25 Februari 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 25 Februari 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

BIN Sebut Pemilu 2014, Tidak Aman dari Ancaman JAKARTA-RK. Kurangnya kerjasama antara KPU, Panwaslu dan Bawaslu menjadi salah satu yang dapat menjadi ancaman dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Kita harap KPU, Panwaslu dan Bawaslu dapat mengerjakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Karena potensinya kalau salah satu dari Marciano Norman mereka melakukan hal-hal yang kurang, itu jadi perdebatan panjang, ujar Marciano Norman, Ketua Badan Intelijen Nasional (BIN) di gedung DPR, Senayan Jakarta, Nyoblos Senin (24/2). Wakil Rak yat Marciano menjelaskan, 44 Hari La gi ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak ingin Pemilu berjalan dengan sukses. Ia pun meminta kerjasama media untuk memberitahu masyarakat, bahwa nasib Indonesia sangat ditentukan dari Pemilu. Halaman 6

Proyek Cetak Sawah KKR Diduga Dikorupsi Luas Sawah Tidak Sesuai dengan Jumlah Anggaran

PONTIANAK-RK. Proyek Cetak sawah dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kubu Raya diduga dikorupsi. Program ketahanan pangan itu dianggarkan Rp500 juta melalui APBN tahun anggaran 2013 untuk mengelola 50 hektar sawah di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya. Rincian anggarannya, setiap satu hektar lahan sawah Halaman 6

Mobil Disita KPK Wajah Catherine Pucat JAKARTA-RK. Setelah memeriksa top model Indonesia, Catherine Wilson siang tadi, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil sedan merek Nissan Elgrand silver metalic dengan nomor polisi B 1387 SKB dari tangan wanita yang akrab disapa Keket itu. Halaman 6 Mobil mewah Nissan Elgrand yang disita KPK, dan Catherine Wilson usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/2) . JPNN

Menangkap Sinyal Penggembosan KPK Upaya penggembosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kalangan anggota DPRRI kembali muncul, digulirkannya wacana revisi terhadap UU KPK membuat pro dan kontra dari berbagai kalangan mengingat keberadaan KPK masih san-

Injet-injet Semut Proyek cetak sawah KKR diduga dikorupsi -- Katenye maok jadi daerah penghasil beras lokal. Bang Meng

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

gat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini masyarakat Indonesia masih sangat percaya terhadap kinerja KPK, terlebih apabila dibandingkan Halaman 6

Cyril Raoul Hakim @chicohakim Sekarang bukan jamannya lagi: ambil uangnya jangan pilih orangnya (apalagi pilih). Saatnya: ambil uangnya sebagai barbuk dan laporkan. #politikuang

Gita Wirjawan @GWirjawan Komitmen pemberantasan korupsi dengan membuka cabang KPK di daerah, upaya pengawasan pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.

irein @masjamal99 @kpk_ri kebenaran tanpa intervensi pihak manapun, tanpa membedakan satu dengan lainya. Kalau itu yang dimaksud, amin

Melda Wita Sitompul @msmelda Kalau Golkar membangkitkan citra Suharto tandanya mereka ingin menang. Sudah panik, takut Prabowo, Jokowi, takut sama bayangannya sendiri @wimar

Oka Aditya @OkaAditya Para politisi itu seperti orang yang hidup di kahyangan. Dia pikir dia bisa tentukan segalanya tapi malas turun bekerja. Itu penyakit.

Sang Republik @IndraJPiliang Militer aja kalau berpolitik, tak seheboh ini. Serem banget, ya? Peristiwa Cikini alami dejavu.

Dua Proyek APBN Dikorupsi P ONTIANAK -RK. Terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengerjaan proyek, membuktikan buruknya kinerja pejabat yang dipercaya mengelola anggaran. Sudah banyak kasus Tipikor yang menjerat pejabat negara maupun daerah di Kalbar. Sudah dua kasus korupsi di Kalbar, dimana sumber dananya dari APBN melalui dua Ressi Ana Napitupulu kementerian. Pemerintah sudah banyak berbuat. Namun implementasinya di lapangan yang sering gagal, tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini akibat dari oknum pejabat yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara korupsi, kata Ressi Ana Napitupulu SH MH, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar pada acara rapat kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar di Balai Petitih Halaman 6

Usai Dipanggil KPK Cornelis Minta Inventarisir Perusahaan Tambang PONTIANAK-RK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH meminta bupati/walikota di wilayah kerjanya yang terdapat perusahaan tambang, segera mungkin menginventarisirnya. Ini sesuai rapat kami dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabupaten/kota yang ada tambang, apabila izin sudah kita keluarkan, tolong diinventarisasi. Karena ada indikasi izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan belum keluar, mereka sudah nambang duluan, kata Cornelis dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar di Balai Petitih, Senin (24/2). Inventarisir ini dilakukan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014, tindaklanjut dari peraturan pelaksana Undang-Undang Halaman 6

S.K.A.K.!

Pemerintah dan DPR Gergaji Leher KPK Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas, menuding Rencana perubahan RUU KUHP yang disepakati pemerintah dengan DPR RI, dinilai hendak memotong kewenangan dan kinerja KPK. Kali ini pemerBusyro Muqqodas intah kompak dengan DPR menggergaji leher KPK, kata Busyro saat dihubungi, Senin (24/2). Busyro menyayangkan, bila RUU tersebut disahkan. Karena akan digunakan oleh oknum tertentu melebarkan sayap untuk korupsi. Apalagi pemerintah dan DPR kerap berbohong Halaman 6

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014

Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI

Demo 30 Ribu Buruh Di DPR Bisa Membesarkan Organisasi Kalau tidak ada aral melintang, hari ini, Selasa (25/2), sekitar 30 ribu buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Buruh yang melakukan aksi itu berasal dari Konfederasi Serikat Pe¬kerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Mereka akan menyampaikan sikap KSPSI terhadap permasala¬han buruh di Indonesia. Terutama menolak upah murah, masalah outsourcing dan mengkritisi im¬plementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang baru ditetapkan pemerintah. Demikian disampaikan Presi¬den KSPSI, Andi Gani Nena Wea kepada Rakyat Merdeka, Jumat (21/2). Aksi akbar kami di depan Ge¬dung DPR itu salah satu rang¬kaian HUT KSPSI ke-41 yang kami rayakan, Selasa, 25 Fe¬brua¬ri 2014, kata Andi Gani Nena Wea.

Berikut kutipan selengkapnya; +Apa lagi yang dilakukan da¬lam perayaan HUT KSPSI itu? -Kami juga akan melakukan rapat akbar di Istora Senayan. KSPSI sebagai gerakan buruh ter¬besar di Indonesia akan mera¬ya¬kan HUT yang ke-41 di Istora Senayan, Jakarta. Kami meraya¬kannya bersama puluhan ribu massa KSPSI se-Jabotabek. Bukan itu saja, Dewan Perwa-kilan Daerah (DPD) KSPSI dari Sumatera sampai Papua dipasti¬kan ikut hadir. +Apa tema yang diusung? -Kami mengusung tema; Buruh Berjuang Bersama Rakyat. Kami berharap dengan tema ini bisa menjadi suntikan semangat baru bagi para pekerja yang tergabung dalam KSPSI. Semangat baru ini diharapkan lebih menunjukkan kemandirian¬nya membesarkan organisasi KSPSI ke depan. +Kegiatan sebelumnya, apa sudah ada? -Sebelumnya kami telah mela¬kukan rangkaian kegiatan. Sejak sebulan lalu, kami melaksanakan bakti sosial. Bahkan ketika bencana alam melanda Indonesia belakangan ini membuat buruh KSPSI ber¬gerak membentuk tim relawan bencana di daerah-daerah terpen¬cil yang tidak tergapai oleh pe¬merintah. Dalam kegiatan bakti sosial KSPSI itu, kami mengirimkan ban¬tuan untuk korban bencana. Anggota kami langsung bergerak untuk membantu dan mengum¬pul¬kan dana solidaritas untuk korban bencana.

dan cita-cita semula. +Bagaimana dengan kegiatan di daerah? -HUT KSPSI ke-41 ini juga diselenggarakan di 30 provinsi di tanah air. Tentu akan dilakukan rapat di daerah untuk menentu¬kan langkah perjuangan KSPSI ke depan demi memperjuangkan buruh dan rakyat. +Siapa saja yang hadir dalam rapat akbar HUT KSPSI dan Hari Pekerja Indonesia? -Beberapa tokoh nasional akan hadir dalam apel akbar nanti. Bah¬kan pimpinan buruh dari be¬berapa negara, seperti pemimpin Partai Buruh Australia juga hadir. Hal ini menunjukkan KSPSI sa¬ngat disegani di dalam dan luar negeri. Perlu kami jelaskan 20 Fe¬brua¬ri 1973 adalah tanggal kelahiran KSPSI. Selain merayakan HUT KSPSI ke-41, kami juga mera¬yakan Hari Pekerja Indonesia yang bertepatan dengan kelahiran KSPSI. Hari Pekerja Indonesia itu ditetapkan dengan Keppres. +Selama 41 tahun KSPSI ber¬diri, apa saja yang sudah diperjuangkan? -Sudah banyak sekali aspirasi buruh yang diperjuangkan KSPSI bersama elemen buruh lainnya. Di antaranya di tahun ini pertama ka¬linya, 1 Mei dijadikan hari li¬bur nasional bagi buruh di selu¬ruh Indonesia. Selain itu, di awal tahun ini juga BPJS yang kami perjuang¬kan bersama elemen buruh lain¬nya diimplementasikan, meski masih ada kekurangan. Tentunya kami akan kritisi ini agar sesuai dengan harapan. +Memang pelayanan BPJS ini banyak keluhan dari buruh? -BPJS yang sudah berjalan sekarang ini bukan saja buruh yang mengeluh, tapi masyarakat juga. Buktinya saat ini saya telah menerima banyak laporan bahwa implementasinya belum sesuai keinginan rakyat dan buruh se-Indonesia. +Apa saja pelayanan BPJS yang belum sesuai harapan itu? -Misalnya, obat-obatan yang kurang memadai dan pelayanan yang masih buruk di sejumlah daerah. Memang kami yang memper¬juang¬kan UU BPJS saat itu bersa¬ma elemen buruh lainnya dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Tapi saat implementasi la¬yanan BPJS tesebut belum me¬menuhi harapan buruh dan rak¬yat. Makanya kami tetap mem¬per¬¬juangkannya sesuai harapan

+Apa lagi yang diper¬juang¬kan? -KSPSI tetap memperjuangkan hak buruh dan rakyat. Di antara¬nya mengenai outsourcing dan penolakan terhadap upah murah kepada buruh. Pokoknya, setiap ada hal yang merugikan buruh, KSPSI akan responsif dan segera menjadikannya sebagai agenda perjuangan. Sebab, buruh dan rak¬yat memiliki kedaulatan yang besar. Bahkan langkah maupun perjuangannya tentu untuk kese¬jah¬teraan seluruh rakyat Indo¬nesia. +O ya, ke mana dukungan buruh dalam pileg dan pilpres mendatang? -Gerakan buruh saat ini meru¬pakan kekuatan yang sangat be¬sar, militan, mandiri dan mem¬punyai loyalitas perjuangan luar biasa. Sudah pasti banyak kekua¬tan politik yang ingin mendapat¬kan dukungan dari gerakan buruh dalam pileg dan pilpres. +Memang seberapa besar kekuatan buruh saat ini? -Dengan potensi suara puluhan juta buruh. Ini suara sangat sig¬niﬁkan untuk memenangkan Pe¬milu 2014. Ini tentu menarik par¬pol untuk memperebutkannya. +Anda loyalis PDI Perjuang¬an, apa buruh diarahkan ke sana? -KSPSI sejak berdiri sampai sekarang merupakan organisasi buruh yang independen dan man¬diri. Saya sangat menghormati posisi dan karakter tersebut. Tapi sebuah kenyataan yang terjadi, banyak anggota KSPSI yang ingin mengikuti langkah politik saya. Tentu itu sangat demokratis. Sebagai Presiden KSPSI, saya ti¬dak pernah memaksakan hal ter¬sebut. Sebab, buruh sudah sangat dewasa dan cerdas dalam ber¬politik. Re-editing: Hamka Saptono

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Jenderal Purnawirawan Polisi MS Bisa Juga Dikenakan Pasal Pidana BRIGJEN Pol (Purn) MS bisa dikenakan pidana dalam kasus penganiayaan pembantu yang dilakukan istrinya. Kasus penganiayaan ini kan sudah berlangsung lama. Walau yang melakukan istrinya, tapi purnawirawan jenderal MS itu membiarkannya. Jadi bisa dikenakan pasal keterlibatan, ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Seperti diketahui, belasan pembantu rumah tangga diduga disekap dan dianiaya oleh majikannya, M, seorang istri purnawirawan jenderal, di kota Bogor. Kasus ini rupanya menjadi perhatian Kapolri Jenderal Sutarman yang meminta para penyidik bekerja profesional. Arist Merdeka Sirait selanjutnya mengatakan, sebagai bekas aparat penegak hukum seharusnya MS mencegah perbuatan istrinya. Tapi kenapa membiarkannya. Apalagi kasus tersebut terjadi di rumah milik MS. Artinya bisa saja MS disebut melindungi pelaku tindak kriminal. Itu pelanggaran hukum pidana, paparnya.

Berikut wawancara lengkapnya :

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

+Apa saja yang ditemukan dalam investigasi KPAI? -Kami menemukan empat hal. Pertama, dugaan terjadinya human traﬃcking yang melibatkan jaringan tertentu. Hal ini didasarkan pada adanya temuan kalau hampir semua PRT (pembantu rumah tangga) disalurin oleh broker. Para PRT ini direkrut dari desa, dengan dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi tidak dijelaskan apa pekerjaannya. Lalu setelah di rekrut, mereka di tampung dulu di Pulo Gadung sebelum disalurkan menjadi PRT di rumah MS. Di Pulo Gadung para PRT ini dijanjikan mendapt gaji Rp 800 ribu sampai satu juta rupiah oleh broker. Setelah menjadi PRT di rumah MS, kami menduga para PRT

itu juga akan disalurkan lagi ke tempat lain.

dong, ada aturan mainnya.

+Kenapa Anda menduga seperti itu? -Karena jumlahnya terlalu banyak untuk dijadikan PRT di rumah tersebut. Para PRT juga berpikir demikian. Masalahnya, mereka juga tidak tahu akan disalurkn kemana.

+Sedangkan temun keempat KPAI apa? -Temuan keempat, keluarga MS mempekerjakan tujuh orang anak di bawah umur.

+Anda sudah mengajukan dugaan ini kepada pihak kepolisian? -Polisi pasti sudah tahu, kan diperiksanya di kantor polisi. +Temuan keduanya apa? -Telah terjadi penganiayaan terhadap para pembantu tersebut. Memang pelaku tidak melakukan penganiayaan sembarangan. Dalam arti penganiayaan hanya dilakukan kalau para pembantu berbuat salah. Misalnnya ditampar, dicakar, dikurangi jatah makannya dan lain sebagainnya. Belum lagi mereka juga disekap di rumah tersebut. +Tapi pihak keluarga membantah penyekapan tersebut, ini bagaimana? -Itu kan bantahan mereka. Tapi pengakuan para PRT kan mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tersebut. Tugas kepolisian yang harus membuktikan siapa yang benar dan salah. +Mengenai penganiayaan seksual yang menyebabkan kehamilan, ini bagaimana? -Menurut pengakuan para PRT tidak ada penganiayaan seksual. PRT yang hamil itu, katanya memang sudah hamil sebelum kerja di sana. Entah itu dilakukan pacarnya atau pihak lain. Yang jelas kejadian tidak terjadi saat mereka berada di rumah MS. +Bagaimana dengan penemuan ketiga? -Ketiga, para PRT itu tidak digaji untuk kerja di sana. Ada yang sudah satu tahun, tujuh bulan, tiga bulan. Gaji mereka justru baru dibayarkan kemarin. Padahal seharusnnya itu hak sebagai seorang pekerja. Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, itu sebuah pelanggaran. +Menurut Juru Bicara keluarga MS, gaji itu ditabungkan kepada keluarga tersebut, tanggapan Anda? -Berdasarkan pengakuan mereka tidak begitu. Gaji mereka betul tidak dibayar. Lagipula kalau memang ditabungkan, seharusnnya ada perjanjian yang jelas

+Kata kepolisian tiga orang? -Versi kepolisian memang tiga orang. Tapi setelah diinvestigasi, kami menemukan tujuh orang. Saat diperiksa oleh kepolisian, kebanyakan dari mereka memang mengaku berumur 19 tahun. Padahal terlihat dari postur tubuh mereka yang terlihat tidak seperti perempuan berusia 19 tahun. Kelihatan dari mimik kalau mereka awalnya bohong. Setelah kami lakukan pendekatan akhirnya mereka mengaku juga, kalau usia mereka di bawah 17 tahun. +Apa yang akan dilakukan oleh KPAI terkit temuan-temuan tersebut? -Pertama, kami akan melakukan pendampingan secara hukum. Untuk memastikan kalau proses hukum berjalan dengan semestinya. Kedua, kami meminta agar pihak kepolisian segera mengembalikan mereka semua ke kampung halamannya setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Hal ini wajib dilakukan kepolisian, karena mereka adalah korban. Kalau memang kepolisian membutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, ya mereka tinggal memanggil siapa saja yang dibutuhkan. Tapi yang pasti kepolisian wajib memulangkan mereka dulu. Ketiga, kami akan meminta kepada kepolisian dan Dinas Sosial kota Bogor agar anak prematur yang dilahirkan oleh PRT, dipindahkan dulu ke Rumah Sakit yang lebih layak. Sebab anak tersebut mengalami bengkak di kepalannya, di mana bengkak tersebut semakin besar. +Ada pesan bagi kepolisian? -Ada dua hal. Pertama, saat polisi melakukan pemeriksaan, para PRT itu wajib didampingi penasihat hukum atau keluarga. Sebab, beberapa di antara mereka di bawah umur 17 tahun. Supaya psikis mereka tidak tertekan. Kedua, kami berharap kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri. Sebab jika betul kasus ini melibatkan jaringan perdagangan manusia, tentu penanganan oleh Polres Bogor dikhawatirkan tidak bisa obyektif dan maksimal. Kalau yang menangani Mabes Polri kan lebih lepas. Re-editing: Hamka Saptono

metro Puskesmas dan Puskeskel Ditata Ulang

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014

Lolos 10 Besar, Pemkot Biayai Pendidikan Siswa

Jangan Keluyuran Sewaktu Malam

Walikota Singkawang Drs H Awang Ishak MSi mengusap seorang bayi, ketika puncak Peringatan HGN ke-54 di Aula Kantor Camat Singkawang Timur, Sabtu (22/2). MORDIADI

SINGKAWANG. Untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk upaya peningkatan asupan gizi, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang akan menata ulang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Kelurahan (Puskeskel). Dengan pertumbuhan masyarakat yang ada, Puskesmas dan Puskeskel harus kita tata ulang, kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang ketika puncak Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-54 di Aula Kantor Camat Singkawang Timur, Sabtu (22/2) lalu. Awang tidak merinci apa yang dimaksudkannya dengan menata ulang Puskesmas dan Puskeskel tersebut. Dia hanya memastikan, penataan ulang dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang di dalamnya tentu berkaitan dengan kecukupan gizi masyarakat. Awang menilai, akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut sangat penting. Agar masyarakat Singkawang mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dari aparatur kesehatan, katanya. Dia mengharapkan para aparatur kesehatan, termasuk Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kota Singkawang lebih memerhatikan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Bumi Bertuah Gayung Bersambut ini, sehingga berdampak positif pada tingkat kesehatan masyarakat. Saya berharap Persagi terus peduli dengan kualitas kesehatan masyarakat kota Singkawang, harap Awang. Di tempat yang sama, Ketua Panitia HGN ke-54 Kota Singkawang, Erma Susanti mengatakan, Persagi memang selalu eksis memerhatikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas gizi. Pada peringatan kali ini saja dilakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Erma menyebutkan, pada HGN kali ini, dibuka bazaar kue dan informasi gizi, pemberian paket, pemberian paket kepada ibu hamil, penyuluhan gizi goes to school serta puncak acara pembagian paket untuk ibu hamil dan menyusui. Perlu diketahui, HGN diperingati setiap 25 Januari. Pada peringatan ke-54 ini bertemakan Gizi Baik, Kunci Keberhasilan Pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Pemilihan tema ini didasarkan kepada pentingnya peranan gizi dalam mencegah penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular yang selanjutnya akan berpengaruh kepada pelaksanaan JKN. (dik)

Walikota Pontianak, Sutarmidji memberikan motivasi kepada siswa SMA yang akan menghadapi UN di Auditorium Untan. ANTON

KENDATI tahun 2013 lalu target nilai tertinggi Ujian Nasional (UN) masuk sepuluh besar nasional belum tercapai. Namun

tak menyurutkan obsesi Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH, MHum, mengantarkan siswa Kota Pontianak menjadi salah satu

yang meraih sepuluh besar. Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Kota Pontianak ini menjanjikan, Pemerintah Kota

SINGKAWANG. Kota Singkawang mempunyai 87 zona untuk pembangunan menara telekomunikasi (tower). Masing-masing zona dengan radius 200 meter dapat dibangun maksimal 5 tower. Sehingga jumlah keseluruhannya bisa mencapai 435 tower. Kendati satu zona itu maksimal dapat dibangun lima tower, tidak mungkin dibangun lima tower setiap zona. Paling-paling satu zona dibangun dua tower, kata Drs Sumastro MSi, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang ketika Jumpa Pers di ruang kerjanya, Senin (24/2). Dia menjelaskan, setiap zona tidak mungkin dibangun 5 tower, dikarenakan banyak pertimbangan teknis dari para pemohon atau pemrakarsa. Kita juga bukan ingin menjadikan Singkawang sebagai hutan tower, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna selular dan lainnya. Kita tetap memerhatikan estetika kota, ujar Sumastro. Saat ini, di Kota Singkawang sudah terbangun 60 tower, semuanya sudah mengantongi perizinan. Jadi tidak benar dikatakan kalau ada tower yang tidak berizin di Kota Singkawang. Di luar 60 tower itu ada 11 tower lagi yang dalam proses perizinan, ungkap Sumastro. Mengacu pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jelas Sumastro, Pemkot Singkawang berwenang memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower dan Retribusi Pengendalian Tower Bersama Telekomunikasi Di dalam Perda 9/2010, untuk

iklanbaris baris KULIAH JALUR KHUSUS PROGRAM KONVERSI D3, S1, S2. PROSES CEPAT, RESMI/ L E G A L & T E R A K R E D I TA S I Bisa Wsd 2014, INFO Lengkap Hub Bp. Pandu 081210202819, 085313001119, 087875003007

Biro Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Bengkayang Hub : 081256734627

MENERIMA PANGGILAN

(Pemkot) Pontianak akan membiayai siswa, baik dari sekolah negeri maupun swasta, yang berhasil masuk sepuluh besar nasional hasil UN untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di mana pun yang diinginkan. Target saya, tahun ini ada anak Pontianak yang masuk ranking sepuluh nasional. Bagi yang masuk peringkat satu hingga lima besar, ia akan dibiayai melanjutkan ke perguruan tinggi di negara mana pun dan dalam strata apa pun. Sedangkan yang masuk peringkat enam hingga sepuluh besar, ia akan kita biayai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia, ujarnya saat memotivasi 9.997 siswa SMA yang digelar Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Senin (24/2). Berbagai upaya ditempuh untuk meraih target peringkat 10 besar nasional UN, mulai dari mengirim guru-guru untuk studi banding di Bali yang kerap masuk sepuluh besar, hingga memotivasi siswa jelang menghadapi UN. Ada peningkatan siswa yang mengikuti motivasi. Nanti juga saya akan keliling di sekolahsekolah negeri maupun swasta untuk memotivasi kembali karena siswa-siswa ini harus diberikan motivasi yang kuat supaya mereka mendapat hasil yang terbaik, kata Midji.

mendirikan tower, lokasi yang diajukan harus disesuaikan dengan Perwako 17/2011 tentang Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi. Di dalam Perwako tersebut, yang diizinkan sebagai lokasi pembangunan tower terdapat 23 lokasi baru dan 38 lokasi yang sudah ada BTS. Untuk menghindari polemik, tower-tower yang sudah ada sebelum Perda 9/2010 diundangkan diakomodir sebagai lokasi pembangunan tower, dengan catatan para pemilik BTS menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Dari 23 ornidat telah terbangun 12 tower pada 2012 dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari IMB Tower Rp 395.630.000. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari pengusaha telekomunikasi melalui Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI), Perwako 17/2011 harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, maka pada 2013 terbitlah Perwako 21/2013, jelas Sumastro. Dia mengungkapkan, dengan terbitnya Perwako baru tersebut, PT Tower Bersama Group, PT Dayamitra Telekomunikasi dan PT Protelindo sudah mengajukan permohonan pembangunan menara bersama telekomunikasi. PT Tower Bersama Group mengajukan delapan lokasi dan disetujui tujuh lokasi, karena satu lokasinya outcell atau tidak sesuai dengan Perwako 21/2013. Selanjutnya PT Dayamitra Telekomunikasi mengajukan 17 lokasi, yang disetujui hanya tiga lokasi, karena 14 lokasi lainnya outcell dan lokasinya masuk wilayah Brigief serta alasan teknis dan sosial lainnya.

Kepala Dishubkominfo Kota Singkawang Drs Sumastro MSi ketika menggelar Jumpa Pers di ruang kerjanya, Senin (24/2). MORDIADI

Sedangkan PT Protelindo melalui email dan surat resminya mengajukan pendirian tower di delapan lokasi. Satu lokasi sudah disetujui, tiga lokasinya masih dalam proses pengkajian. Sisanya tidak disetujui karena outcell atau tidak sesuai dengan Perwako 21/2013. Sehingga sampai saat ini dari tiga perusahaan yang mengajukan pendirian ada sebelas yang sudah mengantongi rekomendasi walikota dan sedang dalam proses penyelesaian izin, jelas Sumastro. Dengan rencana pembangunan sebelas tower tersebut, PAD yang akan diterima Kota Singkawang melalui Retribusi Izin Tower diperkirakan mencapai Rp 349.370.000. Perusahaan manapun masih berpeluang untuk mendirikan tower di Kota Singkawang, mengingatkan masih banyak lokasi yang tersedia sesuai Perwako 21/2013. Tentunya ada prosedur perizinannya yang harus ditempuh, kata Sumastro.

Rp.5000/baris

HUB : 05610561-77 6 8 6 7 7

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Menerima Pesanan :

Xenia

DP 15% S/d 4 Th

G r a Max Grand n d PU-BOX Grand Max

• Cetak undangan lebih 2000 Model Undangan • Yain Spanduk, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama Dll • Lebih 200 Contoh Souvenir • Kawinan/khitanan (ready&stock) • Penyewaan Tenda & Kursi • Photo dan Video Shooting • Orgen Tunggal KUNJUNGI:

ANUGRAH WEDDING/ ADI

Segera Hubungi :

Jl. H. Rais A. Rahman Jl. Gunung Sahari No.21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

DODY 08125608423, 0561-7565151

Telp. 7183366, 081282587257

minimax max LOWONGAN PEKERJAAN THERAPY

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Jual Mobil

0812 574 6667 0856 5085 7244

7 21229

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK

HUB : 0561

SEDOT WC

768677

Hub: Telp. (0561) 7186955

0816 649 97885

Membutuhkan Tenaga Marketing. OB SYARAT: Punya kendaraan sendiri FASILITAS:

Tunjangan, Komisi, Service dan Support Motor, Kontes, Bonus, Tour dalam dan Luar Negeri. LAMARAN LANGSUNG KE:

PT. BIOSAFE

085210738368 (Lita) Fasilitas: 1 Unit instalasi pengolahan IPLT 2 Unit kendaraan jenis vacuum truck

Jl. Sungai Raya Dalam No.11 (Samping Studio Sari Rona)

HUBUNGI:

Ibu Veny, HP 081258943368

EKO SERVICE

HUB TELP.

Suzuki Escudo Tahun 1995, Kondisi Bagus, Pajak Hidup Berminat Hubungi :

PT. BIOSAFE

Jl. Kom Yos Sudarso

SEDOT WC

HUB : BANG ABU

Segera hubungi:

memberikan bahan keputusan, dari sisi sosial yaitu persetujuan warga yang diketahui RT, Lurah dan Camat. Setelah dua kajian dari sisi teknis dan sosial dilengkapi, Kepala Dishubkominfo memberikan pertimbangan kepada Walikota Singkawang untuk penerbitan rekomendasi lokasi pendirian tower. Ketiga, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sesuai Perwako 18/2010, antara lain UPL-UKL, Undang-undang Gangguan, surat perjanjian sewa tanah, melunasi SPT PBB sampai dengan tahun terakhir. Pemrakarsa harus memberikan jaminan kepada warga sekitar melalui asuransi dan lainnya. Setelah semua persyaratan dilengkapi, pemrakarsa wajib membayar retribusi IMB tower, melalui kas atau rekening kas daerah dan menyerahkan bukti setor kepada Kepala Dishubkominfo dan IMB dikeluarkan, jelas Sumastro. (dik)

Iklan MINI Hasil MAKSIMAL

CETAK UNDANGAN TENDA & SOUVENIR

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Setidaknya terdapat tiga prosedur utama untuk mendirikan tower. Pertama, pemrakarsa mengajukan permohonan kepada Pemkot Singkawang melalui Kepala Dishubkomnfo Kota Singkawang selaku Ketua Tim Penataan dan Pengawasaan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi (TP3MBT), melalui surat resmi dengan menyampaikan ordinat lokasi tower. Kedua, TP3MBT akan melakukan survei di lapangan, untuk memantau dan memeriksa langsung, apakah lokasi yang diajukan sesuai dengan Perwako 21/2013 atau tidak. Dan mengkaji secara teknis dari ketinggian, jarak antar bangunan dan GSB. Dari hasil pengamatan dan kajian tersebut, TP3MBT akan memberikan advice kepada pimpinan, bahwa secara aturan teknis pengajuan tersebut sesuai dengan peraturan atau tidak. Jika sesuai aturan, pemrakarsa melengkapi bahan untuk

PIJAT TRADISIONAL

pasang iklan anda di

Tak hanya itu, ia juga meneg askan akan memberlakukan jam malam bagi siswa menjelang UN yang akan digelar 14 April mendatang. Jam sembilan malam siswa tidak boleh berkeliaran selama menjelang ujian. Satpol PP semua akan saya turunkan ke semua warnet. Bahkan warnet kalau membiarkan anak-anak sekolah main di warnetnya akan saya tutup, tukasnya. Senada dengan Sutarmidji, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Drs Mulyadi MSi, optimis target sepuluh besar nasional hasil UN bisa tercapai. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya dengan memberikan pembekalan dan bimbingan secara khusus kepada siswa yang akan menghadapi UN. Tahun lalu kita hanya mencapai 15 besar tapi tahun ini saya yakin ada yang masuk 10 besar, ungkapnya. Optimisme Mulyadi ini beralasan, karena menurutnya hasil input pendaftaran masuk SLTA terutama siswa-siswa yang akan menghadapi ujian tahun ini nilainya lebih bagus dari tahuntahun sebelumnya. Jadi kita agak optimis dan kita juga melihat hasil-hasil try out. Mudah-mudahan ini merupakan suatu indikator yang baik untuk meningkatkan prestasi anak didik kita, pungkasnya. (ton)

Di Singkawang Bisa Dibangun 435 Tower

Pasang Iklan Anda !!!

Pendidikan

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Rp. 950.000,-

KALBAR raya Cornelis Pertanyakan Kinerja BPJS Kalbar PONTIANAK-RK. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini adalah anggaran. Untuk itu Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH meminta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) provinsi Kalbar agar bekerja sama dengan bupati/walikota serta proaktif mensosialisasikan undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Undang-undang JKN ini mendesak. Perintah Presiden pada Januari ini harus sudah jalan. Bagaimana dengan orang-orang miskin, apakah bupati/walikota boleh membayar premi mereka. Nah ini semua harus dijelaskan, tegas Cornelis saat membuka acara Rakor Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (24/2). Cornelis bahkan mempertanyakan Kepala BPJSapakah sudah melakukan penyuluhan. Dan apakah sudah datang ke daerah-daerah untuk bicara kepada bupati/walikota terkait penganggaran. Untuk PNS, TNI dan Polri otomatis sudah masuk, dibayar melalui potongan gaji mereka. Kalau rakyat yang miskin ini bagaimana. Persoala-persoalan yang mendesak harus segera ditangani. Harusnya dia datang kepada bupati/ walikota menjelaskan undang-undangnya, ujar mantan Bupati Landak ini. Ia menegaskan, supaya tahun 2015 nanti sudah bisa dianggarkan oleh setiap kepala daerah. Mengingat undang-undang BPJS ini sangat mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dampak belum siapnya sistem BPJS diterapkan, membuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso menjadi sasaran rujukan dari semua rumah sakit daerah yang ada di Kalbar. Maka Cornelis meminta kepastian dari beberapa sistem jaminan sosial yang ada dijelaskan kepada masyarakat. Sekarang ada Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesko dan sebagainya. Ini bagaimana. Karena di olok-olok sama perawat di RSUD dr Soedarso itu, kalau ada sakit-sakit yang berat tidak bisa ditangani oleh kabupten/kota. Yang paling banyak makai ini dari Kubu Raya dan Kota Pontianak, kata Cornelis. Ia menambahkan, meski sekarang Kota Pontianak sudah punya rumah sakit tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) nya belum cukup. Termasuk rumah sakit swasta lainnya juga masih pinjam dokter dari RSUD Soedarso. Makanya saya sudah larang juga dokter-dokter RS Soedaerso itu, jam kerja mulai dari jam 07.00-16.00, saudara harus standby di RS Soedarso, karena kita yang bayar gajinya, pungkas Cornelis. (dRe)

RAKYAT KALBAR

Selasa, 25 Februari 2014

Tender Ulang Jalan Tayan-Sosok-Sanggau Usai Pileg Cuma yang kita minta bagaimana pemeliharaan dalam waktu dekat ini, sambil menunggu hasil pemenang lelang. Sebab dari Kementerian PU ada dana rutin. Agar jalan nasional ini tetap fungsional, itu yang jadi penekanan kita. Jangan sampai kegiatan pengerjaan tidak ada, Jakius Sinyor PONTIANAK -RK. Masyarakat wilayah timur Kalbar kembali harus bersabar menunggu realisasi pengerjaan proyek Jalan Tayan-Sosok-Sanggau. Pas-

alnya, proyek jalan nasional yang akan dikerjakan melalui dana Asian Development Bank (ADB) itu ditender ulang. Menurut Kepala Dinas Pe-

kerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar, Ir Jakius Sinyor, tender ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI terhadap pengerjaan jalan nasional Simpang Tayan-Sosok-Sanggau itu dilaksanakan pada pertengahan April 2014 mendatang. Tinggal proses tender ulang karena ada sedikit penyimpangan dalam tender yang dulu. Pertengahan bulan April baru dilaksanakanm, jelas Jakius ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (24/2). Hanya saja Jakius mengaku tidak mengetahui pasti persoalan tender diulang kembali. Padahal sebelumnya sudah ada pemenang tender atas pengerjaan jalan nasional itu yakni PT

Waskita Karya. Pembangunan ruas jalan nasional itu menggunakan dana pinjaman ke Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) sekitar Rp 500 miliar. Pengerjaannya otomatis tertunda. Kita nggak tahu, tender itu kan soal prinsip, kata Jakius. Menurutnya tertundanya pengerjaan proyek jalan tersebut tidak berpengaruh kepada jumlah pagu dana yang ditetapkan sejak awal. Pagu dana saya rasa tetap, bagimana penawaran kita lihat nanti, karena peserta tender yang kemarin ikut lagi. Itu yang disampaikan oleh Dirjend (Direktorat Jenderal Kementerian PU) kemarin, jelas Jakius. Untuk itu, mantan Kepala Di-

nas PU Kabupaten Landak ini mengatakan, Pemprov Kalbar terus mendesak pemerintah pusat supaya segera melakukan pemeliharaan bersifat sementara, agar jalan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Cuma yang kita minta bagaimana pemeliharaan dalam waktu dekat ini, sambil menunggu hasil pemenang lelang. Sebab dari Kementerian PU ada dana rutin. Agar jalan nasional ini tetap fungsional, itu yang jadi penekanan kita. Jangan sampai kegiatan pengerjaan tidak ada, pungkas Jakius. Laporan: Andreas Editor: Julianus Ratno

PLN Janjikan Februari Ini Desa Engkersik Sudah Dialiri Listrik PONTIANAK-RK. Perangkat Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Senin (24/2) mendatangi PT PLN Wilayah V Kalbar untuk mempertanyakan kapan desa mereka dialiri listrik. Pasalnya, pemasangan jaringan disribusi PLN sudah selesai dibangun berikut biaya pemasangan instalasi sebesar Rp 2 juta sudah dibayarkan calon pelanggan PLN, tapi listrik tak kunjung bisa dinikmati. Menurut Kepala Desa Engkersik, F Sumardi, pertemuan dengan PLN itu dihadiri Plt Manajer Transmisi dan Distribusi, John Hendrik Tonapa dan difasilitasi oleh anggota DPRD Kalbar Martinus Sudarno itu daerah pemilihan Sanggau-Sekadau. Hasil pertemuan itu, pihak PLN Wilayah Kalbar berjanji dalam waktu yang tidak terlalu lama, yakni satu atau dua minggu setelah pertemuan ini, listrik di desa kami sudah bisa teraliri, katanya kepada Rakyat Kalbar di Pontianak, Senin (24/2). Kepala Desa tidak sendiri, ia ditemani Sekdes Engkersik, Kansin, Kaur Desa Engkersik, Sukardiyanto, Ketua BPD Engkersik, Albinus Adet, dan dua orang tokoh masyarakat desa setempat yakni Sumpeno dan LD Juki. Sumardi berharap, apa yang sudah

EQUATORIANA

disampaikan pihak PLN Wilayah Kalbar bukan hanya sekedar janji belaka. Tapi benar-benar bisa terealisasi. Pasalnya, sudah cukup lama masyarakat desa menunggu sejak pemasangan jaringan selesai dikerjakan pada November 2013 lalu. Ia mengungkapkan, dari 1.300 kepala keluarga (KK) yang ada Desa Engkersik, ada sekitar 600 yang menjadi calon pelanggan. Dan sekitar 600 pelanggan di desa kami itu sudah membayar biaya pemasangan instalasi sebesar Rp 2 juta per pelanggan. Tapi belum ada KWh-nya, kata Sumardi. Ia jug a mengungkapkan kekhawatirannya soal biaya Rp 2 juta yang sudah dibayarkan calon pelanggan itu. Pasalnya, para pelanggan mengancam meminta uang segera dikembalikan jika aliran listrik tak kunjung terealisasi. Bahkan, mereka meminta bunga hingga 10 persen per bulannya. Sementara itu, anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno meminta masyarakat Desa Engkersik bersabar, dan jika ada syarat-syarat seperti syarat administrasi yang diminta PLN segera dipenuhi. Pihak PLN memang berjanji dalam waktu seminggu atau dua minggu ke depan sudah bisa terealisasi, harapnya yang dalam pertemuan itu

Perangkat Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau serta tokoh masyarakat setempat bersama anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno menyampaikan hasil pertemuan dengan PT PLN Wilayah V Kalbar di Pontianak kepada awak media, Senin (24/2)---Istimewa juga ikut hadir. Legislator PDI Perjuangan kelahiran Perongkan, Sekadau Hulu ini juga mengimbau kepada masyarakat Engkersik kalau ada syarat-sayarat diminta PLN untuk dipenuhi. Misalnya, kalau ada pohon atau tanam tumbuh milik masyarakat yang harus ditebang, ya

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

relakan ditebang. Jangan minta ganti rugi, apalagi ganti rugi yang tidak masuk akal. Saya berharap masyarakat mau berkorban untuk kepentingan lebih besar. Toh yang merasakan manfaatnya juga kan masyarakat Engkersik juga, pungkasnya. (jul)

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Korupsi masih menjadi penyakit jalannya pemerintahan Indonesia, termasuk di Kalbar. Bahkan menjelang Pemilu 2014, lingkaran setan korupsi melibatkan partai politik, politisi, kroni bisnis, proyek korup, dan birokrasi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat kian garang memberangus praktik korupsi, namun banyak pihak yang pesimis, karena penanganan kasus masih tebang pilih dan terkesan dikendalikan untuk kepentingan tertentu, termasuk campur tangan partai. Tradisi korupsi menjelang pemilu biasanya akan mengemuka. Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi adalah politikus, baik anggota dewan dan birokrat, pengusaha, juga staf khusus. Peran para aktor ini pun bermacam-macam, politikus dapat menciptakan proyek yang bisa dikerjakan dirinya ataupun rekanan, dan menambah anggaran untuk proyek tertentu. Birokrat dapat mengusulkan proyek yang akan diarahkan kepada perusahaan tertentu. Pengusaha dapat memberikan suap dan melobi politikus untuk mendapatkan proyek. Staf khusus dapat menjadi penghubung antara pengusaha dengan politikus atau elit pemerintahan, dan sebagai pelaksana transaksi. Se-

buah lingkaran korupsi yang sempurna. Kongkalikong antara eksekutif dan legislatif inilah yang akhirnya menggerus uang rakyat. Baik yang mega skandal maupun kasus-kasus kecil, namun rutin. Memprihatinkan, terutama menjelang Pemilu 2014. Apa pendapat Anda?

Tanggapan Bapak Menpan RI Yth. Patut kita berbangga, Rusman Ali buat Fakta Integritas komitmen berantas korupsi. Gubernur Kalbar Cornelis desak benahi birokrasi. Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Periode 2014-2019, Rusman Ali-Hermanus dah dilantik Gubernur Kalbar, Cornelis di Kantor Bupati Kubu Raya tanggal 17 Februari 2014. Tekad Bupati baru ini komitmen berantas korupsi

liannya, dan apa boleh motor yang surat-suratnya belum ada/lengkap dijual kepada konsumen. Semoga saya dan masyarakat yang lain jadi mengerti, terimakasih.

Sms Warga #RC $QNGJ! Saya mau tanya kepada dinas/instansi terkait mengenai pengeluaran BPKB motor roda dua. Apa memang harus menunggu sampai 6 bulan atau lebih dari tanggal pembe-

HARIAN

tanpa kecuali. Mengapreasiasi komitmen Bupati Kubu Raya yang kedua ini agar semua kasus korupsi Kabupaten Kubu Raya selama 5 tahun lalu segera dituntaskan tanpa kecuali. Siap melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi di Kubu Raya selama ini, untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya anti korupsi ini, agar segala kasus korupsi selama

081255675678 19-2-2014

5 tahun lalu segera digiring ke KPK RI sebagaimana mestinya dan tidak sebagaimana baiknya. Lawan korupsi, merdeka!. Ibrahim Myh. 081288673500 19-2-2014

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak

06.26

6QNQPI &KUKFCM Kepada Yth pak Kapolda. Tolong disidak oknum kepolisian di Polsek txmx. Menyalahgunakan wewenang untuk memeras rakyat.

15.56

089693918338 20-2-2014

12.44

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Khusyairi Permata, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Kiki Rizky, Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Khusairi, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 8.000,00. Spot color: 10.500,00. Full color: 15.000,00. Iklan baris: 5.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS k

untu

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014

IPW: Sistem Pengamanan TPS Tak Banyak Berubah dari Pemilu Sebelumnya

Maksimalkan Peran Intelijen Cegah Kecurangan dan Konflik di TPS JAKARTA. Pihak kepolisian diingatkan untuk lebih sigap lagi dalam persiapan pengamanan Pemilu 2014. Terutama fokus pengamanan di wilayah-wilayah pemilu yang dianggap memiliki sejumlah TPS yang rawan konflik dan kecurangan. Sejauh ini kami menilai sistem pengamanan TPS tidak banyak berubah dari pemilu sebelumnya. Jumlah TPS jauh lebih banyak dari jumlah polisi. Satu polisi jaga empat sampai lima TPS. Ini harus diwaspadai, ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane saat diskusi Pemilu 2014 Bersih? di Rumah Makan Horapa, Menteng, Jakarta seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, Senin (24/2). Mendekati Pemilu kali ini, Neta mengingatkan Polri harus memetakan TPS-TPS yang rawan berpotensi adanya tindak kecurangan dan konflik di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Timur. Menurutnya, ada sekitar 3000 TPS rawan di provinsi tersebut yang juga dipengaruhi konflik social. Aparat intelijen harus dimaksimalkan saat ini sejauh mana potensi konflik tersebut. Babinkamtibmas juga diturunkan untuk melakukan pendekatan agar potensi konflik ini bisa diredam, tegas Neta. Ia mengimbau agar Polri sejak dini mulai melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah-daerah, terutama yang rawan konflik agar membimbing masyarakat menghadapi pemilu. Pendekatan persuasif lebih efektif untuk menghindari konflik dibanding

Suhardi

Gerindra Perintahkan Kader Patuhi Surat KPK JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh pimpinan partai politik (parpol) agar melarang calon legislatif (caleg) menerima gratifikasi. Partai Gerindra yang telah menerima surat KPK pun langsung siap untuk menjalankannya. Berdasarkan himbauan dari KPK, saya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menginstruksikan kepada seluruh calon legislatif Partai Gerindra, baik di tingkat DPR RI, DPRD, dan DPD, yang masih menjabat sebagai pejabat penyelenggara negara untuk tidak menerima dana kampanye dan penerimaan lainnya yang termasuk kategori gratifikasi, kata Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (24/2).Ia menegaskan, Partai Gerindra selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, dukungan tersebut bisa dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu) yang bersih dan bebas korupsi. Partai Gerindra sendiri telah menerima penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik. Mari kita wujudkan pemilu yang bersih dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, tegas Suhardi. Seperti diberitakan, KPK menghimbau caleg yang masih berstatus penyelenggaran negara untuk tidak menerima gratifikasi. Juru Bicara KPK Johan Budi menuturkan, himbauan disampaikan melalui surat kepada 15 ketua umum parpol peserta pemilu 2014, termasuk tiga parpol lokal di Provinsi Aceh. Surat bernomor register B-288/01-13/01/2014 tanggal 12 Februari 2014. KPK mengingatkan bila ada caleg DPR, DPD dan DPRD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD atau posisi lainnya yang dikategorikan penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain, maka itu termasuk dalam kategori gratifikasi, kata Johan. (jpnn)

ILUSTRASI

menunggu datangnya konflik, ujar Neta. Sebagaimana diketahui, dari tahun 2013, sebanyak 27 provinsi dilanda konflik. Konflik sosial naik 23,7 persen dibanding 2012. Di sepanjang 2013 menurut Neta terjadi 153 konflik sosial yang berakibatkan 203 orang tewas, 361 luka, 483 rumah dirusak dan 173 bangunan dibakar. Korban konflik sosial tak hanya warga sipil, tapi TNI dan Polri juga jadi korban. Neta menambahkan selama 2013 ada 10 TNI yang tewas dan polisi 4 orang tewas. Sementara yang luka, ada 42 polisi dan 7

JAKARTA. Komisi I DPR RI hari ini (24/2) menggelar rapat bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepala lembaga negara penyelenggara intelijen lainnya. Dalam rapat itu, aksi penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tidak disinggung sama sekali. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, penyadapan terhadap Jokowi memang tidak perlu dibahas lagi. Pasalnya, PDIP sendiri sebagai partai yang menaungi Jokowi menganggap masalah tersebut sudah selesai. Par-

tai anggap sudah selesai, kata Hasanuddin kepada wartawan usai rapat. Menurutnya, partai sudah mengambil langkah-langkah terkait penyadapan tersebut. Termasuk di antaranya operasi kontra-intelijen dan penyesatan untuk mengelabui pihak yang melakukan penyadapan. Purnawirawan TNI ini meminta agar penyadapan Jokowi tidak terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya, operasi semacam itu sudah sering dialami oleh para kader-kader PDIP. PDIP sejak dulu diteror, disadap. Jadi pengalaman sudah puluhan tahun lah, tandasnya. (jpnn)

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak MR. JACKIE (NEW) ELECTRIC SCOOTER

TS 802 NEW ORBITRACK

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

7.850

4.588

Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan kemudian direkapitulasi di KPU Kabupaten/Kota untuk discanning. Polri harus menjamin itu. Bagaimana Kapolri sudah mengamanatkan kepada semua Kapolda dan Kapolres harus menjamin. Sekarang mereka sudah seatle pengamanan pemilu di tiap tingkatan, kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronnie F Sompie pada kesempatan diskusi yang sama. Ronnie mengaku, pihaknya sudah melakukan simulasi terkait pengamanan pasca pemungutan suara dalam Pemilu 2009. Hal

Re-editing: Julianus Ratno

PDIP Balik Lakukan Kontra-Intelijen

IDACHI SPORTS

6 & 12 Bulan

TNI. Polri memang melakukan simulasi untuk amankan pemilu 2014, tapi melihat kesiapan polri selama ini kami menilai polri alamat kedodoran dalam tangani pemilu 2014. Sebab di tahun 2013 ada 153 konﬂik sosial yang tidak bisa dicegah dengan banyaknya korban, kaya Neta. Meski demikian, keterlibatan Polri dalam pengamanan pasca pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat dibutuhkan. Pengamanan itu dimaksudkan agar formulir C1 yang berisi berita acara hasil pemilihan aman sampai ke Panita Pemungutan Suara (PPS),

tersebut memang tidak dilakukan secara terbuka dan mengerahkan personil seperti yang dilakukan di Gedung Bawaslu, KPU RI, dan Mahakamah Konstitusi. Ronnie menambahkan, dalam simulasi soal pengamanan suara pasca pemungutan, dipilih daerah yang memiliki tingkat kerawanan di banding dengan daerah lainnya. Simulasinya tidak menggunakan pengerahan personil tapi cukup memakai skenario tactical ﬂoor game atau tactical wall game. Simulasi ini seolah-olah skenario ada kerawan berdasarkan peta pemilukada. Masing-masing daerah pernah sehingga dari pengalaman itu kita ambil. Itu tanpa pasukan. Kalau anggaran cukup kita menggunakan pakai pasukan, sambung mantan Kapolrestabes Surabaya ini. Bahkan, sambung Ronnie, pihak kepolisian sampai tingkat kecamatan sudah dibentuk. Ronnie membeberkan tiap Polsek ada bintara pengumpul bahan keterangan. Mereka sudah berkolaborasi dengan kegiatan kepala desa dan dusun. Kegiatan membangun basis keamanan sudah sampai tingkat dusun dan desa. Sementara itu di tempat yang sama, komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah memastikan formulir C1 aman keluar dari TPS ke PPS, PPK, kemudian sampai ke KPU Kabupaten atau Kota untuk direkapitulasi kemudian discan. Hasilnya aman sampai kemudian dikirim ke KPU pusat untuk direkapitulasi secara nasional, jelas Ferry.

Hanya

3.588 Ribu

4.588 Ribu

BIG

SALE

KPU Daerah yang Terkena Bencana Diminta Lapor ke Pusat JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah yang wilayahnya terkena bencana alam diminta untuk memberikan laporan terkait kerugian yang dialaminya kepada KPU Pusat di Jakarta. Selanjutnya, laporan itu akan di diterima oleh KPU Pusat untuk dikaji dan jika dibutuhkan, maka KPU pimpinan Husni Kamil Manik akan mengirimkan dana bantuan. Ya untuk yang kena bencana, kita udah minta agar KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memberikan laporan terkait kerugiannya,

ujar Komisioner KPU bagian Logistik, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Senin, (24/2). Selanjutnya, sebut Arief jika diperlukan maka KPU Pusat akan membantu operasional KPU Daerah dari awal. Dana bantuan yang digunakan berasal dari anggaran KPU yang berhasil di hemat hingga Rp 400 miliar. Kalau memang ada daerah yang perlu, kita akan gunakan sisa anggaran ini untuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kalau misalnya cukup kita akan bantu, tandasnya. (Rmol)

Ruhut Sebut Indra Piliang Pertontonkan Kegalauan Golkar

disc up to Persen Tgl 20 s/d 25 Februari 2014

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

7.450 Hanya

4.788 Ribu

1.788 Hanya

1.388 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 4110 3M +INCLINE (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

16.750

4.550 Hanya

2.788 Ribu

FS 4600 B (NEW)

17.550 Hanya

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED 16.350

Hanya

9.988 Ribu

9.588 Ribu

10.588 Ribu ILUSTRASI

FS 388 (NEW) SPINNING BIKE

FS 4000 P (NEW) TREADMIL MOTORIZED

10.250

9.850

Hanya

5.788 Ribu

5.500 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

CICILAN BCA BUNGA 0%

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI) 7.850 Hanya

4.388 Ribu

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK 8.350 Hanya

4.988 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

JAKARTA. Juru Bicara Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul meminta politisi Partai Golkar, Indra J Piliang agar tidak terus melemparkan serangan kepada sejumlah peserta konvensi calon presiden (capres) di partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Menurut Ruhut, pernyataan miring yang dilontarkan Indra justru menunjukkan kegalauan Golkar menghadapi Demokrat pada pemilu 2014. Pernyataan Indra yang dimaksud terkait kapasitas beberapa bakal capres PD yang dinilai masih belajar politik. Indra bahkan pernah mengkritisi pidato Dino Patti Djalal yang mengatakan pondok pesantren di Indonesia masih lebih bagus dibanding sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Adikku Indra J Piliang jangan gitu dong, kita satu guru satu ilmu, kita sama-sama background pengamat, sesama bus kota dilarang mendahului. Kalau Indra begitu artinya jelas Golkar semakin galau, kata Ruhut kepada wartawan di gedung

DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Ruhut menilai Golkar ikut-ikutan galau seperti beberapa partai politik (parpol) lainnya. Soalnya, sambung anggota Komisi III DPR itu, sekarang ini SBY selaku Ketua Umum PD semakin rajin turun menyapa masyarakat. Ruhut mengklaim, safari SBY ke daerah-daerah menjadi ancaman bagi sejumlah parpol terkait upaya menjaring suara untuk pemilu legislatif 2014 yang akan digelar bulan April mendatang. Seperti partai-partai lain juga ikut galau melihat gebrakan Pak SBY sebagai ketua umum yang turun menyapa masyarakat, dan menyapa masyarakat, ujarnya. Ruhut juga mengklaim konvensi capres PD mulai diperhitungkan. Ia menyebut ajang penjaringan capres di partainya itu sebagai bola salju yang semakin hari semakin besar. Jadi memang konvensi ini snow ball yang mula-mula orang tak terdengar, tapi sekarang partai yang lain sport jantung, pungkas Ruhut. (jpnn)

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014

Ketua DPR Nilai Komisioner KPK Berpikiran Picik

JAKARTA-RK. Ketua DPR Marzuki Alie memastikan anggapan bahwa revisi UU KUHAP dan KUHP dapat memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pemikiran yang salah. Menurutnya, revisi terhadap aturan perundang-undangan peninggalan Belanda itu guna membangun sistem besar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Terlalu picik kalau saya bilang, pandangan itu ter-

Proyek Cetak dibiayai Rp10 juta. Namun jumlah dana yang dikeluarkan dengan areal yang dikelola tidak sesuai hingga kasus ini dilaporkan ke Mapolda Kalbar. setelah ditelusuri, memang benar, anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan lahan yang diolah. Luas lahan sawah yang dikelola tidak sampai 50 hektar sehingga terjadi kerugian negara. Sedangkan dana Rp500 juta itu sudah disalurkan oleh Kementan melalui Distanak Kubu Raya. Kita menyelidiki dugaan korupsi ini berawal dari laporan yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Setelah crosscheck ke lapangan dengan menurunkan Tim Khusus dari Dit Reskrimsus Polda Kalbar pada 20-24 Januari 2013 lalu, dipimpin langsung Dir Reskrimsus Kombes Pol Widodo, ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran dengan lahan sawah yang dikelola, tegas Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulistyo melalui Kabid Humas AKBP Mukson Munandar, Senin (24/2). Jajaran Polda Kalbar melakukan investigasi untuk mengungkap dugaan korupsi cetak sawah dari Kementan yang dikelola melalui Distanak Kubu Raya. Dit Reskrimsus mengetahui diwujudkannya program cetak sawah itu atas

Mobil Disita Mobil tersebut diduga diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan yang merupakan tersangka kasus tindak pencucian uang (TPPU). Mobil itu disita dari rumah saudara Chatrine Wilson di BSD, Tangerang Selatan. Tadi juga ada Ctherine di sana (menjadi saksi penyitaan), ujar Johan Budi, Jurubicara KPK di kantornya, Jakarta, Senin (24/2) malam. Surat kepemilikan mobil tersebut kata Johan, awalnya tertera nama Chaterine. Namun saat ini sudah berubah dengan mengatasnamakan kakaknya. Balik nama tersebut dilakukan pada 2013 lalu. (STNK)

BIN Sebut

lalu sempit. Lihat KUHAP dan KUHP juga bicara tindak pidana korupsi. Masak gara-gara itu langsung kita matikan semua, kata Marzuki di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (24/2). Marzuki mengatakan, dalam pembahasan RUU KUHAP dan KUHP yang sedang dilakukan pemerintah dan DPR tidak ada pasal-pasal yang akan memotong atau menggorok kewenangan KPK. Apabila ada klausul yang dirasa dapat mempersempit

kewenangan KPK maka dapat dicarikan solusinya secara bersama. Itu yang penting. Bahwa pembahasan KUHAP, KUHP terlalu menggorok ya terlalu sempit saya pikir, jelasnya. Lebih jauh, tambah politisi Partai Demokrat ini, peluang KPK untuk ikut bersamasama membahas RUU KUHAP dan KUHP sangat terbuka lebar ke depan. Sebagai lembaga yang independen ya kita beri ruang untuk menyampaikan,

usulan saran dan sebagainya. Jadi, sah tidak ada masalah demi bangsa lah, demikian Marzuki. Beberapa waktu lalu Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat proses pembahasan revisi KUHAP dan KUHP oleh Komisi III DPR RI harus dihentikan. Alasan pertama, waktu kerja DPR periode 20092014 yang akan segera berakhir. Masa kerja DPR yang tersisa dinilai cukup sempit untuk membahas daftar inventaris masalah (DIM) dalam naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan kedua, naskah revisi UU KUHAP yang telah diterima KPK dinilai belum memadai. Naskah itu tidak mampu menjelaskan secara utuh masalah fundamental KUHAP di masa mendatang dan solusi penanganannya. Dan alasan ketiga, KPK merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan revisi KUHAP. (rmol)

...............................................................................................................dari halaman1 usulan gabungan kelompok tani (Gapoktan) Mekar Sari yang meliputi dua kelompok tani. Masing-masing kelompok tani, pengurus dan anggotanya berjumlah 20 petani dan 15 petani. Program itu memang ada, namun proyek cetak sawah dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuannya. Luas cetak sawah itu ada yang kurang, sedangkan anggarannya sudah dicairkan semua. Waktu pengerjaannya pun sudah selesai pada tahun 2013 lalu, jelas Mukson. Polisi masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang merugikan keuangan negara tersebut. Upaya penyelidikan yang sudah dilakukan, melayangkan surat ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kubu Raya. Polisi meminta instansi tersebut secepatnya melakukan audit program cetak sawah. Tujuannya agar diketahui secara pasti kerugian negara atas dugaan korupsi program cetak sawah tersebut. Jika memang kerugian negaranya sudah kita ketahui, maka kami akan langsung menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Semua pihak terkait akan dilakukan pemeriksaan, termasuk kepala Distanak Kubu Raya, tegas Mukson

seraya berharap secepatnya hasil audit BPKP diserahkan ke Polda Kalbar. Ketika dikonﬁrmasi via selular melalui nomor 081257880xxx, Kepala Bidang Pertanian Distanak Kubu Raya, Gunawan enggan memberikan komentar terkait dugaan korupsi proyek cetak sawah di Desa Medan Mas, Batu Ampar. Gunawan malah mengarahkan untuk mewawancarai Kepada Distanak Kubu Raya, Ir Suharjo. Dikonfirmasi via selular, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kubu Raya, Ir Suharjo menjelaskan, tidak dipungkiri adanya pengaduan masyarakat mengenai tidak sesuainya lahan yang digarap oleh kelompok tani yang menggunakan Bansos tersebut. Bersama Polda Kalbar, kita telah melakukan tinjauan langsung di lahan tersebut, terangnya. Lahan yang direncanakan dibuka untuk cetak sawah itu seluas 50 hektar, ketika ditinjau dan diukur, diakui Suharjo belum sampai 50 hektar, sesuai dengan laporan masyarakat. Namun dari keterangan kelompok tani yang menggarapnya, lima hektar sisa dari lahan itu memang belum di garap dan dialihkan ke lahan lainnya. Luas 45 hektar yang kita tinjau langsung memang telah siap untuk ditanami. Namun yang lima hektar memang dari

pantauan kita belum di bersihkan baik penebasan, pembuatan tanggul dan prosesproses penyiapan lahan yang semestinya telah dikerjakan, ungkapnya. Suharjo menuturkan, dalam proses pengerjaannya, Distanak telah memberikan target waktu penyelesaiannya. Namun dari laporan kelompok tani yang kita himpun, adanya permasalahan internal diantara masyarakat yang menjadikan pengerjaan tersebut tertunda, dan sisa lahannya dialihkan. Kita telah membuat kesepakatan melalui pernyataan bersama kelompok tani, untuk cepat diselesaikannya sisa lahan yang belum tergarap tersebut. Kedua kelompok tani itu menyanggupi untuk menyelesaikannya hingga selesai, jelas Suharjo. Menurut Suharjo, dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat (Kementan) langsung ke rekening kelompok tani yang mengelola. Tidak ditemui kendala apapun dan tidak masuk ke rekening Distanak. Maka dari itu, kita telah meminta kelompok tani untuk bertanggungjawab segera diselesaikan proyek cetak sawah itu, tegasnya.

Laporan: Syamsul Ariﬁn, Ary Sandi Editor: Hamka Saptono

...............................................................................................................dari halaman1 pertama atas nama Chatrine, kemudian balik nama pada 2013 atas nama saudaranya, terangnya. Johan menambahkan, saat ini status mobil tersebut dalam proses dibawa penyidik dari rumah model berdarah Inggris (ayah) dan Indonesia-Arab (ibu) itu ke kantor KPK. Usai Diperiksa Mengeluh Sakit Usai diperiksa selama lima jam, model cantik Catherina Wilson pucat pasi saat keluar dari ruang penyidik kantor KPK. Wanita yang akrab disapa Keket ini memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang

atas tersangka Wawan. Sempat membuat awak media menunggu, Keket hanya mengungkapkan bila dirinya telah menyerahkan seluruh informasi yang dibutuhkan KPK kepada penyidik. Semua sudah saya jelaskan ke penyidik KPK. Tanya pengacara saya saja, ujar Keket saat keluar dari ruang penyidik KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/2). Menghadapi desakan dari awak media yang menunggunya dari pagi, Keket pun meminta agar wartawan berhenti bertanya lebih jauh kepadanya. Apalagi usai diperiksa secara

tiba-tiba top model Indonesia ini mengeluhkan sakit. Uda dong saya sakit, uda dong saya sakit. Tanya kepada penyidik, keluhnya. Dengan singkat Keket membantah menerima uang dan apartemen dari Wawan. Nggak ada, nggak ada itu, jelasnya. Padahal saat tiba di KPK tadi pagi Keket senyum selalu tersungging dari bibirnya. Seluruh pertanyaan awak media selalu dijawab Keket dengan senyuman. Re-editing: Hamka Saptono

....................................................................................................................................dari halaman1

Kita semua bertanggungjawab agar negara jadi lebih baik. Jadi saya harap pemilik hak pilih salurkan suara dengan baik tanpa terintimidasi dan pilih sesuai keinginan,

tegasnya. Ia mengatakan, bencana alam kerawanan lain yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu. Kendati demikian, Marciano

menegaskan, bahwa hal ini sudah diantisipasi oleh sejumlah pihak seperti Pemda, kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka

sudah siap, karena titik rawan bencana sudah jelas petanya, ujarnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Dua Proyek Kantor Gubernur, Senin (24/2). Contoh kasus Tipikor yang ditangani Kejaksaan Tinggi diantaranya pembangunan perumahan khusus dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang yang mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah. Belum lagi kasus yang ditangani polisi. Salah satunya proyek cetak sawah di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya. Anggarannya juga dari APBN melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2013. Khusus perumahan dari Kemenpera, itu diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, polisi dan TNI yang berada di perbatasan negara. Ada empat kabupaten yang menikmati pembangunan tersebut, diantaranya Sintang, Kapauas Hulu, Sambas dan Bengkayang. Ini salah satu contoh, bagaimana kita mau menyejahterakan abdi negara yang bertugas di daerah perbatasan. Bagaimana bisa bertahan di sana kalau pembangunannya tidak benar, tegas Ressi. Meski target pembangunan rumah khusus di Jagoi Babang itu selesai tahun 2013, namun kenyataannya rumah tersebut dibangun tidak sesuai rancangan awal. Diperintahkan membangun rumah, ternyata nggak dibangun sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dua kontraktornya dari pusat serta perwakilannya di Pontianak, papar Ressi. Ressi mengaku telah meninjau ke lapangan, melihat ﬁsik perumahan yang anggarannya dikorupsi. Dapat disimpulkan proyek itu gagal dan terjadi kerugian negera. Diitumpangkan APBN-nya di

........................................................................dari halaman1 sana sekitar Rp100 juta lebih satu rumah. Puluhan rumah yang sudah dibangun itu pun tidak layak untuk ditempati, sudah ditinjau ke lapangan, itu tidak punya pintu dan jendela dan tidak bisa dipakai, tegas Ressi. Kejati Kalbar telah menetapkan dan menjebloskan dua tersangka ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Pontianak atas kasus itu. Mereka diantaranya Tri sebagai Direktur Utama PT Pilar Persada yang memenangkan tender, serta yang menandatangani kontrak dengan Mew sebagai pelaksana pengerjaan pembangunan perumahan khusus dari Kemenpera. Dana Kemenpera sudah dicairkan seratus persen. Akan tetapi kontrak proyek pembangunan yang baru dikerjakan sekitar 33 rumah dari 50 rumah yang seharusnya dikerjakan dan selesai akhir 2013. Diperkirakan kerugian negara akibat ulah kedua tersangka ini mencapai Rp6,8 miliar. Tangkap dan Tahan Semua yang Terlibat Ketua Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH MH mengatakan, mencuatnya kasus Tipikor di Kalbar bisa saja terstruktur dan sistematis. Artinya melibatkan banyak pihak, dari pelaksana hingga pengambil kebijakan. Kita minta aparatur hukum bertindak tegas dan transparan dalam mengungkap kasus korupsi di Kalbar. Tangkap dan tahan semua yang terlibat, tegas Retno, Senin (24/2). Kasus Tipikor yang terjadi di Kalbar meliputi korupsi di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, melibatkan oknum Kasi DJBC Kalbar Cabang Entikong atas nama H. Syafruddin. Kejati Kalbar barubaru ini melakukan penyitaan terhadap sejumlah harta benda

milik Syafrudin, berupa satu unit mobil, satu rumah dan dua unit ruko di Jalan Danau Sentarum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kemudian dugaan kasus korupsi Bansos 2006, 2007 dan 2008 di Pemkot Pontianak. Baru-baru ini Kejati Kalbar telah melakukan penggeledahan di BPKAD Kota Pontianak, dan menyita sebanyak 34 dus yang berisikan dokumen penting serta sejumlah proposal kegiatan yang dikucurkan menggunakan dana Bansos tersebut. Sedangkan untuk kasus korupsi yang baru-baru ini terendus kepolisian, dugaan korupsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak pada jasa ferry penyeberangan pada tahun 2012 dan 2013. Dugaan kasus korupsi cetak sawah program Kementan di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kubu Raya. Saya memberikan apresiasi penuh kepada Kejati dan Polda Kalbar serta Polresta Pontianak. Di awal tahun 2014 ini sejumlah kasus korupsi berhasil terendus dan dibongkar oleh Kejati, Polda Kalbar dan Polresta Pontianak. Tentunya kasus korupsi ini harus diselesaikan sampai tuntas, ujar legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Retno berharap para penegak hukum, khususnya Kejati dan Polda Kalbar maupun Polresta tidak jalan di tempat dalam melakukan proses hukum dugaan korupsi. Harus ada efek jera terhadap oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Kekayaannya yang didapat dari hasil korupsi juga harus disita dan dikembalikan ke negara, tegas Retno.

Laporan: Andreas, Syamsul Ariﬁn Editor: Hamka Saptono

Usai Dipanggil ...................................................................dari halaman1 Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara (Minerba), mengimplementasi larangan ekspor bahan mentah. Jika perusahaan tambang sudah beraktivitas, maka wajib menyetor realisasi penerimaan dana perimbangan royalti dan iuran tetap (Landrent) tambang kepada pemerintah. Karena kalau sudah nambang itu termasuk tindak pidana. Tolong diminotor, bagi yang sudah nambang, jangan sampai tak setor Landrent-nya, tegas Cornelis. Cornelis mengaku, pada 18 Februari lalu sudah membuat laporan dan menyampaikannya

ke KPK. Kalau daerah Sulawesi lain, gubernurnya langsung buat laporan, langsung dia ngelaporkan juga bupati yang bermasalah, tangkap. Demi Tuhan kalau saya bohong, saya dengar sendiri itu. Kepala Dinas Pertambangan Kalbar juga ada ikut saya, ujar dia. Namun di Kalbar, Cornelis tetap melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan stakeholder terkait, untuk mengetahui perusahaan mana saja yang bermasalah, terutama dengan pinjam pakai kawasan. Nah kalau punya saya tahan dulu, kita cek and ricek, kita koordinasi dengan Dinas Kehutanan, den-

gan Kepala Balai, mana-mana yang bermasalah, mana-mana yang sudah dikeluarkan izinnya, mana yang sudah dapat pinjam pakai, mana yang sudah beroperasi. Kalau yang tidak beroperasi, mohon dikembalikan ke negara, supaya tidak berutang Landrent-nya, jelas Cornelis. Sebelumnya, 7 Februari lalu KPK mengumpulkan 12 gubernur dari provinsi penghasil mineral dan batubara di Jakarta. Termasuk Gubernur Kalbar, Cornelis.

Laporan : Andreas Editor: Hamka Saptono

Pemerintah dan DPR ............................................dari halaman1 untuk menutupi tindak korupsi mereka. Saya khawatir ada cukong bisnis gelap memanfaatkan momentum ini. Sudah belasan kali sejumlah pihak berjuang keras melumpuhkan KPK, ungkapnya.

KPK telah menelaah RUU tersebut. Bahkan penelaahannya melibatkan sejumlah dosen hukum dan guru besar hukum pidana di Sumatera Utara, Surabaya, Bali, Jogja dan Jakarta. Hasilnya, naskah ini meng-

Menangkap Sinyal dengan lembaga penegak hukum lainnya. Atas dasar tersebut, penggembosan KPK justru akan menjatuhkan citra lembaga DPR di mata publik. Siapa yang menggembosi KPK, mungkin akan berhadapan dengan rakyat. Karena rakyat sekarang ini masih sangat menggantungkan harapan pemberantasan korupsi terhadap KPK, tidak ke lembaga lainnya. Sudah banyak prestasi yang dibuktikan KPK dalam upaya pemberatasan korupsi. Triliuan Rupiah uang Negara berhasil diselamatkan KPK. Tak hanya menyelamatkan uang rakyat atau uang Negara, KPK juga telah membuktikan kepada publik bahwa dalam menegakan hukum dan membrangus para pelaku koruptor, sudah banyak pelaku koruptor mulai dari politisi, aparat penegak hukum. Pengusaha, pejabat negara sekelas mentri pun sudah masuk bui melakukan korupsi. Lalu kenapa para politisi yang berada Senayan begitu getol untuk merevisi UU KPK yang justru melemahkan KPK dengan menghilangkan salah satu pasal diantaranya masalah pasal penuntutan. Upaya penggembosan KPK oleh DPR adalah yang kesekian kalinya, setelah s e b e l u m ny a j u g a p e r n a h dinyatakan oleh DPR adanya permintaan dengan sangat terbuka kepada publik agar

ingkari realitas perkara korupsi yang sudah semakin ganas, sistemik, struktural, dan lintas sektor pusat-daerah, tegas Busyro.

Re-editing: Hamka Saptono

............................................dari halaman1

KPK dibubarkan saja. Sikap para anggota perwakilan rakyat tersebut yang akan merivisi UU KPK jelas sangat disayangkan, apalagi ada kesan bahwa DPR akan melemahkan kewenangankan KPK dengan revisi UU tersebut.Bagaimana usaha pemberantasan korupsi yang dijalankan Pemerintah bisa berhasil, jika ada pihak yang justru dari wakil rakyat itu sendiri ingin merevisi UU KPK yang bakal melemahkan kekuatan KPK, revisi itu dinilai sebagai upaya kebiri para politisi yang kepentinganya mulai terusik. Komisi III DPR- RI beberapa waktu lalu mewacanakan revisi terhadap UU KPK, dengan menentukan setidaknya 10 item yang akan diubah atau direvisi. Di antaranya adalah kewenangan KPK melakukan penyadapan dan penuntutan. Selama ini sudah banyak kalangan wakil rakyat yang terjerap kasus korupsi dan dipenjarakan KPK membuat lembaga legislatif itu tampak melawan. Bahkan, secara diam-diam, DPR RI mulai melakukan pembahasan kembali revisi pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DPR RI berencana menghilangkan beberapa pasal. Melihat sikap kalangan DPR RI ini, Kenapa beberapa pasal mau dihilangkan? KPK selama ini sudah punya undang-undang sendiri, jika

kewenangan KPK digembosi lewat revisi KUHAP tersebut. lembaga anti korupsi itu selama ini sudah menjalankan t u g a s ny a d e n g a n s a n g a t baik, juga sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela di Indonesia. KPK saat ini diperlukan dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Lantas untuk keppentingan apa DPR merevisi UU KPK ini ? Rakyat Indonesia mungkin setuju tidak alasan bagi siapapun untuk mengurangi kewenangan KPK. Sebagai lembaga yang gencar memberantas korupsi, seharusnya semua pihak mendukung kinerja KPK, masyarakat nampaknya juga tidak akan setuju Revisi UU KPK ini. Publik layak mempertanyakan sikap DPR RI tersebut, kenapa begitu getolnya membahas revisi KUHAP, upaya tersebut merupakan bentuk pendelegitimasian kewenangan yang dimiliki lembaga antikorupsi itu yang begitu gencar memberantas korupsi. Kekuatan Politik untuk melawan penegakan hukum di negeri ini mulai nampak ke permukaan dengan wacana revisi UU KPK tersebut. Kini rakyat menunggu partai-partai mana saja di DPR-RI yang bakal menyetujui Revisi UU KPK ini. Dan Rakyat mungkin akan membalas dengan tidak memilih Partai tersebut pada Pemilu 2014 ini. Kita lihat saja nanti ! (Jaidi Chandra)

Pro EKBIS

VALAS

21 Februari 2014

Mata Uang AUD JPY EUR MYR SAR SGD USD

Jual 10,554.08 11,499.51 16,190.62 3,575.07 3,142.95 9,295.74 11,787.00

Beli 10,443.76 11,382.17 16,026.20 3,536.06 3,111.40 9,199.05 11,669.00

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014

Semakin bertaqwa, semakin bersih hati, tak diperbudak duniawi dan nafsu, semakin mudah mencapai kematangan jiwa, pikiran dan perilaku. MOHAMAD QADHAFY @DAVY_RK

Sumber: Bank Indonesia

Hipmi Tetap Komitmen Sebagai Mitra Strategis Pemerintah

PASAR GLOBAL 23 Februari 2014

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Shanghai Composite Hangseng Index Kuala Lumpur Stock Exchange Nikkei 225 Osaka Straits Times Singapore Korea Composite FTSE 100 London

16103.3 4263.41 2113.69 22568.24 1830.74 14865.67 3099.93 1957.83 6838.06

-0.19 -0.1 -1.17 0.78 0.16 2.88 0.43 1.41 0.37

Mega Capital Indonesia

INDEX

21 Februari 2014 Indeks COMPOSITE ISSI FINANCE

Nilai 4623.57 152.01 621.94

Poin -22.58 -0.91 -1.98

Persen -0.49% -0.6% -0.32%

FTSE

21 Februari 2014 Kode Index ASEAN/FTSE

Terakhir 759.15

Perubahan 0.4

Poin % 0.05

SAHAM TERAKTIF

Dicky Arianto Padmadipura, Bambang Sridadi, Mohamad Qadhafy.

21 Februari 2014

Kode TIFA BBNI KLBF TLKM BMRI BBRI WIKA LCGP SSMS SIDO

Harga 432 4.655 1.460 2.375 9.425 9.400 1.995 450 950 890

Selisih -19 -70 -10 -25 200 -25 55 27 0 -5

Frek 43734 3416 4640 4866 5423 3330 4012 3959 3490 7031

OBLIGASI 21 Februari 2014

Kode Efek Vol BIO (Miliar Rp) ORI010 194,59 FR0071 635,74 FR0068 234,48 FR0070 3308,36 FR0027 170,00 GBRB0029NvBV 460,00 FR0059 200,00 GBRB0020MyBV 184,00 FR0035 300,00 FR0035 300,00

Frek 118 26 23 16 5 2 2 2 1 1

Harga 100,75 98,75 76,50 98,50 92,97 89,05 80,02 98,87 126,50 126,50 Sumber: www.idx.co.id

KOMODITI SAWIT

K UBU R AYA -RK. Sejak awal didirikan, organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah. Komitmen itu terus dipegang penerusnya dari generasi ke generasi hingga sekarang, meskipun pucuk pimpinan di pemerintahan berganti. Demikian disampaikan oleh ketiga perintis pembentukan Hipmi, Badan Pengurus Cabang (BPC) Kabupaten Kubu Raya, yakni Dicky Arianto Padmadipura, Bambang Sridadi, dan Mohamad Qadhafy. Ketua Dewan Pembina Hipmi Kubu Raya, Dicky Arianto Padmadipura, meminta Bupati dan Wakil Bupati yang baru sepekan dilantik agar tak lupa menaruh perhatian kepada pengusaha-pengusaha lokal, terutama pengusaha pemula. Harapan kami, Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang baru, Pak Rusman Ali dan Pak Hermanus, mampu menga-

komodir kepentingan pengusaha-pengusaha lokal, terutama pengusaha muda yang baru memulai usaha, ungkap pengusaha nasional asal Kalbar ini, kemarin (24/2). Dengan begitu, lanjut Dicky, persoalan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kubu Raya akan teratasi. Kebutuhan hidup akan terpenuhi jika taraf ekonomi atau pendapatan masyarakat sudah merata. Supaya bisa membantu menyerap tenaga kerja baru untuk masyarakat Kubu Raya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tandasnya. Dicky juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Andreas Muhrotien untuk pengabdiannya selama lima tahun kepada masyarakat Kubu Raya. Terima kasih buat Bupati dan Wakil Bupati lama yang telah memberikan pengabdian terbaik buat masyarakat Kubu

Raya, ucap Dicky. Sementara, Bambang Sridadi yang juga Dewan Pembina Hipmi Kubu Raya, mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati baru di kabupaten termuda di Kalbar ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program tepat sasaran dan membawa perubahan lebih baik. Utamakan pelayanan publik, benahi infrastruktur dan buka akses investasi seluas-luasnya. Yang penting masyarakat punya pekerjaan, punya masa depan, ujarnya. Semua komponen di Kabupaten Kubu Raya, lanjut dia, harus bisa bekerjasama sesuai tugas dan fungsinya. Jabatan adalah amanah, dalam hal ini kepala daerah, artinya figur yang telah mendapat kepercayaan menjadi abdi negara yang baik untuk menyejahterakan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada Muda-

Andreas atas pengabdian memimpin Kubu Raya lima tahun lalu, dan selamat kepada Rusman Ali-Hermanus yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang baru. Semoga kepemimpinan Rusman Ali-Hermanus menjadikan Kubu Raya lebih baik dan lebih maju, ucap pria yang biasa disapa Benk-Benk ini. Ketua Umum Hipmi Kubu Raya, Mohamad Qadhafy, mengingatkan menjadi pengusaha bukanlah mengejar keuntungan semata, namun juga harus memberikan sumbangsih nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Sebagaimana motto yang disematkan Abdul Latief ketika mendirikan Hipmi, Pengusaha PejuangPejuang Pengusaha . Setiap anggota Hipmi memiliki tanggung jawab turut serta membangun bangsa ini, yakni melalui kemitraan, paparnya. Berangkat dari realitas itu, para anggota Hipmi harus menjadi pengusaha muda tangguh, profesional, dan memiliki jiwa kebangsaan. Hipmi menempatkan dirinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pembangunan nasional hingga ke daerah. Yang terpenting adalah komunikasi dan sinergisitas antar instansi, lembaga, atau pihak terkait. Poin utamanya kemitraan, atau silaturahmi. Seperti kata hadits, Barangsiapa yang senang dilapangkan rizki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah Ia menyambung silaturrahim . Dan sepatutnya kita harus selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, ujar Davy, panggilan akrabnya. Apa yang telah dicapai Muda-Andreas sebagai Bupati dan Wakil Bupati lalu, harus kita apresiasi. Di era Rusman Ali-Hermanus, harus ditingkatkan lagi. Hipmi tetap komit sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya pembangunan nasional hingga daerah, dalam hal ini untuk kemajuan Kubu Raya, pungkas Davy.

Laporan: Hamka Saptono

Ada Yang Bermain Dalam Impor Garam

Desember 2013

Harga TBS dalam Rupiah Indeks “K” (%) 90,58 CPO (Rp/Kg) 8.558,53 Inti Sawit (Rp/Kg) 5.275,25 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1.399,28 4 tahun 1.517,32 5 tahun 1.627,94 6 tahun 1.674,41 7 tahun 1.736,27 8 tahun 1.790,01 9 tahun 1.839,16 10-20 tahun 1.902,03 Rata-rata Prosentase Naik Sumber: www.disbun-kalbar.go.id

Bahkan, mengalami kelebihan stok garam konsumsi satu juta ton pada 2012, serta kelebihan 1,5 juta ton pada 2013. Tapi garam industri masih boleh diimpor, katanya. Dia mencatat, impor garam untuk industri mencapai 255.000 ton pada 2013. Sementara, tahun ini hingga Februari sudah mencapai 135.000 ton. Hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mengenai impor garam tersebut menjadi garam industri. Jika garam diimpor sebagai garam industri, perlakuan harus berbeda

Jadi Komoditas Politik ? Jakarta-RK. Dirjen Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad mengungkapkan, ada yang bermain dalam impor garam. Pasalnya, produksi garam dalam negeri sudah mencukupi. Indonesia mampu lanjutkan swasembada garam.Kita tutup kran impor garam konsumsi tahun ini, ujar Sudirman. Dia meyakinkan, garam konsumsi Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Pendaftaran Calon Hakim MK Ditutup, 12 Mendaftar JAKARTA-RK. Komisi III DPR resmi menutup pendaftaran calon hakim konstitusi pada pukul 16.00 WIB kemarin. Tercatat ada 12 orang mendaftarkan diri yang rata-rata terdiri dari kalangan akademisi atau profesional. Sesuai kesepakatan, pendaftaran ditutup jam empat sore ini. Kalau ada perubahan harus sesuai kesepakatan komisi, ujar Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat dikonﬁrmasi, Senin (24/2). Menurutnya, terdapat satu tambahan nama yang mendaftar terakhir yakni DR Ermansjah Djaja SH MSi. Dia bergabung dengan 11 orang yang sudah mendaftar lebih dulu. Berikut 12 nama yang mendaftarkan diri ke sekretariat Komisi III DPR; 1. Dr Sugianto SH MH. Pendidikan terakhir di Universitas Islam Bandung. Saat ini mengajar di Fakultas Hukum IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. 2. Dr Wahiduddin Adams SH MA. Doktor dari Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini pensiunan PNS Kementerian Hukum dan HAM. 3. Dr Ni matul Huda SH MHum. Doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat ini mengabdi sebagai dosen di almamaternya. 4. Dr Ir Franz Astaani SH MKn SE MBA MM MSi CPM. Doktor ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini bekerja sebagai notaris.

5. Atip Latipulhayat SH LLM PHD. Doktor di Fakultas Filosoﬁ Hukum di Monash University, Melbourne Australia. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. 6. Prof Dr Aswanto SH MSi DFM. Doktor hukum pidana di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 7. Dr H RA Dimyati Natakusumah SH MH MSi. Anggota Komisi III DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. 8. Prof DR Yohanes Usfunan Drs SH MH. Doktor ilmu hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. 9. DR Atma Suganda SH MHum. Doktor ilmu hukum ketatanegaraan Universitas Padjajaran Bandung. Dosen Kopertis Wilayah IV Jabar - Banten. 10. Prof DR HM Agus Santoso SH MH. Doktor ilmu hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. 11. DR Edie Toet Hendratno SH MSi. Doktor ilmu hukum Universitas Gajah Mada. Saat ini menjabat Rektor Universitas Pancasila. 12. DR Drs Ermansjah Djaja SH MSi. Doktor ilmu hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (rmol)

DPR Jadwalkan Rapat Bahas Kasus Risma JAKARTA-RK. Komisi II DPR RI akan menggelar rapat untuk membahas masalah yang tengah dihadapi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (26/2). Rapat itu juga akan dihadiri oleh Risma dan sejumlah pihak terkait seperti Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pimpinan DPRD Kota Surabaya. Kita sudah mengundang Mendagri, gubernur, wali kota, pimpinan dan ketua fraksi DPRD Surabaya dan Panlih, saya sudah teken suratnya. Mudah-mudahan nanti di Komisi II ada solusi yang terbaik, kata Wakil Ketua DPR

RI Priyo Budi Santoso kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Priyo dengan Risma pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Risma menceritakan keberatannya atas pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya yang baru. Menurut Priyo, penyelesaian masalah Risma seharusnya tidak perlu sampai melibatkan DPR. Namun sayang, selama ini masalah tersebut terkesan selalu ditutup-tutupi. Situasi ini yang membuat Risma merasa tertekan dan mel-

ontarkan niat untuk mundur. Kita harusnya wise. Menggunakan wisdom untuk mencari soslusi. Nyatanya itu belum selesai karena disampaikan di depan pers. Sampai mengancam mundur. Bicara ke saya juga mau mundur, ungkap Priyo. Lebih lanjut, politisi Golkar itu mengaku optimis usaha yang dilakukan DPR akan membuahkan hasil. Karenanya, Priyo berharap Risma bersabar dan menunda pengunduran dirinya. Risma jangan mundur, bersabar, berketetapan hati untuk mengabdi pada warga Surabaya, saya yakin Allah tidak tidur, tandasnya. (jpnn)

karena bea masuk garam konsumsi nol. Menurutnya, selama ini garam industri diimpor melalui jalur konsumsi. Ketika Presiden dan Wapres menyatakan swasembada, ternyata masih ada yang main-main. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus membahas hal ini, katanya. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Alex SW Retraubun mengatakan, garam sudah menjadi komoditas politik karena menyangkut kepentingan bangsa. Banyak orang ribut-ribut impor garam lantaran banyak kepentingan di

dalamnya, kata Alex. Menurat dia, garam merupakan komoditas strategis karena semua orang mengkonsumsinya antara lain di industri pangan, kosmetik dan farmasi. Karena itu, banyak orang berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dari impor garam ini daripada mendirikan industri. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mendesak pemerintah mengoreksi kuota impor garam yang dinilai masih sangat tinggi. Laman: RMOL

Berkas P-21, Heru Sulastyono dan Yusran Arief Batal Bebas JAKARTA-RK. Penyidik Bareskrim Polri batal mengeluarkan dua tersangka kasus suap pejabat Bea dan Cukai Heru Sulastyono dan pengusaha atas nama Yusran Arief. Berkas keduanya hari ini resmi dilimpahkan ke tahap dua alias P-21. Alhamdulillah tadi dilaksanakan ekspos dan kemudian kami koordinasi dengan kepala PPATK juga yang terus mengawal penyidikan kasus ini, akhirnya tadi hasil eskpos tim jaksa penyidikan perkara ini menyatakan lengkap dan P21. Walauapun kami belum terima surat keputusanya, Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto di kantornya, Jakarta, Senin (24/2). Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan berkas kedua tersangka sejak satu bulan lalu ke Kejagung. Tapi, tidak kunjung selesai. Akhirnya, pada Jumat 21 Februari lalu pihaknya mengelar rapat dengan berkordinasi dengan jaksa penyidik untuk memutuskan layak dibebaskan atau tidaknya, mengingat batas penahannya akan habis

pada 25 Februari 2014 besok. Kemarin saya kumpulkan tim penyidik untuk berkoordinasi dengan tim jaksa bagaimana saya harus memutuskan karena kami dibatasi masa penahanan, terang dia. Sementara itu Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Ari Muladi membantah bila P21 untuk 2 tersangka Heru dan Yusran terkesan dipaksakan. Kejagung secara formil dan materil berkas perkara itu sudah lengkap, kalau kemudian ada kesan terburu-buru keluarnya tersangka pada tanggal itu, hal itu hanya kebetulan saja, kata Untung saat dikonﬁrmasi wartawan. Untung menyebutkan nomor berkas P-21 tersangka Heru bernomor B 06/ F.3/Ft.1/02/2014 Tanggal 24 Februari 2014. Sementara, Yusron nomor B 07/ F.3/Ft.1/02/2014 Tanggal 24 Februari 2014. Dalam kasus ini, tersangka Heru diduga menerima suap dalam bentuk polis asuransi berjangka senilai Rp 11,4 miliar selama tahun 2005 hingga 2007.

Suap diduga diberikan oleh pengusaha bernama Yusran Arief. Saat itu Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara. Jabatan Heru sebelum diberhentikan sebagai Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea dan Cukai. Penyuapan itu diduga dilakukan Yusran untuk menghindari audit pajak. Heru sendiri ditangkap petugas Tindak Pidana Khusus Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus korupsi dan pencucian uang. Heru ditangkap di kediamannya di Perumahan Alam Sutra, Tangerang pada Selasa 29 Oktober lalu. Selain Heru, polisi juga menangkap pengusaha ekspor-impor Yusran Arief di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Keduanya dijerat Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 21 huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. (rmol)

Susi Jadi Perantara Suap Atut dan Wawan ke Akil JAKARTA-RK. Susi Tur Andayani didakwa sebagai perantara penyerahan uang suap dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebesar Rp 1 miliar. Dugaan yang juga melibatkan Gubernur Banten Ratut Atut ini menyerahkan uang tersebut kepada Akil Mochtar. Hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana dan Ratu Atut Chosiyah kepada Akil Mochtar melalui terdakwa (Susi Tur Andayani), ujar penuntut umum KPK Edy Hartoyo saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/2). Pemaparan ini disampaikan oleh Jaksa KPK untuk mempengaruhi putusan hakim konstitusi yang menyidangkan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Tujuan pemberian uang tersebut adalah agar hakim MK mengabulkan permohonan perkara konstitusi tertanggal 12 September 2013 kepada Akil Mochtar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Panel Hakim sidang Sengketa Pilkada Lebak. Permohonan tersebut adalah mengajukan pasangan Amir Hamzah-Kasmin selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak. Untuk diketahui, dalam dakwaan yang dipaparkan 31 Agustus 2013 lalu dituliskan bahwa terdapat tiga pasangan yang

bertarung memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati Lebak. Diantaranya Pepep Faisaludin-Aang Rasidi, Amir Hamzah-Kasmin, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Dari hasil perhitungan suara ditetapkan pasangan Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai calon terpilih pada 8 September 2013. Karena keberatan, pasangan Amir Hamzah-Kasmin pun mengajukan keberatan ke MK melalui penasehat hukumnya Rudi Alfonso Cs. Saat itu Akil Mochtar menetapkan Maria Farida Indrawati dan Anwar Usman sebagai anggota panel MK untuk memeriksa kasus ini. Dan 16 September 2013 Susi Tur Handayani mengadakan pertemuan dengan tim sukses Amir Hamzah untuk merancang cara memberikan uang kepada Akil Mochtar di Hotel Allson, Jakarta Pusat. Dan saat itu Amir meminta bantuan Susi Tur Andayani menghubungi Akil untuk memenangkan permohonan ini. Kemudian pada 26 September 2013 Susi, Ratu Atut, Amir Hamzah dan Kasmin pun mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Banten. Dalam kesempatan tersebut diketahui bila Amir Hamzah melapor ke Ratu Atut mengenai besaran peluang keberhasilan permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak. Dan ternyata Akil Mochtar meminta Atut menyediakan uang sebesar Rp 3 miliar. Suruh dia (Wawan dan Atut) siapkan

tiga M-lah biar saya ulang, begitu kata Akil kepada Susi, yang ditranskip penyidik KPK berdasarkan hasil sadapan beberapa waktu lalu. Wawan ternyata menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp 1 miliar. Dan 1 Oktober 2013, Susi mengirimkan pesan singkat ke Akil bahwa uang yang tersedia baru Rp 1 miliar. Angka tersebut ternyata sempat membuat Akil kecewa. Di hari yang sama, Susi menghadiri sidang pleno di MK yang memutuskan pembatalan keputusan KPU Lebak 8 September 2013. Diputuskan bila PKU Lebak harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Dan usai sidang, Susi hendak menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Akil. Susi sempat mengirim pesan singkat ke Akil. Namun saat itu Akil sedang mengikuti sidang. Sehingga uang tersebut kembali dibawa pulang oleh Susi ke rumah orang tuanya di Tebet, Jakarta Selatan. Belum sempat menyerahkan uang tersebut ke Akil, ternyata Susi ditangkap di rumah Amir Hamzah pada 22 Oktober 2013 di Jalan Kampung Kapugeran Rangkasbitung. Peristiwa ini juga sekaligus menyita tas travel biru berisi uang Rp 1 miliar yang diambil dari kediaman orang tua Susi di Tebet Barat. Karena itu, Susi didakwa Jaksa KPK dengan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Korupsi. (rmol)

SELASA, 25 FEBRUARI 2014

Football

MOMEN unik terjadi di laga Nganggur, Giaccherini League Two Inggris yan memperScunthorpe kontra PortsKiper temukan mouth, Sabtu (22/2) kemarin. Resmi Dijual Penjaga gawang tuan rumah, Portsmouth Sam Slocombe rupanya sempat ke Sunderland Foto SelďŹ e berfotoselďŹ e bareng fans Pompey

yang duduk di tribun belakang gawang yang ia jaga. Sang penonton

itu pun kemudian memamerkan foto tersebut kepada publik lewat akun Twitter pribadinya. Sayangnya aksi Slocombe tersebut berbuah ketidakberuntungan setelah Portsmouth mampu mencetak gol hiburan hingga membuat laga ini berakhir dengan skor 5-1. (*)

Rabu, 26 Februari 2014 LIVE, 02.00 WIB

SIAP TEMPUR OLYMPIAKOS PERNYATAAN David Moyes terkait kondisi Manchester United mengindikasikan bahwa tim kini sudah dalam modus tempur jelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Olympiakos tengah pekan ini. Berlatih selama satu pekan di Dubai, United langsung bermain menghadapi Crystal Palace di Premier Legue pekan lalu dan menang 2-0. Menurut Moyes, kini setan merah ada di kondisi yang tepat untuk kembali meraih kemenangan berikutnya di Eropa. Kami akan segera menghadapi pertandingan yang cukup berat di Eropa. Saya ingin menang (di Palace) jadi kami bisa menghadapinya dengan penuh percaya diri dan dalam form yang baik, tuturnya Ini adalah laga yang penting bagi kami. Kami tidak bermain selama 10 hari sebelum Sabtu, jadi saya ingin memastikan semua pemain sudah siap dan bisa tampil lagi di hari Rabu nanti, pungkas Moyes. Meski demikian, ia terus memantau terus kondisi trio pemain belakangnya: Jonny Evans, Phil Jones, dan Rafael. Ketiga bek tersebut tak ikut tampil kala United mengalahkan Crystal Palace 2-0 di Premier League pekan lalu. Meski tim akhirnya sukses mengemas clean sheet, Moyes tak bisa memungkiri bahwa kehadiran tiga pemainnya itu akan jadi suntikan moral yang besar bagi MU.

ZENIT ST PETERSBURG VS BORUSSIA DORTMUND

Kami mendapatkan beberapa pemain yang cedera, namun saya harap ada beberapa di antara mereka yang sudah bisa berlatih kembali di hari Selasa, ungkapnya. Kami akan terus melihat apakah Jonny Evans, Phil Jones dan Rafael, memiliki kesempatan untuk bergabung bersama kami, pungkasnya. Setan Merah tampil tak meyakinkan di Premier League dengan sejauh ini masih merangkak di luar empat besar, namun di kancah Eropa form mereka terbilang lebih baik, bahkan mungkin berpeluang lebih besar melaju ke babak berikutnya dibanding wakil Inggris lain. David Moyes berharap penampilan impresif mereka di fase grup dengan 4 kemenangan dan 2 kali imbang tanpa tersentuh kekalahan demi mengunci status juara grup, akan berlanjut dengan hasil positif di Yunani. Sementara di kubu lawan, Olympiakos dikabarkan tengah dilanda krisis yang cukup pelik di lini depan mereka. Striker utama Javier Saviola mengalami cedera paha yang mengharuskannya absen selama dua pekan. Sementara bomber yang baru didatangkan pada Januari lalu, Nelson Haedo-

MAN. UNITED

Valdez juga kemungkinan belum bisa turun akibat masalah kebugaran. Sebelumnya, raksasa Yunanit itu juga telah kehilangan topskor mereka, Konstantinos Mitroglou yang dijual ke Fulham pada bursa transfer musim dingin lalu. Praktis kini mereka hanya memiliki dua striker muda yang minim pengalaman di Eropa, Marko Scepovic dan Michael Olaitan. Opsi lainnya adalah mendorong penyerang lubang pinjaman dari Arsenal, Joel Campbell, ke posisi ujung tombak. Krisis striker ini tentu menjadi kabar baik bagi United, yang pada saat yang sama juga terancam tidak akan diperkuat sejumlah defender utama. Laga antara kedua tim akan digelar di Stadion Georgios Karaiskaki, Piraeus pada 25 Februari 2014 malam waktu setempat. (*)

Pertemuan Pertama PARTAI babak 16 besar Liga Champions 2013/14 leg pertama akan menjadi pertemuan resmi perdana antara Zenit St Petersburg danBorussia Dortmund. Laga ini digelar di Petrovsky Stadium, kandang Zenit, Rabu (26/2) pukul 00:00. Dortmund, sang runner-up musim lalu, lebih diunggulkan lolos ke perempat ďŹ nal. Namun, jalan terjal bakal dihadapi wakil Jerman tersebut saat melakoni duel leg pertama di Rusia. Selain form yang meragukan

pascakekalahan 0-3 melawan Hamburg di Bundesliga akhir pekan kemarin, pasukan Jurgen Klopp juga harus tampil tanpa sejumlah pemain pilar yang cedera. Bek Neven Subotic dan gelandang Sven Bender adalah dua dari sekian pemain yang pasti absen di kubu Dortmund kala melawat ke markas Zenit. Zenit sebaliknya. Pelatih Luciano Spalletti hanya kehilangan satu pemain, yakni gelandang Roman Shirokov (cedera paha). Namun, sanggupkah Zenit yang hampir full-team mengalahkan skuat compang-camping Dortmund demi meraih modal bagus sebelum melakoni leg kedua di Signal Iduna Park 20 Maret mendatang?

PATROLI

Rakyat Kalbar Selasa, 25 Februari 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy) / 081345479786 (Santo)

Hukum dan Keadilan

Kesal Suami Kawin Lagi Minta Dipecat jadi Polisi Yuli Sartika. OCSYA ADE CP

Meninggal Usai Dioperasi Cesar PONTIANAK-RK. Beberapa jam usai dioperasi cesar kelahiran anak pertamanya,Yuli Sartika, 25, warga Jalan Pancasila, Pontianak Kota, meninggal dunia, Sabtu (8/2) lalu. Wanita ini diduga korban malapraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso. Menurut pengakuan Neni Yuniarti kakak ipar Yuli, tidak ada konďŹ rmasi dari pihak rumah sakit mengenai perkembangan adiknya usai dilakukan operasi, baik dari perawat maupun dokter yang menangganinya. Lima jam saya berada di ruangan korban, dan tidak pernah meninggalkan ruangan tersebut walau satu menitpun. Selama waktu itu, tidak ada perawat yang datang untuk memeriksa, kalau tidak saya panggil, papar Neni, Senin (24/2). Dijelaskannya, usai dilakukan operasi persalinan, Yu l i m e r a s a ngilu di sekitar jahitan bekas operasi. Kakinya terasa keram serta pusing disusul muntah sebanyak lima kali. Melihat kondisi seperti itu, Neni mendatangi perawat dan menceritakan kondisi adik iparnya tersebut. Namun jawaban yang diberikan oleh perawat tidak memuaskan dirinya. Perawat tersebut bilang, kalau masalah pusing itu hal biasa paska operasi, karena pengaruh obat, ujarnya menuturkan jawaban si perawat. Tidak lama kemudian, ketika perawat tersebut meninggalkan ruangan bersalin, Yuli Sartika kembali mengeluh. Saat buang air kecil terasa hangat seperti darah yang keluar dan kakinya terasa dingin. Neni pun kembali khawatir dan memeriksa, ternyata memang benar darah yang mengalir dan melekat di kain yang dipakai adiknya. Hal itu kembali ditanyakan Neni kepada perawat usai melihat korban. Namun lagi-lagi jawaban si perawat tidak memuaskan. Perawat tersebut bilang, kalau keluar darah nifas usai bersalin itu hal yang biasa. Walaupun operasi, darah tetap keluar dan itu hal yang normal, paparnya. Kondisi Yuli semakin parah karena mual-mual, kesakitan serta rasa haus pun mendera. Halaman 15

Pihak Keluarga Tak Puas dengan Kinerja Perawat RSUD Soedarso

PONTIANAK-RK. Ria Yunita B, ibu rumah tangga meminta Briptu FA suaminya yang bertugas di Polsek Meliau dipecat secara tidak hormat. Ibu satu anak ini mengaku sudah banyak kesalahan yang dilakukan suaminya sebagai seorang polisi. Pelanggarannya yang pertama, menelantarkan istri dan anaknya selama lima tahun.

Nikah sirih dengan wanita lain dan memalsukan identitasnya, ungkap Ria Yunita, Minggu (24/2). Ria mengatakan, Briptu FA juga tidak membiayai anaknya dari istri yang nikahinya secara resmi. Berdasarkan informasi, FA suami saya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah laporan saya yang berdasarkan laporan polisi,

nomor LP/292/ix/2013/Kalbar Res Sanggau/SPKT, tanggal 16 September 2013, katanya. Ria menjelaskan, pernikahan siri yang dilakukan FA dengan wanita bernama Erni dengan cara menipu. FA membuat identitas palsu di KTP-nya yang berstatus belum menikah dan bekerja sebagai karyawan Swasta. Padahal statusnya sudah me-

nikah dan dikaruniai satu anak. Sedangkan pekerjaannya juga sebagai anggota polisi, bukan swasta, tegas Ria. Berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, lanjut Ria, informasi dari kepolisian yang dapat diformulasikan dan disimpulkan secara hukum, perbuatan FA adalah tindak pidana. Selain itu perbuatannya masuk Pelang-

garan Kode Etik Profesi Polri (KKEP). FA telah melakukan pernikahan sirih dan selama lima tahun menelantarkan keluarga. Dari itu, saya sebagai istrinya minta suami saya dipecat. Karena jelas dengan undang-undang bahwa Polri/TNI tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, ungkapnya. (sul)

Pembakar Lahan akan Ditindak Tegas

Ilustrasi

TNI AD Menggagalkan Penyelundupan Gula Ilegal PONTIANAK-RK. Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Desius SE membenarkan adanya penangkapan satu unit kendaraan roda empat berisi gula dari Malaysia di Jagoi Babang,

Bengkayang oleh anggota satgas Pamtas Yonif 143/TWEJ. Tepatnya, Sabtu (22/2) pukul 12.20, Pos Jagoi Babang Kompi B Satgas Yonif 143/ TWEJ dipimpin oleh Dan Pos Letda Inf Jauhari, ujar Desius,

Senin (24/2). Penangkapan mobil berisi gula tersebut, pada saat Kompi B Satgas Yonif 143/ TWEJ, melaksanakan pemeriksaan rutin di Jalan Jagoi Babang-Malaysia kampung

Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Lokasinya di depan Pos Jagoi Babang, Satgas Yonif 143/ TWEJ mendapatkan satu unit mobil truk PS warna kuning Halaman 15

PONTIANAK-RK. Hampir dua bulan Kota Pontianak diselimuti kabut asap atas pembakaran lahan. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulityo mengeluarkan maklumat terkait pembakaran lahan dan pelakunya akan di sanksi pidana, karena dinilai melanggar Undang-undang. Maklumat ini dengan tegas kita sampaikan ke masyarakat, karena ini sudah masuk ke ranah pidana jika dilakukan. Jika ditemukan masih adanya pembakaran, kami akan tindak tegas mereka, tegas Brigjen Pol Arie Sulistyo, Kapolda Kalbar belum lama ini. Maklumat yang dibuat Kapolda Kalbar ini berdasarkan putusan rapat bersama gubernur, serta berdasarkan UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan dan perda provinsi Kalbar nomor 6 tahun 1998 terkait pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Peraturannya sudah jelas, bahwa pembakaran hutan, lahan, ilalang, maupun semak belukar merupakan tindak kejahatan. Karena menimbulkan dampak Halaman 15

Dua Bus Alegra Ditahan Polisi

Ilustrasi

GRAHA PENA KALBAR Dengan lokasi strategis dan area parkir yang luas, sangat cocok untuk aktiďŹ tas: - KANTOR - SEMINAR - WORKSHOP

- MEETING - TRAINING - PSIKOTES

PONTIANAK-RK. Tidak mmiliki nomor polisi, dua unit Bus Alegra yang dikirim dari Jakarta melalui pelabuhan Dwikora Pontianak diamankan Kepolisian Sektor Kesatuan Pengamanan Pelabuhan Laut (Polsek KP3L), Senin (24/2). Bus yang nantinya akan digunakan untuk angkutan umum itu tidak memiliki nomor polisi. Kapolsek KP3L, AKP Firdaus mengatakan, setelah pihaknya melakukan pemeriksaan, kedua bus Halaman 15

Ilustrasi

Jalan Arteri Supadio (Ayani II) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat MENYEWAKAN

Meeting Room berkapasitas hingga 100 pax Dengan Fasilitas: - Full AC - Flipchart & Markers - Portable Screen - White Board - Mineral Water - WiďŹ Zone - LCD 27 Inch (sewa terpisah) - Katering (sesuai order)

Telepon: 0561 - 768677 Contact Person: 081 254 660 990

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014

Rawan Pembakaran Lahan

Perusahaan Wajib Pantau Kebun S UNGAI R AYA . Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan wajib melengkapi semua persyaratan yang telah diatur sebelum berinvestasi di Kabupaten Kubu Raya. Salah satunya, membangun menara api untuk memantau lahan kebun karena rawan mengalami kebakaran. Menara api berfungsi untuk memantau kebun yang bisa saja terbakar, baik disengaja ataupun tidak, kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kubu Raya, Aswin Fuad saat ditemui Rakyat Kalbar, Senin (24/2). Diakuinya, semakin berkembangnya kabupaten termuda di Kalbar ini mengundang minat investor untuk berinvestasi. Potensi alam yang melimpah merupakan satu alasan para pelaku usaha memilih berinvestasi di Kubu Raya. Walau tumbuh kembang kabupaten tersebut masih berproses, namun satu demi satu perusahaan di segala bidang masuk untuk mengolah potensi yang ada. Tidak dipungkiri juga dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan, satu demi Ir Aswin Fuad. ARI SANDY satu telah tampak terlihat seiring dengan berjalannya perusahaan yang ada, ujarnya. lahan disebabkan oleh lahan-lahan milik Ia menjelaskan, selain membangun menara warga yang merambah hingga ke wilayah api, perusahaan mesti mencantumkan Amdal perkebunan perusahaan, tuturnya. dan Ipal yang merupakan syarat penting Ia yakin, dengan kesiagaan perusahaan untuk mendapatkan izin usaha. Sejauh ini menaati imbauan yang terus dilakukan pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabu- berwenang dan pengawasan dari pemerintah, paten Kubu Raya telah memenuhi persyaratan sejauh ini perusahaan tidak ada yang menmutlak tersebut, dan tidak ada yang melang- galami kebakaran lahan. Hanya ada satu garnya, terangnya. perusahaan yang sempat dirambah api dari Aswin mengatakan, saat ini memang rawan lahan warga, namun tak sempat menyebar ke terjadi kebakaran lahan yang disengaja atau- seluruh lahan yang ada, ujar Aswin. pun tidak. Makanya, pihaknya telah mengimIa menambahkan, pihaknya mengimbau bau seluruh perusahaan yang bergerak di seluruh masyarakat yang mempunyai lahan bidang perkebunan untuk siaga, menjaga agar di Kubu Raya untuk tidak membakar lahan lahan yang mereka kelola agar tidak terbakar. yang mereka kelola. Namun pembukaan Setelah kita pantau, tiap perusahaan telah lahan sewajibnya menggunakan cara yang melakukan penjagaan intensif atas lahan- dilegalkan oleh undang-undang, pungkaslahan mereka. Namun biasanya kebakaran nya. (asy)

Kondisi salah satu lahan di Rasau Jaya Kubu Raya setelah terjadi kebakaran lahan. ARI SANDY

Titik Api Semakin Berkurang SUNGAI RAYA. Badan Metereologi, Klimatologi dan GeoďŹ sika (BMKG) Supadio Pontianak memastikan jumlah titik api di Kalimantan Barat terus berkurang. Jarak pandang pada pagi hari antara 800 sampai 1.200 meter Sampai tanggal 23 Februari, titik api terus berkurang. Jika pada awal bulan lalu jumlah titik api mencapai 38 titik, kemudian berkurang menjadi 18 pada tanggal 20 Februari lalu, kata prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Sutikno saat ditemui, Senin (24/2). Dia menjelaskan, pada tanggal 23 Februari, jumlah titik api kembali berkurang dengan total 13 titik. Sampai saat ini titik api terbanyak didominasi di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang dan Sambas. Namun, titik api itu juga masih terlihat di Ka-

bupaten Pontianak, Kubu Raya, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu, tuturnya. Sutikno menjelaskan, pada tanggal 20 Februari lalu, kabut asap memang kembali membuat khawatir, karena jarak pandang akibat ketebalan kabut pada malam dan pagi hari hanya 300 meter. Namun lanjutnya, sejak tanggal 23 Februari lalu, ketebalan kabut asap pada pagi hari hanya 800 sampai 1.200 meter. Dengan demikian, ketebalan tersebut sudah tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Namun, dikhawatirkan jika masih ada aktivitas pembakaran lahan, bisa saja kondisinya kembali lagi dan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, katanya. Sementara itu, untuk mengantisipasi maraknya pembakaran lahan, Kepala Kepolisian

Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat mengeluarkan maklumat atau pengumuman mengenai sanksi pidana terhadap pembakaran hutan, lahan atau ilalang/semak belukar menyusul semakin tebalnya kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Maklumat bernomor MAK/01/II/2014 itu, menjelaskan mengenai sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Maklumat ditandatangani Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulistyo, kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar di Pontianak, Senin (24/2). Lebih jauh maklumat tersebut menyebutkan, bahwa pembakaran hutan adalah tindak kejahatan, karena menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup antara

lain ďŹ&#x201A;ora dan fauna, gangguan kesehatan yang diakibatkan asap, gangguan terhadap kegiatan masyarakat antara lain pendidikan, transportasi dan perekonomian. Undang-undang terkait dengan pembakaran hutan dan lahan, diantaranya KUHP pasal 187 dan pasal 188, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 48 dan pasal 49, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 78, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Kebakaran Hutan. Ancaman hukum terkait aktivitas pembakaran hutan dan lahan dalam UU dan Perda, mulai dari hukuman kurungan minimal 6 bulan hingga maksimal 15 tahun dan denda Rp 50 ribu hingga Rp10 miliar, kata Mukson Munandar. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Kemarau, Warga Kehabisan Air Bersih Hasil Panen Petani Tak Maksimal

Imbau Masyarakat Gunakan Masker KEBAKARAN hutan dan lahan menyebabkan kabut asap semakin pekat. Ketua PKK Kabupaten Pontianak, Hj Erlina Ria Norsan mengimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Karena, kabut asap berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu agar selalu mengingatkan anggota keluarganya untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Kabut asap yang terjadi di lingkungan kita akhir-akhir ini dapat mengganggu kesehatan, kata Erlina, belum lama ini. Menurut Erlina, langkah pencegahan terhadap gangguan kesehatan tersebut sangat penting dan strategis. Supaya masyarakat dapat terhindar dari gangguan kesehatan seperti, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Penyakit itu sendiri cukup membahayakan jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan benar. Penyakit ISPA ini dapat membahayakan organ pernapasan manusia. Jika dibiarkan berlarut tanpa penanganan yang tepat, maka dapat berpotensi menimbulkan penyakit lain seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin serta kanker. Kkarenanya, mari kita lindungi keluarga dari ancaman gangguan kesehatan, serunya. Terlebih, Erlina berpesan kepada kaum ibu yang sedang dalam kondisi hamil atau mengandung dan anak-anak. Agar lebih memperhatikan kondisi kesehatannya. Sebab, anak-anak dan ibu hamil sangat rentan terhadap gangguan kabut asap yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Untuk ibu hamil dan anak-anak hendaknya mengurangi kegiatan di luar ruangan. Jika memang tidak ada keperluan atau kegiatan yang bersifat mendesak, lebih baik berada di dalam rumah saja. Kalau pun harus berada di luar, maka persiapkan kelengkapan seperti menggunakan masker dan tetap menjaga kebersihan, sarannya. Lebih jauh, Erlina mengingatkan masyarakat agar tidak sembarang dalam memilih masker. Sebaiknya, gunakan masker khusus yang mampu menyaring 90 persen tingkat polusi udara. Yakni, masker yang memiliki kode N . Masker dengan kode N diartikan sebagai masker yang mampu memfiltrasi udara yang terkontaminasi oleh pencemaran. Contohnya, masker dengan kode N95. Artinya, masker tersebut mampu menyaring hingga 95 persen polusi yang terjadi. Kemampuan menyaring udara seperti ini tidak dimiliki oleh masker biasa yang hanya bisa menyaring partikel besar saja, pungkasnya. (ďŹ a)

MEMPAWAH. Kemarau panjang mulai meresahkan masyarakat, karena kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi sehari-hari. Masyarakat berharap PDAM mendistribusikan air bersih dengan harga yang terjangkau. Kemarau yang melanda Kabupaten Pontianak telah berlangsung lama, tepatnya sejak akhir tahun 2013 lalu. Bagi masyarakat yang bukan pelanggan PDAM, kemarau panjang tersebut mengakibatkan habisnya persediaan air bersih yang selama ini mereka dapatkan dari air hujan. Padahal, air bersih sangat penting setiap harinya. Mulai untuk minum, masak hingga Mandi Cuci Kakus (MCK). Selama ini kami hanya mengandalkan air bersih yang didapat dari menampung air hujan. Namun, sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Hingga, persediaan air bersih kami sudah

habis. Saat ini, kami bingung mendapatkan air bersih dari mana, ujar Murjani, warga Kecamatan Mempawah Hilir, Senin (24/2) sore. Murjani mengaku, sejak beberapa minggu terakhir dirinya beserta keluarga harus berhemat dalam menggunakan air bersih. Persediaan air bersih yang ada hanya digunakan untuk konsumsi minum dan mencuci makanan. Sedangkan untuk MCK, dirinya terpaksa menggunakan air sungai yang rasanya payau. Air pasang dari sungai memang ada, tetapi tidak bisa digunakan untuk minum dan membersihkan makanan. Kalau dipaksakan menggunakan air sungai untuk konsumsi, kami khawatir akan menimbulkan penyakit bagi anak-anak dan menimbulkan masalah baru. Karenanya, air sungai hanya untuk kebutuhan MCK saja, tuturnya. Lebih jauh, ayah dua anak

ini mengaku sudah berupaya mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Salah satunya dengan membeli air bersih dari tetangga, maupun kerabat yang berlangganan PDAM. Namun, hal itu tidak bisa dilakukannya setiap hari lantaran keterbatasan air bersih. Tidak enak hati juga kalau mengambil air bersih dari tetangga atau saudara. Sebab, mereka hanya memberi secara ikhlas tidak mau menerima bayaran. Pernah dua kali meminta air bersih dari tetangga, itupun terpaksa lantaran air bersih di rumah sudah habis, ungkapnya. Ke depan, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui PDAM Mempawah dapat mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang bukan pelanggaran perusahaan daerah itu. Supaya, masyarakat tidak perlu bingung dan ke-

sulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami tidak masalah jika harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan air bersih dari PDAM. Asalkan tarif air bersih yang dibebankan tidak terlalu mahal. Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mendistribuskan air bersih tersebut. Karena, kami sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harapnya. Kemarau panjang hingga menyebabkan kekeringan juga berdampak terhadap aktivitas petani. Sebagian petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan air untuk mengaliri sawahnya. Akibatnya, sawah menjadi tandus dan berpengaruh terhadap hasil panen yang tidak maksimal. Kemarau sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Sebab, lahan pertanian menjadi tandus

dan tanaman kekeringan akibat kurangnya mendapatkan suplai air. Kalau sudah seperti itu, maka hasil panen juga tidak akan maksimal, kata Yasin, salah satu petani di Desa Nusapati. Apabila kemarau ini terus berlangsung, maka dirinya khawatir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar nantinya. Yakni, para petani terancam gagal panen akibat tanaman padi menjadi kering dan mati akibat kekurangan air. Dia berharap, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (P3K) dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kekeringan tersebut. Kami hanya bisa berharap ada solusi yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemarau ini. Karena lahan pertanian kami sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidup tanaman padi. Mudah-mudahan segera turun hujan, harapnya. (ďŹ a)

Travel Haji dan Umroh Harus Amanah MEMPAWAH. Bupati Pontianak, H Ria Norsan mengingatkan pengusaha travel haji dan umroh agar amanah dalam menjalankan bisnisnya. Jangan sampai ada kasus jemaah yang tertipu atau telantar oleh oknum pengusaha travel. Pesan itu disampaikan Ria Norsan ketika meresmikan beroperasinya Az-Zahra Tour & Travel Kalimantan Barat di Mempawah. Saya pernah lihat sendiri banyak jemaah yang telantar, termasuk dari Kabupaten Pontianak. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus penipuan yang dilakukan travel kepada jemaah yang akan berangkat haji dan umroh. Usaha ini memberangkatkan tamu Allah ke Tanah Suci, maka jangan sedikit pun ada kecurangan. Nanti Allah tidak memberkahi usaha itu, tegas Norsan mengingatkan. Dalam kesempatan itu, Norsan menyambut baik dibukanya oper-

asional travel pelayanan haji dan umroh di Kabupaten Pontianak. Sebab, dengan pos travel tersebut akan memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh di masa mendatang. Mudah-mudahan dengan semakin banyak umat Islam beribadah ke Tanah Suci, daerah kita dijauhkan dari bala dan bencana. Serta mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dengan kemajuan dan kemakmuran, harapnya. Lebih jauh, Norsan menilai, pentingnya melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi masyarakat Muslim yang diberikan kemampuan dan kelebihan rezeki dari Allah SWT. Sebab, kedua ibadah tersebut merupakan amal saleh yang kelak akan menjadi penolong di kehidupan akhirat. Bagi kita yang belum haji ataupun umroh, niatkan segera di dalam hati kita untuk segera

Bupati Pontianak, H Ria Norsan menggunting pita tanda diresmikannya travel haji dan umroh di Mempawah. ALFI SHANDY berangkat ke Tanah Suci. Niatkan terlebih dahulu di dalam hati. Karena, tanpa ada niat maka sulit kita mencapainya. Kemudian niat tersebut harus kita iringi dengan usaha. Insya Allah, atas izin dan ridha Allah SWT, niat tersebut dapat terlaksana, pendapatnya.

Sementara itu, Direktur Az-Zahra Perwakilan Kalimantan Barat, Yunia Soebari mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah tiga kali memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci. Pemberangkatan tersebut berlangsung dengan lancar dan tanpa persoalan. Bah-

kan, dia mengungkapkan telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk memberangkatkan empat orang pemenang MTQ tahun 2013 lalu untuk melaksanakan ibadah umrah. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Pontianak yang kemarin sudah menitipkan empat orang pemenang MTQ kepada kami. Insya Allah tanggal 3 Maret ini akan kita berangkatkan, ucapnya. Selain Bupati Pontianak, peresmian travel haji dan umroh juga dihadiri Kapolres Mempawah AKBP Hady Poerwanto, Dandim 1201 Mempawah Letkol Arm Suprayitno, Camat Mempawah Hilir Rohmat Effendi, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, dan unsur Forkopimda lainnya serta sejumlah tokoh agama Kabupaten Pontianak. (fia)

GELIAT KAYONG UTARA PADAH BERTUAH

Kayong Peduli Kasih Kembali Turun Jalan Pasien Ani Belum Dioperasi karena Kekurangan Dana TELUK BATANG. Komunitas Kayong Peduli Kasih kembali menggelar aksi peduli sosial, untuk penggalangan dana bagi penderita kanker payudara, Ani, warga dusun Sungai Jambu desa Nipah Kuning kecamatan Simpang Hilir. Beberapa titik pasar Teluk Batang dijajahi, Ahad (23/2). Kegiatan ini diikuti oleh para relawan Kayong peduli kasih yang terdiri dari pelajar SMA dan umum. Penggalangan dana kali ini dibagi menjadi dua tempat, yakni di Simpang Empat Teluk Batang yang dipimpin Miftahul Jawad dan Irwansyah, sedangkan penggalangan di pelabuhan yang dikomandani Margono. Teluk Batang menjadi kecamatan yang ketiga dijajahi, setelah sebelumnya komunitas Kayong Peduli Kasih turun di kecamatan Simpang Hilir dan Sukadana. Sampai saat ini kondisi pasien Ani, masih belum dilakukan operasi sebab biaya yang di perlukan masih belum cukup. Pasien Ani masih berada di RSUD Soedarso Pontianak. Rencananya kalau dana sudah mencukupi, operasi akan segera dilaksanakan. Ketua Kayong Peduli Kasih, Margono menerangkan kondisi pasien pada saat ini sudah mulai stabil dan siap untuk dilakukan operasi. Penggalangan dana yang dilakukan komunitas Kayong Peduli Kasih ini rutin dilakukan. Bahkan bukan hanya untuk menolong satu pasien saja. Kepada masyarakat lain yang benar-benar tidak mampu juga dapat dibantu melalui aksi penggalangan dana ini, jelasnya ketika ditemui saat penggalangan dana. Dana yang terhimpun mencapai Rp15.428.000,dan sudah disampaikan ke pasien Ani Rp12.669.000,-. Sisanya akan disampaikan melalui transfer bank. Sekretaris Kayong Peduli Kasih, Miftahul Huda sekaligus koordinator lapangan (Korlap) penggalangan dana mengungkapkan rencana berikutnya untuk penggalangan dana akan dilakukan di kabupaten Ketapang. Waktu pastinya masih dalam koordinasi. Ia juga mengungkapkan aksi ini juga dalam rangka untuk membuka ruang bagi publik, untuk ikut melakukan aksi kepedulian sosial terhadap sesama yang memerlukan. Planning (rencana, red) ke depan kami juga akan melakukan kegiatan bhakti sosial lain yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, papar Huda. Tokoh masyarakat kecamatan Teluk Batang dari desa Mas Bangun, Burhan menyatakan kegiatan semacam ini sangat baik untuk menggugah kepedulian antarsesama. Ke depan ia juga berharap agar kegiatan seperti ini dapat juga menolong warga masyarakat secara luas yang berada di seluruh Kabupaten Kayong Utara, doanya. (lud)

KETAPANG PEMPADAHAN

Jangan Salah Gunakan Bantuan Pemerintah KETAPANG. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Ketapang mengingatkan, agar bantuan peternakan yang sudah disalurkan pemerintah agar tidak disalahgunakan masyarakat penerima bantuan tersebut. Kita tidak ingin ada bantuan yang disalurkan pemerintah namun disalahgunakan oleh masyarakat penerima bantuan itu, kata Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Distanak Ketapang, Edy Sujarwo kemarin. Edy menegaskan, Distanak Ketapang berkomitmen mendukung masyarakat yang ingin terus maju dan berkembang khususnya dalam sektor peternakan. Sebab itu masyarakat harus bersungguh-sungguh menggelola apa yang dibantu pemerintah. Bantuan bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, ucap Edy Sujarwo. Menurut pria yang diakrab disapa Edy,pihaknya akan senang jika bantuan yang diberikan kepada masyarakat peternak bisa dikelola dengan baik dan berkembang dengan pesat. Kalau dapat bantun dari pemerintah benarbenar dikelola hingga berkembang. Kita tidak ingin ada bantuan yang disalurkan namun masih disalahgunakan, ujarnya. Edy mengatakan, jika bantuan yang di terima masyarakat dikelola dengan baik yang bakal menikmatinya masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya bisa membantu demi kesejahteraan kaum peternak. Kan peternak yang sejahtera kalau pemerintah hanya bisa membackup masyarakat saja agar bisa sejahtera, ujarnya. Edy menuturkan, kemarin pihaknya meninjau peternakan bebek bantuan pemerintah pada Kelompok Sarana Mandiri di Desa Tempurukan, dengan tujuann untuk melihat langsung kondisi dan perkembangan peternakan itu sekaligus memberikan pengarahan kepada para peternak. Peninjauan tetap rutin kita lakukan terhadap peternak-peternak khususnya yang mendapat bantuan pemerintah, katanya. Ia mengungkapkan, pada peninjauan itu pihaknya melihat lansung kondisi lingkungan kandang dan kesehatan ternak-ternak hal tersebut penting agar adanya peternakan ini tidak menganggu lingkungan disekitarnya. Kelompok Sarana Mandiri ini benar-benar mengelola bantuan pemerintah dengan baik, ini yang kita mau bantuan pemerintah benar-benar dikelola dengan baik dan tepat sasaran, pungkasnya (Jay)

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Febuari 2014

Menyambut Implementasi Kurikulum 2013 Workshop Pendidikan PGRI Pulau Maya S ATAI . Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pulau Maya adakan workshop pendidikan dengan tema Menyambut Implementasi Kurikulum 2013 pada 15-17 Februari 2014, dihadiri 130 Guru. Bertempat di gedung SMKN 1 Pulau Maya,. Kemudian dilanjutkan seminar pendidikan mengusung tajuk Penguatan PGRI Sebagai Organisasi Profesi pada 18 Februari 2014, dihadiri 120 guru. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama PGRI Kecamatan Pulau Maya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, ungkap Joko Utomo SPi, ketua panitia di sela-sela kegiatan. Dikatakannya kegiatan ini tujuan selain menambah pengetahuan bagi para guru tentang kurikulum 2013, juga berdampak positif lainnya. Seperti sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan proses be-

ILUSTRASI

lajar-mengajar di sekolah. Apa selama ini menjadi pemikiran dari para guru di Kecamatan Pulau Maya tentang kurikulum 2013, terjawab sudah dengan manfaat yang dirasakan dari acara workshop tersebut. Terlebih lagi narasumber memberikan materi berasal dari lembaga peningkatan mutu pendidikan

(LPMP) Kalbar, Etty Sumarni SPd MHum, tutur Abdul Rani Sag, Ketua PGRI Pulau Maya. Seminar pendidikan menghadirkan narasumber Ketua PGRI Kalbar DR Firdaus Mian MPd, menekankan perjuang an PGRI selama ini. Kemudian kebijakan meninjau ulang tentang peraturan pemerintah, pembebanan

Harapkan Lebih Pro-Aktif S UKADANA . Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengharapkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemrakarsa dan terkait lainnya, terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014, untuk lebih proaktif dalam penyusunan dan

pembahasannya. Baik di tingkat eksekutif maupun panitia khusus (Pansus) DPRD, serta yang paling penting dalam rangka pembentukan peraturan daerah (Perda), harus mementingkan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana

diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Dalam Negeri, nomor 20 tahun 2012 dan 77 tahun 2012 tentang parameter HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, tegas H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, beberapa hari lalu. Hal ini tentunya, lanjutnya, diharapkan pembentukan

guru yang selama ini setengah hati dalam pemberian insentif guru. Selanjutnya undang-undang tentang kenaikan pangkat seorang guru yang diberlakukan pemerintah, guru naik pangkat dengan membuat karya ilmiah yang selama ini tidak semua guru yang dapat melakukannya hal ini, perlu

kajian lebih lanjut. Ke depan kegiatan seperti tersebut perlu ada tindak lanjut. Seperti bimbingan teknis (Bimtek) kurikulum 2013 bagi guru di setiap jenjang pendidikan. Tujuannya guru akan lebih memahami isi kurikulum 2013 dan mengimplementasikannya di sekolah masing-masing, ujar Abdul Rani. (lud)

Perda tidak bertentangan dan melanggar HAM dan peraturan tertinggi. Konsekuensi terhadap Perda yang ditetapkan dan bertentangan dengan HAM dan peraturan di atasnya, akan dibatalkan oleh pemerintah. Dengan dilandasi semangat kemitraan dan kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, serta berangkat dari tujuan yang sama, kami sangat mengharapkan Raperda yang kami ajukan nanti hendaknya mendapat respon positif, serta

dapat dibahas bersama DPRD KKU, harap bupati. Sejalan dengan semangat kebersamaan itu, bupati memberikan apresiasi ke DPRD KKU yang mempunyai kesepahaman dalam rangka proses penyusunan dan pembahasan Raperda, baik berasal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara maupun inisiatif DPRD, dilaksanakan sesuai prosedur, jadwal, dan tahapannya yang akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. (lud)

metro BPK Pantau Langsung Penyerahan BSM

Plt. Sekda Ketapang Drs.H.Mahyudin.M.Si menyerahkan buku tabungan Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada siswa yang berhak menerimanya- Jaidi Chandra KETAPANG. Sekitar seribu siswa- siswi hadir mewakili 23.339 orang siswa siswi yang ada di Kabupaten Ketapang, menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM),

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penyerahan BSM tersebut disaksikan langsung Anggota BPK RI, Dr.Moermahadi Soerja Djanegara dan

anggota DPR-RI Drs. Kamaruddin Sjam. MM. di lapangan Sepakat Kelurahan Sampit Ketapang. Senin (24/2). Bupati Henrikus dalam sambutan yang dibacakan Plt. Sekda, Mahyudin.M.Si mengatakan, bantuan siswa miskin adalah sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas, sehingga terjangkau masyarakat ekonomi lemah, khususnya bagi siswa miskin. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai pendukung menuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, ternyata kata Mahyudin, kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut belum mampu menjamin seluruh masyarakat untuk dapat sekolah terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Mahyudin menyebutkan, Pemkab Ketapang sangat mendukung adanya program bantuan siswa miskin, karena BSM dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat. Diharapkan dapat mencegah terjadinya anak putus sekolah yang disebabkan faktor ketidakmampuan ekonomi dan

sekaligus menarik usia sekolah yang tidak sekolah agar masuk sekolah. Dijelaskan Mahyudin, Kabupaten Ketapang pada tahun 2014 terdapat 23.339 orang siswa miskin yang mendapat BSM terdiri dari 15.736 dari siswa SD, 15.562 orang siswa SMP, 5. 736 orang SMA dan 1.404 orang siswa SMK. dengan dana seluruhnya yang akan diterima sebesar Rp. 11.393.385.000,Atas nama pemerintah dan masyarakat Ketapang, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terlaksanakanya penyerahan BSM dan adanya program pemantauan atas penyerahan BSM oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKRI) dikabupaten Ketapang, ucap Mahyudin. Pemantaun penyerahan BSM oleh Kemdikbud RI juga disaksikan oleh Direktorat Pembina SMA Kemdikbud RI Haris Iskandar, Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Prof.Eddy Mulyadi Sopardi.MM.Ak Asissten III Setda Ketapang Hj.Normaniah.S.Sos para kepala Bagian, SKPD, Siswa siswi dan orang tua penerima Bantuan Siswa Miskin Sekabupaten Ketapang (Jay)

SPBU Keberatan Dituding Biang Kerok K E T A P A N G . Ketua Hiswana Migas Ketapang, H. Yusman menegaskan, terkait permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Ketapang, Hiswana Migas Ketapang yang mewakili SPBU-SPBU, keberatan jika SPBU disebut sebagai biang kerok. Permasalahan BBM, bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab semua, tegas Yusman kemarin. Yusman menyebutkan, sebelumnya ada pernyataan salah satu Wakil Ketua (DPRD) Ketapang yang dimuat di salah satu media massa, yang dianggap tidak bijaksana, karena menuding SPBU sebagai biang kerok . Jika memang ada yang salah,

seyogyanya kami (SPBU, red) dipanggil untuk diberikan pengarahan. Bukan malah dipojokkan di media massa, ujar Yusman. Yusman menambahkan, akibat statemen tersebut, SPBUS P B U d i Ke t a p a n g m e r a s a dicemarkan nama baiknya. Apalagi pernyataan itu diungkapkan anggota dewan yang terhormat, tapi pernyataanya tidak bijaksana, tegasnya. Yusman menjelaskan, jangan selalu SPBU disalahkan jika setiap kali ada masalah. Padahal selama pelayanannya kurang lebih satu tahun, kalau memang tidak ada kendala cuaca, pendistribusian BBM di Kota dan pedalaman selalu lancar dan tidak ada gejolak.

Pekerjaan baik kami tidak pernah diberikan penghargaan, tetapi kalau ada kesalahan sedikit saja, kami (SPBU; red) yang selalu disalahkan. Ini tidak adil. Kami melalui Hiswana Migas sangat menyesalkan statemen tersebut, ucapnya. Kata Yusman, untuk pertanyaan masyarakat terkait pengisian BBM di SPBU yang menggunakan drum, hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur. Penyaluran BBM menggunakan drum lebih dilihat dari sisi geografis Ketapang yang cukup luas. Masih banyak Kecamatan- Kecamatan yang belum memiliki SPBU, ucapnya. Menurut Yusman, mengenai

Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 itu benar, tapi bagaimana dengan masyarakat di pedalaman yang perlu BBM, Sementara di Kecamatan belum ada SPBU. Bukankah mereka juga masyarakat Ketapang yang perlu BBM juga, katanya. Yusman mengungkapkan, SPBU sebagai penyalur BBM resmi sudah ada ketentuan dalam mekanisme penyaluran BBM, dan itu sudah disepakati melalui rapat koordinasi dengan Muspida dan instansi terkait untuk melayani masyarakat pedalaman yang mana dalam hal ini penyalurannya menggunakan drum. Beberapa waktu lalu, BBM diisukan langka, bukan langka

H.Yusman tapi pasokanya hanya terlambat beberapa jam saja . Ini disebabkankondisi cuaca. Sehingga tangker pengakut BBM dari Pontianak tujuan Jober Ketapang mengalami keterlambatan masuk Ke Ketapang, pungkasnya. (Jay)

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014 APAI KATO KITO

Kecamatan Butuh Bank NANGA PINOH. Saat ini Kabupaten Melawi sudah memiliki beberapa bank. Namun begitu, maraknya pembangunan Melawi ini masih memerlukan banyak lembaga keuangan lainnya. Terutama diminta untuk membuka cabang di 11 Kecamatan di Melawi. Bank yang ada di kabupaten melawi masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan aka pelayanan bank. Perlu adanya penambahan unit-unit bank yang untuk melayani transaksi masyarakat, kata pelaku usaha mikro Melawi, Syahran, ditemui kemarin. Kondisi ini, disebabkan Melawi salah satu daerah yang mengalami perkembang cepat. Bahkan tahun 2013 daerah ini akan memprioritaskan pembangunan pada insfrastruktur. Pembangunan di daerah ini ditunjang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, mencapai angka lebih dari Rp 600 miliar. Peredaran danan tersebut memerlukan lembaga keuangan, belum lagi dana swasta yang saat ini beredar. Ditambah pula dana-dana swasta yang akan menanamkan modal di daerah ini. Setiap investasi memerlukan lembaga keuanga dalam peredaran uang. Pelayanan lembaga keuangan salah satu faktor untuk memperlancar masuknya modal luar ke daerah ini, terangnya. Jika jumlah bank tetap dipertahankan, dalam artian tidak ada penambahan unit dalam waktu dekat, maka menjadi persoalan tersendiri bagi investor untuk menanam modal di daerah ini. Keberadaan jumlah bank ini menjadi pertimbangan untuk investor masuk ke daerah ini. Kalau kabupaten ini mau lebih cepat berkembang, maka unit bank harus ditambah. Perkambangan perekonomian daerah memerlukan persyarakatan kelambagaan. Jumlah yang ada saat ini sangat kurang, ujarnya. Kebutuhan lembaga perbankan ini sangat mutlak, kata Syahran, terutama pada saat pembangunan dilaksanakan. Misalnya ada pembangunan jalan pada suatu walayah, tentunya kontraktor akan melakukan transaksi dengan pemerintah daerah. Transaksi tersebut memerlukan lembaga keuangan. Belum lagi, saat kontraktor membayar gaji pekerja, jelas ini memerlukan lembaga perbankan. Pekerja juga memerlukan lembaga keuangan untuk transaksi. Kalau musim pembangunan insfrastruktur nanti, akan banyak terjadi transaksi di lembaga keuangan. Namun jumlah perbankan saat ini akan kewalahan untuk melayani kebutuhan transaksi tersebut, jelas Syahran. Begitu pula jika ada sebuah perusahaan yang akan menanamkan modal daerah ini, misalnya perusahaan sawit. Jelas dalam penggajian karyawan perkebunan ini perusahaan memerlukan lembaga keuangan untuk kelancaran dan keamanan dana mereka. Dalam berinvastasi, pemodal memerlukan lembaga keuangan bisa melayani dalam cepat dan mudah. Orang pembisnis itu perlu cepat, tidak mau bertele, ujarnya. (aji)

MELAWI MEMBANGUN

Latih Sekolah, Kelola Perpustakaan NANGA PINOH. WWF bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Melawi dan Suar Institute memberikan ilmu pengelolaan perpustakaan terhadap guru SMP Negeri 2 Belimbing SDN 15 Laman Bukit, SDN 14 Batu Nanta. Selama 2 hari mulai Selasa (18/2) di SMP Negeri 2 Belimbing. Kita sangat berterima kasih kepada WWF, Dinas Pendidikan dan Suar Institute yang telah mau berbagai ilmu untuk mengelola perpustakaan, kata Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belimbing, Dzanuryadi, ditemui kemarin. M. Dzanuryadi, yang didaulat menjadi pembicara mengatakan peradaban manusia pada tempo dulu beranggapan buku merupakan jantung pelajaran. Saat ini, malah sebaliknya, sangat susah sekali melihat siswa membaca buku di perpustakaan. Padahal perpustakaan harus dijadikan jantung atau ruh, bayangkan saja manusia tidak memiliki ruh pasti mati. Mungkin selama ini pihak sekolah tidak beranggapan perpustakaan itu sebagai ruh tetapi sebagai pelengkap, ulasnya. Dia pun menyarankan kepada pihak sekolah untuk memasang poster orang-orang yang sukses di ruang perpustakaan. Seperti Bung Karno dan Bung Hatta men-

Pelatihan pengelolaan rumah belajar. SUKARTAJI jadi orang hebat karena banyak membaca buku. Agar siswa menjadi terinspirasi dengan melihat foster yang dipasang, ulas Dzanuryadi . Lantas lanjutnya, pent ing mendesain perpustakaan yang tidak biasa. Dengan menempel poster penulis yang sukses. Lalu

Dzanuryadi memberi ide agar guru membuat program menulis atau membuat puisi dilakukan secara rutin. Ide lain Dzanuryadi, SMP Negeri 2 Belimbing mengadakan lomba menulis untuk guru se-kabupaten Melawi. Jadi perpustakaan sangat hidup, di sana sini ada karya

menggambar dan tulisan hasil karya anak. Sangat bagus juga di perpustakaan disediakan absensi, bagi murid banyak masuk perpustakaan diberi hadiah, ulasnya. Lantas diterangkan Dzanuryadi sekolah mesti berupaya menyediakan buku beragam ini.

Walau sebenarnya, sulit untuk menyediakan buku dalam jumlah yang banyak. Namun, Dzanuryadi, menyarankan agar aktivitas perpustakaan dipublikasi di media, baik Koran maupun di website. Diterangkannya, masukan foto siswa yang rajin ke perpustakaan website, Ini untuk menarik perhatian donator atau penerbit buku. Mengapa sekarang ini tidak ada donatur memberi buku mungkin dikarenakan program itu tidak ada atau tidak jalan di sekolah-sekolah. Tapi dengan adanya foto atau berita yang di website ketika orang lain melihat mereka akan membantu, ulasnya. Paling penting, tegas Dzanuryadi, memberikan teladan kepada anak-anak. Artinya, guru jangan hanya menyuruh muridnya ke perpustakaan, sementara gurunya malah tidak pernah ke Perpustakaan. Guru juga harus aktif untuk membaca buku di perpustakaan karena anak-anak itu sering mencontoh orang-orang dewasa. Oleh karena itu bisa dimulai kepala sekolah dan dewan guru ke perpustakaan agar menarik perhatian siswa untuk membaca buku di perpustakaan, ulasnya. (aji)

Jalan Kampung Istana Terancam Longsor NANGA PINOH. Bukan hanya Desa Nanga Man, Kecamatan Pinoh Utara yang terancam Longsor. Namun, Dusun Kampung istana, desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh pun terancam longsor. Terutama Jalan Wira Pati akses utama desa tersebut. Kita bisa sama-sama melihat bagaimana kondisi jalan Wira Pati yang hampir longsor. Semua bisa melihat itu. Apalagi warga yang mendiami kampong istana, kata anggota DPRD Melawi, H Firdaus, ditemui belum lama ini. Jalan Wira Pati yang terancam longsor sepanjang kurang lebih 240 meter. Kawasan ini sendiri didiami sekitar kurang lebih 700 KK. Warga sekitar setiap hari melintasi jalan yang sudah benar-

benar menjadi tebing sungai ini. Ancaman longsor ini sendiri lantaran Kampung Istana tepat berada di aliran langsung Sunagi Melawi. Lantaran daerah ini merupakan segi tiga aliran sungai. Yakni Sungai Melawi pada dua sisi dan satu sisi lainnya Sungai Pinoh. Daerah ini juga dikenal sebagai muara sungai Pinoh. Namun air sungai Pinoh tidak mengancam pemukiman ini. Namun, sungai Melawi langsung menerjang tebing pemukiman Kampung Istana. Kalau air Sungai Melawi rendah, air akan menerjang bawah tebing. Bila air Sungai Melawi naik, air akan mengikis bagian atas tebing. Hingga membuat 240 meter

jalan Wira Pati terkikis. Ada badan jalan yang sudah langsung menjadi tebung Sungai Melawi. Bahkan, ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekitar sebulan yang lalu ada mobil pickup yang jatuh ke sungai. Pikup itu sendiri membawa batako untuk pembangunan masjid. Guna mengangkat mobil dari Sungai berpuluh-puluh warga setempat ikut membantu. Bahkan, alat derak pun digunakan agar bisa mengangkat mobil tersebut. Sebenarnya warga sendiri telah membuat kesempatan agar mobil besar berupa truk tidak bisa memasuki jalan ini. Kecuali mobil kecil, terutama milik warga setempat. Kesempatan ini dibuat

guna mengantisipasi turun atau runtuhnya tanah. Untung saja tidak ada korban jiwa. Itu merupakan salah satu kejadian kecelakaan akibat jalan yang sudah dekat sekali dengan bibir sungai. Tentunya kita semua tidak ingin ada korban berikutnya, ulasnya. Hingga itu Firdaus meminta agar instansi terkait segera membarau jalan tersebut. Agar longsor tidak lagi terjadi pada jalan Wira Pati. Lantaran saat ini longsor terus saja terjadi. Baik longsor yang menurunkan lebih dalam banyak atau hanya sekadar bagian-bagian kecil tanah. Siapa lagi yang akan membangun barau di Jalan Wira Pati kalau tidak instansi pemerintah

kabupaten Melawi. Jangan sampai ada korban meninggal baru dilakukan tindakan. Saatnya pembangunan tersebut dilakukan, ulasnya. Sebenarnya, ungkap Firdaus, pegawai instansi terkait pernah melakukan pengukuran. Namun, hingga kini masih belum direalisasikan. Sementara longsor terus menerus terjadi. Setiap saat air selalu menerjang tebing sungai. Jalan Wira Pati sering kali diukur. Dari pegawai hingga konsultan juga pernah mengukur jalan Wira Pati yang hampir hilang itu. Namun hingga sekarang masih belum juga dibangun. Mau kapan lagi dibangun?, kesalnya. (aji)

SINTANG RAYA APAI JI KITAK

Pengadaan Hand Traktor Diduga Diselewengkan

Kejaksaan Periksa Kadis P3 Sintang

Kebakaran yang terjadi di Jalan YC Oevang Urai. SUHARDIN

Kompor Gas Meledak Lima Kontrakan Jadi Arang S INTANG . Diduga karena kompor gas meledak, lima kontrakan, dan sebuah warung makan di jalan YC Oevang Oeray sekitar BTN Mata Bola Sintang hangus terbakar, Senin (24/2) sekitar pukul 07.15 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kejadian tersebut berawal ketika sebuah warung yang berdempetan langsung dengan kontrakan melakukan aktivitas masak memasak. Kemudian terdengar tabung gas bocor, setelah itu meledak. Ketika saya melihat tabung gas bocor, saya segera keluar berlari mencari alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah tetangga yang tak jauh dari warung. Tapi belum sempat saya kembali, tabung gas sudah meledak dan membakar kantin, kata Halimah, salah satu pengelola kantin Halimah pun bersama warga setempat mencoba memadamkan api. Namun kondisi api sudah telanjur membesar. Sehingga ia hanya bisa pasrah. Halimah mengaku, keberadaannya di warung tersebut sebenarnya hanya sebagai pekerja. Warung tersebut adalah milik Ayang. Saya hanya bagi hasil, ucapnya. Sementara YoďŹ , anak dari pemilik kontrakan, mengaku tidak mengetahui secara persis motif dari kebaran tersebut. Pada saat kejadian dirinya dan orang tuanya sudah pergi bekerja. Saya ditelpon istri katanya kontrakan kebakaran, kata YoďŹ . Atas kebakaran tersebut, YoďŹ merugi, karena satu unit mobil miliknya juga ikut terbakar. Mobil saya digarasi juga ikut terbakar, ucapnya. Api dapat dipadamkan sekitar 30 menit kemudian, setelah lima unit pemadam kebakaran dari Dinas, kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP), Manggala Agni dan Busera diturunkan ke lokasi kebakaran. (din)

SINTANG. Proyek pengadaan hand traktor, tahun anggaran 2012 di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang diselidiki Kejaksaan Negeri Sintang. Proyek tersebut bergulir ke ranah hukum setelah dilaporkan dengan dugaan penyelewengan. Satu diantara terperiksa dalam dugaan tindak pidana itu adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di instansi tersebut, Ir Arubdin MSi, selaku kuasa pengguna anggaran. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil laporan masyarakat tentang dugaan penyelewengan terhadap pengadaan hand traktor tahun 2012, kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sintang, Coki Sianipar, ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (24/2). Coki mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Sintang melalui Kasi Pidsus sudah menjadwalkan agenda pemeriksaan. Sejatinya, Senin, 24 Februari 2014 (kema-

rin) lima orang anggota Kelompok Kerja (Pokja) atas proyek tersebut diperiksa. Namun, hanya satu orang saja yang datang memenuhi panggilan, berinisial DM, selaku Ketua Pokja. Kita kecewa. Harusnya mereka datang semua, karena surat panggilan sudah kita layangkan, ucapnya. Surat panggilan dilayangkan pekan lalu, beberapa hari sebelum pemanggilan. Surat dikirim melalui persetujuan Pemkab Sintang. Kecewanya kita, mereka mengaku baru menerima surat. Jadi seolah-olah penanganan perkara ini kurang mendapat dukungan pemerintah. Padahal yang kita harapan, adalah Pemkab Sintang mendukung langkah penegakan hukum, ujar Coki. Menurutnya, pemanggilan dilakukan untuk melengkapi data, termasuk pemanggilan Arbudin, selaku kuasa pengguna anggaran. Mereka kita panggil untuk dimintai keterang an,

Ilustrasi/IST

karena perkara ini masih tahap penyelidikan, jelas Coki. Surat panggilan kepada Arbudin sudah dilayangkan. Pemeriksaan dijadwalkan Kamis, 27 Februari 2014. Coki menegaskan, belum dapat diketahui ada atau tidak kerugian negara atas perkara

tersebut, terlebih penetapan tersangka. Semua dipanggil untuk pemeriksaan. Intinya, kita masih full data, full paket, tegasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang, Ir Arbudin M.Si, memastikan diri siap memenuhi panggilan pihak Kejak-

saan Negeri Sintang. Selaku warga negera yang baik, saya akan datang. Tidak salah kita datang untuk membantu langkah penegakan hukum. Yang pastinya, saya tidak ada tersangkut dalam kasus itu, tegas Arbudin. Bahkan Arbudin menilai pihak Kejaksaan Negeri Sintang salah alamat. Surat panggilan itu harusnya bukan ke saya, tapi ke Unit Layanan Lelang (ULP), karena di sana (ULP) yang menangani proyek itu, ucapnya. Arbudin menegaskan, instansi yang ia pimpin tidak ada menangani proyek swakelola. Semua diserahkan kepada ULP, untuk dikerjakan secara kontraktual, sesuai aturan yang berlaku. ULP yang lebih paham tentang kontrak serta pemenangnya. Saya pikir surat itu layak untuk ULP. Kalau ada kesalahan di lapangan, tanyakan ke Inspektur selaku pengawas. Saya hanya bekerja sesuai aturan yang sudah ada, pungkasnya. (din)

Penanganan Kasus Emas Batangan Lamban

Kejaksaan Belum Terima SPDP dari Polisi SINTANG. Kejaksaan Negeri Sintang belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Sintang, terkait perkara emas batangan milik tersangka Jauhari alias Ajau, hasil temuan petugas X-Ray Bandara Susilo Sintang, (27/1) lalu. Padahal, sudah hampir sebulan kasus tersebut ditangani Polres Sintang. Sampai saat ini kita belum terima SPDP dari perkara tersebut. Pihak kepolisian belum melimpahkan ke kita, ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sintang, Rizkinil Jusar, menjawab wartawan, Senin (24/2). Rizkinil mengatakan, selama belum ada pelimpahan atau SPDP dari kepolisian, maka perkara

tersebut bukan menjadi tanggungjawab pihaknya. Kejaksaan Negeri Sintang, lanjut dia, hanya menangani perkara dari kepolisian setelah ada pelimpahan atau SPDP. Kalau dilimpahkan ke kita, kita siap. Tapi sampai saat ini kita belum menerima pelimpahannya, ujar Rizkinil. Sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kabupaten Sintang, meminta aparat kepolisian tak melempar kesalahan terkait penanganan kasus emas batangan milik tersangka Jauhari alias Ajau. Kasi Perizinan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, Dapot Siahaan SE, menilai keterangan Pers dari Polres Sintang

tentang saksi ahli terkesan menghambat proses penyidikan. Selama ini kami telah mempersiapkan diri untuk dipanggil sebagai saksi ahli, seperti permintaan pihak Polres Sintang. Tapi setelah kami siap, malah dari mereka (pihak Kepolisian) yang terkesan menunda, ujar Dapot Siahaan. Menurut Dapot Siahaan, permintaan saksi ahli oleh Polres Sintang dalam perkara emas batangan hasil temuan pihak Bandara Susilo Sintang sejak 10 Februari lalu. Kita sudah siapkan berkasnya, demikian pula UU yang mengatur tentang perizinan sudah kami persiapkan. Bahkan kami telah menghubungi Polres, namun jawabannya nanti

ke nanti. Jadi kalau dikatakan menunggu saksi ahli, kita sudah siap, cuma sampai sekarang tak dipanggil. Kita minta pihak kepolisian tak melempar kesalahan, sehingga terkesan Disperindag menghambat penyidikan, tegasnya. Dapot menjelaskan, dari sisi perdagangan terkait kasus emas batangan milik Jauhari alias Ajau jelas melanggar aturan. Sebab dari izin yang dikatongi merupakan izin toko perhiasan, dan bukan pengumpul emas. Kalau pengumpul jelas dia mengumpul dari masyarakat, dan dalam hal ini kita belum ada membuat izin pengumpul. Karena dari mana dia mengumpulkan

emas? Kalau dari PETI tak bisa jadi patokan dari sisi hukumnya, kata Dapot. Kapolres Sintang AKBP Veris Septiansyah, saat akan dikonďŹ rmasi belum bisa ditemui karena sedang ada kegiatan wasrik hingga 26 Februari mendatang. Dari jawaban melalui BlackBerry Massanggernya kepada wartawan, Veris menegaskan, keterangan tentang saksi ahli yang disebutkan bukanlah menunjukkan satu instansi. Kemarin kita sebutkan bukan saksi ahli kepada satu instansi. Jangan putar balikkan, sehingga menimbulkan opini. Karena proses sidik bukan sebuah pernyataan atau hitungan exact, jawab Veris. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Hari Ini, Betung Kerihun Extreme Rafting Exhibition Dibuka PUTUSSIBAU-RK. Rafterrafter ternama bakal meramaikan Betung Kerihun Extreme Rafting Exhibition di Desa Bungan Jaya yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kapuas Hulu bekerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Antonius---Arman Hairiadi (TNBK). Kegiatan guna mengenalkan wisata adventure atau wisata petualangan di Kapuas Hulu kepada masyarakat nasional dan dunia ini akan dibuka pada hari ini, Selasa (25/2). Sedianya kegiatan ini akan dibuka bapak Bupati. Namun beliau berhalangan karena ada tugas penting ke luar yang tidak bisa digantikan, sehingga tidak jadi, kata Kepala Disbudpar Kapuas Hulu Antonius AMd Pd SE, Senin (24/2).Oleh karena itu, kegiatan yang akan berlangsung hingga tanggal 28 Febuari 2014 ini akan dibuka sendiri oleh Kepala Disbudpar Kapuas Hulu bersama dengan Kepala Balai Besar TNBK. Profesional rafter ada 10 orang. Tapi keseluruhan pesertanya ada sekitar 50 orang, kata Anton, sapaan akrab Antonius. Mantan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu ini menambahkan, para rafter profesional ini sudah sering bertualang mau pun mengikuti pertandingan arung jeram baik ditingkat nasional mau pun internasional. Sehingga dengan adanya eksibisi arung jeram ini diharapkan dapat lebih mempromosikan alam Kapuas Hulu ke tingkat nasional bahkan internasional. Pasalnya Bumi Uncak Kapuas memiliki potensi luar biasa disektor wisata, khusunya arung jeram. Apalagi para rafter ini kebanyakan para pengusaha dibidang rafting dan memiliki komunitasnya sendiri. Sehingga diharapkan melalui mereka ini dapat mempromosikan alam Kapuas Hulu kepada lainnya. Karena mereka ini memilki pangsa pasarnya sendiri, jelasnya. Bila lokasi arung jeram ini dinilai bagus, tentu para rafter ini akan mengajak rafterrafter lainnya diseluruh dunia. Tidak menutup kemungkinan pula, Kapuas Hulu akan menggelar pertandingan rafting sesungguhnya bila lokasi dianggap layak. Pasalnya kegiatan ini juga sebagai ajang survey lokasi untuk even rafting. Kita juga dapat melihat, bulan apa lokasi ini cocok untuk apa. Karena di perhuluan kapuas kita bisa dikemas berbagai olahraga air, beber Anton. (aRm)

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Febuari 2014

DBD Mengancam Kapuas Hulu, Satu Orang Meninggal Dunia

dr H Harisson MKes

PUTUSSIBAU-RK. Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kapuas Hulu cukup mengkhawatirkan, khususnya di daerah sekitar ibu kota kabupaten. Hingga Senin (24/2),

Dinas Kesehatan Kapuas Hulu mencatat 15 orang terserang penyakit tersebut, dan satu orang meninggal dunia. Pemkab setempat melalui Dinas Kesehatan pun menyakan Putussibau warning DBD. Berbagai langkah juga sudah dilakukan agar kabupaten paling timur Kalbar tidak sampai berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, dr H Harisson MKes mengatakan penyebaran DBD saat ini berada di sekitaran Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. Setiap hari ada seorang anak menderita DBD, saat ini sudah berjumlah 15 orang. Bahkan ada satu yang meninggal anak usia 9 tahun saat dirawat di rumah sakit Sintang, katanya, Senin (24/2). Menurut Harisson, dengan pola jumlah penderita selama tahun terakhir, kasus DBD kali ini terjadi peningkatan dua kali lipat. Bila peningkatan terus terjadi, maka Putussibau harus bersiap-siap untuk menghadapi KLB DBD. Antisipasi agar tidak terjadi

peningkatan pasien DBD terus kita lakukan dengan melakukan fogging fokus di rumah setiap penderita dengan radius 100 meter. Fogging fokus ini hampir setiap hari kami lakukan. Kita juga membagikan abate ke rumah-rumah penduduk diradius 100 meter dari rumah setiap penderita, katanya. Namun, Harisson mengingatkan fogging tidak akan efektif dalam memberantas wabah DBD jika masyarakat tidak mengambil peran serta dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Dari itu, ia mengimbau agar masyarakat lebih intensif memperhatikan lingkungan dengan melakukan gerakan 3M Plus. Yaitu menguras tempat penampungan air secara teratur, mengubur barang bekas yang dapat menampung air, menutup rapat tempat penampungan air, dan memberi abate pada tempat-tempat penampungan air. Ini agar tidak ada tempat untuk nyamuk aedes aegypti bersarang dan berkembang biak. Saya berharap agar masyarakat benar-benar melakukan kegiatan PSN dengan 3M Plus, karena

ini lah tindakan yang paling efektif, ucapnya. Disamping melakukan 3M Plus, Harisson juga meminta masyarakat melindungi anak-anak dari DBD dengan cara mengoleskan lotion anti nyamuk atau minyak sereh pada saat ke sekolah atau bermain di luar rumah. Kami juga berharap masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tanpa peran partisipasi masyarakat DBD tidak akan bisa hilang, imbaunya. Bagi masyarakat yang ingin lingkungannya dilakukan fogging dapat menghubungi Dinkes Kapuas Hulu. Tapi karena keterbatasan dana, masyarakat diminta partisipasi untuk membeli solar sendiri. Sedangkan peralatan dan tenaga dari Dinkes Kapuas Hulu. Tapi sekali lagi fogging tidak efektif kalau tidak disertai pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus dan melakukan pola hidup sehat, pungkas Harisson. Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Masih Banyak UPK PNPM-MPd Belum Punya Kantor Sendiri PUTUSSIBAU-RK. Masih banyak Unit Pengelolaan Kecamatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang ada di Kapuas Hulu belum memiliki kantor sendiri. Dari 14 kecamatan lokasi PNPM-MPd baru empat UPK yang memiliki kantor sendiri dan satunya lagi dalam proses pembangunan. UPK yang telah memiliki kantor sendiri, yaitu di Suhaid, Bunut Hilir, Jongkong, dan Mentebah. Sedangkan di Kecamatan Putussibau Selatan sedang dalam pembangunan, dimana ketika penancapan tiang pertamanya dilakukan bupati pada Kamis (20/2) kemarin. Yang lainnya sudah diresmikan bupati, hanya

di Mentebah yang belum, kata M Nasharuddin SE, ketua Pjo PNPM MPd Kapuas Hulu, Senin (24/2). Dijelaskan Nasharuddin, pada tahun ini ada rencana UPK Putussibai Utara mau melakukan penancapan tiang pertama pembangunan kantor sendiri. Sementara yang lainnya belum, yaitu UPK Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Silat Hulu, Silat Hilir, Selimbau, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, dan Bika. Selama ini UPK yang belum memiliki kantor sendiri terpaksa menyewa. Sedangkan rata-rata UPK yang sudah membangun kantor sendiri memiliki aset SPP (Simpan Pinjam Perempuan) diatas Rp 3 milyar, jelas Nasharud-

din yang juga menjabat Kabid Kelembagaan Sosial dan Ekonomi Desa (KSED) pada Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB) Kapuas Hulu ini. Pe m b a n g u n a n k a n t o r i n i merupakan kerjasama antara UPK dengan BKAD (Badan Kerjasama antar desa. Kebanyakan mereka bangun dari dana operasional UPK dan swadaya partisipasi masing-masing desa, ujar Nasharuddin. Ia berharap ke depan semua UPK PNPM-MPd memiliki kantor sendiri, sehingga akan lebih mempermudah untuk melayani masyarakat. Baik dalam penyaluran dana kegiatan PNPM-MPd maupun

pelayanan SPP. Selain itu pembangunan kantor UPK sendiri merupakan salah satu untuk menjamin pengelolaan aset PNPM-MPd. Kalau pun PNPM-MPd dihentikan oleh pemerintah pusat, tapi ini tetap akan menjadi aset kecamatan, kata Nasharuddin. Sebab, menurutnya, yang menggunakan kantor UPK bukan hanya pengurus. Tapi semua pelaku PNPM-MPd. Pengurus UPK rata-rata ada tiga orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Tapi semua pelaku PNPMMPd Kecamatan, mulai dari fasilitator, pendamping lokal, dan BKAD juga ada disitu. Sehingga kantor UPK menjadi pu-

M Nasharuddin---Arman Hairiadi sat kegiatan pelaku PNPM-MPd kecamatan, tutup Nasharuddin. (aRm)

BUMI DARANANTE APAI JI KITAK

Komisi A: Kerja BKD Ceroboh Kepala Dinas Harus Cerdas SANGGAU. Ketua Komisi A DPRD Sanggau, Filipus EďŹ&#x20AC;endi berharap Kepala SKPD yang sedang disusun Bupati terpilih, Poulus Hadi, memiliki kemampun membawa Sanggau lebih maju. Jangan menunjuk orang yang tidak memiliki kemampuan. Secara khusus, Filipus menyoroti kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dianggapnya tak beres. Terutama dalam hal perekrutan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Terutama masalah BKD. BKD ini saya lihat banyak keteledoran yang dikeluarkan mereka. Kerjanya ceroboh, akhirnya membawa dampak negatif bagi Kabupaten Sanggau. Seperti penerimaan pegawai yang diumumkan lulus tapi dibatalkan, kata dia. Ia berharap, pejabat yang menempati posisi Kepala BKD adalah orang yang benar-benar mengerti administrasi dan teliti. Karena BKD sudah dua kali melakukan hal yang sama (kesalahan, red), ujarnya. Menurut dia, seorang Kepala SKPD tidak cukup hanya memiliki komunikasi yang baik. Tapi harus cerdas dan layak menempati posisi tersebut. Kalau hanya komunikasi tapi tidak punya kemampuan nanti orang itu malah membawa dampak negatif bagi atasannya juga, terangnya. Pun demikian dengan karier. Pertimbangan karier semata tak cukup untuk menjadi Kepala SKPD yang mumpuni. Walaupun sudah belasan tahun tapi kalau bodoh untuk apa. Dalam arti dia harus cerdas, mempunyai sistem menejerial yang bagus, tegasnya. Sebelumnya, Bupati Sanggau, Paolus Hadi menargetkan dalam 100 hari pemerintahannya yang dilantik pada 5 Februari lalu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah seluruhnya terisi. Namun, ia mempunyai syarat tertentu dalam menunjuk pejabat untuk mengisi jabatan kepala di SKPD tertentu. Ia mengaku latar belakang pendidikan tak terlalu jadi soal. Karena, ia menilai permasalahan-permasalahan teknis bisa dikoordinasikan dengan masing-masing ahli yang terdapat di SKPD tersebut. Ada kemampuan organisasi yang maksimal, saya kira itu penting. Kemampuan itu mengikuti, dia kan punya staf, kemudian koordinasikan dengan yang ahli-ahlinya, jelasnya. Ia sekaligus membantah bahwa penyusunan SKPD akan melihat latar belakang dari etnis tertentu. Ia menegaskan dalam membangun Sanggau tak hanya bicara satu etnis melainkan semua untuk masyarakat. Sabang merah, itu tidak milik satu etnis, aduh, tidak ada itu, kalian tulis itu. Kalau bicara sabang merah, Sanggau itu, sudah, tegasnya.(KiA)

Cuma Jadi Kuli Masuk Kawasan Hutan Lindung? Tak Masalah Warga Sekitar Dry Port

Usman Abas----kiram S A N G G A U . Meski dry port (pelabuhan darat) yang sedang dibangun di Entikong diharapkan berefek pada ekonomi daerah Sanggau, namun dinilai tak se-

cara langsung dirasakan warga sekitar dry port tersebut. Terutama jika menyangkut sumber daya manusia (SDM). Demikian diungkapkan Usman Abas, Ketua Komisi C DPRD Sanggau. Pembangunan dry port itu murni dari pemerintah pusat. Sementara mereka (pemerintah pusat, red) menginginkan yang bekerja di dry port itu nantinya adalah tenaga-tenaga ahli. Sementara tingkat pendidikan masyarakat di wilayah dry port itu masih relatif rendah. Palingpaling mereka (warga sekitar, red) cuma jadi kuli, ungkapnya kepada wartawan.

Ia juga mengungapkan, secara langsung, daerah tidak memeroleh kontribusi dari pembangunan dry port tersebut. Pasalnya dry port dibangun di atas tanah warga yang dibebaskan, bukan di tanah aset pemerintah daerah. Padahal, kata dia, ketika rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sanggau, ditekankan agar pembangunan di atas lahan milik pemerintah daerah. Mengapa? karena kontribusi kita (daerah, red) ada, dan bergaining politik kita juga ada. Tapi kalau dibangun di atas tanah masyarakat yang dibeli, daerah secara lang-

KPU Terima 1277 Kotak Surat Suara

Petugas KPU saat melakukan pengecekan surat suaraĚśistimewa

sung tidak ada (mendapat bagian, red), terangnya. Alternatifnya,lanjut Usman, Pemerintah Daerah dapat membangun gudang di sekitar dry port untuk kegiatan ekspor-impor. Kita dapat untuk pendapatan asli daerah (PAD). Artinya kegiatan ekspor-impor itu, mereka akan sewa gudang kita. Kalau tidak bgitu, tidak ada kewenangan pemerintah daerah, terangnya. Disinggung soal isu lokasi pembangunan dry port di masuk dalam kawasan hutan lindung, Usman mengaku belum tahu. Tapi jika benar demikian, sepanjang ada izin dari Kementerian Kehutanan, kata dia, itu tidak masalah. Saya sendiri belum melihat ke lapangan,

itu hutan lindung atau bukan, akunya. Pembangunan dry port di Entikong sendiri sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses ekspor-impor barang. Proyek tersebut dibangun dengan dana sekiar Rp100 milyar. Tidak ada sharing dari pemerintah daerah. Itu murni dari pemerintah pusat, tegasnya. Selama ini proses eksporimpor, kata dia, tidak ditata dengan baik, meski ada kepabeanan di Entikong. Dry port dianggap solusi untuk itu. Ia juga menjelaskan, tak akan terjadi tumpang-tindih antara dry port dengan kepabeanan. Adanya dry port justeru akan mempermudah porses eksporimpor itu. (KiA)

SANGGAU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sanggau menerima sebanyak 1277 kotak suara pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, , Senin (24/2) sekitar pukul 04.30. Total yang kami terima sesuai berita acara sebanyak 1277 kotak suara, kata Edi Supriadi, pejabat penerima barang di KPU Sanggau, Senin (24/2). Rincian surat suara yang diterima terdiri dari : untuk DPR sebanyak 320 kotak dengan masing-masing kotak berisikan seribu lembar surat suara plus satu kotak dengan jumlah sebanyak 351 surat suara, kemudian DPD berjumlah 320 kotak plus 1 kotak berisikan 351 surat suara. Untuk DPRD Provinsi sebanyak 315 kotak suara dengan masing-masing 1000 lembar plus 1 kotak berisikan 352 surat suara. Untuk DPRD Provinsi ada kekurangan sebanyak 5 kotak suara, jelas Edi. Sementara untuk DPRD Kabupaten Sanggau dengan

rincian Dapil Sanggau 1 sebanyak 60 kotak. Dari 60 kotak itu, satu kotak berisikan 760 lembar surat suara dengan total surat suara sebanyak 60.760 surat suara. Untuk Dapil Sanggau 2 sebanyak 67 kotak dan terdapat kekurangan sebanyak 1987. Untuk Dapil Sanggau 3 sebanyak 70 kotak, satu kotak di antaranya berisikan sebanyak 366 lembar. Dan Dapil Sanggau 4 sebanyak 70 kotak, satu kotak di antaranya berjumlah 892 surat suara. Dikatakan Edi, pihaknya menerima surat suara sesuai berita acara. Untuk kekurangan surat suara sudah disampaikan ke KPU Provinsi. Untuk kekurangannya sudah kami sampaikan ke KPU Provinsi, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini sudah sampai, ungkapnya. Sementara untuk penyortiran surat suara, sebelumnya KPU terlebih dahulu akan melaksanakan rapat terkait jadwal penyortiran surat suara. (KiA)

LANDAK EDO’

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Februari 2014 INJEH KARAJA

Desa Kayu Tanam Dinilai Tim PKK KB Kes Kalbar

Ilustrasi/IST

Sekolah Berikan Jam Belajar Tambahan N GABANG -RK. Kepala SMP Negeri 3 Mandor, Frans AKU mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pihaknya untuk menghadapi ujian nasional tahun 2014 ini. Salah satunya dengan penambah jam belajar siswa. Kita memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang akan mengikuti ujian nasional, kata Frans Aki, ditemui Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, Senin (24/2). Tahun ini, 90 siswa di sekolah tersebut akan mengikuti ujian nasional. Frans Aki menuturkan, dalam pelaksanaan ujian nasional nanti, siswa dibagi menjadi lima ruang, satu ruang 20 siswa. Dan ada empat mata pelajaran yang

diujiankan, yakni Matemetika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan IPA. Tahun lalu siswa yang mengikuti ujian nasional lulus semua. Hanya ada tiga siswa yang namanya sudah terdaftar tapi mereka sudah mengundurkan diri dari sekolah maka tidak mengikuti ujian nasional, ungkapnya. Frans Aki menambahkan, untuk ujian sekolah dijadwalkan akan dimulai tanggal 17 Maret 2014. Sedangkan ujian nasional diperkirakan digelar pada 5-8 Mei 2014. Kita berharap tahun ini semua siswa bisa lulus, dan lebih baik lagi nilainya dari tahun yang lalu, tutupnya. (ius)

NGABANG-RK. Tim Penilai PKK KB Kes Tingkat Provinsi Kalbar turun ke Desa Kayu Tanam, Kecamatan Mandor, Senin (24/2). Kedatangan rombongan provinsi itu untuk menilai desa yang mewakili Kabupaten Landak dalam lomba Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Posyandu tingkat provinsi tahun 2014. Semua data dan laporan menyangkut lomba sudah dikirim ke kita beberapa bulan lalu. Dan kedatangan kita ke Desa Kayu Tanam untuk memberikan penilaian, kata salah seorang tim penilai, Mery Benijanti SKM. Ia mengatakan, kegiatan PKK-KB Kes ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahunnya, baik di sektor BKKBN, kesehatan dan PKK yang terutama. Kalau bicara kesehatan semua sektor terlibat dalam pelaksanaan ini. Untuk kategori penilaian tingkat kabupaten tentu beda dengan tingkat kota, kalau di tingkat kota pasti semua ada tapi di tingkat kabupaten agak terbatas, jelas Mery. Sementara itu, Ketua TP-PKK Kecamatan Mandor, Theresia

TP PKK Kecamatan Mandor foto bersama Tim Penilai PKK KB Kes Tingkat Provinsi Kalbar. ANTONIUS Ursus mengatakan, Desa Kayu Tanam mewakili Kabupaten Landak pada lomba PHBS) dan posyandu tingkat provinsi. Dan

Kecamatan Mandor ditunjuk menjadi kecamatan pencanangan untuk menjadi pencanangan KB-kesehatan tingkat ka-

bupaten. Kita juga bersyukur Kecamatan Mandor terpilih dan kami memilih Desa Kayu Tanam untuk menjadi peserta

lomba, terang Theres. Ia menjelaskan, ditunjuknya Desa Kayu Tanam karena Tim PKK di desa itu sangat aktif dan antisias masyarakatnya sangat tinggi. Kita juga merasa bersyukur karena Desa Kayu Tanam juga dipercayakan dari TP-PKK Kabupaten untuk ikut lomba tingkat provinsi, ucap mantan anggota KPU Landak ini. Theres berharap hasil maksimal dalam penilaian ini, tentunya besar harapan bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Semoga masyarakat Desa Kayu Tanam bisa berkembang melalui program yang ada, ujar Theres. Kepala desa (Kades) Kayu Tanam Maria juga berharap setelah dilaksanakan penilaian dari tim PKK Provinsi bisa mendapat nilai yang baik agar mendapat juara. Dalam penilaian ini juga, kita membawa tim ke rumah penduduk di pedalaman untuk dinilai. Tidak hanya rumah di bagian luar saja atau di pinggir jalan, tambahnya. LAPORAN: ANTONIUS EDITOR: JULIANUS RATNO

Bupati Ingatkan Kepsek Tak Lakukan Pungli NGABANG-RK. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengingatkan para Kepala Sekolah (Kepsek) agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswa dengan alas an apapun menjelang pelaksanaan ujian nasional tahun 2014 ini. Orang nomor satu di Landak ini pun mengajak masyarakat turut meng awasi. Semua sudah ditanggung. Jangan ada lagi pungutan-pungutan, mungkin banyak kepala seko-

lah yang keberatan dengan kebijakan Bupati, ujarnya pada saat melantik Kepala Desa Sebatih, belum lama ini. Adrianus menegaskan, pemerintah daerah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit di bidang pendidikan. Bagi yang berani melakukan pungli, Bupati mengatakan sanksi tegas akan diberikan. Siapa yang berani melakukan kesalahan ini tentu ada

Adrianus Asia Sidot. ANTONIUS

sanksinya. Jangan olok-olok dengan KPK, Polisi, dan Jaksa. Seandainya kalau memang ada kebijakan, tolong bicarakan dengan orang tua dan komite sekolah, pesan Adrianus. Bupati menambahkan, kalau ada sekolah yang minta untuk beli kapur atau buku, tolong ditelusuri. Kita sama-sama mengawasi hal ini, karena biaya itu sudah ada, pungkas Adrianus. (ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Awasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah S EKADAU -RK. Anggota DPRD Kalbar asal Dapil Sekadau-Sanggau, Martinus Sudarno SH mengimbau pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek pemerintah, yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi. Hal ini diperlukan agar uang pembangunan yang dikerluarkan pemerintah tidak sia-sia. Semua proyek baik yang bersumber dari APBD Kabupaten apalagi APBD Provinsi harus diawasi secara ketat, tegas Darno saat bertandang ke Sekadau, belum lama ini. Pengawasan ketat, kata Darno, diperlukan agar tidak ada proyek yang dikerjakan asalasalan. Jangan sampai ada proyek yang belum juga diresmikan sudah jebol lantainya, sindir Darno. Pengawasan, kata Darno, harus dilakukan secara berlapis agar tidak ada celah bagi kontraktor untuk bermain. Pengawasan proyek harus melibatkan semua element yang ada, mulai pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, politisi PDI Perjuangan itu juga berharap agar pelaksananya memang berkapasitas sebagai kontraktor. Artinya, proyek tidak boleh dikerjakan oleh orang yang berkapasitas bukan sebagai kontraktor, kecuali proyek swakelola. Pihak yang mengerjakan juga harus benarbenar berkapasitas sebagai kontraktor. Jangan ada PNS apalagi oknum anggota dewan turun mengerjakan proyek, baik langsung maupun tak langsung. Karena itu melanggar aturan, baik Susduk maupun Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tandas Darno. (bdu)

Digelar 16-20 Maret 2014

Tuan Rumah Ajak Masyarakat Sukseskan MTQ ke-III 2014 S EKADAU -RK. Kecamatan Belitang Hilir dipercaya menjadi tuang rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur an ( MTQ ) ke-III tingkat Kabupaten Sekadau tahun 2014, yang rencananya akan digelar pada 16-20 Maret 2014 mendatang. Pemerintah Kecamatan pun menyatakan telah siap segala sesuatunya. Ketika kita diberi kepercayaan, maka kita harus siap melaksanakan amanah itu. Dan kita sudah siap segala sesuatunya untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ itu, ujar Paulus Misi, Camat Belitang Hilir kepada sejumlah wartawan, belum lama ini. Misi yang juga Ketua Umum MTQ ke-III ini mengatakan, panitia selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur an ( LPTQ ) Kabupaten Sekadau dan instansi terkait, serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan lainnya untuk menyukseskan kegiatan MTQ ini.

Fokmas Baksos di Lawang Kuari SEKADAU-RK. Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Sekadau (Fokmas) menggelar bhakti sosial di Goa Lawang Kuari, pertengahan pekan kemarin. Bhakti sosial ini mereka lakukan guna menjaga kebersihan di areal goa Lawang Kuari. Kegiatan bhakti sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap goa Lawang Kuari, kata Akhmal Setiadi Musran, Wakil Ketua Umum Fokmas, kemarin. Goa Lawang Kuari merupakan aset penting

yang ada di Kabupaten Sekadau. Goa ini berjarak kurang lebih 2 kilometer dari pusat Kota Kabupaten Sekadau. Tempat ini banyak mengandung nilai sejarah sehingga Lawang Kuari menjadi simbol Kabupaten Sekadau. Tentu kita semua harus mersa bangga jika simbol daerah bisa dilestarikan dan kita pelihara deng an baik serta ada peran untuk mengeksiskan daerah. Kita berharap dengan bhakti sosial ini, goa Lawang Kuari tetap terjaga keasriannya, singkat Akhmal. (BDU)

Paulus Misi. ABDU SYUKRI

Terutama dengan tim atensi yang dibentuk oleh LPTQ. Persiapan yang telah dilakukan berupa

ﬁsik lapangan yaitu pembangunan panggung utama. Disamping itu juga ada hal-hal yang bersifat

administratif untuk mendukung MTQ yang sudah diselesaikan, terang Misi.

Menurutnya, panggung utama untuk acara MTQ sendiri secara ﬁsik sudah rampung sekitar 90 persen. Panitia hanya tinggal melakukan ﬁnishing. Sedangkan untuk pembangunan mimbar tilawah dan dekorasi sepenuhnya dilakukan oleh LPTQ Kabupaten. Saya kira semua bisa siap tepat waktu, yakin Misi. Ia pun menghimbau masyarakat Belitang Hilir dan masyarakat Kabupaten Sekadau dapat mendukung kegiatan MTQ ini. Karena, MTQ merupakan agenda nasional yang pelaksanaannya secara berjenjang dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional bahkan Internasional. Melalui MTQ ini kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. MTQ tidak hanya kegiatan umat islam saja tetapi juga melibatkan semua unsur masyarakat, tutup Misi. LAPORAN: ABDU SYUKRI EDITOR: JULIANUS RATNO

Camat Sekadau Hilir Seriusi Masalah Tapal Batas Desa SEKADAU-RK. Camat Sekadau Hilir, Hermanto S.Sos M.Si mengatakan, tapal batas desa masih menjadi perhatian serius pihaknya untuk segera diselesaikan. Hal itu sangat penting agar tidak terjadi konﬂik di kemudian hari. Saat ini memang masih ada sejumlah desa yang belum genah letak tapal batasnya. Dan kita masih terus berusaha untuk menyelesaikannya. Prosesnya sedang berlangsung, kata Hermanto kepada Rakyat Kalbar, Senin (24/2). Hanya saja ia tidak menyebutkan desa mana saja yang masih bermasalah soal tapal batas. Untuk diketahui, Sekadua Hilir terdiri dari 17 desa. 14 diantaranya merupakan desa lama, Tiga desa lagi meru-

pakan desa yang baru terbentuk sekitar setahun lalu. Kecamatan Sekadau Hilir berbatas langsung dengan Kabupaten Sanggau di bagian barat dan utara. Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Belitang Hulu dan sebagian Kabupaten Sintang. Sementara bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekadau Hulu. Baru-baru ini, pihak kecamatan sudah menetapkan batas tiga desa, yakni Desa Seraras, Merapi dan Gonis Tekam. Sementara penetapan tapal batas di desa lainnya akan segera menyusul. Kita berharap dengan penetapan ini tidak ada konﬂik tapal batas yang akan terjadi di kemudian hari, pungkas Hermanto. (bdu)

Hermanto. ABDU SYUKRI

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS TUMPAHAN SALOK

Bamus Bahas Jadwal LKPj Bupati dan Dua Raperda SAMBAS. Senin (24/2), Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sambas mulai membahas jadwal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sambas, dan menyusun dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Drs Ramzi Kabupaten Sambas. Pembahasan yang digelar di gedung DPRD Sambas itu melibatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Saat ini kami sedang membahas penjadwalan LKPj Bupati dan dua raperda, diantaranya Raperda KTM Gerbang Mas Perkasa, Kecamatan Sajingan Besar dan Perda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jadi ada tiga yang kita bahas, kata Wakil Ketua DPRD Sambas, Drs Ramzi kepada Rakyat Kalbar, Senin (24/2) di ruang kerjanya. Ramzi menjelaskan, pembahasan jadwal LKPj dan dua raperda ini menghadirkan beberapa pejabat terkait di lingkungan Pemkab Sambas. Dari hasil rapat tersebut, penjelasan Bupati Sambas mengenai dua raperda akan dilaksanakan tanggal 5 Maret, sedangkan penjelasan Bupati Sambas tentang LKPj akan dilaksanakan 27 Maret. Pembahasan jadwal LKPj Bupati dan dua raperda ini dihadiri Asisten 1 Setda Sambas H Sayuti SSos, Asisten III Setda Sambas Ir H Hasanusi MM, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Sambas Agus Supardan, Kabag Tapem Setda Sambas Urai Welli, Kabag Hukum Setda Sambas Marjuni, dan Ali Rahman mewakili Kepala Bappeda Sambas, serta perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan perwakilan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Sambas. Menurut Ramzi, pembahasan jadwal LKPj dan dua raperda ini agar pelaksanaannya bisa diatur tepat waktu dan sesuai dengan program pemerintah, karena LKPj merupakan pertanggungjawaban Bupati yang harus disampaikan. Jadi harus dibahas penjadwalannya. Sedangkan dua raperda merupakan upaya eksekutif dan legislatif untuk mendongkrak peningkatan sumber daya atau potensi yang ada, sehingga ada kekuatan hukumnya, ungkapnya. Ramzi berharap, melalui pembahasan LKPj dan dua raperda ini dapat mendukung pelaksanaan program Pemkab Sambas, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Sehingga upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mendukung program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas. Legislatif akan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang berkekuatan hukum, salah satunya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda), ungkap Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sambas ini. (edo)

RAKYAT KALBAR Selasa, 25 Febuari 2014

Imbauan UN Kalah Dari Baliho Caleg SAMBAS. Ajakan menyukseskan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2014 kalah pamor dengan sosialisasi para Calon Legislatif (Caleg). Pasalnya, dua agenda nasional nyaris berlangsung secara bersamaan. UN dimulai tanggal 14 April, sedangkan Pemilu Legislatif tanggal 9 April. Pada tahun politik ini kita (Dinas Pendidikan, red) agak kewalahan melakukan sosialisasi, karena Bupati merupakan pejabat politik, sehingga sulit melakukan sosialisasi secara terus-menerus, tentunya menjadi sorotan. Apalagi, baliho imbauan kita kalah dengan baliho caleg. Kita harus melakukan sosialisasi door to door, ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Drs H Karman MSi MH kepada wartawan, Senin (24/2). Karman menjelaskan, sebelum UN digelar, rangkaian ujian yang diikuti pelajar dimulai dari Ujian Sekolah. Bagi SMA/SMK, Ujian Sekolah dilaksanakan tanggal 3 - 12 Maret 2014. Sedangkan Ujian Sekolah SMP dari tanggal 17 - 21 Maret 2014, dan Ujian Sekolah SD mulai tanggal 19 - 24 Mei 2014. Harapan kita, dua agenda nasional ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga visi dan misi Bupati, agar Kabupaten Sambas terunggul di Kalbar dapat tercapai, harapnya. Karman menambahkan, hasil UN yang dicapai diharapkan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya, perlu kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari masyarakat dan

orangtua sangat diperlukan, karena dukungan ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya nilai anak, karena mereka memerlukan dukungan moral dari orangtua selain guru di sekolah, ujarnya. Menyikapi pelaksanaan UN dan Pemilu yang bersamaan, Panitia UN Kabupaten Sambas telah menyusun skedul kerja dengan harapan dapat mengakomodir seluruh kegiatan menjelang UN. Yang gencar kita lakukan sosialisasi di kecamatan dan masyarakat. Sehingga mereka mendapat masukan yang jelas dalam meningkatkan kualitas UN, agar bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, yakinnya. Di tempat yang sama, Jumadi, Ketua Rayon Kabupaten Sambas untuk Ujian Sekolah dan Ujian Nasional didampingi sekretarisnya, M Yatim menjelaskan, tahun ini peserta UN di Kabupaten Sambas berjumlah 22.418 siswa. Mereka terdiri dari, tingkat SD berjumlah 10.532 siswa, SMP 7.114 siswa dan SMA/SMK 4.199 siswa. Sedangkan peserta Ujian Paket sebanyak 573 siswa. UN SMP dilaksanakan dari tanggal 5 - 8 Mei 2014. Ujian Susulan dari tanggal 12 - 16 Mei 2014. Untuk SMP kategori penilaian 30 persen nilai Ujian Sekolah ditambah dengan 70 persen ditambah nilai rapor semester 1 sampai 5, jelasnya. Sedangkan UN SMA/SMK kata Jumadi, dilaksanakan tanggal 14-16 April dan Ujian Susulan digelar dari 22 - 24 April 2014. Kategori penilaian SMA, yaitu 30 persen nilai

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Karman (tengah) didampingi Jumadi (sedang menulis) dan M Yatim (belakang), Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana Ujian Sekolah dan UN Kabupaten Sambas.M Ridho

Ujian Sekolah ditambah 70 persen nilai rapor semester 3, 4 dan 5. Untuk SMK, 30 persen nilai Ujian Sekolah ditambah 70 persen nilai rapor dari semester 1 sampai 5, ungkapnya. Sementara penentuan peserta didik yang dinyatakan lulus UN ujarnya, ditentukan berdasarkan nilai akhir ujian, yaitu 40 persen nilai Ujian Sekolah ditambah 60 persen nilai UN. Nilai akhir yang dimaksud min-

Warga Minta Saluran Air Bersih S AMBAS . Hampir satu bulan warga Komplek Didis Permai, Dusun Sukaramai, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas terpaksa membeli air bersih. Warga berharap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) segera membangun instalasi air untuk mencukupi kebutuhan air bersih warga. Sudah sebulan hujan belum turun, sehingga warga harus

merogoh kocek sebesar Rp 120 ribu per tangki untuk membeli air bersih dari PDAM. Dalam sebulan bisa dua hingga tiga kali membeli air PDAM, kami sangat keberatan, kata Tan Sudirman, Ketua RT 14 yang juga warga Komplek Didis Permai kepada wartawan, Senin (24/2). Menurutnya, Jalan Sukaramai merupakan kawasan perkan-

toran yang kualitas air sumurnya kurang baik untuk dikonsumsi. Selain berwarna merah, airnya juga bau. Makanya, warga berharap saluran air bersih dari PDAM segera dibangun. Komplek kami sudah dipasang pipa PDAM sejak 2009, tapi hingga saat ini belum ada meteran untuk penyaluran air kepada pelanggan. Sehingga kami minta Pemkab Sambas dapat menyikapi

Pebisnis Video Online Pornografi Anak Ditangkap Bareksrim JAKARTA -RK. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menangkap seorang tersangka Deden Martakusumah (28) di sebuah rumah kost di Jalan H Akbar nomor 46, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung, Barat, Senin (24/2) dini hari. Deden ditangkap karena diduga sebagai pelaku bisnis video online pornografi anak. Dari hasil penyelidikan kami, (Deden diduga) sebagai pelaku bisnis pornografi online. Modusnya pun tidak semua orang bisa mengakses, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (24/2). Arief mengungkapkan, Deden menggunakan metode tertentu yang membuatnya leluasa menjual gambar porno yang dilakukan anak-anak. Maka kita sebut child pornografi online, ujarnya. Menurutnya, Deden diduga kuat mengelola tiga situs porno. Yakni, Nuxxx. com, Boxxx.com dan Saxxx.Co.xx.com yang berisi kurang lebih 14 ribu video porno. Pelaku mengaku sebagai pengelola website porno, kata jenderal bintang satu ini. Arief menjelaskan, Deden mengaku sudah menjalani bisnis ini sejak 2010 lalu. Modusnya Deden mendapatkan video porno dari internet. Kemudian, video diupload ke situs yang dikelolanya. Bahkan, lanjut Arief, dalam situs itu dicantumkan pula cara mendaftar sebagai member. Pelaku juga mengaku bahwa setiap orang yang akan mendaftar untuk bisa membuka dan mendownload video porno itu dikenakan biaya Rp 30 ribu hingga Rp

imal 4,0 dengan nilai rata-rata 5,5 dari empat mata pelajaran bagi SMP. Sedangkan bagi SMA, enam mata pelajaran, jelasnya. Berbeda dengan SD yang tahun ini tidak ada UN. Untuk Ujian Sekolah, soal ujian 25 persen dari pusat dan 75 persen dari provinsi untuk tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika. Ia mengungkapkan, ada tiga strategi agar hasil UN lebih baik.

Pertama, dilakukan bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kedua, pengembangan kisi-kisi UN. Ketiga, menyarankan para guru membuat prediksi soal, mulai dari trayout dengan tiga tahapan dari SD, SMP dan SMA/ SMK, Ujian Sekolah sampai UN. Kita juga akan memberikan reward kepada anak sekolah, guru, sekolah, UPT dan masyarakat peduli pendidikan, pungkasnya. (edo)

ini, tegasnya.Keluhan serupa diungkapkan Syawal. Warga Didis Permai mengatakan, tidak mengalirnya air ledeng sebenarnya bukan alasan bagi pemerintah, karena sudah sangat lama pipa dipasang. Untuk mendapatkan air bersih, terpaksa masyarakat harus membeli. Sukaramai memiliki parit besar, seharusnya Pemkab Sambas melalui instansi terkait berinisiatif memperdalam parit agar air Sungai Sambas bisa masuk untuk disedot warga. Tapi yang

ada saat ini, hanya pembersihan rumput saja, jelasnya. Komplek Didis Permai jelasnya, terdapat 200 Kepala Keluarga (KK). Setiap hari selalu ada mobil tangki melayani pelanggan di komplek tersebut. Sekali mengisi air, satu tangkinya Rp 120 ribu. Jika tiga kali dalam sebulan, maka sebesar Rp 360 ribu. Padahal, bayar ledeng biasa saja, paling sekitar Rp 150 ribu, dan itu sudah sangat tinggi untuk rumah tangga, jelasnya. (edo)

Dua Bus Alegra ................................................................dari halaman1 tersebut benar memiliki kelengkapan surat-menyuratnya. Namun karena t idak memiliki nomor polisi, maka tetap harus ditahan. Pe m i l i k ny a s u d a h k i t a pangg il untuk melakukan koordinasi, mereka menunjukkan kelengkapan suratnya memang ada. Kita menahannya atas dasar tidak memiliki nomor polisi, jadi tidak boleh berkeliaran di sini, katanya. Firdaus menegaskan, sebelum Bus Alegra ini dikirimkan ke Pontianak, surat-menyuratnya telah sampai dulu pada pemiliknya, seminggu sebelum dikirim. Namun walaupun lengkap, polisi tetap

menahan mobil itu sampai adanya plat baru yang dikeluarkan polisi. Ini sudah aturan, biarpun suratnya lengkap. Apakan lagi bus ini baru, harus punya nomor polisi dulu baru bisa dioperasionalkan, tegasnya. Firdaus akan menyerahkan bus ini ke pemiliknya, jika sudah ada bukti nyata atau nomor polisinya. Tetap kita serahkan kalau sudah ada nomor polisinya, papar Firdaus.Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, lanjut Firdaus, bus yang dikirim dari Jakarta ini sudah menjalani prosedur. Hanya saja menunggu dikeluarkannya nomor polisi dari Samsat Kal-

bar. Sudah mereka penuhi ketentuannya, tinggal tunggu keluar saja platnya dan diserahkankan ke kita, lanjutnya. Firdaus menjelaskan, bagi masyarakat yang hendak membeli kendaraan jenis apapun di luar Kalbar, dapat saja dilakukan. Namun harus ditunjang dengan kelengkapan surat-menyurat yang lengkap. Bisa saja dikirim melalui pelabuhan kita. Kalau memang nomor polisinya belum keluar kendaraan tersebut dapat dibawa menggunakan container atau mobil box, itu tidak apa-apa. Asal jangan berkeliaran saja di Pontianak, tegasnya. (sul)

TNI AD Menggagalkan .......................................dari halaman1 80 ribu. Setelah mendaftar nanti pelaku memberikan kode akses kepada pembeli berupa angka, kata Arief. Dijelaskannya, penangkapan Deden dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan cukup lama. Jadi proses penyidikan sudah lama, karena begitu sulit untuk diungkap, ujar Arief lagi. Selain menangkap Deden, polisi juga menyita dua handphone, satu laptop, satu modem, tiga kartu Anjungan Tunai Bank Central Asia, Mandiri, Bank Rakyat Indonesia serta tiga buku tabungan. Arief memastikan tidak hanya berhenti setelah menangkap Deden. Pelaku utama terus diburu. Sebab, diduga kuat Deden hanya penjual saja. Yang kita ingin kembangkan adalah mempelajari video tersebut, apakah ada

PH (Production House), atau orang yang membuat film-film itu di Indonesia. Ini yang mau kita ungkap, kata Arief. Menurutnya, banyak sekali eksploitasi terhadap wanita dan anak-anak. Ini tidak boleh dibiarkan dn harus ditangkap otak pelakunya. Kalau yang kita tangkap hanya pengelola situsnya tapi orang pertamanya tidak, maka akan terjadi seperti ini terus, ujar Arief. Deden dijerat pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan sanksi hukuman paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 6 miliar. Kemudian, pasal 27 ayat 1 juncto pasal 52 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi hukuman maksimal delapan tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.(boy/jpnn)

Meninggal Usai .................................................................................................................dari halaman 9 Namun jawaban dari perawat masih tetap sama saja, bahkan perawat tersebut menyatakan bahwa usai dilakukan operasi biasanya jarang muntah dan mual. Melihat kondisi tersebut, dua orang perawat lantas mengambil inisiatif memberikan suntikan anti mual melalui selang infuse, agar Yuli tenang. Reaksi yang ditimbulkan obat anti mual tersebut ternyata membuat Yuli semakin parah, sekitar pukul 17.00, Sabtu itu, Yuli gelisah dan sempat mengangkat kakinya. Sebagai ka-

kak, tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran. Ia pun takut, jika jahitan bekas operasi tersebut akan terbuka. Saya bilang betisnya keram, telapak kaki dan tangannya dingin. Lalu kata perawat tersebut, biar aman agar korban tidak meronta maka kaki dan tangan Yuli pun diikat, agar jahitan dibekas operasinya aman, terang Neni.Lanjut Neni, adik iparnya tersebut kemudian merasa haus. Namun kata perawat, jangan di kasih minum, tapi lap saja bibir Yuli pakai kain basah. Karena usai operasi,

pasien dilarang minum. Tak lama kemudian, perawat pun datang mengabarkan bahwa Yuli sudah bisa diberi minum, sekitar pukul 18.00. Ternyata adik saya sudah meninggal, dan perawat tersebut sibuk dan panik membuka ikatan tangan dan kaki serta infuse, tanpa melakukan tindakan darurat. Pada saat itu, badan adik saya masih hangat. Mereka panik karena lalai, dan menganggap bahwa laporan saya hanya biasa-biasa saja, sesalnya sambil menyeka air

mata. Sebelum meninggal kata Neni, ada secercah senyum di bibir Yuli. Sambil memegang tangan, Yuli pun mengambil napas dalam. Ternyata itu adalah senyum dan napas yang terakhir almarhumah. Ketika hal yang diduga malapraktik ini ingin dikonﬁrmasikan pada Humas RSUD Soedarso, ruangan humas tersebut kosong. Menurut stafnya, semua pejabat Soedarso memenuhi undangan di kantor Gubernur Kalbar. (oxa)

dengan nomor polisi KB 8891 UL yang dikemudikan oleh Apin, 28, dengan m e m b a w a g u l a s e b a ny a k 6000 kilog ram. Gula itu tanpa dilengkapi surat dan

dokumen resmi, terang Kapendam. Lanjut dia, sekira pukul 14.40, Danpos Jagoi Babang Letda Inf Jauhari langsung menyerahkan barang bukti

berupa seunit mobil truk yang membawa gula ilegal tersebut ke kantor Bea dan Cukai Jagoi Babang Kalbar, dengan penerima Suprayoni. (oxa)

Pembakar Lahan ..........................................................dari halaman1 kerusakan lingkungan hidup seperti gangguan kesehatan yang diakibatkan asap, gangguan terhadap kegiatan masyarakat seperti pendidikan, transportasi dan perekonomian, kemudian merusak citra bangsa Indonesia di lingkungan internasional. Karena menganggap bangsa Ind onesia sebagai bangsa pembakar hutan, jelasnya. Kapolda menambahkan, dalam pasal 187 dan 188, apabila dengan sengaja menimbulkan kebakaran akan dikenakan hukuman pidana 5 hingga 12 tahun penjara. Sedangkan dalam pasal 4849, apabila dengan sengaja membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar maka akan dikenakan hukuman 3 hingga 10 tahun atau denda Rp3-10 miliar. Sedangkan dalam pasal 41 ayat 1, apabila pembakaran dilakukan dengan sengaja hingga membuat pencema-

ran, ancamannya maksimal 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp500 juta. Sementara di pasal 42 menyebutkan, apabila pembakaran dilakukan hingga membuat pencemaran, bahkan membuat orang lain meninggal dunia atau luka berat, ancamannya maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp150 juta. Akan kita kenakan sangsi seberat-beratnya, karena ini sudah jelas aturannya dan kita tidak main-main terhadap pembakaran lahan seperti saat sekarang ini, tegas Arie. Tidak hanya tertera dalam Undang-undang, lanjut Kapolda, terkait pembakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 1998, akan diancam kurungan 6 bulan penjara. Perda juga mengaturnya

tidak boleh, yang tidak disengaja saja tidak boleh apalagi dengan sengaja. Ini tentunya untuk kebaikan bersama, tapi jika kita mendapati orang yang melakukannya, tetap akan kita proses hukum, lanjutnya. Kapolda menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pembakaran lahan di Kalbar. Barang siapa yang melakukan pembakaran baik yang diketahui pelakunya maupun tidak, sisa dari pembakaran tersebut tidak boleh dimanfaatkan masyarakat. Kita akan memberikan hukuman maksimal bagi pelakunya, terhadap lahan yang dibakar tidak boleh diapa-apakan, karena itu merupakan bukti terjadinya kejahatan dan dilarang memanfaatkan oleh siapapun sampai putusan hakim ditetapkan, jelas Arie. (sul)

Edurne Garcia Almagro

Bikin Heboh

Rakyat Kalbar Selasa, 25 Februari 2014

PENYANYI sekaligus aktris Edurne Garcia Almagro, 28, menyihir publik Spanyol lewat aksinya dalam acara musik Tu Cara Me Suena . Kekasih kiper Manchester United, David De Gea itu menyanyikan lagu milik Beyonce Crazy In Love dengan goyangan super seksinya. Tu Cara Me Suena merupakan program acara musik amal di

Spanyol dan setiap penyanyi yang tampil di acara tersebut diwajibkan membawakan lagu-lagu artis papan atas dunia. Pada acara akhir pekan lalu, Edurne memutuskan membawakan lagu Beyonce. Dilaporkan Vertele, penyanyi asal kota Madrid itu tampil memukau. Dengan rambut hitam panjang terurai dan mengenakan gaun berwarna emas, Edurne menampilkan goyangan yang sangat seksi. (RM)

REVALINA S TEMAT REVALINA S TEMAT masih merahasiakan identitas pria yang sekarang mengisi hatinya. Ia mengaku pacar barunya lebih muda tiga tahun alias brondong. Meski sang pujaan hati bukan dari kalangan selebriti, tapi ia mampu memanjakan artis yang akrab disapa Reva ini. Reva mengungkapkan, pacaranya tidak terbiasa dengan sorot kamera dan pemberitaan di media massa. Perempuan kelahiran Jakarta, 26 November 1985 itu mengenalnya dari seorang teman. Ketemunya, dikenalin teman, dicomblangin, ungkapnya. Dia kerja. Cocok, kenapa nggak, sambung Reva yang enggan memberitahu pekerjaan pacarnya. Meski beda latar belakang, sang pacar sangat mengerti pekerjaan Reva di dunia entertainment. Saat harus beradegan mesra dengan lawan mainnya, Reva mengaku tidak dicemburui. Pacarnya tahu betul kedekatan itu sebatas adegan di depan kamera. Jadwal pertemuan yang tidak menentu karena kesibukan Reva pun, tidak pernah memicu masalah. Alhamdulillah, sejauh ini mengerti. Jarang ketemu kalau lagi syuting. Dia nggak cemburuan, makanya aku bilang pengertian, katanya seperti dikutip dari Indopos. Usia yang lebih muda tiga tahun dari Reva, ternyata tidak mempengaruhi sikapnya. Sang pacar diakui Reva lebih dewasa ketimbang dirinya. Jadi, dia kerap bermanja-manja dengannya. Umurnya tiga tahun lebih muda. Sejauh ini malah aku yang lebih manja, lebih diperhatiin. Namanya juga perempuan, tuturnya diiringi senyum. Reva menambahkan, hubungannya dengan si brondong baru seumur jagung. Jadi, belum ada pembicaraan tentang pernikahan. Putri Sayuti Temat dan Rachmaniar itu tidak mau terburu-buru memutuskan menikah, meski usianya sudah cukup matang, 28 tahun. Namun, dia berharap berjodoh dengannya. Harapannya (melangkah ke pelaminan), amin saja, ucap Reva yang baru saja menyelesaikan syuting film terbarunya, Hijrah Cinta. Dia berlakon sebagai Pipik Dian Irawati, istri Ustad Jefri Al Buchori dalam film itu. Tak mau perannya asal-asalan, Reva menggali lebih dalam sosok Pipik. Misalnya, merekam obrolannya dengan Pipik yang disapanya dengan sebutan Umi, agar tahu cara perempuan berhijab itu berbicara. Beberapa kali ketemu, ngobrol, tanya kebiasaan beliau (Pipik) selama masih sama almarhum (Uje). Aku takut salah membawakan karakter beliau, terangnya. Bukan sekadar menambah pengalaman akting, keterlibatannya dalam film itu memberikan pelajaran berharga baginya. Jadi pengen tobat. Kayak kemarin, ceritanya Uje ceramah, ceramah tentang kematian, kita diingatkan kalau semua yang bernyawa pasti mati. Jadi, bawaannya pengen tobat saja, pungkasnya. (idp)

NIKITA MIRZANI

DITETAPKAN sebagai tersangka kasus di Cafe Golden Monkey, Bandung, pada 27 Juli 2013, Nikita Mirzani tak peduli. Pasalnya, sebelumnya dia sudah pernah merasakan dinginnya hotel prodeo. Ia mangkir dari panggilan polisi pada 8 Februari lalu. Apalagi artis seronok penuh kontroversi ini mengaku sudah dipalak hingga Rp 300 juta. Nggak masalah, saya kan sudah pernah nyobain (penjara) dua bulan. Kalau masuk lagi ya sudah lah, ucap Nikita pasrah. Sebagai informasi, dugaan terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan Nikita kepada Fia terjadi di Jalan WR Supratman, Bandung. Ketika itu, Fia mengaku dikeroyok lebih dari dua orang. Selain Nikita, saat itu Fia ikut dipukuli Onadio Leonardo, vokalis band Killing Me Inside. Kejadian pengeroyokan tadi terjadi setelah sebelumnya Fia dan Nikita ribut mulut yang berujung pada aksi penganiayaan Golden Monkey. Setelah kejadian, baik Fia maupun Nikita saling melaporkan ke Poltabes Bandung atas tuduhan yang sama, penganiayaan disertai pengeroyokan. Ibu satu anak ini pun seperti menyindir pihak kepolisian dan hukum di Indonesia. Pasalnya, dia telah menghabiskan banyak uang untuk kasus Golden Monkey, namun permasalahannya tak kunjung tuntas. Hukum ujung-ujungnya uang. Yang salah siapa, yang benar siapa. Tetap saja dimintain uang, curhatnya. Sejumlah uang diklaimnya dihabiskan untuk menyewa jasa pengacara dan urusan remeh-temeh lainnya. Bahkan, Niki sesumbar uang yang dikeluarkan sama dengan harga satu buah mobil mewah. Kalau dari yang dulu sampai sekarang, bisa beli Alphard sih, ungkap istri Sajad Ukra ini. Selain oknum polisi, Nikita pun mengungkapkan kejengkelannya pada Yun Tjun, korban dugaan penganiayaan lainnya yang juga melaporkan dirinya ke Poltabes Bandung. Tinggal sama Yun Tjun sekarang. Kalau mau damai, Yun Tjun minta saya harus bayar segitu (Rp 300 juta). Yang minta uang damai Rp 300 juta itu bukannya Fia, tapi Yun Tjun dan pengacaranya, beber Nikita. Ditegaskan, saat ini dirinya sudah tidak mempunyai masalah hukum dengan Fia setelah sama-sama sepakat mencabut laporannya masing-masing atas tudingan penganiayaan di Poltabes Bandung pada 6 Februari 2014. Fia sudah mencabut laporan. Jadi saya sama dia tuh sudah damai. Nggak ada omongan soal itu, jelas Nikita. Terkait uang palak itu, ia merasa banyak masyarakat menilai public ﬁgure seperti dirinya memiliki uang sangat banyak, sehingga bisa dengan m u dah menghabiskan uang. Mungkin kalau Niki tukang jamu nggak akan mungkin sejauh i n i . Karena saya public ﬁgure, jadi mungkin persepsi mereka gudangnya uang, keluh Niki. (RM)

Sumber foto : Kapanlagi.com

Sudah Pernah Nyobain

DIMANJA

BRONDONG ASHANTY

ASHANTY membantah kabar yang berhembus kalau ia tak mau menyanyi jika sepanggung dengan Syahrini. Bahkan, Ashanty mengaku kepingin dipertemukan dengan Syahrini agar bisa saling mengenal. Aku malah kepengen banget lho kalau dipertemukan (dengan Syahrini) biar kita saling mengenal, tutur Ashanty. Seperti diketahui, nama dan popularitas Syahrini melejit di dunia hiburan Tanah Air setelah berduet dengan Anang Hermansyah. Bukan hanya teman duet, pelantun Sesuatu itu bahkan sempat dikabarkan berkencan dengan pria asal Jember, Jawa Timur itu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pecah kongsi . Lepas dari Syahrini, Anang lalu menggandeng Ashanty untuk dijadikan teman duet sekaligus dinikahinya. Namun, masa lalu Anang dan Syahrini dipercaya sebagian orang tidak disukai oleh Ashanty. Nggak pernah ada kata-kata aku nggak mau sepanggung sama siapa pun, tepis Ashanty. Untuk menguatkan memang tak ada masalah, wanita lulusan Universitas Paramadina itu mengaku akan senang sekali jika dipertemukan dengan Syahrini. Pelantun Aku Memilihmu dan Kesakitanku ini menduga, gosip kurang sedap seputar hubungannya dengan Syahrini tersiar lantaran mereka belum pernah bertemu langsung. Karena kita nggak saling mengenal mungkin jadinya seperti itu, kata Ashanty. Banyak yang beranggapan kalau ketenaran yang diraihnya semata karena didongkrak Anang. Mendengar tanggapan seperti itu, Ashanty tak mau ambil pusing.

Aku nggak mau pikirkan semua itu, ucap adik ipar pedangdut Liza Natalia ini. Ashanty juga membantah dirinya mau menikah dengan duda Krisdayanti itu dengan tujuan untuk mendongkrak karier. Aku menikah karena aku cinta, bukan karena karier, tegasnya. Ia pun percaya kalau suaminya itu juga sangat mencintainya. Kalau cuma pikirkan karier, habis itu sebetulnya bisa langsung ditinggal mas Anang, kan? katanya coba meyakinkan. S e k a d a r m e n g i n g a t k a n , b e r j o d o h ny a Anang dan Ashanty diawali dengan ketidaksengajaan. Di suatu momen pada 2010, Ashanty pertama kali melihat sosok Anang secara langsung di sebuah klub di Bali. Kala itu, Anang yang masih berduet dengan Syahrini tengah tampil di klub tempat Ashanty sedang kongkow menghabiskan waktu berlibur. Tak sendiri, Ashanty ditemani keluarga, teman dan seorang pria yang saat itu menjadi kekasihnya. Lihat Mas Anang langsung pertama kalinya tuh pas aku ke Bali sama mantan pacarku. Dia lagi ngisi event duet bareng Syahrini, itu juga cuma lihat sekilas, kenang Ashanty. Seorang temannya yang kenal dengan Anang pun kemudian memperkenalkan Ashanty dengan penyanyi asal Jember itu secara sambil lalu saja. Yang Ashanty ingat, mereka saat itu hanya saling bertatapan usai dikenalkan satu sama lain. Temenku kebetulan pihak penyelenggara event itu, dia cuma bilang ke aku sambil nunjuk Mas Anang, Eh, itu artis gue . Terus dari situ kita cuma sempet lihat-lihatan aja. Tapi ya udah, nggak ada apa-apa lagi, urai Ashanty. Berbeda dengan Ashanty yang terkesan cuek, Anang justru bersikap sebaliknya. Pelantun Separuh Jiwaku Pergi itu ternyata menyimpan momen itu dalam ingatannya. (RM)

Sumber foto : Kapanlagi.com

Kepengen Banget

ALYSSA SOEBANDONO

Diikat Dude Harlino KESERIUSAN hubungan asmara Dude Harlino dan Alyssa Soebandono akhirnya terjawab. Dua sejoli yang sempat beradu akting dalam beberapa sinetron itu akhirnya resmi bertunangan. Iya benar, kami tunangan, kata Alyssa seperti dilansir dari Indopos, Minggu (23/2). Pertemuan dua keluarga berlangsung tertutup di kediaman Alyssa, kawasan Kemang, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00. Di kediaman saya (tunangannya, red), tuturnya. Meski tidak menjelaskan siapa saja yang menyaksikan hari bahagianya itu, keluarga besar kedua keluarga berkumpul pagi itu. Pertemuan dua keluarga. Keluarga inti Dude semuanya datang, terangnya seraya mengatakan, acara pertunangan hanya berlangsung beberapa jam. (idp)