24 Juli 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 24 Juli 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Kejari Bongkar Tiga Kasus Korupsi

Situmeang: Tak Ada Penanganan Abal-abal Pontianak-RK. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak masih membongkar dugaan tiga kasus korupsi di Kota Pontianak. Tidak ada penanganan kasus hukum yang abal-abal, termasuk saat penyelidikan (lidik) nantinya.

“Tidak ada lidik yang abal-abal, main-main. Semuanya kita pastikan naik ke sidik,” tegas M. Situmeang, Kajari Pontianak, Rabu (22/7).

Kejari Pontianak menangani dua M. Situmeang kasus korupsi, dugaan korupsi operasional mobil dinas Setda Prov Kalbar dengan tersangka Sukrisman Atmasasmita, Kepala Biro Umum tahun 2007 s/d 2008 yang juga kuasa pengguna anggaran. Tersangka berikutnya, Yusamri, Kasubbag Protokol Perjalanan tahun 2007 s/d 2008.

Halaman 6

Hermansyah: Yang Lolos yang Terbaik

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Dishub Bantah Ada Penyelewengan Retribusi Parkir di Kota Pontianak

Tak Dikasih Karcis Jangan Bayar Parkir Pontianak-RK. Ternyata, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Pontianak telah memberlakukan penggunaan tiket untuk juru parkir binaannya. Hanya saja, hal itu tidak berjalan dengan baik. Dari pantauan koran ini, cuma sejumlah parkir dalam gedung, seperti mal, rumah sakit, dan hotel, yang menegakkan aturan terkait kewajiban

pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir tersebut.

“Kita wajib menyediakan karcis sesuai potensi. Misalnya, lahan muat 50 motor, berarti 50 x Rp1000 x 30 hari. Kemudian 40 persen dari nominal itu wajib disetor ke kita,” tutur Kepala Dishubkominfo Pontianak, Syarifah Adriana, kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Kamis (23/7).

Imbuh dia, “Kita mewajibkan penggunaan karcis. Cuma, di lapangan, alasan mereka (juru parkir,red) tak menjalankan karena kewalahan akibat ramainya pengguna jasa parkir itu. Ada saatnya kita akan menertibkan itu. Bertahap”.

Sengkarut pengaturan parkir di Kota Pontianak memang menyangkut beberapa hal. Pertama, di sejumlah titik kerap acak-

Ormas Islam Kalbar Kukuhkan Tujuh Sikap

Pontianak-RK. Dr Hermansyah belum diberikan amanah menjadi Komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020. Akademisi hukum Kalbar yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak itu kembali gagal pada seleksi pemilihan hakim KY untuk ketiga kalinya.

Hermansyah gagal pada uji profil Dr. Hermansyah assessment. Kompetensi ini menjaring para kandidat hakim KY dari 35 peserta menjadi 18 peserta. “Pengumumannya sudah, tanggal 9 Juli kemarin.

Saya tidak masuk 18 besar dari kandidat yang terpilih,” kata Hermansyah kepada Rakyat Kalbar, Rabu (22/7) lalu.

AKTOR INTELEKTUAL PEMBAKAR MASJID,

TERORIS

Pontianak-RK. Tak kurang dari 24 organisasi Islam se-Kalimantan Barat berkumpul di Masjid Raya Mujahidin, bakda Ashar, Kamis (23/7), menyikapi insiden pembakaran Masjid Baitul Muttaqin, di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, oleh para jemaah Gereja Injil Di Indonesia (GIDI).

Tujuh poin pernyataan sikap 24 Ormas itu dibacakan oleh Yapandi Ramli, Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Wilayah Kalbar. Intinya, Ormas Islam se Kalbar tidak akan membalas atau bertindak anarkis, dan mendesak Halaman 6

Halaman 7

Tradisi Halalbihalal Halalbihalal sudah sejak lama menjadi rutinitas masyarakat Indonesia ketika merayakan Idhul Fitri atau Lebaran.

Saking lamanya tidak ada yang menyadari kapan dimulainya tradisi asli Indonesia ini.

Konon, tradisi halalbihalal mulamula dirintis Pangeran Sambernyawa.

Tujuannya, untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Setelah Salat Idhul Fitri, diadakan pertemuan antara Raja, para Punggawa dengan Prajurit. Mereka dengan tertib sungkem

PERNYATAAN SIKAP 24 ORMAS ISLAM. Para pimpinan 24 Ormas Islam di Kalbar membubuhkan tanda tangan atas pernyataan menyikapi insiden pembakaran Masjid Baitul Muttaqin, di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, oleh para jemaah Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) di Masjid Raya Mujahidin, Pontianak bakda Ashar, Kamis (23/7). FIKRI AKBAR

Halaman 7

Dukung Pertamina Pasang GPS di Mobil Tangki

Hilangkan Pemeo Sopir Tangki Lebih Kaya dari Pemilik SPBU klik! www.rkonline.id

acakan yang akhirnya bermuara pada kemacetan. Dua, apakah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir ini sudah sesuai potensinya dan tercapai optimal dengan pencatatan yang akrual?

Adriana menegaskan, penggunaan karcis parkir adalah kewajiban yang harus ditaati pemilik lahan dan juru parkirnya.

Halaman 7

Yuli Armansyah

Pontianak-RK. Ulah “kencing” di jalan para sopir mobil tangki pembawa bahan bakar minyak (BBM) yang sangat merugikan pemilik stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) mulai diantisipasi. Dalam mobil-mobil tangki pengangkut BBM di Kalimantan Barat sudah diinstal peralatan Global Positioning System (GPS). Pihak Pertamina menyebutnya Online

Delivery Information (ODI).

“Mobil tangki atau armada SPBU-SPBU yang dikelolah oleh PT Elnusa selaku transporter di Kalbar sudah menggunakan GPS atau ODI,” kata pejabat sementara External Relations PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI, Bagja Mahendra, Halaman 7

Betul-betul Pro-Rakyat?

Tak mau dituding hanya melempar janji manis berpura-pura pro-rakyat, Ketua DPRD Pontianak, Satarudin menyatakan, segera memanggil seluruh ketua komisi plus jajarannya untuk membicarakan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait seluruh perizinan usaha di Kota Pontianak.

Halaman 7

Empat TKA Dibebaskan, Hukum Tak Berpihak Lukman H. Saifuddin @lukmansaifuddin Sebesar, sekeras, dan setajam apapun perbedaan antarkita, kita tetaplah satu bangsa dan sesama umat manusia.. #Damai

Sekretariat Kabinet @setkabgoid Presiden setuju untuk menetapkan tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional #sidangkabinet #pilkada

melanie subono @melaniesubono Taukah kalo sekarang Indonesia jadi tujuan penjahat seksual anak di DUNIA & sudah masuk 5 besar? #harianak

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Dikatakan Ketua Lembaga Bala Adat Dayak, Didi, beberapa hal yang berkenaan dengan PT Cosmos Inti Persada yang selama ini membabat hutan lindung di Kapuas Hulu. Mestinya sudah ada putusan hukum terhadap pelaku yang membabat hutan lindung.

Halaman 7 HUKUM TAK BERPIHAK. Ketua Lembaga Bala Adat Dayak, Didi dan Sekretarisnya, Alexander membacakan pernyataan sikap, meminta Pemkab Kapuas Hulu maupun Pemprov Kalbar mencabut izin PT Cosmos Inti Persada yang dianggap merusak hutan lindung di Kapuas Hulu. Pernyataan sikap itu dibacakan di Rumah Adat Dayak Radankng Pontianak, Kamis (23/7). ISFIANSYAH-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Injet-injet

Masyarakat Minta Izin PT CIP Dicabut Pontianak-RK. Masyarakat Adat atas nama Bala Adat Dayak Kalbar kecewa dan meminta Pemkab Kapuas Hulu maupun Pemprov Kalbar mencabut izin PT Cosmos Inti Persada (PT CIP) yang melakukan penambangan dalam hutan Lindung Nyaban-Bt Pangihan di Dusun Kalang, Desa Nanga Betung, Kecamatan Boyan Hulu, Kapuas Hulu.

Kekecewaan masyarakat adat ini dikarenakan keputusan hukum yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal masyarakat merasa resah dengan keberadaan PT Cosmos Inti Persada itu.

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Satarudin

Semut

Tak dikasih karcis jangan bayar parkir - Tak ade bukti pembayaran, itu namenye Pungli.

Situmeang: Tak Ada Penanganan Abal-abal - Kalok ade terpidana tapi tak masok penjare itu abal-abal bukan Pak?

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

2

Yandi Algresto/Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak

DPRD Desak Walikota Pontianak, Supaya Satpol PP Tegakkan Perda Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi Algresto menyebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Pontianak belum bisa bekerja secara maksimal sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

Politisi Partai Gerindra ini berpendapat, tidak maksimalnya kinerja Satpol PP, lantaran jumlah personil petugas trantib (ketentraman dan ketertiban) di Pemerintahan Walikota Pontianak, H Sutarmidji terbilang masih minim. Sehingga tak jarang kinerjanya dirasakan masyarakat masih jauh panggang dari api.

Kendati demikian, Yandi mengapresiasi kinerja Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Haryadi Sobri Triwibowo dan rekan-rekan dalam bekerja sebagai petugas tantrib akhir-akhir ini. Sigap dan cekatan menyikapi permasalahan yang ada. ”Saya mengapresiasi kinerja Satpol PP Pemerintah Kota Pontianak. Mereka sudah bisa mendapatkan pengakuan dari beberapa tempat usaha yang bermasalah.

Seperti Studio Family Karaoke dan pembangunan gedung baru Hotel 95,” ujar Yandi, kemarin.

Yandi berpendapat, meskipun belum maksimal dalam bekerja, Satpol PP Pemkot Pontianak sudah menuai prestasi yang cukup baik. ”Pak Haryadi dan kawan-kawan dianggap sangat baik oleh Satpol PP di pemerintah daerah lain. Sehingga diberikan kesempatan menjadi pelopor dan memberikan beberapa ilmuilmu untuk Satpol PP di luar Kota Pontianak,” bebernya.

Simaklah wawancara wartawan Harian Rakyat Kalbar (Jaringan Koran Nasional Jawa Pos) dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi Algresto mengupas ihwal kinerja Satpol PP Pemkot Pontianak selengkapnya ini:

+Menurut Anda, hal-hal apa saja yang harus dilakukan Walikota Pontianak terhadap Satpol PP? -Kinerja Satpol PP sebagai aparatur negara tentu harus didukung dengan segala sesuatu. Baik itu sarana prasarana, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM)nya. Termasuk juga alokasi anggaran khusus. +Bagaimana pandangan Anda melihat kinerja Satpol PP mengcover permasalahan yang ada?

-Jumlah penduduk di Kota Pontianak ada 600 ribu jiwa. Tentu selama ini Satpol PP sangat dipaksakan dalam bekerja. Buktinya jumlah personil Satpol PP tidak sesuai dengan perbandingan rasio penduduk.

Harusnya kebutuhan internal Satpol PP bisa dipenuhi. Nah, selama ini DPRD Kota Pontianak tidak melihat dengan perhatian itu. +Apa dasar atau landasan Anda menyebut Satpol PP dipaksa dalam bekerja?

-Lihat saja sekarang ini, tugasnya melakukan pengamanan rumah dinas, pengamanan kantor, merazia, bahkan melayani segala sesuatunya.

Namun jumlah personil sangat minim. Jadi wajar bila mereka terkesan dipaksakan dalam bekerja.

anak untuk menutupi kekurangan dan kelemahan Satpol PP? -Alangkah baiknya ada rekrumetmen atau tambahan personil di jajaran Satpol PP. Supaya bisa mendukung kerja mereka. Karena ke depan Satpol PP menjadi urusan wajib. Di setiap pemerintah daerah tentu penegak Perda harus siap dengan segala sesuatunya. Saya kira, kita perlu memikirkan bagaimana caranya bisa melengkapi satuan ini supaya bisa berkerja maksimal. +Harapan DPRD Kota Pontianak?

-Harapan kita adalah ada manusia atau personil yang lebih bagus masuk ke Satpol PP. Supaya penegakkan Perda di kota ini bisa berjalan maksimal. +Perlu atau tidak staf Satpol PP yang ada saat ini diberikan insentif lebih?

-Tidak semua persoalan harus diberikan insentif atau diberikan dengan sesuatu dalam tanda kutip untuk memaksimalkan kerja. Sebaiknya jangan menambah insentif personil yang ada, lebih baik menambah jumlah personilnya saja. Jadi anggaran ditambahkan, untuk personil saja. Supaya bisa mengcover persoalan yang ada sampai selesai. Tugas Satpol PP adalah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi). +Langkah Konkret apa yang Anda Tekankan dalam hal ini?

+Saran Anda untuk Pemerintah Kota Ponti-

Kening Biru Dipelasah Warga

+Kapan waktunya?

-Dalam waktu dekat kita akan agendakan. Sebenarnya di pertemuan rutin sering kita sampaikan ke eksekutif. Hanya saja implementasi ini menyangkut anggaran. Ketika menyangkut anggaran, semua stakeholder berkepentingan di situ. Tentu akan ada yang dikorbankan untuk menambah personil Satpol PP. +Sejauh ini apakah Anda sudah pernah menyinggung Pemerintah Kota Pontianak?

-Dari kemarin sudah. Seharusnya tanpa DPRD singgung sebenarnya hal ini menjadi catatan dan persoalan yang harus dilengkapi. Kalau bicara soal ideal, apabila ada yang kurang di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau instansi. Misalnya ada yang mengalami kekurangan personil, sarana dan sebagainya itu adalah PR buat Pemkot sendiri. Sejatinya harus dipenuhi, hingga akhirnya lengkap semua. +Apa Respon dari Pemerintah Kota Pontianak?

-Belum ada. Tetapi intinya DPRD sebagai fungsi kontrol dan pengawasan sudah menyampaikan. Ini yang butuh alokasi khusus dan diperhatikan silahkan didiskusikan.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Wow......Ternyata Hotel 95 Kelabui Pemkot Pontianak

Aksi Nekat Jambret Siang Bolong Pontianak-RK. Ada-ada saja ulah yang dilakukan oleh pelaku kejahatan saat ini, nekat menjambret di siang bolong, saat masyarakat sedang penuh beraktifitas di jalan. Akhirnya aksi nekat itu ketangkap dan kening pelaku biru dipelasah warga. Nasib nahas ini menimpa Is (31) warga Jalan Panglima Rani, Kecamatan Pontianak Timur, sekitar pukul 12.00, Kamis (23/7).

Aksi nekat penjambretan yang dilakukan Is di siang bolong ini bukan terhadap seorang perempuan, melainkan terhadap seorang pria berusia 37 tahun di Jalan Panglima Aim. “Barang-barang korban yang diambil itu, yakni sebuah tas ransel hitam merk Marvel, di mana Is melaksanakan aksi penjambretannya menggunakan sepeda motor mio tanpa nomor polisi,” ujar Kapolsekta Pontianak Timur, Kompol Albert Manurung kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, penangkapan yang dilakukan pihaknya itu tidak sendiri, melainkan juga dibantu oleh Komunikasi Mitra TNI (KMT) Koramil Pontianak Timur serta warga. “Setelah kita amankan, langsung kita giring tersangka ke Mapolsekta Pontianak Timur untuk proses hukum lebih lanjut,” jelasnya.

Kapolsek menegaskan, saat ini Is sedang dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. “Kita periksa dan kita kembangkan.

Tentunya Is akan kita lakukan penahanan,” tegasnya.

Kapolsekta Pontianak Timur mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur untuk lebih berhati-hati dan terus waspada.

“Kita minta masyarakat berhati-hati dan waspada.

Jika menjadi korban segera laporkan kepada pihak kepolisian guna diproses hukum lebih lanjut,” imbaunya. (Zrn)

-Tentu DPRD Kota Pontianak pasti akan mengupayakan bagaimana nanti ada alokasi anggaran untuk penambahan personil. Nanti saat pertemuan di badan anggaran pemerintah antara eksekutif dan legislatif. Kita akan diskusikan masalah ini. Kita munculkan pemikiran ini sebagai wacana. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan.

Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Didesak Hentikan Pembangunan Pontianak-RK. Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Pemerintah Kota Pontianak segera memberikan sanksi kepada manajemen Hotel 95. Karena dinilai pembangunan gedung baru Hotel 95 milik Charles Yupiter alias Tan Sie Huat selama ini telah melanggar aturan Pemerintah Kota Pontianak.

Artinya, Charles Yupiter dan para manajernya selama ini sudah mengelabui Walikota Pontianak, H Sutarmidji dan Wakil Walikota Pontianak, H Edi Rusdi Kamtono. Oleh karena itu, kedua pemimpin daerah ini harus mengambil sikap dan tindakan tegas.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban (Wastib), Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Pemerintah Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro menegaskan, pembangunan gedung baru Hotel 95 tidak sesuai dengan gambar yang mereka ajukan dan perlihatkan kepada Pemerintah Kota Pontianak.

“Seharusnya manajemen Hotel 95 membangun sesuai dengan gambar. Tapi ternyata mereka melebihi gambar. Artinya sama saja mereka melanggar ketentuan yang kami berikan,” tegas Ahmad Sudiyantoro kepada dua staf redaksi koran Rakyat Kalbar, di ruang kerjanya, Kamis

(23/7).

Menyikapi masalah ini, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya akan memberikan tindakan tegas kepada manajemen Hotel 95. “Kita bisa mencabut izin Hotel 95 jika membangun tidak sesuai dengan gambar,” lugasnya.

Setelah ketahuan membohongi Pemerintah Kota Pontianak, Charles Yupiter dan para manajernya langsung mengajukan revisi perubahan gambar bangunan kepada Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya.

“Sejauh ini pihak Hotel 95 masih menggambar revisi. Mereka juga akan dikenakan sanksi. Jika ada perubahan gambar otomatis berpengaruh terhadap retribusi yang harus mereka setor. Semakin luas bangunan, otomatis rertibusinya berubah,” ujarnya.

Pria yang kerab disapa Pak Toro ini menuturkan, pembangunan gedung baru Hotel 95 akan selalu bermasalah.

“Terutama permasalahan dengan warga tetap ada. Selagi kerusakan rumah warga belum dituntaskan pihak hotel 95, masalah tetap ada. Pasti akan ada kerusakan lagi ke depannya. Masalah ini kalau tidak diselesaikan dampaknya akan besar,” selorohnya.

Tak mau dibilang tidak tepat janji, Toro mengaku bakal memberikan sanksi kepada Hotel 95. “Janji saya kemarin, kalau terjadi kesalahan pada pembangunan gedung baru Hotel 95, saya dan rekan akan mensanksinya. Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya akan menyurati manajemen Hotel 95,” sebutnya.

Toro menyebut, Hotel 95 sudah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pendahuluan ke BP2T. ”Proses administrasi itu sudah dijalani dan BP2T sudah mengeluarkan IMB Pendahuluan Hotel 95. Yang dimasalahkan saat ini adalah dampak dari pembangunan tersebut,” paparnya.

Parahnya, Hotel 95 ternyata membangun secara over stage. ”Kita sudah memberitahu pihak Hotel 95 secara lisan supaya menghentikan kegiatan over stage itu,” ungkapnya.

Toro menegaskan, ada beberapa faktor yang bisa menggugurkan perizinan pembangunan gedung baru Hotel 95. ”Salah satunya apabila terjadi kerusakan lingkungan sekitar, itu bisa menggugurkan perizinan yang ada. Sejauh ini penggantian belum tuntas dilakukan pihak Hotel,” bebernya.

Ia menambahkan, tugas dan fungsi

Ahmad Sudiyantoro

Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya adalah mengawasi bangunan Hotel 95. ”Kalau tidak sesuai dengan space yang ada, harus kita hentikan dan cabut izinnya. Dan terbukti dalam perjalanan pembangunan Hotel 95 tidak sesuai dengan izin yang ada,” jelasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kordinator Operasional Hotel 95, Andika tidak merespon panggilan selular wartawan.

Bahkan short message serive (SMS) juga tak dibalas.

Reporter: Deska dan Ocsya Redaktur: Andry Soe

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H

Pemasangan Iklan Pengumuman

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar Jumat, 24 Juli 2015

3

Akses Jalan Jembatan Tayan-Ketapang Rampung Desember Mendatang Pontianak-RK. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar menyatakan akses jalan yang saat ini sedang dikerjakan sebagai penghubung jembatan Tayan-Ketapang sudah hampir rampung. Yakni progresnya mendekati 95 persen dan diperkirakan akan rampung Oktober mendatang.

Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan, sebenarnya sudah mendekati di atas 95 persen untuk akses jalan tersebut. Namun karena adanya perubahan jalan akses seperti di Desa Kawat menuju jembatan Tayan-Ketapang maka diperkirakan akan selesai Oktober mendatang.

“Karena

perubahan jalan akses di Desa Kawat dan posisinya masih dalam pengerjaan yang panjangnya 800 meter,” ungkap Jakius Sinyor, Kamis (23/7).

Jakius menjelaskan, karena tahun ini sudah ada kontrak dan pengerjaan untuk akses jalan tersebut, diperkirakan tidak akan lama. Karena hanya jalan akses

maka Oktober mendatang sudah selesai.

“Ini target kita dan harapan selesai untuk seluruhnya, paling tidak Oktober

dan Desember sudah finishing,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini untuk akses jalan dari Desa Piasak dapat dikatakan sudah 100 persen, yang pan-

jangnya 2 kilometer. Yang saat ini menjadi persoalan jalan akses di Desa Kawat yang panjangnya 800 meter. Pasalnya ada penurunan jalan agar sejajar dengan jalan nasional menuju jembatan.

“Ada penurunan 10 meter.

Ini dilakukan supaya badan jalan nasional menuju ke jembatan sama,” paparnya.

S e m e n t a ra itu mengenai jem-

batan yang akan direncanakan dibangun di samping jembatan Landak Pontianak, saat ini sudah ada desainnya.

“Ini tinggal Walikota Pontianak bagaimana nantinya. Jembatan ini dibangun sebagai alternatif.

Karena apabila jembatan Landak ini mengalami kendala maka akses jalan bisa putus kalau tidak ada jembatan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, mengenai jembatan yang direncanakan akan dibangun di samping jembatan Landak Pontianak, tentunya akan terbentur dengan masalah sosial.

Ini yang tentunya akan diselesaikan terlebih dahulu.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Jembatan Tayan-Ketapang. NET

Selama 14 Hari Puasa-Lebaran 1436 Hijriah

Jadi Mitra TNI, KMT Rela Tak Dibayar

Fatalitas Laka di Kalbar Meningkat Pontianak-RK. Kasat Lantas Polresta Pontianak, AKP Wahyu Jati Wibowo menyatakan, terjadi peningkatan fatalitas dan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) selama rentang waktu 14 hari menjelang dan paska Lebaran, 10- 23 Juli 2015 “Selama 14 hari itu sudah terjadi 12 kejadian kecelakaan lalu lintas. Satu diantaranya meninggal dunia, 16 luka berat, 20 orang luka ringan. Dengan total kerugian sebesar Rp119.750.000,” ucapnya, Kamis (23/7).

Data tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan data 14 hari sebelum Operasi Ketupat 2015 dilaksanakan. Yakni dari 12 kejadian, 1 orang meninggal dunia dan hanya 7 orang yang luka berat dan 12 orang luka ringan. Ada pun akumulasi kerugian materil sebesar Rp60.500.000.

“Kalau dibandingkan lagi dengan waktu yang sama pada tahun 2014, data kecelakaan selama 14 hari Operasi Ketupat, jumlah kejadiannya hanya 9. Yakni meninggal dunia 1 orang, luka berat 2 orang, luka ringan 12 orang dengan kerugian material Rp43.300.000,” paparnya.

Wahyu menyatakan, Operasi Ketupat tahun ini akan berakhir pada Sabtu (25/7) mendatang. Dia berharap, data di atas tidak bertambah.

Pihaknya pun terus melakukan upaya-upaya pencegahan yang bersifat preventif dan penindakan.

“Peningkatan data laka ini disebab-

kan karena adanya peningkatan arus lalu lintas dan volume kendaraan naik sehingga hal itu dapat menjadi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas,” terangnya.

Di samping itu, kepolisian juga mengharapkan peran aktif masyarakat, khususnya pengendara agar dapat mematuhi aturan berlalu lintas.

“Yang paling penting kita menguasai aturan lalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Bagi anak yang belum cukup umur, kita mohon kerja sama orangtuanya agar jangan mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan. Karena hal itu dapat berpotensi terjadinya kecelakaan, yang itu tidak hanya merugikan anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang lain,” ingatnya.

Sejauh ini titik paling rawan terjadinya laka lantas yang terpantau di wilayah hukum Polresta Pontianak, meliputi Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya (KKR) berada di Jalan Trans Kalimantan.

“Jalan Trans Kalimantan, Ambawang. Karena di situ jalurnya mulus perlu kewaspadaan tinggi.

Makanya kita imbau kalau capek, ngantuk, lelah sebaiknya istirahat saja. Kalau untuk faktor secara umum masih kita lakukan kajian analisis dan evaluasinya. Kemungkinan setelah selesai Operasi Ketupat hari Sabtu, kita sudah dapat kesimpulannya,” ujarnya. (fik)

Komandan Koramil 1207-04/Pontianak Timur, Mayor Inf M. Muchlis, SE berfoto bersama Ketua KMT, Tengku Apreandi, SE. ARI SANDY-RK

P o n t i a n a k- R K . K o r a m i l 1207–04 Pontianak Timur melaksanakan Pembinaan Kemitraan TNI bersama Komunikasi Kemitraan Teritorial (KMT) Kodim 1207/BS, di Aula Koramil 1207–04 Pontianak Timur, Kamis (23/7).

Komandan Koramil (Danramil) 1207-04/ Pontianak Timur, Mayor Inf M. Muchlis, SE dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa hal kepada para anggota KMT Kodim 1207/BS. Diantaranya tentang Keamanan Wilayah serta Kerjasama yang baik antarsesama di lapangan.

Dirinya mengucapkan, terima kasih kepada para Anggota Ke-

mitraan TNI, yang tak lain adalah Komunikasi Kemitraan Teritorial (KMT) Kodim 1207/BS yang senantiasa bekerja sama dengan Koramil Timur.

“Untuk kegiatan ke depan, kita akan fokuskan ke wilayah Kampung Dalam Bugis. Di dalam kegiatan tersebut kita juga akan melibatkan kembali KMT serta masyarakat setempat.

Ketua Komunikasi Kemitraan Teritorial (KMT) Kodim 1207/BS, Tengku Apreandy, SE memberikan pengarahan kepada para Anggota KMT yang baru maupun yang sudah lama tentang fungsi serta tugas pokok kemitraan TNI

“Saya berharap kepada semua Anggota KMT supaya selalu menjalankan tugas mulianya dengan penuh rasa tanggungjawab dan disiplin. Kita semua ketahui bahwa anggota Kemitraan Teritorial (KMT) Kodim 1207/BS ini tanpa digaji sepeser pun. Meskipun demikian, anggota kami selalu menjalankan tugasnya dengan penuh semangat sekaligus penuh dengan rasa tanggungjawab,” ucap Tengku Apreandy, kemarin.

Menurutnya, selain itu juga untuk ke depannya para Anggota KMT akan melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Karya Bakti

di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Kota Pontianak.

“Yang kami laksanakan sepanjang tahun seperti biasanya, semua dana untuk kegiatan tersebut kami dapatkan dari Keluarga Besar KMT kami sendiri dan bukan dari bantuan pemerintah atau donatur lainnya,” paparnya.

Tengku Apreandy berharap, dukungan dan kerja sama yang baik dari pemerintahan dan masyarakat atas kerja KMT. “Tanpa dukungan dari semua pihak, apa pun yang kami kerjakan tentu tiada artinya,” ucapnya. (Sky)

Operasi Ketupat 2015, Kejahatan Cenderung Menurun

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Selama Operasi Ketupat 2015, Kapolresta Pontianak, AKBP Tubagus Ade Hidayat mengklaim, kondisi keamanan di wilayah hukumnya cukup stabil dan tindak pidana yang terjadi cenderung menurun.

“Tidak ada peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun dalam seminggu terakhir pelaksanaan operasi ketupat,” ujar Kapolresta Pontianak, AKBP Tubagus Ade Hidayat, di Mapolresta Pontianak, Kamis (23/7) siang.

Kapolres memaparkan, memang di minggu-minggu terakhir ini ada terjadi tindak pidana. Namun tidak begitu menonjol. “Hanya penipuan dan barang hilang. Selama operasi ini tidak ada tindak pidana yang menonjol,” paparnya.

Menurutnya, hal itu mungkin juga karena banyaknya masyarakat yang mudik dan lain sebagainya. “Sejauh ini saya nyatakan kondisi keamanan dan lalu lintas cukup relatif baik,” sebutnya.

Tingkat kejahatan yang tidak begitu menonjol selama Operasi Ketupat yang dimaksud adalah hanya ada beberapa pencurian yang nilainya relatif kecil.

“Juga beberapa curanmor. Namun sudah berhasil kita ungkap selama operasi ini. Mungkin masih ada yang dikembangkan penyidik,” ucap Kapolresta. (oxa)

Pro Ekbis Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.500 6.500 28.000 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Kamis, 23 Juli 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,934.22 14,743.83 3,539.57 3,589.31 9,853.60 13,461.00

Beli 9,827.33 14,591.73 3,501.58 3,553.39 9,748.37 13,327.00 Sumber: Bank Indonesia

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

4

Tiga Bulan Beroperasi

Plat Kendaraan Luar Kalbar Harus Balik Nama Pontianak-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar akan memberlakukan terhadap kendaraan luar atau plat luar Kalbar yang beroperasi tiga bulan di wilayah Kalbar supaya segera melakukan balik nama kendaraan.

Kepala Dispenda Provinsi Kalbar, Samuel menegaskan, aturan ini diberlakukan sebagai langkah agar kendaraan dari luar Kalbar ini juga masuk di dalam pendapatan daerah. Apalagi saat ini keberadaannya sudah dirasakan semakin banyak di seantero Provinsi Kalbar.

“Untuk kendaraan luar dari Kalbar diberikan toleransi selama tiga bulan untuk melakukan balik nama. Ini harus dilakukan,” tegas Samuel, Kamis (23/7).

Samuel menjelaskan, artinya kendaraan tersebut harus melakukan balik nama dari daerah asal ke wilayah Kalbar. Saat ini Dispenda Provinsi Kalbar sedang meran-

Ilustrasi/Ist

cang suatu peraturan agar kendaraan dari luar Kalbar ini dapat mematuhi peraturan tersebut.

Menurutnya, saat ini sedang dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai peraturan tersebut. “Sehingga nantinya kalau tidak melaksanakan peraturan terse-

but maka akan ada sanksi yang diberikan,” lugasnya.

Samuel menambahkan, memang kalau melihat hal ini merupakan satu kesatuan dan kendaraan itu merupakan kendaraan yang ada di Indoenesia dan tidak bisa melarang kendaraan dari luar Kalbar untuk

beroperasi di Kalbar.

“Untuk itu kita buatkan peraturannya, kendaraan dari luar wajib melakukan balik nama. Apabila sudah berada selama tiga bulan di Kalbar,” ingatnya.

Menurut dia, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan provinsi lain. Karena provinsi lain juga mengalami hal yang sama, karena adanya kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di wilayahnya.

Samuel berpendapat, aturan yang diberlakukan ini dikenakan kepada kendaraan yang berada atau beroperasi di Kalbar selama tiga bulan berturut-turut.

“Ini berlaku bagi semua kendaraan dari luar Kalbar, tetapi bagi kendaraan yang tiga bulan berturut-turut. Kalau sesekali ke Kalbar tidak masalah,” paparnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Pengguna Jalur Sungai dan Danau Harus Lengkapi Izin Layar

Ilustrasi/Ist

Equatoriana

Pontianak-RK. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kota Pontianak, Syarifah Adriana menegaskan, pengguna jalur sungai dan danau, khususnya di Sungai Kapuas supaya melengkapi perizinan yang ditetapkan Pemerintah Kota Pontianak. Jika tidak melengkapi persyaratan, Dishubkominfo akan menindak kapal yang berlayar tersebut. Hal itu demi menimbang tingkat kerawanan yang ada.

“Kita adakan pengawasan. Di sana ada petugas Kasi Pengawasan bekerja sama dengan Dit PolAir dan Syahbandar,” ujar Syarifah

Adriana, di ruang kerjanya, Kamis (23/7).

Menurutnya, merupakan kewajiban bagi pengguna jalur sungai dan danau. Supaya saat hendak berlayar harus mengantongi izin lengkap. Lantaran tidak hanya Dishubkominfo saja yang memberlakukan aturan ini, melainkan sudah merupakan kesepakatan pada dua instansi lainnya dalam mengawasi aktivitas laut. Yakni Dit Pol Air dan Kesyahbandaran.

Bersama pihak lain tersebut, Dishubkominfo tetap mengawasi keluar masuknya kapal ke Kota Pontianak sesuai dengan wilayah

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

Ilustrasi: Inilah.com

Assalamualaikum. Ada baiknya para pejabat Pemkot Pontianak yang kemarin menggelar Open House membaca kolom Vox Populi di Harian Rakyat Kalbar hari ini, Rabu, 22 Juli 2015. Pesannya sederhana, tapi penuh makna. Berani?

085750947780 22-7-2015

Patroli Saat Sepi Kejahatan di jalanan semakin meningkat. Apa solusi untuk pengguna jalan.

Tak adakah patroli rutin di jam-jam sepi?

085252139636 15-7-2015

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

14.48

Sms Warga

PERCETAKAN & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling

HP : 081345479682

Tanggapan

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Harian

melakukan bongkar muat maupun aktivitas lainnya sesuai dengan tempat yang ditentukan. Jika tidak tetap akan dilakukan penindakan tegas.

“Jadi, hati-hati kalau bersandar ditempat yang tidak diizinkan.

Anda akan dikenakan sanksi,” lugasnya.

Ada pun lokasi yang boleh dijadikan untuk tempat bersandar, yakni terdapat beberapa titik di pinggiran Sungai Kapuas. “Harus bersandar pada pelabuhan yang diizinkan.

Ada beberapa titik, seperti di Seng Hie, Kapuas Besar, Kapuas Indah dan TPI,” paparnya. (agn)

hukum pantauannya. Selama pengawasan berjalan, jika ditemui dan didapatkan kapal berlayar tidak dilengkapi dengan izin resmi maka akan diamankan dan dikoordinasikan ke Dit PolAir dan Kesyahbandaran.

“Kita tetap akan mengawasi kapal-kapal yang tidak memiliki perizinan. Kita mengimbau pada pengusaha angkutan sungai dan danau agar melengkapi izin-izin operasional mereka,” tegasnya.

Walaupun sudah memiliki izin berlayar, pemilik atau nahkoda kapal turut harus memperhatikan tempat sandar, baik yang akan

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052 Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

06.53

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

5

Mobil Bobot Puluhan Ton Rusak Jalan Musyawarah Kite

Optimalkan Pengolahan Lahan Tidur Kubu Raya. Kecamatan Rasau Jaya merasakan manfaat program transmigrasi. Salah satunya, pengolahan lahan tidur menjadi lebih optimal. Keselarasan masyarakat lokal dengan pendatang telah mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

“Pembukaan lahan yang dilakukan oleh warga transmigrasi bukan pada tanah-tanah milik masyarakat setempat, tetapi lahan-lahan pemerintah yang tidak terkelola, lahan tidur dan belum tergarap,” ujar Camat Rasau Jaya, Suhartono.

Dia mengatakan, semakin banyak lahan tidur yang digarap secara optimal akan mempengaruhi pendapatan warga. Sehingga perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. “Perlunya penyebaran penduduk antara pulau Jawa dan luar Jawa sehingga perlu dilakukan transmigrasi, agar lahan-lahan tidur dapat tergarap maksimal. Hanya saja, kita memerlukan masyarakat yang ikut program transmigrasi merupakan individu yang betul-betul ingin mengubah nasib, bukan individu yang malas,” tegasnya.

Program pemerintah pusat membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Rasau Jaya menurutnya, merupakan motivasi bagi masyarakat Kubu Raya untuk meningkatkan perekonomian. “KTM di Rasau Jaya menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Kalbar, karena melihat kondisi keluarga atau sanak keluarga yang telah sukses ikut transmigrasi. Sehingga akan datang sendiri tanpa harus diberangkatkan oleh negara melalui program transmigrasi,” katanya.

Suhartono mengingatkan, masyarakat pendatang harus menerapkan peribahasa, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.

“Jadi harus saling memahami dan bersama-sama untuk membangun Kubu Raya,” ingatnya. (sul)

Pembangunan Jalan Poros Dimulai Kubu Raya. Kamis (23/7), pembangunan 41 paket jalan poros yang menelan dana Rp 97 miliar dimulai. Masyarakat diminta ikut mengawasi pembangun tersebut. Pemkab Kubu Raya juga akan mengatur lalu lintas mobilmobil berbobot puluhan ton, karena terbukti menyebabkan badan jalan rusak.

“Jangan sampai setelah dibangun jalan ini cepat hancur. Kami minta masyarakat mengawasi mobil-mobil yang melintas, terutama mobil yang berlebihan muatannya hingga membuat jalan rusak. Setelah selesai dibangun, nantinya jalan diberi portal untuk antisipasi muatan yang berlebihan,” ucap Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH usai acara Launching Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros di kediaman H Kasim, depan Parit Haji Dullah Jalan Pramuka Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kamis (23/7).

Rusman Ali mengatakan, rencananya akan ada jalan yang dilebarkan sehingga para petani, nelayan, dan warga yang berkebun mudah membawa hasil usa-

hanya ke pasar. “Kami berharap jalan yang sudah dibangun dijaga. Jangan sampai cepat rusak,” imbaunya.

Ia menambahkan, jalan di wilayah Kubu Raya merupakan jalan tipe C. Sehingga mobil yang membawa muatan hingga puluhan ton akan mudah merusak jalan yang sudah dibangun.

“Nanti di Kubu Raya akan ada aturan larangan mobil bermuatan tinggi melintas di beberapa jalan, karena kami melihat Kota Pontianak sudah ada aturannya.

Tempat lain bisa, kenapa tempat kita tak bisa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Fahmi mengatakan, kegiatan pengerjaan pembangunan jalan sebanyak 41 paket. Jalan besar (jalan poros) sebanyak 9 paket terdiri dari Jalan Nipah Kuning-Sungai Itik senilai Rp 7,890 miliar, Jalan Sungai Kakap-Punggur senilai Rp 6,890 miliar, pembangunan Jalan Kapur-Kumpai senilai Rp 8,413 miliar, peningkatan Jalan Kota Baru-Punggur dibiayai DAK senilai Rp 4,334 miliar, pembangunan Jalan Ampera dari DAK senilai Rp

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali didamping Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Fahmi menabur tepung tawar pada alat berat. SYAMSUL ARIFIN

5,954 miliar, pembangunan Jalan Sungai Tempaya-Kubu Padi Rp 3,958 miliar, pemeliharaan Jalan Sungai Nipah-Selat Remis Rp 3,958 miliar, pemeliharaan Jalan Dermaga Pinang Luar-Simpang Pinang Luar Rp 2,854 miliar, dan peningkatan Jalan Padang Tikar-Batu Ampar sebanyak 2

paket yaitu poros Desa Medan Mas-Nipah Panjang sebesar Rp 3,954 miliar.

S e m e n t a ra i t u , A n g g o t a DPRD Kubu Raya, H Sahdan mengatakan, dengan anggaran sebesar itu semua pihak harus ikut mengawasi, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang

dan melanggar hukum. “Itu sudah jelas yang dikatakan Bupati dan Kepala Dinas tadi, agar kita semua membantu mengawasi supaya pembangunan berjalan mulus,” pintanya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Maksimalkan Sosialisasi BPJS Kesehatan Kubu Raya. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kubu Raya terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai manfaat pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Sampai saat ini kita masih terus mensosialisasikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pengurusan, terutama pengajuan klaim dari program itu,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kubu Raya, Marijan, Kamis (23/7).

Dia menjelaskan, sampai saat ini diperkirakan baru 80 persen masyarakat yang memahami proses pendaftaran BPJS Kesehatan. “Kita akan lebih gencar mensosialisasikan program BPJS Kesehatan, karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum paham.

Kita rasa hal itu sangat penting, agar program ini bisa dipahami oleh masyarakat dan berjalan baik di Kubu Raya,” harapnya.

Marijan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, jumlah masyarakat miskin di Kubu Raya tahun 2008 mencapai 229.000 orang. Tahun

2012 jumlah masyarakat miskin tinggal 189.000 orang. “Bagi warga yang belum mendapatkan Jamkesmas, disarankan untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, agar bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan sistem tanggung renteng,” tuturnya.

Marijan menjelaskan, BPJS Kesehatan masih membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendaftarkan diri sebagai anggota.

Pendaftaran bisa dilakukan secara perseorangan, maupun melalui perusahaan. “Bagi karyawan swasta, anda bisa mendaftar melalui perusahaan tempat anda kerja. Kemu-

dian, perusahaan mendaftarkan ke kantor Askes yang sekarang sudah berganti nama menjadi BPJS Kesehatan, bisa melalui kantor cabang yang ada di provinsi, kabupaten, maupun kota,” katanya.

Kemudian, perusahaan membayar iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah pembayaran dikonfirmasi, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya.

Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah, seperti wiras-

wasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya, pendaftaran bisa dilakukan dengan langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan. Kemudian, mengisi formulir dan menunjukkan salah satu kartu identitas seperti KTP, SIM, KK, atau paspor. “Masyarakat juga bisa menghubungi call center di 500400. Bisa juga melalui internet dan mobile dengan mengakses www.bpjs-kesehatan.go.id.

Masyarakat juga bisa mendatangi BPJS Center atau Posko BPJS 24 jam yang tersedia di kantor perwakilan dan divisi regional,” terang Marijan. (sul)

Kursi Rakyat Dua Kubu di Golkar Masih Ngotot Berhak Tanda Tangan Jakarta-RK. Partai Golkar kubu Agung Laksono menyatakan telah selesai melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh Indonesia.

Bahkan, kepengurusan partai pohon beringin hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol itu menyatakan kubunyalah yang berhak menandatangani (teken) pendaftaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal tersebut dibantah kubu Aburizal Bakrie (Ical) karena, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melegalkan kubu hasil Munas IX, Bali.

“DPP Partai Golkar sudah selesai melaksanakan MusdaMusda di tingkat provinsi kabupaten/kota khususnya yang akan mengikuti pilkada serentak yang akan dilaksanakan Desember mendatang,” ungkap Leo Nababan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ancol kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/7).

Menurutnya, secara materi Partai Golkar sudah sesuai dengan surat KPU tanggal 15 yang menyebutkan, ketua DPD tingkat I dan tingkat II harus definitif khususnya yang ikut Pilkada.

Saat ini, Partai Golkar sudah menyelesaikan tahapan terakhir untuk menentukan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, sampai walikota dan wakil Walikota.

Sehingga, para calon yang diusung Partai Golkar sudah dapat mendaftar pada 26-28 Juli 2015 sesuai aturan KPU. “Istilah sudah sampai 70 persen baik dari AL dan ARB hampir sama dan masih ada waktu. Terkait tanda tangan sudah selesai juga. Agung Laksono yang tanda tangan sesuai keputusan Majelis Partai yang dilegitimasi oleh Menkumham kami taat aturan dan peraturan. Ical juga sudah tahu itu,” ucap Leo. Terpisah, Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo membantah hal tersebut. Dia justru yakin, yang akan menandatangani pendaftaran pilkada serentak 2015, adalah ketua umumnya yakni, ARB dan sekretaris jenderalnya, Idrus Marham.

“Aburizal Bakrie dan Idrus Marham yang tanda tangan Pilkada,” tandas pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu pula menyatakan, KPU akan menunjuk kubu Ical untuk menandatangani pendaftaran pilkada lantaran institusi penyelenggara pemilu itu telah melegalkan kubunya. “Yakin lah disetujui KPU. Kan sudah dilegalkan mereka,” ucap Bamsoet.

Sebelumnya, tim gabungan dua Golkar terus berjibaku mengupayakan partai berlambang pohon beringin dapat mengikuti kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pasalnya, mereka optimis dapat mendaftarkan pasangan calon yang diusungnya tepat sebelum 28 Juli 2015 mendatang.

Namun, dibalik itu semua Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) IX, Ancol bermanuver percepat Muyawarah Daerah (Musda) diseluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar hasil Munas Bali, Theo L Sambuaga mengatakan, Tim Pilkada Partai Golkar yang merupakan gabungan dari pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Bali dan Ancol terus melakukan konsolidasi. (jpnn)

PDIP Tak Lagi Usung Henrikus Andi-Kuan Bertarung di Pilkada Ketapang Ketapang-RK. PDI Perjuangan resmi mengusung Cabup-Cawabup Drs Andi Djamiruddin MSi-Chanisius Kuan (Andi-Kuan) untuk bertarung pada Pilkada Ketapang, 9 Desember 2015 mendatang. Padahal agenda Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Ketapang mendeklarasi dan pengukuhan Tim Relawan Pemenangan Andi-Kuan di Hotel Borneo Emerald Ketapang, Kamis (23/7) terpaksa ditunda, karena peserta tidak kuorum.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Drs Cornelis MH dalam orasi politiknya mengungkapkan, PDI Perjuangan sudah mempunyai pasangan calon bupati dan wakil bupati Ketapang untuk maju pada Pilkada 9 Desember mendatang.

DPP PDI Perjuangan merekomendasikan pasangan Drs Andi Djamiruddin MSi dan Chanisius Kuan menjadi Cabup-Cawabup yang diusung.

“SK dari DPP sudah saya pegang. Jadi PDI Perjuangan sudah punya pasangan calon, Yakni Andi-Kuan untuk maju Pilkada mendatang,” tegas Cornelis di hadapan para Relawan dan Pengurus DPC PDIP Ketapang.

Rakercabsus yang sejatinya digelar Kamis (23/7) kemarin ditunda dan kembali dilaksanakan pada Minggu (26/7) mendatang, sekaligus Deklarasi Relawan pemenangan Andi-Kuan. “Untuk pendaftaran ke KPU Senin (27/7),” jelasnya.

Cornelis menegaskan, pada saat pendaftaran ke KPU nantinya, wajib diantar oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Ketapang. “Itu hukumnya wajib, bukan sunah bukan mubah,” tegas

Cornelis mengingatkan.

Sementara terkait siapa lawan tanding bagi PDI Perjuangan nanti dalam Pilkada, baginya Cornelis tidak masalah. Meskipun head to head.

Menurutnya, pasangan in semuanya sehat jasmani dan rohani. Ia mencontohkan seperti Andi saat menjadi Setda Ketapang, tidak pernah ada kasus Narkoba bahkan korupsi. Sehingga PID Perjuangan menganggap layak untuk mengusungnya.

Meski begitu, Cornelis menegaskan kepada pasangan Andi-Kuan maupun pendukungnya, jika ragu-ragu untuk maju pada Pilkada Ketapang, maka sebaiknya mundur atau tidak ikut bertarung. “Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani,” tegas Cornelis.

Cornelis mengatakan, akan bekerja semaksimal mungkin memenangkan Pilkada Ketapang. “Untuk koordinator di Ketapang ada juga pengurus DPD PDI Perjuangan Kalbar yang kita kirim,” katanya.

“Pasangan calon ini adalah yang terbaik dari yang baik. Jika tidak didaftarkan, maka tanggung sendiri risikonya,” ancam Cornelis.

Kepada calon yang diusung PDI Perjuangan, jika nanti terpilih, Cornelis tidak akan minta apa-apa . Ia hanya minta agar melayani masyarakat secara baik dan seadil-adilnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Ketapang, Budi Mateus mengatakan, agenda Rakercabsus adalah sosialisasi dan rekomendasi DPP PDIP terkait calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada. Terkait batalnya

Rakercabsus kemarin, ia mengaku hanya kesalahpahaman saja.

“Kita tadi khilaf pada SK 031 A terkait Rakercabsus, dahulunya pada 2010 peserta Rakercabsus itu hanya pengurus PAC. Ternyata pada 2011 ada perubahan. Sedangkan saya masih beranggap sama seperti tahun 2010 tersebut,” ungkap Budi.

Budi menjelaskan, pada saat perubahan itu, Ketapang tidak ada melaksanakan Pilkada lagi. Ia mengaku tidak mengetahui perubahan tersebut.

Akibatnya Rakercabsus tidak kuorum dan terpaksa ditunda dan akan dilaksanakan lagi pada 26 Juli mendatang.

“Ternyata peserta Rakercabsus adalah seluruh pengurus PAC dan Ranting, ketua dan sekretarisnya harus hadir. Jadi batalnya Rakercabsus itu tak ada unsur kesengajaan. Jadi kawan-kawan yang tak hadir, bukan berarti tidak mendukung, tapi hanya situasinya saja. Ini yang perlu kita fahami,” katanya.

Budi meyakinkan PDI Perjuangan akan memenangkan Pilkada Ketapang. Faktanya seperti pada Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebelumnya, PDI Perjuangan selalu menang.

Terkait calon yang diusung PDI Perjuangan, menurutnya sudah ada kepastian, yaitu sesuai SK dan Rekomendasi DPP PDIP. Namun baru bisa menyampaikan SK tersebut setelah sosialisasi di DPC PDI Perjuangan Ketapang. Sedangkan hingga saat ini ia sendiri belum menerima SK tersebut.

“Tapi Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar sudah mengatakan SK tersebut sudah ada. Inikan hanya masalah proses saja, kalau saya katakan SK itu belum kita terima, memang prosesnya menunggu sosialisasi pada 26 Juli.

Kalau tadi sudah terjadi Rakercabsus, pastilah kita akan tahu rekomendasinya. Itulah yang harus kita pahami secara benar. Jadi sosialisasi pasangan calon itu menunggu 26 Juli mendatang,” jelas Budi.

Bupati Ketapang Drs Henrikus MSi mengatakan, pencalonan dari PDI Perjuangan yang sudah ada nama dan figurnya, ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan itulah adalah hasil tes dan proper test DPP PDI Perjuangan. “Jadi itulah ketetapannya,” katanya.

Meskipun tak lagi diusung PDI Perjuangan, Henrikus mengaku legowo.

Namun ia tetap berkeinginan melanjutkan kepemimpinannya di Ketapang melalui Pilkada 9 Desember mendatang.

Saat ini Henrikus masih mencari perahu partai lainnya yang ingin mengusung dirinya. “Saat ini masih dalam proses, lihat saja nanti hasilnya,” ucapnya.

Seandainya ia juga tidak maju dalam Pilkada Ketapang melalui partai lain, Henrikus menegaskan tetap menjadi Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang dan menjadi tokoh masyarakat Ketapang. “Kita juga bisa membangun daerah Ketapang melalui organisasi seperti DAD,” ujarnya.

Jika nanti ada bupati baru yang terpilih, Henrikus berharap kerjasama yang baik antarsesama untuk mencapai kesuksesan di Kabupaten Ketapang. (jay)

Jokowi Minta Laporan Islah PPP dan Golkar Jakarta-RK. Presiden Joko Widodo meminta jajaran kementerian/ lembaga segera menyelesaikan masalah-masalah yang bisa mengganjal pelaksanaan pilkada serentak. Ini disampaikannya memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak Desember mendatang.

“Pilkada serentak 9 Desember semoga berjalan lancar dan aman,”

kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam ratas ini, Jokowi meminta laporan beberapa hal yang dulu telah dibahas di kabinet. Di antaranya mengenai masalah pendanaan. Terutama dana pengamanan pilkada serentak yang dibutuhkan pihak kepolisian.

Presiden juga ingin mendapatkan laporan mengenai perkembangan is-

lah terbatas dalam kubu Partai Golkar dan PPP. “Saya ingin dengar laporan kemajuan terkait islah terbatas dalam tubuh Golkar dan PPP dalam menetapkan pasangan calon pilkada,” imbuh Jokowi.

Jokowi juga meminta laporan mengenai bantuan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan

sejumlah KPU Daerah (KPU).

Terakhir, Jokowi yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku, ingin mendapatkan laporan mengenai perkembangan kesepakatan partai politik terkait persyaratan pengajuan calon partai.

Ia berharap jadwal pendaftaran calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU 26-28 Juli juga bisa terlaksana dengan lancar. (jpnn)

Rupa-rupa

Rakyat Kalbar Jumat, 24 Juli 2015

6

Hari ini Pertalite Diluncurkan, Harga Dikabarkan Rp8000/Liter ton per SPBU. Dengan demikian, perusahaan minyak milik negara tersebut akan menyiapkan total 824 ton pertalite. ”Masih terbatas, sekitar 8 ton saja per satu SPBU,” kata dia.

Secara umum, Wianda menyatakan, infrastruktur untuk pemasaran tahap awal pertalite di setiap SPBU sudah siap. Ditambahkan, dispenser yang baru mengalirkan BBM berkualitas di antara pertamax dan premium itu.

Wianda belum bisa menyebut harga tepatnya pertalite, baik untuk masa promosi maupun saat harga normal nanti. Yang pasti, kata dia, ada di atas harga Premium dan di bawah harga Pertamax.

Informasi yang beredar, harga pertalite Rp 8.000 per liter. Harga premium saat ini Rp 7.400 per liter dan pertamax di kisaran Rp 9.600 per liter. ”Harganya nanti diumumkan hari H (24/7),” kelitnya.

PETUGAS beraktivitas dengan latar depan nosel dan selang Pertalite RON 90 sebelum peluncuran di SPBU Coco, Abdul Muis, JaYang penting, menurut dia, makarta, Rabu (22/7). PT Pertamina (Persero) akan menjual produk bensin baru yakni Pertalite RON 90 pertama kali pada Jumat (24/7) syarakat saat ini dapat memahami di Jakarta, Bandung, dan Surabaya dengan target penjualan rata-rata pada minggu pertama sebanyak 500.000 liter per hari. RMOL latar belakang dimunculkannya pertalite dengan kualitas lebih Jakarta-RK. PT Pertamina memastikan uji coba promosi pertalite. Pada tahap awal, BBM yang akan baik daripada premium. Yakni, antara lain, untuk pemasaran produk barunya, pertalite, mulai besok diberi warna identik hijau itu hanya terdapat di 103 kebaikan mesin kendaraan. Dia menyatakan bahwa (24/7). Meski harga jualnya belum ditentukan, dik- stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tiga saat ini konteksnya hanya uji pasar, belum dijual abarkan, bahan bakar minyak (BBM) oktan 90 itu kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung. secara masal. ”Perlu dipahami bahwa ini baru uji pasar. Maka, ”Logistik sedang kita atur dan sesuaikan,” ujarnya dibanderol Rp 8.000 per liter. silakan dilakukan pembelian untuk pengenalan VP Komunikasi PT Pertamina Wianda Puspone- kepada Jawa Pos kemarin.

Pada masa promosi yang juga belum ditentukan produk. Belum untuk konsumsi secara masal,” pagoro mengatakan, pihaknya saat ini masuk tahap finalisasi persiapan pemasaran perdana untuk masa durasinya sampai kapan itu, Pertamina menjatah 8 parnya. (jpnn)

Situmeang: Tak Ada Penanganan Abal-abal Ditemukan kerugian negara selama dua tahun operasional mobil dinas itu, Rp500 juta.

Dugaan korupsi kedua, kasus pengadaan jasa pengamanan di DPRD Kota Pontianak pada tahun 2014 lalu. Awalnya kerugian negara hanya puluhan juta rupiah, kemudian ditemukan kerugian baru sebanyak ratusan juta rupiah. Status kasus ini pun masih dalam lidik dan segera dinaikkan ke sidik.

Situmeang memaparkan, tidak hanya dua kasus itu, melainkan ada satu kasus lagi yang sedang diselidiki pihaknya. Kasus pembangunan lapangan sepak bola di Gedung Olahraga (GOR) Terpadu di Kecamatan Pontianak Utara. “Totalnya ada tiga kasus. Dugaan korupsi operasional mobil dinas. Dugaan korupsi pengadaan jasa pengamanan (Satpam) DPRD Kota Pontianak. Satu lagi yang sedang kita lidik adalah kasus dugaan korupsi pembangunan lapangan sepak bola di GOR terpadu Kecamatan Pontianak Utara,” papar Situmeang.

Situmeang menjelaskan, dari tiga kasus korupsi yang awalnya lidik, ada satu kasus yang naik ke tahap sidik dan sudah ada yang ditetapkan tersangka. Kasusnya operasional mobil dinas Setda Prov Kalbar tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009. “Jadi tinggal dua lagi yang akan dinaikkan ke tahap penyidikan, yakni pengadaan

jasa pengamanan di DPRD Kota Pontianak dan Lapangan Sepakbola Terpadu,” jelas Situmeang.

Situmeang menegaskan, memproses hukum koruptor bagaikan harga mati baginya. “Tidak ada lidik yang abal-abal, semuanya saya naikkan ke tahap penyidikan dan kita antar ke meja hijau (pengadilan),” tegasnya.

“Jadi jangan ada satu pihak pun yang mencoba menghambat proses hukum yang kami lakukan. Proses hukum yang kami lakukan tidak menghambat pembangunan. Tidak benar jika dikatakan proses hukum menghambat pembangunan,” ujarnya.

Banyak yang mengatakan, dugaan kasus korupsi di Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) yang ditangani Kejari Pontianak tidak ada perkembangan atau stagnan (itu-itu saja). “Banyak yang mengatakan demikian, saya tidak ingin sesumbar. Biarkan masyarakat menilai atas kinerja saya. Yang penting saya buktikan dengan kinerja saya. Karena untuk kasus Polnep, saya sendiri sudah menahan dua tersangkanya,” katanya yang masih enggan menyebutkan, apakah ada keterlibatan direktur Polnep.

Selain fokus melakukan proses hukum terhadap dugaan Tipikor di Kota Pontianak, Kejari juga melakukan eksekusi terpidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). “Kita tidak hanya

menangani kasus korupsi, PR (pekerjaan rumah) eksekusi juga sudah banyak kita selesaikan,” jelasnya.

Situmeang meminta penyidiknya tetap pada koridor dan prosedur yang ditetapkan. “Saya selalu mengingatkan kepada jaksa-jaksa penyidik, tidak main-main.

Tetap pada prosedur tetap yang sudah ditentukan dalam menyidik kasus korupsi,” ujarnya.

Ketua tim penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan jasa pengamanan di DPRD Kota Pontianak, Samhori DJ menegaskan, tetap terus berjalan. “Saat ini memang masih lidik, namun sudah dalam tahap penyempurnaan,” tegas Samhori.

Penyempurnaan yang dimaksud, segera naik ke sidik. “Tidak lama lagi. Karena memang tinggal penyempurnaan saja,” ujarnya.

Mengenai isu ada pihak yang mencoba membatasi kinerja Kejari dalam melakukan proses hukum terhadap kasus jasa pengamanan DPRD Kota Pontianak, Samhori membantahnya. “Tidak ada, itu tidak ada.

Yang jelas kami tetap bekerja sesuai dengan prosedur dalam menjalankan penyidikan. Sesuai apa yang dikatakan Pak Kajari, kita tidak main-main,” tegasnya

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

DOMINIQUE Lesbirel bersama kucing yang juga suami pertamanya, Doerack.

DOMINIQUE Lesbirel dan anjing kesayangannya, Travis. PA REAL LIFE

Waduh! Janda Kucing ini akan Nikahi Anjing WANITA asal Belanda bernama Dominique Lesbirel menempuh cara yang tak lazim untuk mengakhiri statusnya sebagai janda. Ia berencana menikah lagi dengan seekor anjing bernama Travis.

Bagi Dominique, menikahi binatang sebenarnya bukan hal baru. Suami pertamanya juga seekor kucing bernama Doerack.

Namun, Doerack yang telah selama 16 tahun beristrikan Dominique, mati karena gagal ginjal. Tante Dominique yang kini berusia 41 tahun pun merasa sangat kehilangan dengan matinya Doerack.

“Aku memilikinya sejak dia masih berumur tiga tahun. Aku merasa beruntung bersamanya selama 16 tahun,” katanya seperti dikutip Daily Mirror.

Kini, Dominique memang ancang-ancang unruk menikah lagi dengan hewan piaraannya. Hanya saja, dia masih merasa perlu melalui kesedihannya setelah kehilangan Doerack.

Dominique sebenarnya sudah hidup bersama dengan Travis selama beberapa tahun. Ia menemukan anjing tanpa pemilik itu saat tinggal di Yunani.

Dominique pertama kali melihat Travis mencuri sepatu dan tasnya saat ditinggal berenang di pantai. “Dan kemudian dia mencuri hatiku,” tuturnya.

Dominique memang dikenal sebagai penyayang binatang. Ia membuat website beralamat marryyourpet.com sejak 2003. Ia juga mengunggah prosesi pernikahannya dengan hewan kesayangannya ke website buatannya.

Bagi Dominique, menikah dengan binatang di era saat ini bukanlah hal mengejutkan. Alasannya, sulit mendapatkan cinta tanpa syarat dari seseorang yang menjadi pasangan hidup.

“Kita semua membutuhkan cinta tanpa syarat. Tapi sulit menemukannya pada seseorang. Jadi mengapa tidak melihat ke heman piaraan saja?” ucapnya.

Ada-ada saja Tante Dominique ini. (ara/jpnn)

Aktor Intelektual Pembakar Masjid, Teroris pemerintah mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut.

“Karena membuat resah, bahkan terindikasi melakukan upaya disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu pelaku maupun aktor intelektualnya dapat kita kategorikan juga sebagai teroris,” tegas Dr H Haitami Salim,M.Ag, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Kalbar dalam acara tersebut.

Sampai sejauh itu, Ormas Islam Kalbar tetap masih akan mempercayakan penyelesaian kepada aparat penegak hukum, dengan cara mengusut tuntas dan menindak tegas pelakunya.

“Agar ini tidak menjadi preseden buruk, balas membalas, negeri ini akan hancur luluh lantak. Kalau preseden ini dibiarkan akan memancing keresahan umat Islam di daerahdaerah,” kata Haitami. Yang mengingatkan, sepanjang aparat masih bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan ini, umat muslim tidak akan bereaksi.

“Kalau tidak diselesaikan secara hukum, kita khawatir di tempat-tempat tertentu umat muslim mayoritas akan melakukan hal yang sama dan ini sangat buruk. Itu yang tidak kita inginkan. Langkah terbaik adalah penegakan hukum dan mendesak semua aparatnya bekerja keras untuk menindak tegas pelaku

dan aktor intelektualnya,” tegasnya.

Menyinggung indikasi insiden di Tolikara ditunggangi oleh kepentingan dalam dan luar negeri, Haitami mengatakan, dalam politik atau konspirasi global semua itu serba mungkin. Namun indikasi yang belum jelas itu diharapkan jangan sampai membuat persoalan ini bias.

“Terlepas dari itu, apakah ini ditunggangi atau dimanfaatkan oleh pihak manapun, aktor intelektual dan pelakunya harus diproses dulu. Jangan menjadi alasan itu tidak ditindaklanjuti secara hukum,” katanya.

Bagaimana FUI dapat menjamin bahwa umat Islam tidak akan bereaksi sampai aparat keamanan benar-benar menyelesaikan tugasnya? Haitami tidak kurang memberikan contoh yang merujuk pada kebesaran jiwa umat muslim dalam memberikan toleransi dalam kehidupan agama, berbangsa dan bernegara.

“Kasus serupa sudah banyak berulang.

Di Poso, di Ambon, termasuk juga di Kalbar.

Alhamdulillah, umat Islam tidak melakukan tyang sama ketika kekalahan politik dialamai umat Islam, umat Islam tidak melakukan tindakan serupa, itulah contoh,” katanya.

Ketua Dewan Dakwah Islamiah Indonesia Provinsi Kalbar, H Nashrullah Chatib, MT,

mengatakan bahwa Islam sudah betul-betul menjaga kedamaian. Ternyata muncul surat edaran terbuka dari GIDI yang telah merusak hubungan serta ketentraman di Papua. Dan puncaknya pembakaran masjid di Tolikara.

“Kita harus mengusut apa akar masalah yang sebenarnya terjadi?” katanya.

Ketua Rabitha Alawiyyah Pontianak, Sy Mohdar Barabbah, turut mengecam keras pembakaran dan pembubaran sholat Ied, sehingga hal itu perlu disikapi secara sungguh-sungguh.

“Kami minta penuntasan secara tegas dan konkret, jangan sampai ini terjadi terus berulang-ulang. Kami memohon kepada aparat bertindak fair dan membuka kasus ini secara terang benderang sampai ke akar-akarnya, harus berani dan harus bertanggung jawab,” katanya.

Habib Iskandar Al-Kadrie, selaku Ketua DPD FPI Kalbar memandang hal ini tidak hanya mencederai hubungan antarumat beragama namun pula telah mencederai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengatur kebebasan bagi pemeluk agama untuk melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya masing-masing.

“Meminta kepada Presiden, Kapolri, Panglima TNI, cepat menindak para pelaku. Hari

ini mungkin saja kita dengar di Tolikara masjid dibakar karena umat muslim minoritas. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika di mana umat Islam mayoritas yang marah melakukan sebaliknya. Makanya kita minta ketegasan dan transparansi dari pihak yang menguak masalah ini,” ujarnya.

Tujuh Poin Sikap Sebelumnya, secara lugas tujuh point yang disebutkan diantaranya: Pertama, Ormas Islam mengecam keras dan menyatakan tindakan tersebut sebagai teror terhadap umat Islam di Kabupaten Tolikara-Papua, khususnya, dan para pelaku serta aktor intelektualnya dapat dinyatakan sebagai teroris.

Kedua, peristiwa tersebut telah melukai rasa keadilan umat Islam sebagai umat terbesar di Indonesia. Ketiga, mendesak pihakpihak penegak hukum mengusut tuntas dan memberikan hukuman yang pantas terhadap pelaku dan aktor intelektualnya, agar tidak menjadi preseden buruk bagi kerukunan umat beragama di Indonesia.

Keempat, mengingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak melakukan pemberitaan yang memutar balikkan fakta, karena peristiwa tersebut telah menyebar di berbagai media sosial secara terbuka.

Kelima, meminta kepada media nasional

maupun lokal dalam memuat berita peristiwa sejenis dimuat secara adil dan berimbang, ketika peristiwa ini terjadi terhadap umat Islam sebagai umat minoritas di daerahnya.

Keenam, mengimbau seluruh umat Islam Indonesia untuk bergotong royong membangun kembali rumah ibadah Islam di Karubaga Tolikara, Papua dan memberikan penguatan terhadap umat Islam di daerah tersebut.

Ketujuh, mengajak elemen umat Islam di Indonesia terutama umat Islam di Kalimantan Barat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum penguatan umat Islam khususnya masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya.

Pembacaan tujuh poin ini dilanjutkan dengan penandatanganan oleh masing-masing Ormas. Pernyataan itu akan disebar ke masjid-masjid di Kota Pontianak untuk diketahui dan ditandatangani oleh umat Islam baik secara pribadi maupun kelompok yang menyetujuinya dalam form yang disediakan.

Penyebaran tujuh poin ini juga disertai dengan penggalangan dana pembangunan masjid di Karubaga yang ludes dibakar, sebagai bentuk solidaritas umat Islam Kalbar.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

Hilangkan Pemeo Sopir Tangki ketika dihubungi Rakyat Kalbar, Kamis (23/7) siang.

Bagja menjelaskan, pemasangan GPS tersebut merupakan program dari Pertamina untuk pengawasan yang lebih baik.

“Juga ke arah inovasi penggunaan teknologi dalam operasional perusahaan,” ujarnya.

Jauh sebelum ada program ini, di Kalbar memang sering terjadi penyelundupan BBM hasil kenakalan sopir-sopir mobil tangki merah yang ‘kencing’ di sejumlah titik sebelum sampai ke SPBU-SPBU. Alhasil, beberapa pengusaha SPBU merugi jutaan rupiah per harinya dan sempat berteriak ke Pertamina Regional Balikpapan. Sampai-sampai ada pemeo di kalangan owner SPBU, “Lebih kaya sopir tangki dibanding pemilik SPBU”.

Namun, Bagja menepis program ODI diadakan karena hal tersebut. “Bukan karena hal sebelum atau sesudah,” pungkasnya.

Upaya pemasangan GPS di mobil-mobil tangki pengantar BBM milik Pertamina itu disambut baik Dewan Kota Pontianak.

“Kita sangat mendukung Pertamina mau

Tak Dikasih Karcis Jangan Bayar

diangkut masih tersisa di dalam tangki.

BBM yang dicolong itu kemudian dijual ke pengecer setelah tugas Si Sopir mengantar minyak ke SPBU kelar.

“Yang namanya pelaku nakal (sopir curang,red) ini bisa saja melakukan tindakan yang tidak kita pikirkan. Dengan adanya GPS itu pasti mereka mencari cara lain lagi untuk melakukan perbuatan yang sama. Pengawasan dalam bentuk lain saya pikir perlu dilakukan,” papar politisi Nasdem ini.

Maman berharap, berbagai upaya dari Pertamina untuk mengantisipasi kebocoran BBM, yang terkadang dilakukan orang dalam sendiri, juga harus diikuti pengenaan sanksi tegas. “Langsung pecat saja kalau sudah ketahuan, jangan berikan ampun.

Berapa banyak masyarakat yang dirugikan, terlebih Pertamina pun sangat dirugikan.

Itu pelajaran untuk sopir nakal lainnya agar tidak melakukan lagi,” tegasnya.

memasang GPS untuk mengawasi minyak “kencing” di tengah jalan. Karena memang kita ketahui banyak sekali oknum-oknum yang bermain dengan masalah seperti ini, kita sangat mendukung,” tegas anggota Komisi B DPRD Pontianak, Yuli Armansyah, kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Diungkapkan Maman, karib Yuli disapa, sebelum jadi wakil rakyat di komisi yang membidangi perekonomian itu, ia kerap dilapori bahkan menemukan langsung para sopir bermain mengurangi pasokan BBM untuk SPBU. Caranya, sopir tangki berhenti di beberapa titik jalan dan memindahkan BBM yang diangkutnya ke tangki lain atau langsung dijual ke penadah.

“Biasanya, mereka di tempat sepi melakukan itu. Bahkan, tak jarang mereka menjual ke orang lain yang berperan sebagai penampung. Ini yang harus ditindak dan diselidiki dan banyak sekali yang bermain,” kata dia.

Dari informasi yang didapat koran ini, ada pula sopir tangki yang membuat rongga kosong di tangkinya sehingga BBM yang

Laporan: Ocsya Ade CP dan Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Hermansyah: Yang Lolos yang Terbaik Kegagalan bukanlah persoalan yang harus disesali. Hermansyah tetap berbesar hati.

Ayah empat anak ini mengakui, mereka yang lolos seleksi profil assessment merupakan figur terbaik. “Yang jelas yang lulus itu adalah yang terbaik, kita harus akui.

Kita harus support orang-orang terbaik ini,” katanya.

Sedikitpun Hermansyah tidak merasa kecewa dengan kegagalan yang sudah ketiga kalinya itu. “Ibarat pertandingan, kalahmenang biasa saja. Kalau setiap pertandingan selalu mau menang, dan takut kalah ya jangan ikut,” ungkapnya.

Hermansyah memandang positif dari kegagalannya itu. Bangsa ini sebenarnya banyak sekali memproduksi orang-orang terbaik untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

“Seharusnya begitu. Jangan hanya saya, tapi seluruh komponen yang ada, juga harus mengambil peran masing-masing untuk memberikan perhatian yang besar terhadap peradilan kita, memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga, waktu, dan itu tidak harus melalui Komisi Yudisial. Artinya ada

dapat membawa perubahan, terkait sistem peradilan yang bersih dan berwibawa, sebagaimana yang telah dicita-citakan. “Dan memang harus seperti itu. Kalau tidak, maka kekhawatiran masyarakat kita akan mencari saluran-saluran keadilan atau cara penyelesaian alternatif, seperti kekerasan sendiri.

Inikan lebih parah lagi, manakala masyarakat sudah tidak atau kurang memercayai lembaga hukum, karena sistem peradilan tidak lagi bisa diandalkan,” jelasnya.

Hermansyah akan melanjutkan aktivitas seperti biasanya, mengajar dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya Kalbar. Apakah akan mencoba kembali mengikuti seleksi Komisioner KY periode berikutnya, pria kelahiran Pontianak 15 Mei 1965 ini mengaku belum memikirkannya.

“Kan masih lima tahun lagi, jadi untuk periode depan nantilah saya pertimbangkan lagi,” katanya.

kesadaran bersama,” jelas Hermansyah.

Dia berharap siapapun nantinya yang terpilih menjadi Komisioner KY pada tahapan penentu nantinya, dapat dan harus bisa menjawab ekspektasi masyarakat yang sangat besar terhadap peran dan fungsi KY. “Jangan hanya berfungsi sebagai pengawasan, namun harus lebih dari itu, bagaimana menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berwibawa. Tantangan itu semakin mencuat, ketika sekarang ini banyak kasus-kasus korupsi, penyuapan yang dilakukan berbagai pihak kepada para hakim,” ungkapnya.

Seperti kasus teranyar saat ini, ketika hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Sumatra Utara tertangkap tangan atas dugaan penyuapan. Bahkan kasus itu turut menyeret pengacara kondang OC Kaligis.

“Kita prihatin saja pengacara sekelas OC Kaligis yang selalu menyuarakan keadilan, menyuarakan etika, tapi ternyata beliau juga salah satu ‘pemainnya’, terlepas hal ini masih dalam kerangka praduga tak bersalah,” papar Hermansyah.

Terpenting, bagaimana perannya KY

Laporan: Fikri Akbar Editor: Hamka Saptono

Masyarakat Minta Izin PT CIP Dicabut Namun sampai saat ini proses hukumnya dianggap angin lalu oleh perusahaan tersebut.

“Kami sebagai masyarakat yang peduli dengan hutan lindung dan hak rakyat, menyampaikan rasa kecewa kami terhadap perusahaan ini yang telah membabat hutan lindung. Apalagi membuat resah masyarakat,” ungkap Didi saat menggelar pertemuan dengan wartawan di rumah Radakng, Kamis (23/7).

Didi menjelaskan, pada 14 Desember 2013 lalu, kepolisian dan Dinas Kehutanan Kalbar menangkap 19 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan barang buktinya.

Kemudian pada 22 Oktober 2014, keputusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak memutuskan bersalah kepada PT Cosmos Inti Persada dan menjatuhi hukuman pidana dua tahun kepada 11 TKA tersebut.

Barang buktinya dirampas untuk negara dan masing-masing membayar denda Rp1 miliar. Namun perusahaan tersebut mengajukan banding.

kat adat Kapuas Hulu terkait kepedulian lingkungan, kegiatan perusahaan yang dilakukan PT Cosmos Inti Persada tidak sesuai dengan izin dari pemerintah. Atas dasar itulah pemerintah harus mengambil langkah, agar masyarakat tidak merasa resah dengan keberadaan perusahaan itu.

“Ini harus ada implementasi akhir, agar pemerintah daerah setempat mencabut izin PT Cosmos Inti Persada. Karena masyarakat merasa terusik dengan kehadiran perusahaan tersebut,” ujar Alexander.

Adanya PT Cosmos Inti Persada ini, tentunya terjadi kerusakan lingkungan serta membuat masyarakat resah. Apalagi masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan PT Cosmos Inti Persada.

“Kita menginginkan adanya keadilan, bahwa masyarakat terzolimi dari aspek kenyamanan. Diharapkan pemerintah mencabut izin PT Cosmos Inti Persada,” tegas Alexander.

Pada 6 Januari 2015, keputusan PN Pontianak memutuskan bersalah terhadap perusahaan, menjatuhi hukuman pidana 1 tahun 6 bulan kepada 11 TKA PT Cosmos Inti Persada. Barang bukti dirampas untuk negara denda masing-masing Rp1 miliar dan Perusahaan tersebut mengajukan kasasi.

Tanggal 30 Juni 2015, Mahkamah Agung (MA) membebaskan empat TKA RRT yang menjadi terpidana tersebut, serta mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.

“Terkait putusan hukum tersebut, maka kami dari pihak masyarakat adat yang peduli dengan lingkungan dan kenyamanan masyarakat adat, menyampaikan rasa kecewa atas putusan hakim. Kejaksaan Tinggi (Kejati) perlu meninjau kembali putusan hukum tersebut,” harap Didi.

Pemerintah juga diminta untuk mencabut izin perusahaan tersebut, karena kegiatan yang dilakukan bukan lagi ekplorasi, tetapi sudah produksi di lapangan.

Sekretaris Bala Adat Dayak Kalbar, Alexander mengatakan, mewakili dari masyara-

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak

IDC 988 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

IDC 998 NEW GARANSI

ELECTRIC BIKE

22 JULI S/D 28 JULI 2015

5.450

Hanya

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4.988 Ribu

4.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (3 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

60 % + 0 %

IDC 978 (BISA LIPAT) ELECTRIC BIKE

6.950

8.750

IDC 7286 ( 6 FUNGSI) ELECTRIC BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

23.550

Hanya

9.588 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.550

18.750

Hanya

Hanya

8.588 Ribu

4.288 Ribu

17.650

Hanya

6.588 Ribu IDC 838 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

BIG SALE disc up to

+ Cashback + Cicilan Perse n 0%

0%

MUDAH

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

8.950

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

Hanya

3.988 RB

2.588 Ribu

9.850

Hanya

4.388 Ribu

RECUMBENT BIKE 7.550

6.950

Hanya

Hanya

7.150

Hanya

3.588 Ribu

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT READY STOCK

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS : 0878 1832 2288 HEALTHY BODY, HEALTHY SOUL

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

7

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI 1 SAMPING TOKO SEPATU BATA TGL 15 JULI SD 5 AGUSTUS 2015 BORNEO CITY MALL KETAPANG LANTAI DASAR (DPN OPTIK MELAWAI) TGL 15 JULI SD 8 AGUSTUS 2015

Tiket parkir sesuai dengan tingkat kunjungan yang sudah diberikan Dishubkominfo harus diberlakukan. Jika tidak, bisa saja izin sebagai juru parkir dicabut.

“Saya tegaskan pada koordinator parkir untuk menggunakan karcis dan saya mengimbau pada masyarakat jangan membayar kalau tidak dapat karcis parkir,” tegas dia.

Konon, ada 252 titik parkir resmi yang disetujui Dishubkominfo. Penggunaan tiket parkir pada lokasi-lokasi tersebut yang membedakan antara juru parkir legal dengan ilegal di Kota Khatulistiwa ini.

Terkait tudingan sejumlah pihak, termasuk Dewan, yang menyebut pesatnya pertumbuhan kendaraan dibarengi penambahan bangunan berlahan parkir tak berbanding lurus dengan peningkatan PAD yang disetorkan sehingga disinyalir ada penyelewengan, Adriana membantah keras.

Sebab, sejauh ini, dia mengklaim PAD yang ditargetkan sudah tercapai, bahkan melebihi. “Dibanding dengan tahun lalu memang jauh. Saat ini, sekitar Rp1,5 milyar, dari sebelumnya Rp1,2 milyar. Kita melihat pertumbuhan kendaraan dan kita pasang badan untuk menaikkan target ini,” tukasnya.

Upaya meningkatkan target PAD dari retribusi parkir berkaitan dengan karcis yang dikeluarkan Dishubkominfo sesuai kebutuhan. Pemerintah mendapat setoran 40 % dari pihak ketiga atau pemilik satu lahan parker.

“Itu sudah ada kerjasama antara juru parkir dengan kita.

Berdasarkan MoU. Mereka wajib setor. Kalau tidak dilakukan, maka kita akan proses ke jalur hukum,” terang Adriana tanpa menjelaskan tolok ukur apa yang digunakan pihaknya untuk menentukan setoran per titik parkir.

Ia juga menyatakan, parkir bukan hanya dikelola Dishubkominfo, melainkan bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pontianak. “Kalau itu namanya pajak parkir (abonemen), yang tidak dikelola dinas perhubungan tapi Dispenda, seperti di beberapa hotel, A. Yani Mega Mall, dan

lain-lain,” ucapnya.

Wilayah operasi Dishubkominfo, lanjut mantan Camat Pontianak Timur ini, adalah parkir pinggir jalan atau abonemen yang dibayar bulanan.

Adriana menyebut, pihaknya tidak memungut retribusi dari pihak ketiga atau pengunjung lagi.

“Contohnya, apotek yang memiliki lahan yang bersentuhan dengan jalan umum, konsumen tidak membayar (parkir,red) karena sudah include dengan barang yang dibeli dan menjadi kewajiban perusahaan (apotek) yang membayarnya,” papar dia.

Nah, jika apotek itu mau bekerjasama dengan pihak ketiga (juru parkir), kata Adriana, itu urusan mereka. “Termasuk yang menggajinya juga mereka. Abonemen ke kita yang bersentuhan dengan badan jalan, yang membayar adalah perusahaan secara bulanan,” tukasnya.

Rp1,5 M? Gak Kekecilan Tuh Bu? Namun, target PAD yang dikeluarkan Dishubkominfo Kota Pontianak dari retribusi parkir sekitar Rp1,5 milyar setahun itu dianggap terlalu kecil. “Kalau melihat peningkatan volume kendaraan yang ada di Pontianak, angka target sebanyak Rp1,5 M memang tidak realistis. Harusnya lebih dari itu,” kata mantan anggota DPRD Kota Pontianak, Muhammad Fauzi, kemarin.

Sebab, menurut tokoh masyarakat Pontianak Utara ini, PAD dari parker itu besar. “Walaupun setiap titik tidak bisa disamaratakan,” ujar Fauzi.

Seharusnya, ia melanjutkan, sebelum target Rp1,5 milyar ditentukan, Dishubkominfo lakukan uji petik titik parkir.

“Agar tahu berapa potensipotensi PAD parkir yang akan diperoleh, ,” saran Fauzi.

Ia meminta pengelolaan dan pengawasan parkir yang merupakan sumber PAD Kota Pontianak diperketat guna mengantisipasi pungutan liar atau adanya parkir ilegal yang tidak memberikan karcis kepada para pengguna jasa parkir.

“Agar masyarakat tidak dirugikan dan tidak menimbulkan persoalan sosial di lapangan, Dishub wajib mon-

itoring penggunaan karcis.

Potensi PAD lewat pajak dan retribusi parkir masih sangat besar jika dikelola betul-betul,” papar Fauzi.

Kemudian, aturan Kota Pontianak, baik itu Perda, Perwa, atau SK, yang mengatur tentang parkir harus diperjelas dan dipertegas dalam pelaksanaannya. “Kalau tidak boleh parkir di badan jalan, jangan parkir di badan jalan. Kalau boleh parkir di badan jalan, ikuti aturannya. Misalnya, pasang rambu parkir atau marka parkir. Jadi, kelihatan mana ilegal mana tidak dan tentunya tetap menggunakan karcis,” ulas Fauzi.

Imbuh dia, “Karena dari karcis tidak akan ada Pungli lagi seperti yang sudah-sudah. Misalnya, sepeda motor dikenakan Rp2000 padahal harusnya cuma Rp1000”.

Terpisah, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, AKP Wahyu Jati menyatakan segera berkoordinasi dengan Dishubkominfo Kota Pontianak untuk menindak parkir-parkir ilegal.

Koordinasi itu terkait seluruh titik parkir yang ada di Kota Pontianak.

“Untuk mengetahui mana yang terdata atau tidak, itu ada di Dishub. Kita akan koordinasikan tentang hal ini,” jelas Wahyu kepada Rakyat Kalbar, di ruang kerjanya, kemarin.

Menyikapi parkir menggunakan badan jalan, ia mengatakan hal itu dapat menyebabkan kemacetan di waktu tertentu. “Kalau jam-jam sibuk itu sudah pasti macet jika ada parkir di badan jalan. Kemarin saya bersama Dishub sudah turun ke lapangan, salah satu titik parkir (curi badan jalan,red) itu di Tanjungpura,” ujar Wahyu.

Soal penindakan terhadap parkir ilegal, lanjut dia, dapat dilakukan oleh kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam hal ini Dishubkominfo. “Kita imbau jangan sampai parkir menyebabkan kemacetan, apalagi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” tutup Wahyu.

Laporan: Gusnadi dan Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Betul-betul Pro-Rakyat?

“Satu-dua hari akan saya panggil seluruh ketua komisi untuk sesegera mungkin bentuk Pansus perizinan itu.

Masyarakat jangan khawatir dengan hal ini,” tegas Satarudin, kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Kamis (23/7).

Seperti diketahui, perizinan usaha di Kota Pontianak kerap menuai masalah. Dewan pun melontarkan gagasan membentuk Pansus untuk menginvestigasi seluruh izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pontianak. Lantaran hingga kini Pansus yang dicanangkan tersebut belum terbentuk,

publik pun bertanya-tanya, “Ada apa denganmu Wakil Rakyat Pontianak yang terhormat?”.

Satarudin mengatakan, meski belum terbentuk, ia bersama kolega Dewan yang lain sudah mengantongi daftar anggota Pansus. Nah, karena sudah dipetakan, tinggal melakukan pemanggilan dan pembentukan saja.

“Akan kami buktikan bahwa kita pro dengan masyarakat, apa yang disampaikan untuk membentuk Pansus akan segera kita wujudkan,” janjinya.

Terkait pola kerja Pansus, politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, juga sudah dikonsep dan akan didiskusikan kembali. “Masyarakat tenang saja, kami tidak sekedar janji karena akan segera kita wujudkan. Akan kita selidiki seluruh perizinan di Kota Pontianak, termasuk perizinan Indomaret dan Alfamart yang secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap kita,” demikian Satarudin.

Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Tradisi Halalbihalal dengan Raja dan Permaisuri.

Menurut budayawan, tradisi halalbihalal merupakan terobosan akulturasi budaya Indonesia dengan Islam.

Dalam kegiatan itu, umat Islam saling bersilaturrahmi dan sungkem kepada orang yang lebih tua. Tujuan sungkem, di antaranya sebagai lambang penghormatan, dan permohonan maaf.

Para sejarawan menyebutkan, halalbihalal dipopulerkan Ir Soekarno, Presiden RI Pertama pada 1946. Saat itu, Bapak Proklamasi Indonesia mengadakan halalbihalal di Yogyakarta. Tujuannya, agar semua pejabat dan pegawai bisa bertemu serta saling memaafkan.

Ternyata, ide tokoh yang lebih dikenal dengan Bung Karno ini menjadi tradisi tahunan. Hampir semua instansi pemerintah, mulai pusat hingga tingkat RT, menggelar halalbihalal.

Bagi kalangan santri, seperti Pondok Pesantren, Ma’had, Madrasah, dan Takmir Masjid, halalbihalal biasanya diselenggarakan dengan menghadirkan seorang Kiai atau Habib untuk memberikan tausiah atau nasihat.

Kendati sudah berjalan lama, banyak yang kesulitan mengartikan kalimat halalbihalal itu. Memang bahasa Arab, yang berarti halal dengan halal. Tetapi orang Arab sendiri tidak mengenal kalimat seperti itu.

Walaupun secara leterlek sulit diartikan, banyak orang yang mencoba mendefinisi-

kan halalbihalal ini. Di antaranya menyebutkan, tradisi ini merupakan suatu acara atau kegiatan yang mengundang orang banyak di suatu tempat yang luas untuk saling bermaaf-maafan, saling mengucapkan Minal ‘Aidin wal Fa’izin.

Adapula yang menyebutkan kalau halalbihalal ini merupakan “jalan pintas” untuk mempersingkat waktu. Lantaran kalau berlebaran atau datang ke rumah setiap uma Islam, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tradisi ini tidak pernah luntur, bahkan semakin meluas.

Walaupun perkembangannya selalu menuai kontroversi, lantaran ada kalangan yang menganggapnya sebagai bid’ah atau mengada-ngada.

Tetapi ada pula yang menyebutkan sebagai ajang untuk silaturrahmi, bermaaf-maaf dan wujud syukur, sehingga boleh dilaksanakan.

Menurut Ketua Umum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Hamid Fahmy Zarkasyi, halalbihalal bukanlah kegiatan yang diwajibkan dalam Islam.

Kegiatan ini hanyalah sebentuk tradisi sosial, namun bukan pula dianggap sebagai bid’ah. Meskipun demikian,

umat Islam hendaknya tidak merayakan Idul Fitri atau halalbihalal secara berlebihan.

Karena esensi Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian.

“Halalbihalal itu tidak ada di luar negeri, hanya ada di Indonesia. Mereka yang mudik lebaran tujuan utamanya kan pulang menemui kedua orangtua untuk bermaafan dan bersilaturahim. Begitu juga dengan halalbihalal. Jadi esensinya baik. Namun, banyak juga yang mudik bukan untuk orang tuanya, melainkan sekedar untuk liburan atau piknik.

Akhirnya, kegiatan yang mereka lakukan tidak bermakna,” ujar Hamid.

Lantaran halalbihalal ini bukan warisan pembawa ajaran Islam, patut kiranya mengetahui bagaimana Nabi Muhammad Saw merayakan Idhul Fitri. Nabi akhir zaman ini merayakan Idhul Fitri dengan sewajarnya.

Nabi Muhammad tidak merayakan kegiatan yang meriah untuk merayakan Idhul Fitri. Sunnahnya ketika Idhul Fitri itu bertakbir dan bertahmid, mengagungkan asma Allah. Juga disunnahkan untuk berpuasa Syawal selama enam hari, tentunya setelah 1 Syawal, karena saat itu dilarang berpuasa. (mordiadi)

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK SEPMOT KB 4202 VH Noka : MH1JB9126AK243024 Nosin : JB91E2236889 A/N: YUSTINUS GANU STNK tersebut dinyatakan

STNK SEPMOT KB 3218 VS Noka : MH4KR150PDKP44358 Nosin : KR150KEPB6261 A/N: PAIMIN STNK tersebut dinyatakan

tidak berlaku lagi.

tidak berlaku lagi.

Belum juga menjalani pertandingan, hubungan penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dengan Rafael Benitez sang pelatih dikabarkan renggang.

Rumor renggangnya hubungan Ronaldo dengan Benitez muncul pada saat sesi latihan.

Benitez menganulir salah satu golnya dalam pertandingan antartim kecil.

“Vai Caralho!” kata Ronaldo. Teriakan dalam bahasa Portugal tersebut menjadi ungkapan pemain berusia 30 tahun itu bahwa ia tidak setuju dengan keputusan sang pelatih.

Ronaldo kembali mengeluh soal keputusan terhadap Arbeloa namun Benitez tak menggubris. Pelatih berusia 55 tahun itu malah terlihat tersenyum.

Pemain Terbaik Dunia 2014 itu terus memprotes porsi latihan dari Benitez. Salah satunya adalah saat sang pelatih meminta pemainnya untuk menendang bola hingga mengenai mistar gawang.

“Bola itu harusnya diarahkan masuk ke sana, ke gawang. Bukan ke tinja ini,” katanya.

Ronaldo memang belum sepenuhnya menerima keputusan klub memecat pelatih sebelumnya, Carlo Ancelotti, dan menggantikannya dengan Benitez.

Sebelumnya, pemain timnas Portugal itu terlihat ogah-ogahan dan bahkan seperti meremehkan saat pelatih barunya memberi instruksi. Benitez sendiri juga pernah mengeluarkan pernyataan yang membuat sakit hati penyerang utamanya itu.

Saat ditanya siapa pemain terbaik dunia, ia menjawab, “Cristiano? Memilih Pemain Terbaik Dunia itu berat.”

Namun demikian, Benitez mengaku ia tidak punya masalah dengan anak buahnya.

“Ketika saya mulai bekerja dengannya, saya tahu bahwa ia merupakan orang yang amat kompetitif. Ia amat menyukai kemenangan dan itulah yang membuatnya menjadi pemain terbaik dunia. Saya harap ia terus mempertahankan hal tersebut setiap hari,” tuturnya.

“Hubungan saya dengannya amat normal dan wajar, sama seperti pemain lain.

Tidak ada yang istimewa. Ia adalah sosok yang kompetitif dan ia tidak melakukan hal yang menciptakan atmosfer negatif,” pungkasnya.

Terlepas dari itu, punggawa El Real, Luka Modric mengaku tak terkejut dengan latihan keras dan intens yang diusung manajer anyarnya itu.

Menurut pemain Kroasia, pendekatan anyar yang dibawa mantan manajer Napoli tersebut akan memberikan sukses pada Madrid, yang musim lalu menutup kompetisi tanpa gelar juara sama sekali.

“Kami amat antusias menyambut musim depan.

Kami bekerja amat keras dan saya kira musim depan kami akan meraih banyak sukses. Kadang ada pemain yang tidak menyukai pendekatan terlalu taktis, namun memiliki satu pola tertentu di atas lapangan amat penting,” tutur Modric pada reporter.

“Saya tidak terkejut dengan latihan Benitez. Ini pertama kali saya bekerja dengannya dan saya merasa amat baik. Ia menuntut pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Hal tersebut membuat anda terus berada dalam kondisi bagus,” pungkasnya. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

Ronaldo-Benitez Renggang

Asmir Begovic

Diberondong Empat Gol Jose Mourinho memberikan penilaiannya terhadap performa Asmir Begovic, kiper anyar Chelsea yang baru saja melakukan debut kala tim tunduk 2-4 oleh New York Red Bulls pagi tadi.

Dalam laga uji coba tersebut, gawang Begovic dibobol sebanyak empat kali di babak kedua.

Mourinho lantas mengatakan bahwa mantan kiper Stoke City tersebut tengah mengalami kelelahan dan tidak bisa tampil secara maksimal.

“Ia amat lelah, sama seperti Courtois. Ketika kiper merasa amat lelah, koordinasi tubuhnya

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

amat rendah, ia tidak lincah seperti biasanya, dan kecepatan reaksinya tidak muncul. Courtois juga membuat kesalahan di babak pertama ketika menguasai bola,” tutur Mourinho pada laman resmi klub.

“Begovic tidak begitu fit di babak kedua, namun ia memang lelah usai berlatih. Saya senang ia ada di tim kami dan ia akan jadi starter di laga melawan PSG. Ia akan bermain di babak pertama. Ini bukan masalah, ini bagian dari proses,” pungkasnya. (*)

Bayern-Juve Sepakat Soal Vidal Proses kepindahan gelandang Juventus Arturo Vidal menuju Bayern Munchen hampir segera tuntas. CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge menyatakan bahwa pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan kubu Bianconeri dan juga Vidal.

Bayern memang sedang mencari gelandang baru setelah melepas Bastian Schweinsteiger ke Manchester United. Vidal dianggap sebagai figur yang cocok untuk menggantikan peran Schweinsteiger di Allianz Arena.

“Saya bisa mengkonfirmasi bahwa kami telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Juventus

dan Vidal,” kata Rummenigge kepada wartawan di Cina.

“Semua hanya tinggal tes medis dan penandatanganan kontrak yang sebenarnya. Dia akan bergabung dengan Bayern dalam latihan pekan depan, seharusnya semua berjalan lancar.”

Vidal sebenarnya bukan incaran baru bagi raksasa Bundesliga tersebut. Bayern sempat mengincar pemain asal Chile tersebut pada tahun 2011 namun pemain yang bersangkutan memilih bergabung dengan Juventus dari Bayer Leverkusen. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 24 Juli 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Bantah “Main Mata”, Hari Ini Akan Ditutup

Yandi: BP2T Sembarangan Keluarkan Izin Studio Family Karaoke Pontianak-RK. Bangunan Studio Family Karaoke yang satu dinding dengan Rumah Sakit (RS) ProMedika di Kompleks Pontianak Mall, Pontianak Kota masih menjadi perbincangan hangat.

Halaman 15

Tak Diizinkan, Kasat Pol PP: Mebel Cendana V Pindah Saja

Yandi

Digerebek Penjudi Dadu Berhamburan

Pontianak-RK. Tak mau berlarut-larut dicurigai “main mata” dengan pengusaha mebel di Gang Cendana V, Jalan Cendana, Pontianak Selatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak berjanji menutup tempat usaha tak berizin yang meresahkan warga tersebut.

“Besok (hari ini, red), kita buktikan tudingan itu. Karena kemarin bulan Ramadan, kegHaryadi iatan kita agak kita batasi. Tapi habis lebaran ini, kalau mereka masih tetap bandel, akan kita tertibkan. Apalagi masyarakat tidak mendukung. Yang jelas kalau mereka masih bandel dan tidak mengindahkan, Halaman 15

BANDARNYA DARI PONTIANAK Sanggau-RK. Para pejudi dadu langsung berhamburan ketika digerebek beberapa petugas Satgas Anti Perjudian Polres Sanggau, Rabu (22/7) di sebuah rumah di kecamatan Meliau.

Petugas menangkap SA, bandar judi, yang berasal dari Kota Pontianak. Petugas juga menyita uang Rp11 juta, satu dadu, satu piring kecil dan satu lapak dadu.

Halaman 15

Pembobol Brankas Bulog Karyawan Senior

TERLIHAT SEPI. Suasana industri mebel di Gang Cendana V yang dikunjungi Anggota Dewan Kota Pontianak, Suarmadjat terlihat tak ada aktivitas. GUSNADI-RK

Nenek Tanpa Identitas Babak Belur Wajahnya Pontianak-RK. Seorang nenek yang belum diketahui identitasnya ditemukan telantar oleh petugas Dinas Sosial Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pontianak di jalanan, Rabu (22/7).

Kondisi nenek itu memprihatinkan. Wajahnya biru lebam dan luka lecet di kakinya. Sementara telapak tangan kirinya hanya memiliki satu jari, telunjuk.

Halaman 15

PEMBOBOL BRANKAS BULOG. Barang bukti kejahatan dan dua pelaku pembobol brankas kantor Bulog Pontianak, M Syukur, 45, dan Edi Adriyanto, 31, (pakai baju tahanan) ketika diinterogasi di Mapolresta Pontianak, Kamis (23/7). FIKRI AKBAR-RK

TELANTAR. Nenek yang belum diketahui identitasnya terlihat bingung dan wajahnya babak belur. Hingga Kamis (23/7), wanita tua ini masih dititipkan di PLAT, Jalan Ampera, Kota Pontianak. FIKRI AKBAR-RK

Gara-gara Gaji Dibayar Harian

Pontianak-RK. Dua pelaku pembobolan brankas kantor Bulog Pontianak di Jalan Sultan Abdurahman No 129 Pontianak, Minggu (19/7) dini hari lalu, tak lain karyawan dan bekas karyawan senior di Bulog sendiri.

Pelaku Edi Adriyanto, 31, dan M Syukur, 45, ditemui di Mapolresta Pontianak mengakuinya.

Edi merupakan sopir pengantar beras Bulog.

Halaman 15

SPBE Usaha Gas Elpindo Siantan Didemo Buruh?

Pontianak-RK. Diduga karena gaji dibayar harian, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Usaha Gas Elpindo di Jalan Khatulistiwa, Siantan, Pontianak Utara diisukan didemo buruhnya sendiri, Kamis (23/7) siang.

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

IKPTK Gelar Reuni dan Seminar International

Hadapi MEA, Tiga Negara Perkuat Silaturahmi

10

Warung Kopi IPM Selakau Timur Sumbang 5,25 Persen Pertanian Sambas

Sambas. Kecamatan Selakau Timur merupakan satu dari dua kecamatan yang memiliki potensi terbaik pencapaian sasaran padi Kabupaten Sambas.

Begitu penegasan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sambas, Ir H Musanif Menghadapi MEA yang Mulai kegiatan Reuni Akbar dan Seminar InterSambas. Indonesia, Malaysia dan Desember 2015,” kata Sekda usai menghadiri acara Panen Perdana Padi di Desa Diberlakukan Tanggal 31 De- nasional, panitia juga akan mengadakan Brunai Darusalam terus memperkuat Sambas, Drs H Jamiat Akadol Selakau Tua, Kamis (23/7). sember 2015’ berasal dari In- kegiatan olahraga antar alumni IKPTK. silaturahmi, agar siap menghadapi Ma- MSi MH kepada wartawan, Di hadapan Gapoktan dan Poktan se-Kecamatan donesia, Brunai dan Malaysia. “Pertandingan olahraga antar alumni IKsyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah Kamis (23/7).

Selakau Timur yang menghadiri kegiatan tersebut, “Peserta seminar dari unsur PTK se-Kalbar diantaranya pertandingan Sekda menegaskan, rensatunya melalui Seminar Internasional Musanif menjelaskan, Kecamatan Selakau Timur perguruan tinggi, Kadin, dan futsal, senam, dan jalan santai bersama di yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Pen- cananya Reuni Akbar yang memiliki potensi yang cukup signifikan dalam menbirokrat se-Kalbar. Termasuk Halaman Kantor Bupati Sambas. Juga ada didikan Tinggi Kepamongprajaan (IKPTK) dirangkai dengan Musyawarah dukung sasaran padi di Kabupaten Sambas. “Sekitar dari IKPTK Kaltim dan IKPTK kegiatan donor darah dari alumni IKPTK,” Kabupaten Sambas, Kamis (29/7) hingga Kerja IKPTK se-Kalbar dan 5,25 persen sasaran tanam di Kecamatan Selakau paparnya.

Pusat,” jelasnya.

Seminar Internasional akan Minggu (2/8) mendatang.

Timur pada lahan seluas 5.670 hektar. Sasaran Sekda menambahkan, kegiatan senam Sekda mengungkapkan, ada Seminar ini merupakan bagian dari digelar di Aula Utama Kantor panen 5.489 hektar dan provitas 36,75 kuintal per tiga pembicara kunci dari tiga dan jalan santai bersama bisa diikuti makegiatan Reuni Akbar Alumni IKPTK Bupati Sambas. Acara yang hektarnya. Sedangkan untuk produksi, kecamatan Jamiat Akadol negara, diantaranya Dosen syarakat umum, dan akan ada doorprize se-Kalbar. Selain itu, menyambut Hari didukung penuh Pemprov ini menyumbang 20.171 ton gabah kering giling,” Kemerdekaan RI Tahun 2015, juga digelar Kalbar, Pemkab Sambas, IAIS, Unimas Universitas Islam Sultan Sharif Ali (Unissa) bagi masyarakat yang ikut senam dan terangnya. kegiatan olahraga antar alumni IKPTK dan IKPTK se-Kalbar ini akan dibuka Brunai Darusalam Prof Dr Rose binti jalan santai, karena kegiatan ini juga diMusanif optimis, target sasaran yang diamanahyang dipusatkan di Kabupaten Sambas. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH. “Kita Abdullah, Prof Dr Zudan Arif Fakrullah laksanakan dalam rangkaian 17 Agustus. kan ke Kecamatan Selakau Timur bisa mencapai “Tujuan Reuni Akbar IKPTK dan Seminar harap bapak Gubernur tidak ada halan- SH MH dari Kementerian Dalam Negeri “Untuk doorprize akan dibagikan pada target. Terutama, jika melihat hasil ubinan padi Nasional untuk meningkatkan silaturahmi gan, karena panitia sudah melakukan (Kemendagri), dan Dr Dayang Affizah binti penutupan Reuni Akbar IKPTK dan Semimilik salah satu warga Desa Selakau Tua, Mardi yang antar alumni kepamongprajaan. Juga un- konfirmasi kepada Gubernur Kalbar di Awang Merikan dari Universitas Malaysia nar Internasional tanggal 2 Agustus 2015 di telah melakukan panen perdana dengan hasil 6,08 (Unimas) Sarawak. “Kita berharap semi- Kantor Bupati Sambas,” pungkasnya. tuk meningkatkan silaturahmi antara kediamannya,” jelas Sekda. ton per hektar. “Momentum panen perdana sangai Narasumber dalam seminar yang men- nar ini dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia, Malaysia dan Brunai baik untuk meningkatkan produksi padi ke depan, Darusalam dalam persiapan menghadapi gangkat tema ‘Tantangan dan Peluang bagi daerah kita,” ujar Sekda, Reporter: Muhammad Ridho dan harus semaksimal mungkin menjadi kebutuhan Sementara untuk menyemarakan Redaktur: Yuni Kurniyanto MEA yang akan mulai diberlakukan 31 Negara-negara Kepulauan Borneo dalam pangan, pakan, dan industri menuju swasembada dan swasembada berkelanjutan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPT Balai Penyuluh Kecamatan Selakau Timur, Taisin memaparkan, hasil ubinan Beserta Anggota Dewan dan Staf Beserta Jajaran panen perdana di tiga desa M E N YA M PA I K A N di Kecamatan Selakau Timur M E N YA M PA I K A N diantaranya, Desa Gelik 4,4 T U R U T B E R D U K A C I TA T U R U T B E R D U K A C I TA ton per hektar, Desa SerangYang sedalam-dalamnya atas berpulang ke rahmatullah gam 5,73 ton per hektar, dan Yang sedalam-dalamnya atas berpulang ke rahmatullah Desa Selakau Tua 6,08 ton per hektar. “Rata-rata untuk Kecamatan Selakau Timur Ibunda dari Ir H Prabasa Anantatur MH Ibunda dari Ir H Prabasa Anantatur MH dari 3 desa sekitar 5,4 ton per Mantan Wakil Bupati Sambas periode 2001-2006 hektar,” jelasnya.

Mantan Wakil Bupati Sambas periode 2001-2006 dan Ibu mertua dari Hj Rubaety Erlita SSos,I SH Anggota DPD RI Dapil Kalbar, Menurut Taisin, potensi dan Ibu mertua dari Hj Rubaety Erlita SSos,I SH Anggota DPD RI Dapil Kalbar, Rabu (22/7) pukul 23.30 wib di Pontianak. luas lahan musim tanam gadu Rabu (22/7) pukul 23.30 wib di Pontianak.

Jenazah akan disemayamkan di rumah duka Jalan Karimun, No: 21, Pontianak 2015 di Kecamatan Selakau Jenazah akan disemayamkan di rumah duka Jalan Karimun, No: 21, Pontianak Timur mencapai 2.835 hektar.

Semoga Almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt..amiin.

Semoga Almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt..amiin.

Dimana yang masuk dalam Tertanda, program peningkatan mutu Ir H Arifidiar Tertanda, intensifikasi GPPTT hanya Ketua DPRD Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH DR Pabali Musa MAG 400 hektar, sisanya 2.435 hekMisni Safari SP Uray Guntur Saputra SE H Abubakar S.Pd I Bupati Sambas Wakil Bupati Sambas Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua tar adalah swadaya masyaraDrs H Jamiat Akadol MSi MH kat. “GPPTT ini disukseskan Ernawati SH Sekda Sambas Sekretaris Dewan (Sekwan) 16 kelompok tani. (edo)

Inna Lillahi Wainna Ilaihi Raji’un

Inna Lillahi Wainna Ilaihi Raji’un

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMBAS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Hj Uray Harima binti H Raden Kumri

Hj Uray Harima binti H Raden Kumri

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Firman: Potongan Gaji Bikin PNS Malas Mempawah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mempawah, Firman J Purnama mengungkapkan, salah satu penyebab Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah beban finansial. Para abdi negara memaksakan diri untuk kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak, hingga berani meminjam uang melalui bank.

“Banyak faktor yang menyebabkan penurunan kinerja pegawai. Salah satunya pengeluaran untuk kebutuhan pegawai yang tidak penting tapi dipaksakan. Akhirnya melakukan pinjaman uang melalui bank,” ungkapnya kepada wartawan, belum lama ini.

Ia memaparkan, tidak dipungkiri masih ada sejumlah PNS yang menyamakan diri dengan kebutuhan pengusaha. Namun, tidak sesuai dengan pemasukan yang mereka terima. “Ketika gaji telah dipotong bank karena meminjam uang, itulah salah satu faktor kemalasan pegawai dalam bekerja,” jelasnya.

Firman mengatakan, faktor ekonomi tersebut berpengaruh dan menjadi beban ketika gaji telah dipotong bank per bulan, namun tidak ada pemasukan selain gaji. “Saya rasa jika kebutuhan yang digunakan masing-masing pegawai seperlunya, dalam arti kata, hal yang belum mendesak untuk pelan-pelan diwujudkan, insya Allah cukup untuk mereka melewati hari-harinya,” ujar Firman.

Ditambahkannya, jika setiap PNS rajin dan biasanya di setiap dinas ada jam lembur, ditambah lagi ketika kegiatan dinas luar, tentu ada tambahan pendapatan sampingan di luar gaji pokok. “Kita hanya mengimbau PNS agar dapat menimbang dengan benar pinjaman yang dilakukan dengan bank. Jika tidak prinsip jangan memaksakan diri, toh nantinya akan menjadi beban berkepanjangan,” pungkasnya. (sky)

HUT Perdana Nama Daerah

Wujudkan Mempawah yang Mandiri dan Sejahtera Mempawah. Percepatan pembangunan menuju Mempawah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera jadi harapan yang ingin diwujudkan pada setahun perubahan nama daerah, dari Kabupaten Ria Norsan Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Rencananya, Senin (27/7) mendatang, dilaksanakan upacara bendera dirangkai syukuran di Kantor Bupati Mempawah.

Perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berlaku sejak tanggal 21 Juli 2014.

Saat itu Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2014. Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 perubahan nama daerah, Pemkab Mempawah mengajak semua pihak ikut menyukseskan perayaan tersebut. Diantaranya dengan memasang umbul-umbul, lampu hias dan sejenisnya, dan menjaga kebersihan di kompleks perkantoran, pertokoan, dan perumahan. “Kita minta perhatian pimpinan instansi vertikal, asisten, kepala SKPD, kepala bagian, camat, dan lurah untuk ikut menyukseskan terselenggaranya peringatan perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah ke-1 tahun 2015,” kata Bupati Mempawah, Ria Norsan dalam surat edarannya.

Selain itu, lan-

jut Bupati, setiap unit kerja diminta memasang spanduk bertuliskan tema kegiatan “Melalui Semangat Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah ke-1 Tahun 2015, Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan Menuju Mempawah yang Lebih Maju, Mandiri, dan Sejahtera.”

Dia juga mengimbau agar diadakan berbagai acara, kegiatan, perlombaan, maupun acara lain yang positif guna mendukung dan menyemarakkan peringatan di masing-masing unit kerja. Puncak peringatan HUT perubahan

nama akan ditandai upacara yang dirangkai syukuran di Kantor Bupati Mempawah, Senin (27/7). Untuk itu, Bupati Ria Norsan meminta seluruh PNS Pemkabup Mempawah untuk hadir mengikuti upacara.

“Kami minta seluruh PNS mengikuti upacara yang akan dirangkai syukuran di Kantor Bupati Mempawah. Adapun pakaian yang digunakan pada upacara peringatan HUT, yakni baju telok belanga untuk pria dan baju kurung bagi wanita,” terangnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Kantor Bupati Mempawah. IST/NET

Laksanakan Perintah MA, Ketua PTA Sidak PA Mempawah Mempawah. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak, Bahrussam Yunus tidak hanya melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pasca libur Lebaran. Kedatanganya ke Pengadilan Agama (PA) Mempawah, Rabu (22/7), juga menjalankan perintah Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti temuan pengawasan, dan mencocokkan laporan yang telah disampaikan secara online.

“Saya datang kesini berdasarkan perintah Dirjen Peradilan Agama, untuk memantau kedisiplinan pegawai PA setelah libur Leba-

ran. Alhamdulillah, semua pegawai disiplin dan masuk kerja mulai hari pertama, kecuali mereka yang mengambil cuti tahunan dan dinas luar. Tidak ada yang bolos atau tidak masuk kerja tanpa izin,” tegas Bahrussam saat dijumpai sejumlah wartawan.

Dia juga mengapresiasi aktivitas PA Mempawah di hari pertama masuk kerja, dimana kegiatan peradilan langsung berlangsung.

“Ada sidang, ada pendaftaran perkara, dan ada pengambilan salinan putusan/penetapan. Ini patut diapresiasi. Masuk pertama setelah libur bukan alasan untuk bermalas-

malasan atau bersantai,” paparnya.

Tidak hanya melihat kedisiplinan pegawai, Ketua PTA juga menindaklanjuti temuan MA, beberapa waktu lalu. Selain itu, memeriksa ruang kepaniteraan, mengecek buku register perkara untuk mengetahui data real yang disamakan dengan laporan online yang telah diterima MA. Pengecekan itu dilakukan agar tidak terjadi antara laporan online dan fakta tidak sesuai. “Hasil pemeriksaan, tampak sudah ada peningkatan,” pujinya.

Sementara itu, Ketua PA Mempawah,

Wanjofrizal mengakui, dirinya jauh-jauh hari selalu mengingatkan para pegawai supaya menjaga kedisiplinan. Apalagi PA merupakan instansi pelayanan publik.

“Pelayanan akan terganggu kalau ada pegawai yang bolos. Makanya, harus ditanamkan dalam hati bahwa melayani orang itu ibadah. Bekerja itu hakikatnya ibadah.

Jadi, harus bersemangat,” ujarnya.

Ditegaskannya, cuti tahunan adalah hak setiap PNS. Makanya, PA Mempawah di awal tahun telah melakukan pendataan terhadap siapa saja yang akan mengambil cuti,

sehingga tidak menumpuk saat Lebaran.

Sebab, yang dapat mengambil cuti menurut aturan tidak boleh lebih dari 5 persen dari seluruh pegawai di tiap instansi. “Jika tidak diatur sejak awal bisa bentrok. Karena semua ingin cuti waktu Lebaran. Maklum, mayoritas pegawai di PA Mempawah berasal dari luar Mempawah,” paparnya.

Dari 9 hakim, paparnya, hanya 1 orang yang asli Mempawah. Selebihnya dari Jawa, Sumatra dan Sulawesi. “Begitu pula dengan pegawai non hakim, banyak yang tinggal di Pontianak,” ujarnya. (sky)

Ketapang Bahari

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

11

Puluhan Penumpang Kallstar Kecewa

KLH Ketapang

Ilustrasi/ist

Belum Miliki Alat ISPU Ketapang-RK. Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Ketapang, hingga saat ini masih belum masih belum memiliki alat pendeteksi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Padahal alat ini sangat dibutuhkan mengingat Ketapang merupakan satu diantara Kabupaten yang rentan terkena polusi udara atau bencana kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan.

“Alat itu harus ada, sudah layak sekali kita menggunakan alat pendeteksi kualitas udara, terutama pada musim kemarau maupun pada saat kabut asap melanda,” kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Ketapang, Sukirno, Rabu (22/7).

Ia berharap, ke depan alat pendeteksi kualitas udara dapat tersedia. Selama ini ketika terjadi bencana kabut asap melanda, ia sangat kesulitan dalam mendeteksi kadar kualitas udara yang ada, apakah masih dalam batas normal atau sudah berbahaya bagi kesehatan. “Kita harap ada anggaran untuk pengadaan alat ini, karena ini sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan akan alat pendeteksi kualitas udara sudah mendesak, terlebih di Ketapang sendiri merupakan satu di antara beberapa kabupaten yang rawan terkena bencana kabut asap.

“Tahun depan kita rencanakan minimal satu alat, itu tergantung anggaran dan harapan kita alat pendeteksi harus ada, sebab untuk kepentingan masyarakat banyak,” jelasnya.

Ia mengatakan, jika sudah memiliki alat tersebut, KLH dapat mengeluarkan kebijakan dan imbauan kepada masyarakat mengenai status udara terutama ketika bencana kabut asap melanda Ketapang.

“Kita juga dapat mengimbau masyarakat maupun sekolah-sekolah, jika kualitas udara sudah masuk ambang batas berbahaya,” pungkasnya. (Jay)

Ketapang-RK. Puluhan penumpang pesawat Kallstar rute penerbangan Ketapang - Pontianak, Selasa (22/7) sore, gagal berangkat dari Bandara Rahadi Oesman Ketapang menuju Bandara Supadio Pontianak lantaran hujan lebat dan angin kencang yang melanda Kota Ketapang, Selasa sore.

Sebelumnya, jadwal penerbangan pesawat Kallstar pada pukul 13.30, namun lantaran adanya gangguan operasional pesawat di Bandara Supadio Pontianak, sehingga penerbangan di tunda pada pukul 17.00.

“Alasannya operasional jadi sejak pagi para penumpang memang sudah kita hubungi dan kita suruh datang pukul 16.00 untuk melakukan check in,” ungkap Wawan, Supervisi Kallstar Ketapang, Rabu (23/7).

Sebanyak 30 calon penumpang datang ke Bandara Rahadi Oesman Ketapang pada sore harinya, pesawat Kallstar dari Pontianak yang sedang menuju Ketapang memutuskan kembali ke Pontianak lantaran cuaca yang tidak mendukung.

“Pesawat yang dari pontianak sudah jalan menuju Ketapang, tapi karena cuaca buruk,

hujan dan angin jadi pesawat memutuskan untuk kembali ke Pontianak,” ungkapnya.

Ia menjelaskan,hal tersebut yang membuat, penerbangan Kallstar kemudian di cancel, para penumpang pesawat kemudian dipindahkan jadwal penerbangannya pada Rabu (23/7) pagi sekitar pukul 06.30 .

Sementara itu, Yudi satu diantara keluarga penumpang yang gagal berangkat mengaku kecewa, lantaran sebelum cuaca buruk pada sore hari, pada jadwal penerbangan yang seharusnya yakni pada pukul 13.30 cuaca di Ketapang sama sekali bagus.

“Katanya pesawat tidak berani berangkat karena cuaca buruk, jadi keberangkan di cancel nunggu cuaca bagus atau pagi hari,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya dirinya, beberapa penumpang lainnya juga mengkomplain pelayanan maskapai lantaran merasa tidak terima dengan pembatalan keberangkatan tersebut. “Ada yang komplain , karena jadwal keberangkatan pukul 13.30 dan saat itu cuaca bagus, tetapi delay, hingga akhirnya cuaca buruk dan kemudian pesawat tidak berani berangkat,” pungkasnya.(Jay)

Ilustrasi/ist

Persikat Tantang Timnas U 23 Ketapang-RK. Guna mengisi kekosongan waktu kompetisi sepakbola nasional yang sedang dibekukan Menteri Pemuda dan Olahraga, para suporter Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Ketapang (Persikat) menggelar turnamen Betuah Pawan Cup. Pada pertandingan eksebisi, kesebelasan Persikat akan menghadapi lawan yang tangguh yaitu, Evan Dimas dan kawan-kawan.

“Ini baru sekedar rencana semoga tidak ada perubahan dari Timnas,” kata Koordinator

suporter Persikat Ketapang, Zulfahmi, Kamis (23/7).

Ia menjelaskan, turnamen ini akan diikuti seluruh tim sepakbola dari 20 kecamatan di Ketapang dengan masing-masing kecamatan mengikutsertakan satu tim sepakbola.

Sedangkan untuk Kecamatan Benua Kayong dan Delta Pawan lebih dari satu tim yang ikut.

“Untuk Delta Pawan ada empat tim dan Benua Kayong ada dua tim sepakbola,” jelasnya.

Pertandingan akan dimulai pada 2-16 Agustus mendatang dengan

menggunakan sistem gugur.

Seluruh pertandingan akan digelar di stadion kebanggaan masyarakat Ketapang, Tantemak. “Kita berikan kelonggaran kepada masing-masing tim untuk mendatangkan pemain dari luar Ketapang. Tapi, akan lebih baik lagi jika tim memainkan pemain asli daerah. Tujuannya juga untuk memunculkan bibit-bibit muda sepakbola,” ungkapnya.

Yang akan ditunggu-tunggu dalam turnamen ini adalah partai eksebisi antara Persikat vs eks Timnas 23 Indonesia. Ke-

sebelasan Persikat akan menghadapi Evan Dimas, Maldini Pali, Ilhamudin, Manahati, Hansamu Yama dan eks Timnas 23 yang berlaga di Seagame Myanmar lalu. “Pelatihnya Imrah Mahu Maruri. Sudah dipastikan ini akan menarik,” kata Fahmi.

Untuk mendatangkan pemain-pemain yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di dunia sepakbola nasional, suporter Persikat bekerjasama dengan Asosiasi PSSI Ketapang.

“Kita juga mengucapkan terimakasih kepada Asosiasi PSSI

Ketapang yang ikut mendukung turnamen dan bersusah payah mendatangkan Evan Dimas dan kawan-kawan,” ucapnya.

Fahmi menegaskan, turnamen ini digelar selain sebagai hiburan dan silaturrahmi masyarakat Ketapang, juga digelar untuk mengobati kekecewaan Persikat karena tidak bisa berlaga di Liga Nusantara. “Kita juga mengharapkan turnamen ini dapat menggairahkan pesepakbolaan di Ketapang. Harapan kita sepakbola di Ketapang semakin maju,” pungkasnya (Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Hj Diah Permata Hildi

Kebun Percontohan PKK KKU Sukadana-RK. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kayong Utara (TP PKK KKU) Hj Diah Permata Hildi bersama para ibu PKK lainnya melakukan panen berbagai jenis tanaman, terutama sayuran di kebun percontohan PKK di Sukadana.

Kebun Percontohan tersebut telah berjalan selama dua tahun dengan menanam berbagai jenis sayursayuran dan buah-buahan. Di antaranya, jagung, semangka, labu air, labu golden mama, belewah, mentimun, pepaya serta tanaman buah dalam pot (Tabulampot).

Ketua TP-PKK KKU mengungkapkan, bahwa ini memang merupakan program PKK Pokja 3, terutama di bidang sandang dan pangan. Adanya Program PKK tersebut diharapkan dapat meningkatan pemahamam warga masyarakat Kayong Utara tentang perlunya pemanfaat lahan pekarangan dengan aneka tanaman, seperti sayur-sayuran dan empon-empon (akar tanaman yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur atau obat-obatan tradisioanal).

“Misalnya jahe, kunyit, dan sebagainya. Serta perlunya masyarakat mengkonsumsi makanan bergizi bagi keluarga dengan memanfaatkan keanekaragaman tanaman pangan daerah setempat,” kata Hj Diah Permata Hildi.

“Apapun yang kita tanam dan pelihara, tentu akan menghasilkan. Yang mana akan menambah penghasilan para ibu rumah tangga. Untuk itu, Tim Penggerak PKK mencontohkan kepada ibu-ibu supaya bisa diikuti atau dicontoh. Dengan adanya kebun percontohan ini, diharapkan, selain ibu-ibu, anak-anak sekolah juga bisa mengunjungi kebun percontohan ini,” ucap Hj Diah yang didampingi kader-kader PKK serta dinas-dinas terkait.

“Cobalah untuk memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya atau lahan tidur, sehingga bisa menghasilkan atau menambah pemasukan bagi keluarga.

Dari pihak PKK sendiri, saat ini telah menyediakan bibit tanaman, baik sayuran maupun buah-buahan,” tambah Diah. (lud)

Jika Desa Tidak Mampu, Sarankan Jadi Kelurahan Sukadana-RK. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah melakukan rekrutmen aparatur desa. Sebelumnya, banyak Kades yang meragukan rekrutmen melalui seleksi dan tes. Bahkan katanya, jika tak mamu mampu membangun, disarankan desa dijadikan kelurahan saja.

Lebih lanjut, kata Hildi tantangan terbesar adalah bagaimana mengisi aparatur pemerintah desa, dengan persyaratan pendidikan minimal SMA, hingga sampai kepada jabatan Kepala Dusun. Ternyata, setelah dipikirkan dan dilakukan bersama-sama, tantangan tersebut bisa dengan mudah dilalui.

“Sekarang ini hampir 43 desa telah memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini menunjukkan para masyarakat melihat betapa pentingnya pendidikan bagi aparatur desa.

Dalam rangka komitmen kita bersama untuk mengimplementasikan UU Desa, sudah diambil langkah-langkah strategis, untuk menghadapi tantangan kedepan. Salah satunya dengan Rapat Koordinasi Pemerintahan

Desa serta penetapan 10 persen ADD dari dana transfer,” papar Bupati.

Perlu diketahui, tambahnya, tidak semua kabupaten yang mampu untuk menganggarkan dana seperti itu. Ada salah satu Kabupaten di kalbar, Bupatinya mengungkapkan, kalau mereka menganggarkan ADD nya sebesar 10 persen, sisa dananya yang tersedia tinggal 38 milyar yang akan dibagikan kepada seluruh SKPD untuk belanja modal.

“Saya katakan kepada para bupati, bahwa hal ini adalah janji politik para legislatif dan eksekutif saat kampanye yang akan memberikan anggaran dana 1 milyar per-desa.

Jika dana tersebut, yang berasal dari APBN dibagi kepada semua desa di seluruh indonesia, kayong utara hanya akan mendapatkan dana 200 hingga 300 juta saja untuk satu desa,” lanjut Bupati Hildi Hamid.

Saat ini Kayong Utara mampu memberikan kepada desa, anggaran dananya Rp1 M, bahkan hingga Rp1,8 M untuk desa tertentu.

Namun ada beberapa kepala desa yang berpikiran, bahwa percuma sebuah desa

H Hildi Hamid

diberikan dana miliaran itu. Mereka beranggapan, tidak akan mampu dan sanggup membangun desa, dikarenakan “sudah diatur” untuk dialokasi-alokasi apa saja. Sebab dengan kewenangan desa yang dilimpahkan dari pemerintahan kabupaten, seolah-olah

pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakan pembangunan di wilayah desa.

Bahkan sampai ada kepala desa yang menyampaikan kepada masyarakatnya, bahwa pelimpahan kewenangan desa ini dibuat oleh Bupati. Ini menunjukkan para kepala desa tidak bisa bersyukur. Karena jika dibandingkan anggaran terdahulu yang hanya 300 jutaan per-desa, anggaran sekarang jauh lebih besar. Untuk sekarang ini, anggaran 300 juta tersebut hanya merupakan tunjungan para aparatur desa secara keseluruhan.

“Hanya satu saran saya, kalau Kepala Desa merasa sudah tidak mampu membangun desanya dengan ADD yang telah diberikan, dan berharap mesti ada intervensi dari pemerintahan kabupaten kepada desa tersebut, hanya satu jalan, pemerintahan kabupaten akan menjadikan desa itu sebagai kelurahan,” tegas H Hildi Hamid.

Reporter: Kamiriluddin Editor: Kiram Akbar

Pentingkan Diri, Kades Tak Akan Selamat Sukadana-RK. Bupati Hildi Hamid mewanti-wanti, jika banyak aparatur Desa yang memiliki pemikiran lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok terhadap ADD yang sebesar Rp1 miliar atau lebih itu, akan banyak aparatur desa yang tidak selamat.

Pihak BPKP nantinya yang akan memeriksa secara langsung para aparatur desa. BPKP menjadi bagian dari koordinasi seperti KPK, dalam hal pencegahan korupsi.

“Banyak perbedaan persepsi dalam mencermati UU Desa nomor 6 tahun 2014. Saya sudah mengintruksikan kepada pemerintahan desa agar membuat kewajiban format yang akan dilakukan pemerintahan desa.

Perlu diingat, ditahun pertama ini masih didampingi Pemdes, sambil nantinya menunggu pendamping desa yang dari

pusat. Sampai saat ini kita masih menunggu tata cara tentang transfer ke desa yang sedang dipersiapkan oleh dua kementerian, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” kata Bupati Hildi Hamid.

Pemerintah Kabupaten sendiri, untuk menjalankan komitmen serta mengimplementasikan UU desa, telah menyusun dan mengajukan lima Raperda tentang Desa. Pemerintahan Kabupaten juga telah menetapkan 8 hingga 9 peraturan bupati yang semuanya menyangkut, mulai dari tata cara pengalokasian ADD, pengalokasian bagi hasil pajak, penyusunan Perkades, Besaran Penghasilan bagi aparatur desa, Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan aparaturnya, alokasi dana desa dari APBN,

alokasi bagi hasil, pembagian dan penetapan rincian dana desa, pengadaan barang dan jasa.

“Perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan desa untuk membangun ini, tidak bisa juga para kepala desa semena-mena bisa membangun dengan keinginannya sendiri. Mulai dari perencanaan antara BPD dan Rapat Musyawarah desa untuk menentukan mana yang akan dibangun,” ingatnya.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa mengacu kepada peraturan kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) Pusat. Bupati juga mengeluarkan kebijakan tentang persoalan gaji para kepala desa yang akan dibayarkan hingga April, meskipun anggarannya belum dikeluarkan, dengan catatan harus ada peraturan Kepala Desa terlebih

dahulu tentang besaran yang diajukan sesuai dengan Perbup, yakni gaji tetap, tunjangan para aparatur desa, serta operasional pemerintahan desa.

Ya n g ha r u s d i t u a n g k a n dalam Perkades nantinya harus diferivikasi terlebih dahulu oleh BPMPDPKB. Pembayaran pertanggungjawaban para Kepala Desa terhadap gaji ini, yang telah ditetapkan melalui Perbup, hanya berhak diterima oleh perangkat desa yang sudah memenuhi syarat.

“Saya berpesan, supaya para kepala desa segera menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran tahun 2014. Bupati juga akan menerbitkan perbup tentang jam buka kantor desa.

Selain itu saya juga berpesan, masih banyak ditemukan perpindahan penduduk yang tidak teradministrasi dengan baik.

Jangan sampai para kepala

desa mendapat dampak yang kurang baik, karena ketidakjelasan data dari perpindahan penduduk yang akhirnya meresahkan masyarakat. Para kepala desa agar mengintruksikan kepada kepala dusun dan RT untuk menginventarisir kembali para warganya,” kata dia.

Dikatakannya para camat juga harus mempelajari serta menguasai UU Desa, karena camat nantinya akan berfungsi memferivikasi dan membina serta mengawasi kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa.

Semua yang saya utarakan ini fungsinya hanya untuk melindungi para kepala desa, karena pada saat keluarnya peraturan ini, banyak yang berpendapat, kedepannya akan banyak para kepala desa yang akan berurusan dengan Aparat Penegak Hukum,” tutupnya. (lud)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

12

Kabupaten Melawi Butuh Pabrik Pakan Ternak

Laboh Ju

Ilustrasi.

NET

MOS Jangan Ada Kekerasan Nanga Pinoh-RK. Usai libur panjang, sekolah akan memulai aktivitas belajar pada Senin pekan depan. Sebagian besar sekolah juga telah menuntaskan penerimaan siswa baru pada liburan lalu dan berlanjut dengan pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS), yang biasanya akan digelar pada pekan pertama masuk sekolah di awal tahun ajaran baru.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Melawi, Syafaruddin yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/7) mengingatkan, kepada seluruh sekolah untuk memanfaatkan momen MOS dengan sebaikbaiknya, khususnya untuk siswa baru.

“Jadikan ini ajang silaturahmi dan memperkenalkan lingkungan sekolah pada siswa baru. Jangan ada kekerasan saat pelaksanaan MOS nanti,” ingatnya.

Syafaruddin menerangkan, pelaksanaan MOS dimaksudkan sebagai awal penyesuaian lingkungan baru bagi para siswa baru yang baru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, momen MOS seharusnya lebih banyak diisi dengan kegiatan perkenalan antara guru dan siswa serta memperkenalkan sistem pendidikan di sekolah.

“Termasuk apa saja kegiatan di internal dan eksternal di dalam sekolah sehingga siswa baru nantinya bisa mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah tersebut,” paparnya.

Yang tak kalah terpenting, ingat Syafaruddin, MOS adalah momen untuk membangun kedekatan antara senior atau siswa lama dengan juniornya. Jangan sampai muncul ada gap atau jarak, bahkan mungkin kekerasan antara senior pada juniornya.

“Walau MOS adalah kewenangan sekolah, saya berharap sekolah benar-benar memantau dan mengawasi pelaksanaannya. Karena di dalam MOS biasa juga dilibatkan para pengurus OSIS,” terangnya. (aji)

Nanga Pinoh-RK. Di Kabupaten Melawi banyak warga yang memelihara ternak, seperti ayam dan ikan. Mereka jelas sangat membutuhkan pakan ternak yang murah dan kandungan nutrisinya sesuai dengan kebutuhan ternak mereka.

Sementara pakan yang tersedia di pasar harganya terbilang sangat mahal.

“Belakangan ini banyak sekali masyarakat yang memelihara ternak. Hingga kebutuhan akan pakan sangat tinggi.

Harga pakan sekarang ini sangat mahal,” keluh peternak di Sidomulyo, Sudirmansyah, kemarin.

Saking mahalnya pakan, banyak peternak yang berhenti memelihara ternak.

Lantaran harga pakan membuat peternak mesti mengeluarkan dana yang cukup

besar. Berpengaruh pada keuntungan yang diterima oleh peternak.

Dia mencontohkan, harga pakan yang dibutuhkan untuk memelihara ternak ayam potong. Apabila memelihara 100 ekor ayam dibutuhkan sekitar 6 karung pakan. Saat ini harga pakan telah mencapai sekitar Rp400 ribu. Peternak mesti mengeluarkan dana sekitar Rp2,4 juta.

“Biaya produksi dari pakan sekitar tiga per empat dari total modal yang dikeluarkan peternak. Ini sangat besar.

Kalau modal dari peternak bisa ditekan hingga setengah dari biaya produksi, bisa jadi peternak akan banyak mendapatkan keuntungan lebih besar,” ulasnya.

Dia berharap, pemerintah melalui instansi terkait bisa menyediakan pakan

murah. Yakni dengan menyediakan pabrik pembuat pakan. Apalagi di Melawi, bahan baku pakan masih banyak.

Seperti dedak padi yang ada di penggilingan padi.

“Dedak padi saat ini satu karung hanya 50 ribu rupiah. Ditambah suplai protein dari ikan yang bisa didatangkan dari utara Kalbar atau Kota Pontianak. Bisa saja kalau diproduksi di Melawi tanpa ongkos kirim harga pakan bisa Rp250 ribu rupiah, kan murah,” paparnya.

Memang saat ini pakan didatangkan dari luar Melawi, seperti Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Satu truk pengangkut jalur Pontianak-Nanga Pinoh sudah mencapai Rp3 juta. Jelas penjual akan menghitung biaya transportasi untuk

harga pakan. Beda halnya bila tidak ada biaya produksi maka harga pakan lebih murah.

Dia berharap, agar ada kemandirian pakan di Melawi. Bisa didorong oleh pemerintah atau bisa pula direalisasikan oleh swasta. Melalui membangun pabrik pakan yang bisa terjangkau oleh peternak kecil.

“Kalau peternak besar jelas mampu.

Mereka memelihara ribuan ekor. Bagi peternak kecil seperti kita yang memelihara hanya 100 atau 200 ekor, jelas biaya modal dari pakan sangat mempengaruhi keuntungan,” keluhnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Halal Bihalal

Pemkab Melawi Pererat Tali Silaturahmi Nanga Pinoh-RK. Bupati Melawi, H. Firman Muntaco beserta jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Melawi menggelar halal hihalal di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Pinoh dan Kecamatan Sayan.

Halal bihalal ini untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan rakyat.

Berkesempatan memberi sumbangan kepada 300 orang anak yatim piatu serta kaum duafa.

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kabupaten Melawi beserta istri dan Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Tajudin disambut antusias oleh ribuan warga. Aspirasi warga pun diserap pemerintah.

“Halal bihalal ini sudah agenda tahunan. Hal ini untuk menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat yang jaraknya jauh dari kota Pinoh sendiri. Mempererat hubungan antara pemerintah dengan rakyat,” ucap H Firman Muntaco saat halal bihalal awal pekan ini.

Menurutnya, halal bihalal eksekutif dan legislatif Kabupaten Melawi demi menum-

buhkan rasa kekeluargaan umat beragama. Seluruh umat beragama yang ada di Melawi merupakan keluarga besar Melawi. Kekeluargaan ini yang mesti dijunjugi tinggi. Apalagi momen hari raya bisa dijadikan sarana untuk mempererat kekeluargaan di kalangan masyarakat Melawi. Tanpa membedakan suku maupun agama.

Sebagaimana semangat halal bihalal, yakni saling memaafkan satu dengan yang lainnya.

“Di hari yang fitri ini, kita harus saling bersila- BERIKAN SANTUNAN, Bupati Firman Muntaco beserta rombongan saat memberikan santunan pada turahmi dengan seluruh acara halal bihalal. S /R K umat beragama. Oleh karena itu, saya beserta rombongan juga kekeluargaan yang terbangun dari sila- mutlak kesuksesan pembangunan.

“Silaturahmi seperti ini akan terus dimengelilingi desa di dua kecamatan itu. turahmi melalui halal bihalal akan menUntuk mempererat kekeluargaan,” papar dorong semangat kebersamaan untuk lakukan. Oleh karena itu juga untuk tahun membangun Melawi. Dukungan semua ke depannya kegiatan safari Idul Fitri ini Firman.

Bupati berharap, adanya hubungan pihak, terutama rakyat merupakan syarat akan terus dilaksanakan,” ucapnya. (aji) UKARTAJI

AKYAT

ALBAR

Sintang Raya Jantoh Kita

Pelayanan di RS dan Puskesmas Baru Normal

Hary Sinto Linoh

Sintang. RK. Memasuki hari ketiga pascacuti bersama Idhul Fitri 1436 Hijriyah, pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang baru berjalan normal. Lantaran dokter dan petugas kesehatan lainnya sudah hadir semua.

“Pelayanan kesehatan efektif mulai bekerja 22 Juli.

Dari hasil pantauan kita hari ini (kemarin, red), di Pukesmas Tanjung Puri, Sungai Durian dan RSUD Ade M Djoen Sintang, semua pelayanan sudah berjalan dengan Normal,” kata Sinto Linoh, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/7).

Sinto mengungkapkan, tingkat kehadiran petugas kesehatan pada hari pertama masuk kerja pascacuti bersama, sudah sangat baik. “Dari pantauan kita, dokter dan pelayan kesehatan lainya sudah hadir semua terutama yang di Puskesmas,” ungkapnya.

Sementara tenaga medis di RSUD Ade M Djoen Sintang, tambah dia, memang ada beberapa yang masih cuti. “Namun tidak ada yang kosong karena dokter spesialis kita rata-rata lebih dari satu,” jelas Sinto.

Dia mengungkapkan, pada liburan lalu, Puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam kota yakni Puskesmas Tanjung Puri dan Sei Durian tetap buka sejak 16 Juli 2015 lalu. Jadi saya perintahkan untuk Puskesmas agar tetap melayani pasien,” tegas Sinto.

Sementara untuk petugas medis, tambah dia, pada libur Lebaran tetap masuk hanya saja tidak full, bergilir sesuai shift. “Hari ini pelayaan sudah berjalan dengan lancar tidak ada masalah lagi,” ungkapnya.

Sinto juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepadanya, jika ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak baik dari petugas medis. Sebab, saat ini masyarakat wajib mendapatkan pelayanan publik yang optimal. (Adx)

Milton akan Canangkan Bulan Gotong Royong Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby akan mencanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tempunak, Kamis (30/7) mendatang.

“Pencanangan ini untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, dalam penguatan integritas sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera,” kata Milton Crosby ditemui di tempat kerjanya, Kamis (23/7).

Dia mengungkapkan, secara Nasional, BBGRM ini bertemakan “Mari Kita Gelorakan Kerja Gotong Royong Menuju Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Milton menjelaskan, gotong royong merupakan salah satu budaya Indonesia yang mulia dan memberikan dampak ang sangat luas dalam kehidupan

masyarakat. Bahkan, gotong royong diyakini mampu integritas sosial untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat NKRI. Praktik kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat merupakan nilai-nilai budaya yang sudah melembaga di Indonesia, yang dapat dilihat pada berbagai momen seperti kegiatan kemasyarakatan, adat-istiadat, kekerabatan, keagamaan, dan pembangunan di pedesaan.

Untuk itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mengharapkan gotong royong terus hidup dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Sintang. “Semua instansi, LSM dan lainnya, diharpakan tidak berhenti serta terus menjaga dan menggerakkan budaya gotong royong ini kepada masyarakat,” kata Milton.

Sementara itu, BBGRM tingkat Kalbar dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya pada 21 Juli 2015. Dicanangkan langsung Gubernur Kalbar, Drs Cor-

nelis MH. Tentunya diharapkan diikuti kabupaten/kota lainnya di Kalbar.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa (BPMPD) Sintang, H Hotler Panjaitan menjelaskan, BBGRM akan diisi dengan penghijauan, secara simbolis dilakukan Bupati Milton beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sintang.

Ke depan, tambah Hotler, dilaksanakan kegiatan gotong royong lainya seperti pengecatan rumah ibadah, perbaikan jalan lingkungan, drainase atau parit, membersihkan sarana pendidikan dan kesehatan.

“Tahun ini banyak kegiatan gotong royong yang dilakukan Pemkab Sintang. Semua kegiatan telah disetujui langsung oleh Bupati Sintang dengan melakukan rapat terlebih dahulu,” ungkap Hotler.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Bupati Sintang Milton Crosby tanam pohon.

Infrastruktur dan Kesejahteraan Paling Sering Dikeluhkan Warga Sintang-RK. Buruknya fasilitas infrastruktur di hampir semua sektor pembangunan di Kabupaten Sintang masih menjadi hal yang paling sering dikeluhkan masyarakat kepada Anggota DPRD yang sedang reses di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Salah seorang Anggota DPRD Sintang yang menerima keluhan sebut, Hardoyo SE. Ketika dia reses di Desa Begendang Mau, Kecamatan Kayan Hilir belum lama ini, banyak keluhan yang diterimanya.

“Mulai dari masalah jalan, pendidikan maupun kesehatan menjadi topik hangat pada saat reses,” katanya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/7).

Di antara yang dikeluhkan masyarakat

Desa Begendang Mau, tentang fasilitas pendidikan yang sudah hampir 10 tahun tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Jarak sekolahnya yang jauh, jumlah kelas dan guru juga kurang Selain masalah fasilitas infrastruktur, masyarakat di Desa Begendang Mau, Kecamatan Kayan Hiir juga dihadapkan pada belum meratanya kesejahteraan petani sawit.

Politisi PKPI ini mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir masyarakat mengeluhkan perusahaan Bumi Sentosa Lestasi (BSL) yang mendatangkan pekerja dari luar negeri.

“Padahal janji perusahaan sebelum masuk di Desa Begendang Mau akan

memperioritaskan pejerja lokal. Namun kenyataan yang terjadi saat ini masyarakat setempat hanya menjadi penonton,” kata Hardoyo.

Dia mengungkapkan, hampir sebagian masyarakat di daerah itu menggantungkan hidupnya pada sawit yang hingga saat ini selalu merugi. “Ini benar-benar membuat saya prihatin, karena itu saya akan memperjuangkan secara maksimal agar para petani kelapa sawit tidak terus menerus dirugikan,” ujar Hardoyo.

Menurutnya, jumlah pekerja dari luar daerah di perusahaan sawit tersebut tidak sebanding dengan masyarakat setempat. “Kebanyakan para pekerja di PT

BSL berasal dari NTT dan NTB. Padahal jika dilihat dari kemampuan masyarakat setempat, juga tidak kalah saing dengan pendatang, “ ungkap Hardoyo.

Disinyalir kata Hardoyo, tragedi tenaga kerja demikian tidak hanya terdapat di PT BSL didesa Begendang Mau. Bisa saja terjadi di beberapa perusahaan perkebunan yang tersebar di Kabupaten Sintang.

“Kita secara kelembagaan dalam waktu dekat akan mendesak Pemkab Sintang untuk membentuk tim khusus guna menyusuri setiap perusahaan, untuk memastikan keamanan dan kenyaman para pekerja dapat terjamin dengan baik, “ beber Hardoyo. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Wajidi M Ali. ARMAN HAIRIADI

Jangan Gunakan Tuba dan Setrum Putussibau-RK. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, Wajidi M Ali STP mengimbau masyarakat agar tidan menggunakan racun (tuba) atau sentrum untuk menangkap ikan.

“Yang jelas kita mengantisipasi musim kemarau ini. Jangan sampai ada yang menggunakan bahan kimia maupun setrum. Karena berdampak terhadap konsumsi masyarakat terhadap ikan,” kata Wajidi ditemui di kantornya, Kamis (23/7).

Wajidi menjelaskan, penggunaan tuba dan sentrum berdampak pada populasi serta rusaknya ekosistem air sungai. Sehingga diterbitkanlah aturan untuk pelarangan untuk menggunakan tuba dan setrum.

Pelarangan menggunakan bahan kimia dan setrum untuk menangkap ikan itu sudah diatur dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

“Ada ketentuan sanksi pidana seperti Bab IX, Pasal 19. Pidana kurungan paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp50 juta. Maka setiap kita sosialisasi ke lapangan selalu melibatkan pihak-pihak terkait,” jelas Wajidi.

Selain menggencarkan sosialisasi pelarangan tuba dan setrum, Dinas Perikanan juga menggiatkan patroli dengan melibatkan Koramil, Polsek, dan Satpol PP. “Koordinator tim ini Dinas Perikanan. Dalam satu bulan dua kali patroli ke lapangan,” kata Wajidi.

Patroli ini, jelas Wajidi, untuk menekan angka kepunahan populasi ikan di perairan Kapuas Hulu.

Sebab, masih ada indikasi masyarakat yang menggunakan tuba atau setrum, tetapi hingga kini belum ditemukan. “Kalau sudah ketangkap tangan tetap kita proses, namun selama ini kita ndak tahu, apakah setiap kali kita giat patroli bisa bocor segala macam,” pungkasnya. (aRm)

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

13

493 Sekolah akan Dapat Dana BOS Putussibau-RK. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (Disdikpora) Kapuas Hulu memastikan 493 sekolah setempat menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat tahun ini.

“SD Rp800 ribu per murid per tahun. Sedangkan SMP Rp1 juta per pelajar per tahun. Total anggaran SD Rp25.867.200.000 dan SMP Rp36.945.200.000. Penyalurannya per triwulan,” kata Mukhlisin, Kasubag Program dan Tim Manajemen BOS, Disdikpora Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/7).

Tahun ini, jelas Mukhlisin, alokasi dana BOS yang diterima sekolah di Kapuas Hulu menin-

gkat dari sebelumnya. Jika tahun lalu per anak didik menerima sekitar Rp600 ribu per tahun, sekarang naik menjadi Rp800 per anak didik per tahun untuk tingkat SD. Demikian juga dengan besaran dana yang diterima pelajar SMP. “Namun kalau kita melihat dari kondisi ekonomi dan harga barang yang semakin mahal, maka jumlah yang diterima saat ini masih terbilang kurang. Apalagi sekolah yang jaraknya jauh dan siswanya sedikit. Tentu hanya untuk mengurus dana tersebut masih kurang,” terang Mukhlisin.

Sementara itu untuk SD, jumlah penerimanya 43.412 murid.

Sedangkan untuk SMP 11.078

murid, baik swasta maupun negeri. “Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah,” kata Mukhlisin.

Dia menjelaskan, dana BOS dapat digunakan untuk biaya ulangan, ujian, pemeliharaan ringan, dan lain-lain. “Kalau untuk yang rusak berat ndak mampu dananya,” ujar Mukhlisin.

Disdikpora hanya mengusulkan data sekolah ke provinsi untuk diteruskan ke pusat. Sementara penggunaannya, pihak sekolah bisa mengacu pada Petunjuk Teknisnya (Juknis). “Ada 13 item Juknis penggunaan dana BOS tersebut,” kata Mukhlisin.

Setelah menerima dan memanfaatkan dana BOS, pihak

sekolah wajib membuat laporannya. “Kalau kita melihat, selama ini ndak masalah. Karena setiap penyaluran, tim kita melakukan monitoring ke lapangan,” ucap Mukhlisin.

Tetapi, tambah dia, regulasi pendataan sekolah penerima dana BOS yang dilakukan pemerintah pusat belum bisa sepenuhnya diterapkan untuk Kapuas Hulu. Mengingat kondisi geografis daerah yang berbedabeda.

“Kita diatur Kementerian Desa dan PDT, namun tidak sesuai.

Karena ada kategori daerah maju dan tertinggal. Misalnya, jumlah siswa penerima dana BOS di bawah 60 orang boleh dibayar

Warga Bunut Hilir Keluhkan Suara Mesin PDAM Putussibau-RK. Keberadaan mesin pembangkit milik Perusaahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kapuas Hulu yang beroperasi di Dusun Kupan, Desa Bunut Hilir, Kecamatan Bunut Hilir dikeluhkan warga sekitarnya. Pasalnya suara dan asap mesinnya sangat menganggu.

“Jaraknya tidak jauh dari sekolah SD Negeri 02 Bunut Hilir dan rumah warga, sekitar 10 meter.

Dengan kondisi seperti itu warga jelas terganggu. Belum lagi asap hitam pekat yang dikeluarkan setiap harinya. Saya yakin dengan kondisi ini proses belajar mengajar tidak akan berjalan normal seperti yang diharapkan,” ungkap Syapari warga Dusun Kupan, kemarin.

Dikatakan Syapari, sebelumnya pihak PDAM pernah menjanjikan akan memasang peredam sebanyak dua unit di sekitar mesin tersebut. “PDAM itu sudah hampir 10 tahun berdiri, sampai sekarang janji peredam belum direalisasikan. Padahal pada saat menandatangi persetujuan izin ke rumah-rumah warga dijanjikan akan ada peredam,” kesalnya.

Syapari berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu bisa mengambil tindakan untuk menangani permasalahan tersebut. Misalnya segera memasangkan peredam pada mesin PDAM. Agar aktifitas belajar mengajar dan warga tidak merasa terganggu. “Baik karena suara yang membuat bising pendengaran dan asap yang mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar mesin,” ujar Syapari.

Sementara salah seorang tokoh agama Desa Bunut Hilir, Muhammad Yusuf, meminta supaya Pemkab Kapuas Hulu segera memikirkan masalah mesin PDAM ini dan mencarikan solusinya. “Pemerintah harus mencarikan solusinya dengan memberikan peredam. Kalau kondisi seperti itu dibiarkan, proses belajar-mengajar tidak akan berjalan efektif,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Dire kt u r P D A M Ka p u a s Hu l u , Emmanuel Haraan Ryanto STh mengaku akan mengambil langkah antisipasi, agar keberadaan pembangkit yang berdekatan d e n ga n s e k o l a h d a n r u ma h warga tersebut tidak membuat

kegaduhan.

“Nanti ada tim teknis yang akan mencari solusi. Saya akan koordinasikan dengan mereka. Paling tidak sebelum mencari lokasi baru, harus sudah ada solusinya dulu,” kata Rya nt o d i t e mu i Ka m i s ( 2 3 / 7 ) .

Namun untuk memindahkan lokasi pembangkit tersebut, kata Ryanto, harus melalui proses dan persetujuan bersama. “Semua harus sepakat untuk mencari lokasi baru. Kita usulkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah menyiapkan lokasinya, maka dibangunlah pembangkit baru yang lokasinya tidak terlalu ramai,” tambahnya.

Menurutnya, alternatif usulan untuk pemasangan peredam di lokasi pembangkit juga belum tentu mampu meminimalisir suara mesin. “Dipasang peredam juga bukan solusi. Kita dari tim teknis akan coba, kalau memang peredam suara membuat tidak terlalu bising, tentu kita perhatikan. Yang namanya aktivitas, jangankan mesin yang beroperasi beberapa jam. Mesin biasa pun membuat bising,” papar Ryanto. ( aRm )

sebanyak itu,” kata Mukhlisin.

Namun, tambah dia, aturan itu berat. Dari pusat dasarnya menggunakan data PDT. Kalbar belum berani menerapkannya.

“Kasihan sekolah yang benarbenar siswanya kurang, tapi ndak terbantu oleh ketentuan itu,” ujar Mukhlisin.

Disdikpora Kapuas Hulu sudah membuat usulan ke pusat, supaya daerah yang menentukan kondisinya. “Masih ada jumlah siswa yang 20 lebih. Sementara mereka harus membuat laporan ke dinas dengan jarak tempuh yang jauh,” tutup Mukhlisin.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

FPI: Semua Masyarakat Mesti Jalin Keharmonisan Putussibau-RK. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kapuas Hulu, Front Pembela Islam (FPI) mengajak seluruh masyarakat untuk menjalin dan menjaga keharmonisan, kebersamaan dan kekeluargaan.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu dalam suasana Pilkada, situasi keamanan dan rasa kekeluargaan yang sudah lama terbangun jangan rusak hanya karena perbedaan pilihan,” kata Zainuddin, Ketua FPI Kabupaten Kapuas Hulu kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Zainuddin, siapapun pemimpinnya, dari agama apa saja, harus mampu berkomitmen untuk selalu menjaga kebersamaan dan kedamaian di Kapuas Hulu. “Yang diinginkan adalah pemimpin yang berkomitmen untuk kebersamaan yang bisa membawa daerah ini aman dan maju,” katanya.

Siapapun yang maju menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, kata Zainuddin, tidak jadi masalah. “Perbedaan agama suku dan ras itu hendaknya jangan dipersoalkan, yang jelas seorang pemimpin harus bisa membawa Kapuas Hulu ini semakin maju, aman dan damai,” tegasnya.

Dinamika politik yang bersifat positif di alam demokasi, tambah Zainuddin, tentunya disambut dengan baik, yang tidak baik dibuang saja.

“Seluruh komponen hingga lapisan masyarakat diharapkan bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Bumi Uncak Kapuas ini,” harapnya. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Bupati Segera Kumpulkan SKPD untuk Inventarisasi Aset Sanggau-RK. Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengakui persoalan inventarisasi aset-aset daerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi ‘Sanggau Tertib’.

Karena itu, ia mengaku akan mengumpulkan seluruh SKPD untuk menata aset yang ada.

“Saya sudah mendiskusikan itu dengan Asisten supaya memPoulus Hadi buat pertemuan khusus untuk semua SKPD. Aset kita sebenarnya sudah mulai kita tata. Tapi pendapat dari BPK juga supaya ini harus lebih diperbaiki, terutama aset tak bergerak seperti tanah. Ini merupakan PR yang menjadi bagian dari Sanggau Tertib,” katanya usai rapat pandangan Fraksi terhadap jawaban bupati terkait empat Raperda usulan di gedung DPRD, Kamis (23/7).

Bupati juga mengakui tak adanya hitam atas putih terhadap aset-aset yang bersumber dari hibah masyarakat menjadi kendala dalam menginventarisir aset yang ada. “Makanya saya meminta kepada mereka (SKPD) aset ini masalahnya clear atau tidak. Kalau bermasalah, masalahnya apa? Itu yang harus kita catat. Memang harus ada tahapan dari tahun ke tahun itu harus ada yang diselesaikan,” terangnya.

Dalam penertiban aset tersebut, Bupati meminta dimulai dari wilayah kota Sanggau. Dan ternyata kata dia, belum semua aset Pemda di wilayah kota terinventarisir dengan baik. “Saya mau dimulai dari kota dulu.

Jangan sampai yang di depan mata kita malah bermasalah. Ternyata di kota masih ada juga yang mengklaim, keluarganya, ahli warisnya,” ungkap Bupati.

Kejelasan secara hukum aset Pemda sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Bupati mengaku tak akan membangun apapun di tanah yang belum jelas kepemilikannya. “Kalau tidak jelas, saya tak akan mau.

Misalnya, kita mau membangun A, tapi asetnya bukan Pemda, ya janganlah. Tanah itu dikatakan clear kalau sudah bersertifikat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau, Hadi Sudibyo mengaku saat ini tengah gencar-gencarnya menginventarisir aset-aset daerah berupa bangunan, rumah maupun tanah, terutama di wilayah-wilayah kecamatan.

Persoalan yang saat ini dihadapi pemerintah adalah sulitnya mencari bukti ‘hitam di atas putih’ berupa surat-menyuratnya. Pasalnya tak sedikit aset Pemda berupa tanah merupakan hasil hibah masyarakat setempat. Karena itu, Hadi bertekad agar semua aset Pemda bisa dapat berkekuatan hukum. “Makanya, semua SKPD sangat berperan. Karena data-data aset ini harus terupdate,” katanya. (KiA)

Ada ‘Tangan’ Asing di Kasus Tolikara Bupati: Masyarakat Jangan Terprovokasi Sanggau-RK. Dandim 1204/ Sanggau Letkol Inf. Heri Budi Purnomo blak-blakan dalam acara tatap muka bersama tokoh agama dan Forkompinda di aula Kodim 1204 Sanggau, Kamis (237) pagi. Pertemuan itu digelar guna mengantisipasi dampak dari kasus Tolikara, Papuas.

Di hadapan para tokoh masyarakat dan Forkompimda, Dandim mensinyalir ada ‘tangan’ asing yang bermain di kasus Tolikara, yang tak ingin Indonesia menjadi negara hebat pada 2025 mendatang. Kasus Tolikara hanyalah sebagai ‘pintu masuk’ untuk mengacak-ngacak NKRI. “Ada bangsa X, sengaja tak saya sebut negaranya, yang ingin menguasai negara kita. Buktinya nyatanya, lepasnya Timor Timur, pulau Simpadan dan Likitan. Kemudian daerah yang berpotensi adalah Papua, karena kaya akan sumber daya alam,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Dandim juga memperlihatkan peta perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Di situ terlihat, hampir seluruh wilayah NKRI berhamburan perusahaan-perusahaan asing. “Silahkan lihat.

Dari Sabang sampai Merauke bangsa kita ini sudah dikuasai secara ekonomi,” katanya sambil menunjuk ke layar. Di layar tersebut perusahaan Amerika yang mendominasi.

Karena itu, ditegaskannya, kasus Tolikara bukan kasus SARA. Itu hanya ulah sekelompok oknum yang tak senang dengan

Dandim Sanggau memberikan kata sambutan dalam acara tatap muka bersama tokoh agama dan Forkompinda di aula Kodim 1204 Sanggau. KIRAM AKBAR

NKRI. Kepada tokoh agama di Sanggau, Dandim meminta ikut terlibat memberikan pemahaman jangan sampai terprovokasi.

“Bangsa kita ini tidak didirikan atas satu agama. Karena itu kita harus saling menjaga toleransi,” tegasnya.

Hal senada diiungkapkan Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go yang meminta masyarakat mempercayakan penanganan kejadian di Tolikara kepada pihak Kepolisian di sana.

“Kita tidak boleh terpancing dengan situasi dimanapun

karena permasalahan besar itu selalu selalu dimulai dari permasalahan-permasalahan kecil.

Apapun persoalan di wilayah kita kalaupun ada letupan-letupan kecil kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengaku selama ini toleransi keberagamaan sudah berjalan sangat baik di kabupaten Sanggau. Ia juga meminta masyarakat tak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar. “Saya sebagai bupati bersama Forkompimda tegas

menyatakan tidak mau terpancing,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat jangan berpikir bahwa kasus Tolikara adalah kasus antar agama.

“Mungkin saja itu kasus secara personal tapi merambat ke SARA. Tapi sampai saat ini saya belum menerima laporan terkait adanya gejolak di Sanggau lantaran kasus tersebut. Mudahmudahan tidak ada,” ujarnya.

Harapan serupa juga diutarakan Abang Sofyan, yang merupakan perwakilan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Jangan sampai masyarakat Sanggau ikut-ikutan panas dengan kasus Tolikara itu. “Kalau di Papua panas, di tempat kita jangan ikut panas, seharusnya kita yang mendinginkannya,” katanya.

Untuk itu, FKUB juga akan membahas terkait konflik Tolikara itu bersama lintas agama supaya tidak berdampak di Sanggau.

“Hasil pertemuan ini nanti akan saya sampaikan kepada pengurus FKUB untuk kita secara bersama tokoh-tokoh agama mengantisipasi kejadian di Tolikara Papua,” katanya. Dengan terbentuknya FKUB ini, Abang Sofyan berharap komunikasi antar umat bergama bisa intens dilakukan.

“Kalau toh ada perkara-perkara yang berhubungan dengan indikasi gesekan yang berkaitan dengan agama, sebelum membesar sudah bisa kita eliminir sedemikian rupa,” tuturnya.

M. Bahrun, perwakilan gereja Katedral mengaku pihak gereja sudah memberikan pemahaman kepada umatnya melalui khutbah keagamaan di gereja guna mengantisipasi insiden Tolikara. Umat Khatolik, dikatakan Bahrun, juga sangat menentang kekerasan atasnama agama.

“Apa yang kita sampaikan saat khutbah juga kita sampaikan kepada masyarakat,” katanya.

Bahrun juga menjamin bahwa kondisi di Kabupaten Sanggau kondusif dan tidak terpengaruh atas isu di Tolikara.

Laporan: Kiram Akbar

27 Desa Belum Selesaikan APBDes Sanggau-RK. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-Pemdes) Kabupaten Sanggau, Siron mengatakan dari 163 desa, masih ada 27 desa yang belum menyelesaikan anggaran pendapatan belanja desa (APBdes).

“Sampai hari ini 136 desa yang sudah selesai APBDes artinya sisa

27 desa yang belum selesai, untuk pencairannya ada di BP2KAD Sanggau,” katanya, Rabu (22/7).

Dikatakannya, jika sudah menyelesaikan APBdes dan sudah melalui pemeriksaan dari BPMPemdes, artinya tinggal menunggu pencairan dana masing-masing desa. “APBDes selesai bearti menunggu pencairannya lagi.

Kita usahakan Juli semua APBdes sudah selesai semua,” terangnya.

Seperti diketahui, jumlah dana desa berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Hal itu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayahnya. Keseluruhan, anggaran yang diterima Pemkab sebesar Rp 45 Miliar,

sementara yang sudah cair tahap pertama ini sebesar Rp 18 miliar.

“40 persen dari Rp45 miliar lebih. Pencairan dana desa juga cair satu tahun tiga kali, ada tahap pertama, kedua, ketiga bahkan bisa empat kali, ” jelasnya.

Meski begitu, tidak sematamata dana desa itu cair tiga kali selama satu tahun, namun ber-

dasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat desa masing-masing.

“Kalau tahap pertama pencarian, tetapi Desa tidak bisa membuat SPJ belum tentu tahap kedua bisa dapat dana desa itu tadi, jadi kalau laporan lancar dan sesuai tetap diberi dana tersebut, ” tegasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Jumat , 24 Juli 2015

14

DAK Dikbud Landak Rp26,2 Milyar Lebih Ngabang-RK. Tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) kabupaten Landak, mencapai Rp26 Milyar lebih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikbud Landak, Rahinus mengatakan dalam penggunaannya, Ketua Komite sebagai saksi dalam pelaksanaan pekerjaan sedangkan Kepala Sekolah (Kepsek) sebagai penanggungjawab. DAK dibangun supaya efektif dan bermamfaat. Peng-

Rahinus. A

NTONIUS

Injeh Karaja

NTONIUS

Ngabang-RK. Sebanyak 20 siswa SMK dari kabupaten Landak mengikuti cabang olahraga tingkat provinsi Kalbar di Pontianak, pada 27-30 Juli 2015 nanti.

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan kabupaten Landak, Musmuliadi mengatakan para siswa tersebut sebelumnya telah

beberapa menu penggunaan DAK Dinas Pendidikan, sesuai petunjuk dari kementrian pendidikan dan kebuyaan, seperti untuk penambahan ruang belajar, perpustakaan, dan pembangunan penunjang lainnya.

“Penunjang lainnya yang dimaksud disini, seperti laboratorium, peningkatan mutu dan pengadaan buku-buku reperensi, selain itu juga untuk pengadaan media pembelajaran,” kata Aspan.

Dikatakannya ada dua mekanisme laporan perbaikan sesuai berita acara

(BA). Pertama, melalui mekanisme suwakelola, yang dilakukan oleh panitia pembangunan sekolah. Kedua, melalui penyedia Unit Layanan Pengadaan (ULP) yaitu pengadaan peningkatan mutu pendidikan.

“Seperti pengadaan buku reperensif, alat-alat media pembelajaran. Tetapi untuk pembangunan fisiknya dilakukan oleh swakelola,” pungkas Aspan.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Masyarakat Jawa Gelar Tradisi Lebaran Ketupat

Landak Targetkan Meraih Emas

Musmuliadi. A

gunaannya harus sesuai petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak),” ujarnya, Kamis (23/7).

Jumlah DAK yang diperoleh sesuai pengajuan dari pihak sekolah. Dalam penggunaannya, Kepsek juga membentuk panitia pembangunan. “Mulai Agustus ini pengerjaan DAK sudah dimulai, semoga akhir Desember 2015 nanti bisa selesai,” harapnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Landak, Aspansius, mengatakan ada

diseleksi dan mendapat juara satu tingkat kabupaten. “Jadi merekalah yang di kirim mewakili kabupaten Landak,” kata Musmusliadi.

Cabang olahraga yang diikuti yakni cabang volly putra putri, teknis meja putra putri, dan badminton putra-putri.

“Dari 20 siswa itu ditambah 4 orang pendamping jadi 24 orang. Bagi siswa yang berprestasi menang dari kabupaten akan mendapat hadiah, sedangkan bagi yang menang di tingkat provinsi, mereka mendapat jaminan untuk mendapat bea siswa pendidikan,” kata Musmuliadi, Kamis (23/7).

Dari sekian jumlah cabang olahraga yang di ikuti itu, volly putra ditargetkan bakal memperoleh emas. “Karena kita melihat dari pemain volly itu cukup tangguh dan bisa meraih juara,” tutur Musmuliadi.

Ia menambahkan, untuk tingkat SMP volly putri juara di provinsi dan akan mewakili Kalbar tingkat nasional di Makasar, pada 2 sampai 8 Agustus 2015 nanti. “Jadi, yang ikut O2S N ini siswa yang tidak boleh kelas XII,” pungkasnya.(ius)

Mandor-RK. Hari ini Jumat (24/7), masyarakat Jawa khususnya di kecamatan Mandor menggelar Tradisi lebaran ketupat.

Lebaran Ketupat adalah lebaran pada hari keenam dan ketujuh, yang pada hari ini mereka memasak ketupat atau lepat yang akan disajikan pada sanak-keluarga yang datang.

“Istilahnya Bodo Kecil (lebaran kecil, red) yaitu khusus lebaran ketupat,” kata Rajiman, Camat Mandor, Kamis (23/7). kemarin.

Tradisi tersebut digelar setiap tahun di beberapa desa di kecamatan Mandor antara lain: desa Kerohok, Simpang Pongok, dan Kayuara. “Acara dimulai pagi di masjid setelah itu dilanjutkan di rumah masing-msing,” ujarnya.

Hal tersebut dibenarkan Jayus, warga Simpang Pongok. Kata dia, meski telah lama menetap di Kalbar, masyarakat Jawa tetap menjalankan tradisi tersebut.

Namun ia tak tahu persis apa makna lebaran ketupat. Ia mengaku hanya mengikuti orang tuanya secara turun- temurun.

Ketika lebaran ketupat, warga memasak ketupat beras dan lepat berbahan pulut. Mereka kemudian membaca doa-doa di masjid atau di surau. Setelah itu ketupat dan lepat yang masak tadi dimakan bersama keluarga dan tamu lainnya.

“Kalau saat hari pertama dan kedua lebaran cukup kue dan makan nasi saja. Nah, di hari ke tujuh ini baru makan ketupat.

Cara saji tergantung yang masak, ada pakai sayur, sambal kecap, sate, dan lainnya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, banyak jenis istilah bahasa Jawa pada bungkus ketupat, misalnya ketupat luar, ketupat sinto, ketupat bata, dan ketupat kodhok. Perbedaan nama masing-masing ketupat didasarkan pada cara pembuatannya yang memiliki pola berbeda.

“Selain itu, nama ketupat dalam bahasa Jawa disebut ‘kupat’ dan mempunyai makna, antara lain ‘ngaku lepat’ yang artinya mengaku bersalah,” jelasnya.(ius)

Ilustrasi . NET

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu HUT ke 55 Korps Adhyaksa,

Personil Minim Tetap Semangat

Caroline Pamitan ke Kadispora Sekadau Sekadau. Pelajar SMA Negeri 1 Sekadau, Caroline, yang terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) mewakili Sekadau dan Kalbar di tingkat nasional, pamitan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadispora), Djemain Burhan, kemarin. Caroline akan bertolak ke Pontianak besok untuk selanjutnya terbang ke Jakarta pada Senin (27/7) mendatang.

“Saya mohon doa restu seluruh masyarakat Sekadau,” ujar Caroline disela perbincangannya dengan Djemain dan Kabid Pemuda dan Olahraga, P. Onem, Kamis (23/7).

Djemain pun berharap Caroline bisa tampil prima. “Karena itu, jaga kesehatan dan ikuti semua perintah dari instruktur,” pesannya.

Gadis 15 tahun asal Gonis Tekam, Sekadau Hilir, itu tidak lagi hanya mewakili Sekadau. “Jaga sikap dan

sopan santun. Jaga perilaku selama berada di sana karena sudah tidak lagi membawa nama Sekadau saja, tapi sudah membawa nama Provinsi Kalbar,” pinta Djemain.

Kepada keluarga dan orangtua Caroline, dia juga berharap mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Caroline.

Sebab, Djemain yakin Caroline salah seorang generasi terbaik Sekadau.

“Kepada masyarakat dan guru juga diharapkan bisa ikut mendoakan

Caroline,” imbuhnya.

Senada, Kabid Pemuda dan Olahraga Dikpora Sekadau, P. Onem menegaskan, Caroline merupakan orang pilihan. “Sebelum bisa terpilih ke tingkat nasional, ia sudah mengikuti seleksi berbagai tingkatan.

Mulai tingkat Sekadau, provinsi, hingga seleksi di tingkat nasional,” ungkapnya.

Selain Sekadau, salah satu perwakilan dari Kabupaten Singkawang

Gelaran Festival Lomba Seni Pelajar, Sukardi. ABDU SYUKRI

Sekadau. Jajaran kejaksaan Indonesia memasuki usia 55 tahun pada Juli ini. Momen ini dirayakan secara sederhana oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau. Tidak ada perayaan yang dibuat khusus untuk memeriahkan HUT Adhyaksa tersebut.

“Kita hanya menggelar upacara pada hari Rabu (22/7) pagi.

Sorenya, kita menggelar acara syukuran bersama seluruh jajaran,” ujar Kepala Kejari Sekadau, Sukardi, kepada wartawan, Kamis (23/7).

Ia berharap kinerja jajarannya bisa lebih optimal dalam menangani berbagai kasus, terutama korupsi, meski ada hambatan yang mendasar. “Yang paling utama adalah masalah personil. Kita di sini masih kekurangan personil, terutama bagian tata usaha. Untuk jaksanya, saya rasa sudah memadai,” papar Sukardi.

Saat ini, Kejari Sekadau sudah diperkuat 9 orang jaksa termasuk Sukardi. Sementara, personil di bagian TU jumlahnya hanya 7 orang yang sudah berstatus PNS. “Idealnya kita membutuhkan sekitar 10 orang. Sebab TU penting posisinya. Salah satunya untuk memposting pendataan ke website,” beber Sukardi.

Namun, dia memastikan pihaknya tetap bersemangat dalam bekerja. Untuk antisipasi kekurangan tenaga, Sukardi merekrut tenaga honorer.

“Kalau lemah, saya rasa tidak.

Hanya saja kondisi ini membuat kita belum bisa optimal,” tuntasnya. (bdu)

Siswa Sekadau Siap Bersaing di Provinsi

TERPENDAM . Lomba tari berpasangan FLS2N tingkat Kabupaten Sekadau menampilkan bakat-bakat terpendam yang dimiliki para belia Bumi Lawang Kuari, Kamis (23/7). ABDU SYUKRI

Sekadau. Agustina Erni Herawati berhak mewakili Sekadau dalam ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat provinsi pada 28 Juli mendatang, menyusul keberhasilannya menjuarai cabang seni menyanyi solo pada FLS2N tingkat kabupaten yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Sekadau.

Lomba diselenggarakan di aula SMAN 1 Sekadau, kemarin, diikuti sekitar 15 sekolah tingkat SMA se Sekadau. Selain Erni, yang berhak mewakili Sekadau nantinya adalah Doni Marantika dari SMAN 1 Belitang Hulu yang menjuarai cabang seni menyanyi solo pria. Begitu pula Fransiska dan Maria Antonia Heni dari sekolah tuan rumah yang menjuarai cabang seni tari berpasangan. Serta, Tri-

fonia, juga tuan rumah, yang menjuarai lomba baca puisi.

“Yakin bisa bersaing di provinsi nanti, ya harus optimis pokoknya,” ujar Agustina Erni, Kamis (23/7).

Juara seni tari berpasangan, Maria menyatakan hal senada. Bahkan, ia berambisi merengkuh juara di tingkat provinsi sekaligus memperkenalkan tari lokal dari Sekadau.

Sekretaris Disdikpora Sekadau, Matius Jhon, yang membuka FLS2N mengatakan, festival itu prioritas pemerintah untuk mengembangkan bakat para pelajar selain menimba ilmu di sekolah. “Kegiatan ini kita fokuskan pada pembinaan dan pengembangan bakat di tingkat siswa dan juga bertepatan dengan Hari Anak. Tentu kemampuan anak untuk berekspresi dan

berkreasi harus kita bina,” tuturnya.

Lanjut Matius, pendidikan sekarang beda dengan zaman dulu yang terkesan kaku, memaksa anak untuk belajar, memaksa anak untuk cerdas dan pintar.

“Tapi sekarang lebih kepada bakat siswa, bakat itulah yang kita tonjolkan supaya mereka bisa bisa menilai potensi dirinya,” kata dia.

Dari sudut pandang Matius, bakatbakat yang ada pada pelajar di Sekadau sangat luar biasa. “Keberhasilan pendidikan itu bisa juga dilihat kemampuan anak dari segi yang lain. Contohnya, sepakbola bisa membuat orang hidup kaya, seniman bisa membuat orang hidup kaya,” paparnya, seraya berharap FSL2N bisa memotivasi pelajar untuk tumbuh dan berkembang. (bdu)

juga ikut terpilih sebagai anggota Paskibra tingkat nasional. “Untuk Kalbar, ada 4 orang yang diseleksi di tingkat nasional. Masing-masing dari Sekadau, Singkawang, Kabupaten Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya. Dari 4 orang itu, puji Tuhan kita dari Sekadau bisa lolos,” cerita Onem.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Lanjutkan Bangun Jalan di Perongkan

LAGI DONG PAK . Ruas jalan masuk menuju Perongkan, Sekadau Hulu, mulai direhab pada tahun 2014. Masyarakat setempat berharap pembangunannya dilanjutkan karena masih banyak titik yang rusak.. ABDU SYUKRI

Sekadau. Tersedianya infrastruktur dasar yang mantap akan memudahkan perputaran ekonomi dan mobilisasi masyarakat di suatu kawasan. Karenanya, pembangunan infrastruktur utama, yakni jalan, jadi prioritas.

Termasuk di Kabupaten Sekadau sejak dimekarkan dari Kabupaten Sanggau dasawarsa lalu. Saat ini, sebagian besar jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten telah terbangun.

Sebagian lainnya masih harus menunggu giliran.

Pemkab Sekadau pada tahun anggaran 2015 telah mengakomodir pembangunan atau peningkatan jalan menuju Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu. Namun, pembangunan yang dilaksanakan tidak menyeluruh karena keterbatasan anggaran dan pemerataan pembangunan untuk daerah lain. Adapun ruas jalan yang dibangun memiliki panjang lebih kurang 700-an meter dengan pagu dana sekitar Rp500 juta.

Jek, salah seorang warga Perongkan, mengaku bersyu-

kur karena daerahnya telah mendapat kue pembangunan berupa peningkatan ruas jalan tersebut. “Syukurlah tahun ini ada peningkatan jalan di kampung kami, ini sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat kita,” ujar dia, ketika ditemui di kawasan Terminal Sekadau, kemarin.

Namun demikian, sebagian jalan lainnya yang belum terakomodir dalam pembangunan tahun ini masih mengalami kerusakan cukup parah. Salah satunya berada di kawasan Mungguk Empulut.

Jika hujan turun, ruas jalan di titik tersebut akan tergenang air dan berlumpur. Karena itu, Jek berharap, pembangunan ruas jalan Perongkan bisa diakomodir kembali.

“Kalau bisa tentu kami sangat berharap agar pembangunannya dilanjutkan tahun depan,” harapnya.

Menurut Jek, kondisi jalan yang baik akan memudahkan masyarakat setempat beraktivitas sehari-hari. Jalan itu sendiri menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Perongkan, Dangkuk dan Penepah. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Jumat, 24 Juli 2015

BENGKAYANG

15

Hari ini, Kemenag Singkawang Kumpulkan Tokoh Agama dan FKUB se-Singbebas Singkawang-RK. Untuk mengantisipasi “menularnya” konflik di Tolikara, Papua, Kementerian Agama (Kemenag) Singkawang mengumpulkan tokoh agama serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) seluruh Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas) di Makodim 1202/Singkawang, Jumat (24/7) hari ini.

“Akan dibahas apa saja tidakan antisipasi agar tidak terjadi konflik seperti di Papua. Intinya jangan sampai terpancing dalam konflik seperti di Papua,” kata H Jawani Usman SSos, Kepala Kantor Kemenag Perwakilan Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/7).

Jawani mengungkapkan, sebelumnya juga telah dilakukan pertemuan tokoh masyarakat dan agama terkait paham radikal yang patut diwaspadai agar tidak menyebar di Singkawang.

“Pertemuannya di Restoran Dangau 2 Maret 2015 lalu dengan melibatkan seluruh tokoh agama Islam, Kristen dan Katolik serta Hindu, Budha. Ada kesepakatan untuk bertekad mempertahankan

MC akan Buka 24 Jam internet. “Tetapi kita masih kesulitan masalah sumberdaya dana untuk perekrutan tenaga ini,’ katanya.

Rindar berencana mengaktifkan MC hingga 24 jam, agar informasi tentang Kota Singkawang dapat diketahui masyarakat secara luas.

“Banyak berita tentang Singkawang ini yang perlu disampaikan ke masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat Singkawang, tetapi juga Nasional bahkan dunia,” jelasnya.

Dia berharap, rencana ini dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga para kuli tinta dapat lebih mudah mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Singkawang.

“Kalau sekarang kan jurnalis kesulitan memanfaatkan MC, lantaran hanya beroperasi pada siang hari,” tutup Rindar. (dik)

Singkawang-RK. Media Center (MC) Kota Singkawang direncanakan akan buka 24 jam, agar memudahkan para jurnalis untuk memanfaatkannya. Tetapi, hal tersebut masih terkendala dana.

“Kita sudah ada rencana seperti itu, tetapi untuk menjaganya tentunya harus ada minimal dua orang tenaga yang menjaganya, kita masih memikirkan bagaimana menggaji mereka,” kata Rindar Prihartono, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Singkawang ditemui di kediamannya, Kamis (23/7).

Dua orang untuk menjaga MC itu, jelas Rindar, bukan hanya bertugas seperti Sekuriti, tetapi juga melakukan kegiatan berkaitan MC, misalnya meliput berita ataupun mempublikasikan berita-berita ke

Pancasila, UUD 1945 dan NKRI,” ungkap Jawani.

Pertemuan-pertemuan seperti ini, selain untuk mengantisipasi konflik, juga untuk meletarikan budaya toleransi yang terjalin dan terpelihara dengan baik selama ini. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Polri dan TNI dengan mengantisipasi gangguan keamanan di Singkawang,” ujar Jawani.

Seperti diketahui, peristiwa di Kabupaten Tolikara, Papua menyebabkan satu orang tewas, satu Masjid dan 54 kios terbakar. Hal terjadi ketika umat Islam sedang melaksanakan Salat Idhul Fitri.

Berdasarkan berita di berbagai media massa Nasional. Peristiwa perusakan tersebut bermula dari beredarnya selebaran yang mengatasnamakan jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), pada 11 Juli.

Selebaran terebut berisikan, GIDI Wilayah Tolikara selalu melarang agama lain dan Gereja Denominasi lain mendirikan tempat-tempat ibadah di Kabupaten Tolikara dan melarang berlangsungnya kegiatan ibadah

Salat Idhul Fitri umat mulsim di Kabupaten Tolikara. Selebaran ini ditandatangani Pdt Mathen Jingga STh Ma dan Pdt Nayus Wenda STh. Pada 17 Juli, saat muslim akan memulai Salat Idhul Fitri di lapangan Makoramil 1702-11/Karubaga, muncul Pdt Marthen Jingga dan Harianto Wanimbo yang berorasi menggunakan pengeras suara (megaphone). Isinya melarang muslim melaksanakan Salat Idhul Fitri di Kabupaten Tolikara.

Tidak beberapa lama, massa yang dipimpin Pdt Marthen Jingga dan Harinato Wanimbo (Korlap) mulai berdatangan dan memaksa Salat Idhul Fitri dibubarkan. Mereka melempari Muslim dengan batu, merusak kios-kios di dekat Mushalla Baitul Muttaqin.

Aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa malah bertambah ramai dan melempari aparat keamanan dengan batu.

Massa yang merasa terancam dengan tembakan peringatan dari aparat keamanan langsung membakar kios di dekat Mush-

alla, milik Sarno. Api pun dengan cepat berkobar dan menjalar ke Mushalla.

Menurut Ketua Persekutuan Gereja-gereja Injili Indonesia (PGLII) yang membawahi GIDI Tolikara, Ronny Mandang, berdasarkan cerita yang didapatnya, pada Jumat pagi tersebut ada suara keras speaker dari lokasi dilaksanakannya Salat Idhul Fitri yang dianggap mengganggu para peserta seminar di lokasi yang berdekatan.

Kemudian, masih menurut Ronny, ada sekelompok orang dari Gereja mendatangi lokasi Salat Idhul Fitri dan mengajak berdialog.

Tiba-tiba terjadi penembakan, ada 12 orang yang tertembak dan satu orang tewas. Penembakan membuat situasi menjadi kacau hingga terjadi pembakaran.

Sedangkan menurut aparat keamanan, petugas memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan massa, karena orasi yang disampaikan bernada provokatif. Tembakan bukan diarahkan ke massa, tetapi ke tanah.

Laporan: Mordiadi

Sambungan Tak Diizinkan, Kasat Pol PP: Mebel Cendana akan kita segel dan tutup,” ujar Kasat Pol PP Pontianak, Haryadi, kepada Rakyat Kalbar, di ruangannya, Kamis (23/7).

Ia menyatakan, laporan dari masyarakat yang resah atas aktivitas industri mebel tak berizin itu sudah ditampung pihaknya dan penanganannya akan didahulukan. Haryadi juga mengakui telah menurunkan anak buahnya ke lokasi untuk memberikan peringatan kepada Si Pemilik Usaha, Edi Martono, yang rumah mewahnya berada tak jauh dari pabrik mebel tersebut.

“Insya Allah, besok (hari ini, red) kita akan turun ke lapangan. Sudah dilaporkan dan kita prioritaskan, terlebih sifatnya pencemaran. Kami akan turun bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH), bersama-sama cek ke lapangan.

Kalau memang betul mereka tidak ada izin, akan kita tindak,” tuturnya, seolah masih meragukan statement warga yang menyatakan usaha mebel itu tak berizin.

Perlu diingat, untuk dapat mengantongi izin usaha, salah satu syarat berupa persetujuan warga sekitar atau izin lingkungan harus ada. Faktanya, selama usaha mebel itu beroperasional, warga tidak pernah memberikan izin.

“Kalau tidak salah itu pernah diingatkan secara lisan, karena masih beroperasional akan kita ingatkan lagi secara tertulis. Tentu, kalau mereka masih tetap bandel, ya kita hentikan

dulu. Hentikan sementara sampai dia mengurus izin,” jelas Haryadi.

Imbuh dia, “Kalau ada kegiatan usaha yang tidak ada izin berarti ilegal, apalagi usaha itu adalah mebel. Ini menimbulkan gangguan berupa pencemaran pada masyarakat”.

Karena tak diizinkan warga sekitar, Haryadi meminta usaha tersebut pindah lokasi saja. Kalau tidak dilakukan sesuai prosedur, industri mebel tersebut tidak layak melanjutkan aktivitasnya alias ditutup.

“Kalau memang masyarakatnya tidak setuju, izin tentu tidak didapat. Kita dari Pol PP segera menyampaikan pada mereka, kalau tidak disetujui masyarakat untuk apa bertahan. Mereka harus pindah, cari lokasi baru, tetap akan kita segel,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Pontianak, Suarmadjat, dan Ketua RT 2 RW 16, Ridwan Kasimin, curiga penegak peraturan daerah, Sat Pol PP Pontianak, bermain mata dengan pemilik usaha mebel tersebut.

Pasalnya, selain warga tak mengizinkan, beberapa waktu lalu, Sat Pol PP memang sempat memanggil Edi. Namun, setelah dilakukan pemanggilan, tidak ada kejelasan memuaskan untuk warga, malah usaha tersebut tetap beroperasional. (agn)

SPBE Usaha Gas Elpindo Siantan Didemo Buruh? .....................dari halaman 9 Isu yang beredar, para buruh yang bekerja di SPBE itu menuntut gaji bulanan kepada pihak manajemen yang menerapkan sistem harian alias borongan.

Mereka merasa diperlakukan tidak sesuai tuntutan kerja pada perusahaan yang mensuplai gas elpiji 3kg bersubsidi. Akhirnya

para buruh sift pagi tidak kerja hingga pukul 12.00 dengan cara melakukan aksi demonstrasi.

Ketika Rakyat Kalbar mencoba mendatangi SPBE tersebut, sudah tidak ada buruh yang melakukan aksi demo.

Security SPBE membantah telah terjadi demo. “Tidak ada

demo, ini hanya permasalahan internal saja, antara pihak perusahaan dengan karyawan,” katanya.

Saat ditanyakan permasalahan apa yang terjadi sebenarnya?

Security mengaku tidak tahu.

“Tidak tahu juga masalah apa, yang jelas masalah internal,”

Nenek Tanpa Identitas Babak Belur Wajahnya Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinsosnaker Kota Pontianak, Oskar Ibrahim mengatakan wanita tua itu sudah dititipkan di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT), Jalan Ampera, Kota Pontianak.

Dari logat yang digunakan nenek itu, kuat dugaan berasal dari Kabupaten Sambas. “Cuma kita

masih belum tahu, Sambas-nya ini di mana? Kita juga masih sambil cari-cari info di mana alamat nenek ini sebenarnya. Soalnya nenek ini juga susah diajak bicara,” ungkap Oskar, Kamis (23/7).

Oskar belum dapat memastikan apakah sang nenek merupakan korban orang hilang, atau me-

ujarnya.

Apakah ada pimpinan yang bisa dikonfirmasi? Security itu mengatakan pimpinannya ada, namun tidak bisa ditemui. “Ada pimpinan di dalam, tapi kayaknya tak bisa atau tak mau ditemui,” ungkapnya. (zrn)

..............................dari halaman 9

mang sengaja ditelantarkan. Dia berharap pihak keluarga yang merasa kehilangan segera menghubungi Dinsosnaker Pontianak.

“Umurnya sekitar 60-an tahunlah,” katanya.

Menurut keterangan sekuriti PLAT, Hiskia, nenek tersebut susah diajak bicara. Dari logat bahasan-

ya, sepertinya nenek ini berasal dari daerah pantai utara.

“Sementara ini pihak PLAT masih menunggu informasi dari keluarga yang mungkin merasa kehilangan anggota keluarganya.

Jadi sementara ini di tampung di sini,” jelas Hiskia. (fik)

Digerebek Penjudi Dadu Berhamburan ..................................................dari halaman 9 Kapolres Sanggau, AKBP Donny Charles Go mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan bahwa ada Info sejak bulan Februari 2015, namun setiap kali mendatangi lokasi permainan sudah dihentikan.

“Untuk menghindari kegagalan penindakan, Satgas langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP)

yang jaraknya hanya bisa ditempuh dgn sepeda motor,” jelasnya.

Kapolres menambahkan, pada saat dilakukan penggerebekan para pemain atau pemasang langsung berhamburan meninggalkan lokasi perjudian. Tak lama kemudian masyarakat mendatangi Polisi berupaya untuk bernegosiasi agar permasalahan judi dapat disele-

saikan.

“Polisi tidak mengubris dan tetap membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Sanggau untuk diproses,” katanya.

Pengungkapan kasus perjudian ini berkat laporan masyarakat yang sudah sangat gerah dengan praktik perjudian di wilayah kecamatan Meliau, walaupun upaya peninda-

kan sudah dilakukan namun aktivitas perjudian masih tetap berjalan.

“Diharapkan melalui tindakan tegas ini akan memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktik perjudian lagi, dan mengisi waktunya dengan kegiatan yang produktif,” ungkapnya. (kia)

Pembobol Brankas Bulog Karyawan Senior ..................................................................................................................................................................dari halaman 9 Dia diangkat menjadi sopir baru dua bulan terakhir ini, sebelumnya dia bekerja sebagai Office Boy (OB) sejak 2006 lalu.

Sementara M Syukur merupakan mantan petugas pembantu Bulog yang tugasnya sebagai pengantar beras miskin (Raskin). Syukur sebelumnya telah bekerja di kantor Bulog selama tujuh tahun. Baru-baru ini dia mengundurkan diri tanpa ada alasan jelas.

Sebagai karyawan yang relatif lama bekerja di Bulog, kedua pelaku tahu betul kondisi, waktu sepi dan posisi brankas. Namun aksi Syukur tidak berjalan mulus, jika tidak mendapatkan bantuan Edi. Peran Edi berhasil mengelabui Satpam, sehingga meninggalkan tugas penjagaannya

antara jam 01.00-03.00 Wib. Menit-menit sebelum kejadian, Edi yang bekerja sebagai sopir membujuk Satpam agar mau keluar sebentar, jalan-jalan cari angin. Hal itu dilakukan Edi untuk mengalihkan perhatian penjaga malam itu. Satpam tidak curiga, karena Edi merupakan karyawan lama di Bulog.

Setelah memastikan kantor Bulog tidak ada yang jaga, Syukur masuk melalui jendela belakang yang sudah dibuka oleh Edi. Setelah itu Syukur langsung menuju ruang kasir tempat penyimpanan brankas di lantai satu dan membengkasnya.

Mumpung masih sendirian, tak hanya empat brankas dan kotak penyimpanan uang yang diambilnya, dua kotak sumbangan amal yang

merupakan program kaderisasi mubaligh, pembinaan da’i dari mualaf, mengasuh anak yatim milik Ponpes Manba’usshafa yang berada di kantor Bulog juga diambilnya.

Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Syukur keluar melalui jendela tempatnya masuk. Syukur membawa kabur uang Rp200 juta.

Uang tersebut dia bagi dengan Edi. “Saya dapat jatah Rp55 juta,” kata Edi. Diakui Edi dan Syukur, pembobolan kantor Bulog ini sudah direncanakan selama satu bulan sebelumnya. Keduanya telah merancang skema, waktu dan berbagi tugas. “(Awalnya) saya cari-cari informasi (tempat menyimpan uang) dari Edi, ditunjukkan Edi Andrianto,” kata

Syukur.

Sekembalinya Edi dan satpam dari jalan-jalan, kondisi dari depan kantor terlihat seperti biasa saja.

Namun tak lama kemudian Satpam berkeliling memantau keadaan di dalam kantor. Baru diketahui bahwa kantor sudah dibobol maling. Edi yang sudah menduga kejadian itu, pura-pura kaget guna menutupi kecurigaan.

Kapolresta Pontianak, AKBP Tubagus Ade Hidayat mengatakan, setelah kejadian ini dilaporkan pihak Bulog, Unit Jatanras Polresta Pontianak langsung turun ke lokasi dan melacak pelaku melalui pengumpulan barang bukti.

Setelah melakukan penyelidikan secara intensif, Unit Jatanras mengin-

dikasikan beberapa nama. Setelah disaring lagi, keluarlah nama Edi. “Setelah diinterogasi, akhirnya Edi mengakui perbuatannya. Edi dibekuk Senin (20/7), kemudian tim melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti dan pelaku lainnya,” kata Tubagus saat jumpa pers.

Dari keterangan Edi, diketahuilah Syukur. Pelaku Syukur dibekuk di Hotel Benua Mas, Jalan 28 Oktober sekitar pukul 11.30 Wib, Rabu (22/7).

Namun karena saat ditangkap pelaku berupaya melakukan perlawanan, tim Jatanras mengeluarkan tembakan peringatan sebelum akhirnya menembak kakinya.

Dari hasil pengembangan kasus, tersangka Syukur sudah membelan-

jakan uang hasil curiannya tersebut untuk membeli sepeda motor seharga Rp8,6 juta dan satu unit HP Samsung. Uang itu juga digunakan untuk operasional selama pelariannya.

Barang bukti uang yang diamankan dari tangan Edi sebanyak Rp75 juta.

Sedangkan dari tangan Syukur masih tersisa Rp70 juta. Sementara barang bukti lainnya yang diamankan dari kedua pelaku, satu unit sepeda motor, HP, tas kecil warna cokelat.

Kemudian dua kotak amal, brankas merek ichiban warna abu-abu dan brankas kecil warna hijau, brankas kecil warna abu-abu merek Uchida, kotak warna biru merek Joyko, linggis serta tas kulit Lee. (fik)

Yandi: BP2T Sembarangan Keluarkan Izin Studio Family Karaoke .................................................................................................dari halaman 9 Hingga kini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak mengaku bekerja serius menangani operasional yang diizinnya itu, karena mengganggu ketertiban umum. Meskipun serius, belum terlihat hasil nyata kerja BP2T menyikapi permasalahan ini.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Pontianak dan Wakil Wali Kota Pontianak meminta BP2T mengkaji ulang perizinan Studi Family Karaoke.

Kepala BP2T Kota Pontianak, Drs Junaidi MSi mengatakan, mengaku sudah melakukan pengkajian ulang dari perizinan itu. Diantaranya mengecek kebisingan yang ditimbulkan tempat hiburan karaoke itu.

Dalam hal ini, BP2T melibatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) untuk mengecek kebisingan. “Kami masih menunggu laporan dari BLH yang mengecek suara kebisingan dari karaoke tersebut,” kata Junaidi,

Kamis (23/7).

Namun pengecekan kebisingan itupun rupanya belum dilakukan.

Dengan alasan, alat pengecek kebisingan itu di kalibrasi (distandarkan) BLH. Dikatakan Junaidi, BP2T akan mengkaji terlebih dahulu kebisingan itu, tidak serta merta menutup atau mencabut izin Studio Family Karaoke. “Main tutup, nanti kita akan diPTUN-kan orang pula,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi menegaskan, permasalahan antara Studio Family Karaoke bukan dari kedua bangunan itu, melainkan dari pihak yang mengeluarkan izin. Menurut legislator Partai Gerindra ini, mestinya harus melalui kajian dan prosedur dalam perizinan, sebelum mengeluarkan izin. Artinya, izin yang dikeluarkan untuk Studio Family Karaoke itu sembarangan.

“Mereka (dua bangunan) tidak

salah, mereka kan diizinkan. Mana yang salah? Ya pemberi izin dong.

Tapi pertanyaannya adalah, kenapa di saat persoalan ini terjadi, tidak ada penyelesaiannya sampai detik ini.

Mestinya instansi yang memberikan izin itu harus bertanggungjawab,” kata Yandi.

Yandi menuturkan, jika izin suatu bangunan dikeluarkan, berarti syarat pembuat izin itu sudah lengkap.

“Syaratnya bisa lengkap atau izin diteliti atau tidak, saya tidak tahu.

Apakah itu sesuai prosedur pengeluaran izin, saya juga tak tahu. Makanya saya akan mencari tahu nantinya. Ini juga ada kaitannya dengan Pansus (panitia khusus) perizinan nantinya,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Yandi mengaku belum mengetahui apakah BP2T sudah melakukan peninjauan langsung ke lapangan atau belum.

“Apakah ada pembicaraan, saya

pun tidak tahu. Yang jelas ini seperti ada sesuatunya. Sesuatunya apa, siapa dan di mana, saya tidak tahu.

Yang jelas, rencana pemerintah mau mengkaji kembali persoalan izin ini, ya kita lihat nanti hasilnya,” papar Yandi.

Pada dasarnya, kata Yandi, selaku wakil rakyat, dirinya menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan.

“Kita sampaikan kemauan masyarakat maunya seperti apa? Kembali lagi ke pemerintah yang memberikan izin,” ujarnya.

Yandi mengatakan, seharusnya pemerintah, dalam hal ini BP2T harus inisiatif mengambil langkah, jika mendengar ada persoalan di bidangnya. Artinya, BP2T jangan menunggu laporan dulu dari masyarakat ke BP2T, atau ada surat resmi dulu dari dewan.

Dikatakan Yandi, dari sekian lama dan banyak berita yang dimuat di

media, itu harusnya menjadi progress bagi BP2T untuk segera mengambil sikap. “Kan mereka ada tim yang bisa melihat dan merasakan. Kalau kita yang melapor ke BP2T, nanti dikira kita ada apa-apanya lagi,” ungkapnya.

Yandi berharap, masyarakat dapat melaporkan langsung, jika menemukan gangguan ketertiban umum soal bangunan di Kota Pontianak ke BP2T. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi BP2T untuk tidak turun ke lapangan, memproses suatu permasalahan bangunan. “Harusnya BP2T juga bias jemput bola. Apalagi persoalan perizinan antara Studio Family Karaoke dengan RS ProMedika yang sudah menjadi pembicaraan publik di Kota Pontianak,” papar Yandi.

Belum lama ini, Satpol PP Kota Pontianak telah melakukan Sidak di Studio Family Karaoke. Pengakuan

pihak Studio Family Karaoke tersebut, memang sejumlah ruangan karaoke mengganggu pasien akibat suara yang tembus ke RS ProMedika.

Menurut, Yandi, dari pengakuan itu Satpol PP maupun BP2T sudah pasti tahu langkah apa yang harus diambilnya. “Orang kalau sudah tahu tugas pokoknya, sudah tahu persoalannya, pasti tahu bagaimana menyelesaikan, tidak perlu diajari lagi,” celetuk Yandi.

Menanggapi perkataan Yandi, Junaidi kembali mengatakan, izin awal yang diberikan ke Studio Family Karaoke tersebut sudah sesuai prosedur dan SOP, serta persyaratan yang ada di BP2T. “Sebenarnya, bangunan karaoke itu tidak perlu persetujuan lingkungan, karena terletak di kawasan perdagangan. Karena ini sangat krusial, terletak dekat rumah sakit, maka kita tambahkan dengan izin lingkungan,” katanya. (oxa/dsk)

Rakyat Kalbar Jumat, 24 Juli 2015

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Chairil Fahmi menaburkan tepung tawar pada alat berat sebagai tanda dimulainya pengerjaan jalan poros.

Pengerjaan Jalan Poros Kubu Raya

P

prioritaskan sosialisasi lebih dulu,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali meminta masyarakat agar memahami dan mengawasi pembangunan jalan. Sehingga pembangunan jalan tidak mengalami hambatan di kemudian hari. “Jangan ada laporan yang tidak enak.

Langsung saja ke kami, atau keluhan itu disampaikan langsung ke Kepala Dinas,” imbaunya.

Rusman meminta masyarakat ikut menjaga jalan poros yang akan dibangun Pemkab Kubu Raya. “Jangan sampai cepat rusak. Kalau bisa diportal, agar muatan yang berlebihan tidak bisa lewat,” sarannya.

Sedangkan anggota DPRD Kubu Raya, H Sahdan mengatakan, pengawasan terhadap pengerjaan jalan poros harus ditingkatkan, sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan.

“Siapapun orangnya, silakan bantu dengan ikut mengawasi,” katanya.

Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyampaikan sambutan dalam acara Launching Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros .

embangunan Jalan Poros di wilayah Kabupaten Kubu Raya ditargetkan selesai dalam waktu lima bulan. Bahkan, Pemkab Kubu Raya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 97 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

“Kami optimis, selama lima bulan pengerjaan pembangunan jalan akan selesai,” ungkap Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Rahmi usai acara Launching Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di kediaman H Kasim, depan Parit Haji Dullah Jalan Pramuka Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kamis (23/7).

Chairil mengungkapkan, meningkatnya kendaraan yang berlalu lintas di Kubu Raya tidak bisa langsung diikuti dengan pembangunan jalan.

Pihaknya akan melakukan sosialisasi sebelum pembanggunan jalan dimulai. “Kalau ada yang sampai memakan tanah milik warga, tolong diikhlaskan. Tapi kami tetap mem-

Narasi dan Foto: Syamsul Arifin

Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Fahmi menyampaikan sambutan terkait dimulainya pembanggunan jalan poros.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali berjalan menuju lokasi penyiraman tepung tawar.

Bupati H Rusman Ali berjalan menuju alat berat untuk menabur tepung tawar.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali didampingi Kepala Dinas Bina Marga Chairil Fahmi menaburkan tepung tawar pada alat berat.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali didampingi Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Fahmi menaburkan tepung tawar pada alat berat.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menaiki alat berat didampingi Anggota DPRD Kubu Raya.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali didampingi Kepala Dinas Bina Marga dan Anggota DPRD Kubu Raya saat diwawancarai wartawan.

Bupati Kubu Raya H Rusman Ali SH dan Wakil Bupati Drs Hermanus didampingi anggota DPRD Kubu Raya Dapil Sungai Kakap H Sahdan.

Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Fahmi didampingi Kadishub Kubu Raya, Fauzi Kasim serta Asisten I, Oedang.

Kepala Dinas Bina Marga Kubu Raya, Chairil Fahmi didampingi stafnya.