25 Juli 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Sabtu, 25 Juli 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Di Penghujung Paripurna Dewan Kota Ada “Interupsi Pak Ketua”

LAPORKAN BANK MANDIRI Nasabah Bank Mandiri, Abdul Rahman yang didampingi istrinya saat melaporkan buruknya layanan Bank Mandiri Kalbar ke Ombudsman RI pada bulan puasa lalu. Rp51 juta miliknya hilang sejam setelah ditabung pada Maret 2015. Tersangka pembobolan rekening sudah ditahan dan dilimpahkan ke Polda Sumatera Selatan. Tapi, hingga kini, duit Abdul Rahman tak kunjung dikembalikan. ACHMAD MUNDZIRIN-RK-RK

Midji Gagah Menantang, Satar DKK Tak Ngeper

“

Ke depan malah saya rencanakan kalau izin-izin tidak perlu dilakukan, cukup HO-nya saja”

Jika Nasabah Tak Lalai, Ombudsman dan OJK Kalbar Sepakat

Mandiri Wajib Balikin Duit Abdul Rahman Pontianak-RK. Laporan nasabah Bank Mandiri, Abdul Rahman, atas buruknya pelayanan bank pelat merah itu kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat sepertinya tak sia-sia. Kamis (23/7), Ombudsman telah memanggil semua pihak terkait.

Sayang, tak ada perwakilan dari Polda Kalbar yang hadir.

Kepolisian hanya mengirimkan kronologis hilangnya duit Rp51 juta di tabungan Abdul Rahman. Yang memenuhi panggilan Ombudsman adalah Bank Mandiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Bank Indonesia (BI) perwakilan Kalbar, dan korban sendiri.

Halaman 7

26-28 Juli Pendaftaran Calon Kepala Daerah Pontianak-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tujuh kabupaten di Kalbar, 9 Desember 2015 mendatang mempersiapkan dokumen syarat pencalonan. Tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan 26-28 Juli Umi Rifdiyawaty 2015.

“Pasangan calon bupati dan wakil bupati dari partai politik (Parpol), maupun calon perseorangan diimbau untuk mempersiapkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon,” tegas Umi Rifdiyawaty, SH, MH, Ketua KPU Kalbar, Jumat (24/7).

Halaman 6

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji

Pontianak-RK. Masih sama gagahnya seperti saat menyatakan pelanggar aturan lajur kiri ditindak tegas mulai 1 Juli, tapi tak kunjung terjadi, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menantang DPRD Pontianak yang diketuai Satarudin membentuk panitia khusus (Pansus) perizinan dua waralaba

“

Kalau dalam bentuk perlawanan mereka, kita ketahui ada yang beking, akan kita hajar juga dia punya beking itu” Ketua DPRD Pontianak, Satarudin

swalayan raksasa, Indomaret dan Alfamart. Satarudin dan kawan-kawan di Dewan pun tak ngeper (takut), mereka menyatakan siap usir Indomaret dan Alfamart dengan Pansus yang konon segera dibentuk.

Halaman 7

Pungli, Ombudsman dan Anggota Dewan Saling Tantang

SEKOLAH BERLINDUNG DI BALIK KOMITE Pontianak-RK. Pungutan liar (Pungli) di dunia pendidikan masih terjadi di Kalbar.

Caranya tidak terang-terangan dilakukan pihak sekolah. Pungli yang terjadi saat ini, pihak sekolah terkesan bersembunyi di balik komite sekolah.

Ombudsman Kalbar menyatakan hampir seluruh sekolah negeri, baik SD, SMP, SMA, dan MTs atau MAN, sering terjadi pungutan dengan biaya berbagai macam biaya. Padahal sekolah sudah

mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Terkadang pihak sekolah mengatasnamakan komite dan menyatakan sudah melalui rapat dan sebagainya.

“Padahal komite itu tidak ada hak sama sekali untuk menentukan pungutan.

Hanya saja bisa mengusahakan sumbangan,” ungkap Agus Priyadi, Kepala Ombudsman RI per-

wakilan Kalbar, Jumat (24/7).

Ombudsman meminta masing-masing kepala daerah atau bupati, harus ada kewenangan untuk memberikan sanksi kepada sekolah-sekolah negeri, dan kepala sekolah itu sendiri, yang terbukti melakukan pungutan terhadap siswa dan calon siswa.

“Ini biasanya sudah diketahui, hanya saja pihak sekolah tersebut berlindung di balik komite.

Halaman 6

PENERIMAAN SISWA BARU. Calon siswa didampingi orangtuanya memperlihatkan persyaratan masuk sekolah tahun ajaran 2015-2016 di salah satu SMA Negeri di Kota Pontianak beberapa waktu lalu. Dinas Pendidikan Kota Pontianak menerapkan sistem online pada penerimaan siswa baru di sekolah negeri, khususnya tingkat SMP dan SMA. GUSNADI-RK

Toleransi Bukan Lipstik Manusia merupakan makhluk individu sekaligus sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam menjalani kehidupan sosial, individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda warna dengannya, di antaranya Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Halaman 7

klik! www.rkonline.id

Minta ASN Netral, Menteri Yuddy Terbitkan Edaran Jakarta-RK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pilkada serentak Desember 2015 mendatang.

Hal itu dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran MenPAN-RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015

tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para Pimpinan

Singbebas Jadi Sisayang

Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang ASN, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

Halaman 7

Pertemuan seluruh elemen yang mewakili masyarakat Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Sambas, guna menyikapi insiden Tolikara-Papua di Makodim 1202/Singkawang, Jumat (2/7), memunculkan istilah baru untuk tiga Nico Reza H Dipura

Perum Damri Sediakan Armada Terminal-Kota Netty Prasetiyani @netty_heryawan Sebagian pelaku kejahatan seksual adalah orgtua, ayah, paman, kakak kandung, kerabat, yang seharusnya memberikan perlindungan. #HAN

Ongen Vito Corleone @ypaonganan di RI rupiah anjlok, BBM naik tinggi sementara minyak dunia anjlok...lalu rakyat harus kembali ke jaman batu gitu...?

Merry Riana @MerryRiana Ketika kita tidak bisa melakukan apapun kecuali bertahan, maka yang harus digenjot adalah keikhlasan & kesabaran yang kuat.

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Injet-injet

Dishubkominfo Jamin Tak Ada Pemalakan Lagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalbar memastikan, terminal antarnegara di Sungai Ambawang, Kubu Raya tak lagi menjadi kawasan rawan kriminalitas. Khususnya pemalakan atau pemerasan terhadap penumpang.

Semenjak mendapatkan laporan dari penumpang bus antarnegara yang diperas oleh sopir taksi gelap maupun calo pada arus mudik sebelum Idul Fitri lalu, Dishubkominfo Kalbar dengan giatnya melakukan pemantauan.

Antisipasi aksi kriminalitas juga dilakukan Dishubkominfo dengan menggandeng Polda Kalbar. Menghindari taksi gelap dan para calo, juga disiapkan armada penumpang

Isfiansyah, Pontianak

Semut

Midji gagah menantang, Satar DKK tak ngeper

- Biar jak dolok Pansus tebentok, nanti tau bah haselnye.

Sekolah berlindung di balik Komite

- Orangtue siswa jadi korban.

Halaman 7

HARIAN

Rakyat Kalbar

Halaman 7

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

2

Haryadi Sobri Triwibowo/Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Pontianak

Satpol PP Pontianak Ngaku Terbaik se-Indonesia, Ironisnya Masalah Perda Tak Tuntas Semua Meski jumlah pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Pontianak terbilang minim, namun petugas tantrib (keamanan dan ketertiban) binaan Walikota Pontianak, H Sutarmidji ini bisa menoreh prestasi yang terbilang cemerlang.

Satpol PP Pemkot Pontianak yang dipimpin Haryadi Sobri Triwibowo itu terpilih sebagai instansi percontohan, bahkan menjadi Satpol PP terbaik di Republik Indonesia. Maka tak heran, akhir-akhir ini Markas Besar Satpol PP Pontianak sering dikunjungi sejumlah Satpol PP dari ibu kota lain di Indonesia.

“Satpol PP Pemkot Pontianak dianggap baik soal penegakan Peraturan Daerah (Perda). Bukan hanya masalah penegakan Perda ketertiban umum, tapi juga menyangkut masalah pembangunan, bahkan pencemaran sungai,” aku Kasatpol PP Pemkot Pontianak, Haryadi Sobri Triwibowo, Jumat (24/7).

Simaklah wawancara wartawan Koran Rakyat Kalbar (Anak Perusahaan Koran Nasional Jawa Pos) dengan Kepala Satpol PP Pemkot Pontianak, Haryadi Sobri Triwibowo ihwal kinerja petugas penegak Perda di ‘Bumi Khatulistiwa’ selengkapnya: +Personil Satpol PP Pemkot Pontianak terbilang sedikit, idealnya harus berapa orang?

-Jumlah personil untuk Satpol PP tipe A (Kota Metropolitan) idealnya berjumlah 250 orang. 150 untuk pasukan di lapangan. Saat ini kita hanya punya 123 personil.

50 pasukan untuk penegakan Perda. Sisanya berjagajaga di rumah dinas, kantor dan staf. +Emangnya apa saja yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak sehingga bisa dianugerahi sebagai

petugas terbaik di Republik ini?

-Kita menegakan Perda dengan cara pendekatanpendekatan persuasif kepada masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip HAM. +Selain itu?

-Kita juga terbaik dalam pelayanan. Misalnya ada masyarakat yang melapor ke Satpol PP melalui telepon selular, surat tertulis, email dan SMS. Insya Allah, kami akan turun. Kita layani semua. Kita tanyakan keluhan masyarakat itu apa-apa saja. Karena selaku penegak Perda, kami harus mengayomi masyarakat. +Kapan Satpol PP Pemkot Pontianak dianugerahi?

-Saat pertemuan di Kementerian Dalam Negeri belum lama ini. Direktur Polisi Pamong Praja menjabarkan kepada Satpol PP se-Indonesia. Bahwa penegakan Perda di Kota Pontianak itu berhasil dilakukan tanpa melakukan kekerasan. Caranya yakni melakukan pendekatan-pendekatan persuasif.

+Menurut Anda kampung aman dan tertib ini seperti apa?

-Kampung aman dan tertib itu harus tertib semua lini. Misalnya tertib PKL, tertib bangunan, tertib layang-layangan.

Inilah yang sedang kita pelopori dalam rangka menuju Pontianak kota tertib aturan. +Sudah berapa lama program ini terlaksana?

-Program ini sudah satu tahun berjalan. Ini merupakan tahun kedua. Dengan mempunyai program kampung aman dan tertib, kita tertantang bagaimana caranya membuat masyarakat ikut berperan menjaga keamanan dan ketertiban Kota Pontianak. Itu tujuan kami. +Seperti apa sih kerja Ketua RT dalam program ini?

-Setiap kita bersosialisasi di setiap kelurahan, pihak RT kita undang. Kemudian mereka kita bekali dengan ilmu. Kita berikan masukan bahwa Kota Pontianak ini punya Perda serta visi dan misi Pontianak tertib aturan. +Contoh tertib aturan di lingkungan RT? -Misalnya ada rumah kost. Kost-kosan itu tidak boleh campur penghuninya, seperti perempuan dan laki-laki.

Jam kunjung tamu harus diperhatikan. Kalau izin gangguannya hanya sampai jam 5 saja maka di waktu itu harus tutup atau tidak boleh terima tamu lagi. +Apabila pihak RT mengalami kendala?

-Ini yang kita pesankan ke RT-RT di seluruh Kota Pontianak. Kalau ketua RT merasakan kendala, silahkan sampaikan kepada Satpol PP. Kita akan turun ke lapangan. +Bagaimana cara RT melakukan pemantauan?

-RT harus melaporkan atau menyosialisasikan hal ini ke warganya melalui seksi keamanan. Petugas keamanan juga akan kita gerakkan.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Akhirnya Dinas Tata Ruang Akan Berikan Sanksi

Diterjang Angin Kencang

Pontianak-RK. Jumat (24/7) sore, dua batang pohon besar tumbang sekaligus dan menghantam halaman rumah nomor 6 milik Sunarlan (almarhum) mantan Ketua RW di pinggir Jalan Gusti Situt Mahmud, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara.

Menurut keterangan sejumlah saksi mata di lapangan, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 15.15 WIB. Saat itu kondisi cuaca hujan deras yang disertai angin kencang.

“Saat itu pas hujan lebat dan angin kencang, saya di dalam lagi baring dengan cucu, tiba-tiba dengar bunyi kreaaak…Untung endak tumbang ke sini, kalau ke sini dahlah saya pikir,” ucap Yuyun (52) pemilik bengkel motor di samping rumah korban.

Menurut Yuyun, jauh sebelum insiden kemarin terjadi, pihaknya sudah memberitahukan kepada petugas Dinas Pertamanan Kota Pontianak untuk memangkas dahan pohon yang sudah rimbun menjulang tinggi tersebut.

Namun pemberitahuan warga tak digubris petugas.

“Sudah, sudah dikasi tahu. Masih kuat (batang pohonnya), kata (petugas)-nya,” bebernya.

Senada dengan Yuyun, Agus (43) yang tinggal tak jauh dari situ mengatakan, dia sendiri juga sudah pernah minta kepada petugas sekitar 2-3 bulan lalu untuk memangkas pohon itu. Mengingat kondisi pohon yang sudah tua.

“Waktu itu dia (petugas) sedang melakukan pembersihan di sini. Kami bilang, ini tolonglah dipangkaskan. Eh diliat jak langsung pergi, dah gitu jak,” keluhnya.

Bahkan, Agus sempat mewanti-wanti bahwa jika pohon itu tumbang bakal menyengsarakan warga sekitar.

“Dari pada nimpa rumah saya, gimana? Saya bilang begitu. Itulah cuma dilihat jak, tidak ada ngomong apa-apa. Saya pernah mau mangkas sendiri, dibilang petugas, jangan ditebang pak nanti kena denda. Iyalah saya bilang. Padahal saya hanya mau mangkas saja,” akunya. (fik)

+Apa program kerja baru Anda?

-Tentu ada. Selain memberikan edukasi kepada anak didik di level SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Kita juga melakukan sosialisasi di dua per tiga jumlah RT di seluruh Kota Pontianak. +Oh ya, program apa yang Anda maksud?

-Kita memiliki program Kampung Aman dan Tertib. Program bentukan saya ini melibatkan pihak RT, RW dan Camat.

+Apakah hanya Satpol PP Pemkot Pontianak saja yang dianugerahi Direktur Pol PP? -Tidak, penilaian dari pusat ada beberapa kota yang juga mendapatkan anugerah ini.

Dua Pohon Besar Tumbang

Salah satunya Bandung. Namun tidak lebih dari lima kota. Bahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belajar di Kota Pontianak. Bayangkan saja. Walaupun jumlah personil sedikit, tapi kita extra memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketertiban umum itu bukan hanya milik Satpol PP, melainkan seluruh masyarakat punya hak yang sama.

Pontianak-RK. Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya Pemerintah Kota Pontianak, Fuady Yusla memastikan bakal memberikan sanksi tegas kepada manajemen Hotel 95. Kebijakan ini diambil karena New Hotel 95 dinilai terbukti mengelabui Pemerintahan Walikota Pontianak, H Sutarmidji.

Dalam waktu dekat, pegawai kepercayaan H Sutarmidji ini akan melayangkan surat peringatan (SP) kepada pemilik Hotel 95, Charles Yupiter alias Tan Sie Huat.

Isi surat peringatan itu berupa perintah penghentian aktifitas pembangunan.

“Kalau dalam pelaksanaan atau pengerjaan pembangunan gedung baru Hotel 95 tidak sesuai dengan perencanaan awal maka Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya akan menghentikan aktifitas pembangunan tersebut,” tegas Kadis Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya Pemkot Pontianak, Fuady Yusla kepada wartawan Rakyat Kalbar, Jumat (24/7).

Sebelum mengeksekusi pembangunan gedung baru Hotel 95 setinggi 9 lantai itu, instansi yang dikomandoi Fuady akan melayangkan surat peringatan penghentian aktifitas hingga tiga kali berturut-turut. ”Apabila surat peringatan tidak diindahkan manajemen Hotel 95, kami akan memasang plat merah dibangunan tersebut,” seloroh Fuady.

Fuady bersuara, apabila pembangunan gedung baru Hotel 95 tidak sesuai dengan izin yang diberikan pihaknya maka sudah sewajibnya diberikan sanksi tegas. ”Kalau bangun tidak sesuai izin, perizinan yang mereka kantongi saat ini bisa gugur,” tegasnya.

Apabila Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pendahuluan yang saat ini dikantongi manajemen Hotel 95 gugur maka Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) patut menyegel bangunan berlantai sembilan tersebut. ”Kalau ada perubahan dalam pengerjaan bangunan gedung baru Hotel 95, kami bisa menghentikan aktifitasnya.

Mereka harus mentaati peraturan dan melaksanakan pembangunan ini sesuai prosedur,” lugasnya.

Tak main-main, Fuady juga akan menuntut manajemen Hotel 95 supaya mengganti kerusakan rumah yang dialami warga akibat pembangunan asal-asalan MENJULANG TINGGI. Pembangunan gedung baru Hotel 95 ini merusak rumah penduduk setempat. Bahkan dinding bangunan menempel dengan rumah warga, Jumat (24/7). tersebut. ”Kita akan tuntut Hotel 95 supaya Deska Irnansyafara/Rakyat Kalbar memperbaiki. Kami akan hentikan pemSejauh ini, kata Haryadi, pihaknya tidak bekerja dengan cara jemput bola, bukan bangunan ini, karena sudah melakukan bisa langsung mengeksekusi bangunan 9 malah sebaliknya. kesalahan yakni merusak rumah warga,” lantai tersebut. ”Kami menunggu laporan ”Jangan menunggu laporan warga. serunya. warga setempat untuk melaporkan ma- Langsung saja turun ke lokasi. Kan ini Sementara itu, Kepala Satuan Polisi salah ini,” ucapnya. sudah menjadi tugas dan fungsi penegak Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Menurut komando petugas trantib (ke- Perda,” cetusnya.

Kota Pontianak, Haryadi Sobri Triwibowo tentraman dan ketertiban) ini, sebaiknya Sementara itu, saat dikonfirmasi Kordimenyatakan, siap mengeksekusi gedung warga Gang Pandu komplain ke Dinas nator Operasional Hotel 95, Andika mebaru Hotel 95. Setakat ini, pihaknya ma- Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya. nyatakan akan patuh terhadap peraturan sih menunggu keputusan Dinas Fuady Karena instansi tersebut yang mengeluar- Pemerintah Kota Pontianak. ”Kita akan Yusla. terima sanksi dan kooperatif,” akunya. kan IMB Pendahuluannya. ”Kami sudah melaporkan ke Dinas Tata ”Kalau bangunan itu berdampak, warga Ruang, Perumahan dan Cipta Karya bah- harus lapor ke Tata Ruang. Nanti instansi Dalam klarifikasinya, Andika mengaku wa pembangunan gedung baru Hotel 95 ini dan warga bisa rapat dengan Satpol PP. selama ini tidak mengerti ihwal prosedur bermasalah. Satpol PP tinggal menunggu Setelah itu, Satpol PP akan menghentikan pembangunan. ”Setahu saya pembangurespon dari dinas teknis,” ujarnya. aktifitas Hotel 95. Apalagi bangunan Hotel nan Hotel 95 ini benar, walaupun merusak Haryadi berpendapat, apabila pem- 95 memang betul mengganggu ketertiban rumah warga. Kalau ternyata dan terbukti bangunan gedung baru Hotel 95 merusak umum,” lugasnya. salah manajemen terima,” ucapnya lesu. rumah warga memang sudah sepatutnya Sementara itu, di Gedung DPRD Kota manajemen hotel diberikan sanksi. ”Kami Pontianak, Wakil Ketua Komisi A, Yandi Reporter: Deska Irnansyafara siap memproses,” tegasnya.

Redaktur: Andry Soe Algresto menegaskan, Satpol PP harus

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H

Pemasangan Iklan Pengumuman

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar Sabtu, 25 Juli 2015

3

Satu Bulan Peraturan Walikota Pontianak Diberlakukan

Aneh, Polisi Belum Tilang Pelanggar Lajur Kiri Pontianak-RK. Sudah hampir satu bulan pemberlakuan jalur kiri untuk kendaraan sepeda motor di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan diterapkan Pemerintah Kota Pontianak.

Ironisnya hingga detik ini tak ada aksi penindakan yang dilakukan petugas. Padahal fakta di lapangan memperlihatkan bahwa tidak sedikit jumlah pelanggar yang masih berseliweran melanggar aturan tersebut. Aksi penindakan yang sejatinya dilakukan Sat Lantas Polresta Pontianak tentu sangat dinanti publik.

Pantauan Rakyat Kalbar, hingga saat ini penindakan memang belum dilakukan pihak kepolisian lalu lintas maupun Dishubkominfo Kota Pontianak. Di mana diketahui penindakan

yang dilakukan berupa tilang dengan denda sebesar Rp500 ribu.

Kasat Lantas Polresta Pontianak, AKP Wahyu Jati ketika dikonfirmasi Rakyat Kalbar membenarkan bahwa memang benar pihaknya hingga kini belum ada melakukan penindakan tegas, khusus jalur kiri di kawasan tertib lalu lintas (KTL) di Jalan Jenderal Ahmad Yani.

“Sampai saat ini kita terus melakukan pemantauan, pengawasan dan memberikan teguran saja. Kalau penindakan tegas (tilang, red) belum,” ujar Kasat Lantas Polresta Pontianak.

Wahyu menyebut, pihaknya sudah melakukan analisa tentang masyarakat yang menggunakan lajur kiri atau tidak. “Selama ini kita lihat, kalau dianalisa, mungkin bagi pengguna sepeda

motor yang ada di Kota Pontianak sudah sadar ketika melintasi Jalan A. Yani, namun untuk pendatang mereka belum tahu sehingga ada beberapa pengendara yang tidak menggunakan lajur kiri itu,” paparnya.

Padahal pantauan Rakyat Kalbar tentang lajur kiri, hingga saat ini banyak masyarakat yang masih tidak mengindahkan Peraturan Walikota Pontianak tersebut. Lajur kiri yang disediakan dengan marka tanpa putus tanda tak boleh melewati marka, seperti tak berfungsi. Sepeda motor masih banyak menggunakan lajur tengah maupun kanan. Parahnya lagi kendaraan roda empat yang seharusnya di tengah atau di lajur kanan malah masuk ke lajur kiri tempat sepeda motor.

Saat ditanyakan mengenai kapan

LANGGAR LAJUR KIRI - Tidak hanya masyarakat umum yang melanggar lajur kiri, melainkan PNS saat pulang kerja pun melanggar lajur kiri yang diwajibkan dalam Perwaturan Walikota Pontianak, Jumat (24/6) untuk pengguna sepeda motor. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

pihaknya akan turun ke jalan untuk menilang pelanggar lajur kiri tersebut, dirinya mengatakan pasti akan melakukan penindakan.

Dalam hal ini tilang terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menyedikan lajur kiri.

“Kita sosialisasi, kita tegur.

Setelah itu akan kita tindak atau tilang pengendara yang melanggar,” timpal Kasat Lantas Polresta Pon-

tianak yang baru dilantik menggantikan Kompol Heryanto.

Selain itu pula, dirinya saat ini lebih menekankan penindakan terhadap anak-anak yang mengendarai sepeda motor, kemudian pelanggaran-pelanggaran kasat mata lainnya. Misalnya tidak menggunakan helm, tidak memakai kaca spion dan tidak menghidupkan lampu saat siang

atau pun malam hari.

“Pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang ada di kawasan KTL seperti yang sebutkan itu tetap kita tilang. Begitu juga dengan anak-anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor,” ucapnya.

Reporter: Ahmad Mundzirin Redaktur: Andry Soe

Walikota Pontianak Serahkan LPj APBD 2014

Berkas APBD 2014, 2014, Walikota Pontianak, H Sutarmidji saat menyerahkan berkas laporan APBD 2014 di ruang paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (24/7). GUSNADI-RK

Pontianak-RK. Meskipun tak mencapai target 100 persen, DPRD Kota Pontianak sudah cukup puas dengan hasil kerja dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 oleh Pemerintah Kota Pontianak yang telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Perwakilan Kalbar.

“Laporan anggaran, itu tidak ada masalah dan cukup baik. Semuanya clear, tapi ada beberapa target yang tidak tercapai. Namun target sudah di atas 80 persen. Artinya sudah ditangani dengan baik,” ujar Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin usai paripurna penyerahan laporan

APBD 2014, di Gedung DPRD Kota Pontianak, Jumat (24/7).

Total dana senilai Rp1 triliun lebih tersebut, lanjut Satar, dinilainya tidak ada masalah apa-apa dalam perjalanan satu tahun belakangan.

Lantaran sudah diperiksa langsung oleh BPK RI Perwakilan Kalbar, bahkan dengan predikat WTP.

“Seperti pajak dan DAU, tapi sudah di atas 80 persen dan itu tidak ada masalah pertanggungjawaban APBD 2014. Laporan BPK pun clear, yang mengatakan kita dapat WTP yang menjadi salah satu mengukur masalah keuangan. Apalagi kita berbasis actual basic. Padahal itu sangat susah menjalankannya, tapi Pemkot berani menerapkan itu,” paparnya.

Sementara itu, Walikota Pontianak, H, Sutarmidji menyatakan, walaupun beberapa sektor berupa pajak untuk meningkatkan PAD tidak tercapai, diklaimnya sudah cukup baik berdasarkan WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Pemkot Pontianak.

“Targetnya, walaupun PAD tidak tercapai, tapi masih lebih baik dibandingkan realisasi pandapatan bagi hasil pajak. Bagi hasil pajak itu ada provinsi dan pusat. Artinya realisasi PAD kita walau tidak mencapai target, tapi cukup bagus,” sebutnya.

Sutarmidji menambahkan, dibanding tahun sebelumnya, PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Pontianak sudah cukup baik dan tinggi.

Hal serupa diyakininya akan

Kejuaraan Balap Sepeda di Vietnam Kalbar bisa bersaing dengan pembalap-pembalap dari luar,” ungkap Sang Pelatih, Suwandra, via seluler kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/7) malam.

Kejuaraan “Ng Giang Television Cup” itu diikuti empat negara. Yakni Korea, Thailand, Indonesia, dan Vietnam selaku tuan rumah. Ada lima atlit Indonesia yang dikirim ke Vienam untuk bergabung dalam tim Costum Cycling Club (CCC) Indonesia.

Selain Fitriyani dan Anissa, ada

Tyas Aizah Suyut dan Azizah dari Jawa Timur serta Rohida asal Jawa Barat.

“Balapan ini dilaksanakan selama enam hari untuk menempuh jarak ratusan kilometer.

Untuk total nilai keseluruhan tim, Indonesia berada di peringkat kedua. Semua pencapaian ini tak terlepas dari kerjasama tim,” ujar Suwandra.

Khusus bagi Fitriyani dan Anissa Riski Amalia sendiri, ia melanjutkan, kemenangan ini merupakan

Satpol PP Tertibkan Gerobak PKL

Beberapa gerobak masih berjualan usai puasa di kawasan Jalan Merdeka, Kecamatan Pontianak Selatan. GUSNADI-RK

Pontianak-RK. Tak mau kembali menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) usai Ramadan, Satpol PP Pontianak menertibkan PKL bandel yang masih tetap menyimpan gerobak di pinggir jalan yang ditinggal pemiliknya.

Namun, meskipun sudah ditertibkan, di kawasan Jalan Merdeka, Kecamatan Pontianak Selatan masih saja terdapat PKL nakal yang menggunakan badan jalan menjual dagangan mereka.

“Banyak PKL yang menggunakan gerobak permanen ditinggal oleh pemiliknya selama bulan puasa. Kalau ditinggalkan, kemungkinan mereka akan berjalan terus, ini yang akan kita tertibkan,” ujar, Kasatpol PP Kota Pontianak, Haryadi, Jumat (24/7).

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUDI SETYO WAHONO BIN MARWAN PS

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

ekonomi di Kota Pontianak cukup baik, karena kalau dibandingkan PAD sebelumnya, itu meningkat.

Sama juga tahun ini yang kemungkinan targetnya tidak tercapai, tapi dibandingkan tahun 2014 dari pusat,” tutupnya. (agn)

Ia menjelaskan, selama bulan Ramadan para PKL memang diperbolehkan berjualan di pinggir jalan. Namun tidak berlaku di luar Ramadan dan lapak maupun gerobak yang ada wajib dikemas kembali oleh pemiliknya. hasil dari upaya keras keduanya.

“Jangan sampai nanti sudah diberi“Pastinya dengan melakukan latikan kesempatan selama bulan puasa, han rutin,” kata Suwandra. ternyata mereka tidak membongkar Ia berharap pencapaian ini sendiri, bahkan menambah dan dapat membuat atlit Kalbar lainmembiarkan. Kalau tidak kita tertnya lebih semangat serta menjadi ibkan, lama-kelamaan akan muncul bekal pengalaman untuk melagi PKL. Ada beberapa hari terakhir menangkan kejuaraan selanjutini kita angkut sebanyak dua truk dan nya. “Mudah-mudahan bisa lolos dua pick-up. Kita jadikan contoh dulu di Pra PON dan mengikuti PON di ke mereka bahwa di kawasan tersebut Jawa Barat pada 2016 mendatang. bebas dari PKL,” lugasnya.

Target kita bawa pulang satu Diakuinya, tidak hanya para PKL di medali emas,” tutup Suwandra.

Jalan Merdeka saja yang tidak memin(fik) dahkan lapak maupun gerobaknya.

Namun menurut pantauan jajarannya di lapangan, seluruh kecamatan se-Kota Pontianak masih terdapat PKL yang tetap beraktivitas di tempat yang tidak diperbolehkan Pemerintah Kota Pontianak tersebut.

Beserta Karyawan/karyawati dan Dharma Wanita Persatuan Dispenda Kalbar “Hampir semua lokasi ada, beberapa hari ke depan ini TURUT BERDUKA CITA YANG MENDALAM ATAS WAFATNYA : kita berkonsentrasi menertibkan bangunan PKL liar,” timpalnya.

Penertiban yang dilakukan, lanjut Haryadi, merupakan pelajaran dan contoh bagi pedagang lain agar tertib dan taat aturan. Dengan tidak kembali berjualan Dalam Usia 57 tahun di tempat yang dilarang.

Dirinya menegaskan jika Pegawai Dispenda Kalbar sudah ditertibkan dan munPada hari Jum’at, 24 Juli 2015, Pukul 10.30 WIB cul lagi, akan ditindak tegas Semoga amal ibadah almarhum diterima Disisi Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengajukannya ke keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan iman, amiin. pengadilan. “Kalau mereka masih bandel, gerobaknya Tertanda, kita angkut. Kalau masih bandel lagi, kita naikkan ke SAMUEL, SE,.M.Si tingkat tipiring,” tegasnya.

Kepala Dinas (agn)

Dua Atlet Kalbar Runner Up Pontianak-RK. Dua atlit putri cabang balap sepeda asal Kalimantan Barat, Fitriyani dan Anissa Riski Amalia, berhasil menyumbang kemenangan dalam kejuaraan “Ng Giang Television Cup” yang berlangsung di Vietnam pada 18-24 Juli. Kabar membanggakan ini disampaikan pelatih Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kalimantan Barat.

“Kita tentunya merasa senang dan bangga dengan keberhasilan ini. Ini menunjukkan bahwa

kembali terjadi di APBD 2015 yang kemungkinan tidak tercapai. Namun lebih tinggi dari tahun 2014.

Dengan pertimbangan pesatnya pembangunan yang dilakukan Pemkot Pontianak.

“Ini membuktikan pertumbuhan

Pro Ekbis

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

4

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah

Celakanya Ekspor dan Impor Kalbar Gunakan Dolar Amerika Pontianak-RK. Pakar ekonomi Kalbar, Prof Dr Eddy Suratman SE, MA berpendapat, Pemerintah Indonesia agak kesulitan menghambat lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.500 6.500 28.000 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Jumat, 24 Juli 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,883.52 14,838.12 3,550.97 3,603.81 9,858.49 13,515.00

Beli 9,778.83 14,688.32 3,513.92 3,567.89 9,757.18 13,381.00 Sumber: Bank Indonesia

Namun kesulitan ini bisa diatasi. Caranya pemerintah harus bisa mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam bertransaksi.

“Langkah pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah tepat. Transaksi sudah harus menggunakan rupiah, meskipun kita mau belanja ke luar negeri,” ujar Prof Eddy Suratman saat berdiskusi dengan wartawan Rakyat Kalbar, Jumat (24/7).

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Untan ini, selama ini transaksi di perbankan banyak menggunakan dolar. ”Pemerintah sudah membuat aturan semuanya harus menggunakan rupiah, termasuk Pertamina. Transaksi pembelian minyak harus menggunakan rupiah, cara itu akan mengurangi permintaan dolar,” ucapnya.

Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini berpandangan, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan pemerintah ialah harus mengatur pembayaran bunga hutang Indonesia terhadap luar negeri.

“Hutang kita semuanya dalam bentuk dolar. Nah, kalau hutang ke Malaysia jangan dibayar pakai dolar. Hutang ke China juga jangan dibayar pakai dolar. Selama ini kita dipukul rata, kalau hutang di luar negeri semuanya dihitung dengan dolar,” ujarnya.

Menurutnya, larangan menggunakan dolar memang belum terasa dampaknya secara cepat. ”Peraturan ini baru diberlakukan dua minggu lalu. Mungkin bulan depan atau dua bulan lagi baru terasa.

Mudah-mudahan, langkah Pemerintah Jokowi-JK ini bisa mengurangi tekanan dolar terhadap rupiah,” harapnya.

Dampak dari tekanan dolar terhadap rupiah sudah dirasakan orang pribumi. ”Yang paling terasa itu adalah nilai mata

Equatoriana

uang kita kalau kita berpergian keluar negeri atau kalau kita ingin mengimpor barang, tentu ”Pengusaha swasta juga merasakan dampak ini. Sebab tidak ada kepastian. Jadi kalau mereka mau kontrak dan transaksi pengusaha tidak tahu menempatkan dolar itu diharga berapa.

Itu yang paling tidak nyaman akibat situasi melemahnya nilai tukar,” timpalnya.

Sementara itu, dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga dirasakan Pemerintah Provinsi Kalbar. ”Ekspor dan impor Kalbar tentu merasakan dampaknya. Dan sebetulnya itu (ekspor-impor, red) tidak dengan Amerika. Data terakhir, impor Kalbar yang terbesar itu di negara China dan Jepang. Kemudian ekspor yang terbesar itu di Belanda, Jepang dan China.

Tiga negara itu sebetulnya bukan negara yang menggunakan dolar Amerika. Tetapi selama ini, kita ekspor-impor ke negara lain tetap saja menggunakan dolar. Itu yang menjadi masalah,” ulasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan disversifikasi (strategi marketing). “Kita harus variasikan. Misalnya bayar hutang ke China sebaiknya dengan mata uang Yuan. Bayar hutang ke Malaysia dengan mata uang Ringgit.

Sehingga permintaan terhadap dolar ketika hutang itu jatuh tempo mengalami penurunan. Harga dolar naik karena pada waktu yang bersamaan permintaan dolar juga banyak,” ulasnya.

Mantan ketua KNPI Kalbar ini menilai, dua point tersebut harus dilakukan supaya bisa mengurangi permintaan terhadap dolar. “Ini langkah kita supaya harga dolar tidak terus naik,” paparnya.

Penerapan penggunaan rupiah

memang wajib dilakukan. ”Kalau beli minyak gunakan rupiah dong.

Kan transaksinya di Indonesia.

Harusnya kita bisa mengendalikan pihak asing.

Karena mereka perlu uang kita dan harusnya Indonesia bisa membuat transaksi pembelian ini dalam rupiah,” lugasnya.

Reporter: Deska Redaktur: Andry Soe

Prof Dr Eddy Suratman

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Suasana umat Islam pada tahun 1436 Hijriah pada bulan puasa Ramadan tenang-tenang dan santai saja, tetapi saat menjelang Hari Raya Idulfitri pasarpasar tradisional dan mall ramai dikunjungi untuk mencari kebutuhan Lebaran, hingga harga barang naik dan Sidang Isbat yang akan menetapkan hari dan tanggal berapa 1 Syawal 1436 Hijriah tidak perlu dihebohkan oleh Kepala Lapan Prof Dr Thomas Djamaludin yang menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 mustahil bisa dirukyat, karna di wilayah NKRI terlindung awan musim kemarau.

081352028655 23-7-2015

Gertak Sambal Saja Berita Rakyat Kalbar, Sabtu 20 Juni 2015 “Satpol PP Segera Bongkar Gudang PT Adira di Kompleks Akcaya di Jalan Dr Ismail Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, karena gudangnya tanpa izin”, tapi esoknya hari Minggu 21 Juni 2015 jam 10.00 dengan santai dan tenang-tenang saja truk berisi barang sambil menarik mobil rusak ke gudang PT Adira di Jalan dr Ismail Kompleks Akcaya hingga ada warga yang bicara “kalau Satpol PP tak bisa dan batal bongkar gudang tersebut, ganti saja Kompleks Akcaya menjadi komplek pengusaha bandel dan ilegal. Bagaimana bapak-bapak Satpol PP, apa hanya omong dan gertak sambal saja? (HAM).

085245391975 21-6-2015

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius) - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Jual Tanah Kapling

08.50

Sms Warga

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

HP : 081345479682

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052 Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

11.12

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya Musyawarah Kite

Keharmonisan Dalam Keberagaman

Hermanus

Kubu Raya. Insiden yang terjadi di Tolikara, Provinsi Papua harus menjadi pelajaran bagi masyarakat Kubu Raya. Mengantsipasi kejadian serupa, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengimbau masyarakat terus menjaga kerukunan dalam keberagaman.

“Kita perlu merapatkan barisan untuk saling bertoleransi dan menghormati antar sesama. Kita ketahui bersama, bahwa Kubu Raya sangat heterogen dan memiliki latar belakang agama serta kebudayaan,” katanya.

Dia mengatakan, Pemkab akan terus melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak untuk secara bersama menjaga kerukunan. Jangan sampai mengoyak persatuan dan kesatuan yang telah terajut sangat baik di Kubu Raya. “Kejadian di Tolikara tentu sangat merugikan semua pihak. Kubu Raya harus terus menciptakan kondisi aman dan kondusif, karena dengan kedamaian, kehidupan yang kita dambakan akan dengan mudah tercipta,” ujarnya Menurutnya, jika suatu daerah aman dan kondusif, maka pembangunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika situasi tidak kondusif dan konflik terjadi, tentunya program sebaik apapun yang telah dirancang tidak dapat direalisasikan. “Saya tidak dapat bayangkan jika kondisi tersebut terjadi di Kubu Raya, aktivitas perekonomian tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kebersamaan pemerintah dan masyarakat serta selalu harmonis. Sehingga dapat memberikan peran bersama untuk memajukan Kubu Raya,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

5

Bolos 50 Hari, PNS Terancam Dipecat Kubu Raya. Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak masuk kantor dan tidak mengajukan izin kepada atasannya, saat Bupati Kubu Raya H Rusman Ali melakukan inspeksi mendadak (Sidak), beberapa waktu lalu. PNS bandel tersebut tidak hanya akan dipanggil, tapi sanksi pemecatan akan dijatuhkan terhadap abdi negara yang bolos hingga lebih dari 50 hari.

“Ada sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang tak masuk kantor. Baik sanksi peringatan 1 atau sanksi yang lain. Lihat nanti,” ungkap Rusman Ali, Jumat (24/7).

Bupati meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera menyerahkan laporan absensi PNS, baik yang tidak masuk, izin maupun yang tidak izin. “Kami minta seperti ini supaya pegawai yang bekerja di Pemkab Kubu Raya kinerja menjadi lebih baik, karena berpengaruh terhadap pemasukan daerah.

Kalau malas masuk, bagaimana mau dapat pemasukan,” ujarnya.

Rusman Ali juga menegaskan, Pemkab Kubu Raya akan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap PNS yang tidak masuk hingga 50 hari. “Itu aturan yang sudah diedarkan. Kami juga melakukan itu, jika PNS tidak masuk tanpa izin. Makanya kami minta kepala dinas di Pemkab Kubu Raya mengabsen bawahanya,” tegas Bupati.

Selain itu, Rusman Ali meminta para PNS agar memasang plang nama dan atribut instansi di seragam yang dikenakan. Manfaatnya banyak. Salah satunya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, jambret dan lain sebagainya. “Kalau sudah memakai itu (atribut, red) otomatis orang yang tahu akan segera melapor ke instansinya.

Bukan berarti kami mendoakan yang jahat, tapi itu untuk antisipasi,” katanya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Ilustrasi.

NET

Persiapan MTQ KKR IV di Rasau Jaya

Panitia Fokus Rampungkan Dekorasi Mimbar Kubu Raya. Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) IV tingkat Kabupaten Kubu Raya (KKR) fokus menyelesaikan pembangunan stan pameran dan dekorasi mimbar. Sehingga kegiatan yang akan digelar di Kecamatan Rasau Jaya itu bisa dimulai sesuai jadwal, Kamis (30/7) mendatang.

“Kami terus mengerjakan persiapan dekorasi mimbar bagi peserta MTQ. Kami targetkan setidaknya pada 27 Juli ini semua persipaan dekorasi, termasuk stand pameran bagi setiap kecamatan

yang turut serta dalam kegiatan MTQ sudah selesai,” ucap Panitia Bidang Acara dan Dekorasi MTQ IV KKR, Abdul Manan.

Sedangkan untuk penginapan bagi para kontingen, kata Abdul Manan, belum lama ini telah dilaksanakan rapat bersama Muspika, panitia dan sejumlah pihak terkait lainnya. Hasil rapat mematuskan, penginapan bagi kontingen akan dipusatkan di Komplek Pondok Pesantren Muhajirin di Desa Rasau Jaya I. “Panitia terus memantapkan semua persiapan,

agar pelaksaan MTQ di Kubu Raya tahun ini berjalan sukses dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Banyaknya pondok pesantren di wilayah Kubu Raya membuat Abdul Manan opitimistis, Kubu Raya berpeluang mencetak bibit qori dan qoriah berkualitas yang bisa bersaiang dengan daerah lain.

Ketua Panitia MTQ IV KKR, Suhartono menambahkan, secara umum hingga saat ini persiapan pelaksanaan kegiatan MTQ Kubu

Raya sudah rampung sekitar 80 persen. “Semua kepanitiaan dan petugas sudah terbentuk, termasuk para hakim yang akan melakukan penilaian. Bahkan sudah dilakukan rapat koordinasi dengan para hakim bersama Bidang Kesos Kubu Raya, beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Agar pelaksanaan MTQ KKR berjalan sukses, Suhartono mengimbau semua pihak, terutama masyarakat Rasau Jaya mendukung penuh pelaksanaan kegiatan MTQ tersebut.

Menurutnya, hal paling mudah yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi menyuskseskan kegiatan ini, dengan turut menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertetiban, termasuk suasana yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

Guna mematangkan persiapan, ungkap Suhartono, usai Hari Raya Idulfitri semua pantia dan pihak terkait akan melakukan pemantapan persiapan. Sehingga puncak pelaksanaan MTQ IV KKR Tahun 2015 bisa berjalan lancar. (sul)

Kursi Rakyat Kecewa dengan MK

Muhaimin Iskandar. JPNN

Jakarta-RK. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, ada anggota DPR dari PKB yang mundur dari pencalonan sebagai kepala daerah kerena imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu menyebutkan bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD yang mengikuti pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri terhitung sejak pencalonannya disahkan KPUD. “Dari anggota DPR rata-rata pada mundur, tidak mencalonkan gara-gara peraturan baru mendadak ini,” kata Muhaimin di Graha Gus Dur, Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (23/7).

Namun, pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, masih ada anggota dewan yang memutuskan meneruskan pencalonan. Meski demikian, ia tidak menyebut nama. “Tapi ada satu atau dua yang meneruskan (pencalonan),” ucapnya.

Cak Imin mengaku kecewa dengan putusan MK tersebut. Sebab, putusan itu menyebabkan PKB harus merevisi nama-nama calon kepala daerah.

Dua hari ini, ia menjelaskan, PKB akan melakukan finalisasi terkait nama-nama calon kepala daerah “Kami sebetulnya kecewa dengan MK yang selalu memberikan keputusan di waktu yang mepet.

Hari ini sama besok finalisasi, masih kurang 91 kabupaten/kota. 91 kabupaten/kota akan tuntas dalam dua hari ini,” tutur Cak Imin.

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menyatakan, PKB akan mendaftarkan serentak sekitar 220 nama calon pada hari Minggu. ”Yang sudah finish 220-an. Sisanya antara Senin atau Selasa,” tandas Cak Imin.

Untuk diketahui, putusan MK soal anggota dewan itu tertuang dalam hasil uji materi atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ketentuan di UU itu yang dibatalkan adalah Pasal 7 huruf s yang mengatur bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD cukup memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pimpinan, sehingga tidak perlu mengundurkan diri. Namun, MK menganggap ketentuan itu inkonstitusional. (jpnn)

Kubu Agung Segera Daftarkan 249 Balon Kada

Kubu Ical Merasa Paling Berhak Jakarta-RK. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mensahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol, membuat kubu Aburizal Bakrie percaya diri.

Mereka merasa semakin yakin sebagai kubu yang paling berhak mendaftarkan calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015.

Bendara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengapresiasi putusan yang telah dibuat majelis hakim PN Jakut yang diketua Lilik Mulyadi itu. Keputusan itu menurutnya langsung berlaku meski ada upaya banding dari kubu Munas Ancol maupun Kemenkumham.

“Maka, yang berhak menandatangi pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak mendatang adalah ketua Umum ARB (Aburizal Bakrie) dan Sekjen Idrus Marham hasil Munas Golkar Bali,” kata politikus yang akrab disapa Bamsoet, Jumat (24/7).

Dia juga menambahkan, kepu-

Ilustrasi.

NET

tusan pengadilan tersebut juga menghukum Agung Laksono dan Yasona Laoly wajib membayar secara tanggung renteng denda kepada ARB sebesar Rp 100 miliar.

“Juga otomatis memberikan hak pada Munas Golkar Bali

untuk menempati kantor DPP Partai Golkar di Slipi yang selama ini diduduki secara tidak sah oleh oleh kubu Munas Ancol,” pungkasnya.

Daftar Kada Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional

(Munas) Ancol, Agung Laksono menyatakan yakin bahwa pihaknya dapat mengikuti Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Dia menegaskan bahwa pihanya sudah punya banyak calon untuk didaftarkan ke KPU. “Kami yakin, Partai Golkar

kami dapat mengikuti Pilkada nanti. Sudah banyak yang daftar kepada kami,” kata Agung Laksono, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (24/7).

Dia jelaskan, saat ini sudah terjaring sekitar 249 bakal calon (balon) kepala daerah (kada) yang sudah mendaftar melalui Sekretariat DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

“Artinya, Golkar sudah punya bakal calon sebanyak 93 persen dari keseluruhan daerah yang akan Pilkada. Sisanya tujuh persen yang belum final akan dituntaskan dua hari ke depan hingga sesuai dengan jadwal Pendaftaran ke KPU yang baru mulai lusa,” ungkapnya.

Dia jelaskan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie tidak menjadi hambatan bagi Golkar versi Munas Ancol untuk terus menjaring bakal calon kepala daerah.

“Saat ini sedang berlangsung proses finalisasi bakal calon, tinggal 7 persen lagi. Setelah itu kami daftarkan ke KPU,” pungkas mantan Ketua DPR RI ini. (jp)

9 Desember Diusulkan Jadi Libur Nasional

Ilustrasi.

NET

Jakarta-RK. Mendagri Tjahjo Kumolo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan 9 Desember dijadikan sebagai hari libur nasional. Tanggal itu dipilih sebagai hari pelaksanaan pilkada serentak di 269 provinsi, kabupaten dan kota.

“Jadi masyarakat bisa libur untuk mengikuti pilkada. Kalau ada yang tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta pasti dia harus libur. Kalau enggak, enggak bisa ikut pilkada,” ujar Tjahjo di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

Melalui penetapan itu, diharapkan masyarakat menggunakan hak pilih sepenuhnya saat pilkada. Usul ini sudah disampaikan pada Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, usul itu sudah disetujui Jokowi-sapaan Joko Widodo.

“Presiden setuju supaya semua bisa mengikuti pilkada,” kata Husni.

Jokowi, kata dia, meminta laporan kepastian semua masyarakat di provinsi, kabupaten dan kota bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu, Jokowi juga meminta semua masalah yang dihadapi KPU di daerah bisa terselesaikan sehingga masyarakat bisa mengikuti pilkada tanpa masalah.

“Presiden tadi sudah dilaporkan semua oleh Mendagri pencapaiannya untuk persiapan pilkada. Sehingga bisa dilaksanakan di tanggal itu,” tandas Husni. (jpnn)

Rupa-rupa

Rakyat Kalbar Sabtu, 25 Juli 2015

6

Kejaksaan Bakal Berikan Pencerahan

Pejabat Ketakutan Realisasikan Anggaran Jakarta-RK. Kejaksaan akan berupaya menekan angka korupsi di instansi pemerintahan demi terjaganya dana untuk pembangunan. Cara yang ditempuh adalah fokus untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Jaksa Agung M Prasetyo, selama ini sering terdengar pejabat yang ketakutan berurusan dengan hukum untuk merealisasikan APBN. Karenanya, kejaksaan akan menawarkan diri untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dengan memberikan pencerahan kepada pejabat.

“Kalau selama ini pejabat selalu dikatakan takut, kami akan kawal dan amankan mereka,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurutnya, kejaksaan akan memberikan pencerahan, penyuluhan bahkan pendampingan di pusat dan daerah akan diberikan. Untuk itu, Prasetyo akan membentuk tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (P4). “Para pejabat bisa memanfaatkan itu dan bisa bertanya kepada kami,” katanya.

Selain itu, lanjut Prasetyo, kejaksaan juga bisa memberikan semacam pendapat hukum jika diminta oleh pejabat yang hendak merealisasikan anggaran.

Langkah-langkah ini dimaksudkan demi kelancaran pembangunan seperti harapan Presiden Joko Widodo.

“Jadi nanti titik beratnya lebih ke pencegahan atau preventif,” katanya.

Prasetyo pun mengingatkan, pejabat yang tidak bersalah tak perlu takut. “Hanya orang yang salah yang

Agung M Prasetyo

takut, kan begitu?” ujarnya.

Namun, lanjut dia, kalau dalam pencegahan itu ditemukan adanya bukti-bukti penyimpangan atau penyelewengan, maka kejaksaan tak segan-segan melakukan penindakan. “Itu prinsip ya, penyimpangan

tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Yang pasti, kata Prasetyo, kejaksaan tidak akan mengadili kebijakannya, tapi kebijakan itu harus berlatar belakang alasan yang benar, dilaksanakan dengan benar. “Hasilnya dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.

Rekening Gendut Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan rekening gendut milik sejumlah kepala daerah, hasil penelisikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun demikian, Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan, belum tentu semua hasil analisis PPATK itu bisa ditingkatkan dan bermuara ke proses hukum.

“Karena masing-masing laporan hasil analisa itu masih perlu pendalaman,” kata Prasetyo di Kejagung, Jumat (24/7).

Menurut dia, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi, harus ada unsur-unsur yang dipenuhi. Misalnya, apakah ada unsur melawan hukumnya, maupun menyalahgunakan kewenangan.

Dia menyatakan, kalaupun ada aliran dana masih harus dicermati lagi dari mana asalnya, apakah didapatnya dari penyimpangan-penyimpangan jabatannya. “Jadi tidak semuanya mesti bermuara ke proses hukum,” katanya.

Karenanya, Prasetyo berjanji akan mengkomunikasikan lagi dengan PPATK. “Jangan juga semua yang diserahkan kepada kejaksaan, semuanya jadi perkara.

Bukan seperti itu,” jelasnya. (jpnn)

Libatkan Orang Asing jadi Peserta

Kata Kapolri, Pertemuan Internasional GIDI Ilegal Jakarta-RK. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan bahwa pertemuan internasional yang diselenggarakan GIDI di Tolikara beerapa waktu lalu bermasalah.

“Di dalam proposal itu terdapat peserta 5 orang asing dan diminta kelengkapan proposal itu tidak dipenuhi,” kata dia di Mabes Polri, Jumat (24/7).

Jenderal Badrodin membenarkan bahwa kelima warga asing itu merupakan peserta pertemuan internasional itu. Dia juga bilang, pihaknya sama sekali belum menerima izin terkait pertemuan tersebut.

“Prosedurnya itu yang memberikan izin dari Mabes Polri. Karena itu Pertemuan Internasional dimana dalam proposal terdapat lima orang asing,” ungkapnya.

Jenderal Badrodin menambahkan, pihaknya tengah menunggu hasil dari pemeriksaan dari saksi saksi dan keterangan tersangka terkait isu keterlibatan asing didalam insiden tolikara tersebut.

“Kita menunggu hasil pemeriksaan saksi saksi, sampai sekarang belum ada,” tambahnya. (rmol)

Al-Quran Tertua SEORANG wanita memegang lembaran naskah ayat suci Al-Quran yang dinilai sebagai AlQuran tertua di dunia yang telah lama berada di Universitas Birmingham Inggris. Hal itu terungkap setelah lembaran tersebut diteliti oleh Unit Akselerator Radiokarbon Universitas Oxford. Diperikirakan usia Al-Quran adalah 1.370 tahun.

TETAP ENERGIK:I Kakek Zhang Renpeng setelah wisuda di WIPE Wang Kaijun. (CHINA DAILY)

Kakek Usia 84 Tahun Diwisuda WUHAN – Zhang Renpeng, kakek 84 tahun, baru saja lulus dari Institut Pendidikan Jasmani Wuhan (WIPE). Zhang yang telah duduk di bangku kuliah selama kurang dari 10 tahun belakangan ini berhasil lulus dari jurusan tenis. Dia menjadi wisudawan tertua yang diwisuda tahun ini.

Zhang merupakan seorang pensiunan kepala teknisi. Pada 2006, dia mulai mengambil kelas tenis di WIPE. Selama ini, Zhang memang suka berolahraga. Selain tenis, dia mengambil kelas foto jurnalistik serta bahasa Prancis dan Jepang.

Perjalanan Zhang untuk lulus tidaklah mudah. Pada 2012, dia didiagnosis menderita kanker prostat. Namun, penyakit itu tidak menghentikan komitmennya untuk terus belajar.

Berkat support dari para dosen dan kawan-kawannya, Zhang justru lebih bersemangat. Biasanya, sebelum kelas tenis dimulai, dia selalu melakukan pemanasan dengan mengayunkan raketnya beberapa menit. ’’Pemanasan itu penting. Karena sudah tua, saya harus berusaha lebih keras untuk melindungi diri saya sendiri agar tak terluka.

Dengan begitu, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain,’’ tegas Zhang.

Li Kaijie, salah seorang kawan Zhang yang lulus bersamaan, menyatakan, si kakek patut menjadi panutan. Zhang tinggal cukup jauh dari kampus, tepatnya di distrik Hanyang. Meski begitu, dia selalu datang paling awal daripada mahasiswa lainnya dan pulang paling akhir.

Profesor tenis di WIPE Wang Kaijun juga ikut memujinya. Dia mengungkapkan, Zhang adalah mahasiswa yang selalu antusias untuk belajar.

Kini setelah lulus, Zhang bekerja sebagai asisten dosen di kelas tenis. Dia berencana tetap berolahraga selama masih mampu melakukannya. (Shanghaiist/jpnn)

Wow! Peretas Ancam Bongkar Identitas Para Peselingkuh PERSELINGKUHAN berakhir dengan beberapa penyebab. Di antaranya, salah satu dari pasangan mulai sadar (atau bosan, beda-beda tipis sih) bahwa hubungan itu tak bisa dilanjutkan.

Penyebab lainnya adalah ketahuan.

Nah, saat ini puluhan juta peselingkuh waswas relasi rahasianya ketahuan. Mereka adalah orang yang mencari dan mendapatkan pasangan selingkuh lewat situs perjodohan khusus affair, AshleyMadison.com (situs itu sudah diblokir oleh Menkominfo).

Situs yang punya slogan ”Life is short. Have an affair” itu tengah berjibaku mengamankan datanya karena baru saja diretas oleh hacker. Para peretas yang menyebut diri The Impact Team tersebut telah mengancam akan menyebarkan profil pengguna situs itu, termasuk nama asli, alamat, kartu kredit, dan fantasi seksual. ”Kami akan merilis semua informasi pengguna,” bunyi ancaman peretas. KrebsOnSecurity.com, blog yang kali pertama menemukan ancaman itu, menyebutkan bahwa peretas ingin AshleyMadison.com ditutup.

Avid Life Media, pemilik situs itu, membenarkan adanya ancaman tersebut dan mengatakan bahwa sistem mereka sudah diperbaiki. Perusahaan asal Kanada itu juga telah meminta penegak hukum untuk melacak para peretas.

AshleyMadison.com mengklaim punya 37 juta klien. Kini mereka mungkin cemas rahasianya terbongkar. (CNN/c11/sof/jpnn)

BBC/RMOL

Ilustrasi: Wahyu Kokkang/Jawa Pos

26-28 Juli Pendaftaran

penerimaan siswa baru ini. Kalau memang dewan ingin melihat apakah ada pungutan apa tidak, mestinya datang ke sekolah pada saat penerimaan siswa baru. Tanyakan langsung kepada pihak sekolah dan orang tua/wali siswa,” tantang Agus.

Tantang Ombudsman Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Herman Hoffi meminta Ombudsman Kalbar membuktikan adanya Pungli di sekolah, jangan hanya memainkan isu untuk membuat resah warga. Apabila memberikan informasi tidak benar, sama saja Ombudsman merusak nama baik lembaga pendidikan maupun seseorang dengan menebarkan fitnah.

“Kalau memang ada, bisa disampaikan ke masyarakat atau ke Dinas Pendidikan dan lembaga DPRD. Jangan sampai ini jadi fitnah, merusak karir seseorang,” tegas Herman usai paripurna penyerahan pertanggungjawaban ABPD Kota Pontianak di ruang rapat paripurna DPRD Pontianak, Jumat (24/7).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku belum menemukan adanya Pungli di sekolah Kota Pontianak. Hanya saja terdapat ketentuan yang kemungkinan bisa dilakukan sekolah boleh memungut biaya, seperti ketentuan barang atau kelengkapan siswa yang tidak ada dijual di pasaran dan hanya terdapat di sekolah.

“Sebenarnya pungutan biaya dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Apalagi dengan dalih membangun gedung, kursi meja kurang dan sebagainya. Semuanya sudah diakomodir baik APBN maupun APBD, dan itu tidak dibenarkan. Kecuali pungutan yang sifatnya untuk kepentingan anak, seperti baju seragam anak itu sendiri karena ada yang sifatnya khusus yang tidak ada dijual di pasar,” ungkap Herman.

Umi menjelaskan, ada lima dokumen syarat pencalonan yang wajib dipenuhi Parpol dan pasangan calon. Kemudian yang akan diserahkan adalah dokumen yang sah pada saat pendaftaran.

“Kami mengimbau pasangan calon yang diajukan partai politik, gabungan partai politik, dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk melengkapi dokumen syarat pencalonannya,” ujarnya.

Sejumlah dokumen syarat pencalonan bagi pasangan calon yang diajukan Parpol maupun gabungan Parpol yang diserahkan pada saat pendaftaran, meliputi surat pencalonan yang ditandatangani pimpinan Parpol. Surat pernyataan kesepakatan antarpartai politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon. Kemudian surat pernyataan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan.

“Surat pernyataan itu harus bermaterai. Selain itu juga dilampirkan visi, misi, dan program pasangan calon, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh partai politik atau gabungan partai politik atas nama calon, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon,” jelas Umi. Sementara dokumen syarat pencalonan pasangan perseorangan (independent) meliputi, surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan. Berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan pasangan calon perseorangan dan dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya.

Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program pasangan calon sesuai dengan RPJP daerah, ditandatangani oleh pasangan calon.

“Untuk calon perseorangan, naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh pasangan calon, serta fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan,” ungkap Umi. Disamping syarat pencalonan, pasangan calon juga wajib menyerahkan syarat calon, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan penyelenggara Pilkada. “Untuk mempermudah partai politik dan pasangan calon, KPU sudah menyediakan alat bantu berupa aplikasi pencalonan yang dapat diunduh melalui website KPU, atau dapat langsung menghubungi KPU kabupaten setempat,” ujar Umi.

Laporan: Isfiansyah, Gusnadi Editor: Hamka Saptono

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Sekolah Berlindung Di Balik Komite Padahal sekolah-sekolah negeri itu tidak ada hak, untuk memungut kepada calon siswa dan siswa itu sendiri,” tegas Agus.

Ombudsman perwakilan Kalbar menyatakan masih ada sekolah yang belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbud) No 44 tahun 2012, tentang sumbangan dan pungutan.

Kemudian Permendikbud No 45 tahun 2014 tentang pengadaan pakaian seragam sekolah.

Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2015-2016 di Kalbar, Ombudsman sudah menyurati bupati/wali kota di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Dilampirkan juga Permendikbud tersebut. Namun hanya dua daerah yang menanggapi surat Ombudsman tersebut, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang.

Sedangkan sekolah di kabupaten/kota lainnya diduga masih melakukan pungutan dan sumbangan dalam penerimaan siswa baru.

“Selama ini, banyak sekolah-sekolah yang berstatus negeri melakukan pungutan kepada calon siswa dan siswa itu sendiri,” tegas Agus.

Permendikbud) No 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, Bab IV, pengadaan dan penggunaan pasal 4 sudah jelas disebutkan, pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik. Dijelaskan pula dalam pasal tersebut, pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

“Artinya, setiap sekolah berstatus negeri, atau siapapun yang di situ, biasanya mengatasnamakan komite, tidak diperkenankan mengambil pungutan.

Perkenaan dengan pungutan wajib harus dikembalikan, atau tidak ada aturan main pungutan kepada siswa atau calon siswa itu sendiri,” jelas Agus.

Adanya peraturan tersebut, dilarang keras pungutan dalam bentuk apapun di seluruh sekolah negeri.

Sekolah wajib menaati aturan, tidak ada istilah uang gedung, uang bangku ataupun uang pembangunan, apalagi uang seragam.

“Tidak ada pungutan yang dibebankan kepada siswa. Kemudian pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik,” jelas Agus.

Agus mencontohkan seperti yang terjadi di Kota Singkawang, adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang melakukan pungutan, termasuk adanya pembayaran seragam sekolah. Berdasarkan laporan, salah satu SMA Negeri itu melakukan pungutan sebesar Rp2.370.000. “Kita mendapatkan laporan itu dan langsung menyurati Pemerintah Kota Singkawang.

Wali Kota Singkawang langsung merespons dan mengambil tindakan tegas, mengeluarkan surat agar pungutan yang dilakukan sekolah tersebut dikembalikan,” tegasnya.

“Dalam surat Wali Kota Singkawang terkait penerimaan siswa baru menyebutkan, bagi sekolah yang melakukan pungutan, harus mengembalikan. Bahkan apabila tidak diindahkan, maka kepala sekolah tersebut akan dicopot atau diganti,” sambung Agus.

Serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Bupatinya juga membuat surat edaran kepada seluruh sekolah negeri, agar tidak melakukan pungutan terhadap penerimaan siswa baru.

Adanya tanggapan DPRD Kota Pontianak yang menantang Ombudsman Kalbar membuktikan adanya Pungli di sekolah, Agus malah balik menantangnya. Seharusnya dan mestinya fungsi dewan melakukan pengawasan dan melihat kondisi di lapangan.

“Seharusnya turun ke lapangan untuk melakukan Sidak, membuktikan apakah ada pungutan terhadap

Sambungan

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

Midji Gagah Menantang “Boleh saja Dewan bentuk Pansus.

Memang ada peraturan Menteri Perdagangan yang mengharuskan izin usaha toko modern? Kita sudah melakukan reformasi bidang perizinan, ijin yang berlaku di pusat berlaku juga di daerah, misalnya kita legalisasi dari izin pusat, kemudian dia harus memenuhi HO,” ujar Sutarmidji, kepada wartawan, usai serah terima Laporan Pertanggungjawaban APBD, di ruang paripurna DPRD Pontianak, Jumat (24/7).

Bahkan, pemilik akun Twitter @BangMidji ini justru berencana memangkas berbagai perizinan agar investor seperti Alfamart dan Indomaret bisa masuk dan berkembang pesat. Artinya, tak memerlukan izin lain, cukup hanya mengantongi izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO).

“Di dalam Permendagri, persyaratan izin yang dia buat persis yang ada di HO. Sehingga kita memandang kalau sudah persis kenapa repot-repot, kecuali ada hal yang tidak tercakup dalam izin HO yang kita keluarkan. Ke depan malah saya rencanakan kalau izin-izin tidak perlu dilakukan, cukup HO-nya saja,” cetusnya.

Pemerintah kota, lanjut Midji, justru menilai keberadaan dua pasar modern itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, masyarakat lokal terserap menjadi tenaga kerja yang juga akan mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan daya beli, dan sebagainya.

“Jangan salah, kalau ada 100 Indomaret dan Alfamart, berarti dia menyediakan 1000 tenaga kerja. Investasi apa yang bisa menyerap tenaga kerja? Kita harus menyediakan lapangan kerja di Pontianak. Kalau saya tutup semuanya, akan ada 1000 yang menganggur. Berapa pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat?” tanya dia.

Mandiri Wajib Balikin Duit Abdul

tanya dia.

Agus menyatakan, Pansus harus dibentuk secepatnya. Hal ini mengingat dari pertemuan sebelum lebaran, sebanyak dua kali bersama dengan dinas terkait berikut Alfamart dan Indomaret, telah disepakati agar 2 waralaba swalayan itu tidak beroperasional sementara sampai perizinannya lengkap.

Namun, Agus menyayangkan, bukannya mengindahkan kesepakatan itu, mereka justru tetap beroperasional bahkan bertambah jumlah swalayan yang dibuka.

“Kami sudah memanggil dinas terkait karena tidak sesuai dengan perizinan di Pontianak ini, makanya kami bentuk Pansus karena pemerintah tidak mampu mengatasinya. Kami sudah didesak masyarakat bentuk Pansus ini dan akan kita buktikan nanti di Pansus itu,” paparnya.

Sementara, Ketua DPRD, Satarudin menegaskan akan memanggil jajaran Dewan pada pekan depan untuk membentuk Pansus yang difokuskan mengatasi permasalahan dan keresahan masyarakat, terutama para pedagang kecil, terkait menjamurnya Indomaret dan Alfamart di Pontianak.

“Senin atau Selasa, akan saya panggil Ketua Fraksi dan Komisi untuk membicarakan pembentukan Pansus. Nanti forum yang memutuskan Pansus Alfamart dan Indomaret ini. Kalau sudah terbentuk, silakan bicara dengan Ketua Pansus-nya,” janji dia.

Tegas politisi PDIP yang karib disapa Satar ini, “Kalau dalam bentuk perlawanan (tetap buka paskapertemuan sebelum lebaran,red) mereka (Alfamart dan Indomaret,red), kita ketahui ada yang beking, akan kita hajar juga dia punya beking itu”.

Memang, kemarin, seorang anggota DPRD Pontianak melakukan langkah mengejutkan. Tak seperti lazimnya Dewan di sejumlah daerah se-Tanah Air yang cuma bisa manut dan membeo dengan kebijakan kepala daerahnya, Agus Sutisno menyela paripurna tersebut sesaat sebelum ditutup secara resmi.

Seolah gerah dengan desakan berbagai pihak, Ketua Komisi B itu mendesak DPRD Kota Pontianak sesegera mungkin membentuk Pansus. “Interupsi Pak Ketua, saya minta DPRD untuk segera bentuk Pansus Perizinan untuk menindak Alfamart dan Indomaret,” tegas Agus dengan suara lantang.

Gayung disambut Ketua DPRD, Satarudin, yang menyatakan Pansus tetap akan dibentuk. Namun, pembentukannya dibahas di luar Paripurna Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2014 itu.

Saat dikonfirmasi usai Paripurna, pernyataan wali kota dinilai Agus Sutisno seakan menantang DPRD soal Pansus Perizinan yang akan menginvestigasi pemberian izin Alfamart dan Indomaret. “Apapun bahasa wali kota, kita buktikan di Pansus. Kita mau melihat aturan-aturan mereka, karena tidak ada keuntungannya untuk Kota Pontianak.

Kalau tidak ada keuntungan buat apa mau dagang di sini? Bagos lari jak, ndak usah dagang di Pontianak,” geramnya.

Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan di DPRD Pontianak, Agus mendukung upaya keras pemerintah menarik pemodal untuk berinvestasi di Kota Khatulistiwa ini. Hanya saja, tetap harus mengikuti alur dan mekanisme yang telah disepakati pemerintah sendiri dan Dewan.

“Investor ada tujuannya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak. Tapi, kalau tidak berjalan (meningkatkan PAD,red), buat apa mereka ada?”

Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Dishubkominfo Jamin Tak Ada Pemalakan Lagi dalam kota (dari terminal antarnegara ke Kota Pontianak) oleh Perum DAMRI. “Dishubkominfo Kalbar memastikan terminal Bus Antarnegara yang berada di Kecamatan Ambawang tidak ada pemalakan lagi,” kata Anthony, Kepala Dishubkominfo Kalbar, Jumat (24/7).

Anthony mengatakan, sebelumnya ada penumpang bercerita, setibanya dari Brunei Darussalam, diminta membayar ratusan dollar bahkan sempat disekap oleh pelaku pemalakan berkedok taksi gelap. Laporan ini sudah disampaikan Anthony saat rapat koordinasi Forkompinda jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Selain itu, ada fenomena baru, di mana para sopir bus menurunkan penumpang di jalan. “Ini juga ada alasannya, karena penumpang mereka takut, kalau sampai di terminal antarnegara itu di peras oleh sopir

“Diharapkan semua pihak (pengusaha transportasi swasta) melihat ini dalam kacamata positif. Karena saat ini masyarakat membutuhkan sarana transportasi yang baik,” jelas Anthony.

Terjadinya pemalakan yang pernah dilaporkan penumpang kepada Dishubkominfo akan terus diantisipasi. Dikatakan Anthony, kasus itu tidak dapat dipastikan hilang begitu saja. Hanya saja dipastikan tidak terjadi lagi di terminal antarnegara.

“Pemalakan ini terjadi saat penumpang datang ke terminal dan dibawa ke keluar dari terminal. Sehingga penumpang dipalak atau diminta mengeluarkan sejumlah uang,” ujarnya.

Saat ini Dishubkominfo Kalbar sudah dibantu kepolisian untuk melakukan pengamanan di terminal. Ini juga langkah yang diambil, agar tidak lagi terjadi pemalakan.*

taksi gelap. “Dengan turunnya bukan di terminal bus antarnegara, tapi di jalan, malah menimbulkan kerawanan,” ungkap Antony.

Dikatakan Anthony, munculnya calo serta pemalakan di terminal antarnegara, dikarenakan tidak adanya sarana transportasi dari terminal ke Kota Pontianak. Sehingga penumpang bingung dan mau saja ditawari menumpang taksi gelap oleh calo.

“Kami sudah bekerja dengan Perum DAMRI untuk, menyiapkan armada untuk memfasilitasi mengangkut penumpang dari terminal ke kota. Kita bekerjasama dengan Perum DAMRI, lantaran merupakan BUMN yang dianggap dapat membantu menyiapkan armada,” ujar Anthony.

Dia mengatakan, bukannya Perum DAMRI tidak mau bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengantar penumpang. Langkah ini diambil, karena kondisi mendesak.

Singbebas Jadi Sisayang kabupaten/kota di pesisir Kalbar ini.

Biasanya, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Sambas, disingkat menjadi Singbebas (Singkawang, Bengkayang dan Sambas). Tetapi beberapa yang hadir dalam pertemuan tersebut menginginkan istilah atau singkatan tersebut diganti menjadi Sisayang (Singkawang, Sambas, dan Bengkayang).

“Dalam pertemuan tadi muncul pem-

kata Singbebas seperti yang selama ini dikenal.

Perubahan nama tersebut memang tidak terlalu berpengaruh kepada berbagai kebijakan di tiga kabupaten/kota di Kalbar tersebut. Tetapi setidaknya menggambarkan kalau ketiganya saling menyayangi.

bahasan tentang istilah tersebut. Jadi sekarang bukan lagi Singbebas, tetapi sudah menjadi Sisayang,” kata Letkol (Inf) Nico Reza H Dipura, Dandim 1202/Singkawang, ditemui usai pertemuan tokoh dari Sisayang tersebut.

Banyak alasan dikemukakan tentang penggantian istilah tersebut. Tetapi semuanya sepakat kalau kata Sisayang lebih pas, dibandingkan menggunakan

Laporan: Mordiadi

IDACHI SPORTS HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak

IDC 988 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

IDC 998 NEW GARANSI

ELECTRIC BIKE

22 JULI S/D 28 JULI 2015

5.450

Hanya

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4.988 Ribu

4.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (3 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

60 % + 0 %

IDC 978 (BISA LIPAT) ELECTRIC BIKE

6.950

8.750

IDC 7286 ( 6 FUNGSI) ELECTRIC BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

23.550

Hanya

9.588 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.550

18.750

Hanya

Hanya

8.588 Ribu

4.288 Ribu

17.650

Hanya

6.588 Ribu IDC 838 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

BIG SALE disc up to

+ Cashback + Cicilan Perse n 0%

0%

MUDAH

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

8.950

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

Hanya

3.988 RB

2.588 Ribu

9.850

Hanya

4.388 Ribu

RECUMBENT BIKE 7.550

6.950

Hanya

Hanya

7.150

Hanya

3.588 Ribu

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT READY STOCK

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS : 0878 1832 2288 HEALTHY BODY, HEALTHY SOUL

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

7

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI 1 SAMPING TOKO SEPATU BATA TGL 15 JULI SD 5 AGUSTUS 2015 BORNEO CITY MALL KETAPANG LANTAI DASAR (DPN OPTIK MELAWAI) TGL 15 JULI SD 8 AGUSTUS 2015

“Kita sudah pertemukan semua pihak termasuk nasabah Bank Mandiri yang menjadi korban,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, melalui selulernya kepada Rakyat Kal-bar, Jumat (24/7).

Ia menjelaskan bahwa pihaknya memberikan atensi penuh atas kasus tersebut. “Uang Pak Abdul Rahman hilang sebesar Rp51 juta setelah menabung di Bank Mandiri. Kita melihat Pak Abdul Rah-man sangat tertekan sekali, mengingat uang tersebut bukan uangnya. Maka dari itu kita akan perjuangkan hak-haknya,” tegas Agus.

Bank Mandiri, ia melanjutkan, telah diminta untuk proaktif menindaklanjuti kasus itu mengingat tersangka pembobolan rekening Abdul Rahman telah dilimpahkan Polda Kalbar ke Polda Sumatera Selatan. ”Kita minta Bank Mandiri kroscek ke Polda Sumsel, ada keterlibatan atau kelalaian tidak dari Pak Abdul Rahman ini. Kalau tidak ada, Bank Mandiri wajib mengganti!” tuntut Agus.

Dalam pertemuan, pihak Bank Mandiri kembali berjanji untuk mengembalikan uang Abdul Rahman jika memang Sang Nasabah tidak lalai.

“Dan, saat ini, Bank Mandiri sedang mengecek perkem-bangan di sana. Mungkin dalam waktu seminggu ada hasil,” tutur Agus.

Kasus tersebut sudah terbengkalai berbulan-bulan lamanya. Abdul Rahman dan istri, Titin, telah berulangkali mendatangi kantor Bank Mandiri cabang A. Yani I, tempat mereka menabung duit Rp51 juta yang hilang sejam setelah ditabung pada 25 Maret 2015.

Pada Rabu, 24 Juli 2015, Rakyat Kalbar sempat bertemu Abdul Rahman. Sungguh kasihan.

Dia mengaku sudah menemui Kepala Cabang (Kacab) Bank Mandiri Pontianak belum lama berselang.

Agar bisa menafkahi keluarganya di bulan suci Ramadan, serta bisa merayakan Idul Fitri nantinya, Abdul Rahman menjual buah kurma di samping Kantor Indosat, Jalan Ahmad Yani.

“Bagaimana ini, kalau tersangka utama tidak ditangkap, berarti uang saya juga tidak kembali.

Saya tidak terima dibuat seperti ini,” kesal dia.

Imbuh Abdul Rahman, “Saya pernah ketemu dengan Kacab-nya, belum lama ini. Kacabnya bilang percuma saya lapor (polisi). Karena mereka tetap tidak mau mengganti uang saya”.

Abdul Rahman juga mengatakan, untuk membuktikan dirinya, istrinya, beserta anakanaknya, tidak pernah mendaftar Short Massage Service (SMS) Banking, Polda Kalbar melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota keluarganya.

“Saya, istri dan anak-anak saya sudah diperiksa. Karena memang tidak ada kami membuka atau mendaftarkan SMS Banking. Bahkan kami juga meminta bukti kepada Polda Kalbar, mana buktinya jika kami mendaftarkan SMS Banking,” jelasnya.

Lucunya, Polda Kalbar mengatakan tanyakan kepada Bank Mandiri soal bukti pendaftaran SMS Banking tersebut. “Kami tanyakan sama Bank Mandiri, Bank Mandiri bilang tanyakan dengan Pak Samad (pejabat bank). Kita tanya dengan Pak Samad mana buktinya kalau SMS Banking itu didaftarkan oleh keluarga kami, termasuk saya. Pak Samad bilang di Polda.

Jadi mana yang benar ini,” bin-gung dia sudah dipingpong sana-sini.

Lebih kocak lagi, Abdul Rahman mengaku diminta pihak Bank Mandiri untuk diam dan tenang. Artinya, jangan bicara sana sini, khususnya tentang uang yang raib tersebut.

“Kita disuruh diam, jangan bicara sana dan sini. Kemudian kita diam pun, sampai saat ini tak ada kabar kalau uang saya kembali,” tuturnya.

Kasus Abdul Rahman belum kelar, muncul kasus baru yang mirip tapi dialami nasabah Mandiri lainnya. Bulan lalu, nasabah bernama Anton itu sudah mengadukan langsung kepada Kapolda Kal-bar melalui surat yang diterima Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus), Kombes Pol Agus Nugroho. Anton menyetorkan Rp41 juta di Bank Mandiri Cabang Sidas, Pontianak.

“Tiba-tiba 5 menit kemudian, masuk SMS Banking di handphonenya yang menyatakan telah terjadi transaksi senilai Rp37 juta. Padahal, Anton sama sekali tidak melakukan transaksi,” cerita Kabid Humas AKBP Arianto, di ruangannya, Kamis (25 Juni 2015), sekitar jam 1 siang.

“Lari” kemana saja uang Anton itu? Arianto menjawab, “Kami belum bisa sebutkan karena masih dalam penyelidikan”.

Perlu diingat, pada 22 November tahun lalu, duit nasabah Rp32,2 juta atas nama warga Jalan Purnama Pontianak, Yuliana, juga hilang namun sudah diganti pihak Bank Mandiri setelah melalui proses berbelit-belit. Dilaporkan ke OJK di Jakarta, barulah Mandiri menggantinya meskipun atas kasus itu belum ada hasil penyelidikan polisi. Namun, menurut kuasa hukum Yuliana, pihak bank kerap menyebut kliennya lalai.

Kemudian, satu korban lainnya, Hendry Tanoto, belum jelas apakah duitnya sudah diganti dan tak ada kabar sampai dimana penyelidikan Polresta Pontianak, tempat Hendry melapor pada 6 Maret 2015. Ia kehilangan duit Rp45 juta.

Hendry menyatakan tak pernah melakukan transaksi, namun tiba-tiba bank mencatat duitnya itu telah masuk ke rekening BNI di Bali atas nama Envermatei. Itupun, seperti pengakuannya di www.kaskus.co.id, proses untuk mengetahui aliran dana di rekeningnya sendiri luar biasa berbelit-belit.

Dalam keterangannya kemarin, Kepala Ombudsman RI, Agus Priyadi selanjutnya menyatakan, pihaknya mendorong Bank Mandiri mempercepat pencarian perkembangan informasi di Palembang. “Apakah pelaku melakukan secara sendiri menggunakan IT tingkat tinggi hingga membuat uang Abdul Rahman di tabungan Bank Mandiri hilang?” tanya dia.

Dalam pertemuan itu, diungkapkan Agus, tak dihadiri polisi. ”Kita juga panggil Polda Kalbar, tetapi tidak datang. Hanya surat dari Polda saja yang disampaikan kepada kita tentang kronologis hi-langnya uang Abdul Rahman,” bebernya.

Ditambahkan Agus, tidak hanya Ombudsman yang meminta Bank Mandiri mengembalikan uang Abdul Rahman. “OJK juga mengatakan uang Abdul Rahman wajib dikembalikan oleh Bank Mandiri jika memang tidak ada keterlibatan atau kelalaian Abdul Rahman,” tambahnya.

Istri Abdul Rahman, Titin, menegaskan kembali bahwa dirinya sekeluarga sudah diperiksa Polda Kalbar. “Sampai kapan pun akan saya tanyakan, saya tunggu. Karena kami tidak salah. Dan kami tetap akan meminta kembali uang kami yang hilang setelah ditabung di Bank Mandiri,” tandasnya.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Toleransi Bukan Lipstik Tidak bisa dimungkiri, dalam menjalani kehidupan sosial tersebut, akan muncul gesekangesekan. Agar tidak berujung pada perpecahan, dibutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai.

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia tentunya dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya. Salah satunya, setiap warga negara berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu.

Bagi warga Indonesia, untuk menjaga hak dan kewajiban itu, dibutuhkan sikap toleransi dalam beberapa hal, termasuk di antaranya toleransi antarpemeluk agama di Indonesia.

Toleransi yang dalam bahasa Latin disebut Tolerare berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki pendapat berbeda.

Menurut Yosef Lalu (2010), Toleransi beragama terbagi atas tiga. Pertama, Toleransi Negatif, yakni isi dan ajaran sert penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan, karena menguntungkan dalam keadaan terpaksa. Contohnya, PKI atau orangorang yang beraliran komunis ketika Indonesia baru merdeka.

Kedua, Toleransi Positif, yakni isi ajarannya ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai. Contohnya, orang yang beragama Islam (muslim) wajib menolak ajaran agama lain, tetapi penganut agama lain tetap dihargainya.

Ketiga, Toleransi Ekumenis,yakni isi ajaran serta penganutnya dihargai, karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaannya sendiri. Contohnya, orang yang seagama tetapi berbeda aliran.

Dalam kehidupan beragama, sikap toleransi ini sangatlah dibutuhkan, karena dengannya, kehidupan antarumat beragama dapat tetap berlangsung dengan tetap saling menghargai dan memelihara hak dan kewajiban masingmasing.

Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dengan menanamkan sikap toleransi. Di antaranya, hidup bermasyarakat akan lebih tentram, persatuan bangsa Indonesia akan terwujud serta pembangunan negara akan lebih mudah.

Pemahaman tentang toleransi ini, mungkin sudah banyak yang mengetahuinya. Tetapi sayangnya, hanya dijadikan sebagai penghias bibir atau lipstik. Sehingga sangat mudah muncul konflik horizontal, seperti kasus yang terjadi di Tolikara, Papua, Jumat (17/7).

Terlepas dari dugaan adanya campuran tangan asing, kasus Tolikara tersebut menunjukkan rendahnya aplikasi dari sikap toleransi antarpemeluk agama di Indonesia bagian Timur tersebut.

Kasus memalukan di Tolikara itu, hendaknya menyadarkan semua bangsa Indonesia, bahwa nilai toleransi di negeri ini mulai luntur, atau paling tidak, mudah retak hanya karena kepentingan sesaat.

Siapapun yang merasa diri menjadi bagian dari NKRI yang membentang dari Sabang sampai Merauke, hendaknya menyadari, bahwa bangsa ini besar karena di dalamnya terdapat beberapa unsur-unsur yang berbeda yang hidup dalam alam toleransi.

Toleransi merupakan salah satu pengikat bangsa ini. Sehingga sudah sepatutnya sikap itu diperkuat, dipertahankan dan dikedepankan, bukan hanya dijadikan lipstik yang hanya jadi topik utama dalam forum resmi, seminar atau workshop . (mordiadi)

Minta ASN Netral, Menteri Yuddy Selain itu, dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (Hukip) Herman Suryatman, surat tersebut diterbitkan untuk mewujudkan ASN yang bersih dan bebas dari intervensi politik.

“ASN harus tetap menjaga keprofesionalitasannya dan memberikan pelayanan publik.

Tidak malah ribet dalam urusan politik,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/7).

Untuk menjamin efektivitas surat edaran tersebut, para pimpinan K/L dan Pemda diminta untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. “Jika ada yang melakukan pelanggaran, langsung dicatat dalam berita acara,”

tegasnya.

Herman menambahkan, selain menjaga netralitas dalam pilkada, aset pemerintah dilarang dipergunakan untuk kampanye. “Kendaraan dinas, ruang rapat, dan perlengkapan kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik,” tegas Herman.

ASN dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

“Larangan ini meliputi kegiatan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluaga, dan masyarakat,” imbuhnya. (jpnn)

SPORT Sabtu, 25 Juli 2015

Manchester United

VS

Barcelona

DENDAM

(Live) Minggu, 26 Juli 2015 Pukul 03:00 WIB

Resmi Jadi

Palang Pintu Juve KIPER anyar Juventus, Norberto Murara Neto, membeberkan bahwa keputusannya soal hijrah ke Turin merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Ya, kiper yang sebelumnya dihubungkan dengan raksasa Premier League, Liverpool, tersebut belum lama ini telah resmi mejadi pemain Juventus.

Diwawancarai Sportsmole, ia mengatakan bahwa ia tidak ragu dalam memilih Bianconeri sebagai pelabuhan selanjutnya. “Tidak ada keraguan bahwa Juventus adalah pilihan tepat bagi saya,” ujarnya.

“Sejak saya datang ke Italia, ambisi saya adalah bermain di level tertinggi. Jadi, ketika Juventus datang kepada saya maka pikiran saya secara langsung untuk mereka,” imbuh pemain yang sebelumnya memperkuat FIorentina tersebut.

Sang Kapten WAYNE Rooney mengaku bahwa ia amat sulit menerima kekalahan dirinya dan Manchester United atas Barcelona di Final Liga Champions, dalam dua kesempatan berbeda.

Dini hari nanti, Kapten Setan Merah itu dapat berkesempatan membalas sakit hatinya pada Blaugrana dalam laga uji coba yang digelar di Amerika Serikat.

NETO

Neto sendiri dipastikan masih akan menjadi pilihan kedua bagi Massimiliano Allegri, sebab kiper andalan Juventus, Gianluigi Buffon, dipastikan masih akan bermain hingga kontraknya berakhir.

Kiper asal Brasil itu sempat menghabiskan empat musim bersama L a VIola. Namun, pada akhirnya ia hijrah ke Juventus yang juga menawarkannya kontrak selama empat musim. (*)

Pemain Inggris tersebut pernah menghadapi tim Catalan di laga puncak kompetisi elit antar klub Eropa di tahun 2009 dan 2011.

Kedua laga itu berakhir dengan tumbangnya Setan Merah di tangan tim Catalan dan Rooney mengaku ia masih amat menyesal hingga saat ini.

“Saya hampir saja menjadi juara dan kalah dua kali di tangan Barcelona benar-benar

merupakan hal yang sulit diterima. Saya kira kadang Anda harus menyerah dan menerima fakta bahwa mereka adalah tim yang lebih baik - terbaik di Eropa - dan amat sulit menang melawan mereka,” tutur Rooney pada ESPN. “Saya akan mengatakan bahwa laga di Wembley merupakan yang paling sulit dilupakan.

Bayangkan betapa hebatnya memenangkan Liga Champions di sana,” pungkasnya. (*)

ICC Cup 2015

Derby Milan di China Laga ICC China 2015 akan mempertandingkan Derby della Madonnina di China antara AC Milan vs Inter yang berlangsung di Stadion Shenzhen City, Shenzhen (Tiongkok) Sabtu, 25 Juli 2015 19:00 WIB live Indosiar.

Beruntung bagi fans kedua klub di Tiongkok, karena ini adalah kejadian langka dua klub yang biasanya menyajikan derby kota Milan di Seri A akan dipanggungkan dalam pentas ICC China 2015 Sabtu nanti.

Dalam ajang ICC ini, AC Milan yang kini ditangani pelatih baru Sinisa Mihajlovic membawa 28 skuad utamanya, termasuk rekrutan baru striker baru yang didatangkan dari juara Eropa League Sevilla, Carlos Bacca dan Luis Andriano . Di ICC ini AC Milan selain bertemu rival kotanya Inter juga akan bertanding melawan

Real Madrid.

Sebelumnya AC Milan telah memulai laga pre season minggu lalu menghadapi Lyon dengan hasil kalah 1-2., dimana saat itu sang gaffer mengganti semua pemainnya dibabak kedua. Sebelum melawan Lyon dua kali Milan melakukan uji coba dengan klub kecil lokal di Italia.

Sementara Inter yang ditangani Roberto Mancini, membawa 25 pemain ke dalam turnamen ICC China ini. Dalam skuad tersebut selain pemain baru Kondogbia, juga membawa Xherdan Shaqiri yang diberitakan segera dijual.

Tapi beberapa pemain terpaksa ditinggal karena cedera seperti Biabiany, Vidic, Puscas, Camarà dan Dodo, serta aider dan Joao Miranda juga tidak disertakan karena terkendala visa. Inter pun segera mendapat amunisi baru dengan pembelian Jovetic dari City.

(Live) Sabtu, 25 Juli 2015 Pukul 19:00 WIB

Rakyat Kalbar

Rakyat Kalbar Sabtu, 25 Juli 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Sakit Hati Utang Tak Dibayar,

Dua Cewek Embat Motor Temannya

CURANMOR DILUMPUHKAN. Zainudin alias Udin dibopong ke ruang pemeriksaan Mapolresta Pontianak, Jumat (24/7). FIKRI AKBAR-RK

Pontianak-RK. Berdalih geram karena duit yang dipinjamkannya tak kunjung dilunasi selama 3 bulan, seorang cewek warga Jalan Ya’am Sabran Pontianak Timur, Oktaviana alias Okta (24 tahun), mencuri motor Honda Beat milik teman yang dipinjaminya duit Rp1 juta itu.

Jambret Naik Kelas Jadi Curanmor

Melawan Polisi, Dor! Pontianak-RK. Residivis kambuhan, Zainudin alias Udin, 34, terpaksa dilumpuhkan kakinya oleh petugas Unit Jatanras Polresta Pontianak, Jumat (24/7). Hendak ditangkap di Jalan HA Naim, Tanjung Raya I, Pontianak Timur, bukannya menyerah, malah melawan polisi.

Warga Gang Madrasah, Jalan Panglima A Rani, Pontianak Timur ini dulunya jambret.

Masuk penjara bukannya tobat, Halaman 15

MACAM BARONGSAI. Truk bermuatan balok beton nyaris terbalik dan menghalangi pengendara yang melintasi Jembatan Pawan II, Ketapang, Jumat (24/7).

JAIDI CHANDRA-RK

Ruangan Bernyanyi Studio Family Karaoke Remang-Remang

Kasatpol PP: ABG Bisa Saja “Main” di Room, Cium-ciuman!

Rp2,5 juta. Mencuri berdua sama Nia pakai kunci cadangan, sisa uang dibagi dipakai buat lebaran, beli baju,” kata Okta kepada wartawan di markas Polresta Pontianak, Jumat (24/7).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Halaman 15

OVER KAPASITAS TRUK BERMUATAN BALOK BETON NYARIS TERBALIK

Ketapang-RK. Truk KB 9903 GN dari arah Kota Ketapang menuju Kabupaten Kayong Utara nyaris terbalik di tanjakan Jembatan Pawan II, Ketapang, Jumat (24/7) pagi. Diduga over kapasitas atau bermuatan lebih, sehingga tidak mampu menanjak jembatan.

Di bak truk bertumpuk balok beton atau

paku bumi yang melorot ke belakang hingga tumpah ke jalan raya. Kejadian ini sangat disayangkan Hardi, 34, pengendara sepeda motor yang melintas di Jembatan Pawan II. “Saya ngeri melihatnya, bagaimana kalau pas ada kendaraan lain di belakang truk itu,” ujar Hardi.

Kejadian tersebut sekitar pukul 08.30 Wib. Biasanya pada pagi hari, Jembatan Pawan II dipadati kendaraan.

Halaman 15

Pontianak-RK. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkot Pontianak, Ir Haryadi Sobri Triwibowo menenggarai Studio Family Karaoke menjadi penyedia tempat asusila terselubung.

Haryadi Sobri Triwibowo Komando Petugas Tantrib (Ketentraman dan Ketertiban) ini mencurigai, room karaoke (ruangan bernyanyi) Studio Family Karaoke dijadikan sarana mesum muda-mudi atau Anak Baru Gede (ABG) di Kota Pontianak.

Kecurigaan ini muncul, ketika pasukan pamong praja Pemkot Pontianak melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di gedung Studio Family Karaoke, minggu lalu. Kala itu, Haryadi bertanya kepada pegawai Studio Family, bagaimana cara manajemen karaoke memantau konsumen yang sedang bernyanyi di dalam ruangan.

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

Dia beraksi tak sendiri, ditemani warga Jalan Panglima Aim Pontianak Timur, Nia Dahnia (22 tahun). Alhasil, mereka dijemput paksa petugas Tim Unit Jatanras Polresta Pontianak, kemarin.

“Tiga bulan tidak dibayar. Kawan perempuan. Motor itu saya gadaikan

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

SI MANIS EMBAT MOTOR. Dua pelaku pencurian motor milik teman sendiri plus penadahnya diamankan Tim Unit Jatanras Polresta Pontianak. Dari kiri Nia, Okta, dan penadah motor curian itu, Salam. FIKRI AKBARA-RK

Pura-pura Shalat Curi Kotak Amal Pontianak-RK. Jajaran Polsek Pontianak Utara menciduk Hendra bin Hamzah alias Een, Jumat (24/7). Pencuri bola lampu dan kotak amal di Masjid Nurul Fajri Gang Swasembada 1, Siantan Hulu itu diciduk di kediamannya, Jalan Budi Utomo, Gang Alfalah, Siantan Hulu, Pontianak Utara.

Kapolsek Pontianak Utara, AKP Ridwan Maliki mengungkapkan, Een melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat), Rabu (22/7) dini hari.

“Tersangka mencuri uang Rp210 ribu di kotak amal dan empat bola lampu masjid itu sekitar pukul 01.30 Wib,” kata Ridwan.

Modus operandi Een kala itu, berpura-pura shalat malam. Ketika melihat kondisi masjid sepi, bahkan tiada seorang pun, Een melancarkan aksinya. Rupanya dia sudah berbekal palu untuk merusak gembok di kotak amal itu.

“Tersangka datang ke masjid tengah malam, pura-pura mau ibadah. Karena keadaan sepi, tersangka ambil lampu dan uang di kotak amal,” jelasnya.

Penangkapan terhadap Een, dikatakan Kapolsek atas laporan warga. Ternyata Een tak tahu kalau warga mengintainya.

“Anggota langsung turun ke lokasi kejadian, melidik dan mengumpulkan informasi. Akhirnya, berbekal sejumlah keterangan, tersangka berhasil ditangkap,” ujar Ridwan.

Polisi menyita barang bukti hasil curian dan palu yang digunakan Een untuk mencuri. Een dijerat pasal 363 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan (Curat). “Tersangka diancam tujuh tahun penjara,” tegas Ridwan. (oxa)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

10

Sambas Siap Swasembada Beras

Warung Kopi IPM

Wujudkan Ketahanan Pangan

Sambas. Kelompok Tani (Poktan) Harapan Bersama Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur memastikan Kabupaten Sambas bisa swasembada beras. Selain kondisi alam, pemerintah mesti mendukung penyediaan irigasi yang memadai agar petani bisa panen setahun tiga.

H Sutarno, salah satu anggota Poktan Harapan Bersama Desa Selakau Tua menjelaskan, permasalahan yang dihadapi petani adalah pengairan. Untuk mengatasinya, bisa memaksimalkan pemanfaatan sungai yang ada di sekitar Desa Selakau Tua. “Bila irigasi lancar, kita optimis panen padi tiga tahun sekali dapat terwujud. Makanya, kami sangat mengharapkan dukungan pengairan dari

pemerintah untuk mewujudkan panen tiga kali setahun ini,” jelasnya pada acara Panen Padi Perdana di Kecamatan Selakau Timur, Kamis (23/7) lalu.

Anggota Poktan Harapan Bersama lainnya, H Masli menambahkan, pemanfaatan air sungai untuk irigasi bisa dilakukan dengan membangun instalasi pipa sehingga dapat mengaliri sawah-sawah di sekitar bantaran sungai. “Sesuai perhitungan kami secara kasar, diperlukan saluran pipa kurang lebih 1,2 kilometer.

Saya yakin, jika memang kebutuhan pengairan dapat dicarikan solusinya, kami petani siap melaksanakan tiga kali musim tanam dalam setahun, karena selama ini petani mengandalkan pengairan tadah

hujan,” terangnya.

Menyikapi keinginan petani, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sambas, Ir H Musanif mengapresiasi saran yang disampaikan anggota Poktan. “Ini akan kita jadikan bahan masukkan untuk ditindaklanjuti. Nanti kita akan mengirimkan staf teknis untuk menganalisis secara detail, baik kebutuhan yang seharusnya hingga pemetaan permasalahan di lokasi,” ujarnya.

Musanif mengakui, saran seperti ini sangat berarti bagi pemerintah, terutama bagi tim teknis. Distanak akan mendukung agar ketahanan pangan di Kabupaten Sambas cepat terwujud. Musanif mengimbau para petani, agar mengikuti

arahan kalender tanam yang disampaikan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

“Ini sangat penting, sehingga hasil yang diperoleh bisa optimal dan maksimal, serta dapat diminimalisir,” harapnya.

Musanif berterimakasih kepada semua petani yang tetap eksis dan mendukung kemajuan pertanian di Kabupaten Sambas. “Kita apresiasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang terus eksis menanam padi, baik petani yang mendapat bantuan pemerintah, maupun petani swadaya mandiri. Petani harus memperhatikan kalender musim tanam, agar panen tiga kali dapat terwujud,” ungkap Musanif.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa bersama Dandim 1202 Singkawang dan pejabat di lingkungan Pemkab Sambas panen padi di Kecamatan Selakau Timur. M RIDHO

Sambas. Sinergi antara petani dan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian sangat dibutuhkan. Sebab, merupakan salah satu strategi dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas di masa kini dan yang akan datang.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg dihadapan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang menggelar panen perdana padi di Kecamatan Selakau Timur, belum lama ini. “Tanaman pangan khususnya padi, memiliki peranan pokok bagi masyarakat Sambas. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga sebagai bahan pakan dan industri yang setiap tahun cenderung meningkat, seiring pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan serta pakan. Sehingga menjadi amat penting dan strategis untuk terus dikembangkan,” tutur Wabup.

Panen padi yang saat ini dilakukan, jelasnya, merupakan bukti nyata kerja dan keberhasilan petani dalam mengembangkan potensi yang ada. “Kita berharap panen itu dapat meningkatkan produksi, provitas dan mutu dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan, dan menjadikan beras Sambas sebagai ikon yang membanggakan di Kalbar,” harapnya.

Namun yang perlu diingat, tegas Pabali, setiap program pemerintah yang dilaksanakan harus sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Sehingga dapat menghasilkan produktivitas, produksi dan mutu hasil pertanian menuju petani yang maju dan sejahtera. ”Semoga kerjasama yang baik ini dapat memberikan hasil yang baik pula. “Sehingga Sambas menjadi lumbung padi Kalbar yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalbar,” harapnya. (edo)

Kepala Distanak Sambas, Ir H Musanif bersama Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa dan Dandim 1202 Singkawang meninjau sawah milik masyarakat di Kecamatan Selakau Timur. M RIDHO

Anggaran Desa Harus Transparan Sambas. Di era keterbukaan saat ini, sudah selayaknya masyarakat bisa mengakses dan melihat anggaran pembangunan. Tidak terkecuali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga arah pembangunan desa dapat dikawal secara bersama dan tepat sasaran.

“APBDes sudah dibuat, dan diperuntukkan untuk apa saja juga sudah jelas. Sayangnya belum ditempel di papan pengumuman desa, padahal masyarakat perlu mengetahui realisasi dan penggunaan dana

tersebut,” kata Kasful Anwar, Kepala Dusun Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kamis (23/7).

Keterbukaan anggaran desa dari pemerintah desa (Pemdes), jelas Kasful, dintaranya berapa anggaran yang masuk, dananya kemana, dan untuk apa saja dana itu digunakan, mengingat APBDes dibuat oleh warga untuk warga dan demi kepentingan warga. “Jangan sampai persoalan APBDes justru tidak transparan, karena disinilah letak kunci suksesnya pembangunan desa,” tegasnya.

Begitu pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan, tegas Kasful, pemdes seharusnya transparan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pasal 68 menyebutkan, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemdes, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemdes, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Apalagi salah satu poin pada

pasal 82 terkait pemantauan dan pengawasan pembangunan desa menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

“Bahkan pemdes wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes), dan APBDes kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit sekali setahun,”

ucapnya mengutip isi UU Nomor 6 Tahun 2014.

Kasful berharap, seluruh pihak terkait menerapkan transparansi penggunaan ADD dan berbagai dana desa yang telah dicairkan. Sehingga tak menimbulkan kecurigaan, apalagi fitnah atau isu politik. “Keterbukaan itu sangat penting, sehingga tidak ada permasalahan yang dihadapi desa dalam pengelolaan dana desa. Apalagi aparat hukum selalu memantau terkait pemberantasan korupsi di Indonesia,” pungkasnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Pertemuan Lintas Tokoh Sikapi Insiden Tolikara

Mempawah Rentan Aksi Infiltrasi Mempawah. Insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua menjadi pelajaran berharga bagi Kabupaten Mempawah dalam menjaga persatuan dan kesatuan antara sesama warga negara Indonesia.

Kewaspadaan harus tetap ditingkatkan, mengingat Kabupaten Mempawah merupakan kawasan perlintasan yang rawan aksi infiltrasi.

Kapolres Pontianak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Suharjimantoro SIk menilai, kondisi Kabupaten Mempawah sejauh ini sangat kondusif dan aman terkendali. Dia menyebut, kondisi warga Mempawah dan Tolikara sangat jauh berbeda. Namun, ia tetap meminta semua pihak mengambil peranan dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. “Bukan hanya tugas Polisi. Semua kita punya peran,” ingat Suharjimantoro saat menghadiri Pertemuan Lintas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pimpinan Organisasi Keagamaan di Aula Kantor Bupati Mempawah, Jumat (24/7).

Suharjimantoro mengungkapkan, pihaknya telah menurunkan personel ke lapangan untuk mengetahui reaksi masyarakat Mempawah terhadap insiden di Tolikara. Hasilnya menggembirakan, masyarakat Kabupaten Mempawah secara umum dapat merespons peristiwa di Provinsi Papua itu secara jernih dan logis. “Warga Mempawah tidak terpengaruh. Hasil pantauan di wilayah kita, tidak ada komunitas yang provokatif. Ini sangat menguntungkan kita. Ini modal besar bagi kita untuk melangkah ke depan,” sebutnya.

Meski menyebut Mempawah sebagai daerah yang kondusif, Kapolres meminta elemen masyarakat tetap waspada. Menurut dia, sebagai daerah perlintasan dan persinggahan, Mempawah tetap rentan dengan tindak infiltrasi. “Bisa saja ada oknum melintas sambil membawa bahan berbahaya, dan melemparkannya ke rumah ibadah untuk menimbulkan perpecahan. Potensi daerah kita ini tinggi untuk menjadi tempat percobaan. Karena itu, tetap tingkatkan kewaspadaan karena posisi kita adalah daerah perlintasan,” terangnya.

Pertemuan yang diinisiasi Pemkab Mempawah itu menyepakati pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di Kabupaten Mempawah. Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana mengatakan, terjadinya gesekan yang dilatarbelakangi faktor ekonomi, sosial, agama, dan politik mengisyaratkan adanya permasalahan serius yang harus menjadi perhatian semua pihak,

Ketua MUI Mempawah, KH Tusirana Rasyid menandatangani kesepakatan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Mempawah. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Mempawah, Jumat (24/7). Rio/Humas

baik pemerintah, masyarakat, maupun komponen lain.

Berpijak dari hal itu, sebut Ramlana, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah harus segera melakukan konsolidasi dan mengintensifkan koordinasi. Tujuannya, menyamakan persepsi dan mengambil langkah cepat dan tepat, sebagai sikap preventif terhadap kemungkinan terjadinya benturan dan gesekan di tingkat akar rumput di wilayah Kabupaten Mempawah. “Pertemuan ini kita lakukan guna menyikapi perkembangan terkini, sekaligus mengevaluasi kondisi daerah secara umum, dan khususnya bagaimana upaya kita menjaga daerah supaya dalam keadaan kondusif,” terangnya.

Ramlana menerangkan, di tengah kondisi masyarakat yang majemuk dan politik dalam negeri yang tidak stabil, ada pihak yang berusaha mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Akibatnya, terjadi disintegrasi bangsa. “Maka sebagai filter terhadap hal tersebut, penting untuk menumbuhkembangkan sikap mawas diri dan saling pengertian terhadap berbagai perbedaan yang ada,” paparnya.

Terkait langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di masyarakat, Gusti Ramlana menjelaskan, Pemkab Mempawah sejak awal telah mengambil langkah-langkah antisipasi.

Diantaranya dengan pembentukan beberapa

lembaga, seperti FKUB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), dan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Daerah.

Ramlana menuturkan, berbagai kelembagaan yang telah dibentuk memiliki peran strategis. Salah satunya, sebagai ruang bersatunya berbagai komunitas yang mempunyai paham dan ideologi yang berbeda, namun dibingkai dengan kesamaan spirit yakni mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kedamaian masyarakat di Kabupaten Mempawah.

Namun, lanjut dia, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mempawah tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemkab, DPRD, aparat keamanan, dan berbagai forum yang ada. Seluruh pemangku kepentingan dan segenap lapisan masyarakat pun ikut bertanggungjawab. “Saya mengajak kita untuk berkomitmen menjaga kerukunan dan persatuan serta kesatuan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Mempawah, KH Tusirana Rasyid berharap, pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap dalang peristiwa Tolikara. Menurut dia, hal-hal yang terkait SARA cenderung cepat melebar. “Karena itu memang seharusnya kita cepat mencegahnya. Konflik disana harus dilokalisasi. Pemerintah harus tegas dan adil.

Yang jahat harus ditindak,” pintanya.

Sedangkan Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten Mempawah, Yusra mengusulkan, agar Pemkab menggelar pertemuan rutin berkala dengan seluruh elemen masyarakat.

Tujuannya, untuk membicarakan kondisi aktual daerah. “Agar kita bisa mendeteksi isu-isu apa yang tengah terjadi,” sebutnya.

Harapan serupa disampaikan Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Mempawah, Nahruji. Dia menyayangkan terjadinya peristiwa di Kabupaten Tolikara. Secara khusus, dia meminta media massa dapat ikut berperan meredakan ketegangan yang ada.

“Media massa juga jangan mudah terprovokasi. NU sendiri siap bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meng-counter agar tidak ada gesekan-gesekan,” ucapnya Pertemuan ini disikapi Wakil Ketua DPRD Mempawah, Rajuini. Dia menilai pertemuan seperti ini mutlak dilakukan guna mengantisipasi imbas insiden Tolikara di Kabupaten Mempawah. Rajuini menyebut, konflik sejatinya merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Yang menjadi persoalan, menurut dia, adalah membawa konflik pribadi ke wilayah suku, agama, dan kelompok.

“Jadi masalah pribadi jangan dibawa-bawa ke ranah yang lebih besar,” ucapnya.

Menurut Rajuini, salah satu cara mencegah konflik di masa mendatang adalah dengan pendidikan. Dia menyatakan, generasi muda harus mengenyam pendidikan yang

cukup sehingga pola pikir dapat berkembang.

“Dengan begitu generasi muda nanti tidak disibukkan dengan kebanggaan-kebanggaan kelompok, suku, dan agama,” terangnya.

Pertemuan ini juga dihadiri Komandan Kodim 1201 Mempawah, Letkol Arm Suprayitno yang juga menyebut peristiwa yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua pada 17 Juli lalu, seharusnya tidak perlu terjadi. Menurut dia, jika unsur pimpinan daerah dan para tokoh masyarakat selalu menjalin komunikasi yang baik, insiden tersebut mestinya dapat dicegah. “Menurut analisa kami, komunikasi diantara tokoh-tokoh disana kurang baik, sehingga terjadilah hal yang sepatutnya tidak perlu terjadi,” sesalnya.

Suprayitno sependapat dengan pernyataan Gusti Ramlana. Dia menengarai gesekan yang terjadi di Tolikara merupakan ulah pihak ketiga yang memprovokasi warga, demi kepentingan sendiri. “Kelompok ini bisa dari dalam negeri maupun luar negeri,” terangnya.

Berkaca dari hal tersebut, Suprayitno mengajak seluruh tokoh masyarakat dan agama supaya lebih peka terhadap situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. “Cegah dini jika terjadi gejolak yang mengarah ke SARA. Jika terjadi di kecamatan atau desa, secepatnya ditangani dan diselesaikan melalui perangkat musyawarah pimpinan kecamatan,” sebutnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Ketapang Bahari

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

11

Hari Pertama Kerja, BKD Sidak PNS

Pilkada

Ilustrasi/ist

PGKK Akan Netral Ketapang-RK. Seksi Hukum dan Pemerintahan Persekutuan Gereja Kristen Ketapang (PGKK) Kasdi mengatakan,peran gereja harus menciptakan ketenteraman dan kedamaian di masayarakat khususnya di Ketapang termasuk saat Pilkada mendatang.

“PGKK bersifat netral, indevenden tidak akan memihak calon manapun. Semua anggota diberikan kebebasan menentukan pihannya sesuai hati nurani.

Semua anggota harus menghormati pilihan masingmasing,” katanya, kemarin.

Ia mengatakan, langkah untuk mempertahankan agar Ketapang tetap kondusif dengan cara semua masyarakat termasuk anggota PGKK harus menjaga toleransi antar sesama, serta meningkatkan solidaritas antar gereja terutama gereja Kristen di Ketapang.

“Ada sekitar 300 Pendeta dan sekitar 76 ribu anggota jamaat. Jadi semuanya kita imbau tetap menjaga toleransi antar sesama,” imbaunya.

Ia menjelaskan, kepengurusan ketiga Persekutuan Gereja Kristen Ketapang priode 2015-2019 sudah resmi dilantik di salah satu Hotel di Ketapang Rabu (22/7 kemarin), Satu di antara program PGKK baru ini adalah membantu mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ketapang Desember 2015 mendaang.

Sementara Ketua PGKK, Pdt Yance Abidano STh mengatakan, kepengurusan selama empat tahun, kali ini selain membentuk kepengurusan baru juga menyusun program untuk empat tahun kedepan. “Di antara programnya adalah bagiamana menciptakan jamaat yang berkualitas,” jelasnya.

Ia menegaskan, kedepan jamaat PGKK baik secara ekonomi dan budaya harus terus meningkat.

Sehingga PGKK bisa berperan mengentas kemiskinan di masyarakat. “Semoga kehidupan masyarakat semakin sejahtera, aman dan tenteram,” harapnya.

Ia mengharapkan, PGKK mendapat dukungan semua pihak seperti Pemerintah. Sehingga program dan kegiatan PGKK bisa berjalan lancar dan sukses.

Hadirnya PGKK juga untuk kepentingan masyarakat dan daerah khususnya Ketapang.

“Kita meminta dukungan kepada Pemerintah agar kegiatan-kegiatan bisa berjalan sukses. Selama ini pun Pemerintah cukup mendukung,” ungkapnya.

Ia menambahkan,bahkan pihaknya juga mendapat dukungan pembiayaan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ketapang). (Jay)

Ketapang-RK. Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Ketapang hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Lebaran telah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) sekaligus halalbihal kepada para PNS Pemda Ketapang.

“Ini sekaligus untuk mengecek keberadaan pegawai apakah setelah cuti bersama lebaran mereka sudah masuk kantor atau belum,” kata Tauran Kepala Subbag Umum dan Pengembangan Pegawai BKD Ketapang, Jumat (24/7).

Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan hari pertama

kerja pada Rabu (22/7) ternyata rata-rata PNS sudah masuk kantor semua. Pengecekan dilakukan di lingkungan Seketariat Daerah, Distanak, Capil, PU dan Dinas Kelautan Perikanan dan dinas-dinas lainya. “Alhamdulilah semuanya masuk kantor,” ungkapnya.

Ia mengatakan, usai melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama sampai batas akhir Selasa (21/7). Pada Rabu (22/7) hari pertama masuk kerja semua pegawai di Ketapang sudah wajib masuk kantor semua.

Ia mengungkapkan, hasil ini tentunya hanya sementara, se-

bab masih ada dinas atau instansi yang belum sempat dicek dan pihaknya hanya bisa menunggu laporan dari dinas yang bersangkutan. “Terhadap instansi yang kita cek memang sudah masuk semuanya,” katanya.

Ia berharap kepada pimpinan instansi segera menyampaikan kepada BKD jika memang ada pegawainya yang maish bolos setelah masa cuti bersama berakhir. Sehingga bisa diambil tindakan terhadap yang bersangkutan.

Pegawai yang bolos atau tidak masuk kerja setelah masa cuti bersama Lebaran berakhir

akan ditindak dan diberi sanksi.

Dikatkaannya jika tanpa alasan yang masuk akal maka semua pegawai diwajibkan harus masuk kerja.

“Cuti bersama Idul Fitri itu kan mulai 16 hingga 21 Juli,” katanya.

Terhadap pegawai yang sengaja bolos bisa saja disanksi berupa penundaan kenaikan pangkat. “Mudah-mudahan di Ketapang tidak ada pegawai yang bolos,” harapnya.

Menurut Tauran, Sidak ini dilakukan untuk menegakan tingkat kedisplinan PNS di lingkungan Pemkab Ketapang.

PNS harus disiplin dan masuk kerja sesuai aturan, jika bolos tanpa surat izin atau keterangan termasuk katagori pelanggaran disiplin PNS. Tauran menuturkan, ia percaya tidak ada PNS yang dengan sengaja bolos paskaliburan, jika pun ada, ia meminta kepala SKPD melakukan crosscheck dan mempertayakan alasanya.

“Kalau masih ada di SKPD pegawai yang belum masuk kantor, mungkin ada halangan yang mendesak,” pungkasnya.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

Ketapang Aman dan Kondusif Cornelis: Jangan Terprovokasi Ketapang-RK. Wakapolres Ketapang, Kompol Sahroni Tohir menegaskan, terkait paskainsiden di Tolikara Papua, sampai saat ini situasi di Ketapang tetap berjalan aman dan Kondusif.

Para Tokoh agama, tokoh masyarakat Ketapang telah menyamakan persepsi untuk menjaga situasi aman dan kondusif.

“Pesertanya ada sekitar 100 orang.

Ini silaturahmi Dandim sama Kapolres bersama tokoh agama,masyarakat untuk menjaga ketapang aman dan kondusif, Yang mengundang Dandim tapi pelaksanaanya di Mapolres Ketapang,” kata Wakapolres Ketapang, Kompol Sahroni Tohir Kamis (23/7).

Ia mengatakan, jajaran Polres bersama Kodim 1203 Ketapang telah menyelenggarakan pertemuan sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ketapang di aula Mapolres Ketapang, Kamis (23/7).

Pada pertemuan ini pihaknya meminta masukan terkait kejadian di Tolikara Papua. Serta menyatukan persepsi dan semua umat untuk menjaga keamanan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

“Jadi semuanya memberikan masukan,” katanya.

Polres Ketapang juga meminta semua Kapolsek di semua wilayah melakukan pertemuan yang sama. Serta tetap bekerjasama Koramil dan aparat setempat

seperti kecamatan.

“Sampai saat ini situasi di Ketapang tetap kondusif. Kita harap semua wilayah di Ketapang tetap kondusif,” tegasnya.

Wakapolres menambahkan, pertemuan ini sekaligus juga untuk menyikapi pelaksanaan Pilkada di Ketapang yang tidak lama lagi akan dilaksanakan.

Semua pihak tegas Waka diminta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada. “Saat ini kita terus pantau situasi menjelang Pilkada di Ketapang,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan pertemuan mudah-mudahan di Ketapang tidak rawan konflik. Karena para tokoh tersebut mengungkapkan akan menjaga bersama kemananan di wilayahnya. “Mereka juga mengatakan siapapun yang menang dalam Pilkada akan didukung,” ungkapnya.

Waka menegaskan baik TNI dan Polri sudah ditegaskan netral saat Pilkada nanti. Jadi melihat situasi saat ini dan Pilkada sebelum-sebelumnya kemungkinan Ketapang pasti tetap kondusif.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Cornelis juga mengingatkan masyarakat Ketapang jangan terprovokasi dan terpancing dengan insiden yang terjadi di Tolikara Papua.

“Masyarakat Kalbar, khususnya Ketapang jangan ikut-ikutan apa yang terjadi di Papua. Sebab ketika masyarakat Mus-

Sahroni Tohir

lim di seluruh Indonesia sedang Lebaran.

Namun di Papua malah terjadi keributan,” kata Cornelis saat di Hotel Borneo Emeradl Ketapang, Kamis (23/7)kemarin.

Cornelis menegaskan, apa yang sekarang sudah baik, dijaga dan selalu diurus secara baik.

Jangan kejadian di papua d i b a w a k e K e t a p a n g . Ma s y a r a kat Kalbar khususnya di Ketapang

sudah lama hidup berdampingan. “Kita sudah lama hidup berdampingan biarpun kita berbeda agama suku kita saling hormat menghormati dan menghargai,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kehidupan yang harmonis itu harus tetap dipelihara dijaga, jangan gara-gara ada propokator kita mau pergi ke papua. “Kalau ada propokator yang mau ngirim ke papua jangan mau.

Kita jangan ngurus Papua, kita nguruis Ketapang saja, itu urusan orang Papua,” ujarnya.

Kata Cornelis, konflik hanya akan membuat masyarakat menjadi bodoh, saling mencurigai, daerah tidak akan maju.

Karena itu, nilai-nilai negatif seperti ini harus dibuang.

Menurut Cornelis, Ketapang akan masuk kawasan industri, di antaranya pembangunan tenaga listrik dengan bahan batu bara. “Jika masyarakat Ketapang ribut bisa jadi inverstasi akan pergi ke tempat lain,” katanya.

Cornelis juga mengingatkan, agar orangtua juga menjaga anak dari kecanduan teknologi internet, juga jangan sampai terpengaruh dengan narkoba.

“Anak harus dididik dan dijaga dengan baik, karena negara ini nantinya, anakanak itu yang urus, Saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan penyuluhan dan pembinan kepada anaanak,” pungkasnya. (Jay)

Kayong Utara

Peluang Sarjana Warga Kayong Utara Terbuka Lebar

Padah Bertuah

Ilustrasi/ist

Pembentukan Tim Penanganan Ijazah Palsu SUKADANA. Pemerintah Daerah Kayong Utara melalui Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerahnya membentuk Tim Penanggulangan Ijazah Palsu, yang saat ini sedang menjadi perdebatan sengit tingkat nasional. Tim ini telah dibentuk beberapa waktu yang lalu dengan melibatkan Inspektorat, Bagian Hukum serta dinas Pendidikan. Nantinya tim akan bekerja sama guna memastikan adanya oknum yang terlibat dalam penggunaan ijazah palsu.

“Kita sudah membentuk Tim Penanganan ijazah palsu PNS di Kayong Utara, yang melibatkan Inspektorat, ada Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Hukum serta Dinas Pendidikan, yang selanjutnya tim ini akan segera bekerja,”tutur Kepala Bagian Kepegawaian Daerah, Agus Suratman di ruang kerjanya.

Dirinya memastikan jika Tim yang dibentuk, bekerja berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melihat perguruan-perguruan yang tidak diakui. Dengan bekal perguruan tinggi tersebut, tim yang dibentuk ini, menurutnya akan melihat ijazah para Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Kayong Utara.

“Kita cenderung sesuai Surat Edaran Men-PAN dan RB untuk meneliti, memferivikasi ijazah-ijazah palsu yang dikeluarkan perguruan tinggi, yang terindikasi tidak layak operasional. Untuk daftar ini kita masih mencari sendiri. Di JawaTimur telah ditemukan, perguruan tinggi yang tidak diakui itu. Sekarang kawankawan lagi mengidentifikasi ke Perguruan tingginya dulu, baru ke PNS nya,”ujar Agus lagi.

Ditambahkannya, Surat Edaran ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tim yang dibentuk ini, bisa mengumpulkan data PNS-PNS yang terindikasi menggunakan Ijazah palsu. Sementara untuk hasilnya sendiri, akan diserahkan mereka kepada MenPan, hingga batas waktu Agustus nanti.

“Dari surat edaran ini, tidak ada tercantum mengenai sanksi, kita hanya sebatas memverifikasi dan mengidentifikasi, setelah itu hasil kerja tersebut, diaporkan ke MenPan pada Bulan Agustus mendatang,” lanjutnya. (lud)

SUKADANA. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengungkapkan bahwa program pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara (KKU) merupakan salah satu program untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Dengan memberikan pendidikan gratis 12 tahun hingga keperguruan tinggi.

“Pendidikan gratis selama 12 tahun sudah mulai meningkat jumlahnya, dan tidak hanya mengakses dengan pendidikan gratis selama 12 tahun saja, namun saat ini juga berjalan untuk memberikan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, yang disebut dengan program 10 sarjana satu desa,” jelas H Hildi Hamid belum lama ini.

Dijelaskannya, mengenai

proram pendidikan gratis ini, tidak hanya diberikan 12 tahun saja, tetapi memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin meneruskan hingga keperguruan tinggi.

Untuk saat ini, lanjutnta, Pemda telah mengirim siswa yang berhasil dalam mengikuti beberapa seleksi untuk masuk di Universitas Islam Malang (Unisma) Fakultas Kedokterannya, dan kebeberapa perguruan tinggi yang memang telah melakukan kerjasama dengan Pemda Kayong Utara.

“Dengan memberikan pendidikan gratis hingga ke Perguruan tinggi, merupakan bentuk dari kepedulian terhadap pendidikan, karena melalui pendidikan inilah yang nantinya akan meningkat-

kan SDM yang ada di Kayong Utara,” terang Orang nomor satu Di Kayong Utara kepada para awak media.

Mengenai salah satu program pemerintah yaitu pendidikan gratis 12 tahun hingga keperguruan tinggi ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Dra Hilaria Yusnani sangat mendukung atas program yang saat ini telah berlangsung, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kayong Utara ini.

“Tentunya kita sangat mendukung program pendidikan gratis ini. Bahkan hasil dari program pendidikan gratis ini sudah mulai kelihatan, dan sangat disambut baik oleh masyarakat demi meningkatkan SDM di Kayong Utara,” kata Kepala Dinas Pendi-

dikan KKU. Dilanjutkannya, mengenai program pendidikan gratis ini, ia pun sangat berharap dapat terus berlanjut demi terciptanya apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui pendidikan gratis.

“Pendidikan gratis ini bukan hanya selama 12 tahun saja, namun hingga ke perguruan tinggi turut dibiayai oleh pemda. Terkait hal ini, tentunya kami sangat berharap kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” ucap Hilaria lagi.

Mengenai progaram pendidikan gratis, dirinya berharap dapat terus di galakkan oleh pemda.

Untuk mencetak sarjana-sarjana asli putra daerah Kayong Utara.

Salah seorang warga Su-

kadana, Agus menyambut baik atas program pendidikan gratis yang sudah berjalan ini. Karena menurutnya, untuk Kayong Utara memang sangat penting untuk diterapkan pendidikan gratis, agar dapat meningkatkan SDMnya.

“Semoga program pendidikan gratis ini, dapat terus diterapkan oleh pemerintah, siapapun nantinya yang akan kembali menjadi Bupati di Kayong Utara. Agar siswa lainnya yang memang belum berkesempatan dapat turut dirasakan oleh mereka,” ungkapnya, yang juga merupakan salah satu siswa turut merasakan pendidikan gratis ini.

Reporter: Kamiriluddin Editor: Kiram Akbar

Pemda Kembali Buka Peluang Beasiswa Sebanyak 28 Mahasiswa S U K A D A NA . Ko m i t m e n Pemerintah Daerah Kayong Utara dari sejak awal pemekaran hingga saat ini, mengenai Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pendidikan serta Kesehatan sangat tinggi.

Peningkatan Kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang Pendidikan melalui Program Sepuluh Sarjana Perdesa dan untuk memenuhi keterbatasan dalam hal ini kelangkaan Profesi tenaga Medis pada bidang kesehatan, Pemda Kayong Utara kembali mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

Hal ini diungkapkan oleh Ichwani SPdi, Kepala Subbagian Agama dan Pendidikan Kesejahteraan Sosial Setda KKU. Dirinya menambahkan bahwa kerjasama yang dilakukan pihak Pemda kali ini, melibatkan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.

“Pemerintah Daerah Kayong Utara kembali memberikan kesempatan kepada Putra-putri

Daerah yang berprestasi dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2015-2016,” ungkap Ichwani saat ditemui di ruangan kerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Ichwani, kesempatan yang diberikan Pemda Kayong Utara kepada para putra daerah melalui jalur kerjasama ini, dengan kuota sebanyak 28 orang mahasiswa.

Sementara jurusan yang akan diterima di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang adalah, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan Program Studi Diploma III, Jurusan Analis Kesehatan dengan Program Studi Diploma III, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi dengan Program Studi Diploma III, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi dengan Program Studi Diploma IV serta Jurusan Keperawatan Gigi dengan Program Studi Diploma IV, jelas Ichwani.

“Kami menghimbau kepada para lulusan SMA, MA dan SMK untuk lulusan semua jurusan bisa memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan Pemda tersebut. Yang pendaftarannya telah dimulai dari tanggal 5 Juni hingga 17 Juni 2015. Para pelamar bisa mengantarkan berkasnya dengan difasilitasi oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru masing-masing sekolah.

Atau mereka juga bisa mengantarkannya langsung ke Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kayong Utara,”info Ichwani.

Ditambahkanya lagi, tes yang akan dilakukan nantinya melalui 2 tahap, yakni Seleksi Uji Tulis dan Uji Kesehatan. Tes yang akan dilaksanakan tersebut berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 24 Juni sampai dengan 26 Juni 2015. Untuk tes Uji Tulisnya pada tanggal 24 Juni bertempat di SMKN 1 Sukadana, sedangkan tes Uji Kesehatan dari tanggal 25 hingga 26 Juni berlangsung di Puskesmas Sukadana.

“Sebelum melaksanakan kedua tes tersebut, para pendaftar yang telah memenuhi persyaratan, wajib mengikuti pembekalan dan pengarahan dari panitia. Dimana kegiatannya, akan kami laksanakan di SMKN 1 Sukadana pada tanggal 23 Juni,”tambah Ichwani yang juga merupakan salah satu panitia.

Ia menambahkan, sejak tahun 2008 sampai saat ini , Kabupaten Kayong Utara terdapat 32 calon dokter yang dibiayai oleh Pemda. Terdiri dari 29 di Universitas Negeri Pontianak dan tiga siswa di UNISMA, Malang.

Yang semuanya merupakan wujud kepedulian Pemda dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang mumpuni.

“SDM yang dimaksud disini, khusus untuk bidang pendidikan, masyarakat diberikan program pendidikan gratis selama 12 tahun, dan program 10 sarjana, demi terwujudnya peningkatkan SDM yang telah menjadi program pemerintah,” ucapnya.

Terkait hal ini, untuk siswa yang telah lulus mengikuti Ujian Nasional tahun ini, pemerintah telah melakukan kesepakatan bersama dengan beberapa Universitas lainnya, agar mereka yang tidak dapat lolos dalam mengikuti tes di Unisma, yang sebelumnya telah dilakukan seleksi, turut memperoleh kesempatan yang sama.

“Adapun kesepakatan yang kita lakukan saat ini, di Politeknik Kesehatan Semarang, sedangkan Universeitas Tribuana Tunggal Dewi Malang, dan Universitas Tanjungpura Pontianak, telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Semoga kerjasama antara Pemda dapat berjalan dengan baik, agar tujuan dalam menigkatkan SDM dapat terlaksana,” harap Ichwani.

Sementara itu, pihaknya juga berharap kepada siswa yang telah berhasil masuk di pergurauan tinggi, agar dapat belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang diinginkan untuk KKU. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Berdayakan Lahan Kosong Nanga Pinoh-RK. Di Kabupaten Melawi sudah ada sekitar 15 investor di bidang perkebunan.

Ditambah lagi banyak warga yang telah membuat perkebunan sendiri. Namun, masih saja banyak lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman warga.

Lahan tersebut mesti diberdayakan dengan menanaminya dengan komuditas perkebunan, kehutanan maupun pertanian.

“Lahan kosong yang ditumbuhi ilalang dan semak belukar masih banyak di Melawi. Mestinya lahan tersebut ditanami,” ujar tokoh muda Melawi, Supardi, kemarin.

Menurutnya, semua lahan bisa ditanami oleh warga. Tentunya sesuai dengan peruntuhan lahan.

Bila lahan tersebut masih berstatus hutan ditanami saja dengan komunitas kehutanan. Seperti berbagai jenis kayu-kayuan.

Namun, apabila di luar kawasan hutan bisa ditanami dengan komuditas perkebunan seperti sawit dan karet. Namun, bila layak untuk dijadikan sawah bisa saja ditanami dengan padi. “Paling penting lahan kosong dekat jalan umum dan pemukiman tersebut mesti ditanami,” ujarnya.

Memang banyak warga takut untuk menanami lahan. Lantaran status kawasan hutan di Kabupaten Melawi yang mencapai 77 persen lebih. Tapi, kata Supardi, selagi masih dekat dengan pemukiman dan jalan umum jangan takut untuk ditanami.

“Memang saat ini kawasan hutan kita masih belum diubah statusnya. Namun, tidak mungkin pemerintah ngotot mempertahankan status kawasan hutan sementara areal tersebut dekat dengan wilayah kelola masyarakat,” terangnya.

Lebih detail, diterangkannya, saat ini zaman telah berupa hawa demokrasi sangat kuat sehingga itu sulit bagi pemerintah untuk mempertahankan sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya, bagaimana mungkin mempertahankan kawasan hutan, namun areal tersebut ditumbuhi semak belukar.

“Logika apa yang membuat pemerintah ngotot mempertahankan kawasan hutan di areal yang memang sudah tidak ada kayunya. Dari pada tidak dimanfaatkan lebih baik diberdayakan agar bisa memberi masukan bagi keluarga,” ulasnya.

Menurutnya, akan lebih bermanfaat lahan ditanami dengan komuditas perkebunan, pertanian dan kayu-kayuan dari pada ditumbuhi semak belukar.

Apabila ingin menjaga hujan, bisa dilakukan di daerah-daerah yang berhutan.

“Saya pribadi sangat mendukung bila ingin menjaga hutan. Bila perlu hutan yang ada saat ini diperluas lagi. Tapi bukan menjaga tanah yang isinya semak belukar. Bisa saja semak belukar tersebut ditanami dengan jabon, lebih bermanfaat,” ulasnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

12

Tak Hanya Perusahaan, Masyarakat Harus Punya Koperasi

Ilustrasi.

Nanga Pinoh-RK. Saat ini semua perusahaan perkebunan sudah memiliki koperasi. Namun yang disayangkan, sebagian besar koperasi yang berada di

NET

perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Melawi dibentuk oleh perusahaan.

“Saat ini semua perusahaan perkebunan baru sudah ada koperasi. Namun

koperasi tersebut baru dibentuk setelah perusahaan perkebunan sawit berjalan,” ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Melawi, Apelles Itang, belum lama ini.

Seharusnya berdirinya koperasi di perusahaan bersamaan dengan dibentuknya perusahaan, bukannya setelah perusahaan berdiri baru dibentuk koperasi. Hal itu yang terjadi di daerah-daerah yang dimasuki oleh perkebunan.

“Semestinya koperasi jangan dibentuk oleh perusahaan, tapi dibentuk oleh masyarakat sehingga masyarakat melalui koperasi bisa bekerja sama dengan perusahaan. Dalam pengelolaan inti dan plasma,” ujarnya.

Dikatakannya, kalau di perusahaan sudah ada koperasi memang akan lebih mudah dalam mengatur pengelolaan kebun. Yakni mana lahan inti perusahaan dan mana lahan plasma yang akan dikelola oleh masyarakat.

“Selama ini hal itu yang menjadi kendala kami dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang berada di perusahaan perkebunan kelapa sawit,

khususnya perusahaan-perusahaan baru,” tuturnya.

Menurut Apelles, sebenarnya yang lebih baik itu, bersamaan dengan masuknya perusahaan ke suatu daerah, koperasinya juga langsung dibentuk oleh masyarakat sehingga dari awal pembukaan areal perkebunan bisa langsung diatur mana lahan yang akan menjadi milik perusahaan dan mana lahan plasma yang dikembalikan kepada masyarakat.

“Jangan setelah ada masalah, antara perusahaan dan masyarakat lalu saling menyalahkan. Sebab kondisi seperti itu yang sering terjadi di lapangan,” lugasnya.

Apelles menjelaskan, memang patut disyukuri kepada setiap perusahaan yang sudah ada koperasi. Karena dengan adanya koperasi tersebut bisa mengharapkan masyarakat untuk ikut serta membantu pengawasan terhadap perusahaan yang ada di daerahnya selaku anggota koperasi perusahaan.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Lokasi Refressing Peluang Bisnis Wisata Nanga Pinoh-RK. Warga Nanga Pinoh memerlukan tempat refressing.

Namun tempat-tempat yang ada masih belum dikelola. Diperlukan investor yang bisa menyediakan tempat refressing, khususnya bagi warga daerah yang dijuluki ‘Kota Juang’ ini.

“Jumlah penduduk daerah ini semakin berkembang. Pertumbuhan penduduk makin pesat semenjak daerah ini menjadi ibu kota kabupaten. Sejalan dengan perkembangannya, masyarakat Nanga Pinoh sudah masuk dalam masyarakat perkotaan. Kebutuhannya pun makin bertambah dan meningkat.

Tidak hanya sandang-pangan, tetapi sudah perlu hiburan atau refressing,” ujar pemuda Melawi, Dedi Supriyadi, kemarin.

Dedi berkomitmen, untuk mewujudkan tempat refressing yang menjadi tujuan wisata warga daerah ini. Salah satunya dengan menyusun Rencana

Induk Pariwisata Daerah (Rapirda) yang masih dalam proses penyelesaian.

Kendai begitu, bisa saja kekurangan tempat refressing ini dilirik oleh investor. Pasalnya, untuk kebutuhan refressing, di kota Nanga Pinoh masih belum tersedia tempat-tempat santai yang memadai. Baik ruang terbuka (open space) atau alun-alun maupun wisata alami serta buatan. Namun begitu banyak tempat yang sangat berpotensi untuk dikelola sebagai tempat untuk refressing. Namun begitu masih sangat alami atau masih belum dikelola dengan baik.

“Sebenarnya daerah Pantai Tanjung atau Muara Sungai Pinoh sangat bagus untuk tempat santai sore atau malam sambil makan dan minum. Ditambah lagi ada hiburan musik. Seperti di Khucing, Malaysia. Sayangnya, pembangunan masih belum selesai,” paparnya.

Dedi optimis, kalau daerah tanjung

pertemuan Sungai Melawi dan Sungai Pinoh dikelola dengan baik tentu menjadi salah satu lokasi santai yang menarik untuk dikunjungi masyarakat terutama pada sore hari.

“Jangankan pegawai swasta atau pun negeri, petani karet pun akan santai sore bila memang disediakan tempat yang enak di tanjung. Sebab masyarakat kita pada sore hari kebanyakan santai,” ulasnya.

Selain itu, jelas Dedi, hutan di tanjung sebelah hulu Serundung Sungai Pinoh juga merupakan tempat refressing. Apalagi bila musim kemarau, air sungai menjadi dangkal sehingga dapat dijadikan tempat mandi sore.

Daerah lain yang bisa dijadikan tempat refressing adalah jalan di Simpang Ella. Sangat cocok untuk dijadikan tempat rekreasi. Di Manggala dapat dibangun tempat wisata religius. Kemudian daerah Bukit Lintang keindahan

alamnya enak untuk dinikmati.

“Hanya saja permasalahan yang dihadapi dinas kebudayaan dan periwisata untuk membuka atau menyediakan tempat rekreasi terbentur keterbatasan dana. Oleh karena itu, sangat diharapkan ada pengusaha yang perhatian dan mau menginvestasikan modal untuk membangun tempat-tempat rekreasi bagi masyarakat Nanga Pinoh, lebih besar lagi masyarakat Melawi dan masyarakat luar lainnya,” harapnya.

Menurutnya, harus diakui investasi di bidang wisata tidaklah sama dengan bidang lainnya. Tetepi sebenarnya, investasi tempat wisata bila menerapkan konsep manajeman yang tepat justru prospeknya sangat baik.

“Semoga ada invastor atau kontraktor yang peduli dengan pengembangan objek wisata budaya alam dan sejarah di Melawi. Terutama wisata alam yang sangat banyak,” ujarnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Milton Crosby

Sekolah Wajib Upacara Bendera Setiap Senin Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang untuk menyurati seluruh SD hingga SMA, bahwa mereka wajib melaksanakan upacara bendera setiap Senin.

Milton menyampaikan hal tersebut, lantaran Pemerintah Pusat (Pempus) menemukan beberapa sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendara, siswanya melupakan pentingnya menghormati Bendera Merah Putih sebagai simbol negara dan lupa lirik lagu kebangsaan, Indonesia Raya.

“Meskipun Surat Edaran (SE) belum kita terima dari Kemendagri dan Kemendikbud RI, kita tetap akan menjalankan segala aturan yang dibuat, oleh pemerintah pusat itu,” kata Milton ditemui di tempat kerjanya, Jumat (24/7).

Milton menjelaskan, kewajiban menggelar upacara bendara setiap Senin ini bukan hanya untuk lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga ke kelurahan dan desa.

“Haru ada upacara bendera, penghormatan terhadap Merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila dan pengarahan dari Inspektur Upacara,” papar Milton.

Dia menjelaskan, kewajiban melaksanakan upacara bendara ini bukan hanya untuk menghormati Merah Putih. “Ini kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air serta menghormati para pejuang kita dahulunya,” kata Milton.

Selama ini, Milton belum menemukan sekolah di Sintang yang tidak menggelar upacara bendera setiap Senin. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap harus diingatkan.

“Tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak melaksanakan upacara bendera, karena hal itu merupakn suatu kewajiban, agar para siswa-siswi kita mengetahui lambang serta isi-isi pancasila,” tegas Milton.

(Adx)

Kasus Tolikara, Dandim Minta Umat Beragama Tak Terprovokasi Sintang-RK. Komandan Kodim (Dandim) 1205/Sintang, Letkol (Inf ) Moch.

Sulistiono, meminta umat beragama di Kabupaten Sintang tidak terprovokasi terkait kasus di Tolikara, Papua.

Hal itu diungkapkannya ketika Silaturrahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan sejumlah tokoh agama di Makodim 1205 /Sintang, Jumat (24/7).

Sulistiono mengatakan, acara silaturrahmi ini semata-mata untuk memupuk persatuan dan toleransi antarumat beragama di Sintang. Sebenarnya memang kegiatan rutin. “Jadi, ada kejadian atau tidak, kami tetap menggelar kegiatan ini,” katanya.

Melalui kegiatan seperti ini, Sulistiono berharap, nilai Bhinneka Tunggal Ika tetap membumi di setiap sanubari anak Indonesia, khususnya di Sintang.

Sehingga tidak terjadi kasus seperti di Tolikara, Papua Pertemuan kali ini dikhususkan untuk membahas berbagai potensi meluasinya isu intoleransi, menyusul pecahnya insiden di Tolikara, Papua. “Potensi

Dandim 1205 bersama Bupati Sintang Milton Crosbu dan FKUB

meluasnya intoleransi itu dapat terjadi di mana saja, karena permasalahan itu sangat peka. Jika tidak disikapi dengan baik, maka bisa menjadi besar,” ingat Sulistiono.

Dia berperan, seluruh lapisan masyarakat di Sintang untuk tidak terpro-

vokasi dengan isu-isu yang berkembang saat nini, terutama yang menyebarluas melalui media sosial. “Saya ingatkan lagi, jangan ada yang memberikan statement yang tidak benar mengenai Tolikara,” tegas Sulistiono.

Hal mesti dilakukan, agar wilayah Sin-

tang yang dalam kategori aman dan terkendali ini tetap terjaga. “Di Sintang belum ada tanda-tanda adanya gesekan akan isu-isu Tolikora. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Sintang,” harap Sulistiono.

Hal senada juga disampaikan Bupati Sintang, Milton Crossby. Dia juga meminta masyarakat jangan terprovokasi dengan peristiwa di Tolikara. “Jika ada mendapat SMS (pesan singkat) yang bersifat SARA, saya harap masyarakaat segera melaporkan hal itu kepada aparat hukum, baik itu TNI ataupun Polri. Mereka akan melakukn penyelidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sintang, Khalidul Mufid memastikan, apa yang terjadi di Tolikora tidak akan terjadi di Sintang. Sebab, umat Kristiani dan Islam di Sintang sangat bersatu. “ Kita sudah lama bersatu. Meskipun berbeda agama, tetapi kita tetap selalu menjaga dan menjalin silaturahmi antarumat beragama,” katanya.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

PDAM akan Perbaiki Jaringan Baning Sintang-RK. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sintang akan memperbaiki jaringan di Baning, dengan merekonstruksi saringan pasir lambat menjadi pengolahan lengkap. Pembangunannya direncanakan mulai berjalan tahun depan.

“Mengubah saringan pasir lambat menjadi pengolahan lengkap ini, akan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Kualitas air bakal menjadi lebih baik,” kata Susanti, Direktur PDAM Sintang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/7).

Dia menjelaskan, rekonstruksi jaringan dari saringan pasir lambat menjadi pengolahan lengkap ini dibiayai APBN. Pengerjaan ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran.

Sumber air bakunya masih mengandalkan Sungai Melawi. Pasokannya masih terkendali walaupun sungai

mengering. Lantaran hal itu sudah dipertimbangkan sebelum pembangunan jaringan.

Susanti menjelaskan, pembangunan jaringan ini untuk memperbaiki kualitas air yang diterima pelanggan. Selama ini, jaringannya masih menggunakan saringan pasir lambat, sehingga kualitas airnya belum terlalu baik.

“Kondisi air yang didistribusikan selama ini di wilayah Baning berwarna agak kekuningan, karena masih menggunakan saringan pasir lambat, hal itulah yang akan diperbaiki,” jelas Susanti.

Dia mengungkapkan, selama ini pelanggan PDAM di dataran agak tinggi di Baning masih banyak yang sulit mendapatkan air. Tetapi ketika dibangun pengolahan lengkap nanti, diharapkan kendala pendistribusian tersebut akan teratasi.

Seperti diketahui, pelanggan PDAM

Ilustrasi

Sintang di Baning, berkisar antara 800 hingga 1000 pelanggan. Selama ini layanan yang mereka terima kurang baik,

karena jaringannya cukup tua. “Kita berupaya terus memperbaiki kualitas layanan,” tutup Susanti. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan Sekda Janji Tegur PNS yang Nambah Libur Putussibau.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri berjanji akan memberikan teguran kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menambah libur dan cuti bersama Idhul Fitri 1436 Hijiriyah.

“Nanti kita akan Sidak (Inspeksi Mendadak). Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran. Karena 22 Juli lalu, semua aparatur harus sudah aktif kembali,” kata Sukri Ir H Muhammad Sukri ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, Jumat (24/7).

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapuas Hulu, Drs Abdul Karim MSi mengaku akan mengecek PNS di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita akan menanyakan siapa yang masih cuti, izin dan siapa yang tidak masuk tanpa keterangan. Kalau ternyata ada yang melanggar ketentuan, maka akan disanksi, sesuai aturan kepegawaian,” tegas Karim.

Dia menjelaskan, prosedur pemberian sanksi kepada PNS yang melanggar sudah jelas, jika sampai lima hari tidak memberi keterangan, maka diberi teguran secara lisan dan tertulis.

Jika sudah mencapai 6-10 hari tidak melaksanakan tugas, kata Karim, maka akan dilakukan teguran secara tertulis. “Namun jika sudah 11-15 hari, tidak melaksanakan tugas, maka pimpinan SKPD wajib mengirimkan surat pernyataan tidak puas terhadap PNS yang bersangkutan,” terangnya.

Ia menegaskan, masa cuti bersama sudah usai.

Tetapi masih ada yang memang sebelumnya mengajukan cuti tambahan. “Cuti tambahan hanya diberikan selama tiga hari, Rabu sampai Jumat.

Kebetulan seperti kita di BKD ini ada juga yang ajukan cuti dan ada yang izin. Jadi yang cuti tentu itu haknya, yang izin kita beri kesempatan,” papar Karim.

Dia mengungkapkan, hari-hari pertama masuk kerja pascalibur bersama, suasana kantor atau instansi memang terlihat sepi. “Kita lihat masih sepi, namun belum tahu jelas keterangannya. Apakah mereka cuti, atau memang meninggalkan tugas,” ujar Karim.

Sidak sebenarnya akan segera dilakukan, kata Karim, tetapi lantaran Bupati dan Wakil Bupati sedang kunjungan ke luar daerah, maka akan dilakukan setelah keduanya datang. “Kalau untuk dinasdinas lain, saya sudah konsultasi dengan Kepala BKD untuk melaksanakan Sidak,” katanya. (aRm)

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

13

Pengamanan Pilkada Kapuas Hulu 2015

Polres Kerahkan 421 Personel Putussibau-RK. Kepolisian Resort (Polres) Kapuas Hulu memastikan kesiapannya untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kapuas Hulu 2015. Kekuatan 421 personel akan dikerahkan.

“Semua kekuatan personel sudah siap. Kita juga sudah koordinasikan dengan Panwaslu dan KPU serta instansi terkait lainnya,” terang AKBP Sudarmin SIK, Kapolres Kapuas Hulu saat ditemui di Mapolres Kapuas Hulu, Jumat (24/7).

Untuk mengantisipasi kekurangan personel pengamanan Pilkada Kapuas Hulu Desember mendatang, Polres Kapuas Hulu sudah meminta BKO dari Polda Kalbar.

Sudarmin mengungkapkan, total personel untuk pengamanan Pilkada Kapuas Hulu terdiri atas 421 personel dari Polres, ditambah dari instansi terkait di Kapuas Hulu dan Polda Kalbar.

“Dari Dit Shabara 60 personel atau dua Pleton dan dari Bimob juga. Dengan pola pengamanan ada empat, yakni aman, rawan

satu, rawan dua dan rawan tiga,” jelas Sudarmin.

Personel yang akan diterjunkan untuk mengamankan Pilkada Kapuas Hulu sejak dimulai proses Pilkada hingga penghitungan hasilnya, sudah dipersiapkan sebagaimana mestinya. “Latihanlatihan ke depan sudah kita persiapkan, seperti Pra-Ops,” ungkap Sudarmin.

Kendati kekuatan pengamanan dipastikan cukup memadai, mengingatkan selama ini Pemilu di Kapuas Hulu selalu aman dan

lancar, Sudarmin tetap membutuhkan kerjasama semua pihak untuk pengamanan, termasuk kepada masyarakat di Bumi Uncak Kapuas ini.

Sudarmin mengimbau seluruh masyarakat Kapuas Hulu untuk berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas daerah. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan momen Pilkada ini untuk memecahbelah masyarakat Kapuas Hulu.

Dia juga mengimbau kepada

para kandidat, termasuk tim sukses dan pendukung untuk siap untuk terpilih dan tidak terpilih.

Siapapun yang terpilihnya, tentunya putra terbaik Kapuas Hulu.

“Ini proses demokrasi kita.

Biarlah masyarakat menentukan pilihannya dengan hati nurani untuk memilih pemimpin ke depan.

Jangan sampai demokrasi kita yang sudah berjalan baik selama ini diciderai,” tegas Sudarmin.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Intensifkan Pembangun Pertanian Putussibau-RK. Masa Kepemimpinan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH bersama Wakilnya Agus Mulyana SH MH periode 2010-2015 akan berakhir. Selama menjabat, telah banyak sawah yang dicetaknya untuk pengembangan sektor pertanian tanaman pangan.

Kebijakan dari duet politisi PPP dan Partai Golkar ini bertujuan menciptakan kemandirian pangan masyarakat di Kapuas Hulu. Lantaran lahan yang tersedia sangat potensial untuk dikembangkan.

Bupati Kapuas Hulu, Nasir menyebutkan, di Kapuas Hulu tersedia lahan pertanian potensial 65 ribu hektar. Bahkan luas areal intensifikasi sawah irigasi tercatat 2.993 hektar.

Tahun ini, rencana kerjasama pengembangan yang dilakukan di sebelas kecamatan dengan total areal 1.500 hektar. Angka ini tentulah cukup besar dan bisa membuat Kapuas Hulu menjadi lumbung pangan, paling tidak petani mandiri beras.

“Untuk Putussibau Selatan saja ada 720 hektar,” ungkap Nasir baru-baru ini.

Selain itu, juga dibangun kawasan unggulan daerah melalui kompetisi kreatif yang tersebar di tujuh kecamatan. Seperti di Suwai, Iko Tambe, Melapi, Urang Unsa, Kedamin Hulu, Ke-

Bupati Nasir beserta stakeholder melakukan Panen Raya Padi Raja Uncak. DOK

damin Darat dan Suka Maju.

Untuk menyukseskan program pertanian di Bumi Uncak Kapuas ini diturunkan 134 Penyuluh Pertanian yang terdiri dari 68 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 57 THL TBPP. Selain pertanian tanaman pangan, masa pemerintahan

Nasir-Agus juga sangat konsen pada program peternakan.

Baik sapi maupun babi, yang dibagikan kepada kelompok tani. “Yang dikembangkan Sapi Bali,” ungkap Nasir.

Dia mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan daging di Kapuas Hulu yang mencapai

1.514 ton per tahun, masih didatangkan dari luar. Ke depan diharapkan akan mandiri.

“Kapuas Hulu masih kekurangan daging sapi sekitar 368 ton,” kata Nasir.

Salah satu kendala dalam pengembangan sektor peternakan, menurut Nasir, dikare-

nakan masih kurangnya tanaga dokter hewan. Serta belum berfungsinya Balai Karantina. “Namun kekurangan itu diharapkan bisa terpenuhi sehingga kebutuhan daging masyarakat Kapuas Hulu bisa dipenuhi petani lokal,” tutup Nasir. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Kalau Sesuai Aturan, Tak Perlu Takut Dana BOS Malah Dipakai Buat Kampanye

Donny Charles Go

Percayakan pada Polisi Sanggau-RK. Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu bebas, membuat informasi atas kejadian di Tolikara simpang siur, sehingga mau tidak mau Pemerintah harus memberikan perhatian lebih atas peritiwa tersebut. Kapolres juga meminta masyarakat untuk memercayakan penanganan kejadian Tolikara kepada pihak kepolisian di sana.

“Kita tidak boleh terpancing dengan situasi dimanapun karena permasalahan besar itu selalu selalu dimulai dari permasalahan-permasalahan kecil. Apapun persoalan di wilayah kita kalaupun ada letupan-letupan kecil kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana maka itu merupakan solusi tidak perlu permasalahan-permasalahan kecil di wilayah kita, kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan di wilayah lain,” kata Kapolres dalam acara tatap muka bersama tokoh agama dan Forkompinda di aula Kodim 1204 Sanggau, Kamis (23/7) Kapolres mengatakan, Kalbar khususnya Sanggau pernah memiliki sejarah konflik. Tetapi itu bisa menjadi kekuatan karena sudah berpengalaman. Dan setiap orang betul-betul merasakan dampak dari konflik tersebut, berbuat apapun sulit dan harganya mahal.

“Dengan pengalaman itu, kami merasa ini modal bagi kita menjadi situasi Kamtibmas yang sudah terjaga dengan baik selama ini. Dengan situasi yang kondusif seperti saat ini, kita berbuat apapun juga bisa dan mudah,” pungkasnya.

Saat ini, kondisi Kabupaten Sanggau, tegas Kapolres dalam keadaan sangat kondusif. Tingkat toleransi antar umat beragama begitu tinggi.

“Kita sadari bahwa negara kita ini dibangun atas dasar perbedaan. Dari perbedaan inilah yang membuat kita yakin bahwa kita akan menjadi Negara besar sehingga mampu memotivasi kita untuk bersamasama membangun negara ini lebih sejahtera lagi,” ujar Kapolres.

Di Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah memiliki program seven brand image. Karena itu, harus didukung semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan Sanggau maju dan terdepan. (KiA)

Sanggau-RK. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Tito Prasetio menegaskan, sepanjang sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, para aparatur pemerintahan maupun pengusaha barang dan jasa tak perlu takut.

“Kalau kita sudah mengerjakan sesuai dengan petunjuk operasional di Perpres itu, mengapa harus takut. Jadi saya merasa kalau yang takut itu berarti ada apa-apa.

Kan sudah jelas di petunjuk operasional di Perpres itu mengenai pengadaan barang dan jasa,” katanya di dampingi seluruh Kasi di lingkungan Kejari Sanggau ditemui wartawan usai menggelar tabur bunga di taman makam pahlawan memperingati Hari Bhakti Adiyaksa yang ke-55.

Hal itu menjawab adanya ketakutan dari sejumlah pihak dalam melakukan proses

Bula Sardion Pasaribu. KIRAM AKBAR

pengadaan barang dan jasa.

Dijelaskannya, kasus tindak pidana korupsi pasti terkait dengan kerugian negara.

Karena itu, kata dia, jika tak ada atau tak ditemukan kerugian negara, tak perlu takut. “Sekarang kalau tidak ada kerugian negara apa yang ditakutkan. Karena korupsi itu tergantung kerugian negara.

Di Perpres itu sudah diatur keuntungan pengusaha, terlepas dari itu, saya tidak tahu ya,” tuturnya.

Orang nomor satu di Korps Adiyaksa Sanggau itu juga, dalam melakukan penyelidikan harus secara profesional dan proporsional. “Tak boleh mencari-cari kesalahan. Kalau pun ada laporan akan kita selidiki dulu,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kajari Sanggau juga sempat memperkenalkan Kacabjari Sang-

gau, Bula Sardon Pasaribu. Kepada para wartawan, Bula mengungkapkan saat ini Cabjari Sanggau telah mengusut dua kasus korupsi, pertama kasus suap Beacukai dengan tersangka Syafrudin, dan kasus korupsi dana BOS yang merugikan negara sebesar Rp200 juta. “Tersangkanya masih satu orang, Kepala Sekolah. Sudah kita tahan pada April 2015 lalu,” ungkap Sardon.

Oleh oknum Kepala Sekolah itu, dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah, malah digunakan untuk kampanye Caleg partai tertentu.

“Jadi semuanya fiktif. Dana itu digunakan untuk kampanye oknum Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk jadi Anggota DPRD,” pungkasnya.

Laporan: Kiram Akbar

Sertifikatkan Dulu, Baru Nego Harga Sanggau-RK. Asisten I Setda Sanggau, Joko Prihanto menegaskan tak mau kecolongan terkait ganti rugi tanah yang terletak persis di sebelah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Sungai Kosak.

Selama tanah warga di sebelah TPA tersebut terkena imbas pembuangan sampah. Pemilik tanah, sudah berkali-kali meminta kejelasan pemerintah terkait hal tersebut. Pasalnya, limbah yang meluber dari TPA tersebut mengakibatkan tanah itu tak dapat ditanami.

“Artinya mereka juga harus berusaha menserfikatkan. Saya tak mau kecolongan. Kalau sudah ada sertifikatnya kita akan nego harga. Ndak berani kita beli tanah tak bersertifikat,” kata Joko kepada Rakyat Kalbar.

Saat ini pihaknya tengah mempelajari dan terpenting tak merugikan masyarakat. Karena itu lagi-lagi ia menegaskan sepanjang tak melanggar ketentuan, pihaknya akan mengganti rugi. Soal sebelumnya ada janji dari Pemda akan mengganti rugi, Joko mengaku tak menge-

tahui pasti.

“Yang saya tahu tanah itu kena limbah dan pemerintah akan ganti rugi dengan ketentuan. Tapi yang paling pokok adalah, tanahnya itu harus bersertifikat dulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, soal pengembangan TPA , Pemda masih mempertimbangkannya, apakah akan tetap di lokasi semula di TPA Sungai Kosak itu, atau pindah di tempat lain. “Akan dipertimbangkan apakah dengan tata ruang, apakah pengembangan TPA, nanti baru ada keputusan,” katanya.

Seperti diketahui, Bupati Sanggau Poulus Hadi sebelumnya menegaskan bahwa apapun aset Pemda harus disertai buktibukti hukum yang jelas. Tegastegas dikatakannya tak akan membangun apapun di tanah yang belum jelas kepemilikannya. “Kalau tidak jelas, saya tak akan mau. Misalnya, kita mau membangun A, tapi asetnya bukan Pemda, ya janganlah.

Tanah itu dikatakan clear kalau sudah bersertifikat,” pungkasnya. (KiA)

Para pegawai di lingkungan Setda bersalam-salaman usai apel pagi di hari pertama usai libur lebaran. KIRAM AKBAR

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Sabtu , 25 Juli 2015

14

Oknum PNS Curi Motor di Parkiran Kantor Bupati Sekda Geram: Pecat Saja! peristiwa itu terjadi. Apalagi dia itu baru calon, belum penuh jadi pegawai,” ucap Ludis.

Dikatakan Ludis, sebelumnya HY merupakan tenaga honorer kategori dua yang akan diangkat pegawai, statusnya masih calon pegawai. “Dengan terjadinya kasus ini, saya minta bagian kepegawaian yang bersangkutan untuk diproses secara hukum, kita sebagai tim untuk menjatuhkan hukuman disiplin di kabupaten Landakan yang Sekda ketuanya menyarankan kepada bupati supaya yang bersangkutan di pecat saja,” tegas Sekda.

Dikatakannya, pemerintah telah berbaik hati mengangkat HY menjadi calon pengawai negeri sipil dari tenaga

Ngabang-RK. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Landak, Ludis kecewa terhadap kasus pencurian sepeda motor di area parkiran kantor bupati Landak, Rabu (22/7) lalu.

Pelaku pencuri motor, HY, merupakan salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) staf bagian Hukum dan HAM, Pemda Landak itu sendiri. “Saya atas nama bupati Landak sangat merasa kecewa adanya pegawai yang seperti itu. Saya sangat kecewa,” tegas Sekda, Jumat (24/7).

Peristiwa tersebut, dinilainya sangat memalukan bagi korps pegawai negeri. Baik secara pribadi maupun instansional. “Kita sangat menyesalkan

honorer. Tapi HY, malah mencuri motor teman sekantornya. Sekda menilai ini fatal. Bagamana mungkin mencuri milik teman sekantor. “Saya benar-benar geram mendengar kasus ini, tidak ada ampun dari Pemda Landak. Kalau sudah melanggar hukum seperti ini, kami tidak akan membelannya,” kesal Ludis.

Ia berharap, kejadian serupa tak terulang. Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pegawai lainnya. Hal yang sama juga diungkapkan Kabag Hukum dan Ham sekretariat pemda Landak, Nikolaus, yang menyayangkan kejadian itu.

“Saya sebagai pimpinan stafnya merasa kecewa dengan terjadinya kasus itu. Cuma masalah prilaku pribadinya

Injeh Karaja

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Pelaku pencuri motor saat di amankan di mapolres Landak. ISTIMEWA

BPD Tidak Ada Penghasilan Tetap

Pengurus Adat Gelar Rakor Ngabang-RK. Diperkirakan seratus lebih pengurus adat Dayak dan temenggong se-kabupaten Landak menggelar rapat koordinasi di sanggar Senjati Tarigas Sidi di Ngabang, Sabtu (25/7).

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), Ludis, Jumat (24/7).

Agenda pertemuan bertujuan agar ada kesamaan adat dan saling koordinasi sesama pengurus adat. “Walaupun ada perbedaan sedikit antara daerahnya, tapi tidak terlalu menyimpang. Jadi banyak perbedaan, maka kita ingin menyatukannya supaya seragam,” katanya.

Selain itu, karena banyaknya jumlah pengurus, diperlukan pembinaan dan koordinasi antara tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. “Kita berharap semua ini tentu bisa berjalan dengan baik. Karena kita merupakan manusia beradat,” harap Ludis.(ius)

kita tidak tahu persis. Cuma kalau masalah perkerjaan di kantor, dia memang patuh. Semua tidak ada masalah dalam pekerjaan,” kata Niko.

Untuk pekerjaan urusan kantor, HY, berkerja memang baik, apa yang di tugaskan semua dilakukan. Terlebih HY, masih CPNS, masih dalam proses menjadi PNS. “Terkait hal ini yang kita sayangkan.

Kalau kasusnya ternyata berat. Pasti sulit untuk bisa ke PNS. Masalah sanksi pemecatan itu tergantung pak Bupati dan proses hukumnya. Yang jelas itu sudah pelanggaran berat,” pungkasnya.

Ngabang-RK. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Landak, Marsianus, menanggapi tuntutan para BPD yang tidak terima tunjangannya berkurang dari peraturan sebelumnya.

“Peraturan baru sekarang inikan berdasarkan ketetapan Bupati. Karena hanya tunjangan saja sehingga diberikan Rp 700 ribu. Perbedaan ini yang memang para BPD persoalkan, mereka anggap edaran tersebut tidak serius nampaknya,” katanya belum lama ini.

Dijelaskan Marsianus, surat edaran tersebut sudah dijelaskan karena memang sekarang peraturan sudah berubah. “Sebelumnya menggunakan

Marsianus . ANTONIUS

PP 40 sekarang menjadi PP 43, makanya sekarang ini BPD tidak ada penghasilan tetap atau gaji. Beda dengan Kades dan perangkat desa lain,” jelas Marsianus.

Saat ini para BPD mendapatkan tunjangan dan biaya operasional. Kemudian karena sementara ini dana APBD belum bisa memenuhi semuanya, maka diberikan tunjangan dulu. “Tapi operasionalnya masih bergabung dengan kepala desa nya,” tuturnya.

Ia mengakui, para BPD sempat meminta tolong untuk diperjuangkan masalah tunjangannya. Mereka minta tahun depan biaya operasional BPD ini dipisahkan dari Kades. Marsianus mengaku akan mengusulkannya ke

BPKAD. “Masalah perubahan anggaran tersebut bukan ranahnya BPMPD. Kalau soal pengalokasian dana, itu kewenangannya BPKAD dan Keuangan Daerah. Tetapi nanti tetap akan kita sampaikan aspirasi itu, agar ditambah biaya operasional,” tutur Marsianus.

Marsianus menegaskan, untuk merubah tunjangan itu ditambah penghasilan tetap atau gaji tetap itu tidak boleh. “Karena tidak ada PP 43 menyebutkan harus ada gaji tetap atau penghasilan tetap untuk BPD. Kalau kepala desa dan perangkat desa itu ada. Maka hal yang tidak boleh di langgar jangan kita lakukan,” tegas Marsianus. ( ius )

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Masjid Sengkabang Butuh Renovasi

Warga Minta Dukungan Pemerintah

Martinus Sudarno . ABDU SYUKRI

Nanga Mahap. Kondisi bangunan masjid di Dusun Sengkabang, Desa Tamang, Kecamatan Nanga Mahap, sudah memprihatinkan. Warga Sengkabang pun menyampaikan aspirasi untuk perbaikan masjid tersebut ke anggota DPRD Kalbar asal Dapil Sekadau-Sanggau, Martinus Sudarno, yang kebetulan tengah Reses ke sana, belum lama ini.

“Mereka berharap pemerintah melalui pihak-pihak terkait bisa memberikan bantuan untuk merenovasi masjid tersebut,” ulas Darno, karib Martinus Sudarno disapa.

Ia sempat turun langsung mengunjungi rumah ibadah tersebut dan membenarkan kondisi masjid memang sudah sangat tua. Beberapa bagian bangunan sudah mengalami kerusakan dan butuh segera direnovasi.

“Atapnya sudah banyak yang bocor. Plafon atau deknya juga sudah banyak yang rusak. Beberapa bagian bangunan lainnya juga rusak,” cerita Darno.

Politisi PDIP ini memastikan masjid itu penting bagi masyarakat Sengkabang. Pasalnya, sekitar 90 KK yang mendiami Sengkabang adalah pemeluk Islam.

“Karena itu, kita harapkan Pemerintah Daerah Sekadau bisa memberikan bantuan demi meringankan beban panitia untuk merenovasi masjid tersebut,” pinta Darno. (bdu)

Antisipasi Dampak Insiden Tolikara

Pemkab Ingatkan Camat Jaga Wilayahnya Sekadau. Pemerintah kabupaten mengingatkan para camat di seluruh Kabupaten Sekadau untuk lebih ketat mengawasi daerahnya menyusul insiden berbau SARA di Tolikara, Papua, belum lama ini. Bahkan, Pemkab sudah mengeluarkan surat imbauan khusus.

“Harapan kita, melalui imbauan ini, para camat bisa segera mengambil langkah-langkah strategis mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” terang Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, Jumat (24/7).

Dalam surat bernomor 300 /BPMKBPD-C tertanggal 22Juli 2015 itu, para camat diharapkan mampu membuat tembok penghalang bagi isu-isu yang dapat memprovokasi kehidupan umat bergama di Kabupaten Sekadau. Imbauan itu bersifat penting dan diteken Rupinus sendiri.

Dalam surat tertulis, menyikapi isu SARA yang berkembang akhir-akhir ini yang dimuat di media massa baik cetak maupun elektronik, terutama peristiwa yang terjadi di Kabupaten

Tolikara-Papua, kejadian tersebut telah banyak menyita perhatian, serta memperhatikan bagi kita semua, khususnya umat beragama di Indonesia.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, dimohon bantuan Saudara (para camat) agar melakukan koordinasi dengan aparat setempat, para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, untuk bersama-sama mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi yang dapat mengarah pada tindakan anarkis yang berujung pada konflik SARA, sehingga tidak menodai sikap toleransi yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara sesama umat beragama.

Surat ini ditembuskan kepada Gubernur Kalbar, Bupati Sekadau (sebagai laporan), Ketua DPRD Sekadau, Kapolres Sekadau, dan Dandim 1204 Sanggau.

Terpisah, Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK menyatakan pihaknya

Rupinus. ABDU SYUKRI

AKBP Muslikhun SIK. ABDU SYUKRI

juga telah mengeluarkan imbauan serupa guna mengantisipasi isu yang dapat memancing amarah masyarakat terkait insiden SARA di TolikaraPapua dan Bantul. “Langkah yang di-

ambil dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh agama di Sekadau utuk memberikan informasi dan arahan kepada masing-masing umat bergama agar tidak terpancing isu

atau terprovokasi dengan kejadian SARA di Tolikara dan Bantul,” ungkapnya.

Ia juga mengaku sudah memerintahkan seluruh Polsek di Sekadau untuk melakukan monitoring di wilayah masing-masing dan melakukan patroli rutin di rumah-rumah ibadah sebagai upaya preventif jika ada tindakan oleh oknum yang dapat memprovokasi masyarakat.

Senada, Ketua MUI Kabupaten Sekadau,KH Mudhlar pun menyayangkan peristiwa pembakaran rumah ibadah di Tolikara-Papua saat pelaksanaan Idul Fitri 1436 H dan percobaan pembakaran rumah ibadah umat Kristen di Kabupaten Bantul beberapa waktu lalu. “Kita mengimbau umat muslim Sekadau agar tidak terpancing dengan isu yang dapat memprovokasi dan membuat perpecahan di masyarakat serta berbau SARA,” tegas dia.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Dewan Puji Peranan Swasta Majukan Sektor Pendidikan Sekadau. Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Sekadau mengalami perkembangan pesat.

Tidak hanya oleh pemerintah, sektor swasta juga mengambil peran.

“Saat ini banyak pihak swasta yang mendirikan sekolah di Sekadau, mulai tingkat TK hingga SMA/sederajat,” ujar Yuhilda Harahap, anggota DPRD Sekadau kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/7).

Pembangunan sekolah oleh sektor swasta itu dilakukan tidak hanya di perkotaan, beberapa dibangun hingga pelosok. Ada yang berdiri di bawah naungan yayasan, maupun lembaga lainnya. Yang menarik, hampir semua kecamatan di Sekadau sudah berdiri sekolah swasta.

“Ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Sebab swasta di Sekadau juga ikut peduli den-

gan pentingnya pendidikan,” tegas Yuhilda.

Politisi PKPI ini menilai, keikutsertaan swasta dalam membangun sekolah akan sangat bermanfaat untuk daerah ini. Apalagi, banyak dari sekolah swasta itu yang berprestasi cukup gemilang.

Bagi pemerintah, menjamurnya sekolah ini jelas meringankan kewajiban mereka menyukseskan

program wajib belajar. Selain itu, bisa menjadi tolok ukur ketika pemerintah membina sekolah-sekolah negeri.

“Orangtua juga diuntungkan.

Dulu mungkin harus mengeluarkan biaya banyak untuk menyekolahkan anaknya ke kota. Kini, mereka tidak perlu menyekolahkan anaknya jauhjauh. Setidaknya bisa bebas biaya indekos,” tukas Yuhilda. (bdu)

Yuhilda Harahap . ABDU SYUKRI

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Sabtu, 25 Juli 2015

BENGKAYANG

15

Tiga Pernyataan Sikap Terkait Konflik Tolikara Singkawang-RK. Untuk mengantisipasi “menularnya” konflik di Kabupaten Tolikara, Papua, seluruh elemen masyarakat Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Sambas menelurkan tiga pernyataan bersama.

Pernyataan sikap yang dibuat di Makodim 1202/Singkawang, Jumat (24/7) tersebut dimulai dengan kalimat bahwa kasus Tolikara sudah ditangani pihak berwajib dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Pernyatan sikap Pertama, senantiasa menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Bengkayang yang sudah terbangun.

Kedua, menghormati kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan Ketiga, mewaspadai dan menindaktegas pihak yang ingin merusak toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Sambas.

Pernyataan sikap bersama tersebut ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Singkawang, Bengkayang dan Sambas, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Singkawang, Bengkayang dan Sambas.

Selain itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Singkawang, Bengkayang dan Sam-

kayang dan Sambas sangat kondusif.

“Mungkin karena masyarakatnya positive thinking, sumberdaya mannusianya juga sudah bagus. Kita tetap menjaga kondisi yang sudah kondusif ini, terutama menjelang Pilkada Sambas dan Bengkayang,” papar Nico.

Di tempat yang sama, Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja SH SIK mengatakan, kasus di Tolikara hendaknya menjadi pengalaman agar tidak terjadi di Kalbar. “Pascakasus tersebut, Polres Singkawang langsung bertindak cepat, kita sebar anggota untuk melakukan deteksi dini dan mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kejadian di Tolikara,” katanya.

Masyarakat, tambah Agus, jangan sampai terpengaruh dengan isu-isu dan informasi yang tidak jelas yang beredar di media sosial. “Sehingga kedamaian dan kesejukan di Singkawang bisa terjaga,” ujarnya.

Agus menilai, pertemuan yang melibatkan berbagai unsur perwakilan masyarakat ini sangat positif untuk mengantisipasi dampak kasus Tolikara. “Mudah-mudahan bisa ditindakalnjuti. Masing-masing diharapkan terjun ke masyarakat memberikan imbauan sesuai dengan kompetensinya masing-masing,” paparnya.

Penandatangan Pernyataan Sikap. MORDIADI

bas, Sekretaris Daerah (Sekda) Singkawang, Bengkayang dan Sambas, Kapolres Singkawang, Bengkayang dan Sambas serta Dandim 1202/ Singkawang.

Dandim 1202/Singkawang, Letkol (Inf ) Nico Reza H Dipura yang ditemui usai pertemuan dan penandatangan pernyataan bersama tersebut mengharapkan, semuanya jangan terpengaruh dengan apa yang terjadi di Tolikara, Papua.

“Kita di sini bersama-sama mengambil sikap dan langkah, bahwanya kita tidak akan terprovokasi, terpengaruh. Kita tetap menjaga toleransi

kerukumat umat beragama,” kata Nico.

Dia menjelaskan, pertemuan ini tidak hanya melahirkan pernyataan sikap bersama terkait kasus di Tolikara, tetapi juga akan mengaktifkan kembali Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Singkawang, Bengkayang dan Sambas. “Badan itu sudah ada, tetapi belum berjalan maksimal.

Sehingga kita berdayakan kembali secara maksimal,” ujar Nico.

Dengan mengaktifkan Kominda secara optimal tersebut, jelas Nico, maka akan dapat dilakukan evaluasi kejadian yang lalu, kemudian menga-

nalisa kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya. “Intinya adalah kita bisa mengantisipasi segala bentuk konflik apapun, baik itu konflik komunal maupun lainnya,” terangnya.

Nico mengatakan, pertemuan ini sudah menghasilkan pernyataan sikap bersama dan langkah-langkah antisipasi. “Nanti diharapkan masing-masing Pemda menindaklanjutinya, termasuk pula FKUB dan Kemenag, agar sampai ke masyarakat bawah,” ucapnya.

Dia mencontohkan, bagi muslim mungkin dapat menyampaikan melalui khutbah jumat untuk menjaga

toleransi beragama. Dengan pula dengan Katolik dan Kristen dapat menyampaikan kepada umatnya setiap Minggu untuk tidak mudah terprovokasi. Demikian pula terhadap agama-gama lainnya. “Berikan khutbah yang mendinginkan suasana dan menyejukkan hati,” ajak Nico.

Pertemuan dan pernyataan sikap bersama ini, kata Nico, hendaknya tidak sampai di sini saja. “Tidak pula seremonial belaka. Kita harapkan ditindaklanjuti hingga ke masyarakat bawah,” katanya.

Dia memastikan, untuk saat ini kondisi di wilayah Singkawang, Beng-

Laporan: Mordiadi

Operasi Ketupat Kapuas 2015 Tanpa Kasus Lakalantas Singkawang-RK. Selama Operasi Ketupat Kapuas 2015 yang berlangsung 14 hari sejak 10 Juli lalu, tidak satu pun kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di Kota Singkawang.

“Menurunnya kasus Lakalantas ini disebabkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Singkawan sudah semakin meningkat,” kata AKBP Agus Triatmaja SH SIK, Kapolres Singkawang melalui Kasat Lantas, AKP Anton Satriadi ditemui di Mapolres Singkawang, Kamis (23/7).

Tidak adanya Lakalantas selama Operasi Ketupat Kapuas 2015 ini tentunya sangat menggembirakan, lantaran pada operasi tahun lalu masih ditemukan tiga kasus Lakalantas dengan dua korban tewas.

Kasubbag Humas Polres Singkawang, Iptu Gatot Sukoco mengungkapkan, pada Operasi Ketupat Kapuas 2014 terdapa dua kasus Lakalantas dengan luka berat, dua luka ringan, dengan kerugian material mencapai Rp3,6 juta.

Tetapi, kata Gatot, untuk Tindak Pelanggaran (Tilang), pada Operasi Ketupat tahun lalu dikeluarkan 21Surat Tilang, meningkat menjadi 23 Tilang pada tahun ini. Demikian pula terhadap surat teguran, pada tahun lalu 25 kasus meningkat menjadi 76 kasus pada tahun ini.

Operasi Ketupat Kapuas ini, jelas Gatot, bukan semata berkaitan pada kasus lalu lintas. Tetapi juga menyangkut kasus-kasus lainnya. Pada tahun lalu ditemukan 7 kasus, turun menjadi 4 kasus pada tahun ini.

“Untuk kasus Curanmor, pada tahun lalu dua kasus, tetapi meningkat menjadi 3 kasus pada tahun ini selama Operasi Ketupat Kapuas. Curat tiga kasus pada 2014 turun menjadi satu kasus pada 2015. Sedangkan untuk Curas nihil,” ungkap Gatot. (dik)

Ilustrasi.

NET

Ilustrasi

Pembekuan PSSI Jadi Beban Psikologis Pesepakbola Singkawang-RK. Ulah Menteri Pemuda dan Olahraga yang membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berujung sanksi dari Federation International Footbal Association (FIFA), selain mencoreng nama Indonesia di mata dunia, juga menjadi beban psikologis pesepakbola tanah air.

“Akan ada beban psikologis bagi segenap pemain, serta orang-orang di dalam kepengurusan ini,” kata Andi Syarif, Ketua Komite Olahraga Nasional

Indonesia (KONI) Kota Singkawang kepada wartawan, Jumat (24/7).

Andi menilai, pembekuan PSSI menimbulkan banyak akibat. Di antaranya mematikan matapencaharian insan sepakbola, lantaran Liga Indonesia dinon-aktifkan sementara, sampai masa ketentuan yang berlaku dicabut.

Selain itu, tambah Andi, masyarakat pecinta olahraga sepakbola juga tidak akan pernah melihat klub-klub Indonesia. Bisa jadi masyarakat hanya akan mengenal Barcelona atau Real Madrid

yang sering tampil di layar kaca.

Lumpuhnya pesepakbolaan Indonesia untuk sementara waktu ini sangat disayangkan Andi. Tetapi dia tetap mensupport PSSI Singkawang agar tetap menggelar even-even sepakbola di Kota Amoy ini.

Tujuannya, jelas dia, supaya olahraga ini tetap hidup dan pemain-pemain berbakat asal di Kota Singkawang tetap terkaderisasi. Lagi pula olahraga ini sudah sangat merakyat.

“Sayang rasanya jika tidak terus di-

gelorakan. Olahraga ini sudah sangat merakyat dan mengakar. Jadi tidak semudah itu memupus hobi masyarakat kita untuk tetap bermain bola dan menikmatinya dalam tontonan,” papar Andi.

Pembekuan PSSI yang berujung sanki FIFA tersebut, menurut Andi, memang menimbulkan kerugian yan gbesar bagi sebagian insan sepakbola di tanah air, tidak terkecuali di Singkawang. Tetapi Singkawang jangan hanyut dalam irama tersebut. (dik)

Sambungan Kasatpol PP: ABG Bisa Saja Main di Room “Ini ruangannya remang-remang. Jangan-jangan ruangan ini bisa dikunci dari dalam,” kata Haryadi kepada Rian, salah seorang staf Studio Family Karaoke disaksikan wartawan Koran Rakyat Kalbar, Rabu (15/7) lalu.

Haryadi bersuara, ruangan bernyanyi Studio Family Karaoke yang terlihat gelap, bisa-bisa dijadikan tempat mesum bagi pengunjung. “Kalau suara sound system hidup nyaring, Anak Baru Gede bisa saja main di dalam. Cium ciuman,” sebut Haryadi.

Kecurigaan Haryadi membuat pegawai Studio Family Karaoke panik. Wajahnya berubah seraya membantah. “Kami selalu pantau. Setiap 15 menit kami akan masuk ruangan,” kata Rian.

Haryadi yang mendengar pembelaan

Rian tak mau diam. Pegawai kepercayaan Walikota Pontianak, H Sutarmidji ini menuding kembali. “Jangan alasan Mas. Bagaimana cara Anda mengeceknya?

Setiap 15 menit tidak mungkin,” jawab Haryadi.

Sahut Rian, “Iya Pak. Kami pantau setiap 15 menit sambil menawarkan minuman dan makanan. Kami ketok dulu pintu ruangan bernyanyi sebelum masuk,”.

“Nah sebelum masuk Anda ketok pintu dulu. Orang di dalam sempat bergegas dong. Pegawai masuk setiap 15 menit, artinya pengunjung bisa curi-curi kesempatan,” jawab Haryadi.

Tudingan ini sontak membuat Rian terdiam. Ia terkesan tak mampu berkilah, menjawab pertanyaan Kasatpol PP itu. (dsk)

Over Kapasitas, Truk Bermuatan Balok Truk tersebut baru bisa kembali pada posisi semula sekitar pukul 09.00 Wib, setelah muatannya dipindahkan ke truk lainnya.

“Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini. Tapi saya harap kejadian ini jangan

sampai terulang lagi. Karena ini sangat berbahaya bagi pengendara lain,” tegas Hardi.

Hardi meminta polisi mengawasi truk-truk bermuatan berlebihan. Di Ketapang, kerap kali ditemukan truk bermuatan melebihi kapasitas atau over

.....................................................dari halaman 9

kapasitas. Mestinya pihak berwajib harus menertibkan truktruk yang bisa membahayakan keselamatan warga tersebut.

Pengendara lainnya, Bambang, 23, yang akan menuju ke arah Kota Ketapang terlihat ketakutan melintasi Jembatan

Pawan II. “Tadi pas saya lewat jembatan, ada truk yang hampir terbalik ke belakang. Saya liat muatan kayak beton. Saya takut melewatinya, takut ditimpa muatan truk itu,” ujarnya. (jay)

Melawan Polisi, Dor! ...........................................................................................................dari halaman 9 malah menjadi pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor). Udin mencuri sepeda motor Yamaha Mio GT KB 3298 NR. “Belum lama dia bebas dari penjara. Kemarin kasusnya jambret,” kata Kompol Andi Yul Lapawsean, Kasat Reskrim Polresta Pontianak,

kemarin.

Andi Yul mengatakan, penangkapan tersangka ini terkait dengan laporan kehilangan sepeda motor yang dilaporkan pada 21 Juli lalu, bernomor: 1825/VII/2015. Setelah diselidiki, diperoleh informasi pelaku berencana menjual barang

bukti motor curiannya. Tim Jatanras menyamar sebagai pembeli.

Kemudian menyepakati harga yang ditawarkan Udin sekaligus menentukan lokasi transaksi.

Setelah waktu yang dijanjikan, Udin datang ke lokasi di Jalan HA Naim, Tanjung Raya I dengan

membawa motor yang dicurinya.

“Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka sempat melakukan perlawanan. Petugas memberikan tembakan peringatan, tak dihiraukan. Akhirnya pelaku dilumpuhkan,” kata Andi Yul. (fik)

Dua Cewek Embat Motor Temannya .....................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul mengatakan, penangkapan keduanya dilakukan pada Rabu (22/7) lalu sekitar jam 10 pagi terkait Laporan Polisi bernomor: 1797/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015.

Modus yang digunakan pelaku adalah meminjam motor korban tiga hari sebelum kejadian. Kunci motor tersebut sempat dibuat duplikatnya.

Aksi pencurian ini dilakukan pada Selasa (14/7), sekitar jam 3 sore, tepat di depan Toko HANAH, Jalan Nusa Indah, Pontianak.

“Sudah sebulan pencurian ini direncanakan, pelaku menunggu saat yang tepat untuk mengambil motor korban. Sampai Selasa kemarin, korban memarkir motornya di Pasar Sudirman, Jalan Nusa Indah. Pelaku

mengambil motor milik korban dengan kunci yang sudah digandakan tersebut,” tutur Andi.

Paskapelaporan ke Polresta Pontianak, Unit Jatanras bergerak mengumpulkan bahan dan keterangan di lapangan berikut pendalaman kasus.

Dugaan awal mengarah kepada Nia. “Tersangka Nia diamankan saat berada di sebuah rumah makan di Ja-

lan Panglima Aim, Pontianak Timur,” cerita Andi.

Setelah dilakukan pengembangan terhadap Nia, Unit Jatanras mendapati bukti keterkaitan Okta dalam perkara ini dan kemudian melakukan penangkapan di rumah yang bersangkutan.

“Selanjutnya kedua tersangka dibawa ke Mapolresta untuk dilakukan

pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa motor hasil curian itu telah digadaikan kepada Salam, 32 tahun, warga Gusti Situt Mahmud, Pontianak Utara,” beber Andi.

Dari informasi itu, personil Jatanras langsung melakukan pengejaran dan Salam berhasil ditangkap di depan rumah makan Salido, Jalan Sultan Syarif Aburrahman. Barang

bukti berupa satu unit motor Honda Beat warna biru-putih KB 3862 NH berhasil diamankan.

“Untuk selanjutnya, tiga orang ini akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dan penadah dikenakan pasal 380 KUHP,” demikian Kompol Andi Yul. (fik)

Bibir

F

Informasi dan Gosip Selebritis

ACES 2009-2015, begitu tulis Aura Kasih dalam kolase foto dirinya berjumlah sembilan kotak, mulai dari make-up sampai gaya rambut. Belum lama ini, pemilik nama asli Sanny Aura Syahrani itu seperti bernostalgia dengan penampilannya, dari awal pertama naik daun hingga tahun ini Wanita 27 tahun itu pernah menjajal model rambut; mulai dari keriting panjang, bob, potongan berponi, sampai berganti warna dan belahan rambut. Rambut memang mempengaruhi wajah dan penampakan Aura. Coba bandingkan, model mana yang paling anda sukai?

Penampilan foto dimedia sosial tersebut banyak netizen memuji kecantikannya. “Makin tua makin cakep,” tulis seorang komentator.

Selain berkarier di bidang tarik suara, Aura Kasih juga

sempat menjajal kemampuan aktingnya dalam film bertajuk Asmara Dua Diana.

Seperti tidak pernah habis dibahas, Aura Kasih kerap menjadi bahan pemberitaan yang menarik. Wanita seksi mentereng sejak album perdananya bertajuk Malaikat Penggoda rilis pada 2008, kemudian terkenal karena melantunkan lagu yang sempat dianggap kontroversial di Indonesia, Mari Bercinta.

Saat ini Aura Kasih dikabarkan mengikat hubungan cinta dengan Glenn Fredly.

Namun Aura menolak membicarakannya lebih lanjut. Wanita berambut panjang itu mengaku tak nyaman jika masalah pribadinya diumbar untuk konsumsi publik.(idp)

Mer

Rakyat Kalbar Sabtu, 25 Juli 2015

A R AUASIH K

NOSTALGIA PENAMPILAN Senang Menjadi Kurus

M

ENGURUS Aleena Naira Hana Hutapea ternyata punya cerita unik tersendiri bagi Olla Ramlan. Salah satunya berhubungan dengan menurunkan berat badan. Selain bangga menjadi seorang ibu, Olla menimkati penampilannya yang kurus.

Saat mengurus anak, Olla menggunakan jasa babysitter. Namun, dia tidak meninggalkan Aleena begitu saja. Ia turun tangan langsung dalam segala hal terkait mengurus buah pernikahannya dengan Muhammad Aufar Hutapea.

“Itu rahasia kenapa aku bisa turun 17 kilogram dalam waktu beberapa bulan. Aku bener-bener ASI sama urus bayi sendiri,” cerita Olla.

Olla mengatakan, mengurus Aleena membuatnya merasa semakin dekat dengan sang anak. Hal ini

AGNES MONICA

Paha Kekar

disebut Olla sebagai salah satu yang istimewa.

“Efeknya bagus aku urus anak sendiri untuk kedekatan anak ke ibu. Apalagi ASI eksklusif,” ucapnya.

Demi menjaga sang anak, Olla bahkan sampai membawa Aleena ke lokasi syuting. Ia tidak pernah merasakan beban dan sangat menikmati kehidupannya mengurus bayi.

“Anak itu berkah, masa kita punya anak bilang ribet banget sih. Kalo mindset kita ribet ya pasti ribet. Tapi kita ini seorang ibu, pasti ada printilan yang harus diperhatikan,” tegasnya. (idp)

S

Mahkotanya ‘Dicuri’ INFINITE

A

CARA musik M! Countdown bikin geger jagad hiburan.

Itu setelah M! Countdown menemukan pemenang baru minggu ini. Posisi puncak yang sebelumnya dikuasai SNSD direbut INFINITE. Alhasil, mahkota SNSD ‘dicuri’ INFINITE. Ya, single baru INFINITE berjudul Bad ternyata

memang perkasa. Singlenya ampuh menggeser posisi Taeyeon dkk dari urutan teratas. Disiarkan 23 Juli 2015, Kim Sungkyu dan kawan-kawan akhirnya mencicipi kemenangan. SNSD bisa ditaklukkan INFINITE. Persaingan posisi puncak memang telah sengit dari pertengahan minggu. Dan bisa dibilang kemenangan INFINITE kali ini tidaklah mudah, sebab mereka hanya unggul tipis dari SNSD yang meroket dengan single Party.

Selisih angka 217 poin menjadi penentu kemenangan INFINITE atas SNSD. Dalam acara tersebut, INFINITE mendapatkan vote sebanyak 8851, sementara SNSD meraup dukungan suara sebesar 8634 poin.

Kemenangan manis ini begitu tak terduga, sampai-sampai para member grup binaan Woollim Entertainment ini kaget dengan hasil yang terpampang di papan perolehan skor.

Soal ini, INFINITE pantas bangga. Namun, mereka tetap harus waspada. Saat ini, SNSD tengah menyiapkan kejutan dengan deretan hits mereka beberapa waktu ke depan. (idp)

SNSD

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

@agnezmo.

Sejumlah follower malah mengomentari miring dan beranggapan itulah penyebab Agnes kurang sukses secara internasional. “You can’t make it to America, look at you girl oh no boy,” tulis akun @ elenaquartier. “Your dream won’t happen because of your body hmm.” “Byuh ototnya,” ujar azarsuke.

Akan tetapi, Agnes tetap santai menanggapi komentar-komentar tersebut. Ia tetap bangga dengan tubuhnya yang maskulin. Menurutnya, ini bukti kalau ia adalah anak dari keluarga atlet.

Ibunya adalah atlet tenis meja yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Sedangkan ayahnya merupakan atlet basket. Lewat foto kaki kekar terbaru itu, Agnes juga ingin menunjukkan betapa asyiknya melakukan fitness. “Foto ini dipersembahkan untuk siapapun yang memahami dan menghargai seni dari fitness. Aku tahu foto ini akan memicu ‘percakapan’ tentang bagaimana seharusnya penampilanku dan apa yang tak pantas bagiku. Tebak, ini adalah pilihanku,” katanya.

“Salah satu gairah hidupku selain musik adalah gaya hidup sehat, termasuk pergi ke gym dan berolahraga. Orangtuaku adalah mantan atlet nasional, jadi olahraga adalah bagian terbesar dalam hidupku.”

“Aku tak peduli jika kalian menganggapnya terlalu maskulin.

Jangan melakukannya jika kalian tak menyukainya. Tapi aku suka fitness. Aku suka memiliki otot. Sebagian dari kalian mungkin akan mengejekku ’gendut’ karena memiliki kaki berotot, seriuslah, kalian harusnya mempelajari dulu sebelum bicara, mengejek orang ’gendut’ itu adalah kata yang cukup kasar,” tulis Agnes.

“Aku mempersembahkan foto ini untuk teman dan fans yang memahami seni dari gaya hidup sehat dan fitness. Aku menyayangi kalian.

Bagi kalian yang tak suka, tolong cobalah tak memberikan komentar apapun di posting-an ini. Terima kasih.” (idp)

an

aml R a l l

O

EJAK rajin fitness, Agnes Monica kerap memamerkan tubuhnya yang seksi dan atletis. Baru-baru ini, Agnez Mo, sapaan akrabnya, memamerkan kakinya yang terlihat kekar di akun Instagram

AYU TING TING

Bilqis Dijual

A

YU Ting Ting berang. Di dunia maya, muncul akun yang memajang wajah putri Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak. Yang bikin Ayu emosi, akun ini mengatakan Bilqis dijual.

Respon Ayu tegas. Dia akan melaporkan akun Instagram yang menjual bayi cantik itu. Ayu ingin mengikuti langkah Ruben Onsu yang melaporkan akun penjual anak ke Polisi. “Akun itu memajang foto bayi saya dan bayi Ayu. Dia memang dari awal mau melaporkan, tapi waktu itu masih puasa. Dia masih menahan diri,” kata Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7) lalu.

Namun saat ini Ayu, diakui Ruben, sudah mantap melaporkan akun Instagram tersebut ke Polisi. “Pas tadi ketemu, dia tanya baiknya bagaimana? Akhirnya dia memang berencana mau melaporkan,” terang Ruben. (idp)