mudah-mudahan cepat direalisasikan. Demikian juga bantuan bagi keluarga tidak mampu bisa segera terealisasi, ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot), kata Midji, juga akan menggelontorkan cadangan pangan bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan raskin. Terkait adanya rencana penghapusan raskin, ia mengaku tidak sependapat dengan rencana tersebut.

Tapi dievaluasi terus supaya yang mendapatkan raskin itu betul-betul orang yang berhak. Jadi program pemerintah betul-betul serius, tidak hanya menutupi permasalahan jangka pendek tetapi jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat, katanya.

Wali Kota berharap upaya yang dilakukan untuk mencegah meningkatnya penduduk miskin ini bisa ditanggapi secara serius oleh semua pihak. Pemkot sendiri, sudah menyiapkan beberapa program untuk menekan jumlah ma-

PONTIANAK-RK. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menilai pro dan kontrak terhadap kenaikan harga bahan baker minyak (BBM) merupakan hal yang lumrah. Namun terlepas dari itu, Wali Kota Pontianak dua periode ini mengajak masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan BBM. Kalau memang tidak perlu, jangan keluyuran menggunakan kendaraan.

Anak-anak sekolah gunakan sepeda atau bergiliran saling boncengan dengan satu kendaraan bermotor. Jadi tidak semuanya bawa kendaraan bermotor, ujar Sutarmidji di kediaman dinasnya, Kamis (20/11).

Warga dimintanya melakukan upaya penghematan dengan meminimalisir penggunaan BBM. Pertamina juga diminta menjamin ketersediaan pasokan BBM. Sebagaimana diketahui, Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8500 dan harga solar yang sebelumnya Rp 5500 menjadi Rp 7500 terhitung sejak tanggal 18 November 2014 pukul 00.00 WIB. Perbedaan harga antara solar subsidi dan industri yang terpaut jauh masih mengundang spekulan untuk mengambil keuntungan. Selisih harga yang berkisar Rp 4 ribuan tidak akan mempengaruhi para spekulan mencari keuntungan. Kita berharap aparat penegak hukum tetap konsisten menindak aksi para spekulan BBM ini, tegas Wali Kota.

Midji ‒ sapaan akrab ‒ Sutarmidji menyebutkan, masih ada beberapa

Petugas SPBU tengah melakukan pengisian BBM. syarakat miskin akibat dampak dari kenaikan BBM. Dengan inflasi yang bertambah tinggi nanti, otomatis daya beli masyarakat pasti akan menurun karena kenaikan pendapatan tidak sebanding dengan inflasi dan kenaikan satuan kebutuhan hidup, terangnya.

Ada hal-hal yang perlu ditangani secara serius oleh Pemkot Pontianak terhadap masyarakat miskin misalnya

JK III dan Jalan Lingkar Luar Mulai Dibangun Tahun Depan “Untuk pembangunan JK III diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp1,2 triliun, sedangkan untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar sekitar Rp1,3 triliun,”

JAKIUS SINYOR P ONTIANAK -RK. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, Ir Jakius Sinyor memastikan pembangunan JK III dan Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) Kota Pontianak masuk dalam perencanaan pembangunan nasional tahun 2015. Untuk pembangunan dua proyek itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp3,5 triliun.

Menurutnya, JK III itu harus segera diwujudkan mengingat jembatan itu sangat dibutuhkan masyarakat Kalbar. Untuk pembangunan JK III diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp1,2 triliun, sedangkan untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar sekitar Rp1,3 triliun, jelas Jakius, Kamis (20/11).

Panjang JK III, dipaparkan Jakius, sekitar dua kilometer dan akan didesain lebih tinggi, yakni 23 meter dari pasang tertinggi Sungai Kapuas yang akan diseberangi. Sedangkan Jalan Lingkar Luar diperkirakan panjangnya sekitar 30 kilometer dan dibagi dalam enam segmen.

Masing-masing segmen, kata dia, sekitar 5 km-6 km. Dimulai dari dekat Bandara Supadio Pontianak kemudian menyusuri pinggiran Kota Pontianak hingga Sungai Rengas dan menyeberangi Sungai Kapuas menuju Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, terang Jakius.

Pengerjaannya, ditambahkan dia, melibatkan beberapa pemerintah

daerah, yakni Pemkab Kubu Raya, Mempawah dan Kota Pontianak. Tiga wilayah ini nantinya harus menyelesaikan masalah sosial (pembebasan lahan) sebagai imbas dari JK III. Kemungkinan besar akan dibangun di ujung muara Sungai Kapuas yang menghubungkan Kabupaten Kubu Raya dengan Jungkat, Kabupaten Mempawah, pungkas Jakius. (agn)

masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Selain inflasi, hal yang perlu dikuatirkan akibat dari kenaikan BBM yakni ikutan-ikutan lainnya seperti kenaikan harga barang. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi yang konkrit, tidak hanya sekadar bicara, tukasnya.

Program pemerintah pusat terkait kartu sejahtera bagi masyarakat tidak mampu, diharapkan bisa segera dire-

alisasikan. Jumlah masyarakat miskin di Kota Pontianak sekitar 20 hingga 30 ribu atau setara dengan 10 ribu Kepala Keluarga (KK). Saya berharap mereka semuanya mendapatkan kartu sejahtera.

Mudah-mudahan dananya cepat cair, demikian Wali Kota Sutarmidji.

Laporan: Gusnadi Editor: Julianus Ratno

Infrastruktur Pendidikan di Kalbar Butuh Perhatian Pusat PONTIANAK-RK. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, DR Martono, berharap pengalihan subsisdi BBM dapat diarahkan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Kalbar. terutama di daerah terpencil dan pesisir.

Pengalihan subsidi BBM ini kita harapkan bisa diarahkan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di Kalbar. Bisa dilihat sendiri untuk fasilitas pendidikan yang ada di daerah terpencil, khususnya di perbatasan begitu minim, ujar Martono, Kamis (20/11).

Menurutnya, pengalihan subsidi untuk beberapa program seperti KIP dan KIS sebenarnya merupakan program yang baik.

Hanya saja diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.

Kita ketahui saat ini efek dari kenaikan harga BBM ini pastinya akan sangat besar dirasakan oleh masyarakat miskin. Sehingga jika pengalihan subsidi itu tidak tepat sasaran, tentu masyarakat akan semakin terbebani, jelas Martono.

Kelengkapan fasilitas pembelajaran di

Kalbar sampai saat ini juga belum memadai. Selain itu, terdapat perbedaan antara fasilitas pembelajaran yang ada di kota dan di daerah terpencil.

Untuk pelaksanaan ujian akhir setiap tingkatan pendidikan diberlakukan sama untuk semua daerah di Indonesia. Nah, dengan fasilitas pembelajaran yang tidak sama, tentu memberikan hasil belajar yang tidak sama juga donk. Untuk itu, saya berharap di pemerintah Jokowi-JK ini segala program ataupun apa itu, dapat terlaksana dengan baik dan tepat pada sasaran, kata Martono.

Jika pemerintah ingin melakukan pemerataan di bidang pendidikan, menurutnya, tentu harus ada pemerataan fasilitas dan sarana pendukung yang sama pula untuk sekolah yang ada di daerah perkotaan dan daerah terpencil.

Saat ini bisa kita lihat sarana dan prasarana pendidikan di Kalbar sangat membutuhkan peningkatan. Hal itu juga didukung dengan ketersediaan tenaga pengajar di Kalbar, yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk menjadikan hal ini perhatian pemerintah pusat, pungkas Martono. (aDx)

UU Jamin Bantuan Hukum untuk Orang Miskin Tak Memandang Laki-laki dan Perempuan PONTIANAK-RK. Minimnya pengetahuan dasar tentang hukum, sejumlah perempuan kerap kali diintimidasi oleh pemilik kepentingan yang memanfaatkan kondisi marginal di suatu wilayah. Padahal posisi hukum diberlakukan sama sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (BH) untuk masyarakat tidak mampu.

Permasalahan yang sering dihadapi Indonesia sejauh ini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum. Terlebih hukum dinilai hanya milik orang berduit, untuk mendapatkan keadilan berupa pembelaan dari lowyer/pengacara harus memiliki modal yang besar.

Padahal dalam UU sudah ada aturan bahwa masyarakat khususnya yang miskin

bisa mendapatkan hal yang sama dengan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun atas kasus yang menimpanya. Karena sudah ditanggung oleh pemerintah.

Siapapun sama kedudukannya di mata hukum, dilaksanakan secara merata di 34 provinsi, dengan adanya bantuan hukum ini semuanya dapat terbantu secara cumacuma alias gratis. Kalau masih diminta dana, maka laporkan saja, tegas anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryadi Ranik SH saat menjadi pemateri dalam Perkumpulan PENA di Hotel Orchard, Jalan Gajahmada, Pontianak Selatan, Kamis (20/11).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, BH yang disediakan pemerintah dalam hal diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin semua kalangan, tidak memandang laki-laki maupun perempuan di seluruh Indonesia.

Namun, untuk mendapaty BH itu, ada ketentuannya, seperti mencantumkan surat keterangan miskin dari kelurahan setempat, identitas diri, serta beberapa berkas perkara yang kemudian diajukan ke BH wilayahnya masing-masing yang telah digaji dan ditetapkan pemerintah. Bantuan hukum ini diperuntukkan kelompok orang miskin yang

mengalami masalah hukum, mereka baru bisa menerima bantuan hukum yang layak dan tidak dapat mandiri, kata Erma.

Dengan BH tersebut, masyarakat miskin yang terbelit hukum apabila sudah melengkapi persyaratan umum, dapat langsung mengajukan tanpa ada biaya sepeser pun.

Sebab, sudah ditanggung biayanya oleh pemerintah sebesar Rp5 juta untuk satu perkara.

Abdul Jalil, SH salah seorang hakim di Pengadilan Tinggi Kalbar yang turut menjadi pemateri menyatakan, BH yang diprogramkan pemerintah selama 2014 dengan alokasi dana perkara Rp5 juta, yang mana diakses sebanyak 20 lembaga se-Indonesia, termasuk Kalbar. Salah satunya Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perbukadin di Pengadilan Negeri.

UU nomor 16 tahun 2011 itu merupakan wujud komitmen konstitusi, tentang pengakuan negara berdasarkan hukum, pengakuan persamaan prinsip di depan hukum. Semangat untuk menjamin kesamaan hukum, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah UU BH. Kemudian secara yuridis UU BH

5 Kabupaten di Kalbar KLB DBD M Zeet: 42 Orang Meninggal Dunia PONTIANAK-RK. Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kalbar cenderung mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Demikian disampaikan Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie pada rapat koordinasi DBD yang digelar Dinkes Kalbar bersama Dinkes 14 kabupaten/kota se-Kalbar, Rabu (19/11) kemarin.

Dari tahun ke tahun DBD di Kalbar cenderung meningkat, terjadi peningkatan hingga 400 persen dari 2011 hingga 2014. Dan dari Januari hingga November sudah 42 orang meninggal dunia, kata M Zeet.

Dipaparkan Sekda, dari 14 kabupaten/ kota terdapat 5 kabupaten yang berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Yakni Sintang, Sekadau, Kubu Raya, Kapuas Hulu dan Kabupaten Mempawah.

Kemudian, kata M Zeet, dari 5 kabupaten KLB DBD itu satu di antara mengalami kasus

luar biasa, yakni Kabupaten Mempawah.

Bebas jentik di kabupaten itu sebelumnya sekitar 56 persen dan meningkat sekitar 59,20 persen.

Menurut Sekda, faktor utama penyebab meningkatnya kasus DBD di Kalbar karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memantau jentik-jentik di dalam tong airnya. Padahal dalam tong air yang bersih, yakni air hujan cenderung lebih suka nyamuk untuk bertelur atau menghasilkan jentik.

Pemprov Kalbar sudah melayangkan surat ke pemerintah kabupaten/kota agar lebih ekstra memberikan perhatian terhadap kasus DBD. Karena DBD bukan penyakit biasa, tapi penyakit yang dapat mematikan manusia. Kasus KLB sendiri, terjadi di saat minggu ke-15 di Kalbar, kata Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinkes Mem-

menjadi dasar hukum kuat, sistemnya yang terbuka luas bagi golongan masyarakat luas yang kurang mampu, tidak terbatas laki-laki atau perempuan, bebernya.

Ia menilai, pemerintah pusat membentuk UU itu berdasarkan pada pemerataan hukum bagi setiap kalangan yang harus mendapatkannya, tidak terkecuali orang kurang mampu dari sisi finansial saja.

Di tempat yang sama, Hadi Surtatman yang juga sebagai Peradi Kalbar menyatakan, berdasarkan pengalamannya banyak kasuskasus yang melibatkan orang yang kurang mampu. Pihaknya tetap menjalankan tugas dan membantu kliennya tersebut, mengacu pada UU dan lebih menitikberatkan hati nurani.

Kenapa marginal, sadar atau tidak banyak perempuan hebat, apakah hukum yang memarginalkan mereka, lalu siapa. Artinya, tidak ada yang marginal hanya saja banyak faktor yang membuatnya marginal dengan sendirinya. Seperti kondisi ekonomi yang mempengaruhi , politik juga bisa, juga status sosial yang kerap kali menjadi masalah, terangnya.

Direktur PENA, Rinto S.Sos mengatakan,

pawah, dr Hj. Armini Mph mengatakan, meskipun Mempawah masuk daftar KLB DBD, namun Angka kematian akibat dari kasus DBD hanya 2 orang.

Ini karena lamban laporan dari masyarakat. Korban tersebut hanya diberikan obat-obat tradisional dan tidak dibawa ke rumah sakit atau Puskemsmas. Sehingga saat korban mengalami sakit parah tidak dapat tertolong lagi, jelasnya.

Armini mengingatkan, peran serta masyarakat sangat menentukan dalam pemberantasan DBD. Karena saat ini masyaralat masih ada yang apatis terkait sosialisasi DBD. Dalam waktu dekat kita akan menekan pada seluruh masyarakat, untuk merubah pola pikirnya, karena saat ini kita alami, masih ada masyarakat yang tidak paham, katanya.

Ke depan, kata Armini, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam menangani kasus DBD. Kita akan melibat stakeholder yang ada di kabupaten Mempawah. Seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap DBD, pungkasnya. (Bel)

Fogging.

NET

terselenggaranya seminar yang diikuti beberapa kabupaten bertajuk Menakar Akses dan Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Perempuan Marginal ini merupakan hasil observasi yang dilakukan pihaknya di lima kabupaten di Kalbar, dengan hasil yang cukup mencengangkan bahwa sebagian perempuan di Kalbar termarginalkan hukum lantaran tidak tahu mengadu.

Kalau menurut hasil penelitian kami di lapangan di lima kabupaten, yakni Melawi, Sintang, Landak, Sanggau dan Bengkayang, mayoritas perempuan di daerah itu tidak tahu hukum apalagi dengan UU Nomor 6 tahun 2011 ini tentang Bantuan Hukum, bebernya.

Terlebih lima daerah yang dilakukan observasi tersebut di wilayah kebun sawit, di mana posisi perempuan ditempatkan sebagai buruh kasar dan tidak memiliki jabatan layak. Padahal, tanah yang digarap perusahaan adalah tanah asli milik daerah asal. Kita lihat mereka memiliki SDA yang cukup luas, tapi karena banyak investor kelapa sawit yang menggarap tanah mereka, mereka tidak lagi bisa berladang, tutupnya. (agn)

Pro Ekbis HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 3 (ketiga) November 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

2.000 20.000 50.000 115.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

3.000 23.000 60.000 120.000 65.000 125.000 16.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00

Rakyat Kalbar Jumat, 21 November 2014

Retribusi Tower Capai Rp 1,2 Miliar S I N G K A W A N G -RK. Hingg a November 2014, realisasi retribusi Pengendalian dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Bersama atau Tower Telekomunikasi mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Angka tersebut jauh melampaui target yang telah ditetapkan sekitar Rp 700 juta.

Kita sudah melampuai target sekitar Rp 533 juta atau 76,1 persen, ujar Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, Hj. Istri Handayani, Kamis (20/11).

Pelampauan terhadap target realisasi retribusi ini, jelas Istri, lantaran perubahan Peraturan Walikota (Perwako) Singkawang menjadi lebih fleksibel terhadap keinginan pengusaha

Ilustrasi/Ist

telekomunikasi.

Ada inovasi yang dil a k u k a n . Ya k n i m e r e v i s i Perwako Nomor 17 Tahun 2011 menjadi Perwako Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi,

timpal Istri.

Istri menjelaskan, Perwako yang lama berisikan penentuan lokasi mana saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk mendirikan tower. Penentuan ini tanpa melibatkan pengusaha

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Sofyan Djalil

Equatoriana

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

R EPORTER : M ORDIADI E DITOR : A NDRY

J AKARTA -RK. Kenaikan harga b a h a n b a k a r m i ny a k ( B B M ) berdampak panjang. Selain melonjaknya harga bahan pokok pang an, kenaikan BBM jug a berdampak pada tarif angkutan umum.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, kenaikan tarif angkutan diperbolehkan maksimal 10 persen. Diakuinya, dari semua dampak yang ada pasca-kenaikan harga BBM, yang paling terasa imbasnya memang tarif angkutan umum.

Dari pengalaman yang lalu, dampak inflasi yang kemungkinan terjadi akibat kenaikan BBM secara umum sebenarnya yang paling besar adalah tarif angkutan. Sebab itu, tarif angkutan ini diambil tindakan,

sepanjang menyangkut antarkota, dikeluarkan boleh menaikkan maksimal 10 persen, tegas Menko Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (20/11).

Untuk tarif angkutan kota, Sofyan menambahkan, kewenangan menaikkannya ada pada pemerintah daerah. Karenanya, Sofyan minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk memberikan batasan atas agar kenaikan tarif angkutan kota tetap terkontrol.

Ada beberapa usulan yang masih dalam penghitungan lebih lanjut, tentu kita juga minta semua pihak ikut mengontrol pasca-kenaikan harga BBM sampai ke daerah, tukasnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

HARIAN

telekomunikasi. Sedangkan Perwako yang beru, pihak pengusaha juga mengajukan titik-titik yang akan dijadikan lokasi pendirian tower.

Lalu Pemkot Singkawang mengkajinya sebelum mengeluarkan rekomendasi

apakah boleh atau tidak.

Jadi usulan titik itu tidak serta merta diterima atau diizinkan tanpa pengkajian.

Perwako yang lebih fleksibel ini, menurut Istri, berdampak signifikan terhadap kontribusi retribusi tower terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan telekomunikasi di Singkawang sangat pesat sehingga antara aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan kebutuhan pengusaha (pendiri tower) harus seimbang, ujarnya.

Selain faktor inovasi tersebut, jelas Istri, realisasi retribusi tower melampaui targetkan, karena solidnya Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi (TPPPMBT).

Kenaikan Tarif Angkot di Daerah Harus Dibatasi

Sumber: Bank Indonesia

Belum genap sebulan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla menjalankan pemerintahan, shock terapi jilid pertama telah diberikan kepada rakyat Indonesia, yaitu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sejak Selasa (18/11) pukul 00.00, harga premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, dan solar yang sebelumnya harga per liter Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Pemerintah berdalih, kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi beban belanja subsidi energi pada APBN 2015 yang mencapai Rp 344,7 triliun. Sektor produktif lain menjadi sasaran pengalihan subsidi, diantaranya perbaikan dan pembangunan irigasi. Targetnya dalam dua tahun Indonesia sudah bisa swasembada beras. Selain itu, dialihkan untuk pembangunan pembangkit listrik, pembiayaan program kelautan, dan pembangunan jalan baru sehingga masyarakat lebih produktif.

Kenaikan harga juga diimbangi dengan tiga kartu sakti yang lebih dulu diluncurkan. Yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

Keputusan ini menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia, dimana kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan saat harga minyak dunia justru sedang terjun bebas. Memang indikator perubahan harga BBM ada dua, selain harga minyak dunia juga karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Tapi ini tidak relevan, karena selisih harga minyak yang tercantum di APBN-P 2014 dengan harga minyak sekarang di kisaran US$ 74,29 per barel sebesar 30 persen. Sementara di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 5 persen. Jadi kalau di-balance-kan masih ada sisa penurunan 25 persen.

Apalagi kenaikan Rp 2.000 per liter persis dengan desakan Bank Dunia. Padahal, pemerintah seharusnya memberantas mafia migas yang telah banyak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Pembangunan kilang minyak (refinery) juga penting, karena pemerintah bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen dari yang terjadi sekarang.

Tidak perlu terkejut dan galau berkepanjangan. Warga hanya bisa manut terhadap banderol harga BBM yang ditetapkan pemerintah. Efek domino yang ditimbulkan, harga-harga akan naik dan tidak bisa ditekan. Sehingga kita tidak hanya menikmati naiknya harga BBM, tetapi juga barang dan mungkin jasa. Menurut anda?

4

HP : 081345479682

Tanggapan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengatakan BBM jenis solar akan naik. Baru juga menjabat dua minggu dah naikkan harga BBM. Sengsara lah rakyat miskin. Pemerintah tidak akan bisa memberi kan keadilan kepa da rakyat miskin se-Indonesia, ini imbas kenaikan BBM. Yang kaya mafia B M dan sltman BBM. 085245519512 2-11-2014

11.57

Jangan diributkan, biarkan pemerintah mengaturnya soal BBM. Kami di pedalaman Kalimantan sudah hampir setahun ini membeli solar maupun bensin Rp 8.000 per liter. Kita berharap agar pemerintah dapat mengatur penjualan minyak dengan baik dan bercontoh pada negara maju.

Kita prihatin karena didengar-dengar Indonesia tekor Rp 1 triliun satu hari. Itu untuk bersubsidi minyak membiayai mobil orang kaya. Kebanyakan yang punya mobil pribadi, orang yang kaya. Kalau Rp 1 triliun sehari, artinya yang kaya 20 persen dari penduduk Indonesia, yang Rp 240 juta berarti hitung berapa ratus miliar tu untuk subsidi orang kaya satu hari.

Itulah barangkali alasan pemerintah untuk menghapus BBM bersubsidi. Mudah-mudahan pemerintah bisa menstabilkan harga BBM.

Sumber : inilah.com

081348005786 12-11-2014

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

17.37

Sms Warga Dukung Jokowi Mendukung Kabinet Kerja Jokowi - JK Periode 2014-2019 dengan harapan: Pelestarian lingkungan hidup, PETI segera ditumpas habis. Pengamanan hutan lindung, cagar alam, taman nasional, mangrove, lahan gambut, gunung hutan lindung. Peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, TKI di luar negeri harus dipekerjakan ke dalam negeri. Pemberdayaan SDA dan SDM, PLTA segera direalisasikan.

Narkoba di negeri ini disapu bersih. Importir ilegal dan penyelundupan gula refinasi, petasan, beras, garam, daging dan ikan beku, tapioka, kedelai segera dihentikan. Pertahanan kelautan dan udara diperkuat karena negara kita kepulauan.

KPK diperkuat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota demi percepatan pembrantasan korupsi. Percepat, perkuat, pengawasan pembangunan infrastruktur di perbatasan. Perketat pengawasan pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Ibrahim Myh. 081288673500 26-10-2014

Jangan Takut Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan kepada para Gubernur, jangan takut dengan KPK. Kalau pernyataan ini meremehkan lembaga KPK? 085245519512 6-11-2014

07.04

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

21.07

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Abelnus. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013.

Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rieke Diah Pitaloka JAKARTA-RK. Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memberikan pil pahit dengan bersikeras menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sekedar mengingatkan kembali yang terkena dampak kenaikan BBM bukan hanya 15,5 juta Rumah Tangga Miskin, ujar anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka melalui siaran persnya, Kamis (20/11).

Ada 46,6 juta pekerja formal ditambah keluarganya yang hanya bisa mengandalkan menambal hidup dari kenaikan upah, sambung Rieke. Mereka bukan penerima kompensasi Rp.200 ribu per bulan. Mereka adalah Rakyat yang juga menanti hadirnya negara, tegasnya lagi.

Ia ingat Presiden Jokowi pada saat kampanye Pilpres 1 Mei 2014 lalu, telah menyampaikan pernyataan politik mengenai Trilayak Rakyat Pekerja yakni kerja layak, upah layak, hidup layak) yang sejalan dengam perlindungan terhadap industri nasional.

Sikap politik tersebut diperkuat dengan penandatanganan Piagam Perjuangan Marsinah pada 5 Juni 2014. Rieke berpendapat, komitmen untuk tidak menjalankan politik upah murah tidak cukup dari presiden, tentu saja kabinet dan seluruh jajarannya menentukan. Saya masih berusaha meyakini komitmen politik tersebut akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh pemerintah, ungkapnya.

Untuk itu, menurut Rieke, ujian pertama pemerintah Jokowi adalah putusan kenaikan upah 2015 yang harus memperhitungkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Semoga kita semua tetap berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi, tutup Rieke.

(Rmol)

Tidak Semua Kader Golkar Setuju Berada di KMP J AKARTA -RK. Partai Golkar memutuskan tetap berada di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, keputusan itu ternyata banyak ditentang Dewan Pimpinan Daerah dalam Rapat Pimpinan Nasional VII. Terdapat perbedaan mencolok antar kader soal keberadaan Golkar di KMP, kata anggota Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Syamsul Hidayat usai Rapimnas VII di Hotel Melia, Yogyakarta, Rabu (19/11) malam.

Dia mengungkapkan, di dalam forum Rapimnas yang berlangsung tertutup, banyak pengurus DPD maupun organisasi sayap tidak sepakat dengan keberadaan Golkar di KMP. Apalagi, dengan pembentukan perwakilan KMP di daerah-daerah.

Sebagian kader menyatakan pembentukan KMP di daerah sangat mengganggu.

Karena dapat memecah konsentrasi pengurus untuk membesarkan Golkar di daerah, ungkap Syamsul.

Tak sedikit kader yang menilai bahwa Golkar telah terjebak dalam kepentingan-kepentingan politis KMP. Keberadaan Golkar di dalam KMP pun dapat menciptakan musuhmusuh politik baru. Mereka beranggapan ini bisa berdampak terhadap kerja-kerja politik ke depan. Dalam upaya pemenangan Golkar di kemudian hari, demikian Syamsul.

(Rmol)

Jum’at, 21 November 2014

PDIP: Masa Lalu Nggak pernah Digunain 79. Ada beragam syarat untuk menggunakkan hak itu dan berdampaknya luas pada kehidupan berbangsa.

Berkaca pada masa kepemimpinan SBY, lanjut Arief, masalah yang menyangkut kebijakan pemerintah selalu diselesaikan dengan penjelasan pemerintah atas pertanyaan DPR. Perlu dipertimbangkan kembali soal hak interpelasi. Masa lalu nggak pernah digunain, imbaunya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

DPR, lanjut Arief, tidak perlu berlebihan. Jika ada yang mengganjal soal kebijakan BBM subsidi, maka cukup dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dalam rapat komisi di komisi VII untuk nanti disampaikan ke presiden. Meskipun interpelasi hak dewan, kami mendorong tidak digunakan serampangan, walaupun syaratnya tidak sulit, tandasnya.

(Rmol)

JAKARTA-RK. Pentolan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menegaskan, PKS tetap konsisten mengkaji dengan serius tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran Undang-undang yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kita siap saja dan mendukung kalau ada interpelasi, ujar Hidayat kepada wartawan saat ditemui usai diskusi di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (20/11).

Hidayat menyatakan, partainya di parlemen tak segan akan mengajukan interpelasi bila hasil kajian menunjukkan kebijakan menaikkan harga BBM melanggar hukum.

Wacana DPR menggunakan hak interpelasinya itu ditanggapi politisi PDI Perjuangan, Arief Wibowo. Ia menjelaskan, penggunaan hak interpelasi diatur dalam UU MD3 Pasal

CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

Kalah terus membuat partai baru.

Yang penting tidak ada intimidasi, tidak ada yang mencurangi. Kita begitu saja, ucap Agung Lebih jauh, ia memastikan bahwa para calon ketua umum akan terus melangkah dalam mengikuti Munas IX. Dengan niatan, membangkitkan kejayaan dan memperbaiki praktik demokrasi internal Golkar.

Yang penting seluruh kegiatan ini tidak diabdikan untuk kepentingan kelompok, diri sendiri apalagi korporasi keluarga, tegas Agung yang juga ketua umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957.

Diketahui, selain Agung, kader Golkar yang juga berniat menjadi ketua umum adalah Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, MS Hidayat, dan Airlangga Hartanto.

Hegemoni Ical sebagai calon ketua umum petahana berhasil menggiring opini pengurus DPD Golkar menyepakati Munas IX digelar 30 November - 1 Desember mendatang. Keluar dari jadwal yang ditetapkan 8 Oktober 2014 sesuai AD/ART parta atau Januari 2015 berdasarkan rekomendasi Munas VIII sebelumnya. (rmol)

Agung Laksono dan Aburizal Bakrie JAKARTA-RK. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memberikan sinyal bahwa dirinya bakal maju lagi sebagai calon ketua umum pada Musyawarah Nasional ke-IX 30 November mendatang.

Dia mengklaim, mayoritas pengurus DPD Tingkat I dan organisasi sayap memintanya kembali memimpin Golkar lima tahun ke depan. Kalau itu perintah dari DPD-DPD kan tidak baik untuk menolak, katanya usai penutupan Rapimnas VII Golkar di Hotel Melia, Yogyakarta, Rabu (19/11) malam.

Ical, begitu dia disapa mengklaim, untuk maju kembali sebagai calon ketua umum didukung 41 unsur.

Yang saya dengar ada 41 dari 44 mengatakan supaya saya mau. Mereka kan katanya meminta kepada ketua umum Aburizal Bakrie supaya mau jadi ketua umum lagi. Saya katakan

Agung berharap agar dalam ajang saya siap-siap, jelasnya.

Keinginan Ketua Umum Aburizal Munas tidak terjadi aksi-aksi tidak Bakrie (Ical) maju kembali sebagai fair yang dilakukan calon ketua umum calon petahana membuatnya bakal untuk menggalang dukungan. Ia bersaing dengan tujuh kader lain yang mengkhawatirkan, apabila nantinya juga mencalonkan diri. Wakil Ketua selesai pelaksanaan Munas IX ada Umum Golkar, Agung Laksono yang pihak-pihak yang tidak puas dan kemaju dalam Munas IX mengatakan, mudian mendirikan partai baru. ia terus menjalin komunikasi dengan calon-calon lain. Hal ini guna mengantisipasi adanya aksiaksi tidak fair dari calon petahana.

Kami kompak, yang pent ing t idak ingin terlibat Cellu M6 Endermolab & Cellu M6 Integral dalam tindakan sepAlat estetika ini telah teruji secara klinis sangat efektif untuk perawatan erti adanya transakkecantikan (Anti-aging Redensification/Endermolift) serta pelangsingan sional, katanya di (Slimming Activation/Lipomassage) untuk menghaluskan wajah serta kulit Yogyakarta, Kamis anda menghilangkan kerut-kerut serta tanda-tanda penuaan, menghilangkan (20/11).

Terobosan Terbaru Teknologi Pelangsingan dan Kecantikan E n d e r m o l i f t & L i po m a s s a g e

noda/flek di wajah, menghilangkan kantung mata, mencerahkan wajah serta menjaga elastisitas kulit. Efektif juga untuk menghilangkan selulit dan stretchmark membuang lemak-lemak di area tertentu yang di inginkan.

Menyambut Ultah ke-21 Impressions di Indonesia

Dapatkan Program

Informasi Pemasangan

Pendaftaran Diklat Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

BURSA PEMASANGAN IKLAN BARIS Harian

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230.

ALISHA. 082352849311 No sms

Jual Tanah LOWONGAN KAPLING TANAH di Sintang, letak strategis: Uk. 10x20=Rp 35 juta; Uk. 15x20=Rp 50 juta.

Hub=082157629474.

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 AN

THERAPY

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

AGYA Angsuran MURAH !!!

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

BATA RINGAN/HEBEL, BATU BATA MERAH, GILING BOTOL AQUA, KOMPOS, BATAKO PRESS, MIXER/MOLEN, GILINGAN SAMPAH, PAVLING BLOCK, DAN MACAM-MACAM CETAKAN

Segera Hubungi REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

JUAL MESIN

TOYOTA IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

INFORMASI PEMASANGAN

MENERIMA PANGGIL AN

Biro LOWONGAN

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

(0561)768677

I K L A N

Hotline (0561). 768677

MENERIMA PESANAN :

TENAGA KERJA, Pria/Wanita, kelola usaha kuliner Ayam Bakar, upah memuaskan. Minat, Hub=082157629474.

Joko Widodo

Ical Siap Pimpin Golkar lagi, Agung Laksono: Calon Ketua Umum lain Kompak

Iklan Baris & Paket Murah DIBUTUHKAN SEGERA

5

PKS Cari Bahan Interpelasi Jokowi

Sikap 46,6 Juta Pekerja Formal Terkena Dampak Kenaikan BBM

Rakyat Kalbar

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

15 Jt

an

HUBUNGI : Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

http://anugerah-tehnik.com

0818 18 2035 0813 9610 3485

Sambungan Jangan .....dari hal 1 mendoakan keselamatan bagi kita semua, ujar JK, di Ruang Nusantara IV, Fedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

Sambung JK, konflik yang mengatasnamakan agama terjadi lantaran para pemuka agama yang dianut kaum tertentu menjual murah surga.

Artinya, mereka mengajarkan bahwa membunuh atau dibunuh akan mendapat ganjaran surga. Sehingga, banyak orang rela melakukan hal-hal anarki di luar akal sehat untuk mewujudkan impian mereka di surga.

Orang melakukan bom bunuh diri tentu bukan cari uang, tapi mau masuk surga.

Mari kita sejajarkan (jelaskan) bahwa masuk surga tidak semudah itu, lanjutnya.

Apabila masyarakat Indonesia memahami hakekat beragama, menurut JK, tentu negeri ini tidak akan pernah terjadi konflik agama. Kita harus jaga soliditas yang baik, untuk kehidupan kita sehari, tandasnya.

Rakyat Kalbar Jumat, 21 November 2014

FOTO surat izin mengemudi (SIM) milik Jessica Steinhauser, warga Salt Lake City, bisa jadi begitu nyeleneh. Bukannya berdandan cantik, dia malah mengenakan topi wakul (bakul berlubang-lubang untuk tempat nasi). Katanya, itu adalah penanda identitas keagamaannya.

Ya, Jessica adalah penganut Church of the Flying Spaghetti Monster alias aliran pengikut Monster Spageti Terbang.

Gerakan tersebut muncul pada 2005 sebagai protes terhadap ajaran atau teori evolusi.

Mereka percaya bahwa alam semesta ini diciptakan secara sadar oleh sosok Tuhan berwujud dua bakso raksasa dengan tangan-tangan tentakel yang berwujud spageti. Lengkap dengan ceceran sausnya. Yummy...

Karena itu, penganutnya pun kerap disebut sebagai Pastafarianis. Nah, pengikut yang taat selalu mengenakan tutup kepala dari alat-alat masak. Salah satunya adalah wakul yang memang bisa digunakan untuk meniriskan spageti atau pasta.

Saat foto pada 29 September, Jessica sempat ragu-ragu apakah diperbolehkan petugas atau tidak. Tapi, semuanya no problem. Ternyata, sangat-sangat-sangat gampang. Saya kaget, ujar perempuan 41 tahun itu.

Direktur Divisi SIM Utah Nannette Rolfe mengatakan, sudah sekitar selusin Pastafarianis yang berfoto SIM memakai topi nyeleneh. Sepanjang wajahnya kelihatan, semua tidak masalah, ungkapnya.

Karena itu, Jessica pun gembira. Saya bangga menyatakan diri sebagai ateis, tutur perempuan beranak tiga tersebut.

Oh ya, Jessica adalah pekerja seni. Dia juga dikenal sebagai Asia Lemmon. Saat aktif sebagai bintang film porno belasan tahun lalu, nama panggungnya adalah Asia Carrera. Masih ingat? (jpnn)

6

Asia Carrera Gunakan Topi Wakul untuk Foto SIM

Ilustrasi Wahyu Kokkang/Jawa Pos

Re-editing : Mohamad iQbaL

Cornelis : Tetap ....................................................................................................dari halaman 1 Inilah Sikap .........................................................................dari halaman 1 Supadio, sore kemarin. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis MH, beserta istri turun langsung mendampingi mereka dari Jakarta sampai Pontianak.

Conelis menyatakan, bebasnya Hiu bersaudara tidak lepas dari peran media selama ini sehingga pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Kalbar yang giat melakukan pendampingan hukum dapat menang hingga tingkat kasasi. Pemprov terus berupaya membela warga Kalbar yang bekerja di luar negeri, terutama yang bermasalah hukum, tanpa melihat latar belakang tersangka baik suku maupun agama. Tetap kita bela selagi dia warga Kalbar, tegas Cornelis kepada wartawan, di Bandara Supadio, Kamis (20/11).

Selama ini, ia melanjutkan, pembelaan dilakukan dengan pendekatan kepada pemerintah setempat (Malaysia) sehingga keadilan pun didapat.

Meskipun, 4 tahun lamanya baru bisa diselesaikan proses hukumnya karena melalui proses yang panjang, tutur Cornelis.

Ia memaparkan, Dari pengadilan

negeri hingga mahkamah agung, di tingkat kasasi barulah divonis bebas.

Setelah bebas, barulah diserahkan kepada Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia. Dilanjutkan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan seterusnya diserahkan kepada Gubernur Kalbar. Barulah dapat dibawa pulang ke Kalbar .

Memetik pelajaran dari kasus Hiu Bersaudara ini, Cornelis berpesan kepada masyarakat Kalbar agar saat bekerja di luar negeri untuk melengkapi dokumen masing-masing.

Tolonglah, aturan-aturan bekerja di luar negeri dipenuhi terlebih dahulu.

Cari agen yang yang resmi atau bertanggungjawab. Kadang-kadang kita ini ingin rasa cepat, sehingga melalui jalan pintas. Akhirnya seperti kasus ini, pintanya.

Cornelis membeberkan, saat ini ada satu lagi warga dari Kalbar yang juga teramcam hukuman mati di Malaysia, atas nama Dina yang juga berasal dari Kota Pontianak. Namun identitas orangtuanya belum diketahui. Kasusnya juga sama seperti Hiu bersaudara, kasus membunuh. Namun

dia membunuh orangtua majikannya.

Dan pemerintah masih melacak keberadaan orangtua Dina, terangnya.

Diyakini Cornelis, Dina dapat dibebaskan karena masih di bawah umur saat menjadi terdakwa. Dan kita akan melakukan juga pendekatan dengan pemerintah Kerajaan Malaysia, pungkasnya.

Kepada wartawan, Hiu Bersaudara mengungkapkan kelegaan setelah lepas dari tahanan. Dan kedepannya, kemungkinan besar tidak akan ke Malaysia lagi. Mereka mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalbar, terutama kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Gubernur Cornelis, karena telah meluangkan waktu untuk membantu proses hukum hingga bebas.

Kepada masyarakat Kalbar, jika mau bekerja sebaiknya harus melengakapi surat menyurat, terutama paspor dan tidak pergi bekerja dengan tangan kosong alias ilegal, tutur Frans.

Laporan : Abelnus Editor : Mohamad iQbaL

dengan Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan. Disepakati pada pertemuan itu, melampirkan curriculum vitae atau biodata semua fraksi Partai Demokrat guna memverifikasi kembali Wakil Ketua DPRD Kalbar definitif.

Poin kedua, dicatat dalam risalah paripurna, bahwa akan menyetujui secara langsung bila SK (Surat Keputusan) DPP Partai Demokrat yang asli sudah diterima ketua DPD Partai Demokrat Kalbar. Apabila muncul SK terbaru, maka itu yang dianggap sah, karena Partai Demokrat masih melakukan proses penetapan wakil ketua DPRD Kalbar definitif. Proses itu hingga saat ini masih berjalan sesuai dengan mekanisme Partai Demokrat.

Poin ketiga. Tidak benar Partai Demokrat sengaja menghambat agenda-agenda

pemerintahan di Kalbar.

Kami meminta kepada seluruh komponen di Kalbar untuk menghormati konsolidasi yang ada di internal Partai Demokrat, tegas Andi Aswad.

Ini merupakan sikap fraksi Partai Demokrat. Saya tidak bisa berbicara lebih dan kurang, kecuali teman-teman lainnya mau menambahkan, silakan, ujar Andi Aswad.

Andi Aswad mengaku tidak bisa menjawab mengenai statement Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Kalbar, H Bobby Chrisnawan SH mengenai perbaikan (revisi) dua nama yang diusulkan DPD Partai Demokrat Kalbar ke DPP Partai Demokrat Kalbar (Evi dan Neneng), menjadi enam nama termasuk Evi dan Neneng. Legislator asal Kapuas Hulu ini malah menyerahkan sepenuhnya kepada Wakil Ketua I yang mengutarakan statement

tersebut.

Mengenai hal yang ditanyakan tadi, bukanlah domain fraksi untuk menjawabnya.

Tetapi silakan tanyakan kepada DPD Partai Demokrat Kalbar, atau mungkin tanyakan langsung kepada Pak Bobby, ujarnya.

Mengenai revisi namanama calon wakil ketua DPRD Kalbar oleh DPD Partai Demokrat Kalbar yang sedang berlangsung saat ini, bisa saja ke depannya Evi selaku kader terpilih saat ini dapat digantikan oleh kader lainnya. Andi Aswad menegaskan, itu menjadi hak dari partainya.

Rolling hal yang biasa.

Dan ini bukan hanya berlaku pada fraksi Partai Demokrat, melainkan berlaku pada semua fraksi di DPRD ini, tegasnya Andi.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Akhirnya Evi ................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Sesuai SK DPP masing-masing partai pemenang Pemilu legislatif 2014 lalu, ketua DPRD Kalbar dijabat M Kebing dari fraksi PDIP. Wakil ketua DPRD dari fraksi Partai Golkar, Hj Summa Jeni Heriyanti. Ermin Elviani dari fraksi Partai Demokrat dan Ir Suryansyah Wakil Ketua DPRD Kalbar dari fraksi Partai Gerindra.

Penetapan nama-nama pimpinan definitif DPRD Kalbar pada sidang Jumat lalu saya skor. Karena menunggu keputusan DPP Partai Demokrat. Karena tidak ada juga keputusan yang baru, akhirnya kami menggunakan SK DPP Partai Demokrat dengan menetapkan Ermin Elviani sebagai wakil ketua DPRD Kalbar, ungkap Jimmi dalam sidang paripurna yang dipimpinnya kemarin.

Sebelum ketuk palu sidang paripurna, Jimmi menanyakan kepada seluruh anggota DPRD Kalbar apakah menyetujui keputusan tersebut atau tidak? Semua anggota DPRD Kalbar yang hadir dalam sidang paripurna itu berteriak setuju.

Setelah ini saya akan mengajukan surat kepada Gubernur Kalbar, guna gubernur meneruskan kepada Mendagri. Prosesnya kurang lebih satu minggu. Turun surat dari Mendagri atas empat nama pimpinan DPRD dari empat partai tersebut, selanjutnya akan melaksanakan paripurna pelantikan pimpinan definitif, jelasnya.

Mengenai Alat Kelengkapan

Dewan (AKD), Jimmi mengaku akan dibentuk setelah pelantikan pimpinan definitif. AKD yang dibentuk meliputi Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Legislasi (Banleg) serta pembentukan semua Komisi A sampai E. Semua AKD harus dibentuk secepat mungkin setelah pelantikan.

Karena di depan mata kita (seluruh anggota DPRD) sudah ditunggu APBD 2015. Tanpa AKD yang cukup, kita tidak bisa membahas APBD 2015, katanya.

Tentunya ini akan merugikan masyarakat Kalbar secara luas, jika APBD 2015 terkendala. Kita ini sudah sangat terlambat, tapi karena roh kebersamaan dan toleransi kepada Partai Demokrat.

Kami pun menunggu proses penetapan, tegas Jimmi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kalbar, Bambang Soerachmat SH menegaskan, tidak ada pilihan lain selain menggunakan SK DPP Partai Demokrat yang menetapkan Ermin Elviani sebagai Wakil Ketua DPRD Kalbar dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Kita gunakan SK DPP yang kemarin, yakni atas nama Elvi (Evi).

Karena pada paripurna sebelumnya juga sudah kita beri ruang kepada Partai Demokrat, bahkan sampai dilakukan rapat fraksi kemarin, ujar Bambang kepada wartawan.

Saat ini ada empat dokumen nama-nama unsur pimpinan yang sudah ditetapkan. Dokumen itu sudah dipegang Bambang. Nantinya Sekretariat DPRD yang akan menyerahkannya kepada Gubernur Kalbar. Kemudian Gubernur menyampaikannya kepada Mendagri.

Apakah hasil rapat paripurna penetapan unsur pimpinan DPRD definitif ini sudah menjadi keputusan tetap? Bambang menjawab keputusan tersebut sudah mengikat. Jabatan Wakil Ketua DPRD Kalbar yang sudah ditetapkan atas nama Ermin Elviani atau yang akrab disapa Evi tersebut, bisa saja nanti diganti oleh kader Partai Demokrat lainnya.

Tergantung dari Partai Demokrat seperti apa ke depannya.

Yang jelas Ermin Elviani kita lantik terlebih dahulu, usai mendapat SK Mendagri dalam waktu dekat ini.

Setelah itu, jika Partai Demokrat ingin mengganti unsur pimpinan, itu hal yang dibenarkan dalam UU, jadi tergantung partainya ke depan seperti apa, jelas Bambang.

Berarti jika itu terjadi, telah ada perubahan unsur pimpinan dengan jabatan wakil ketua DPRD Kalbar. Artinya dari yang lama digantikan yang baru. Dan ini bukan berarti Pergantian Antar Waktu (PAW)). Proses pergantian ini pun tetap sama, yakni DPP Partai Demokrat mengajukan kepada DPRD Kalbar, kemudian diajukan kepada gubernur. Dari gubernur

kepada Mendagri dan selanjutnya dilantik dalam paripurna lagi, ujar Bambang.

Tak Ada Kisruh Evi dan Neneng yang sebelumnya memperebutkan kursi Wakil Ketua DPRD DPRD Kalbar dari Partai Demokrat bisa saling menghormati satu sama lainnya.

Neneng menegaskan, tidak ada kisruh di internal Partai Demokrat Kalbar. Legislator pemilihan Singkawang-Bengkayang ini tidak mempermasalahkan dirinya tidak menjabat Wakil Ketua DPRD Kalbar. Bahkan Neneng sangat-sangat menghormati SK DPP dan tetap berkomitmen untuk membangun Kalbar dan menjadi perpanjangan tangan Partai Demokrat di parlemen.

Tidak ada kisruh, kami saling menghormati apa yang sudah menjadi keputusan dan komitmen DPD maupun DPP Partai Demokrat Kalbar, jelas Nenang.

Diwawancarai wartawan, Evi mengatakan ungkapan serupa.

Tidak ada kisruh antara dirinya dan Neneng. Evi menyatakan siap menjalankan tugas dan tanggungjawab maupun amanat yang diberikan Partai Demokrat untuk mengemban jabatan Wakil Ketua DPRD Kalbar.

Alhamdulillah, yang jelas saya siap menjalankan tugas dan tanggungjawab atas jabatan Wakil Ketua DPRD Kalbar. Kemudian tetap menjalankan amanat Partai Demokrat (PD). Dalam menjalank-

an tugas, saya membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat, jelas Evi. Paripurna DPRD Sekadau Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya unsur pimpinan definitif DPRD Kabupaten Sekadau periode 2014-2019 ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke 11 massa persidangan ke 3, DRPD Sekadau, Kamis (20/11). Hadir dalam paripurna, Ketua DPRD Sementara, Albertus Pinus SSos MH, Wakil Ketua, Handi SE dan 25 anggota DPRD Sekadau, serta Sekretaris Dewan, Nurhadi SIp MSi. Saat memimpin sidang, Albertus Pinus mengatakan, sesuai amanah Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 376 ayat 1 huruf B menjelaskan, bahwa pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri dari seorang ketua dan dua wakil ketua yang beranggotakan 20 sampai dengan 44 anggota DPRD. Pasal 376 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan sebagaimana dimaksud ayat 1 berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota, ujar Pinus.

Sehubungan dengan penetapan calon pimpinan DPRD Sekadau sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintahan nomor 16 tahun 2014 pasal 39

DPRD Sekadau mengirimkan surat yang ditujukan kepada pimpinan partai politik dengan nomor 210/401/DPRD, tertanggal 6 Oktober 2014 perihal usulan sebagai pimpinan DPRD Sekadau.

Sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan tersebut, diterima jawaban atas usulan pimpinan definitif DPRD Sekadau yang diterima dari masing-masing partai politik.

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sekadau No.007/EX/DPC-PDIP/SKD/ XI/2014 Perihal usulan pimpinan definitif DPRD Sekadau. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Demokrat (Demokrat) Kab. Sekadau No.02/DPC-PD/KAB. SKD/X/2014 perihal usulan sebagai pimpinan DPRD Sekadau, dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kab Sekadau Nomor 010/DPCGERINDRA/SKD/X/2014 perihal usulan sebagai pimpinan DPRD Sekadau, papar Pinus.

Adapun dari tiga surat itu, PDIP memutuskan Albertus Pinus sebagai pimpinan DPRD definitif.

Sedangkan Partai Demokrat memutuskan Jefray Raja Tugam sebagai Wakil Ketua, serta Gerindra memutuskan Handi sebagai Wakil Ketua. Kata Pinus.

Laporan: Achmad Mundzirin, Abdu Syukri Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 21 November 2014

7

Satu Lagi .........................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Satu Lagi Korupsi (KPK), orang partainya Jokowi sendiri turut meragukan. Namun, apa hendak dikata, H.M. Prasetyo sudah resmi menjabat sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 131 tahun 2014 tentang Pengangkatan Jaksa Agung.

Saya untuk diangkat pada jabatan ini langsung atau tidak langsung. Dengan nama atau dalih apapun tidak berikan atau janjikan atau pun akan berikan sesuatu pada siapa pun juga.

Saya setia pada UUD 45, dan akan memelihara segala UU dan peraturan yang berlaku bagi negara RI, ujar Prasetyo menirukan sumpah yang diucapkan Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11).

Prasetyo akhirnya dilantik setelah menunggu Presiden dan Wapres Jusuf Kalla sekitar 1,5 jam lamanya dari jadwal yang ditentukan. Ia dijadwalkan dilantik pada jam dua siang. Dalam pelantikan, hadir jajaran petinggi Kejaksaan Agung dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Saya akan jalankan tugas kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara, ucap Prasetyo dalam sumpahnya.

Penunjukkan dan pelantikan Prasetyo ini menuai protes, sebab

meskipun sempat jadi jaksa, saat ini ia sudah bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Ia adalah anggota DPR RI Fraksi Nasdem untuk periode 2014-2019.

Dikabarkan bahwa Prasetyo sudah melepaskan jabatan politiknya di Dewan dan juga diminta keluar dari Partai Nasdem. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, memastikan bahwa Prasetyo saat ini independen sehingga layak dipilih menjadi Jaksa Agung.

Tapi, tetap saja, peneliti ICW, Emerson Yuntho menegaskan penunjukkan politikus Partai NasDem sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi merupakan kabar duka. Menurut Emerson, ini merupakan mimpi buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Dia menilai Kejaksaan Agung berpotensi tidak independen dalam melakukan penegakan hukum di negeri ini.

Ini berpotensi rawan intervensi, dan ini mengecewakan, kata Emerson saat dihubungi JPNN, kemarin.

Selain rawan intervensi dan tak independen, ICW meyakini Prasetyo tak akan mampu membawa perubahan di Kejagung. Emerson ragu akan kemampuan Prasetyo, yang merupakan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung pada 2005-2006, untuk mengembalikan kepercayaan publik terha-

2006, kata Trimedya, saat dihubungi wartawan di Jakarta, sore kemarin.

Senada dengan Samad, Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan HAM itu menambahkan, seharusnya seorang Jaksa Agung memiliki mobilitas tinggi untuk memberantas korupsi dan membenahi internal kejaksaan. Namun, menurut Trimedya, Prasetyo bukan saja tak punya prestasi cemerlang, tetapi juga sudah terlalu tua.

Dengan usia yang 67 tahun, kita khawatirkan mobilitasnya dalam menjalankan tugas. Misalnya kerja lebih dari sepuluh jam sehari untuk benahi kejaksaan, apakah beliau kuat. Kalau Pak Jokowi ingin Jaksa Agung dari dalam, lebih baik yang muda, yang punya mobilitas tinggi, guna memberantas korupsi dan internal Kejagung, ujarnya.

Namun, karena Jaksa Agung pilihan Jokowi sudah dilantik, Trimedya pun mengaku tidak bisa berharap banyak pada kinerja Korps Adhiyaksa itu dalam memberantas korupsi dan membenahi internal Kejagung sendiri. Tapi Prasetyo harus jawab keraguan ini, sebab beliau bukan jaksa yang punya prestasi cemerlang, tandasnya.

Kalau pendukung utama di partainya Jokowi saja sudah bereaksi negatif, apalagi lawan politiknya

dap Korps Adhyaksa.

Kita juga pesimis Jaksa Agung dari politisi mampu membawa perubahan atau reformasi di Kejaksaan serta mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi ini, ungkapnya.

Di tempat berbeda, Ketua KPK, Abraham Samad menilai penunjukkan Jaksa Agung kepada Prasetyo tak pas. Sangat tidak tepat, karena orang yang berlatar belakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan, kata Samad, dalam pesan singkatnya, kemarin.

Samad menjelaskan, sebagai sebuah institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung perlu dipimpin oleh orang yang independen dan berintegritas.

Dan, seperti halnya menaikkan harga BBM yang sempat ditolak oleh orang-orang dari partai pendukung utama Jokowi sendiri, PDIP, penunjukkan Jaksa Agung ini juga dipertanyakan pendekar dari partai berlambang banteng itu.

Politikus PDIP, Trimedya Panjaitan, menyebut Prasetyo sebenarnya bukan figur berprestasi saat masih aktif menjadi jaksa.

Kita hormati pilihan Presiden Joko Widodo. Tapi HM Prasetyo tidak punya prestasi cemerlang saat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2005-

dari partai Koalisi Merah Putih (KMP). Anggota Komisi III DPR, Muslim Ayub, berkomentar keras terkait penunjukkan Jaksa Agung dari kalangannya sendiri, orang-orang politik. Pasalnya, dia yakin seorang Jaksa Agung dari kalangan politisi tidak akan pernah netral.

Saya katakan kalau politisi jadi Jaksa Agung tidak akan pernah netral. Tidak akan pernah, kata politikus dari Fraksi Amanat Nasional (PAN) itu di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Menurut Muslim, jika politikus menjadi Jaksa Agung, maka penegakan hukum tidak akan berjalan baik. Ini karena ada mengalami konflik kepentingan.

Saya berprinsip kalau politisi jadi Jaksa Agung peradilan tidak akan baik. Saya pastikan itu tidak netral kalau dari parpol.

Sampai kiamat tidak akan netral, tegasnya.

Nah, karena ini sudah terjadi, Muslim akan melihat kinerja Jaksa Agung ke depan. Komisi III juga sudah berencana merevisi Undang-Undang Kejaksaan agar nantinya fit and proper test calon Jaksa Agung dilakukan oleh DPR. Silahkan dilantik. Kan tinggal lihat nanti. Kita juga mau revisi undang-undang agar fit and proper test di komisi III,

tandasnya.

Bagi pemerhati politik, langkah Presiden mengangkat politikus HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung merupakan pertanda Jokowi tersandera partai politik.

Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, meski Prasetyo pernah berkarir di kejaksaan, namun selama ini tidak terlihat kinerja luar biasa yang pernah dilakukannya.

Hal yang menonjol justru diketahui Prasetyo merupakan politikus partai yang dikomandani Surya Paloh.

Ini juga indikator awal bahwa cita-cita pemajuan pemberantasan korupsi dan peradilan HAM berat akan jalan di tempat, ujarnya dalam pesan elektronik, kemarin.

Hendardi mengungkapkan kekhawatirannya, karena selain Jaksa Agung, Jokowi sebelumnya juga diketahui mengangkat Menkumham dari kalangan politik, Yasona Laoly. Ia merupakan petinggi PDI Perjuangan.

Performa buruk penegakan hukum dengan Jaksa Agung dan Menkumham yang keduanya berasal dari parpol, akan terjadi pada era Jokowi. Jokowi pun diprediksi gagal memenuhi janji penegakan HAM sebagaimana dikampanyekan, katanya.

Re-editing : Mohamad iQbaL

Tedjo : Jangan .............................................................................................................dari halaman 1 Jalan dan Distribusi...............................................dari halaman 1 Surya Paloh, sambung Tedjo, juga sudah menjamin Prasetyo keluar dari parpol dan kini independen. Enggak masalah, beliau kan juga mantan Jampidum juga. Jangan terlalu dikaitkankaitkan dengan politik, ndak begitu, pintanya.

Menurut dia, saat seleksi bukan hanya ada nama Prasetyo. Ada sejumlah nama lain. Namun, dengan hak prerogratifnya, Presiden memilih Prasetyo.

Kita harus mengikuti pilihan Beliau, tandas Tedjo.

HM Prasetyo sendiri menyatakan akan melakukan perubahan di internal korps penegak hukum yang dipimpinnya sejak kemarin itu. Pengganti Basrief Arief ini mengaku sudah mendapat pesan khusus terkait hal tersebut langsung dari Presiden.

Oh ya pasti itu reformasi. Itu menjadi kebijakan pemerintah, tegas Prasetyo usai dilantik menjadi Jaksa Agung, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Hanya saja, Prasetyo belum mengungkapkan prioritas-prioritas kerja yang akan dia lakukan di Korps Ad-

resmi keluar dari Partai NasDem. Hari ini (kemarin), jam 11, saya diberhentikan dari Partai NasDem, partai selama ini saya bergabung. Kami punya komitmen, untuk apapun amanah yang sekarang akan dijalankan sebaik-baiknya.

Ketika negara memanggil kita, semua kepentingan lain kita tinggalkan, kata Prasetyo.

Saat ini, Prasetyo juga masih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Jabatan itu, kata dia, segera akan ditinggalkan juga.

Itu otomatis akan berhenti dari DPR. Secepatnya, tegasnya.

Prasetyo sendiri tidak ingin namanya disebut terpilih karena titipan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Menurutnya, Surya Paloh bukan tipe seorang pemimpin yang demikian.

Prasetyo pun mengaku tak gentar menghadapi penolakan sejumlah pihak atas jabatannya tersebut.

Biar nanti orang membuktikan. Saya akan menyelesaikan tugas dengan khusnul khotimah, tandas Prasetyo.

hyaksa itu. Saat ditanya soal pemberantasan korupsi, Prasetyo hanya mengaku siap kembali menguatkan kemampuan Kejaksaan Agung.

Saya akan ajak teman-teman di Kejaksaan Agung untuk meningkatkan kinerjanya. Kita bekerja keras, bekerja, dan bekerja. Itu adalah komitmen kita, sambungnya.

Sementara, untuk kerjasama dengan KPK, kata dia, akan semakin dipertajam untuk pemberantasan korupsi. Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa tugas Kejaksaan Agung bukan hanya mengurus kasus korupsi. Tapi juga kasus pidana lainnya.

Pemberantasan korupsi bukan monopoli satu pihak. Kita akan bersinergi, saling bersama, saling mendukung.

Negara kita luas, yang ditangani kejaksan bukan hanya korupsi. Banyak kasus narkoba, illegal loging, terorisme, diantaranya korupsi, kata mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu.

Soal penolakan yang dia panen dari publik, pertama-tama Prasetyo menegaskan bahwa dirinya saat ini sudah

Re-editing : Mohamad iQbaL

Listrik Malar .....................................................................................................................dari halaman 1 bersoda, kain perca alias kain tak terpakai lagi, kawat, dan minyak jelantah.

Kain perca dililit kawat menjadi sumbu, setelah itu, kaleng bekas yang sudah diolah diisi minyak jelantah. Masukkan sumbu kain perca dan tutup botol atau bahan mengambang sejenis yang tahan api, setelah itu lilin bisa digunakan, jelasnya.

Bagi masyarakat kecil, ini adalah trik untuk mendapat penerangan murah.

Selain tingkat penerangannya sedikit di atas lilin konvensional, lilin ala Oka ini lebih murah dan tahan lama. Apalagi, pemadaman listrik oleh PLN Cabang Sambas kerap kali terjadi cukup lama, sekitar 4 jam ke atas. Dari pukul 17.00 sampai 21.00 Wib, bahkan lebih.

gunakan penerangan minyak bekas, ujar Misni.

Ia berharap PLN Cabang Sambas dapat meningkatkan kapasitas pelayanannya, mengurangi pemadaman bergilir. Kalau saya lihat foto ini, sangat memprihatinkan, jadi teringat saat SD menggunakan pelita minyak tanah bedanya asap hitam tebal, tutur Misni.

Tutup dia, Kalau harus kembali seperti dulu lagi sama juga kemunduran, artinya PLN harus dapat meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan. Sehingga tidak ada lagi anak-anak kita belajar menggunakan pelita atau lilin .

Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, karena kondisi kelistrikan kita sudah seperti ini. Ditambah lagi, saat ini BBM naik lagi, jadi kita dituntut harus kreatif dan inovatif, ungkap warga Desa Dalam Kaum, Sambas, ini.

Mendengar kreativitas warganya, anggota DPRD Sambas, Misni Safari SP Anggota DPRD Sambas memuji. Menurutnya, ini bentuk protes positif rakyat kepada pemerintah. Tak hanya teriak-teriak unjukrasa akan kenaikan BBM dan ketidakmampuan pemerintah menyediakan penerangan yang baik, tapi juga memberi sedikit solusi.

Terlepas dari itu, ini suatu kreasi yang baik dan kreasi ini telah dibuktikan Oka saat membimbing anaknya belajar meng-

Laporan : Muhammad Rido Editor : Mohamad iQbaL

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

0%

SALE

60

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

+ Cashback

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 889

(NEW) GARANSI BISA LIPAT

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.750

Hanya

Hanya

7.988 Ribu

4.888 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

FS 4110 3M +INCLINE

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

Tgl 19 s/d 25 November 2014

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

6.550

Hanya

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

+0%

disc up P etor s e n

AIR WALKER 6.850

23.250

Hanya

Hanya

Hanya

4.588 Ribu

2.888 Ribu

9.988 Ribu

9.750 Hanya

3.988 Ribu

FS 802 NEW ORBITRACK

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

9.250 Hanya

9.850

4.388 Ribu

Hanya

4.688 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MANUAL

6.250

9.950

Hanya

Hanya

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE

4.488 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO HAMMER TGL 19 - 25 NOP 2014

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

ke Kalbar, Kamis (20/11).

Pengawasan yang dilakukan terkait UU nomor 38/2004 tentang Jalan dan UU nomor 12/1992 tentang Sistem Budi Daya.

Anggota Komite II DPD RI dapil Kalbar, Hj Rubaety Erlita Prabasa SSosI SH di hadapan peserta rapat kerja di Aula Kantor Gubernur Kalbar menjelaskan, permasalahan di sektor pertanian merupakan permasalahan sistemik yang mengaitkan banyak elemen.

Antara lain masalah budidaya tanaman di sisi hulu dan kelancaran distribusi dan logistik di sisi hilir.

Pe r m a s a l a h a n s e k t o r ini merupakan persoalan sistemik. Bersifat lintas sektoral sektor pertanian harus didukung sarana prasarana, jalan dan transportasi yang representatif. Jika infrastruktur jalan baik, maka arus distribusi sarana produksi maupun hasil produksi pertanian juga akan baik. Atau sebaliknya, jelas Rubaety.

Dewasa ini sektor pertanian memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan nilai tambah, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani.

Bagaimana sektor pertanian kita berkembang dengan baik jika infrastruktur tidak memadai. Seperti yang kita ketahui pembangunan infrastruktur di Kalbar masih belum merata. Hingga kini, masih ada yang belum bisa menghubungkan satu desa ke desa lain. Jalan-jalan nasional masih ada yang belum terhubung dan dalam kondisi rusak parah, ungkap Rubaety.

Lanjut dia, persoalan jalan berimbas pada distribusi sarana produksi pertanian, seperti pupuk. Beberapa inventaris masalah pupuk di Kalbar selama ini banyak disampaikan masyarakat kepada senator berlatar belakang Sarjana Hukum ini. Banyak masyarakat mengeluhkan harga rata-rata pupuk bersubsidi masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Masih didapat pengecer tidak resmi yang menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi kepada

petani, sehingga harga yang dibeli petani lebih tinggi dari harga pengecer resmi.

Dalam rangka mengetahui lebih lanjut persoalan pupuk ini pula dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU nomor 12/1992 tentang Sistem Budi Daya. Dalam UU tersebut pupuk termasuk dalam sarana produksi, pengawasan, pengadaan dan peredarannya menjadi tanggungjawab pemerintah. Pengaturan lebih lanjut terkait dengan pupuk diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2001.

Saya sebagai senator dari Kalbar sangat berbangga dapat menjadi tuan rumah pada kunjungan kerja Komite II. Terlebih pengawasan yang dilakukan tentang jalan dan sistem budidaya khususnya persoalan distribusi pupuk di daerah ini. Kami akan membawa semua masukan dan ditindaklanjuti kepada instansi terkait di pusat ataupun melalui pembuatan produk legislasi baru atau revisi UU yang telah ada, papar Rubaety.

Beberapa masukan berkembang dalam rapat tersebut.

Diantaranya adanya usulan revisi UU 33/2004 tentang Perimbangan Bagi Hasil Daerah. Pemprov Kalbar meminta pemerintah pusat memberikan bagi hasil bagi daerah penghasil sawit. Selama ini Kalbar tidak mendapatkan bagi hasil, karena berdasarkan UU tersebut yang mendapatkan bagi hasil sawit adalah daerah yang memiliki pelabuhan eksport CPO. Padahal angkutan CPO banyak berkontribusi terhadap kerusakan jalan di Kalbar.

Selain itu ada juga pembentukan UU sebagai landasan hukum pengelolaan kawasan perbatasan. Selama ini belum ada payung hukum yang jelas tentang pengelolaan kawasan perbatasan.

Ada pula permintaan penyederhanaan proses perizinan pembangunan jalan di kawasan hutan lindung. Jalan pararel perbatasan selama ini tertunda karena terkait kendala perizinan, akibat dari jalan sepanjang 771 km di Kalbar sekitar 354 km masuk dalam kawasan hutan lindung, ungkap senator asal Kabupaten Sambas ini.

Ada pula usulan perubahan sistem distribusi pupuk, dari

yang tadinya bersifat usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menjadi ketersediaan stock pupuk di kios-kios sebesar 25 persen.

Hal ini guna mengantisipasi kelangkaan ketersediaan pupuk akibat jarak tempuh ke titik distribusi sangat jauh.

Setelah melakukan rapat kerja bersama Pemprov Kalbar, Komite II melakukan pemantauan langsung ke Jembatan Kapuas I. Jembatan penghubung Kota Pontianak dengan daerah di Kalbar ini dalam lingkup kerja Dinas PU. Jembatan ini kerap ditabrak ponton yang mengakibatkan tersendatnya distribusi pupuk bagi petani di daerah.

Rapat kerja Komite II bersama Pemprov Kalbar dihadiri Asisten II Pemprov Kalbar, Lensus Kandri mewakili Gubernur Kalbar, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Wakil Walikota Singkawang, Abdul Muthalib, Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, Kodam XII/ Tanjungpura, Polda Kalbar, Kepala Dinas dan Instansi di lingkungan Pemprov Kalbar.

Sementara itu rombongan anggota Komite II dipimpin H. Rusman Emba beranggotakan 11 orang.

Pengawasan Komite II di Kalimantan Barat tentang jalan dan sistem budidaya merupakan pengawasan ke dua yang dilakukan pada awal periode 2014-2019.

Sebelumnya dilakukan pengawasan yang sama terhadap UU Kelistrikan di Nangro Aceh Darussalam, Jawa Timur dan Maluku. Sedangkan pengawasan tentang jalan dan sistem budidaya selain di Kalimantan Barat juga di lakukan di NTT. Komite II merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Tugas komite II meliputi Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal dan Pekerjaan Umum.

Re-editing: Hamka Saptono

Grerrr... ...................................................................................dari halaman 1 Rabu (19/11) malam.

Rentetan tembakan dari mereka membuat rakyat di sekitarnya ketakutan.

Menyedihkan, sesama penjaga keutuhan, keamanan dan ketertiban di NKRI ini justru angkat senjata untuk saling membinasakan. Bukan hanya nyawa mereka yang terancam, rakyat pun bisa jadi sasaran empuk karenanya, lantaran rakyat tidak bersenjata api.

Bentrok antara TNI dengan Polri tersebut, selain menyebabkan rakyat ketakutan, sejumlah fasilitas negara pun rusak parah. Tidak dapat dibayangkan berapa kerugian negara akibat kejadian tersebut.

Paling tidak, sudah berapa banyak peluru yang dibeli atau dibuat dengan uang rakyat, justru dibuang percuma hanya gara-gara gengsi

satuan. Mereka seperti anak kecil yang tidak terima dipandang-pandang .

Ironis memang, aparat yang lebih memahami aturan yang berlaku di negeri ini, justru melanggar aturan.

Mereka sepertinya tidak lagi memiliki sikap ramah, sopan dan santun.

Sejatinya, baik TNI maupun Polri tidak terus menerus mengulangi sikap memalukan tersebut. Seyogianya, mereka menjadi cerminan bagi masyarakat dalam bersikap, bukan saling menunjukkan arogansi antarsesama.

TNI maupun Polri adalah institusi yang sama-sama dibiayai dengan uang rakyat.

Seharusnya mereka menunjukkan sikap yang membuat rakyat simpatik, bukan malah antipati seperti sekarang.

Seharusnya, kedua institusi ini fokus pada tugas

masing-masing dan bergandengan tangan dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Tugas TNI sudah sangat jelas, menjaga kedaulatan negara. Sementara Polri menjaga dan melayani masyarakat. .

Kalau dipikir-pikir, bagaimana aparat bersenjata api ini nampak begitu beringas. Dari mana asal keberingasan itu? Bukankah mereka juga sama-sama Indonesia, tentunya juga memiliki sikap khas ketimuran yang lemah lembut dan ramah.

Sudah dapat dipastikan, kalau keberingasan itu muncul dari beberapa sebab.

Di antaranya tentu karena asuhan di masing-masing satuan. Hal inilah yang perlu diperbaiki. Cinta satuan boleh-boleh saja, tetapi tetap harus mengutamakan cinta tanah air. (Suhardin)

40 Juta untuk Benzema

SPORT

ARSENAL dikabarkan siap untuk mencairkan dana sekitar 40 juta poundsterling demi mendapatkan striker Real Madrid, Karim Benzema, Januari mendatang.

Bos The Gunners, Arsene Wenger, sudah lama mengagumi kinerja pemain berusia 26 tahun itu dan siap untuk membujuknya pindah ke London di musim dingin nanti, menurut laporan Metro. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 21 November 2014

a r e d e C U M r a l i P 11

Peluang City

Bel um Habis

MANAJER Manchester City, Manuel Pellegrini, berkeras bahwa masih terlalu dini untuk menilai perjalanan timnya musim ini. Ia berkeras masih ada peluang bagi t imnya menjadi juara.

Sang juara bertahan kini teng ah tert ingg al delapan angka dari pemimpin klasemen sementara Chelsea, usai hanya menang enam kali dari 11 pertandingan awal mereka di Premier League.

Sekarang bukan momen yang tepat untuk menganalisa apa yang terjadi di musim ini. Ada banyak pertandingan yang masih harus dimainkan di Premier League dan Liga Champions, tutur Pellegrini.

Kami masih menyisakan 27 pertandingan dan ada banyak poin yang bisa dikumpulkan, jadi kita tunggu saja hingga akhir musim ini siapa yang akan menjadi tim terbaik, pungkasnya.

Sementara itu, Harry Redknapp menyebut kekuatan komplit yang dimiliki Chelsea akan melapangkan jalan mereka menuju gelar juara musim ini.

The Blues tengah unggul empat poin dari tim yang ada di peringkat dua, Southampton, usai menang 2-1 atas Liverpool sebelum jeda Internasional. Mereka juga telah mencatat sembilan kemenangan dan tidak pernah kalah di 11 laga awal liga.

Mereka tidak memiliki kelemahan. Mereka amat kuat secara fisik, mereka punya kemampuan yang hebat, dan mereka punya sosok pemenang seperti John Terry. Mereka tim yang komplit dan mereka punya segalanya untuk menjadi juara, tutur manajer QPR. Anda hanya bisa melihat Manchester City mengejar mereka, namun tim tersebut tengah mengalami masa yang sulit dan saya pikir Chelsea tidak akan terpeleset, pungkasnya. (*)

Jelang Arsenal vs Manchester United PELATIH Manchester United, Louis van Gaal, bakal pusing menyiapkan timnya untuk menghadapi Arsenal, Minggu dini hari (23/11), di Stadion Emirates.

Bagaimana tidak, sedikitnya 11 pemain Manchester United diperkirakan absen karena cedera yang dialami ketika membela tim nasionalnya masing-masing.

Kiper utama David De Gea sedang berjuang untuk pulih dari cedera bahu. Cedera ini dialami saat berlatih bersama timans Spanyol jelang laga kualiďŹ kasi EURO 2016 lawan Belarusia. Keputusan Spanyol untuk tidak memulangkan De Gea ke MU setelah cedera bisa menjadi pertanda positif bah-

Mancini Ungguli Inzaghi MANTAN pelatih AS Roma, Zdenek Zeman, menyebut pelatih baru Inter Milan, Roberto Mancini, lebih berpengalaman soal laga derby ketimbang pelatih AC Milan, Filipo Inzaghi.

Derby Milan akan jadi tugas pertama Mancini usai ditunjuk menggantikan Walter Mazzarri pekan kemarin. Berhadapan dengan Milan bukan hal baru bagi Mancini.

Di kesempatan pertama melatih I Nerazzurri, pelatih 49 tahun itu telah merasakan delapan kali derby kota Milan, sementara bagi Inzaghi baru akan melakoni derby perdananya.

Inzaghi sebelumnya melatih tim Primavera, itu bukanlah pengalaman yang bisa membuat kami mengatakan bahwa ia siap melatih tim Seri A, jelasnya.

Ia pernah jadi pemain yang baik, dan terus mencoba, namun pengalaman yang akan berbicara.

Seorang pelatih yang pernah melatih tim bisa menentukan keadaan ini.

Mancini lebih terdepan dari Inzaghi, tandasnya.

Baik Inter maupun AC Milan tentu menargetkan poin penuh sebagai titik balik penampilan buruk mereka.

Keduanya saat ini terlempar dalam persaingan empat besar klasemen sementara.

Hingga pekan ke-11, Milan masih tertahan di posisi tujuh dengan nilai 17 sedangkan Inter di posisi sembilan dengan raihan 16 angka. (*)

wa cedera pemain berusia 24 tahun itu tak terlalu parah.

Situasi lebih buruk terjadi di lini belakang. Bek tengah Marcos Rojo dipastikan absen karena cedera bahu, sementara bek kanan Rafael, bek tengah Phil Jones serta Jonny Evans diragukan tampil. Bek kiri Luke Shaw hampir dipastikan absen karena cedera yang dialami kala membela Inggris mengalahan Skotlandia 3-1.

Krisis cedera juga terjadi di lini tengah. Gelandang jangkar Daley Blind mengalami cedera lutut saat Belanda menang 6-0 atas Latvia, pemain yang berposisi sama, Michael Carrick, juga masih berkutat dengan cedera pan-

gkal paha.

Agak ke depan, gelandang sayap Di Maria mengalami cedera engkel saat membela timnas Argentina menghadapi Portugal dalam laga uji coba. Pesakitan lama, gelandang sayap Ashley Young dan gelandang serang Jesse Lindgard masih berada di ruang perawatan.

Pelatih berusia 63 tahun itu bisa sedikit lega soal lini depan. Wayne Rooney, Robin van Persie dan James Wilson semuanya kembali ke MU tanpa cedera usai membela timnasnya masingmasing. Hanya penyerang pinjaman, Radamel Falcao saja, yang masih berkutat dengan cedera lutut. (*)

ADVERTORIAL

Satker Randal Evaluasi Anggaran 2014 PONTIANAK. Pelaksanaan anggaran tahun 2014 segera berakhir. Guna mengevaluasi pencapaian program kerja dan anggaran, Kamis (20/11) Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Program Infrastruktur Permukiman Program Bina Bidang Cipta Karya di Lingkungan Dinas Perkerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar menggelar Workshop Evaluasi Akhir Tahun 2014 di Hotel Kapuas Place.

Ke g i a t a n i n i d i i k u t i Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPM), Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan (BNGKIM), Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), Satker Program Infrastruktur dan Permukiman (PIP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar. 65 perserta dari 14 Dinas PU kabupaten/kota.

Juga PPK dan narasumber dari Kementerian PU, kata Ketua Panitia Pelaksana Workshop, Marsianus K Beby.

Workshop diwali dengan evaluasi akhir tahun, dan dilanjutkan evaluasi perencanaan, evaluasi SPM dan MDG s, evaluasi progress kegiatan tahun 2014, evaluasi DDUB, evaluasi kinerja kegiatan terbangun 2010-2013, dan veriďŹ kasi data e-monotoring kabuapten/kota.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus Kasatker Randal PIP

Workshop Evaluasi Akhir Tahun Anggaran 2014 Satker Perencanaan dan Pengendalian. ABELNUS

Kalbar, Ir Bride Suryanus Alorante MM MT mengatakan, fungsi Satker Randal Kalbar selama ini adalah melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Salah satunya workshop yang digelar kemarin. Tujuannya, untuk melihat hasil dari kinerja dan kebermanfaatan dari hasil program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Satker PIP, dan Satker PIP kabupaten/kota, khususnya Bidang Cipta Karya Kalbar. Evaluasi tahunan ini merupakan bentuk komitmen dari Satker PIP Bidang Cipta Karya Dinas PU Kalbar, untuk melihat azaz manfaat PIP dan sektor program lain, paparnya.

Guna meningkatkan peran kerja Satker PIP, ke depan akan dibangun koordinasi yang efektif diantara satker sektoral dan Satker PIP kabupaten/kota. Sehingga setiap permasalahan dapat teridentiďŹ kasi dan dapat dise-

lesaikan dengan cepat, jelas Bride.

Peran Satker Randal paparnya, sebagai koordinator pelaporan keuangan saker yang berada dibawahnya, baik satker provinsi maupun Satker PIP kabupaten/kota. Petugas pelaporan keuangan dari Satker Randal dibantu oleh TA Individual, agar diberikan kewenangan khusus oleh Kasatker Randal agar fungsi petugas dapat lebih maksimal, ungkapnya.

Sedangkan Subdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya dari Kementerian PU, Ratih mengatakan, evaluasi tahunan sangat strategis untuk dilakukan, terutama dari pelaksanaan program dari semua sektor di Bidang Cipta Karya khususnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014. Juga untuk melihat kemanfaatan program bagi masyarakat dari tahun 2010-2014, ucapnya. (bel)

Satker PPLP Siapkan Program 2015 PONTIANAK. Kepala Satuan Kerja (Satker) Peningkatan Pengembangan Lingkung an Permukiman (PPLP) Program Sanitasi Bidang Cipta Karya di Dinas Perkerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar, Uray Asikin ST berharap Kelompok Kerja (Pokja) di 14 kabupaten/ kota semakin termotivasi dan giat menuntaskan dan mempersiapkan program tahun 2015.

Asikin mengungkapkan, Satker PPLP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Kamis (20/11) m e n g g e l a r Wo r k s h o p Evaluasi Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Memorandum Program Sanitasi-Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Hotel Borneo Jalan Merdeka, Pontianak. Workshop diisi dengan pemaparan hasil review data dasar sanitasi (BPS, SSK, RP12JM, RPJM dan Renja, ujar Asikin yang juga Ketua Panitia Workshop.

Dikatakan Asikin, evaluasi juga untuk mengetahui laporan perkembangan program sanitasi permukiman di kabupaten/kota se-Kalbar. Jika tahun 2014 program sanitasi ada yang belum maksimal, maka akan dijadikan acuan untuk menyempurnakan penyusunan program tahun 2015 mendatang. Kabupaten/kota diharapkan dapat mejalankan program-program sektor sanitasi secara baik dan

Satker PPLP menggelar Workshop Evaluasi Tahun Anggaran 2014. ABELNUS

tepat sasaran, katanya.

Asikin berharap, peserta lebih aktif menyampaikan masukan positif demi mempersiapkan program untuk tahun 2015, karena program evaluasi demi kemanfaatan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemateri dalam kegiatan ini berasal dari Kementerian PU, dan Sekda Kalbar yang diwakili Asisten II Setda Kalbar Lensus Kendri SH MH. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memprogramkan percepatan pembangunan daerah dari kabupaten/kota hingga provinsi. Pemkab/pemkot diharapkan menjalankan program sanitasi permukiman secara baik dan tepat sasaran, pesan Lensus Kendri.

Pemprov Kalbar, t e g a s ny a , b e r w e n a n g melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pro-

gram Sanitasi Pemukiman di kabupaten/kota. Kegiatan ini diharapkan akan menciptakan kesepakatan antara pemerintah pusat, Pemov Kalbar, dan pemkab/pemkot dalam program sanitasi untuk 5 tahun ke depan.

Ia mengungkapkan, Pokja rencananya menggelar Lokarya Percepatan Permukiman tanggal 3 Desember 2014 mendatang.

Dalam kegiatan itu akan dilakukan penandatanganan MoU antaran pemerintah pusat, kabupaten/ kota dan Pemrov Kalbar.

Saat penandatanganan dokomuen penerimaan momerandum, diharapkan satker di kabupaten/kota agar hadir dan tidak diwakilakan, karena sangat penting. Ini demi kepentingan bersama, ingatnya dalam workshop yang dihadiri perwakilan Bapenas dan Kementerian PU. (bel)

Rakyat Kalbar Jumat, 21 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Sering Keluar Masuk Penjara, Kasus Curat dan Curanmor

Residivis Kambuhan Terkapar Ditembak Petugas medis mengeluarkan peluru yang bersarang di kaki Yanto Lebar.

SYAMSUL ARIFIN-RK

PONTIANAK-RK. Tim gabungan Reserse Jatanras menembak Yulianto alias Yanto Lebar, 33, residivis kambuhan kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pencurian sepeda motor (Curanmor), Kamis (20/11) subuh. Warga Gang Tebu 1, nomor 31, Jalan Komyos Sudarso, Pontianak Barat itu langsung digelandang ke

Mapolresta Pontianak.

Polisi juga meringkus pengedar sabu bernama Wahyudi di lokasi penangkapan Yanto Lebar. Tersangka ini ditangkap di daerah Ambawang di sekitaran bundaran Tugu Alianyang. Penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan laporan/1260/IV/2014 dengan lokasi

Kompol Andi Yul Kasat Reskrim Pilihan Kapolda

TNI SERBU STADION KRIDASANA

P O N T I A N A K -RK. Ka s a t Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean yang baru menjabat dua minggu menggantikan Kompol Areis Aminullah, ternyata perwira yang lolos seleksi dan dipilih Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulisytianto.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/11), perwira Andi Yul Lapawsean

SINGKAWANG-RK. Helikopter bertuliskan TNI-AD berseliweran di langit Kota Singkawang, Kamis (20/11) pagi, kemudian turun di Stadion Kridasana.

Berkali-kali tim Batalyon 641/Raider bersenjata lengkap diturunkan.

Tembakan berkali-kali mereka lepaskan. Strategi penyerbuan begitu apik. Secara terorganisir, tim-tim bersenjatakan laras panjang itu menyisir sudut-sudut Stadion Kridasana guna membinasakan musuh-musuhnya.

Penyerbuan ini bukan respon terhadap bentrok TNI dengan

Halaman 15

Bangunan Pagar Diprotes Warga, Winata Gunawan pun Beleter PONTIANAK-RK. Winata Gunawan pemilik sebidang tanah di Jalan Suprapto IV Dalam, Kelurahan Melayu Benua Darat, Pontianak Selatan mengaku kesal dengan sejumlah orang yang mengatasnamakan warga sekitar yang memprotes pembangunan pagar di lahan miliknya.

Saya baca koran di salah satu media lokal hari ini, dengan judul Bongkar Jalan Suprapto II . Dalam berita itu ada tindak instansi terkait, yaitu Dinas Cipta Karya, Satpol PP Kota Pontianak dan Ombudsman. Dalam berita ini, Cipta Karya ber-statement tidak akan memberikan izin kepada pemilik tanah berinisial AC (Acay). Saya tegaskan, pemilik tanah yang diributkan itu adalah saya, Winata Gunawan atau yang akrab disapa Acay, ujar Winata kepada Harian Rakyat Kalbar, Rabu (19/11).

Dikatakan Winata, dari pemberitaan koran tersebut, ia ingin meminta kepada Cipta Karya, jangan hanya ngomong saja. Sebagai lembaga pemerintahan, harus melayani masyarakat.

Halaman 15

kejadian di daerah Pontianak Timur. Kami juga mengamankan Wahyudi, rekan Yanto Lebar. Karena di dalam celananya ditemukan sabu seberat 1,2 gram, ungkap Kompol Andy Yul, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kamis (20/11).

Yanto Lebar mengakui sudah beraksi Halaman 15

Halaman 15 Pasukan TNI yang mengikuti latihan tempur di Stadion Kridasana.

MORDIADI-RK

Kapolda Perintahkan Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba

Tangkap Pemilik Dingdong Dan Bandar Narkoba di Beting PONTIANAK-RK. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto meminta Kasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Andi Yul Lapawesean dan Kasat Narkoba Kompol Dhani Catra Nugraha untuk menuntaskan temuan saat operasi pekat di Kampung Beting, Pontianak Timur, berupa mesin dingdong dan alat isap Narkoba jenis sabu.

Selama beberapa hari ini, Polri menciptakan kondusivitas di seluruh wilayah Kalbar. Saya perintahkan semuanya untuk melakukan razia. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang pasti sedikit terganggu

Pabrik Arak Sungai Pinyuh Digerebek

Petugas menunjukan barang bukti miras yang diamankan. RAKYAT KALBAR

SUNGAI PINYUH-RK. Polres Pontianak membongkar keberadaan produsen Minuman Keras (Miras) yang beroperasi di Gang Usaha Sungai Pinyuh, Selasa (18/11) sekitar pukul 21.40 malam. Selain mengamankan barang bukti peralatan pembuatan Miras, polisi juga meringkus penjual dan pembuat.

Halaman 15

Halaman 15 Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto didampingi Kasat Reskrim dan Narkoba saat mengecek hasil operasi di Kampung Beting, berupa mesin dingdong dan alat isap sabu.

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

Kubu Raya Musyawarah Kite Harga Sembako Merangkak Naik

Ist.

NET

S UNGAI R AYA -RK. Kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai diikuti sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya telur ayam, minyak goreng curah, bawang merah, bawang putih dan beras.

Sejak pemerintah mengumumkan kenaikkan harga BBM, harga sembako juga mulai naik, kata, Untung, salah seorang pedagang di Pasar Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kamis (20/11).

Dengan adanya kenaikkan sejumlah harga sembako ini, ia dan sesama pedagang lainnya harus bisa mengimbangi dan bersaing dengan harga pasar. Dengan kondisi ini, saya harus mempersiapkan dana lebih banyak lagi untuk modal usahanya, kata Untung.

Sementara itu, salah seorang pembeli, Adit mengaku terkejut dengan kenaikkan sejumlah harga sembako ini. Padahal menurutnya, harga BBM baru saja naik.

Selain itu, dengan adanya kenaikkan ini, tentu saya harus berusaha mengatur keuangan belanja keluarga. Karena apabila tidak pandai-pandai mengatur, tentunya kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi, ucapnya.

Senada dikatakan oleh ibu rumah tangga Nety. Harga sembako mulai naik. Terutama beras, yang mana pada awal bulan lalu, harga beras yang berkualitas rendah masih berkisar antara Rp6.800 sampai Rp7.000 per kilogram, tapi kali ini sudah mencapai kisaran antara Rp7.500 sampai Rp8.000 per kilogram. Melihat kondisi ini saya tidak heran, karena setiap adanya kenaikan BBM, pasti tetap berdampak pada harga kebutuhan sembako, katanya. (sul)

Rakyat Kalbar

Jum’at , 21 November 2014

10

Ternyata PPJ per Bulan Capai Rp1 Miliar Pemkab Bayar ke PLN Rp700-Rp800 Juta per Bulan SUNGAI RAYA-RK. Pemkab Kubu Raya akhirnya bukabukaan soal Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Per bulannya, PPJ yang ditarik PT PLN itu nilainya Rp1 miliar. Artinya dalam setahun pendapatan daerah dari sektor pajak itu mencapai Rp12 miliar.

PPJ di Kubu Raya Rp1 miliar per bulan. Sementara untuk pembayaran rekening listrik PJU (Penerangan Jalan Umum) dari Pemda ke pihak PLN sebesar Rp700 hingga Rp800 juta per bulan, beber Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kubu Raya, Yusran Anizam ditemui Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, Kamis (20/11).

Pihaknya, kata dia, mempertanyakan besarnya nilai listrik PJU yang harus dibayar Pemkab. Sebab, PLN dalam melakukan penghitungan rekening lis-

triknya dari mana. Sementara, fakta di lapangan tidak ada meteran listrik ataupun apa saja yang bisa dijadikan dasar penghitungan pemakian listrik.

Kita selalu membayar tiap bulanya Rp700 hingga Rp800 juta. Tetapi hitungannya tidak pernah kita ketahui ataupun tidak jelas. Sementara fakta di lapangan sepanjang Jalan Rasau, Sungai Raya, Ambawang dan Kakap, Sungai Blidak, dan Jalan Pramuka, K a m p u n g J a w a Te n g a h dan Tol Kapuas lampu PJU tidak pernah hidup, tegas Yusran.

Pemungutuan PPJ, jelas dia, diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dalam Perda itu, listrik salah satunya masuk dalam komponen pajak daerah.

Setiap masyarakat yang memiliki meteran listrik itu wajib untuk membayarnya.

Mau tidak mau, suka tidak suka tetap dikenakan pajak penerangan jalan. Dimana pajak ini wajib hukumnya untuk dibayarkan, berbeda dengan retribusinya,

terang Yusran.

Besaran PPJ, dikatakan dia, untuk rumah tangga itu dikenakan pajak sebesar 10 persen dari tanggihan rekening listrik masing-masinng dan untuk industri juga 10 persen.

S e m u a ny a d i b e b a n k a n dengan pajak penerang an jalan. Namun yang anehnya, penerangan jalan kita yang masih minim saat ini, heran Yusran.

Disinggung anggaran PJU di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya? Dijelaskan dia, tidak minim-minim benar. Tapi ndak usah saya tanggapilah soal minim anggaran itu, nanti tak enak dengan kawan. Nanti dikira saya dengan Cipta Karya ada apa-apanya, ucap Yusran.

Yang jelas, menurut dia, biaya oprasional dalam perawatan PJU itu dianggarkan dalam APBD murni sebesar Rp200 juta. Anggaran itu hanya khusus untuk perawatan PJU saja. Untuk oprasional dan SDM dinas terkait diluar dari anggaran perawatan PJU dan memiliki anggaran tersendiri,

kata Yusran.

Untuk ke depanya, kata dia, pihaknya akan mendorong untuk dilakukan perbaikan atau perubahan terhadap MoU antara Pemerintah dan PLN. MOU yang akan terjalin ke depan diminta kepada pihak PLN untuk transparan dalam melakukan hitung-hitungan rekening PJU, harap Yusran.

Terpisah, anggota DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mengingatkan, salah apabila PLN tidak mengaliri listrik untuk PJU. Pasalnya, pemerintah daerah telah membayar tangihan rekening listrik sangat besar per bulannya.

Tapi ada dua kemungkinan PJU ini tidak hidup.

Pertama, sarana dan prasarananya misalnya jaringan listrik apakah sudah terpasang atau belum, kedua ketersediaan lampu PJU itu sendiri. Jika pemerintah tidak mempersiapkan hal tersebut maka itu salahnya pemerintah daerah, kata politisi PDI Perjuangan ini.

Bagaimana mungkin, kata Agus, PLN mau mengaliri

listrik tanpa adanya jaringan serta sarana dan prasarana lainnya. Jika jaringan listrik tidak dipasang oleh pemda setempat, maka PLN tidak salah dalam hal ini.

Namun, sebaliknya kalau jaringan tersedia, PLN wajib hukumnya untuk mengaliri jaringan itu, tegasnya.

Dalam hal ini, menurut Agus, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan PLN. Sehingga masyarakat yang tadinya dibebankan dengan PPJ sebesar 10 persen itu juga mendapatkan hak-haknya.

Karena sejauh ini masyarakat telah melaksanakan kewajiban untuk membayar PPJ. Untuk itu, kata dia meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk serius menyikapi persoalan PJU ini. Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut maka kondisi PJU di Kubu Raya tidak ada perubahan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Laporan: Syamsul Arifin, Achmad Munandar Editor: Julianus Ratno

Pemkab Kubu Raya Tengah Jajaki Kerja Sama dengan Investor Moskow S UNGAI R AYA -RK. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan, saat ini pemerintah daerah tengah fokus untuk menarik beberapa investor asing untuk berinvestasi di Kubu Raya.

Ada beberapa investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di Kubu Raya.

Mereka tertarik di bidang pertanian, pelabuhan hingga pembangunan kompleks pemakaman berbayar, kata Rusman Ali, kemarin.

Investor dari Moskow, Rusia misalnya, dibeberkan mantan anggota DPR

Rusman Ali

RI ini, ada dua kecamatan yang menjadi sasaran investor itu yakni Sungai Ambawang dan Batu Ampar. Salah satu hal menarik dari tawaran investor dari Moskow tersebut, seperti pembangunan areal pemakaman elite yang harga per bidang tanahnya bisa mencapai Rp1 miliar.

Untuk menindaklanjuti tawaran tersebut, kata Rusman Ali, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan segera melakukan pemetaan dan pengecekan ulang terhadap lahan potensial

yang belum dimanfaatkan di seluruh kecamatan. Saat ini kita sedang berupaya memastikan calon investor asing itu, ujarnya.

Dalam pertemuan dengan beberapa investor tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Kubu Raya memiliki lahan yang masih sangat luas yang siap untuk dikembangkan. Khusus untuk bidang pertanian, kita akan kembali memastikan bahwa lahan yang sebelumnya dikembangkan untuk food estate, kita akan meningkatkan programnya

dengan adanya kerja sama tersebut, katanya.

Rusman Ali menambahkan, untuk mempercepat pembanguan di Kubu Raya, tidak cukup menggunakan dana yang bersumber dan APBD dan APBN. Jadi, menarik sebanyak-banyak investor di berbagai bidang usaha penting dilakukan. Saat ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing, terangnya. (aDx)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

10 Persen Dana Perimbangan Sebagaimana diamanatkan Undangundang (UU) Desa, sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari penyisihan 10 persen dari dana perimbangan pemerintah kabupaten/kota. Kalau jumlah DAU yang diterima kabupaten/kota besar, amanat perundangan itu dinilai tidak menjadi masalah. Namun, jika nilainya lebih kecil seperti di Kabupaten Mempawah, maka menjadi kendala untuk diterapkan.

Kenyataan itu diungkapkan Bupati Mempawah, H Ria Norsan dihadapan para camat, kades, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Mempawah, Kamis (20/11).

Norsan menyebut, penetapan ADD di Kabupaten Mempawah pada tahun 2015 mendatang tetap mengacu pada cara dan sistem lama. Norsan mengatakan, pengalokasiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sisa DAU yang kita miliki tinggal Rp 38.763.749.808,80.

Angka itu belum termasuk biaya pelaksanaan pilkades serentak nantinya, paparnya.

Norsan menerangkan, kebijakan tentang alokasi ADD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah itu telah disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa melalui surat resmi Bupati Mempawah Nomor 140/2947/KBPPPAPMPD-E, tanggal 28 Oktober 2014. Penjelasan ini perlu saya sampaikan guna menghindari rumor yang berkembang di masyarakat terkait nominal ADD yang nanti akan kita berikan ke desa. Kondisi keuangan daerah kita sampai saat ini belum begitu menggembirakan, pendapatnya.

Sementara itu, Kepala BKBP3APM-Pemdes Mempawah, Ikke Wisaksono menerangkan, pelatihan manajerial pemerintahan yang diselenggarakan pihaknya guna membahas berbagai permasalahan di tingkat desa. Seperti tugas pokok dan fungsi perangkat desa, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan lainnya. Kita berharap penyelenggaraan pemerintahan desa baik dari segi manajemen, maupun pembiayaan, serta tata kelola desa dapat dilakukan secara profesional dan lebih baik, tukasnya. (fia)

Empat Nominator Presentasikan Logo Mempawah

Peserta Tak Cantumkan Semboyan Daerah M E M P A W A H . Sayembara l o g o d a e r a h Ka b u p a t e n Mempawah memasuki tahapan presentasi. Sebanyak tiga peserta dari empat finalis nominator logo memaparkan rancangannya dihadapan lima dewan juri dan Bupati Mempawah, H Ria Norsan, Kamis (20/11) di Kantor Bupati Mempawah.

Para peserta yang menyampaikan presentasi tersebut, yaitu Muhammad Atta, ST (nominator satu dan empat) Tajudin (nominator dua) dan Rahmad Kalis (nominator tiga). Keempat nominator finalis memiliki desain yang menarik. Namun, dari empat desain ini hanya ada satu logo yang akan ditetapkan dewan juri menjadi logo Kabupaten Mempawah. Dari empat logo yang baik ini, kita akan pilih satu logo yang terbaik,

tegas Ria Norsan dalam sambutannya.

Menurut Norsan, penentuan nominator sayembara logo dilakukan secara selektif dan mendetail. Sebab, logo daerah ini akan digunakan untuk jangka waktu yang panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mempawah. Makanya, perlu kehati-hatian dari dewan juri dalam mengambil keputusan. Dewan juri yang kita libatkan dalam sayembara ini merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Ada dua orang profesor, seorang doktor, budayawan, dan birokrat senior. Sehingga keempat nominator ini merupakan karya terbaik dari ratusan peserta yang berpartisipasi, pendapatnya.

Salah seorang juri dari

budayawan Mempawah, HM Zaini mengungkapkan, dari ratusan desain logo yang masuk sangat sedikit yang mencantumkan semboyan daerah dalam rancangannya. Padahal, menurut Zaini, keberadaan semboyan itu sangat penting, dan salah satu ketentuan dalam sayembara. Tidak semua peserta mencantumkan semboyan daerah. Hanya beberapa yang menampilkan semboyan daerah. Harusnya para peserta menampilkan semboyan daerah tersebut, tegasnya.

Terkait semboyan daerah itu, juri yang berasal dari perwakilan Pemkab Mempawah, Zulkifli Salim mengusulkan agar menggunakan semboyan Maju Dengan Ilmu . Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini,

semboyan tersebut memiliki makna dan pesan yang mendalam. Saya usulkan agar semboyan logo Kabupaten Mempawah Maju dengan Ilmu . Maknanya masyarakat Mempawah akan semakin maju dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat, sarannya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Juri, Prof Chairil Effendi mengaku pihaknya sangat selektif dan detail dalam memberikan penilaian terhadap desain logo para peserta. Menurut Chairil, masih banyak karya peserta yang menampilkan unsur kekerasan. Salah satu alasan kita pilih empat nominator ini, karena unsur kekerasan dalam logo sangat minimal dibandingkan desain lainnya. Kita berharap, logo Kabupaten Mempawah yang baru nanti tidak lagi mengedepankan simbol-

simbol kekerasan, tuturnya.

Keempat nominator juga telah berhasil merangkum potensi daerah dan harapanharapan masyarakat dimasa mendatang. Berbagai unsur sudah menyatu sehingga enak dilihat, analisanya.

Dr Herry Sujaini menambahkan, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam mendesain logo daerah.

Yakni unsur keunikan, originalitas dan bisa bercerita.

Ia menilai keempat nominator sudah memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, tidak ada satu pun nominator yang melakukan plagiat. Jadi, saya sudah melakukan pemeriksaan melalui perangkat teknologi dan ternyata keempatnya orisinil. Keempat nominator ini sudah memadai, pungkasnya. (fia)

Polisi Tak Temukan Penyimpangan BBM di SPBU

Ist.

NET

M EMPAWAH . Pasca kebijakan kenaikan harga BBM subsidi, Polres Pontianak melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap aktivitas SPBU di wilayah hukumnya. Dari pemeriksaan itu, Polisi belum menemukan adanya penyimpangan BBM subsidi

di SPBU. Monitoring dan pengawasan yang kita lakukan ini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan di masyarakat pasca kenaikan BBM subsidi. Namun, kita bersyukur kondisi di lapangan sangat aman dan kondusif. Tidak ada

gejolak pasca kenaikan BBM subsidi, kata Kapolres Pontianak, AKBP Hady Po e r w a n t o d i d a m p i n g i Waka Polres Pontianak, Kompol Ahmad Munjahid dan Kasat Reskrim, Iptu Prayitno disela-sela monitoring di lapangan, Kamis (20/11).

Selain memantau aktivitas pendistribusian BBM di SPBU, imbuh Kapolres, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap administrasi oleh pengelola SPBU. Hal itu dilakukan untuk mendeteksi adanya p r a k t i k p e ny i m p a n g a n BBM subsidi yang dilakuk a n o l e h p i h a k S P B U. Pemeriksaan administrasi ini untuk mengecek pendistribusian BBM subsidi. Jangan sampai BBM subsidi diselewengkan dan adanya penimbunan di SPBU. Hasil pemeriksaan kita, tidak ada SPBU

yang melakukan penimbunan atau penyimpangan BBM subsidi. Makanya kita berharap SPBU dapat bekerja dengan baik dalam mendistribusikan BBM subsidi kepada masyarakat, imbaunya.

Dari pantauan di lapangan pasca kenaikan BBM subsidi, suasana tampak lengang di sejumlah SPBU di Kabupaten Mempawah.

Tidak tampak adanya antrean panjang atau kepanikan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi secara berlebihan. Meski lengang, namun sejumlah SPBU tetap mendapatkan peng awalan ketat dari aparat kepolisian. Jika sudah menjadi kebijakan pemerintah, kita sebagai rakyat tidak bisa berbuat apa. Walau mahal, tetap kita beli BBM subsidi.

Karena, BBM ini sangat menentukan kelancaran

akt ivitas saya mencari uang, aku Giman, salah satu tukang ojek yang beroperasi di wilayah Kuala Mempawah, Kamis (20/11).

Menyikapi kenaikan BBM subsidi, dirinya bersama tukang ojek lain akan menaikkan tarif ojek.

Meski belum menentukan besaran tarif baru, namun dia juga memastikan agar kenaikan itu tidak memberatkan penumpangnya. Kita belum tahu mau dinaikkan berapa t a r i f ny a . Ka r e n a h a r u s dibicarakan dulu bersama teman-teman yang lain agar kompak. Yang pasti, kenaikan tarif juga tidak boleh memberatkan masyarakat pelanggan. Sebab, kalau terlalu mahal malah pelanggannya tidak mau naik ojek, maka kita juga yang kehilangan pekerjaan, pendapatnya. (fia)

Kayong Utara

SUKADANA. Lebih dari 200 batang kayu berbagai ukuran berhasil diamankan Polsek Sukadana Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, Kamis (13/11) lalu. Kenyataan ini dugaan pembalakkan luar di Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) masih marak.

Kapolsek Sukadana AKP Asliden Sinaga mengatakan kayu yang berhasil diamankan berasal dari informasi warga yang menyebutkan, ada sejumlah tumpukan kayu tak bertuan di dusun Tanjung Gunung desa Sejahtera kecamatan Sukadana.

Kayu temuan tersebut sudah diamankan bersama Dinas Kehutanan (Dishut) KKU, kata Kapolsek Sukadana AKP Asliden Sinaga, kemarin.

Saat ini kayu-kayu tersebut masih diamankan seraya dikembangkan siapa pemilik kayu campuran kelas lokal ini. Belum ada ditemukan pemilik dan sedang dikembangkan, timpal Asliden Sinaga.

Pembalakkan kayu di TNGP baru kali ini berhasil diamankan, walau tanpa tersangka, karena selama ini, banyak lokasi di kawasan TNGP yang gunduli oleh oknum masyarakat dengan dalih untuk bercocok tanam. Penampakan citra satelit, kawasan TNGP memang sudah banyak beberapa koreng di lereng maupun lembahnya.

Komposisi hutan dan lahan di KKU, taman nasional 87.538,43 hektar, hutan lindung 103.639,41 hektar, hutan produksi 89.328,51 hektar, hutan produksi konversi (HPK) 3.956,81 hektar, suaka alam 19.344,29 hektar, suaka alam laut 187.508,89 hektar, areal penggunaan lain (APL) 143.431,54 hektar.

Data di atas menggambarkan keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola lahan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Padahal masyarakat yang tinggal di TNGP tersebar di 12 desa dan dua kecamatan. Sampai sekarang soal tapal batas dimana zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan masih belum jelas. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional yang mayoritas petani, kesulitan mengakses lahan.

Kayong Utara daerah penghasil durian yang termasyur. Sejak dikeluarkannya Permenhut nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Hak, masyarakat berbodong-bondong menebang pohon durian untuk dijual.

Karenanya pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 9 Tahun 2010 (9/2010) tentang perubahan atas Perbub 66/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat KKU, mengeluarkan tanaman durian dari jenis pohon dari hutan hak yang boleh atau dilarang ditebang. (lud)

Jumat, 21 November 2014

11

Kartu Indonesia Pintar jadi Nilai Tambah

Cakap Alang

Polsek Gerebek Ratusan Kayu TNGP

Rakyat Kalbar

Tidak Pengaruhi Pendidikan Gratis KKU JAKARTA. Kehadiran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memberikan pengaruh program pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar. Malah membuat untung peserta didik karena akan mendapatkan tambahan biaya selama mengenyam pendidikan.

Terungkap dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara dengan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) di Jakarta, Selasa (18/11).

Rombongan Pemkab Kayong Utara dipimpin langsung Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dr Thamrin Kasman. Bertempat di lantai lima gedung Kemendikbud RI. Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten I (Bidang Pemerintahan) Setda KKU H Syarif Muzahar, Asisten II (Administrasi dan Umum) Setda KKU, Erwin Sudrajat, Kepala Dinas Pendidikan KKU Hj HilariaYusnani, Pelaksana Tugas Kabag Hukum Setda Mulyadi SH, Kepala Bidang Anggaran DPPKAD KKU Supardi, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda KKU Erwan Wahyu Hidayat dan Kasubag Humas dan Protokol Setda KKU Jumadi Gading SSos. Kita berharap mendapatkan kejelasan mengenai program ini, jelas H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara mengawali diskusi.

Dalam pertemuan tersebut, Thamrin Kasman menjelaskan bagaimana lahirnya program KIP. Program ini penjelmaan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang selama ini telah diberikan pemerintah. Kartu KIP juga diberikan kepada peserta didik yang telah putus sekolah.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid (kiri) didampingi Setjen Kemendikbud-RI Thamrin Kasman dalam diskusi yang diselenggarakan disela-sela koordinasi Pemkab Kayong Utara ke Kemendikbud di Jakarta, Selasa (18/11). HUMAS SETDA KKU

Mereka yang masih usia sekolah tetapi tidak lagi bersekolah, dapat diberikan biaya melalui Kartu Indonesia Pintar, setelah mereka mengikuti pendidikan nonformal seperti kursus, jelasThamrin Kasman.

Thamrin yang hadir bersama Kabag Perencanan Kemendikbud RI, Yudi meminta Pemkab Kayong Utara untuk mendata siswa yang telah putus sekolah untuk diberikan pendidikan lebih lanjut.

Silakan dilanjutkan program yang telah dilaksanakan Pemkab Kayong Utara. Sebab, kita juga lagi menyusun aturan-aturan yang berkaitan dengan KIP ini, urainya.

Lebih lanjut, Thamrin menjelaskan kehadiran KIP ini dalam rangka menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah meluncurkan program KIP. Program yang secara total menyasar 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia ini, berbentuk pem-

berian uang tunai yang disalurkan melalui KIP. KIP ini akan diberikan kepada seluruh anak usia sekolah, yaitu 7 hingga 18 tahun dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan demikian, pemerintah menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dapat bersekolah sampai lulus SMA/SMK/MA. Pada tahap awal ini, pemerintah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 157.943 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu tersebut sejak bulan November hingga Desember 2014.

Selanjutnya, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama

ini tidak dijamin.

Pada tahap lanjutan, KIP mencakup pula anak usia

sekolah yang tidak berada di sekolah, seperti anak jalanan, pekerja anak, anak di panti asuhan, dan difabel. Selain berlaku di sekolah maupun madrasah, KIP berlaku juga di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan balai latihan kerja (BLK).

Lebih jauh, KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.

Setelah mendengar berbagai penjelasan dari perwakilan Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan KKU Hj Hilaria Yusnani meminta Kemendikbud RI juga merespon setiap usulan yang diajukan Pemkab Kayong Utara seperti masalah penambahan kouta bagi penerima tunjangan guru daerah terpencil. Pihak Kemendikbud RI menampung seluruh usulan, masukan, maupun saran dari utusan Pemkab Kayong Utara. (lud/ humas)

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SUMBER DAYA AIR BUPATI KAYONG UTARA,

Pasal 3 SumberDayaAirdikelolasecaramenyeluruh,terpadu,danberwawasan lingkunganhidupdengantujuanmewujudkankemanfaatanSumberDaya Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 4 SumberDayaAirmempunyaifungsisosial,lingkunganhidup,danekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Pasal 13 Setiaporangataubadanusahadilarangmelakukankegiatanyangmengakibatkanrusaknyasumberairdanprasarananya,menggangguupaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 19 Setiaporangataubadanusahadilarangmelakukankegiatanyangdapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 14 April 2014 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID

Metro KETAPANG

Dari kiri ke kanan. Wakil Ketua DPRD Bengkayang Yosua Sugara, Kepala Disdik Bengkayang Dr Yan, Kabid Dikdasmen Godelivus, dan narasumber/instruktur alat peraga dan komputer, Khoirudin. KURNADI

Operator Alat Peraga Jangan Pasang Password BENGKAYANG. Sebanyak 46 sekolah mendapatkan bantuan alat peraga berbasis Teknologi Informasi (TI) beserta pelatihan bagi para operator. Demi kelancaran proses belajar mengjar, operator dilarang memasang password tanpa sepengetahuan guru dan kepala sekolah.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bengkayang, Dr Agustinus Yan SSos MSi saat membuka Sosialisasi dan Pembekalan Training Operator Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) di Aula Lantai II Disdik Bengkayang, Kamis (20/11). Kegiatan ini diikuti seluruh kepala sekolah dan operator Sekolah Dasar (SD) dan 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Operator jangan melakukan pasword pada alat peraga dan komputer yang digunakan di sekolah tanpa diketahui oleh kepala sekolah dan guru, karena dikhawatirkan jika tiba-tiba operator berhalangan, maka alat peraga tetap bisa digunakan, pesannya.

Dr Yan meminta agar alat peraga dirawat dan dijaga. Jika sekolah belum memiliki ruang perpustakaan atau tempat menyimpan alat peraga, maka segera diusulkan ke Disdik. Jangan biarkan fasilitas di sekolah tidak terpakai dan akhirnya rusak. Setiap timbul masalah agar bisa dikomunikasikan sesuai jenjang yang ada, imbaunya.

Ia juga mengungkapkan, sekolah yang tidak memiliki Komite Sekolah sulit untuk mendapatkan bantuan alat peraga. Selain itu, kelengkapan administrasi sekolah juga harus mendukung, seperti surat-surat sekolah, identitas lengkap sekolah dan titik koordinat.

Sedangkan Kabid Dikdasmen Disdik Bengkayang Godelivus SPd mengatakan, tujuan kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kinerja dalam pengembangan pendidikan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkayang. Semua kepala SD dan SMP sederajat bersama operatornya wajib mendapatkan pelatihan untuk dapat mengoperasikan alat peraga yang diberikan. Hari ini (kemarin, red) juga dilakukan penyerahan komputer dan alat peraga, ucap Gode.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bengkayang Yosua Sugara SE menyampaikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya melalui sektor pendidikan. Bantuan yang diberikan harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan.

Bengkayang adalah garda depan NKRI, namun masih ada label tertinggal, terpencil dan terbelakang.

Dinas Pendidikan dalam hal ini guru sebagai ujung tombak untuk mengubah dan meningkatkan SDM dan IPM Kabupaten Bengkayang, tegasnya (kur)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Pemkab Ancam Tindak Perusahaan Tak Bayar Gaji Sesuai UMK KETAPANG. Kepala Dinas (Dinsosnakertrans) Ketapang, Joko Prastowo mengancam menindak perusahaan yang tak membayar Upah Minimum Kerja (UMK) sesuai kesepakatan y a n g t e l a h d i a m b i l b e rsama, yakn sebesar Rp1,8 juta.

Kita akan memberi sanksi sesuai aturan, jika ada perusahaan yang melanggar kesepakatan bersama ini,

tegas Joko Rabu (19/11).

Joko meminta para pekerja maupun serikat pekerja tidak segan memberikan informasi dan melakukan pengaduan ke Dinsosnakertrans jika ada perusahaan yang tak membayar upah sesuai standar yang telah ditetapkan bersama.

Kita langsung cek kelapangan jika ada aduan, sebab berkaca dari tahun lalu masih ada perusahaan

yang tidak membayar upah sesuai UMK dan telah kita panggil, untuk itu silakan mengadu jika ada yang masih melanggar kesepakatan, jelasnya.

Joko menuturkan, hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama antara p i h a k Pe r u s a h a a n , S e r i kat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dewan Pengupahan, Badan Pusat Statistik (BPS) Keta-

pang, telah menetapkan standar UMK untuk Kabupaten Ketapang.

UMK dari Rp1,650 juta menjadi Rp 1,8 juta berlaku 1 Januari 2015, tahun lalu Ketapang tertinggi di Kalbar, katanya.

Joko mengaku kalau hasil kesepakatan bersama mengenai UMK juga memperhitungkan mengenai kenaikan BBM tersebut. UMK ini sudah diperhitungkan

dengan kenaikan BBM, terhadap pengaruh kenaikan sehingga kita sepakatilah secara bersama, ujarnya.

Joko menjelaskan, pihaknya bersama pihak terkait juga membahas mengenai upah pada sektor Perkebunan yang ada di Ketapang. Sedangkan untuk sektor Pertambangan dan Industri tidak masuk dalam pembahasan lantaran tidak ada. (Jay)

10 Difabel Dilatih Benerin Hp S INGKAWANG . Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Singkawang mengumpulkan 10 penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel (different ability).

Mereka dilatih agar mahir men-service Handphone (Hp). Ini sebagai modal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Agar penyandang difabel bisa mandiri ke depannya, kata Drs Muslimin MSi, Kepala Dinsosnakertrans Kota Singkawang ketika Praktik Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Pro dukt if untuk Difabel di Aula Dinsosnakertrans Kota Singkawang, Kamis (20/11).

Peserta pelatihan service Hp ini dibekali obeng set baku, solder iron, pasta mechanic, fluxamtech, kartu perdana, handphone Advan Hammer R3, blower quick, lampu service serta multi tester. Paket ini hendaknya dijaga baik-baik, jangan hilang atau diberikan orang lain atau malah dijual, ingat Muslimin.

Dia memang mempunyai harapan besar terhadap

Para difabel di Kota Singkawang mengikuti pelatihan memperbaiki HP. MORDIADI

peserta, agar dapat mengikuti pelatihan service Hp ini dengan seksama. Sehingga ilmu dan peralatan yang

mereka terima dapat berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sehingga tidak bergantung

pada belas kasih orang lain.

Kita berharap pelatihan ini dapat menciptakan dan meningkatkan usaha produktif

dalam pengembangan ekonomi warga Kota Singkawang yang difabel. Makanya, diharapkan peserta memerhatikan betul pelatihan ini, jelas Muslimin.

Sementara ini, ungkap Muslimin, memang hanya 10 orang difabel yang dipilih untuk mengikuti pelatihan ini, lantaran anggaran untuk penyelenggaraan dan penyediaan peralatannya masih terbatas. Berikutnya diharapkan lebih banyak lagi yang bisa ikut pelatihan, katanya.

Muslimin mengaku bangga sekaligus terharu dapat bertatap muka langsung dengan penyandang difabel di Kota Singkawang. Mereka tidak perlu malu, mereka harus tetap berkarya, mengasah kemampuan dan selalu mengembangkan diri, harapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kota Singkawang, Iwan Munandar meminta peserta mengikuti pelatihan ini dengan seksama. Sehingga ilmu yang diberikan instruktur benarbenar diserap dan dapat diterapkan. (dik)

12 Melawi Membangun Laboh Ju Unsur Pimpinan DPRD Melawi Menanti Dilantik Rakyat Kalbar

Jum’at, 21 November 2014

Ilustrasi.

NET

Hanya 475 Peserta CPNS Melawi Lulus Passing Grade NANGA PINOH-RK. Dari 1.896 peserta seleksi CPNS yang terdaftar, hanya 475 peserta yang mampu melewati ambang batas (passing grade) tes kompetensi dasar (TKD) yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Demikian hasil tes CPNS di Kabupaten Melawi yang berlangsung selama enam hari yang dimulai sejak Jumat (14/11) hingga Rabu (19/11).

Seleksi CPNS dari total keseluruhan yang mengikuti tes, ada 475 peserta yang mampu melewati passing grade. Sisanya tak lolos, ujar Kepala BKD Kabupaten Melawi, Syafaruddin, kemarin.

Dia mengungkapkan, dalam penyelenggaraan selama enam hari tersebut tercatat ada 54 peserta yang tak hadir mengikuti tes atau menyatakan mengundurkan diri. Seluruh formasi CPNS Melawi terisi oleh para pelamar.

Yang tertinggi untuk hasil TKD di Kabupaten Melawi adalah 419. Yang meraih rangking tertinggi di setiap formasi itu nantinya yang akan lulus CPNS sesuai dengan kebutuhan di setiap formasi, paparnya.

BKD sendiri belum mengetahui kapan hasil tes CPNS tersebut akan diumumkan. Syafaruddin menerangkan, hasil seleksi CPNS tersebut langsung dibawah panitia seleksi nasional (Panselnas) ke pusat dan baru kemudian dirangking sesuai dengan formasi yang ada.

Jadi nanti Panselnas yang akan mengumumkannya. BKD juga nantinya akan menerima hasil tes dari Panselnas, paparnya.

Sesuai dengan Peraturan Menpan RB, ambang batas TKD ditetapkan dengan 40 persen pada tes wawasan kebangsaan (TWK) sehingga skor minimal 70 poin, tes inteligensi umum (TIU) dengan skor minimal 75 poin dan tes kepribadian (TKP dengan ambang skor minimal 126 poin). (aji)

N A N G A P I N O H -RK. Abang Tajudin yang akbar disapa TJN kembali memegang pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Melawi. Sedangkan kursi wakil ketua juga masih dijabat oleh Kluisen dan satu kursi wakil ketua lagi diduduki oleh legislator muda, Iif Usfayadi.

Penetapan tersebut disampaikan melalui SK ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang dibacakan dalam sidang paripurna pengumuman unsur pimpinan DPRD Kabupaten Melawi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi, Junaidi di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Melawi, Rabu (19/11).

Sedangkan dari unsur pimpinan dari PDI Perjuangan melalui SK yang ditandatangani oleh ketua Umum Megawati Soekarno Putri menunjuk Kluisen sebagai unsur pimpinan. Sementara

unsure pimpinan dari Partai Gerindra menunjuk Iif Usfayadi, ucap Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi, Junaidi.

Sidang paripurna pengumuman unsur pimpinan DPRD Kabupaten Melawi dihadiri 29 anggota DPRD dari 30 anggota dewan yang ada.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 9.20 WIB tersebut berjalan aman dan lancar.

Alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Tidak seperti periode sebelumnya pengumuman berlangsung tegang, bahkan sampai tiga kali kita laksanakan paripurna, ujar ketua sementara DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin.

Menurutnya, setelah pengumuman unsur pimpinan, langkah selanjutnya DPRD akan menyampaikan nama-mana unsur pimpinan yang ditunjuk partai kepada Gubernur Kal-

bar melalui Bupati Melawi.

Untuk selanjutnya tinggal diproses dan menunggu SK pelantikan dari gubernur, ucap Tajudin.

Tajudin berharap, proses selanjutnya tidak ada lagi hambatan sehingga pada bulan yang sama juga sudah keluar SK dari gubernur.

Dengan demikian pelantikan unsur pimpinan bisa segera dilaksanakan.

Kata Tajudin, setelah unsur pimpinan DPRD deďŹ nitif maka pihaknya akan segera membentuk alat kelengkapan dewan. Seperti banleg, ketua komisi dan banmussehingga DPRD Kabupaten Melawi bisa segera bekerja.

Setelah ada alat kelengkapan kita juga akan segera membahas APBD 2015. Sebab ini waktunya sudah sangat mepet dan mudah-mudahan dengan pembahasan yang mepet ini kita tetap

bisa bekerja dengan baik, harapnya.

Sebelumnya, penetapan unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Melawi sempat terhambat. Akibat belum adanya SK penunjukan yang disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu kepada kadernya. Kondisi ini pun mengakibatkan DPR tak dapat bekerja.

Sementara itu, tokoh masyarakat Melawi, M Ruslan berharap proses pelantikan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Melawi segera dilaksanakan sehingga mereka bisa segera bekerja. Apalagi dewan sudah banyak tugas yang menunggu terutama yang menyangkut masalah pembahasan anggaran ini harus segera dilaksanakan, lugasnya.

Ruslan sendiri mengaku kecewa dengan lamanya proses

penetapan unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Melawi.

Padahal jika tidak ada tarik ulur kepentingan penunjukan unsur pimpinan hanya membutuhkan waktu yang sebentar.

Di pusat saja hanya dalam hitungan hari sudah bisa menetapkan unsur pimpinan.

Padahal polemiknya lebih besar. Kenapa di daerah bisa lama, keluhnya.

Abang Tajudin menambahkan, kendati saat ini DPRD belum ada alat kelengkapan, mereka sudah membuat langkah-langkah terhadap pembahasan APBD sehingga pada saatnya nanti pekerjaan mereka bisa tepat waktu.

Kalau nanti itu kan hanya legal formalnya saja, sekarang kita juga sudah membuat ancang-ancang, paparnya.

Reporter: Sukartaji Editor: Andry

Toto Rinanto dan Firman Muntaco

Sama-sama Diganjar sebagai Warga Kehormatan N ANG A P INOH -RK. Sejarah persahabatan dan kerja sama untuk membangun terukir di kabupaten yang digelar Tanah Juang . Tak palang tanggung harganya menjadi warga kehormatan. Awalnya, Bupati Melawi, H. Firman Muntaco mendaulat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayjen.

TNI. Toto Rinanto sebagai warga kehormatan Kabupaten Melawi. Di pendopo rumah jabatan, malam Kamis (19/11).

Begitu pula, Mayjen. TNI. Toto Rinanto memberi penghargaan sebagai warga kehormatan Kodam XII Tanjungpura langsung dari Pangdam kepada Bupati Melawi, H. Firman Muntaco. Dalam upacara militer di halaman rumah jabatan Bupati Melawi, Kamis (20/11) kemarin.

Penganugerahan warga kehormatan Kodam XII Tanjungpura kepada Bupati Melawi ini mempunyai makna yang positif bagi upaya memelihara serta

meningkatkan hubungan kerja sama antara Pemkab Melawi dan Kodam XII Tanjungpura sehingga diharapkan akan banyak muncul ide, gagasan dan kegiatan yang dapat disinergikan antara Kodam XII Tanjungpura dan Pemda Melawi dalam berbagai bidang kegiatan, ujar Pangdam XII Tanjungpura. Mayjen. TNI. Toto Rinanto.

Pangdam menambahkan, semua pihak patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini semangat kerja diantara kita tidak pernah surut, khususnya dalam menghadapi situasi keamanan di wilayah Kodam XII Tanjungpura, khususnya di wilayah Kabupaten Melawi.

Menurut Toto, sinergisitas antara kedua institusi ini telah diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara Kodam XII Tanjungpura dan Pemda Melawi, khususnya dalam bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program

TNI Manunggal Reboisasi, TNI Manunggal Pertanian, KB-Kes TNI dan lain sebagainya.

Karena itu ke depan, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kerja sama sehingga dapat mewujudkan pembangunan di wilayah ini yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Melawi, ucapnya.

Toto Rinanto menjelaskan, dalam acara pemberian penganugerahan warga kehormatan Kodam XII Tanjungpura kepada Bupati Melawi tersebut tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan staf. Mulai dari Kepala Staf Kodam serta Staf Jajaran Kodam.

Ini bukan semata-mata hanya keputusan pribadi, karena kami melihat dari jejak rekam prestasi bapak, sebelum dan setelah menjadi Bupati Melawi sudah melampaui panggilan tugas, tuturnya.

Menurutnya, apabila prajurit mampu melaksanakan tugas

dengan sebaik-baiknya dan dia mampu mempunyai tugas lain yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat di lingkungannya maka prajurit tersebut dapat dikatakan sebagai prajurit yang sudah melebihi panggilan tugasnya dan ini patut mendapatkan penghargaan atau reward.

Begitu juga dengan Bupati Melawi, kami melihat dia sudah sewajarnya dan patut untuk mendapatkan penghargaan sebagai warga kehormatan Kodam XII Tanjungpura. Sebagai tokoh panutan, Bupati Melawi juga diakui oleh banyak pihak yang telah berhasil menerapkan program pemerataan pembangunan, khususnya yang terkait dengan pengembangan daerah di Melawi, impalnya.

Dia berharap, dengan adanya ikatan kebersamaan serta kekeluargaan ini sehingga ke depan bisa tingkatkan lagi hubungan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik ini dalam rangka mewujudkan Melawi yang

aman dan sejahtera.

Usai mendapatkan ucapan selamat dari jajaran SKPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Melawi dan jajaran petinggi militer TNI, Firman Muntaco kemudian diarak dan dibopong oleh para prajurit TNI. Sebelumnya, bersamaan dengan pemberian gelar oleh Pemerintah Kabupaten Melawi, Toto Rinanto juga menyandang gelar panglima perang Dayak oleh DAD Kabupaten Melawi dan kenang-kenangan dari Ketua MABM. Firman Muntaco mengatakan, gelar kehormatan yang diberikannya pada Toto Rinanto, karena selama ini hubungan keduanya begitu dekat. Kata Firman, Toto Rinanto juga yang memperkenalkan dirinya dengan Jenderal Moeldoko yang kini menjadi Panglima TNI. Moeldoko saat itu masih menjabat sebagai Pangdam XII Tanjungpura. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Tenun Ikat Bisa Jadi Maskot Daerah

Kondisi Kerusakan Kian Parah

Ruas Jalan YC Oevang Oeray Seolah Tak Bertuan

Rusak Kian Parah, kondisi kerusakan ruas Jalan YC Oevang Oeray yang kian parah sehingga ditanami pohon oleh warga setempat.

IST.

NET

SINTANG-RK. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Senen Maryono mengaku terus melakukan promosi keberadaan tenun ikat Kabupaten Sintang.

Promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan tenun ikat.

Kami sudah melakukan upaya memajukan tenun ikat dan sudah memberikan berbagai bantuan peralatan kepada masyarakat sehingga ke depan tenun ikat akan semakin dikenal oleh masyarakat luas, ujar Senen Maryono.

Menurut Senen, mahalnya harga tenun ikat asal Sintang dinilai wajar, karena cara pembuatan masih tradisional serta bahan yang dipergunakan serba asli. Harga tidak menjadi masalah. Yang penting kualitas, ucapnya.

Senen berharap, keberadaan tenun ikat asal Kabupaten Sintang dapat menjadi maskot daerah. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Sintang dapat pulang membawa oleh-oleh berupa tenun ikat.

Keberadaan tenun ikat asal Kabupaten Sintang sudah banyak diminati wisatawan manca negara. Bahkan keberadaannya sudah dikenal luas. Buktinya sudah masuk dalam museum internasional Amsterdam, Belanda.

Sekarang macam mana kita merancang agar pangsa pasar di luar bisa lebih mudah, timpalnya.

Senen berpendapat, Pemerintah Kabupaten Sintang selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada para penenun. Diharapkan dari motivasi dan sejumlah bantuan tersebut para penenun semangat dalam mengembangkan tenun ikat.

Peluang tenun ikat ini sangat besar. Apalagi tenun ikat seperti baju batik sudah dipatenkan oleh Pemerintah RI, ucapnya. (din)

SINTANG-RK. Kian parahnya kondisi kerusakan jalan di kota Sintang mengundang kekesalan warga. Bentuk kekesalan itu ditunjukkan dengan cara berkebun di jalan. Seperti yang terjadi di Jalan YC Oevang Oeray Baning, warga menanam pohon kelapa dan pohon pisang di jalan yang rusak.

Tak diketahui siapa yang melakukan aksi penanaman pohon tersebut. Pantauan di lapangan memperlihatkan kerusakan jalan yang sudah

membentuk kolam dengan diameter yang terbilang besar.

Bahkan keberadaan lubang tersebar di bahu maupun badan jalan. Apabila turun hujan air menggenangi setiap lubang jalan. Meski demikian, hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Padahal kondisi kerusakan ini sudah berlangsung lama.

Aksi itu merupakan bentuk kekesalan serta sindiran rakyat kepada pemerintah, ujar Franseda, salah seorang warga Baning, Kamis (20/11).

Menurutnya, dirinya memaklumi kekesalan warga dengan cara menanam pohon di jalan. Ia menilai, kerusakan jalan di kota Sintang sudah di luar batas kewajaran. Selain rusak parah, jalan tersebut terkesan ditelantarkan. Kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak lama. Namun tak kunjung diperbaiki pemerintah.

Bahkan seolah jalan tersebut tak bertuan.

Tak jelas siapa yang mengurus negara ini. Pemerintah kabupaten berkilah itu jalan provinsi dan pihak provinsi terkesan tak peduli, cetus Franseda.

Status jalan sejatinya bukan menjadi persolan bila dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Franseda optimis apabila dikoordinasikan serta dikomunikasikan dengan baik pasti ada solusi untuk menangani kerusakan jalan tersebut.

Baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten, rakyatnya sama. Yang merasakan jalan itu rusak adalah rakyat dari pemerintah kabupaten dan

pemerintah provinsi itu sendiri. Harusnya cepat dicarikan solusi, lugasnya.

Seyogyanya ruas Jalan JC Oevang Oeray bisa mulus.

Pemerintah pusat pada tahun 2014 sudah menganggarkan perbaikan melalui bantuan ADB. Naifnya, pemenang tender gagal menunjukkan progres atas kewajiban pekerjaan tersebut. Akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan. Celakanya, kerusakan kian parah dan tak ada solusi atas kerusakan ruas jalan tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sintang, Choiman Wahab mengaku, sudah sering mendapatkan aduan dari masyarakat atas kerusakan jalan itu. Bukan hanya masyarakat, bahkan dirinya juga merasakan dampak dari kerusakan ruas jalan tersebut.

Pasalnya kerap kali melalui ruas jalan tersebut. Menurutnya, perbaikan memang perlu segera dilakukan supaya akses mobilisasi masyarakat tak terus menerus terganggu.

Kita harapkan pihak yang

bertanggungjawab terhadap jalan itu tidak diam, tegas Choiman Wahab.

Karena itu, Choiman berharap, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Sintang dapat berkoordinasi mengatasi kerusakan ruas Jalan JC Oevang Oeray.

Paling penting dana proyek yang sudah dianggarkan bisa kembali digunakan. Jadi pemutusan kontrak tidak merugikan masyarakat, ucapnya.

Choiman menambahkan, kerusakan Jalan JC Oevang Oeray menandakan kebutuhan provinsi baru di timur Kalbar.

Kehadiran provinsi baru akan memudahkan penanganan jalan sehingga tak berlarut-larut seperti sekarang ini. Dengan provinsi baru maka alokasi dana menjadi lebih besar serta rentang kendali pemerintahan menjadi lebih pendek. Kalbar ini luas dan tidak bisa hanya ditangani dengan satu provinsi.

Solusinya memang provinsi baru, lugasnya.

Reporter: Suhardin Editor: Andry

BBM Naik, Harga Material Bangunan Meroket SINTANG-RK. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah berimbas pada sejumlah harga barang. Kenaikan cukup signiďŹ kan terjadi pada bahan bangunan yang disusul sembilan bahan pokok. Hal itu didapat dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang, Kamis (20/11).

Sidak yang dipimpin Kadisperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, H. Sudirman ini mengunjungi sejumlah agen dan pengecer sembako serta toko bangunan di kawasan kota Sintang. Hasil sidak memang didapati telah terjadi kenaikan terhadap sejumlah

harga barang. Dan diakui oleh para agen dan pengecer.

Mereka (agen dan pengecer) menaikan harga barang, karena menyesuaikan dengan kenaikan BBM, ucap Sudirman.

Kenaikan cukup signiďŹ kan terjadi pada bahan bangunan, seperti seman. Kenaikan hampir menembus angka 10 persen. Semen jenis Gersik yang semula hanya dijual berkisar Rp 68 ribu persak, kini dijual Rp 72 ribu persak.

Jenis-jenis semen lainnya juga ikut naik. Bisa jadi kenaikan menembus Rp 10 ribu persak, timpalnya.

Terhadap sembako, kenaikan terjadi pada beras dan gula. Kedua komuditas ini mengalami kenaikan sekitar Rp 5-Rp 10 ribu per karung.

Yang paling parah kenaikan beras dan gula. Kenaikannya lebih dari Rp 10 ribu per karung, terang Sudirman.

Berdasarkan pengakuan para pedagang, lanjut Sudirman, kenaikan bukan hanya karena biaya transportasi naik, tapi juga karena ada kenaikan dari pabrik. Selain itu, buruh yang melakukan bongkar muat barang juga minta dinaikan upah.

Memang ini semua karena imbas dari kenaikan BBM. Bahkan sebelum BBM naik ada sejumlah harga barang yang sudah naik terlebih dahulu, timpalnya.

Sedangkan untuk kelompok sembako lainnya, seperti daging, ikan dan ayam potong masih tercatat normal serta belum ada kenaikan berarti.

Kadisperindagkop dan UKM saat melakukan sidak ke sejumlah toko.

Berkenaan dengan stok sembako, Sudirman menjamin aman hingga Natal dan tahun baru.

Sudirman menambahkan, sidak merupakan upaya pemerintah Kabupaten

Sintang untuk mengetahui dampak dari kenaikan harga BBM terhadap sembako. Kepada para agen dan pengecer, Sudirman mengimbau untuk tidak menaikan harga tanpa perhitungan. (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Rakyat Kalbar Jumat, 21 November 2014

Banyak Aset Disdikpora Belum Tercatat Di antaranya Gedung dan 133 Persil Tanah

Speedboat bersandar menunggu penumpang. ARMAN HAIRIADI

Tarif Speedboat Naik PUTUSSIBAU-RK. Para motoris atau penambang speedboat di Putussibau menaikkan tarif dari Rp100 ribu menjadi Rp120 ribu per orang dan dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk ongkos barang bawaan per kilogram.

Sebelum harga BBM (bahan bakar minyak) naik, biaya operasional kita Rp800 ribu pulangpergi, kini menjadi Rp1 juta, kata Karno, salah seorang motoris speedboat jurusan PutussibauBunut ditemui dipangkalannya, Kamis (20/11).

Naiknya biaya operasional, kata Karno, mengharuskan mereka menaikkan tarif untuk penumpang. Bila awalnya Rp100 ribu perorang kini menjadi Rp120 ribu, begitu juga dengan ongkos angkutan barang menjadi naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 per kilogram. Inilah yang sulit bagi kita sebenarnya menaikan tarif penumpang, sebab, penumpang pun banyak mengeluh. Tapi, bagaimana lagi, BBM naik, ucapnya.

Meski pasca kenaikkan harga BBM jumlah penumpang masih relatif sama seperti sebelumnya.

Kenaikkan tarif ini tetap saja membuat Karno khawatir penumpang sepi. Untuk mendapatkan minyak memang belum sulit, karena saya ada pelanggan tersendiri untuk membeli minyak. Cuma harganya mahal, per liternya Rp11 ribu, ungkapnya.

Karno berharap pemerintah agar dapat mengawasi penyaluran BBM, sehingga tidak ada yang bermain mencari keuntungan sendiri.

Ramdani, Motoris Speedboat jurusan Putussibau-Nanga Embaloh mengaku sangat mengeluh dan merasakan sekali dampak kenaikan BBM. Ia terpaksa harus menaikan tarif penumpang dari Rp80 ribu menjadi Rp100 ribu per orang.

Soalnya biaya operasi kita juga naik, biasanya dulu kita hanya menggunakan minyak 40 liter pulang-pergi, kini jadi 60 liter, katanya.

Ramdani mengatakan, serba salah dengan masyarakat yang banyak mengeluh. Pasalnya masyarakat sudah terbiasa dengan harga yang lama. Belum lagi, kemampuan dari masyarakat Kapuas Hulu yang rata-rata petani karet dan sebagai nelayan. Kita tahulah kondisi saat ini harga karet rendah dan ikan pun susah ditangkap, katanya.

Ramdani sangat menyayangkan kenaikkan harga BBM ini. Apalagi saat ini minyak susah didapat. Kami sangat menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab, tidak hanya menyulitkan mata pencaariannya, tapi juga barang-barang sembako ikut naik, ujarnya. (aRm)

13

PUTUSSIBAU-RK. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu mengumpulkan seluruh kepala sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK), pengawas sekolah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kapuas Hulu, di Gedung Voli Indoor, Putussibau, Kamis (20/11). Langkah itu dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalbar.

Sebab, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kapuas Hulu mencatat, Disdikpora memiliki aset sekitar 133 persil tanah yang belum dicatat sesuai ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir dalam arahannya di hadapan 600 orang yang hadir mengatakan, saat ini pemerintah daerah men-

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir saat memberikan pengarahan aset pendidikan di Gedung Voli Indoor, Putussibau, Kamis (20/11). ARMAN HAIRIADI

galami masalah yang cukup rumit, yakni belum terdatanya aset kekayaan daerah.

Akibatnya, Pemkab Kapuas Hulu belum bisa kita meraih predikat WTP dari BPK. Predikat ini akan berdampak pada penyaluran keuangan dari pusat dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) serta berdampak pada penarikan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah kita, ujar Nasir.

Bupati menegaskan, pendataan aset ini sangat penting

bagi kelangsungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Apabila aset kekayaan tidak terdata dan tertata dengan baik akan menimbulkan masalah di masyarakat. Seperti bakal hilangnya bangunan milik negara yang ada di atasnya, baik itu kantor, rumah dinas maupun sarana pendidikan atau sekolah.

Ia beberkan Nasir, hal ini sudah terjadi di beberapa kecamatan, dimana ada beberapa bangunan milik neg-

ara, termasuk sekolah yang berdiri di atas tanah hibah dituntut untuk dirobohkan.

Karena tanah tersebut akan digunakan oleh anak cucu dari sang pemberi hibah.

Menurut Bupati, kasus ini muncul akibat dari tidak dilakukannya proses administrasi hibah secara benar.

Baik pada masa penghibahan hingga saat ini dan setelah ada tuntutan baru tersentak, seperti kebakaran jenggot.

Oleh karena itu, Nasir meminta kepada semua pihak agar dapat bekerjasama dengan Disdikpora untuk melakukan pendataan dan penataan aset kekayaan daerah di sektor pendidikan ini, yang dibantu bidang aset DPPKAD. Sehingga pada tahun 2015, Pemkab Kapuas Hulu bisa meraih predikat WTP dalam mengelola manajeman keuangan daerah.

Di tempat yang sama, Kepala Disdikpora Kapuas Hulu, Drs Petrus Kusnadi MSi, mengatakan, opini WTP bukanlah hal yang mustahil diraih.

Asalkan seluruh komponen yang ada terutama jajaran Disdikpora yang memiliki

aset cukup besar, dapat dilakukan pencatatan serta pengamanan aset sesuai ketentuan peraturan pengelolaan barang milik daerah.

Bertitik tolak dari pikiran tersebut, maka kami memandang perlu untuk segera melakukan pembenahan pengelolaan barang milik daerah, sehingga aset-aset baik aset gedung maupun tanah dapat dicatat dan diamankan seluruh komponen Disdikpora Kapuas Hulu, ujar Kepala Disdikpora yang baru dilantik ini.

Mantan Kabid Perencanaan Pembangunan (P2) Setda Kapuas Hulu ini juga mengajak seluruh Kepala UPT dan kepala sekolah untuk membantu membenahi aset-aset mereka dengan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan. Baik tokoh masyarakat maupun para ahli waris. Akhirnya aset-aset bisa dicatat, diamankan demi kepentingan perencanaan pembangunan secara umum, demikian Kusnadi.

LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Herberia Karosekali Ketua HAKLI Kapuas Hulu PUTUSSIBAU-RK. Pengurus Cabang Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kapuas Hulu akhirnya terbentuk. Untuk periode 2014-2018, Ketua HAKLI Kapuas Hulu dipercayakan kepada Herberia Karosekali, SKM. Kepengurusannya dilantik langsung oleh Suharno SKM MKes, Ketua Pengurus Daerah HAKLI Kalbar, Rabu (19/11) malam di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kapuas Hulu.

Menurut Suharno, HAKLI merupakan wadah organisasi bidang lingkungan. HAKLI terbentuk pada tanggal 12 April 1980. Usia HAKLI sebenanrya sudah tua, sebab sebelumnya ada Ikatan Kontroling Kesehatan, yang dibentuk tahun 1955, ujarnya.

Dikatakan Suharno, HAKLI memiliki tugas dan beban yang cukup berat. Sebab,

organisasi ini harus bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehataan. Karena kesehatan tidak lepas dari masalah lingkungan. Sehingga ini menjadi tugas tenaga sanitasi. Kita dapat membantu program pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kesehatan, pungkasnya..

Langkah awal, Suharno meminta kepada HAKLI untuk melakukan registrasi anggota. Setelah itu melakukan konsulidasi menggelar rapat dan membuat program kerja kedepan. Mudah-mudahan ini merupakan awal kita menuju HAKLI profesional.

Selamat kepada pengurus HAKLI Kapuas Hulu yang baru dilantik, ujar Suharno.

Sementara itu, Herberia Karosekali, SKM, mengatakan, yang tergabung dalam HAKLI adalah mereka-mereka yang

Prosesi pelantikan HAKLI Kapuas Hulu di Aula Kantor Dinas Kesehetan Kapuas Hulu, Rabu (19/11) malam. Arman Hairiadi

lulus SPPH (Sekolah Pembantu Penilik Higine/D1, Akademi Kesehatan lingkungan, dan Sarjana Kesehatan Masyarakat Lingkungan. Saat ini mereka ada yang berdinas di Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau dan Puskesmas-Puskesmas. Namun ada juga yang bekerja

di sector swasta.

Untuk sementara yang terdata ada sekitar 40 orang.

Tetapi, kemungkinan lebih dari itu, sebab banyak juga mereka-mereka yang merupakan lulusan kesehatan lingkungan bekerja di sector swasta, hanya saja belum terdata kita. Untuk itu, secara perlahan-perlahan, kita akan

mendata berapa jumlah lulusan kesehatan lingkungan yang ada di Kapuas Hulu ini, terang Herberia.

Karena HAKLI Kapuas Hulu ini baru terbentuk, menurut Herberia, pihaknya terlebih dahulu mengadakan konsulidasi mengenai apa-apa program kerja kedepan. Hanya saja yang pasti tentu program kerja tersebut harus bergerak di bidang sanitasi dan dan kesehatan lingkungan.

Dengaan terbentuknya HAKLI di Kapuas Hulu ini, paling tidak Pemkab Kapuas Hulu tahu bahwa di Kapuas Hulu banyak tenaga-tenaga professional sanitasi. Selain itu, dengan terbentuknya HAKLI ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan ide dan bersilturahmi antar lulusan kesehatan lingkungan, paparnya. (aRm)

Bumi Daranante Alotnya Negosiasi Pembebasan Lahan

Apai Ji Ongah

Kadis PU Kalbar Sempat Jengkel Wabup Yohanes Ontot memberi selamat kepada para pengurus yang telah dilantik. IST

Pengurus GOPTKI Sanggau Dilantik SANGGAU. Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Sanggau masa bakti 2014 -2019 resmi dilantik Ketua GOPTKI Kalbar, Ratna Yuniar M.Zeet, Rabu (19/11) di ruang musyawarah Kantor Bupati Sanggau.

Kepengurusan yang dilantik berdasarkan SK Ketua GOPTKI Kal-Bar Nomor SKEP.07/DPD.GOPTKI-KB/ XI/2014 tgl 7 November 2014, yang terdiri dari Ketua, Agata Agnes.SPd, Wakil Ketua, Murdiansyah S.IP Dra Hj Fitri Hairudin dan Tang.S.Sos , Sekretaris, Hermin Hidayati,SPd AUD dan wakilnya Elvi Rusiana.

Sedangkan Bendahara dijabat Setia Winarni A.Md Keb dan dibantu beberapa bidang di antaranya Bidang Organisasi Pendidikan Ekonomi dan Kesejahteraan, Usai pelantikan, Ratna Yuniar M Zeet menyampaikan bahwa pendidikan yang bermutu ditentukan oleh suatu proses panjang yang dimulai sejak anak usia dini. Taman kanak-kanak merupakan tahapan pertama dan strategis.

Membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun ďŹ sik, meliputi moral serta nilai nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, kemandirian dan seni untuk siap memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, terangnya.

Ia berharap kehadiran GOPTKI dapat dirasakan keberadaan dan perannya di dunia pendidikan khususnya pembinaan tumbuh kembang anak usia dini.

Untuk itu dengan semangat kepemimpinan yang baru mari kita melaksanakan amanah dalam mewujudkan visi-misi organisasi sebagaimana tertuang dalam AD/ART GOPTKI, terangnya.

Sementara itu, Wabup Yohanes Ontot mengatakan, taman kanak-kanak merupakan usia yang sangat penting dan perlu perhatian khusus. Pada usia tersebut anak-anak akan terbentuk karakternya.

Juga menentukan kualitas SDM di masa depan.

Kerena itu diharapkan DPC GOPTKI yang baru dilantik, bahu-membahu bersama Pemkab Sanggau membina dan mengawasi sistem PAUD, ujar Wabup.

(KiA/hms)

SANGGAU. Kadis PU Kalbar, Jakius Sinyor sempat kesal dan akhirnya meninggalkan ruangan setelah negosiasi harga pembebasan lahan terkait rencana pelebaran jalan negara, Kini Balu-Penyeladi Sanggau di aula lantai II Kantor Pemkab Sanggau, Kamis (20/11) tak menemukan kesepakatan.

Negosiasi itu dihadiri 291 warga dari dua kelurahan, Tanjung Sekayam dan Tanjung Sekayam. Ini (beberapa warga) mintanya Rp200 juta, kalau dia tidak mau sendiri ya sudah kita bubarkan, gak usah, kesalnya.

Ia meminta antara harga harga pembebasan lahan dengan kepentingan umum harus berimbang.

Kalau dia minta Rp200 juta kan tidak masuk akal, kita ini kan harus logis, wajar dengan aturan. Kalau memang hanya gara-gara Rp200 juta mereka tidak mau saya tidak mau ya sudah, untuk apa sih (mau berdebat) bukan kepentingan saya, geramnya.

Dinas PU, kata dia, sudah memiliki itung-itungan sendiri terkait pembebasan lahan tersebut, dan diyakini tak sampai merugikan warga yang terdampak pelebaran jalan negara tersebut. Tawaran dari PU, itu sesuai (itungannya) dari mereka. Mereka ada itung-itungannya, katanya.

Hadir pula di acara tersebut, Kepala Dinas PU Sanggau dan Kabag Pertanahan Pemkab Sanggau.

Kegiatan tersebut terkait rencana Pemprov Kalbar untuk membuat jalan baru sepanjang 20 kilo meter, mulai dari arah Kinibalu ke Penyeladi kabupaten Sanggau. Karena mengingat jalan lama sering terkena abrasi dan longsor, sehingga usian-

Negosiasi harga pembebasan lahan terkait rencana pelebaran jalan negara, Kinibalu-Penyeladi yang dipimpin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor di aula lantai II Kantor Bupati berlangsung alot. IST

ya diprediksi tidak akan bertahan lama untuk dilalui, apalagi intensitas kendaraan yang tiap tahunnya terus meningkat.

Ada pengalihan jalan, jalan lama tidak layak karena tepi sungai, sudah longsor, kita khawatirnya putus, walaupun kita pertahankan jalan itu, nanti ya percuma juga. Kalau itu pun mau dipertahanakan, ya hanya dijadikan jalan alternatif lah, kata Jakius Sinyor.

Pemprov Kalbar, kata Jakius, sudah menyiapkan dana sementara sebesar Rp2 miliar untuk biaya total pembebasan lahan. Dia mengatakan dana itu kemungkinan akan bertambah, tergantung hasil kesepakatan negosiasi.

Nanti kita lihat (hasil negosiasi), sementara ini kita menyiapkan kurang lebih Rp2 M, tergantung harga

itu, nanti kan kita lihat harga negosiasinya berapa, tahun ini (anggarannya untuk) sembilan kilometer dulu, tahun depan ada lagi, selesaikan ini dulu, katanya.

Jakius menegaskan, tidak akan merealisasikan pelebaran jalan, jika permasalahan pembebasan tanah belum selesai. Ia tak mau bermasalah di kemudian hari setelah jalan tersebut dibangun.

Jangan sampai kita dah bangun terbentur lagi persoalan sosial. (Proses) ini lama memakan waktu kita, karena kita harus menginventarisasi, tanah siapa-tanah siapa, bangunan siapa-bangunan siapa, nah itukan tidak mudah, katanya.

Jika memang tidak ada kendala Jakius mengabarkan, tahun depan, pembuatan jalan baru tersebut sudah

dapat dimulai.

Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai kalau tidak ada persoalan seperti ini, kalau ada, ya mundur lagi. Untuk (teknis dan biaya) pembangunannya nanti akan dihitung PPK, pungkasnya.

Satu di antara warga yang hadir di pertemuan itu, Abang Nurdin, tegas-tegas menolak menyerahkan tanahnya untuk pelebaran jalan. Warga Segole kelurahan Tanjung Kapuas itu mengaku tanahnya seluas 15x12 meter hanya dihargai Rp12 juta oleh PU. Rugi lah. Harga itu sudah total semua dengan bangunan plus tanah. Kalau (keadaannya dibalik) pemerintah yang (jual) Rp12 juta aku mau (bayar), katanya.

Nurdin membantah tak mau menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum. Hanya

saja, uang ganti rugi yang ditawarkan PU tak cukup untuk membangun tempat tinggal baru. Sekarang katakan lah kita potong setengah, kita mau geser ke belakang tidak ada (tanahnya lagi). Orang belakang mau jualnya Rp100 juta, ungkapnya.

Nurdin mengaku baru mau melepas tanahnya Rp500 juta. Itu dah ambil untung.

(Rp12 juta) ini bukan ngambil untung, di bawah buntung, katanya.

Namun ia tetap bernegosiasi dengan pemerintah untuk mencapai kesekapatan itu. Kalau tidak capai kesepakatan, kita ndak akan serahkan. Kalau pemerintah mau bangun, bangun di jalan yang sudah ada jak lah, ndak usah lebar-lebar, kan berarti duit ndak ada. Kita di Sanggau gimana bah caranya, orang di Jakarta sana jak ganti rugi bisa besar-besar (nominalnya), katanya Sementara itu, Lurah Tanjung Sekayam, Edy Kartono menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pihak kelurahan bersama RT-RT dan melibatkan warga, terdapat sebanyak 102 kepemilikan yang akan terkena dampak pembangunan jalan ini.

Sampai sekarang ini datanya yang sudah ďŹ nal. Namun kalau ada yang masih belum masuk nanti akan kita usulkan lagi, katanya.

Senada dengan itu, Lurah Tanjung Kapuas, Rustiono menyatakan akan mengakomodir jika ada warganya yang belum masuk kedalam pendataan. Sejauh ini ada 189 kepemilikan di Kelurahan Tanjung Kapuas, itu sudah termasuk bangunan sendiri, tanah dan lainnya, katanya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Jumat, 21 November 2014

14

Telkomsel Belum Bayar Retribusi, Pemkab Layangkan Surat Peringatan

Injeh Karaja

Gurianto. ANTONIUS

Bantuan PSKS Segera Disalurkan NGABANG. Kabar gembira bagi warga miskin di Landak. Tak lama lagi mereka akan menerima uang tunai dari bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Warga yang menerima bantuan ini di masing-masing Kantor Pos, harus terdata dan bisa menunjukan Kartu Pengendali Sosial (KPS). Di Kantor Pos Ngabang, bantuan tersebut akan dikucurkan mulai 24 November-4 Desember 2014.

Kepala Kantor Pos Cabang Ngabang, Gurianto mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan diri dalam rangka menyalurkan bantuan itu.

Masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan menerima uang sebesar Rp. 400 ribu yang dibayar sekaligus dua bulan yakni, November dan Desember masing-masing Rp. 200 ribu.

Sedangkan jumlah RTS penerima bantuan yang dapat diambil di Kantor Pos Ngabang sebanyak 6.375 RTS yang terdiri dari Kecamatan Ngabang, Jelimpo, Kuala Behe dan Kecamatan Air Besar, ujar Gurianto, Kamis (20/11) di kantornya.

Jadwal penyaluran pembayaran bantuan PSKS pun sudah disusun. Untuk kecamatan Jelimpo akan dibayar pada 27 November, Kecamatan Kuala Behe pada 1 Desember mendatang dan Kecamatan Air Besar akan dibayar pada 4 Desember mendatang.

Ia meminta penerima dana PSKS datang sendiri ke Kantos Pos Ngabang, tidak bisa diwakili orang lain saat mengambil bantuan tersebut.

Masyarakat penerima bantuan juga harus membawa KPS, KTP asli dan fofo copy atau Kartu Keluarga yang tercantum pada KPS, katanya.

Bagi RTS yang kartu KPS nya hilang, diharapkan ada surat keterangan dari pemerintah setempat, baik dari kecamatan ataupun desa. Sebab, jika tidak ada bukti itu, dana bantuannya tidak bisa disalurkan. Bagi pemegang KPS yang sudah meninggal dunia, bisa diwariskan kepada ahli warisnya sendiri, terangnya.(ius)

NGABANG. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informat ika (Dishubkominfo) Kabupaten Landak segera melayangkan surat peringatan kedua kalinya kepada PT. Telkomsel, untuk segera membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi ke Pemkab Landak.

Surat pertama kita itu sepertinya tidak digubris Telkomsel. Mereka masih enggan membayar retribusi.

Makanya kita layangkan lagi surat yang kedua, kata Ke-

pala Dishubkominfo Landak, Ependi, Rabu (19/11) di kantornya.

Meski diakuinya, Telkomsel sempat menanggapi surat peringatan pertama. Pihak Telkomsel mengatakan, surat itu memang sudah sampai kepada manajemen keuangan. Katanya, surat itu sedang di proses veriďŹ kasi dan retribusinya segera dibayar.

Tapi setelah ditunggu-tunggu, sampai sekarang Telkomsel belum juga mau membayar retribusi yang kita tagih itu, ungkapnya.

Menurut Ependi, pelayangan surat peringatan tersebut merupakan langkah yang harus ditempuh Dishubkominfo Landak. Hal ini sebagai bukti kalau kami sudah memberi peringatan tertulis, dengan harapan supaya pihak PT. Telkomsel bisa melaksanakan kewajibannya membayar pajak tepat waktu, katanya.

Dikatakannya, surat peringatan yang dilayangkan itu bukan berarti Dishubkominfo Landak tidak yakin Telkomsel tidak mau membayar retribu-

si. Hanya saja dikhawatirkan jika tak segera dibayarkan, akan menjadi pertanyaan dan temuan BPK RI. Kita berharap Telkomsel bisa membayarnya tepat waktu, tidak terlambat seperti tahun lalu, harapnya.

Ia lantas membandingkan dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi lainnya yang beroperasi di Landak.

Mereka selalu membayar pajak tepat waktu. Sementara Telkomsel mengapa selalu terlambat, tanya Ependi.

Akibatnya, Dishubkominfo Landak selalu dipertanyakan oleh Pemerintah Pusat. Namun kami masih tetap mengharapkan kepada Telkomsel supaya bisa menyelesaikan kewajibannya tepat waktu, desaknya.

Terlebih ini menjadi tanggungjawab Dishubkominfo Landak selaku SKPD yang ditugaskan menarik retribusi menara. Sebab jika Telkomsel tidak membayar retribusi, bisa saja Telkomsel di audit BPK, tegasnya.(ius)

Kepsek Dilatih Program PGIP . Sebanyak 69 orang terdiri dari kepala sekolah (Kepsek) dan guru senior se-kabupaten Landak mengikuti pelatihan tim pengembang kurikulum SD, SMP, SMA dan SMK Landak 2014, Program Induksi Guru Pemula (PIGP) di aula Hanura, Kamis (20/11).

Pelatihan PIGP diadakan selama dua hari Kamis-Jumat, hari pertama untuk kepala sekolah dan guru senior sedangkan hari kedua untuk guru pemula dalam rangka peningkatan profesional guru pemula, ujar Buyung, Ketua Panitia.

Dikatakannya, kegiatan bedasarkan Peraturan Bupati Landak nomor 1.01.5 tahun 2014 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Landak tahun anggaran 2014.

Dan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Landak nomor 160 tahun 2014 tentang kegiatan pelatihan tim pengembangan kurikulum SD, SMP SMA SMK kabupaten landak tahun 2014.

Jadi, kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat memahami

Para Kepala sekolah dan guru senior mengikuti pelatihan. ANTONIUS

dan mampu menerapkan konsep dari standar pendidikan sesuai tupoksinya masingmasing guru yang nantinya akan di gunakan di sekolah secara khusus di kabupaten landak, kata Buyung.

Ia menambahkan, selain

itu agar peserta memperoleh pengalaman baru yang dapat dikembangkan di sekolah masing-masing, secara khusus pada pengembangan kurikulum 2013.

Untuk memberikan penilaian bagi guru pemula CPNS dalam melaksanakan tupoksinya di

sekolah.

Dikatakannya pula, modul PGIP dapat dijadikan bahan belajar individual bagi pengawas sekolah agar lebih memahami pelaksanaan program induksi. Juga sebagai bahan belajar kelompok di

kelompok kerja pengawas sekolah dan musyawarah kerja pengawas sekolah.

Hasil yang diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tantang tanggung jawab dalam implementasi PIGP, ujar Buyung.(ius)

Bumi Lawang Kuari Pantau Sengketa Lahan di Semadu

Dewan : Memang Ada Pencaplokan Lahan oleh PT Parna Agro Mas Kabel Putus, Wilayah Timur

Sekadau Buta Listrik 9 Jam SEKADAU. Warga yang bermukim di sebelah timur Kota Sekadau, mulai dari KM 4 Jalan SekadauSintang hingga daerah Belitang Hilir, mengalami buta listrik lebih kurang 9 jam lamanya. Aliran setrum ke daerah mereka padam sejak jam setengah satu tengah malam hingga menjelang jam sembilan pagi, Kamis (20/11).

Kabel jaringan tegangan menengah tersebut putus tadi malam sekitar pukul 00.30 WIB. Namun,

mengingat pekerjaan perbaikan cukup beresiko dan memerlukan material tambahan lainnya, maka pekerjaan perbaikan ditunda sampai pagi hari, jelas Manajer PT PLN Rayon Sekadau, Dwiya, kepada wartawan.

Pantauan di lapangan, kabel yang terputus itu berada di Jalan SekadauSintang KM 4. Penyebab putus kemungkinan tertimpa dahan pohon. Saat ini sedang dikerjakan, duga Dwija. (bdu)

RALAT PENGUMUMAN LELANG Sehubungan dengan Pengumuman Lelang Kejaksaan Negeri Sekadau Nomor : B-1136/Q.1.20/Cu.3/11/2014 yang dimuat di Harian Rakyat Kalbar edisi tanggal 20 November 2014, pada Sayarat-syarat peserta lelang nomor urut poin 5 : Tertulis : 5. Untuk Lelang kayu peserta perorangan membawa bukti identitas diri berupa KTP dan NPWPM, Bagi peserta Badan Usaha membawa Surat Izin Usaha/SIUP. Seharusnya tertulis : 5. Untuk Lelang kayu peserta perorangan membawa bukti identitas diri berupa KTP dan NPWP, Bagi peserta Badan Usaha membawa Surat Izin Usaha/SIUP dan NPWP. Demikian untuk menjadi maklum.

Sekadau, 21 November 2014

Panitia Lelang Kejari Sekadau Ketua SAPTONO JAKSA Wira TU NIP.196411161986031001

SEKADAU. Kasus dugaan pencaplokan lahan di Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir, oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Parna Agro Mas (PAM), belum sepenuhnya berakhir. Dewan yang mendapat laporan warga mendatangi lokasi yang disengketakan, dua hari lalu.

Hasil kunjungan kita, memang ada pencaplokan lahan oleh PT PAM, ujar Jefray Raja Tugam SE, anggota DPRD Sekadau, kepada Rakyat Kalbar di kantornya, Kamis (20/11).

Selain Jefray, ada 10 anggota Dewan Sekadau lainnya yang ikut dalam kunjungan tersebut. Kunjungan ini dilakukan menyusul laporan yang mereka terima dari sejumlah warga Semadu, beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, masyarakat di wilayah Desa Semadu memprotes keras PT Parna Agro Mas (PT PAM LG International) yang dianggap mencaplok lahan hutan produksi. Sebelumnya, lahan itu masuk dalam kawasan hak guna usaha (HGU) PT Finantara Intiga di kawasan tersebut.

Masalah tapal batas HGU PT PAM LG internasional dan hutan produksi Dusun Nebuk, Dusun Tinting Binang, Dusun Seloam, di Desa Semadu memang sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. Lahan yang dicaplok PT PAM diperkirakan seluas 900 hektar dan sebagian sudah diserahkan ke masyarakat. Lahan tersebut saat ini dimanfaatkan oleh PT PAM untuk ekspansi usaha perkebunan mereka.

Patok lahan yang disebutkan sebagai lokasi sengketa antara PAM dan Finantara. ISTIMEWA

Total lahan yang digarap itu lebih dari 900 hektar.

Dari jumlah itu, sekitar 600 hektar sudah diserahkan ke masyarakat. Sedangkan sisanya sekitar 318 hektar lagi masih dikuasai perusahaan. Kita minta sisa itu diserahkan juga, karena PT Finantara Intiga yang dulunya mengusai lahan itu sudah mengembalikan lahan tersebut ke masyarakat, desak Jefray.

Anggota DPRD Sekadau lainnya, Liri Muri SE menjelaskan, lahan yang

digarap PT PAM itu bukan masuk dalam kawasan HGU PT PAM, tapi eks kawasan Finantara. Jadi ini ada pencaplokan, kata Liri.

Sebagai wakil rakyat, ia meminta perusahaan tidak lagi menggarap lahan yang kini sudah dikembalikan ke rakyat itu. Itu hak rakyat. Jadi perusahaan harus mengembalikannya ke rakyat, tegas Liri.

Manager HRD PT PAM, Herkulanus Rudi SH, yang dikonfirmasi berberapa

waktu lalu bersikeras bahwa lahan yang digarap perusahaan mereka bukan lahan PT Finantara Intiga.

Ia mengatakan, apa yang diklaim warga itu tidak masuk akal.

Ini hanya klaim sepihak.

Tuduhan yang tidak mendasar, kata Rudi.

Rudi menyesalkan klaim yang disampaikan oknum warga itu karena berbau tuduhan yang menjelekkan perusahaan tanpa kroscek yang valid. Abang bisa tanya ke Pemda Sekadau.

Tidak ada masalah. Lahan yang kita garap itu, memang masuk dalam kawasan HGU kita, ulasnya.

Jika memang lahan PT Finantara yang digarap, lanjut Rudi, mestinya Finantara akan melakukan protes baik ke pemerintah maupun BPN. Tapi Finantara secara kelembagaan tidak pernah ada klaim kepada perusahaan kami maupun ke pemerintah. Yang bersuara ini hanya oknum masyarakat, tegasnya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Jumat, 21 November 2014

MIN Sekuduk Ikuti LSS Nasional

Chifni B SSos.

SAMBAS. Dari empat sekolah dari Kabupaten Sambas yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Provinsi Kalbar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sekuduk Kecamatan Sejangkung berhasil meraih Juara 1 LSS se-Kalbar.

Sehingga berhak mewakili Kalbar dalam LSS tingkat nasional.

Empat sekolah yang ikut LSS tingkat Kalbar merupakan sekolah terbaik yang lolos seleksi, yaitu TK Swadharma Pemangkat, MIN Sekuduk, SMPN 3 Sekadim dan SMK Negeri 1 Paloh, ujar H Chifni B SSos, Staf Ahli Bupati Sambas kepada Rakyat Kalbar, Kamis (20/11) di Sambas.

Pembina Usaha Kesehatan Seko-

lah (UKS) Kabupaten Sambas ini mengapresiasi upaya Panitia LSS Kabupaten Sambas yang telah bekerja maksimal. Chifni berharap MIN Sekuduk terus berbenah.

Sebab, seleksi nasional pasti jauh lebih ketat dan selektif. Makanya, panitia harus terus meningkatkan kebersihan sekolah sesuai aturan LSS. Semoga keberhasilan MIN Sekuduk dapat memotivasi sekolah lain agar menerapkan sekolah

Kembangkan Wisata Pantai, Disporabudpar Susun Riparda SAMBAS. Untuk mengembangkan objek wisata pantai, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sambas mengagendakan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda).

Drs H Asmani, Kepala Disporabudpar Sambas menegaskan, saat ini instansinya sedang menginventarisir objek wisata yang ada di Kabupaten Sambas untuk dimasukkan dalam Riparda. Sehingga bisa diusulkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Saat ini pantai yang paling banyak dikunjungi seperti Pantai Temajuk, Mutusan, Serayi, Tanjung Batu, Tanah Hitam, Sentebang, Polaria Selakau, dan yang baru Pantai Kampak di Kecamatan Paloh, ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/11).

Potensi pantai yang dimiliki Kabupaten Sambas paparnya, terbentang mulai dari Kecamatan Selakau hingga Kecamatan Paloh. Potensi tersebut layak dikembangkan. Namun, diperlukan payung

hukum dalam bentuk Perda. Dalam pengembangannya, kita juga akan membentuk dan memberdayakan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), ucapnya.

Saat ini, tegasnya, Disporabudpar sudah membentuk 11 Pokdarwis se-Kabupaten Sambas. Sayangnya, masih banyak yang tidak eksis.

Pokdarwis yang sudah terbentuk tapi tidak aktif kebanyakan bergerak mengandalkan bantuan dana pemerintah, sehingga tidak maksimal. Harapan kita kepada Pokdarwis yang sudah terbentuk agar terus beraktivitas, karena dana bantuan pusat hanya sebagai perangsang. Artinya Pokdarwis yang harus berperan mengelola agar berkembang, ujarnya.

Konsep Disporabudpar dalam membangun pariwisata, bebernya, berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan dalam Riparda, karena Riparda terbentuk sesuai hasil

Pantai Temajuk di perbatasan Indonesia dan Malaysia tidak hanya indah, tapi cocok untuk berselancar. M Ridho

pantauan atau inventarisir langsung di lokasi objek wisata. Selain itu, pentingnya Riparda agar kita bisa melakukan tata ruang atau rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Dari Riparda ini juga kita bisa membuat grand desain mempromosikan objek wisata daerah kita agar bisa dikenal luas, harapnya.

Tahun 2015 diharapkan Perda Riparda sudah terwujud, karena Disporabudpar ingin membangun objek wisata dengan kekuatan payung hukum, sehingga ada dasar pengelolaannya. Agar berkembang, kita juga akan bekerjasama dengan instansi terkait, termasuk masyarakat. Tujuannya agar ada kesamaan persepsi memajukan potensi daerah. Sehingga ke depan mampu menjadi pendapatan daerah. Dalam hal ini tidak saja pantai, bisa hutan mangrove dan potensi wisata lainnya, tegasnya. (edo)

Pantai Mutusan di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh. M Ridho

sehat, tidak saja dalam LSS, tetapi dalam keseharian juga harus diterapkan. Sehingga kesehatan anak-anak kita dapat meningkatkan semangat belajar, dan mendukung peningkatan IPM Kabupaten Sambas, tegasnya.

Melalui LSS, ungkap Chifni, diharapkan meningkatkan image pembangunan pendidikan di Kabupaten Sambas, karena dengan sekolah bersih dan sehat, tentu-

15

Tumpahan Salok nya akan memajukan pola pikir anak-anak dalam peningkatan prestasi pendidikan. Ke depan, setiap sekolah diharapkan mampu meningkatkan kemajuan sekolahnya dan dapat menjadi peserta LSS. Syaratnya sekolah bersih, tertata rapi, memiliki tanaman obat-obat keluarga, serta memiliki tempat sampah, MCK yang bersih dan sehat, imbaunya. (edo)

Daerah Perbatasan, Temajuk Layak Jadi Kecamatan SAMBAS. Sebagai daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Desa Temajuk layak menjadi sebuah kecamatan. Pernyataan tersebut disampaikan Oscar Hutagaluh SPd MM MSi, Direktur Centre for Regional Economic and Education Development Studies (CREEDS).

Lulusan Magister Manajemen serta Magister Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura ini mengatakan, sangat dimungkinkan Temajuk menjadi kecamatan, mengingat Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan, pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau.

Syaratnya, ujar Oscar, dikecualikan dari persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan atau terluar. Namun untuk pembentukan kecamatan seperti yang dimaksud pasal 8, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Kalbar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tegasnya kepada wartawan, Kamis (20/11) di Sambas.

Menurutnya, kondisi Temajuk mirip dengan di Sebatik, Kalimantan Utara, dimana masyarakat disana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sangat tergantung dari Tawau, Sabah, Malaysia Timur. Seperti diketahui bahwa Pulau Sebatik secara teritorial dibagi atas dua wilayah, dimana sebelah utara merupakan Sebatik milik Malaysia, dan sebelah selatan merupakan Sebatik Indonesia, bebernya.

Pembina Yayasan Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia Sambas ini menjelaskan, Pulau Sebatik awalnya terdiri dari dua desa, yaitu Desa Setabu dan Desa Sungai Pancang. Kemudian pada tahun 1997 dua desa tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Sebatik, dan tahun 2006 Kecamatan Sebatik dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Sebatik (induk) dan Kecamatan Sebatik Barat.

Kemudian, berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011, maka ditetapkan lagi pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Oscar Hutagaluh Tengah. Sehingga Sebatik yang mulanya terdiri dari dua desa, sekarang sudah terdiri atas lima kecamatan, dimana setiap kecamatan hanya terdiri atas empat desa, kecuali Sebatik Utara dengan tiga desa.

Saat ini, bebernya, Sebatik yang awalnya sebuah desa dan terus mekar sudah masuk dalam Program Legilasi Nasional (Prolegnas). Bahkan, Sebatik termasuk dari 22 Daerah Otonomi Baru (DOB) prioritas yang sudah dibuat draft Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan DOB dari 65 DOB yang masuk Prolegnas.

Oscar yang juga dosen Institut Agama Islam Swasta (IAIS) Muhammad Syafiuddin Sambas ini mengatakan, kasus pembentukan DOB Sebatik tersebut kiranya dapat dijadikan referensi bagi pembentukan Kecamatan Temajuk. Hal tersebut pertimbangannya untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terpencil dan atau terluar.

Walaupun pada PP 19 Tahun 2008 tersebut memungkinkan cukup satu desa untuk membentuk sebuah kecamatan di daerah terdepan, terluar dan terpencil. Namun, jika memungkinkan lebih dari satu desa akan lebih baik. Caranya dengan melakukan pemekaran pada Desa Temajuk saat ini melalui peningkatan dusun-dusun yang dimilikinya menjadi Desa. Tiga dusun yang akan dijadikan desa guna mendongkrak Kecamatan Temajuk diantaranya Dusun Camar Bulan, Dusun Mauludin dan Dusun Ceremai, ujar pria yang saat ini menempuh pendidikan program S3 Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta. (edo)

Sambungan TNI Serbu ..........................................................................................................................dari halaman 9 Residivis Kambuhan...........................................dari halaman 9 Polri di Kepulauan Riau (Kepri), tetapi latihan pemantapan tempur yang diselenggarakan Rindam XII/ Tanjungpura. Latihan ini dipantau Komandan Rindam (Danrindam) Kolonel (Inf ) Fajar Budiman.

Selain itu hadir pula Komandan Kodim (Dandim) 1202 Singkawang, Letkol (Inf ) Robby Lukman Leksana.

Ini sebagai latihan pemantapan Batalyon 641/Raider, diikuti 405 prajurit Raider, katanya.

Robby mengungkapkan, latihan ini dilaksanakan selama dua pekan,

puncaknya akan digelar di Kodam XII/Tanjungpura di Kota Pontianak.

Latihan ini berisikan bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menyerbu di dalam rumah yang tersembunyi, jelasnya.

Latihan pemantapan pertempuran ini dipimpin langsung instruktur-instruktur dari Rindam. Prajurit-prajurit yang ikut mendapat pengarahan langsung, bagaimana melumpuhkan musuh dengan efektif.

Latihan kali ini tidak menggunakan peluru yang sebenarnya. Hanya suara

tembakan yang terdengar seperti pertempuran sebenarnya. Tetapi tidak ada peluru yang dilepaskan.

Sehingga tidak ada fasilitas Stadion Kridasana yang rusak.

Suara rentetan tembakan di Stadion Kridasana itu sempat menjadi perhatian warga yang kebetulan melintas di dekat fasilitas olahraga tersebut. Beberapa warga pun ingin melihat dari dekat dan memastikan kalau suara tembakan karena TNI sedang latihan tempur. (dik)

Kompol Andi Yul.....................................................................................................dari halaman 9 yang akrab disapa Andi Yul ini mengaku dirinya salah satu perwira yang mengikuti seleksi Kasat Reskrim jajaran Polda Kalbar yang diadakan beberapa bulan lalu oleh Kapolda dan pejabat utama Polda Kalbar.

Seleksi Kasat Reskrim itu diikuti Kompol Andi Yul. Akhirnya dia terpilih sebagai Kasat Reskrim Polresta Pontianak, sesuai dengan Telegram Rahasia (TR) dari Polda Kalbar, menggantikan Kompol Areis Aminullah.

Saya salah satu perwira yang mengikuti seleksi Kasat Reskrim se Kalbar yang dilakukan Kapolda Kalbar beberapa bulan lalu. Ternyata saya mendapat TR, menggantikan abang leting saya Kompol Areis Aminullah untuk menjabat Kasat Reskrim Polresta Pontianak, ungkap Andi Yul. Akademi Polisi (Akpol) angkatan 2003 ini mengatakan, sebelumnya

dia menjabat Kasat Reskrim Polres Sintang selama dua tahun dan Kabag Ops selama lima bulan.

Pria kelahiran Makassar ini sebelumnya tidak pernah bertugas di Polresta Pontianak. Tantangan bagi Andi Yul untuk menumpas kejahatan di Kota Pontianak. Apalagi Kota Pontianak ini merupakan wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Kalbar.

Tentu siap, termasuk di Polresta Pontianak ini. Karena kita selaku anggota Polri, kapan dan di mana pun harus siap menjalankan tugas, ujarnya.

Andi Yul menjelaskan, sebelum tugas di Kalbar, dirinya merupakan perwira Polri yang bertugas di Makassar, yakni di kota kelahirannya selama beberapa tahun. Tepat pada 2010, pasca PTIK dengan pangkat AKP, dirinya di-transfer ke Bumi Borneo Barat untuk mengabdikan diri sebagai

insan Polri.

Tahun 2010 saya masuk ke Kalbar.

Sebelumnya saya bertugas di Sulawesi yakni di Kota kelahiran saya, Makassar, katanya.

Pria kelahiran Makassar, 20 Agustus 1980 itu masuk ke Kalbar langsung menjabat Kasat Reskrim Polres Landak. Kemudian dipromosikan menjabat Kasat Reskrim Polres Sintang. Kemudian ditarik Polda Kalbar menduduki kursi Kanit di Subdit I Reskrimsus Polda Kalbar. Selanjutnya dirinya diamanatkan kembali menjabat sebagai Kabag Ops di Polres Sintang.

Mengenai langkah saya ke depan, mengoptimalkan kring serse yang ada di Sat Reskrim Polresta Pontianak dan jajaran Polsek Polresta Pontianak.

Inilah langkah utama saya saat ini, tegas Andi Yul. (zrn)

Bangunan Pagar .....................................................................................................dari halaman 9 Surat yang dilayangkannya berupa permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) harus dijawab.

Apa alasan Cipta Karya hingga kini tidak mau memberikan izin?

Sebenarnya bagaimana prosesnya?

Sedangkan untuk proses IMB kami sudah lengkap menurut Tata Ruang.

Kalau Cipta Karya mau memerintahkan Satpol PP membongkar pagar saya, silakan saja. Saya tantang, tegas Winata.

Kalau dia memang mempunyai kekuatan hukum untuk membongkar, kami tantang mereka. Dikatakan Cipta Karya dalam berita ini, tujuh kali pembongkaran kok masih bandel? Masih nekat bangun pagar terus. Karena saya merasa benar! Ini contoh apa yang dikatakan oleh Walikota Pontianak Sutarmidji. 100 kali diperintahkan Sutarmidji tidak akan melaksanakan

perintah dari MA (Mahkamah Agung) atas sengketa Pasar Flamboyan. Begitu juga saya, 1000 kali dibongkar tetap saya bangun kembali. Karena saya tidak akan melaksanakan perintah yang sifat hukumnya tidak jelas. Kita bicara hukum yang jelas, tanah ini milik saya sesuai keputusan MA, jelas Winata.

Diungkapkan Winata, tanahnya sudah ada keputusan dari MA, yang isinya menyatakan Bukan Fasum (Fasilitas Umum) sesuai peraturan MA RI nomor 95/K/TUN/2010 Jo putusan nomor 98/B/2009/PPTUN. JKT Jo putusan nomor 39/G2007/PTUN. PTK yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kelanjutannya telah dikuasakan kantor advokat Raymundus Loin SH. Saya tegaskan di sini kepada Kepala Ombudsman, Agus Priyadi. Saya minta Anda turun ke lapangan. Anda ini sebagai pengawasan untuk memperjelas

permasalahan antarinstansi terkait dan orang awam. Turun ke lapangan, baca plang yang ada dan lihat dulu lokasinya. Kejadian di sana itu apa benar atau tidak? paparnya.

Menurut Winata, ada dalang di balik semua ini. Ada seseorang yang menyuruh warga untuk meributkan tanah yang sudah dikuasainya. Siapa dalang di belakang ini yang mendesak untuk merobohkan pagar saya? Saya mau tegaskan kepada Satpol PP, Ombudsman, Cipta Karya tolong pagar yang masuk ke lokasi tanah saya segera dibongkar. Karena itu tidak mempunyai izin. Ini juga yang saya mau pertanyakan, dapat berapa mereka dari pemilik pagar. Apakah karena yang punya orang kaya, makanya Pemkot tidak berani bongkar. Itu masuk ke tanah saya, sesuai dengan patok BPN, tegasnya. (dsk)

di 15 lokasi di kawasan Kota Pontianak. Bahkan d i r i ny a s u d a h s e r i n g keluar masuk penjara.

Pengakuannya sekitar tujuh kali masuk penjara.

Namun divonisnya tidak lama, sehingga tersangka kembali melakukan keja-

hatan, ujar Andi Yul. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kunci T, besi untuk penyungkil jendela, serta beberapa alat lainnya untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan Wahyudi diserahkan ke Serse Narkoba

untuk ditindaklanjuti.

Tersangka Yanto Lebar dijerat pasal 362 dan 363.

Sedangkan rekannya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas lima tahun penjara, tegas Andi Yul. (sul)

Tangkap Pemilik ......................................................dari halaman 9 atas operasi yang saya perintahkan, kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto kepada wartawan saat ditemui di Mapolresta Pontianak, Rabu (19/11).

Kapolda menjelaskan, razia yang dilakukan jajarannya tersebut, tujuannya menyempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ada di Kalbar, terutama di Kota Pontianak.

Karena Kota Pontianak sebagai barometer Kamtibmas di Kalbar. Makanya saya perintahkan razia yang dilakukan secara pindah-pindah, kemudian waktu razianya tidak ditentukan, jelas Arief.

Khusus hasil operasi di Kampung Beting dan sekitarnya, Kapolda Arief mengaku prihatin atas diamankannya mesin dingdong dan alat isap sabu. Hasil operasi di daerah Beting, ditemukan

adanya mesin judi dingdong.

Judi sudah jelas tidak dibolehkan di wilayah Indonesia.

Ketika dilakukan penggerebekan, saya perintahkan Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba mengejar pemilik alat-alatnya (mesin dingdong dan alat konsumsi sabu), tegasnya.

Kalau pemilik mesin dan alat konsumsi sabu tidak ada, pemilik rumahnya yang dipanggil, guna diketahui berapa lama sudah aktivitas kejahatan tersebut berlangsung. Penuhi alat bukti, kita proses, kalau tidak ada alat bukti, tentu akan menjadi catatan kita, paparnya.

Kapolda juga memastikan tidak hanya ada aktivitas penjualan Narkoba di Kampung Beting dan sekitarnya itu, melainkan juga home industri alat konsumsi sabu.

Teman-teman liat, dari

bekas botol minuman, dan itu diproduksi kemudian dijual satu botol itu dibayar dengan seharga Rp5000. Saya perintahkan Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba untuk menuntaskan semua yang ada di Beting. Kami tidak bisa sendiri, dalam hal ini Walikota Pontianak mesti memberikan support, ungkap Kapolda.

Ke depannya, masyarakat yang ada di Kampung Beting dan sekitarnya harus sadar dan terus-terusan diberikan pembinaan, agar tidak melakukan aktivitas yang salah.

Ke depannya bisa saja Kampung Beting direlokasi, atau kita buatkan benteng.

Di mana benteng yang dibuat itu dijaga pasukan selama 24 jam. Apapun akan kami lakukan agar tidak ada hal seperti ini lagi, tegas Kapolda Arief. (zrn)

Pabrik Arak ......................................................................dari halaman 9 Kedua pelaku yang ditangkap polisi dalam kasus Miras jenis arak tersebut yakni Li Chiu Ha, 33, selaku penjual dan Liau Bun Kong, 45 sebagai pembuatnya.

Paur Humas Polres Pontianak, Aipda Imam Widhiatmoko mengungkapkan, digerebeknya pabrik arak di Sungai Pinyuh itu berkat kerjasama masyarakat yang memberikan informasi kepada polisi. Petugas melakukan penyelidikan dan pengembangan di lapangan untuk membongkar keberadaan produsen arak itu.

Setelah mendapatkan informasi yang akurat dan bukti yang mengarah pada keberadaan produsen Miras tersebut, jajaran ke-

polisian dipimpin Kasat Intelkam Polres Pontianak, AKP Zulfikar melakukan penggerebekan. Lokasi pembuatan arak di rumah Li Chiu Ha. Di rumah itu petug as mendapatkan barang bukti berupa 22 kantong Miras jenis arak yang di simpan dalam keranjang.

Tak puas dengan hasil tangkapan itu, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Meminta keterangan dari pelaku untuk membongkar keberadaan produsen minuman haram itu. Dari keterangan Li Chiu Ha, petugas mendapatkan lokasi keberadaan produsen arak di Sungai Pinyuh.

Petugas bergerak cepat menuju ke lokasi yang

dimaksud.

Petug as mendatang i rumah Liau Bun Kong di Gang Usaha, Sungai Pinyuh. Ketika digerebek, Liau Bun Kong tak dapat mengelak dari jeratan hukum. Di rumahnya polisi mengamankan Miras dalam enam jeriken ukuran lima liter. Satu jeriken ukuran sepuluh liter dan tiga jeriken ukuran 20 liter.

Atas temuan barang bukti ini, maka pelaku dijerat dengan pelanggaran hukum memproduksi atau menjual Miras jenis arak tanpa izin. Barang bukti sudah kita amankan, berikut kedua pelaku yang saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, ujar Imam. (fia)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Jumat, 21 November 2014

PERSAHABATAN DALAM PEMBANGUNAN BUPATI MELAWI WARGA KEHORMATAN KODAM XII TANJUNGPURA

Pangdam XII Tanjungpura memberikan tanda penghargaan pada Bupati Melawi

Kota Juang menjadi saksi atas didaulatnya Bupati Melawi, H Firman Muntaco SH MH sebagai Warga Kehormatan Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayjen TNI Toto Rinanto dalam upacara militer di Halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Kamis

Pangdam XII Tanjungpura memasangkan baret pada Bupati Melawi

(20/11). Sebuah penghargaan yang sangat langka di negeri ini, seorang warga sipil menjadi warga kehormatan dijajaran militer.

Kata sang penyemat, Toto Rinanto, penghargaan ini diberikan karena Bupati Melawi telah lebih dari melaksanakan panggilan tugasnya. Hingga layak diberi penghargaan tertinggi bagi sipil pada

institusi militer.

Bahkan, sang panglima menilai Bupati Melawi sebagai sosok yang patut dijadikan tauladan. Khususnya dalam pemetaan pembangunan. Layak dijadikan inspirasi dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin sebuah kabupaten.

Salah satunya program TNI Keluarga Berencana dan Kesehatan.

Pangdam XII Tanjungpura menyematkan tanda kepangkatan pada Bupati Melawi

Sebelumnya, Bupati Melawi H Firman Muntaco SH MH mendaulat Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Toto Rinanto sebagai warga kehormatan Kabupaten Melawi. Kegiatan digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Kamis (19/11) malam.

Saling memberi penghargaan sebagai warga kehormatan ini sebagai petanda

sebuah ikatan perkawanan yang bukan lagi pribadi. Namun sudah sampai pada persahabatan institusi, antara Pemkab Melawi dan Kodam XII Tanjungpura.

Awal dari sebuah kerjasama yang baik untuk membangun Melawi ke depan. (*)

Foto dan Narasi : Sukartaji

Bupati Melawi bersama Pangdam dan prajurit menyanyikan lagu khusus Kodam XII Tanjungpura

Bupati Melawi dibopong para prajurit TNI

Salam komando saat pemberian cinderamata

Bupati Melawi memberikan piagam sebagai warga kehormatan kepada Pangdam XII Tanjungpura

Majelis Adat Dayak memberikan tanda penghargaan kepada Pangdam XII Tanjungpura

Majelis Adat Melayu memberikan penghargaan kepada Pangdam XII Tanjungpura

Pangdam XII dan Bupati Melawi bersama anggota Pramuka

Pangdam XII dan Bupati Melawi bersama kepala desa dan camat

Pangdam XII dan Bupati Melawi bersama kepala SKPD Melawi

Pangdam XII dan Bupati Melawi bersama petinggi Kodam XII Tanjungpura

Pangdam XII dan Bupati Melawi bersama petinggi militer

Pangdam XII dan Bupati Melawi bersama PM

Pangdam XII dan Bupati Melawi bersama tokoh masyarakat

Malam Penghargaan Pangdam XII Tanjungpura sebagai warga kehormatan Melawi

Vina Panduwinata saat Malam Penghargaan pada Pangdam XII Tanjungpura sebagai warga kehormatan Melawi