23 Juli 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Kamis, 23 Juli 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Insiden Tolikara, 7 Poin Kesepakatan Damai 7 Tokoh Lintas Agama di Kalbar

Edaran Tedjo Belum Sampai, Mayjen Toto Sudah Melangkah Pontianak-RK. Bisa jadi menyadari demografi Kalimantan Barat mirip-mirip Papua, meski edaran dari Menko Polhukam & HAM, Tedjo Edhy Purdijatno, belum sampai ke seluruh Indonesia, Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura mengambil langkah, kemarin.

Hal ini menyusul ancaman pembakaran terhadap rumah ibadah di dua wilayah, yang diduga sebagai buntut insiden Tolikara di Papua.

Halaman 6 TUJUH. Tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat sepakat menjaga suasana aman, damai, dan kondusif, di Kalbar. Kesepakatan itu diurai dalam 7 poin yang dibubuhi tandatangan 7 tokoh agama tersebut bersama Kasdam XII/Tpr., Brigjen TNI Aris Martono Haryadi, mewakili Panglima Kodam XII, Mayjen TNI Toto Rinanto, di Markas Kodam XII Tanjungpura, Rabu (22/7). OCSYA ADE CP-RK

Anak Tuhan Tak Bakar Masjid Kartius: Kompak Saling Menghargai

Filemon Sukardi. FIKRI AKBAR-RK

Pontianak-RK. Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Kalimantan Barat, Pendeta Filemon Sukardi, sangat menyayangkan insiden pembakaran masjid yang dilakukan oleh sekelompok jemaah Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Jumat

(17/7) pagi.

“Sebagai umat Tuhan, harus banyak berdoa.

Kalau orang banyak doa dekat dengan Tuhan pasti tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena, kan kalau membakar rumah, Halaman 7

Memperkokoh Kebhinnekaan Untuk kesekian kalinya, kasus kekerasan terhadap umat beragama terjadi. Kali ini yang menjadi korban adalah umat Islam di Tolikara, Jayapura.

Satu Masjid serta puluhan kios dan rumah dibakar. Mirisnya kejadian itu terjadi tepat ketika umat Halaman 7

Menjamurnya Indomaret-Alfamart di Kota Pontianak

Ketika Nyali Legislatif-Eksekutif Besar ke Bawah, Kecil ke Atas Pontianak-RK . Ketegasan DPRD Pontianak dipertanyakan sejumlah pedagang kecil. Paskakesepakatan tutup sementara antara Dewan-manajemen masing-masing waralaba swalayan pada 3 Juli 2015, Indomaret dan Alfamart tak ada yang tutup. Seolah izin jaringan

bisnis swalayan raksasa itu lengkap semua ataupun kesepakatan itu cuma basa-basi jelang lebaran.

“Katanya sebelum lebaran Alfamart dan Indomaret akan ditutup, tapi sampai sekarang mereka masih buka. Jangan hanya gertakan (Dewan,red) saja tanpa tindakan

tegas,” ujar salah seorang seorang pemilik toko kelontong mini di kawasan Pontianak Barat, Fendi, kepada Rakyat Kalbar, Rabu (22/7).

Sejauh ini, Fendi melanjutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak selalu menggaungkan tertib aturan.

Halaman 7

Dua Mantan Pejabat Sudah Tersangka

Data Mobdin Setda Kalbar 2009 Seolah Ditapokkan

MACAM NGOLOK-NGOLOK. Salah satu lokasi waralaba swalayan yang masih beroperasi paskakesepakatan tutup sementara guna klarifikasi perizinan antara Dewan-manajemen waralaba di Pontianak. Waralaba ini tepat di depan Gedung DPRD Kota Pontianak, Jalan St. Syahrir No. 1 Pontianak. GUSNADI-RK

Pontianak-RK. Jadi penegak hukum di Kalimantan Barat tampaknya bikin M. Situmeang sering mengurut dada. Langkah Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak ini, dalam mengusut dugaan korupsi dana operasional mobil dinas (Mobdin) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalbar, dipersulit.

Halaman 6

Bukan CaweCawe Proyek

HUT Adhyaksa, “Prestasi” Kejati Tiba-tiba Melonjak Berapa Jumlah Jaksa Nakal, Publikasikan Juga Dong

klik! www.rkonline.id

Pontianak-RK. Ketika melakukan proses hukum berbagai kasus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar boleh dikatakan tidak pernah mengeksposnya. Begitu moment Hari Ulang Tahun (HUT) Adhyaksa ke-55 kemarin (22/7) “prestasi” melonjak.

Halaman 6

SELAMAT HUT ADHYAKSA. Kajati Kalbar Godang S Riyadi (tengah) memberikan keterangan pers mengenai jumlah pengungkapan perkara selama Januari-Juli 2015, Rabu (22/7). GUSNADI-RK

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Godang S Riyadi berkomitmen mengawal serta memberikan pendampingan proses pembangunan.

Khususnya menyoroti penggunaan anggaran, sehingga tidak dikorupsi.

“Mengawal pembangunan di Kalbar ini, kinerja Pemda (pemerintah daerah) harus kita kawal. Hasilnya juga kita kawal, dalam arti yang menjadi tugas kita saja, bukan artinya cawe-cawe ikut proyek, tidak!” kata Godang usai menghadiri apel Hari Ulang Tahun (HUT) Adyaksa ke-55 di kantornya, Rabu (22/7).

Halaman 6

Sidak Hari Pertama Masuk Kerja

#SPIDOL @ninjacapkampak @jokowi pak, jika rakyat hidup aja kagak tenang ,gimana kami mau nyari nafkah dengan semangat dan baik pak?

Mbah Semar @Semargoyang LSM dibayar lembaga donor untuk teriak2.. Cukup abaikan

Muhsin Labib @muhsinlabib Terlalu banyak alasan bersyukur, karena anda bisa mengalami lompatan spiritual bila mengganti sabar dengan syukur (atas hal2 tak menyenangkan).

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Midji Geram Pecat PNS, Rusman Semprot Kabid Pasca cuti bersama lebaran (Idul Fitri 1436 H), masih ditemukan pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak masuk kantor, baik di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Pemprov Kalbar. Tak puas libur, tentu saja sanksi menanti para aparatur negara tersebut.

Di Kota Pontianak, diterjunkan empat tim melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Tim mendatangi semua kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (22/7).

Salah satu tim dipimpin langsung Wakil Wali Kota Pontianak, Ir H Edi Rusdi Kamtono MT. Dari 6.850 PNS, Halaman 7 PERIKSA ABSENSI. Bupati Kubu Raya H Rusman Ali memeriksa absensi PNS di kantor Bappeda didampingi Wakil Bupati Hermanus dan Sekda Nursyam Ibrahim di hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Idul Fitri di kantor Bappeda Kubu Raya, Rabu (22/7) .

Semut

Edaran Tedjo belum sampai, Mayjen Toto sudah melangkah - Nunggu Tedjo, same gak artinye foto copy.

Midji geram pecat PNS, Rusman semprot Kabid - Biaselah, ini kan ngegap setaon sekali jak.

SYAMSUL ARIFIN-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Injet-injet

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

2

H. Edi Rusdi Kamtono/Wakil Walikota Pontianak

Masalah Sengkarut Pembangunan Hotel 95, Wako Tak Pernah Dilapori Anak Buahnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Pontianak berserta Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dinilai sudah keterlaluan.

Bahkan, Wakil Walikota Pontianak, H Edi Rusdi Kamtono yang notabene sebagai orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Kota Pontianak terkesan dianggap enteng oleh bawahannya sendiri.

Dan ternyata, sengkarut pembangunan gedung Hotel 95 hingga detik ini belum pernah dilaporkan kepada dirinya. Padahal pembangunan gedung yang merusak sejumlah rumah warga tersebut terbilang riskan. Bahkan, apabila Pemerintah Kota Pontianak keliru dalam bertindak, bukan tidak mungkin masalah ini berpotensi memantik persoalan sosial serta memicu kericuhan.

Oleh karena itu, sengkarut pembangunan gedung Hotel 95 harus segera diselesaikan.

Pemerintah Kota Pontianak harus bertindak secara elegan dan proporsional. Tegakkan hukum sesuai aturan. Terlebih yang menyangkut kemashalatan orang banyak.

Apalagi selama ini Pemerintah Kota Pontianak kerap menggaungkan penegakkan aturan harus berjalan sesuai dengan visi dan misi Walikota Pontianak, Sutarmidji. Yakni

Usai Libur Lebaran

Pemohon Paspor Membludak Pontianak-RK. Liburan Lebaran telah usai. Sepertinya para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bersiap-siap kembali mencari nafkah di luar negeri. Oleh karena itu, tentunya para calon TKI harus memiliki paspor.

Sehingga tak pelak, hari pertama kerja usai liburan, pemohon paspor membludak di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak, Rabu (22/7). Bahkan diperkirakan untuk hari pertama saja, lebih dari 100 warga pemohon pembuat paspor yang lebih didominasi oleh para calon TKI tersebut. Hal itu disebabkan, dari tahun ke tahun jumlah para pemudik warga negara Indonesia yang berkerja di luar negeri terus meningkat.

Kepala Seksi (Kasi) Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak, Hasanin mengatakan, sebanyak 2.364 penumpang pesawat pada Juli 2015 dengan tujuan Pontianak, yang merupakan pemudik yang datang dari luar negeri. Para pemudik ini sebagian besar merupakan pekerja yang bekerja di luar negeri. Dengan maksud pulang ke kampung halaman saat Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah.

“Tahun ini, pemudik dari luar negeri lewat jalur udara meningkat hingga 25 persen dari tahun sebelumnya,” paparnya.

Dari 25 persen peningkatan yang terjadi itu, para pemudik merupakan warga yang bekerja di negeri jiran.

Sementara pemudik yang menggunakan angkutan laut, yakni hanya meningkat tiga persen dari tahun sebelumnya.

“Untuk kapal naik tiga persen, warga kita yang bekerja sebagai ABK balik,” jelasnya.

Meskipun demikian, pembuatan paspor di hari pertama kerja setelah libur Lebaran tidak begitu ada peningkatan yang signifikan. Karena melihat penduduk Kalbar telah banyak yang mempunyai paspor. Dalam sehari pihaknya hanya mengeluarkan 80-100 paspor per hari.

“Hari ini nampak ramai, karena sisa-sisa pembuatan kemarin, setelah ini kembali normal. Pembuatan paspor ini juga dilakukan secara umum dan semua sama. Tidak ada paspor khusus TKI, umroh atau liburan,” ulasnya. (oxa)

pemerintah harus tegas, berani, bersih, transparan serta tidak pandang bulu di dalam menegakkan aturan pemerintah. Dengan membela kaum yang tertindas sesuai dengan amanah yang diemban. Dan jangan berpihak kepada pengusaha hanya karena imbalan yang bersifat pragmatis belaka.

Kepada wartawan Koran Rakyat Kalbar (Jaringan Koran Nasional Jawa Pos), Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono terang-terangan menyebut bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan ihwal protes pembangunan Hotel 95 yang menjulang tinggi tersebut. Simaklah wawancara selengkapnya.

kira-kira akan dilakukan?

-Saya belum bisa menjawab secara detail. Karena Saya sendiri belum mendapatkan data. Sejauh ini baru berupa pendapat. Belum sampai ke final. Kalau tidak ada komplain dan sebagainya, saya anggap sesuai dengan aturan berlaku. Tapi mendengar pembangunan merusak rumah warga, saya akan kroscek dan tindaklanjuti masalah ini.

+Satpol PP sudah turun ke lapangan meninjau pembangunan Hotel 95, bagaimana tindakan lanjutan dari Pemerintahan Kota Pontianak?

-Saya belum dapat laporan bahwa Satpol PP sudah turun ke lapangan.

+Apabila Anda sudah kroscek dan ternyata memang benar pembangunan Hotel 95 merugikan warga, bagaimana sikap Bapak?

-Saya belum tahu dan belum bisa jawab. Apakah kerusakan ini akibat pembangunan atau akibat puting beliung.

Kalau sudah krocek baru bisa saya simpulkan.

+Apa benar pak?

-Iya. Saya pikir baik-baik saja, karena tidak ada laporan. +Setelah mengetahui masalah ini, langkah kongkret apa yang akan Pak Edi Lakukan?

-Saya akan tanya dulu ke dinas terkait berkaitan dengan pengawasan tersebut. Informasi ini akan saya tindaklanjuti. Saya akan segera tanyakan kepada Satpol PP seperti apa sesungguhnya permasalahan ini. +Selama ini Pak Edi Kamtono dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Lantas tindakan konkret apa yang

+Apakah Anda prihatin dengan rumah warga yang rusak akibat pembangunan Hotel 95?

-Saya belum bisa komentar. Karena saya benar-benar tidak tahu. Saya akan kroscek dulu.

+Apakah Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan pengkajian ulang terhadap persyaratan pembangunan Hotel 95?

-Untuk masalah ini coba ditanyakan atau wawancarai secara mendetail dengan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sebab instansi ini yang lebih tahu.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Sedang Asik Mencuci, Baju Bu Hajah Disambar Buaya Pontianak-RK. Warga Gang 86, Jalan Ya’M Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur untuk kesekian kalinya gempar dikejutkan buaya saat sedang mandi di sungai. Kali ini nahas menimpa Hj. Rahjemah (63) ketika mandi di pinggir Sungai Landak sekitar pukul 05.30 WIB, Rabu (22/7) lalu.

Hj. Rahjemah menceritakan, dirinya didatangi seekor buaya ketika sedang mencuci pakaian, di mana pakaian yang dicelupkannya ke sungai lalu disambar buaya.

“Baju yang saya cuci disambar buaya, saya terkejut. Buaya itu menyambar pakaian saya,” cerita Hj. Rahjemah.

Bahkan, Rahjemah mengaku bahwa

saat kejadian nahas tersebut, dirinya lantas teringat dengan pesan serta petuah yang kerap dipergunakan oleh orangorang terdahulu apabila bertemu dengan mahluk halus maupun binatang buas seperti buaya.

“Hus. hus. husss. Jangan kau kacau anak cucuk. Cucu ini mau mandi. Larilah jauh...jauhhh,” begitu ucap Hj. Rahjemah menceritakan caranya mengusir seekor buaya yang menerkam pakaian yang dicucinya di pinggir Sungai Landak, di Gang 86, Jalan Ya’M Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Rabu (22/7).

Pakaian yang dibawa buaya itu, lanjut Rahjemah, akhirnya dilepaskan dari

gigitan sang buaya. Untuk mengambil bajunya kembali, dirinya mengambil kayu untuk dapat mengait pakaian tersebut.

“Saya periksa baju saya, ternyata tidak rusak,” paparnya.

“Habis itu buayanya pergi lagi masuk ke dalam sungai,” imbuh Bu Hajah.

Setelah 4 jam menyambar pakaian Hj. Rahjemah, buaya tersebut timbul lagi dan menaiki daratan untuk berjemur.

Masyarakat lantas beramai-ramai menyaksikan buaya tersebut.

Ketua RT setempat, Sanusi ketika diwawancarai sejumlah wartawan membenarkan hal itu. “Ini sudah berulangulang kali, warga sini tidak mampu untuk menangkap buaya itu. Kita minta pemer-

intah yang tangkap dan urus buaya-buaya yang membuat resah warga setempat,” harap Sanusi.

Bahkan, Sanusi mengungkapkan, dirinya pernah mengumpan buaya supaya naik ke daratan. Yakni dengan cara melemparkan perut ayam di dekat pinggir sungai. “Saya pun beli perut ayam untuk kasih makan buaya. Namun tak berapa lama kemudian, buaya naik ke atas dan memakan perut ayam itu,” serunya.

Saat ini warga setempat resah dan mulai takut untuk mandi di Sungai Landak. “Semoga instansi pemerintah bisa menangkap buaya tersebut, sebelum masyarakat menjadi korban,” ingatnya.

(Zrn)

Anjing Pelacak Bertugas Endus Narkoba di Pelabuhan Dwikora Pontianak-RK. Polda Kalbar menyiapkan seekor anjing pelacak yang disiagakan di Pelabuhan Dwikora Pontianak dalam pengamanan arus balik pasca mudik Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah.

“Khusus pengamanan arus balik di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Polda Kalbar menyiagakan satu ekor anjing pelacak dari unit K9 Dit Sabhara Polda Kalbar,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Arianto kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/7).

Dijelaskan Arianto, anjing pelacak yang

disiagakan itu, yakni memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan narkoba.

“Pelabuhan laut Dwikora Kota Pontianak merupakan salah satu pintu keluar masuk lalu lintas barang dan orang di Kalimantan Barat. Sehingga perlu disiagakan hal serupa (Anjing pelacak, red),” ucap Arianto.

Hasil pantauan sementara, aktivitas transportasi laut arus balik mudik Lebaran di Pelabuhan Dwikora sejauh ini terpantau lancar dan aman. Belum terjadi antrean orang maupun kendaraan yang akan meng-

gunakan jasa angkutan kapal, baik menuju maupun keluar Kota Pontianak.

Sementara itu, Ipda Saiful, Kepala Pos Pengamanan Pelabuhan Dwikora Pontianak mengatakan, anjing pelacak yang disediakan sebagai upaya pencegahan agar tidak dimanfaatkan orang untuk memasukkan barang-barang yang dilarang, khususnya narkoba.

“Kita tidak hanya mengantisipasi terjadi kepadatan atau kejahatan yang terjadi di pelabuhan ini, tetapi kita juga mengantisipasi

adanya pemasuk-pemasuk barang-barang seperti narkoba,” ujar Ipda Saiful.

“Untuk pos pelayanan di pelabuhan, disiagakan personil gabungan, tidak hanya polisi, tapi juga ada Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan,” imbuhnya.

Menurutnya, selain patroli rutin di seputar pelabuhan, anggota kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap identitas dan barang bawaan pemudik. “Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang pemudik saat arus balik ini,” lugasnya. (Zrn)

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H

Pemasangan Iklan Pengumuman

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar Kamis, 23 Juli 2015

3

Arus Mudik Kalbar Alami Penurunan 11 Ribu Orang Lewat Moda Transportasi Laut Pontianak-RK. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar mencatat terjadi penurunan arus mudik yang terjadi menjelang dan saat perayaan Idul Fitri 1436 Hijriah.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, Anthony mengatakan, mudik dan arus balik hari raya berkaitan dengan liburan sekolah yang saat ini sudah mulai kembali beraktivitas.

“Memang ada yang sudah memulai aktivitas seperti masuk sekolah dan ada juga yang masih libur sekolah.

Dari pantuan yang saya lakukan di bandara arus balik angkutan udara tidak sampai setengah dari tahun lalu,” ujar Anthony ditemui di Kantor Dishubkominfo Provinsi Kalbar, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan, untuk kodisi angkutan udara berdasarkan pantauan H+3 Lebaran tidak setengah dari angkutan tahun lalu. “Kalau tahun lalu pada hari yang

sama itu angkutan 4.000 lebih penumpang. Saat ini 1.000 sekian jadi ada penurunan sekitar 50 sampai 60 persen,” paparnya.

Sementara itu untuk angkutan darat memang terjadi peningkatan. Namun tidak terlalu signifikan.

Untuk Bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) pada, Selasa (21/7) malam berangkat 25 bus AKDP. “Biasanya cuma 19 bus. Ini karena angkutan darat memang menjadi pilihan warga yang memanfaatkan momen liburan dan cuti bersama hari raya sehingga berlibur menggunakan angkutan darat,” ulasnya.

Menurutnya, arus balik akan mengalami puncaknya, Rabu (22/7) malam dan akan berangsurangsur mengalami penurunan. “Tahun ini untuk arus mudik lebih sedikit mungkin karena situasi ekonomi sehingga kondisi mudik berkurang,” paparnya.

Sementara itu untuk arus mudik transportasi laut sampai dengan hari H yang berangkat sekitar 10.684

orang dan ini belum mencapai kuota yang diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu orang.

“Untuk arus balik terkait dengan jadwal kapal paling awal kapal yang akan berangkat tanggal 23 Juli. Saya cek di pelabuhan belum ada kapal yang masuk dan diperkirakan akan ada 11 ribu orang yang akan kembali ke Kalbar menggunakan angkutan laut,” bebernya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Pontianak Menuju Smart City

Oesman Sapta Oedang

Pontianak-RK. Saat ini perkembangan Kota Pontianak menjadi atensi pemerintah pusat sebagai

smart city sehingga banyak pihak yang melirik ‘Kota Khatulistiwa’, termasuk Wakil Ketua MPR RI, H Oesman Sapta

Oedang (OSO) saat berkunjung ke Provinsi Kalbar, belum lama ini.

Target yang ingin dicapai Pemerintah Kota Pontianak adalah menjadi salah satu kota yang layak ditempati untuk masyarakat smart city. OSO berpendapat, jika benar smart city ingin terwujud maka kepala daerah harus memperhatikan banyak langkah yang memang wajib dipenuhi.

“Kota Pontianak yang merupakan kota perdagangan barang dan jasa harus menuju kota cerdas atau smart city. Di mana mengedepankan teknologi untuk meningkatkan kulitas pelayanan, mengurangi biaya serta lebih terlibat aktif dan efektif dengan warganya,” ujar OSO, Rabu (22/7).

OSO yang merupakan putra daerah Kalbar ini sangat mendukung penuh Kota Pontianak dicanangkan dan diupayakan menjadi kota yang cerdas sehingga mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Namun apa yang menjadi kriteria dalam penilaian tentu wajib dipenuhi secara

sempurna.

“Ada tiga indikator kota cerdas. Yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan terdapat tiga indikator pendukung, seperti teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola dan sumber daya manusia,” paparnya.

Menurutnya, atas upaya Pemerintah Kota Pontianak yang ingin maju menjadi lebih baik, dirinya sebagai perwakilan Kalbar di MPR RI akan turut memperjuangkan kepentingan Kalbar. Supaya apa yang dicanangkan tersebut benar-benar terealisasi di masa mendatang.

“Pemerintah pusat juga perlu mendukung inovasi dari pemerintah daerah. Yakni dengan menjamin kepastian hukum dan kebijakannya.

Karena seringkali inovasi daerah yang bagus, efektif tak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan melanggar secara administrasi,” lugasnya. (agn)

Tiga Pelajar Kalbar

Wakili Jambore Pramuka Internasional di Jepang nesia, khususnya nama daerah Provinsi Kalbar.

“Melalui kegiatan-kegiatan persaudaraan, permainan, game dan penampilan budaya daerah diharapkan akan memupuk rasa kebersamaan yang ada,” ucap Sekda.

Di negara yang begitu disiplin seperti Jepang, para peserta jambore harus mampu beradaptasi. Mulai dari bagaimana untuk melatih diri, baik dari waktu maupun lainnya. Saya berharap kepada perwakilan Kalbar untuk tetap kompak antara sesama dan menjunjung tinggi apa yang telah diajarkan dalam gerakan pramuka.

M. Zeet menambahkan, Kwarda Pramuka Kalbar selama ini telah banyak berperan dalam menggerakan pramuka di Kalbar. Tentunya semua ini tidak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

“Jambore pramuka di daerah Kalbar harus terus ditingkatkan. Melalui gerakan KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK pramuka inilah prestasi-prestasi akan kelihatan,” ingatnya.

PENGUMUMAN – LELANG Nomor : B-3234 /Q.1.10/Cu.3/07/2015 Sementara itu, di kesempatan yang Kejaksaan Negeri Pontianak dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sama Waka Bidang Bina Anggota Muda Pontianak akan melaksanakan penjualan umum (Lelang) barang rampasan Negara yang telah mempunyai kekuatan Kwarnas Gerakan Pramuka, Suriyadi MS hukum tetap terdiri dari : 1. 1 unit Truk Mitsubishi FE Super HD warna kuning Nopol. KB. 9070 J, harga limit Rp. 127.500.000,- uang yang hadir pada acara pelepasan tersebut jaminan Rp. 100.000.000,2. 1 unit Mobil Pick Up Grand max Nopol. KB.8235 BA, harga limit Rp. 42.000.000,- uang jaminan Rp.30.000.000,menyampaikan kegiatan yang diadakan 3. 1 unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. KB. 2507 HO, harga limit Rp.4.840.000,- uang jaminan Rp. 4.000.000,lima tahun sekali ini.

4. Kayu olahan jenis ulin sejumlah 160 keping = 0,9600m harga limit Rp. 2.134.000,- uang jaminan Rp. 2.000.000,- Iuran kehutanan berupa : PSDH Rp. 230.400,- DR US$34,56 persiapan lelang Rp.124.800,- ganti Indonesia akan mengikutsertakan rugi tegakkan Rp. 2.880.000,sebanyak kurang lebih 800 orang peserta 5. Kayu olahan jenis Campuran sejumlah 40 keping = 1,3348m harga limit Rp. 983.747,60,- uang jaminan Rp. 900.000,- Iuran kehutanan berupa : PSDH Rp. 983747,60,- DR US$ 18,02 persiapan lelang Rp.173,524,Jambore dan 200 orang yang terdiri dari ganti rugi tegakkan Rp. 907.664,-

Pontianak-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar mengirim tiga peserta pada Jambore Pramuka Internasional di Jepang. Yakni dari SMPN 1 Kapuas Hulu atas nama Iqri Dewo Attarid, SMPN II Mempawah Hilir, Muthia Atiqah dan SMAN 1 Pontianak menjadi pilihan untuk mewakili Provinsi Kalbar di tingkat dunia.

Perlepasan berlangsung di ruang kerja Sekda Provinsi Kalbar, Rabu (22/7). Hadir pada acara pelepasan Karo Kesos, Mahmuda, Waka Bidang Bina Anggota Muda Kwarnas Gerakan Pramuka, Suriyadi MS beserta perwakilan dari orangtua peserta Jambore.

Sekda Kalbar, HM. Zeet Hamdy Assovie mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar sangat mendukung dan berharap kepada para peserta yang mewakili Kalbar di tingkat dunia dapat mengharumkan nama baik Indo-

3,

3

Tiga Pelajar Kalbar yang terpilih mewakili Kalbar mengikuti Jambore Internasional di Tokyo Jepang berfoto bersama Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie.

Assovie. ISTIMEWA

dewasa/pendamping. Masing-masing provinsi mengirimkan dua peserta yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

“Biaya oleh dana murni dari APBN, untuk kelebihan peserta menggunakan dana mandiri. Jambore ini akan diikuti 163 negara. Untuk keberangkatan peserta menuju Jepang akan berlangsung pada tanggal 27 s/d 28 Agustus mendatang. Para peserta jamboree akan melaksanakan kegiatan selama dua minggu di Negara Jepang,” tutur Suriyadi. (fie)

Kayu bulat jenis agatis sejumlah 304 karung @ 50kg , harga limit Rp. 2.628.850,- uang jaminan Rp. 2.000.000,Iuran kehutanan berupa : PSDH Rp. 332.630,- DR US$ 42,92 persiapan lelang Rp.1.394.900,- ganti rugi tegakkan Rp.3.326.200,7. 789,88 Liter solar, harga limit Rp.4.045.000,uang jaminan Rp. 4.000.000,8. 3.895,67 liter solar, harga limit Rp.19.946.000,uang jaminan Rp. 19.000.000,9. 3.268,21 liter solar, harga limit Rp.16.734.000,uang jaminan Rp. 16.000.000,10. 1.756,46 liter solar, harga limit Rp.8.994.000,uang jaminan Rp. 8.000.000,11. 6.494,09 liter solar, harga limit Rp. 33.250.000,- uang jaminan Rp. 33.000.000,12. 6.962,11 liter solar, harga limit Rp.35.647.000,- uang jaminan Rp. 35.000.000,Barang-barang tersebut diatas berada di Rupbasan Pontianak, untuk nomor urut 2 berada di Kejaksaan Negeri Pontianak 6.

Waktu dan tempat pelaksanaan lelang : Hari :Rabu tanggal 29 Juli 2015 pukul : 10.00 Wib bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 6 Pontianak.

Syarat-syarat Peserta Lelang : 1. Barang dijual dengan kondisi apa adanya dan dianggap peserta lelang telah mengetahui kondisi barang.

2. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga naik – naik dimulai dari harga limit.

3. Para peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebagaimana tersebut diatas ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak/RPL 042 KPKNL Pontianak dengan No. Rekening : 0076050464 pada PT. BNI (persero) Cabang Pontianak paling lambat sudah efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dengan menyebut nama peserta lelang serta nomor urut barang lelang yang diminati pada bukti setoran.

4. Peserta lelang yang sudah menyetor uang jaminan wajib mendaftar di Kantor Kejari Pontianak Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 6 Pontianak, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (selasa 28 Juli 2009) s/d jam 12.00 Wib. 5. Penjelasan dan melihat barang yang akan dilelang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 jam 09.00 Wib di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak.

6. Peserta lelang pada saat mendaftar wajib membawa kartu identitas berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku berikut foto copy ; NPWP asli berikut foto copy ; Materai Rp. 6.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan bukti setoran uang jaminan.

7. Peserta lelang/kuasanya wajib hadir dengan membawa bukti asli penyetoran uang jaminan asli dan kartu identitas asli.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi kewajibannya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditunjuk sebagai pemenang lelang.

9. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran, pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Pontianak, 23 Juli 2015 Panitia Lelang Kejari Pontianak Ketua ttd SAMHORI, S.H.

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Anthony

Ramadan Pergi, Masjid Sepi MUI Kalbar: Manusia Suka Lemah dan Malas Pontianak-RK. Sebulan penuh sejak 18 Mei lalu, selepas waktu maghrib tiba, pemandangan akan terasa makin beda. Masjid-masjid hampir di seluruh penjuru Indonesia akan penuh sesak oleh para jamaah yang berkumpul untuk menunaikan solat Isya dan Tarawih berjamaah.

Saking antusias para jamaah beribadah, pelataran parkir dan jalan raya pun terkadang jadi pilihan untuk berbaris menunaikan kewajiban kepada Sang Khalik.

Anak kecil akan berlarian ke sana ke mari sehingga membuat sibuk pengurus masjid mengejar dan menenangkan mereka. Anak-anak yang sedang beranjak remaja berkumpul di berbagai sudut, bercanda tawa dan berbagi cerita. Selebihnya ada pula yang duduk menyepi berpasang-pasangan. Ramadan memang membuat masjid menjadi jauh lebih ramai dari hari biasanya.

Namun, itu hanya sebulan saja. Ramadan kemudian bergulir menuju ujung. Perlahan-lahan masjid kembali ke ‘suasana aslinya’. Satu per satu jamaah mulai terserang virus malas yang membuat kaki mereka semakin berat untuk melangkah ke masjid.

“Sedih hati saya di saat Ramadan pergi. Lebih sedihnya ketika saya melihat masjid yang sebulan penuh itu ramai menjadi sepi. Hanya satu dua shaf saja yang berjamaah maghrib,” ujar Safe’i kepada Rakyat Kalbar usai berjamaah maghrib di Masjid Darul Khairot, Jalan dr Wahidin, Kecamatan Pontianak Kota, belum lama ini.

Safe’i mengaku bahwa dirinya juga diserang virus malas.

Badan rasanya begitu susah untuk digerakkan menuju masjid hingga kemudian lebih memilih untuk mengistirahatkannya di rumah atau di bilik-bilik kantor berpendingin. Memang dirasakan menjelang akhir penanggalan Ramadan itu, kaki dan badan kembali terasa segar untuk digerakkan. Namun kali ini bukan untuk digerakkan ke masjid tapi ke sebuah bangunan megah, ramai dan juga berpendingin ruangan. Orang menyebutnya Mall. “Kalau diikutkan, saya pun jadi malas. Tapi saya lawan virus kemalasan itu. Kalau sudah masuk waktunya (adzan, red) saya tinggalkan segera kegiatan untuk melaksanakan solat.

Jangan tunda-tunda lagi, menunda itulah yang pada akhirnya membuat kita malas,” ujar warga asal Sambas yang sejak 1990 silam menetap di Kota Pontianak.

Kini masjid semakin sepi sementara di ujung yang berbeda, mall dan café-café semakin ramai. Para jamaah membuat barisan baru di gedung baru, tapi bukan barisan berbentuk shaf di belakang imam, namun barisan antrean di depan kasir-kasir yang wajahnya mulai kelelahan. Masjid akhirnya kembali sepi dari jamaah.

Anak-anak yang tadinya ramai berlarian di halaman masjid mulai pindah berlarian di antara deretan lorong departement store. Anak-anak muda yang tadinya berkumpul di depan masjid untuk bercengkerama mulai berpindah ke gedung mewah nan modern itu. Pun dengan mereka yang dimabuk cinta.

Kendati demikian, Safe’i mengatakan, dirinya tetap berupaya akan berjamaah di masjid dimana pun saat dia berada. Dia tak pernah lepas dari shaf pertama. Tentu saja karena tak ada lagi shaf kedua dan seterusnya di belakangnya. Akhirnya Ramadan benar-benar pergi dan berganti Syawal.

Menyikapi fenomena tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalbar, KH Hasyim Dahlan menuturkan, kaum muslim di seantero Kota Pontianak dan sekitarnya sebaiknya tetap rajin beribadah di masjid, kendati tidak lagi di bulan suci Ramadan. ”Allah SWT menjadikan bulan-bulan lain sama seperti bulan Ramadan. Jangan Ramadan usai, masyarakat juga selesai mengunjungi masjid,” ingat Hasyim.

Ia berpendapat, fenomena ini terjadi lantaran watak manusia. ”Suka lemah dan malas-malasan,” lugasnya.

Hasyim menyarankan, di bulan lain masjid juga harus dikunjungi. ”Baca Al Quran, diharapkan sebelas bulan lainnya bisa disamakan dengan Ramadan,” harapnya.

Menurutnya, semangat beribadah itu harus terus dilakukan. ”Memang beribadah di bulan puasa pahalanya beda dengan bulan lainnya. Karena Allah SWT memberikan kelebihan di bulan puasa. Tapi di bulan biasa, pahalanya juga dilipat gandakan,” ceramahnya. (oxa/dsk)

Pro Ekbis Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.500 6.500 28.000 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Rabu, 22 Juli 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,944.59 14,680.42 3,541.12 3,582.57 9,840.33 13,435.00

Beli 9,837.42 14,532.67 3,503.03 3,546.37 9,740.75 13,301.00

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

4

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Mencapai 40 Persen Pontianak-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar kini sedang melakukan inventarisir kendaraan bermotor yang sudah tidak terpakai, yang data base-nya masih terekam di Dispenda.

Inv e nt a r i s i r i n i d i l a ku k a n berkaitan dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Karena terjadi tunggakan kendaraan bermotor sekitar 30-40 persen pada 2014.

Kepala Dispenda Provinsi Kalbar, Samuel mengatakan untuk data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ini, kalau mau melihat tunggakan setengah tahun ini belum bisa dilakukan.

Sementara itu untuk 2014 yakni sekitar 30-40 persen tunggakan pajak kendaraan, dimana kendaraan tersebut sebagian besar merupakan

kendaraan yang tidak terpakai.

“Itu pun tunggakan lebih kepada kendaraan ada yang memang tidak dipakai lagi. Cuma belum kita hapus. Artinya masih terdapat di dalam data base kita,” ucap Samuel, di Kantor Dispenda Provinsi Kalbar, Rabu (22/7).

Samuel menjelaskan, saat ini pihaknya menyiapkan inventarisir kendaraan yang sudah tidak terpakai. “Seperti kita ketahui kendaraan buatan Cina cukup banyak yang saat ini sudah tidak beredar lagi di jalan. Yakni sudah rusak dan lain sebagainya, tetapi data basenya masih ada,” bebernya.

Menurutnya, dari data 30-40 persen kendaraan yang menunggak tersebut merupakan kendaraan se-Kalbar. Yakni dari total data kendaraan yang mendaftar dari tahun sebelumnya lima tahun ke

bawah.

“Kita akan lihat kalau kendaraan tidak beredar lagi memang rusak atau tidak dimiliki, kita hapuskan dengan mekanisme, tidak begitu saja dihapuskan. Namun dengan membuat keputusan,” ucapnya.

Samuel menambahkan, peningkatan pajak kendaraan bermotor targetnya meningkat 40 persen.

Tetapi kalau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agak menurun, yang semula ditargetkan Rp630 miliar.

“Ini karena kondisi daya beli masyarakat dan bisa juga karena pengaruh faktor ekonomi yang saat ini melemah sehingga memengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Samuel.

Bayar Pajak, Seorang warga mengisi formulir untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Dispenda Provinsi Kalbar, Rabu (22/7). ISFIANSYAH

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Ekonomi Indonesia Merosot

Sumber: Bank Indonesia

Sudirman: Jangankan Menabung, Tabungan yang Ada Ditarik Pontianak-RK. Perbankan merasakan implikasi negatif terkait buruknya kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Jangan untuk menabung, tabungan yang ada saja malah terus dikuras. Lantaran tingginya kebutuhan hidup yang tidak berbanding lurus dengan produksi masyarakat yang semakin anjlok alias tidak mengalami kenaikan, malah semakin murah.

Tak terkecuali di Kalbar, di mana produksi masyarakat yang merupakan penghasilan sehari-hari, seperti sawit dan perkebunan sudah mulai ditinggalkan. Karena alasan tuntutan hidup yang semakin meningkat.

Direktur Utama (Dirut) Bank Kalbar, Sudirman HMY menyatakan, pihaknya sangat merasakan fenomena ini. Banyak masyarakat yang tidak lagi menabung, malah melakukan

penarikan dari tabungan yang ada.

“Kami di perbankan agak sulit merangkul masyarakat, bukannya saving tapi menggunakan tabungannya. Sekarang masyarakat kalau kita lihat cenderung menarik uang yang ada. Jangankan menyimpan, buat makan saja susah. Apalagi harga karet menurun, beras naik, gula naik dan segala macamnya sehingga membuat masyarakat meninggalkan kerjaan itu dan pindah ke kerjaan lain,” ujar Sudirman HMY, Rabu (22/7).

Sudirman menjelaskan, sebenarnya banyak sektor yang diandalkan agar masyarakat bisa menabung. Seperti perkebunan, karet dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun pengaruh ini bukan hanya dirasakan di Kalbar saja, melainkan tingkat dunia hingga berpengaruh

Equatoriana

sampai ke daerah-daerah.

“Kalau diharapkan dari sektor perkebunan susah, harga komunitas sekarang lagi tertekan.

Berapa banyak buruh yang diberhentikan garagara bank dunia menurun. Dan itu sangat kita rasakan sekali. Kredit pun tumbuhnya agak lama, belum sesuai harapan. Susah mengajak orang menabung. Mereka bilang jangankan menabung pak, buat makan saja susah,” bebernya.

Sudirman berpendapat, pertumbuhan bank dunia yang melambat, ditambah revisi dari angka 5,2 menjadi 4,7 persen itulah yang terjadi sehingga berpengaruh secara signifikan. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi infrastruktur di setiap daerah di seantero Provinsi Kalbar yang memang masih terbilang jauh

dari memadai.

“Kalau kita lihat secara nasional ini juga terlambat, karena bank dunia merevisi dengan angka 4,7 dari 5,2 maka akan terjadi perlambatan. Maka salah satu harapan kita sektor pemerintah untuk membangun cepat infrastruktur,” turutnya.

Padahal, lanjut Sudirman, jika infrastruktur baik sampai ke daerah-daerah tentu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun di Kalbar apa yang diharapkan itu masih mengalami kendala. Lantaran tender yang hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah.

“Yang kita harapkan di sektor pemerintah, pembangunan infrastruktur bisa berjalan cepat. Tapi sampai saat ini pun infrastruktur

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Sms Warga Hutan Sudah Botak Apa kabar Kalbar? kenapa banyak asap neh? O.. udah adat, dan hutan kamu kok berkurang? Rontok kayak rambut! Ga lama lagi botak deh kamu.

085249991619 15-7-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

ADI

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

081352028655 20-7-2015

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Suasana umat Islam pada tahun 1436 Hijriah pada bulan Ramadan tenang-tenang dan santai saja, tetapi saat menjelang Hari Raya Idulfitri pasar-pasar tradisional dan mall lagi ditunggu pengumumannya, karena sebagian besar kalender tahun 1436 Hijriah atau 2015 Masehi tanggal 1 Syawal 1436 Hijriah jatuh hari Jumat tanggal 17 Juli 2015. Hanya saja, sempat tinggi bulan kurang 3 derajat, lebih-lebih karena terlindung awan musim kemarau.

Kenyataannya, perkiraan para ahli hisab benar, yaitu 1 Syawal 1436 Hijriah pada hari Jumat 17 Juli 2015. Kiranya perlu diingat, puasa di bulan Ramadan diwajibkan atas perintah Allah SWT sebagaimana menurut surat Albaqarah ayat 183.

Ramai dikunjungi untuk mencari kebutuhan Lebaran hingga harga barang naik dan sidang isbat yang akan menetapkan hari dan tanggal berapa 1 Syawal 1436 Hijriah tidak perlu heboh kan oleh Kepala Lapan Prof Dr Thomas Djamaludin yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 mustahil bisa dirukyat, karena di wilayah NKRI txx.

Melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas puasa Ramadan bukan perintah Nabi Muhammad SAW ataupun ulil amri, karena itu penetapan mulai dan mengakhirinya harus sesuai ketentuan Allah SWT dengan cara seperti dimaksud di dalam surat Arrahman ayat 5, surat Annisa ayat 5 dan ayat 10.

Atas dasar itu, saran kami kepada Kementerian Agama RI, sidang isbat setiap akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan atau awal bulan Zulhijah sebaiknya ditiadakan, dan lebih tepat sidang isbat dilaksanakan untuk membuat kalender Hijriyah.

Kemudian, bisa dilaksanakan paling tidak tiap 5 tahun sekali menjelang akan masuk bulan Muharam untuk mengoreksi ketepatan atau tidaknya penetapan kalender Hijriyah yang telah dirumuskan. Dengan demikian perbedaan hari/tanggal dalam pelaksanaan ibadah puasa tidak terjadi lagi, dan tidak berarti kita tidak melaksanakan sunah Nabi Muhammad SAW, karena Alquran diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Oke?

15.32

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius) - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Jual Tanah Kapling

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

Harian

belum, tender-tender juga belum dijalankan.

Mudah-mudahan nanti paling lama September mulai walaupun terlambat,” harapnya.

Saat ini, dirinya tinggal mengandalkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Itu pun juga turut melambat pertumbuhannya yang dikarenakan omset pelaku usaha juga mengalami penurunan.

“Fokus kami saat ini UMKM, itu pun banyak yang bermasalah, karena daya beli masyarakat meningkat. Yang dulunya omset mereka besar, sekarang menurun akhirnya pembayar menjadi berkurang. Itu juga kita rasakan,” ungkapnya.

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052 Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

19.34

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya Musyawarah Kite

Banyak Koperasi Semakin Bagus Kubu Raya. Keberadaan koperasi merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Sebab, disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Makanya kata Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, semakin banyak koperasi menandakan pertumbuhan ekonomi kian baik.

“Kalau koperasinya bagus, masyarakatnya pasti disiplin. Semakin banyak anggota koperasi, itu semakin bagus sebenarnya.

Banyak koperasi bagus-bagus yang harus didukung pertumbuhan dan perkembangannya,” ungkap Puspayoga dalam sambutan yang dibacakan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali saat bertindak sebagai Pembina Upacara Hari Koperasi Nasional ke-68 di Kubu Raya.

Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2015 mengangkat tema “Mengkokohkan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia.” Koperasi berfungsi sebagai wadah dan sarana untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan membangun koperasi yang berkualitas. “Kita latih kelembagaannya supaya kuat. Kemudian, kita berikan akses pembiayaan. Tanpa akses pembiayaan nggak bisa berkembang juga,” tegasnya.

Menteri Puspayoga mengatakan, banyak koperasi yang bagus. Namun masih kurang terangkat. Dia optimistis jumlah koperasi yang berkualitas di Indonesia akan terus meningkat. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

5

70 Persen Warga Tanjung Harapan Buta Huruf Camat Kubu Klaim Hanya 10 Persen Kubu Raya. Minimnya sarana pendidikan menyebabkan 70 persen warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar tidak bisa baca tulis. Tidak hanya para lanjut usia (Lansia), tapi juga pemuda dan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) yang buta huruf.

Kepala Desa Tanjung Harapan, Juheran mengungkapkan, ketertinggalan terjadi di berbagai sektor akibat minimnya kualitas pendidikan di desa tersebut.

Buruknya sektor pendidikan juga dampak dari kurang disiplinnya para pendidik. “Desa Tanjung Harapan minim sarana pendidikan. Anak-anak memilih bekerja untuk membantu orangtuanya ketimbang sekolah. Kurang lebih 70 persen yang tak bisa baca tulis,” kata Juheran, belum lama ini.

Juheran menjelaskan, desanya memiliki dua dusun, yakni Dusun Karya Jaya dan Dusun Karya Indah. Jumlah penduduk sekitar 1.500 orang terdiri dari 429 Kepala Keluarga. Sedangkan sarana pendidikan yang tersedia hanya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18, dan Sekolah Dasar Swasta (SDS) yang dibangun PT Bios. Sayangnya, para guru jarang melak-

sanakan tugasnya mengajar. “Dalam sebulan kepala sekolah di dua SD tersebut belum tentu masuk. Padahal status keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kubu Raya,” katanya.

Juheran menjelaskan, karena di desanya tidak ada SMP dan SMA, pelajar yang telah lulus SD dan ingin melanjutkan ke SMP, atau lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke SMA, terpaksa harus melanjutkannya di luar desa.

“Jarak tempuhnya cukup jauh, mencapai 20 kilometer,” jelasnya.

Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Harapan kerap melaporkan sikap kepala sekolah dan para guru yang jarang mengajar kepada Pemkab Kubu Raya.

Namun, Pemkab sampai sekarang belum menggubris laporan dan keluhan pemdes tersebut. “Saya sudah sering kali minta Dinas Pendidikan meninjau kondisi pendidikan di desa. Namun tetap saja tidak pernah ditanggapi.

Jawabannya hanya akan ditindaklanjuti, dan akan mengecek ke lapangan untuk ditinjau ulang,” ungkapnya.

Bukan cuma itu, hingga saat ini desa yang dimpin Juheran belum dialiri lis-

trik. Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik dengan desa tetangga, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara. “Kami sangat iri dengan desa tetangga. Desa kami puluhan tahun gelap gulita, sementara desa tetangga terang benderang,” keluhnya.

Sementara itu, Camat Batu Ampar, Supriyadi membantah informasi yang disampaikan Kades Tanjung Harapan.

Menurutnya, pernyataan itu tidak berdasar fakta akurat. “Nanti kita kembangkan lagi, kita kan hanya bicara angka saja. Yang jelas tidak seperti itu, mungkin hanya 5 sampai 10 persen saja, tolong jangan di-follow up dulu,” katanya.

Sedangkan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali berang mendengar keluhan Kades Tanjung Harapan, Juheran yang menyebutkan 70 persen masyarakat di desanya tidak bisa baca tulis. “Juheran! data dari mana itu? Tidak mungkin sebanyak itu warga di desa yang buta huruf. Data itu pasti tidak benar,” protes Rusman Ali. Setelah menegur keras Juheran, Rusman Ali lantas memverifikasi pernyataan tersebut kepada Camat Batu Ampar,

Supriyadi yang memastikan pernyataan tersebut tidak benar. “Camat Batu Ampar mana? Apa benar di Tanjung Harapan 70 persen masyarakat buta huruf, ini pasti tidak benar,” tegas Rusman Ali. Masih dalam sesi tanya jawab, Rusman Ali kemudian meminta masyarakat, khususnya Kades Tanjung Harapan agar dapat menyampaikan keluhannya secara benar. Bukan keluhan yang dibuat-buat atau mengada-ada. “Tolong kalau bicara sampaikanlah yang sebenarnya, kalau sebanyak itu masyarakat yang buta huruf, mustahil,” katanya.

Usai kegiatan tersebut, Bupati Kubu Raya lantas menghampiri Kades Tanjung Harapan. Ia bahkan meminta agar tidak menyampaikan informasi yang belum tentu benar, tanpa ada data yang valid. Rusman Ali khawatir masyarakat yang mendengar menjadi salah kaprah.

“Sampaikan yang sebenarnya. Disini juga dihadiri media nasional. Jika yang disampaikan itu tidak benar, malulah kita nanti,” ungkapnya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Persiapan MTQ Kubu Raya Sudah 80 Persen Kubu Raya. Persiapan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kubu Raya IV di Kecamatan Rasau Jaya sudah 80 persen. Begitu ditegaskan Ketua Panitia MTQ Kabupaten Kubu Raya, Suhartono.

“Susunan kepanitiaan dan petugas sudah terbentuk, termasuk para hakim yang akan melakukan penilaian juga sudah siap. Bahkan, sudah melakukan rapat koordinasi dengan para hakim bersama Bagian Kesos Kubu Raya, beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Agar pelaksanaan MTQ tingkat Ka-

bupaten Kubu Raya berjalan sukses, Suhartono mengimbau semua pihak, terutama masyarakat Rasau Jaya bisa mendukung penuh pelaksanaan kegiatan MTQ. “Hal paling mudah yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini adalah dengan turut menjaga keharmonisan, keamanan, ketertiban, termasuk suasana yang kondusif selama kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Usai Idulfitri, semua panitia dan pihak terkait lain akan melakukan pemantapan persiapan. Sehingga

puncak pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan bisa berjalan lancar. Ditanya soal jumlah peserta, kata Suhartono, jika dikalkulasikan terdapat sekitar 40 kontingen dari 9 kecamatan di Kubu Raya. “Kalau dikalkulasikan jumlah peserta termasuk semua pendamping akan ada sekitar 400-an lebih,” ucapnya.

Panitia juga menyiapkan penginapan di salah satu yayasan pondok pesantren terdekat di Rasau Jaya, bagi para kontingen MTQ IV tingkat Kabupaten Kubu Raya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi

dan Kesejahteraan Sosial, Odang Prasetyo menegaskan, penyelenggaraan MTQ Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 ini harus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga tercapai sukses penyelenggaraan, dan yang terpenting adalah sukses prestasi. “Salah satu faktor penentu adalah dari sisi dewan hakim MTQ, karena dewan hakim yang akan menentukan siapa peserta terbaik dalam penyelenggaraan MTQ nantinya. Makanya, calon dewan hakim perlu diberikan penyamaan persepsi agar dapat diwujudkan hasil penilaian yang tepat

dan bermartabat,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali meminta panitia agar penyelenggaraan MTQ Kubu Raya Tahun 2015 dikelola dengan baik dan hemat biaya, mengingat tahun 2016 mendatang Kubu Raya akan menjadi tuan rumah untuk ajang yang sama tingkat Provinsi Kalimantan Barat. “Penyelenggaraan MTQ di tingkat kabupaten ini saya harap bisa menjadi sarana belajar, sekaligus memantapkan diri bagi Kubu Raya agar semakin siap untuk menjadi tuan rumah pada kegiatan

MTQ tingkat Provinsi Kalbar tahun 2016 nanti,” ucapnya.

Rusman Ali juga meminta panitia dan pihak terkait, agar sejak awal melakukan persiapan yang matang untuk menghelat MTQ tingkat kabupaten, sehingga akan mendapat hasil yang baik. “Untuk mencari bibit qori dan qoriah berkualitas yang siap membawa nama Kubu Raya ke tingkat yang lebih tinggi, saya mengimbau panitia mengemas MTQ tingkat kabupaten secara objektif dan profesional,” pungkasnya. (sul)

Kursi Rakyat Cabut Rekomendasi Balon Kepala Daerah Depok-RK. DPP PDI Perjuangan telah mengantongi sejumlah nama kandidat yang akan dicoret dari daftar bakal calon (balon) kepala daerah, yang awalnya bakal diusung pilkada serentak, 9 Desember nanti. Mereka masuk daftar hitam karena terlibat kasus hukum.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya telah mencabut rekomendasi calon kepala daerah di Riau yang diketahui memiliki masalah hukum.

“Contoh lainnya, Gubernur Bengkulu yang awalnya hendak dijadikan calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Namun, beberapa waktu silam terjerat kasus, jadi calon kepala daerah dari PDI Perjuangan diarahkan ke sosok lainnya,” ujar Hasto seperti dikutip dari RMOL.co (Grup JPNN), Rabu (22/7).

Menurut Hasto, pencoretan ini merupakan bentuk komitmen partai berlambang kepala banteng dalam menciptakan pemerintahan bersih dan antikorupsi. “Jadi semua yang sudah jadi tersangka akan ditinjau ulang,” tutupnya. (jp)

Tak Lebaran di Jakarta, Mau Hindari KIH? Jakarta-RK. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menduga Presiden Joko Widodo punya agenda tersembunyi di balik keputusannya merayakan Idul Fitri di luar Jakarta.

Menurut Arbi, presiden yang beken dengan sapaan Jokowi itu sengaja menghindar dari elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait perombakan kabinet.

“Idul Fitri ke Aceh dan Solo, kesannya menurut saya Jokowi menghindar bertemu dengan pimpinan KIH. Artinya, Jokowi sengaja menghindari pertemuan

agar tidak ditekan masalah reshuffle,” kata Arbi saat dihubungi, Rabu (22/7).

Arbi mengatakan bahwa dalam kondisi politik dan ekonomi yang tak menentu saat ini, melakukan reshuffle merupakan sebuah pertaruhan besar. Reshuffle berarti partai politik tergabung di KIH memaksa Jokowi bekerja dari awal lagi.

“Ini sangat berisiko. Dalam kondisi seperti ini Jokowi diminta untuk merombak kabinet, itu sama artinya dengan melakukan pekerjaan dari awal lagi.

Apalagi kalau sampai didikte lagi oleh

KIH,” tegasnya.

Arbi menegasakan, dari awal sebenarnya Jokowi sadar betul bahwa Kabinet Kerja dibentuk berdasarkan kompromi dengan para pendukungnya di KIH. Karenanya, reshuffle juga tak kunjung dilakukan.

“Kalau dia mau, pasti sudah reshuffle dari kemarin-kemarin. Nyatanya kan Jokowi tidak juga me-reshuffle,” ujar Arbi.

Karenanya Arbi menduga Jokowi enggan menerima usulan reshuffle terutama

berdasarkan permintaan PDIP yang meminta jatah lebih di kabinet. Pasalnya, menambah jumlah kader PDIP di Kabinet Kerja berarti membuat Jokowi semakin terbebani.

“Tentunya Jokowi tidak mau menambah beban dengan menambahkan kader PDIP di kabinetnya. Selama ini kader PDIP di dalam kabinet juga sudah merepotkan pemerintahan kok. Karena PDIP ngotot reshuffle setelah Lebaran, makanya dia (Jokowi, red) tidak datang berlebaran,” imbuhnya. (jpnn)

Calon Kubu Agung Tak Bisa Diutak-atik Jakarta-RK. Partai Golkar kubu Agung Laksono tampaknya sedang bermain politik tingkat tinggi. Ini terlihat dari pernyataan Juru Bicara kubu Agung, Leo Nababan, yang justru membantah keras omongan rekan sekubunya, Yorrys Raweyai.

Yorrys yang juga waketum DPP Golkar kubu Agung itu sebelumnya menyatakan kedua kubu sudah menyepakati calon kepala daerah di hampir seluruh daerah. Sisanya, sekitar 10 persen akan ditentukan lewat jalan survei karena masih ada perbedaan.

Menurut Leo, pernyataan Yorrys itu tidak benar. Bagi Leo, apa yang diomongkan Yorrys itu hanya bagian dari proses lobi-lobi politik, yang kekuatan hukumnya jauh di bawah undang-undang.

“Ini negara, bukan diatur sukanya orang per orang. Tidak bisa menabrak undang-undang.

Hanya yang punya SK yang berhak mengajukan calon. Jadi, saya tegaskan, calon yang sudah kami tetapkan, tidak bisa diutak-atik lagi. Kami yang pegang SK Menkumham, yang diperkuat dengan putusan PTTUN Jakarta,” ujar Leo Nababan kepada JPNN kemarin.

Lebih lanjut, Leo juga menolak ketentuan di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan, yang membolehkan kedua kubu mengajukan calon, asalkan nama yang dicalonkan sama. Menurut Leo, ketentuan itu tidak sesuai dengan UU pilkada.

Namun demikian, Leo tidak mempersoalkan jika kubu Aburizal Bakrie ikut mengusung seluruh calon yang sudah ditetapkan kubu Agung.

Hanya saja, yang meneken penetapan calon dan pendaftarannya ke KPU tetap saja Agung Laksono dan sekjennya, Zainuddin Amali.

“Jadi tidak perlu dua kubu ikut meneken.

Tetap harus Agung dan Zainuddin Amali yang tanda tangan. Kalau kubu sana (kubu Ical, red) mau ikut meneken pencalonan 100 nama-nama yang kami calonkan, ya silakan, tapi hanya dijadikan lampiran saja,” cetus orang dekat Agung Laksono itu, sembari tertawa ngakak.

Leo mengatakan, jika kubu Ical menyatakan nama-nama yang akan dicalonkan hasil kesepakatan bersama kedua kubu, itu hanya bentuk akal-akalan saja. “Itu hanya akal-akalan, untuk menutupi malu karena tidak mungkin mereka bisa mengajukan calon. Dan kami tidak mau dibodoh-bodohin. Mereka sudah mengatakan kami ini abal-abal, padahal mereka yang abalabal,” kata Leo, lagi-lagi sambil tertawa.

Sebelumnya, Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman menyatakan persoalan pencalonan kepala daerah untuk partai yang berselisih relatif sudah klir. Terlebih, setelah KPU mengeluarkan Peraturan KPU nomor 12 tentang revisi PKPU Pencalonan. “Intinya Partai Golkar sudah sepakat dengan solusi tersebut,” ujar politikus senior yang berada di gerbong Ical itu. (jp)

Kubu Agung Laksono

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 23 Juli 2015

Edaran Tedjo Belum Sampai, Mayjen Toto

Kapal Pesiar Prancis Berlabuh di Sungai Kapuas

KAPAL ASING: Bruneu, 69, dan kapal pesiar berbendera Prancis miliknya berlabuh di perairan Kapuas, Rabu (22/7). Tak seperti biasanya, kapal asing itu malah tidak diperiksa KSOP Pontianak. OCSYA ADE CP

Aneh, Petugas KSOP Kok Diam Pontianak-RK. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak membiarkan kapal pesiar asing berbendera Prancis berlabuh di Sungai Kapuas, Rabu (22/7). Belum juga kapal dan pemiliknya yang bernama Bruneu, 69, diperiksa, petugas KSOP sudah menyatakan warga Prancis itu tidak ada masalah.

Petugas KSOP mengetahui keberadaan kapal asing itu berlabuh di perairan Kapuas, antara Pelabuhan Dwikora Pontianak dengan dermaga Kantor KSOP. Ketika didatangi wartawan, baru ada respon dari KSOP. Padahal tugas pokok KSOP, sesuai Peraturan Menteri (PM) No 34 tahun 2012 pasal 2, melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Begitu juga fungsinya yang diatur dalam pasal 3.

Seorang petugas KSOP, Maharani mengatakan, kapal asing tersebut tengah mengurus dokumen keimigrasiannya di Pos Imigrasi Pelabuhan.

“Sepertinya tidak ada masalah, legal dan lengkap,” katanya.

Maharani mengajak wartawan naik ke kapal pribadi Bruneu di tengah Sungai Kapuas. Nama kapal pesiar itu tidak jelas, akibat tertutup sekoci yang tergantung di belakangnya. Diperkirakan kapal tersebut bernama Lambung Philippe. Kapal ini dinakhodai langsung oleh Bruneu. Anehnya, petugas KSOP tidak mengetahui maksud dari tujuan kedatangan warga Prancis itu. Saat diinterogasi di atas kapal, komunikasi Bruneu susah dipahami.

Beberapa penjelasan dari pria bertubuh besar, dengan tinggi sekitar 1,85 meter dan berkacamata

ini, dirinya berasal dari Prancis. “I am from France or Prancis, Prancis,” ujarnya.

Sebelum berlabuh di perairan Pontianak, Bruneu sudah berlayar di perairan Australia, Kupang dan Bali. Rencananya dia akan berlayar ke Kuching— Malaysia, setelah berlabuh di perairan Kapuas. Ia juga sempat memperlihatkan data keabsahan dan kelengkapan perjalanannya. Kemudian menunjukkan formulir pemberitahuan ekspor barang khusus dan passport atas nama dirinya.

Sayangnya petugas KSOP tidak serius mengecek dokumen yang ditunjukkan Bruneu. Apalagi mengecek izin berlayar kapal canggih ini. Parahnya lagi, karena yang keluar ke atas kapal itu hanya Bruneu, petugas KSOP menganggap kapal itu hanya diawaki satu orang saja.

Untuk status kewarganegaraan, Bruneu memang warga Prancis. Namun izin layar dan isi dalam kapal serta kelengkapan lain dari kapal itu belum diketahui. Pengecekan oleh petugas KSOP hanya sebatas di atas kapal saja, tidak masuk ke dalam kapal.

Pantauan Rakyat Kalbar dari jendela kapal, banyak terdapat buku-buku yang tersusun rapi di rak atas tempat tidur Bruneu. Namun, tempat tidurnya cukup berantakan. Agaknya, Bruneu warga Prancis yang hobi berkeliling dunia. Lantas, apakah sebagai petugas KSOP tidak menaruh curiga dan hanya mengecek begitu saja?

Karena susah diajak berkomunikasi, tak lama kemudian petugas KSOP memerintahkan kapal tersebut untuk merapat lebih dekat dengan dermaga kantor KSOP. Alasannya, jika di tengah Sungai Kapuas dapat mengganggu jalur lalu lintas kapal lain dan mengantisipasi bajak laut/sungai. Setelah

merapat, petugas KSOP mengajak wartawan untuk naik ke dermaga kantor KSOP. “Di atas sana saja kita cek nama kapal dan suratsuratnya,” kata Maharani. Kiranya, Bruneu juga diajak ke kantor KSOP, rupanya hanya dibiarkan begitu saja kapal itu menjauh dari posisi awalnya.

Saat disarankan untuk mengejar kembali kapal tersebut, Maharani beralasan tidak ada sarana air untuk digunakan. “Tidak ada speed lagi, duit pun tidak ada nih,” celetuknya. Keterangan mengenai kapal tersebut pun tidak dapat diberikan petugas KSOP. Lantaran mereka sendiri tidak memiliki data nama kapal itu. “Coba ke Imigrasi saja,” ungkap Maharani tanpa beban.

Kepala Seksi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak, Hasanin mengatakan, Imigrasi pada umumnya hanya berwenang untuk mendata kewarganegaraan saja. Soal izin berlayar dan muatan kapal menjadi tanggungjawab KSOP selaku lembaga berwenang. “Keberadaan orang Prancis itu, legal. Kami juga menunggu data dan informasi dari Imigrasi Pelabuhan,” kata Hasanin.

Hasanin menjelaskan, prosedur kapal asing masuk ke Indonesia dengan cara penyampaian rencana kedatangan yang bersangkutan dalam waktu 2 x 24 jam. Setelah tiba di perairan Indonesia, barulah pihak Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan KSOP melakukan pemeriksaan sesuai prosedur masing-masing. “Baru yang bersangkutan diberi izin tinggal. Kemudian kalau mau keluar negeri, baru diperiksa lagi,” jelas Hasanin.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

HUT Adhyaksa, “Prestasi” Kejati Tiba-tiba Melonjak Ternyata Kejati Kalbar sudah memproses sebanyak 1.318 perkara selama Januari-Juli 2015 yang ditangani bidang penanganan hukum pidana umum. Perkara yang paling banyak ditangani kasus Narkoba dengan persentase 36 persen. Kasus kehutanan 19 persen, perikanan 13 persen, perjudian 11 persen serta penipuan dan penggelapan sembilan persen.

“Untuk bidang intelijen, kami sudah melakukan pelacakan sembilan aset terkait dengan tindak pidana korupsi. Tujuh sudah dilaksanakan dan dua aset sedang berlangsung,” kata Godang S Riyadi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar dalam jumpa pers usai apel HUT Adhyaksa.

Sedangkan tindak pidana khusus, Kajati sudah melakukan penyelidikan terhadap 46 kasus. Bahkan 32 diantaranya sudah masuk tahap penyidikan.

“Untuk penuntutan dibagi dua, dari kejaksaan 16 kasus dan kepolisian 11 kasus. Adapun potensi kerugian negara dari tindak pidana khusus ini sebesar Rp17.590.783.924. Bisa diselamatkan sebesar Rp1.500.389.500. Untuk persentase ini Kejati Kalbar menempati urutan kedua se-Indonesia,” papar Godang bangga.

Tak hanya itu, pembinaan berupa pendidikan dan latihan serta sosialisasi, dikatakannya, juga terus diupayakan, demi menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi Kejati di masyarakat.

“Sebanyak 54 jaksa dan pegawai tata usaha mengikuti Diklat. Sebanyak 88 pegawai diusulkan kenaikan pangkat sesuai persyaratan. Kemudian mengusulkan mutasi dan promosi ada 16 pegawai,” ujar Godang.

Pengamat Hukum Universitas Tanjungpura (Untan), Dr Hermansyah mengapresiasi kinerja Kejati Kalbar. Moment HUT kali ini hendaknya dapat dijadi-

kan ajang untuk me-refleksi-kan kembali, bagaimana perjalanan kemarin, hari ini dan ke depannya.

“Kenapa? Karena masyarakat saat ini sudah semacam hilang rasa kepercayaan terhadap lembagalembaga dan sistem peradilan kita, itu berkenaan dengan kinerja yang buruk,” kata Hermansyah.

Menurut calon hakim Komisi Yudisial (KY) ini, ekspose jumlah penanganan perkara dalam perspektif matematika, sebagaimana diutarakan Kajati Kalbar, dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan.

Tapi dalam perspektif kritis, pada tataran yang lebih jauh lagi, bagaiman dengan kasus kejahatan-kejahatan di masyarakat saat ini? Kejahatan-kejahatan yang “terkubur” dengan fakta penyidikan yang kabur masih banyak ditemukan. Di mana boleh jadi kejahatan ini memiliki dampak yang lebih parah dan besar.

“Istilah ini disebut dengan dark number (jumlah yang gelap). Dark number ini adalah kejahatan-kejahatan yang memang tidak pernah terungkap, atau memang kejahatan-kejahatan yang tidak diungkapkan. Seperti puncak layaknya fenomena gunung es, yang tampak hanya sedikit saja, tapi sesungguhnya kejahatan di lingkungan masyarakat itu besar jumlahnya,” katanya.

Fenomena gunung es itu patut dipertanyakan, tidak terungkap atau sengaja tidak diungkap? Karena kesengajaan atau tanpa kesengajaan? Atau memang ada sisi kelemahan-kelemahan serta kekurangan dari aparat kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus tersebut.

“Kita tidak pungkiri, banyak jaksa-jaksa yang bagus, ada juga yang nakal-nakal. Yang nakal-nakal ini saya berharapnya sih pimpinan tertinggi di jajaran instansi mereka cepat ambil tindakan, jangan main

kompromi. Karena masyarakat sangat berharap besar dengan lembaga ini. Jangan biarkan yang nakal-nakal itu masih tetap nakal,” tegas Hermansyah.

Hermansyah berharap Kejati Kalbar jujur dengan dirinya sendiri. Artinya, tidak hanya sejumlah prestasi yang diungkap ke publik. Tetapi juga mengungkap para pegawainya yang nakal ke publik.

Ini penting, agar publik mengetahui sejauh mana komitmen yang dibangun Korp Adhyaksa tersebut, terkait tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum di internalnya.

“Jaksa ini lembaga publik, maka harusnya transparan. Banyak jaksa nakal, tapi tidak ada yang diberhentikan, tidak ada yang ditegur. Wah kalau tidak ada jaksa nakal, begitu hebat benar itu, malaikat betul itu. Kalau dia menganggap itu tidak perlu dipublikasikan, bukan itu persoalannya. Masyarakat juga ingin tahu komitmen dari aparat penegak hukum dari jajaran tertinggi lembaga mereka,” papar Hermansyah.

Selain memberikan ucapan selamat hari jadi kepada Kejati Kalbar dan jajarannya, Hermansyah juga memberikan dua pesan penting kepada para jaksa, dalam rangka melakukan refleksi titik balik untuk melangkah ke depan.

“Pertama, bertindaklah sebagai jaksa yang profesional. Profesional itu apa? Yakni yang memahami benar tupoksi mereka. Kedua, pendekatan yang dilakukan, lebih kepada pendekatan hukum, jangan pendekatan kekuasaan. Kasihan masyarakat, kalau menggunakan pendekatan kekuasaan. Itu saja,” pesannya.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Hamka Saptono

Data Mobdin Setda Kalbar 2009 Seolah Ditapokkan Penyidik Kejari Pontianak hanya diberikan data operasional Mobdin tahun 2007 dan 2008 saja. Sementara, data tahun 2009 tidak diberikan seolah ditapokkan (disembunyikan) oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Mereka (Pemprov,red) tidak kooperatif, data 2009 tidak diberikan kepada kita. Sehingga kita terhambat untuk mendalami yang data pada tahun 2009 itu,” jelas Situmeang kepada sejumlah wartawan saat ditemui di kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Rabu (22/7) siang.

Walau demikian, Situmeang mengaku tak surut menyidik kasus yang mencuat sejak Maret 2015 ini. “Kita akan terus minta lagi data operasional mobil dinas Setda Provinsi Kalbar tahun 2009,” tegas dia.

Dan ternyata, sudah ada dua tersangka dalam dugaan korupsi yang sempat membuat Sekda M. Zeet Hamdy Assovie berang atas pemberitaan kasus tersebut. Dijelaskan Situmeang, dua orang itu adalah mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalbar tahun 2007-2008, berinisial SA, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan mantan Kasubbag Protokol Perjalanan Tahun 2007-2008, berinisial Ys. “Mantan Kabag Umum dan Kasubbag Protokol Perjalanan Setda Provinsi Kalbar kita tetapkan sebagai

tersangka dan segera kita panggil sebagai tersangka.

Sebelumnya, mereka sudah kita panggil sebagai saksi,” bebernya.

Situmeang memaparkan, kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai setengah milyar rupiah.

“Kerugian yang ditemukan Rp500 juta, dimana modus yang dilakukan oleh para tersangka ini yakni menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukkan.

Harusnya untuk operasional mobil dinas, tetapi tidak digunakan untuk itu. Kita juga temukan adanya dokumen pertanggungjawaban operasional fiktif atau tidak sesuai dengan sebenarnya,” ungkap dia.

Pasal yang dijeratkan kepada dua mantan pejabat Setda Provinsi Kalbar itu, Situmeang melanjutkan, yakni pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31/1999 juncto Undang-Undang 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artinya, SA dan Ys akan dituntut melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukumannya paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun plus denda paling sedikit Rp200 juta

6

dan paling banyak Rp1 milyar.

Mereka juga akan dituntut sebagai orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau paling singkat setahun dan atau denda Rp50 juta-Rp1 milyar.

Selain itu, Situmeang juga menyatakan, walaupun SA dan Ys ditetapkan sebagai tersangka atas operasional tahun 2007 dan 2008, bukan berarti dugaan penyimpangan pada operasional mobil dinas Setda Kalbar tahun 2009 tidak diproses. “Tidak kita hentikan, kita terus melakukan penyidikan. Seperti apa yang saya katakan, datanya kita tidak diberikan, mereka tidak kooperatif,” ujarnya lagi seraya berharap pihak-pihak yang dimintai data dalam kasus ini untuk kooperatif atas proses hukum yang tengah dilakukan pihaknya.

Laporan:Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

“Secara resmi belum kami terima, tapi kami sudah mengambil langkah pendahuluan, melakukan mediasi dengan mengumpulkan para tokoh lintas agama untuk memberikan rasa aman,” kata Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII, Brigjen TNI Aris Martono Haryadi, mewakili Panglima Kodam XII, Mayjen TNI Toto Rinanto, usai pertemuan tertutup bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, di Markas Kodam XII Tanjungpura, Rabu (22/7) siang.

Dua rumah ibadah yang terancam adalah Gereja Baptis Indonesia Saman di Bantul-Yogyakarta, dan Gereja Kristen Jawa di Purworejo-Jawa Tengah. Pada Selasa (21/7), surat edaran waspada itu, menurut Menteri Tedjo, sudah disampaikan ke Mendagri, Panglima TNI, Menteri Agama, Kapolri, dan Kepala BIN, untuk segera diantisipasi.

Menurut Aris, edaran tertulis tersebut bisa jadi akan diterima hari ini (kemarin, red). “Tapi, secara isi dan perintah dalam surat tersebut sudah kami lakukan dengan cara mengundang tokoh agama untuk menyikapi hal yang terjadi di luar sana. Intinya, isi surat itu untuk menjaga suasana kondusif di wilayah masingmasing, masyarakat jangan terprovokasi ikut-ikutan, seperti di sana,” jelasnya.

Dipimpin Aris, mediasi tertutup besutan Kodam XII/Tpr. dimulai sekitar jam 10 pagi. Tujuh tokoh lintas agama yang hadir antara lain Ketua MUI Kalbar KH Hasyim Dahlan, Ketua 1 FKUB Kalbar Ignatius Lyong, Ketua DPP Walubi Kalbar Pandita Kurniadi Dharma, Ketua PDHI Kalbar Putu Dupa Bandem, Sekretaris PGI Kalbar Pendeta Filemon Sukardi, Keuskupan Agung Pontianak Pastor Pius Barces CP, dan Ketua Matakin Kalbar Sutadi.

Satu setengah jam pertemuan menghasilkan tujuh poin kesepakatan bersama. Di depan awak media, Surat Kesepakatan Bersama FKUB Kalbar dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, KH Hasyim Dahlan.

Tujuh poin yang diteken tujuh tokoh lintas agama itu antara lain: 1. Tatanan kehidupan antar umat beragama di wilayah Kalbar sampai saat ini dinyatakan aman damai dan kondusif.

2. Diyakinkan kepada masyarakat Kalbar bahwa tidak pernah ada muncul atau timbul permasalahan antar agama.

3. Tidak ada kaitannya permasalahan antaragama yang ada di Tolikara dengan tatanan kehidupan antarumat beragama di wilayah Kalbar, karena masalah di Tolikara adalah kasuistik.

4. Diimbau kepada masyarakat Kalbar untuk tidak mudah terprovokasi atas informasi dan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik dari perorangan maupun media social.

5. Diimbau kepada masyarakat Kalbar untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama dan saling menghargai dalam kegiatan keagamaan masing-masing.

6. Masyarakat Kalbar dijamin oleh pemerintah dapat melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

7. Keamanan dan ketertiban serta kedamaian antar umat beragama merupakan tanggungjawab kita bersama baik dari TNI Polri dan segenap elemen masyarakat di wilayah Kalbar.

Kasdam XII/Tpr. Brigjen Aris selanjutnya mengatakan, tidak menghendaki peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kodam XII Tanjungpura, yakni di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

“Makanya kami mengimbau masyarakat Kalbar melalui Beliau-beliau ini (7 tokoh lintas agama, red) agar tidak terprovokasi dengan adanya insiden di beberapa daerah itu,” tuturnya.

Peristiwa di Tolikara, Bantul, dan Purworejo, tentunya akan ditangani secara profesional oleh pihak berwenang, Aris melanjutkan. Ia berharap seluruh media informasi di Kalbar tidak membuat berita yang dapat menyebabkan masyarakat terprovokasi.

“Kami mohon kepada media untuk membantu menjaga situasi kondusif di Kalbar dengan memberikan berita yang berimbang, bukan membuat berita yang justru menimbulkan situasi yang memanas,” harapnya.

Aris juga juga meminta kepada narasumber yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di Tolikara untuk tidak memberikan statement berlebihan. “Seluruh komponen masyarakat, mari sama-sama menjaga suasana kondusif yang selama ini sudah terjalin. Masalah keamanan bukan saja tanggungjawab aparat keamanan, tapi seluruh komponen masyarakat,” ucapnya.

Pertemuan ini tidak hanya dilangsungkan di Kalbar saja, di Kalteng juga akan dilaksanakan. Begitu juga di tingkat kabupaten/kota.

“Kami juga perintahkan di Kodim di 14 kabupaten/kota di Kalbar untuk mengumpulkan FKUB dan melakukan mediasi seperti ini.

Babinsa juga kami perintahkan untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang mencurigakan atau patroli terbuka,” beber Aris.

Senada, Ketua 1 FKUB Kalbar, Ignatius Lyong juga meminta FKUB di tingkat kabupaten/kota turut menjaga suasana kondusif.

Dikatakannya, permasalahan yang terjadi di luar provinsi ini jangan sampai berdampak di Kalbar yang harmonis.

“Masing-masing kepala umat beragama yang tergabung di FKUB ini nanti akan menyampaikan kepada umatnya apa yang dihasilkan dari kesepakatan ini agar kerukunan selalu terjaga. Ini akan kami teruskan,” tegasnya.

Menurut Lyong, masing-masing umat beragama harus berhatihati dalam penyampaian informasi. “Yang A bisa jadi C, yang C bisa jadi M. Itu yang harus diantisipasi. Yang tidak tahu dimohon untuk tidak mudah ikut-ikutan,” ujarnya.

Sebagai penganut Katolik, Lyong meminta kepada setiap pemimpin gereja untuk memimpin umatnya memanjatkan doa agar senantiasa tercipta rukun antarumat beragama. “Kami sepakat sampai ke akar rumput untuk menjaga suasana kondusif ini,” katanya.

Sehari sebelumnya, Ketua MUI Kalbar, KH Hasyim Dahlan, menganalisa pembakaran masjid di Tolikara tidak murni sebagai perseturuan antardua kelompok beragama semata. Karena grassroot di Papua itu toleran sejak lama.

“Sangat memungkinkan adanya keterlibatan oknum-oknum atau kelompok oknum tertentu (dalam negeri) yang tidak senang melihat Indonesia damai. Tak hanya itu, terbuka kemungkinan adanya keterlibatan tangan asing di Tolikara,” tegas Hasyim menjawab Rakyat Kalbar, Selasa (21/7).

Kelompok-kelompok ini bisa jadi datang dari luar dua agama ini dan bisa jadi pula berasal dari umat Islam sendiri yang beraliran garis keras. Kedamaian di Bumi Cenderawasih selama ini, menurut Hasyim, sudah berjalan cukup baik. Begitupun dengan Provinsi Kalbar, melalui FKUB, kedamaian, ketenteraman, serta kerukunan antarumat beragama sangat dirasakan. Ruang-ruang dialog juga terbuka tanpa harus mendiskreditkan satu dengan lainnya.

“Kita sudah banyak pengalaman. NKRI ini harus kita jaga terus, kita pertahankan. Jangan sampai ada pembelotan-pembelotan, membikin satu negeri sendiri, dan sebagainya,” tambahnya.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Bukan Cawe-Cawe Meskipun mengawal dengan menyoroti alur uang negara dari APBD, Godang mengaku tidak menginginkan pembangunan di Kalbar terhambat, gara-gara hukum. Namun oknum yang berbuat curang atau korupsi tetap diproses.

“Pembangunan harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan ada hambatan karena hukum, tidak begitu. Kami tetap bersinergi dengan apa yang disampaikan presiden dan pimpinan kami, Jaksa Agung,” ungkapnya.

Peringatan HUT Adyaksa ke-55 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar ini diawali dengan ziarah ke makam pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara seremonial di halaman kantor Kejati dan halal bi halal keluarga besar Adyaksa Kalbar.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

Anak Tuhan Tak Bakar Masjid membakar mushola, itu kan perbuatan yang tidak baik, tidak dibenarkan dalam agama,” ungkap Filemon Sukardi kepada Rakyat Kalbar, usai pertemuan antar tokoh lintas agama di Makodam XII Tanjungpura, Rabu (22/7).

Dia menyiratkan, bahwa pelaku jelas bukan merupakan hamba Tuhan yang taat dan setia. “Karena tidak mungkin bagi hamba Tuhan yang taat dan setia sampai melakukan tindakan yang Tuhan sendiri melarangnya,” tambahnya.

Sebaliknya lagi, lanjut Pendeta F. Sukardi, perilaku dari anak-anak Tuhan akan lebih banyak mendekatkan diri dengan sunggguh-sungguh dengan pengajaran yang sehat dari gereja. “Kalau PGI sudah jelas pengajarannya tidak pernah membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan seperti di Tolikara. Kita mengajak seluruh pendeta, pengembala, penginjil dari aliran (sekte) manapun, menyampaikan firman sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan alkitab,” tegas F. Sukardi kepada reporter RK Fikri Akbar.

Karena, ingatnya, jika para hamba-Nya memahami betul intisari dari ajaran Kristen, yakni “kasih”, maka tidak anarkis seperti itu tidak akan sampai terjadi. “Ajaran Kristen itu kasih, bahkan lebih dari itu, (di dalam ajaran agama Kristen) jika orang menampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kanan. Nah masa’ kita menghalanghalangi (Salat Ied) seperti itu, darimana ajaran seperti itu,” sesal F. Sukardi.

Kedepan, untuk mencegah potensi

Memperkokoh Kebhinnekaan

Dia sangat berharap insiden di Tolikara jangan sampai terjadi di Kalimantan Barat. Gsekan antar masyarakat tidak ada gunanya bahkan merugikan sesama.

“Tidak ada gunannya kita berkonflik menang jadi arang kalah jadi abu jadi dua-duanya tidak bermanfaat untuk itu lebih baik kita hidup rukun dan damai dengan menghargai dan saling toleransi antara sesama,” ujarnya.

Menurutnya, bercermin kepada perjuangan rakyat Indonesia yang berjuang bersama mengusir penjajah dengan bersatu, baik antar agama dan suku, mengajak kita berfikir kembali kenapa harus sesama rakyat sendiri berkonflik.

“Perbedaan itu ada karena untuk keberagaman dan kebersamaan. Jadi intinya kita harus bersama-sama hidup toleransi untuk membangun bangsa ini,” ujarnya.

Kartius mengingatkan agar konflik seperti di Tolikara, Papua, tidak terjadi di Kalbar. Karena itu yang harus dilakukan adalah mempertebal keimanan dan keyakinan dan hidup tetap mengedepankan kebersamaan serta toleransi agar tidak mudah terpecah belah.

“Untuk umat sendiri, kalau diminta sabar saling mencintai dan saling menghargai. Untuk itu harus rukun dan damai agar Kalbar ini nyaman dihuni karena adanya keberagaman dan hidup saling menghargai,” ujarnya.

adanya aksi-aksi serupa di Kalbar, PGI akan terus melakukan pembinaan kepada para umatnya, terlebih kepada para pendeta-pendeta yang ada di seluruh pelosok Kalimantan Barat.

PGI Kalbar akan bekerjasama dengan instansi pemerintah khususnya di Kementerian Agama dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi. Dimana penekanan yang diberikan terkait pemahaman tentang ajaran agama yang benar dan bagaimana membina dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

“Kerukunan adalah hal yang luar biasa. Para pendeta di daerah, kami minta filter lah informasi-informasi yang benar, jangan juga terprovokasi, kita tidak ingin (kejadian di Tolikara) itu terjadi di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini tidak pernah ada kasus-kasus (kekerasan) agama,” katanya seraya mengajak kepada semua pemeluk agama untuk selalu menjaga keharmonisan dan kedamaian yang sudah berlangsung sejak lama ini.

Kompak Saling Menghargai Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Sisilia Pontianak, Kartius, menegaskan bahwa konflik antaraumat beragama ataupun suku/etnis tidak ada gunanya. Di Kalbar ini masyarakat diharapkan tetap rukun dan damai membangun kebersamaan dalam kehidupan beragama.

“Kita berharap Kalimantan Barat untuk tetap kompak, tetap saling menghargai, menghormati toleransi dan menghargai membuat hidup lebih baik,” ungkap Kartius kepada reporter RK, Isfiansyah.

Laporan: Fikri Akbar, Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

Ketika Nyali Legislatif-Eksekutif Besar ke Bawah Pedagang kaki lima (PKL) dan tokotoko milik pengusaha kecil dihajar habishabisan, namun Indomaret-Alfamart lenggang kangkung tanpa mengantongi izin operasional lengkap seperti yang disebut para Dewan pada paripurna 3 Juli lalu. Inilah saat nyali legislatif dan eksekutif besar ke bawah, kecil ke atas.

“Jangan hanya pedagang kecil yang dimusnahkan dengan alasan tidak ada izin, melanggar Fasum (fasilitas umum), dan sebagainya. Yang jelas-jelas melanggar tidak ditindak. Itu pilih kasih namanya, mentang-mentang kami modalnya kecil,” sesalnya.

Fendi mengaku usahanya pernah didatangi petugas dan dicek perizinannya.

Hal yang sama, dia berharap, juga seharusnya bisa diterapkan kepada Alfamart dan Indomaret.

Bagi dia, penegasan DPRD Pontianak yang melarang operasional sementara dua waralaba swalayan tersebut disambut baik. Hanya saja, Fendi menyatakan, ingin melihat bentuk kerja nyata dari Dewan yang terhormat. Tidak hanya sekedar bicara, seakan-akan prorakyat.

“Jangan hanya ngomong saja. Kebanyakan Dewan tukang janji-janji, pemberi harapan palsu (PHP) pada masyarakat.

Kalau memang itu (PHP) tidak benar, buktikan. Tutup itu Alfamart dan Indomaret.

Tapi jangan malah Dewan yang mau ambil untung dari apa yang diperjuangkannya itu,” tantangnya.

Lantas, apa jawaban dari Dewan-dewan yang berkantor di Jalan St. Syahrir No. 1 Pontianak tersebut? Komisi A dan B DPRD Pontianak meminta masyarakat bersabar.

Sebab, panitia khusus (Pansus) soal perizinan sudah dipetakan dan dalam waktu

dekat akan dibentuk.

“Sudah kita jadwalkan, tunggu saja besok lusa sudah pasti terbentuk Pansus ini,” ujar Wakil Ketua Komisi A, Yandi.

Walau enggan berkomentar banyak, Yandi menegaskan, yang dilakukan Alfamart dan Indomaret merupakan aksi perlawanan terhadap DPRD Pontianak. Lantaran, dalam dua kali pertemuan yang diparipurnakan, telah disepakati dua waralaba swalayan itu tidak lagi beroperasional sampai perizinan mereka betul-betul lengkap.

“Kita tunggu saja tanggal mainnya nanti,” tegas dia.

Bisa jadi, salah satu bentuk perlawanan yang disebut Yandi adalah aktivitas Indomaret di seberang jalan kantornya sendiri.

Sementara, Ketua Komisi B, Agus Sutisno menjelaskan Pansus sudah diagendakan bersama rekan-rekannya di DPRD Pontianak. Tapi, dia tak menyebut kapan kepastian Pansus tersebut dibentuk.

“Kami tetap akan melakukan Pansus terkait permasalahan (perizinan,red) Indomaret dan Alfamart. Karena aturan yang ditentukan pemerintah daerah tidak sesuai dan tidak ada respon baik dari mereka. Secepatnya kita laksanakan dalam 2-3 hari ke depan. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD (Satarudin),” tegasnya.

Dari pantauan Rakyat Kalbar, tokotoko kelontong milik pengusaha kecil di Pontianak maupun Kabupaten Kubu Raya sebenarnya masih punya setitik kesempatan untuk bersaing dari segi harga. Nilai uang yang harus dibayar pembeli untuk beberapa produk yang ditawarkan dua waralaba swalayan itu jauh di atas harga dari toko-toko kecil.

Dari segi kenyamanan berbelanja, tokotoko kecil sudah pasti kalah. Demikian

pula waktu operasional juga kalah, sebab dua waralaba itu ada yang buka sampai 24 jam.

Seorang warga Siantan, Pontianak Utara, Nova Sari, mengaku terkejut ketika berbelanja di Indomaret dekat rumahnya. “Saya waktu itu belanja kemoceng dan pengki, biasanya hanya belasan ribu rupiah. Pas bayar di kasir masa’ sampai 30 ribu rupiah.

Protes lah saya,” katanya, kemarin.

Dengan selembe, Sang Kasir Indomaret tersebut menjawab, “Dimana-mana Indomaret memang harga barangnya mahal”.

Nova pun mengaku kapok berbelanja di Indomaret maupun Alfamart yang ada di seluruh penjuru kota dan hampir selalu berdampingan itu. “Jera saya belanja di situ. Mending di warung biasa, selain murah bisa ditawar dan bantu kaum kecil,” kata dia.

Tak hanya Nova, warga Kubu Raya, Wara Winnia merasakan hal sama. Selasa (21/7), sekitar jam 10 malam, ia membeli pulsa seluler di Alfamart Kuala Dua, Sungai Raya.

“Saya beli pulsa 20 ribu, masa’ harganya Rp22.500. Mending di konter biasa, harganya hanya Rp21.000 saja. Pakal lah konter tutup, mau tak mau beli di Alfamart,” sesalnya.

Malam itu, Wara tidak hanya beli pulsa saja, dia juga membeli alat-alat mandi. Dia tambah kesal saat menerima struk belanja yang tidak tertera secara lengkap barang apa saja yang dia beli.

“Ndak dua kali belanja di Alfamart.

Pelayanannya pun lama. Lama geraknya saat mau bayar,” tutur mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak ini.

Laporan: Gusnadi dan Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak

IDC 988 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

IDC 998 NEW GARANSI

ELECTRIC BIKE

22 JULI S/D 28 JULI 2015

5.450

Hanya

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4.988 Ribu

4.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (3 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

60 % + 0 %

IDC 978 (BISA LIPAT) ELECTRIC BIKE

6.950

8.750

IDC 7286 ( 6 FUNGSI) ELECTRIC BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

23.550

Hanya

9.588 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.550

18.750

Hanya

Hanya

8.588 Ribu

4.288 Ribu

17.650

Hanya

6.588 Ribu IDC 838 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

BIG SALE disc up to

+ Cashback + Cicilan Perse n 0%

0%

MUDAH

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

8.950

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

Hanya

3.988 RB

2.588 Ribu

9.850

Hanya

4.388 Ribu

RECUMBENT BIKE 7.550

6.950

Hanya

Hanya

7.150

Hanya

3.588 Ribu

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT READY STOCK

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS : 0878 1832 2288 HEALTHY BODY, HEALTHY SOUL

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

7

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI 1 SAMPING TOKO SEPATU BATA TGL 15 JULI SD 5 AGUSTUS 2015 BORNEO CITY MALL KETAPANG LANTAI DASAR (DPN OPTIK MELAWAI) TGL 15 JULI SD 8 AGUSTUS 2015

Islam melaksanakan Salat Ied. Sebagai muslim, kita tentu kaget dan marah dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin, di hari yang suci harus dikotori dengan perbuatan bar-bar seperti itu.

Perbuatan yang sama sekali bertentangan dengan asas ke-bhinneka-an yang dianut. Tidak heran, jika para netizen mengecam perilaku tersebut.

Namun saya percaya, bahwa perbuatan itu merupakan ulah segelintir oknum. Dan saya juga percaya, itu sangat jauh dari karakter masyarakat Papua.

Karena itu, dalam menyikapi kejadian serupa, sebagai muslim kita diajarkan untuk tidak berlebihan. Apalagi sampai melakukan aksi balas dendam.

Di sisi lain, aparat juga harus bertindak tegas.

Usut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya.

Karena kalau tidak, dikhawatirkan menjadi api dalam sekam.

Jangan sampai kasus ini terulang dan justeru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memecah-belah NKRI, terutama ‘tangan-tangan’ asing yang bergerilya.

Di Indonesia, isu agama memang sangat efektif untuk memicu konflik horizontal, karena memang sangat sensitif. Tolikara hanyalah salah satu contoh. Sebelum ini, sudah banyak kasus, seperti konflik Sunni-Syiah di Sampang ataupun pengeboman dan pembakaran beberapa Gereja.

Sebagai anak bangsa, kita tidak mau ini terus dan terus terjadi. Mau sampai kapan terus begini? Padahal Founding Fathers bangsa ini telah bersusah payah menyatukan Indonesia meski dengan beragam latarbelakang, termasuk agama.

Tugas kita saat ini adalah bagaimana mempertahankan dan memperkokoh ke-bhinneka-an itu. Kalau terjadi ‘riak-riak’ dalam keberagamaan, hal itu wajar dalam masyarakat yang plural ini.

Terpenting adalah negara bersama aparaturnya bertindak cepat, tegas dan adil

dalam menanganinya supaya tidak meluas.

Negara harus hadir.

Satu sisi, masyarakat pun harus pula bisa menahan diri. Tidak perlu menyikapi peristiwa dengan emosional yang berlebihan. Masingmasing pihak harus bisa menahan diri dengan menekankan ketenangan berfikir. Sehingga masing-masing pihak mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan masalah. Karena tanpa itu, mustahil masalah bisa diselesaikan.

Saya jadi teringat satu cerita yang sering saya kutip dalam berbagai kesempatan, yakni perang enam hari yang terjadi pada 1967, antara Israel versus Mesir, Syiria dan Yordania, benar-benar menjadi perhatian dunia, terutama insan pers.

S e o ra n g w a r t awa n s e m p at b e r t a n ya kepada mantan Perdana Menteri Inggris, Harold Macmillan, apa pendapatnya tentang konflik Timur Tengah itu.

Tanpa ragu sedikitpun, sang negarawan yang sudah sepuh itu mengatakan “Tak ada masalah di Timur Tengah”.

Kontan si wartawan tercengan dengan jawaban itu. “Apa maksud Anda tidak ada masalah di Timur Tengah?. Tidak tahukan Anda sedang terjadi perang yang begitu ganas? Tidak sadarkah Anda bahwa selama ini kita sedang berbicara ini, bom-bom jatuh dari langit, tanktank meledakkan segala sesuatu, dan prajurit diberondong peluru. Sudah banyak yang tewas maupun terluka. Apa yang dimaksud dengan tidak ada masalah di Timur Tengah?” tanya si wartawan penasaran.

“Pak, suatu masalah adalah sesuatu yang memiliki solusi. Nah, tidak ada solusi untuk apa yang terjadi di Timur Tengah. Karenanya hal itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah masalah”.

Si wartawan tertegun.

Jawaban cerdas dari seorang Macmillan. Jika masing-masing pihak tak mampu menahan diri, itulah jadinya.

Filsuf Prancis abad ke-17, Blaise Pascal (16231662) berkata “Segala permasalahan yang terjadi disebabkan ketidaktahuan manusia untuk bagaimana duduk tenang”. (Kiram Akbar)

Midji Geram Pecat PNS, Rusman ditemukan enam pegawai yang tidak masuk kantor tanpa keterangan. Dua persen dari jumlah pegawai Pemkot menjalankan masa cuti, sembilan PNS mengaku sakit dan 11 lainnya minta izin.

Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum mengatakan, sanksi bagi pegawai yang tidak masuk kantor itu sudah jelas dalam aturan kepegawaian. Mulai dari teguran lisan, tertulis hingga sanksi lainnya.

“Pegawai yang mangkir atau bolos tanpa keterangan, saya minta kepala SKPD harus menjatuhkan sanksi,” tegasnya.

Perilaku indisipliner yang dilakukan PNS tersebut tidak hanya berupa sanksi, tetapi akan menjadi catatan tersendiri bagi karir yang bersangkutan, ketika hendak mengikuti fit and proper test untuk mengincar suatu jabatan.

“Bagaimana kita bisa mengangkat seorang pejabat, kalau dirinya tidak disiplin. Masuk kerja malas, tidak tepat waktu dan sering meninggalkan tugas,” kata pria yang akrab disapa Midji itu.

Di lingkungan Pemkot Pontianak, PNS yang mangkir boleh dikatakan hanya segelintir saja.

Kemudian orangnya itu-itu saja. Sayangnya, kata Sutarmidji, untuk memberhentikan PNS itu tidak mudah, karena terbentur aturan.

Bahkan, pegawai yang tersangkut kasus pidana dan sudah masuk sel saja tidak gampang diberhentikan, juga terbentur aturan.

Malah aturan itu memberi peluang pegawai yang tidak disiplin, sehingga tidak bisa diberhentikan.

“Kalau kita berhentikan, nanti pegawai tersebut mengajukan banding ke Baperdispeg, kemudian dibatalkan pemberhentiannya.

Saya sudah berapa kali mengajukan pegawai yang akan diberhentikan, tetapi dibatalkan.

Sudah jelas-jelas tidak masuk kerja selama 46 hari kerja dalam setahun secara kumulatif.

Artinya, apabila pegawai yang ditahan dalam sel selama setahun, berarti 365 hari, harusnya sudah tentu pegawai tersebut diberhentikan.

Tapi aturan tidak masuk kerja selama 46 hari dalam setahun itu tidak berlaku untuk kasus ini,” ungkapnya.

Sementara Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, tim yang diketuainya melakukan Sidak atau monitoring di perkantoran kawasan Jalan Sutoyo, Pontianak Selatan. Dia mendatangi Kantor Terpadu, meliputi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan.

Kemudian dilanjutkan ke Inspektorat Kota Pontianak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, Kantor Camat Pontianak Selatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

“PNS yang tidak masuk, kita kenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pada penundaan gaji berkala. Kita lakukan Sidak ini, pasca libur panjang, masyarakat banyak membutuhkan pelayanan, seperti administrasi kependudukan, perizinan dan pelayanan lainnya,” ungkap Edi. Ia berharap seluruh staf di jajaran Pemkot Pontianak bekerja semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang tersisa di tahun anggaran 2015 ini. Sehingga pelayanan tetap berjalan efektif hingga empat bulan ke depan.

“Apalagi anggaran (APBD) yang baru terserap kurang lebih 20 persen. Jadi ini harus dipacu lebih giat lagi dengan waktu yang tersisa,” ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Khairil Anwar mengungkapkan, Sidak digelar selama tiga hari yang dilakukan empat tim untuk empat wilayah. Hasilnya akan di evaluasi serta ditindaklanjuti.

“Kemudian kita akan memberikan informasi kepada kepala satuan unit kerja atau SKPD untuk memberikan hukuman disiplin kepada pegawai yang bersangkutan (tidak masuk kantor),” ujar Khairil.

Langkah selanjutnya, lanjut Khairil, apabila ditemukan unsur kesengajaan, artinya sengaja memperpanjang libur cuti bersamanya, maka BKD akan menjatuhkan sanksi sesuai PP No

53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Apabila tidak masuk pada jam kerja, maka akan kita berikan sanksi peringatan lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas,” tuturnya.

Ia berharap seluruh PNS yang telah menjalankan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 H, supaya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. “Artinya mulai hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2015 sudah harus masuk kerja seperti biasa, dan kami tetap akan monitoring,” tegas Khairil.

Lima PNS Bappeda Bolos Sementara di Kubu Raya, Sidak dipimpin langsung Bupati H Rusman Ali SH dan Wakilnya Drs Hermanus MSi didampingi Sekda dr Nursyam Ibrahim, Rabu (22/7). Bupati Rusman mengetahui langsung melalui absen, ada lima PNS Bappeda yang bolos masuk kantor.

Kesal masih ada pegawai yang tidak disiplin, Bupati Rusman Ali memarahi kepala bidang (Kabid) Bappeda. Ternyata, selain ada yang bolos, Kabid juga mengizinkan anak buahnya mengambil cuti.

“Saya sudah ingatkan, jangan semua cuti.

Cuti itu memang hak pegawai, tetapi harus mengikuti aturan pemerintah. Kalau dalam satu SKPD sampai lima orang yang cuti, berarti kinerjanya rusak. Ini menjadi catatan saya,” tegas Rusman Ali di sela-sela Sidak di Bappeda, kemarin.

Menurut Rusman Ali, pegawainya tidak disiplin bisa mengganggu pendapatan daerah, terutama income dan NJOP rendah.

“Untuk ke depannya, hal seperti ini tidak terulang kembali. Nantinya beberapa pegawai harus belajar dengan daerah lain yang lebih maju, agar pendapatannya semakin meningkat,” katanya usai Sidak di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT).

Tak Ada Cuti Tambahan Khusus Pemprov Kalbar, Sidak dipimpin kepala BKD, Kartius SH. Ternyata masih ada PNS yang tidak masuk kerja dan terlambat masuk kantor, Rabu (22/7).

Kartius mendatangi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalbar.

Dia memeriksa absensi dan memberikan arahan kepada PNS. Dari daftar absensi, ditemukan sembilan PNS yang tidak hadir di hari pertama masuk kerja. Kartius juga menegur PNS yang mengenakan pakaian dinas, tetapi tidak disertai nama dan lambang Korpri.

“Ini semua bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu pelayanan. Diharapkan pegawai kompak bekerjasama memberikan citra positif Pemprov Kalbar,” ungkap Kartius.

Mengenai PNS yang masih ditemukan tidak mengenakan atribut lengkap, seperti nama dan lambang Korpri, hanya diberikan teguran.

“PNS harus bangga menjadi PNS. Sayang masih ditemukan ada yang tidak menggunakan nama dan lambang Korpri. Kalau tidak bangga jadi PNS, bagaimana kita mau melayani masyarakat,” kesalnya.

Kartius menegaskan, tidak ada istilah adanya cuti tambahan setelah libur hari raya.

PNS yang tidak hadir akan diberikan surat teguran.

“Tidak ada alasan mudik ataupun pulang kampung. Ini sudah menjadi instruksi pemerintah pusat dan provinsi, sehingga bagi yang tidak masuk kantor diberikan teguran. Kalau masalah cuti hari raya, itu sudah ada cuti bersama, jadi tidak ada cuti tambahan,” tegas Kartius.

Sidak di kantor Dispenda Kalbar, berdasarkan absensi, seorang PNS tidak masuk kerja karena izin melahirkan.

Kadishubkominfo Kalbar, Anthony mengaku Sidak yang dilakukan BKD Kalbar merupakan hal yang sangat positif. “Kunjungan BKD ini, paling tidak adanya arahan-arahan. Ini membantu unsur pimpinan dalam melaksanakan tugas,” ujar Anthony.

Laporan: Gusnadi, Syamsul Arifin, Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

SPORT

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

Manchester United vs Barcelona

Main Lebih Lama Louis van Gaal mengatakan bahwa ia akan memberikan kesempatan bermain lebih lama bagi para pemain yang akan turun sebagai starter, kala Manchester United menghadapi Barcelona di laga uji coba yang berlangsung di Amerika Serikat pekan ini.

Bos asal Belanda itu beralasan bahwa masing-masing pemain yang ia bawa ke negeri Paman Sam saat ini sudah bermain dua kali 45 menit, usai klub sukses meraih kemenangan di laga melawan Club America dan San Jose Earthquakes.

“Sekarang saya punya kesempatan untuk melihat semua pemain saya, kecuali Marouane Fellaini, karena ia masih tidak bisa bermain selama tiga laga. Pengecualian juga berlaku untuk Sean Goss, karena ia adalah pilihan kejutan dan berasal dari tim cadangan,” tutur Van Gaal pada laman resmi klub.

“Tidak ada pemain yang mengalami cedera, semua

berjalan baik. Melawan Barcelona, saya akan memainkan para pemain lebih lama. Saya harus memilih siapa saja yang akan bermain selama 60 menit, jadi ini adalah pilihan pertama saya,” pungkasnya.

Setan Merah punya modal bagus jelang menghadapi jawara UCL 2015 itu. Anak-anak asuh van Gaal sukses menang 3-1 atas San Jose Earthquake, Rabu (22/7).

Akan halnya dengan Barca yang masih terlalu tangguh bagi LA Galaxy. Meski bertanding tanpa skuad terbaiknya, Blaugrana sukses membungkam publik Rose Bowl Stadium dengan skor tipis, 2-1.LA Galaxy menurunkan pemain-pemain terbaiknya seperti Juninho, Robbie Keane, dan Steven Gerrard sejak awal laga.

Dominasi Los Blaugrana sudah terlihat sejak awal laga.

Pertandingan baru berjalan empat menit, Marc Bartra mengancam lewat sundulannya. Sayang, bola masih melebar dari sasaran. Selepas menit ke-20, LA Galaxy baru

Savic Berseragam Atletico Bek sentral 24 tahun Montenegro Stefan Savic resmi bergabung dengan Atletico Madrid dari Fiorentina.

Oleh Atletico, Savic dikontrak lima tahun sampai Juni 2020 mendatang.

Kedua klub tidak mengkonfirmasikan nilai transfer Savic. Namun, Marca mengklaim bahwa Aletico mendapatkan Savic dari Fiorentina dengan biaya €12 juta plus gelandang bertahan 28 tahun Spanyol Mario Suarez.

“Kami puas dengan kesepakatan ini karena Stefan adalah pemain dengan potensi besar dan masa depan cerah,” kata direktur Atletico Jose Luis Caminero.

“Dia cepat, kuat dan kaya pengalaman meski masih cukup muda setelah bermain di liga utama Serbia (Partizan), Inggris (Manchester City) dan Italia (Fiorentina). Saya yakin dia akan memberi kontribusi penting bagi tim,” pungkasnya. (*)

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

bisa mengembangkan permainan. Steven Gerrard yang diplot sebagai penyerang lubang mampu memainkan perannya dengan baik mendukung Robbie Keane.

Barca memang unggul dalam penguasaan bola, akan tetapi peluang yang mereka buat terbilang minim. Sergi Roberto coba memecah kebuntuan di menit ke-35. Percobaannya dari luar kotak penalti tepat mengarah ke gawang, bola masih bisa diblok Brian Rowe.

Juara Liga Champions Eropa 2014-15 akhirnya mampu memecah kebuntuan beberapa saat sebelum turun minum. Berawal dari kegagalan bek Galaxy dalam membuang bola, Suarez berhasil mencuri bola. Setelah mengontrol dengan dadanya, pemain asal Uruguay tersebut melepaskan sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti yang gagal dibendung kiper Rowe. Barca unggul 1-0 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, kedua tim melakukan sejum-

lah pergantian. Los Blaugrana memasukan nama Andres Iniesta, Gerard Pique, Jordi Alba serta pemain yang baru saja pulih dari cedera, Thomas Vermaelen.

Barcelona tetap dominan. Hasilnya, di mentit ke-56 mereka berhasil menggandakan skor. Berawal dari pergerakan Munir El Haddadi dari sisi kiri, bola diberikan kepada Sandro Ramirez. Ia kemudian memberikan umpan kepada Sergio Roberto yang meneruskannya lewat sepakan terukur dari depan kotak penalti. Barca unggul 2-0.

Tertinggal dua gol, skuad asuhan Bruce Arena tak patah semangat. Mereka terus berusaha mencari celah untuk mengejar defisit dua gol. Usaha Galaxy menjebol gawang Barca terealisasi di menit ke-91. Memanfaatkan sepak pojok Mika Vayrynen, Tommy Meyer menanduk bola untuk menipiskan angka jadi 2-1 yang bertahan hingga laga usai. (*)

Rakyat Kalbar Kamis, 23 Juli 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Suarmadjat Sidak Industri Mebel Ilegal di Jalan Cendana

Diduga Ada Permainan Antara Pemilik, Satpol PP dan BLH 12 RUKO PASAR SAMBAS MEMBARA

SIDAK INDUSTRI MEBEL. Anggota DPRD Kota Pontianak, H Suarmadjat dan Ketua RT 2 RW 16, Ridwan Kasimin mendatangi lokasi industri mebel tanpa izin di Gang Cendana V, Jalan Cendana, Pontianak Kota yang meresahkan warga, Rabu (22/7) sekitar pukul 11.30 Wib. GUSNADI-RK

Sambas-RK. Rumah toko (Ruko) dua lantai di Pasar Sambas kembali terbakar, Rabu (22/7) sekitar pukul 12.00 Wib. Api menghanguskan 12 Ruko di saat masyarakat sedang istirahat.

Pontianak-RK. Lemahnya instansi teknis atau tim teknis perizinan Pemkot Pontianak menindak industri mebel di Gang Cendana V Jalan Cendana, Pontianak Kota membuat Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak, H Suarmadjat ST geram hingga melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Rabu (22/7) siang.

Halaman 15

Halaman 15 MEMADAMKAN API. Petugas pemadam kebakaran sibuk memadamkan api yang menghanguskan 12 Ruko di Pasar Sambas. Terlihat warga menyemut di lokasi kebakaran, menyaksikan petugas yang berjibaku memadamkan api. M RIDHO-RK

Dor! Pembobol Brankas Bulog Roboh

Mobil Dinas Terbalik Plat Gincu Dicopot

ROBOH DISAMBAR PELURU. M Syukur, 45, pembobol brankas kantor Bulog Pontianak di Jalan Sutan Abdurahman diangkat tim Jatanras Polresta Pontianak untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar, setelah kedua kakinya ditembak.

Sungai Raya-RK. Ban pecah, mobil dinas (Mobdin) yang dikendarai Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kubu Raya, dr Berli terbalik di tengah jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Halaman 15

FIKRI AKBAR-RK

MOBIL DINAS TERBALIK. Mobil Toyota Avanza yang dikendarai Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya dr Berli rusak parah, setelah terbalik di Jalan Arteri Supadio, Sungai Raya, Kubu Raya, Rabu (22/7) sekitar pukul 15.30 Wib. SYAMSUL ARIFIN-RK

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

M RIDHO-RK

Balap Liar, Jangan Sampai Warga Main Hakim Sendiri

Kadis Kesehatan Kubu Raya Luka-luka

Pontianak-RK. M Syukur, 45, pembobol brankas Kantor Bulog Pontianak roboh disambar peluru polisi, Rabu (22/7). Warga Jalan Parit Tuan-Tuan, Desa Teluk Pak Kedai Hulu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu Raya itu dibekuk di daerah Siantan, Pontianak Utara.

Halaman 15

PANTAU KEBAKARAN. Bupati Sambas dr Juliarti Djuhardi Alwi MPH dan pejabat Pemkab Sambas meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan 12 Ruko di Pasar Sambas, Rabu (22/7) sekitar pukul 12.00 Wib. Tidak hanya toko pedagang, Ruko yang terbakar juga meliputi Bank BCA dan BPD Syariah.

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Pontianak-RK. Sudah lama aksi balap liar di Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan tidak kelihatan. Malam Minggu (19/7) lalu, aksi balap liar kembali marak di jalan raya padat kendaraan itu.

Masyarakat resah dan geram, bahkan ada yang mau menghajar para remaja yang melakukan uji nyali itu. “Sudah lama tidak ada balap liar. Ini ada lagi. Kita minta polisi untuk menangkap dan menindaknya dengan tegas,” kesal Wahyu, masyarakat Kota Pontianak ditemui di Jalan Tanjungpura.

Menurut Wahyu, aksi balap liar tersebut sangat mengganggu dirinya ketika berlalu lintas. “Kita ini ingin aman di jalan.

Kalau pengendara lainnya ditabrak, jatuh tersenggol bagaimana? Siapa yang mau tanggungjawab. Kalau saya akan saya hajar saja,” tegas Wahyu.

“Bagaimana tidak geram. Nyawa kita itu bisa terancam gara-gara aksi balap liar tersebut,” imbuhnya.

Wahyu mendapat informasi ada warga yang akan menunggu aksi balap liar tersebut dan menangkap para pelakunya.

Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

10

Hari Pertama Ngantor Tanpa Sidak

Warung Kopi IPM Reuni Sekaligus Halal Bihalal

ASN Jangan Jadi Duri Dalam Daging

Husin Djamil (kiri) bersama alumni SPGN dan SPGN C menyampaikan rencana acara Reuni Akbar dan Halal Bihalal Angkatan 1970-1973 di Kecamatan Pemangkat. M RIDHO

Sambas. Setelah puluhan tahun tidak bertemu, alumni Sekolah Pendidikan Guru Negeri (SPGN) dan SPGN C Singkawang akan menggelar Reuni Akbar dan Halal Bihalal, Selasa (28/7) pukul 09.00. Kegiatan ini akan mempertemukan angkatan 1970 hingga 1973 di Restoran Fu Kui Hiong, Kecamatan Pemangkat.

“Saat ini undangan sudah kita sebarkan kepada rekan-rekan alumni, termasuk Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk menyemarakan Reuni Akbar dan Halal Bihalal,” kata Ketua Panitia Reuni Akbar dan Halal Bihalan, Drs H Husin Djamil.

Didampingi Sekretaris Panitia, Hamdi serta dua alumni SPGN Singkawang, Darmaji dan Rayadi Hamid, lebih jauh Husin menjelaskan, acara reuni dan halal bihalal di Restoran Fu Kui Hiong, Jalan Pendidikan Nomor 11, Tugu Tanjung Batu, Kecamatan Pemangkat itu akan menghadirkan Ustad H Atbah Romin Suhaili Lc untuk menyamapikan tausyiah.

Mereka berharap, Reuni Akbar dan Halal Bihalal Alumni SPGN dan SPGN C Singkawang Angkatan 1970-1073 dapat meningkatkan silaturahmi setelah puluhan tahun tidak bertemu. “Semoga semua berjalan baik, dan kita ingin semua alumni bisa hadir untuk melepas kerinduan puluhan tahun tidak bertemu,” ucapnya penuh harap. (edo)

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengecek absensi ASN setiap instansi pada apel gabungan usai libur dan cuti Lebaran di Halaman Kantor Bupati Sambas. M RIDHO

Sambas. Hari pertama masuk kantor setelah libur Hari Raya Idulfitri 1436 Hijriah, Rabu (22/7), Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH tidak melakukan inspeksi mendadak (Sidak), tapi mengumpulkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Sambas.

“ASN jangan sampai menjadi duri dalam daging, ataupun api dalam sekam selama melaksanakan tugas-

nya sebagai abdi negara,” kata Juliarti mengingatkan jajarannya.

Bersama Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg dan Sekda Sambas Drs H Jamiat Akadol MH, Juliarti menyampaikan arahan langsung kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sambas. Bupati mengatakan, semangat Idulfitri merupakan semangat kerja baru bagi ASN usai libur nasi-

onal dan cuti bersama. “Kita akan melakukan absensi langsung ASN sesuai unit kerja masing-masing,” tegasnya.

Bupati menegaskan, tidak ada alasan untuk bersantai-santai usai cuti Lebaran. “Harus tingkatkan semangat kerja, dan tidak ada waktu bersantai.

Apalagi unit yang memberikan pelayanan publik, harus lebih semangat dalam melayani masyarakat. Sehingga

masyarakat merespon baik apa yang telah kita kerjakan,” harapnya.

Juliarti meminta bawahannya agar bekerja optimal, tetap terus meningkatkan prestasi, maupun kapasitas sebagai abdi masyarakat. “Semangat Idulfitri ini kita jadikan momentum bekerja lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya.

Bupati meminta seluruh SKPD meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Sebab, usai libur Lebaran banyak masyarakat yang akan mengurus surat-menyurat. Selain itu, ASN harus bisa menyampaikan informasi pembangunan mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah. Sehingga masyarakat mengetahui informasi pembangunan Kabupaten Sambas yang telah dan akan dilakukan.

Bupati dan pimpinan SKPD juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk saling bermaaf-maafan. “Mari kita jadikan Idulfitri sebagai semangat kemenangan, semangat kerja baru, dan semangat untuk kita meningkatkan kualitas kerja,” pesannya.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Informasi Tidak Boleh Membingungkan

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengimbau ASN agar menyampaikan informasi mengenai pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Sambas. M RIDHO

Sambas. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut ikut menginformasikan mengenai pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Sambas.

Diantaranya, pembangunan Gardu Induk (GI) di PLN Rayon Sambas, dan pengerjaan jalan nasional yang dibiayai Asian Development Bank (ADB).

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH meminta para ASN menjadi motor utama penggerak pembangunan. Sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana pembangun daerah sedang berlangsung.

“Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sambas harus jeli dan menguasai informasi yang benar, terkait kondisi listrik di Sambas,” ucap Juliarti dihadapan seluruh ASN Pemkab Sambas

di Halaman Kantor Bupati Sambas, Selasa (22/7).

Saat ini, papar Bupati, GI yang baru telah tepasang dan beroperasi. Sehingga pemadaman listrik diharapkan akan berkurang, karena PLN hingga saat ini masih defisit daya sebesar 1 Mega Watt (MW). Bupati menegaskan, sesuai informasi dari PLN Rayon Sambas, tersambungnya listrik Sambas dan Pontianak bukan berarti tidak terjadi pemadaman. Sebab, ada hal-hal tidak terduga yang tidak bisa dihindari, seperti faktor cuaca atau bencana yang berdampak terhadap jaringan listrik. “Terkait defisit 1 MW, insya Allah dalam dua bulan ke depan akan ditanggulangi PLN Wilayah Kalbar. Juga

telah dijadwalkan kerjasama listrik dengan Malaysia segera terealisasi, sehingga bisa menutupi defisit daya listrik,” ungkapnya.

Juliarti meminta ASN ikut menginformasikan, kondisi listrik bukanlah wewenang Pemkab. Namun, Pemkab akan tetap berbuat yang terbaik agar tidak terlalu sering terjadi pemadaman listrik bergilir. Sehingga masalah kelistrikan di Bumi Terpikat Terigas dapat teratasi.

Sebab, akibat pemadaman bergilir semua pihak ikut merasakan dampaknya. “Kita harus menjelaskan kepada masyarakat, kenapa sampai bisa terjadi pemadaman bergilir.

Sehingga tidak berkembang isu-isu negatif. Masyarakat jangan sampai bingung dan bertanya-tanya, ke-

napa terjadi pemadaman bergilir,” pintanya.

Sebagai upaya mengantisipasi pemadaman bergilir, Pemkab Sambas sudah berupaya membantu PLN. Bahkan, Pemkab Sambas telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan PLN, termasuk berkunjung ke PLN Wilayah Kalbar.

Bupati juga meminta ASN menyampaikan informasi mengenai pembangunan jalan nasional. Masyarakat harus tahu dan paham mengenai permasalahan pembangunan yang sebenarnya. Sehingga masyarakat bisa sabar, karena pembangunan ada prosesnya. “Kita sama-sama berdoa agar pembangunan berjalan lancar,” imbaunya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Pasca Libur Lebaran

Kehadiran PNS Mempawah 93 Persen Mempawah. Sekda Mempawah, Mochrizal memastikan tidak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Mempawah yang mangkir pada hari pertama masuk kerja. Tingkat kehadiran abdi negara usai libur Hari Raya Idulfitri sebesar 93 persen. Selebihnya tidak hadir karena sakit, cuti, dan halangan yang sifatnya darurat.

Data itu diperoleh Sekda setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (22/7). Sidak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah di lingkungan Pemkab Mempawah. “Sidak untuk melihat sejauh mana disiplin PNS setelah libur Lebaran,” ujar Sekda disela-sela sidak di RSUD dr Rubini.

Dia mengatakan, para PNS sudah beraktivitas kembali di kantornya masingmasing. Masing-masing SKPD juga sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Pegawai ternyata sudah kembali, sudah siap melaksanakan tugas-tugasnya. Ini terlihat dari sejumlah SKPD yang kami kunjungi, alhamdulillah angka kehadirannya mencapai 93 persen ke atas. Kalaupun ada yang tidak masuk, itu hanya yang sakit, cuti, dan halangan yang sifatnya darurat.

Adapun yang disengaja atau tanpa keterangan tidak ada,” tegas Mochrizal.

Mochrizal mengaku gembira dengan hasil sidak tersebut. Menurut dia, hal ini membuktikan adanya kesadaran di kalangan PNS untuk kembali menunaikan kewajiban, setelah memperoleh hak libur panjang. “Setelah libur cukup panjang, nampaknya sudah tumbuh kesadaran pegawai selaku pelayan masyarakat,” ujar dia.

Mochrizal mengatakan, hasil sidak telah dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Apalagi tahun ini Bupati mempercayakan kepada Sekda untuk melakukan sidak. “Hasil sidak sudah kita laporkan. Alhamdulillah pegawai kita punya semangat kerja yang tinggi. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan, mengingat bulan-bulan ke depan akan banyak program kegiatan yang harus diselesaikan,” harap Mochrizal.

Saat melakukan sidak, Mochrizal didampaingi Asisten Administrasi dan Umum Abdullah, Pelaksana Tugas Inspektur Asy’ari, dan Kepala Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Hermansyah.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Derap Bestari Waterfront Impian Mempawah Mempawah. Duduk santai bersama kerabat menikmati keindahan pinggiran Sungai Mempawah mampu melepas penat. Pembangunan Waterfront yang diwacanakan Pemkab Mempawah menjadi impian masyarakat.

“Kita bekerjasama dengan Badan Diklat membangun Waterfront di tepian Sungai Mempawah tengah kota Mempawah,” jelas Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana kepada wartawan, belum lama ini.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendesain secara utuh rencana pembangunan Waterfront.

Saat ini Pemkab telah mengajukan rencana tersebut ke Kementerian Perhubungan. Sehingga

pemerintah pusat dan Pemkab Mempawah bisa mengalokasikan dana bagi pembangunan Waterfront. “Semoga Waterfront yang dibangun mempau memberikan keindahan bagi kota Mempawah, dan menarik minat masyarakat untuk datang dan berkunjung ke Mempawah.

Sehingga menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Mempawah,” pungkasnya.

Pembangunan Waterfront disambut gembira masyarakat Mempawah. Salah satunya, Aulia Amanda Fischa, 23. “Semoga Waterfront cepat terealisasi.

Tentu banyak warga dari dalam dan luar Mempawah ingin berkunjung kesini,” harapnya. (sky)

Sekda Mempawah, Mochrizal melakukan sidak ke RSUD dr Rubini. RIO / HUMAS

Pasca Lebaran, 11 Puskesmas Disiagakan

Ilustrasi.NET

Mempawah. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) saat arus balik Lebaran, Pemkab Mempawah melalui Dinas Kesehatan telah mensiagakan 11 Pusk-

esmas untuk memberikan pertolongan pertama kepada para pemudik.

Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, Rabu (22/7), arus lalu lintas terlihat lengang. Tidak banyak kendaraan

yang hilir mudik dibandingkan saat menjelang Lebaran.

Sementara itu, Kabid Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Jamiril mengatakan, 11 puskesmas disiapkan untuk mengantisipasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang akan melakukan mudik maupun saat balik. “11 Puskesmas telah diperintahkan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Ia mengatakan, paramedis di Puskesmas yang dilintasi rute mudik dan balik telah di-standby-kan, untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat. Namun, jika luka akibat laka lantas atau penyakit yang diidap masyarakat membahayakan, maka akan langsung dirujuk ke RSUD dr Rubini Mempawah. “Pertolongan

pertama akan diberikan di Puskesmas.

Jika tabrakan sudah fatal dan sanagt urgen, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit,” ucapnya.

Jamiril menegaskan, Puskesmas tidak hanya menunggu terjadinya laka lantas. Namun, juga telah menyiapkan pemeriksaan bagi para pemudik.

Termasuk, pemeriksaan kesehatan di Poskotis guna mencegah terjadi laka lantas. “Jadi masyarakat di kawasan tersebut bisa istirahat, pemeriksaan kesehatan bagi sopir dan lain-lain,” paparnya.

Tidak hanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kata Jamiril, disiapkan juga ambulance untuk memberikan pertolongan keada masyarakat.

“Ambulace disiapkan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami laka lantas, ataupun penyakit lain,” pungkasnya. (sky)

Ketapang Bahari

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

11

Belum Turunkan Harga BBM

Mengapa Kisi-kisi Unas Belum Dikeluarkan?

Jakarta-RK. Hingga saat ini, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) belum kunjung meluncurkan kisi-kisi ujian nasional (Unas) 2016. Mereka beralasan hingga kini kisi-kisi itu masih digodok dan akan dipertajam. Padahal, biasanya kisi-kisi unas dikeluarkan di awal tahun ajaran baru, Juli.

Kepala BSNP Zainal Arifin Hasibuan menyatakan akan menuntaskan penyusunan kisi-kisi Unas 2016 secepatnya. Kemudian dipublikasikan dan menjadi bahan acuan bagi guru dan siswa mempersiapkan Unas 2016 yang digelar 4 April tahun depan. Guru dan siswa tingkat akhir diharapkan bersabar.

Zainal menyatakan pihaknya akan mempertajam pembuatan kisi-kisi Unas 2016. “Ini adalah salah satu rekomendasi hasil evaluasi Unas 2015 kemarin,” katanya kemarin.

Dia mengakui bahwa di Unas 2015 masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah standar kompetensi lulusan (SKL) 5,5 atau 55. Misalnya untuk mata pelajaran matematika, ada 42 persen siswa IPA dan 51 persen siswa IPS tidak bisa mencapai nilai 5,5 atau 55.

Dengan kisi-kisi yang tajam, BSNP berharap hal tersebut bisa membantu siswa dalam belajar menjelang unas. “Kami ingin isi kisi-kisi, materi pelajaran dari guru, serta soal unas nanti tidak melenceng. Supaya siswa siap mengerjakan unas,” tutur guru besar Fakultas Ilmu Komputer UI itu.

Dengan demikian siswa memiliki potensi besar untuk mendapatkan nilai unas setinggi-tingginya.

Zainal juga menjelaskan kisi-kisi Unas 2016 cukup unik karena menggabungkan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) dan Kurikulum 2013 (K-13).

“Nanti kami cari irisan di antara dua kurikulum itu,” ujarnya. Sehingga siswa yang belajar berbasis KTSP maupun K-13 tidak dirugikan dan dapat memanfaatkan kisi-kisi dengan optimal.

Sementara itu, terkait dengan penyelenggaraan perbaikan Unas 2015 pada 22 Februari 2016 nanti, Zainal mengatakan tidak dikeluarkan kisi-kisi baru.

Siswa yang ingin mengikuti unas perbaikan, bisa memanfatkan kisi-kisi Unas 2015 yang sudah dipublikasi BSNP.Zainal menegaskan bahwa unas perbaikan ini sifatnya tidak wajib. Siswa yang nilainya rendah, khususnya di bawah SKL 5,5 atau 55, diberi kesempatan memperbaiki nilainya.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam menjelaskan, penyusunan kisikisi unas merupakan kewenangan BSNP. “Kemendikbud hanya memberikan masukan-masukan saja,” tandasnya.

Nizam mengatakan idealnya kisi-kisi Unas 2016 sudah diterbitkan ketika tahun ajaran 2015-2016 efektif berjalan. Sehingga guru maupun siswa memiliki waktu yang panjang untuk mempelajari kisi-kisi itu. (jp)

Jokowi-JK Dituding Sedang Berdagang dengan Rakyat Jakarta-RK. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bukan hanya tidak berpihak kepada rakyat dan melanggar konstitusi saat menyerahkan harga BBM dalam negeri kepada mekanisme pasar.

Ma r ga r i t o m e n gat a k a n , Jokowi-JK juga inkonsisten dengan keputusannya karena tidak menurunkan harga BBM di saat harga BBM dunia mengalami penurunan yang drastis.

“Ketika pemerintahan JokowiJK mencabut subsidi BBM dan menyerahkan harga BBM dalam negeri pada mekanisme pasar, itu sudah pelanggaran konstitusi dan jelas tidak berpihak pada rakyat. Kini, setelah harga dunia turun, pemerintahan ini tidak juga menurunkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Ini inkosisten namanya,” kata Margarito Kamis, Rabu (22/7).

D e ngan sikap tersebut, menurut Margarito, pemerintahan Jokowi-JK dapat dikatakan adalah pemerintahan pedagang

Ilustrasi/ist

yang sedang berdagang BBM dengan mencari keuntungan dari rakyatnya.

“Jelas pemerintahan ini sedang berdagang dengan rakyatnya. Pemerintahan ini jelas tidak memiliki visi untuk menyejahterakan rakyatnya. Malah mencari keuntungan dari rakyat,” tegasnya.

Sikap pemerintahan yang berdagang dengan rakyatnya sendiri itu menurut Margarito harus dihentikan DPR selaku lembaga wakil rakyat dan pen-

gontrol kekuasaan.

“DPR harus segera bersidang, karena ada situasi negara yang spesifik seperti saat ini. DPR bisa serta-merta menggelar sidang dan tidak ada alasan reses. Jangan sampai DPR seperti pemerintah yang tidak peduli pada rakyatnya. Kalau ini yang terjadi maka semua akan menjadi kacau,” tegasnya.

Selain itu, Margarito juga minta para ketua umum partai politik untuk benar-benar membuka matanya melihat kondisi

rakyat yang semakin sulit dan pemerintah jangan hanya memikirkan pilkada serentak yang hanya perebutan kekuasaan semata. “Mereka jangan hanya mikirin pilkada. Meringankan beban rakyat jauh lebih penting,” pungkasnya.

Masih Dirahasiakan Direksi PT Pertamina masih bungkam saat ditanya berapa harga Pertalite. Meski bahan bakar minyak (BBM) jenis baru tersebut bakal diluncurkan dalam waktu dekat, perseroan

belum mau membocorkan harga pasti Pertalite.

VP Corporate Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, pihaknya baru akan merilis harga Pertalite saat uji pasar. Wianda berdalih ingin memperkenalkan produk anyar tersebut terlebih dahulu, sebelum menggembargemborkan harga.

“Harga kami umumkan saat uji pasar. Kami ingin masyarakat mengetahui kualitasnya pastinya terlebih dulu,” ujar Wianda di kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (22/7).

Yang pasti sambung Wianda, harga BBM beroktan RON 90 itu akan lebih mahal dibanding Premium dan di bawah harga Pertamax. ”Di antara itu harganya (Pertamina dan Pertamax),” sebut mantan presenter berita itu.

Hal senada juga dilakukan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Mantan dirut PT Semen Indonesia itu juga masih bungkam saat ditanya berapa harga Pertalite. (jp)

Dukung Wajar 12 Tahun, Bangun 900 Sekolah Baru Jakarta-RK. Penerapan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun menjadi amanat Nawacita.

Penerapannya harus dimulai di semua sekolah di jenjang pendidikan menengah.

“Arahan khusus Presiden Joko Widodo yang eksplisit tersebut harus ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad,

Selasa (14/7).

Amanah Wajar 12 tahun, lanjut Hamid, tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20152019. Tujuannya memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi setiap warga negara Indonesia usia hingga 21 tahun, sampai dengan jenjang pendidikan menengah .

“Untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun tersebut, pemerintah akan melakukan intervensi dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2020 sebesar 93,6 persen,” jelas Hamid.

Ditambahkannya, untuk mendukung intervensi terhadap wajib belajar tersebut perlu adanya peningkatan mutu pendidikan, sebagai upaya mewujudkan Wajib Belajar 12 tahun yang

berkualitas.

“Menjaga mutu wajib belajar ini nanti yang akan mengawal adalah Lembaga Pe n ja m i na n Mu t u Pe n d i d i k a n ( L P M P ) ,” u j a r n y a .

Upaya lain dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Wajar 12, lanjut Hamid, pemerintah akan melakukan pembangunan gedung sekolah menengah sekitar 900 unit sekolah baru.

Unit sekolah baru tersebut terdiri dari 450 untuk SMA, dan 450 SMK. “Diharapkan dinas pendidikan provinsi mulai dari sekarang sudah harus memetakan daerah mana saja yang akan dibangun SMA dan SMK di setiap kabupaten/kota. Hal ini sebagai upaya menjangkau anak-anak yang belum terlayani,” pungkas Hamid. (jp)

Kayong Utara

Tingkat Partisipasi Pendidikan Baru 64 Persen

Padah Bertuah

Ilustrasi/ist

Prihatin Minat Bersekolah Masih Rendah Sukadana-RK. Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU), Zainuddin Vandio SE mengaku prihatin masih ada orangtua, walimurid, dan murid yang enggan bersekolah di usia sekolah. Padahal pendidikan di Kayong Utara dari sekolah dasar samai sekolah menengah umum dan yang sederajat gratis.

“Memang menjadi permasalahan serius bagi semua pihak, banyaknya anak-anak Kayong Utara yang putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Kayong Utara sudah memberikan pendidikan gratis, bahkan mengirim putra putri daerah kependidikan yang lebih tinggi, merupakan bukti kepedulian Pemerintah Kayong Utara kepada masyarakat,” kata Zainuddin Vandio.

Bentuk bukti kepedulian Pemerintah Pemerintah Kayong Utara, lanjut dia, yakni sudah memberikan pendidikan gratis. bahkan menguliahkan siswa-siswa berprestasi atau yang miskin tidak berminat kuliah.

“Kalau menurut saya, peran orangtua mereka di rumah harus lebih memotivasi anak-anak mereka, beri mereka pengertian akan arti pentingnya pendidikan ini,” tukas Zainudin Vandio.

Dikatakannya lagi, sebagian orangtua terkadang acuh dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.

Sebagian orangtua mereka terkadang lebih senang melihat anak-anak bekerja dengan harapan bisa membantu perekonomian.

Zainudin mengharapkan Dinas Pendidikan harus memberikan pengarahan, sosialisasi. “Kalau perlu beri seminar kepada orangtua mereka, sehingga masyarakat paham akan pentingnya pendidikan.

Kita orangtua memang wajib memberikan semangat kepada anak-anak, kalau anak-anak sudah tidak semangat sekolah, atau pun tidak berminat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, itu yang sangat susah,” tutunya. (lud)

Sukadana-RK. Pemerintah Kabuaten Kayong Utara (KKU), memiliki visi dan misi yang sangat serius pada dunia pendidikan. Pemerintah sudah mengratiskan pendidikan 12 tahun, bahkan hingga ke perguruan tinggi banyak digulirkan beasiswa. Namun hal ini bertolak belakang dengan rendahnya minat untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Dinas Pendidikan Tasfirani mengupas rendahnya dorongan orangtua kepada anak-anak,

agar terus menyelesaikan pendidikan 12 tahun, masih sangat rendah. Imbasnya masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti di tengah jalan. Keadaan membuat pemerintah daerah tak jemujemu mengajak orangtua dan walimurid untuk menyekolahkan anaknya di usia sekolah.

“Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK Dikmen) baru 64 persen, sementara yang murni baru 48 persen. Artinya banyak anak usia sekolah di SMP yang tidak melanjutkan ke SMK atau SMA,

kira-kira masih 50 persen lebih.

Banyak juga yang putus sekolah, padahal sekolah sudah digratiskan. Jadi tidak ada lagi kalau alasannya ekonomi. masalahnya saat ini masih rendah motivasi orang tua kepada anaknya,” kata Tasfirani.

Hal yang paling mendasar adalah pola berpikir masyarakat Kayong Utara yang beranggapan pendidikan itu tidak penting.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bagi sebagian masyarakat, adalah jenjang pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin seseorang bisa mendapatkan pekerjaan. serta tingginya keter-

gantungan masyarakat pada pekerjaan menjadi PNS termasuk pemahaman yang salah.

“Saya agak heran, kenapa anak-anak ini tidak mau melanjutkan pendidikan, dan kita tidak mau menebak-nebak, ini semua perlu kajian dan penelitian. Tapi kalau dari survei awal, pertama, motivasi. Kedua, asumsi masyarakat ketika tamat sekolah, ijazah tinggi pun susah dapat pekerjaan, dan masyarakat masih menjadikan PNS (pegawai negeri sipil) menjadi patokan lapangan pekerjaan mereka.

Pola pikir seperti itu yang harus dirubah,” lanjutnya.

Satu diantara warga Kayong Utara yang sempat terjaring rajia ngelem beberapa waktu lalu oleh Satpol PP Kayong Utara, berinisial FD mengaku berhenti sekolah di bangku SMA, lantaran lebih minat untuk bekerja membantu orangtua. Ia mengaku saat ini bekerja menjadi pemukul batu.

“Saya sekarang sudah tidak bersekolah lagi, SMA saya berhenti. Saya sekarang kerja menitik batu. Sudah rasa malas mau sekolah, mau kerja sajalah,” ungkap FD.

Reporter: Kamiriluddin Editor: Kiram Akbar

Pajak dan Retribusi Sarang Burung Walet Nihil Sukadana-RK. Tahun 2014 Perda tentang penarikan pajak dan restribusi sarang burung Walet untuk Kabupaten Kayong Utara masih nihil. Meski sudah disahkan sejak beberapa tahun lalu, pendapatan dari Pajak Sarang Burung Walet, kembali belum mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejak Perda ini ditetapkan hingga saat ini tidak menghasilkan apa-apa untuk Kayong Utara, meski kenyataannya banyak budidaya walet yang berkeliaran bebas tanpa dikenakan pajak meski ada aturannya.

Wakil Ketua DPRD KKU, Alias yang pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Budidaya Sarang Burung Walet, menerangkan pajak walet sampai saat ini belum ada ataupun nihil. Dirinya mengaku bahwa nihilnya Perda ini dikarenakan beberapa faktor.

“Restribusi yang ditetapkan pada Perda mengenai restribusi dari penghasilan budidaya Sarang burung Walet masih sulit untuk dilakukan penarikan, jika berdasarkan penghasilan.

Ilustrasi/ist

Karakternya begini, usaha itu kan sensitif. Mereka yang hitung pendapatan mereka sendiri, kita tak bisa masuk ke dalam tempat

usahanya karena sensitif tadi.

Tidak ada pengusaha yang mau secara nyata memberikan hasil penghasilan atau pendapatan

dari usahanya tersebut. Ada juga beberapa pengusaha yang bangunan Waletnya tidak menghasilkan selama bertahun-ta-

hun,” kata Alias.

Mendirikan bagunan sarang burung walet sampai saat ini belum ada pengaturannya. Hampir semua bangunan yang digunakan penangkar sarang burung walet merupakan ijin mendirikan Ruko (rumah toko) atau gudang. Artinya tidak sesuai dengan usaha yang dimiliki.

“Kadang mereka mengantongi izin pembuatan ruko. Namun setelah selesai mereka ubah bangunan menjadi tempat penangkaran sarang burung walet,” jelasnya. Jadi pada dasarnya hampir semua penangkar tidak memiliki atau belum mempunyai izin budidaya sarang burung walet.

“Kami mengusulkan pemerintah segera menertibkan bangunan yang digunakan untuk usaha penangkaran burung walet. Pemerintah daerah juga harus menertibkan para pembeli atau agen-agen yang tidak memiliki izin. Dan juga selama ini hasil penangkaran burung walet hanya dijual kepada agen atau dijual di pasar gelap sarang burung walet,” tuturnya. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Kamis, 23 Juli 2015

12

Melawi Lahan Pencari Kerja CPNS

Jalan Eks PT 88 Menembus Banyak Dusun Nanga Pinoh-RK. Pada masa aktifnya, Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Nanga Pinoh dan Pinoh Selatan aktif perusahaan PT 88. Saat itu perusahaan ini membuat jalan untuk pengangkutan kayu. Banyak jalan yang dibuat sehingga menghubungkan beberapa pemukiman hingga ke kota Nanga Pinoh.

Jalan-jalan ini bisa saja dimanfatakan kembali dengan melakukan peningkatan. Pasalnya dasar jalan sudah dibuat oleh perusahaan.

“Orang kampung sangat kenal dengan jalan 88. Pada masanya jalan ini menjadi akses beberapa pemukiman warga.

Sangat sayang bila jalan ini tidak dimanfaatkan dengan baik,” ujar Aris, setelah menelusuri jalan 88 dengan menggunakan motor besarnya, kemarin.

Dia menyarankan, Pemkab Melawi untuk memperbaiki kembali jalan PT 88 yang menghubungkan beberapa pemukiman tersebut. Lantaran berdasarkan informasi yang didapatkan dari warga Nyanggai, yakni dari Nyanggai ke Pinoh bisa ditempuh melalui jalan 88. Bahkan Jaraknya hanya 22 kilometer saja.

“Bahkan, jalan 88 dari Nyanggai bisa menembus Mulung.

Mulung sendiri bisa tempus ke beberapa pemukiman di Sungai Melawi termasuk Kelakik. Dari Kelakik bisa tembus ke Nanga Pinoh. Banyak lagi pemukiman yang dilewati melalui ruas jalan ini,” bebernya. (aji)

Rakyat Kalbar

Kantongi Status PNS, Laju Ajukan Pindah

Ilustrasi.. NET Ilustrasi

Nanga Pinoh-RK. Setiap tahun Kabupaten Melawi selalu merekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi oleh Pemkab supaya akal bulus para pencari kerja yang ketika sudah menyandang status PNS lalu berkeinginan pindah tugas ke tempat asal mereka.

“Kabupaten Melawi merupakan lahan masyarakat luar untuk mendapatkan pekerjaan.

Sebab setelah dapat menjadi pegawai negeri mereka langsung merencanakan pindah,” ucap pemuda Melawi, Syamsul Bahri, kemarin.

Dijelaskan Syamsul, padahal lowongan PNS untuk mengisi

kekosongan tenaga pegawai negeri yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. Munculnya persoalan tersebut tentu perlu menjadi atensi tersendiri bagi Pemkab Melawi terutama dalam pengambilan keputusan terkait hal tersebut.

“Agar masyarakat Melawi tidak dirugikan. Rakyat pencari kerja yang berasal dari Kabupatan Melawi tidak punya kesempatan. Dengan alasan kalah bersaing dagan masyarakat luar,” lugasnya.

Sesungguhnya, papar Syamsul, warga Melawi ini sejatinya mereka yang siap mengabdi seumur hidupnya di kabupaten ini. “Berbicara soal pernyataan siap ditempatkan di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia itu hanya tulisan saja, bukti-

nya nol besar. Berapa banyak pegawai yang ada di kecamatan di luar kota, belum lagi bicara soal tenaga pendidikan dan kesehatan sudah basi untuk dibicarakan. Mereka semua tidak punya komitmen yang kuat untuk membangun Melawi,” ujarnya.

Syamsul menambahkan, bagaimana nilai siswa akan bisa bagus, kalau tenaga pengajarnya kurang. Di berbagai daerah pelosok di Melawi masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru.

Begitu pula dengan tenaga kesehatan, karena kurang personil sehingga berimplikasi terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang masih dibawah standar. Banyak tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah pedalaman beralasan

tidak betah bertugas. Ke depan, kata Syamsul, penerimaan CPNS agar lebih selektif lagi.

Putra daerah asli Kabupaten Melawi harus diberi peluang yang lebih besar. Misalnya membagi versi penerimaan untuk anak daerah 80 persen dan pelamar luar 20 persen.

“Ini lebih proporsonal dan profesional. Agar Melawi tidak sekadar jadi lahan para pencari kerja. Jika tidak ada pembagian maka saat tes pelamar dari Melawi tidak bisa bersaing dalam mendapatkan PNS. Sementara pelamar dari Melawi yang bisa mengabdi untuk Melawi secara ikhlas. Sebab Melawi adalah kampung halamannya,” paparnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Keberadaan Pabrik Mini Strategis bagi Perkebunan Sawit Nanga Pinoh-RK. Saat ini Kabupaten Melawi sedang marak ditanami kepala sawit. Baik oleh perusahaan besar maupun oleh warga yang memiliki modal secara mandiri. Meski demikian, sebenarnya petani di Melawi bisa saja menanam sawit dalam skala kecil. Asalkan ada pabrik mini yang siap menampung, seperti yang ada di Pulau Sumatera.

“Warga bisa saja menanam sawit dalam skala kecil, bahkan per batang pun bisa. Bahkan bisa dijadikan tanaman pekarangan. Asalkan ada pabrik mini sawit,” ujar tokoh muda Melawi, Agus Salim, kemarin.

Agus menyebut, di Pulau Sumatera perkebunan sawit begitu merakyat.

Memang di Sumatera ada perusahaan dan pola kemitraan berupa Inti-

PIR. Namun begitu, secara mandiri, masyarakat juga membangun perkebunan pabrik pribadi.

Kondisi ini membuat Sumatera sebagai daerah penghasil CPO terbesar di Indonesia. Maraknya perkebunan sawit rakyat ini ditopang oleh pabrik-pabrik mini. Pabrik-pabrik ini membuat rentang panen CPO menjadi menjadi pendek. Bahkan, pabrik-pabrik mini ini akan menjual hasil CPO ke pabrik besar.

“Akibatnya, harga sawit bisa lebih tinggi dari di tingkat masyarakat. Jika dibandingkan dengan masyarakat menjual pada penampung tanpa ada proses. Ini yang membuat harga sawit betul-betul menopang ekonomi masyarakat,” ucap Agus.

Menurutnya, pabrik mini sawit

bisa merakyatkan sawit. Seperti halnya karet yang sudah menjadi perkebunan primadona warga. “Jika ada pabrik mini yang dekat dengan masyarakat, masyarakat akan bergairah menanam sawit sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Masyarakat pasti mau menanam sawit. Bahkan bisa jadi sawit menggantikan karet,” ulasnya.

Karet di Kabupaten Melawi sangat merakyat. Sebab, penjualan karet sangat murah. Orang bisa saja menjual karet dalam jumlah sendikit.

Jika orang butuh rokok, mereka bisa menjual karet satu atau 2 kilogram (kg) saja.

“Karet sangat mudah dijual, banyak penampung-penampung di desa-desa. Itu yang membuat karet

sebagai komoditi yang disenangi masyarakat. Beda halnya dengan sawit, sangat masih belum dekat dengan masyarakat,” lugasnya.

Agus berpendapat, adanya pabrik mini sehingga masyarakat bisa menjual buah tandan sawit dalam ukuran kecil maka sawit akan merakyat.

Dalam konteks Melawi, pemerintah bisa mendorong terbentuknya pabrik-pabri kecil, khususnya disentra-sentra sawit di sekitar Pemuar.

Harapannya, ini menjadi model atau percontohan untuk masyarakat untuk membuat hal yang sama.

“Apa yang terjadi di Sumatera bisa saja dilakukan di Melawi. Terpenting adalah ada contoh keberhasilan. Bila itu bisa dilakukan maka orang akan banyak yang meniru,” tegasnya.

Ilustrasi

Pemerintah juga bisa membiayai studi banding para petani dan pengusaha lokal untuk ke Pulau Suma-

tera. Mereka bisa belajar ke sana sekaligus menerapkan di Kabupaten Melawi. (aji)

Sintang Raya

Sekda Sintang Sidak Kantor Pelayanan Publik Sintang-RK. Guna memastikan masyarakat dilayani dengan baik pascalibur, Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang, Yosepha Hasnah didampingi sejumlah pejabat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang melayani masyarakat secara langsung.

“Kita memang sengaja mengunjungi instansi yang melayani masyarakat secara langsung, untuk bahwa pelayanan kepada ma-

syarakat di hari pertama setelah libur bisa dilaksanakan. Selain itu, tentu dalam rangka bersilaturrahmi dengan staf,” kata Yosepha Hasnah ditemui di sela Sidak, Rabu (22/7).

Instansi yang dimaksudkan Yosepha tersebut terdiri atas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selain itu, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tanjungpuri, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), Kantor Lurah Kapuas Kanan Hulu, Puskesmas Sungai Durian dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM Djoen Sintang.

Yosepha menjelaskan, PNS bertugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Olehkarenanya, seluruh PNS di setiap SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya.

“Terlebih setelah Hari Raya Idhul Fitri, spirit kembali kepada fitrah seharusnya dikembangkan pula oleh para abdi negara tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugasnya,” kata Yosepha.

Masyarakat pun diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan pelayanan abdi negara tersebut. “Laporkan kepada saya jika ada SKPD yang tidak memberikan pelayanan optimal,” tegas Yosepha.

Sementara itu, sesuai Keputusan Bersama

Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri PANRB, Nomor: 05 TAHUN 2014, Nomor : 3/SKB/MEN/ V/2014, Nomor : 02/SKB/MENPAN-RB/ V/2014, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, bahwa hari libur Nasional dalam rangka Hari Raya Idhul Fitri 1436 Hijriyah adalah 17 dan 18 Juli 2015.

Sedangkan cuti bersamanya selama tiga hari, yakni 16, 20 dan 21 Juli 2015. “Secara Nasional ada sekitar 30 persen pegawai pemerintah yang mengambil cuti tahunan,” ungkap Yosepha.

Kepala Dispenda Sintang, Mas’ud Nawawi saat menyambut kedatangan rombongan Sekda menjelaskan, bahwa stafnya sudah banyak masuk kerja di hari pertama.

Tetapi masih ada beberapa yang masih dalam perjalanan arus balik mudik. “Seharusnya wajib bagi PNS untuk masuk sesuai jadwal yang ditentukan,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Tanjungpuri, Yustandi. Dia mengungkapkan beberapa petugas kesehatan sudah masuk, tetapi masih ada yang cuti.

“Kami sudah langsung melayani masyarakat yang banyak berdatangan. Petugas di semua loket peljjjhayanan sudah ada semua.

Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik,” jelas Yustandi.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Jantoh Kita

Fokus Pantau Arus Balik Sintang-RK. Pada lima hari setelah Lebaran (H+5), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Polres Sintang sedang sibuk-sibuknya memantau langsung arus balik.

“Hingga saat ini, proses arus balik masih aman dan terkendali. Untuk gejolak ataupun kendala yang timbul, itu belum ada,” kata Mawardi, Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat, Dishubkominfo Kabupaten Sintang ditemui di sela kesibukannya, Rabu (22/7).

Mawardi mengungkapkan, arus balik Lebaran tahun lebih padat dibandingkan tahun lalu. “Sejak H+2 Lebaran saja, semua armada bus antarkota/ kabupaten kita lihat sangat padat. Artinya, tahun ini memang mengalami peningkatan arus balik,” jelasnya.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Sintang, AKP Ryan D Hutagalung mengatakan, arus balik Lebaran di Sintang masih dalam kategori lancar.

Meskipun ada peningkatan kuota kendaraan, tidak ada kendala berarti yang dihadapi.

“Tetapi para pengendara, khususnya roda dua apalagi yang membawa anak-anak, tetap diimbau untuk waspada. Sebab saat ini rentan terjadi Lakalantas. Lebih berhati-hatilah dalam berkendara, utamakan keselamatan,” kata Ryan.

Dia mengatakan, beberapa kasus Lakalantas yang ditanganinya, kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak. Maka dari itu, pengendara diminta memerhatikan kelengkapan keselamatan sebelum berkendara. “Jika letih jangan memaksakan untuk melanjutkan perjalanan,” pinta Ryan.

Selalu arus balik, Ryan menyiagakan personelnya di titik-titik yang menjadi langganan kemacetan, seperti di Tugu Jam dan Simpang Lima. “Tetapi hingga saat ini masih tetap lancar,” ungkapya.

(Adx)

Kemarau, ISPA Meningkat Sintang-RK. Selama kemarau, jumlah penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Sintang terus meningkat.

Sejak 1 hingga 22 Juli, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sudah menemukan 92 anak yang terserang penyakit batuk dan pilek tersebut.

“Jumlah penderita ISPA pada Juli ini lebih banyak dibandingkan bulan lalu. Penyebabnya cuaca dan lainnya. Kita saat ini sedang kemarau, belum lagi debu di jalanan,”

kata Yustandi, Kepala Puskesmas Tanjung Puri Sintang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/7).

Dia mengungkapkan, hampir setiap hari Puskesmas Tanjung Puri menerima informasi tentang adanya rumah tangga yang melaporkan kasus ISPA. “Untuk itu kita imbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri serta lingkungannya,” kata Yustandi.

Sebab, jelas dia, penyakit ISPA disebabkan tiga faktor, yaitu daya tahan tubuh lemah, lingkungan

yang kotor, serta kuatnya serangan dari agen penyakit itu sendiri.

Mengingat kasus ISPA ini semakin meningkat, Yustandi memastikan, Puskesmas Tanjung Puri akan tetap memberikan pelayanan kesehatan, meskipun dalam suasana lebaran.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap diberikan, terlebih saat ini peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang datang Puskesmas Tanjung Puri Sintang meningkat drastis. Jadi, tidak ada alasan apa-

pun untuk menolak pasien, walaupun masih suasana lebaran,” tegas Yustandi.

Dia memastikan, Puskesmas Tanjung Puri Sintang, bahkan ketika Libur Lebaran dan Cuti Bersama.

“Pada saat libur lebaran, yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupaka petugas yang non muslim. Sehingga hakhak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap terpenuhi. Yang rujukan juga tetap terlayani,” papar Yustandi. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Lisma Roliza

Pendaftaran Cabup dan Cawabup 26 Juli Putussibau-RK. Pendaftaran Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kapuas Hulu berlangsung selama tiga hari sejak 26 Juli mendatang, dari pukul 08.00 hingga 16.00 di Sekretariat KPU Kapuas Hulu di Jalan Lintas Utara, Putussibau Utara.

“Persiapan sudah kita lakukan. Besok (hari ini, red) kita Rapat Koordinasi (Rakor), terkait pendaftaran calon,” kata Lisma Roliza SH, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/7).

Rakor yang dimaksudkan Lisma tersebut melibatkan Partai Politik (Parpol) pengusung serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Kepolisian.

Pembahasannya menyangkut teknis pendaftaran pasangan calon.

“Kita memastikan, umpamanya kalau calon-calon mendaftar di hari yang sama, lalu bagaimana kita atur waktunya. Jadi koordinasi dengan pasangan calon jangan sampai ada waktu bersamaan,” terang Lisma.

Saat pendaftaran, Lisma mengaku tidak membuat aturan yang membatasi jumlah massa pendukung yang ikut mengantar pasangan Cabup-Cawabup yang akan menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU. “Namun itu disesuaikan saja dengan kapasitas ruangan di KPU, karena Aula kita tidak begitu besar. Maka dalam rapat koordinasi besok, itu kita sampaikan kepada tim pasangan calon. Ketua partai pengusung wajib hadir,” kata Lisma.

Setelah berkas pasangan calon masuk di KPU, kata Lisma, akan dilakukan verifikasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. “Penelitian syarat calon dan pencalonan dilakukan pada 28 Juli hingga 3 Agustus 2015. Pemeriksaan kesehatan pada 26 Juli sampai 1 Agustus,” ungkapnya. (aRm)

Apai Ji Ongah

Ade Ibnu Burhanuddin Syuhada. KIRAM AKBAR

Narkoba dan Penyeludupan Gula Dominasi Perkara Pidum Sanggau-RK. Kasi Pidana Umum (Pidum) Ade Ibnu Baharuddin Syuhada menyampaikan bahwa perkara yang paling mendominasi pada perkara yang saat ini ditangani pihaknya adalah kasus narkoba dan penyeludupan gula.

“Kalau sampai dengan Juli kurang lebih ada 30 kasus narkotika, kalau gula kurang lebih di bawah itu juga,” kata Ade ditemui dikantornya, Rabu (22/7).

Sementara untuk kasus yang melibatkan anakanak di bawah umur sampai saat ini ada 10 kasus, akan tetapi belum dilakukan diversi karena dari segi undang-undang diversinya sudah lewat.

“Misalnya dia di bawah umur anak-anak dibawah 18 tahun tapi dari segi ancamannya itu tujuh tahun ke atas, otomatis dianulir,” bebernya.

Diversi adalah negosiasi antara korban dan pelaku yang di bawah umur. Apabila ada kesepakatan tidak dinaikkan maka tidak dinaikkan, jika diatas tujuh tahun ancamannya secara otomatis tidak bisa.

“Rata-rata SPDP anak-anak ini kasus kecil, misalnya pencurian,” ungkapnya.

Ade mengaku sangat prihatin atas banyaknya kasus narkoba yang ditanganinya. “Kejahatan narkoba ini luar biasa, makanya untuk kasus ini memang tidak ada ampun,” tegasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

13

Longsor Porakporandakan Empat Desa di Kecamatan Jongkong Putussibau-RK. Hujan deras disertai angin kencang di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya, Senin (20/7) malam, menyebabkan longsor di empat desa, yakni Ujung Said, Penepian Raya, Jongkong Tanjung dan Jongkong kanan.

“Di Desa Ujung Said rumah hancur, menimpa lanting, keramba ikan, speedboat hilang, kemudian di Jongkong ada juga rumah yang hanyut,” ungkap Kasialus Kintoi, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu di ruang kerjanya, Rabu (22/7).

Kasialus mengatakan, tidak ada korban jiwa akibat longsor di empat desa di Kecamatan Jongkong tersebut. Tetapi kerugian materi diprediksikan mencapai Rp1 miliar. “Karena

ada rumah dan kerambah ikan yang rusak, speedboat yang hilnag srta lanting yang hanyut,” jelasnya.

Tim dari BPBD, kata Kasialus sudah bergerak ke lokasi di empat desa di Kecamatan Jongkong yang longsor tersebut, untuk mengevakuasi warga bersama Polsek Jongkong. “Namun untuk penyaluran bantuan kita tunggu dari Pemkab. Kami sudah melakukan pendataan ke lapangan,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Camat Jongkong, Walidat membenarkan adanya longsor di empat desa di wilayahnya. “Longsor di Desa Ujung Said pada Senin (20/7) sekitar pukul 23.00.

Di Jongkong Tanjung sekitar pukul 00.00,” terangnya via selular.

Walidat juga telah memasti-

kan longsor tersebut di empat desa di Kecamatan Jongkong, yakni Ujung Said, Penepian Raya, Jongkong Tanjung dan Jongkong kanan.

“Kerugian materi dari longsor itu banyak, karena beberapa rumah ambruk, speedboat hanyut. Keramba tempat warga memelihara ikan juga hancur.

Ikan arwana, tapah, toman, belidak, bawal, di keramba warga hilang akibat longsor tersebut,” ungkap Walidat.

Dia mengatakan, korban longsor yang berhasil dievakuasi, diungsikan ke rumah-rumah keluarga masing-masing. Hingga kini bantuan belum mengalir, karena menunggu dari BPBD atau pemerintah.

Rumah di Desa Ujung Said roboh akibat longsor. IST

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Sepakat Tangkal Isu SARA dalam Pilkada

Putussibau-RK. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kapuas Hulu sepakat untuk menangkal isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015.

“Kami sudah mengerahkan anggota untuk mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi isu SARA. Kita mau kerukunan yang sudah ada saat ini tetap langgeng,” kata AKBP Sudarmin SIK, Kapolres Kapuas Hulu saat Halalbihalal bersama Forkompinda, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama se-Kapuas Hulu di Mapolres Kapuas Hulu, Rabu (22/7).

Halalbihalal ini sengaja digelar untuk saling silaturrahmi. Melalui kegiatan ini diharapkan tokohtokoh yang ada dapat bergerak bersama mengamankan Kapuas Hulu dengan melakukan tindakan persuasif agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu SARA yang dapat memancing konflik. “Kita

Forkominda Kapuas Hulu saat berfoto bersama. ARMAN HAIRIADI

tidak ingin ada oknum tertentu yang bisa memprovokasi warga menjadi konflik besar, apalagi kita akan Pilkada,” ucapnya.

Sudarmin mengingatkan, konflik keagamaan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu, patut menjadi pembelajaran bersama. “Jangan sampai kejadian tersebut terjadi di Kapuas Hulu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim (Dandim) 1206/Putussibau, Letkol (Kav) Budiman Ciptadi mengingatkan,

perbedaan seharusnya menjadi kekuatan. Cara membangun kekuatan tersebut adalah dengan membentuk persatuan.

Saat ini memang ada kalangan yang ingin memperkeruh suasana, salah satunya melalui upaya memainkan isu SARA. “Dari itu kita harus mengantisipasi adanya penyusupan, baik itu oknum perorangan atau pun kelompok.

Apalagi jelang Pilkada sangat rawan, dari itu persatuan harus dikuatkan oleh semua kalangan,” pesan Budiman.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah SPdI mengatakan, Pilkada Kapuas Hulu memang membutuhkan perhatian serius. Walaupun sudah beberapa kali pelaksanaan sudah aman, pengawasan tetap harus diperketat guna mencegah konflik.

“Pada masa pendaftaran Cabup (Calon Bupati, red) memang ada isu pendatangan massa hingga ribuan orang, ini mungkin rawan.

Untuk itu pihak penegak hukum perlu memperketat pengamanan,” tegas Rajuliansyah.

Di samping itu, tambah Rajuliansyah, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Para tokoh agama mesti rutin menyampaikan pencerahan tentang kerukunan umat beragama dan persatuan. “Kami mengimbau semua pihak, masyarakat dan stakeholder untuk melakukan langkah antisipasi gangguan keamanan,” tutur Politisi PPP ini.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana

SH MH mengatakan, isu SARA mesti dihadapi dengan pemikiran yang demokratis. Masyarakat harus kembali berpikir bagaimana pendiri bangsa terdahulu dapat mendaulatkan Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai karena mereka tidak berdiri sendiri. Ada keterlibatan semua pihak. “Ini yang sebetulnya perlu dipertahankan, agar tidak ada masalah SARA lagi,” ujarnya.

Agus menuturkan, Kalbar memang memiliki sejarah zona merah. Kerusuhan yang sempat terjadi, memberi dampak kurang baik pada korban, selalu ada kecemasan. Jangan sampai konflik itu terjadi lagi.

“Masyarakat Kapuas Hulu harus memiliki rasa persatuan yang teguh. Jangan semua informasi ketimpangan SARA ditelan mentah-mentah. Menjadi masyarakat Kapuas Hulu dan bagian dari NKRI, harusnya adalah sebuah kebanggaan karena kita selalu aman, itu perlu dipertahankan,” imbau Agus. (aRm)

Bumi Daranante Kasus Genset Ditargetkan Selesai Tahun Ini Sanggau-RK. Kejaksaan Negeri Sanggau menargetkan segera menuntaskan lima kasus yang menjadi tunggakan yaitu: kasus pengadaan genset 1 MW tahun anggaran 2011 dengan tiga perkara dan lima tersangka, BPBD tahun 2013 dengan satu tersangka dan kasus penjualan tanah desa di Sosok tahun 2015.

“Semua tunggakan kita upayakan selesaikan tahun ini. Kalau terbukti ya kita lanjutkan, kalau tidak terbukti ya kita SP3-kan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Tito Prasetyo di dampingi seluruh Kasi di lingkungan Kejari Sanggau ditemui wartawan usai menggelar tabur bunga di taman makam pahlawan memperingati Hari Bhakti Adiyaksa yang ke-55.

Namun Tito, sapaan akrabnya, membantah menargetkan jumlah kasus yang harus ditangani kejaksaan dalam setahunnya.

“Kalau target itukan yang sudah kita sidik, jadi secepat mungkin kita selesaikan, itukan jadi tunggakan kita kalau tidak diselesaikan. Tapi kalau target berapa kasus itu ndak, tidak ada itu,” bantahnya.

Ia mengaku tantangan terberat dalam menyelesaikan suatu perkara adalah menemukan kerugian negaranya. “Kita bukan

Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau melakukan tabur bunga di makam pahlawan dalam rangka menperingati Hari Bhakti Adiyaksa ke-55. IST

mau menyalahkan BPKP, tapi semua inikan kita sudah menemukan perbuatan melawan hukum (PMH), sekarang kita tinggal menentukan kerugian negaranya, kita minta bantuan BPKP,” jelasnya.

Karena itu, untuk mempercepat kasus tersebut, Kejaksaan terus berkoordinasi dengan BPKP guna menentukan berapa kerugian negara akibat kasus tersebut. “Yang namanya koor-

dinasi kita sudah bolak-balik (sering, red). Kita tetap berusaha apa yang diminta BPKP kita penuhi, sepanjang kami bisa tetap kami penuhi,” ungkapnya.

Sementara itu, sepanjang tahun 2015, Kejaksaan Negeri Sanggau berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.739 juta dari tersangka dugaan korupsi jalan Kedukul Kecamatan Mukok dan Kecamatan Jangkang tahun 2012

atas nama Shaanti Lim. Selain itu pula, Kejaksaan berhasil menagih tunggakan pelanggan PLN, yang notabenenya uang negara.

“Kita inikan Jaksa Negara, jadi kita yang nagih, kalau tidak bayar kita gugat, totalnya yang kita kembalikan Rp147 juta dari 200 jutaan, masih ada sekitar 60 jutaan lagi yang belum tertagih,” tambah Kasi Datun, Marta Evalina Siahaan.

Di hari bhakti Adiyaksa yang ke-55 tahun ini, Kejaksaan Negeri Sanggau berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pendekatan persuasif termasuk dengan memberikan penerangan hukum untuk mencegah korupsi terjadi.

“Kita sudah mengadakan kerjasama dengan Pemda, diantaranya seluruh SKPD, Camat dan Kades tentang pencegahan korupsi yang sudah kita mulai sejak tahun 2014 lalu, sebetulnya penerangan hukum di kita itu sudah lama ada tetapi kita tidak melulu korupsi, nah ini kemarin kita fokuskan untuk korupsi dalam rangka mencegah korupsi itu terjadi,” tambah Kasi intel, Amiruddin.

Pihak Kejaksaan juga, menurut Amiruddin siap memberikan konsultasi hukum melalui Kasi Datun kepada aparatur negara yang tupoksinya hanya sebagai pendampingan dan perencanaan. “Sementara untuk realisasi kegiatan atau pekerjaan, sudah bukan ranahnya Kejaksaan lagi.

Tugas kita memang memberikan pelayanan hukum kepada aparatur negara,” katanya.

Laporan: Kiram Akbar

Hari Ini, Rapat Raperda Inisiatif Kembali Digelar Sanggau-RK. Jika tak ada halangan, rencananya hari ini rapat terkait empat Raperda inisiatif DRPD Sanggau akan kembali digelar. Agendanya adalah pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD. Sebelumnya Raperda usulan tersebut sudah dua kali dibahas.

Terakhir adalah pandangan pihak eksekutif terhadap empat Raperda tersebut. Dalam pandangannya, eksekutif yang diwakili Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengatakan peraturan daerah adalah produk hukum daerah yang merupakan penjabaran dari ketentuan yang lebih tinggi, maka dalam penyusunannya mesti di-

lakukan secara selaras, serasi dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. “Serta disusun dengan berpedoman pada prinsip dan asas-asas hukum, ” katanya.

Namun, setelah mempelajari Raperda inisiatif DPRD Sanggau, Pemkab Sanggau pada prinsipnya sangat mendukung dan sependapat terhadap pengajuan empat Raperda yang merupakan inisiatif DPRD Sanggau tersebut.

Terhadap Raperda pertama, yakni upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pemkab Sanggau berpendapat bahwa raperda tersebut dapat di lanjutkan pembahasannya meng-

ingat secara umum objek dan subsantsi hukum raperda telah selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi.

“Yakni UU nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Namun demikian yang mesti diperhatikan dalam penyusunannya dan pembahasannya terkait dengan teknis penyusunan, substansi hukum serta rujukan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunannya, ” katanya.

Kedua, terhadap raperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemda Sanggau berpendapat rapreda tersebut dapat dilanjutkan pembahasannya, mengingat secara

umum substansi hukum raperda telah selaras dengan UU yanh lebih tinggi.

“Dengan terbentuknya perda tersebut dapat menjunjung stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Sanggau, ” jelasnya.

Ketiga, terhadap Raperda pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pemda Sanggau berpendapat bahwa, Raperda tersebut perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali pembahasannya.

“Mengingat apa yang diatur dalam raperda tersebut telah diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2013 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, ” jelasnya.

Keempat, lanjut Bupati, terhadap Raperda standar pelayanan minimal kesehatan, Pemda berpendapat bahwa, perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali pembahasannya.

“Mengingat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal dengan jelas dan tegas mengatur bahwa tugas menyusun standar pelayanan minimal menjadi tugas dan wewenangan pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah, ” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Kamis , 23 Juli 2015

14

Hari Pertama Masuk Kerja Langsung Apel Pemda Siap Terima SKPD Tipe A

Sejumlah Pegawai mengikuti apel upacara di halaman kantor bupati Landak. ANTONIUS

Ngabang-RK. Sejumlah Aparatur Sipil Negeri (ASN) di lingkungan Pemerintah kabupaten Landak menggelar apel upacara kesadaran nasional pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran, di halaman kantor bupati Landak, Rabu (22/7).

Seluruh instansi, diminta mengisi absen kehadiran pada upacara. Bertindak sebagai pembina upacara Sekda Landak, Ludis.

Usai upacara, Sekda Landak, mengatakan, upacara ini seharusnya digelar tiap tanggal

17, karena pada waktu itu hari libur maka dilaksanakan pada tanggal (22/7) ini. “Kita dikatakan kabupaten yang tertinggal. Maka kita juga sudah bentuk tim, untuk memberi semangat agar memperbaiki ketertinggalan itu,” katanya.

Untuk memperbaiki ketertinggalan itu, lanjut Sekda tak hanya memperbaiki SDM melalui pendidikan, tapi juga harus memerhatikan lingkungan hidup. “Seperti sekarang ini di wilayah perkotaan ada masalah kabut

Injeh Karaja

masih kurang seperti tenaga guru, medis, dan instansi lainnya. Tenaga guru setiap tahun lebih seratus yang pensiun, tapi untuk penerimaan tenaga guru terbatas dan tidak seimbang. Maka kita selalu kekurangan pegawai,” tutur Ludis.

Dengan demikian, Pemkab bertekad meningkatkan kualitas kinerja para pegawai yang ada.

Tenaga yang ada harus berkualitas, keterampilannya dan kecerdasan harus ditambah dan harus mengikuti berbagai pelatihan.

“Sedangkan untuk hari pertama masuk kerja ini setelah liburan lebaran, kita lihat sudah baik, para pegawai di masing-masing instansi hampir semua hadir. Yang seperti inilah yang kita inginkan,” pungkasnya.

Repoter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Air Terjun Banangar, Wisata Penuh Tantangan

Penggunaan DAK Harus Sesuai Pentunjuk Pusat Ngabang-RK. Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) kabupaten Landak, Aspansius, mengatakan penggunaan Dana Alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan, sesuai petunjuk dari kementerian pendidikan dan kebuyaan, melalui petunjuk teknis pelaksanaan, terdapat beberapa menu.

“Seperti untuk tambahan ruang belajar, ruang perpustakaan, dan pembangunan penunjang lainnya.

Penunjang lainnya yang dimaksud disini, seperti laoratorium, peningkatan mutu dan pengadaan buku-buku reperensi, selain itu juga untuk pengadaan media pembelajaran,” jelas Aspan.

Kemudian di dalam Berita Acara (BA), ada dua laporan, pertama melalui mekanisme suwakelola, ini dilakukan oleh

asap dan sebagainya. Ini sebelumnya harus kita perhatikan, oleh semua SKPD tersebut.

Semua SKPD yang di maksud, agar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka kita harus ada kerjasama antara aparatur pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan,” bebernya.

Terlebih ujarnya, terbit peraturan baru yang mengubah tipe SKDP, hanya saja hanya peraturan itu belum di terapkan, tapi sudah dibahas di tingkat nasional. “Untuk ke

depan tidak ada lagi Kepala Kantor, hanya ada Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Badan (Kaban). Sesuai dengan tipenya. Ada tipe A, B dan C. Sedangkan kita sudah tipe A. Mungkin yang masih ada Kepala Kantor itu tipe C,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, struktur draf-nya sudah ada, hanya belum di terapkan. Tentu orang luar belum mengerti dengan adanya tipe SKPD ini. “Jika peraturan ini sudah dikeluarkan dari pemerintah pusat, kita sudah siap. Sejak dulu kita tetap berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Ludis.

Memang semua sudah dilaksanaan, cuma masih keterbatasan tenaga. Untuk kabupaten Landak, masih kekurangan tenaga pegawai, sedangkan untuk penerimaan pegawai baru belum ada.

“Coba kita lihat, tenaga pegawai yang

panitia pembangunan sekolah, kedua, melalui penyedia Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu pengadaan peningkatan mutu pendidikan.

“Seperti pengadaan buku reperensif, alat-alat media pembajaran. Tetapi untuk pembangunan fisiknya dilakukan oleh suwakelola tadi,” terangnya.

Untuk jumlah besaran DAK untuk tahun 2015 ini, Aspan, mengakui belum tahu persis, karena datanya ada dengan bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikbud Landak.

“Saya tidak berani menyebutkan, karena saya harus melihat datanya sesuai angka yang ada. Karena takut salah sebut dan tidak mau asal kirakira saja. Harus sesuai angka yang benar,” pungkasnya. (ius)

Air Besar-RK. Objek wisata air terjun Banangar di Kecamatan Air Besar merupakan pilihan utama bagi warga setempat untuk mengisi liburan selama lebaran.

Tak hanya wisatawan setempat saja, wisatawan dari luar kecamatan Air Besar seperti Ngabang, bahkan Pontianak mengunjungi objek wisata kebanggaan Kabupaten Landak tersebut.

Satu di antaranya wisatawan asal Kota Pontianak, Heri. Ia sangat terkesan dengan pesona air terjun Banangar tersebut. “Saya baru pertama kalinya mengunjungi objek wisata air terjun Banangar ini. Sudah lama saya punya impian untuk mengunjungi objek wisata ini, tapi baru tahun ini bisa terwujudkan. palagi air terjun Banangar ini cukup heboh diceritakan di media sosial Facebook,” ujar Heri yang mengaku mengunjungi objek wisata air terjun Banangar bersama keluarganya dari Kota Ngabang dan Serimbu kecamatan Air Besar.

Heri sendiri sangat terkesan melihat keindahan air terjun Banan-

gar ini. Ia mengibaratkan air terjun tersebut seperti air terjun Niagara.

“Hanya saja saat saya mengunjungi air terjun ini, keadaan sungai cukup surut, sehingga derasnya air terjun itu tidak sederas seperti keadaan sungai tengah pasang,” katanya.

Heri juga menganggap objek wisata air terjun Banangar merupakan objek wisata yang penuh tantangan, terutama jalan menuju objek wisata tersebut.

Betapa tidak, ketika kita menuju air terjun itu, kita harus menempuh perjalanan selama satu jam dari Serimbu dengan menggunakan sepeda motor.

Yang menjadi tantangan, ruas jalan yang dilalui penuh dengan tanjakan yang tinggi. Selain itu, kita harus melewati tiga unit jembatan gantung yakni di Serimbu, Desa Engkangin dan Dusun Taok,” jelasnya.

Kalau tidak berhati-hati dan tidak terbiasa melintasi jalan itu kata Heri, bisa saja pengendara terjatuh. “Tapi beruntung rombongan kami tidak ada satupun sepeda motornya yang terjatuh ketika melintasi ruas jalan itu,” katanya.(ius)

Suasana air terjun Banangar ramai di kunjungi orang dan mandi di saat lebaran. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Wabup dan Sekda Pimpin Sidak Pegawai

Tak Ada ASN yang Bolos

Tiket Bus ke Pontianak Ludes Sekadau. Arus balik pemudik di Kabupaten Sekadau mulai ramai. Kepadatan tertinggi terjadi pada Minggu (19/7) atau H+2 lebaran.

“Kalau hari ini sih memang sudah agak berkurang.

Tapi yang paling padat itu hari Minggu lalu,” ujar Man, salah seorang petugas booking tiket dijumpai Rakyat Kalbar di Terminal Lawang Kuari Sekadau, kemarin.

Diakui Man, sejak Sabtu (18/7) atau satu hari paskalebaran, jumlah penumpang bus memang sudah meningkat. Bahkan, tiket bus sudah habis dipesan hingga Minggu depan.

“Hingga Minggu tanggal 26 Juli nanti, tiket sudah terjual semuanya. Sudah tidak ada lagi yang kosong,” bebernya.

Man mengatakan, kebanyakan dari penumpang adalah mereka yang hendak ke Pontianak. Tak heran jika tiket Jurusan SekadauPontianak adalah tiket yang paling laris, sampai-sampai beberapa penumpang rela mendaftar jadi cadangan.

“Sekarang yang masih ada jatah tiket, hanya untuk jarak-jarak dekat saja. Misalnya jurusan Sekadau-Nanga Mahap atau Sekadau-Sepauk,” pungkasnya. (bdu)

Sekda Sekadau, Yohanes Jhon, memimpin kegiatan inspeksi mendadak di hari pertama PNS kembali bekerja sehabis libur panjang, Rabu (22/7). ABDU SYUKRI

Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Sekretaris Daerah, Yohanes Jhon, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) saat hari pertama aparatur sipil negara (ASN) masuk kerja usai libur lebaran, kemarin. Hasilnya, tak ada abdi negara yang mangkir dari kewajibannya bekerja.

Pejabat teras Pemkab Sekadau yang melakukan Sidak dibagi dua tim. Tim pertama dipimpin

Silaturahmi Idul Fitri

Bupati Boyong Pejabat Pemkab Temui Kapolda Pontianak. Menyusul silaturahmi lebaran di Sekadau, Bupati Simon Petrus memboyong pejabat Pemkab Sekadau ke rumah dinas Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto, Sabtu (18/7) lalu. Hari itu, Arief open

Wakil Bupati Rupinus yang memantau RSUD Sekadau serta kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi. Sementara, tim kedua dipimpin Sekda Jhon yang melihat-lihat semua SKPD di komplek perkantoran Pemkab Sekadau.

“Sidak ini kita lakukan dalam memonitor tingkat kehadiran PNS saat hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran,” ujar Yohanes Jhon, disela pelaksanaan Sidak tersebut, Rabu

house lebaran. Sekda Sekadau, Yohanes Jhon, menemaninya bersama sejumlah pimpinan SKPD. “Kedatangan kita kesana (Rumah Dinas Kapolda, red) dalam rangka bersilaturahmi dengan Bapak Kapolda dan keluarga, serta jajarannya,” ujar Simon, kemarin.

Kedatangan rombongan disambut hangat Arief dan jajaran. Mereka berbincang santai sambil mencicipi aneka makanan yang dihidangkan.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Sekadau, kami juga menyampaikan selamat Idul Fitri kepada semua jajaran Polda Kalbar,” tutur Simon. (bdu)

(22/7).

Dalam Sidak tersebut, satu per satu ruang kantor Pemkab Sekadau didatangi. Hampir semua ASN di jajaran Pemkab Sekadau masuk kerja.

“Hanya beberapa saja yang tidak masuk. Itu pun ada yang sedang tugas luar, dan ada yang sedang cuti,” ulas Jhon.

Ia juga meminta kepada pimpinan SKPD un-

tuk mengabsen semua pegawai di instansinya.

Jika ada yang tidak masuk kantor tanpa alasan jelas akan dikenakan sanksi.

“Sidak ini juga kita lakukan dalam rangka bersilaturahmi dengan jajaran PNS yang merayakan lebaran,” tukas Jhon.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Tolikara, Butuh Penanganan Tepat Sekadau. Insiden di Tolikara, Papua, yang berujung terbakarnya rumah ibadah umat muslim pada Jumat (17/7) lalu butuh penanganan komprehensif. Ini penting dilakukan agar peristiwa tersebut tidak menjalar ke daerah lain.

“Harus ada langkah-langkah tepat yang melibatkan berbagai pihak untuk menangani insiden itu,” ujar tokoh masyarakat Sekadau, H. Ramli, kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Apa yang disampaikan Kepala Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, ini ada benarnya. Tanpa penanganan

yang cermat dan tepat, insiden itu bisa berkepanjangan. Terlebih, sekarang ini sudah mulai ada bibit kerusuhan serupa muncul di daerah lain yakni upaya pembakaran rumah ibadah di Yogyakarta.

“Ini yang kita tidak inginkan. Jangan sampai karena salah dalam penanganannya, pecah insiden serupa di daerah lain,” ulas Ramli.

Kepolisian, diharapkannya, bisa segera melakukan langkah antisipasi dengan melakukan pendekatan ke berbagai pihak. Polisi juga harus memberikan hukuman kepada pelaku keru-

suhan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, akan menimbulkan kekecewaan di pihak korban sehingga menyimpan dendam yang bisa memantik aksi balasan,” urai Ramli.

Selain itu, ia juga berharap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menunjukkan perannya dalam mengademkan suasana. “Para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga bekerjasama agar suasana bisa segera didinginkan,” tukas Ramli. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Kamis, 23 Juli 2015

BENGKAYANG

Debt Collector ber-Senpi dan Sajam Diringkus

Ilustrasi.

NET

Singkawang-RK. Warga Jenderal Sudirman, Kelurahan Condong yang mengaku-ngaku sebagai penagih utang (debt collector), Donni, 25, diringkus Polisi yang sedang patroli di Jalan Alianyang.

“Pelaku awalnya memang sudah kita curigai sebagai pelaku Curas (Pencurian dengan Kekerasan),” kata Kompol Sunarno, Kapolsek Singkawang Barat kepada wartawan, Rabu (22/7).

Donny diduga sebagai pelaku Curas yang modus operandinya selalu mengaku sebagai debt collector kepada para korbannya. “Saat petugas kita patroli pada Senin (13/7), pelaku terlihat. Ketika dihentikan dia malah melarikan diri,” kata Sunarno.

Kecurigaan petugas semakin kuat dan terus mengejar pelaku yang berboncengan sepeda motor dengan rekannya, OM itu. Ketika pelaku masuk ke Gg Nagasari, Jl Alianyang, sepeda motornya terjungkal.

Dengan luka di beberapa bagian tubuh akibat jatuh dari sepeda motor itu, Donni pasrah ketika ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Singkawang Barat untuk diperiksa.

Ketika digeledah, di jaket yang dikenakan Donny ditemukan Senpi jenis pistol rakitan.

Ditemukan pula Sajam di dalam jok sepeda motornya. “Dia seorang residivis,” kata Sunarno.

Untuk sementara, Donni disangkakan dengan Paal 1 ayat (1) jc Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, lantaran memiliki serta menyimpang Senpi. “Ancaman hukumannya sembilan tahun penjara. Kini pelaku dititip ke Lapas,” ujar Sunarno. (dik)

15

13 PNS Bolos

Singkawang-RK. Hari pertama masuk kerja pascalibur dan cuti bersama Hari Raya Idhul Fitri 1436 Hijriyah, Rabu (22/7), 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Singkawang membolos.

“Kita belum mengetahui alasan mereka tidak masuk kerja,” kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang ketika Halalbihalal di Balairung, Kantor Walikota Singkawang, kemarin.

Awang berjanji, PNS yang membolos itu akan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) Kepegawaian.

“Tentunya akan diberikan teguran kepada yang tidak masuk kerja,” katanya.

Diketahuinya PNS membolos itu, bukan dikarenakan Inspeksi Mendadak (Sidak), melainkan melalui halalbihalal. Lantaran acara silaturrahmi ini digelar di hari pertama masuk kerja.

Awang mengaku, sengaja tidak menggelar Sidak ke instansi-instansi.

Dia lebih memilih untuk mengumpulkan seluruh PNS di Balairung, Kantor Walikota Singkawang melalui kegiatan halalbihalal.

Kegiatan ini memang untuk meningkatkan silaturrahmi antarsesama aparatur pemerintah. Tetapi mereka juga diabsen. Sehingga diketahuilah jumlah yang tidak masuk kerja.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Singkawang, Hamidi Irwansyah menyebutkan, 13 PNS yang tidak masuk kerja itu Tanpa Keterangan (TK).

“Nantinya akan kita panggil yang tidak masuk tanpa keterangan itu, dan akan ditanya alasan mereka, mengapa tidak masuk, dan tetap akan diberi teguran sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai,” kata Hamidi.

Dia mengungkapkan, 13 PNS yang tidak masuk kerja itu dihitung secara global. Artinya dari 4.063 PNS di Kota

Ilustrasi.

NET

Singkawang, yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai Lebaran itu 13 PNS. “Kita belum memilah mereka dari

instansi mana saja,” kata Hamidi.

Laporan: Mordiadi

Toleransi di Singkawang Luar Biasa Singkawang-RK. Selama Ramadhan hingga berakhirnya Idhul Fitri 1436 Hijriyah, Kota Singkawang tetap kondusif. Toleransi antarumat beragama di Kota Amoy berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan sangat luar biasa.

“Toleransi di Kota Singkawang sangat baik, sangat luar biasa. Semoga ini terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya,” kata H Abdul Mutalib, Wakil Walikota Singkawang ditemui di kediamannya, baru-baru ini.

Haji Dol–Abdul Mutalib–menilai, toleransi sangat penting untuk menjaga Kota Singkawang tetap aman. Sehingga pembangunan dapat berjalan sebagai diharapkan masyarakat.

Untuk menjaga toleransi tersebut, Haji Dol mengharapkan masyarakat tidak termakan isu-isu atau peristiwa di daerah lain, yang dapat merusak kerukunan yang sudah lama terjalin di Kota Singkawang.

Apalagi akhir-akhir ini, masyarakat

Indonesia dihebohkan dengan peristiwa pembakaran rumah ibadah di Kabupaten Tolikara, Papua. Bertepatan pada Salat Idhul Fitri, Jumat (17/7) lalu.

Seperti diketahui, peristiwa di Kabupaten Tolikara, Papua menyebabkan satu orang tewas, satu Masjid dan 54 kios terbakar. Hal terjadi ketika umat Islam sedang melaksanakan Salat Idhul Fitri.

Berdasarkan berita di berbagai media massa Nasional. Peristiwa perusakan tersebut bermula dari beredarnya selebaran yang mengatasnamakan jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), pada 11 Juli.

Selebaran terebut berisikan, GIDI Wilayah Tolikara selalu melarang agama lain dan Gereja Denominasi lain mendirikan tempattempat ibadah di Kabupaten Tolikara dan melarang berlangsungnya kegiatan ibadah Salat Idhul Fitri umat mulsim di Kabupaten Tolikara. Selebaran ini ditandatangani Pdt Mathen Jingga STh Ma dan Pdt Nayus Wenda STh.

Pada 17 Juli, saat muslim akan memulai Salat Idhul Fitri di lapangan Makoramil 1702-11/Karubaga, muncul Pdt Marthen Jingga dan Harianto Wanimbo yang berorasi menggunakan pengeras suara (megaphone). Isinya melarang muslim melaksanakan Salat Idhul Fitri di Kabupaten Tolikara.

Tidak beberapa lama, massa yang dipimpin Pdt Marthen Jingga dan Harinato Wanimbo (Korlap) mulai berdatangan dan memaksa Salat Idhul Fitri dibubarkan.

Mereka melempari Muslim dengan batu, merusak kios-kios di dekat Mushalla Baitul Muttaqin.

Aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa malah bertambah ramai dan melempari aparat keamanan dengan batu.

Massa yang merasa terancam dengan tembakan peringatan dari aparat keamanan langsung membakar kios di dekat Mushalla,

milik Sarno. Api pun dengan cepat berkobar dan menjalar ke Mushalla.

Menurut Ketua Persekutuan Gerejagereja Injili Indonesia (PGLII) yang membawahi GIDI Tolikara, Ronny Mandang, berdasarkan cerita yang didapatnya, pada Jumat pagi tersebut ada suara keras speaker dari lokasi dilaksanakannya Salat Idhul Fitri yang dianggap mengganggu para peserta seminar di lokasi yang berdekatan.

Kemudian, masih menurut Ronny, ada sekelompok orang dari Gereja mendatangi lokasi Salat Idhul Fitri dan mengajak berdialog. Tiba-tiba terjadi penembakan, ada 12 orang yang tertembak dan satu orang tewas.

Penembakan membuat situasi menjadi kacau hingga terjadi pembakaran.

Sedangkan menurut aparat keamanan, petugas memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan massa, karena orasi yang disampaikan bernada provokatif. Tembakan bukan diarahkan ke massa, tetapi ke tanah. (dik)

Sambungan Dor! Pembobol Brankas Bulog Roboh Kedua kaki M Syukur terpaksa dilumpuhkan tim Jatanras Polresta Pontianak dengan timah panas, karena berusaha melarikan diri saat dikejar.

Pria kelahiran Wajok Hulu 45 tahun silam itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Mapolresta Pontianak, kasus pembobolan kantor Bulog di Jalan Sutan Abdurahman No 129 ini dilakukan M Syukur, Minggu (19/7) sekitar jam 02.00 Wib. Pelaku mengambil sejumlah barang, diantaranya empat brankas yang berisikan uang dan dokumen.

Berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP), M Syukur mengambil dua brankas di belakang kantor Bulog.

Kedua brankas itu ditemukan sudah rusak dan terbongkar.

Kemudian ditemukan sebungkus plastik hitam besar yang berisi dua brankas kecil. Satu brankas masih

utuh dan satunya lagi sudah terbongkar. Selebihnya, ditemukan lagi brankas dalam laci meja samping kantor Bulog dalam posisi sudah terbongkar. Ulah M Syukur ini membuat Bulog merugi Rp200 juta.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean mengaku belum bisa memberikan keterangan.

Alasannya kasus ini masih dalam penyidikan kepolisian.

Sementara M Syukur mengaku setelah membobol kantor Bulog, sempat berpindah-pindah tempat tinggal, menghindari kejaran polisi. “Saya sempat pergi ke Sambas hanya putarputar daerah Sambas. Kemudian pulang ke Kota Pontianak, pergi ke Rasau Jaya dan Benua Mas,” katanya.

Setelah peluru yang bersarang di kedua kakinya dikeluarkan dan diobati, pembobol kantor Bulog itu langsung dibawa ke Mapolresta Pontianak untuk menjalani proses hukum. (fik)

Mobil Dinas Terbalik, Plat Gincu Dicopot .......................................................dari halaman 9 Kubu Raya, Rabu (22/7) sekitar pukul 15.30 Wib. Mobil Toyota Avanza yang dikendarai dr Berli menghantam dua pohon akasia hingga tumbang ke tengah jalan raya. Kemudian mobil terpental dan terbalik di tengah jalan, menghalangi pengendara lainnya. Jalan pun macet hingga puluhan meter. Tidak ada korban

jiwa, namun Kadis Kesehatan menderita luka lecet dan dievakuasi pengendara lainnya.

“Saya tidak tahu pasti kejadiannya, hanya mendengar suara keras seperti ledakan ban pecah. Saya berada di sawah dan melihat mobil terbalik,” ungkap Pandakian, petani yang sedang menanam padi tak jauh dari lokasi kecelakaan.

Pengendara yang melihat kejadian itu menghentikan laju kendaraannya. Mereka mengeluarkan dr Berli dari dalam mobil. “Saya kurang tahu siapa yang mengalami kecelakaan itu. Saya hanya melihat sopirnya menggunakan baju pegawai (PNS),” kata Pandakian.

Petani lainnya, Suryadi mengungkapkan, kecelakaan itu dikarenakan

ban pecah. Mobil tak bisa dikendalikan dan terbalik. “Ban mobil sebelah kiri pecah. Makanya mobilnya terbalik,” katanya.

Mobil yang dikendarai dr Berli rusak parah. Kaca depannya berderai.

Anehnya, plat merah yang menandakan mobil dinas sudah tak terlihat. (sul)

Balap Liar, Jangan Sampai Warga Main Hakim Sendiri ................dari halaman 9 “Banyak warga yang sudah menunggu para pembalap liar.

Itu yang saya dapat informasinya.

Kegeraman warga ini sudah lama.

Kemarin balap liar mulai berkurang.

Dan ini ada lagi,” katanya.

Dijelaskannya pula, aksi balap liar terjadi pada malam minggu sekitar pukul 22.00 Wib. “Liat saja, pasti ada kumpul-kumpul di Jalan

Tanjungpura di dekat Jalan Siam,” katanya.

Warga Kota Pontianak lainnya, Zulkarnaen juga meminta kepolisian menindak tegas pelaku balap liar.

“Kita minta polisi patroli. Kita minta polisi pantau. Tangkap itu pelaku balap liar. Dan para penonton balap liar yang kongkow-kongkow di pinggir jalan itu, tolong ditertibkan. Kalau

perlu diangkut ke kantor polisi, biar jera,” ujar pria yang akrab disapa Zul itu.

Zul mengatakan, dulu dirinya pernah risau dengan aksi-aksi balap liar di Jalan Tanjungpura, sehingga dirinya marah-marah. Bahkan dia meludahi pembalap liar. “Wajarkan, kalau kita geram. Kalau kita celaka bagaimana?” kesalnya.

“Kita selaku masyarakat meminta kepada kepolisian untuk tetap menjaga keamanan lalu lintas. Kalau perlu pelaku balap liar ditilang dan sepeda motornya disita, seperti yang pernah dilakukan Kasat Lantas Polresta Pontianak Kompol Jovan Sumual. Ujung-ujungnya balap liar sepi dan tak ada yang berani lagi,” harap Zul. (zrn)

Kantor Bank BCA dan BPD Syariah Ludes Terbakar ............................................................................................................................................dari halaman 9 Belasan Ruko di pinggiran Sungai Pendawan Sambas itu baru diketahui terbakar setelah warga berteriak. Beberapa pemilik Ruko yang juga pedagang terlihat panik dan mencoba memadamkan api menggunakan alat seadanya. Tak lama Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Sambas dan mobil water canon Polres Sambas tiba di lokasi dan memadamkan api. Cuaca panas dan tiupan angin membuat api sulit dipadamkan. Ratusan warga memadati Pasar Sambas, menyaksikan petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Warga saling

bahu-membahu memindahkan barang-barang berharga dari dalam Ruko. Sekitar pukul 14.00 Wib, api berhasil dipadamkan, namun 12 Ruko sudah ludes dimakan api.

Warga Pasar Sambas, Syabas Khan mengaku kaget. Saat itu dia sedang bersantai sambil minum kopi di deretan Ruko yang terbakar itu bersama teman-temannya. “Tiba-tiba ada yang teriak kebakaran dan kita melihat kepulan asap dan api dari toko sembako Canada. Jelas sekali kita lihat api dari toko sembako Canada.

Tak lama serine dari BPK kedengaran

mau memadamkan api, dan saat itu juga masyarakat memenuhi lokasi kebakaran,” jelasnya.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 12.00 Wib itu dari deretan ruko nomor 10 dari arah Sungai Pendawan. Api dengan cepat menyambar deretan Ruko lainnya.

“Terdengar juga bunyi dentuman suara nyaring yang diduga dari tabung gas elpiji,” katanya seraya mengatakan bangunan Ruko sudah tiga kali terbakar, pertama tahun 1967, kedua tahun 2001 dan sekarang tahun 2015.

Diduga Ada Permainan Antara Pemilik Padahal industri mebel itu sudah cukup lama beroperasional. Bahkan keberadaannya sudah dilaporkan warga bersama ketua RT dan RW ke Satpol PP dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak. Sayangnya laporan itu tidak ditanggapi Satpol PP dan BLH. Suarmadjat mendatangi industri mebel dengan mengendarai sepeda motor di tengah terik matahari.

Dia khawatir masalah ini semakin melebar, lantaran sudah dilaporkan warga, namun tak ada penindakan hingga saat ini.

Industri mebel yang beroperasional di pemukiman padat penduduk itu terlihat sepi. Tak satupun pekerja maupun pemilik mebel berada di tempat.

Ingin mendapatkan informasi lebih akurat, Suarmadjat yang akrab

disapa Madjat ini mendatangi rumah warga, tepat di samping industri mebel. Ternyata itu adalah rumah Ridwan Kasimin, Ketua RT 2 RW 16 Gang Cendana V. Ridwan mengatakan, keberadaan industri mebel yang menuai keluhan warga itu milik Edi Martono. Dia mengaku sudah lama warga mengeluh dan melaporkan secara resmi ke Satpol PP dan BLH Kota Pontianak.

“Mereka kerja dampaknya ke kita.

Apalagi debu dan kebisingan mesinnya. Sudah kita laporkan ke Satpol PP dan BLH. Memang dari mereka (petugas Satpol PP dan BLH) ada yang datang dan bilang ke saya, kalau beraktivitas lagi, laporkan ke mereka. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan lagi,” kesal Ridwan saat berbincang dengan Suarmadjat, kemarin.

Ruko yang terbakar itu meliputi Kantor Bank BCA, Bank BPD Syariah, Toko Lili, Toko Canada, Toko Mas Permata, Olimpic, Toko D, Aimme Butik, Sinar Hiburan, Warung Kopi, Toko Sepatu, Rumah Makan Sederhana dan toko Antara.

Kapolres Sambas AKBP Sunario terlihat turun langsung ke lapangan.

Dia mengatakan, api sudah membakar 12 Ruko bertingkat dua itu. “Sebanyak 12 ruko yang terbakar. Saat ini kerugian material masih belum bisa ditaksir dan belum ditemukan adanya korban jiwa akibat kebakaran.

Namun kita tetap berusaha mengamankan lokasi kejadian, dan akan menyidik apa penyebab kebakaran,” ujar Sunario.

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH didampingi Anggota DPRD Sambas, Yakob Pujana juga terlihat turun langsung meninjau kebakaran di Pasar Sambas. Bupati Juliarti juga mendatangi petugas BPK Sambas, BPK Tebas dan Singkawang maupun petugas pemadam kebakaran swasta. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada petugas BPK maupun jajaran Polres Sambas yang

bersusah payah memadamkan api.

“Terima kasih kepada petugas BPK dan kepolisian yang membantu memadamkan api, sehingga kebakaran tidak merembet ke Ruko-Ruko lainnya,” kata Juliarti.

Dari pantauan Rakyat Kalbar, selain Bupati Sambas, tampak juga Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa MAg dan Ketua DPRD Sambas Ir H Arifidiar. Tampak jajaran kepolisian serta Satpol PP sibuk bersiaga mengamankan warga yang terus menyemut di lokasi kebakaran. (edo)

..............................................................................................................................................................................dari halaman 9

Banyak sekali dampak yang dimunculkan dari aktivitas mebel disamping rumahnya itu. Seperti debu yang beterbangan, suara mesin sangat mengganggu, serta kekumuhan pemukiman warga membuat suasana menjadi tidak nyaman. Terlebih, salah seorang anggota keluarganya menderita sakit serius, memerlukan istirahat yang cukup. Namun karena adanya kebisingan, ketenangan tidak bisa didapatkannya.

“Kumuh, rumah saya udaranya susah membuat sumpek, debunya beterbangan ditiup angin dan menjadi polusi. Alatnya bising, saya emosi karena suaranya itu. Karena istri saya kena stroke selama dua bulan ini, mau istirahat susah,” keluh Ridwan.

Menurut informasi yang didapatkannya, pemilik industri mebel sudah dipanggil Satpol PP Kota Pontianak,

tanpa melibatkan masyarakat lainnya maupun dirinya sebagai pelapor.

Ridwan mencurigai permasalahan ini terindikasi adanya permainan dan kesepakatan tertentu, hingga tak ditindaklanjuti.

“Pak Edi (pemilik industri mebel) sudah dipanggil Satpol PP. Saya curiga ada permainan, karena mereka jalan terus tidak menyetop kegiatannya. Kami tidak mau anarkis, pemerintah harus menutupnya, karena sudah dipastikan tidak memiliki izin,” tegasnya.

Lantaran tetap saja beraktivitas seperti biasanya, Ridwan sudah membuat konsep surat kedua untuk ditujukan kepada dinas terkait agar dilakukan penindakan. Dirinya sebagai ketua RT tidak ingin adanya tindakan anarkis dari masyarakat sekitar yang mulai resah, apalagi

sudah merasa tidak nyaman tinggal di lingkungannya.

“Mau buat surat kedua lagi, tapi kita masih menunggu tindakan dari pemerintah. Saya sangat khawatir, kalau memang tidak segera ditindak, masyarakat turun tangan dan main hakim sendiri,” katanya.

Menanggapi masalah ini, Suarmadjat berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga Gang Cendana V. Legislator pemilihan Pontianak Kota itu akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan BLH Kota Pontianak secepat mungkin.

“Kalau sudah masyarakat resah, sudah pasti tidak mengantongi izin.

Terlebih sudah dilaporkan, ya harus ditindak pelaku dan tempat usahanya. Jangan dibiarkan saja.

Masalah ini memang terlihat kecil, tapi dampaknya besar kalau tidak

segera ditangani,” tegasnya.

Agar tidak terjadi kecemburuan dan menduga-duga adanya permainan antara pemilik industri mebel dengan Satpol PP dan BLH, Suarmadjat meminta kedua instansi pemerintahan itu kembali melakukan pemanggilan terhadap pemilik industri mebel dan mengikutsertakan masyarakat. Apalagi tak hanya ketua RT saja yang mencurigai ada permainan, melainkan dirinya juga menduga hal yang sama.

“Kita meminta pemilik dan warga dipanggil untuk bermusyawarah. Kalau memang masih mau menjalankan usahanya, pemilik industri mebel harus pindah dan harus mengantongi izin. Ini sangat urgent, kalau masyarakat kompak di sini, kan memunculkan masalah besar jadinya,” tegas Suarmadjat. (agn)

Rakyat Kalbar Kamis, 23 Juli 2015

OPEN HOUSE KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK DENGAN PEMKOT DAN PEMPROV KALBAR

FOTO BERSAMA. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin foto bersama jajaran Pemprov Kalbar dalam Open House di rumah dinasnya. GUSNADI-RK

AKRAB. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin dan anggota dewan bersama sejumlah wartawan.

AKRAB. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin dan Gubernur Kalbar, Cornelis beserta keluarga berbicara santai sambil menikmati hidangan

BERBINCANG. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin berbincang-bincang dengan jajarannya.

CAMAT Pontianak Utara, Kiswanta bersama istri menyantap hidangan.

GUBERNUR Kalbar, Cornelis saat akan meninggalkan Rumah Dinas Ketua DPRD Pontianak.

HARMONIS. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mempersilahkan Yakobus Kumis agar mengambil hidangan.

KETUA DPRD Kota Pontianak, Satarudin beserta keluarga di depan rumah dinas saat open house.

REKAN sejawat Satarudin di DPRD Pontianak foto bersama.

SAMBUT TAMU. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin dan keluarga menyambut kehadiran tamu undangan.

SANAK KELUARGA Ketua DPRD Pontianak, Satarudin saat menyambuat kedatangan para tamu

SANTAP MAKANAN. Para tamu undangan menyantap hidangan.

SATARUDIN bersama istri berbincang dengan tamu undangan.

SATARUDIN menemani Gubernur Kalbar, Cornelis

SATARUDIN, Christiandy Sanjaya dan Cornelis berbincang-bincang penuh keakraban

WAKIL Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya bersama istri saat mencicipi hidangan.