22 Mei 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 22 Mei 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Ada “Hantu”-kah dalam Kasus Otda Sintang 2003? Pontianak-RK. Ada apa di balik tak diprosesnya 37 anggota DPRD Sintang periode 1999-2004 dalam perkara korupsi dana pemekaran alias otonomi daerah (Otda) Kabupaten Sintang pada 2003 silam? Kenapa hanya tiga orang yang jadi terdakwa dan dieksekusi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga hari ini belum dijawab tegas pihak-pihak terkait, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang. Yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab antara mereka. Si Ini bilang begitu, Si Itu bilang begini. Kalau begitu, siapa yang membawa kasus yang sudah memenjarakan mantan Ketua DPRD Sintang, Mikael Abeng, dan anggotanya, K. Sudarso, sampai ke Jakarta? Apakah ada “hantu” dalam perkara ini sehingga bergerak sendiri ke Mahkamah Agung (MA)? Halaman 7

PUTUSAN MA ITU BUKTI YANG KUAT Balikin Uang Negara Tak Hapus Pidana Korupsi

Hermansyah

Pontianak-RK. Pakar hukum pidana dari Universitas Tanjungpura, Dr. Hermansyah SH MH mengatakan, seharusnya 37 Legislator Kabupaten Sintang pada periode 1999-2004 yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung (MA) juga diproses hukum oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang. Dalam putusan kasasi MA nomor: 1697 K/Pid.

Sus/2008, pada halaman 14 berbunyi bahwa dana otonomi daerah (Otda) Kabupaten Sintang pada tahun 2003 yang diterima oleh terdakwa Mikail Abeng (Ketua DPRD), Gusti Effendi (Wakil Ketua DPRD), K. Sudarso (Anggota DPRD), dan 37 anggota DPRD Sintang, telah digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan peruntukkan yang semestinya, Halaman 6

Tongkang Bayar Rp6 Juta itu Kadaluwarsa

PANDU MARINE SERVICE TAK WAJIB LAGI

CARI BERAS PLASTIK, KETEMU BERKARUNG PALSU

Pontianak-RK. INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) Pontianak menegaskan, regulasi setiap tongkang yang lewat bawah kolong Jembatan Kapuas I bayar pandu Rp6 juta kepada Marine Service dari PT Pelindo, sudah kadaluarsa. “Dulu memang ada kesepakatan I N S A

Beras lokal pakai karung luar. MORDIADI-RK

Singkawang-RK. Maraknya isu peredaran beras plastik atau sintetis, membuat petugas berwenang merazia agenagen atau distributor beras di Kota Singkawang. Bukannya menemukan beras plastik, malah menemukan beras Pemangkat berkarung luar Kalbar. “Barang bukti berupa beras berikut karungnya, serta pemiliknya kita amankan untuk diproses lebih lanjut,” kata AKBP Agus Triatmaja SH SIK, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH ditemui usai razia distributor beras, Kamis (21/5). Razia yang dilakukan Polres Singkawang bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang tersebut menemukan beras berkarung palsu di Toko Makmur milik Hasan di Jalan Kepol Mahmud No 7, tidak jauh dari Tugu Naga. Halaman 7

Pontianak dengan Marine Service (Kepanduan). Itu hanya berlaku enam bulan saja, tidak lebih. Pertimbangan kesepakatan, karena menunggu Jembatan Kapuas (JK) I selesai diperbaiki pasca ditabrak,” tegas Rosidi, Ketua INSA Pontianak kepada Rakyat Kalbar via telepon selulernyanya, siang Kamis (21/5). Karena itulah sekarang INSA Pontianak tidak sepakat lagi karena kondisi darurat JK I ditutup untuk segala kendaraan guna perbaikan. Rosidi menghubungi Rakyat Kalbar untuk menjelaskan dan meluruskan karut-marut dan dugaan penyelewengan dana yang dipungut Marine Service sebesar Rp6 juta setiap tongkang yang lewat di bawah JK I. “Waktunya sudah lewat enam bulan. Jembatan Kapuas I sudah selesai diperbaiki. Sehingga, kesepakatan antara Marine Service dan INSA selaku perwakilan asosiasi.,” ungkap Rosidi yang tak ingin disalahkan masyarakat bila kasus ini dibawa ke ranah hukum. Halaman 6

Tongkang Cemerlang II melintas di bawah Jembatan Kapuas I tanpa pandu dari Marine Service (PT. Pelindo), cukup dipandu motor klotok, sore Selasa (19/5). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Hutomo Mandala Putra @HutomoMP_9

Divonis Dua Tahun Penjara, Ganti Kerugian Negara

Meledak kan kapal tentu Biaya keluar, Kalau menyerahkan Kapal2 ke masyarakat nelayan Miskin Itu pemasukan, Roda Ekonomi mereka berputar.

#SPIDOL @ninjacapkampak @HutomoMP_9 sering kita baca berita barang sitaan selundupan dll, yg dapat dimanfaatkan ,malah dimusnahkan gitu aja, bodoh

Nina Putri @Ninaputri45 @HutomoMP_9 Namanya juga panggung sandiwara. pemerintah supaya kelihatan tegas. sekarang kan jaman mengupas Kulit. padahal dalamnya busuk tapi ditutup-tutupi.

HANYA SIMBOL Animo masyarakat dalam membangun rumah ibadah sangat tinggi, baik di perkotaan maupun pelosok-pelosok desa. Hal terjadi di berbagai daerah di Kalbar, tidak menutup kemungkinan Halaman 7

Hasan Rusbini Menangis

Pontianak-RK. Mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, terdakwa korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak 2006-2008 menangis dan memeluk keluarganya, usai divonis dua tahun Halaman 6 Hasan Rusbini berunding dengan penasehat hukumnya, paska divonis Majelis Hakim 2 tahun penjara. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Kiamat Sudah Dekat Pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait anggota panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat reaksi sangat keras dari Abdullah Hehamahua. Mantan penasihat KPK ini mengecam, tidak adanya satu laki-laki pun yang jadi anggota Pansel. Halaman 7 Abdullah Hehamahua

Di Jakarta Mahasiswa Duduki Istana Negara

klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Ada Hantu -kah dalam kasus Otda Sintang 2003? -- Cammane kalok panggel Si Ali dari dunia lain jak.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Demo di Kalbar Kecil-kecilan Saja Kurang lebih delapan bulan Joko Widodo memimpin republik ini. Awalnya, dia sosok muda idaman, dianggap representasi wong cilik, plus diharapkan bisa lepas dari campur tangan politikus-politikus Orde Baru. Sayang, harapan itu masih jauh dari kenyataan.

Nawacita yang kerap didengungkan Joko Widodo (Jokowi) semasa kampanye Pilpres seolah tenggelam di balik kegaduhan politik nasional. Aksi nyata program-program, yang katanya menyentuh masyarakat secara langsung, belum terlihat jelas. Di sisi lain, komitmen antikorupsi juga seperti setengah hati ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraksi sendiri berhadapan dengan polisi. Aksi kekecewaan ini menimbulkan gejolak kecil di beberapa wilayah nusantara. Halaman 7 Puluhan mahasiswa melakukan unjukrasa di Bundaran Digulis Untan, mengultimatum JokowiJK mundur dari jabatannya. FIKRI AKBAR-RK

Fikri Akbar, Pontianak

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 22 Mei 2015

Jimly Asshiddiqie/Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Negara Nggak Boleh Terganggu dengan Konﬂik Dua Partai Politik Presiden Jokowi tidak setuju dengan revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Tapi Komisi II DPR RI tetap ngotot membahasnya. Padahal, untuk mengubah undang-undang, pemerintah dan DPR harus setuju. Apa sebenarnya terjadi dibalik itu? Apa ada kesepakatan terselubung antara pemerintah dan DPR? Keinginan DPR mengubah Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), karena KPU tidak menerima rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI. Berdasarkan Peraturan KPU, parpol yang berhak mengikuti pilkada yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Bila terjadi gugatan, KPU mengharuskan putusan pengadilan bersikap final dan mengikat. Sedangkan rekomendasi Panja Komisi II DPR berdasarkan putusan pengadilan terakhir meskipun belum final. Bagaimana tanggapan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengenai kemelut itu?

Simak wawancara Rakyat Merdeka dengan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berikut ini: +Apa Anda setuju dengan DPR merevisi UU Pilkada dan UU Parpol? -Itu terserah DPR, tapi untuk mengubah undangundang pemerintah harus setuju. Kami nggak ikut-ikutan.

+Tapi menurut Anda, apa masih mungkin dilakukan? -Kalau Presiden dan DPR bisa menemukan jadwal yang tepat, bisa saja. +Bukankah saat ini tahapan pilkada sudah mulai berjalan? -Saya rasa bisa dicarikan jalan. Kalau mau ya.

-Nah, ketentuan yang memungkinkan diperpanjang itu, dimuat sedikit satu kalimat di undangundang, ya jadi. Tidak mengganggu.

+Bagaimana caranya? -Misalnya, tahapan terus. Khusus untuk yang lagi konflik bisa diberi kesempatan mendaftar belakangan. Misalnya begitu.

+Anda yakin ini tidak berdampak terganggunya tahapan atau jadwal lain yang sudah ditetapkan? -Tidak akan mengganggu jadwal yang lain. Jadwal pendaftarannya saja. Itu misal.

+Bagaimana dengan jadwal kampanye? -Mengurangi jadwal kampanye, misalnya begitu ya. Bisa saja itu.

+Cara lain? -Cara lain, kita berharap putusan pengadilan itu agak cepat.

+Apa itu tidak mengganggu jadwal dan tahapan pilkada yang sudah ditetapkan? -Mekanisme pendaftarannya bisa dibuka. Tidak kaku, misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sudah masuk tahapan penetapan, masih ada partai yang belum mengajukan karena alasan hukum.

+Apa bisa jadwal Pilkada serentak diundur? -Itu tidak bisa lagi. Kan sudah ada Undang-Undangnya. Jadwal 9 Desember 2015, itu sudah jadwal kenegaraan, resmi. Jangan gara-gara konflik dua parpol, seluruh warga negara kita bertengkar, yang sifatnya pertengkaran privat. Masak karena konflik itu mengganggu jadwal dan agenda kenegaraan. Itu nggak boleh. Negara nggak boleh terganggu oleh konflik yang bersifat privat.

+Artinya masih bisa diperpanjang masa pendaftaran? -Itu misalnya. Tapi diperpanjang khusus. Ada pertimbangan khusus maka diperpanjang. Khusus untuk partai yang bersengketa. +Bagaimana dengan ketentuan yang dipakai KPU?

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Danamon Simpan Pinjam CLUSTER PONTIANAK

Kinerja PLN Buruk, Lampu Hidup Mati seperti Diskotik Lagi Makan Lampu Padam, Mau Ambil Tempoyak, Tecedok Cabe

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. Akan melaksanakan penjualan secara umum (Lelang) Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Terhadap Obyek Jaminan atas nama debitur sebagai berikut : TUGIYATI a. Sebidang tanah seluas 1.200 M2 berupa tanah kosong, sesuai SHM No. 13696 An. Nyonya TUGIYATI, terletak di Desa PAL IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dh. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. Limit Lelang; Rp. 113.400.000,- Uang Jaminan; Rp. 30.000.000,b. Sebidang tanah seluas 600 M2 berupa tanah kosong, sesuai SHM No. 14198 An. Nyonya TUGIYATI, terletak di Desa PAL IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat. Limit Lelang; Rp. 56.700.000,- Uang Jaminan; Rp. 15.000.000,SURATMAN Sebidang tanah seluas 183 M2 yang berupa tanah bangungan/rumah, sesuai SHM No. 5498 An. SURATMAN, terletak di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. Limit Lelang; Rp. 162.640.000,- Uang Jaminan; Rp. 40.000.000,-

Sekadau-RK. “Saya lagi makan malam, mau ambil tempoyak, listrik padam. Ternyata yang saya cedok cabe. Sudah di mulut baru terasa pedas, karena dalam kondisi gelap,” keluh Arni Lintang, salah seorang warga Sekadau yang kesal dengan pelayanan serta kinerja PLN Sekadau yang tidak optimal. Akibat bobroknya kinerja perusahaan pelat merah tersebut, aktifitas di dalam rumah tangga menjadi terganggu pada saat terjadi pemadaman listrik secara

Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Jumat / 05 Juni 2015 Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai Tempat : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Danamon Simpan Pinjam Jalan HRA. Rahman, Nomor 118C Pontianak Syarat-syarat Lelang : 1. Penawaran Lelang dilakukan langsung secara lisan dengan harga semakin meningkat. 2. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. Pontianak, Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (hari) kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang. 3. Peserta Lelang wajib membawa Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku) dan Nomor Pokok Wajib Pajak khusus untuk objek tanah dan / atau bangunan. 4. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang secara tunai / cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 5. Peminat Lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas. 6. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang. 7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda / dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku , dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 8. Peserta Lelang tidak hadir atau hadir tapi namun tidak melakukan penawaran , dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak & Singkawang. 9. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya , maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya. Serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang , yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan. 10. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Danamon Indonesia Cluster Pontianak, Jl. HR. A. Rahman No. 118 C Sungai Jawi Pontianak Telp. (0561) 749897 , atau KPKNL Pontianak JL. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak , Telp. 0561-735269 Balikpapan, 22 Mei 2015 PT. Bank Danamon Indonesia,tbk Danamon Simpan Pinjam Ttd ALU Manager

Re-editing: Andry

mendadak. Tak hanya Arni Lintang yang mengeluhkan kinerja PLN Sekadau, salah seorang warga Sekadau lainnya yang bernama Man juga menghujat kerja PLN. Apalagi implikasi dari buruknya kinerja PLN tersebut menyebabkan rusaknya sejumlah peralatan elektronik rumah tangga serta peralatan kerja masyarakat pada saat disambungan ke listrik yang kerap bayar pet tersebut. “Bola lampu saya dua kali terbakar,

karena listrik hidup mati seperti lampu diskotik,” ucap Man, salah seorang warga yang mengadukan layanan PLN lewat status di media sosial, Kamis (21/5) sore. Sehingga tak pelak, kinerja PLN di Kabupaten Sekadau akhir-akhir ini terus menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, hampir tiada hari tanpa pemadaman yang dilakoni perusahaan pelat merah tersebut di Bumi Lawang Kuari. Parahnya, pemadaman terjadi di

saat jam-jam penting bagi konsumen. Yakni sore hingga menjelang pukul 21.00 WIB. Bahkan, tak jarang pula pemadaman listrik terjadi seperti permainan hidup mati. Yakni hitungan beberapa kali dalam setiap jam. Tak pelak, kondisi ini banyak dikeluhkan konsumen yang merasa dirugikan. Reporter: Abdu Syukri Redaktur: Andry

Tugas Humas Tak Sekadar Memoles Citra Pontianak-RK. Wakil Gubenur Christiandy Sanjaya menegaskan, humas pemerintah dituntut berperan menciptakan hubungan yang baik antara instansi pemerintah, media dan publik. Wagub berpendapat, diperlukan pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang tersaji secara akurat dan cepat. Sesuai dengan amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. “Dalam era transparansi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis. Kondisi seperti ini menuntut lembaga pemerintah untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik untuk memperoleh informasi,” ujar Wagub Christiandy Sanjaya saat membuka Rapat Koordinasi Bakohumas di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan

Barat 2015, di Hotel Kini, Kamis (21/5). Menurutnya, pemerintah dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di setiap instansi serta membuka laporan kinerja dan mempermudah akses informasi publik. Selain itu humas pemerintah juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat dalam rencana, proses, program dan alasan pengambilan setiap kebijakan publik. “Untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, humas pemerintah juga harus siap mengantisipasi perubahan yang terjadi. Kemampuan menyerap informasi dan berinteraksi dengan publik, menjadi salah satu langkah bagi humas pemerintah untuk bisa mendongkrak kinerja,” lugasnya. Ia menjelaskan, pemanfaatan media sosial di kalangan generasi muda saat

ini bisa dijadikan peluang bagi praktisi humas pemerintah dalam mengirimkan pesan yang bermakna dan bernilai secara menarik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, ke depan ada banyak tugas yang menanti. “Bakohumas harus terus menyosialisasikan kebijakan strategis pemerintah. Partisipasi publik dalam kegiatan pembangunan harus senantiasa dibuka,” ulasnya. Humas pemerintah di semua institusi punya peran strategis. Humas tak boleh menutup pintu akses informasi. “Tugas Humas pemerintah tak sebatas memoles citra. Lebih jauh, Humas juga harus bisa ikut meningkatkan kinerja lembaga,” ingatnya. Tugas-tugas kehumasan ke depan tak lagi mudah dan tak bisa dianggap ringan.

Ada kompleksitas masalah yang harus ikut diselesaikan oleh praktisi humas. Karena itulah, di waktu mendatang humas merupakan profesi yang dibutuhkan. Profesionalisme humas kian ditantang. “Dengan begitu, jabatan di bidang kehumasan harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu,” ujarnya. Wagub berpendapat, ranah kerja public relations selalu berubah dan menarik. Untuk itulah praktisi humas pemerintah yang ada saat ini harus mau belajar dan berubah. “Tanpa mau berubah maka satu hal yang terjadi, tenggelam akibat perubahan itu sendiri. Sebagaimana tugas kehumasan adalah memunculkan sikap partisipasi publik. Keterbukaan juga harus mengacu pada prinsip akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (fie)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni, Aditya Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 22 Mei 2015

Manajer PLN Bantah Tuduhan Suka Bohong Hitler: Saya Lupa! Soalnya Perkataan Tidak Direkam

Jakius Sinyor

TNI AD Rintis Jalan Paralel Perbatasan

Hitler SP Togatorop

Pontianak-RK. Manajer PLN Area Pontianak, Hitler SP Togatorop membantah keras tudingan Wakil Ketua I DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zarin yang menyatakan dirinya suka bohong terkait janji seputar kinerja PLN. Bahkan, dirinya merasa tidak pernah berjanji dengan para anggota dewan, termasuk dengan Firdaus Zar’in. “Kalau Harian Rakyat Kalbar mau mengkonfirmasi terkait argumentasi pak dewan (Firdaus Zar’in), saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak bisa tahu apa yang dipikirkan beliau. Kebetulan saya tidak pernah masuk ke Fakultas Kedukunan. Dan kebetulan di Indonesia belum ada Fakultas Dukun,” cetus Manajer PLN Area Pontianak, Hitler SP Togatorop,

Ilustrasi

di Kantor PLN Area Pontianak, barubaru ini. “Kalau Fakultas Perdukunan ada, saya berkeinginan mencoba masuk sehingga saya bisa menjawab pertanyaan anda (staf redaksi Rakyat Kalbar) terkait perkataan bohong yang ditudingkan Bapak Firdaus Zar’in ke saya. Silahkan saja tanya langsung ke dewan, saya ada janji apa emangnya,” jawab Hitler sedikit nyeleneh. Lantas, apa yang Anda janjikan sewaktu rapat di DPRD Kota Pontianak belum lama ini? “Hahaha. Saya lupa! Saya tidak ingat. Terus terang, memori ingatan se-

Pemutakhiran Data Pontianak Disosialisasikan

tiap orang itu terbatas,” ucap Hitler. Menurutnya, kritikan anggota dewan merupakan suatu hal yang positif. “Jadi apa pun yang kita omongkan itu direkam (diingat) oleh dewan. Tapi sayangnya saya tidak merekam perkataan saya. Hahahaha,” selorohnya. Hitler mengaku bisa mengingat, apabila ada tulisan tertulis dari dirinya. “Kecuali begini, saya secara tertulis mendelegasikan sesuatu. Tapi kalau ditanyakan soal janji saya. Saya mengatakan belum pernah berjanji apa-apa kepada dewan. Apalagi yang sifatnya sampai mengingkari,” kilahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in mengaku, kecewa terhadap Manajer PLN Area Pontianak, Hitler SP Togatorop. “Pak Hitler sewaktu rapat dengan dewan berjanji akan memperbaiki kinerjanya. Tapi ternyata Pak Hitler tidak melaksanakannya. Dia suka bohong! Harusnya memberitahukan penyebab pemadaman dan waktunya. Kalau tengah malam, orang tidak siap. Lilin atau lampu cas tidak ada, kan bisa kacau,” ucap Firdau Zar’in.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Jelang Ramadan, Pemerintah Perlu Waspadai Permainan Pasar

Pontianak-RK. Menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Yakni menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Dalam rangka sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, Kamis (21/5), di Aula Abdul Muis, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak. Kepala Bappeda Kota Pontianak, Uray Indra Mulya mengklaim, cakupan wilayah miskin tahun ini luasnya semakin berkurang. Data menyebutkan, tahun lalu cakupan wilayah miskin luasnya masih 84,23 hektar. Namun tahun ini berkurang menjadi 70,56 hektar. “Kita berharap jumlah cakupan wilayah itu berkurang, tentu masyarakat yang kurang mampu juga turut berkurang,” tuturnya. Yandi. G Ia mengingatkan, kepada camat dan lurah supaya data yang dilaporkan harus benar-benar akurat dan valid sePontianak-RK. Supaya ibadah Ramadan berhingga tidak ada data ganda yang berbeda. jalan secara khidmat, Pemerintah Kota Pontianak “Jadi tolong bidang statistik di Bappeda disinkronkan beserta jajaran perlu mengantisipasi permainan kembali sehingga data yang keluar benar-benar data yang pasar agar tak memunculkan gejolak. Terlebih valid dan tidak ada perbedaan,” timpalnya. menyangkut spekulan nakal serta barang illegal Kepala BPS Kota Pontianak, Suminar mengatakan, yang tak layak konsumsi bagi digelarnya rakor dan sosialisasi ini bertujuan memberikan masyarakat. pemahaman tentang BDT kepada Satuan Kerja Perangkat “Kita butuh semua stakeDaerah (SKPD) Pemkot Pontianak yang tergabung dalam holder yang ada kaitannya denTKPKD. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri dalam gan hal ini. Bagaimana menjaga Negeri Nomor 460/2254/SJ tentang Pemutakhiran Basis situasi supaya tetap kondusif. Data Terpadu (PBDT) dan Perlindungan Sosial 2015. “Ini mengisyaratkan peranan pemerintah daerah yang DPD MABM Kabupaten Melawi demikian penting terutama Mengucapkan Belasungkawa partisipasi aktif untuk menAtas meninggalnya dukung pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di tingkat Drs. Bachtiar Al, MSi kelurahan serta adanya Bin Abdul Latif pengesahan hasil konsultasi (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan publik dalam bentuk nota kesdan Pariwisata (Disporabudpar) Melawi) epahaman atau berita acara,” Rabu malam 21 Mei 2015 di RSUD Soedarso Dalam usia 56 tahun ujarnya. Menurutnya, dalam kegSemoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kekuatan iman, amin. iatan sosialisasi ini disampaiTertanda, kan berbagai informasi pentDrs Safarudin Drs. HM. Zubir Saidi, Msi Sekretaris Ketua ing terkait tugas dan peran pemerintah daerah termasuk BPS di dalamnya pelaksanaan pemutakhiran BDT. “Kita berharap setelah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Melawi Beserta Staf dan Jajarannya kegiatan ini, kita mempunyai Mengucapkan Belasungkawa Atas meninggalnya pemahaman dan persepsi yang sama tentang PBDT. Drs. Bachtiar Al, MSi Hasil pendataan ini akan Bin Abdul Latif digunakan untuk tujuan yang (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Melawi) sangat mulia, yakni untuk meRabu malam 21 Mei 2015 di RSUD Soedarso ringankan beban orang-orang Dalam usia 56 tahun yang kurang beruntung atau Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kekuatan iman, amin. penduduk miskin,” paparnya. Tertanda, Hingga saat ini, BDT telah Drs. Apelles Itang Kadis dipergunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun Dinas Kebersihan, Pemadam, Kebakaran dan Pertamanan Melawi daerah. Beserta Staf dan Jajarannya Mengucapkan Belasungkawa Atas meninggalnya Tujuannya untuk mempertajam ketepatan sasaran meDrs. Bachtiar Al, MSi lalui pemutakhiran informasi Bin Abdul Latif rumah tangga dan individu (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan agar dapat meminimalkan dan Pariwisata (Disporabudpar) Melawi) Rabu malam 21 Mei 2015 di RSUD Soedarso kekurang akuratan penetapan Dalam usia 56 tahun sasaran serta berupaya menSemoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kekuatan iman, amin. jangkau rumah tangga miskin Tertanda, yang belum tercakup dalam Drs. N. ACI EVENSIUS EKEH, S.H, M.Mg BDT. (agn) Kadis USNADI

Mulai dari harga sembako maupun kualitasnya. Semua stakeholder harus turun ke lapangan,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak, Yandi, Kamis (21/5). Yandi optimis, sejauh ini kinerja pemerintah dalam mengawasi pasar tradisional cukup baik. Namun momen Ramadan harus dilakukan pengawasan secara ekstra ketat. Supaya apa yang dibeli untuk dikonsumsi masyarakat benar-benar aman serta terjaga kesehatannya. Dan yang terpenting adalah tidak membuat peribadatan umat Islam menjadi terganggu. “Mengawasi dan mengkaji lebih jauh lagi agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik di dalam permainan maupun spekulannya, semua perlu waspada. Akan kita tingkatkan koordinasi dengan pihak lain. Agar dalam menjalankan ibadah masyarakat benar-benar dapat fokus dan berjalan dengan baik,” harapnya. Ia menegaskan, jika ditemukan tindakan yang terindikasi merugikan masyarakat di lapangan, baik masyarakat maupun pemerintah supaya tidak segan-segan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum. Hal itu penting supaya temuan tersebut tidak menyebar ke masyarakat untuk dikonsumsi. “Intinya kita terus memonitor perkembangan yang ada. Kalau ada hal yang sekiranya menganggu, merusak dan menciderai persiapan ini tentu akan kita tindaklanjuti secepat mungkin,” paparnya. (agn)

PU Pastikan Jalan yang Buka Tidak Bermasalah Pontianak-RK. Pelaksanaan pengerjaan pembukaan jalan paralel perbatasan dengan panjang 900 kilometer di sembilan titik di wilayah perbatasan dipastikan akan segera dikerjakan Juni mendatang. Pengerjaan pembukaan jalan tersebut akan dilakukan oleh tim dari TNI Angkatan Darat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan MoU dengan TNI. Dimana TNI sebagai tim perintis untuk membuka akses jalan paralel perbatasan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan, pengerjaan pembukaan akses jalan yang akan dikerjakan awal atau dirintis oleh TNI sekitar 200 kilometer. “Yang diawal dibuka 200 kilometer sudah tanda tangan kontrak antara Kementerian PU dengan TNI,” ujar Jakius Sinyor, Kamis (21/5). Sementara itu mengenai kawasan hutan lindung untuk sementara ditinggalkan dulu dan dikerjakan yang tidak mengalami masalah. “Ada sekitar 40 persen kawasan lindung dari 900 kilometer yang akan dibuka untuk jalan paralel perbatasan dan masih dalam proses yang dikerjakan ini tidak mengalami masalah,” paparnya. Ia menjelaskan, jalan paralel yang akan dibuka tersebut terdapat sembilan titik. Diantara sembilan titik tersebut yaitu dari Aruk sampai ke Badau. Ada titik Sambas sampai Bengkayang. Ada pula dari Bengkayang menuju Sanggau yang pastinya ada sembilan titik. Sementara itu, Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengatakan, mengenai pengerjaan jalan paralel yang telah ditandatangani antara Kementerian PU Mou dengan TNI paling telat akhir Mei atau Juni mendatang dimulai pengerjaannya. “Jadi untuk merintis jalan ini sudah ditentukan titik-titiknya dan tidak ada permasalahan,” timpalnya. Menurutnya, dampak positif dengan dibangunnya jalan paralel perbatasan tentunya dari segi infrastruktur menjadi lebih baik. “Mensuport ekonomi hasil pertanian dan otomatis ini untuk kesejahteraan masyarakat,” paparnya. Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen. TNI. Toto Rinanto mengatakan, tim sudah mulai berdatangan. Mulai dari Temajo, Aruk, Siding sampai Jagoi Babang, Entikong dan Badau. “Alat-alat juga sudah mulai berdatangan serta personil yang akan dilibatkan berjumlah 82 personil yang dibantu alat berat dumtruk, eksapator serta alat-alat berat lainnya. Personil akan ditambah 180-an personil inti,” ujarnya. Menurut Pangdam, pihaknya bertugas merintis membuka jalan medan baru. Dengan keterlibatan TNI dalam pembangunan jalan ini, karena kepercayaan pemerintah melibatkan TNI AD. Semua batalyon dilibatkan, Palembang, Bandung dan Jakarta. (fie)

BUPATI MELAWI Mengucapkan turut berduka Atas meninggalnya

Drs. Bachtiar Al, MSi Bin Abdul Latif

(Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Melawi) Rabu malam 21 Mei 2015 di RSUD Soedarso Dalam usia 56 tahun Semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan dan kekuatan iman, amin. Tertanda

H. Firman Muntaco, SH, MH

Sekretarian DPRD Melawi Beserta Staf dan Jajarannya

Mengucapkan Belasungkawa Atas meninggalnya

Drs. Bachtiar Al, MSi

Bin Abdul Latif

Drs Junaidi D MM Sekwan

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis Minggu ke 3 Bulan Mei 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

3.000 4.000 19.000 22.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 120.000 130.000 17.000 19.200 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Kamis, 21 Mei 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,441.96 14,708.09 3,670.60 3,524.27 9,909.27 13,216.00

Kaji Izin Hotel Terkait Semraut Lahan Parkir

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK

Komoditi

Jumat, 22 Mei 2015

Beli 10,335.05 14,555.95 3,630.91 3,488.42 9,803.69 13,084.00

Pontianak-RK. Bangunan yang menjulang tinggi dan besar di Kota Pontianak sudah banyak ditemui di kawasan pusat ‘Kota Khatulistiwa’. Namun DPRD Kota Pontianak menilai sebagian besar pemilik usaha dituding kurang memperhatikan persoalan parkir sehingga kondisi itu membuat semraut wajah Kota Pontianak. Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Sahrul Efendi menegaskan, masalah seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, dirinya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak perlu segera membenahi parkir terutama di ruas jalan yang terbilang padat. Ia menjelaskan, dari sekian banyak bangunan besar dan tinggi tersebut, yang kurang memperhatikan parkir kebanyakan adalah hotel-hotel. Dirinya kerapkali menemukan badan jalan yang dijadikan tempat parker. Dengan lantaran lokasi parkir hotel yang kurang memadai. “Pihak hotel masih banyak kurang memperhatikan dan menyediakan lahan parkir sehingga kalau ramai pengunjung atau hotel itu ada kegiatan seminar atau apapun menggunakan badan jalan untuk parkir. Dan ini masih banyak ditemukan di kawasan Kota Pontianak,” ujar Sahirul, Kamis (21/5). Legislator Partai NasDem ini menjelaskan, ke-

beradaan parkir nakal yang menggunakan badan jalan tersebut berdampak pada meruginya masyarakat pengguna jalan. Yakni terjadinya kemacetan terutama di waktu sibuk masyarakat beraktifitas. “Ini harus diperhatikan pihak hotel, kalau mau mendirikan usaha harus menyediakan lokasi parker. Jangan main dirikan bangunan saja. Sejumlah titik pasti macet kalau sudah jam sibuk masyarakat. Apakan lagi jam pulang kerja,” cetusnya. Menurutnya, Pemkot Pontianak perlu lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan jika ada investor yang ingin berinvestasi di Kota Pontianak. Jangan sampai izin yang dikeluarkan tanpa mengkaji dari apa yang diajukan serta secara berkala memantau operasional pelaku usaha tersebut. “Jangan hanya mengharapkan pemasukan saja, main berikan izin. Perhatikan juga kapasitas parkir yang diajukan. Apakah benar-benar sudah standar atau belum? Kalau tidak memungkinkan, jangan beri izinnya. Juga kalau sudah dapat izin, pantau aktivitasnya,” tegasnya. Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Ilustrasi/Ist

Sumber: Bank Indonesia

Di Kalbar, Program Sejuta Rumah Dimulai Pontianak-RK. Masyarakat Kalbar yang berpenghasilan rendah saat ini akan merasakan memperoleh rumah murah. Yakni dengan adanya program sejuta rumah yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat. Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor menyatakan, mengenai program perumahan sejuta rumah di Kalbar saat ini sudah dimulai. Menurutnya, sejuta rumah merupakan program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dengan pembangunan tersebar. “Sekarang baru dilaksanakan di Sungai Pinyuh sekitar 300. Program sejuta rumah tidak hanya di satu tempat saja dan akan

Jakius Sinyor

Equatoriana

TOYOTA ANZON Angsuran Paling Ringan !!! PROSES

MUDAH DAN CEPAT

DP Paling Murah !!!

Hubungi:

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

085245391975 21-5-2015

Ilegal Logging Marak Bapak Presiden RI Yth. Info yang diterima bahwa kayu olahan ukuran kualitas ekspor 8 meter x 16 meter x 4 meter sekitar 5.000 batang jenis mengkirai dan kladan dari kawasan hutan lindung (HL) Sungai Nai dan Sungai Ensiang di atas Air Terjun Trinting Desa Jambu, Desa Engkangin dan Dusun Tauk, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Maraknya ilegal logging tersebut sudah berlangsung puluhan tahun karena ‘pembiaran’ sampai sekarang para pembalakan liar di kawasan HL/CA tersebut masih tetap beroperasi. Hal tersebut setiap 1 x 24 jam telah kami sampaikan kepada Kemenhut/HL dan Polda Kalbar.

TENDA ADI ADI PERCETAKAN & SOUVENIR

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

Lokasi : Sei Pinyuh Jl. Seliung Fasilitas : Ledeng, Listrik, 2 Toilet Tersedia : Dapur Siap Pakai.

OTOMOTIF Buka Pendaftaran Lembaga Diklat / Kursus Otomotif, Study Usaha Buka Bengkel Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 0813 4570 8984

08.49

Sms Warga

Dijual Ruko 3 Lantai

0813 4806 2271 0856 5085 7244

HP : 081345479682

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini benar-benar dalam keadaan sakit keras, karena dikepung oleh para pelaku kejahatan kecil-kecilan hingga terbesar. Pelaku kejahatan kecil tidak terkoordinir, karena tersebar di seluruh NKRI dan jauh dari pengawasan aparat keamanan. Sedangkan pelaku kejahatan besar terkoordinir yang dalam hal ini oleh mafia-mafia, seperti mafia narkoba, mafia perekonomian dan perdagangan, hingga terakhir ada perdagangan beras oplosan, mafia hukum atau UU bodong dan lain-lain. Para mafia tersebut bergerak dan beroperasi dilindungi oleh aparat dan pejabat nakal, yang buktinya sudah banyak tertangkap Bupati/Walikota, Gubernur, aparat keamanan dan pejabat nakal lainnya, karna terlibat kasus korupsi atau penipuan. Bahkan, diantara pejabat nakal tersebut saling tuduh-menuduh dan tangkap menangkap hingga sulit dibedakan saat di pengadilan, mana yang benar atau siapa yang salah dan siapa yang benar. Kepada para pejabat yang masih waras sembuhkan penyakit NKRI dengan benar dan ikhlas.

MENERIMA PANGGIL AN

HUB: BANG ABU

modal asing (capital reversal) terutama ke AS. Sejak saat itu, nilai tukar mata uang di sejumlah negara berkembang bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Gejolak dan ketidakpastian ekonomi global juga diperberat dengan fase perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Bahkan, kondisi serupa juga dialami Jepang. “Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan dalam tahun 2014 pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5 persen, jauh lebih dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih diatas 6 persen,” urai Bambang. (jpnn)

Tanggapan

Sumber : inilah.com

Aroma penjajahan masih melekat. Penjajahan ini bukan dari perang fisik dengan negara lain. Penjajahan modern lah sebutannya. Penjajahan ini tidak menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Melainkan dengan pengendalian ekonomi, politik, pertahanan sosial dan budaya. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta narkoba. Cara yang lain ada pula, dengan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat dengan budaya barat. Dengan mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mengkonsumsi narkotika. Kini Indonesia dijajah para bandar narkotika. Hingga Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Hingga akhirnya keputusan hukuman mati pun ditimpakan kepada para pengedar barang haram tersebut. Karena telah meresahkan bahkan bisa merusak generasi penerus bangsa. Pelaksanaan eksekusi mati yang sempat ditentang sejumlah kalangan, terutama negara yang warga negaranya akan dieksekusi, termasuk Sekjen PBB Ban Ki Moon. Namun, sikap Indonesia bagaikan pesan agar jangan main-main atau berani mengedarkan narkoba di Indonesia, karena taruhanannya nyawa bisa melayang di depan regu tembak. Padahal, hukuman mati bagi tersangka narkoba tidak hanya diberlakukan oleh Indonesia, karena beberapa negara juga memberlakukan hukuman serupa. Menurut anda?

9 jt

Jakarta-RK. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, melambatnya laju pertumbuhan perekonomian nasional, salah satunya disebabkan The Fed alias Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Salah satunya ialah saat The Fed mengumumkan rencana penghentian kebijakan stimulus moneter pada 2013 silam. “Sejak Bank Sentral AS mengumumkan rencana penghentian kebijakan stimulus moneter pada pertengahan 2013, perekonomian global senantiasa berada dalam pusaran gejolak dan ketidakpastian,” ujar Bambang, Rabu (20/5). Menurut Bambang, pasar keuangan di sejumlah negara berkembang mengalami tekanan yang cukup berat seiring dengan arus pembalikan

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

“Promo kredit Terbatas !!! DP serba -an”

tersebar,” ucap Jakius Sinyor. Untuk pembangunan tersebut tergantung dari pengembang. Rumah tersebut diperuntukan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Terkait dengan pembangunan, nanti pihak kementerian membantu fasiltas infrastruktur jalan drainase, sementara untuk rumahnya pengembang,” paparnya. Jakius menambahkan, untuk wilayah Kota Pontianak saat ini tergantung pengembang, sedangkan untuk Kabupaten Kubu Raya lebih banyak lagi terkait program tersebut. (fie)

Ekonomi Nasional Jeblok

Hubungi : Nawi 085346828777

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Namun, para pembalak liar tersebut tidak pernah surut. Penjelasan Camat Air Besar, Kabupaten Landak kepada kami, bahwa sejumlah kayu ilegal tersebut adalah benar. Mohon bapak Presiden RI mendongkrak kinerja Kemenhut/LH RI agar proaktif penyelamatan HL/CA dan TN di Kalbar sebagama mestinya. Minimal dapat terealisasinya Program Kabinet Kerja Jokowi-JK khususnya penyelamatan hutan, terimakasih. Ibrahim Myh

Hubungi : 082151245557

07.08

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Dijual Ruko 6 Unit Ukuran : 4x18 m Alamat : Jl. Simpang Pontianak Depan Hotel Rindu Permai 700M dari Simpang Tanjung – Sanggau Harga : Rp. 2 Miliar Nego

081288673500 9-5-2015

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Jumat, 22 Mei 2015

Gotong Royong Sampaikan Penyuluhan Keluarga Kubu Raya. Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) Kalbar ke-43 di Kubu Raya, Kamis (21/5) siang, merupakan momentum melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada keluarga secara bergotongroyong antara pemerintah daerah dan masyarakat. Begitu penegasan Gubernur Kalbar, Cornelis saat membuka kegiatan yang dipusatkan di samping Kantor Bupati Kubu Raya. Ia mengatakan, melalui jalur keluarga, diharapkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerjasama menyampaikan penyuluhan dan pembinaan kepada keluarga. “Kami menilai, melalui keluarga mampu mengantisipasi masalah rabies, ISIS, kesehatan, narkoba dan masalah pangan, serta sejumlah masalah lain,” ungkapnya. Cornelis menuturkan, narkoba dan prostitusi merupakan ancaman bagi masyarakat Kalbar, karena permasalahan ini tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah saja. “Melalui PKK inilah diharapkan adanya pembinaan secara terus-menerus terhadap generasi muda. Sehingga semua elemen

masyarakat bisa bersinergi bersamasama bergotongroyong membangun negeri ini,” katanya. Cornelis menilai, sebenarnya menerapkan program PKK tidak begitu sulit. Hanya diperlukan kesadaran dan kemauan dari masyarakat itu sendiri. “Karena di dalam program PKK sudah terdapat keunggulan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Cornelis. Puncak Peringatan HKG PKK ke-43 Kalbar dimeriahkan berbagai perlombaan, seperti gelar produk unggulan daerah, dan lomba cerdas cermat yang diikuti para kader PKK. Kurang lebih 70 stan ditempati sejumlah peserta dari kabupaten/kota se-Kalbar. Produk unggulan daerah pun dipamerkan di stan, baik makanan khas daerah, buah-buahan, sayursayuran, berbagai macam bibit, beras dan makanan olahan serta batik khas kabupaten. Tidak hanya itu, pedagang kaki lima (PKL) juga dilibatkan agar memperoleh penghasilan, dan mengikuti beberapa pelatihan keterampilan. Acara juga dihadiri beberapa bupati dan Wakil Walikota Pontianak dan Singkawang.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya Rusman Ali bersyukur dipercaya sebagai tuan rumah lima agenda tingkat provinsi, diantaranya HKG PKK ke-43, Hari Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-12, Hari Krida Pertanian ke-43, Hari Pangan Sedunia ke-35 dan Hari Malaria Sedunia. Dia juga berharap, agar anggota PKK Kabupaten Kubu Raya mampu menjalankan program yang sudah menjadi agenda PKK. “Sehingga tujuan dari PKK itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan keluarga,” katanya. Orang nomor satu di Pemkab Kubu Raya ini menjelaskan, sebagai tuan rumah lima agenda pihaknya berusaha memberikan yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan hingga tanggal 23 Mei mendatang. Selain itu, dalam acara ini dibagikan kacamata gratis untuk 3 anak SDN 1 Sungai Ambawang yang mengalami gangguan penglihatan, serta pembagian penghargaan bagi Praktik Pertanian Lapangan (PPL) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berprestasi di kabupaten termuda di Kalbar itu. (sul)

Gubernur Kalbar, Cornelis menyerahkan piala bergilir kepada Panitia HKG PKK Kalbar. S

YAMSUL ARIFIN

Pemkab Disarankan Buat Regulasi Dana Desa Kubu Raya. Pendiri Institute Indonesia Moeda (Instim), Muda Mahendrawan menyarankan seluruh pemkab/pemkot di Kalbar, segera membuat regulasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan pencairan dana desa dari pemerintah pusat. “Dalam berbagai kesempatan melalui tulisan di media massa dan berbagai forum diskusi, kami sering ingatkan agar pemkabpemkab sejak jauh hari sudah menyiapkan berbagai regulasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan pencairan dana desa, seperti yang diatur dalam UU Desa,” kata Muda Mahendrawa di Sungai Raya, Kamis (21/5). Dia menyarankan, jika perlu, dibentuk kelompok kerja gabungan dari beberapa SKPD terkait untuk melakukan asistensi langsung secara bersama, agar mempercepat proses evaluasi dan verifikasi pengesahan Peraturan Desa (Perdes). Karena Perdes sebagai syarat utama pencairan dana desa, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai tahapannya. Jadi, lanjutnya, bisa diinisiasi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (one stop service) khusus untuk pelayanan percepatan APBDesa. Muda menjelaskan, implementasi UU Desa terutama terkait penyaluran dana desa, baik bersumber dari APBD dan APBN ke desa-desa ternyata masih banyak menemui kendala. Hingga pertengahan Mei ini, masih banyak kabupaten belum merealisasikan pencairan ADD ke desa-desa. “Begitu pula untuk pencairan dana desa dari APBN pusat. Berdasarkan informasi terakhir, belum sampai 60-an kabupaten yang sudah bisa dicairkan oleh Kementerian Keuangan melalui rekening Pemkab, atau baru sekitar 20 persen,” tuturnya. Berbagai kendala klasik, mulai dari belum terbitnya Peraturan Bupati yang harus dipenuhi untuk disampaikan ke pusat, juga belum selesainya proses evaluasi dan verifikasi Perdes APBDes oleh pemkab. Dari 419 kabupaten di Indonesia, baru 283 yang sudah menyampaikan Peraturan Bupati yang disyaratkan terkait kewenangan, pembagian dan penggunaan dana desa. “Kondisi ini menunjukkan implementasi UU Desa masih

belum disikapi secara maksimal dan serius. Dampak langsungnya menghambat program kegiatan fisik dan non fisik untuk percepatan pemberdayaan dan pengembangan desadesa,” katanya. Kendala itu lebih signifikan disebabkan faktor selain kinerja yang terkesan lamban, juga masih terus menggunakan cara pandang dan persepsi lama yang sudah melekat berpuluh tahun sebelumnya di level pemerintah desa. Terlebih, masih banyak desa belum dipandang sebagai subyek (pelaku). Sehingga masih melekat cara pandang dana desa itu sebagai bantuan ke desa-desa. “Padahal pasca lahirnya UU Desa yang menegaskan kewenangan desa, baik kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan sudah sangat jelas adaya pengakuan “otonomi desa” oleh negara. Sehingga dana desa tak boleh lagi dianggap sebagai bantuan melainkan bergeser sebagai haknya desa-desa, atau dengan kata lain dana desa itu DAU-nya desa-desa yang wajib disalurkan sepanjang memenuhi

persyaratan,” papar Muda. Dia menambahkan, pemkab juga perlu melakukan inisiatif sebagai langkah terobosan percepatan. Jika hanya mengandalkan pola rutinitas, birokrasi akan berjalan lambat dari satu meja SKPD ke meja SKPD lain dalam evaluasi dan verifikasi APBDesa. “Makanya, agenda rakor sebaiknya tidak hanya untuk sosialisasi bersifat searah yang kurang efektif dan efisien, bisa langsung diagendakan beberapa hari menggunakan fasilitas gedung aula pemkab untuk proses asistensi evaluasi dan verifikasi secara terpadu oleh beberapa SKPD terkait,” katanya. Muda juga menambahkan, dari pihak desa satu persatu bisa langsung dikoreksi dan diperbaiki segera, tanpa perlu menunda waktu. Apalagi harus bolak-balik ke desa lagi yang menghabiskan waktu, tenaga dan biaya cukup besar. Saat melaksanakan agenda desa, harus dihadiri kepala desa bersama ketua BPD, sekretaris desa, bendahara desa, dan kasi/kaur. Sehingga perbaikan bisa diselesaikan saat itu

juga dan lebih cepat. Langkah taktis itu diperlukan untuk memudahkan sekaligus ajang untuk melatih dan mengontrol aparat desa secara langsung dalam tata kelola birokrasi di desa-desa. “Sepanjang pemkab tidak membuat kebijakan, baik melalui Perda atau Perbup yang substansinya telah melanggar dan menyimpang dari prinsip dan ketentuan UU Desa, berikut Peraturan Pelaksanaan (PP) maupun Permen terkait pengelolaan dana desa, baik dari ADD maupun dana alokasi desa dari APBN,” tuturnya. Disanalah letak urgensi problem implementasi UU Desa, bahwa tidak hanya aparatur desa yang perlu menyiapkan diri, baik kapasitas maupun persepsinya (mindset). Namun, tak kalah penting juga kesungguhan dan kerja keras untuk penguatan kesamaan persepsi dari semua elit politik dan birokrasi di level pemerintah supra desa. “Semua tentu dimulai dari itikad baik bagi kepentingan pemenuhan hak dasar rakyat banyak untuk pengurangan kemiskinan yang sebagian besar di pedesaan,” kata Muda. (sul)

Kursi Rakyat

KPU Gunakan Sistem Aplikasi Pencalonan Pilkada Gedung DPR. JPNN

Yakin Revisi UU Pilkada Tak Ganggu Tahapan Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakini niat sebagian anggota DPR mengajukan usul revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, cukup baik. Karena itu dia yakin revisi tidak akan mengganggu jadwal tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan 9 Desember mendatang. “Saya kira niat DPR baik, dan niatan baik tentu tidak akan menganggu tahapan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Jakarta, Kamis (21/5). Husni mengutarakan keyakinannya karena hingga saat ini belum ada penundaan tahapan pelaksanaan pilkada yang sudah dimulai sejak 17 April lalu. Menurutnya, penundaan hanya bisa dilakukan jika bencana alam maupun anggaran bagi pelaksanaan pilkada tidak ada.Terkait masih adanya daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sehingga anggaran pilkada belum dapat digunakan, Husni mengakuinya. Bahkan dua daerah hingga kini pembahasan anggarannya masih terkendala, yakni Kabupaten Barru dan Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan. “Memang ada daerah-daerah yang NPHD-nya belum ditandatangani, tapi Pemda sudah menjamin, jadi itu juga tidak bisa dipaksakan. Mungkin saja ada agenda bupati sedang di mana, ada juga bupatiya sudah ditahan. Jadi siapa yang tanda tangan. Misalnya Kabupaten Barru dan Pangkajene belum, tapi mungkin saja satu dua hari ini sudah juga,” ujar Husni. Karena itu mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini optimisitis pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik. Karena pada intinya, penyelenggara berupaya semaksimal mungkin melakukan tahapan sesuai aturan perundang-undangan dan tepat waktu. “Makanya saya sampaikan daerah berupaya (menyediakan anggaran,red) karena itu kewaiban mereka. KPU kan tugasnya melaksanakan, bukan uangnya,” kata Husni. (jpnn)

Husni Kamil Manik

Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialiasi pilkada yang diikuti sejumlah perwakilan partai politik, Komisioner KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menggelar pilkada serentak tahap pertama, 9 Desember mendatang. Dalam sosialisasi kali ini, KPU menyampaikan sejumlah materi terkait aplikasi pencalonan kepala daerah, pendalaman alur penyerahan dukungan perorangan dan simulasi pengisian formulir berita acara perorangan.

“Tujuan dari kegiatan ini merupakan suatu langkah KPU meningkatkan upaya kinerja pada pelaksanaan pilkada,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Kamis (21/5). Menurut Husni, dari hasil evaluasi dua pilkada terakhir, pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam proses tahapan pencalonan. Bahwa ditemukan perbedaan penanganan antara satu daerah dengan daerah lain dalam melayani partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan saat mengajukan pasan-

gan calon. “Perbedaan pelayanan disebabkan tertib administrasi, sehingga kami memandang perlu ada alat bantu bagi peserta pilkada yang mengusung pasangan calon bisa lebih menyiapkan diri lagi. Alat bantu ini sebenarnya sederhana, tapi minimal dengan aplikasi sederhana ini para pihak bisa memenuhi dokumen yang dibutuhkan, atau persyaratan yang dibutuhkan,” ujar Husni. Menurut mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini, dalam pilkada

kali ini, semua persyaratan yang disampaikan peserta akan diolah secara komputerisasi lewat sistem aplikasi pencalonan pilkada. Dengan cara ini diyakini bisa menekan hal-hal yang tak diinginkan. “Karena tentu akan lebih serentak dalam sistem komputerisasi. Ini akan membuat peserta lebih nyaman dan kami penyelenggara juga lebih nyaman, karena dokumennya terekam. Ini yang disosialisasikan pada peserta pemilu maupun pelaksana pilkada di daerah,” kata Husni. (jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 22 Mei 2015

Kejar Layangan Putus Ketemu Mayat Busuk Pontianak-RK. Mengejar layangan putus, Marsat, 49, dan Jamin, 25, dua pemuda malah menemukan mayat dengan kondisi membusuk di gubuk di lahan kosong di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kamis (21/5). Mayat tersebut sudah tidak utuh. Kepalanya sudah menjadi tengkorak dan tubuhnya membengkak mengeluarkan bau busuk. Kapolsek Pontianak Utara, AKP Ridwan Maliki mengatakan, itu adalah mayat Ajan, 50, warga Jawai, Kabupaten Sambas. “Warga tersebut masuk ke dalam lokasi lahan terbuka mengejar layang-layang putus dan datang Jamin penasaran melihat pintu pondok terbuka mencium bau busuk dari dalam pondok,” ungkap Ridwan. Kedua saksi tersebut mendekat ke pondok melihat ada mayat, lalu memberitahukan warga dan menelepon polisi. “Korban bekerja sebagai penjaga lahan kosong sejak setahun lalu,” jelas Kapolsek. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan luka akibat kekerasan. Diduga korban meninggal karena sakit. Keluarga Ajan, Anton, 52, warga Perum IV, Tanjung Hulu menolak dilakukan autopsi. Jasad Ajan dibawa keluarganya ke Yayasan Abadi di Jalan Selat Sumba I, Siantan Tengah. (ian)

WANITA asal Manhattan, New York, Amerika Serikat bernama Liana Barrientos ini benar-benar lihai untuk menyembunyikan perkawinannya. Saking lihainya, wanita berusia 39 tahun itu bisa menikahi 10 laki-laki dalam rentang waktu 11 tahun sejak 1999 hingga 2010. Dari 10 pernikahan itu, enam di antaranya hanya dalam waktu enam bulan. Menariknya, laki-laki kedua hingga ke-10 yang dinikahi Liana tak ada yang tahu bahwa wanita yang aslinya dari Republik Dominika itu pernah menikah. Artinya, perempuan seumuran tante-tante itu tak bercerai dengan pria yang sudah dinikahinya untuk menikah dengan lelaki lainnya. Pernikahan Liana dengan barisan para korbannya itu semua digelar di wilayah New York. Laki-laki pertama yang jadi korbannya adalah Mohammed Gerbril. Liana

Hasan Rusbini Menangis penjara dan denda Rp50 oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak. Hasan Rusbini juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp2.106.984.905. Vonis Hasan Rusbini ini tertuang pada putusan PN Pontianak pada persidangan tindak pidana korupsi, Kamis (21/5) pukul 09.40 Wib. Sidang dipimpin hakim ketua Sugeng Warnanto dan hakim anggota Yamto Suseno dan Sastra, panitera pendamping IM Saragih. Sugeng Warmanto mengatakan, terdakwa Hasan Rusbini terbukti bersama-sama saksi melakukan korupsi dan menikmati dana Bansos tersebut. “Terdakwa Hasan Rusbini divonis dua tahun dan denda Rp50 juta, dan membayar kerugian negara sebesar Rp2.106.984.905. Apabila satu bulan usai vonis terdakwa tidak dapat mengganti kerugian negara, maka terdakwa dikenakan kurungan selama 10 bulan ke depan,” tegas Sugeng. Hakim Sugeng memberikan waktu satu minggu kepada penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum (JPU) untuk melakukan banding. JPU Gandi Wijaya menegaskan, putusan hakim terhadap Hasan Rusbini tidak sesuai dengan tuntutan. JPU menuntut empat tahun penjara dan denda Rp50 juta. Atas dasar itulah JPU akan mempertimbangkan dan melaporkan kepada pimpinannya (Kajati Kalbar) dan menunggu petunjuk dari pimpinan, diterima tidaknya putusan hakim tersebut. “Tuntutan empat tahun, putusan

dua tahun, kita pikir-pikir dan akan dibicarakan pada pimpinan,” jelasnya. Terkait kerugian negara yang dinikmati terdakwa Hasan Rusbini, tidak sesuai dengan putusan hakim. Jaksa menemukan kerugian negara sebesar Rp5 miliar. “Kerugian negara yang dinikmati terdakwa Rp5 miliar lebih, sedangkan putusan hakim terdakwa menikmati Rp2 miliar lebih. Ini juga menjadi pertimbangan kita dalam hal mengembalikan uang negara,” tegas Gandi. Ketua Tim Penasihat Hukum Hasan Rusbini, Tamsil Sjoekoer mengaku keberatan atas vonis hakim. Tamsil merasa bukti yang dihadirkan JPU, terutama tentang temuan maupun hitungan kerugian negara tidak tepat. “Barang bukti yang dihadirkan hanya kuitansi, bukan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK),” tegas Tamsil, kemarin. Dikatakan Tamsil, harusnya JPU menghadirkan lampiran audit BPK. “Bukan kuitansi yang dijadikan barang bukti dan menjadi dasar untuk menghitung kerugian negara, seperti yang dihitung oleh JPU,” timpalnya. Penasihat hukum Hasan Rusibini akan mempertimbangkan, apakah akan melakukan banding atau tidak. Mengingat adanya beberapa kejanggalan di fakta persidangan. Terutama dalam menghitung kerugian negara yang hanya melalui kuitansi, bukan hasil audit dari BPK.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Putusan MA Itu Bukti yang Kuat POLISI mengevakuasi mayat Ajan yang membusuk di pondok tempatnya tinggal. ISFIANSYAH

Lihai, Tante Liana Nikahi 10 Lelaki

Liana Barrientos

dan Gerbril menikah pada 5 November 1999 di Eastchester. Tanpa menceraikan Gerbril, selanjutnya ada pria bernama Ahmed Allam. Liana dan Allam menikah di wilayah Rye, New York, pada pada 8 November 2001. Selanjutnya hanya selisih 18 hari, Liana menikahi Habibur Rahman pada 26 November 2001. Pernikahan ketiga Liana itu digelar di Yonkers. Lelaki keempat yang menjadi korban Liana adalah Davit Koridze. Keduanya menikah pada 14 Februari 2002 di Hempstead. Tak sampai hitungan bulan, Liana sudah menikah dengan lelaki lain bernama Duran Goktepe. Liana menikahi suami kelimanya itu pada 1 Maret 2002 di Ramapo. Masih di bulan Maret 2012, Liana sudah menikah lagi dengan pria lain. Kali ini Liana disunting Alaksandr Paharelau pada 14 Maret 2002 di Huntington. Kemudian ada lelaki ketujuh yang dinikahi Liana, yakni Vakhtang Dzneladze. Liana dan Vakhtang meniah pada 24 Mei 2002 di Greenburgh. Hanya selisih dua bulan setelah menikahi Vakhtang, sudah ada lelaki lain yang menjadi tempat persinggahan Liana selanjutnya. Kali ini ada pria bernama Rashid Rajput. Liana menikahi suaminya

yang kedelapan itu pada 22 Juli 2002 di Mamaroneck. Hanya selisih dua pekan setelah menikah dengan Rashid, Liana sudah menggaet lelaki lain bernama Kakhaber Khorbaladze. Liana menikah dengan suaminya yang kesembilan itu pada 3 Agustus 2002 di White Plains. Yang terakhir adalah lelaki kesepuluh bernama Salle Keita. Liana dan Salle menikah di Bronx pada 4 Maret 2010. Namun, ibarat pepatah sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga, hal itu pula yang terjadi pada Liana. Pernikahannya yang terakhir justru menuntunnya pada kecurigaan pihak berwajib. Liana mengantongi nomor jaminan sosial yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tuanya. Dari data itu, detektif mengungkap adanya sembilan pernikahan Liana sebelumnya. Pada Senin (18/5) lalu, Liana duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Bronx. Kantor Kejaksaan Bronx mendakwa Liana didakwa telah memalsukan surat permohonan pernikahan dan surat nikah. Ternyata ulah Liana juga membuat hakim geram. Hakim Steven Barret yang menyidangkan kasus itu mengeluarkan surat perintah penahanan.(nydailynews/ ara/jpnn)

dan tanpa adanya bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah mengenai penggunaan dana tersebut. “Kalau putusan (Kasasi MA,red) seperti itu, 37 anggota Dewan itu dapat diproses hukum (disidik),” ujar Hermansyah, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (21/5) malam. Menurut Dosen Strata 2 Magister Hukum Untan ini, dalam hukum pidana, putusan MA tersebut dapat dikatakan sebagai bukti awal. “Sejatinya, kejaksaan dalam hal ini Kejati Kalbar dan Kejari Sintang harus menindaklanjuti putusan Kasasi MA itu, tentang keterlibatan 37 mantan dewan Sintang tersebut,” jelasnya. Imbuh Hermansyah, “Tentunya, yang disidik tentang mengapa 37 mantan Dewan Sintang menerima uang Otda tersebut. Terus keterlibatannya seperti apa, kemudian pembuktiannya bagaimana, pastinya harus sampai tuntas. Yang jelas putusan Kasasi MA yang demikian disebut sebagai bukti awal”. Kemudian, ia menganalisa, putusan MA RI itu bukan merupakan bukti awal biasa. Putusan tersebut merupakan bukti awal yang cukup kuat, agar Kejati Kalbar maupun Kejari Sintang melakukan proses hukum (lidik/sidik) terhadap 37 mantan Dewan Sintang yang tertera menerima aliran dana Otda Sintang tahun 2003 dari tiga terdakwa yang telah dieksekusi. “Jadi, Kejati Kalbar/Kejari Sintang bisa memanggil 37 eks Dewan itu untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi, ya balik lagi dengan pihak kejaksaan, seperti apa dan bagaimana mereka menyikapi putusan Kasasi MA RI itu,” papar Hermansyah. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan, ia melanjutkan, sejatinya akan ketahuan atau diketahui apakah ada keterlibatan dari para eks Legislator itu atau tidak. “Tapi yang namanya putusan,

apalagi ini putusan hakim di MA, pastinya karena hakim memiliki semua data sehingga membuat putusan kasasi berbunyi demikian,” terang Hermansyah. Apakah pengembalian uang yang mengalir kepada seseorang dalam kasus korupsi, digunakan untuk kepentingan pribadi, bisa menghapuskan pidana yang sudah terjadi? Hermansyah menjawab, pengembalian uang korupsi yang sudah digunakan untuk kepentingan pribadi atau dinikmati kemudian dikembalikan oleh terdakwa tidak bisa menghapuskan pidana yang sudah terjadi. “Mengapa tidak menghapuskan pidana, karena unsur pidana sudah selesai atau sudah terpenuhi, bahkan ada putusan kasasi MA,” tegasnya. Sehingga, di dalam hukum pidana, ditambahkan Hermansyah, mengembalikan kerugian negara yang sudah dinikmati atau digunakan untuk kepentingan pribadi, hanya untuk meringankan vonis saja. “Mengembalikan uang kerugian negara merupakan faktor pertimbangan bagi hakim, bukan menghapus pidana yang sudah terjadi,” bebernya. Kembali Hermansyah menegaskan, pengembalian uang kerugian negara atau uang korupsi yang sudah digunakan oleh siapapun, baik di saat lidik maupun sidik, tidak dapat menghapus pidana. “Hukum pidana tidak membenarkan tentang penghapusan pidana yang sudah terjadi apabila mengembalikan uang kerugian negara. Melainkan, proses hukum tetap akan terus berjalan bagi yang menerima, menikmati, mengunakan untuk kepentingan pribadi, atas uang korupsi tersebut,” pungkasnya.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Pandu Marine Service Tak Wajib Lagi “Memang ada penawaran perpanjangan dari Marine Service untuk kesepakatan, itu kita tolak karena kini enggak sepakat lagi. Sehingga kami tidak perpanjang kesepakatan itu,” tegas Rosidi. Menurutnya, banyak alasan yang pada akhirnya selaku Ketua INSA Rosidi tidak mau memperpanjang kesepakatan dengan Marine Service. Mengapa sebelum JK I ditabrak, kemudian ditabrak berkali-kali pihak terkait dari otoritas pengawasan pelayaran sungai diam saja. “Hanya memandu di kolong jembatan Rp6 juta. Kita tidak sepakat lagi tentang itu. Banyak sekali alasan dan latar belakangnya, diantaranya dibatasi tonase ponton, Dan ketika Jembatan Kapuas I sudah selesai diperbaiki, tidak perlu lagi kesepakatan yang dikeluhkan jadi beban anggota asosiasi itu,” bebernya. Karena tidak ada kesepakatan lagi dengan Marine Service, Rosidi menegaskan tongkang/ponton boleh melintasi kolong jembatan Kapuas I, dengan catatan harus menggunakan pandu. “Pandu dari siapa? Pandu dari kami sendiri juga boleh. Namun ini harus ada izin dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Jika KSOP mengizinkan,

ya berarti tidak ada masalah. Jadi tergantung KSOP, bukan Marine Service lagi,” jelasnya. Menjawab pertanyaan, Rosidi mengatakan bahwa memang benar seperti dikatakan Marine Service pandu yang dilakukannya sebagai menindaklanjuti Surat Edaran Walikota. “Memang benar itu. Tapi itu hanya berlaku sepanjang masa perbaikan Jembatan Kapuas I. Sekarang sudah selesai perbaikan, tidak wajib lagi menggunakan jasa Marine Service. Kalau masih ada yang ingin menggunakan jasa Marine Service, silakan. Yang tidak mau jangan dipaksa atau diwajibkan,” tegas Rosidi. Banyak pihak mengeluhkan terlalu banyak aturan di Sungai Kapuas yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sementara tanggung jawab pemerintah sendiri atas keselamatan dan kenyamanan lalu-lintas sungai nyaris nol. “Tidak wajib lagi menggunakan pandu dari Marine Service. Karena, sekali lagi, kesepakatan dengan mereka sudah berakhir. Tinggal tergantung Syahbandar saja, untuk melewati Jembatan Kapuas I itu,” imbuhnya. Penegasan INSA Pontianak otomatis mementahkan pernyataan staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Pontianak saja, Arief, maupun Manager Marine Service Capt Santoso. Arief membantah ada pengusaha jasa tongkang yang komplain. “Tidak ada, semuanya sudah dirapatkan. Atas kesepakatan bersama, PT. Pelindo dan INSA Pontianak akhirnya sepakat Rp6 juta,” kata Arief (baca Rakyat Kalbar 21/5). Ambil Untuk PAD Dijelaskan, di Kota Pontianak yang dibelah oleh Sungai Kapuas sebagai urat nadi perekonomian sejak ratusan tahun, kerap menjadi obyek pendapatan oleh instansi terkait. Sekarang ini terdapat sekitar 80-an perusahaan pelayaran. “Armada-armada 80-an perusahaan pelayaran ini setiap hari melintasi perairan Sungai Kapuas dari hilir ke hulu dan sebaliknya. Tentunya tergantung mereka sendiri mau pakai pandu atau tidak. Marine Service sebaiknya menunggu saja kalau ada yang mau gunakan jasa pandu, ya layani. Kalau tidak ya tidak,” kata Rosidi. Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pontianak Ardiansyah menegaskan, PT. Pelindo tak layak mengurusi hal ini lantaran bidangnya sendiri banyak masalah. Aktivitas bongkar muat yang tak ada solusinya hingga saat ini juga dipertanyakannya.

Karena itu, kalangan DPRD mendesak Pemerintah Kota Pontianak mengambilalih kapal pandu yang saat ini dikelola PT.Pelindo, untuk peningkatan PAD. “Sebaiknya PT Pelindo fokus dengan bongkar muat kapal saja, tidak dengan pandu yang sekarang ini. Masalah pandu itu ranahnya dan dikoordinir Syahbandar. Di mana-mana, daerah lain pun seperti itu, jadi Pelindo harus fokus dengan aktivitas bongkar muatnya,” tegas Ardiansyah kepada Rakyat Kalbar, Rabu (20/5). Kritik kepada PT.Pelindo menurut Ardiansyah karena dampak bongkar muat dan keluar masuk barang berdampak besar bagi Kota Pontaianak. Pengawasan yang kurang tanpa dilengkapi safety x-ray, tidak menutup kemungkinan akan banyak barang yang tidak sesuai bisa masuk ke Kalbar. “Pelabuhan itu mengurus keluar masuk barang. Kita tahu bongkar muat di Pelindo Pontianak saja bermasalah, misalnya soal x-ray dan masih banyak lagi yang lain. Eh, malah tambah memandu lagi. Satu-satunya pelabuhan yang tidak menggunakan x-ray, ya hanya di Pontianak. Wajar saja kalau pantauannya buruk dan dikhawatirkan masuknya barang illegal dari perairan kita,” cetus

Ardiansyah. Jadi, lanjutnya, kalau mengurus tugasnya sendiri saja belum genah, sudah ditambah lagi mengurus hal lain. Kalangan Dewan menilai tidak ada kontribusi PT Pelindo bagi Kota Pontianak atas operasional menggunakan perairan di wilayah hukum Kota Pontianak. “Ini kan sudah tidak jelas. Tongkang lewat diharuskan bayar Rp6 juta lagi. Sudah berapa lama itu. Kalau sehari lewat 10 tongkang saja, hitung berapa sebulan. Sekarang sudah berlaku berapa bulan dan kemana uangnya. Sebelumnya uang damai pun tidak diketahui kemana, ini masalah serius,” geramnya. Ardianyah minta Pemkot Pontianak mengambil alih kapalpandu agar dikelola sendiri. Mengingat sejumlah kasus menabrak Jembatan Kapuas 1 krusial terjadi. Dan tak serupiah pun PT Pelindo berkontribusi untuk perbaikan jembatan itu. “Kalau masalah kepanduan ini, bisa direkrut. Saya kira kalau Pemkot yang laksanakan bisa lebih ketat pengawasannya. Termasuk keamanan lalu lintas air,” ujarnya.

Laporan: Achmad Mundzirin, Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 22 Mei 2015

Kiamat Sudah Dekat “Innalillahi wa innailaihi raji’un. Kiamat sudah makin dekat!” kata Abdullah menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan singkat, Kamis (21/5). Abdullah mendasari sentimen negatifnya itu pada ajaran agama Islam. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, bahwa wanita tidak bisa mengurus negara. “Maaf, saya seorang muslim dan selalu

Cari Beras Plastik

nesia secara keseluruhan. “Bukan cuma tidak maksimal, tetapi akan menuju kehancuran. Karena emansipasi perempuan itulah negara akan menuju kehancuran,” tegas pria yang sempat dikabarkan menjadi salah seorang kandidat anggota Pansel ini.

berusaha menjadi muslim yang baik, sehingga yakin akan pernyataan Nabi Muhammad yang pernah mengatakan: “Barang siapa yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada perempuan, maka tunggulah kehancuran,” paparnya. Abdullah mengaku benar-benar gusar melihat pilihan Jokowi. Pasalnya, kualitas anggota Pansel sangat menentukan kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indo-

Re-editing: Hamka Saptono

Hanya Simbol di daerah lainnya di Indonesia. Bisa membangun rumah ibadah tentu merupakan hal yang sangat membanggakan. Celakanya, justru ada kesan kalau mereka bersaing untuk membangun dengan megah. Tujuan pembangunan rumah ibadah bukanlah untuk perlombaan. Namun, bagaimana kehadiran rumah ibadah di sisi kita itu bisa dijadikan sebagai pemacu untuk beribadah kepada Tuhan. Memang membangun rumah ibadah tidak boleh dilarang, bahkan sangat dianjurkan. Namun yang terpenting dari itu, rumah ibadah harus dimanfaatkan

yang giat membangun atau menyumbang dana pembangunan rumah ibadah hanya untuk kepentingan tertentu. Misalnya, untuk kepentingan politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan sebagainya. Jika itu terjadi, pembangunan rumah ibadah sudah bukan lagi menjadi sesuatu untuk kepentingan meningkatkan keimanan dan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Sebaliknya, rumah ibadah tersebut hanya dijadikan sebagai simbol identitas, bahkan dijadikan komoditas politik. (Abdu Syukri)

dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan syiar agama. Sekarang kebanyakan masyarakat yang membangun rumah ibadah untuk tujuan yang tidak seharusnya. Salah satunya, supaya mendapat pujian dari masyarakat di daerah lain, bahwa di daerahnya terbangun rumah ibadah yang sangat megah. Tidak jarang, pemerintah juga rajin membantu pembangunan rumah ibadah. Jika tujuannya untuk pembangunan sumberdaya manusia yang agamis, tentu saja sangat diharapkan. Celaknya, banyak juga pemerintah

Ada “Hantu”-kah dalam Kasus Otda Kepala Kejari Sintang, Rino Budisantoso, membenarkan pihaknya telah melakukan eksekusi terhadap tiga tersangka dalam perkara Otda tahun 2003 itu. “Saat ini, Abeng dan K. Sudarso sedang menjalankan proses hukumannya di LP,” kata Rino, kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Kamis (21/5) siang. Hanya saja, soal proses hukum sisa 37 eks anggota DPRD Sintang yang tercantum dalam putusan Kasasi MA nomor 1697 K/Pid.Sus/2008, Rino tak tahu-menahu. “Karena kasus itu tidak ditangani oleh Kejari Sintang, melainkan Kejati Kalbar. Dari awal, penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, ditangani langsung oleh Kejati Kalbar,” jelasnya. Imbuh Rino, “Jadi, bukan kita yang menetapkan tersangka terhadap tiga orang maupun 37 anggota DPRD Sintang lainnya itu”. Sebelumnya, ketika dikonfirmasi, Kepala Kajati Kalbar, melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Didik Istianta menjawab, “Perkara ini adalah perkara Mikail Abeng. Mikail Abeng ditetapkan sebagai terdakwa beserta dua terdakwa lainnya sehingga dieksekusi. Putusan atau perintah eksekusi itu pun turun dari Mahkamah Agung. Sedangkan, 37 mantan anggota DPRD Sintang tidak ada perkaranya”. Ia kemudian mengarahkan wartawan untuk meminta kejelasan dari petinggi Kejaksaan Sintang. “Silakan tanyakan kepada Kajari Sintang karena mereka yang memproses hukum dan melakukan eksekusi berdasarkan putusan MA tersebut,” lempar Didik, Rabu (20/5) malam. Upaya permintaan ketegasan dari Kajati Kalbar, Godang S. Riadi, ke seluler 0811556xxx jam 5 sore lewat 7 menit menemui jalan buntu. Telepon tersambung dan diangkat. Hanya saja, di ujung telepon sebelah sana, Rakyat Kalbar ditanya, “Ini Siapa?”.

tanpa adanya bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah mengenai penggunaan dana tersebut. Sehingga, perbuatan Ketua (Mikail Abeng), Wakil Ketua (Gusti Effendi), dan satu anggota DPRD Sintang bernama K. Sudarso, disebutkan sebagai: Para terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan di atas mengakibatkan kerugian negara c.q. Keuangan Daerah Kabupaten Sintang lebih kurang sebesar Rp2.300.000.000. Anehnya, dalam putusan MA tersebut, 37 anggota DPRD Sintang lainnya tidak masuk dalam kategori yang diadili. Sehingga yang disidangkan dan dieksekusi hanya 3 Dewan saja hingga saat ini. Padahal, tertera bahwa 37 orang anggota maupun wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang ikut menggunakan dana Otda untuk kepentingan pribadi dan melawan hukum. H. Sukiman, yang namanya juga masuk dalam daftar penerima dana Otda saat itu mengatakan, dana tersebut merupakan dana resmi dalam rangka pemekaran Kabupaten Melawi. Mengenai dana yang ia terima, menurut Plt. Ketua DPW PAN Kalbar ini, dirinya telah mengembalikan. Pria yang kini menjabat anggota DPR RI ini pun mengaku sudah dimintai keterangan oleh kejaksaan. Dan, saat itu, ia hanya sebagai anggota yang dibuatkan daftar absen sehingga menandatangani. Kepala Kejari Sintang, Rino Budisantoso, selanjutnya menjawab tidak tahu ketika ditanyai apakah benar H. Sukiman sudah mengembalikan uang. “Yang pasti, kita hanya melakukan proses administrasi penuntutan hingga ke tahap Pengadilan Negeri Sintang,” terangnya.

Dijelaskan bahwa ini permintaan konfirmasi ulang pemberitaan, suara pemilik nomor telepon seluler di seberang itu mengaku bukan Godang. “Maaf, saya bukan Kajati,” dan telepon serta merta ditutup. Padahal, di nomor seluler yang sama, saat kasus Budiono Tan mencuat, Kajati Godang melayani wawancara Rakyat Kalbar dan memberikan statement-nya. Aspidsus Didik Istianta yang kemudian dihubungi berulang kali pun tak jua menjawab panggilan. Akhirnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kalbar, Supriyadi, lah yang menjawab. Tapi, dia pun tak paham kasus korupsi dana Otda 2003 itu. “Silakan tanyakan langsung secara teknis dengan Aspidsus Kejati Kalbar. Karena saya memang tidak tahu menahu,” tuturnya via seluler. Sementara, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidikpidsus) Kejati Kalbar, Syafri juga tidak dapat merinci perjalanan perkara itu. “Saya tidak tahu sama sekali mengenai hal ini. Karena ini kasus bukan pada zaman saya,” jelas pria yang memang baru duduk sebagai kepala seksi di Kejati ini. Seperti diberitakan, sesuai dengan putusan Kasasi MA nomor 1697 K/Pid. Sus/2008 dalam perkara korupsi dana Otda Kabupaten Sintang pada 2003 silam, tercatat tidak hanya 3 eks Dewan, Mikael Abeng, almarhum Gusti Effendi, dan K. Sudarso, saja yang menjadi terdakwa. Ada 37 anggota DPRD Sintang 1999-2004 yang juga masuk daftar penerima duit Otda tapi tidak dieksekusi alias ditahan Kejari Sintang. Dalam halaman 14 putusan itu, tercatat bahwa dana Otda yang diterima oleh terdakwa Mikail Abeng (Ketua DPRD), Gusti Effendi (Wakil Ketua DPRD), K. Sudarso (Anggota DPRD), dan 37 anggota DPRD Sintang, pada tahun 2003 telah digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan peruntukkan yang semestinya, dan

Laporan: Achmad Munandar dan Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak TREADMIL MOTORIZED IDC 802 NEW ORBITRACK IDC 148 + INCLINE

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

SUPER SALE disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 19 MEI S/D 26 MEI 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.850

Hanya

23.550

Hanya

9.750

Hanya

8.988 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

2.588 Ribu

17.650

Hanya

3.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

5.988 Ribu

ELEKTRIK BIKE IDC 988 (NEW)

Hanya

7.288 Ribu

GARANSI

GO GREEN

18.750

Hanya

7.588 Ribu

8.550

Hanya

6.388 Ribu IDC 838 RECUMBENT BIKE (NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK

8.950

7.350

Hanya

3.388 RB

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

EASY TO ORDER & PAYMENT

SPEKS ELECTRIC BIKE IDC 988 BERAT PEMAKAI JARAK TEMPUH WAKTU CHARGE BATERY MOTOR POWER

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

: 150 KG : 45 KM : 6 SD 8 JAM : 350 WATT

BATERY : 48V, 12 A KECEPATAN MAKSIMUM : 35 KM/JAM WARNA : HITAM, MERAH & BIRU

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU GIODARNO TGL 20 MEI SD 26 MEI 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 20 MEI SD 26 MEI 2015

Polisi mengamankan 92 lembar karung beras yang masih kosong dan 42 karung yang diisi dengan beras asal Pemangkat, Kabupaten Sambas. Diamankan pula 15 karung masing-masing seberat 50 kilogram yang belum sempat dimasukkan ke karung tersebut. Karung-karung yang diamankan tersebut bertuliskan “Kepala Beras Slyp Super” Cap “Bunga”, Ramos Sentra. Tidak tertera berat bersih (netto), nama perusahaan dan nomor registernya. “Masih kita kembangkan, dari mana karung ini berasal. Kalau dilihat, karung ini tidak standar, nanti kita akan libatkan ahli untuk menyelidikinya,” tegas Bermawis. Mengenai aturan yang dapat menjerat pelaku, jelas Bermawis, masih sedang didalami, lantaran kasus ini bisa berupa penipuan, pemalsuan merek atau lainnya. Bisa juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena konsumen sangat dirugikan. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Disperindagkop

dan UKM Kota Singkawang, Awang Herman menjelaskan, razia bersama Polres Singkawang ini untuk memonitoring kemungkinan beredarnya beras plastik di Singkawang. “Ada beberapa distributor beras yang diperiksa, kita belum menemukan beras plastik. Namun kita menemukan pedagang yang mengganti karung beras lokal,” katanya. Herman menjelaskan, dari beberapa informasi yang diperoleh terkait peredaran beras plastik, karung yang digunakan itu memang cap “Bunga”. “Makanya ketika kita menemukan karung tersebut di Toko Makmur, langsung dicek, karena memang karung tersebut tidak memenuhi standar. Ternyata setelah dicek, isinya bukan beras plastik, melainkan beras lokal, dari Pemangkat,” paparnya. Mengganti karung beras lokal ini, menurut Herman, jelas merugikan konsumen. Lantaran harga beras lokal bisa menjadi lebih mahal. “Kalau saat ini harga beras lokal itu berkisar Rp9.500 hingga

Rp10.000 per kilogram, dengan dimasukkan ke karung bermerek yang diduga dari Jawa itu, tentunya harganya lebih mahal,” jelasnya. Herman menegaskan, apa yang dilakukan Pemilik Toko Makmur tersebut, jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen. “Untuk proses selanjutnya terkait kasus tersebut, tentunya kita serahkan kepada Polres Singkawang,” ujarnya. Pemilik Toko Makmur, Hasan mengaku, karung beras tidak berstandar itu diperoleh dari bibinya di Jalan Alianyang, Singkawang. “Karungnya saya beli, lalu saya isi dengan beras lokal asal Pemangkat. Karung itu muat untuk 20 kilogram beras. Baru kali ini saya melakukan seperti ini,” akunya. Pria yang sudah menjadi distributor beras di Singkawang sejak 30 tahun silam tersebut langsung diamankan di Polres Singkawang, mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Laporan: Mordiadi Editor: Hamka Saptono

Demo di Kalbar Kecil-kecilan Saja Namun, meski sempat ricuh di depan Istana Merdeka, unjukrasa mahasiswa masih jauh dari kehebohan demonstrasi tahun 1998. Malahan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa universitas sempat bersitegang dengan rekanrekannya sesama mahasiswa. Di Kalbar sendiri, cuma puluhan mahasiswa dari gabungan sejumlah organisasi yang berunjuk rasa kemarin. Mereka dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta gabungan BEM Universitas Tanjungpura (Untan). Demonstrasi kecil-kecilan ini berlangsung pada sekitar jam 4 sore. Mereka menuntut Jokowi segera mundur dari jabatannya. Dengan catatan, kalau Panglima Tertinggi TNI-Polri itu tak segera sadar terhadap nasib rakyat kecil. Mahasiswa ini marah karena pemerintah RI saat ini dinilai lebih pro kepada kepentingan Asing dan Aseng, ketimbang rakyatnya sendiri. Kenaikan BBM, kenaikan harga barangbarang kebutuhan pokok saat ini sudah sangat mencekik. Sementara tingkat pembangunan, pendidikan, kesehatan yang diharapkan, khususnya bagi masyarakat perbatasan dirasakan sangat jauh dari harapan. Demonstrasi di Tugu Digulis Untan Pontianak ini juga dibarengi dengan pemakaian topeng sebagai isyarat kekecewaan dan perlawanan terhadap liberalisme kebijakan yang tidak pro rakyat. Puluhan mahasiswa ini berteriak meminta Jokowi turun dari jabatannya. “Sekali lagi, jika Jokowi merasa tidak sanggup, turun dari jabatannya. Kami mengultimatum, Jokowi mengurusi rakyat Indonesia, untuk pro kepada rakyat,” kata Rahmad Saiful, koordinator aksi yang juga Mantan Ketua BEM Untan. Puluhan mahasiswa ini juga membawa spanduk mencibir dan bendera warna-warni dari masing-masing organisasinya. Demikian pula koordinator lapangan dari Aliansi Mahasiswa Ultimatum Jokowi (Amuk), Suprapto menuntut, ke depan kebijakan yang dibuat JokowiJusuf Kalla tidak mengebiri hak-hak dan kesejahteraan warga sipil. “Jokowi-JK adalah pemimpin rakyat, bukan pelindung apalagi pelayan kepentingan Asing dan Aseng,” tegasnya. Amuk mencatat ada 43 dari 50 orang terkaya di Indonesia adalah orang non pribumi. Belum lagi kepemilikan tanah saat ini banyak dikuasi oleh asing. Regulasi pemerintah telah memberikan keleluasaan besar bagi perusahaan Asing untuk mendominasi pasar dan tender-tender pemerintah. Ini mengakibatkan usaha dan perkembangan ekonomi pribumi terhambat dan bahkan gulung tikar. “Kami mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama

melakukan revolusi bila pemerintahan Jokowi-JK terbukti semakin berpihak kepada asing, semakin mengebiri kesejahteraan dan usaha ekonomi pribumi,” kata Suprapto. Bakar Jokowi Hingga pukul 17.30 Wib ratusan mahasiswa masih bertahan di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (2i/5). Mahasiswa yang menyuarakan turunkan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla itu bahkan berencana menginap. Aksi pun sempat memanas pasca seorang mahasiswa kembali membakar pocong yang merepresentasikan rakyat korban harapan palsu Jokowi. Ketegangan juga terjadi tatkala polisi langsung memadamkan pembakaran tersebut. Aksi lempar-lemparan botol dengan polisi pun tak terhindarkan. Namun, keadaan itu tak berlangsung lama dan akhirnya normal kembali. “Bakar Jokowi sekarang juga. Pembakaran ini bukan fisik, ini pembakaran terhadap kemunafikan dan kebohongan. Bakar kebobrokan di tubuh Jokowi, bakar semua antek-antek asing di sekeliling Jokowi,” kata salah seorang orator di atas mobil komando. Ratusan mahasiswa itu menduduki Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di seberang ha l a ma n Is t a na Ne ga ra. Mereka menutup jalan dan m e n yat a k a n b a k a l m e n ginap sampai malam nanti. Tindakan ini menurut mereka diperlukan agar presiden Joko Widodo sadar jika masyarakat semakin susah dengan harga bahan pokok yang semakin melonjak, harga minyak yang sudah diserahkan pada asing dan rupiah terus melemah. Tak hanya itu mahasiswa juga menuding Jokowi telah gagal dan mengkhianati UUD dan Pancasila. “Imperialisme hancurkan, Jokowi-JK turunkan. Rakyat Berkuasa,” seru salah seorang orator di atas mobil komando. Terpantau, ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai BEM, organisasi mahasiswa dan kampus ini masih bersemangat melakukan yel-yel menghina Jokowi, berpuisi dan berorasi. Akibat penutupan jalan medan merdeka utara ini, akses jalan ditutup untuk kendaraan. Arus lalu lintas dari Tugu Tani menuju Gambir macet total. Dipukul Intel Salah seorang demonstran dipukul oleh seorang berseragam bebas. Pemukulan terhadap mahasiswa yang diduga berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu membuat suasana aksi di depan Istana memanas. Terutama, saat salah seorang orator menegaskan polisi telah menyusupkan Intel untuk mengadu domba mahasiswa yang menduduki jalanan seberang Istana Negara. “Intel dari polisi akan kita laporkan ke polisi. Sudah kita foto. Jangan terprovokasi kawan-kawan. Fokus jatuhkan Jokowi-JK hari ini,” tegas orator. Aksi kejar-kejaran antara mahasiswa dan polisi pun sempat terjadi. Namun demikian api

KEHILANGAN

STNK Sepmot KB 2074 VO Noka : MH354P00BCJ123100 Nosin : 54P-120632 A/N: MARTINA STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK Sepmot KB 2786 VE Noka : MH1JB8118K279986 Nosin : JB81E-1276523 A/N: EDDY MINARJO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

yang tadi sempat menyala besar sudah padam oleh pasukan anti huru-hara polisi. Ratusan polisi sampai sore kemarin masih menjaga sekeliling Istana lengkap dengan tameng. “Jokowi-JK harus turun,” demikian teriak mahasiswa. Jokowi di Luar Jakarta Siang kemarin Jokowi berada di Malang, Jawa Timur untuk membagi-bagikan tiga ‘kartu sakti’ andalannya. Yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jokowi seolah ingin menepis tudingan bahwa pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya menambah beban masyarakat, karena harga bensin jenis Premium menjadi lebih mahal. Sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jokowi menegaskan, dana hasil pengalihan subsidi itu pula yang digunakan untuk KIS, KIP dan KKS, “Kartu ini uangnya dari mana? Anggarannya berasal dari pengalihan subsidi BBM,” kata Jokowi saat acara penyerahan KIP, KIS, KKS serta Kartu Layanan Penyandang Disabilitas Berat di Desa Asri Katon Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Jawa Timur, siang kemarin. Ia merincikan, dana pengalihan subsidi BBM itu dimanfaatkan untuk 88 juta penerima KIS, 20 juta penerima KPI, 16,3 juta penerima KKS, serta 22 ribu orang penerima Kartu Penyandang Disabilitas. “Anggarannya ya dari pengalihan subsidi BBM,” katanya. Dalam kesempatan itu, terdapat 872 kepala keluarga penerima KKS, 742 siswa penerima KIP, 2624 orang penerima KIS. Sedangkan 13 orang menerima kartu penyandang disabilitas berat. Namun, Jokowi punya harapan khusus kepada penerima KIS. Yakni agar tidak langsung ke rumah sakit jika hanya batuk, pilek atau flu. Sebab, ada sistem berjenjang dengan menjalani pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terlebih dulu. “Kartu Indonesia Sehat yang pegang ini kalau sakit batuk, flu cukup diperiksa di puskesmas. Bila berat baru ke rumah sakit yang dirujuk,” pintanya. Presiden Jokowi berjanji akan bertemu mahasiswa yang berunjukrasa depan Istana Merdeka. Namun dia akan melakukannya pada pekan depan. Kepastian itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan saat menemui para mahasiswa yang berdemonstrasi, Kamis (21/5). Saat itu, Luhut didampingi Seskab Andi Widjajanto. “Hidup mahasiswa. Tadi kami sudah diskusi dengan teman-temanmu. Saya ingin menyatakan bahwa presiden tadi sudah dikomunikasikan dengan Setneg akan bertemu dengan mahasiswa Senin 25 Mei jam 8 pagi,” seru Luhut di hadapan ratusan mahasiswa pengunjuk rasa. Dalam kesempatan itu, Luhut juga meminta para mahasiswa agar menyampaikan pendapat melalui unjukrasa dengan cara yang santun. “Kalian punya masa depan. Negara ini ada di tangan kalian. Semua dilakukan dengan bagus dengan kesantunan demi kepentingan rakyat. Hidup mahasiswa,” sambung Luhut.*

Benzema Ditangkap Polisi

KARIM Benzema kembali harus berurusan dengan kepolisian. Kali ini, striker Real Madrid tersebut ditangkap polisi karena mengemudi tanpa izin. Dilaporkan Football Espana, Benzema mengendarai mobil mewah Rolls Royce di jalan tol dari bandara Madrid, Selasa (19/5) pagi. Benzema

memang tak memiliki SIM yang sah sejak 2013 setelah ia mendapatkan denda 180 ribu euro atau sekitar Rp2,7 miliar karena melaju dengan kecepatan 194,4 km/jam di jalan dengan batas maksimal kecepatan 100 km/jam. Ini adalah ketiga kalinya Benzema harus berurusan dengan kepolisian. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar

Tolak Tawaran Gabung Manchester United Direktur olahraga Borussia Dortmund Michael Zorc mengklaim Mats Hummels telah menyatakan keengganannya untuk bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Sebelumnya, Hummels memang santer dikabarkan

menjadi target teratas manajer Louis van Gaal untuk memperkuat lini belakang mereka. United sudah mencoba untuk merekrutnya pada musim panas lalu, namun gagal. Kini, tawaran United dinyatakan kembali ditolak oleh bek internasional Jerman itu.

Sebagaimana dituturkan Zorc, Hummels memilih untuk tetap bertahan di Signal Iduna Park. “Memang masuk akal jika Mats memikirkan masa depannya, tetapi kami sudah merencanakan masa depan bersamanya,” tutur Zorc ke-

pada Kicker, Kamis (21/5). Sementara itu, United dikabarkan sudah menemukan calon pengganti Hummels setelah disebutkan menyepakati transfer dengan bek Valencia, Nicolas Otamendi. (*)

Semangat Membara

Lazio 1-2 Juventus

PENANTIAN 20 TAHUN SI NYONYA TUA

JUVENTUS akhirnya menyudari puasa gelar Coppa Italia setelah 20 tahun. Mereka memastikan gelar Copa Italia kesepuluh usai menaklukan Lazio 2-1 lewat extra time di final. Terakhir kali La Vecchia Signora meraih trofi di kompetisi ini di musim 1994/95 silam. Bek Juventus Giorgio Chiellini, yang menyumbang satu gol di final, mengaku sangat lega dengan keberhasilan timnya. “Juventus tak pernah menjuarai Coppa Italia selama 20 tahun. Kami sangat menginginkan trofi ini,” kata Chiellini. “Kami akan menikmati kesuksesan ini

sepenuh hati,” imbuhnya. Keberhasilan Juve kali ini menasbihkan mereka jadi tim pertama yang mampu menjuarai gelar tersebut sepuluh kali. Mereka berpeluang menyamai rekor Inter Milan. Sesuai tradisi, setiap klub yang telah sepuluh kali meraih gelar Piala Italia maka ia berhak memakai tanda bintang perak di kostum terbaru mereka musim depan. Dengan dua gelar yang sudah dikemas musim ini, scudetto dan Piala Italia, Juve mendekati rekor yang pernah dibuat

Harry Kane Tegaskan Bertahan di Tottenham Penyerang Harry Kane telah menegaskan tekadnya untuk bertahan lama di Tottenham Hotspur terlepas kabar ketertarikan Manchester United. Seperti diketahui, Kane, yang di musim ini sukses mencetak 30 gol untuk Spurs di semua kompetisi, masuk dalam daftar transfer United sebagaimana kubu Old Trafford yang kabarnya telah menyiapkan dana mencapai 40 juta poundsterling untuk menebusnya. Pemuda 21 tahun itu belum lama ini memperpanjang kontraknya sampai 2020 dan yang bersangkutan mengaku ingin bertahan lama sembari mencanangkan tekad untuk mempersembahkan gelar bagi klubnya di masa depan. “Spurs adalah tempat saya sekarang dan tempat di

mana saya ingin bertahan untuk waktu yang lama,” demikian Kane seperti dikutip dari Daily Star. “Kami mengincar sejumlah trofi di masa depan. Saya ingin terus berkembang dan terus menjadi lebih baik. Musim ini sudah sangat gila dan melebihi dari apa yang saya harapkan di awal musim. “Saya harap un-

tuk terus seperti ini dan memenangkan banyak trofi bagi Spurs dan Inggris. Itulah yang selalu menjadi impian saya sejak kecil, bermimpi mengangkat trofi untuk mereka. “Saya sendiri ingin menjadi pemain yang selalu melakukan segalanya demi mencapai kemampuan terbaiknya dan saya akan terus bekerja keras. Saya ingin memenangkan banyak trofi,” tutupnya. (*)

Jumat, 22 Mei 2015

Juventus akan amat termotivasi untuk menjadi juara Liga Champions musim ini, meski mereka harus mengalahkan tim kuat Barcelona di final yang akan digelar di Berlin pada Juni mendatang. Hal tersebut diungkapkan Lilian Thuram, sosok Prancis yang pernah bermain untuk kedua klub. Ia mengatakan bahwa fakta Barcelona tengah diperkuat oleh pemain terbaik dunia seperti Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez, bakal membuat tim Italia makin termotivasi untuk menang. “Liga Champions amat berarti untuk Juventus dan sepakbola Italia. Klub kini mempunyai kesempatan yang luar biasa. Anda menghadapi tim terkuat di dunia dan pesepakbola terbaik yang ada di planet ini. Apa lagi yang bisa membuat anda termotivasi?” jelas Thuram. “Ditambah lagi, amat penting bagi Juventus untuk kembali masuk final usai begitu lama absen. Itulah mengapa tidak ada favorit atau pihak yang diuntungkan di laga ini,” ujarnya. Soal Messi, Thuram tidak setuju jika bangkitnya performa bintang Argentina itu merupakan penyebab utama Barcelona sukses merebut gelar juara La Liga musim ini. Menurutnya Messi sendirian tak bakal sanggup membuat tim Catalan meraih sukses di kompetisi yang mereka ikuti. Di belakang pemain Argentina tersebut, masih ada banyak bintang lain yang juga memainkan peran penting. “Semua pemain memiliki peran yang amat penting, namun satu sosok tidak akan bisa menyusun satu tim,” kata mantan punggawa Barca itu. “Barcelona mengusung gaya bermain tim. Di klub, anda melihat ada banyak pemain penting di berbagai posisi yang berbeda. Contohnya saja Javier Mascherano. Luar biasa melihat apa yang ia bawa pada tim, spiritnya ketika bermain begitu tinggi,” tutupnya. (*)

Inter Milan di musim 2009-10. Saat itu, I Nerazzurri yang masih ditangani Jose Mourinho meraih gelar treble winners dengan menjuarai Scudetto, Piala Italia serta Liga Champions Eropa. Hingga saat ini, Inter masih tercatat sebagai satu-satunya klub Italia yang pernah meraih tiga gelar dalam satu musim. Melaju ke final Liga Champions Eropa musim ini, Juve bisa menyamai catatan fantastis Inter jika mereka bisa mengalahkan Barcelona tanggal 6 Juni mendatang. Kesuksesan ‘Si Nyonya Tua’ saat ini

tentu tak lepas dari peran vital sang pelatih, Massimiliano Allegri. Dia tak hanya jago merancang strategi, tapi juga ahli membangkitkan motivasi para pemainnya. “Pelatih tahu cara terbaik untuk menghidupkan motivasi kami,” kata striker Alessandro Matri. Matri, yang diturunkan sebagai pemain pengganti, sukses mencetak gol kemenangan untuk timnya. “Gol itu memberi saya kepuasan dan kebahagiaan tersendiri,” imbuh striker yang dipinjam dari AC Milan tersebut. Sang Kapten, Gianluigi Buffon men-

Angin Segar Pulangkan CR7

MANCHESTER United mendapatkan angin segar dalam usaha mereka mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo dari Real Madrid, menurut laporan yang diturunkan oleh Metro. United sudah sempat disebut berniat mendatangkan kembali mantan pemain mereka di musim panas mendatang, usai ada kabar yang mengatakan bahwa Ronaldo sudah tidak betah lagi melanjutkan karirnya di Santiago Bernabeu. Kini, Setan Merah berharap bisa menggelar negosiasi dengan Madrid, usai Marca mengabarkan bahwa sang pemain bintang tengah menuju pintu keluar klub. Surat kabar Spanyol tersebut menjelaskan bahwa Ronaldo tengah marah dan kecewa akibat kegagalan Madrid meraih satu pun gelar juara musim ini dan ia mungkin tengah berpikir untuk pergi dari klub. PSG juga disebut berpeluang mendapatkan sang pemain, namun Manchester United lebih berpeluang menampung pemenang Ballon d’Or di dua edisi terakhir

tersebut.

Bale Bertahan

Sementara itu, Gareth Bale dipastikan tak bakal pergi dari Real Madrid untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas. Hal tersebut merupakan pendapat pakar sepakbola Spanyol, Guillem Balague, yang berkeras bahwa Bale akan terus bertahan dan memperjuangkan masa depannya di Madrid. Bale belakangan banyak dikelilingi oleh rumor mengenai transfer dirinya. Sebagian besar mengatakan bahwa eks Tottenham tersebut bakal kembali bermain di Premier League musim depan. “Bale tidak bahagia dengan musim yang sudah berakhir ini dan dengan posisi yang diberikan Real padanya. Bale ingin mendapat jawaban atas isu tersebut, dan ini wajar,” jelasnya. “Namun demikian, Bale tidak akan pergi ke manapun di musim panas ini dan ia bakal berada di Real musim depan, meski ia harus menerima perubahan di dalam posisi bermainnya. Madrid jelas tidak akan membiarkan ia pergi dan begitu pula dengan sang pemain,” pungkasnya. (*)

gaku bangga dengan prestasi La Vecchia Signora. Lewat media sosial, Buffon mengungkapkan sukacitanya. Dia pun berharap bisa meraih treble ketika melawan Barcelona di final Liga Champions pada 6 Juni mendatang. “Tim ini luar biasa. Gelar kedua sudah didapat. Masih ada yang lainnya. Maju terus Juve!!!” kicaunya di Twitter. Selain Buffon, sejumlah penggawa Juventus yang lain juga menyuarakan kegembiraan mereka di dunia maya. Termasuk di antaranya adalah Andrea Barzagli dan Fernando Llorente. (*)

Tolak Teken Kontrak Baru Sempat mencoba meredam isu kepergian Raheem Sterling dari Liverpool, Aidy Ward selaku agen sang youngster kini blak-blakan memastikan kliennya itu tak akan menandatangani perpanjangan kontrak di Anfield. Ward sebelumnya mengatakan pemberitaan soal spekulasi masa depan Sterling terlalu dibesar-besarkan, namun dengan komentar terbarunya ini, terlihat nyaris pasti pemain internasional Inggris itu bakal angkat kaki dari Merseyside - meski kontrakmya saat ini masih valid hingga dua tahun ke depan. Sterling beberapa waktu lalu telah menolak tawaran gaji £100.000 per pekan dari Liverpool, dan sekarang sang agen menegaskan uang berapa pun tak bisa membujuk Sterling untuk memperbaharui

komitmennya. “Saya tidak mengerti tentang kehumasan klub dan situasi klub. Saya tak peduli,” tegasnya kepada Evening Standard. “Dia pastinya tak akan meneken [kontrak baru]. Dia tak akan meneken untuk £700, £800, £900 ribur per minggu. Dia tak akan meneken.” “Pekerjaan saya adalah memastikan saya berbuat yang terbaik dengan mereka [klien]. Kalau orang-orang bilang saya buruk dalam pekerjaan saya, atau klien saya mendapat saran buruk, itu tak masalah.” Ward juga menyindir klub dalam penanganan situasi ini, dan meyakini Sterling tak akan kekurangan peminat. “Bagaimana ini semua terjadi? Tak ada asap tanpa api,” tuturnya. “Saya tak khawatir. Khawatir adalah membuat keputusan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Semua klub Liga Primer akan mengajukan penawaran untuknya.” (*)

Khedira Merapat ke Juve Sami Khedira tinggal sedikit lagi mencapai kata sepakat dengan Juventus, finalis Liga Champions yang mampu mengalahkan Real Madrid di empat besar, menurut laporan Marca. Khedira, yang kontraknya berakhir bersama Madrid di musim panas, sebelumnya mendapat banyak tawaran dari Jerman dan Inggris, namun sepertinya Juventus-lah yang bakal mendapat servis sang pemain. Bos Massimiliano Allegri kabarnya sudah meminta direktur klub untuk mendatangkan gelandang berkualitas untuk memperkuat tim menjelang

musim kompetisi yang akan datang dan Khedira merupakan salah satu opsi terbaik yang tersedia di bursa. Ia bisa didapatkan dengan gratis dan memiliki catatan yang bagus usai pernah membawa Jerman menjadi juara Piala Dunia dan Liga Champions bersama Real Madrid. Khedira sebelumnya disebut hampir pasti bakal membela Schalke, namun sepertinya tawaran dari sang juara Serie A lebih menarik bagi sosok yang sebelumnya sempat disebut-sebut menjadi target utama Arsenal. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 22 Mei 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Agus Sutisno

DPRD MINTA PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL HOTEL GOLDEN TULIP DIHENTIKAN

INTEROGASI BANDAR PELABUHAN RINGKUS BANDAR GAJAHMADA

Pontianak-RK. DPRD Kota Pontianak tidak menganggap sepele pelanggaran pembangunan Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak Selatan. Apalagi proses pembangunan gedung terus dilakukan dan hotel bintang lima itu sudah beroperasional, sedangkan perizinannya bermasalah. Halaman 15

Pontianak-RK. Jajaran Sat Reskrim Polresta Pontianak melakukan pengembangan kasus judi toto gelap (togel) dari bandar yang mangkal di Pelabuhan Dwikora Pontianak. Halaman 15

Sataruddin

Polisi Buru Pacar Umi Iwan atau Wawan

Singkawang-RK. Padahal sudah ada titik terang, pelaku pembunuhan Umi Putriani, 15, siswi kelas IX SMP Negeri 17 Singkawang Timur itu diduga dibunuh oleh pacarnya. Namun jajaran Polres Singkawang baru menyebarkan foto-foto pria berinisial Iw tersebut. “Hasil penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan, dari buktibukti dan keterangan saksi-saksi,

pelaku pembunuhan terhadap pelajar itu diduga keras memang pacarnya. Sedang kita cari keberadaannya,” kata AKBP Agus Triatmaja SH SIK, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/5). Bermawis menjelaskan, sementara ini diketahui, pelaku tega menghabisi nyawa Umi, lantaran tidak Halaman 15

PELAJAR SMA CURI MOTOR Pontianak-RK. Lagi-lagi pelajar di Kota Pontianak mencuri sepeda motor (Curanmor). Tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Pontianak meringkus RS, pelajar SMA di Kota Pontianak, Rabu (20/5). Warga Pontianak Timur itu terlibat kasus Curanmor. Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andy Yul Lapawesean mengatakan, RS melakukan pencurian sepeda motor Mio GT di lapangan Futsal Jalan Alianyang, Pontianak Kota pada 13 Februari 2015. “Tersangka kami tangkap Rabu (20/5) sekitar pukul 19.00 Wib. Halaman 15

Ilustrasi. Net

Petugas BNNP Kalbar melakukan tes urine di Karaoke Venition. MORDIADIRK

USAI OBOK-OBOK THM DI KOTA PONTIANAK BNNP KALBAR JELAJAHI SINGKAWANG

JARING LIMA PEMAKAI NARKOBA DI KARAOKE VENITION

Singkawang-RK. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar bersama BNN dan Polres Singkawang mengangkut lima pengunjung Karaoke Hotel Venition, Terminal Pasiran, Singkawang Barat, lantaran positif mengonsumsi Narkoba. “Dari 28 pengunjung Karaoke Venition yang kita periksa, lima di antaranya positif menggunakan Narkoba,” ungkap Kompol Sukadi, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Pemberantasan, BNN Kalbar ditemui usai razia di Hotel Venition Singkawang, Rabu (20/5) sekitar pukul 23.00 Wib. Kelima pengunjung yang terbukti positif menggunakan Narkoba tersebut, terdiri atas dua perempuan belia dan tiga laki-laki. “Lima orang ini akan diamankan di BNN Kota Singkawang untuk assessment, diperiksa lebih lanjut,” jelas Sukadi. Dia menjelaskan, razia di Hotel Venition Singkawang ini sebagai tindaklanjut dari arahan Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia Darurat Narkoba. “Berdasarkan itu, merazia sampai ke pelosok-pelosok, terutama di tempat-tempat hiburan malam,” ungkap Sukadi. Halaman 15

Petugas BKSDA mengamankan hewan dilindungi dari kediaman Djong Miau Khiun. MORDIADI-RK

JANDA 72 TAHUN PELIHARA BUAYA Singkawang-RK. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar menyita enam ekor hewan yang dilindungi dari kediaman seorang janda, Djong Miau Khiun, 72, di Gang Cimahi No 233, Jalan Tani, Kelurahan Kuala, Kecamatan

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Singkawang Barat. “Hewan yang dilindungi ini akan dititipkan ke kebun binatang Sinka Zoo, sebelum dilepas ke alam liar atau habitatnya,” kata P Samosir, Kepala Seksi (Kasi) Konservasi Wilayah III Singkawang, BKSDA Kalbar

ditemui di sela evakuasi enam ekor hewan dilindungi dari kandangkandang milik Djong Miau Khiun, Kamis (21/5). Enam ekor hewan yang dilindungi tersebut terdiri dari satu ekor Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

Rakyat Kalbar

Jumat, 22 Mei 2015

Syarat Usung Calon Kepala Daerah

Parpol Sembilan Kursi, Perseorangan 47.025 Jiwa

Lomba Drumband HUT Sambas

Annaas Mizwan. M Ridho

Sambas. Memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sambas, tahun ini sekelompok pemuda yang tergabung dalam Persatuan Drumband Kabupaten Sambas akan menggelar Lomba Drumband tingkat SMP/MTs Sederajat se-Kalbar. “Kita akan mengadakan Lomba Drumband se-Kalbar di Kabupaten Sambas. Tujuannya, memeriahkan HUT Kabupaten Sambas dan memotivasi drumband sekolah. Kegiatan dilakukan bersama Pemkab Sambas mulai tanggal 13 Juni 2015. Technical meeting dimulai tanggal 7 Juni 2015,” kata Annaas Mizwan, Ketua Panitia Pelaksana Lomba Drumband kepada wartawan, Kamis (21/5). Saat ini, ujar Annaas Mizwan, peserta yang sudah mendaftar sebanyak 28 peserta. Masing-masing peserta berjumlah 60 orang tidak termasuk official. “Peserta yang akan melakukan technical meeting dapat langsung mendatangi Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sambas pada tanggal 7 Juni 2015 pukul 14.00,” jelasnya. Menurutnya, Lomba Drumband se-Kalbar akan mendatangkan juri dari Jakarta. Sedangkan juri lokal dari TNI dan Polri. Lomba ini diharapkan mampu memotivasi kiprah drumband sekolah yang telah ada. “Jika tidak ada kendala, rencananya saat pembukaan lomba akan dilaksanakan pelantikan Pengurus Drumband Kabupaten Sambas. Sedangkan hadiah lomba memperebutkan Piala Bupati Sambas,” pungkasnya. (edo)

Sambas. Untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas dalam Pilkada Desember 2015 mendatang, setiap kandidat harus didukung partai politik (Parpol) yang memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan calon perseorangan, didukung paling sedikit 7,5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas. Penjelasan itu disampaikan Ketua KPU Sambas, Su’aib SPd kepada wartawan, Kamis (21/5). Su’aib menjelaskan, jumlah dukungan parpol paling sedikit 9 kursi DPRD Sambas, atau suara sah hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) DPRD Sambas tahun 2014 sebanyak 64.133 suara sah. “Jadi syarat tersebut harus dipenuhi bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengikuti Pemilukada dari parpol,” jelasnya.

Lebih jauh Su’aib memaparkan, dukungan dari jumlah kursi paling sedikit adalah 20 persen dari total kursi DPRD Kabupaten Sambas sebanyak 45 kursi. Sedangkan jumlah paling sedikit suara sah parpol dalam Pileg 2014, adalah 25 persen dari jumlah total suara sah hasil Pileg 2014 sebanyak 256.529 suara. Sedangkan untuk calon perseorangan, ungkapnya, KPU Sambas juga menetapkan jumlah dan sebaran dukungan sebagai persyaratan pencalonan. “Jumlah dukungan paling sedikit 47.025 jiwa, atau 7,5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas sebanyak 626.995 jiwa. Dukungan tersebut harus tersebar di 10 kecamatan dari 19 kecamatan seKabupaten Sambas,” tegasnya. Sesuai persyaratan tersebut, setiap pasangan calon kepala daerah

yang akan diusung parpol dapat melakukan koalisi bersama parpol lain untuk mencapai 9 kursi, karena tidak ada satupun parpol di Kabupaten Sambas yang bisa mengusung bakal calon (Balon) sendirian, tapi harus berkoalisi. “Sedangkan balon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP),” jelasnya. Bagi calon perseorangan, apabila sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh KPU untuk melihat kebenaran dukungan dari calon perseorangan tersebut. “KPU berharap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sambas tahun 2015 dapat berjalan aman dan lancar. Sukses ini harus kita pertahankan bersama. Sebab kesuksesan hasil Pemilukada merupakan kesuksesan bersama,” ajaknya. (edo)

Perolehan Kursi DPRD Sambas Partai

1. Golkar 2. PAN 3. PDI Perjuangan 4. Gerindra 5. Nasdem 6. Demokrat 7. PPP 8. PKS 9. Hanura 10. PBB 11. PKPI

Jumlah Kursi

7 Kursi 6 Kursi 6 Kursi 5 Kursi 4 Kursi 4 Kursi 4 Kursi 4 Kursi 3 Kursi 1 Kursi 1 Kursi

Total 45 Kursi DPRD Sambas

Sambas Juara III Kompetisi Amura se-Kalbar Sambas. Mengoleksi 4 emas, 13 perak, 2 perunggu dalam Kejuaraan Amura Tingkat Provinsi Kalbar di Kota Pontianak, kontingen Kabupaten Sambas harus puas sebagai Juara Umum III dalam pertandingan yang dilaksanakan sejak tanggal 14 hingga 17 Mei lalu. “Kontingen karate dari Persatuan Amura Kabupaten Sambas tampil sudah sangat baik dari 300 peserta. Amura Kabupaten Sambas pun masuk tiga besar dalam perolehan medali,” kata H Adi Fitriansyah, Ketua Harian Amura Cabang Kabupaten Sambas, Kamis (21/5). Pria yang akrab disapa Adi menjelaskan, Kompetisi Amura

se-Kalbar bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet karate Kalbar. “Dalam kejuaraan ini, Kabupaten Sambas menurunkan 39 atlet. Sebagai Juara Umum I Dojo BPTP Club Kota Pontianak, Juara Umum II Dojo Nurul Huda Kota Pontianak, Juara Umum III Amura Kabupaten Sambas,” bebernya. Sesuai hasil rapat saat pelaksanaan kejuaraan tersebut, rencananya Kabupaten Sambas ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Kejuaraan Amura Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2017. “Dari hasil rapat tersebut, Kabupaten Sambas siap menjadi tuan rumah Kejuaran Karate Amura se-Kalbar, dan ini akan segera dirapatkan ber-

sama pengurus Amura Kabupaten Sambas,” jelasnya. Terpisah, Ketua Umum Pengurus Cabang Amura Kabupaten Sambas Ir H Daryanto MT merespon hasil kompetisi yang diperoleh atlet Kabupaten Sambas. “Tentunya ini prestasi yang baik. Ke depan, pastinya ini akan terus kita tingkatkan, seehingga atlet karate Amura bisa memberikan kebanggaan bagi daerah,” jelasnya. Persiapan akan segera dilakukan menyikapi penunjukan Kabupaten Sambas sebagai tuan rumah Kejuaraan Karate Amura se-Kalbar Tahun 2017. “Yang jelas kita bangga Kabupaten Sambas ditunjuk sebagai tuan rumah sesuai Hasil

Atlet karate Amura Kabupaten Sambas foto bersama memperlihatkan piala Kejuaraan Karate Amura se-Kalbar di Kota Pontianak. M RIDHO

Rapat Pengurus Amura Kalbar. Melalui kompetisi ini, kita berharap cabang Karate Kabupaten

Sambas bisa lebih baik, tidak saja di tingkat provinsi, tapi nasional,” harapnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Optimalkan Pembangunan Infrastruktur Sebagai daerah yang maju dan berkembang, Pemerintah Kabupaten Mempawah dituntut mampu menciptakan pemerataan pembangunan di masyarakat. Terlebih pembangunan infrastruktur guna membuka akses daerah terisolir. Fraksi Demokrat DPRD mendorong agar pembangunan infrastruktur lebih dioptimalkan. “Fraksi Demokrat sangat Sayuti komitmen dan fokus untuk pembangunan infrastruktur di masyarakat. Kami senantiasa memperjuangkan pembangunan infrastruktur dalam berbagai kesempatan di DPRD. Tentunya perjuangan yang kami lakukan sesuai dengan tupoksi sebagai budgeting dan controlling,” terang Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Mempawah, Sayuti ST, Kamis (21/5) di ruang kerjanya. Legislator Dapil Siantan-Segedong itu menyebut, pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting di Kabupaten Mempawah. Terutama pada daerah-daerah terpencil yang jauh dari akses pelayanan publik. Mengingat, sampai saat ini masih terdapat beberapa wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dengan maksimal. “Kalau infrastruktur sudah baik, maka masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan dari peemrintah. Makanya, kita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Mempawah lebih fokus membangun infrastruktur tersebut. Baik itu jalan, jembatan dan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik,” tuturnya. Pembangunan infrastruktur, menurut Sayuti, tidak hanya membuka akses isolasi melainkan mampu mendorong kemajuan suatu wilayah atau daerah. Dengan infrastruktur yang baik, maka secara otomatis berdampak terhadap kemajuan sektor ekonomi di masyarakat. Sehingga, tingkat kesejahteraan rakyat pun akan terealisasikan. “Kalau infrastruktur sudah ada, maka program pemerintah pun akan mudah masuk di lingkungan masyarakat. Beberapa wilayah yang perlu menjadi fokus infrastruktur seperti, Kecamatan Segedong, Toho, Sadaniang, Sungai Kunyit dan beberapa daerah lainnya. Makanya pemerintah daerah harus komitmen dan fokus membangun infrastruktur,” ujarnya. Untuk itu, dengan segala kekuatan politik yang dimiliki, Fraksi Demokrat berjuang semaksimal mungkin memperjuangkan segala aspirasi dan keinginan masyarakat. Baik aspirasi yang disampaikan dalam kesempatan reses, tertulis bahkan secara lisan. “Seluruh anggota Fraksi Demokrat, baik di Komisi maupun Badan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena, itulah tujuan dan fungsi kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan dan keinginan masyarakat,” tegasnya. (fia)

Bawa Kendaraan, Pelajar dapat Surat Teguran Sungai Pinyuh. Dalam upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas di masyarakat, Polsek dan Pospol Sungai Pinyuh melakukan pemeriksaan kendaraan, Kamis (21/5) pagi di Jalan Raya Sungai Pinyuh. Pengendara yang tidak melengkapi aturan diberikan sanksi tilang, sedangkan pelajar mendapatkan surat teguran. “Pada kegiatan pemeriksaan kendaraan kali ini, kita mengeluarkan 15 surat tilang bagi pengendara sepeda motor. Ada pula 20 kendaraan yang masih kita berikan peringatan,” ungkap Kapolsek Sungai Pinyuh, Kompol Wastono. Wastono menerangkan, sanksi tilang diberikan pihaknya kepada pengendara

yang melakukan pelanggaran tata tertib lalu lintas. Misalnya pengendara yang tidak mengantongi kelengkapan surat berkendaraan. Mulai dari Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK dan dokumen kendaraan lainnya. “Dokumen kendaraan dan peralatan keamanan lain, seperti helm itu merupakan kelengkapan yang sangat penting dalam berkendara. Karena hal itu berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pengendara itu sendiri. Makanya, kita berikan sanksi tilang bagi para pelanggar,” tegasnya. Lebih jauh, Wastono menerangkan, sanksi tegas berupa tilang yang diberikan pihaknya untuk memberikan efek jera kepada pengendara. Dengan

harapan, setelah mendapatkan tilang tersebut para pengendara dapat melengkapi segala aturan dan ketentuan dalam berlalu lintas di jalan raya. “Tujuan utama kita untuk memberikan kesadaran agar masyarakat pengendara lebih patuh dan tertib berlalu lintas. Jika masyarakat sudah disiplin dalam berlalu lintas, maka arus kendaraan lebih kondusif serta angka kecelakaan pun bisa ditekan sekecil mungkin,” pendapatnya. Masih dalam kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut. Wastono menyebut, pihaknya juga mendapatkan beberapa kendaraan yang dikendarai para pelajar. Kepada pengendara yang masih

berstatus pelajar ini, petugas memberikan sanksi teguran dan peringatan agar tidak lagi mengendarai kendaraan. “Usia pelajar inikan belum bisa membuat SIM, maka kita berikan peringatan keras supaya tidak mengendarai lagi di jalan raya. Jika tetap membandel, maka pelajar bersangkutan nantinya akan kita berikan sanksi yang lebih tegas,” ucapnya. Wastono mengimbau para orangtua dan sekolah untuk ikut mengawasi. Hendaknya, pelajar tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan kendaraan di jalan raya. Terkecuali, jika usianya sudah bisa mendapatkan SIM, barulah boleh diizinkan berkendara. “Kita tidak mau kejadian kecelakaan

lalu lintas pada saat kelulusan lalu terulang kembali di jalan raya. Kalau sudah terjadi kecelakaan, maka yang dirugikan orangtua dan pelajar itu sendiri. Makanya, para orangtua harus mencegah anak-anaknya supaya tidak berkendara sebelum memiliki SIM,” pesannya. Lebih baik, saran Wastono, orangtua lebih pro aktif dengan melakukan antar jemput terhadap anak-anaknya di sekolah. Selain mencegah anak berkendaraan, para orangtua bisa mengajarkan pola hidup disiplin terhadap anakanaknya. “Sebaiknya orangtua menerapkan sistem antar jemput bagi para pelajar. Hal ini demi kebaikan kita bersama,” tukasnya. (fia)

Jelang Ramadan, Stok Bahan Pokok Aman Masyarakat Minta Harga Barang Dikontrol Mempawah. Menjelang bulan Ramadan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pertambangan dan Energi (Disperindagkoptamben) Mempawah meningkatkan pengawasan. Terutama, berkenaan stok sejumlah bahan pokok di toko-toko atau agen. Sejauh ini, stok sembako di pasaran masih aman dan terkendali. “Untuk pengawasan stok barang kita lakukan secara kontinu dan berkala setiap saat pada toko dan gudang-gudang bahan pokok makanan. Kita lakukan pendataan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan,” terang Kasi Bina Usaha dan Perdagangan Pasar Disperindagkoptamben Ka-

bupaten Mempawah, Torbianysah, Kamis (21/5). Apalagi, sambung Torbiansyah, menjelang bulan Ramadan seperti saat ini pengawasan dan pengecekan terhadap stok bahan makanan semakin gencar dilakukan pihaknya. Mengingat, permintaan pasar akan semakin meningkat pada saat Ramadan hingga Idulfitri mendatang. “Melalui pengawasan ini, kita bisa mendeteksi stok barang. Jika memang ada stok yang kurang, maka kita secepatnya berkoordinasi dengan provinsi. Kalau pun kendalanya berada di pusat, maka kita juga bisa langsung ke kementerian terkait,” tuturnya. Karenanya, Torbiansyah

mengimbau masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok makanan menjelang Ramadan. Sebab, seperti biasanya masyarakat kerap dihantui terjadinya kelangkaan bahan makanan pada Ramadan, sehingga berdampak terhadap melambungnya harga jual barang. “Kita sudah antisipasi masalah ini sejak awal, jadi masyarakat tidak perlu resah atau khawatir dengan stok bahan makanan. Hasil pengecekkan di lapangan, beberapa bahan pokok seperti beras, minyak makan, tepung dan lainnya masih dalam kondisi aman. Jadi tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan,” tegasnya meyakinkan.

Meski demikian, Torbiansyah mengaku senantiasa mengharapkan kerjasama dari semua pihak agar ikut melakukan kontrol dan pengawasan di lapangan. Baik para pedagang maupun konsumen. Jika mendapatkan permasalahan terkait kelancaran bahan pokok makanan, agar segera dilaporkan kepada petugas. “Pengawasan langsung dari masyarakat sangat kita butuhkan. Silakan laporkan kepada kami jika di lingkungannya terjadi kelangkaan atau permasalahan perdagangan lain. Secepatnya akan kami tindaklanjuti dan carikan solusi terbaik,” tukasnya. Sementara itu, salah seorang warga Mempawah, Nurul

mengatakan, menjelang Ramadan hingga lebaran kerap terjadi kenaikan harga barang yang cukup signifikan. Mulai dari bahan makanan pokok hingga bahan kebutuhan lain seperti telur, tepung, susu dan lainnya. Karenanya, ibu tiga anak itu berharap pemerintah daerah bisa mengendalikan harga jual barang. “Bukan hanya masalah stok yang harus diperhatikan, tetapi harga jual barang perlu dikontrol dengan baik. Walaupun barang melimpah tetapi harganya mahal tetap saja meresahkan masyarakat. Percuma saja ada pengawasan jika harga barang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah,” pendapat ibu rumah tangga ini. ( fia )

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari

Jumat, 22 Mei 2015

Izin Tinggal Orang Asing Dapat Dialihstatuskan

Harkitnas

Dandim 1203 Ketapang Letkol (Inf) Saut Edwar Tampubolon menjadi Inspektur Upacara Harkitnas tahun 2015. JAIDI CHANDRA

Bangkitkan Semangat Kerja Keras Ketapang-RK. Dandim 1203 Ketapang Letkol (Inf ) Saut Edwar Tampubolon menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional(Harkitnas) yang ke- 107 tahun 2015. Peringatan ditandai dengan upacara pengibaran Bendera Merah Putih oleh Paskibra Kabupaten Ketapang di halaman Makodim 1203 Ketapang Rabu(20/5). Tema Harkitnas kali ini “Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Dandim menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara yang pada intinya dengan adanya momentum Harkitnas harus mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada dengan menggelorakan rasa bangga dan cinta tanah air. Dandim mengatakan, hari yang bersejarah munculnya kesadaran Bangsa Indonesia untuk berjuang melalui organisasi sosial maupun organisasi politik. “Munculnya rasa persatuan dimulai berdirinya organisasi yang dipelopori DR. Wahidin Sudiro Husodo dan DR Sutomo,” tegasnya. Ia menyebutkan, akhir perjuangan bangsa Indonesia yang berabad abad untuk mencapai kemerdekaan terwujud dengan dikumandangkannya proklamasi Kemerdekaan Republik Indoesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Lebih lanjut Dandim mengharapkan untuk mengisi pembangunan di segala bidang mewujudkan masyarakat adil dan makmur masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga negara dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing Dandim juga menjelaskan seorang guru memiliki tugas mulia mendidik melatih mengajar dan membimbing siswa yang kelak menjadi generasi penerus bangsa seorang siswa memiliki tugas dan tanggng jaab yang sama berat yaitu belajar tekun mempersiapkan diri sebagai pemuda yang memiliki potensi dan pembangunan. “Marilah kita jaga persatuan bangsa yang telah lama kita bina dengan meningkatkan kerukunan, kerukunan dilingkungan masyarakat dapat menciptakan kedamaian dalam membangun Bangsa tenteram tanpa adanya gejolak dalam masyarakat,” harapnya.(Jay)

Ketapang-RK. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Maroloan Jonnis Baringbing menegaskan, izin tinggal yang diberikan kepada orang asing dapat dialihstatuskan. “Izin tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap,” katanya dalam seminar kewarganegaraan di Aula Satpol PP Ketapang, Selasa (19/5). Maroloan menyampaikan materi mengenai izin tinggal warganegara asing dalam pewarganegaraan di Indonesia. Mulai dari dasar hukum dan pengertian pewarganegaraan dikupasnya, baik dari sisi makna warga negara Indonesia, anak warga negara Indonesia, syarat permohonan pewarganegaraan, pengajuan permohonan pewarganegaraan, lampiran permohonan pewarganegaraan dan lain-lain. Demikian pula pewarganega-

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar tukar cenderamata dengan plt Sekda Ketapang. JAIDI CHANDRA

raan karena perkawinan, izin tinggal, izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, berakhirnya izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, perpanjanhan izin tinggal tetap maupun berakhirnya izin tinggal tetap. Seminar kewarganegaraan dibuka Bupati Ketapang diwakili Plt Sekda Ketapang, Drs H.M.Mansyur. Sekda menyambut baik dilakukan seminar kewarganegaraan di Ketapang.

Ia berharap dengan seminar tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya aparatur daerah terhadap penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di daerah ini. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita, menerangkan pendaftaran kewarganegaraan RI berdasarkan UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dari definisi kewarganega-

raan, syarat permohonan, mekanisme dan proses spermohonan menjadi WNI dipaparkannya secara panjang lebar. Sementara Biro Dukcapil Provinsi Kalbar Drs Sopiandi menyampaikan materi mulai dari dasar hukum program e-Ktp, tujuan administrasi kependudukan, pasal-pasal yang berkaitan dengan NIK dan E-KTP berdasarkan UU No.23 tahun 2006 dipaparkannya kepada peserta. Demikian juga dengan kewenanan penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan UU no.23 tahun 2006. Termasuk juga output a d m i n i s t ra s i k e p e n d u d u kan. Dimana output tersebut diantaranya database kependudukan dan dokumen kependudukan. Hal yang mendasar untuk menjaga akurasi data adalah, pencatatan lahir, mati, pindah, datang. Alur database kependudukan juga menjadi bagian penting dari materi yang disampaikan. “Tiga program strategis nasional ini menyangkut, pertama,

pemutakhiran database kependudukan nasional tahun 2010, kedua, konsolidasi data dan pemberian NIK nasional tahun 2010-2011, dan Ketiga penerapan e-KTP yang dilengkapi sidik jari dan iris mata tahun 20112012,” jelas Sopiandi. Ia menerangkan program strategis nasional di Kalbar, jaringan komunikasi data, KTP berbasis NIK dilengkapi sidik jari dan chiop, rekaman elektronik dalam KTP berbasis NIK, Manfaat database kependudukan dan e-KTP juga dibahasnya. Pencapaian target perekaman e-KTP tahun 2011, capaian target perekaman secara massal e-KTP tahun 2012. Kendala yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam penerapan program eKTP juga dikupas dalam kesempatan tersebut. Demikian juga beberapa hal yang menjadi penyebab tidak diterimanya eKTP oleh penduduk yang telah merekam. Reporter : Jaydi Chandra Editor: Kiram Akbar

Gubernur dan Ketua PKK Kalbar Kunjungi Stand Ketapang Pontianak-RK. Hasil kegiatan Kelompok Kerja I-IV dan sekretariat TP PKK Kabupaten Ketapang serta hasil kerajinan daerah yang ditampilkan dalam pameran di Kubu Raya ditinjau oleh Gubernur Kalbar, Cornelis MH dan Ketua TP PKK Propinsi Kalbar, Ny.Frederika Cornelis S.Pd, Kamis (21/5) pagi. Kunjungan Gubernur dan Ketua TP PKK Kalbar melihat hasil kerajinan dan potensi unggulan daerah di stand Ketapang pada peringatan HKG ke 43, hari Gotong Royong Masyarakat ke 43 dan Hari Pangan ke 53 di Kubu Raya, dibenarkan Ny.Riniwati Henrikus, ketua TP PKK Ketapang. Kunjungan Gubernur dan Ketua TP PKK Kalbar tersebut menjadi motivasi bagi jajaran PKK Ketapang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain hasil kegiatan TP PKK Ketapang, dalam pameran tersebut ditampilkan hasil kera-

Gubernur Kalbar dan Ketua TP PKK Propinsi Kalbar mengunjungi stand Ketapang. HUMAS

jinan dari masyarakat Ketapang yang pada umumnya berprofesi sebagai petani di pedesaan. Begitu juga hasil kerajinan rumah tangga seperti amplang, dan lain-lain. Hasil kegiatan TP PKK Ketapang bersama SKPD terkait, misalnya lomba desa yang merupakan kemitraan antara PKK, BKKBN, Dinas kesehatan dan organisasi kemasyarakatan. Demikian pula upaya pening-

katan pelayanan dalam perwujudan program TP PKK seperti meningkatkan jumlah kelompok dasa wisma kemandirian posyandu, jumlah kader yang terampil, jumlah peserta KB baru dan peserta KB aktif. Termasuk juga meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jangkauan pelayanan kesehatan dan program KB bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera, pemberdayaan dan ketahanan keluarga melalui

bina keluarga mantapkan peran kelembagaan dan 10 program pokok PKK. Dimana, dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam revitalisasi Posyandu PKK-KB kesehatan. “Program dan langkah yang kita lakukan selama ini adalah upaya mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera,” kata Ny.Riniwati Henrikus. Sementara itu, Syahran, Hu-

mas TP PKK Ketapang mengatakan Kabupaten Ketapang mengikuti secara aktif kegiatan HKG PKK Tingkat Propinsi Kalbar di Kabupaten Kubu Raya. Peringatan HKG ke 43 tahun 2015, dirangkai bersama Hari Pangan dan Bulan Bhakti Gotong Royong. Dimana, salah satu tujuan kegiatan adalah upaya memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga agar dapat lebih meningkatkan perannya dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu, kata Syahran, kegiatan seperti ini juga bertujuan meningkatkan wawasan, pengetahuan pengetahuan dan persahabatan serta saling bertukar informasi dalam pengalaman dan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan dalam membangun masyarakat. (JayHumas)

Kayong Utara

Sekolah Unggulan Andalan Daerah

SDM Salah Satu Faktor Keberhasilan Otonomi Daerah

Ilustrasi/Ist

SUKADANA. Dalam sekolah kelas model di SMAN 1 Sukadana, selain faktor pendidikan, masalah kedisiplinan dan kemandirian diterapkan. Didukung juga penggemblengan mental, information technology (IT), dan juga motivasi. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU), melibatkan unsur TNI, Dinas Kesehatan KKU, serta psikiater dalam mempersiapkan siswa di sekolah model. “Sekolah Kelas Model saat ini baru memiliki siswa sejumlah sebelas orang, terdiri dari delapan murid laki-laki dan tiga siswa perempuan. Pengalaman terdahulu memberikan pelajaran kepada Pemda Kayong Utara, yang mana pada saat seorang siswa lulus dan memasuki perguruan tinggi negeri, mental serta pengetahuan IT-nya masih rendah. Inilah menyebabkan pihak Dinas Pendidikan memasukkan pengajaran tentang hal itu di sekolah kelas model,” papar H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, belum lama ini.

Bupati H Hildi Hamid menjelaskan sekolah ini juga menerapkan sistem asrama. Semua siswa diwajibkan menempati asrama, meskipun rumahnya tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah. Melalui penerapan sekolah berasrama ini, diharapkan para siswa bisa beradaptasi, mengembangkan diri dalam bersosialisasi dengan orang lain, serta belajar kedisiplinan dan kemandirian. “Kami memberikan apresiasi kepada para orangtua maupun walimurid yang mau mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk mendidik anak-anaknya,” kata H Hildi Hamid. Pada kegiatan silahturrahmi itu, tampak kepala dinas pendidikan, Kepala SMA 1 Sukadana, Kepala Asrama Sekolah Model, serta perwakilan dari TNI dan Klinik Asri. Klinik Asri ini merupakan sebuah non goverment organization (NGO) yang bekerjasama dengan Sekolah Kelas Model dalam pembelajaran Bahasa inggris. Seperti dik-

etahui, bahwa banyak relawan-relawan dari negara asing yang magang belajar di Klinik Asri Sukadana. Nantinya bahasa pengantar bersama relawan-relawan Klinik Asri menggunakan Bahasa Inggris, supaya pelajaran bahasa pengantar dunia itu akan mudah ditangkap siswa. Satu di antara staf pengajar Sekolah Kelas Model menanyakan kepada pihak pemerintah daerah, mengenai apakah siswa yang nantinya setelah lulus SMA boleh melanjutkan keperguruan tinggi yang tidak memiliki program ikatan dinas. Bupati H Hildi Hamid menjawab, sekolah kelas model memang merupakan prioritas bagi murid-murid yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bersistem ikatan dinas. Namun jika di perjalanannya nanti, ada yang berubah keinginan serta ingin melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain, pihak pemerintah daerah akan memberikan kemudahan ataupun mengizinkannya. (lud)

SUKADANA. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menerangkan keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang tepat secara kuantitas maupun kualitas, sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. SDM salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi otonomi daerah. Karenanya diharapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki visi dan misi yang jelas. “Keseriusan dari aparatur pemerintah sangat diperlukan bagi seluruh SKPD dalam mengevaluasi dan menyusun LPPD serta LKPj. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman serta pengertian dari masing-masing SKPD mengenai tugas, pokok dan fungsinya masih terlalu rendah. Terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), LKPj, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ungkap H Hildi Hamid belum lama ini. Di KKU, lanjut dia, SDM masih menjadi persoalan yang menjadi dasar dalam pembangunan daerah. Peningkatan SDM tidak ada perkembangan yang baik sampai saat ini. “Informasi yang disampaikan SKPD

masih tidak valid serta akurat, sehingga mempengaruhi penilaian akan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Penyusunan LPPD dan LKPj hanya dilimpahkan kepada bawahan dari masing-masing SKPD tanpa adanya pengawasan, dalam hal ini pelimpahan tugas dan wewenang. Dengan adanya data yang valid dan akurat tersebut, sangat memudahkan bagi pihak lain dalam meng-input (memasukkan, red) dan memanfaat data yang ada,” kupas H Hildi Hamid. Bupati H Hildi Hamid mengulas, sampai saat ini banyak SKPD masih belum mampu atau bisa membuat atau merumuskan visi dan misinya. Mungkin karena faktor ketidakmauan atau ketidaktahuan dari SKPD tersebut? “Orientasi SKPD lebih banyak ke arah kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan atau menghasilkan keuntungan saja. Standar pelayanan kepada publik masih sangat rendah. Saya berharap ada niat serta kemauan yang serius dari masingmasing SKPD. Jangan hanya meng-copy paste (menyalin, red) dari kabupaten lain,” kupas H Hildi Hamid. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

PPL Harus Aktif Berdayakan Masyarakat Nanga Pinoh-RK. Keinginan pemimpin daerah untuk menciptakan Melawi sebagai kabupaten swasembada pangan perlu diikuti kerja nyata oleh instansi terkait. Bahkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai ujung tombok pemerintah terhadap petani juga mesti nyata. “PPL harus aktif memberi penyuluhan terhadap petani di lapangan. Sebab bagaimanapun memberi ilmu kepada petani sangat penting,” ujur tokoh muda Melawi, Supardi, kemarin. Supardi menilai, selama ini peran penyuluh pertanian terkesan mulai turun. Sementara kebutuhan masyarakat akan ilmu terkini pertanian sangat urgen. Lantaran adanya perubahan iklim global yang berpengaruh pada hama penyakit terhadap tanaman. “Kini alam sudah berubah. Beberapa tahun lalu, tanaman pertanian habis diserang hama belalang. Nah hal itu yang penting diketahui masyarakat untuk cara pengendaliannya,” ulasnya. Di daerah PPL jarang ada di tengah-tengah petani untuk memberikan pendidikan. Mau ketemu sama PPL saja susah. Apalagi untuk mendapatkan pendidikan dari PPL tersebut. “Contoh di tempat saya, kantor balai pertanian megah, tetapi PPL-nya jarang ada di tempat. Bahkan para petani mau berurusan masih mencari keberadaan mereka. Seharusnya orang lapangan minimal hadir di lapangan sebulan sekali memberi penyuluhan dan membimbing para petani,” ulasnya. Kebutuhan pangan di daerah terbilang sangat tinggi. Bahkan, secara nasional kebutuhan pun tidak sejalan dengan peningkatan luas tanam atau produksi pertanian. “Naiknya harga kebutuhan pangan dan masih tergantung dengan impor dari luar membuktikan lemahnya ketahanan pangan nasional. Artinya pemerintah belum mampu mengatasi rawan pangan dengan kemampuan diri sendiri,” timpalnya. Dia mengingatkan, Indonesia sebenarnya mampu untuk menjadi penghasil beras terbesar di dunia. Begitu pula dengan Kabupaten Melawi. Sebab di masa silam, Indonesia serta Melawi pernah menjadi sumber pangan. “Bukankah tahun 1984, kita pernah mendapatkan penghargaan dari badan pangan dunia FAO. Karena negara kita mampu surplus beras melebihi kebutuhan negeri. Sekarang hanya tinggal kenangan. Kalau ada beras impor mungkin rakyat kita akan kelaparan. Julukan sebagai negara agraris pun sudah sirna,” lugasnya. Oleh karena itu, salah satunya disebabkan karena perubahan program pembangunan yang tidak bertumpu pada ketahanan pangan nasional. Jika Melawi tertumpu pada ketahanan pangan daerah maka Melawi jauh lebih baik dari pemerintah pusat. “Kita punya mantri pertanian, bahkan sampai ke pelosok desa ada PPL alias mantri pertanian. Namun sayang tidak diberdayakan secara maksimal,” ucap Supardi. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 22 Mei 2015

Perusahaan Jangan Abaikan Kesejahteraan Masyarakat

Abang Tajudin. SUKARTAJI

Nanga Pinoh-RK. Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin mengatakan, setiap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Melawi, seperti perusahaan kelapa sawit dan pertambangan berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan kelestarian lingkungan. “Jangan sampai perusahaan yang ada di Melawi hanya mengeruk keuntungan dari perut bumi Melawi, sementara rakyat sekitar miskin. Dalam Pasal 33 UUD tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Untuk itu seluruh perusahaan yang sudah beroperasi di Melawi harus mampu memberikan kehidupan dan

penghidupan yang layak bagi warga di sekitarnya,” ujar Abang Tajudin, di kantornya, beberapa hari lalu. Selain memperhatikan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi, pihak perusahaan harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah sehingga perkembangan bisa dimonitoring. Perusahaan juga harus memperkerjakan orang Melawi. Setelah itu hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memperhatikan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan sehingga jelas sektor lain akan terpenuhi. Karena dengan keberadaan perusahaan, masyarakat di Melawi diharapkan merasa hidup mereka berubah serta mempunyai pekerjaan yang layak untuk sejahterakan keluarga mereka. Banyaknya investasi di Melawi membuat masyarakat berharap akan membawa banyak peningkatan kes-

ejahteraan dan hendaknya Pemerintah Kabupaten Melawi harus jauh-jauh hari bisa melihat serta mengidentifikasi terkait ketidaknyamanan dari masyarakat terhadap kehadiran investasi di daerah ini di masa mendatang. Perlu ada penelitian yang bijak dari Pemerintah Kabupaten Melawi agar beberapa kejadian, seperti penolakan serta penuntutan kesejahteraan dari karyawan, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tidak terjadi di Kabupaten Melawi. “Kita juga berharap jangan sampai hak-hak masyarakat jadi ikut terabaikan. Jangan sampai situasi seperti ini dibiarkan secara berlarut-larut, yang nantinya akan berdampak terhadap perusahaan lainnya,” tukasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Selamat Jalan Bachtiar AL Nanga Pinoh-RK. Masyarakat Melawi berduka atas meninggalnya Drs. Bachtiar AL, M. Si, di RSUD Soedarso, Rabu (21/5) malam. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Melawi ini dikebumikan di Kota Baru, Kecamatan Tanah Pinoh yang merupakan tanah kelahirannya. Wakil Bupati Melawi, Panji bersama sejumlah kepala dinas dan jajaran pegawai negeri serta keluarga menyempatkan diri untuk melayat ke rumah sang adik, Alfian yang menjadi tempat singgah sementara sebelum kemudian dibawa ke Kota Baru. Mantan dosen Fisipol Untan ini memang dalam pesan terakhirnya minta untuk dimakamkan di kampung halamannya. “Kami atas nama Pemda Melawi ikut menyatakan berduka cita. Peran beliau sangat sentral di Melawi ini. Beliau juga adalah dosen saya waktu di kampus,” ucap Wabup Panji saat memberikan sambutan sebelum pelepasan

jenazah, Kamis (21/5). Panji melanjutkan, Kabupaten Melawi tidak hanya kehilangan seorang tokoh birokrat semata, melainkan juga seorang tokoh intelektual. Begitu banyak sumbangsih pemikiran yang telah diberikannya untuk membangun Melawi. “Untuk keluarga yang ditinggalkan, mohon diikhlaskan kepergian beliau menghadap Yang Kuasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada beliau dan keluarga atas pengabdiannya. Termasuk para keluarga yang sudah ikut mendampingi beliau,” ujar Panji. Wabup mengungkapkan, saat menjenguk almarhum di rumah sakit, saat itu tidak terlihat adanya keresahan dan kegelisahan. Termasuk apa yang sedang dideritanya tak dikomunikasikan. “Ya mungkin itu memang menjadi rahasia yang dipegang beliau. Saya hanya bisa mengucapkan mohon

maaf bila ada kesalahan. Selamat jalan saudara saya juga guru saya. Semoga nanti bisa mendapat rahmat dari-Nya,” haturnya. Almarhum Bachtiar meninggal dalam usia 56 tahun. Sebelum meninggal dunia, ia sempat dirawat di sejumlah rumah sakit karena suatu penyakit yang cukup berat. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anaknya. Bachtiar diketahui memulai karirnya sebagai dosen di Fisipol Untan. Bahkan beliau sempat memegang posisi sebagai kepala Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Cukup banyak mantan mahasiswanya yang kini menjadi pejabat di Kabupaten Melawi, termasuk diantaranya Wabup Panji serta sejumlah kepala dinas dan pejabat eselon. Bachtiar kemudian menerima panggilan dari tanah kelahirannya untuk mengabdi di Kabupaten Melawi 2005. Ia pun sempat memegang sejumlah jabatan. Mulai dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Staf Ahli

serta posisi terakhir sebagai Kepala Disporabudpar. Sekretaris Disporabudpar Kabupaten Melawi, Midi Amin mengungkapkan, sosok almarhum merupakan seorang yang baik terhadap bawahan dan kinerjanya sangat baik. “Kami dari keluarga besar Disporabudpar juga menyatakan berbelasungkawa atas wafatnya Pak Bachtiar,” paparnya. Midi menerangkan, memang sejak beberapa bulan terakhir, almarhum beberapa kali terpaksa tak masuk kantor karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Yang terakhir, sudah tiga minggu ini menjalani pengobatan atas penyakit yang dideritanya hingga kemudian wafat di RSUD Soedarso. “Hanya memang tak ada informasi sakitnya apa. Sempat ketemu di rumah sakit, beliau hanya bilang kadar gulanya naik. Rasanya memang tak mungkin kalau cuma karena sakit itu,” kenangnya. (aji)

Sintang Raya

Bila Kemenhuk HAM Banding, Golkar Dipastikan Tak Ikut Pilkada Sintang-RK. Apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk HAM) RI banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan Kubu Aburizal Bakrie, dipastikan Partai Gol-

kar tidak akan bisa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. “KPU tidak dapat menerima pasangan calon dari Parpol yang bersengketa, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan ditinda-

Jantoh Kita

Warga Bentuk Relawan Merah Putih Sintang-RK. Sekelompok warga membentuk Relawan Merah Putih Bumi Senentang. Mereka mengklaim memiliki hampir 1.000 orang, mulai dari kalangan petani hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sintang. “Saat ini tercatat 700 anggota Relawan Merah Putih, yang tersebar hingga ke Kecamatan dan Desa,” aku Gunalan, Ketua Relawan Merah Putih Bumi Senetang kepada wartawan, Kamis (21/5). Dia mengungkapkan, sebenarnya Relawan Merah Putih Bumi Senentang ini telah di-lauching dua tahun lalu di Gedung Olah Raga (GOR) Apang Semangai, Sintang. Tetapi action-nya belum terlalu terlihat. “Tahun ini kita akan memantapkan program kerja sosial yang langsung menyentuh pada kepentingan umum,” kata Gunalan. Dalam waktu dekat ini, kata Gunalan, relawan ini akan memperbaiki jalan dari Tugu Beji ke Tugu Jam. Lantaran kondisi ruas jalan di ibukota kabupaten Sintang itu sangat dikeluhkan warga. “Sampai saat ini tidak ada solusi dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini. Maka kita akan berupaya melakukan perbaikan secara swadaya,” ujarnya. Gunalan memastikan, relawan ini akan menjadi motor penggerak masyarakat Sintang, di luar kepentingan politik. “Sintang ini memiliki potensi yang besar untuk maju, cuma motor penggeraknya belum ada, kita dari berbagai kalangan inilah yang akan menjadi motornya,” katanya. (Adx)

klanjuti dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM,” kata Supranto Aji, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/5). Tentunya tidak mungkin Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan putusan bahwa Golkar Kubu Aburizal Bakrie yang terdaftar, bila dia masih melakukan upaya banding terhadap putusan PTUN. Dalam artian, Golkar masih disebut dalam sengketa. Aji mengatakan, tetap akan berpegang pada Peraturan KPU (P-KPU) terkait syarat bagi Parpol untuk bisa mengusung calon dalam Pilkada tersebut. “Kita dapat menerima pencalonan dari Parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya. Bila merujuk pada P-KPU tersebut, ungkap Aji, hingga saat ini Golkar dan PPP belum dapat mendaftarkan kandidatnya dalam Pilkada serentak di Kalbar pada 2015, kecuali bila Parpol yang bersengketa ishlah dan mendaftarkan kepengurusan Parpol ke Kementrian Hukum dan HAM. Terpisah, Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Sintang,

Ilustrasi

Ambresius Murjani mengatakan, bila partainya tidak ishlah, tentunya suatu kerugian besar dirasakan Partai berlambang pohon beringin tersebut. “Ini suatu kerugian besar, karena kader potensial tidak dapat dicalonkan oleh Partai Golkar. Karena syarat utama untuk bisa mencalonkan itu, Parpol harus terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dan Parpol tidak dalam sengketa,”

kata Murjani Belum lagi, tambah Murjani, adanya Juklak yang menyebutkan kader Partai Golkar tidak boleh dicalonkan dari Parpol lain, kecuali bersama Partai Golkar. “Saya meminta tolong kepada Kubu Aburizal Bakri dan Agung Laksono untuk secepatnya Ishlah,” ujarnya. Saat ini, kata Murjani, sudah ada putusan PTUN, bahwa Partai Golkar

dikembalikan kepada Kepengurusan 2009. “Kalau punya niat baik membangun bangsa, membangun partai, maka selesaikan dengan baik dalam waktu yang cepat, sebelum KPU menutup ruang untuk Partai Golkar turut dalam pencalonan Pilkada Sintang,” pintanya.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Beras Plastik Belum Masuk Sintang Sintang-RK. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang memastikan beras plastik atau sintetis belum masuk Sintang. Tetapi, seluruh pihak diminta untuk tidak lengah. “Sudah kita lakukan pemantaun. Bahkan sejak awal munculnya isu beras plastik itu, saya sudah memerintahkan Kabid Pengawasan dan Kasi-nya untuk terjun ke lapangan, mengecek langsung ada atau tidak beras plastik di Sintang,” kata Sudirman, Kepala Disperindag Sintang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/5).

Dia mengaku, pemantauan dan pengecekan sudah dilakukan di sejumlah agen beras di Pasar Sungai Durian. Hasilnya, belum ditemukan beras plastik. Tetapi, masyarakat diharapkan melapor bila menemukan beras sintetis tersebut. “Ciri-ciri beras plastik itu, di antaranya ringan, lebih bersih dan mengapung di air. Kalau menemukan ciri seperti itu, segera lapor ke kami,” pintas Sudirman. Sejak isu beras plastik beredar di Indonesia, kata Sudirman, hingga kini belum ada laporan dari masyarakat atau instansi terkait yang melihat atau menemukan beras tersebut di Sintang. “Artinya, sampai saat ini Kabupaten Sintang

masih dalam kategori aman dan beras yang dikonsumsi oleh masyarakat pun bukan beras plastik tersebut,” tuturnya. Sudirman mengaku telah meminta kepada jajarannya untuk mengecek agen beras setiap hari, baik di wilayah Sungai Durian, maupun toko-toko atau pasarpasar tradisional di Sintang “Petugas kita telah standby di lapangan untuk memantau hal ini. Jika ditemukan adanya agen atau pun toko yang menjual beras plastik, maka semua stok beras agen tersebut akan kita amankan. Sehingga masyarakat Sintang tidak mengkonsumsi beras plastik tersebut,” jelas Sudirman.

Te r p i s a h , W a k i l K e t u a D P R D Sintang, Sandan meminta instansi terkait rutin menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) untuk mengantisipasi masuknya beras plastik. “Dengan maraknya pemberitaan beras plastik ini, kita jangan sampai lengah. Kita harap lakukan Sidak di Pasar, agar masyarakat tidak terjebak,” ujarnya. Sandan menilai, mungkin masih beras plastik masuk Sintang, lantaran beras tersebut beredar secara ilegal. “Masalah memungkinkan atau tidak, tetap harus waspada.Tidak mustahil juga masuk ke Sintang. Maka perlu kewaspadaan kita,” tutupnya. (Adx)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Ana Mariana

Jalan Boyan-Bunut Butuh Teknologi Tepat Putussibau-RK. Pembangunan jalan Lintas Boyan dari Nanga Bunut menuju Boyan Tanjung, khususnya ruas Nanga Boyan-Nanga Bunut membutuhkan teknologi yang tepat. Mengingat medannya melintasi danau, rawa dan lahan gambut. “Kesulitan yang dialami, karena geografis menuju Nanga Bunut melewati danau, dengan struktur tanah bergambut,” kata Ana Mariana ST MM, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu kepada sejumlah wartawan, Rabu (20/5) siang. Tidak mengherankan, tambah Ana, pengerjaan proyek pembangunan jalan sejak 2008 itu tidak maksimal. “Menuju Nanga Bunut itu terbentur kondisi alam, sering kebanjiran dan materialnya juga sangat sulit daerah itu,” katanya. Hingga kini, ruas jalan Nanga Boyan-Nanga Bunut itu hanya bisa dilalui pejalan kaki dan sepeda motor. Sementara ruas Nanga Boyan-Boyan tanjung sudah mulai bagus dan bisa dilewati kenderaan roda dua dan empat dengan lancar. Ana mengaku masih mencari teknologi yang tepat dan bagus untuk membangun ruas jalan Nanga BoyanNanga Bunut, agar bisa cepat tuntas dan bisa diakses masyarakat. Menurut dia, kalau harus ditambahkan cerucuk, tentunya memerlukan anggaran yang lebih besar. “Karena anggaran terbatas. Kalau mau pakai tanah merah, material tidak ada. Itu yang menjadi kesulitan kontraktor,” jelas Ana. Tahun ini, Bina Marga Kapuas Hulu mengalokasikan Rp14 miliar untuk melanjutkan pembangunan ruas jalan tersebut secara bertahap. “Tahun lalu dianggarkan Rp20 miliar, tetapi pada waktu itu putus kontrak. Karena kontraktornya tidak sanggup mengerjakan jalan tersebut,” beber Ana. Seperti diketahui, belum bisa diaksesnya jalan dari Nanga Boyan ke Nanga Bunut, membuat salah satu kecamatan tertua di Kapuas Hulu ini dianggap masih terisolir. Namun pemerintah daerah terus berupa agar dua kota kecamatan ini bisa diakses melalui jalan darat . (aRm)

Jumat, 22 Mei 2015

Pedalaman Minim Faskes, HZ Menderita Gizi Buruk Putussibau-RK. Lantaran minimnya Fasilitas Kesehatan (Faskes), anak Dusun Sepan, Desa Kreho, Kecamatan Putussibau Selatan, HZ, 6, menderita gizi buruk. Kini putra Yasa Medropa ini dirawat di Pusat Rehabilitasi Gizi Buruk (PRGB), Dinas Kesehatan Kapuas Hulu. “Sakit dari lahir, kena katarak, jantung bocor dan paru-paru,” ungkap Yasa Medropa seraya melihat anaknya, HZ yang terbaring lemah dan mengerang di PRGB, Dinas Kesehatan Kapuas Hulu di Jalan KS Tubun Putussibau, Kamis (21/5). Yasa mengatakan, anaknya mengalami penyakit komplikasi seperti itu, lantaran daerah tempat tinggalnya jauh dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sedangkan untuk berobat

Yasa Medropa bersama HZ, anaknya yang menderita Gizi Buruk. ARMAN HAIRIADI

ke Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau, biayanya sangat mahal. “Tidak pernah diperiksa. Tempat kami di pedalaman, kalau mau periksa atau berobat ke Putussibau, biayanya mahal. Ongkos minyak (BBM, red) Rp1 juta, karena butuh lima jeriken minyak untuk pulang pergi ke Putussibau,” kata Yasa. Bahkan sejak lahir, HZ tidak pernah dibawa ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pasalnya, Posyandu di daerahnya kurang aktif. “Posyandu ada baru sekarang, dulu juga ada tapi kurang aktif, jadi anak saya tidak pernah dibawa ke Posyandu,” cerita Yasa. Tetapi, karena melihat kondisi HZ semakin parah, bersama suaminya, Yasa memutuskan untuk pergi ke Puskesmas yang

relatif lebih mudah dijangkau. Sayangnya, petugas medis di Puskesmas tersebut tidak bisa menanganinya. Dokter di Puskesmas itu menyarankan Yasa untuk membawa HZ ke PRGB di Putussibau. Saran dari petugas medis itupun dilaksanakan Yasa, walaupun harus bersusah payah ke Putussibau. Setibanya di PRGB, berat badan HZ ditimbang. Ternyata hanya 9,2 kilogram. Bahkan sempat menurun menjadi 9,1 kilogram. Namun berangsurangsur, berat badannya mulai naik. “Sudah sekitar satu bulan saya di sini (PRGB, red), dia ndak mau makan, minum susu pun kurang,” kata Yasa. Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Jumlah Koperasi Harus Didata Ulang 600-an Koperasi akan Dihapus Putussibau-RK. Dari 847 koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu, hanya 200 yang masih aktif, dalam artian masih memiliki pengurus dan mempunyai kegiatan. Sisanya, tidak diketahui dengan pasti, sehingga diperlukan pendataan ulang. “Kami mohon dinas teknis (Disperindagkop) dapat melakukan pendataan ulang koperasi,” pinta Drs Abdullah Usman MSi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) yang mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu untuk membuka Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD se-Kapuas Hulu di Hotel Merpati Putussibau, Kamis (21/5). Usman mengatakan, Pemkab Kapuas Hulu terus mendorong koperasi supaya bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Di antaranya dengan memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan kepada anggota. Sesuai kepentingan ekonomi anggota untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Dengan membaiknya iklim ekonomi anggota, tambah Usman, maka koperasi menjadi kuat dan tangguh. “Karena kesejahteraan koperasi untuk bersama, bukan orang perorang,” ujar Usman. Dia mengingatkan, pengelola koperasi memanaj organisasinya dengan baik. Koperasi harus dapat meningkatkan sumberdaya manusia dan tetap mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, karena RAT merupakan langkah evaluasi dan menentukan untung rugi suatu koperasi. Koperasi diminta bersinergi

dalam mendorong keaktifan anggota, seperti mengingatkan anggota untuk menunaikan kewajibannya dalam simpanan wajib. “Simpanan wajib per bulan ini digerakkan untuk mengaktifkan anggota. Disperindagkop harus mendorong koperasi yang ada,” tegas Usman. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Disperindagkop Kapuas Hulu, Rudi Hartono mengaku akan mendata ulang koperasi. “Kita sudah ada data, mana yang aktif dan tidak. Itu terdiri atas koperasi perkebunan sawit, Credit Union dan lembaga keuangan yang bergerak di program simpan pinjam,” ujarnya. Di Disperindagkop tercatat 847 koperasi, namun hanya 200 yang aktif. Sehingga ke depannya, sekitar 600 koperasi dinonaktifkan sesuai Undang-Undang Perkop-

Pengalungan tanda peserta sebagai dimulainya Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD se-Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI

erasian. “Yang 200-an koperasi itu pun masih dalam tanda kutip. Dia harus ada usaha, ada pengurus dan anggota. Yang ndak aktif mau dihapus, kita sudah surati hingga ke kecamatan,” kata Rudi. Dia menambahkan, mekanisme penghapusan koperasi

itu harus mengacu pada peraturan, bisa dilakukan anggota koperasi atau pemerintah. “Cuma kalau yang masih ada masalah, kita belum berani membubarkannya, mereka berhak minta aktif kembali kalau ada pengurus dan anggota,” jelas Rudi. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Poulus Hadi

Rp5 Milyar Itu Baru Usulan Sanggau-RK. Dana sebesar Rp5 milyar yang diusulkan PDAM Tirta Pancur Aji ke DPRD belum tentu diakomodir seluruhnya. Meski saat ini, perusahaan plat merah itu sangat membutuhkan suntikan dana. “Soal nilai belum disepakati, ini usulan, karena berdasarkan corporate plan (perencanaan PDAM) itu (mencakup) perbaikan, recovery,” kata Bupati Sanggau, Poulus Hadi kepada wartawan. Dana itu rencananya digunakan PDAM untuk menyelesaikan persoalan yang bisa menghambat percepatan perbaikan. Seperti diketahui perusahaan air minum itu tengah ‘sakit-sakitan’ lantaran jumlah pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan. “Untuk itu mereka memang suportinig dana. Sementara dari mereka sendiri (PDAM, red) tak ada kemampuan untuk biaya operasional termasuk gaji dan segala macam, dengan tarif yang ada sekarang belum memadai,” terangnya. Berdasarkan corporate plan itu, kenaikan tarif rencananya diberlakukan pada 2016. Tarif yang ada sekarang dinilai sudah tak rasional dengan biaya operasional yang ada. Bahkan kata Bupati, dari PDAM seKalbar, tarif PDAM Sanggau termasuk yang terendah. “Menurut analisanya dari BPKP dan lembaga yang memantau PDAM se-Indonesia, harga (tarif PDAM, red) kita tak sebanding lurus dengan kenaikan harga di beberapa titik, termasuk BBM dan listrik,” ujarnya. Melihat ‘kritisnya’ PDAM, ia menilai usulan Rp5 milyar tersebut sangat masuk akal. Tapi satu sisi, ia juga menekankan perlunya perbaikan pelayanan. “Kalau berdasar corporate plan memang segitu (Rp5 milyar), tapi kita juga harus berbanding lurus dengan kemampuan daerah,” pungkasnya. Sebelumnya, Lukas Subardi sempat mengeluhkan belum adanya perubahan tarif yang diajukan PDAM pada DPRD. “Belum ada perubahan karena tidak disetujui, karena itulah makanya kita mengajukan bantuan dana berupa subsidi yang realisasinya melalui penyertaan modal, itu konsekuensinya kalau tarif tidak disetujui,” kata dia. Kerugian PDAM menurut Lukas juga disebabkan biaya pemasukan dari tarif yang dibebankan kepada pelanggan yang saat ini berjumlah sekitar 12 ribu pelanggan lebih rendah dibandingkan biaya operional. “Pengeluaran kita paling kurang Rp600-an juta sebulan, sementara pemasukan di bawah itu, lama-lama yang bangkrut juga kita,” pungkasnya. (KiA)

PT SIA Kembalikan 832,28 Hektar Lahan Warga Sanggau-RK. PT. Sime Indo Agro (SIA) terpaksa mengembalikan 832,28 hektar lahan warga lantaran kemiringannya di atas 40 derajat. Secara simbolis penyerahan lahan dilakukan pihak perusahaan pada Bupati Sanggau, Poulus Hadi, Senin (18/5) sekitar jam tiga sore di aula Paroki Riam Macan Keuskupan Sanggau. “Pemerintah melarang untuk menanamnya, dan mereka (perusahaan, red) harus mematuhinya, tak boleh dikelola. Cuma karena mereka terlanjur membebaskan, petani kan menunggu jatah pembagian mereka. Akhirnya mereka kembalikan lahan itu,” kata Bupati kepada wartawan. Ditanya apakah perusahaan tak memerhatikan kondisi lahan ketika pembebasan? PH, sapaan Poulus Hadi, mengaku tak mengetahui secara pasti. Lagi pula, pembebasan lahan itu dilakukan di masa Bupati Yansen Akun Efendi. “Yang jelas ketika penyerahan lahan, masyarakat berlomba menyerahkannya. Begitu mereka mau nanam, tidak bisa. Dan itu belum land clearing. Ada beberapa saja yang sudah terlanjur (digarap) tapi itu tak besar,” ujarnya. PH pun mengapreseasi langkah PT. SIA. Ia menilai ini menunjukkan konsistensi perusahaan terhadap aturan pemerintah. “Menurut saya ini bagus juga, ini baru pertama kali terjadi. Mereka patuh dengan aturan dan konsisten. Ini kan untuk lingkungan hidup,” tuturnya. Setelah tanah kembali pada

Penyerahan lahan tidak tergarap oleh perwakilan masyarakat. HUMAS

pemiliknya, Bupati menyarankan petani segera menanaminya dengan tanaman lain, selain sawit. “Kita sudah anjurkan kembali ditanami, tapi bukan sawit. Kita dorong menanam bidang kehutanan seperti karet,” kata dia. Lahan seluas 832,28 hektar itu terdiri dari enam lokasi yaitu: Nyandang (466,42 hektar), Sungai Mawang (25,65 hektar), Semaju (175,97), Senunuk (97,15 hektar), Sanjan (46,06), Sungai Kosak (25,03 hektar). Sedangkan penandatangan berita acara penyerahan dilakukan Kades Sungai Mawang, Kadus Sungai Mawang, Kadus Nyandang, Kepala Adat Sungai Mawang, Kepala Adat Nyandang,

Ketua KUD Sepadan Jaya, Daniel Abi, Sijiyo, Benyamin Kimin (Satlak Nyandang) dan Siju (Satlak Sungai Mawang). Menejer Plasma P T SIA area Sanggau, Arsenius Arsen, menjelaskan pengembalian lahan tersebut lantaran pihak perusahan mematuhi delapan prinsip dan 39 kriteria Roundtable on Sustaninable Palm Oil (RSPO). “Terutama pada lahan yang kemiringannya diatas 45 derajat, karena lahan itu tidka boleh digarap untuk dijadikan lahan sawit, sementara lahan yang banyak diserahkan masyarakat lahan yang kemiringannya diatas 45 derajat,” katanya, Kamis (21/5). Survei dilakukan setelah lahan tersebut diserahkan ketika

masa Bupati Yansen. Namun, setelah survei itu, perusahaan tak melakukan penggarapan lantaran derajat kemiringan lahan. “Akhirnya di masa Bupati Paolus Hadi ditindaklanjuti, dikembalikan ke masyarakat setelah melalui audiensi dengan petani disana,” pungkasnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi mengatakan, pengembalian lahan oleh perusahan kepada masyarakat yang tidak tergarap atau dikelola baru pertama kali terjadi di Sanggau. “Biasnaya banyak perusahaan menyembunyikan ketidak mampuanya untuk mengarap lahan yang sudah diserahkan masyrakat atas dasar izin usaha perke-

bunan (IUP) yang di keluarkan bupati, ” katanya, Kamis (21/5). Terlepas dari alasannya, Anggota DPRD dua periode ini meyakini hal tersebut alasan klasik dari pihak perusahaan. “Bukan tak boleh ditanam sawit, memang struktur lahannya tidak memungkinkan,” kata dia. Ia yakin, masyarakat yang menyerahkan lahan tersebut berharap perusahaan dapat mengarap dan mengelolanya menjadi lahan sawit. “Lebih menjanjikan sawit ketimbang karet, kalau karet kita mesti turun tiap hari untuk mendapat hasil,tetapi kalau sawit mungkin satu bulan 4 smpai 6 hari saja, ” pungkasnya. Reporter: Kiram Akbar

BNNK Siapkan Tes Urin dan Personel Gratis Sanggau-RK. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau, Kompol Nurwignyo mengaku siap jika diminta instansi pemerintah maupun swasta melakukan tes urine. “Prinsipnya BNNK Sanggau kita siap memfasilitasi untuk tes urie, kapan pun personel kita selalu siap dan secara gratis,” katanya, Kamis (21/5). Hal itu sebagai bentuk pencega-

han dan penyelamatan generasi dari bahaya narkoba. “Silahkan saja kordinasi dengan BNNK Sanggau, misalnya melalui surat memang ternyata sulit via telepon saja juga bisa menghubungi kita, Setelah itu, baru surat resminya bisa menyusul demi kelancaran kita semua,” ujarnya. Ia mengaku sebelumnya, sejumlah instasi pemerintah meminta BNNK melakukan tes urin, sep-

erti Kejaksaan Sanggau, Balai Karantina Pertanian Entikong dan Imigrasi. “Tinggal instansi lain yang merasa perlu untuk tes urine silahkan saja kordinasi ke kita, tekniknya mungkin tidak semua dites urine, ” katanya. Jika jumlah yang dites mencapai ratusan atau ribuan, disarankan menggunakan skala prioritas. Meski sebenarnya tak tak ada batasan sama sekali. “Tetapi secara

prioritas sekian puluh orang, dan dilihat mana saja karyawan yang ada indikasi penyalahgunaan narkoba, itu yang dites urine,” katanya. Jika terindikasi mengonsumsi narkoba, akan kembalikan kepada kepala instansi yang bersangkutan untuk pembinaan lebih lanjut. “Palingan kepada yang bersangkutan, kita hanya meminta keterangan, apa yang di-

gunakan, dari mana mendapatkan, setelah itu kita kembalikan kepada pimpinannya,” ujarnya. Karena itu jangan takut. Nurwignyo menjamin kerahasiaan nama yang bersangkutan jika khawatir mencoreng institusi. “Paling tidak kita harus bersihbersih dari dalam dulu, kalau sudah bersih kan kita lebih nyaman memberikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Majelis Dzikir dan Haﬂah Siap Digelar Ngabang-RK. Majelis Dzikir dan Salawat Qolbun Salim kecamatan Ngabang untuk ketujuh kalinya kembali menggelar kegiatan dzikir dan salawat. Dijadwalkan, kegiatan yang bernuansa Islami ini akan digelar Akhmad Fauzi. Sabtu (23/5) selesai salat Isya di Pondok Pesantren (PP) Nurul Islam Ngabang. Kegiatan ini dirangkaikan juga dengan kegiatan Haflah Khotmil Quran ke 15 PP Nurul Islam Ngabang yang digelar Minggu (24/5) di PP tersebut. Ketua Pengurus Majelis Dzikir dan Salawat Qolbun Salim kecamatan Ngabang, Akhmad Fauzi mengakui pihaknya sudah dua bulan melakukan persiapan dalam kegiatan ini. “Setiap bulan kita melaksanakan kegiatan Dzikir dan Salawat ini. Kali ini merupakan kegiatan yang ketujuh kalinya. Kegiatan yang kita gelar inipun hanya numpang di PP Nurul Islam Ngabang yang kebetulan melaksanakan kegiatan Haflah Khotmil Quran. Dengan demikian kedua kegiatan ini tidak bertabrakan,” ujar Fauzi, Kamis (21/5) di Ngabang. Dzikir dan Salawat ini bertujuan mempererat silaturahmi dan komunikasi untuk toleransi beragama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. “Dalam kegiatan dzikir inipun ada juga pengumpulan Infaq yang hasilnya untuk dana umat. Namun bukan pengumpulan Infaqnya yang kita tonjolkan, tapi makna dari kegiatan dzikir dan salawat yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt,” katanya. Dikatakan Fauzi, pada kegiatan Majelis Dzikir dan Salawat tersebut, direncanakan juga akan diisi dengan kegiatan tausiyah. “Apalagi ada tiga orang Kiyai yang akan hadir dalam kegiatan haflah khotmil quran ini. Kita berharap ketiga Kiyai ini bisa memberikan tausiyah pada kegiatan majelis dzikir dan salawat. Sedangkan Majelis Dzikir dan Salawat ini tetap dipimpin koordinator Majelis Dzikir Qolbun Salim. Kecamatan Ngabang, Ustadz H. Luqman Qosim,” terangnya. Ketiga Kiyai tersebut yakni pengasuh PP AlAsy’ariyyah Wonosoba Jawa Tengah, KH. Faqih Muhtaha, penceramah dari Jakarta KH. Abdurrohman Shoheh dan KH. Abdurrohman Asy’ari Al Hafidz. “Demi suksesnya kegiatan ini, saya berharap warga Landak khususnya dan warga Kalbar umumnya bisa mengikuti kedua kegiatan ini,” harapnya. (ius) ANTONIUS

Jumat, 22 Mei 2015

Petugas Pendata Jangan Cuma Nongkrong di Warung Kopi Kita Selalu Konﬂik Soal Data main-main soal data penduduk ini,” pesannya saat sosialisasi PBDT 2015, Kamis (21/5) di aula kantor bupati. Ia berharap kegiatan PBDT ini menghasilkan data yang valid. “Sebab selama ini kita selalu konflik soal data jumlah penduduk ini. Data dari BPS biasanya berbeda dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” ujarnya. Data jumlah penduduk yang tidak valid ini menyebabkan adanya perbedaan perumusan kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, terutama dalam hal penyaluran

Ngabang-RK. Dalam waktu dekat ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Kegiatan PBDT ini merupakan kegiatan nasional guna perbaikan data karakteristik rumah tangga yang dianggap sudah berubah. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot meminta petugas mendata dengan benar. “Jangan mendata hanya duduk di warung kopi dan menanya dengan orang lewat. Saya ingatkan, petugas harus punya tanggungjawab moral untuk mendata penduduk ini. Kita yang diberi kepercayaan jangan

bantuan kemiskinan, bahkan penentuan dana desa. “Akibat data penduduk yang tidak valid ini sering muncul persoalan soasial seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras miskin (Raskin) dan beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya,” jelasnya. Ia menambahkan, warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan penanggulangan kemiskinan ini, pada kenyataannya mereka tidak menikmati bantuan itu. “Karena itu saya berharap kepada tim penanggulangan kemiskinan harus bekerja sebaik mungkin. Kalau bisa tim penanggulangan

kemiskinan terlibat dalam pendataan ini,” sarannya. Diharapakan dari kegiatan PBDT tahun 2015 ini dapat ditemukan permasalahan yang ada, terutama dalam program penyaluran bantuan kemiskinan. “Waktu kegiatan PBDT ini memamg sangat sempit, hanya dua bulan saja. karena itu pendataan ini harus dilaksanakan dengan baik,” harapnya. Ia juga meminta pendataan ini jangan sepenuhnya diserahkan ke Kepala Desa. “Harus ada petugas pengawasnya. Kalau tidak, akan terulang lagi kondisi data yang tidak valid seperti saat ini.

Apalagi instansi yang melakukan pendataan penduduk ini, banyak ukuran kemiskinan yang menjadi dasar penentuan warga miskin,” ungkapnya. Untuk di Landak sendiri, kegiatan PBDT ini banyak melibatkan masyarakat dan unsur aparat setempat sebagai petugas pendataan. Sekitar 97 persen petugas merupakan mitra BPS. Kegiatan inipun melibatkan 403 petugas, terdiri dari 26 fasilitator/asisten fasilitator, 330 pencacah dan 47 pengawas/pemeriksa. Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Landak Akan Gelar Kerjasama dengan Uni Papua

Erani. ANTONIUS

dan memang tak menargetkan juara. “Karena bagaimana mau punya target, dari aset pembinaan,

Ngabang-RK. Tim PSSI kabupaten Landak selama mengikuti pertandingan merebut Piala Nusantara di Singkawang,

rekrutmen pemain itu tidak teratur, hanya ketika ada agenda resmi PSSI di daerah, kita ikut partisipasi,” ujar Ketua Asosiasi

PSSI Landak, Erani kemarin. Kedepan, kata dia, akan ada kerja sama dengan Uni Papua dalam pembinaan sepakbola. Uni Papua ini, kegiatan bola yang di kemas untuk menyikapi masalah bola dan masalah lingkungan sosial. “Karena kegiatan mereka itu sudah ada di beberapa kabupaten kota Papua dan mereka ada juga di Aceh dan Salatiga. Sedangkan untuk di Kalimantan rencananya hanya ada di Landak untuk pertama kali,” kata Erani. Dikatakannya, kegiatan mereka sudah diagendakan, bahkan pada 27 atau 28 Mei 2015 ini mereka sudah datang di Landak. Karena Uni Papua ini kegiatan sepak bola yang dikemas untuk menyikapi masalah lingkungan dan masalah sosial. “Kita mau ambil peluang ini, kalau di Papua bisa berkembang bahkan jaringan mereka sampai

di beberapa negara. Dalam hal ini mereka harus sudah sampaikan dengan pak Bupati, dan Sekda sebetulnya. Karena kita melakukan bagian kita, dan mereka melakukan bagian mereka dan tentu ada kerjasama lah,” jelasnya. Ia mengaku sudah bertemu dengan pengurus tim Uni Papua di Jakarta, dan memeroleh bantuan 400 buah bola. Rencana bola itu akan di bagikan ke sekolah-sekolah di beberapa kecamatan, dan nanti juga akan ada zona-zona pelatihan anak usia dini, semacam Sekolah Sepak Bola (SSB). “Tapi ini belum kita bicarakan secara final. Harapan kita ini bisa membawa nuansa baru di kabupaten ini. Kalau kita hanya mengaharapkan prestasi yang selama ini tentu susah. Karena memang dari pembinaan dan dari hal-hal lain masih belum teratur,” tutupnya. ( ius )

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Serba-serbi FSBM I Sekadau

Akik Belum Menukik

Red Arwana. ist

Sekadau. Perhelatan perdana Festival Seni Budaya Melayu (FSBM) Kabupaten Sekadau di lapangan EJ Lantu selalu dibanjiri pengunjung. Namun, bukan hanya pertunjukan budaya saja yang dikejar, jejeran stan ragam jenis batu akik pun ramai dikunjungi. Salah satu yang selalu dipadati pengunjung adalah stan Kabupaten Kapuas Hulu. Di situ terdapat puluhan jenis batu akik yang didominasi varian lokal dalam bentuk bongkahan maupun yang sudah diolah. Emi, salah satu penjaga stan Kapuas Hulu, mengaku tenda mereka tak pernah sepi pengunjung. Ia dan rekannya bahkan sempat kerepotan saat melayani yang datang. “Paling ramai malam hari bang. Sampaisampai stan kami kepenuhan,” ujar wanita asal Kecamatan Mentebah, Kapuas Hulu ini, Kamis (21/5) siang. Di stan Emi, terdapat beragam jenis batu lokal andalan Kapuas Hulu seperti red arwana yang sedang jadi tren. Ada juga green borneo, batu fosil, kalsedon, kecubung, dan beberapa jenis batu asal Kalbar lainnya. Batu-batu inipun dihargai relatif murah. Sebutir batu red arwana dihargai Rp10 ribu hingga Rp50 ribu, tergantung ukuran dan variasi motif dan warnanya. “Batu red arwana ini ngambilnya di sungai, nyelam sendiri. Kedalaman sungainya sampai 10 meter. Makanya batu ini cukup diminati juga,” terang Emi. (bdu)

Konon, Sudah Dianggarkan di APBD Kalbar

Segeralah Licinkan Jalan Taman-Mahap Nanga Mahap. Keinginan terbesar masyarakat Kecamatan Nanga Mahap dan Nanga Taman adalah akses jalan yang berkondisi baik untuk menghubungkan daerah mereka. Tak hanya warga biasa, kebutuhan itu juga diinginkan wakil rakyat Sekadau. Anggota DPRD Sekadau asal Kecamatan Nanga Mahap, Aron, berharap akses jalan dari Nanga Taman hingga Nanga Mahap segera mulus. “Harapan kita jalan itu segera dilicinkan (diaspal, red),” ujarnya kepada Rakyat Kalbar, di Sekadau, Kamis (21/5). Dari Nanga Taman ke Nanga Mahap berjarak sekitar 19 kilometer, dan baru berupa jalan tanah dengan pengerasan pasir dan batu di beberapa titik. Kondisi seperti itu jelas dikeluhkan warga. Sebab, jika kemarau, jalan jadi berdebu. Jika hujan, jalan licin dan berlumpur. “Jika hujan kuat, jalan juga banyak yang berlobang. Bahkan beberapa titik jalan mengalami kerusakan parah,” ulas Aron. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD

Sekadau ini mengatakan, ada beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan parah. Diantaranya, di daerah Kenore, Pekawai, dan Nanga Suri. Diakui Aron, saat ini memang ada upaya perbaikan jalan berstatus jalan provinsi itu dengan sistem tambal sulam. Namun, ia yakin tidak akan bertahan lama. “Makanya kita minta diperbaiki permanen, dengan pengaspalan. Jalan ini penting bagi masyarakat. Apalagi aksesnya sampai tembus ke Kabupaten Ketapang,” jelasnya. Informasi yang didapat Aron, Pemprov Kalbar sudah menganggarkan dana perbaikan jalan Sekadau-Mahap dalam APBD Provinsi tahun ini hingga belasan miliar rupiah. Karena itu, ia berharap pengerjaan proyek jalan tersebut segera dikerjakan. “Mumpung sekarang musim kemarau. Kalau sudah musim hujan, sulit kita bekerja,” tandasnya. Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Aron. ABDU SYUKRI

Ingin Fokus Ngurus Santri, Soleh Mundur dari Ketua Umum Patri

Nur Soleh bersama ibu-ibu buruh cuci saat perayaan Hari Ibu, beberapa waktu lalu. ABDU SYUKRI

Sekadau. Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (DPC Patri) Kabupaten Sekadau periode 2013-2019, Nur Soleh, membuat keputusan mengejutkan. Pria berumur 32 tahun itu menyatakan mundur dari jabatan yang belum separuh masa dijalaninya tersebut. “Mulai hari ini saya menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Patri,” ujar Soleh kepada sejumlah wartawan, kemarin. Surat pengunduran dirinya tertanggal

21 Mei yang dibubuhi tanda tangan di atas materai Rp6 ribu. Surat ditembuskan langsung kepada Ketua DPW Patri Kalbar, Dewan Penasehat, juga ditembuskan kepada pengurus DPC Patri Kabupaten Sekadau. Ada 3 alasan Soleh mengundurkan diri. Pertama, sudah tidak maksimal lagi mengurus kegiatan-kegiatan DPC Patri Sekadau. Kedua, lemah dalam membangun komunikasi dengan pengurus Cabang Patri lainnya. “Ketiga, kewajiban terhadap pekerjaan

pokok Ketua Umum yang tidak lagi memungkinkan fokus terhadap organisasi. Hal ini menyulitkan untuk menjalankan roda organisasi,” ujarnya. Selain itu, Soleh juga mengaku tidak bisa membagi waktu dengan berbagai kegiatan pribadinya, termasuk pembinaan santri. “Inilah yang menjadi dasar pengunduran diri saya. Dan segala hal yang timbul dari perbuatan hukum selama menjabat, saya yakinkan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia,” tutup dia. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Jumat, 22 Mei 2015

BENGKAYANG

MC Singkawang Peringkat Empat Nasional

Penghargaan MC. IST

Singkawang-RK. Media Center (MC) Kota Singkawang yang dulunya selalu di peringkat pertama, pada 2014 meluncur ke peringkat empat Nasional, di bawah MC Provinsi Riau, Kota Batam dan Kabupaten Sumenep. “Dari jumlah berita yang kami terima pada 2014, Propinsi Riau 1.335 berita, Kota Batam 311 berita, Kabupaten Sumenap 296 berita, dan Kota Singkawang 267 berita,” ungkap Drs Hipoliptus Layanan, Kasubdit Media

Online, Direktorat Jenderal (Ditjen) Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI ketika Bimbingan Teknologi (Bimtek) Tata Kelola MC Daerah untuk Jurnalistik Online di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (20/5). Dalam kesempatan tersebut, Hipo–sapaan Hipoliptus Layanan– menjelaskan, Kemenkominfo RI berkewajiban memberikan pelayanan informasi ke seluruh Indonesia,

baik di wilayah terluar, terdepan, maupun daerah rawan-rawan konflik. “Oleh sebab itu, melalui Media Center yang dibangun oleh Kemenkominfo di seluruh Indonesia, mempunyai kewajiban memberikan diseminasi informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Hipo. Guna menjalankan kewajiban itulah, dilaksanakan Bimtek Tata Kelola Media Center untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petu-

gas MC di daerah, dalam penulisan berita dan foto untuk online. “Serta untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kontribusi berita dari Media Center untuk info publik,” ujar Hipo. Di tempat yang sama, Direktur Pengelolaan Media Publik, Kemenkominfo, Sunaryo mengharapkan, melalui Bimtek tersebut, para pengelola MC dapat menyampaikan informasi-informasi terkait peluang daerah masing-masing. “Untuk di-

angkat ke info publik. Sehingga dapat mendatangkan investor,” ujarnya. Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Kominfo, Dishubkominfo Kota Singkawang, Rindar Prihartono mengharapkan partisipasi dari SKPD Kota Singkawang untuk memberitakan program-program kegiatannya. “Sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat Kota Singkawang pada khususnya, bisa mendapatkan informasi tentang kemajuan dan perkembangan

Kota Singkawang. Sehingga dapat mendatangkan investor ke Kota Singkawang,” kata Rindar. Bahkan Rindar sangat berharap seluruh SKPD mengirim berita tentang program kegiatannya ke e-mail infosingkawang15@gmail.com dan kominfo.singkawang@gmail.com. Berikutnya akan dikelola petugas MC Singkawang untuk dikirim ke situs infopublik.

Laporan: Mordiadi

Sambungan Pelajar SMA Curi Motor .....................................................................dari halaman 9 dicurigai sebagai sindikat penadah barang hasil Curian. Dalam waktu tidak lama, dua orang penadah hasil dari penjualan barang curian ditangkap di tempat yang berbeda,” ungkapnya. Kedua penadah sepeda motor hasil curian RS itu berinisial RL, 22, warga Jalan Tanjung Hulu dan Mirza Nur Imanswah, 22, warga Jalan Panglima Aim Pontianak Timur. “Setelah kita

Kasus ini kita kembangkan dan diketahui penadahnya,” jelas Kompol Andi Yul, Kamis (21/5). Terungkapnya kasus ini, setelah polisi mendapatkan informasi adanya transaksi penjualan sepeda motor jenis Mio GT merah di kawasan Seruni Pontianak Timur. Tidak ingin buruannya lepas begitu saja, Tim Jatanras melakukan pengejaran. “Akhirnya kita berhasil menangkap dua orang yang

selidiki, ternyata nomor mesin dan nomor rangka kendaraan, sama dengan kendaraan yang dicuri RS,” terangnya. Polisi menjerat RS dengan pasal 363 KUHP. Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. “Sedangkan untuk dua penadah sepeda motor dijerat pasal 480 KHUP,” tegas Kompol Andi Yul. (zrn)

Janda 72 Tahun Pelihara Buaya .............................................dari halaman 9 Buaya Muara (Crocodylus Porosus) berusia sembilan tahun, Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros Albirostris) juga berumur sembilan tahun, Elang Hitam (Ictinetus Malayensis) umur 12 tahun, Landak Kalimantan (Thecurus Crassispinis) umur tiga tahun, dan dua ekor Elang Bondol Kepala Putih (Haliastur Indus) umur 12 tahun. Evakuasi hewan-hewan dilindungi dari kandang di sekitar rumah Djong Miau Khiun itu menjadi perhatian warga sekitarnya. Mereka berbondong-bondong menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Terutama ketika petugas memindahkan buaya muara dari kandang ke atas mobil. Hewan-hewan yang dilindungi tersebut dipelihara di kandang-kandang yang sangat tidak representatif di sekitar rumah Djong Miau Khiun. Hanya berbahan kayu dan atap seadanya. Kecuali untuk kandang buaya yang terbuat dari beton. Selain itu terdapat pula puluhan kandang hewan-hewan lainnya.

Samosir menjelaskan, hewan yang tidak boleh dipelihara oleh warga itu hanya dievakuasi ke tempat yang memang dibenarkan untuk menyimpannya, sebelum dilepas ke alam liar. Sementara pemiliknya, diberikan pembinaan, tidak diberikan sanksi, lantaran dia dengan sukarela menyerahkan peliharaannya itu. Semula Djong Miau Khiun tidak menyadari kalau memelihara kelima jenis hewan tersebut melanggar pasal 21 ayat 2 huruf a UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tetapi setelah mendapat pencerahan dari petugas, akhirnya dia memahami dan bersedia menyerahkannya secara sukarela. Djong Miau Khiun mengungkapkan, sudah lama memelihara hewanhewan tersebut. Bahkan hewan-hewannya itu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. “Bahkan waktu kecil, buaya itu pernah saya suapi, waktu mau memberinya makan, kini dia sudah berusia sembilan tahun,” ujarnya.

Dia mengaku, sudah sejak lama gemar memelihara hewan di sekitar rumahnya. Sehingga di sekitar rumah dipenuhi kandang-kandang hewan. “Dulu ada orang yang bawa ke saya, lalu saya beli. Kebetulan saya kan punya hobi pelihara binatang,” ujar Djong Miau Khiun. Sebenarnya, kata Djong Miau Khiun, banyak orang yang datang mau menawar hewan-hewan peliharaannya. Meskipun tawaran itu mencapai jutaan rupiah, sama sekali tidak membuatnya tergiur. “Kalau untuk dijual, saya tidak mau. Tetapi kalau memang tidak boleh dipelihara, saya ikhlas menyerahkannya,” ujarnya. Tetapi Djong Miau Khiun sekali lagi menunjukkan kasih sayangnya kepada hewan peliharannya itu. Dia menanyakan kepada petugas, apabila sewaktuwaktu merasa rindu, apakah boleh menjenguk hewannya yang dipindahkan ke Sinka Zoo tersebut. Petugas pun menjawabnya, boleh-boleh saja. (dik)

Interogasi Bandar ..........................................................dari halaman 9 Hasilnya, polisi mengungkap dan menangkap bandar togel di Jalan Gajahmada, Pontianak Selatan. Bandar togel di Jalan Gajahmada itu bernama Ho Nam Khiong, 57. Khiong dibekuk polisi Rabu (20/5) belum lana setelah Ian, bandar togel di pelabuhan dibekuk. “Kita interogasi dan lakukan

pendalaman kasus terhadap bandar judi togel bernama Ian. Hasil pendalaman kasus itu, kita menangkap Ho Nam Khiong,” ungkap Kompol Andi Yul Lapawesean, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kamis (21/5). Polisi mengamankan barang bukti rekapan togel di kediaman Khiong, di Gang Gajahmada 14, Jalan Gajahmada. Uang Rp516

ribu, handphone berisikan SMS pasangan togel pulpen dan buku kosong buat rekapan juga diamankan. “Semua barang buktinya sudah kita amankan. Kasusnya kita kembangkan,” ujar Andi Yul. Khiong dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. (zrn)

Jaring Lima Pemakai .................................................dari halaman 9 Ketika merazia, petugas BNN Kalbar tidak sendirian. Bersama mereka juga ikut petugas BNN Kota Singkawang, beserta beberapa personel Polres Singkawang, baik laki-laki maupun perempuan. Tampak pula Propam dalam razia tersebut. Kehadiran petugas razia menggunakan mobil Dalmas dan lainnya ke Hotel Venition itu, membuat kaget para pengunjung ataupun pelanggan Karaoke Venition, di lantai paling atas Hotel Venition di Terminal Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Semua pengunjung dikumpulkan di lobi atas dan satu per satu di tes urine oleh petugas di salah satu room Karaoke Venition yang sudah dikosongkan. Kebetulan di room tersebut memang tersedia toilet. “Bagi yang positif menggunakan Narkoba, akan kita selamatkan, kita rehabilitasi,”

kata Sukadi. Rehabilitasi pecandu Narkoba tersebut, jelas Sukadi, tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. “Jadi tolong sampaikan ke masyarakat, khususnya Kota Singkawang, yang merasa kecanduan, maupun korban penyalahgunaan Narkoba, silakan lapor ke BNN Kota Singkawang, akan direhabilitasi,” ujarnya. Di tempat yang sama, Kepala BNN Kota Singkawang, AKBP Drs Christmas Susanto MSi mengatakan, lima orang yang positif menggunakan Narkoba tersebut akan dimintai keterangan lebih lanjut atau assessment. “Misalnya dimintai keterangan sudah berapa lama jadi pemakai, Narkoba jenis apa digunakan dan lainnya. Dari semua itu nanti, akan ditentukan apakah memang harus direhabilitasi, atau mereka hanya coba-coba. Nanti

ada ahlinya yang menentukan,” jelas Susanto. Dia mengungkapkan, razia seperti ini bukan hanya dilakukan di Kota Singkawang, tetapi juga di seluruh Indonesia, menyusul arahan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. “Indonesia menargetkan akan merehabilitasi 100 ribu pecandu, kalau di Kalbar 450 orang akan direhabiltiasi di SPN dan Rindam,” jelas Susanto. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan razia di seluruh daerah untuk menemukan para pemakai atau pecandu Narkoba, untuk seterusnya direhabilitasi. “Rehabilitasi ini gratis. Harapan kita kalau memang ada yang sudah menjadi pecandu, hendaknya datang ke BNN Kota Singkawang. Akan direhabilitasi, tidak akan ditangkap, dan rehabilitasi ini gratis,” ujar Susanto. (dik)

DPRD Minta Pembangunan ................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Mestinya proses pembangunan Hotel Golden Tulip itu tidak boleh dilanjutkan, bahkan tidak diperkenankan beroperasional, sebelum perizinannya kelar serta pembangunannya sesuai dengan izin yang dikeluarkan Pemkot Pontianak. Namun yang terjadi malah sebaliknya, izin dikesampingkan, namun proses pembangunannya terus dilakukan. Atas dasar itulah, Ketua DPRD Kota Pontianak, Sataruddin memerintahkan jajarannya untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ulang Hotel Golden Tulip. “Saya perintahkan Komisi A dan B untuk melakukan Sidak kembali

dalam waktu dekat ini. Sudah terbukti adanya pelanggaran, dan kita mendesak Pemkot Pontianak menghentikan aktivitas Hotel Golden Tulip hingga perizinannya benarbenar clear,” tegas Sataruddin, Kamis (21/5). “Kalau memang belum lengkap, baik izinnya, IPAL dan lainnya, kenapa terus dibangun. Harus selesaikan dulu baru dibangun, sekarang malah sudah beroperasional lagi. Inikan sudah menyalahi aturan,” tegasnya legislator PDIP itu. Karena berinvestasi di Kota Pontianak, Sataruddin menegaskan, berbagai bentuk aturan harus dipatuhi

dan ditaati. Tidak terkecuali pemilik Hotel Golden Tulip. Apa yang dilakukan oleh manajemen Golden Tulip, Sataruddin menganggap sudah melecehkan Pemkot Pontianak. “Kalau seperti inikan sudah melecehkan, seakan-akan memperoleh izin gampang. Bagaimanapun izin wajib dilengkapi dan pembangunannya harus sesuai dengan izinnya. Kalau tidak, maka hentikan dulu proses pembangunannya itu serta jangan beroperasional dulu,” tegasnya. Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno mengaku siap menjalankan perintah Ketua DPRD

Kota Pontianak. Dia akan berkoordinasi dengan Komisi A untuk melakukan Sidak di Hotel Golden Tulip. Bahkan Komisi B akan memanggil pemilik Hotel Golden Tulip, meminta penjelasan tentang perizinan serta bangunan yang tidak sesuai izin. “Kita sudah melakukan Sidak beberapa waktu lalu. Bahkan sudah kita agendakan memanggil pengurus hotel untuk mendatangi kantor DPRD Kota Pontianak. Kalau mereka sudah datang ke kantor, tetap akan kita tinjau kembali ke lapangan,” tegas legislator Partai Golkar itu. Upaya pemanggilan pimpinan Ho-

tel Golden Tulip ini untuk menggali informasi terkait indikasi pelanggaran berupa IPAL dan konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang diajukan ke Pemkot Pontianak. “Karena pihak Hotel Golden Tulip tidak bisa menjelaskan apa yang kita pertanyakan, kita agendakan untuk mereka datang ke kantor kita. Setelah ada kajian baru kita Sidak lagi, karena belum ada laporan yang jelas,” katanya. Agus mengaku geram dengan pemilik Hotel Golden Tulip. Mustahil pemilik hotel megah itu tidak mengetahui aturan, kalau bukan karena ada unsur kesengajaan.

“Kan berarti sudah keterlaluan kalau tidak tahu. Mustahil kalau seandainya GM (General Manager) tidak tahu tentang BLH, berarti tidak pernah berurusan. Saya minta proses pembangunan dihentikan dan operasional Hotel Golden Tulip juga dihentikan. Selesaikan dulu proses perizinannya, baru dilanjutkan. Kita tidak ingin ada investor yang melanggar aturan Pemkot,” tegas Agus. Dikonfirmasi, Owner Hotel Golden Tulip, Simon Bahar melalui telepon selular, tak menjawab. Bahkan tiga kali dihubungi, namun tetap juga tak menjawab. (agn/fik)

Polisi Buru Pacar Umi ...................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 terima diputus jalinan asmaranya. Apalagi, diketahui kalau korban yang baru selesai mengikuti Ujian Nasional (UN) SMP akan melanjutkan pendidikannya di Sekadau. “Foto-foto pelaku sudah kita sebarkan, dengan harapan apabila masyarakat melihat atau mengenalinya untuk segera melapor ke polisi. Tetapi kita lebih berharap, pelaku menyerahkan diri, sebelum ditangkap polisi,” kata Bermawis. Diberitakan sebelumnya, Umi Putriani ditemukan tergeletak tanpa nyawa di perkebunan karet di Jalan Bakti Nyata, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Senin

(18/5) sekitar pukul 16.30 Wib. Di tubuhnya terdapat luka-luka tusukan benda tajam, yakni di punggung belakang sebelah kanan atas, leher dan dada sebelah atas bagian tengah serta kening. Korban bersimbah darah di pinggir jalan setapak kebun karet, sekitar 200 meter dari kediamannya. Ketika polisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), ditemukan barang bukti berupa pisau dapur, sekitar empat meter dari lokasi penemuan mayat Umi. Selain itu diamankan pula Telepon Selular (Ponsel) yang diduga milik pelaku.

Jenazah pelajar yang baru menyelesaikan Ujian Nasional (UN) SMP tersebut disalatkan di Masjid Besar Alhidayah Poteng dan dikebumikan di Pemakaman Babus Salam di Jalan Raya Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Selasa (19/5) pagi. Saat pemakaman, tampak kesedihan yang mendalam di wajah ibunda korban, Eli. Perempuan berjilbab warna kecokelatan itu didampingi kerabat, teman, guru untuk menyaksikan jenazah Umi dimasukkan ke lihat lahat. Paman korban, Turangan sama sekali tidak menyangka keponakan-

nya begitu cepat meninggalkan dunia yang fana ini. “Padahal Minggu lalu, dia sempat main-main ke rumah saya, bercerita panjang lebar sambil makan mie goreng. Memang dia biasa datang ke rumah, tetapi tidak biasanya dia lama bercerita,” katanya ditemui usai pemakaman. Turangan mengungkapkan, Umi berencana melanjutkan ke SMA di Sekadau, karena ayahnya sudah lama bekerja di Sekadau. “Ia akan ke Sekadau usai pernikahan kakak sepupunya pada 30 Mei mendatang. Namun takdir berkata lain dengan kejadian ini. Saya mendapat kabar saat menjelang magrib,” lirihnya.

M e n u r u t Tu r a n g a n , s e m a s a hidupnya, Umi senang bergaul dengan siapa saja, baik tua maupun muda. “Sepengetahuan saya, dia tidak ada musuh. Saya hanya berharap dengan pihak kepolisian agar pelakunya segera ditangkap dan kita serahkan proses hukumnya ke pihak yang berwajib,” ujar Turangan. Sebagai manusia biasa, tentunya Turangan beserta keluarga lainnya merasa sangat sedih atas kepergian Umi tersebut. “Tetapi, sebagai orang beragama, kita harus ikhlas kalau takdir keponakan saya seperti ini. Semoga almarhumah diberikan tempat yang baik di sisi-Nya, karena dia

sudah berniat menjaga dan melayani orangtuanya di Sekadau, namun niatnya tidak kesampaian,” katanya. Kepedihan atas tewasnya Umi bukan hanya dirasakan pihak keluarganya, tetapi juga para guru di SMP Negeri 17 Kecamatan Singkawang Timur. Seperti yang diungkapkan Tayibi, guru PPKn. “Umi merupakan anak yang baik dan suka bergaul, anaknya tidak banyak macam. Kami sebagai guru kaget juga dengan yang dialaminya, karena kami pikir dia meninggal sakit, rupanya akibat dibunuh orang,” ucap Tayibi. (dik)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Jumat, 22 Mei 2015

au jadi pedangdut cepat beken? Ya bikin goyangan paling hot. Dangdut tanpa goyang bagaikan laut tak bergelombang, ya sayur tanpa garam. Maka dari itu, pedangdut Devi Berlian mau bikin goyang agar salah satu tubuhnya yang suka dilirik fans jadi menarik. Pasalnya, goyang itu sudah jadi identitas para pedangdut di atas panggung. Sebut saja beberapa goyangan yang nyaris seperti “gempa bumi” milik Inul Daratista yang suka ngebor itu. Lalu goyang itik Zaskia Gotik punya, yang ngegol macam bebek entok. Lebih ganas lagi, goyang gergaji milik Dewi Persik, goyang ngecor milik Uut Permatasari atau yang baru-baru ini sempat hits yaitu goyang drible milik Duo Serigala.

Devi Berlian

KARENA ATAS KECIL, BAWAH DIGOYANG Nah, Devi Berlian tak mau disebut menjiplak walaupun goyangnya yang ala drible itu juga menonjolkan gerakan di salah satu bagian tubuh wanita. ”Aku sih lagi buat goyangan juga, biasanya kalau orang luar negeri bilang goyangan tuard. Itu bagian pantat digoyang-goyangin,” ucapnya seperti dikutip indopos.co di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/5). Sambil bercanda, Devi mengaku meski dadanya kecil, tapi bokongnya cukup bahenol untuk digoyang. “Karena atas enggak ada. Kalau drible enggak bisa, harus pakai bola dulu. Kalau pantat lumayan ada, jadi bisa goyang,” tutur Devi. (idp)

Agnes mo

Being the Best of Me

ejak bergabung dengan Wright Entertainment Group (WEG) milik Johnny Wright, November tahun lalu, Agnez Mo, 29, kian bersemangat go international. Sebuah kebanggan bisa menjadi ‘anak asuh’ Wright yang juga sukses memanajeri NKOTB, Backstreet Boys, Justin Timberlake, Britney Spears, dan banyak lagi. Track record Wright yang begitu peduli dengan artis-artisnya membuat Agnez semakin yakin debutnya bakal spektakuler. Katanya, Wright tidak ragu berbicara soal Agnez di setiap kesempatan. Terlihat pada sesi interview Canadian Music Week 2015 dua pekan lalu. Wright mengatakan, Agnez penyanyi top Indonesia yang mau meniti karir dari grass root di Amerika untuk bisa dikenal. “Dia sempat ngomongin aku. Aku benar-benar senang bisa bergabung dengan manajer legendaris seperti dia,” ucap rocker cantik itu. Setelah recording lebih dari 30 lagu, Agnez harus bersabar jalani tahapan. Kini lagu-lagu tersebut dalam proses mixing hingga waktu yang masih dirahasiakan. Begitupun dengan detil album debutnya nanti. Dia masih belum mendapat lampu hijau untuk bercerita banyak mengenai gebrakan barunya nanti. Agnez tidak ingin gara-gara mengejar popularitas karyanya tidak maksimal. “Sebab, tujuan akhirku bukan karir internasional, tetapi being the best of me. Itu yang bikin aku setiap hari bertarung dengan diri aku sendiri untuk menemukan the best of me,” tutur perempuan kelahiran Jakarta, 1 Juli 1986, itu. (jp)

Unggah Foto Adam Di-warning Instagram

enikah dengan pria yang dicintai, hamil, melahirkan seorang putra, ada lagi kebahagiaan lain? Maka, Shireen Sungkar pun mengunggah sang putra semata wayang, Teuku Adam Al Fatih, dengan membuatkannya akun di Instagram. Banyak foto indah putra pertama diunggahnya. Tapi, tiba-tiba saja akun sang putra dihapus. Shireen disuratin, karena getol mengunggah foto anaknya. “Ternyata aku baru tahu, ada aturan dari

Entertain Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

PPiilliihhaann TTeeppaatt

Hotel, Resto, Café

pihak Instagram untuk tidak terlalu sering memajang foto-foto anak karena dikhawatirkan bisa disalahgunakan,” ungkap Shireen. Tak hanya sekali akun putranya itu dibuat. Mendapat peringatan pertama, bintang sinetron Citra Fitri itu membuatnya lagi. Penasaran, istri Teku Wisnu itu bikin akun lagi. “Ya, dua kalilah dihapus,” cetusnya. Shireen mendapat peringatan lewat surat elektronik (email) dari pihak Instagram. Akhirnya dia memilih untuk mengikuti

en ar e r i Sh k

g n u

aturan yang diterapkan media sosial yang berdiri pada 2010 itu. Dia pun mulai mengurangi kebiasaan mengunggah foto Adam. “Sebenarnya niat untuk bikin Instagram itu kan biar bisa berbagi momen-momen si anak. Makanya waktu itu dibikinin Instagram,” jelas perempuan 23 tahun itu. Namun Shireen tak masalah dengan Instagram. Yang pasti dia bersyukur atas kehadiran sang putra. Meski ada kerepotan mengurus sang buah hati yang baru berusia delapan bulan itu. “Waktu awal-awal sempat. Kami belum punya pengalaman, baby blues nggak berat banget,” kisah Shireen. “Anak nangis terus, padahal anak udah digantiin popoknya. Lama-lama ya nangis aja sendiri akunya. Kita juga melahirkan dan merawat sendiri capek,” lanjutnya. Begitupun Wisnu, tapi bukan menangis seperti Shireen, sempat “Wisnu panikan banget. Kalau lihat aku nangis, namanya ortu baru dia nenangin. Aku gak tinggal sama ortu, cuma bisa teleponin, maunya samping rumah sakit aja, jadi kalau anak gimana-gimana tinggal tanya ini kenapa, ini gimana,” katanya tersenyum lagi. (RMOL)