23 Januari 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 23 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

KPK Dikeroyok Kanan-Kiri Atas-Bawah

Tanpa Bukti, Omongan Hasto Menjadi Fitnah Sama-sama Menunda, Bukan Membatalkan

Istana Heran, Mantan Sekjen PDI Perjuangan Tak Tahu Yusril : Ngeri-ngeri Sedap

Jakarta-RK. Komisi Hukum DPR RI sepertinya merajuk dengan penundaan pelantikan Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum ada Kapolri definitif, mereka juga menunda seluruh agenda yang berkaitan dengan Polri. Halaman 6

Jakarta-RK. Kasus dugaan gratifikasi dan rekening gendut dengan tersangka Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang tertunda, Budi Gunawan, berkembang ke ranah lain. Para penyelidik perkara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus dikeroyok kanan-kiri atasbawah. Terutama Sang Ketua, Abraham Samad. Kemarin, serangan terbaru datang dari partai penguasa, PDI Perjuangan. Ya, Kamis 22 Januari 2015, Hasto Kristiyanto menggebrak panggung politik dan hukum nasional. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu membuka konfrontasi dengan Samad. Halaman 7

Abraham Samad

AWAS ANJING GILA!

Proses Hukum Budiono Tan

Kolom

Mengedepankan Pembangunan Halaman Depan Negara Oleh: Dr Erdi MSi. Kunjungan Presiden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi) ke Kalbar, khususnya ke wilayah perbatasan negara sangatlah berarti, tidak saja bagi daerah ini tetapi juga bagi dignity bangsa (negara). Selama ini, kunjungan ke kawasan perbatasan yang dilakukan oleh pembesar negeri setingkat Halaman 7

Bertempat di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat (Kamis (22/1), Hasto meniru gaya Abraham Samad yang katanya selalu menggunakan topi dan masker di setiap pertemuan rahasia itu. RMOL

Sidang Penipuan di Ketapang TPPU-nya di Kota Pontianak

Pontianak-RK. Awas digigit anjing gila! Karena itu pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar memperingatkan perkembangan kasus anjing gila (rabies) di Kabupaten Melawi semakin bertambah. “Perkembangan rabies di Kabupaten Melawi mengkhawatirkan, baik jumlah gigitan maupun penyebarannya sudah masuk hingga Kecamatan Belimbing Hulu,” ungkap drh HA Manaf, Kadis PKH Kalbar, Kamis (22/1). Lebih berbahaya lagi, lanjut Manaf, banyaknya gigitan anjing gila pada anak-anak merupakan hal yang sensitif. Data terakhir yang diterima Dinas PKH Kalbar atas kasus gigitan di Kabupaten Melawi sebanyak 54 orang. Sembilan orang di antaranya meninggal dunia dan yang sudah diberikan vaksin rabies baru 36 orang. Sedangkan untuk kasus di Ketapang sebagai muasal KLB Rabies, jumlah gigitan 100

KETAPANG KLB, 9 TEWAS DI MELAWI

Pontianak-RK. Tak lama lagi Big Bos PT Benua Indah Group (BIG), Budiono Tan segera disidangkan. Mantan anggota MPR RI ini akan disidang di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang. Pasalnya Budiono Tan secara administrasi ditahan Kejari Ketapang, setelah kasusnya dilimpahkan Polda Kalbar kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dan penahanannya dilakukan Kejaksaan Negeri Halaman 7 Budiono Tan ketika digiring ke tahanan Kejaksaan Negeri Ketapang belum lama ini. JAYDI CHANDRA-RK

Halaman 7

Perlunya Perubahan Kultural Membakar Lahan

Kapolda: Kebakaran Tidak Nunggu Duit Pontianak-RK. Penegasan Presiden Joko Widodo tentang perlunya pencegahan bahaya kebakaran hutan dan lahan, akan memberikan memberi reward kepada instansi yang berprestasi mencegah dan mengurangi volume titik api. Briefeng Presiden ditujukan kepada lembaga terkait seperti Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, Kementerian Kehutanan dan juga Kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya.

“Yang ditekankan Bapak Presiden, semua pihak harus bekerja sama. Bagaimana menyadarkan masyarakat mengenai bahaya kebakaran lahan dan hutan. Kenapa Presiden tujukan ke semua pihak, karena penanggulangan itu ada, harus ada pencegahan. Semua ini sudah saya lakukan,” kata Arief di rumah dinasnya, Rabu (21/1) malam. Tiga hal upaya pencegahan kebakaran lahan menurut Kapolda diantaranya, rekayasa teknologi, rekayasa sosial dan

penegakan hukum. Rekayasa teknologi dimaksud, seperti pembuatan parit atau kanal di lahan tersebut. Sehingga pengairan untuk pertanian jalan terus, jika ada kebakaran mudah memperoleh air. “Namun, kepolisian tidak mempunyai kemampuan membuat parit. Kalau polisi menyuruh orang buat parit, kan itu ambil kewenangan pihak lain. Ini kewenangan bersama bukan saling lempar tanggung jawab. Barang kelihatan kok. Bagus juga Presiden kemarin bilang seperti itu,”

katanya. Rekayasa sosial agaimana cara menghilangkan kultural yang selama ini dilakukan masyarakat dalam bertani. Kultural yang sudah membudaya dan menjadi kebiasaan itu menurutnya harus diubah sedemikian rupa. “Contohnya petani jagung atau padi. Kalau lahan atau tanahnya dibakar, abunya bisa jadi pupuk. Nah, ini bagaimana supaya tidak dibakar tapi ada cara mengolah Halaman 6

Tak Ngefek Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd kalau Hasto memﬁthah, ya jangan didiamkan dong. Laporkan Hasto ke polisi. Wah tambah ngeri2 sedaaaap...

DD @dee_na07 Pelemahan Samad secara masif dan terstruktur sedang berlangsung..*salahsendiri

klik! www.rkonline.id

Rustam Ibrahim @RustamIbrahim Jika Hasto tidak dapat membawa bukti2 tuduhannya, maka yang akan menilai adalah publik: percaya mana, Hasto atau Abraham Samad

Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga dua kali nampaknya belum terlalu “ngefek” di masyarakat. Harga kebutuhan pokok jelas tidak bergeming, lalu bagaimana dengan Mafia Minyak, mungkinkan mereka merugi atau malah untung besar?. Gonjang ganjing masalah BBM ini memang selalu dikaitkan dengan mengguritanya Mafia Minyak. Tetapi siapa mereka ini? Telunjuk-telunjuk Halaman 6

Panggil Saja Saya Wakapolri

Badrodin Haiti

Baru kali ini lembaga Polri dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Terasa janggal bagi mitra kepolisian untuk memanggil pimpinan tertinggi dengan sebutan Plt Kapolri. Atas dasar itulah Plt Kapolri Komjen Badroedin Haiti Halaman 6

Catatan Terbang Bersama Presiden, Seorang Pemimpin

Arief: Laut Tenang, Tak Jadikan Pelaut Tangguh klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Tanpa bukti, omongan Hasto menjadi ﬁtnah -- Lidahnye menjolor sampai Mabes Polri, Istana, KPK. Sekalian lidahnye jadi kuas untok ngecat.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arief Sulistyanto menceritakan tentang perjalanannya bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden ke Kalbar. “Alhamdulillah selama dua hari Kunker Presiden Jokowi di Kalbar sukses. Tampak kesederhanaan dan kedekatan beliau dengan rakyat. Protokoler pun diwarnai improvisasi dengan perubahan agenda yang tiba-tiba. Dan semua berjalan dengan aman dan lancar,” kata Arief di rumah dinasnya, kemarin malam. Kerja berdekatan dengan Presiden Jokowi bagi Arief adalah pelajaran dan pengalaman penting dalam hidupnya, terlebih sebagai pimpinan institusi

Polri di Kalbar. “Ini pelajaran bagi saya pibadi tentang bagaimana sikap seorang pemimpin yang tidak nekoneko, lugas dan tegas tanpa banyak cengkoneng,” ujarnya. Perjalanan hari kedua Jokowi ke Entikong menjadi catatan penting bagi Arief. Dan pengalaman itu tak terlupakan dan harus menjadi kenangan tersendiri. Lantas Arief menarik smartphone untuk mengetik pengalaman yang dipetiknya. Diketik catatan itu saat berada di udara, di antara awan dalam Heli Super Puma. Kata Arief, satu pelajaran leadership seperti itu yang patut dicontoh dan taka da dalam kuliah. Menurut mantan Direktur Tipideksus Mabes Polri ini, pemimpin itu harus bisa melayani. Halaman 6

Arief Sulistyanto

HARIAN

Iklan/ Langganan...

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Penyesuaian Harga Eceran & Langganan Mulai Januari 2015

*Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CM Y K

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 23 Januari 2015

Jimly Asshiddiqie/Ketua DKPP RI

DPR Bertindak Lucu dalam Perppu Pilkada, Mengesahkan tapi Langsung Revisi DPR dinilai bertindak lucu. Mengesahkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang (UU), tapi langsung melakukan revisi terhadap UU Pilkada tersebut. ”DPR menyepakati akan diadakan perubahan beberapa bagian materi dari Perppu itu sehingga proses perubahannya kelihatan seperti lucu. Sudah disetujui jadi undang-undang, tapi diadakan perubahan,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1). Perppu yang diterbitkan Presiden, lanjut bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, memang hanya boleh ditolak atau disetujui oleh DPR. Tapi jika memang masih ada masalah, tidak serta merta harus diterima lalu bersepakat untuk bareng-bareng direvisi. Sebenarnya kalau ditolak bisa diadakan perubahan. Politisnya tentu bagi Partai Demokrat dan para pengusung pemerintah lama (pemerintahan SBY) sehingga lebih baik kalau disetujui,” papar Jimly.

Berikut kutipan selengkapnya: +Apa maksud sikap DPR itu? -Dengan disahkannya Perppu Pilkada menjadi undang-undang maka kontroversi mengenai Perppu yang diterbitkan SBY di akhir masa

jabatannya sebagai Presiden sudah selesai. Sekarang tinggal Komisi II DPR RI menghimpun dan mendiskusikan masukan-masukan tentang materi yang akan diadakan perbaikan. +Bukankan itu sudah melalui perbaikan? -Saya tak menampik Perppu yang membatalkan Undang-Undang Pilkada melalui DPRD itu perlu perbaikan. Cukup banyak yang mengganggu pelaksanaan-pelaksanaan pilkada, termasuk soal jadwalnya, tahapan yang sangat tidak efisien, ini kontra produktif untuk efisien. +Contohnya? -Uji publik yang sampai lima bulan, kan bisa satu bulan saja. Itu hal-hal yang bisa diperbaiki menyangkut teknis. Tapi ada hal yang sangat serius dalam materi perppu itu yang ada kaitannya dengan putusan MK yang mengembalikan kewenangan perselisihan hasil pilkada bukan lagi menjadi kewenangan MK. Ini sangat serius berkaitan dengan hakikat pilkada itu sebagai pemilihan umum atau bukan. Kalau pemilihan umum maka penyelenggarannya adalah KPU dan perselisihan hasilnya di MK. Tapi kalau didefinisikan sebagai bukan pemilu maka perselisihan hasilnya bukan lagi di MK. Yang jadi

masalah penyelenggaranya bukan lagi KPU, karena UUD 1945 sudah mendesign penyelenggara Pemilu itu KPU, inilah yang tidak konsisten di Perppu. +Barangkali tujuannya agar kasus Akil Mochtar tak terulang? -MK tidak boleh melepas beban hanya gara-gara kasusnya Akil Mochtar, tidak boleh begitu. MK itu lembaga yang mahal kita dirikan dengan segala kewenangannya. Kalau perkaranya cuma seratus, dua ratus per tahun itu terlalu mewah maka tidak masalah menangani perselisihan hasil pemilu. Tidak membuat perkara di MK itu menumpuk, paling banyak seribu kasus per tahun. Bandingkan dengan sembilan Hakim Agung, di Amerika Serikat yang harus menangani 20 ribu perkara per tahun. Bandingkan dengan MK Jerman, 18 orang sanggup menyelesaikan perkara 20 ribu per tahun. +Perkara di MK tidak bakal lebih seribu walau menangani perkara pemilu? -Tidak sampai seribu perkara walaupun perselisihan pilkada jadi kewenangannya. Jangan karena satu kasus Akil Mochtar, kita lalu surut untuk menyelesaikan masalah. Sebagai negara harus melihat pembagian tugas antarcabang kekuasaan

P o n t i a n a k- R K . kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalbar bersama Dinas Perindustrian d a n Perdagangan Provinsi Kalbar dan Dinas Koperasi Provinsi Kalbar berlangsung di ruang rapat Serbaguna DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (22/1) sore. Agenda rapat tersebut membahas seluruh program kerja di kedua SKPD tersebut yang Guntur, SP. ARI SANDY nantinya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalbar. “Kita Menyoroti adanya kekurangan yang terjadi di dua SKPD tersebut, yang tentunya berpengaruh terhadap program kerja yang diusung tahun 2015 ini,” ujar anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Guntur usai melaksanakan rapat kerja, kemarin. Menurutnya, untuk Dinas Koperasi Provinsi Kalbar, saat ini tidak dipungkiri masih minimnya tenaga teknis di lapangan. “Tenaga teknis seperti tenaga penyuluh perlu ditambah, mengingat saat ini kita juga akan menghadapi MEA dan tentunya masyarakat kita sangat perlu untuk pembekalan menyongsong hal itu,” tuturnya. Politisi PAN tersebut menilai, minimnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di tubuh Disperindag Provinsi Kalbar sangat berpengaruh terhadap keluar masuknya barang-barang yang ada di Kalbar. “Semestinya saat ini yang bertindak langsung ketika adanya barang-barang luar yang menyalahi aturan ketika masuk di sini adalah PPNS. Namun yang terlihat sekarang diserahkan kepada instansi vertikal,” ucapnya. Wakil rakyat dari Kabupaten Sambas ini menambahkan, “Dengan kondisi yang terjadi seperti itu, tentu kita minta PPNS supaya diadakan,” harapnya. (asy) Rapat

OSO Emoh Jadi Ketua PSSI Pontianak-RK. Digadang-gadang masuk sebagai daftar calon ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), secara tegas Oesman Sapta Oedang (OSO) menyatakan bahwa dirinya belum berkeinginan mengampu jabatan tersebut. Pasalnya masih banyak tugas maupun hal lain yang masih harus diurus oleh wakil Ketua MPR RI itu. Setelah namanya mencuat dan diperhitungkan untuk memimpin PSSI, bukannya malah senang dan berantusias, tapi malah tidak mau. Lantaran menimbang masih belum memikirkan hal tersebut, karena masih terlalu banyak urusan yang lebih penting ketimbang menjadi orang nomor satu di dunia olahraga sepakbola tersebut. “Saya tidak mikir jadi ketua PSSI. Kalau jadi pemimpin Jakarta itu tidak gampang, tapi yang pasti jadi ketua PSSI bisa jadi cepat gagalnya,” lugasnya, Kamis (22/1). Orang nomor dua di kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menambahkan, bukannya tidak mau memimpin PSSI, namun dirinya masih banyak merencanakan beberapa jadwal yang berbau kemanusiaan maupun di bidang sosial. Terlebih dirinya lebih berantusias untuk menampung serta menjalankan amanah rakyat dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat. “Tidak mudah menjadi ketua PSSI, belumlah saat sekarang ini karena masih banyak yang disibukkan,” ucap tokoh nasional asal Provinsi Kalbar ini. OSO berpendapat, bergaungnya namanya sebagai calon ketua PSSI, itu hanya sekadar isu atau digaungan belaka. Dirinya masih menginginkan adanya pengembangan dari hasil peresmiaan Masjid Raya Mujahidin beberapa waktu lalu oleh Presiden Jokowi, di Pontianak. “Seperti saat sekarang Masjid Mujahidin sudah diresmikan, nanti rumah yatim piatu, paud dan sebagainya,” ulasnya. Atas ketidakinginannya menjadi ketua PSSI, OSO mengharapkan seluruh masyarakat untuk memahami serta memaklumi keputusannya tersebut. (agn)

+Kenapa begitu? -Saya menduga persoalan ini terjadi karena penangkapan pesan yang tidak utuh dari putusan MK terakhir yang tidak dibaca sebagai satu kesatuan dengan putusan MK sebelumnya tahun 2005. Terjadi kesalahpahaman seakanakan mutlak putusan itu menentukan bahwa pilkada bukan lagi pemilihan umum. Kalau bukan pemilu, konsekuensinya, KPU tidak boleh menjadi penyelenggara pilkada. +Apa dong saran Anda? -Saya menyarankan putusan MK dibaca kembali secara utuh sebagai satu kesatuan, kemudian memutuskan apakah pilkada itu sebagai pemilu atau bukan. Inilah tugas DPR bersama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Re-editing: Andry

DKPP RI Tegaskan Melanggar Kode Etik

Raker Bersama Eksekutif

Kalbar Kekurangan Tenaga PPNS

dan antarinstitusi negara bukan secara subyektif masing-masing institusi. Tapi melihat pembagian kerja menyeluruh. MA memiliki 20 ribu perkara per tahun, kompleksitas pekerjaannya demikian besar sehingga untuk perkara-perkara yang sangat berkaitan dengan dinamika politik memang lebih tepat di MK.

KPU Kalbar Perlu Mengganti Ketua KPU KKR Pontianak-RK. Paska sidang kode etik penyelenggara pemilu terhadap terlapor Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya (KKR), Gustiar. S.Pdi yang telah mendapat putusan resmi dari DKPP RI, yang belum lama ini memberikan peringatan terhadap ketua KPU tersebut. Pasalnya dinilai tidak cermat di dalam mengambil tindakan serta melalaikan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalbar. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Provinsi Kalbar, Burhan menegaskan, putusan yang telah dikeluarkan DKPP RI tersebut telah jelas bahwa Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Gustiar, S.Pdi telah menyalahi kode etik penyelenggara pemilu dan diberikan sanksi peringatan. “Ketika DKPP RI yang merupakan lembaga resmi telah menyatakan Ketua KPU Kubu Raya melalaikan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, tentunya harus ada tindakan tegas dari KPU Provinsi Kalbar terhadap putusan tersebut,” tegas Burhan, Kamis (22/1). Menurutnya, tentu KPU yang saat ini dipercayai sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak ingin hilang kepercayaan di mata masyarakat, karena tetap mempertahankan Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya yang telah jelas di mata DKPP

RI telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. “Kita minta KPU Provinsi Kalbar mengganti ketua KPU Kubu Raya, karena telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang telah diputuskan secara jelas oleh seluruh hakim DKPP RI,” tegasnya. Di lain sisi, Burhan menambahkan, tentu sangat mudah pihak kepolisian mengungkap mengenai Ijazah Paket C atas nama Rahmad S, anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya yang telah menjabat saat ini yang disinyalir ijazah paket C dewan tersebut palsu. “Tentu sangat mudah pihak kepolisian mengungkap dugaan ijazah paket C palsu yang dilakukan Rahmad S, yang telah pihaknya laporkan kepada kepolisian belum lama ini,” lugas Burhan. Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Sungai Kakap, M. Arsyad Beta mengomentari, pembiaran yang terjadi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terkesan lemah tidak mengambil tindakan konkrit. “Ketika DKPP RI telah membenarkan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya dalam hal ijazah paket C atas nama Rahmad S yang disinyalir bermasalah, tentu dewan yang saat ini sedang menjabat sebagai

wakil rakyat dapat dikatakan telah cacat hukum. Di mana marwah partai ketika masyarakat bertanya mengapa kader PKB yang bermasalah tetap menjabat hingga saat ini. Contohnya saja warga di desa kami yang terus menerus mempertanyakan hal itu dengan tidak bosan-bosannya,” ucap M. Arsyad, kemarin. Simpatisan PKB itu juga menyayangkan, saat ini marwah PKB yang begitu lekat tanpa bermasalah harus ternodai karena permasalahan yang terjadi terhadap salah seorang kadernya di DPC. “Semestinya tidak dibiarkan polemik yang terjadi kala itu, dinas pendidikan telah menyatakan tidak sah, mengapa dari partai diam-diam saja, tentu ketika partai diam timbul pertanyaan miring dari masyarakat yang saat ini telah cerdas menilai hal itu,” tegasnya. Ia katakan, tentunya kepada unsur pimpinan partai, dirinya memohon untuk dilakukan tindakan tegas. Mengingat hal ini pasti akan merusak citra PKB. “Selama ini pembicaraan masyarakat terus bergulir tentang ini-ini saja dan terkesan di masyarakat PKB lemah. Saya

berharap ketika ini dianggap cacat hukum, PKB seharusnya mengganti siapa sajalah yang terpenting dapat mewakili masyarakat dan tidak tersangkut masalah,” terangnya. M. Arsyad menilai, “Ke depan juga karena ini menyangkut marwah partai, sulap menyulap seperti ini tidak terjadi lagi. Karena rakyat menjadi korban, saya sebagai simpatisan hanya bisa berharap hal itu tidak merusak sistem yang ada di tubuh PKB saat ini serta tidak menghilangkan marwah yang telah dibangun saat ini dengan baik,” ulasnya. Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Sekolah Legislatif ala Partai NasDem Upaya Peningkatan Kualitas Kader di Parlemen

Pontianak-RK. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kalbar terus mempersiapkan para kadernya, terutama bagi mereka yang telah berhasil menduduki jabatan sebagai anggota DPRD periode 2014-2019. Salah satunya dengan cara menggelar program Sekolah Legislatif. Sebanyak 56 anggota legislatif asal Kalbar ditambah pengurus harian pada 23 Januari sampai dengan 25 Januari 2015 akan mengikuti program Sekolah Legislatif. Mereka, yakni lima anggota DPRD Provinsi Kalbar dan 51 anggota DPRD kabupaten/kota. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kalbar, H. Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan, program ini dijalankan agar para anggota legislatif asal partainya mendapat pencerahan dan ilmu khusus dari para tokoh-tokoh yang berkompeten di bidangnya. Ia memastikan, kader-kader NasDem yang terpilih menjadi wakil rakyat akan mampu mewarnai perubahan di daerahnya masing-masing. Terutama dengan melakukan fungsi serta tugas dewan demi kepent-

ingan rakyat. “Kader NasDem tidak boleh mandul. Awasi dan kontrol kebijakan eksekutif agar tetap berpihak kepada rakyat. Di sekolah ini anggota dewan NasDem juga digembleng cara membaca APBD,” tegas Syarif Abdullah. Acara Sekolah Legislatif hari ini nantinya akan dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Patrice Rio Capella. Acara ini dikemas dalam bentuk dialogis, santai tapi serius. Hal ini dilakukan agar para kader benar-benar cakap, berdedikasi dan menjalankan seluruh aturan sesuai dengan garis partai yang pro rakyat. “Yang terpenting dari pembekalan nanti, kader Partai NasDem di DPRD jangan sekali-kali melakukan praktikpraktik yang menciderai rakyat. Jauhi korupsi ataupun segala bentuk transaksional,” tegas anggota DPR RI ini. Sementara itu, Ketua Panitia Sekolah Legislatif Provinsi Kalbar, Rosliyan Ramli Saleh menyampaikan, kaderisasi atau pendidikan politik ini sudah menjadi program dari DPP Partai Nasdem. Oleh karena itu, kata dia, ‘Sekolah Legislatif’ wajib diikuti

oleh kader Nasdem yang jadi wakil rakyat di DPRD. Dengan pendidikan politik anggota DPRD dapat memahami tugas mereka sebagai wakil rakyat. Termasuk mengetahui apa yang harus diperjuangkan. Dalam ‘Sekolah Legislatif’ mereka dibekali ilmu khusus agar cakap, berdedikasi dan memiliki standar kualitas yang sama dan sesuai garis partai yang pro rakyat. Dia menambahkan, pembekalan terhadap kader NasDem sudah dilakukan sejak pendaftaran sebagai calon legislatif. Bahkan, ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh membreifing, salah satu yang utama adalah persoalan integritas dan kualitas. Sejak penetapan caleg, daftar caleg tetap (DCT) maka caleg dapat orientasi. Jadi ketika menjadi anggota dewan, sekali lagi diingatkan fakta integritas. “Mereka akan mendapatkan pencerahan dan ilmu khusus dari sejumlah tokoh yang memiliki kompeten di bidangnya, termasuk Gubernur Kalbar dan Kajati Kalbar,” papar Rosliyan. (soe)

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 23 Januari 2015

DPRD Kota Pontianak Desak PT JN Berbenah Manajer PT JN Bantah Jual Tiket Bekas Pontianak-RK. Banyaknya laporan terkait tiket palsu maupun penjualan kembali bekas tiket di penyeberangan fery Pontianak yang melibatkan dua orang tersangka. Tak pelak, Komisi B DPRD Kota Pontianak langsung terjun ke lapangan sekaligus mengharapkan pertanggungjawaban kepada pengurus PT Jembatan Nusantara (JN). Yakni kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Namun dalam diskusi tersebut, bahkan sempat terjadi ketegangan lantaran tak terima atas tuduhan penjualan tiket bekas tersebut. “Itu tidak benar sekali, kita tidak pernah jual tiket bekas, kalau ada yang menemukan, lapor saya dan akan saya tindak tegas,” ujar Manajer Penyeberangan Fery PT JN, Toni, Kamis (22/1). Mengenai penjualan tiket palsu seperti yang dinyatakan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak terhadap Toni di dalam pertemuan di ruangannya, Toni memang mengakui hal tersebut dan sudah menjalani porses hukum, baik dari pemerintah maupun penegak hukum. Hanya saja terkait tudingan atau laporan menjual tiket bekas dibantahnya secara tegas. Pasalnya hal itu tidak mungkin bisa dilakukan dari oknum pegawainya sendiri. “Kalau memang ada tiket bekas, catat namanya dan laporkan ke saya. Bukan saya bela staf kami, tetapi saya pastikan itu tidak ada. Karena kalau memang menjual kembali tiket bekas tersebut, data base kami secara otomatis meno-

lak dan pasti ketahuan,” timpalnya. Ia menjelaskan, terkait penjualan tiket palsu yang dilakukan dua oknum pegawainya, beberapa waktu lalu, hal tersebut dikarenakan kehabisan stok tiket, yang mana asal tiket tersebut dikirimkan langsung dari pusat. Maka sebagai antisipasi, pihaknya berdalih langkah membuat tiket palsu tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan Dishubkominfo Kota Pontianak. “Cetaknya di pusat, bukan kita. Waktu itu kondisi kartu sudah habis dan terpaksa dikeluarkan tiket dari kita. Memang tidak ada melaporkan ke dishub,” elaknya. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno mengatakan, pihaknya turun langsung ke fery penyeberangan bersama seluruh anggotanya. Pasalnya hal itu sudah melanggar hukum dan sudah masuk ke ranah pidana. Apalagi sudah terdapat dua tersangka. Di sisi lain, tentu masyarakat sangat dirugikan atas hal ini, di samping membuat citra buruk kinerja PT JN itu sendiri. “Kita berupaya meningkatkan PAD dan melewati tugas yang berat kalau seperti ini. Memproduktifkan pelayanan dan kenyamanan agar masyarakat dapat menikmati dengan puas fasilitas ini. Tetapi kejadiannya malah sebaliknya beberapa waktu lalu, yakni mengenai tindakan hukumnya kita serahkan ke penegak hukum,” tegasnya. Agus menambahkan, setelah temuan dan laporan dari masyarakat, pihak PT JN harus lebih selektif lagi ke depan. Supaya praktik illegal serupa tidak terulang kembali. Di samping membenahi sekaligus memberikan ketegasan terhadap seluruh pengurus maupun pegawai agar berlaku adil dalam menjalankan tugas. Namun, jika kesalahan yang sama masih saja

Periksa Tiket Penyeberangan, Penyeberangan, anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak bersama Dishubkominfo Kota Pontianak saat memeriksa tiket penyeberangan fery. GUSNADI

Lubang Besar Besar,, anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak bersama Kadishubkominfo, Syarifah Adriana saat melihat lubang besar di jembatan penyeberangan fery. GUSNADI

terjadi maka selaku manajer yang memimpin penyeberangan fery dianggapnya gagal serta lalai dalam menjalankan tugas. “Setelah kita datang, harus diperbaiki. Apabila ada temuan dari pihak ketiga, harus masuk ke ranah hukum karena sudah merugikan asset kita. Kita minta penegak hukum dan pemkot bertindak tegas, karena ini adalah

asset Pemkot Pontianak,” lugasnya. Kunjungan yang dilakukan bersama Kadishubkominfo Kota Pontianak ini kembali menegaskan, agar praktik yang tidak dapat dibenarkan ini supaya tidak terulang kembali serta bukan mencari siapa yang salah dan benar, melainkan membentuk pengurus fery agar lebih baik lagi sekaligus memberikan pelayanan

Program Prona Gratis

terangnya. Gusmin mengakui, tidak tahu persis berapa angaran APBN yang dikucurkan untuk pembuatan sertifikat secara gratis melalui program prona. Akan tetapi, kata dia, pembuatan sertifikat ini dinilai perbukunya sebesar Rp500 ribu. “Nah, kalikan saja Rp15 ribu buku dengan nilai per buku sertifikat yang harus dibayar melalui dana APBN itu sebesar Rp500 ribu,” paparnya. Dalam program prona, Gusmin menyatakan, tidak berlaku untuk seluruh wilayah Provinsi Kalbar. Sebab, pihaknya hanya memfokuskan pembuatan sertifikat di wilayah perbatasan. Berdasarkan data yang diberikan oleh BPN Pusat menunjukan bahwa ada 52 desa yang menjadi target dalam program prona tahun ini. “Dari 52 desa itu pun tersebar di enam kabupaten yang ada di Kalbar. Jadi program ini tidak berlaku untuk semua wilayah,” timpalnya. Gusmin menambahkan, dengan adanya

program ini maka status tanah yang ada di wilayah perbatasan semakin jelas. Pasalnya, sejauh ini persoalan status tanah di wilayah perbatasan masih menjadi problem masyarakat. “Nah, dengan adanya program ini kita akan memperjelas status tanah masyarakat perbatasan. Jadi mana yang masuk tanahnya NKRI dan mana yang masuk ke wilayah negara tetangga,” ulasnya. Gusmin berpendapat, dalam pembuatan sertifikat di program prona ini tidak dipungut biaya sepeser pun, baik itu administrasi maupun lainnya. “Jika ada pegawai BPN yang memungut biaya dalam pembuatan sertifikat prona ini maka saya minta kepada masyarakat melaporkan itu kepadanya di Kanwil BPN Kalbar,” tantangnya. Masih kata Gusmin, “Saya pimpinan. Saya akan memberikan sanksi kepada pegawai BPN yang ditemukan memungut biaya kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat prona,” ucapnya bernada datar. (Adx)

Sudah Sepekan Harga BBM Turun

Dishubkominfo Belum Tentukan Tarif Angkutan Umum Pontianak-RK. Sepekan sudah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turun menjadi Rp6600. Ironisnya, hingga kini Dishubkominfo Kota Pontianak belum menentukan tarif angkutan umum seperti yang diinstruksikan Kementerian Perhubungan RI, yakni sebanyak 4 hingga 5 persen. Kadishubkominfo Kota Pontianak, Adriana menegaskan, atas instruksi yang ditentukan oleh kementerian tersebut, pihaknya baru merencanakan penurunan tarif dua angkutan umum yang menjadi wilayahnya. Dua angkutan tersebut, yakni oplet dan penyeberangan fery. Ia menjelaskan, dengan terjadinya turun naik harga BBM yang ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga membuat pihaknya sedikit kewalahan. Pasalnya harus menyesuaikan kembali tarif yang sudah ditentukan. Namun apapun alasannya, pihaknya menyadari hal itu tentu harus dilakukan dalam waktu dekat. “Turun naiknya yang membuat rumit kita, tapi apapun alasannya dari pemerintah pusat, kalau memang turun, ya kita turunkan. Wilayah kita tidak banyak dan hanya penyeberangan fery dan oplet saja,” ujarnya di sela-sela kunjungan di penyeberangan fery, Kamis (22/1).

Meskipun belum ada keten- runkan tarif sesuai dengan tuan pasti mengenai penye- kesadaran masing-masing. suaian atas diturunkannya Namun sebagai bentuk antisiharga BBM, Adriana sudah pasi saja, pihaknya akan terus mewacanakan dan memas- melakukan pemantauan di tikan akan ada penurunan lapangan apakah benar sudah harga dua fasilitas yang sangat ditaati atau tidak. “Tentu ada sanksi kalau tidibutuhkan masyarakat Kota Pontianak. Ia menegaskan, dak menaatinya, yakni berupa dalam waktu dekat, pihaknya penarikan ijin trayek,” ingatbersama beberapa perangkat nya. Terkait penyeberangan feri dan elemen lain akan melakukan pembahasan, yang mana yang berhubungan dengan hasilnya akan disampaikan tiket, Adriana menegaskan, ke Pemerintah Kota (Pemkot) akan ada perubahan pola. NaPontianak untuk dibuatkan mun perubahan tersebut masih belum ingin disampaikannya Peraturan Walikota (Perwa). “Rencana kalau untuk kapal dan tinggal menunggu hasil penyeberangan fery ada, kita rapat dan persetujuan dari rencanakan ada pertemuan Pemerintah Kota Pontianak. “Kalau penyeberangan tarSenin (26/1, red) nanti. Berapa pengurangannya paling tidak 4 ifnya nanti akan diperwakan hingga 5 persen. Tapi nanti ka- tiketnya dan akan diganti seslau aturan angkutan dalam kota uai dengan hasil putusan perteitu tergantung daya beli ma- muan nanti,” paparnya. (agn) syarakat. Penentuannya melakukan rapat koordinasi dengan banyak pakar di bidangnya masing-masing,” FACILITIES : timpalnya. * TV Cable 16CH Setelah ada * Full AC penetapan harga sesuai dengan kes* Water Heater epakatan, sambung * Free WIFI d i a, d i ha ra p k a n * Food Court seluruh pemilik angkutan umum Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 dapat menyesuaiAtau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam) kan serta menu-

PERDANA INN

memprihatinkan. Itu sangat rawan terhadap pengguna, bahkan sudah ada korban, kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, yang mau bertanggungjawab dengan itu siapa?,” ucapnya. Sementara itu, Kadishubkominfo Kota Pontianak, Syarifah Adriana menyatakan, atas kasus temuan yang berawal dari sidak pihaknya beberapa waktu lalu yang menemukan adanya tiket penyeberangan palsu, hingga saat ini pelaku sudah menjalani proses hukum dan sedang dilakukan pemeriksaan, baik pelaku dan kerugian negara. “Temuan ini karena memang yang menemukannya hasil kita sidak di lapangan dan sedang dalam pemeriksaan. Kalau ditaksir kerugiannya kita belum tahu, karena sedang diperiksa oleh inspektorat, merekalah yang menentukan dan kita hanya menemukan dan ditindaklanjuti saja,” paparnya. Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Pemprov Kalbar Akan Bangun Pelabuhan Internasional?

BPN Kalbar Targetkan 15 Ribu Buku Sertiﬁkat

Pontianak-RK. 2015, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar akan menjalankan program sertifikat prona dan konsolidasi tanah. “Program prona dan konsolidasi ini merupakan program rutin kita setiap tahunnya. Dengan adanya program ini masyarakat dapat membuat sertifikat dengan cepat dan aman. Bahkan pembuatan sertifikat dalam program kita tidak dipungut biaya sama sekali,” ujar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar, Gusmin Tuarita, Kamis (22/1). Tahun ini, sambung Gusmin, Provinsi Kalbar mendapatkan kouta dari program prona sebanyak 15 ribu penyertifikat tanah. Artinya, sebanyak 15 ribu buku sertifikat yang akan dibuat oleh BPN dalam program prona. “Tidak dipungut biaya dalam pembuatan sertifikat melalui program prona, karena ini sudah dibiayai oleh dana APBN oleh pemerintah pusat,”

maksimal pada masyarakat. “Yang jelas kita tidak mencari kambing hitam, kita mau mencari bagaimana pelayanan masyarakat terhadap fery supaya lebih baik. Masalah temuan di lapangan, saya kembalikan pada pihak ketiga dan pemerintah. Karena pemkot sudah memberikan sanksi terhadap pihak ketiga dan hanya tinggal tindak lanjutnya akan dicarikan yang terbaik,” jelasnya. Hal lain yang turut menjadi sorotan Komisi B DPRD Kota Pontianak, yakni saat melihat-lihat konstruksi keseluruhan bangunan yang ada di area penyeberangan fery. Dengan hasil yang sangat mengejutkan, yakni terdapat lubang besar di tengah-tengah jembatan masuk, di mana kerusakan tersebut sangat membahayakan bagi pengguna jasa yang satu ini. Apalagi dikhawatirkan akan ada yang menjadi korban karena lubang yang sangat besar mengintai bagi yang menggunakan kendaraan. “Kalau melihat fasilitas, pertama dermaganya, saya melihat sangat

Pontianak-RK. Mendongrak perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi Ka l b a r s e ma k i n g e n c a r melakukan pembangunan. Apalagi saat ini pemerintah berwacana akan melakukan pembangunan Pelabuhan Internasional, di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Pelabuhan internasional yang direncanakan itu akan menjadi pelabuhan terbesar di Provinsi Kalbar. Dengan adanya pelabuhan tersebut sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Ahi membenarkan, wacana pembangunan pelabuhan internasional itu. Namun, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar masih dalam tahap menyusun pengajuan ke Kementerian Perhubungan RI. “Iya, benar. Tapi pemban-

gunan pelabuhan ini masih dalam proses perencanaan Pemprov Kalbar. Karena masih banyak beberapa hal yang harus dikaji ulang terkait wacana pembangunan pelabuhan internasional itu,” ucap Ahi, Kamis (22/1). Ahi mengakui, keseriusan Pemprov Kalbar dalam wacana pembangunan pelabuhan itu sudah ada sejak lama. Hanya saja, ada beberapa kendala yang hingga saat ini dialami terkait wacana pembangunan pelabuhan. “Kendala utama itu kita belum tahu dimana letak persisnya pelabuhan ini akan dibangun. Kemudian perlu dilakukan survey atau pun studi kelayakan mengenai lokasinya,” timpalnya. Disinggung apakah benar lokasi pelabuhan internasional itu akan dibangun di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah? Ahi mengaku masih belum bisa menjawabnya. Sebab ini masih

merupakan sebuah wacana. “Saya belum tahu apakah di Sungai Kunyit atau bukan. Yang jelas ini masih dalam wacana Pemerintah Provinsi Kalbar,” ulasnya. Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan pihak Pelindo hingga saat ini masih berjalan baik. “Koordinasi kita dengan Pelindo sangat baik. Bahkan wacana ini mendapatkan sambutan baik juga dari berbagai pihak,” tuturnya. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Rakyat Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalbar akan melakukan pembangunan pelabuhan internasional di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Pembangunan pelabuhan itu juga akan menggunakan anggaran APBN Pemerintah Pusat sebesar Rp1,5 triliun. Sementara, pihak Pelindo juga berencana akan menganggarkan Rp 9 triliun untuk mendorong pembangunan pelabuhan internasional. (Adx)

Komisi IV DPRD Kalbar dan PT Antam

Bahas Realisasi Program dan Renja 2015 Pontianak-RK. PT ANTAM (Persero) Tbk–Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Bauksit menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar membahas realisasi 2014 dan rencana 2015, di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (22/1). General Manager PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit, Herman Bala Galugu mengatakan, produksi tahun 2014 sebesar 266.688 WMT dan stock per Desember sebesar 2014 329.240 WMT. “Pengiriman ke PT Indonesia Chemical Alumina sebesar 60.848 WMT. Pada tahun 2014, PT ANTAM (Persero) Tbk–Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Bauksit memperoleh proper biru dalam pengelolaan lingkungan,” papar Herman. Ia menjelaskan, pencapaian target OBIT sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 13.887 pohon. Dengan prosentase 138,87 persen dari yang ditargetkan oleh korporasi 10.000 pohon. Penyerapan tenaga kerja se-

banyak 99 orang dengan komposisi 60 persen tenaga kerja lokal dan 40 persen nonlokal. “Kinerja CSR dan PKBL Tahun 2014 sebesar 103,05 persen dari target tahun 2014, meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan (20 persen), peningkatan kesehatan (16 persen), perekonomian (21 persen), peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat (12 persen), sosial budaya (29 persen) dan supporting (2 persen),” ujarnya. Selain itu bentuk kegiatan CSR, antara lain berupa bantuan melanjutkan pendidikan ke SMP/SMA bagi 93 orang siswa berprestasi dan anak pemilik lahan, bantuan kepada guru honorer, pendampingan terhadap 9 posyandu balita dan 2 posyandu lansia di sekitar wilayah operasi, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha produktif revegetasi dan peternakan ayam broiler, perbaikan jalan desa, rumah ibadah dan lain-lain. Sementara itu, rencana PT ANTAM (Persero) Tbk–Unit Bisnis Pertam-

bangan (UBP) Bauksit pada tahun 2015 adalah meningkatkan produksi menjadi 450.000 WMT. Untuk disuplai kepada PT ICA yang direncanakan berproduksi pada tahun 2015 sebesar 157.433 ton. “Menjaga konsistentsi korporasi dalam menerapkan best mining practice yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan implementasi CSR serta program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL),” paparnya. PT Indonesia Chemical Alumina merupakan perusahaan patungan antara PT ANTAM (Persero) Tbk (80 persen) dengan Swa Denco Jepang (20 persen). Kapasitas produksi terpasang PT ICA adalah 300.000 ton dan telah mulai beroperasi sejak tahun 2014. Realisasi produksi PT ICA tahun 2014 adalah sebesar 13.450 ton dan telah dilakukan ekspor untuk trial laboratorium dan untuk pengujian skala produksi sejak Desember 2014. Dalam rangka mendukung kegiatan operasi, PT ICA dilengkapi PLTU berkapasitas 2 X 12 MW. (fie)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Jumat, 23 Januari 2015

Kenaikan BBM Tidak Berpengaruh Besar Terhadap Sembako Melainkan karena Supply and Demand Pontianak-RK. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Kalbar, Robertus Isdius menegaskan, gejolak kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang meningkat seiring kenaikan BBM pertama kalinya tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Namun ada faktor-faktor lain yang membuat harga kebutuhan tersebut menjadi meningkat. “Ketika banyak media yang mengatakan kenaikan bahan-bahan pokok terjadi paskah dari kenaikan BBM, kalau saya mengatakan tidak seperti itu, BBM tidak berpengaruh pada kenaikan bahan-bahan pokok saat ini,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Kalbar,

Robertus Isdius, Kamis (22/1). Menurutnya, kenaikan barangbarang kebutuhan masyarakat itu terjadi karena faktor iklim dan cuaca yang saat ini sedang tidak menentu. “Kalau dikaitkan dengan kenaikan BBM, saya rasa itu bukan faktor yang berpengaruh besar,” tuturnya. Robertus menuturkan, hal lain yang berpengaruh besar terkait turun naiknya harga kebutuhan pokok saat ini yaitu supply and demand. Karena bahan-bahan pokok yang ada bergantung pada produksi. “Saya contohkan, mengapa harga cabai meningkat, karena produk-

membahayakan, tentunya stok yang ada di sini semakin berkurang dan terjadilah kenaikan harga,” paparnya. Terkait dengan kontrol, dia katakana, selama stok yang ada di pasaran masih mencukupi tentu harga masih bisa ditekan turun. Beda halnya kalau stok yang ada di pasaran sudah habis maka akan terjadi kenaikan harga. “Namun begitu kita tetap melakukan pengontrolan di pasar setiap harinya, agar lonjakan-lonjakan harga tetap dapat dikontrol serta tidak melampaui batas yang telah ditentukan,” ujarnya. Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Wisatawan Ogah Kunjungi Tempat Kumuh

VALAS

Kamis, 22 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,118.01 14,516.33 3,462.37 3,331.47 9,375.84 12,513.00

10,012.79 14,370.00 3,425.21 3,298.02 9,279.45 12,389.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Robertus Isdius

sinya rendah akibat cuaca, selain itu mengapa harga telor merangkak naik, karena stok di pasaran terjadi kekurangan dan hal-hal tersebut terjadi karena supply and demand,” ulasnya. Selain itu, ia contohkan saat ini cuaca yang tidak menentu juga berpengaruh terhadap stok barang kebutuhan yang ada, karena saat ini tidak dipungkiri di Kalbar masih banyak memasok kebutuhan dari luar Pulau Kalimantan. “Ketika saat ini terjadi gelombang tinggi, tidak mungkin kapal-kapal yang membawa kebutuhan tersebut berlayar yang tentunya sangat

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Pontianak-RK. Provinsi Kalbar telah menjadi destinasi wisatawan, baik dari kalangan domestik maupun manca negara. Ironisnya, kemajuan tersebut tidak dibarengi dengan pengembangan pusat pembelanjaan oleh-oleh khas ‘Bumi Borneo Barat’. Seperti yang terlihat di kawasan PSP Kota Pontianak. Sebagai ibu kota Provinsi Kalbar, ternyata Pontianak belum memiliki tempat penjualan oleh-oleh yang cukup baik serta memadai. Kesemrawutan hingga kini masih saja terlihat. Kurangnya perhatian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak sehingga semakin memparah keadaan tersebut. Alhasil, pusat penjualan oleh-oleh khas Kalbar itu dilanda sepi pembeli. Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Kota Pontianak diharapkan dapat memperbaiki keadaan. “Pembeli datang hanya saat ada acara gawai saja. Ada juga pengunjung ketika pelantikan-pelantikan dan acara seremoni,” keluh Nurhayati (23), salah seorang pedagang souvenir khas Kalbar, baru baru ini. Diungkapkan Nurhayati, terkadang ada juga anggota dewan yang berkunjung ke pusat pembelanjaan oleh-oleh tersebut. “Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering datang kemari. Setelah ada cara gitu, mereka berkunjung

dan pulang beli oleh-oleh,” paparnya. Pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan ini menambahkan, kawasan perbelanjaan oleh-oleh ini tidak bisa diprediksi ramainya pengunjung. Dalam setahun, tidak ada waktu-waktu tertentu yang dapat membawa pembeli mengunjungi kawasan tersebut. “Kapan ramainya tidak bisa diprediksi. Tidak menentulah. Ada perhelatan besar, baru ramai. Yang jelas ketika ada acara pasti ramai,” tutur wanita berhijab ini. Menurutnya, pengunjung yang datang banyak dari luar Provinsi Kalbar. Wisatawan asing sesekali juga mengunjungi kawasan tersebut. “Kebanyakan yang datang dari luar Kalbar. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Bandung hingga turis manca negara,” serunya. Nurhayati menilai, minat turis manca negara untuk membeli oleh-oleh khas Kalbar masih terbilang minim. Terbukti, dengan tak jarangnya turis yang datang hanya untuk melihat-lihat saja. ”Mereka hanya lewat begitu saja dan jarang membeli. Harusnya pemerintah dapat membantu hingga menciptakan daya tarik turis untuk membeli oleh-oleh asal Kalbar,” paparnya.

Menurutnya, turis asing kebanyakan mengusai bahasa Indonesia. “Bahasa Indonesia mereka cukup baik. Jadi kita mudah untuk berinteraksi dengan mereka,” bebernya. Di Toko Rafif, tempat Nurhayati berjualan, banyak menyediakan berbagai pernak-pernik khas Kalbar. Diantaranya, batu permata, kain sutra, semi sutra, katun khas Kalbar yang didatangkan langsung dari beberapa daerah di Kalbar. “Kita juga menjual kain-kain yang bisa dijadikan bahan untuk baju. Motif dan asalnya dari Kalbar dan dari Pulau Kalimantan lainnya, seperti Kalteng dan Kaltim. Ada juga sal manik-manik, mandau hingga miniatur Tugu Khatulistiwa,” ucapnya. Kata Nurhayati, pengunjung yang datang paling banyak membeli batu permata khas asal Kalbar. ”Yang paling banyak dibeli dan dicari pengunjung adalah batu permata. Seperti batu-batu khas Kalimantan. Batu alam, seperti kecubung asal Ketapang,” kata perempuan yang berdarah Melayu ini. Nomor duanya, lanjut Nurhayati, yang paling diminati, yakni miniatur Tugu Khatulistiwa. ”Orang luar paling banyak membelinya,” timpalnya. Nurhayati berpandangan, sepi pengunjung lantaran tingkat keamanan di pusat

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Selama Januari 2015, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah mengalami penurunan sebanyak dua kali. Setelah sempat naik pada November 2014. Kebijakan ini membuat bingung masyarakat. Mulai Senin (19/1), harga BBM jenis premium turun menjadi Rp 6.600 per liter dari sebelumnya Rp 7.600 per liter. Sedangkan solar turun menjadi Rp 6.400 per liter, dari Rp 7.250 per liter. Jadi, harga BBM premium turun sebesar Rp 1.000 per liter, dan solar turun Rp 850 per liter. Sebelumnya sejak 1 Januari, Pertamina resmi menurunkan harga bensin menjadi Rp 7.600 per liter, dan solar menjadi Rp 7.250 per liter. Setelah pada November 2014, pemerintah menetapkan harga BBM bersubsidi jenis premium Rp 8.500 per liter dan solar Rp 7.500 per liter. Dalam skema baru, minyak tanah dan solar masuk dalam BBM tertentu bersubsidi, sedangkan premium RON 88 (premium) masuk dalam jenis BBM khusus penugasan dan BBM umum non subsidi. Artinya, pemerintah menurunkan harga bensin sebesar Rp 900 per liter, sedangkan harga solar turun Rp 250 per liter. Pemerintah memastikan setiap bulan akan mengevaluasi harga solar dan premium, mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dua bulan sebelumnya, periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya. Sedangkan harga Liqueﬁed Petroleum Gas (LPG) 12 kilogram (Kg) turun menjadi Rp 129.000. Begitu pula harga semen khusus produksi BUMN turun Rp 3.000 per sak. Padahal, awal Januari pemerintah telah menaikkan harga gas elpiji 12 Kg sebesar Rp 1.500 per Kg. Sehingga harga jual di tingkat agen mencapai Rp 134.500. Kini, presiden menurunkan harga sebesar Rp 5.700. Namun, kenyataan di lapangan gas elpiji 3 Kg justru semakin langka. Bahkan harga di agen yang sebelumnya Rp 14.500 naik menjadi Rp 16.500 per tabung. Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, ternyata tidak berdampak siginiﬁkan pada harga barang di pasaran. Bahkan, harga kebutuhan pangan dan angkutan umum di beberapa daerah tidak bergeming. Menurut anda?

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

HP : 081345479682

Sms Warga

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

pembelanjaan masih lemah. Tak jarang, pengunjung yang datang banyak ketipu sama oknum-oknum tidak bertanggungjawab. ”Kadang ada yang menghipnotis tamu. Jadi kesannya di sini jelek. Itu saja yang membuat orang-orang tidak mau ke sini. Ada juga yang mencongkel jok, mencuri helm dan sebagainya. Itu harus diperhatikan pemerintah,” harapnya. Untuk menarik daya peminat yang lewat, Nurhayati memperlihatkan kaos-kaos bermotif Kalbar. ”Kita juga jual kaos. Barang satu ini bisa menarik perhatian pembeli. Sebab kebanyakan pengunjung lebih suka melihat-lihat kaos terlebih dahulu, baru mencari barang-barang lainnya,” urainya. Berjualan di pusat pembelanjaan dapat menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup banyak. Meningkatkan perekonomian pengusaha lokal. ”Per bulan bisa mendatangkan keuntungan 10 juta,” paparnya. Nurhayati berpendapat, pemerintah harus menata ulang pedagang-pedagang yang berjualan di pusat toko oleh-oleh ini. ”Sebab kebanyakan pengunjung lebih cenderung ke kios-kios makanan dibanding souvenir. Kalau pedagang makanan khas ini diselangselingkan tentu akan membawa dampak yang baik. Jadi meratalah,” ucapnya. (DIS)

Nuansa Politik Jabatan Kapolri sarat dengan nuansa politik. KPK cari-cari kesalahan Komjen BG? Calon tunggal pilihan Presiden Jok owi, DPR setuju, Fraksi Demokrat. Tak setuju rakyat marah! Jokowi tetap lantik BG? 085245519512 20-1-2015

15.10

Kembang Api Bro, saya merasa bangga, karena Masjid Raya Mujahidin telah diresmikan sama Pakde Jokowi, tapi sayang saya tidak setuju dengan ide kembang api yang pada malam harinya dibakar di area masjid. Menurut saya bro itu tidak nyambung. Untuk bapak Kapolda tolong diusut bunga api itu didapat darimana ,tangkap panitia dan pelakunya, terlalu! 085348090038 21 -1-2015

15.31

Pencuri Sawit

Tanggapan Pemerintah punya kerjaan rutin tiap bulan, yaitu mengumumkan harga patokan dasar BBM. Indonesia mengikuti cara Malaysia, termasuk mencabut subsidi BBM. Di pemerintah Malaysia, dengan sistem harga itu maka harga pada bulan berikutnya ditentukan dari harga rata-rata bulan sebelumnya. Ini pula yang dilakukan pemerintah kita. Jadi tiap bulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM akan mengeluarkan harga dasar BBM. 087818268462 19-1-2015

Aku sangat setuju dengan hukuman mati bandar narkoba. Demikian juga hendaknya para pencuri sawit. Dengan adanya pencuri dengan seenaknya mengambil buah sawit orang lain, menyebabkan pemilik sawit malas berusaha/menanam sawit. Kebanyakan mereka yang buah sawitnya selalu hilang, terpaksa mereka menjualnya kepada orang lain. Sementara mereka yang tertangkap sedang mencuri sawit dipenjara, setelah dipenjara mereka mencuri lagi, tak jera. Kalau dihukum mati barangkali baru mereka jera. Tolonglah pengadilan, agar menghukum mati para pencuri sawit itu. Kalau ndak ada pencuri sawit, desa bisa aman. Mereka/banyak orang berusaha menanam sawit. 081348005786 21-1-2015

19.59

22.18

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Jumat, 23 Januari 2015

Segera Implementasikan Pilkada Langsung

Sikap Jimly Sarankan Sengketa Pilkada Ditangani MK Jakarta-RK. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Jimly Ashiddiqie menyarankan agar penyelesaian sengketa pilkada kembali ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ini disampaikan Jimly saat dimintai pendapat oleh Komisi II DPR terkait perubahan materi Perppu No.1/2014 Tentang Pilkada yang baru saja disahkan DPR menjadi undang-undang siang tadi. Mulanya, Jimly memaparkan masalah yang sangat serius dalam materi Perppu yang berkaitan dengan putusan MK mengembalikan kewenangan perselisihan hasil Pilkada. “Ini sangat serius berkaitan dengan hakikat Pilkada itu sebagai pemilihan umum atau bukan. Kalau dia pemilihan umum, maka penyelenggaranya adalah KPU dan perselisihan hasilnya di MK,” kata Jimly di Komisi II DPR, kemarin. Namun, kalau Pilkada didefinisikan bukan rezim pemilu, maka sudah benar perselisihan hasil pilkada tidak lagi ditangani oleh MK. Namun menurut Jimly, yang jadi masalah penyelenggara pilkada bukan lagi KPU. Sehingga dia menilai Perppu tidak konsisten mengatur penyelenggara ini. Jimly menduga persoalan ini terjadi karena penangkapan pesan yang tidak utuh dari putusan MK yang terakhir yang tidak dibaca sebagai satu kesatuan dengan putusan MK sebelumnya tahun 2005.’ “Terjadi kesalahpahaman seakan-akan mutlak putusan itu menentukan bahwa pilkada bukan lagi pemilihan umum. Kalau dia bukan pemilu, itu konsekuensinya, KPU tidak boleh menjadi penyelenggaranya (pilkada),” tegasnya. Karena itu Jimly menyarankan putusan MK dibaca kembali secara utuh sebagai satu kesatuan, kemudian memutuskan apakah pilkada itu sebagai pemilu atau bukan. Inilah tugas DPR bersama pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Kalau dikatakan pilkada bukan pemilu, penyelenggaranya tidak boleh KPU. Tapi kalau pilkada itu pemilu, maka KPU yang menyelenggarakan dan perselisihan hasilnya tetap harus MK. “Pembentuk UU punya kewenangan untuk mengatur hal itu dan MK tidak boleh menolak karena undang-undang hanya mengatur mengenai pelaksaan perselisihan hasil pemilu kada. Jadi MK tidak boleh melepas beban hanya gara-gara kasusnya Akil Mochtar, tidak boleh begitu,” tegasnya. Terkait penegasan apakah Jimly mendorong sengketa pilkada dikembalikan penyelesaiannya ke MK atau tidak? Jimly menjawab diplomatis. Menurutnya, keputusan ini ada di DPR dengan pemerintah sebagai pembentuk UU. “Tapi saran saya demikian (kembalikan ke MK), supaya MK juga bisa memperbaiki bukan hanya menangani hal-hal mudah. Tapi yang pelik-pelik begini, di situlah dituntut kepiawaian managemen internal (MK) untuk menyelesaikan masalah tanpa mengurangi integritas,” tandasnya. (jpnn)

Jakarta-RK. Pemerintah akan bergerak cepat menindaklanjuti pengesahan Perppu Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, undang-undang yang memastikan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung itu akan segera diimplementasikan. “Kan sudah jadi keputusan pilkada langsung itu yang akan dijalankan ke depan,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/1). Menurutnya, keputusan DPR menjadi kabar baik bagi pemerintah pusat. Bupati dan wali kota aktif pun turut menyambut gembira keputusan tersebut. “Tadi juga disampaikan Mendagri mengenai itu, semua bupati tepuk tangan seneng banget,” ujarnya merujuk pada rapat koordinasi dengan 101 bupati dari wilayah Sumatera yang baru saja dilakukannya. Sebelumnya, saat rapat koordinasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menyampaikan keputusan DPR terkait Perppu Pilkada. Ucapan Tjahjo itu langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para bupati yang hadir. Bupati Tepuk Tangan Disahkannya Perppu Pilkada oleh DPR

Joko Widodo

disambut positif oleh para bupati. Hal ini terlihat saat rapat koordinasi antara Presiden Joko Widodo dengan 101 bupati wilayah Sumatera di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1). Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Perppu Pilkada telah disetujui DPR menjadi undang-undang. Dengan begitu, pemilihan kepala daerah dipastikan tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung. “Hasil daripada rapat kerja Kemendagri dengan Komisi II telah setujui Perppu, sehingga Pilkada tetap langsung,” kata Tjahjo. Pengumuman ini disambut tepuk tangan meriah oleh para bupati yang hadir. Reaksi ini wajar mengingat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI) merupakan salah satu yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Tjahjo juga sempat menyampaikan tentang 106 Perda bermasalah yang dikembalikan pihaknya. Kader PDI Perjuangan itu meminta agar para kepala daerah segera melakukan perbaikan. “Mohon diklarifikasi dan diperbaiki,” ucapnya. (jpnn)

Merasa Sudah Dibesarkan PAN Zulkifli Hasan yang sudah terbukti lebih peduli terhadap Muhammadiyah. Hal itu ditunjukkan Zulkifli Hasan sewaktu menjadi Menteri Kehutanan, bahkan jauh sebelumnya saat menjadi Ketua Fraksi PAN di DPR periode 2004-2009. “Apalagi kalau sudah menjadi ketua umum, kami yakin Zulkifli Hasan akan lebih menunjukkan keberpihakannya dalam memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi warga Muhammadiyah,” ungkap mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang memang aktif di PAN ini. Makanya, mereka tidak hanya mendukung, tapi juga akan menggalang suara AMM yang banyak aktif di partai tersebut dari tingkat pusat sampai ranting. Kesolidan AMM diyakini akan memuluskan langkah mantan Menteri Kehutanan tersebut. “Apalagi Zulkifli Hasan ini orang muda.

Zulkiﬂi Hasan

Jakarta-RK. Zulkifli Hasan merasa sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) sudah dibesarkan oleh partai berlambang matahari itu hingga menjadi Ketua MPR RI periode 2014-2019. Karena itu kata Zulkifli, dia tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPR atau menteri. “Sebagai kader, saya sudah sangat diangkat oleh PAN. Mulai jadi anggota DPR, menteri bahkan kini ketua MPR. Itu sudah lebih dari cukup, sehingga saya tidak akan nyalon lagi jadi anggota DPR, jadi menteri, sudah cukup,” kata Zulkifli Hasan di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, Jakarta, Kamis (22/1). Dibanding dengan Amien Rais yang hanya satu periode jadi wakil rakyat sekaligus Ketua MPR, lanjut Zulkifli, kebaikan PAN terhadap dirinya sangat luar biasa. “Saya tiga periode di DPR. Cukup itu,” tegasnya. Karena itu ujar dia, karena adanya amanat dan desakan dari banyak DPW PAN, dia mencoba mengakomodasi aspirasi tersebut untuk maju jadi calon ketua umum. “Gagasan yang akan saya usung nantinya, PAN harus membuat tradisi baru, bahwa ketum itu bukan segala-galanya. Ketua umum tidak boleh menyetir partai untuk kepentingan diri-sendiri. Saya akan wujudkan cita-cita pendiri PAN, bahwa PAN adalah partai terbuka dari Sabang hingga Merauke,” tegasnya.

Zulkiﬂi Melantik Dua Anggota MPR Jakarta-RK. Ketua MPR Zulkifli Hasan melantik dua anggota MPR pengganti antar waktu (PAW). Dua anggota MPR itu, Abdul Azis SH dan Ferry Kase. Keduanya adalah anggota DPD asal Sumatera Selatan dan anggota DPR dari Partai Hanura daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyatakan anggota MPR yang baru saja dilantik diharapkan bisa melaksanakan tugasnya secara baik yakni menjalankan fungsi-fungsi demokrasi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat. “Pimpinan MPR berharap anggota yang baru saja dilantik ini bisa memahani dan melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dengan cara menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Zulkifli Hasan, di Gedung MPR, Senayan Jakarta. Kamis (22/1). Abdul Azis jadi anggota MPR menggantikan H Aidil Fitri Syah yang meninggal dunia karena sakit. Azis merupakan caleg incumben dari dapil Sumatera Selatan. Abdul Azis bukan orang baru di DPD, pada periode 2009-2014 juga jadi senator. Namun pada Pemilu 2014 lalu, suaranya kalah dari Siska Marleni. Sementara Ferry Kase menggantikan Saleh Husen dari Fraksi Partai Hanura dapil NTT 2. Saleh Husen diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Perindustrian. (jpnn)

Sebagai partai reformis, kata Zul, PAN tidak boleh tergantung pada orang-perorang dalam mengambil keputusan. “Itu cita-cita dari pendiri PAN dan saya dalam posisi berusaha mewujudkan citacita itu,” pungkasnya. Peduli Muhammadiyah Forum Komunikasi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Kongres VI PAN yang sedianya akan digelar akhir Februari di Bali. Mereka berharap, Ketua Umum PAN mendatang bisa bekerja sama dan memperjuangkan aspirasi warga parsyarikatan Muhammadiyah dalam konteks parlemen dan kenegaraan. “Kami tidak ingin warga Muhammadiyah hanya jadi pendorong kereta mogok. Setelah itu ditinggalkan. Karena Ketua umum PAN selama ini hanya butuh suara saat Pemilu saja,” jelas Ketua Forum Komunikasi AMM Ikhwansyah Nasution dalam keterangannya, Jl. Tanjung Selasa (20/1). Dalam amatan AMM,

PAN juga butuh regenerasi. Dimana-mana perubahan itu diinisiasi dan dilakukan anak-anak muda. Ini akan menguntungkan PAN sendiri, suaranya saya yakin akan naik di Pemilu nanti,” ucapnya. Meski begitu, Ikhwansyah menambahkan, pihaknya tidak ingin menarik-narik Muhammadiyah lebih jauh ke politik praktis. Muhammadiyah juga tidak punya hubungan struktural dengan PAN. Bahkan diakuinya, Muhammadiyah menjaga hubungan yang sama dengan semua partai. Makanya, kader Muhammadiyah, termasuk kalangan AMM, tersebar hampir di semua partai. “Tapi hubungan historis PAN dengan Muhammadiyah ini tidak akan bisa dihapus. Muhammadiyah menjadi tulang punggung di awal-awal pembentukan PAN. Sejarah mencatat itu,” tandasnya. (jpnn)

Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Iklan Baris & Paket Murah PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

TOYOTA

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!! PROSES MUDAH DAN CEPAT

BURSA IKLAN BARIS Harian

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

AVANZA DP Cuma

15 Jt

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

HUBUNGI :

JOHANES DENNY X

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B 0852 5245 2381 BB : 2ABCC69C

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Untuk Berlangganan

INFORMASI PEMASANGAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

Segera Hubungi MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

(0561)768677 HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

(0561) 768677

Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

HUBUNGI:

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

PASANG IKLAN

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

CARA MUDAH

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan Arief: Laut ............................................................dari halaman 1 Pemimpin itu harus mengayomi, memberikan solusi dan tidak membebani. Dan berani mengambil keputusan yang terbaik untuk kebaikan bukan untuk kesenangan. “Syukur-syukur dari kebaikan yang dilakukan itu bisa menyenangkan semua orang, itu akan lebih baik. Tetapi kita harus sadari bahwa setiap keputusan mungkin ada yang senang dan tidak senang,” ucapnya. Itulah suatu resiko yang harus diterima oleh seorang pemimpin yang mungkin akan berakibat pada posisi yang didudukinya. “Memang perlu keberanian untuk menanggung resiko dan tentunya sebelum memutuskan harus sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan yang matang,” tandasnya. Orang yang takut menerima resiko sehingga tidak berani mengambil keputusan, menurut Arief adalah seorang safety player dan jelas bukan seorang pemimpin. Karena

untuk sampai pada titik itu memang perlu proses experiential. Mustahil seorang akan bisa tiba-tiba menjadi seorang pemimpin yang baik tanpa melalui test mission. “Menurut saya, laut yang tenang tidak akan menjadikan seorang pelaut tangguh. Seorang pelaut yang tangguh akan mampu berlayar menembus gelombang dan badai untuk berlabuh di pulau harapan,” ujarny dengan senyum menghias bibir. Jika tidak mampu jadi pelaut tangguh, sambung Arief, jangan coba-coba berlayar. Yang ada nanti kapalnya akan tenggelam. “Lebih baik jadi penumpang sampan saja yang rutenya menyusuri pantai dan air yang dangkal,” tutupnya. Arief pun menyampaikan salam kepada seluruh rakyat Kalbar, “Zero Polda Kalbar”.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Panggil Saja ......................................................dari halaman 1 meminta agar dirinya tetap dipanggil sebagai Wakapolri oleh Komisi III DPR selaku mitra kerjanya. Permintaan ini disampaikan Badroedin mengawali pidatonya dalam seminar penegakan hukum di Gedung Pustaka Loka, Nusantara IV DPR, Jakarta, Kamis (22/1). Hadir dalam seminar bertajuk “Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja 2015” yang digelar Komisi III DPR meliputi pimpinan lembaga penegakan hukum, kecuali pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Enggak usah bingung Plt atau enggak Plt. Panggil saja Wakapolri. Karena sehari-hari tugas Wakapolri itu menggantikan tugas Kapolri kalau berhalangan,” kata Badroedin,

disambut tepuk tangan dan tawa peserta seminar. Sebelumnya kegiatan itu dibuka oleh Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin dan dihadiri oleh Ketua DPR Setya Novanto beserta seluruh pimpinan fraksi di DPR, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti beserta jajaran, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar. Saat itu, Aziz berharap seminar tersebut bisa berjalan aktif. Semua peserta bisa memberikan masukan terkait potret penegakan hukum di seluruh wilayah di Indonesia.

Re-editing: Hamka Saptono

Rakyat Kalbar Jumat, 23 Januari 2015

Detik Terakhir AirAsia QZ8501 Sebelum Menghujam ke Laut Jakarta-RK. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membeber situasi detik-detik terakhir sebelum pesawat AirAsia QZ8501 jatuh ke laut, Minggu, 28 Desember 2014. Dalam forum rapat dengar pendapat Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR itu, Selasa malam, Jonan mengungkapkan bahwa pesawat berpenumpang 162 orang tersebut memang melakukan beberapa manuver di luar kewajaran. Informasi pertama yang diberikan Jonan adalah AirAsia naik dengan kecepatan tidak wajar alias di atas batas normal, yakni 1.400 kaki per menit, 6 detik setelah melakukan manuver ke kiri. Seperti diberitakan, AirNav Indonesia pada Senin (29/12) menyampaikan bahwa manuver ke kiri diminta pilot karena cuaca buruk dan memang telah diizinkan menara pemantau lalu lintas udara atau air traffic controller (ATC) Bandara Soekarno-Hatta. Setelah bermanuver ke kiri, pilot kembali berkomunikasi dengan ATC, meminta izin untuk menaikkan ketinggian pesawat dari 32 ribu ke 38 ribu kaki. Saat itu pukul 06.12 WIB. Permintaan Kapten Iriyanto tak lantas dikabulkan karena ATC harus mengecek lebih dahulu posisi pesawat-pesawat lain yang berada di sekitar QZ8501. QZ8501 diminta menunggu dalam posisi stand by. Misteri dimulai di detik-detik tersebut. Menurut Jonan, pada detik itulah QZ8501 mendadak naik dengan kecepatan 1.400 kaki per menit. Lima belas detik kemudian, menurut Jonan, pesawat sudah berada di ketinggian 33.700 kaki –bertambah 1.700

kaki dari posisi semula di 32.000 kaki. Saat itu kecepatan pesawat 6.000 kaki per menit. Hal tersebut membuat Jonan terheran-heran. ”Pesawat tempur saja jarang yang bisa naik dengan kecepatan seperti itu,” kata dia. Sembilan detik kemudian, kecepatan pesawat bahkan sudah mencapai 11.100 kaki per menit. Tiga belas detik selanjutnya, pesawat berada di ketinggian 36.700 kaki. Itu adalah titik puncak ketinggian QZ8501 sebelum akhirnya jatuh dengan kecepatan tinggi pula. Enam detik setelah berada di ketinggian 36.700 kaki, pesawat turun 1.500 kaki, lalu turun lebih jauh 7.900 kaki hingga berada pada ketinggian 24.000 kaki, dan akhirnya tak lagi bisa terdeteksi radar. ”Jadi, pada menit-menit terakhir (sebelum

menghilang dari radar), pesawat naik dengan kecepatan di atas batas normal, stop (di ketinggian 36.700 kaki), dan jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Itu data radar,” ujar Jonan. Kendati demikian, Jonan masih belum berani berandai-andai atas penyebab dan posisi jatuhnya pesawat tipe Airbus itu. Dia meminta semua bersabar menunggu hasil penyidikan dari KNKT. Apa yang terjadi sebenarnya dengan AirAsia QZ8501 sehingga tiba-tiba naik dengan kecepatan mengerikan, berhenti sesaat, dan akhirnya terjun bebas ke arah laut? ”Tunggu saja,” tegas Mardjono Siswosuwarno, kepala investigasi AirAsia yang ditunjuk KNKT. KNKT, menurut Mardjono, saat ini masih fokus menyelidiki sistem pesawat dan reaksi pilot akan cuaca buruk. (jpnn)

Sama-sama Menunda ...................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 ”Sebelum Presiden melantik Kapolri definitif, Komisi III DPR menunda seluruh jadwal rapat kerja dengan Kapolri. Ingat, bukan membatalkan, tapi menunda,” sindir Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/1). Dari sisi DPR, lanjut Aziz, penundaan rapat dengan Kapolri disediakan waktu selama dua minggu ke depan. ”Artinya, negara ini harus punya Kapolri definitif dalam waktu dua minggu ke depan,” ujar Wakil Ketua Partai Golkar itu. Kalau sampai dua minggu itu belum ada keputusan dari Presiden Jokowi, maka Komisi III DPR RI akan menggunakan aturan konstitusi yang ada di DPR. “Apakah memanggil Presiden Jokowi untuk dimintai

keterangan atau interpelasi. Prinsipnya DPR akan jalankan hak-hak konstitusinya secara benar,” tegasnya. Demikian juga halnya dengan rapat Paripurna DPR, menurut Aziz tentu belum akan memutuskan segala sesuatunya tentang Kapolri. “Komisi III DPR sudah sampaikan semua langkah-langkah tersebut kepada pimpinan DPR,” ungkapnya. Di tempat lain, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane menegaskan, Presiden Jokowi perlu mengambil langkah tegas dan cepat agar konflik Polri-KPK tidak makin luas dan tajam. Sebab saat ini, dukungan terhadap Komjen Budi Gunawan untuk melakukan perlawanan terhadap KPK terus meluas di internal Polri. ”Setelah para Pamen (perwira menengah)

dan Pati (perwira tinggi) Polri berkumpul menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK yang disebut-sebut siap angkat kaki dari lembaga itu karena menilai Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto terlalu arogan dan sewenang-wenang menzalimi institusi induk mereka, yakni Polri,” kata Neta dalam siaran persnya kepada JPNN. Neta mengatakan, berdasarkan informasi yang dia himpun, KPK terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri Komjen BG sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu paskakasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah anggota Polri. ”Sebab itu para penyidik Polri di KPK

mempertanyakan kenapa Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu,” ungkap Neta. Di sisi lain, Neta menyebut, anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin mantan Kapolri Sutarman, para Pamen sempat berteriak-teriak akan ”menyerbu” KPK. ”Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka,” tegasnya. Beberapa hari setelah itu, lanjut Neta,

sejumlah Pati berkumpul mengecam sikap Samad dan Bambang. ”Serta bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka,” katanya. Melihat situasi yang kian panas ini, IPW berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri defenitif yang sudah disetujui legislatif. ”IPW juga berharap presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat,” tegasnya. Dengan adanya Kapolri definitif, lanjut Neta, situasi di Polri bisa terkendali. Artinya, tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Kapolda: Kebakaran .........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 sekaligus bisa menjadikan pupuk,” jelasnya. Arief mengingatkan, penegakan hukum pun siap dilakukan untuk pelaku pembakaran lahan. Namun, di satu sisi polisi juga memiliki pertimbangan sosial. “Kalau itu (lahan) dibakar perusahaan saya tidak ada masalah, tapi ketika yang bakar betul-betul rakyat bakar kebunnya, itu yang kadang-kadang hati nurani itu bertentangan,” tuturnya lirihnya. Arief menyaksikan beberapa kali kegiatan pembakaran yang dilakukan masyarakat, ternyata merembet ke kebun orang lain. Seperti di Sambas beberapa waktu lalu. “Akibatnya, kebun sawit yang sudah siap panen, terbakar beberapa hektar. Nangis

juga kan yang punya. Kalau seperti ini kan tidak mungkin meenuduh perusahaan yang bakar,” ujarnya. Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan melakukan landclearing dengan cara membayar petani-petani itu untuk membakar lahan. “Siapa yang membakar nantikan akan diketahui motivasinya apa. Dari penyelidikan dan penyidikan akan diketahui pula siapa dalangnya,” katanya. Karena itu, Arief mengharapkan integritas antar semua pihak harus selalu ada. Karena menurutnya, kepolisian bukanlah mutlak sebagai pemadam kebakaran. “Tapi saya berupaya meningkatkan ketangkasan kesiagaan personil mulai dari Kamtibmas merekrut bersama-sama dengan

Kades, Camat dan Kapolsek. Mari kita lakukan bersama-sama,” katanya. Masalah Anggaran Sengkarut soal anggaran disebut-sebut menjadi salah satu alasan normatif kenapa penanggulangan dan pencegah kebakaran itu sepertinya susah untuk dilakukan lembaga terkait. Arief mengakui, penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan sudah dilakukannya sesuai tupoksinya sebagai kepolisian. “Saya sudah melakukan ini semua. Api tidak menunggu anggaran. Api tidak nunggu duit, kalau mau terbakar ya terbakar,” cetusnya. Salah satu upaya untuk mengantisiapi kebakaran lahan, Arief sebelumnya sudah

membentuk Koperasi Mandiri Khusus Kewilayahan. Soal anggaran, digunakan anggaran yang ada di Polda Kalbar. “Kemudian juga ada satgas penanggulangan, yang tugasnya jika ada kebakaran, cepat melakukan pemadaman,” jelasnya. Arief yang sempat bertugas sebagai Kapolres Tembilahan di Indragiri Hilir, Riau, merasakan provinsi penyumbang asap terbesar dari kebakaran lahan. “Saya pernah bertugas di Riau, sehingga saya pengalaman. Selama disana tidak ada asap, seperti kejadian di Riau sekarang ini. Musim kemarau di Kalbar sejak saya jadi Kapolda, pernah tidak ada pembatalan penerbangan pesawat, tidak ada kan. Kalau tahun sebelumnya ada, sampai berapa hari

pembatalan,” katanya. Jika ada, kata dia, hanya delay. Itupun karena asap kiriman dari Kalimantan Tengah. “Makanya BNPB kita di BKO kan di Kalimantan Tengah,” terangnya. Kapolda mengingatkan lagi, dinas terkait sudah harus melakukan rekayasa teknologi sesuai arahan Presiden. “Jangan tunggu kemarau atau kebakaran baru dibuat. Tidak ada gunanya. Ini mumpung masih Januari, kalau sudah Juli baru buat, ya terlambat. Kita harus proaktif, tidak bisa nunggu. Bagus itu kata Presiden, berfikirnya simple dan itu benar,” tandasnya.

Laporan: Ocsya Ade CP Mohamad iQbaL

Tak Ngefek ...................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 ekonom, kritikus dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) selalu mengarah ke importir BBM. Importir BBM yang selalu dituding sebagai mafia minyak itu tidak lain adalah PT Pertamina. Perusahaan milik negara ini melakukan pengadaan BBM melalui anak perusahannya di Singapura, yakni Pertamina Trading Limited (Petral). Sehingga seringkali terdengar kalau Pertamina atau PT Petral diperiksa Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, hasilnya nihil. Malah Petral mengundang banyak pihak untuk menyaksikan langsung tender impor minyak, di antaranya para wakil rakyat dan pihak terakit lainnya. Pengadaan BBM impor memang dilakukan secara terbuka melalui tender secara internasional. Yang ingin mengikuti tender juga bisa melihat harga minyak mentah di internet secara realtime dengan mengakses

Platts secara berlangganan. Platts merupakan penyedia jasa informasi energi terbesar di dunia. Jasa informasinya bukan hanya pada minyak, tetapi juga gas alam, kelistrikan, petrokimia, batubara dan tenaga nuklir. PT Pertamina juga selalu membeli BBM impor dengan harga di bawah Platts atau harga pasar internasional. Kesimpulannya, tidak ada pelanggaran yang merugikan negara dalam impor ini. Jelas saja tidak ada pelanggaran, lantaran impor BBM tidak melanggar Undang-Undang dan dibutuhkan, mengingat produksi minyak yang telah diolah menjadi BBM di dalam negeri masih kurang. Pertamina sengaja mendirikan anak perusahaannya di Singapura, lantaran untuk mendapatkan kepercayaan usaha di salah satu negara yang menjadi pusat penjualan Minyak dan Gas Bumi (Migas) itu. Sehingga pembelian minyak lebih efektif dan efisien. Dengan memiliki usaha berbadan hukum di Singapura, kepercayaan terhadap bank

nasional di negara tersebut bisa didapatkan. Apalagi, bunga bank yang diimplementasikan di Singapura terbilang rendah dibandingkan di Indonesia. Analisa sederhana ini menunjukkan kalau mafia minyak bukan beraksi di sektor impor atau dikenal dengan sektor hulu. Sehingga pencarian Mafia Minyak di sektor ini seringkali kandas. Sebenarnya mafia minyak beraksi di sektor hilir, yakni mengambil jatah minyak bersubsidi, kemudian menjualnya ke pihak swasta. Hal inilah membuat masyarakat sengsara, karena tidak bisa menikmati harga minyak bersubsidi. Padahal APBN terkuras karena subsidi tersebut. Sebagai contoh, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat jatah solar bersubsidi 100 ribu ton. Tidak semua jatah itu diperoleh BUMN dimaksud, melainkan diselewengkan 30 persen oleh oknum BUMN untuk dijual kepada Mafia Minyak dengan harga subsidi. Selanjutnya, Mafia Minyak menjual kem-

bali BBM itu kepada perusahaan pertambangan, perkebunan atau lainnya. Harga jualnya tidak lagi subsidi, tetapi sudah menjadi harga industri. Kalau misalnya 30 juta kiloliter dikali Rp11.500 sama dengan Rp345 miliar. Berarti keuntungan oknum BUMN Rp165 miliar (30 juta kiloliter dikali Rp5.500). Sedangkan keuntungan Mafia Minyak Rp180 miliar (30 juta kiloliter dikali Rp6.000). Satu BUMN saja sudah begitu besarnya kerugian negara karena ulah Mafia Minyak yang memperalat oknum di BUMN sasarannya. Sementara di Indonesia ini cukup banyak sektor yang mendapat jatah BBM bersubsidi. Bisa dilihat dari realisasi alokasi realisasi alokasi BBM subsidi per sektor pada 2013; Untuk transportasi darat eks SPBU/APMS Premium mencapai 29.146.000 kilolter dan solar 13, 620.178 kiloliter. PT Kereta Api Indonesia (KAI) 212.000 kiloliter solar, PT Pelni 201.000 kiloliter solar, ASDP 98.288 kiloliter solar, kapal perintis

37.013 kiloliter solar, nelayan dan usaha kecil 1.711.000 kiloliter solar serta minyak tanah di daerah yang belum terkonversi 1.100.000 kiloliter. Mafia Minyak yang beraksi di sektor hilir ini sangat jelas menggerogoti kas negara. Kalau saja total subsidi BBM dan listrik diperkirakan Rp392 triliun, kemudian dikorupsi 20 atau 30 persen, tentulah bukan nilai yang sedikit. Olehkarenanya, untuk menghentikan sepak terjang Mafia Minyak, bukan semata memelototi sektor hulunya (impor). Tetapi perlu mencermati sektor hilirnya, guna mencari oknum-oknum penyukai (jumlahnya pasti banyak) di sektor-sektor yang mendapat jatah BBM subsidi. Apabila oknum-oknum tersebut sudah berhasil dipangkas. Niscaya masyarakat benar-benar akan menikmati harga BBM subsidi. Kalaupun harga BBM diturunkan berkali-kali, tetapi mafia minyak dibiarkan begitu saja, maka hal itu terbilang percuma. (mordiadi).

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 23 Januari 2015

Tanpa Bukti .....................................................................................................................dari halaman 1 Mengedepankan ......................................................dari halaman 1 Sebelumnya, Abraham atau Samad (dua panggilan sah Ketua KPK ini) bersama institusinya memang menjadi perhatian publik. Beragam kasus korupsi yang sedang dan sudah digarap KPK saat ini, seperti buyar usai KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Padahal, Komjen BG (demikian KPK menyebut tersangkanya yang merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu) adalah satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo ke DPR. “Komjen BG tersangka kasus tindak pidana korupsi saat menduduki kepala biro pembinan karier,” kata Samad, Selasa (13/1). Seperti diketahui, Budi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK mengumumkan Budi sebagai tersangka saat dia menjalani tahapan uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebagai calon Kapolri usulan presiden. Hiruk pikuk kian menjadi-jadi usai KPK bikin heboh, hingga akhirnya Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri (bukan membatalkan, tapi menunda). KPK pun dikecam meski tak sedikit pula menuai dukungan. Samad sempat digoyang dengan munculnya foto mesra (editan) yang menampilkan dirinya dengan Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamira, pekan lalu. BG sendiri tak tinggal diam. Dia mengambil langkah pra peradilan, melaporkan dua pimpinan KPK, termasuk Samad, ke Jaksa Agung. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang merupakan representatif pemerintah juga terkesan mendukung langkah itu. Nah, Hasto menambah serangan ke markas KPK. Sosok kelahiran Yogyakarta 7 Juli 1966 ini menuding Samad sering melakukan lobi atau mengomunikasikan keinginan kepada PDI Perjuangan dan Nasdem untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Hasto meminta Samad untuk berani mengakui pertemuan itu adalah benar. “Abraham Samad selalu menggunakan masker warna hijau dan topi hitam setiap bertemu dengan kami,” ungkap Hasto, sambil mengenakan masker dan topi warna hitam dalam konferensi persnya, seperti dilansir JPNN. Bagaimana pertemuan yang dia klaim ada itu bisa terjadi? Hasto mengungkapkan, pihaknya mendapatkan tawaran dari seseorang berinisial D1 yang berasal dari kalangan profesional untuk melakukan pertemuan dengan Samad. Setelah ada tawaran, Hasto menceritakan dia diundang untuk datang ke Apartemen Capital Residence, Jakarta. ”Di salah satu ruangan ada Pak Abraham Samad. Di meja ada buah. Buah untuk menyegarkan. Kami tegang juga bapak Abraham bisa ditemui,” ujar Hasto yang mengaku didampingi seseorang dalam pertemuan itu. Setelah bertemu Samad, Hasto menyebut orang berinisial D1 itu rajin menghubungi dirinya. D1, sambung Hasto, memohon agar Abraham bisa mengikuti seluruh proses penetapan calon wakil presiden. “D1 rajin hubungi kami. Memohon AS bisa mengikuti seluruh proses penetapan calon wapres” tuturnya.

pada KPK. Sehingga, lembaga antirasuah itu bisa melakukan verifikasi. ”Kalau ada bukti-bukti firm terhadap tuduhan kepada Abraham tentu kami di KPK akan mengambil langkah yang diperlukan karena KPK adalah lembaga zero tolerance terhadap ketidakbenaran atau korupsi, kami menjaga hal itu,” tandas Johan. Selain bantahan KPK sendiri, sebagian yang diungkap Hasto juga diragukan Andi Widjajanto, sosok yang merupakan anggota Tim 11, tim yang mengevaluasi nama-nama calon wakil presiden di kubu Joko Widodo. Andi Widjajanto membantah bahwa Ketua KPK Abraham Samad telah meminta dirinya dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi. Menurut Andi, masuknya Samad dalam jajaran kandidat merupakan usulan PDI Perjuangan. Samad merupakan satu dari tujuh nama yang diserahkan oleh PDI Perjuangan kepada Tim 11 untuk dievaluasi. ”Ketika Tim 11 dibentuk Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) ada tujuh nama yang diusulkan, salah satunya Abraham Samad,” kata Andi di Istana Bogor. Di tempat yang sama dengan Andi, Tjahjo Kumolo juga cukup heran dengan apa yang diungkap Hasto. Tjahjo yang mantan Sekjen PDIP alias pendahulu posisi Hasto mengaku tidak tahu tentang pertemuan Samad dengan petinggi partainya jelang Pilpres, seperti yang diungkap Hasto. Tjahjo mengatakan secara pribadi tidak pernah bertemu secara empat mata dengan Samad. ”Soal itu tanyakan ke Pak Hasto, saya tidak tahu. Saya pribadi tidak pernah bertemu empat mata dengan dia (Samad),” kata Tjahjo. Bergerak sendirikah Hasto dalam perseteruan ini? Dalam jumpa pers, Hasto yang sempat masuk bursa menteri tapi kemudian akhirnya hanya sampai Tim Transisi itu, sempat menyebut mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono mau bersaksi dalam Komite Etik KPK, jika pernyataannya disikapi serius. Selain Hendropriyono, Hasto juga menyebut dua sampai tiga menteri di Kabinet Kerja siap memberikan keterangan sebagai saksi. ”Beberapa saksi yang kami miliki, yang di antaranya saat ini menduduki posisi sebagai menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk, siap memberikan keterangan sebagai saksi,” ujar Hasto. Terlepas apakah tudingan Hasto menjadi fitnah atau skandal baru Republik ini, statement pakar hukum tata negara kondang, Yusril Ihza Mahendra, ada benarnya. Ia berkicau di akun Twitternya bahwa Hasto harus lebih berani menunjukan alat-alat bukti lainnya. ”Hasto harus tunjukkan alat2 bukti yang lain dong selain para saksi pertemuan dg Pak AS. Sebaliknya kalau Hasto memfitnah, ya jangan didiamkan dong. Laporkan Hasto ke polisi. Wah tambah ngeri2 sedaaaap...” cuit Yusril di @Yusrilihza_Mhd. Tadi malam, sempat tersiar kabar bahwa Hasto akan mendatangi Gedung KPK. Bisa jadi, Hasto akan membawa bukti pertemuan antara dirinya dengan Samad seperti yang ia katakan, agar tidak disebut asal ngecap atau fitnah.

Pertemuan berikutnya juga berlangsung di Apartemen Capital. Kali ini, Hasto menyebut ada orang yang menyertai Samad. Seseorang berinisial D2 yang merupakan sahabat pria asal Makassar itu. “Pembicaraan dalam pertemuan ini lebih maju. Untuk mengabdi kepada bangsa maka posisi wapres sangat strategis,” ujarnya. Hasto mengaku menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Jokowi. “Pak Jokowi mangguk-mangguk,” terangnya. Kemudian, Hasto membeberkan ada pertemuan Samad dengan Jokowi yang dilakukan di bandara. “Didesain bertemu dengan Bapak Jokowi,” bebernya. Tak cuma itu, Hasto juga mengatakan ada pertemuan yang dikondisikan di hotel bintang 5 di Yogyakarta. Termasuk pula pertemuan dengan A.M. Hendropriyono dan sejumlah bakal menteri. Hanya saja, seperti diketahui bersama, Jokowi memutuskan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presidennya. Masih dalam Jumpa Pers, Hasto menuding Samad sudah mengetahui kegagalannya jadi pendamping Jokowi karena sudah melakukan penyadapan. Bahkan, kata Hasto, Samad menyebut orang yang menjadi penyebab kegagalannya. ”Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan “Ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah Bapak Budi Gunawan”. Itu yang disampaikan saat itu,” pungkas Hasto. Namun, semua itu dibantah KPK. “Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai wapres waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah dengan keras apa yang dikatakan Hasto,” kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, mewakili pimpinan KPK, di kantor KPK. Imbuh dia, “Penanganan perkara tersangka BG (Budi Gunawan) tidak ada kaitan sama sekali dengan apa yang dikonperskan (jumpa pers) Pak Hasto”. Johan menjelaskan, penetapan seorang tersangka tidak hanya keputusan satu pimpinan KPK. Sebab, keputusan penetapan tersangka diambil oleh para pimpinan di lembaga antirasuah itu. “Perlu disampaikan penanganan perkara di KPK harus ada keputusan bersama untuk ditetapkan sebagai tersangka, tidak hanya Abraham,” tegas Johan. Pria yang masih jadi corong KPK ini juga menyatakan bahwa pihaknya menghormati langkah yang dilakukan Hasto karena itu merupakan hak dari seorang warga negara. Tapi, ia mengatakan, apabila tuduhan yang disampaikan Hasto tidak benar alias tak terbukti, maka KPK akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan. ”Kami sampaikan apabila tuduhan yang disampaikan tidak benar atau sekedar fitnah belaka, maka kami juga bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan tuduhan kepada Pak Abraham yang juga adalah Ketua KPK,” ucapnya. Sebaliknya, jika Hasto mempunyai bukti terkait tuduhan kepada Samad, maka sebaiknya langsung diserahkan ke-

Re-editing: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS IMLEK+ 20 % PROMO

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

disc up to Cashback P e r s e+ n

MUDAH

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

15.850

AIR WALKER IDC 126

ELLIPTICAL BIKE

9.550

9.950

Hanya

4.588 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

Hanya

3.488 Ribu

9.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK Hanya

4.388 Ribu

THIN BODY SLIMMER 8.150

23.250

Hanya

2.288 Ribu

TREADMIL STEPPER ( 6 FUNGSI)

9.788 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

3.588 Ribu

Hanya

5.988 Ribu

5.650

8.950

Hanya

23.750

Hanya

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB (TERMURAH)

9.850

Hanya

21 JAN S/D 27 JAN 2015

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

2.588 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

6.750

Hanya

4.688 Ribu

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

menteri selalu tidak ditindaklanjuti dengan program. Janji pengalokasian dana negara untuk pembangunan kawasan perbatasan yang luas dari sisi wilayah dan berpenduduk kecil dengan jumlah miliaran, bahkan triliunan rupiah, baru keluar dari mulut saja dan belum dari anggaran negara. Yang lebih miris lagi, janji itu kemudian hilang bersamaan dengan berjalannya waktu. Semoga kali ini, janji Presiden Jokowi tidak senasib dengan janji para pendahulunya itu! Janji Presiden untuk mengubah wajah perbatasan karena merasa malu melihat kondisi miris perlu diapresiasi oleh masyarakat. Sebagai akademisi, saya bangga dengan keberpihakan Presiden tersebut dan juga bangga memiliki Presiden seperti Jokowi! Hal yang lebih penting lagi adalah adanya tindak-lanjut program pembangunan dengan alokasi dana dari negara untuk pembangunan kawasan perbatasan. Alokasi sebesar Rp 1 triliun rupiah, mudah-mudahan alokasi dimaksud adalah per tahun untuk masa 5 tahun selama pemerintahan Jokowi -JK, sehingga kawasan perbatasan Negara di Kalbar akan mendapat alokasi sebesar Rp 5 triliun untuk masa lima tahun hingga 2019. R. Dinggah, sosok tokoh masyarakat perbatasan seperti dimuat pada harian Pontianak Post Minggu, 04. 01 . 2015 sedih dengan kondisi “hancurnya” infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di Perbatasan Sajingan Besar. Melalui selularnya, Pak Dinggah bertutur kepada penulis bahwa “usia kemerdekaan negeri yang sudah 70 tahun ini belum mampu mengubah SDM, kesejahteraan dan infrastruktur menjadi lebih baik; sementara sumber daya alam, terutama hutan dan laut telah dikuras Negara untuk pembangunan nasional, yakni untuk membangun jembatan tanpa sungai’ di Ibukota Negara Jakarta sana” ungkapnya dengan lantang tanpa tipu. Masih darinya “jalan menuju perbatasan Sajingan Besar sepanjang 70 Km dari Sambas, kondisinya bagaikan ‘buburayam’ yang tentu membuat rakyat susah” ungkap tokoh Dayak Salako berusia 86 tahun ini dengan nada miris dan sedih. Meskipun kondisi SDM, infrastruktur dan kesejahteraan rakyat terbilang hancur, R. Dinggah dan masyarakat Sajingan Besar serta masyarakat perbatasan Negara lainnya di Kalbar, yakni Badau, Jagoi Babang, Entikong dan Senaning tetap

memiliki semangat nasionalis medan kesetiaan yang sudah pakem terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Kesetiaan dan loyalitas yang tinggi ini belum berbanding lurus dengan perhatian Negara kepada mereka. Komitmen yang sama juga disampaikan oleh Tumenggung Panca Benua, Bapak Ayim (86 tahun) di Kembayan, Kabupaten Sanggau. Melalui selularnya, Pak Tumenggung yang juga sangat kokoh pendiriannya ini mengatakan bahwa komitmen dan kesetiaan masyarakat perbatasan terhadap Negara dan pemerintah sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun, komitmen yang tinggi tersebut belum terbalaskan oleh pemerintah pusat dalam bentuk perhatian yang cukup kepada mereka. Dari ungkapan kedua tokoh adat Dayak yang hebat ini, tampaknya pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi perlu meninggalkan pendekatan lama dalam membangun wilayah perbatasan. Konteks meninggalkan pendekatan keamanan kependekatan kesejahteraan memang sudah dilakukan, tetapi masih dalam tataran konsep dan belum pada tataran implementasi. Pendekatan berbasis ekonomi kerakyatan tampaknya perlu lebih dikedepankan ketimbang pendekatan keamanan dan ketenteraman saja. Setelah peristiwa Konfrontasi Malaysia dan PGRS-Paraku tahun 1963-1967, baik Pak Dinggah maupun Pak Ayim kompak mengatakan bahwa kawasan perbatasan Negara merupakan kawasan yang sangat aman karena telah dijaga oleh masyarakat perbatasan dengan komitmen dan kesetiaan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang sangat tinggi. Luar biasa! Sebenarnya, dana sebesar Rp1 triliun per tahun seperti yang dijanjikan oleh Presiden ketujuh ini masih belum cukup untuk mengubah wajah kawasan perbatasan di Kalbar yang tersebar di lima titik tersebut. Namun, ketika pendanaan harus “berbagi” dengan daerah lain, maka Rakyat Kalbar akan dapat memaklumi keterbatasan Negara (pemerintah). Keberadaan program dari dana Rp 1 Triliun per tahun itu akan sedikit dapat mengobati luka di hati masyarakat perbatasan Negara selama ini. Dari blue print Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara versi Bappenas diletakkan pada 11 isu strategis nasional. Masyarakat di wilayah perbatasan Negara ini pun

setuju dengan ke-11 isu strategis tersebut. Namun, ketika harus memilih dan menempatkan prioritas, maka pembangunan infrastruktur jalan menjadi pilihan pertama dan utama mereka. Mengapa harus jalan? Dengan jalan yang bagus, masyarakat perbatasan akan dapat merancang aktivitas ekonomi dalam rangka menyelamatkan kehidupan ekonomi mereka yang telah terpuruk. Masyarakat perbatasan tahu kebutuhan mereka dan itu juga yang dipercaya oleh penulis dan juga para ahli kebijakan public seperti Paterson (dalam Aslan Beigui dan Choi, 1997) bahwa keberadaan akses transportasi yang baik di wilayah perbatasan dan kawasan tertinggalkan dapat mengubah kondisi krisis menjadi peluang bisnis. Hanya dalam hitungan 3 hingga 5 tahun saja, kemiskinan yang dalam di wilayah perbatasan Negara akan segera dapat dituntaskan bila mana sarana transportasi terbangun dengan baik, seperti prediksinya Gellardo (dalam Brunet dan Jailly, 2007) yang telah dibuktikan saat pembukaan border antara Uni Eropa (UE) dengan Afrika tahun 2003. Hanya dalam waktu 4 tahun, kemiskinan Morocco di Afrika dapat dituntaskan. Oleh karena itu, penulis juga yakin dengan pengalaman UE dan Afrika tersebut sehingga menyodorkan prediksi yang sama bahwa kemakmuran masyarakat di kawasan perbatasan Negara antara Kalbar, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia akan tercipta dalam tempo paling lama 5 tahun setelah akses transportasi di wilayah tersebut terbuka dengan baik. Dengan demikian, ketika prediksi ini berhasil, maka Presiden Jokowi perlu melihat kembali hasil atau buah dari kebijakan populisnya terhadap pembangunan kawasan perbatasan itu dengan melakukan kunjungan ulang pada akhir periode pertama dari kepemerintahannya dan sekaligus untuk melihat perbedaan kondisi antara tahun 2015 dengan kondisi tahun 2019. Ketika perbedaan tersebut dapat dibuktikan adanya, saya yakin Pak Jokowi akan didukung kembali oleh masyarakat perbatasan pada khususnya dan rakyat Kalbar serta masyarakat Indonesia pada umumnya untuk kembali maju menjadi Calon Preseden RI yang kedelapan.

(Penulis adalah Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan)

Sidang Penipuan ......................................................dari halaman 1 (Kejari) Ketapang. “Secara administrasi ditahan oleh Kejari Ketapang,” ungkap Kasi Penkum Kejati Kalbar, Supriyadi kepada wartawan, Kamis (22/1). Menurut Supriyadi, Kejati Kalbar tidak lagi melakukan pemeriksaan atau proses hukum, begitu juga Kejari Ketapang. Kejaksaan hanya melakukan proses penahanan saja terhadap Budiono Tan. “Tidak ada proses apa-apa lagi di Kejaksaan Negeri Ketapang maupun Kejaksaan Tinggi Kalbar terhadap Budiono Tan, melainkan hanya proses penahanan saja,” jelasnya. Kasus penipuan dan penggelapan sertifikat dan uang petani sawit di PT BIG yang jumlahnya ratusan miliar rupiah tinggal dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Ketapang. “Intinya segera kita limpahkan kasus ini kepada pihak Pengadilan Negeri Ketapang,

guna disidangkan,” ungkap Supriyadi. Mengenai materi dakwaan yang akan disampaikan Kejaksaan nanti, dikatakan Supriadi, belum bisa dibeberkan ke publik. Alasannya hanya dapat dibuka di pengadilan saat sidang. “Namun mengenai ancaman hukuman yang dijeratkan kepada Budiono Tan, mengacu pada pasal yang dituangkan di dalam berkas yang dilimpahkan polisi kepada Kejaksaan, yakni pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Ancaman hukumannya empat tahun penjara,” tegas Supriyadi. Dikatakannya pula, saat ini Kejaksaan sudah menyiapkan administrasi pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Ketapang. “Yang menyiapkan administrasi pelimpahan ke Pengadilan Negeri Ketapang adalah Kejari Ketapang. Karena Budiono Tan saat ini masih menjadi tahanan

kita yang dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Ketapang,” ungkapnya. Mengenai kasus Budiono Tan lainnya, saat ini sedang disidik Polda Kalbar, berupa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil pidana pokoknya, yakni penipuan dan penggelapan. Korbannya para Petani PIR. “Tentu kasus TPPU ini juga akan dilimpahkan kepada pihak kita nantinya. Kemungkinan kasus ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak. Saat ini biarlah penyidik (Polda Kalbar) melakukan proses hukum itu, karena kami masih fokus pada pidana umum yang diduga dilanggar Budiono Tan saat ini,” tegas Supriyadi. “Mengenai tuntutannya nanti seperti apa, kita liat di persidangan,” sambung Supriyadi.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Awas Anjing ....................................................................dari halaman 1 orang dengan 9 meninggal dan pemberian vaksin rabies 55 orang. “Kalau untuk Ketapang sudah terkendali. Pemerintah pusat sudah meminta Kabupaten Melawi dan Ketapang mengeluarkan keputusan tentang Kasus Luar Biasa (KLB). Dengan penetapan status KLB ini maka lebih fokus lagi penanganannya,” katanya. Pihak Kementerian Pertanian sudah ke daerah yang terjadi KLB maupun penyebaran rabies tinggi guna melihat kondisi di lapangan. Apabila dua kabupaten ini masih belum merespon dengan cepat, disarankan untuk dialihkan penangannya ke Provinsi. Dari pusat memberikan sarana yang diperlukan seperti vaksin anti rabies dan Kemen-

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 3692 VN Noka : MH8CF48CABJ508853 Nosin : F4841D504437 A/N: ABDUL SYUKUR BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

terian Pertanian juga sudah lain dari dan atau ke desa yang siap mendrop vaksin dan alat bersangkutan,” jelas Manaf. Selain itu mewajibkan kepada tangkap anjing. “Dari kementerian sudah seluruh pemilik hewan agar mendrop 5.000 dosis. Kemudian mendaftarkan kepada kepala untuk mencegah penyebaran- desa, agar dapat diberikan vaknya seperti di daerah Sintang sin. Selain itu pihak desa dapat dan Kapuas Hulu saat ini sudah melibatkan pemuka adat dan meminta tim untuk melakukan pemuka agama dalam sosialisasi bahaya dan penebaran wabah pengecekan di lokasi,” ujarnya. Manaf menjelaskan, saat ini rabies. perlu gencar sosialisasi masyarakat karena masyarakat Laporan: Isfiansyah awam perihal vaksin anjing Editor: Hamka Saptono gila tersebut. “Harapan kita, orang belum di kasih vaksin ini segera diberikan. Kita EKO SERVICE juga minta kepada kabupaten segera membentuk rabies center,” katanya. Rabies Center, yakni pusat pengendalian sudah buatkan HUB TELP. pola disesuaikan kondisi di lapangan. Diharapkan Rabies Center dipusatkan di Pukesmas. Selain itu efektifnya setiap desa yang tertular Fasilitas : membuat keputusan desa. Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang “Ini ketetapan desa intinya WC. melarang masyarakat menJuga menerima servis AC geluarkan dan memasukkan (Rumah & Kantor) anjing dan hewan peliharaan DISCOUNT 60% GARANSI

SEDOT WC

7089235

Prandeli Gantikan Inzaghi ?

SPORT

POSISI Filippo Inzaghi disebut tengah terancam di AC Milan. Meski menyandang status sebagai legenda klub, ia tak mampu memberikan sukses pada timnya sebagai seorang manajer. Laporan dari Caught Offside belum lama ini mengklaim bahwa jajaran manajemen sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi memperpanjang kerja sama bersama Inzaghi. Sebagai pengganti, klub akan menggandeng eks bos Timnas Italia, Cesare Prandelli. (*)

Rakyat Kalbar

Jumat, 23 Januari 2015

BELUM AMAN JAMES MILNER

Minta Garansi JAMES Milner memutuskan untuk tidak segera menyepakati kontrak baru dengan Manchester City. Menurut laporan yang diturunkan oleh Daily Mail, sembari negosiasi sedang berjalan, Milner - yang kontraknya akan berakhir di musim ini - sudah menerima begitu banyak penawaran untuk bermain di klub selain City. Disebutkan bahwa mantan pemain Leeds dan Newcastle tersebut meminta garansi merupa jaminan bermain di lebih banyak pertandingan dan ia tidak yakin bisa mendapatkannya di Etihad. Musim ini Milner turun sebagai starter sebanyak 11 kali di Premier League - atau satu lebih sedikit dari musim lalu. Mengingat sang pemain masih bisa menunjukkan penampilan di level tertinggi, kemungkinan besar Milner akan pindah ke klub Inggris lain secara free transfer andai ia memang tak memperpanjang kontraknya. Sementara itu, bos Inter Milan yang juga mantan manajer Manchester City, Roberto Mancini, disebut siap menawarkan gaji hingga 200.000 poundsterling per pekan untuk membuat Milner pergi ke Giuseppe Meazza. Mancini tengah menunggu situasi Milner, yang tengah membicarakan kontrak anyar dengan Manchester City. Andai pembicaraan tersebut gagal, maka Inter bakal siap menampung gelandang Inggris. Sebelumnya, AS Roma juga disebut tertarik untuk mendapatkan Milner, namun mereka diklaim tak sanggup menyamai penawaran yang diajukan Inter. Milner sendiri kontraknya bakal habis di akhir musim ini dan ia sudah mulai bisa berbicara dengan klub lain di luar Inggris semenjak awal bulan ini. Sementara itu, negosiasi kontrak baru dengan City kabarnya sudah berjalan selama empat bulan namun hingga ini masih belum ada sinyal positif mengenai hal tersebut. (*)

BARCELONA 1:0 ATLETICO MADRID KEMENANGAN tipis 1-0 Barcelona atas Atletico Madrid di leg pertama perempatfinal Copa del Rey, tidak serta merta membuat Andres Iniesta yakin Barca bisa melangkah ke semifinal. Menjamu Los Rojiblancos di Nou Camp, Kamis dini hari (22/1), Barca yang dominan sejak awal laga nyatanya kesulitan menembus organisasi pertahanan tim tamu. Tuan rumah baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-85 berkat gol Lionel Messi memanfaatkan bola rebound sepakan penaltinya yang sempat diblok kiper Jan Oblak. Menurut Iniesta, kemenangan 1-0 di leg pertama tidak bisa menjadi jaminan Los Blaugrana bakal bisa lolos ke empat besar, karena mereka masih harus

bertandang ke Vicente Calderon di leg kedua. “Ini adalah hasil yang baik, tetapi belum berakhir. Masih ada 90 menit yang akan sangat ketat. Kami telah melakukan pekerjaan bagus di kandang melawan rival kami, yang sangat sulit dikalahkan,” kata pemain 30 tahun itu. “Kami akan mencoba melanjutkan langkah ini. Skor 1-0 membuat kami senang. Menjaga clean sheet menjadi bonus, tetapi tidak menjamin apapun. Akan sulit bermain di Vicente Calderon karena kami tidak akan mendapat banyak peluang, tetapi saya masih bisa bermain baik dan menghadirkan ancaman,” pungkasnya. Meski harus berjibaku, Iniesta senang bisa membawa timnya meraih ke-

CAMBRIDGE VS MAN UNITED

MARTIN ODEGAARD

Resmi Gabung Madrid REAL Madrid resmi mengumumkan Martin Odegaard sebagai pemain barunya. Pemain berusia 16 tahun itu menjadi pemain terbaru Los Blancos. Odegaard direkrut dari klub asal Norwegia, Stromsgodset, dengan nilai transfer yang dirahasiakan. Kabar yang beredar, Los Blancos hanya perlu membayar 2 juta Euro (38 miliar Rupiah) karena kontrak sang gelandang serang akan berakhir di akhir musim ini. Namun, Madrid harus membayar mahal untuk gaji Odegaard. Menurut Daily Mail, pemain asli Drammen, Norwegia, itu mendapat bayaran sebesar 80 ribu Pound (1,5 miliar Rupiah) per pekan. “Martin Odegaard adalah pemain terbaru Real Madrid. The Whites telah merekrut salah satu talenta muda paling menjanjikan saat ini. Sang gelandang, yang sebelumnya bermain untuk Stromsgodset, berusia 16 tahun pada 17 Desember dan sudah membuat banyak orang terkejut di pangung Eropa. Dia adalah salah satu pesepak bola termuda yang tampil di kualifikasi kejuaraan Eropa,” demikian bunyi pernyataan Real Madrid. Di usianya yang sangat muda, Odegaard telah memecahkan sejumlah rekor, diantaranya pemain timnas Norwegia termuda. Ia tampil pada pertandingan resmi timnas senior saat usianya belum genap 16 tahun. Odegaard juga menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang menjalani debut di Liga Norwegia. Musim lalu, ia tampil di kasta tertinggi Liga Norwegia sebanyak 23 kali, mencetak lima gol. “Dia adalah pemain muda dengan masa depan (cerah) dan sekantong penuh kualitas,” ujar pelatih Madrid,Carlo Ancelotti. (*)

Menghadapi tim yang berbeda kelasnya, rotasi kemungkinan besar akan dilakukan oleh Van Gaal. Yang menarik, eks kiper Barcelona, Victor Valdes dipercaya akan mendapat kesempatan melakoni debutnya mengawal gawang United. Beberapa rotasi lainnya akan memberi kesempatan bagi pemain seperti Paddy McNair dan Jonny Evans. James Wilson juga punya kans besar untuk menjadi starter berkat penampilan apiknya saat melawan QPR. Sayangnya beberapa pemain reguler United seperti Rafael, Ashley Young dan Robin van Persie juga dipastikan akan absen. (*

Memanas, Ibrahimovic atau Cavani Bakal Angkat Kaki PSG bisa kehilangan bintang mereka Zlatan Ibrahimovic di musim panas mendatang, sebagai bagian dari kebijakan yang dilakukan oleh klub Paris. Menurut laporan yang diturunkan oleh surat kabar L’Equipe, Ibrahimovic tengah mengalami kesulitan untuk bermain bersama Edinson Cavani dan salah satu di antara dua pemain bakal segera dijual dalam waktu dekat. Ditambah lagi, hubungan kedunya disebut tak pernah dalam kondisi baik dan justru makin memanas akhir-akhir ini. Namun demikian, transfer tak bakal terjadi hingga musim panas mendatang. Menariknya, jajaran manajemen klub disebut tidak ingin melepas pemain yang ‘sudah menyedot kas klub begitu besar’. PSG membeli Cavani dengan harga 55

Busquets dianggap dilanggar di kotak terlarang. “Itu adalah situasi di mana kadang anda mendapat tendangan penalti, namun kadang juga tidak. Saya pikir ini merupakan hukuman yang terlalu kasar, karena kami bermain dengan baik di sepanjang pertandingan,” tutur Miranda. “Sekarang, dengan dukungan fans kami (di leg kedua di Vicente Calderon) kami akan berusaha untuk mendapatkan hasil di pertandingan berikutnya. Saya yakin dukungan tersebut akan membantu kami untuk melewati ini,” pungkasnya. Laga leg kedua sendiri akan dihelat di kandang Atletico Madrid, Vicente Calderon pekan depan (29/01).(*)

Spesialis Coppa Italia

Beda Kelas Tim dari League Two, Cambridge United bakal melakoni laga terbesar dalam sejarah mereka saat menjamu Manchester United di Stadion Costings Abbey, Sabtu (24/1) dini hari. Keduanya akan saling berhadapan pada babak 4 Piala FA. Tuan rumah sudah dipastikan menyandang status underdog. Tetapi tiga kemenangan beruntun terakhir di semua ajang membuktikan jika mereka bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Cambridge, berhasil melaju ke babak ini berkat kemenangan 2-1 melawan Luton Town. Sedangkan pasukan Louis van Gaal menyingkirkan Yeovil Town dengan skor 2-0 di babak sebelumnya. Saat ini Setan Merah berada di peringkat ke-4 klasemen Premier League berkat 3 kemenangan, dua imbang dan sekali kalah dalam 6 laga terakhir mereka. MU kembali ke jalur kemenangan setelah akhir pekan lalu berhasil menaklukkan Queens Park Rangers dengan skor 2-0.

menangan. “Menghadapi Atletico adalah laga yang cukup sulit, mereka memberikan kami sedikit ruang untuk bergerak. Namun kami menjalani laga yang bagus dan tampil superior di posisi krusial,” ungkap Iniesta. “Saya merasa puas dengan penampilan saya, tentu saja saya juga merasa senang. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik bagi tim ini, perjalanan kami masih panjang.” Punggawa Atletico, Joao Miranda mengaku kecewa dengan kekalahan yang diderita timnya. Atletico harus mengakui keunggulan tuan rumah lewat gol Lionel Messi, yang dicetak usai ia memanfaatkan situasi kemelut dari tendangan penalti, setelah Sergio

juta poundsterling dari Napoli di tahun 2013. Ia sudah mencetak 14 gol musim ini, namun hanya tiga dari delapan laga terakhir. Sementara Ibrahimovic, datang satu tahun sebelumnya dari Milan dengan harga 15,7 juta poundsterling. Pemain berusia 33 tahun itu sudah mencetak 17 gol untuk klub dan negaranya musim ini. Manchester United, Arsenal, dan Liverpool, semua disebut tertarik mendapatkan Cavani. Kubu Old Trafford bahkan diklaim rela melepas Radamel Falcao untuk mendapatkan sang pemain Uruguay. Ibrahimovic sendiri tampaknya tidak akan pindah, hingga ada klub top Eropa yang sanggup membayar gajinya. (*)

ROBERTO Mancini sempat menegaskan bahwa dia bertekad membawa Inter Milan juara Coppa Italia 2014/15. Melihat kiprah Mancini di kompetisi ini, baik sejak masih bermain hingga menjadi pelatih, ucapannya itu bisa dibilang sangat beralasan. Mancini adalah pakarnya Coppa Italia. Dia sudah sepuluh kali menjuarainya. Enam kali mantan striker Italia itu mengangkat trofi Coppa sebagai pemain dan empat kali sebagai pelatih, termasuk dua gelar pada periode pertamanya menangani Nerazzurri 2004-2008 silam. Target Mancini membawa Inter juara Coppa Italia musim ini semakin dekat pada kenyataan usai menyingkirkan Sampdoria di babak 16 besar, Kamis (22/1) dini hari. Mancini mengantarkan Inter menumbangkan mantan klubnya 2-0 di Giuseppe Meazza dan lolos ke perempat final. Bermain di depan publik Giuseppe Meazza, Mancini menurunkan Xherdan Shaqiri dan Lukas Podolski sejak awal laga. Keduanya ditaruh melebar ke sisi sayap untuk mendukung Mauro Icardi sebagai target man. Inter tampil dominan sejak laga, meskipun demikian tuan rumah baru bisa membuka angka di menit ke-71. Kerja sama apik Podolski dan Shaqiri berujung gol yang dibuat nama kedua. Bagi pemain asal

Swiss, itu adalah gol debutnya bersama La Beneamata. Unggul jumlah pemain setelah Sampdoria kehilangan dua pemain akibat kartu merah, Inter menambah keunggulan di menit ke-87 berkat gol Mauro Icardi. Usai pertandingan, Don Mancio memberikan pujiannya untuk kombinasi impresif Shaqiri-Podolski serta mengapresiasi pertahanan solid tim lawan. “Sampdoria tim dengan organisasi permainan yang baik dan saya salut dengan Sinisa Mihajlovic (pelatih Sampdoria) dengan apa yang ia lakukan di sini. Sulit menemukan ruang saat lawan Anda bermain bertahan seperti demikian,” jelas pelatih 50 tahun itu. “Kombinasi yang bagus antara Podolski dan Shaqiri untuk gol pembuka, tetapi mereka melakukan kesalahan juga. Saya puas, tetapi ingin memperbaiki cara kami memainkan bola,” ia memungkasi. Hasil ini memperpanjang rekor Inter Milan yang belum menelan kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di bawah asuhan Roberto Mancini. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 23 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Ada Mantan Polisi Terlibat Kasus 9.500 Botol Minol Ilegal Pontianak-RK. Selama ini ada yang disembunyikan Polda Kalbar dalam penanganan kasus penyelundupan minuman beralkohol (Minol) ilegal dari Malaysia yang jumlahnya bombastis, mencapai 9.500 botol. Anehnya, penanganan hukumnya terbilang lamban, tidak seperti penanganan hukum kasus lainnya yang sangat cepat prosesnya di Mapolda Kalbar. Diungkapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pontianak, di balik kasus penyelundupan Minol ilegal tersebut,

PROSES HUKUM TERKESAN LAMBAN, KINI DITANGANI PENGADILAN dari dua tersangka yang ditetapkan Polda Kalbar, salah satunya adalah oknum mantan anggota polisi (purnawirawan). Selama kasus ini bergulir dan diproses Polda Kalbar, baru sekarang terungkap adanya oknum mantan polisi yang terlibat dalam kasus ini. “Salah satu tersangka yang ditetapkan Polda Kalbar dalam kasus ribuan botol Minol ilegal itu adalah mantan

anggota polisi. Sesuai dengan berkas yang dilimpahkan kepada kami (Kejaksaan), ada dua tersangka. Satunya warga sipil biasa dan satu mantan anggota polisi atau purnawirawan. Keduanya merupakan warga Kota Pontianak,” ungkap Samhori SH, jaksa yang menangani kasus ribuan botol Minol ilegal yang juga menjabat Plh Kasipidum Kejari Pontianak, Kamis (22/1). Dikatakan Samhori,

kasus ribuan botol Minol itu sudah dilimpahkan Kejari Pontianak ke Pengadilan Negeri Pontianak. “Setelah kita telaah, kita pelajari kembali, maka kita melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Pontianak untuk disidangkan,” katanya. Saat ini Kejari tinggal menunggu proses persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Pontianak terhadap kedua tersangka yang ditetapkan

Polda Kalbar itu. “Yang jelas sudah kita limpahkan kepada pihak pengadilan, tinggal menunggu proses persidangan saja,” tuturnya. Setelah dilakukan penghitungan barang bukti ribuan botol Minol itu, mulai dari sore hingga tengah malam, semua barang bukti dinyatakan lengkap, tidak ada yang hilang. Termasuk empat unit kontainer dan 1200 kardus berisikan Minol Malaysia.

Nyalip, Tewas Dilindas Tronton

PASCA PRESIDEN KUNJUNGI ENTIKONG

61TKI DIDEPORTASI

Pontianak-RK. Kecelakaan maut dialami pengendara sepeda motor KB 2597 ND, Rahmadi, 35, di Jalan Ya’ M Sabran, Tanjung Hulu. Warga Jalan Tritura, Kelurahan Tanjung Hilir, Pontianak Timur itu tewas mengenaskan dilindas ban tronton, Rabu (21/1) malam. “Memang benar terjadi kecelakaan yang dialami pengendara sepeda motor atas nama Rahmadi,” jelas Kasat Lantas Polresta Pontianak, Kompol Haryanto, kemarin. Menurut Kasat Lantas, Rahmadi yang mengemudikan sepeda motor menyalip tronton KB 8989 HA menuju Tanjung Hulu dari Sungai Ambawang. “Sepeda motornya oleng dan Rahmadi jatuh di sebelah kiri jalan dan terlindas ban belakang tronton tersebut,” ungkap Kompol Haryanto. Rahmadi tewas di lokasi kejadian, karena mengalami luka berat di sekujur tubuhnya. Halaman 15

MALAYSIA

Pontianak-RK. Beberapa saat setelah Presiden Jokowi meninggalkan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Rabu (22/1), sebanyak 61 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dipulangkan ke daerah asalnya melalui pintu perbatasan tersebut. Mereka berasal dari Kalbar, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Halaman 15

Tabrak Rambu Lalu Lintas

Pengendara Motor Masuk Rumah Sakit

Ilustrasi. Net

Pontianak-RK. Tabrak rambu-rambu lalu lintas di dekat Gedung Kartini, Jalan Veteran, Pontianak Selatan, Romi, 20, pengendara sepeda motor KB 2985 PQ menderita cedera parah, Kamis (22/1) sekitar pukul 00.30 Wib. Tangan kanan dan pahanya patah. Sedangkan teman yang diboncengnya, Agung, 17, hanya menderita luka ringan, lecet di tangan. “Kedua pengendara itu saat ini masih dirawat di RSUD Soedarso,” kata Kasat Lantas Polresta Pontianak Kompol Haryanto. Halaman 15

Kasat Sabhara Kompol Ongky Tiba-tiba Diganti Pontianak-RK. Setelah secara serentak dan mendadak memutasikan 70 anggota Sabhara Polresta Pontianak ke berbagai kabupaten/kota, kini Kompol Ongky S Gunawan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasat Shabara Polresta Pontianak oleh Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto. “Kompol Ongky S Gunawan dimutasikan oleh Kapolda Kalbar ke Dit Pol Air Polda Kalbar dengan jabatan Kasubag Renmin,” ungkap Ipda Bob Antoni Mamusung, Kasubag Humas Polresta Pontianak yang baru saja dilantik, Kamis (22/1). Halaman 15

“Barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara atau dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilimpahkan Polda kepada pihak kami, semuanya sudah sesuai,” ungkap Samhori. Mengenai ancaman yang akan dijerat terhadap kedua tersangka ini, termasuk mantan anggota polisi, mengacu pada UU 18 tahun 2012 tentang pangan sesuai dengan pasal 91 jo 142. “Hukumannya dua tahun penjara untuk kedua tersangka ini,” tegas Samhori. (zrn)

Ilustrasi. Net

Pencuri Controller Alat Berat Dibekuk

Ketiga Pelaku Mantan Karyawan PT Limpah Sejahtera Ketapang-RK. Sat Reskrim Polres Ketapang membekuk tiga pelaku pencurian controller atau salah satu komponen alat berat ekskavator milik PT Limpah Sejahtera di Kecamatan Sungai Melayu, Minggu (18/1) lalu. Ketiga pelaku bernama Lian, 21, warga Batu Ampar, Jimi, 29, warga Kota Pontianak, Kuswanto, 25, warga Indotani. Mereka dibekuk ketika hendak menjual barang hasil curian seharga Rp28 juta di

KotaKetapang. Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Reskrim PolresKetapang AKP Belen Anggara Pratama mengatakan, penangkapan ketiga pelaku pencurian controller alat berat ini, setelah mendapatkan laporan dari perusahaan pemilik ekskavator. PT Limpah Sejahtera kehilangan dua unit controller di dua alat berat yang berada di kebun sawit perusahaan. “Dua

unit controller itu seharga Rp36 juta per unit. Tim dari Polres Ketapang langsung bergerak dan meringkus ketiga pelaku sebelum melakukan transaksi jual beli,” ujar Belen, Kamis (22/1). Halaman 15 Tiga pelaku pencurian dan barang bukti komponen controller alat berat yang diamankan di Mapolres Ketapang. JAIDI CHANDRA-RK

Tak Mau Ikut Aturan Pemerintah Kota Pontianak

Warung Rawit Terancam Ditutup Pontianak-RK. Restoran bernama ‘Warung Rawit’ yang terletak di Jalan Putri Candramidi, Pontianak Kota terancam ditutup. Pasalnya, Heriyanto selaku pemilik tidak mau mengikuti aturan Pemerintah Kota Pontianak dari sisi lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak menegaskan, restoran berlogo ‘cabe rawit’ itu bermasalah,

karena tidak mau membangun Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). “Kegiatan usaha seperti restoran, rumah makan dan perhotelan harus menyiapkan sarana tempat pembuangan sampah. Mulai dari sampah organik, kering, basah dan berbagai sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Aktifitas didapur tentu mengeluarkan sisa-sisa minyak dan makanan. Nah ini harus dibuang secara baik dong. Makanya Warung Rawit harus membangun IPAL yang standar. Jika ada menghasilkan asap,

harus bikin cerobong,” tegas Kepala BLH Kota Pontianak, dr Multi Junto Bhatarendro pada Rakyat Kalbar, Kamis (22/1). Dijabarkan Multi, jika Warung Rawit menimbulkan kebisingan, seperti suara genset, pihak restoran harus meredamnya. “Harus juga menyediakan peredam suara,” timpalnya. Selain tidak memiliki IPAL, Warung Rawit juga tidak memiliki dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Pengolalaan Limbah (UKL PL). Bahkan tidak mengantongi surat layak sehat dari Dinas Kesehatan. “Kalau pemilik Warung Rawit mau menuruti aturan. Secara otomatis dia akan

BANDEL. Warung Rawit di Jalan Putri Candramidi tidak mau menuruti aturan Pemerintah Kota Pontianak. Restoran ini terancam dikenakan sanksi, Kamis (22-1). DESKA IRNANSYAFARA-RK

bikin yang diperintahkan pemerintah. Tapi inikan tidak, malah menentang. BLH bukan mau mempersulit dia, tapi kita berusaha mengingatkan agar pengusaha bisa membuat pembangunan limbah yang baik,” tegas Multi. Dikatakannya, pemantauan lingkungan juga harus dilakukan setelah pembuatan IPAL selesai. Secara rutin BLH akan memantau. Hasil dari pembuangan limbah Warung Rawit akan diperiksa di laboratorium lingkungan. “Ini harus dilakukan pengusaha, dia harus bermodal untuk itu. Sebab, membangun usaha sebesar itu wajib bikin IPAL dan dokumen UKL PL. Bikin pemeriksaan rutin ke laboratorium lingkungan tidak mau, mana boleh begitu,” kesal Multi. Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Gaji Karyawan Harus Sesuai UMK Kubu Raya. Sejak akhir tahun 2014, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kubu Raya sudah ditetapkan sebesar Rp 1.580.000 bagi karyawan dari sektor umum, dan Rp 1.625.000 untuk sektor kelapa sawit dan karet. Untuk itu, Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kubu Raya, Mustafa mengingatkan perusahaan agar menggaji karyawannya sesuai UMK. Penetapan UMK Kubu Raya ini sesuai SK Gubernur Kalbar Nomor 527/nakertrans/2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan tanggal 18 November 2014. “UMK ini sudah berlaku sejak awal Januari 2015. Perhitungan ini diambil dari hasil survei KLHS, dan telah dirapatkan di Dewan Pengupahan yang difasilitasi Dinsosnakertrans Kubu Raya,” jelas Mustafa. UMK sebesar itu kata dia, merupakan upah bulanan terendah yang harus diterima buruh atau pekerja dengan waktu kerja selama tujuh jam dalam sehari, dan 40 jam selama sepekan dengan masa kerja nol hingga satu tahun. “Jika lebih dari setahun sewajarnya di atas UMK,” ingatnya. Setiap perusahaan atau perorangan yang telah mempekerjakan orang paparnya, harus membayar upah sesuai UMK yang telah ditetapkan tanpa terkecuali. Selain itu, perusahaan diwajibkan melakukan perjanjian kerja (kontrak kerja) terhadap orang yang telah dipekerjakan. Jika hal ini dilanggar, maka Dinsosnakertrans akan menurunkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti. “Jika tiga kali berturut-turut melakukan pelanggaran setelah diberi teguran tetap tidak diindahkan, maka Dinsosnakertran bisa saja bertindak sampai pada pembekuan ijin usaha,” tukasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Jumat, 23 Januari 2015

PNPM Dihentikan, Jaga Aset yang Ada

Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menyerahkan penghargaan kepada para fasilitator PNPM Kubu Raya atas pengabdian sejak 2009 hingga 2014. SYAMSUL ARIFIN.

Kubu Raya. Banyak manfaat yang dirasakan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) selama delapan tahun. Program yang mampu menggeliatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu dihentikan pemerintah pusat. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengajak masyarakat untuk

menjaga semua aset yang telah dibangun. Hermanus mengatakan, peran para fasilitator menjadi sangat penting dalam mengawal program ini, sehingga telah berjalan dengan baik. “PNPM merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menyediakan komponen

program, berupa bantuan teknis dan fasilitas penguatan kapasitas dan penyedia bantuan langsung masyarakat,” terang Hermanus dalam Rapat Koordinasi PNPMMP Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (22/1). Program ini, lanjut Hermanus, telah membantu masyarakat dalam penyediaan infrastruktur

dasar, bantuan ekonomi dan sosial di sembilan kecamatan dan 117 desa di Kubu Raya. Di samping itu, PNPM-MP juga telah meningkatkan modal sosial berupa semangat gotong royong dan nilai keswasembadaan, baik di desa maupun di kecamatan. “Juga telah membantu memperkuat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pembangunan,” ungkapnya. Demikian juga dengan para fasilitator yang bertugas hingga tingkat desa, papar Hermanus, mereka telah melakukan penguatan kapasitas kader pemberdayaan di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan yang mengakar di masyarakat. “Mereka telah menyatu dengan semua masyarakat dimana mereka ditugaskan dengan menjadi bagian dari masyarakat setempat, sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat,” lanjut Hermasnus. Terhitung sejak 31 Desember 2014, program tersebut telah resmi dihentikan oleh pemerintah pusat. Praktis, masa tugas dan tanggung jawab para fasilitator dan pendamping juga telah usai. “Dengan demikian aset yang menjadi peninggalan program ini menjadi tanggung

jawab penuh Pemkab, pemerintah kecamatan hingga desa,” katanya. Di Kubu Raya ungkapnya, PNPM-MP dilaksanakan sejak 2009 hingga tahun 2014. Dana yang dihabiskan dalam program tersebut mencapai Rp 106,81 miliar dari APBN dan APBD sebesar Rp 16,81 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan fisik, peningkatan ekonomi simpan pinjam, perencanaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Menurut Hermanus, kegiatan PNPM-MP sebenarnya sangat bermanfaat, baik dari aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance serta dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kami minta masyarakat, termasuk para fasilitator, kecamatan, desa dan masyarakat umum agar bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dihasilkan dari program tersebut, karena semua itu juga untuk kepentingan umum. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada para petugas PNPM-MP Kubu Raya yang telah bertugas dengan baik menjalankan program tersebut dari tahun 20092014,” ujarnya. (sul)

7 Nyawa Melayang Akibat DBD Kubu Raya. Sejak Januari hingga Desember 2014 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Kubu Raya mencapai 603 penderita. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantara meninggal dunia. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kubu Raya, Teguh Sembiring memaparkan, jumlah kasus pada 2014 jika dibandingkan dengan siklus lima tahunan,

yakni antara jumlah kasus DBD yang terjadi tahun 2009 dibandingkan dengan 2014, maka tidak bisa dikategorikan sebagai Kejadian Luar Bias (KLB). Namun perlakuan terhadap kasus ini sudah seperti KLB. “Tahun 2009 Kabupaten Kubu Raya dinyatakan KLB dengan jumlah kasus sekitar 900-an,” kata Teguh. Dari keseluruhan kasus DBD di Kubu Raya, pada tahun 2014

sudah ditangani secara keseluruhan dan sudah dilakukan fogging (pengasapan), serta dibagikan abate ke seluruh Puskesmas seKubu Raya. Sehingga masyarakat yang memerlukan abate dapat langsung mengambil ke Puskesmas secara gratis. “Pada tahun 2015 ini belum ada data masuk terkait kasus DBD yang terjadi,” ujarnya. Dari keseluruhan kasus DBD tahun 2014, kata Teguh, tujuh

penderita meninggal dunia. Yakni di wilayah kerja Puskesmas Lingga Kecamatan Sungai Ambawang 1 orang, Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya 1 orang, Sungai Durian Kecamatan Sungai Raya 2 orang, Kecamatan Sungai Kakap 2 orang, dan Puskesmas Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap sebanyak 1 orang. “Kasus DBD di tahun 2014 paling tinggi terjadi pada bulan Oktober, yakni mencapai 127 kasus,” ungkapnya. (sul)

Ilustrasi.NET

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

40 Pemohon SIM Setiap Hari

Ilustrasi.NET

Kasat Lantas Polres Pontianak, AKP Jonathan David mengungkapkan, jumlah pemohon pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masuk ke meja kerjanya per hari berkisar 30-40 orang. Namun, pihaknya menghadapi kendala sehingga proses penerbitan SIM kerap mengalami keterlambatan. “Kalau sudah terjadi gangguan, biasanya pemohon 30-40 orang itu harus menunggu hingga dua hari baru selesai proses pembuatan SIM. Inilah yang masih menjadi permasalahan yang harus kita carikan solusinya demi meningkatkan pelayanan publik dalam proses penerbitan SIM,” kata Johathan kepada wartawan, Kamis (22/1). Dia mengungkapkan, kendala yang kerap dihadapi dalam proses pembuatan SIM, yakni sistem koneksi jaringan internet yang kurang lancar. Apabila terjadi gangguan jaringan internet, maka proses pembuatan SIM harus dihentikan. Selanjutnya harus menunggu hingga sistem jaringan kembali normal. “Misalnya terjadi gangguan ketika hendak mengambil foto, maka proses berikutnya tidak bisa dilanjutkan, dan terpaksa harus menunggu hingga normal kembali. Kalau kondisinya seperti itu, biasanya kita minta kepada pemohon untuk kembali lagi keesokan harinya,” tuturnya. Lebih jauh, dirinya menerangkan, kelancaran sistem jaringan internet sangat penting dan strategis dalam pelayanan penerbitan SIM. Karena, walaupun kegiatan perekaman berjalan lancar namun jaringan internet macet, maka proses penerbitan SIM akan terkendala. “Masalah jaringan internet ini tidak hanya terjadi di Polres Pontianak, di wilayah lain juga demikian. Karena, semua proses penerbitan SIM di Kalbar menggunakan sistem online. Jadi, kalau di Mempawah gangguan, maka pelayanan pembuatan SIM di tempat lainnya juga akan mengalami hal yang serupa,” ujarnya. Ia memahami keinginan masyarakat yang menghendaki agar proses penerbitan SIM berjalan lancar dan cepat. Namun, dirinya juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi gangguan jaringan internet. “Kalau sudah gangguan jaringan internet, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya, kami selalu mengimbau agar pemohon bersabar dalam menunggu proses penerbitan SIM hingga selesai,” pungkasnya.(fia)

Enam Bulan Air PDAM Tak Mengalir Trisna: Pelayanan Terkendala Listrik dan Pipa Sungai Pinyuh. Pelanggan air bersih di Kecamatan Sungai Pinyuh kesal. Pasalnya, sudah enam bulan lebih air bersih dari PDAM Mempawah tidak mengalir. Perusahaan milik Pemkab Mempawah diharapkan mampu mengatasi kendala yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. “Awalnya distribusi air bersih lancar, yakni pada bulan pertama sampai kelima. Air yang diterima lancar. Namun, pada bulan keenam sampai saat ini air sudah tidak mengalir. Sebagai pelanggan, tentu saja kita merasa dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” sesal Andi, warga Gang Seroja Indah Kecamatan Sungai Pinyuh kepada wartawan, Kamis (22/1). Akibat macetnya distribusi air bersih, Andi mengaku terpaksa mencari sumber air bersih lain untuk memenuhi kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK). Saat ini, dia beserta keluarga terpaksa menggunakan air bersih dari sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah beberapa kali ia komplain kepada petugas. Namun, sampai

sekarang tidak ada tindak lanjut dan air di rumahnya tetap tidak mengalir. Parahnya, walau tidak mendapatkan air bersih, ia tetap mendapatkan tagihan dari PDAM sebesar Rp 53 ribu setiap bulan. “Tetapi saya tidak mau bayar tagihannya, karena saya merasa tidak pernah menikmati air bersih dari PDAM. Kalau air bersih sudah mengalir kembali, tentu saya juga akan memenuhi kewajiban sebagai pelanggan untuk membayar tagihan tersebut,” tegasnya. Ke depan, Andi berharap Pemkab Mempawah lebih fokus dan serius dalam mengelola PDAM Mempawah. Terlebih berkaitan dengan pelayanan distribusi air bersih kepada pelanggan. Apabila pelayanan tidak ditingkatkan, maka bukan tidak mungkin pelanggan PDAM semakin berkurang. “Kami sangat berharap distribusi air bersih di Sungai Pinyuh bisa kembali lancar. Apalagi menghadapi musim kemarau nanti, kami sangat membutuhkan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” harapnya. Di lain pihak, Dirut PDAM Mempawah, H Trisna Jaya men-

gungkapkan, permasalahan yang dihadapinya dalam memberikan pelayanan air bersih, yakni kurangnya tegangan listrik dan jaringan pipa yang sudah tua. “Kita membutuhkan pasokan tenaga listrik hingga 32 ribu volt untuk mengaktifkan mesin pendorong air. Penambahan listrik ini sudah kita ajukan kepada PLN beberapa bulan lalu, namun sampai sekarang belum juga diberikan,” ungkap Trisna. Kemudian, timpal mantan Anggota DPRD Mempawah itu, permasalahan lain dalam pelayanan air bersih yakni jaringan pipa yang sudah tua. Jaringan pipa yang digunakan saat ini berbahan asbes yang telah dibangun sejak tahun 1981 silam. Akibatnya, kondisi pipa mudah rusak dan hancur. “Pipa dari bahan asbes itu sangat mudah bocor. Bahkan, ketika dilintasi kendaraan berat di atasnya, pipa pun sudah retak. Hampir semua jaringan air bersih menggunakan pipa asbes. Makanya, kita sedang berupaya mengajukan anggaran kepada Kementerian PU untuk mengganti jaringan pipa. Anggarannya berkisar belasan miliar,” terang Trisna.

Salah seorang pelanggan PDAM menunjukkan meteran air di rumahnya, lantaran sudah enam bulan air tidak mengalir.

Serta, imbuh Trisna, masalah pemadaman listrik juga menjadi salah satu kendala pihaknya dalam mendistribusikan air bersih kepada pelanggan. Sebab, mesin yang digunakan oleh PDAM sangat tergantung pada listrik untuk bekerja. Makanya ketika terjadi pemadaman listrik, maka secara otomatis air tidak

bisa mengalir. “Satu menit saja listrik padam, maka setelah 1,5 jam air bisa sampai ke rumah pelanggan. Makanya, kami juga mengharapkan pengertian dan pemahaman dari pelanggan. Jika masalah-masalah ini sudah bisa diatasi, insya Allah pelayanan air bersih akan lebih baik,” pungkasnya. (fia)

Kabupaten Mempawah Miskin Pejabat Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah tak kunjung melaksanakan rolling pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal, banyak kursi SKPD yang kosong dan hanya ditempati Plt hingga bertahun-tahun. Ketua FPKR Mempawah, Sudianto Nursasi SH menilai Kabupaten Mempawah miskin Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat. “Kita prihatin dengan tatanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Karena, banyak SKPD yang tidak ditempati oleh pejabat yang tepat. Parahnya, tidak sedikit kursi-kursi SKPD yang dibi-

arkan kosong dan ditempati Plt dalam rentang waktu yang cukup lama,” sesal Sudianto, Kamis (22/1). Menurut Sudianto, dalam merekrut pejabat terdapat standar kompetensi jabatan yang harus dipenuhi. Mulai dari pejabat eselon II, III dan IV harus memenuhi syarat seperti pengalaman, pendidikan, kepangkatan, sertifikasi jabatan dan lainnya. Namun, faktanya di Mempawah masih banyak pejabat yang lompat pagar dengan tidak memenuhi standar kompetensi jabatan. “Bahkan, penempatan Plt pun disinyalir tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam

standar kompetensi jabatan. Sebut saja Plt Bappeda, Sosnakertrans, Inspektorat dan jabatan eselon lain sekelas Kabid atau Kasi,” cetusnya. Padahal, Sudianto menilai Kabupaten Mempawah banyak pejabat-pejabat senior yang memenuhi syarat, potensial dan profesional di bidangnya. Namun, sayangnya para pejabat itu tidak diberikan kesempatan untuk menempati jabatan sesuai kompetensinya. “Harusnya filosofi jabatan itu didik dulu baru duduk, bukan sebaliknya duduk dulu baru menjalani pendidikan. Kebijakan seperti inilah yang menjerumuskan dan merusak

sistem tatanan pemerintahan daerah,” tegasnya. Dampaknya, timpal Sudianto, dikhawatirkan Kabupaten Mempawah akan kehabisan SDM pejabat. Akibat tidak adanya penataan birokrasi yang baik, hingga regenerasi pejabat tidak berjalan lancar. Jika demikian, maka Kabupaten Mempawah akan semakin sulit untuk maju dan berkembang. “Ke depan, pemerintah daerah harus menerapkan penataan birokrasi dengan baik sesuai ketentuan standar kompetensi jabatan yang ada. Peran BKD, Baperjakat dan Dewan Jabatan harus dimaksimalkan. Kuncinya, Bupati dan Sekda harus

Sudianto Nursasi SH

duduk satu meja memperbaiki penataan birokrasi daerah ini,” sarannya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang Sambut MEA 2015 Tingkatkan Daya Saing SUKADANA. Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Cristiandy Sanjaya SE MM mengajak kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara (KKU) untuk meningkatkan daya saing demi. Demi menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (Persekutuan Negara-negara Asia Tenggara) atau biasa disebut MEA 2015. “Pada tahun 2015 ini akan dilaksanakan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN atau yang lebih populer disebut MEA, kepanjangannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA 2015 membawa konsekuensi makin derasnya transaksi modal, jasa, dan lalulintas tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN akan diuji di sini,” tegas Cristiandy Sanjaya ketika bertandang ke Sukadana, Kamis (15/1). Dikatakan dia, agar Kayong Utara khususnya dan Kalbar pada umumnya punya daya saing dan mampu berkompetisi dalam MEA 2015, perlu mengambil langkah strategis dan memiliki daya juang tinggi. “Mari melakukan peningkatan sumber daya manusia, termasuk sumber daya aparatur, dunia usaha, para profesional dan sumber daya masyarakat. Mari mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi,” pesan Cristiandy Sanjaya. Wagub Kalbar juga mengajak Pemerintah KKU supaya melakukan penyesuaian dan perbaikan peraturan daerah (Perda), sehingga memudahkan masuknya investasi. Kemudian melakukan pengembangan dan pembinaan sektor-sektor prioritas dan komoditi unggulan yang ada di daerah. “Saya pinta pimpinan dan anggota DPRD KKU senantiasai menjaga nilai-nilai kebersamaan, semangat kekeluargaan dan persaudaraan, serta selalu kompak dalam hal-hal positif. Utamakan setiap pengambilan keputusan DPRD, dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Jangan sampai hanya karena tidak mau repot, segala persoalan diputuskan berdasarkan suara terbanyak,” papar Cristiandy Sanjaya. Wagub Kalbar berpesan, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, laksanakanlah hanya apabila musyawarah untuk mufakat telah dilakukan dan kesepakatan tidak tercapai. “Saat ini pemeriksaan oleh BPKP, BPK,KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian semakin ketat dan intensif. Ketegasan aparat pemeriksa itu harus kita ikuti dengan melakukan perubahan pada perilaku kita, untuk tidak melakukan penyimpangan dan penyelewengan keuangan negara. Bekerjalah dengan cermat, bertanggungjawab, dan yang terpenting adalah taati selalu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kupas Cristiandy Sanjaya. (lud)

Jumat, 23 Januari 2015

Terapkan Pendidikan Islam di Keluarga SUKADANA . Ke t u a Ti m Pe nggerak Pe mberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Ny Hj Diah Permata Hildi, disampaikan melalui Wakil Ketua TP-PKK KKU R a h m a h Id r u s, m e n g a ja k warga Muslim untuk menerapkan pendidikan Islam di keluarganya. D i s a m p a i k a n p a d a s aat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah yang menghadirkan dengan p e n c e ra ma h u s t a d z Ru d y Abdullah Fais di gedung Balai Praja Sukadana, Selasa (20/1). “Marilah kita bersyukur

atas kehadirat Allah SW T yang senantiasa memberikan hidayah-Nya dan limpahan kar unia-Nya. Ber upa nikmat, panjang umur, dan yang utama adalah iman dan Islam. Salam dan shalawat kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kaum Muslimin yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman,” ungkap Rahmah Idrus. Pertama-tama Rahmah Idrus mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepadanya untuk menyampaikan kata sambutan Ketua TP-PKK KKU ini. Pihaknya juga menyampai-

kan terimakasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang diselenggarakan TP-PKK ini. “Dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini, dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara, khususnya pada Kelompok Kerja (Pokja) 1 dengan tema ‘Dengan memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, kita terapkan pendidikan Islam dalam rumah tangga’,” kata Rahmah Idrus. Ia menerangkan pada saat ini, telah memasuki bulan Rabbiul Awal, salah satu bulan dalam kalender Islam. Bulan

ketika Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan 1.443 tahun atau hampir 15 abad yang lampau. “Telah kita ketahui, lahirnya Rasulullah Muhammad SAW merupakan tonggak awal perubahan dalam sejarah dunia. Lahirnya di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Arab yang jahil (tidak beradab), kemudian Nabi Muhammad diangkat Allah SWT menjadi utusan untuk mengemban risalah Islam ke seluruh manusia, mengemban risalah agama penutup, agama yang sempurna, sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat yang bagi sekalian alam,” tutur Rahmah

Idrus. Berkaca dari sejarah besar itu, lanjut dia, mengambil momentum tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, pihaknya bersama-sama memperingatinya dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali semangat untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. “Bukan sekadar peringatan rutin yang setelah ini kembali hilang dari ingatan, melainkan tonggak awal untuk kembali beramal secara serius. Demi tegaknya kembali hukum dan peradaban Islam, peradaban yang selama berabad-abad menjadi rahmatan lil ‘alamin,” ajak Rahmah Idrus. (lud)

LPj ADD Tahap II Paling Lambat 10 Januari 2015 SUKADANA. Pemerintah Ka b u p a t e n Ka y o n g Ut a ra (KKU) helat rapat koordinasi (Rakor) pemerintahan desa se-KKU tahun 2015, sebagai proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terungkap alokasi dana desa (ADD) akan naik menjadi Rp44 miliar untuk desa se-KKU. Rakor digelar di Balai Praja Sukadana, Selasa (6/1). Desa Gunung Sebilan, Kecamatan Sukadana, penerima ADD paling kecil, sejumlah Rp957.004.486,-. Rinciannya dari ADD perimbangan sebesar Rp829.754.897,- dan dari Anggarapan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp127.349.489,-.Sedangkan Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, penerima ADD paling besar mencapai Rp1.636.794.892,-. Rinciannya dari ADD perimbangan Rp1.419.007.787,- dan dari APBN Rp217.787.105,-. Rakor Pemdes 2015 dihadiri seluruh kepala desa (Kades) dari 43 desa se-KKU dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se-KKU. Kemudian Sekretaris Daerah KKU H Hendri Siswanto SSos, anggota

DPRD KKU HM Rawi Naim, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) KKU Drs Waliman, dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Hj Diah Permata Hildi. Selanjutnya anggota forum pimpinanan daerah yang ada di KKU. Tak lupa pula para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KKU. “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana mewujudkan sinkronisasi dan persamaan persepsi arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan mensosialisasikan bantuan keuangan yang akan diterima pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tahun 2015,” kata H Hildi Hamid di hadapan hadirin. Bupati menerangkan dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, Pemerintah KKU akan menambah ADD yang diberi-

kan ke Pemdes di tahun 2015. Besaran ADD sebagaimana dimaksud UU 6/2014, paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). “Dengan demikian pagu ADD yang semula berjumlah Rp10 miliar rupiah maka pada tahun 2015 akan bertambah menjadi Rp44 miliar,” ungkap H Hildi Hamid. Dikatakan dia, ADD itu diprioritaskan untuk memenuhi k e b u t u ha n p e m b a n g u na n skala desa yang disepakati dalam musyawarah desa, sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Sebelum melaksanakan pembangunan, Pemdes diwajibkan membuat rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu enam tahun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah disusun Pemdes, tidak terjadi tumpang tindih dengan rencana pembangunan Pemerintah KKU.

“ B e rd a s a rk a n p e d o m a n umum perhitungan dan pelaksanaan ADD KKU tahun 2014, Pemdes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan ADD Tahap II tahun 2014 paling lambat 10 Januari 2015. Khusus pemerintah desa yang tidak dapat merealisasikan ADD sebesar seratus persen pada tahun 2014, saya berharap agar seluruh aparatur Pemdes dan BPD lebih bekerja maksimal lagi. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” harap H Hildi Hamid. Bupati menjelaskan mulai tahun 2015 ini, Pemdes berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Bupati Kayong Utara, setiap semester (per enam bulan) pada tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. “Sejalan dengan bertambahnya bantuan keuangan yang

akan diterima Pemdes, maka tugas dan tanggungjawab Kades, perangkat desa, dan BPD dalam mengelola keuangan desa dan melaksanakan skala desa, juga akan bertambah pula. Maka dari itu, untuk membantu Pemdes agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi kemajuan desa, saya berharap kepada seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dapat saling bekerjasama dalam membina terhadap jalannya pemerintahan di desa,” harap H Hildi Hamid. “Sebab pembinaan yang kita lakukan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam melaksanakan amanah UU Desa. Kepada kepala desa, ketua BPD, dan seluruh perangkat desa, saya harapkan agar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, agar selalu melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas dia. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Bengkayang Launching Pendidikan Inklusif Banjir Selutut Orang Dewasa Singkawang. Beberapa ruas jalan di Kota Singkawang terendam, Diantaranya Jalan KS Tubun, Sudirman, Kalimantan, Pramuka dan lainnya. Beberapa kendaraan bermotor pun mogok, lantaran ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. “Banjir ini mungkin dikarenakan air pasang, beberapa ruas jalan banyak yang banjir. Hari ini (kemarin, red) tidak ada hujan,” kata Deni, salah seorang warga yang kebetulan melintas di Jalan Sudirman, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang tengah, Kamis (22/1) sore. Bukan hanya ruas-ruas jalan utama yang terendam, beberapa gang pun dihantam banjir. Bahkan sudah masuk ke rumah-rumah warga. Tetapi hingga sore kemarin, belum ada yang mengungsi. Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Singkawang, Prayetno membenarkan terjadinya banjir di beberapa titik di Kota Singkawang. “Tetapi sejauh ini belum ada yang mengungsi karena banjir,” katanya. Dia mengaku, BPBD beserta pihak-pihak terkait selalu melakukan pemantauan di titik yang sudah terendam. Apabila ada yang mengungsi, instansi terkait sudah menyiapkan dapur umum dan menyalurkan bantuan. Prayetno menjelaskan, bantuan tersebut tidak bisa diberikan secara perorangan atau kelompok tertentu. Tetapi hanya di lokasi pengungsian. Lantaran tidak ada yang mengungsi, bantuan pun belum disalurkan. Dia menyampaikan hal tersebut, lantaran BPBD beberapa kali menerima telepon dari orangorang yang meminta bantuan, karena tempatnya dilanda banjir. “Banyak yang menelepon kami untuk minta bantuan, tetapi tidak bisa kami penuhi karena untuk menyalurkan bantuan ada prosedurnya, yaitu kepada pengungsian saja,” jelas Prayetno. Terkait prosedur ini, tambah dia, masyarakat diharapkan memahaminya dan tentunya juga memahami peran BPBD Kota Singkawang sebagai koordinator dalam penanganan bencana banjir. Hingga kini, kata Prayetno, stok bantuan masih mencukupi, bila sewaktu-waktu ada yang mengungsi. Kalaupun kurang, akan diusahakan untuk meminta bantuan ke Pemprov Kalbar. “Yang jelas kami akan siap untuk menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Kalau memang ada warga yang terpaksa harus dievakuasi dari kediamannya karena terjebak banjir, maka kami juga siap mengevakuasi korban tersebut dengan menggunakan perahu yang memang telah dimiliki BPDB,” pungkas Prayetno. Sementara itu, pantauan Rakyat Kalbar, beberapa ruas jalan yang terendam, menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Antrean kendaraan mengular, lantaran mereka berusaha melintasi banjir yang bertahan sejak pagi hingga sore kemarin. (dik)

Data Anak Berkebutuhan Khusus/ Inklusif di Kabupaten Bengkayang Jenjang SD Jenjang SMP Jenjang SMK Jenjang PAUD Jenjang MI Jenjang MA

186 5 1 6 1 4

Jumlah

203

Bengkayang. Kewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, disikapi Pemkab Bengkayang dengan launching pendidikan inklusif, Kamis (22/1). Kegiatan ini dihadiri Dirjen Dikdas Kasubdid Perencanaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Pendidikan Luar Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr Sanusi. “Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengimplementasikan wawasan multikultural dalam pendidikan, yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, dan meng-

Kadisdikbud Bengkayang, Dr Yan SSos MSi bersama Kepala UPT Teriak saat mensosialisasikan Pendidikan Inklusif, Kamis (22/1). KURNADI

hargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian dan keberfungsian fisik maupun psikologi,” papar Dr Yan SSos MSi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang kepada Rakyat Kalbar. Ia menegaskan, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdasmen Depdiknas) Nomor 380.C.C6/MN/2003 tang-

gal 20 Januari 2003, maka setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif, sekurang-kurangnya pada empat sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. “Hari ini (kemarin, red) telah dilaunching Kabupaten Bengkayang Sebagai Kabupaten Inklusif. Tujuannya untuk mensosialisasikan program pendidikan inklusif, penguatan komitmen

semua tanpa terkecuali dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, menunjang pemenuhan hak pendidikan untuk anak usia sekolah tanpa terkecuali sesuai kondisi dan kebutuhan, perluasan akses pendidikan agar dapat memberikan layanan bagi semua anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan inklusif, dan membangun karakter dan

kepedulian terhadap pendidikan inklusif,” terang mantan Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Bengkayang ini. Pandangan universal hak azazi manusia, imbuh Dr Yan, menekankan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak pekerjaan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, bagi peserta didik yang memiliki kelainan, kecerdasan, dan/atau bakat istimewa maka haknya sama dengan mereka yang normal. “Pendidikan inklusif menjamin semua anak memperoleh pendidikan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya, sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan anak usia dini, pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum, atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksekusi,” ungkap mantan Camat Lumar ini. (kur)

Anggaran Pilkada Disetujui Rp18,5 Milyar Ketapang. Dari Rp 29,8 milyar anggaran yang diajukan KPUD Ketapang untuk penyelenggaran Pilkada tahun 2015, DPRD hanya menyetujui anggaran sebesar Rp 18,5 milyar. “Dari Rp29,8 milyar permintaan KPUD untuk dua putaran, namun kita hitung satu putaran dulu jadi yang kita setujui Rp 18,5 Milyar,” kata Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus, Kamis (22/1). Namun, jika nantinya Pilkada harus berjalan hingga dua putaran, pihaknya mengantisipasi dengan menggunakan anggaran di perubahan (ABT). Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ketapang, Ronny Irawan men-

gaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui berapa anggaran yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang. “Sudah kita ajukan RAB-nya sejak Juli 2014 lalu, katanya sudah putusan cuma resminya kita belum dapat dan belum tahu berapa yang di setujui,” katanya. Ronny mengatakan, pihaknya mengajukan RAB terkait penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp29,8 milyar diperuntukkan untuk antisipasi hingga Pemilu melalui dua putaran. Namun itupun bisa bertambah lantaran ada beberapa biaya yang belum dimasukkan lantaran perubahan peraturan terkait Pilkada.

“Yang kita ajukan Rp29,8 milyar untuk sampai putaran kedua, namun bisa saja bertambah karena itu belum termasuk biaya uji publik lantaran kita belum ada acuan untuk biaya mengenai uji publik. Belum lagi soal masa tugas PPS dan PPK yang jika mengikuti aturan baru masa kerjanya bertambah,” ujarnya. Pihaknya meyakini kalau Pemda tentunya mempunyai komitmen untuk mensukseskan Pilkada, sehingga walaupun anggaran yang disetujui tidak sesuai yang diperlukan tentunya bisa ditutupi dengan proses Anggaran Biaya Tambahan (ABT). “Sebab Rp29,8 milyar yang kita ajukan bisa saja bertambah, juga adanya penambahan masa

tugas PPS dan PPK yang dulunya sekitar 6 bulan pada satu putaran bisa menjadi 8 bulan dengan peraturan baru, otomatis biaya bertambah, namun kita sudah antisipasi dengan rancangan anggaran nantinya,” terangnya. Menurutnya, penggunaan anggaran pada Pilkada kali ini memang jauh lebih besar dibanding Pilkada tahun 2010 lalu, akibat banyak faktor seperti peningkatan indek honor petugas seperti PPK dan PPS dan lainnya yang mengikuti perkembangan zaman. “Kalau Pilkada 2010 lalu, anggaran yang disetuji dan yang kita gunakan hanya sebesar Rp15 milyar,” katanya. Ronny menegaskan, poin penting

terkait kesiapan KPUD Ketapang dalam penyelenggaraan Pilkada di Ketapang terletak pada sejauh mana kesiapan dan kemampuan daerah dalam memfasilitasi kebutuhan anggaran dalam menopang seluruh tahapan penyelenggaran Pilkada. “Tentunya kami akan menyambut dengan segala kesiapan jika anggaran yang dialokasikan memadai,” katanya. Ronny menambahkan, semuanya berpulang kepada Pemda dan DPRD Ketapang untuk menyikapinya, karena posisi KPUD Ketapang hanya sebatas mengusulkan kebutuan anggaran sesuai dengan perhitungan rasional kebutuhan selama penyelenggaraan Pilkada.(Jay)

Melawi Membangun Laboh Ju

Harga Karet Merosot Tajam

Ilustrasi.NET

Nanga Pinoh-RK. Ekonomi masyarakat khususnya para petani karet mengalami kesulitan. Lantaran harga karet belum ada tanda-tanda perbaikan. Seperti di Kota Baru, harga karet hanya Rp6 ribu per kilogram. “Harga karet di Pasar Kota Baru sudah semakin turun. Penampung karet di pasar hanya menerima kulat dengan harga Rp6 ribu per kilogram,” ujar Murjani, salah seorang warga Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, belum lama ini. Namun, menurut Mur, sejak habis pelaksanaan pemilu harga karet sudah menurun hingga Rp6 ribu per kilogram. Sebenarnya, dirinya sangat menaruh harapan kepada pemimpinan nasional baru ini. “Harga kulat memang semakin anjlok setelah pemilu. Padahal sebelum pemilu harga kulat masih sebesar Rp8 ribu hingga Rp9 ribu per kilogram. Kita minta apapun menyebabnya harga karet ditingkat petani bisa seperti harga sebelum pemilu dulu,” tuturnya. Lebih lanjut, Murjani mengatakan, seiring turunnya harga karet tersebut, harga di pasaran malah mengalami kenaikan. Kebutuhan sembako terus menerus naik. Waktu kenaikan BBM, harga kebutuhan ikut naik. Namun ketika harga BBM turun, ternyata harga kebutuhan tetap. Sebaliknya, ketika harga BBM naik, harga karet tetap Rp6 ribu, bahkan ada yang Rp5,8 ribu. Ketika BBM turun, harga karet tetap saja. Tidak ada tanda-tanda kebaikan. “Sebelum pemilu, uang Rp5 ribu masih bisa mendapatkan empat butir telur. Tapi setelah pemilu, uang Rp5 ribu hanya bisa mendapatkan dua butir telur. Sisanya seribu. Stabil,” ulasnya. Tentu menjadi harapan bagi masyarakaat khususnya petani karet, yakni adanya solusi dari pemerintah maupun wakil rakyat di DPRD agar harga karet mengalami kenaikan hingga stabil. Misalnya seperti membuat pabrik pengelohan karet mentah untuk diolah menjadi barang siap pakai. “Tak hanya itu saja, kita juga berharap adanya perda yang mengatur tentang harga karet di tingkat penampung. Sehingga harga karet tidak seenaknya dimainkan oleh para penampung-penampung karet,” ucapnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 23 Januari 2015

Jalan Poros Mirip Kubangan Kerbau Berhias Lubang dan Lumpur Na n g a P i n o h - R K . Pa r a pengguna jalan yang melintas di daerah Desa Manggala, tepatnya di jantung Ibukota Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi saat ini akan disuguhi kondisi jalan yang hancur. Yakni jalan yang berlubang serta penuh Lumpur. Apalagi musim hujan seperti sekarang ini. Tidak ada ruas jalan yang dapat dipilih. Di beberapa ruas jalan sejumlah titik hancur dan berlubang, bahkan penuh kubangan lumpur. Pantauan di lapangan memperlihatkan, kondisi tersebut terjadi di beberapa ruas jalan utama. Seperti jalan utama menuju Kantor Camat Pinoh Selatan, yakni di Jalan Mahoni, jalan poros

Raden Paku menuju Kantor Kepala Desa Manggala, jalan poros Emang Raya dan Jalan Reformasi. Dan yang lebih parah adalah saat musim hujan sekarang seperti ini. Hampir setiap hari mengguyur kawasan itu. Kondisi jalan menjadi becek, licin dan berlubang sehingga menyulitkan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor untuk melintasi ruas jalan tersebut. Dalam kondisi hancur berat itu, hampir tidak ada satu ruas jalan pun di kota tersebut yang terbebas dari kondisi hancurlebur. Sejumlah jalan utama di kota tersebut benar-benar dalam keadaan hancur lebur. Sejumlah kendaraan dengan

berbagai jenis dituntut berhatihati. Pasalnya hampir di semua badan jalan dalam kondisi berlubang dan sebagian besar diantaranya digenangi air. Dedi Suparjo, warga setempat mengaku kondisi seperti itu sudah sangat lama berlangsung. Bahkan, sebagian telah amblas ke sisi jalan hingga merusak dan menutup drainase. Suparjo berharap, ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Melawi terhadap kondisi jalan yang hancur tersebut. Selain tidak beraspal, kata Suparjo, badan jalan sudah penuh dengan lubang besar di sejumlah jalan poros. “Kondisi jalan memang sudah sangat parah rusaknya. Musim kemarau abu berter-

bangan saat kendaraan melintas. Ketika musim hujan datang jalan jadi berlumpur. Dampak dari kondisi seperti ini tentunya akan membawa penurunan bagi kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Suparjo, di Desa Manggala, Kamis (22/1). Suparjo mengharapkan, kepada pengguna jalan, terutama pengguna jalan kendaraan roda empat maupun roda enam, seperti truk yang bermuatan 6– 8 ton untuk tidak melalui jalan rusak tersebut untuk sementara ini. Karena dampaknya apabila terus dilalui truk-truk bermuatan berat kondisi jalan akan semakin hancur lebur di sepanjang jalan. Suparjo mengajak, kepada pengguna jalan seperti

pengusaha setempat maupun pemilik kendaraan untuk bersama-sama menanggulangi jalan tersebut. Yakni dengan membantu penimbunan berupa material pasir dan batu (sirtu). “Jalan-jalan wilayah desa kami masih banyak yang belum diperbaiki sehingga saya dan masyarakat ikut prihatin, terutama swadaya masyarakat yang mau bergotong-royong dengan cara menyumbangkan tenaga pikiran dan financial, untuk memperbaiki jalan-jalan di desa, tapi kami berharap perhatian dari Pemkab Melawi akan hal tersebut,” harapnya. Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Tradisi Baik, Kades Manggala Sampaikan LPj Nanga Pinoh-RK. Kepala desa (kades) yang ada di Kabupaten Melawi pantut mencontoh Kades Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan, Kamsuri. Pasalnya, dua tahun terakhir, pucuk pimpinan desa yang menjadi ibu kota Kecamatan Pinoh Selatan ini menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) terkait penggunaan anggaran desa. Tak hanya diinternal pemerintahan desa (pemdes) Manggala, LPj juga disampaikan kepada seluruh elemen perwakilan masyarakat desa yang berada di bantaran Sungai Mangat ini. Mulai dari seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat hingga jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahkan perwakilan Camat Pinoh Selatan pun juga diundang, di Balai Desa Mangala, kemarin. Sang pemimpin itu adalah Kamsuri. Secara lugas serta penuh wibawa, dia memaparkan terkait penggunaan anggaran 2014 lalu. Dari APBDEs (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Manggala. Menurutnya, total pendapatan yang masuk mencapai Rp 210 juta. Jumlah tersebut terdiri dari

Rp100 juta Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Melawi, Pendapatan Asli Desa, Rp6.200.000. Kemudian dia memasukan gaji dan tunjangan aparatur desa. Mulai dari kades, kadus, kaur serta jajaran dalam dana yang masuk senilai Rp99.600.000. Kamsuri memaparkan, untuk anggaran Rp100 juta yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi, pihaknya menggunakan standar 60:40. Yakni, 60 persen untuk administrasi dan operasional desa dan 40 persen untuk anggaran pembangunan fisik di desa. “Sedangkan dari 40 persen tersebut kita pergunakan untuk membangun pondasi kantor desa yang menghabiskan dana sekitar Rp24 juta. Dan ada sebagian dana ini yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan bimtek kepala desa terkait dengan kucuran Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa beberapa bulan lalu,” jelasnya. Kamsuri menambahkan, tahun lalu jumlah proyek fisik yang masuk ke Manggala memang cukup

signifikan. Tercatat ada 15 paket. Mulai dari jalan beton, CTB, drainase sampai pembangunan gedung SMA 1 Pinoh Selatan yang dikerjakan pada tahun lalu. “Maka saya selalu tekankan masyarakat untuk membayar pajak bumi bangunan (PBB), karena dari sanalah anggaran ini bisa dipergunakan untuk membangun desa kita,” ujarnya. Kamsuri berharap, untuk ke depannya, Pemerintah Kabupaten Melawi bisa memberikan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat desa, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa yang akan mengacu pada UU N omor 6 Tahun 2014 tersebut. Usai penyampaian LPj, Kamsuri menerangkan, semenjak dilantik menjadi kepala desa memang sudah menjadi komitmennya untuk menjalankan pemerintahan secara transparan. “Dari awal saya dilantik sebagai kepala desa, saya ingin mewujudkan visi misi saya. Paling utama adalah soal transparansi. Oleh karena itu, penggunaan dana desa sekecil apapun harus diketahui

oleh masyarakat saya. Makanya digelar penyampaian LPj ini, rutin setiap tahun,” paparnya. Sebenarnya, LPj bukan merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh kades. Tetapi Kamsuri tetap berkomitmen untuk menyampaikan LPj. Seperti halnya ketika kepala daerah, yakni Bupati dan Gubernur menyampaikan LKPj di hadapan wakil rakyat. Apa yang dilakukan Kamsuri memang sampai saat ini jarang atau bahkan belum pernah dilakukan oleh kepala desa lain di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Melawi. Yang ada, banyak kepala desa merahasiakan penggunaan anggaran kepada warga yang dipimpinnya. Tak ayal, kondisi tersebut menimbulkan polemik di desa, bahkan internal pemerintahan desa. “Tujuan LPj ini kan untuk transparansi pengelolaan dana desa. Ini penting agar masyarakat bisa mengetahui sekaligus memberikan masukan terkait pengelolaan dan pengalokasian dana desa,” paparnya. Sementara itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pinoh Se-

latan, Herry Purwanto yang hadir mewakili Camat Pinoh Selatan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan LPj oleh kepala Desa Manggala. “Pertanggungjawaban ini sebenarnya wajib dilaksanakan oleh setiap kepala desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah,” paparnya. Sekcam, Herry pun mengingatkan pada jajaran pemerintah desa Manggala bahwa Januari tahun ini akan digelar Musrenbang Desa sebelum kemudian berlanjut ke Musrenbang kecamatan dan kabupaten. “Harapan kita Desa Manggala bisa menjadi desa percontohan bagi seluruh sektor pembangunan,” ucapnya. Sementara itu, Ketua BPD Manggala, M Sodikin berpesan, agar dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah harus dipergunakan untuk membangun desa. Dirinya mengakui, selalu berkomunikasi secara intens dengan kepala desa terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Manggala. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Politik Anggaran Tak Berpihak ke Perbatasan

Ruas Jalan Sintang-Senaning yang didera kerusakan .

Sintang-RK. Komitmen pemerintah tentu sangat diharapkan dalam membangun infrastruktur di daerah perbatasan. Pasalnya kondisi ruas jalan menuju perbatasan masih sangat memprihatinkan. “Kondisi ruas Jalan Sintang- Senaning (Ketungau Hulu) tidak ada perubahan yang signifikan. Padahal pada 2013 sudah cukup besar dana yang dikucurkan, namun tak tampak hasilnya. Pengambil kebijakan mesti mempunyai komitmen untuk membangun perbatasan,” tegas anggota DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jamri, Kamis (22/1). Menurut Heri, menangani perbatasan dibutuhkan keberpihakan dalam politik anggaran. Alokasi dananya harus dapat terserap. Realisasinya bisa tampak dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Infrastruktur jalan misalkan. Di mana kondisinya hingga kini belum bisa menjadi akses yang mudah dilintasi. Ia pun menyebutkan, tahun 2013 Ketungau Hulu pernah mendapatkan dana yang totalnya mencapai Rp143 miliar. Namun dana besar tersebut kurang dapat dirasakan. Jalan masih tetap saja rusak. Padahal jalan merupakan akses penting bagi masyarakat. “Jangan sampai proyek terkesan hanya menghamburkan uang,” lugasnya. Heri menambahkan, hasil proyek dengan dana besar di daerah perbatasan, yang tampak hanya jalan rabat beton. Padahal dana yang dianggarkan harusnya mampu mengatasi kerusakan jalan atau membangun jalan, untuk menghubungkan desa ke kecamatan serta kecamatan menuju kabupaten. Karena itu, menurut Heri, membangun perbatasan bukan hanya memerlukan dana, tetapi juga kebijakan yang tepat peruntukannya. “Dana habis miliaran kalau hanya untuk rebat beton amat disayangkan. Lebih baik membangun jalan utama yang diprioritaskan,” ujarnya. Menurut Heri, legislatif senantiasa terus mengawasi pembangunan perbatasan. Hanya saja fungsi pengawasannya pada tataran politis. Bukan pada lingkup teknisnya. Karena itu, lanjut dia, dibutuhkan komitmen untuk memajukan perbatasan. Ia merinci, kalau satu kilometer jalan dibutuhkan Rp1 miliar, hanya dalam beberapa tahun, pembangunannya sudah bisa diatasi meskipun secara bertahap. Di mana ruas Jalan Sintang-Senaning hanya 100-an kilometer. “Sekarang sudah 15 tahun sejak pemerintahan Pak Simon dan dua periode Pak Milton, tetapi kondisi Jalan SintangSenaning kondisinya tetap memprihatinkan,” katanya. (din)

2013, Puluhan Ribu Plat Belum Tercetak TNKB, STNK serta BPKB Sintang-RK. Sejak Agustus 2014, plat kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dicetak di Pontianak. Demikian diungkapkan Kanit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lantas Polres Sintang, IPDA Suwaris, Kamis (22/1).

“Semua sudah dilakukan di Pontianak, karena memang di sana ada anggarannya. Kita hanya melayani cetak perbaikan apabila ada yang rusak atau salah cetak,” papar Suwaris. Meski cetak di Pontianak, lanjut Suwaris, kewajiban registrasi data tetap di Kabupaten Sintang. Registrasi berdasarkan usulan atau jumlah kendaraan yang terjual di dealer. Suwaris menyebutkan, khusus Januari 2015, sudah terdapat sekitar 1500 usulan cetak plat kendaraan. Usulan ini akan terus meningkat berdasarkan jumlah pembelian

kendaraan. “Seperti tahun 2014, ada sekitar 18 ribu plat kendaraan yang sudah terelisasi,” ucapnya. Diakui Suwaris, masih ada tunggakan sekitar 20 ribu plat kendaraan tahun 2013. Atas tunggakan itu, razia plat kendaraan dikecualikan. “Untuk 2014 dan 2015 sudah tidak ada masalah. Material tersedia,” timpalnya. Menurutnya, masih ada sekitar 5 ribu plat kendaraan tahun 2011 dan 2012 yang menumpuk di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Jalan Masuk Bandara Tebelian Rp5 Miliar Siap Tender dan Agustus Rampung

Hatta

Sintang-RK. Pembangunan sisi darat Bandara Tebelian terus dipacu guna mengejar target peresmian Agustus mendatang. Fasilitas pendukung bandara yang menjadi beban pemerintah daerah optimis bisa terselesaikan. Demikian ungkap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sintang, Hatta, Selasa (20/1). Menurut Hatta, beban daerah pada pembangunan Bandara Tebelian seperti membuka jalan masuk. Akses jalan sepanjang 1,3 kilometer dengan lebar 60 meter

itu sudah berhasil dibangun. Kini tinggal meningkatkan kualitasnya dengan mengaspal. Hatta mengatakan, perhitungan tim ahli sudah rampung terkait pengaspalan jalan masuk. Dana Rp5 miliar telah dianggarkan di APBD untuk merealisasikannya. Namun Hatta belum bisa memastikan apakah dana Rp5 miliar itu mampu mengaspal lebar jalan secara keseluruhan. Hatta menambahkan, penambahan infrastruktur pendukung pada sisi darat untuk menunjang operasional bandara telah berjalan. Antara lain pemasangan

jaringan telepon, listrik dan air. Fasilitas pendukung tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang tak bisa diabaikan untuk sebuah bandara. “Karena itu, kita serius menyelesaikan pembangunan yang dibutuhkan bandara,” paparnya. Terkait pengerjaan jalan masuk, lanjut Hatta, prosesnya melalui pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Bukan saya yang menunjuk kontraktor. Tapi hasil lelang yang menentukan,” ucapnya. Ada pun pembangunan landasan pacu, Hatta memastikan, hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya tidak ikut campur. Pembangunannya kini juga terus berjalan. Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan, pembangunan Bandara Tebelian kembali mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Dana Rp80 miliar telah dianggarkan untuk peningkatan aspal landasan pacu serta membangun apron. Karena itu, Bupati optimis pada Agustus mendatang, Bandara Tebelian sudah bisa diresmikan. (din)

Suwaris

Kabupaten Sintang. Karena belum diambil oleh pemiliknya. Ia mengimbau kepada pemilik untuk segera mengambil plat

kendaraan yang sudah tercetak. Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Pemerintah Sintang Jolok Dana Pusat Sintang-RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Marcues Afen mengatakan, 35 persen bangunan sekolah di Kabupaten Sintang perlu segera dilakukan perbaikan. Sekolah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, baik di kota maupun di pedalaman. “Jumlah sekolah yang rusak masih cukup banyak. Tidak hanya di pedalaman, di dalam kota saja masih ada sekolah yang dalam kondisi memprihatinkan,” papar Afen. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang yang baru saja dilantik Jumat (16/1), Afen bertekad mengupayakan perbaikan terhadap sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan. Salah satunya dengan cara menjolok dana-dana pusat. “Kalau kita hanya mengandalkan dana APBD, s aya p i k i r t i d a k a k a n mampu. Karena itu pada tahun ini saya akan men-

coba menjolok dana-dana yang bersumber dari pusat,” ucapnya. Berkenaan dengan masih tingginya buta aksara di Kabupaten Sintang, Afen juga bertekad akan terus berupaya melakukan pemberantasan buta aksara secara intensif dan berkelanjutan hingga ke pelosok daerah di kabupaten. Tinginya buta aksara mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini IPM Sintang pada urutan ke tujuh dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar. “Buta aksara ini banyak terdapat di pedalaman. Ke depan kita akan memberantas buta aksara hingga ke pelosok pedalaman, ter masuk yang berada di perbatasan,” ucapnya. Diakui Afen, buta aksara masih cukup tinggi. Dari data yang ada jumlahnya mencapai ribuan. “Pemberantasan buta aksara ini menjadi fokus utama kita ke depan,” paparnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Salah satu titik di ruas Jalan Badau-Empanang yang rusak. ARMAN HAIRIADI

Bangun Tower dan Jalan Donk… Badau. Warga Desa Tin Ting Peninjau, Kecamatan Badau mengharapkan pembangunan menara (tower) telekomunikasi dan jalan. Lantaran desa ini termasuk area tanpa jaringan selular (blank spot), diperparah dengan kondisi jalan yang rusak. “Di desa ini terdapat empat dusun yang susah mendapatkan sinyal telekomunikasi, yakni Dusun Sungai Tembaga, Empaik, Sungai Telian dan Martanjung,” ungkap Aris, warga Dusun Sungai Tembaga, Desa Tin Ting Peninjau, Kecamatan Badau ditemui di kediamannya, Rabu (21/1). Sejak tinggal di Dusun Sungai Tembaga pada 2009 silam, kata Aris, belum ada sinyal telekomunikasi. Sehingga masyarakat di sana sulit menggunakan alat komunikasi (handphone). “Kalau keadaan penting, susah untuk menghubungi keluarga. Selama ini kami naik bukit baru bisa nelpon. Naik bukit pun jarang ada sinyal, malah jaringan malaysia yang masuk,” ungkap Aris. Sebenarnya warga Dusun Sungai Tembaga sudah pernah berencana mengusulkan pembangunan tower, cuma mereka tidak mengerti bagaimana prosedurnya. “Kami minta Pemda bisa bangunkan tower, supaya bisa nelpon. Kami dari masyarakat tetap mendukung untuk membangun tower, menghibahkan tanah juga masyarakat mau,” tutur Aris. Selain sulit berkomunikasi jarak jauh, di Desa Tin Ting juga dihadapkan pada persoalan sulitnya akses jalan. Seperti yang disampaikan warga Dusun Sungai Tembaga, Banden. “Jalan yang menghubungkan Ibukota kecamatan ke dusun kami banyak yang rusak,” ungkapnya. Olehkarennya, dia mengharapkan pemerintah segera melakukan perbaikan jalan yang menjadi urat nadi di Desa Tin Ting tersebut. “Kami berharap pemerintah bisa segera memperbaikinya. Kondisi yang sering hujan di Kapuas Hulu membuat kerusakan jalan semakin parah,” ujar Banden. Sebetulanya, kata Banden, warga sudah kesal dengan jalan yang dibiarkan rusak begitu saja oleh Pemerintah. Menurutnya, masyarakat masih bersabar karena masih ada jalur alternatif dengan melewati jalan perkebunan sawit. “Kami hanya gunakan jalan sawit, karena jalan yang rusak tidak juga diperbaiki. Kalau presiden datang kemarin, dia bisa lihat sendiri masalahnya, kemudian masyarakat pun bisa menilai serius atau tidak Pemerintahan Indonesia saat ini dalam membangun perbatasan,” tutup Banden. (aRm)

Jumat, 23 Januari 2015

PPLB Badau Rusak Badau. Bila pos lintas batas milik kerajaan Malaysia nampak begitu megah, berbanding terbalik dengan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Badau, Kabupaten Putussibau. Pos milik Indonesia ini rusak di mana-mana. “Yang perlu diperbaiki itu mulai dari jalannya, bangunan dan atapnya, karena mulai rusak. Plafon juga bocor, serta banyak lagi yang perlu diperbaiki,” ungkap Viktorius Dunand, Kepala Unit Pengelola (UP) PPLB Badau, Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/1). Pria yang baru delapan bulan bertugas PPLB Badau ini menilai, kerusakankerusakan tersebut dinilai wajar, karena termakan usia. Bangunan tersebut dibangun 2001 dan selesai 2006. Kemudian lama kosong, setelah 2012 barulah dimanfaatkan. “Masalah kerusakan-kerusakan ini sudah kita laporkan. Dan apakah di tahun

ini ada perbaikan atau pembangunan di PPLB Badau, kita belum tau, karena untuk bangun membangun kewenangannya ada di Kementerian PU atau Dinas PU Provinsi,” jelas Viktor. Bekas petugas PPLB Aruk, Kabupaten Sambas ini menjelaskan, petugas di PPLB Badau hanya sebatas pengelola lingkungan di kompleks beranda depan negara tersebut. mulai dari merawat tanaman, sekuriti, cleaning service dan lainnya. “Jumlah pegawai di sini (PPLB Badau, red) 14 orang. Enam PNS, enam sekuriti dan dua cleaning servise. Untuk jumlah pegawai ini dirasakan sudah cukup, dalam menjalan tugas sehari-hari,” ujar Viktor. Dia mengungkapkan, PPLB Badau ini bukan pukul 05.00 hingga 17.00. Sementara pada malam hari tutup, lantaran keluar masuk orang dan barang relatif sedikit. “Di sini ada Imigrasi, Bea Cukai, Karantina serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar,” tutup Victor. (aRm) Salah satu kerusakan di bangunan PPLB Badau. A

RMAN

HAIRIADI

Agus Mulyana Bangga dengan Warga Dusun Kapar Batang Lupar. Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Agus Mulyana SH merasa bangga dengan warga Dusun Kapar, Desa Senunuk, Kecamatan Batang Lupar. Sebab, mereka masih mau membangun rumah rumah panjang (betang). “Ketika mendapat informasi di sini mau membangun rumah betang, dan saya diminta untuk melakukan penancapan tiang pertama, saya sangat senang sekali,” kata Agus Mulyana usai penancapan tiang pertama pembangunan rumah betang di Dusun Kapar, Desa Senunuk, Kecamatan Batang Lupar, Kamis (22/1) pagi. Agus mengaku senang, lantaran dengan inisiatif membangun rumah betang tersebut, berarti warga Dusun Kapar masih kompak dan mau melestarikan budaya nenek moyang. Dia menjelakan, dahulu nenek

moyang suku Dayak membangun rumah betang memiliki tujuan yang mesti dipahami bersama, yakni selain untuk tempat tinggal, juga untuk tempat berkumpul, berhimpun dan bersatu. Sehingga dalam berbagai persoalan yang muncul dapat dipecahkan bersama. “Dengan rumah betang ini, kita tidak gampang diserang binatang buas dan musuh. Namun yang penting adalah kebersamaannya, sehingga rumah betang masih tetap kita pertahankan,” terang Agus. Beberapa tahun silang, ungkap Agus, budaya rumah betang ini mulai dihilangkan. Namun saat ini, pembangunan rumah betang mulai digalakkan kembali. Sehingga banyak yang berlomba-lomba membangunnya. Pemerintah pun membangun rumah betang, kata Agus, karena budaya ini mesti tetap diper-

Wabup Agus Mulyana menancapkan tiang pertama pembangunan Rumah Betang Dusun Kapar. ARMAN HAIRIADI

tahankan. Lantaran menunjukkan kekompakan antarsesama. “Hakikat budaya rumah betang, jangan sampai ditinggalkan. Selain sebagai tempat tinggal bersama dan bermanfaatkan untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada secara bersama-sama.

Jangan malah setelah tinggal di rumah betang terjadi perpecahan,” ingatnya. Di tempat yang sama, Panglima Kapar, Mengiring mengugkapkan, rumah betang yang akan dibangun tersebut terdiri atas 20 pintu. Bangunan ini dipersiapkan untuk

menggantikan rumah betang Dusun Kapar, yang saat ini mereka tempati. “Rumah betang yang kami huni sekarang awalnya penancapan tiang 1998 dan ditempati sejak tahun 1999,” katanya. Sebelum dilakukan penancapan tiang pertama pembangunan rumah betang, terlebih dahulu diadakan Ritual Pedara. Melalui ritual adat suku Dayak Iban ini, diharapkan pembangunannya dapat berjalan dengan sukses tanpa ada gangguan apapun. Pengerjaan rumah betang yang baru, kata Mengiring, akan dilakukan secara perlahan. Sehingga mereka pun tidak mengetahui kapan rumah betang tersebut akan selesai dibangun. Pasalnya, saat ini dana baru swadaya masyarakat. “Kita harap ada bantuan dari pemerintah, terutama untuk atapnya,” ujarnya. (aRm)

Bumi Daranante

Luapan Air Hampir Dua Meter Korban Banjir Cuma Dikasih Dua Bungkus Mie Instan

Ilustrasi/Ist

Sanggau. Wakil Ketua DPRD Sanggau, Fransiskus Ason kesal bukan kepalang setelah mendengar laporan beberapa korban banjir dari desa Balai Ingin kecamatan Tayan Hilir yang mengaku hanya mendapat bantuan dua bungkus mie instan per kepala keluarga. “Ini sih olok-olok, macam ngasih anak-anak jak. Banjir setinggi hampir dua meter, sampai menggenangi rumah, lebih dari 100 KK tinggal di sana,” tegas Ason, Kamis (22/1). Ia mengaku mengetahui bencana banjir tersebut dari warga setempat yang melapor, sekitar awal-awal Januari kemarin. Mendengar hal itu, dia mengaku langsung menghubungi Bupati Sanggau, meminta pemerintah melalui instansi terkait dapat berkunjung ke lokasi dan memberikan bantuan. “Tapi setelah saya cek ke lapangan mereka hanya dibantu

dua bungkus mie. Dua bungkus tu sampai kemana?, sekali rebus jak dah habis dimakan,” geramnya. Apalagi disampaikan Ason, korban banjir yang rata-rata bekerja sebagai penoreh getah itu tak bisa menghasilkan uang, akibat banjir selama berharihari. Padahal kata dia, dana yang diperuntukkan untuk menanggulangi bencana cukup besar, bahkan di luar dana rutin yang diperoleh instansi terkait. Dana yang disiapkan untuk tanggap darurat di pos anggaran dana tak terduga, tak kurang dari satu miliar Rupiah. “Setiap tahun kita anggarkan, termasuk tahun ini. Dana itu kan boleh digunakan dalam hal mendesak. Kalau kurang kita akan masukkan lagi ke APBD Perubahan, kenapa takut-takut kalau untuk masyarakat? Saya melihat dari pemerintah daerahnya yang kurang serius.

kalau dia serius tidak mungkin hanya dua bungkus mie. Kalau untuk 100 KK pun baru berapa lah. Saya betul-betul kecewa,” ujarnya. Namun, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sanggau, Vicki Ludovicus Putra membantah hal tersebut. Malah kata dia, khusus untuk penanggulangan bencana banjir di desa Balai Ingin, pihaknya sudah memberikan bantuan berupa mie instan, gula, kopi dan minyak goreng. “Kalau bantuan beras, itu dari Dinsosnaker,” kata Vicki, via HP. Diakuinya, saat awal kejadian bantuan yang diberikan kepada warga itu memang sedikit, karena korban banjir hanya sedikit, tak sampai 100 KK. Menurut dia warga yang hanya memperoleh dua bungkus mie atau yang tidak sama sekali mendapat tambahan bantuan gula, kopi dan mie instan adalah

warga yang hari-hari berikutnya terkena imbas banjir. “Kami waktu itu langsung serahkan semua bantuan itu kepada kepala desanya. Nanti kepala desa inilah yang menyalurkan. Memang waktu itu sedikit warga yang terkena. Kami pun sudah pesan kepada desa, kalau memang masih memerlukan bantuan, kami siap,” katanya. Vicki berharap, semua perangkat pemerintah daerah di seluruh kecamatan dan desadesa selalu berkomunikasi dan berkoordinasi kepada BPBD. Dia meminta melaporkan secepat mungkin jika terjadi bencana. “Memang kadang ada beberapa wilayah yang tidak ada sinyal. Untuk wilayah-wilayah yang sulit ditempuh, tetap kita lakukan koordinasi. Sementara untuk logistik sejauh ini secara bertahap masih disalurkan,” ujarnya. (KiA)

Informasinya, Februari Jalan Negara Diperbaiki Jangan Janji Tinggal Janji Sanggau. Bupati Poulus Hadi percaya perbaikan ruas jalan Sanggau akan dilakukan tahun ini. Ia mengaku telah melakukan presentasi terkait persoalan tersebut. “Dan itu sudah ditindaklanjuti gubernur. Mudah-mudahan dapat disetujui Menteri PU. Informasinya, kalatu tak ada halangan Februari ini, sudah ada (mulai berbaikan),” kata Bupati Poulus Hadi, via HP kemarin. Terlebih Presiden Jokowi ketika mengunjungi Entikong dan berjanji akan memperbaiki fasilitas perbatasan. “Pasti laporan soal ruas jalan nasional itu sudah sampai ke beliau (presiden, red). Gubernur kan juga sudah menyampaikan ke beliau,” ujarnya. Karena itu ia yakin dan berharap ruas jalan negara, mulai dari simpang ampar hingga Sanggau secepatnya akan diperbaiki. “Kita percaya ini akan diperbaiki secepatnya,” ujarnya. Soal presiden yang tak melalui jalur darat ketika mengunjungi Entikong, Poulus Hadi tak banyak berkomentar. Menurutnya itu hanya persoalan teknis. “Karena buktinya presiden juga mengunjungi pembangunan jembatan Tayan. Saya sangat yakin lah beliau akan cepat,” tuturnya. Harapan ruas jalan negara segera diperbaiki juga datang dari Raja Sanggau, Gusti Arman. Masyarakat Sanggau, kata Arman, sudah lama menanti perbaikan ruas jalan tersebut. Ia berharap kedatangan Presiden ke Entikong tak sekedar blusukan. “Kita mohon Presiden Jokowi memperbaiki jalan negara mulai dari Simpang Ampar sampai

Poulus Hadi

ke Sanggau. Jalan ini bertahuntahun tidak pernah diperbaiki. Ini kita minta diperbaiki sebagaimana mestinya jalan negara,” kata dia. Jangan sampai janji tinggal janji. Dikatakannya pula, selama ini masyarakat Sanggau membayar pajak dan kontribusi bagi pemerintah pusat, terutama dari sektor perkebunan. Karena itu ia menyayangkan Presiden tak menggunakan jalur darat ketika berkunjung ke Entikong. “Beliau pada prinsipnya tak tahu kondisi yang sebenarnya, infrastruktur jalan negara yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Kita berharap blusukan itu tak sekedar ‘lips service’. Kita minta aksi nyata Presiden,” tuturnya. Sebelumnya, kedatangan Jokowi ke Entikong menggunakan heli, dikritik Anggota DPRD Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro. “Idealnya, Presiden supaya tahu kondiis jalan di Kalbar ini, kalau bisa dia naik kendaraan darat,” kata Konggo.

Ia sebenarnya sangat berharap, permasalahan jalan negara Sanggau dapat diselesaikan secepat-cepatnya. “Harapan kita, dia bisa action langsung, Pak Jokowi kan orangnya suka action langsung. Kalau pakai helikopter apa yang dilihat, hutan dan kebun sawit jak,” tuturnya. Konggo menuturkan, sudah banyak sekali pejabat-pejabat negara sekelas menteri, bahkan presiden yang datang ke Entikong. Tapi hingga kini kenyataannya, tidak ada perubahan signifikan yang dialami masyarakat. “Dari jaman SBY (presiden sebelumnya,red), sudah beberapa kali itu, kita belum ada merasakan. Terhadap wilayah pembangunan perbatasan tidak ada perubahan yang signifikan. Kita berharap nih ya, dengan Presiden Jokowi datang dengan kabinetnya yang kerjakerja-kerja, bisa. Jangan ndak ada perubahan. SBY sudah, kalau menteri-menteri ndak usah diomong lagi lah,” katanya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Keluarga besar Dinas PU mengikuti perayaan natal bersama. ANTONIUS

Layani Masyarakat Perlu Kesehatian NGABANG. Keluarga besar Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Kabupaten Landak, kembali menggelar kegiatan perayaan Natal bersama di aula Dinas PU dan Perumahan Landak, Kamis (22/1). Perayaan Natal bersama ini didahului dengan ibadah perayaan Natal. Tidak hanya itu, sejumlah door prize bagi keluarga besar Dinas PU dan Perumahan Landak yang beruntung, juga mewarnai perayaan Natal bersama ini. Sedangkan, sub tema yang diusung yakni, dengan semangat Natal, kita tingkatkan kebersamaan dan kesehatian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Kepala Dinas PU dan Perumahan Landak, Erani mengatakan, kegiatan yang digelar ini bukan semata-mata hanya perayaan Natal bersama saja. “Kegiatan ini dikemas Dinas PU dari Dinas PU dan untuk Dinas PU. Tujuannya, tentu untuk membangun kebersamaan dan kekompakan serta kesehatian,” ujar Erani. Ia berharapap dengan adanya kebersamaan, kekompakan dan kesehatian, tentunya bisa meningkatkan kinerja. “Apalagi Dinas PU dan Perumahan Landak merupakan salah satu instansi yang banyak melayani masyarakat. Kalau tidak ada kebersamaan dan kekompakan didalamnya, maka akan sulit bagi kita untuk melayani masyarakat dengan baik,” ungkapnya. Ia menambahkan, perayaan Natal bersama inipun sebagai ungkapan rasa syukur, karena para pegawai di Dinas PU dan Perumahan Landak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani masyarakat di tahun 2015 ini. “Saya juga meinginkan setiap pribadi punya target dan komitmen, baik pribadi, keluarga maupun lembaga dimana kita ditempatkan. Dengan demikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal, meskipun masih ada kekurangan disana sini,” kata Erani. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pegawai Dinas PU dan Perumahan Landak yang beragama Islam. “Sebab, mereka selalu mendukung kegiatan ini dengan melakukan berbagai persiapan. Pada saat perayaan hari besar Islampun, kita juga akan melakukan kegiatan seperti ini, seperti halal bi halal,” janjinya(ius)

Jumat, 23 Januari 2015

Ketinggian Air di Ngabang Kembali Naik NGABANG. Sempat surut, banjir kembali menggenangi sejumlah daerah di kota Ngabang, Kamis (22/1) seperti: desa Raja meliputi dusun Raiy dan Pesayangan, desa Hilir Tengah kawasan jalan Seteher dusun Pulau Bendu dan desa Hilir Kantor di kawasan Sungai Buluh dan Tanjung. Transportasi darat di kawasan tersebut masih lumpuh total. Mobilitas masyarakat hanya mengandalkan sampan. Hingga siang kemarin, awan mendung masih menyelimuti langit Kota Ngabang. Jika hujan turun kembali di daerah perhuluan sungai Landak, diprediksi genangan banjir akan terus naik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Landak, Kamis (22/1) kembali menggelar rapat koordinasi penanggulangan banjir bersama jajaran TNI/ Polri dan pihak terkait lainnya. Rapat koordinasi itupun digelar di kantor BPBD Landak. Kepala BPBD Landak, Therisia Limawardhani mengatakan, untuk banjir yang melanda di sejumlah desa di kecamatan Air Besar mulai surut. “Kita sudah memberi bantuan berupa perahu karet di kecamatan itu. Demikian juga banjir yang merendam Kecamatan Kuala Behe memang sempat surut. Namun informasi yang saya terima, genangan banjir kembali naik di kecamatan tersebut,” ujar Dhani saat rapat koordinasi. Informasi terbaru yang diteri-

Kondisi banjir di dusun Pesayangan desa Hikir Tengah, Kamis (22/1). ANTONIUS

ma Dhani, desa Nyiin kecamatan Jelimpo juga sudah terendam banjir di satu dusun. “Banjir di sejumlah kawasan di Kecamatan Menyuke pun sudah mulai surut. Hanya saja banjir yang parah di kecamatan itu yakni di desa Songga dan pasar Darit. Demikian juga dengan kecamatan Meranti masih digenangi banjir,” jelasnya. Sedangkan untuk banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Ngabang lanjut Dhani,

merupakan banjir kiriman dari daerah perhuluan sungai Landak. “Daerah perhuluan tersebut seperti di kecamatan Kuala Behe dan kecamatan Air Besar,” katanya. Hasil dari rapat koordinasi itu, BPBD akan mengaktifkan posko darurat banjir. “Kita juga sudah melakukan pemantauan disejumlah kawasan di Kota Ngabang yang terendam banjir. Namun, rata-rata para korban banjir tidak mau dievakuasi

ditempat yang lebih aman. Para masyarakat korban banjir lebih memilih mengungsi di rumah tetangga yang tidak terendam banjir,” jelasnya. Posko banjir yang akan didirikan itu untuk mengantisipasi jika ada korban banjir yang harus dievakuasi. “Kita hari ini (kemarin,red) kembali akan memantau banjir disejumlah kawasan di Kota Ngabang. Kita akan menawarkan kepada para korban banjir apak-

ah mau dievakuasi atau tetap bertahan ditempat tinggalnya. Lagipula kita sudah menyiapkan gedung swadaya Ngabang untuk menampung para pengungsi korban banjir,” katanya. Dhani juga meminta laporan soal banjir dari para personil TNI/Polri maupun pihak terkait lainnya. “Laporan tersebut bisa langsung dikoordinasikan ke BPBD Landak. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama,” ucapnya. (ius)

Bantuan Korban Banjir Mulai Disalurkan NGABANG. Pemkab Landak melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) mulai menyalurkan bantuan kepada korban banjir di sejumlah kecamatan se Landak. “Bantuan yang sudah kita salurkan itu berupa beras, ikan kaleng dan mi instan. Bantuan yang kita berikan ini berdasarkan laporan jumlah warga yang menjadi korban banjir,” ujar Ke-

pala Bidang (Kabid) Sosial Disosnakertrans Landak, Aloysius, Rabu (21/1) di kantornya. Menurutnya, sebagian kecamatan yang terkena banjir itu sudah diberikan bantuan. “Seperti hari ini, (kemarin,red) kita sudah menyerahkan bantuan berupa beras sebanyak 4 ton kepada korban banjir di Kecamatan Kuala Behe. Kita juga menyalurkan bantuan ke

kecamatan tersebut berupa ikan kaleng dan mi instan sebanyak 40 dus,” jelasnya. Sementara untuk korban banjir di kecamatan Air Besar berupa lima ton beras, sarden sebanyak 400 kaleng dan mi instan sebanyak 40 dus. “Demikian juga di kecamatan Menyuke kita sudah menyalurkan 4 ton beras, di Desa Munggu Kecamatan Ngabang

sebanyak satu ton beras dan desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang sebanyak dua ton beras. Sedangkan untuk korban banjir di Desa Raja Kecamatan Ngabang, laporan korban banjir memang sudah masuk ke kita. Tapi kita masih mau mengambil stok bantuan untuk desa itu,” jelas Aloysius. Data yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Dae-

rah (BPBD) Landak, ada sejumlah kecamatan yang terendam banjir yaitu: kecamatan Ngabang dan Air Besar, Kuala Behe, Meranti dan Menyuke. Untuk saat inipun pihak BPBD terus mendata rumah warga yang terendam banjir. Sampai saat inipun belum ada korban jiwa akibat banjir yang melanda sejumlah kecamatan itu.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Eko Setyanto SE M Kom. ABDU SYUKRI

Santunan Korban Laka Sekadau Rp600 Juta-an SEKADAU. Ternyata, PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat telah mengeluarkan lebih dari setengah miliar rupiah untuk korban kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di wilayah hukum Polres Sekadau, tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalbar, jumlah santunan yang dibayarkan pihak Jasa Raharja untuk Sekadau ini masih terbilang kecil. “Sepanjang 2014, pembayaran santunan untuk korban laka di Sekadau mencapai Rp603.387.699. Untuk Kalbar, dana santunan yang kita keluarkan tiap bulan mencapai Rp2 miliar. Jadi di Sekadau tidak terlalu besar,” ujar Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Eko Setyanto, di Sekadau, kemarin. Meski sedikit menurun dibandingkan tahun 2013, namun jumlah santunan yang dikeluarkan itu cukup membantu masyarakat. Pasalnya, sedikit banyak, beban masyarakat dalam menanggung biaya pengobatan maupun pemakaman korban Laka lebih ringan, walaupun masih tidak sepadan dengan harga nyawa manusia. Menurut Eko, pembayaran santunan untuk korban kecelakaan merupakan amanat dari UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. “Pembayaranan santunan ini juga merupakan amanah dari UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,” tuntasnya. (bdu)

Polres Gandeng RSUD dan Jasa Raharja

Santuni Korban Laka Lantas SEKADAU. Polres Sekadau menandatangani Memorandum of understanding (MoU) dengan RSUD Sekadau dan pihak Jasa Raharja Persero Cabang Kalbar di Mapolres Sekadau, kemarin. Kesepahaman bersama itu menyangkut santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Kabupaten Sekadau. Yang meneken MoU tersebut adalah Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK, Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Eko Setyanto SE MKom, dan Direktur RSUD Sekadau, dr. Libra. “Penandatanganan MoU ini sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para korban laka lantas,” ujar Muslikhun, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (22/1). Ia melanjutkan, sebagai pelayan masyarakat, polisi memiliki komitmen kuat dalam memberikan service maksimal kepada warga. Termasuk kepada para korban Laka Lantas, baik yang meninggal, luka berat maupun ringan. “Dengan adanya MoU ini,

Penandatanganan MoU antara pihak kepolisian, RSUD Sekadau dan Jasa Raharja Cabang Kalbar. ABDU SYUKRI

semua kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan ke kita (polisi, red), akan mendapatkan santunan. Untuk korban luka, biaya pengobatan akan ditanggung hingga Rp10 juta,” ulas Muslikhun. Di tempat yang sama, Libra Soetomo berkomentar singkat. Dia menyatakan, selama ini memang ada masyarakat yang kebingungan biaya pengobatan jika mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Melalui MoU itu, diharapkan masalah itu tidak ada lagi. Kita di RSUD Sekadau juga sudah melengkapi fasilitas penanganan emergency. Kita ada UGD 24 jam dan ICU,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Eko Setyanto menjelaskan, santunan dari Jasa Raharja akan diperoleh dengan beberapa persyaratan. “Untuk korban meninggal, santunan

bisa didapatkan dengan mengisi formulir pengajuan santunan dan surat keterangan ahli waris yang dilengkapi KTP dan KK,” paparnya. Eko mengimbuh, “Formulir pengajuan santunan itu bisa diambil di petugas Jasa Raharja yang berada di kantor Samsat”. Sedangkan untuk korban luka, lanjut dia, santunan bisa didapatkan dengan mengklaim

biaya pengobatan ke pihak Jasa Raharja. Biaya pengobatan yang ditanggung maksimal Rp10 juta dengan membawa bukti kwitansi berobat asli dari pihak rumah sakit atau Puskesmas. “Tapi satu hal yang juga penting adalah laporan polisi. Karena yang berhak menentukan itu kecelakaan atau bukan adalah pihak kepolisian. Karena itu, kalau memang mengalami kecelkaan, segeralah melapor ke pihak kepolisian,” imbau Eko. Penandatanganan MoU disaksikan Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Sekadau, Drs. Adrianto Gondokusumo MSi, yang mewakili bupati. Terlihat pula Kepala Dinas Kesehatan, dr. Wirdan Mahzumi MKes, Sekretaris Dinas Perhubungan, tukang ojek, dan anggota komunitas motor di Sekadau. Pemkab Sekadau menyambut baik inisiatif Polres Sekadau dalam menginisiasi penandatanganan MoU. “Ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” puji Adrianto. (bdu)

Tingkatkan Dana Pembangunan untuk Sekadau

Abun: Kepala Dinas Jangan Jadi Pemalas SEKADAU. Pimpinan SKPD atau dinas-dinas di jajaran pemerintah Kabupaten Sekadau diminta lebih cekatan mencari dana pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN. Jika hanya mengandalkan dana dari APBD Sekadau semata, pembangunan di Bumi Lawang Kuari diyakini tak optimal. “Kita minta agar pimpinan SKPD atau dinas di jajaran pemerintah Kabupaten Sekadau agar tidak menjadi pemalas dalam menjolok dana ke provinsi maupun pemerintah pusat,” tegas Abuntono SP, anggota Komisi

B DPRD Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar, kemarin. Penegasan itu disampaikannya karena menilai banyak pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Sekadau terkesan kurang proaktif dalam memperjuangkan dana pembangunan di daerah ini. Mereka lebih memilih untuk menunggu dana tersebut datang ke Sekadau. “Harusnya pimpinan SKPD itu jemput bola. Jalin komunikasi dengan pemerintah dan DPRD provinsi, maupun kementerian di pusat. Apa program di provinsi atau pusat yang bisa direalisasi-

Abuntono SP. ABDU SYUKRI

kan di Sekadau. Buat proposal, minta dananya,” kata pria yang akrab disapa Abun ini. Dari beberapa pimpinan SKPD di Sekadau, diakuinya, belum banyak yang giat memperjuangkan dana untuk pembangunan di Sekadau. Akibatnya, jumlah dana dari APBD provinsi maupun APBN yang mengucur ke Sekadau pun hanya sedikit. “Misalnya dana subsidi dari APBD Provinsi. Info yang saya dapat dari kawan di DPRD Proivinsi, tahun ini Kabupaten Sekadau hanya mendapatkan kucuran sebesar Rp80 miliar.

Sedangkan kabupaten/kota lain, banyak yang diatas Rp100 miliar,” sesal Abun. Ironisnya lagi, banyak jatah subsidi atau bantuan lain yang sebetulnya bisa didapatkan Kabupaten Sekadau justru melayang ke daerah lain. Ini terjadi karena tidak ada proposal pengajuan dari jajaran pemerintah daerah. “Kita harapkan mentalitas pejabat pemalas itu segera ditinggalkan. Kalau tidak, pembangunan Kabupaten Sekadau yang akan ketinggalan dibandingkan kabupaten/kota lainnya,” yakin Abun. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Tumpahan Salok

Kasat Pol PP Sambas, Razia Arfianto bersama anggotanya memasang plang larangan berjualan di bawah Jembatan Sabok Sambas. M Ridho

Jangan Jualan di Bawah Jembatan Sabok Sambas. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sambas menertibkan dan memasang plang larangan berjualan di bawah Jembatan Sabok, Kamis (22/1). Selain menghambat upaya Pemkab Sambas memperindah penataan kota, aktivitas terlarang itu juga membahayakan pedagang dan pembeli. “Larangan berjualan difasilitas umum, seperti di bawah Jembatan Sabok yang telah selesai dibangun, karena sudah ada beberapa warga yang akan berjualan di bawah jembatan dan akan membangun lapak, sehingga kita tertibkan dan kita pasang plang peringatan dilarang membangun lapak untuk berjualan di lokasi jembatan yang merupakan tempat penataan kota,” kata Razia Arfianto, Kasat Pol PP Kabupaten Sambas kepada wartawan. Menurutnya, sangat berbahaya berjualan di bawah jembatan, makanya Satpol PP turun ke lapangan dengan memasang plang larangan. “Alhamdulillah mereka yang kita tertibkan paham dan tidak membuat lapak di bawah jembatan, karena membangun lapak di lokasi penataan kota adalah salah, dan Pol PP wajib menertibkannya,” tegas Razia. Ke depan, tambahnya, lokasi ini akan ditata menjadi taman, sehingga memperindah kota Sambas. “Kita juga mengimbau masyarakat yang berjualan agar tidak sampai memakai badan jalan. Jika ada akan ditertibkan, kecuali mereka yang jual buah ada pertimbangan, namun setelah itu harus dibersihkan,” imbaunya. Agar penataan kota bisa lebih rapi, ia mengimbau para pedagang dapat melapor kepada pemerintah desa atau kecamatan, apakah lokasi yang akan dibangun menganggu penataan kota. “Mari kita bersama-sama menjaga agar tata kota lebih baik. Caranya tidak membangun lapak atau kios tanpa izin hingga memakan badan jalan dan menganggu pemandangan. Sebab keindahan kota untuk kita, masyarakat Kabupaten Sambas juga,” pesannya. (edo)

Rakyat Kalbar

Jumat, 23 Januari 2015

Banjir Meluas, Pemkab Sambas Siaga Banjir Sambas. Selain merendam 306 rumah di dua desa di Kecamatan Sejangkung, banjir juga merendam 110 rumah di Kecamatan Sajad. Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, Kamis (22/1) langsung menggelar Rapat Bersama TNI dan Polri di Ruang Asisten II Setda Sambas. Mendata dan menyerahkan bantuan kepada warga yang menderita musibah jadi prioritas Pemkab Sambas. Asisten II Setda Sambas H Uray Santosa kepada wartawan menjelaskan, banjir yang melanda Kecamatan Sejangkung dan Sajad merupakan banjir kiriman. “Sebanyak 64 rumah warga Desa Sepantai dari dua dusun terendam banjir, dan 242 di Desa Semangak dari empat dusun juga terendam banjir. Begitu juga di Kecamatan Sajad, banjir merendam 20 rumah di Desa Sajad dan 90 rumah di Desa Perigi Limus,” papar Asisten II Setda Sambas, ditemui usai rapat. Kedalaman air di jalan raya berkisar 1 meter hingga 1,5 meter. Sedangkan air yang menggenangi rumah ketingiannya 40 centimeter hingga 60 centimeter. “Usai rapat, jam itu juga kita langsung mempersiapkan bantuan untuk diserahkan langsung kepada korban banjir. Bantuan akan diserahkan Kadishub, Kasat Pol PP, Pabung TNI, Kasat Sabhara Polres Sambas, dan Kesbangpolinmas. Disana mereka didampingi camat masing-masing,” jelas Uray Santosa. Jauh hari sebelumnya, ujar dia, Pemkab

Sambas telah menyampaikan surat edaran kepada camat agar melaporkan perkembangan di wilayahnya masingmasing. Tidak hanya melalui surat, Bupati Sambas bahkan menyampaikan imbauan langsung. Begitu pula Asisten II sudah mengimbau camat melalui SMS. “Kita minta data berapa rumah, sawah, kebun, ternak dan lain-lain yang terendam banjir. Namun hingga saat ini kita belum menerima laporan ada yang diungsikan, artinya ini masih bisa diatasi,” kata Uray Santosa. Selain itu, camat yang wilayahnya tergenang banjir diinstruksikan supaya mengaktifkan posko banjir di wilayahnya masing-masing. “Bantuan yang saat ini kita serahkan kepada korban banjir berupa 109 dus mie instan, kecap dan lain-lain yang dianggap perlu, termasuk obat-obatan, juga ada bantuan 2 ton beras,” jelasnya. Untuk wilayah lain, jelasnya, dari laporan yang diterima, air juga mulai naik di Kecamatan Galing, tetapi belum merendam rumah warga. Sedangkan di wilayah rawan banjir lain, seperti Kecamatan Tebas, Selakau Timur dan Sebawi masih aman. “Banjir yang selalu melanda Kabupaten Sambas merupakan kiriman. Tapi yang dikhawatirkan, jika banjir kiriman disertai hujan dan air pasang laut, karena Kabupaten Sambas tidak jauh dari laut seperti di Kecamatan Selakau, Pemangkat, Paloh, Tangaran, Jawai dan Jawai Selatan.

Pemkab Sambas bersama TNI, dan Polri meninjau dan menyerahkan bantuan kepada warga Kecamatan Sejangkung dan Sajad yang mengalami musibah banjir. M Ridho Semoga saja ini tidak terjadi,” harapnya. Selain bantuan dari Pemkab Sambas, ada juga tambahan bantuan 50 dus mie instan dari PT Perkebunan Mulia Indah. Uray Santosa menegaskan, dalam mengantisipasi banjir, Pemkab Sambas melibatkan seluruh instansi di lingkungan Pemkab Sambas, termasuk instansi ver-

tikal seperti Polri dan TNI. Supaya banjir kiriman tidak terjadi, disarankan perlu adanya badan yang khusus menangani bencana di Kalbar. “Karena banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah lain yang lebih duluan banjir. Kalau air lancar, tentu tidak terjadi banjir lagi,” tegasnya. (edo)

Bangun Jembatan Mak Rampai-Tekarang

Presiden Jangan PHP dan Hanya Pencitraan

Eko Sanjaya. M Ridho

Sambas. Janji Presiden RI Ir H Joko Widodo yang disampaikan melalui Bupati Sambas mengenai pembangunan Jembatan Mak Rampai-Tekarang dan beberapa ruas jalan di Kabupaten Sambas, direspon positif masyarakat Kabupaten Sambas. Namun, masyarakat berharap janji tersebut jangan sekedar Pemberi Harapan Palsu (PHP). “Wacana jembatan ini sudah lama, dan diharapkan ada bantuan pemerintah pusat. Sehingga kami minta Presiden tidak jadi PHP. Sebab, wacana pembangunan jembatan ini sudah lama, dan ini merupakan akses penting serta dambaan masyarakat,” kata Eko Sanjaya, mantan Ketua Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) kepada wartawan, Kamis (22/1) di

Sambas. Hal mendasar yang harus digarisbawahi terkait pembangunan jembatan tersebut tegas, Eko, adalah kapan direalisasikn. Sebab, sampai saat ini isu pembangunan jembatan tersebut bisa menjadi komoditas politik dan pencitraan saja. “Presiden harus bisa membuktikan dan tidak PHP saja. Sebab fungsi jembatan yang dijanjikan tidak hanya dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat, tapi dapat mendukung pertahanan keamanan negara,” tegasnya. Akses jembatan tersebut dapat menghubungkan tiga kecamatan penting, yaitu Kecamatan Jawai, Jawai Selatan dan Kecamatan Tekarang. “Kami meyakini jika akses tersebut dibangun, maka

dapat mendongkrak pembangunan fisik maupun ekonomi masyarakat di tiga kecamatan tersebut. Sebab selama ini untuk memasarkan hasil bumi, masyarakat di wilayah tersebut harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, karena harus menggunakan transportasi air,” bebernya. Hal lain yang menggembirakan apabila pembangunan jembatan tersebut terealisasi, maka akan seimbangnya pembangunan di Kabupaten Sambas. Sebab pembangunan jembatan tersebut akan menjadi tonggak awal untuk mencapai pemerataan pembangunan di Kabupaten Sambas. “Semoga apa yang disampaikan Presiden kepada Bupati Sambas benar-benar diwujudkan, dan buka PHP saja,” pungkasnya. (edo)

Sambungan Nyalip, Tewas .....................................................................................dari halaman 9 Kasat Sabhara Polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas kecelakaan maut itu. Barang bukti sepeda motor korban maupun

tronton serta sopirnya sudah diamankan. “Barang bukti semuanya sudah kita amankan, baik itu kendaraan korban maupun tron-

ton, begitu juga sopir tronton atas nama Abdul Haris,” tegasnya. (zrn)

Pengendara Motor .....................................................................dari halaman 9 Mengenai penyebab kecelakaan, polisi masih menyelidikinya. “Masih kita selidiki apa penyebab kecelakaan tunggal yang menimpa Romi dan Agung” ujar Kompol Haryanto.

Kasat Lantas ini mengatakan, kecelakaan yang dialami Romi dan Agung dikarenakan faktor cuaca, jalan dalam keadaan licin. “Ini diduga kuat kecelakaan terjadi karena

faktor cuaca, sehingga membuat kendaraan KB 2985 PQ menabrak rambu-rambu lalu lintas di Veteran dekat Gedung Kartini itu,” jelasnya lagi. (zrn)

Pencuri Controller .......................................................................dari halaman 9 Ia menjelaskan, ketiga pelaku merupakan eks karyawan PT Limpah Sejahtera. Ketiganya berhasil dibekuk setelah mendapatkan informasi bahwa keberadaan pelaku pencurian itu berada di Ketapang. “Mereka dibekuk pada saat hendak transaksi di indekos yang berada di Jalan MT Haryono, Selasa sekitar pukul 13.00,” ujar Belen. Lian, Jimi dam Kuswanto dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pembertan (Curat) dengan ancaman tujuh tahun penjara. Kepada polisi Kuswanto mengaku tidak ikut mencuri dua unit controller alat berat tersebut. Dia hanya menyuruh kedua temannya untuk mencuri dua unit controller lantaran

tergiur harga jual yang mencapai puluhan juta rupiah. “Infonya harganya bisa dijual Rp28 juta per unit. Kemudian Lian dan Jimi mencuri dua komponen alat berat itu, setelah Kuswanto memberitahukan keberadaan ekskavator milik PT Limpah Sejahtera. “Setelah saya kasih tahu letak alat berat tersebut, mereka mengambil controller-nya Minggu (18/1) sekitar pukul 18.30,” katanya. Kuswanto mengaku pernah bekerja selama beberapa bulan di PT Limpah Sejahtera. Begitu juga dengan Lian dan Jimi, bekerja di perusahaan perkebunan sawit itu hanya beberapa bulan saja, kemudian berhenti. “Yang mengajarkan cara membuka

controller dari alat berat itu dari operator ekskavator,” ujarnya. Lian mengaku nekat mencuri lantaran ingin membayar kontrakan dan membeli pakaian. “Baru kali ini mencuri, duitnya untuk bayar kontrakan dan membeli pakaian,” tuturnya. Lian mengaku, bisa membongkar controller yang terpasang di ekskavator, setelah diajarkan oleh Kuswanto. “Cara melepaskannya menggunakan obeng, tang potong, kunci Inggris ukuran 12 dan 14. Sekitar satu jam lebih baru berhasil mengambil dua controller tersebut dan membawanya kabur ke kontrakan kami di Indotani,” katanya. (jay)

61 TKI .............................................................................................................dari halaman 9 “Deportasi ini tiada henti. Pemerintah Malaysia terus melakukan razia terhadap TKI ilegal,” ujar Andi Kusuma Arfandi SE selaku Koordinator P4TKI Entikong saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Andi mengatakan, jika tidak ada upaya nyata dari pemerintah, bukan tidak mungkin deportasi ini jumlahnya akan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. P4TKI terus mendorong pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Entikong. Diharapkan dengan adanya LTSP ini, pengiriman TKI ilegal dapat diminimalisir. “Kebutuhan LTSP ini sudah san-

gat mendesak. Beberapa waktu lalu saya sudah berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi D DPRD Sanggau untuk pembentukannya. Diharapkan tahun ini sudah terealisasi,” harap Andi. TKI ilegal asal Tegal, Djoko, 31, mengaku keberangkatan dirinya bekerja di Malaysia secara ilegal, disebabkan prosesnya yang cepat. Hanya bermodal paspor sudah bisa bekerja. “Saya pas berangkat gak pakai tes kesehatan ataupun visa kerja. Kalau pake itu bisa lama prosesnya. Namun saya menyesal berangkat secara illegal. Tidak ada jaminan

bahwa gaji saya terbayar. Ini saja gaji saya cuma dibayar setengahnya tiap bulan,” ujar DJoko. Mengurus dokumen yang memakan waktu terlalu lama menjadi salah satu alasan maraknya pengiriman TKI Ilegal. Diharapkan dengan terbentuknya LTSP ini, jumlah pengiriman TKI ilegal akan berkurang. “Harus ada wujud nyata berupa dibangunnya LTSP di Entikong dan proses hukum terhadap para cukong yang memberangkatkan TKI ilegal ini. Selain itu pula komitmen antarinstansi terhadap pencegahan TKI ilegal,” tegas Andi. (agn)

...................................................................................dari halaman 9

Perwira yang menggantikan Kompol Ongky S Gunawan sebagai Kasat Sabhara Polresta Pontianak adalah Kompol Suparman WDW yang sebelumnya menjabat sebagai Pengawasan dan Pengendalian (Pasdal) Dit Sabhara Polda Kalbar. “Kompol Suparman bukanlah perwira yang baru bertugas di wilayah hukum Polresta Pontianak. Sebelumnya beliau juga sudah pernah menjabat sebagai Kapolsek Sungai Raya maupun sebagai Kapolsek KP3U,” jelas Kasubag Humas yang mengganti posisi Iptu Harsoyo itu. Diberhentikannya Kompol Ongky dari jabatan Kasat Sabhara Polresta Pontianak, berdasarkan TR Kapolda Kalbar pada 8 Januari 2014. “Ber-

dasarkan Telegram Rahasia (TR) Kapolda Kalbar: STR/14/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan lingkungan Polda Kalbar. Berdasarkan TR ini Kapolresta Pontianak menggelar Sertijab antara Kompol Ongky dan Kompol Suparman,” ujar Ipda Bob. Acara serah terima jabatan ini dipimpin langsung Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso di halaman Mapolresta Pontianak. “Seluruh pejabat Polresta Pontianak, baik para Kasat maupun Kapolsek menghadiri acara Sertijab. Kapolresta memberikan arahan kepada seluruh pejabat, termasuk

kepada pejabat yang baru masuk ke Mapolresta,” paparnya. Kapolresta mengucapkan terima kasih kepada Kompol Ongky S Gunawan yang sudah mengemban amanah dan tanggungjawab selama menjadi Kasat Sabhara Polresta Pontianak. “Kemudian Kapolresta Pontianak mengucapkan selamat datang kepada Kompol Suparman yang ditempatkan sebagai Kasat Sabhara menggantikan Kompol Ongky. Diharapkan Kompol Suparman cepat menyesuaikan diri, guna dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik sesuai dengan arahan dari pimpinan,” tegas Bob Antoni meniru ucapan Kapolresta. (zrn)

Warung Rawit ......................................................................................dari halaman 9 Multi mengingatkan, jangan sampai pemilik Warung Rawit mengabaikan yang perintahkan Pemkot Pontianak. Jika mengabaikan, maka akan muncul masalah baru yang sangat sensitif, yakni pengaduan masyarakat. “Repot kalau ada pengaduan masyarakat. Kegiatan usahanya bisa-bisa di stop pemerintah. Nanti masyarakat protes, RT/RW hingga kepala SKPD datang, usahanya bakal ditutup,” ulasnya. Multi berpandangan, Warung Rawit harusnya berpikir terhadap peraturan tersebut. Setidaknya dapat memperkirakan usahanya akan besar. Bakal bikin cabang, karyawan banyak dan hasil produksinya banyak. Apa susahnya menyiapkan IPAL sesuai standar. “Ketentuan Walikota yang ada, pada saat pemantauan di lapangan, jika kursi untuk pelanggan berjumlah di atas 80 unit, maka wajib membuat dokumen UKL PL. Saya bingung cara berpikir pemilik restoran ini. Apakah karena pelit, sehingga tidak mau membangun IPAL yang diharuskan pemerintah?” sindir Multi. Sebagai Kepala BLH, Multi juga mengesalkan sikap pemilik Warung

Rawit, karena selalu memberikan tanggungjawab usaha kepada pihak ketiga. “Saya panggil pemiliknya Heriyanto itu, dua kali dengan surat resmi BLH serta tandatangan Kepala BLH. Tetapi kok tidak pernah mau datang, malah menyuruh orang. Apakah karena pemegang sahamnya ada lima orang?” kesalnya. Diungkapkan Multi, pihaknya berkeinginan semua kegiatan usaha yang ada di Kota Pontianak mempunyai kesadaran. Pemerintah bukan mau mempersulit. Kesalahan restoran tersebut semakin banyak, karena tidak mengantongi surat layak sehat. “Warung Rawit itu juga belum membuat yang namanya layak sehat. Itu adalah peninjauan kesehatan. Dicek kesehatan dari dapur hingga karyawan. Dinas Kesehatan yang mengeceknya. Pemilik Warung Rawit juga tidak bikin surat itu. Sudahlah IPAL-nya tidak sesuai standar. Pokoknya pembangunan hasil limbah itu harus diperbaiki,” tegasnya. Jika dia tidak mau mengikuti aturan Pemkot, kata Multi, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas lainnya, seperti Disperindag, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dishub-

kominfo. “Kami pantau ulang izin usahanya dan syarat-syaratnya. Kalau terbukti salah akan di-Tipiring, bahkan penutupan usaha. Jadi pengusaha jangan membandel, BLH Pontianak tidak memungut biaya. Kalaupun ada biaya penerbitan dokumen, itu bukan bayar ke BLH tapi bayar ke konsultan pemeriksaan,” jelas Multi. Penegasan ini bukan tanpa dasar. Kota-kota besar lainnya pasti akan mengeluarkan pencemaran dari usaha restoran dan lainnya. Baik itu pencemaran udara, air, tanah hingga kebisingan. “Karena Pontianak merupakan kota jasa dan perdagangan, maka pencemaran yang paling berpotensi itu dari hasil kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu juga disempitkan lagi penanganannya, karena tidak mampu menangani secara keseluruhan. Yang terutama kita pantau adalah, rumah makan, restoran dan hotel,” ungkap Multi. “Imbauan soal pencemaran ini bukan untuk kita, tapi berguna bagi pemilik usaha, dan tenaga kerja di situ. Bahkan untuk pelanggan serta lingkungan sekitar tempat usaha dia (Warung Rawit),” ucap Multi. (dsk)

Bibir Mer TERGILA-GILA

Rakyat Kalbar Jumat, 23 Januari 2015

Informasi dan Gosip Selebritis

ATIQAH HASIHOLAN

AMITABH BACHCHAN Artis Atiqah Hasiholan tergila-gila pada bintang populer India, Amitabh Bachchan. Ia pun yakin Devi merupakan anak Amitabh Bachcha bersama dirinya. Itulah gambaran film Balada Anak Negeri, dimana Atika berperan sebagai Ida. “Tadi aku jogednya dari koreo aku sendiri. Berkat Youtube, aku coba cari di Youtube. Karena lagi ngajarin anak aku menari. Besok-besok pasti ada guru koreonya,” ungkapnya saat dijumpai di Studio Alam, Depok, beberapa waktu lalu. Anak aktivis Ratna Sarumpaet itu mengaku, sudah pernah bertemu dan mengobrol dengan Amitabh Bachchan saat bertandang ke India. Disana, aktor senior itu sangat diidolakan. Orang-orang India sangat fanatik pada sosok Amitabh Bachchan. “Orang-orang sana sampai menunggu di depan rumah

Amithabh Bhachan hanya sekedar mau melihat secara langsung tampangnya. Sebelumnya aku memang tahu Amithabh Bachchan,” ungkapnya. Atiqah sendiri mengaku benar-benar menyukai jalan ceritanya. Bukan karena dia ikut berperan di dalamnya, namun menurutnya, Eka Sitorus menulis kisah ini dengan baik. Banyak pesan yang disampaikan dari film Balada Anak Negeri tanpa kita harus menggurui. “Contoh karakter, aku hidup di impian yang tak nyata, itu terlihat juga di kehidupan nyata kita. Sampai aku menularkan kepada anak aku di film ini. Banyak dari kita berusaha hidup dalam impian yang diciptakan orang lain. Kayaknya ini jadi film yang sangat lucu,” ungkapnya. Menjadi tokoh yang fanatik akan Bollywood, ternyata dalam kehidupan nyata Atiqah tidak punya idola. Ia mengaku banyak hal yang disukainya, termasuk untuk urusan makanan. Untuk makanan favorit, Atiqah bahkan terkadang bingung karena semua dia suka. “(Harapannya) tentunya berhasil di pasaran, disukai penonton. Yang paling penting kita menghibur, dan pesannya sampai ke penonton,” pungkasnya. (idp)

PRISIA NASUTION

Babak Belur Prisia Nasution sangat antusias terlibat dalam film berjudul 3 (Alif, Lam, Mim). Dia tidak berpikir dua kali menerima tawaran tersebut. Walaupun pada akhirnya ia harus rela babak belur demi perannya itu. “Aku juga setiap hari nggak lepas dari olahraga. Muay Thai Boxing juga itu tidak lepas dari bela diri. Kalau cidera itu kan sudah biasa, tapi kita sangat menghindari cedera,” paparnya. Artis yang akrab disapa Pia ini bangga bisa terlibat dalam film drama thriller dengan bumbu action dalam film besutan sutradara Anggy Umbara. “Ini bukan film pertama saya. Ini yang kedua, tetapi yang pertama belum tayang,” ujar Prisia. Sebagai aktris berbakat, kesempatan tersebut merupakan sebuah mimpi yang bisa diwujudkan dalam sebuah karya. Sebagai seorang pekerja seni, hampir sebagian besar film yang dimainkan bergenre drama percintaan. Lewat film tersebut, perempuan kelahiran Jakarta, 1 Juni 1984 tersebut seakan bernostalgia kembali dengan hobinya. “Kangen juga sih karena dulu jadi atlet silat. Ketemu sama guru-guru, dan nostalgia lagi,” ujarnya. Di film tersebut, artis yang memiliki nama lengkap Prisia Wulansari Nasution itu berlakon sebagai Laras. Ia beradu akting dengan Cornelio Sunny yang

DEWI SANDRA

Tinggalkan Entertain Film Haji Backpacker dan serial Catatan Hati Seorang Istri pada penghujung 2014 menjadi petualangan terakhir penyanyi dan aktris Dewi Sandra di dunia entertain. Aktris yang memutuskan menggunakan hijab sejak menikah dengan Agus Rahman itu, memutuskan untuk menggantungkan karirnya pada awal 2015 ini. “Yes, saya lagi menggunakan waktu dengan baik. Lagi, recharging my body,” ujar Dewi Sandra. Keputusan tersebut dirasanya sangat penting untuk membangun keharmonisan sebuah keluarga muslimah yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Apalagi, ia berusaha untuk menikmati sebagai seorang istri yang baik sesuai syariat Islam. “Sejak saya berhijab dan menikah dengan mas Agus segala sesuatu yang saya akan kerjakan itu harus ada ridho suami. Tanpa ridho suami pasti ada saja,” katanya. Keputusan tersebut telah dipikirkan secara matang. Bukan karena desakan suami atau ingin menyumpahi wanita-wanita yang berkarir seperti masanya dulu. Namun lebih ingin menikmati kehidupan sebagai seorang istri. “Bukan, saya bukan menyumpah pada wanita kita yang bisa mandiri, kita punya suara. Tapi kita tidak boleh lupa akan kodrat sebagai wanita. Spesial, kita dikasih satu keunggulan yang sangat menarik sebagai ibu rumah tangga,” paparnya. Buktinya, lanjut Dewi, setelah menikah, ia masih diberikan kesempatan untuk berkarir di dunia entertain. Hanya saja, aktivitasnya tidak sebanyak dulu. Ia pun berusaha untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan tersebut dengan baik. “Kalau dikasih kepercayaan sama suami jangan disalahgunakan. Ke-

jujuran itu juga sangat penting, ridho sangat penting,” kata perempuan kelahiran Rio de Janeiro itu. Karenanya, setiap mengambil job, ia selalu meminta izin suaminya. Bahkan, tanggung jawab sebagai seorang istri di tengah beragam aktivitasnya tetap dilakukannya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Oleh karenanya, keputusan mengakhiri karirnya bukan karena ultimatum suaminya. “Kemarin memang CHSI (Catatan Hati Seorang Istri) delapan bulan (lamanya syuting, red). Sebelum saya berangkat syuting, saya pasti tanya suami mau makan apa? Saya siapin tugas saya sebagai seorang istri. Itu pekerjaan nomor satu saya,” tegasnya. Sejak memutuskan berhijab, Dewi memang berusaha memperdalam ilmu agama, salah satunya belajar kitab suci Alquran. “Niat saya memang lagi pengen dan bernazar saya mau memperdalam agama Islam. Lagi pengen belajar iqra,” kata perempuan berdarah Inggris dan Indonesia itu. Sampai kapan? Peremp u a n y a n g m e n g aw a l i karirnya sebagai model, penyanyi dan akhirnya akting tersebut tidak bisa menjanjikan. “Yang namanya pekerjaan datang dari hati juga. Tapi hati saya nggak ada disitu. Hati saya, saat ini sedang di rumah,” ungkapnya. (Jp)

berlakon sebagai Alim. Konflik muncul saat ia dipertemukan kembali setelah lama tidak bertemu. “Laras sebenarnya di depan orang umum dia perempuan biasa. Dulunya pacarnya Alif. Lama nggak ketemu, pas balik cerita bermula dari situ,” ceritanya. Seakan menikmati perannya, Pia pun tidak mengalami kesulitan beradaptasi dengan para pemain. Hanya saja ia harus mematangkan kembali kemampuan bela diri. Sebab setelah terjun ke dunia acting, banyak jurus-jurus silat tidak lagi digunakannya. “Kesulitannya gabunggabung, kalau koreografi terus harus dimatengin karakternya, karena kan sudah jarang main silat,” paparnya. (Jp)

TAMARA BLESZYNSKI

Ajari Sang Anak Akting Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah ini pas untuk menggambarkan bakat akting Teuku Rasya. Putra pasangan Teuku Rafly dan Tamara Bleszynski itu luwes berakting di depan kamera. Ia pun sukses bermain dalam film terbarunya, Cerita Cinta. Rupanya Teuku Rasya tak begitu saja mampu mendalami aktingnya, sehingga terlihat natural. Ia banyak berlatih dan berdiskusi dengan sang ibunda, Tamara Bleszynski. “Aku sempat latihan bareng mama. Ada beberapa yang generalgeneral saja. Mama kasih respons positif banget,” ucap Rasya. Karena terhalang jarak dan waktu, tentu Teuku Rasya tak bisa setiap hari meminta bantuan kepada sang ibunda guna memantapkan aktingnya. Tapi, dengan ketekunan dan keseriusan, ia mampu untuk tampil maksimal. “Enggak banyak yang dilatih sama mama. Sebab, mama kan ada di Bali. Tapi, mama kasih ilmunya, yaitu, harus percaya diri (PD). Pokoknya melakukan apa pun harus percaya diri,” urai Rasya. Untuk berakting, Rasya memang menjadikan Tamara Bleszynski sebagai guru sekaligus teman dalam berdiskusi. “Mama itu mentor aku banget,” tutupnya. (Jp)