25 November 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 25 November 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Sssttt.. Sudah 18 Orang Teken Usulan Interpelasi

Rayuan Maut Koalisi Oposisi, Demokrat Pegang Kunci (Lagi) Presiden Hanya Tertawa, PDIP Sebut Juga Bergantung Suksesi Salah Satu Partai JAKARTA-BOGOR-RK. Kebijakan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak buruk secara politik. Orang-orang Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI mengusulkan hak interpelasi atas keputusan pemerintah tersebut. Bahkan, berhembus kabar, Halaman 7 Anggota DPR RI (dari kiri ke kanan) Bambang Soesatyo, Abubakar Al-Habsy, Misbakhun, Desmond J Mahesa, Ade Komarudin, Jazuli Juwaini, Yandri Susanto, Didik Mukrianto dan Totok Daryanto memperlihatkan Draf Naskah yang akan ditandatangani oleh para anggota DPR yang tidak setuju dengan kenaikan BBM bersubsidi, di Ruang Fraksi Partai Golkar, Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). JPNN

PDIP Kalbar: Harga BBM Naik Bukan Berarti Kiamat

Soal Menteri Rini Tolak Undangan Dewan

Jokowi: DPR Maunya Apa? Gerindra: Panggil Paksa! dilarang ke DPR untuk sementara waktu. Larangan ini dituangkan dalam Surat Edaran Seskab bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 tertanggal 4 November 2014. Larangan ini diberlakukan dengan latar belakang Halaman 6

BOGOR-JAKARTA-RK. Ternyata, Presiden Joko Widodo sendiri yang perintahkan para menterinya tak datang jika diundang DPR RI. Ia membenarkan telah meminta Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran agar jajaran menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkatnya

M. Jimmi

PONTIANAK-RK. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diklaim PDI Perjuangan Kalimantan Barat bukan untuk membuat rakyat sengsara. Sebagai pendukung pemerintah, partai berlambang banteng ini meminta rakyat tabah atas kebijakan Presiden Joko Widodo itu. Saya meminta kepada elemen masyarakat

Hemat Anggaran Negara, Gubernur Minta Rp1 Triliun BOGOR-RK. Untuk kedua kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada gubernur se Indonesia untuk menghemat anggaran. Begitu juga penghematan anggaran di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan Jokowi meminta Kementerian Keuangan untuk memangkas dana anggaran perjalanan dinas dan rapat institusi sebesar Rp16 triliun. Saya beri contoh anggaran dinas dan anggaran rapat untuk tahun Halaman 7

Kesejahteraan Warga Perbatasan Lebih Penting Ketimbang Urusan KTP

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

JAKARTA-RK. Boleh-boleh saja masyarakat di perbatasan bepergian ke negara tetangga. Bahkan tidak ada salahnya warga perbatasan mendapat identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) dari negara tetangga. Pernyataan itu diutarakan pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Profesor Hikmahanto Juwono. Tidak ada yang salah dengan mereka diberi KTP dan bepergian ke negara tetangga. Kalau itu untuk kesejahteraan, kenapa tidak? kata

JPNN

Halaman 7

Akibat Pimpinan Tak Lengkap

Jangan Sampai KPK Digugat J AKARTA -RK. Panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ingin lembaga negara yang kini diketuai Abraham Samad itu

digugat, karena dianggap ilegal lantaran jumlah pimpinannya tidak mencukupi lima orang, setelah salah satu komisionernya, Busyro Muqoddas pensiun pada

10 Desember 2014. Ketua Pansel Pimpinan KPK, Amir Syamsuddin ingin DPR segera memutuskan pengganti

Halaman 6

Kasus Kepemilikan Tanah Bandar Narkoba

klik!

www.rakyat-kalbar.com

Berkas Idha Endri Dinyatakan Lengkap PONTIANAK-RK. Kasus korupsi kepemilikan tanah oleh Idha Endri Prastiono dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh istrinya, Titi Yusnawati sudah dinyatakan

klik!

di Kalbar untuk bersabar. Naiknya BBM bukan sesuatu hal yang berarti mau kiamat besok pagi, jangan terlalu cepat menyimpulkan program pemerintah dianggap menyengsarakan rakyat, jelas Ketua Fraksi PDIP di DPRD Kalimantan Barat, M. Jimmi, kepada sejumlah wartawan, di Gedung DPRD Kalbar, Halaman 6

lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Kasusnya sudah P21 dan tinggal tahap dua, yakni penyerahan barang bukti dan tersangka, kata

Rayuan maut koalisi oposisi, Demokrat pegang kunci (lagi)

Kasus pemukulan terhadap wartawan, sepertinya bukan barang mewah . Baik dilakukan TNI, Polri, Kontraktor atau bahkan masyarakat awam. Apa yang salah? Sedemikian menakutkankah yang namanya wartawan, sampai harus dihabisi ?. Sebenarnya, tidak perlu takut dengan wartawan, selama kita berjalan Halaman 6

Didik Istiyanta, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar, Senin (24/11). Idha Endri Prastiono saat Halaman 7

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

Wartawan Juga Manusia

Dr. Rizal Ramli @RamliRizal

AJI @ajibayuprist

Malaysia Stop Subsidi, Kok Bisa BBM-nya Lebih Murah dari Indonesia?

Manusia tanpa musuh adalah manusia tanpa kualitas, bahkan setiap Nabi pun memiliki musuh #mm

Ancam Pecat Jaksa Nakal Pontianak-RK. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Godang Riadi Siregar akan memecat Jaksa nakal. Jaksa yang dimaksud adalah jaksa yang menggantung kasus, tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, serta jaksa

-- Harge kunci berape sekarang ye? Same gemboknyelah.

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online HARIAN

Rakyat Kalbar

Darmawangsa Setiadi @DMA1Setiadi

Dimas Prakoso Akbar @dimasprakbar

@RamliRizal kita bawa jerigen beli yuk ke pom bensin malaysia, bawa pulang kesini jual lumayan juga proďŹ t nya.

Kalau koalisi pengusungmu jumlahnya minim, maka kamu wajib hati2 & cermat dalam mengambil kebijakan agar tidak diinterpelasi

#Konstitusionalisme @Fahrihamzah

komaruddin hidayat @komar_hidayat

Wahai anggota DPR, aku pilih kau untuk mengawasi uang dan kuasa eksekutif yg aku berikan ke presiden .#HakInterpelasi

Mahasiswa yg ortunya Polisi pasti galau melihat ayahnya dibenturkan dengan mahasiswa ketika terjadi demo.

Godang Riadi Siregar

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

Halaman 6

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 25 November 2014

Bambang Widodo Umar/Pengamat Kepolisian

Oknum Petinggi TNI/Polri Dituding Main Mata, Penyelesaian Mirip Sandiwara SEJUMLAH oknum anggota TNI dari Batalyon Infanteri 134 Tuah Sakti bentrok dengan anggota Brimob, di Tembesi, Batam, Jumat, 21 September 2014. Kuat dugaan ada kaitannya dengan pembekingan penimbun BBM ilegal. Seorang anggota TNI tertembak. Sudah dibentuk tim penyelidik yang melibatkan kedua institusi bersenjata itu. Namun, perang pecah lagi, Rabu, 19 November 2014. Praka Joni Kusuma Marpaung (32) dari Yo n i f 1 3 4 / T u a h Sakti, tertembak dan tewas. Hanya selang sehari, 20 November 2014, Brigadir Beni Sihombing (32), personel Brimob Polda Sumut, Detasemen A Binjai, meregang nyawa. Dia ditusuk seseorang, yang diduga seorang anggota TNI. Ada apa ini? Pengamat

kepolisian Bambang Widodo Umar melihatnya bukan semata masalah dendam. Staf pengajar di Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia itu menilai, sumber masalah cukup kompleks. Lulusan Akabri Kepolisian (1971) itu melihat, ini terkait masalah inkonsistensi penegakan hukum, kesejahteraan prajurit, hingga urusan pembagian kewenangan.

Berikut wawancara wartawan JPNN dengan Bambang Widodo Umar, yang juga staf pengajar program pasca sarjana di sejumlah universitas itu, termasuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), di Jakarta, kemarin (21/11). +Bagaimana pendapat Anda terkait kasus di Batam dan Binjai ini? -Saya melihat antara TNI dan Polri memang telah terjadi hubungan yang tidak baik yang berkepanjangan. Secara teoritis, ini bukan lagi masalah personal, tapi sudah menyangkut kelembagaan, soal kewenangan atau power. +Maksudnya bagaimana? -Ya, ini adalah konflik kewenangan. Ada yang merasa lebih dominan. Jika hal itu masih ada, maka tidak ada selesai konflik ini. +Apa yang harus dibenahi dalam hal pembagian kewenangan ini? -Pembagian kewenangannya sebenarnya sudah baik, dimana polisi bertanggung jawab untuk urusan keamanan dalam negeri, sedang TNI mengurusi pertahanan dan kedaulatan negara. Yang menjadi masalah, unsur-unsur atau aspek-aspek keamanan di dalam negeri itu cukup banyak dan belum terkonsepsi secara jelas. Ada polisi, ada Satpol PP, ada satpam, ada TNI AD, TNI AL, TNI AU, semua bisa masuk ke urusan keamanan. Di situlah muncul persinggungan, muncul konflik. Mestinya dijabarkan secara detil urusan keamanan dalam negeri ini. +Apakah urusan kewenangan pengamanan yang belum jelas itu, lantas muncul beking-bekingan dan memicu konflik? -Iya. Tapi begini, untuk bek-

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Eﬁsiensi Jangan Basa-basi

Pemerintah Stop Pemborosan dan Belajar Hemat

ing-bekingan oleh aparat tingkat bawah, baik itu oleh oknum TNI maupun polri, itu hanya menyangkut soal kesejahteraan. Mereka hanya mencari ceperan. Tapi yang gedhe-gedhe banyak. Mereka (oknum petinggi TNI/Polri), punya hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar, ada beking di sana. Yang kecil-kecil itu hanya mencontoh yang gedhe-gedhe itu. +Apa solusi untuk beking-bekingan kelas kakap itu? -Ya harus ditindak tegas. Jangan didiamkan. Hukum harus ditegakkan. Untuk yang kecil-kecil, kalau pemerintahan Jokowi mau serius, ya tingkatkan kesejahteraan mereka. Aparat harus dilarang menjadi petugas pengamanan perusahaan. Di perusahaan itu sudah ada satpamnya, tidak perlu ada polisi atau anggota TNI. +Kembali ke kasus Batam dan Binjai, apakah ini ada kaitannya dengan kasus sebelumnya pada 21 September? -Iya, ada kaitannya. Saya melihat pada cara penyelesaiannya. Cara penyelesainnya itu setengahsetengah, tidak serius, seperti sandiwara. Coba simak pengumuman tim penyelidik, masih pakai kata-kata Jiwa Korsa dan semacamnya. Kalau masih seperti itu, ya tidak akan tuntas. +Lantas, bagaimana cara penyelesaian agar tuntas? -Mestinya, hukum harus ditegakkan, salah ya bilang salah dan dihukum. Tim penyelidik mestinya independen, terdiri orang-orang independen, melibatkan Komnas HAM, LSM dan pakar atau pengamat yang paham hukum. Jangan hanya diisi oleh orang-orang dari kedua institusi yang bertikai. Boleh mereka menjadi anggotanya, tapi pimpinannya harus dari orang independen. +Selain proses hukum, apalagi yang bisa menuntaskan konﬂik laten ini? -Saya lihat ada yang pakai olahraga bersama, itu hanya sandiwara. Upaya penyelesaian harus permanen. Kuncinya penegakkan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab harus disanksi. Jangan hanya bawahan yang disanksi, tapi juga pimpinannya di tingkat daerah, termasuk Kapolrinya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Re- editing : Andry

KPU Terus Persiapkan Pilkada Langsung 2015 DPR: Dua Bulan Pembahasan Perppu Pilkada Selesai

Yuddy Chrisnandi

J AKARTA -RK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan, kinerja instansi pemerintah ke depan tak lagi dititikberatkan pada penyerapan anggaran. Tapi oleh efisiensi dan penghematan yang dilakukan instansi tanpa mengurangi capaian target kinerja jelasnya di hadapan Bupati Tasikmalaya, Walikota Tasikmalaya dan Bupati Garut saat kunjungan maraton ke tiga kabupaten/kota tersebut, pekan lalu. Pemerintah, lanjut Yuddy, yang pasti akan memberikan reward and punishment atas pelaksanaan gerakan penghematan nasional tersebut. Stop pemborosan dan lakukan penghematan di lingkungan instansi masingmasing, mulai dari penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja, penghematan belanja barang dan belanja jasa serta penghematan melalui pemanfaatan makanan dan buah-buahan produksi dalam negeri, imbuh menteri kelahiran Bandung ini. Sudah menjadi kelaziman di lingkungan birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, di akhir tahun berpacu melakukan penyerapan anggaran. Menurut Yuddy, fenomena ini harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi inefisiensi dan pemborosan hanya karena kejar tayang penyerapan, lugasnya. Sebagaimana diketahui untuk menindaklanjuti perintah presiden dalam rangka pelaksanaan gerakan penghematan nasional, Menteri PAN RB sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara serta SE Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. SE tersebut diharapkan efektif dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah mulai tanggal 1 Desember 2014. (RMOL)

JAKARTA-RK. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiansyah menegaskan, pihaknya akan terus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Persiapan ini sembari menunggu DPR RI melakukan pembahasan Perppu yang diterbitkan oleh presiden periode lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sampai saat ini, belum ada penolakan atau persetujuan resmi DPR atas Perppu tersebut. Hal tersebut disampaikan Fery sesaat usai melangsungkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (24/11). Ini pertama kali ya KPU ada RDP dengan komisi II yang baru, yang dibicarakan ada terkait pelaksanaan pilkada langsung di tahun 2015. Kami jelaskan bagaimana posisi KPU

Ferry Kurnia Rizkiansyah

dalam melaksanakan Perppu itu, terang Ferry. Mantan Ketua KPU Jawa Barat ini menyebutkan, selama Perppu masih berlaku, KPU tetap berkordinasi dengan daerah terkait pelaksanaan Pilkada. Kami tetap persiapkan, karena pemilu tidak cuma sepanjang Pilkada, tapi banyak juga hal lain termasuk acuan regulasi terkait

Pilkada, tutupnya. Memang, sejak Perppu tersebut diterbitkan SBY sebelum masa jabatannya berakhir, KPU telah rutin menggelar rapat koordinasi untuk menyiapkan regulasi pemilihan kepala daerah langsung dan serempak dengan dasar hukum Perppu. Regulasi-regulasi yang sudah dihasilkan itu harus dikonsultasikan di DPR setelah Perppu diterima. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman, belum mau berkomentar terkait nasib Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau lebih sering diistilahkan Perppu Pilkada. Kita tunggu saja, mudah-mudahan dua bulan selesai. Semoga cepat, karena mulai Rabu besok kami sudah mulai rapat dengar pendapat dengan pakar-pakar, kata Rambe, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). Rambe menambahkan, segala

kemungkinan terkait nasib Perppu Pilkada di DPR masih terbuka lebar. Komisi II sendiri akan lebih intensif membahas Perppu pada awal Januari 2015, menunggu usainya masa reses. Bisa diterima atau ditolak, diterima tapi bersyarat atau dicabut, itu mungkin saja. Yang pasti ini kita bahas dulu, tegasnya. Sejak Perppu tersebut diterbitkan Presiden SBY sebelum habis masa jabatannya, KPU telah rutin menggelar rapat koordinasi untuk menyiapkan regulasi pemilihan kepala daerah langsung dan serentak. Dengan dasar hukumnya adalah Perppu Pilkada. Nantinya, kalau Perppu tersebut diterima, maka Perppu harus diproses melalui jalur pembentukan UU baru. Kalau ditolak, Perppu tersebut harus melalui jalur khusus dengan persiapan UU pengganti Perppu, yang diajukan oleh pemerintah atau DPR. (RMOL)

Setelah Kejagung Dikuasai Kroni Penguasa, Bagaimana dengan KPK? JAKARTA-RK. Setelah Kejaksaan Agung dikuasai partai pendukung Presiden Joko Widodo, setelah pelantikan politisi Partai Nasdem, HM Prasteyo diangkat menjadi Jaksa Agung, sebetulnya harapan masyarakat tinggal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Celakanya, sampai sejauh ini KPK pun tampak tak bernyali menangani perkara-perkara besar yang melibatkan tokoh-tokoh politik di belakangan pemerintahan yang sekarang berkuasa. Demikian dikatakan tokoh politik nasional, Rachmawati Soekarnoputri. Putri Bung Karno ini menyebut contoh perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri atau korupsi pengadaan bus Transjakarta yang terjadi di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia memprediksi, masa depan penegakan hukum di tangan pemerintahan Jokowi tidak mengalami kemajuan. Setelah Kejaksaan Agung dikuasai kroni Jokowi, bagaimana dengan KPK? Yang jelas pemberantasan korupsi, khususnya yang melibatkan partai atau orang-orang pendukung Jokowi, seperti BLBI dan dugaan korupsi Jokowi akan dipeties-

kan, ungkap Mbak Rachma, panggilan akrabnya, dalam pesan singkat yang diterima redaksi (Jumat, 21/11). Pesimisme itu, menurut Rachma, cukup berdasar. Penanganan kasus BLBI di KPK dan Transjakarta di Kejaksaan Agung sudah lemah, bahkan sejak sebelum rezim Jokowi-Jusuf Kalla memerintah. Belum mereka jadi penguasa saja, KPK dan Jaksa Agung tidak berani memanggil keduanya. Apalagi sesudah jadi rezim penguasa. Waspada Indonesia di ambang kehancuran di tangan rezim sekarang, tegasnya. (RMOL)

Rachmawati Soekarnoputri

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Selasa, 25 November 2014

Penerima “Kartu Sakti” Jokowi Bingung dengan membawa KPS yang masih berlaku. Apabila KPS hilang, maka sertakan identitas lain dan surat keterangan kepala desa atau lurah. Kemudian, serahkan KPS dan identitas lain kepada petugas pos dan tunggu proses veriﬁkasi. Jika KPS hilang, akan dilakukan proses veriﬁkasi tambahan oleh Dinas Sosial atau aparat atau petugas pemda yang ditunjuk. Petugas akan memberikan KKS. Selain itu, petugas juga akan memberikan kartu untuk telepon seluler yang nantinya dari kartu tersebut dapat dilihat saldo bantuan langsung yang diberikan kepada warga. Saldo simpanan akan diketahui lewat SMS. Nanti tinggal menunjukkan SMSnya kepada petugas saat akan mengambil bantuan tersebut. Dikesalkan Erniliawati, apa yang diminta petugas Kantor Pos sudah dilakukan, bahkan membuatnya harus bolak-balik berhari-hari untuk mengurus itu tapi tidak juga ditanggapi. Dari kelurahan tidak ada data kongkrit tentang siapa

PONTIANAK -RK. Salah satu program unggulan Kartu Sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mulai disalurkan melalui Kantor Pos. Namun ternyata, banyak masyarakat kecewa karena merasa diping pong untuk mendapatkan bantuan senilai Rp400 ribu itu. Seperti diketahui, warga yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang sebelumnya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kartu tersebut sudah diberlakukan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Jadi warga yang punya KPS bisa menukarkan KKS tersebut. Kartu (KSP) saya hilang, kalau hilang minta keterangan RT dan kelurahan kata petugas di Kantor Pos Siantan, pas saya minta ternyata tidak diberikan keterangan itu, kata Erniliawati, warga Jalan Kebangkitan Nasional Gang Darmapala kepada Rakyat Kalbar, Senin (24/11). Mekanisme menukarkan KPS di Kantor Pos yakni datang ke Kantor Pos terdekat

lisan maupun tulisan tidak pernah diterima pihaknya dari pihak terkait. Kalau ada pemberitahuan, kami bisa mengabarkannya ke masyarakat, ini tidak tahu-tahu sudah banyak masyarakat datang ke kita, ujarnya. Setidaknya, dikatakan Hendra, dengan adanya pemberitahuan jauh-jauh hari sebelum akan dibagikan, pihaknya bisa melanjutkan informasi tersebut ke masyakat di kawasan wilayahnya masing-masing, agar penerimaan dapat diberikan secara tepat sasaran. Kalau kami diberikan data, setidaknya kami turut membantu menginformasikan ke masyarakat, komunikasi itu yang kami harapkan. Jangan saat ada gejolak seperti ini baru mau melibatkan kelurahan, pungkasnya.

penerimanya, terus saya diarahkan buat laporan ke kepolisian, dari kepolisian saya diminta ke kelurahan, dari kelurahan tidak berani mengeluarkan itu, saya kembali lagi ke Kantor Pos, kemudian mereka bilang prosedurnya seperti itu, bebernya. Tidak hanya Erniliawati, ada puluhan warga lainnya yang juga mendatangi Lurah Batu Layang untuk meminta surat keterangan kehilangan KPS. Dikonﬁrmasi, Lurah Batu Layang, Hendra Feilani menjelaskan, pihaknya tidak berani mengeluarkan surat tersebut karena tidak memiliki data pasti penerima bantuan yang dikeluarkan dari pihak Pos Indonesia. Sekitar puluhan yang mendatangi kantor, kita tidak tahu apakah benar-benar dapat atau tidak. Karena, dari panitia atau Kantor Pos yang dijadikan tempat membagi bantuan itu tidak ada melayangkan surat ke kita, katanya. Jangankan memberikan data, kata Hendra, pemberitahuan baik berupa

Laporan: Gusnadi Editor: Julianus Ratno

Erniliawati, warga Jalan Kebangkitan Nasional Gang Darmapala yang kecewa karena diping pong untuk mendapatkan bantuan KKS di Kantor Pos Siantan, Pontianak Utara. G USNADI

Bangunan di Bawah Jembatan Landak Kembali Ditertibkan Pemkot Akan Lakukan Penghijauan P ONT IANAK -RK. Pemkot Pontianak kembali melakukan penertiban di bawah Jembatan Landak, Pontianak Utara, Selasa (24/11). Untuk mencegah agar pedagang bandel tidak lagi mendirikan bangunan untuk berjualan di kawasan itu, Pemkot akan melakukan penghijauan. Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Haryadi, menegaskan, penertiban yang dilakukan bersama Lurah Siantan Hulu ini merupakan tindak lanjut penertiban yang sudah dilakukannya sebelumnya. Karena, setelah dirobohkan ternyata dibangun kembali, dan ada juga yang membongkar sendiri namun hanya sebagian saja. Coba kita lihat, jaraknya tidak jauh dari jembatan, bagaimana kalau terjadi kebakaran yang akan merembet mengenai jembatan. Tentunya akan membahayakan pengendara lain yang melin-

Bangunan tempat usaha pembuatan tempe di bawah Jembatan Landak yang ditertibkan petugas Satpol PP Kota Pontianak, Senin (24/11). G USNADI

17.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Ahmad Yani Telp : 736541 ( 5 saluran), Fax : 712062, 745823 Telex : 29153 GUB KB IA

PONTIANAK

78124

PENGUMUMAN Nomor : 811 / 887 / BKD-C

18.

TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT FORMASI TAHUN 2014

Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014, dengan ini diumumkan sebagai berikut : I.

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

10.

11.

12.

NO 1

13.

14.

15.

16.

Guru Bahasa Inggris Pertama

66003000481

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

66003001952

NAMA PESERTA INDAH ASNIKA : :

TKP 157

NILAI TIU 115

NAMA PESERTA JUHARDI

TKP 163

NILAI TIU 95

Guru Agama Katolik Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik

NOMOR PESERTA

66003000751

TWK 90

NAMA PESERTA GIOVANI RIKHO

TKP 155

NILAI TIU 120

TWK 95

TWK 100

Guru Penjasorkes Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi

NOMOR PESERTA

66003000206

NAMA PESERTA CHRISTIAN DIDJU, S.PD

Nama Jabatan

Asisten Apoteker Pelaksana

Kualifikasi Pendidikan

D3 Farmasi

NOMOR PESERTA

1 2 3

66002000818 66002000313 66002000375

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

1 2 3 4 5 6

66003001599 66003000182 66003000400 66003000608 66003000609 66003000401

NAMA PESERTA SUCIANA NURUL UMMI DITA ANGGERAINI KURNADI : :

DR. HERRY S SILALAHI ROMI ASDI EKA FEBRIANTY IKA RIDLAWATI DIANA SEPTIANI NUR DINI ASTRIANI

Nama Jabatan

: :

NOMOR PESERTA

66003002054

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

1 2 3

66003001985 66003002182 66003000801

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

66002000076 66002000035 66002000055 66002000038 66002000083 66002000181 66002000140 66002000144 66002000110 66002000464 66002000577 66002000602 66002000485 66002000518 66002000162 66002000517 66002000692 66002001043 66002000437 66002000489 66002000536

RIFKA MIFTAHURRAHMAH, S.ST.FT

WISNU KARTIKA SARI IRVAN FAZLYN DONY MESIAS

BAGUS MUDA SAPUTRA ADHITYA NURCAHYA DIMAS PUTRA AGUS NADIANUS SAPRIL FAUZI SUNDANI ASTRI DWI UTAMI APRILIA CAROLINA SULU MIRA ANGGRENI SAPUTRI ODI PRATAMA SETIADI MUHAMMAD MAULUDIN NENI MARFIANTI ANDITA HELMI ANGELYA EKO SAPTUDIN SAGALA KUMALA ASNALIA ASQOHA NASBHARA DIDI PURNOMO FAKHRUR RAZY CHRISTOPER SINAMBELA DELVI AFRIANTI MARDIANI H. MARKASIM

Nama Jabatan

: :

NOMOR PESERTA

1 2 3

66002000316 66002001157 66002000320

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

1 2

66003001789 66003001989

Nama Jabatan

NOMOR PESERTA

66002001191

TRISEPTEO NURWANDA EKA LESTARI YUNITA DWI FITRIANI

UMI KALSUM WULAN DEASY RIANDAYANI

NAMA PESERTA

Nama Jabatan

: :

NO 1

NOMOR PESERTA 66003000849

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

1 2 3 4 5 6 7

66003000102 66003002158 66003000493 66003001595 66003001610 66003001600 66003002156

LIZA AFRIANI

NAMA PESERTA

Nama Jabatan

Kualifikasi Pendidikan

NO 1

NOMOR PESERTA 66002000727

ARIFKA FIKRIMA :

Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

1 2 3

66003001882 66003000899 66003001046

363

KET

YERIKO OKTAJAYA OEMAR AHMAD MIKE ARIYANTO AKRAM SUMAMBANG

20.

21.

22.

TKP 150 155 140

NILAI TIU 120 90 110

TWK 85 105 90

TOTAL 355 350 340

KET MP MP MP

23.

24.

TKP 152 152 147 139 157 152

NILAI TIU 135 125 135 125 110 125

TWK 105 115 110 115 105 95

TOTAL 392 392 392 379 372 372

KET MP MP MP MP MP MP

TKP 154

NILAI TIU 110

TWK 95

TOTAL 359

KET MP

TKP 156 150 138

NILAI TIU 115 125 105

TWK 90 85 115

TOTAL 361 360 358

TKP 151 145 142 150 148 158 152 152 159 139 152 161 153 147 156 146 152 151 155 149 144

NILAI TIU 120 120 120 105 120 120 125 105 125 110 115 105 110 115 110 120 100 115 105 100 95

TWK 145 145 140 130 105 85 85 105 75 110 90 90 90 90 85 85 95 80 85 95 105

TOTAL 416 410 402 385 373 363 362 362 359 359 357 356 353 352 351 351 347 346 345 344 344

TKP 142 148 147

NILAI TIU 115 120 125

TWK 110 95 90

MP MP MP

KET MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP

TOTAL KET 367 363 362

66002000879

2 3 4 5

66002000400 66002000954 66002000015 66002000796

NAMA PESERTA ASIH MARETI JACUBSON DIDAP LEANG DWI HARTATY SRI DADI BERRY BASKARA RAMADHANSYAH OKTAVIANI NASUTION

Nama Jabatan

Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

66003000196

NOMOR PESERTA

66003002013

NOMOR PESERTA

66003000626

NAMA PESERTA

TWK 150

145 156 151 146

125 110 95 120

120 110 125 95

TOTAL

KET

426

390 376 371 361

MP MP MP MP

AWANG YUDHIA PRATIDINA

JAKA AMAN PRAKASA.A.MD

MP MP MP

NILAI TIU 100 110

TWK 85 85

TOTAL KET 339 336

MP MP

TKP 151

NILAI TIU 90

TKP 145

NILAI TIU 130

TWK 110

TOTAL KET 351

TOTAL

KET

26.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

360

35.

TKP 156 157 141 157 155 153 143

NILAI TIU 125 115 145 115 120 100 110

TWK 110 115 95 100 95 115 110

TOTAL 391 387 381 372 370 368 363

KET MP MP MP MP MP MP MP

36.

37.

TKP 131

NILAI TIU 105

TWK 70

TOTAL 306

KET MP

NOMOR PESERTA

1 2

66003000476 66003000463

TKP 154

NILAI TIU 110

TWK 115

TOTAL

KET

379

TKP 159

NILAI TIU 120

ARIE MUNANDAR, S.SOS RIWAN TOGU PASARIBU

Nama Jabatan

: :

NOMOR PESERTA

66003000480

TWK 110

TOTAL

KET

389

TKP 141

NILAI TIU 110

TWK 85

TOTAL 336

KET MP

INDRIANA

Nama Jabatan

: :

NOMOR PESERTA

66003001261

URAY DWI RAHMINI SARI

Nama Jabatan

: :

NOMOR PESERTA

66003000242

PROBO YUWONO :

Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

66003000234

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

66003002079

339 338

MP MP

TKP 157

NILAI TIU 100

TWK 125

TOTAL 382

KET MP

TKP 133

NILAI TIU 75

TWK 75

TOTAL 283

KET MP

TKP 150

NILAI TIU 110

TWK 85

TOTAL 345

KET MP

Pengawas Lingkungan Hidup Pertama S1 Teknik Lingkungan

NAMA PESERTA ADRYANUS ANDY : :

Nama Jabatan

TKP 147

NILAI TIU 110

TWK 100

TOTAL 357

KET

HARTANTI AYU WULANDARI

NOMOR PESERTA

66003000862

TKP 153

NILAI TIU 120

TWK 85

TOTAL 358

KET

NAMA PESERTA WISENO

TKP 139

NILAI TIU 75

Pengendali Dampak Lingkungan Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Lingkungan

NOMOR PESERTA

1 2

66003000826 66003000558

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

NOMOR PESERTA

1 2 3 4 5

66002000082 66002000388 66002000700 66002000097 66002000099

NAMA PESERTA MEITY MOERDIYANTI JULIANTI HAPRIZA.ST : :

NAMA PESERTA KANTI APRILYANDINI NUR AINI URAY PERIMA MAHARANI PURWATI DIAH ISYANA

Nama Jabatan

Penyuluh Perikanan Pertama

S1 Perikanan

NOMOR PESERTA

1 2

66003001529 66003000082

TKP 159 148

NILAI TIU 110 125

TWK 90

TWK 105 90

42.

43.

44.

45.

46.

47.

NAMA PESERTA RIZKY FAJARI LESTIAWAN MEILANI MUSTIKASARI

TKP 168 159 143 156 155

NILAI TIU 110 125 110 90 85

TWK 105 75 90 90 95

TKP 157 152

NILAI TIU 115 100

TWK 100 95

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Industri

66003001083

NAMA PESERTA ANDI BAHTERA YUDA

TKP 163

Nama Jabatan

Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula

Kualifikasi Pendidikan

SPP SPMA

NOMOR PESERTA

1 2 3

66002001193 66002001071 66002001183

NAMA PESERTA PAULUS TARI RETNO SUPIZAR HERLINA

Nama Jabatan

Perekayasa Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Pemerintahan

NOMOR PESERTA

1 2

66003001346 66003000030

NAMA PESERTA SOPIANTO ZENO YULIANUS RUSDI

TKP 147 140 152

TKP 142 135

NILAI TIU 110

NILAI TIU 95 95 85

NILAI TIU 90 75

Nama Jabatan

Pranata Hubungan Masyarakat Pertama

S1 Ilmu Komunikasi

NOMOR PESERTA

NAMA PESERTA

66003000344

ATIKA ALIFIA FITRIANINGSIH TOBING

NOMOR PESERTA

66002000730

Pranata Komputer Pelaksana

D3 Teknik Informatika

NAMA PESERTA MUHAMMAD FADLY

Nama Jabatan

Pranata Komputer Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Informatika

NO 1

NOMOR PESERTA 66003000110

NAMA PESERTA ANDRI RENALDI

Nama Jabatan

Statistisi Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Statistika

NOMOR PESERTA

66003000865

NAMA PESERTA FAJAR SUPRIADI

Nama Jabatan

Analis Arsitektur

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Arsitektur

NOMOR PESERTA

1 2

66003001170 66003000613

NAMA PESERTA JUNI YONATHAN NEDHA DECISHA

Nama Jabatan

Analis Bencana

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Lingkungan

NOMOR PESERTA

66003000853

374 363

KET MP MP

NAMA PESERTA DHIPA RADITYA

49.

50.

TOTAL 383 359 343 336 335

MP MP MP MP MP

51.

TKP 159

TWK 105

TOTAL 372 347

KET MP MP

53.

TOTAL

NILAI TIU 110 115 120

TWK 135 105 100

TOTAL 400 375 369

KET MP MP MP

66003000661

NAMA PESERTA OGI ANDRA SIBARANI

Nama Jabatan

Analis Data dan Informasi

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Informatika

NOMOR PESERTA

66003001072

Nama Jabatan

NOMOR PESERTA

66003000859

NAMA PESERTA ROBBY MAULANA :

Analis Desa / Kelurahan

S1 Ilmu Pemerintahan

NAMA PESERTA AHMAD ALFARUQI

54.

378

NILAI TIU 110

TWK 90 95 75

TOTAL

64.

TKP 158

NILAI TIU 110

TWK 100

TOTAL 368

KET MP

MP MP MP

TWK 80 70

312 280

KET MP MP

57.

TWK 95

TOTAL 364

KET MP

58.

TKP 146

NILAI TIU 125

TKP 151

NILAI TIU 120

TWK 85

TOTAL 356

KET MP

59.

TWK 100

TOTAL 371

KET MP

60.

TKP 148

NILAI TIU 110

TWK 110

TOTAL

KET

368

61.

TKP 147 146

NILAI TIU 120 125

TKP 149

Kualifikasi Pendidikan

S1 Kehutanan

NOMOR PESERTA

66003000707

65.

TKP 154

NILAI TIU 115

TWK 105

TKP 157

NILAI TIU 120

TWK 110

TOTAL 374

KET MP

TOTAL 407 381

TWK 125

TOTAL 379

NAMA PESERTA MERYNA SURIANTI

TOTAL 387

KET MP

TKP 147

NILAI TIU 115

TWK 150

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Hukum

NOMOR PESERTA

1 2

66003002110 66003000350

NAMA PESERTA RIDWAN TAMPUBOLON STEPANUS HENDRIK.K

Nama Jabatan

Analis Informatika

Kualifikasi Pendidikan

S1 Sistem Informasi

NOMOR PESERTA

66003000224

NAMA PESERTA HERU SUYUTDI

Nama Jabatan

Analis Jabatan

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Administrasi Negara

NOMOR PESERTA

66003000967

NAMA PESERTA METHIE HADIANTI

Nama Jabatan

Analis Kelembagaan / Organisasi

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Administrasi Negara

NOMOR PESERTA

66003001569

NAMA PESERTA GUSTI RANDA

Nama Jabatan

Analis Kerjasama Regional

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Hukum

NOMOR PESERTA

66003001252

NAMA PESERTA FRANSISKUS SEPTIANDI

Nama Jabatan

Analis Kerjasama Lintas Sektor

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Pemerintahan

NO 1 2 3

NOMOR PESERTA 66003000235 66003002146 66003002148

NAMA PESERTA SELLA URSULLA NADIA PEANTA FUADDIANTO FAJAR SATRIO HENDRA SAPUTRA

Nama Jabatan

Analis Kerjasama Luar Negeri

Kualifikasi Pendidikan

D4 Administrasi Negara

NOMOR PESERTA

66003001612

NAMA PESERTA UTIN MURLINA

TKP 141 140

NILAI TIU 130 110

TWK 125 140

TOTAL 412

TOTAL 396 390

KET MP

KET MP MP

TKP 152

TKP 156

TKP 152

NILAI TIU 110

NILAI TIU 105

NILAI TIU 110

TKP 144

NILAI TIU 120

TKP 145 141 148

NILAI TIU 85 110 95

TKP 144

Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan

S1 Biologi

66003001140

ANIST DIAN EKASARI

Nama Jabatan

Analis Kesejahteraan Rakyat

Kualifikasi Pendidikan

S1 Sosiologi

NO 1

NOMOR PESERTA

NAMA PESERTA

66003000520 HERIANI

TKP 145

TKP 151

NILAI TIU 120

NILAI TIU 130

NILAI TIU 120

Nama Jabatan

Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ekonomi Akuntansi

NOMOR PESERTA

66003000722

NAMA PESERTA LIVIA

Nama Jabatan

Analis Pelayanan Publik

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Komunikasi

NOMOR PESERTA

66003000237

NAMA PESERTA OGI AULIA RYANTO

TKP 168

NILAI TIU 140

TKP 159

NILAI TIU 120

Nama Jabatan

Analis Pembangunan Daerah Terpencil

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Planologi

NOMOR PESERTA

66003001268

NAMA PESERTA LYDIA WULANSARI

TWK 75

TOTAL 337

KET MP

TWK 80

TWK 95

TWK 140

TOTAL 341

TOTAL 357

KET MP

KET

71.

TOTAL KET 404

TWK 140 95 75

TOTAL KET 370 346 318

MP MP MP

TKP 150

73.

TWK 100

TWK 85

TWK 110

TWK 125

74.

364

TOTAL

TWK 100

Analis Tenaga Kerja

S1 Ilmu Hukum

NOMOR PESERTA

66003000616

NAMA PESERTA MUHAMMAD ABDUH

Nama Jabatan

Pemandu Wisata

Kualifikasi Pendidikan

D3 Pariwisata

NOMOR PESERTA

66002001090

NAMA PESERTA DWI WULANDARI PRASETYANINGRUM

TKP 163

NILAI TIU 115

TWK 95

TKP 153

NILAI TIU 100

TWK 90

Nama Jabatan

Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan

Kualifikasi Pendidikan

D3 Administrasi Bisnis

NOMOR PESERTA

66002000560

NAMA PESERTA WIRNAL ABDY

Nama Jabatan

Pengadministrasi Keuangan

Kualifikasi Pendidikan

D3 Akuntansi

NOMOR PESERTA

1 2

66002001064 66002001042

NAMA PESERTA IKA YULIANTI TIRNA JULVIANA

Nama Jabatan

Pengadministrasi Umum

Kualifikasi Pendidikan

D3 Administrasi Perkantoran

NOMOR PESERTA

66002000890

NAMA PESERTA DEDY ERWANSYAH

TKP 152

NILAI TIU 125

TWK 105

TKP 157 143

NILAI TIU 120 90

TWK 105 95

TKP 135

NILAI TIU 90

TWK 105

Nama Jabatan

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Peternakan

NOMOR PESERTA

66003000793

NAMA PESERTA MUHAMMAD MIDRAR

Nama Jabatan

Widyaiswara Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Semua Jurusan

NOMOR PESERTA

1 2 3

66003000052 66003000588 66003001726

NAMA PESERTA YAYAT FITRIYADI ANITA RANDISARI OKTAVIA FRANSISCUS FEBRISONI

Nama Jabatan

Peneliti Pertama

Kualifikasi Pendidikan

S1 Semua Jurusan

NOMOR PESERTA

1 2 3

66003000348 66003002193 66003000521

NAMA PESERTA DWI SEPTIYARINI PRAMUSHINTA ARUM PYNANJUNG GISKA HEDIYANTI S.SI

TKP 156

NILAI TIU 80

TWK 100

TKP 149 149 153

NILAI TIU 115 115 135

TWK 145 145 110

TKP 154 138 155

NILAI TIU 125 120 105

TWK 115 135 130

TKP 146

NILAI TIU 125

TWK 110

TKP 155

NILAI TIU 125

TWK 95

TKP 149

NILAI TIU 100

TWK 95

TKP 154 152

NILAI TIU 125 110

TWK 110 105

TKP 152

NILAI TIU 95

TWK 75

TKP 144

NILAI TIU 95

TWK 90

TOTAL

KET

373

TOTAL

KET

343

TOTAL

KET

382

TOTAL

KET

382 328

MP MP

TOTAL

KET

330

TOTAL

KET

336

TOTAL

KET

409 409 398

MP MP MP

TOTAL

KET

394 393 390

MP MP MP

Nama Jabatan

Pemeriksa Perbatasan

Kualifikasi Pendidikan

S1 Semua Jurusan

NOMOR PESERTA

66003000550

NAMA PESERTA PUGER HARI MURDI PUTRA

TOTAL

KET

381

Nama Jabatan

Pengawas Jalan dan Jembatan

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Sipil

NOMOR PESERTA

66003000152

NAMA PESERTA RINI AFRININGSIH

TOTAL

KET

375

75.

390

TOTAL

KET

356

76.

KET

TOTAL 418

TOTAL 404

TOTAL 365

Nama Jabatan

Pengelola Data Statistik

Kualifikasi Pendidikan

D3 Akuntansi

NOMOR PESERTA

66002001069

NAMA PESERTA LINA MULIANA

TOTAL

KET

344

TOTAL

KET

389 367

MP MP

TOTAL

KET

322

KET

77.

Nama Jabatan

Pengelola Jaringan

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Informatika

NOMOR PESERTA

1 2.

66003000656 66003001488

NAMA PESERTA F DEDY SUSANTO, S.KOM M. FARISI GUSTIAR

Nama Jabatan

Penilai Mutu Produk

Kualifikasi Pendidikan

D3 Peternakan

NOMOR PESERTA

66002000643

NAMA PESERTA DEBYA YUANITA BR TARIGAN

Nama Jabatan

Penyidik

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Hukum

NOMOR PESERTA

66003000356

NAMA PESERTA JEFRI ARIFIANSYAH

TOTAL 329

KET MP

MP 78.

NILAI TIU 115

TOTAL KET

TWK 115

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

MP 72.

NAMA PESERTA

68.

70.

Nama Jabatan

NOMOR PESERTA

69.

Kualifikasi Pendidikan

67.

66.

Nama Jabatan

Analis Pemerintahan

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Pemerintahan

NOMOR PESERTA

66003001953

Nama Jabatan

NOMOR PESERTA

66003001312

KET MP

NAMA PESERTA EVI RAHMAYANTI

79.

TKP 159

NILAI TIU 90

KET MP MP

KET MP

Analis Pengembangan IKM

TWK 70

TOTAL 319

KET MP

S1 Ekonomi Manajemen

NAMA PESERTA ELISABET

80.

TKP 155

NILAI TIU 115

Nama Jabatan

Analis Pengembangan Infrastruktur Standar

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Sipil

NO 1

NOMOR PESERTA

NAMA PESERTA

66003001326 ETTY APRIYANTI, ST, MT

TKP 156

Nama Jabatan

Analis Pengembangan Kompetensi

Kualifikasi Pendidikan

S1 Administrasi Negara

NOMOR PESERTA

66003000941

NAMA PESERTA IBNUREZA VAIRI

TKP 142

TWK 120

NILAI TIU TWK 140 100

NILAI TIU 105

TWK 80

Nama Jabatan

Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis

Kualifikasi Pendidikan

S1 Pertanian Agribisnis

NOMOR PESERTA

66003000552

NAMA PESERTA ROY GINDO SIBARANI

TKP 140

Nama Jabatan

Analis Penyelesaian LHP/TP/TGR

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Hukum

NOMOR PESERTA

66003000200

NAMA PESERTA ROCKY APRINO XAVERIUS

TKP 148

NILAI TIU 120

TWK 105

NILAI TIU 80

TWK 140

Nama Jabatan

Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda

Kualifikasi Pendidikan

D3 Akuntansi

NOMOR PESERTA

66002001153

NAMA PESERTA SORAYA

Nama Jabatan

Pranata Diklat

Kualifikasi Pendidikan

D3 Perikanan

NOMOR PESERTA

66002000737

NAMA PESERTA AGUSTINA

Analis Perencanaan Wilayah Perumahan

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Sipil

NOMOR PESERTA

66003000109

Nama Jabatan

NOMOR PESERTA

66003000649

NAMA PESERTA EVA ZULIANNA :

Analis Potensi Hutan

S1 Kehutanan

NAMA PESERTA RADIAH

Nama Jabatan

Analis Sistem Informasi

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Informatika

NOMOR PESERTA

66003000017

NAMA PESERTA KRISANDY PONTI KESUMA

Nama Jabatan

Analis Tata Praja

Kualifikasi Pendidikan

S1 Ilmu Pemerintahan

NOMOR PESERTA

66003000845

NAMA PESERTA RIZKY DARMAWAN

TOTAL

KET

390

TOTAL

KET

396

Nama Jabatan

Pranata Laporan Keuangan

Kualifikasi Pendidikan

D3 Akuntansi

NOMOR PESERTA

66002000565

NAMA PESERTA ARSYIANA

TKP 151

NILAI TIU 75

TWK 95

TKP 151

NILAI TIU 110

TWK 130

TKP 140

NILAI TIU 115

TWK 90

TOTAL 321

KET MP

TOTAL 391

KET MP

TKP 147

NILAI TIU 120

TWK 115

TKP 150

NILAI TIU 125

TWK 120

TKP 152

NILAI TIU 110

TWK 125

TKP 142

NILAI TIU 95

TWK 80

TOTAL 345

KET MP

II. Dalam seleksi penerimaan CPNS Daerah Provinsi Kalimantan Barat formasi tahun 2014 terdapat 13 formasi yang tidak terisi dari 159 formasi yang ditetapkan Menteri PAN-RB, dengan rincian : 1. 7 (tujuh) formasi tidak ada pelamar. 2. 2 (dua) formasi tidak lulus seleksi administrasi. 3. 4 (empat) formasi Tidak Memenuhi Passing Grade (TMP) Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan CAT. III. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS Daerah Provinsi Kalimantan Barat formasi tahun 2014 diminta untuk hadir sesuai dengan sesi yang telah ditetapkan, pada :

TOTAL

KET

327

Hari / Tanggal Tempat Pakaian Agenda

TOTAL

KET

365

Informasi pembagian sesi pengarahan dapat dilihat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan di website www.kalbarprov.go.id tanggal 25 November 2014.

TOTAL

KET

368

TOTAL

KET

382

TOTAL

KET

395

TOTAL

KET

387

TOTAL

KET

317

: : : :

Senin / 1 Desember 2014 Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam/gelap Pengarahan kelengkapan administrasi usul penetapan NIP

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Nama Jabatan

Kualifikasi Pendidikan

TWK 140 110

62.

NILAI TIU 105

Analis Hasil Hutan

Kualifikasi Pendidikan

56.

TOTAL

KET 55.

332 330 312

Nama Jabatan

untuk membongkar sendiri, dikatakan Sutinah, ternyata tidak diindahkan, dan kalau dibongkar pun hanya sebagian saja. Mereka bandel, makanya tetap kita berlakukan tindakan tegas dengan membongkar paksa seperti yang dilakukan petugas Satpol PP ini, ujarnya. Sutinah pun mengimbau masyarkat di wilayah Kelurahan Siantan Hulu agar tertib aturan. Hal itu penting demi menciptakan Pontianak aman dan nyaman, enak dipandang mata. Mari sama-sama kita lestarikan dan tertib aturan. Dampaknya juga untuk masyarakat, kalau lingkungan baik dan sehat, siapa juga yang diuntungkan, tentunya masyarakat juga, ucapnya. Penertiban itu disaksikan salah seorang pemilik bangunan Sugeng Sutrisno. Ia terlihat pasrah dan tidak berkeras diri melihat pembongkaran berlangsung. Sugeng menyadari bahwa bangunan yang dibongkar itu tidak memiliki izin dan digunakan di atas tanah pemerintah Sudah tujuh tahun beroperasi membuat tempe, memang sudah diperingatkan sebelumnya, ucapnya. (agn)

KET

63.

TKP 155 155 149

S1 Perikanan

KET

Kualifikasi Pendidikan

Nama Jabatan

TOTAL

52.

NOMOR PESERTA

304

KET

Nama Jabatan

TOTAL

Penyuluh Pajak Pelaksana D3 Manajemen Perpajakan

Kualifikasi Pendidikan

Analis Budidaya Perikanan

NOMOR PESERTA

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama S1 Ilmu Pemerintahan

Nama Jabatan

Kualifikasi Pendidikan

Pengawas Mutu Pakan Pertama S1 Peternakan

NAMA PESERTA

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

KET

Pengawas Bibit Ternak Pertama S1 Peternakan

NAMA PESERTA

Nama Jabatan

TWK 95 85

TOTAL

Penerjemah Pertama S1 Bahasa Mandarin

NAMA PESERTA

Kualifikasi Pendidikan

TKP 149 143

NILAI TIU 95 110

Penera Pertama S1 Teknik Elektro

NAMA PESERTA

Kualifikasi Pendidikan

41.

Pekerja Sosial Pertama S1 Ilmu Sosiatri

NAMA PESERTA

Kualifikasi Pendidikan

34.

TWK 85

Kualifikasi Pendidikan

32.

TKP 154 141

Nama Jabatan

39.

40.

S1 Teknik Mesin

NAMA PESERTA

Kualifikasi Pendidikan

S1 Teknik Elektro

NAMA PESERTA

TKP 146

NILAI TIU 130

Instruktur Pertama S1 Teknik Arsitekur

RINI INDRIYANI, ST :

38.

Auditor Pelaksana D3 Akuntansi

48. 25.

KET

Medik Veteriner Pertama Dokter Hewan

NAMA PESERTA

Arsiparis Pelaksana D3 Kearsipan

NAMA PESERTA

Nama Jabatan

TOTAL

Analis Kepegawaian Pertama S1 Ilmu Pemerintahan

AMRI PRATAMA VIATA ANIKAWATI RIRIN WAHYUNINGSIH SITI FATARUL ANISAH RAYINDA BUDI SEPTIYANTO HESTI AYU WARDANI

19.

Analis Kebijakan Pertama S1 Ilmu Pemerintahan

NAMA PESERTA

: :

Radiografer Pelaksana D3 Teknik Radio Diagnostik dan Radio Terapi/ D3 Teknik Rontgen

FAKHRUL

Kualifikasi Pendidikan

KET

375

Psikolog Klinis Pertama S2 Psikologi Klinis

NAMA PESERTA

TWK 100

TOTAL

Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana D3 Analis Kesehatan

NAMA PESERTA

: :

Perawat Pelaksana D3 Keperawatan

NAMA PESERTA

Kualifikasi Pendidikan

KET

353

Perawat Pertama S1 Keperawatan + NERS

NAMA PESERTA

: :

TKP 158

NILAI TIU 105

TOTAL

Fisioterapis Pertama D4 Fisioterapi

NAMA PESERTA

: :

Dokter Pertama Dokter

NAMA PESERTA

Kualifikasi Pendidikan

362

KET

Nama Jabatan

TOTAL

Guru Agama Islam Pertama S1 Pendidikan Agama Islam

Nama Jabatan

NOMOR PESERTA

S1 Pendidikan Bahasa Inggris

NOMOR PESERTA

Kualifikasi Pendidikan

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Barat formasi tahun 2014, yaitu :

Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/3923/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Hal Penyampaian

tas jembatan itu, tegasnya disela-sela penertiban, Senin (24/11). Penertiban kali ini melibatkan petugas PLN. Terutama untuk memutuskan aliran listrik yang digunakan pemilik lapak, pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan. Lokasi ini, pemerintah berencana menjadikan area penghijauan yang nantinya akan ditanami pohon. Ini juga sebagai antisipasi agar tidak ada lagi yang mendirikan bangunan liar di atas tanah pemerintah, ujar Haryadi. Sementara itu, Lurah Siantan Hulu, Hj. Sutinah mengatakan, pihaknya sudah berulangkali memperingatkan pemilik lapak di bawah Jembatan Landak agar mereka membongkar sendiri bangunannya sebelum Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengambil tindakan tegas. Pembongkaran kali ini melanjuti pembongkaran yang pernah dilakukan pada pekan lalu. Bangunan ini merupakan bagunan yang digunakan sebagai pembuatan tempe yang berdiri cukup lama di bawah Jembatan Landak ini, katanya. Toleransi berupa pemanggilan dan dibiarkan

Pro Ekbis HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 3 (ketiga) November 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

2.000 20.000 50.000 115.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

3.000 23.000 60.000 120.000 65.000 125.000 16.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Rakyat Kalbar Selasa, 25 November 2014

Omset Pertamax Meroket 100 Persen SEMARANG-RK. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni premium dan solar, penjualan pertamax meroket seratus persen. Hal itu berdasar pantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Semarang. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku 18 November 2014 Pukul 00.00 WIB. Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 (naik 30,77 persen). Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 (naik 36,36 persen). Supervisor SPBU 44.501.40 di Jalan Jenderal Sudirman, Semarang Barat, Ketut Yulianto mengatakan, omset premium (oktan 88) per hari mengalami penurunan. Penetapan pemerintah menaikkan harga premium menjadi penyebabnya. Sebelum harga naik dalam sehari omset kami 24 ton. Sekarang menjadi

16 ton. Kalau solar masih stabil, kata Ketut saat ditemui di kantornya, Minggu (23/11) kemarin. Kenaikan omset, lanjutnya, justru terjadi pada penjualan pertamax. BBM nonsubsidi dengan oktan 92 tersebut naik sekitar 100 persen. Sebelum naik omsetnya 1 ton per hari. Setelah naik menjadi 2 ton lebih, tuturnya. Menurutnya, hal itu dikarenakan selisih harga premium dan pertamax tidak jauh. Harga pertamax di SPBU dengan tipe pasti pas silver tersebut Rp 10.800 perliter. Saat dua jam sebelum harga baru berlaku premium kami memang naik penjualannya. Tanggal 17 November itu naik 2 ton, paparnya. Ketut berharap, subsidi dari pemerintah dicabut. Pasalnya, selama pengamatannya sehari-hari, subisdi tersebut tidak kena sasaran. Yang menikmati orang dengan kendaraan mewah. Mobil mewah banyak yang mengisi premium kok. Mendingan

JAKARTA-RK. Langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjual Bank Mutiara ke investor Jepang, J Trust dinilai masih menyisakan persoalan. Karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diingatkan untuk berhati-hati soal penjualan bank yang dulunya bernama Bank Century itu ke J Trust. Peringatan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, M Misbakhun dalam rapat kerja dengan OJK, di gedung DPR, Senin (24/11). Menurutnya, ada hal yang belum tuntas terkait kasus hukum atas pengucuran dana bailout untuk Bank Century. Misbakhun menyebut, nilai penjualan Bank Mutiara yang berada di bawah jumlah kucuran dana pemerintah jelas memunculkan kerugian keuangan negara. Saya perlu mengingatkan, Bank Mutiara ini ada dispute yang luar biasa. Selisih harga jual dengan bailout Rp 6,7 triliun, kalau kita mengacu hasil pansus bahwa tidak ada ditengarai bank gagal berdampak sistemik, maka selisih itu adalah selisih kerugian negara dan tidak bisa menjadi beban krisis, lugasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 99 persen saham Bank Mutiara dijual

oleh LPS ke J Trust Co. Dengan nilai Rp 4,41 triliun. Sementara dana yang sudah diguyurkan pemerintah ke Bank Century yang kini bernama Mutiara minimal Rp 6,7 triliun. Angka itu belum termasuk bunganya. OJK dan LPS mengaku sudah meneliti bahwa tidak ada keterkaitan antara J Trust dengan pemegang saham lama. Namun demikian, Misbakhun mengingatkan soal risiko lanjutan akibat munculnya kerugian negara dari penjualan Bank Mutiara. Dan begitu ini menjadi kerugian negara, akan menjadi beban bagi banyak orang yang ada di situ, ucapnya. Mantan politikus PKS yang kini berkiprah di Golkar itu menambahkan, masih ada proses hukum yang belum tuntas dalam kasus Century. Karenanya, jajaran komisaris OJK harus berhati-hati berkaitan dengan masalah pelepasan Bank Mutiara ke J Trust. Walaupun sudah keluar release bahwa Bank Mutiara sudah terjual, saya mengingatkan bahwa permasalahan atas hal ini belum selesai. Ada permasalahan hukum dan hasil penjualan yang berbeda, saya mengingatkan masalah tersebut, ulasnya. (jpnn)

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Dirut Bulog Dicopot Jakarta-RK. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberhentikan Sutarto Alimoeso dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Pergantian ini dilakukan lantaran Sutarto sudah memasuki masa pensiun dan telah habis masa jabatannya. Kehadirannya di kementerian BUMN untuk menerima SK pemberhentian direksi. Saya kan tanggal 23 November diangkatnya, itu sudah 5 tahun, itu satu periode. Saya sudah pensiun, kan 5 tahun harus pensiun, ujar Sutarto saat ditemui di Kementerian BUMN, Ja-

karta, Senin (24/11). Mengenai alasan mengapa jabatannya tidak diperpanjang, mengingat baru satu periode menjabat, pria berusia 65 tahun ini menyarankan untuk menanyakan hal tersebut pada kementerian. Jangan tanya saya, kilahnya. Setelah tak menjabat menjadi dirut, Sutarto berkeinginan untuk terus mengabdi pada negara. Salah satunya dengan mengajar. Masih mengabdi pada negara, mudah-mudahan masih bisa. Kemungkinan saya ngajar, ujar alumnus Fakultas Pertanian di Universitas Gajah Mada (UGM) ini. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

HARIAN

stabil omsetnya. Warga tidak ada yang mengeluh. Hanya omongan kenapa bisa naik saja dan itu tidak banyak. Mungkin kaget saat harga BBM naik. Sekarang pun sudah biasa saja, jelasnya. Salah satu pengguna premium, Wikha Setiawan, merasa resah atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Ia yang setiap hari bekerja menggunakan sepeda motor harus merogoh kocek lebih banyak. Padahal, upah kerja di tempatnya bekerja tidak naik. Resah tentunya. Kalau gaji tetap ya bingung. Sementara kebutuhan sehari-hari juga pasti naik harganya, keluh Wikha kepada Jateng Pos (grup JPNN). Ia berharap, Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) disesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Dengan begitu, masyarakat tetap tenang ketika harga BBM naik. Persoalannya itu. UMK juga harus dinaikkan, tegasnya. (jpnn)

dicabut saja subsidirnya, tuturnya. Hal yang sama terjadi di SPBU 44.50124 Jalan Indrapasta, Semarang Tengah. Omset premium per hari menurun dari 21 ton menjadi 18 ton. Pertamax sebelum harga BBM naik beromset 1,2 ton per hari dan setelah naik menjadi 2 ton per hari. Mungkin karena harganya tidak jauh. Juga soal antre membeli, kata Abas Junaidi, staﬀ SPBU 44.50124. Namun berbeda di SPBU 044-50119 Jalan Pamularsih nomor 50. Omset premium tidak ada penurunan atau pun kenaikan yang signiﬁkan. Stabil. Premium sebelum harga BBM naik omsetnya 14 ton. Sekarang juga sama 14 ton, kata Ratno, staff SPBU di wilayah Kecamatan Semarang Barat tersebut. SPBU yang menjual empat jenis BBM tersebut hanya mengalami kenaikan omset di pertamax saja. Dikatakannya, BBM jenis solar dan Pertamax plus juga

OJK Jangan Lupa Risiko Hukum Penjualan Eks Bank Century

Equatoriana Belum genap sebulan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla menjalankan pemerintahan, shock terapi jilid pertama telah diberikan kepada rakyat Indonesia, yaitu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sejak Selasa (18/11) pukul 00.00, harga premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, dan solar yang sebelumnya harga per liter Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Pemerintah berdalih, kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi beban belanja subsidi energi pada APBN 2015 yang mencapai Rp 344,7 triliun. Sektor produktif lain menjadi sasaran pengalihan subsidi, diantaranya perbaikan dan pembangunan irigasi. Targetnya dalam dua tahun Indonesia sudah bisa swasembada beras. Selain itu, dialihkan untuk pembangunan pembangkit listrik, pembiayaan program kelautan, dan pembangunan jalan baru sehingga masyarakat lebih produktif. Kenaikan harga juga diimbangi dengan tiga kartu sakti yang lebih dulu diluncurkan. Yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Keputusan ini menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia, dimana kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan saat harga minyak dunia justru sedang terjun bebas. Memang indikator perubahan harga BBM ada dua, selain harga minyak dunia juga karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Tapi ini tidak relevan, karena selisih harga minyak yang tercantum di APBN-P 2014 dengan harga minyak sekarang di kisaran US$ 74,29 per barel sebesar 30 persen. Sementara di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 5 persen. Jadi kalau di-balance-kan masih ada sisa penurunan 25 persen. Apalagi kenaikan Rp 2.000 per liter persis dengan desakan Bank Dunia. Padahal, pemerintah seharusnya memberantas maﬁa migas yang telah banyak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Pembangunan kilang minyak (reﬁnery) juga penting, karena pemerintah bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen dari yang terjadi sekarang. Tidak perlu terkejut dan galau berkepanjangan. Warga hanya bisa manut terhadap banderol harga BBM yang ditetapkan pemerintah. Efek domino yang ditimbulkan, harga-harga akan naik dan tidak bisa ditekan. Sehingga kita tidak hanya menikmati naiknya harga BBM, tetapi juga barang dan mungkin jasa. Menurut anda?

HP : 081345479682

Tanggapan Program Presiden baru nambah masalah baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini? Bicara harga BBM, rakyat jadi tumbal pemerintah jadi boneka, BBM/bela rakyat. 085245519512 4-11-2014

16.25

BBM sudah naik, stok bahan pokok aman dan terkendali. Tapi harganya tidak aman dan melambung tinggi tidak terkendali, terlaalu!. BBM sudah naik, stok bahan pokok aman dan terkendali. Tapi harganya tidak aman dan melambung tinggi tidak terkendali, terlaaluu!. 082350687903 18-11-2014

15.30

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Sumber : inilah.com

Sms Warga Naik Pangkat Bapak Presiden RI Yth. Brigjen Pol Arief Sulistyanto, Kapolda Kalbar beserta jajarannya dan Kadishut Provinsi Kalbar beserta jajarannya patut diberi kenaikan pangkat dan penghargaan. Dengan pertimbangan, bahwa Kapolda Kalbar beserta jajaran dan Dishut Kalbar beserta jajaran, gencar, berhasil dan berlanjut menindak pelaku ilegal logging, ilegal mining/PETI, narkoba dan penimbunan BBM bersubsidi. Ibrahim Myh. 081288673500 30-10-2014

08.26

Sangat Malu Kepada para pejabat pusat, rakyat sangat-sangat malu melihat sistem kinerja blusukan dan memakai baju kemeja putih, seperti karyawan perusahaan, mirip seorang marketing produk. Dinilai oleh negara-negara luar, pejabat pemerintah RI kurang berwibawa, tidak menunjukkan martabat pemimpin kepada negara-negara luar. Rakyat RI mohon jangan pakai kemeja panjang kalau dilipat, tidak etis dilihat. 081258383553 10-11-2014

10.08

Tanpa Kuitansi

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 4541 1544 bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C)

Awas! Ganti plat motor 5 tahun sekali di Samsat Putussibau bayar Rp 80 ribu tanpa kuitansi. Berapa sebenarnya ganti plat 5 tahun sekali di luar pajak STNK? Tolong diusut tuntas! 085750428347 18-11-2014

19.03

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Abelnus. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak. Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000. Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Selasa, 25 November 2014

Anggaran Pilkada 2015 Kapuas Hulu Diajukan Untuk Dua Putaran

Sikap Rusman Ali Diminta Tidak Setengah-setengah Soal Jalan Poros

“Kami hanya melakukan sesuai surat edaran KPU Pusat supaya tersedia dana Pilkada tahun depan, seumpama proses Pilkadanya langsung. Kami juga masih menunggu keputusan KPU Pusat terkait tahapantahapan seperti pemuktahiran data, peraturan dan lain sebagainya. Sementara ini tidak ada persiapan lain,” Ilustrasi/Ist

LISMA ROLIZA

PONTIANAK-RK. Anggota DPRD Kalbar, Masdar A.R mendorong Bupati Kubu Raya, Rusman Ali agar tetap konsisten memprioritaskan pembenahan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2015 mendatang. Tentunya di jalan-jalan poros masih perlu perbaikan dan pengembangan, program tersebut akan kita dukung melalui fungsi kita di DPRD Kalbar, katanya saat ditemui Rakyat Kalbar, Senin (24/11). Politisi Partai Golkar daerah pemilihan Mempawah-Kubu Raya ini mengingatkan, ketika suatu daerah memfokuskan diri untuk membenahi suatu program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak, jangan setengah-setengah dalam merealisasikannya. Dengan adanya program prioritas seperti pembenahan jalan poros di Kubu Raya, itu merupakan salah satu hal positif yang tentunya sangat menguntungkan masyrakat dan secara otomatis akan mendongkrak perekonomian setempat dengan akses jalan yang baik, ujar Masdar. Ia mencontohkan, daerah-daerah kecamatan yang memang masih perlu pembenahan dari segi infrastruktur jalan yaitu jalan poros antar kecamatan, jalan poros kecamantan menuju ke kota dan jalan antar desa yang juga tidak luput dari perbaikan dan pengembangan. Saya yakin ketika program tersebut telah total direalisasikan, maka secara otomatis akan memajukan perekonomian masyarakat. Terutama di daerah perdesaan yang akan membawa hasil pertanian maupun hasil tangkapan laut untuk dijual ke kota, kata Masdar. Ketika total dalam menangani program prioritas tersebut ekonomi rakyat khususnya di Kubu Raya akan seiring meningkat, beda halnya, lanjut dia, kalau realisasinya setengah-setengah maka akan setengah juga perkembangannya. (asy)

Koalisi Merah Putih Kayak Kejar Setoran JAKARTA-RK. Sah-sah saja bila Koalisi Merah Putih (KMP) menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar jenis premium dan solar kurang matang dan tergesa-gesa. Pengguliran hak interpelasi pun boleh. Tapi jangan semua itu dilakukan karena hanya ingin mengganggu pemerintah. Demikian disampaikan anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Syaikhul Islam, yang secara pribadi memandang wajar langkah KMP untuk menggunakan hak-haknya meminta penjelasan Pemerintah. Silakan saja KMP menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Mau bertanya apa saja ke pemerintah monggo, biasa sajalah, kata Islam, dalam keterangan persnya, Senin (24/11). Hanya saja, lanjut dia, KMP tidak perlu terlalu terburu-buru dan terkesan hanya ingin mengganggu kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. KMP ojo kesusu, biarkan pemerintah bekerja dulu. Jangan seperti kejar setoran. Hari ini interpelasi, besok angket, terus hak menyatakan pendapat. Besok-besok minta impeachment. Apa sih maunya KMP, ucapnya. Islam menegaskan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pemerintahan Jokowi-JK, akan senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Kami akan menjadi garda terdepan untuk mendukung dan mengamankan jalannya pemerintahan pak Jokowi. Ketua Umum kami (Muhaimin Iskandar) menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi bahwa PKB untuk mendukung percepatan dan keberhasilan dari program yang dilaksanakan pemerintah, pungkasnya. (Rmol)

PUTUSSIBAU-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu telah berkoordinasi dengan Pemkab setempat terkait anggaran Pilkada langsung tahun 2015 mendatang. KPU mengajukan anggaran sesuai perhitungan dua putaran. Kita sudah koordinasi terkait dana Pilkada 2015, koordinasi berjalan lancar tidak ada masalah. Anggaran yang kita ajukan untuk dua putaran, walau belum ditetapkan jumlah anggarannya, tapi pemerintah daerah sudah memberi respon

CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

Ketua Badan Pengawas Muhammad (kedua kanan) dan Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II di Ruang Rapat Komisi II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). JPNN. COM

JAKARTA-RK. Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, baru dilakukan DPR setelah masa reses, sekitar Januari 2015. Informasi dikemukakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, berdasarkan penjelasan pimpinan Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung DPR, Senin (24/11). Tadi (Senin) disampaikan menyangkut tentang kapan mulai pembahasan Perppu. Ketua Komisi II mengatakan akan dimulai setelah reses, kira-kira awal 2015 di Januari, katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (24/11). Karena pembahasan baru dilakukan awal

tahun depan, maka dalam RDP kali ini, kata Husni, sama sekali belum membicarakan perihal isi dari Perppu. KPU katanya, hanya memaparkan sejumlah agenda kegiatan penyelenggaraan pemilu di tahun 2015. Termasuk anggaran dan menyangkut persiapan tindaklanjut isi Perppu. Menging at terdapat 204 daerah yang akan melaksanakan pilkada langsung di tahun 2015. Yang kami (KPU) pahami, Perppu itu menunjuk opsi tunggal pilkada langsung. Nah itu sedang dikerjakan oleh KPU. Tadi kami menyampaikan ada 12 Peraturan KPU yang sedang disiapkan untuk menjelaskan isi Perppu, katanya. Atas penjelasan tersebut, DPR kata mantan

DPD Protes Tak Diajak Bahas Revisi UU MD3 JAKARTA-RK. DPD RI menyesalkan tidak dilibatkan dalam keputusan DPR untuk merevisi UU MD3. Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad dalam keterangan persnya menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembahasan UU harus melibatkan DPR, DPD, dan pemerintah. Tapi sudah ada kesepakatan Baleg dan pemerintah untuk melakukan perubahan UU MD3 tanpa melibatkan DPD, tegasnya. Kenyataan ini membuatnya khawatir substansi perubahan yang diperjuangkan oleh DPD tidak diakomodir. Karena ini menyangkut Koalisi Merah-Putih dan koalisi Indonesia Hebat, kami ingin

Pendaftaran Diklat Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

BURSA PEMASANGAN IKLAN BARIS Harian

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230. ALISHA. 082352849311 No sms

Jual Tanah LOWONGAN KAPLING TANAH di Sintang, letak strategis: Uk. 10x20=Rp 35 juta; Uk. 15x20=Rp 50 juta. Hub=082157629474.

tetap diikutsertakan karena ada aturan dalam pasal di UU MD3 tentang DPD, tegas Farouk. (Rmol)

PT. Astra International Tbk-Daihatsu Branch Office Jalan Imam Bonjol No. 529 Pontianak Kalimantan Barat-Indonesia

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT. Bank Mega, Tbk Special Asset Management & Restructuring (Regional Jakarta), dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, terhadap objek hak tanggungan dari debitur : 1. ASNIJAR Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan melekat diatasnya SHM No. 2588/Baning Kota, luas 152 m², terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kab. Sintang, Kec. Sintang, Kel./Desa. Baning Kota, setempat dikenal sebagai Jl. YC. Oevang Oeray Gg. Sempadan, RT/RW. 014/003, Kel/Desa. Baning Kota, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, Tercatat dan Terdaftar atas nama ASNIJAR, Harga Limit Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 2. ARISTON RAFFILUS Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan melekat diatasnya SHM No. 2287/Sungai Raya, luas 345 m², terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kab. Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), Kec. Sei Raya, Kel./Desa. Sei Raya, setempat dikenal sebagai Komplek Pondok Indah Lestari Blok A 9/20-19, RT/RW. 002/018, Desa Sungai Raya,Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), Kec. Sungai Raya, Desa Sungai Raya, Propinsi Kalimantan Barat, Tercatat dan Terdaftar atas nama ARISTON RAFFILUS, Harga Limit Rp. 340.000.000,(tiga ratus empat puluh juta rupiah), Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Selasa, 09 Desember 2014 Pukul : 11.00 WIB s/d selesai. Tempat : Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Jl. Letjen Sutoyo No.19 Pontianak. Syarat-Syarat Lelang 1. Penawaran Lelang dilakukan langsung secara lisan. 2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero) Cab. Pontianak Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang. 3. Peserta Lelang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku). 4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 5. Peminat lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas. 6. Peserta lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi ojek lelang. 7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 8. Peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak dan Singkawang. 9. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang, yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan. 10. Penjelasan lelang dan Informasi lainnya dapat menghubungi PT.Bank Mega, Tbk Regional Jakarta, Tlp. (021) 79175000 Ext. 17611, Muhammad Hatta 08180815658, Haﬂah Ernas 081808185094 atau KPKNL Pontianak No. Tlp. (0561)735269. Jakarta, 25 Nopember 2014 Ttd PT. Bank Mega, Tbk. Regional Jakarta

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

7089235

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

BATA RINGAN/HEBEL, BATU BATA MERAH, GILING BOTOL AQUA, KOMPOS, BATAKO PRESS, MIXER/MOLEN, GILINGAN SAMPAH, PAVLING BLOCK, DAN MACAM-MACAM CETAKAN

AGYA Angsuran MURAH !!!

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

JUAL MESIN

TOYOTA IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Segera Hubungi

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

I K L A N

Hotline (0561). 768677

INFORMASI PEMASANGAN

(0561)768677

lum bisa menyusun opsi kedua, karena belum memiliki pedoman untuk mendesain tahapan kegiatan pilkada. Apalagi meski penolakan artinya berujung pencabutan Perppu, tetap terbuka ruang tidak seluruh pasal dalam perppu akan ditolak. Kemudian apa saja yang perlu diatur, belum bisa kami desain itu. Mungkin setelah kami mendiskusikannya secara intensif itu akan ketahuan mana yang akan ditolak dan mana yang akan diterima, katanya. (jpnn)

Informasi Pemasangan

DISCOUNT 60% GARANSI

MENERIMA PANGGIL AN

Biro LOWONGAN

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Komisioner Sumatera Barat ini, meminta KPU menyusun dua opsi. Bagaimana sekiranya perppu nantinya ditolak DPR. Komisi II menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang aturan tata perundang-undangan, apabila Perppu ditolak harus ada tindaklanjutnya dengan mengajukan RUU. Di mana RUU itu akan menjelaskan hal-hal yang ditolak dan diterima, katanya. Menanggapi permintaan tersebut, KPU kata Husni, be-

MENERIMA PESANAN :

TENAGA KERJA, Pria/Wanita, kelola usaha kuliner Ayam Bakar, upah memuaskan. Minat, Hub=082157629474.

positif, kata Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Lisma Roliza, SH ditemui di kantornya, Senin (24/11). Dijelaskan Lisma, koordinasi anggaran Pilkada itu menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor: 1667/KPU/ XI/2014 tanggal 4 November 2014, perihal pelaksanaan Pemilukada serentak pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut, dikatakannya, menegaskan provinsi, kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada

tahun 2015, akan dilaksanakan pelaksanaan pemilihan serentak pada tahun 2015. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 1 Perpu nomor 1 tahun 2014 itu, KPU kabupaten diminta koordinasi dengan Pemda setempat untuk penyediaan anggaran Pemilukada 2015, terang Lisma. Mengenai tahapan pemilu, kata dia, pihaknya belum melakukan persiapan khusus. Pasalnya, untuk tahapan pemilu belum ditentukan oleh KPU Pusat. Kami hanya melakukan sesuai surat edaran KPU Pusat supaya tersedia dana Pilkada tahun depan, seumpama proses Pilkadanya langsung. Kami juga masih menunggu keputusan KPU Pusat terkait tahapan-tahapan seperti pemuktahiran data, peraturan dan lain sebagainya. Sementara ini tidak ada persiapan lain, demikian Lisma.

KPU Belum Siapkan Opsi Jika Perppu Pilkada Ditolak

Iklan Baris & Paket Murah DIBUTUHKAN SEGERA

PROSES MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

15 Jt

HUBUNGI : Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

HP 081257222726

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

http://anugerah-tehnik.com

0818 18 2035 0813 9610 3485

Sambungan Ancam Pecat ................dari halaman 1 yang menjadikan suatu kasus menjadi ATM pribadi. Ada istilah gantung kasus. Jaksa itu bekerja dari jenjang level dan ada pimpinannya. Jaksa akan dipecat kalau ada yang gantung kasus, tegas Riadi dalam Media Gathering di Kejati Kalbar, Senin (24/11). Sejauh ini, Riadi memaparkan, sedikitnya sudah ada tujuh laporan pengaduan (Lapdu) mengenai jaksa nakal . Semua laporan tentang Jaksa nakal itu belum tentu benar. Paling tidak diklariﬁkasi dulu. Kalau terbukti, kita proses. Sepanjang terbukti, pasti ada tindakan, itu sudah komitmen pimpinan kita di pusat, ujarnya. Riadi menyebutkan, sudah ada pegawai Kejaksaan yang diusulkan pemecatan oleh bagian pengawasan jaksa. Pegawai Kejaksaan juga sudah ada yang kita usulkan dipecat, karena tidak pernah masuk, paparnya. Dia bahkan meminta peran media dan masyarakat untuk memantau kinerja Kejaksaan dalam menegakkan hukum. Jika ada temuan, mohon disampaikan langsung. Laporkan saja kalau ada Jaksa nakal, pasti akan

saya proses mereka. Sepanjang nakal atau ada kasus yang mandek dan laporan itu benar, bukan karena ada kepentingan orang di balik itu, tegasnya. Begitu juga kalau ada jaksa yang menjadikan suatu kasus sebagai ATM mereka. Maka Riadi meminta pihak yang mengetahuinya agar melaporkan hal itu. Tapi itu tadi, yang benar laporannya, ucapnya. Riadi mengatakan, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Walaupun hal itu merupakan tugas yang berat. Saya tidak takut dikenakan disiplin oleh internal saya. Saya akan bekerja di koridor saya on the track sesuai SOP sebagai Kajati, katanya. Ia menjelaskan, penanganan kasus tidak bisa sama menyangkut pasal yang diterapkan, tempat kejadian dan lain sebagainya. Saya yakin kasus di Kejaksaan se-Kalbar ini tidak ada yang mandek. Ada alasan Yuridisnya kalau tidak diproses. Bukan artinya saya membela diri, ungkapnya.

Rakyat Kalbar Selasa, 25 November 2014

Suami Asli Keok Lawan Suami Imajinatif

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Wartawan Juga Manusia di jalur yang benar. Lagi pula wartawan itu bukan malaikat maut yang siap mencabut nyawa tanpa pandang bulu. Berbagai analisa mengenai mengapa wartawan menjadi korban pemukulan sudah melimpah, dan pasti tidak akan ada habisnya, selama masih ada pemukulan terhadap kuli tinta ini. Saya sebagai seorang wartawan muda, tidak mau ikut memberikan analisa. Lantaran, khawatir dibilang hanya upaya membela diri . Tetapi, saya ingin menyampaikan kepada pembaca yang budiman, bahwa wartawan juga manusia, punya rasa, punya cinta. Tidak serta merta kehadiran wartawan, membawa petaka. Tetapi juga membawa rasa cinta. Setidaknya itulah yang saya rasakan beberapa waktu lalu. Kisah

JODI Ellen Malpas, penulis asal Northampton, Inggris, sedang menjadi perbincangan lantaran novel trilogi This Man ciptaannya. Novel romantis itu menggambarkan adegan percintaan yang begitu steamy, sangat hot. Saking panasnya, Jodi sampai jatuh cinta pada si tokoh utama dan menceraikan suami aslinya. Novel itu menggambarkan sosok Jesse Ward, pria sempurna nan perkasa yang telah menggoda ratusan ribu pembacanya. Dikisahkan, Jesse, sang Mr Right tersebut, menjalin cinta dengan Ava O Shea, seorang desainer interior muda. Dari situlah adeganadegan serta romantika novel yang terjual lebih dari setengah juta kopi itu terbangun dan membangkitkan gairah para pembaca perempuan. Karakter Jesse yang saya ciptakan itu begitu kuat menggoda saya. Tidak dimungkiri, saya jatuh cinta kepadanya, kata Jodi. Menurut dia, seluruh lelaki fiksi ciptaannya selalu kuat, sukses, bergaya, dan misterius. Rasanya sulit menemukan lelaki hidup ‒masih bernapas‒ yang bisa memenuhi fantasi itu, tambah Jodi. Nah, sayangnya, cinta pada karakter fiksi tersebut membuat Jodi mendepak sang suami. Sebab, menurut dia, setiap perempuan perlu kekasih fantasi untuk menghangatkan kehidupan nyata yang suram. Saya ingin menciptakan kisah cinta sempurna, tambahnya. Yang lebih sayang lagi, Jodi dan Aaron, mantan suaminya, sudah menikah satu dekade. Mereka bahkan dikaruniai dua anak, Alfie, 14, dan Patrick, 10. Meski begitu, sejak bercerai pada Agustus tahun lalu, Jodi dan Aaron tetap berteman. (jpnn)

.........................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1

ini setidaknya menggambarkan kalau wartawan juga manusia. Kisah saya ini, saya patrikan di pikiran saya dengan tema Cinta pada Pandangan Pertama . Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Bahkan mungkin sebagian orang mengatakan itu hal yang mustahil. Tetapi banyak pula yang sependapat, kalau itu keajaiban cinta. Pada 28 April 2014 silam, tanpa sengaja saya bertemu dengan seorang perempuan, Irma. Dari saya, jaraknya hanya langkah. Kala itu, dia sedang asik mendengarkan jawaban Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang dikerubuti wartawan. Sementara saya diam saja di belakang gerombolan wartawan. Bukan malas atau apa, waktu itu ada wartawan senior, jadi saya

serahkan saja kepada dia untuk mewawancarai Pak Menteri. Nahhh…karena wajah Irma terlihat asing, di benak saya bertanya, siapa gerangan perempuan ini?. Untungnya dia mengenakan ID Card, saya memerhatikan kartu tanda pengenal itu dengan seksama. Ternyata, Irma seorang wartawan Nasional. Di papan plastik berukuran sekitar 9x 5 centimeter itu tertera nama perusahaannya Rakyat Merdeka . Usai wawancara dengan Pak Menteri, saya pun memberanikan diri untuk menyapa Irma. Pikir saya kala itu, saya wartawan muda Harian Rakyat Kalbar, Jawa Pos Group, jadi tidak masalah menyapa wartawan satu group media. Hai…dari Harian Rakyat Merdeka ya, sapa Saya. Iya.

Kamu dari media mana, jawab Irma. Akhirnya kami berbincangbincang. Setelah beberapa menit, saya beranikan diri lagi. Kali ini saya lebih nekat, saya meminta nomor telepon selularnya (Ponsel). Hitung-hitung untuk relasi ke depannya. Kendati sudah berbincangbincang, saya tetap masih gugup, lantaran Irma datang dari Jakarta. Apalagi wajah Irma begitu manis, senyumnya anggun dan lembut (soft). Rambutnya panjang, badan ideal dengan tinggi sekitar 160 centimeter, kulit putih bersih. Saat itu dia mengenakan kaca dengan gagawang warna hitam. Waktu terbatas, kami pun berpisah. Irma bersama rekannya pergi. Saya pulang ke Markas Graha Pena Kalbar. Berikutnya, hari demi hari saya lalui biasa-

biasa saja, liputan dan liputan. Tidak disangka, empat bulan waktu berlalu, kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Tetapi suatu hari, oleh sebab tuntutan kerja sebagai wartawan. Saya perlu satu narasumber yang sulit ditembus. Karena berpegang teguh pada keadilan untuk rakyat dan sebagai wakil rakyat bermodalkan pena Saya menghubungi Irma. Lantaran kebetulan si Narasumber itu ada di Jakarta. Oleh karena tidak bisa meghubungi narasumber, Saya mencoba ngebel atau nelpon Irma untuk minta bantuan. Beruntungnya dia memberikan respon positif. Hehe mungkin awal pertemuan jodoh. Saya pun menceritakan apa yang diperlukan. Dari sini Saya mulai Tertarik sama Irma.

Selain cantik, dia juga pintar. Hingga hari ini komunikasi terbatas kami tetap berjalan. Saya berharap bisa dekat sama Irma. Tapi kata Pimpinan Redaksi Saya Mimpi Kali Yeee bisa dekat sama Irma. Timbul pemikiran baru, apa salahnya Saya mencoba dekati Irma. Siapa tahu jodoh? Hemmmm. Lewat Layanan ngeTern Blackberry Messenger Saya ungkapkan perasaan dari hati kecil ini. Lewat candaan ditambah bumbu keseriusan. Saya beranikan diri aja bilang suka sama Irma. Tetapi sayang responnya kurang memuaskan. Tetapi Saya belum menyerah. Lewat doa dan tulisan ini semoga saja hati Irma luluh. Dengan harapan kami bisa bersama. (Deska Irnansyah)

Jangan Sampai .......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Busyro. Pernyataan itu disampaikannya usai rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Senin (24/11). Menurut Amir, UU KPK menegaskan, bahwa kepemimpinan di Komisi antirasuah itu bersifat kolektif kolegial. Undang-undang mengatur untuk memasukkan memilih pimpinan KPK tahun ini. Karena kalau tidak ada lima pimpinan, maka itu tidak kolektif kolegial, tidak memenuhi syarat dan nanti ada yang gugat KPK, kata Amir. Selaku Ketua Pansel Pimpinan KPK, Amir mengaku sudah bekerja dan menyerahkan nama-nama yang lolos seleksi ke Presiden, untuk kemudian disampaikan ke DPR guna menjalani ﬁt and proper test. Amir pun memahami

usulan agar posisi satu pimpinan KPK yang akan ditinggalkan Busyro dibiarkan kosong sampai 2015, agar semua pimpinan bisa memiliki periode jabatan sama. Hanya, lanjut mantan menteri hukum dan HAM itu, ide tersebut tidak memiliki dasar hukum. Itu wacana yang baik, tetapi undangundang yang ada belum bisa mengakomodir aspirasi seperti itu. Mungkin bila sampai terjadi hal seperti itu, presiden harus menerbitkan Perppu, dan apakah perlu? katanya. Amir menambahkan, saat ini masih cukup waktu menjelang 10 Desember 2014, menentukan satu calon pimpinan KPK terpilih dari nama-nama yang sudah diseleksi. Dengan demikian,

presiden tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seperti diketahui, Pansel pimpinan Amir sudah menghasilkan dua nama calon pimpinan KPK. Keduanya adalah Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Nama Busyro dan Robby sebagai calon pimpinan KPK sudah diserahkan ke DPR sejak masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya, Komisi III DPR akan melakukan ﬁt and proper test untuk memilih salah satunya. Dikosongkan Saja Pimpinan KPK berpendapat agar pemilihan calon pimpinan (Capim) pengganti Busyro dilakukan tahun depan. Kalau ditanya

sikap pimpinan KPK terhadap Capim KPK, pemilihan itu dilakukan sekaligus tahun depan, 2015. Jadi bersamaan dengan empat pimpinan KPK lainnya, kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Senin (24/11). Menurut Johan, pimpinan KPK meminta seleksi pengganti Busyro dilakukan bersamaan dengan empat pimpinan lainnya, karena saat ini KPK sedang solid. Soal kesolidan ini, ujar dia, disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Abraham Samad. Berdasarkan keterangan pimpinan KPK, sambung Johan, mereka sanggup menjalankan tugas dengan empat pimpinan saja. Keyakinan itu, ucap dia, sudah melalui pertimbangan yang matang.

Ketika memutuskan itu, ada beberapa pertimbangan yang dipakai pimpinan KPK termasuk soal kekhawatiran adanya empat pimpinan rawan digugat atau tidak. Saya kira itu sudah dipikirkan pimpinan, tutur Johan. Johan mengungkapkan, empat pimpinan KPK pasti bisa memberikan keputusan dengan baik terkait penanganan suatu kasus. Ya kalau menurut pimpinan solid, pasti ada mufakat, ujarnya. Terkait masa jabatan Busyro yang akan segera berakhir, sudah dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK untuk mencari calon pengganti Busyro. Pansel sudah melakukan proses seleksi.

Dari hasil seleksi itu didapatkan dua kandidat yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR yakni Busyro dan Analisis Hukum Internasional dan Kebijakan Sekretariat Kabinet RI Robby Arya Brata. KPK menyatakan tidak setuju adanya Pansel pimpinan KPK untuk mencari pengganti Busyro. Salah satu alasan ketidaksetujuan mereka terkait dengan persoalan eﬁsiensi. Nantinya takut orang baru masuk dalam waktu setahun, itu harus menyesuaikan diri, salah satunya itu. Selain itu eﬁsiensi, penghematan biaya. Ini sikap sebelum Pansel, tegas Johan.

Re-editing: Hamka Saptono

Jokowi: DPR ................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 kondisi Parlemen belum kondusif untuk bekerja saat ini. Iya dong. Nanti kalau kita datang sini keliru, datang sini keliru. Gimana. Ya di sana sudah rampung, sudah selesai, baru silakan datang, ujar Presiden di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Surat itu ditandatangani oleh Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, dan Kepala BIN. Dalam edaran itu, Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR hingga lembaga wakil rakyat itu telah benar-benar solid. DPR memang telah sepakat islah, namun belum menjalankan poin-poin kesepakatan islah. Menurut Jokowi, para menterinya pun baru bekerja selama

satu bulan. Sehingga menurutnya tidak menjadi efektif dan eﬁsien jika dipanggil oleh parlemen saat ini. Lagian, baru sebulan kerja, dipanggil, panggil apa sih. Kan masih baru. Kan baru kerja sebulan. Dipanggil apanya? Saya mau tanya, apanya yang dipanggil? Apanya yang mau ditanya?, kata Presiden sambil tertawa. Seperti diketahui, Parlemen tepatnya Komisi VI telah memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP). Namun, Rini enggan menghadirinya dengan alasan adanya aturan Seskab tersebut. Atas penolakan itu, DPR pun bermaksud memanggil paksa Rini. Seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi III, Desmon J Mahesa. Ia mencak-mencak, memprotes

keras larangan Presiden itu. Bagi Desmon, larangan tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendelegetimasi kelembagaan DPR. Menurutnya, pimpinan DPR harus merespon kesewenangwenangan pemerintah ini. Politikus Gerindra itu menyarankan agar pemanggilan paksa digunakan bagi menteri atau pejabat pemerintah lain yang mangkir dari undangan dewan. Sesuai dengan Undang-undang pimpinan berwenang memanggil paksa pejabat setelah tiga kali berturut turut tidak hadir tanpa alasan yang sah atau bahkan dapat menyandera pejabat yang bersangkutan, kata Desmon melalui keterangan tertulisnya kepada JPNN, kemarin. Desmon menilai, alasan konﬂik internal yang dipakai pemerintah sangat tidak berdasar. Pasalnya,

susunan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) yang ada saat ini sah menurut hukum dan Konstitusi. Alasan ini, tambahnya, juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara yang harus bekerjasama dengan DPR. Seharusnya pemerintah juga tidak melibatkan diri dalam konﬂik internal DPR. Pemerintah bukannya mendorong partai-partai yang tergabung dalam KIH untuk menyudahi kenakalannya. Tapi sikap pemerintah justru melegitimasi pembangkangan yang dilakukan oleh KIH tersebut, papar pria plontos ini. Lebih lanjut, Desmon mengatakan, pemerintah harus segera mencabut larangan yang tertuang dalam surat edaran Seskab itu.

Apalagi, saat ini konﬂik internal telah berakhir setelah KIH dan KMP mencapai kesepakatan. Kelembagaan DPR sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi secara politik. Sehingga tidak bisa lagi dijadikan alasan bagi Pemerintah dan jajarannya untuk tidak menghadiri panggilan DPR, tutupnya. Hanya saja, bagi partai pendukungnya, perintah Jokowi itu bisa dipahami. Sekjen Partai Nasional Demokrat, Patrice Rio Capella, menyatakan penolakan itu merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap proses penyelesaian konﬂik internal yang tengah berlangsung di internal DPR. Ini kan jelas alasannya, pemerintah kan tidak mau ikut campur urusan di DPR. Kalau hadir rapat misalnya, nanti malah ada kubu

yang marah-marah, kata Rio saat dihubungi JPNN, kemarin Lagipula, tambahnya, jika pemerintah memaksakan rapat saat DPR masih terpecah pasti tidak akan efektif. Sebab, dipastikan tidak semua fraksi hadir dalam rapat tersebut. Rio optimis larangan tersebut tidak akan berlaku lama, mengingat saat ini kedua kubu berseteru di DPR sudah mencapai kesepakatan damai. Menurutnya, setelah revisi UU MD3 rampung dan seluruh AKD lengkap keanggotaanya pemerintah pasti mencabut larangan. Setelah UU MD3 selesai direvisi semua pasti akan bekerja efektif. Menurut saya kita sepakat UU MD3 selesai dalam dua minggu, pungkasnya.

Re-editing : Mohamad iQbaL

PDIP Kalbar: ................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Jalan A. Yani, Pontianak, Senin (24/11). Ia menekankan bahwa tidak ada pemerintah di bumi ini yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Tidak ada niat kami, PDIP dan koalisi, apalagi niat Jokowi selaku Presiden, untuk menyengasarakan rakyat, tegas Jimmi. Jimmi mengatakan, apa yang dilakukan Presiden adalah berhemat. Manfaatnya untuk kemaslahatan bersama. Kenaikan harga BBM Rp2000 per liter bisa menghemat anggaran Negara sebesar Rp364 triliun per tahun sampai lima tahun kedepan. Seperti yang diketahui bersama, dalam lima tahun terakhir, pemerintahan sebelumnya memberikan subsidi ini kepada rakyat. Kepada semuanya, baik yang mampu dan tidak mampu.

Itu artinya subsidi salah, Rp714 triliun (subsidi BBM) itu dibuang percuma dan dibakar cumacuma, tuturnya menirukan ucapan Jokowi saat Rakor Gubernur se Indonesia beberapa waktu lalu. Imbuh Jimmi, Dengan saving angka Rp2000 ini, kita bisa bantu petani, nelayan, pendidikan, kesehatan. Jadi, untuk Saudara ketahui, subsidi atau bantuan program pemerintah sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, kebakar habis semuanya cuma-cuma . Pertanyaan dan protes atas kebijakan pemerintah tersebut, Jimmi menyebutnya sebagai hal yang wajar. Menurut dia, Jokowi siap tidak populer. Yang penting anggaran hemat dan digunakan untuk hal-hal yang sudah men-

jadi program pemerintah. Silakan demo dan mempertanyakan, wajar adik-adik mahasiswa demo. Tapi jangan menuding Jokowi dan pemerintahan yang sekarang akan menyengsarakan rakyat, pintanya. Untuk Kalbar sendiri, Jimmi membeberkan, sudah ada program yang dianggarkan pemerintah pusat untuk membangun pelabuhan samudera. Ia juga mengajak rakyat Kalbar untuk berhemat. Beri waktu kepada Pak Jokowi. Intinya, mari kita bersatu padu atas apa yang sudah dicanangkan dan diprogramkan pemerintah, tutupnya. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Martinus Sudarno, menyatakan tidak setuju dengan istilah kenaikan harga BBM.

Kata dia, yang tepat adalah pengalihan subsidi BBM untuk hal yang bermanfaat. Demi membantu masyarakat yang dalam jangka waktu dekat ini terkena dampak, pemerintah sudah mengeluarkan tiga program yang sebenarnya merupakan kelanjutan apa yang sudah dibuat oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi mungkin diubah namanya, karena sesuai dengan program Pak Jokowi, jelasnya. Namun, program yang dibuat oleh Jokowi tersebut jangkauannya lebih luas. Ini penyempurnaan program yang ada pada zamannya Pak SBY. Dan ini anggarannya sudah tersedia serta tinggal dilaksanakan, tegas Martinus. Untuk tahun 2015, dikatakan

Martinus, APBN yang sudah dibahas pemerintahan sebelumnya perlu perubahan (APBNP). Nantinya, dalam perubahan inilah akan masuk pengalihan subsidi-subsidi itu. Jadi, jangan terburu-buru menilai pemerintahan ini gagal. Kita tunggu saja, saya yakin dan percaya Pak Jokowi memiliki kemauan yang sangat besar membangun bangsa dan negara, kata dia. Soal maraknya penyimpangan BBM subsidi di Kalbar, Martinus menyinggung disparitas harga. Semua lantaran harga subsidi dan nonsubsidi terlalu jauh, akhirnya para pelaku atau maﬁa Migas bebas bergerilya. Dengan pengalihan subsidi BBM ini, dapat membuat sempitnya jarak harga BBM non-

subsidi dengan subsidi. Setidaktidaknya, niat dari pada pelaku ini terminimalisi. Dan, kita minta supaya kepolisian harus jeli dalam hal ini, jangan sampai ada pembiaran soal penyimpangan BBM, pintanya. Ia menambahkan, bukan hanya soal harga yang harus diperhatikan. Distribusi BBM subsidi pun harus dicermati. Dalam arti, jangan sampai harga sudah naik, eh malah barangnya tidak ada. Itu yang tidak diperbolehkan, harga sudah naik tetapi barang tidak ada, ini jangan sampai terjadi. Karena sistem distribusi BBM juga harus bagus, demikian Martinus Sudarno.

Laporan : Achmad Mundzirin Editor : Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 25 November 2014

Hemat Anggaran ....................................................................................................dari halaman 1 Rayuan Maut .................................................................dari halaman 1 2015 itu sebesar Rp41 triliun. Saya perintahkan untuk potong Rp25 triliun. Stop. Cukup 25 triliun, ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Menurutnya, untuk tahun ini saja, dana perjalanan dinas dan rapat cukup hanya dengan Rp22 triliun. Oleh karena itu, ia meyakini, tahun depan pun cukup dengan biaya Rp25 triliun. Itu baru satu dari contoh eďŹ siensi anggaran pemerintah yang dilakukan mulai tahun depan. Ia menyatakan akan ada penghematan di sektor lainnya. Dipotong saja biar eďŹ sien, sehingga sisanya Rp16 triliun bisa kita bicarakan dengan gubernur untuk kerjakan program apa saja, tegas Presiden. Minta Rp1 Triliun Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta pemerintah pusat menyediakan dana Rp1 triliun untuk masing-masing provinsi. Hal itu disampaikan oleh Ketua APPSI Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo saat pertemuan informal dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (14/11). Menurutnya, dana itu bisa diperoleh, jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) ditarik dan dimanfaatkan untuk bidang lainnya. Kami berharap ada dana baru, program Rp1 triliun 1 provinsi. Dari jauh-jauh hari kami sudah sampaikan pada pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan kabinetnya, bahwa subsidi BBM memang harus ditarik dan digantikan dengan programprogram yang lebih bermanfaat pada rakyat. Ini bagian dari rekomendasi, ujar Syahrul di hadapan Presiden, Wapres dan jajaran menteri terkait. Menurutnya, dengan dana itu dapat membantu memperkuatan ketahanan pangan di daerahnya masing-masing. Termasuk untuk menjalankan program-program prioritas Presiden di daerah. Ia tidak merinci kegunaan lain jika ada dana Rp1 triliun tersebut. Dengan menurunkan Rp1 triliun

Kami berharap, tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan. Belum apa-apa kami, terexpose di media massa, terjadi masalah. Padahal ini belum tentu, ujar Syahrul. Seharusnya, kata Syahrul, ada prosedur yang jelas dalam penegakan hukum. Sebelum dinyatakan bersalah, kata dia, penegak hukum diminta berkoordinasi dengan BPK, BPKP, dan inspektorat jenderal sehingga dapat ditelusuri lebih detail jika ada penyimpangan. Syahrul mengklaim, kepala daerah juga setuju dan mendukung pemberantasan korupsi. Hanya saja, dirasa proses yang berjalan selama ini tidak sesuai prosedur. Kalau kami korupsi, penjarakan kami, hukum mati sekalipun kami kalau itu kami lakukan. Tapi kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, inspektorat, Irjen dan seperti proses seharusnya. Ini diatur oleh UU, Bapak Presiden. Kami kehilangan wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan, tegas Syahrul. APPSI, kata dia, berharap ke depan pemanggilan kepala daerah bermasalah oleh penegak hukum harus dilakukan terlebih dahulu melalui aparat pengawas internal. Kecuali jika dilakukan operasi tangkap tangan oleh penegak hukum. Kami sangat merasa, bahwa banyak hal yang sepertinya kami digilir untuk dikenai hukuman. Kalau kami korupsi, penjarakan kami. Tapi kalau tidak, kami butuh orang dan kekuatan untuk melindungi kami, sambung Syahrul. Harapan-harapan APPSI terkait penegakan hukum itu, kata Syahrul, telah disampaikan pada Mendagri Tjahjo Kumolo. Ia berharap ada pengaturan lebih jauh terkait penegakan hukum. Kami titipkan pada Mendagri, pengaturan-pengaturan ini perlu dilakukan. Sulit kami mengambil sikap dan itu yang terjadi selama ini, ungkap Syahrul.

dana bagi daerah-daerah bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas, kata Syahrul. Jokowi Belum Menjawab Presiden Jokowi belum memberikan jawaban pasti atas permintaan para gubernur se-Indonesia yang mengharapkan pemerintah pusat memberikan dana baru sebesar Rp1 triliun. Menurut Presiden masih diperlukan perhitungan khusus dengan Kementerian Keuangan. Tidak harus 1 provinsi Rp1 triliun. Tidak. Hitung-hitungannya kan ada melalui keluasan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin. Semuanya. masih dihitung oleh Menkeu. Seperti ini yang terus kita komunikasikan, ujar Presiden usai bertemu para gubernur di Istana Bogor, kemarin. Selain membahas dana itu, menurut Presiden, dalam pertemuan informal tersebut juga dibahas keinginan para gubernur untuk memperbanyak bendungan di wilayahnya masing-masing. Kita ingin membangun dalam tahun ini 30 bendungan, tapi ternyata ada yang minta sampai 2-3 bendungan. Sehingga 30 bendungan itu kurang. Tadi kita putuskan 49 bendungan akan dibangun, sambung Presiden. Presiden menyatakan, pertemuanpertemuan yang dilakukannya dengan para kepala daerah ini akan rutin dilaksanakan, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah di daerah. Hukum Mati Kami Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), curhat kepada Presiden Jokowi soal pemberantasan korupsi yang mereka nilai selama ini mendelegitimasi kepala daerah. Curhatan ini salah satunya diwakili oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua APPSI, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Menurut Syahrul, prosedur penegakan hukum selama ini terkesan tidak mengutamakan asas praduga tak bersalah.

Re-editing: Hamka Saptono

Kesejahteraan Warga ........................................................................................dari halaman 1 Hikmahanto Juwono dalam Dialog Pilar Negara di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (24/11). Hal itu disampaikan Hikmahanto sebagai respon atas pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar yang menyebut pemberian KTP oleh negara lain bagi WNI di perbatasan, merupakan modus intervensi negara lain terhadap urusan RI. Namun, Hikmahanto menyebut pernyataan Marwan itu tidak relevan. Jauh lebih penting dan sesuai dengan tugasnya sebagai menteri, Marwan membuat kebijakan yang memastikan mereka tetap WNI dan dipenuhi hak-hak mereka. Jangan malah menggugat nasionalisme mereka dan menilai negara tetangga intervensi, ujarnya. Hikmahanto menegaskan, kondisi WNI di perbatasan yang mendapat KTP dari negara lain, jauh lebih baik ketimbang membiarkan mer-

eka terlibat dalam transaksi Narkoba atau perdagangan manusia (human traďŹ&#x192;cking). Hikmahanto beralasan, masalah kesejahteraan di perbatasan bukan soal nasib. Sejahtera atau tidaknya warga negara di perbatasan sangat ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada persoalan nasib di situ, tegasnya. BNPP Tak Paham Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy mengatakan tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hanya melakukan perencanaan, rapat koordinasi, dan monitoring. Tiga tugas tersebut menurut Lukman Edy tidak dibutuhkan masyarakat perbatasan. Masyarakat di perbatasan butuh pasar dan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Itu yang tidak dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, selaku penanggung jawab BNPP, ungkap Lukman Edy, di Gedung Nusantara IV,

kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (24/11). Lukman menegaskan, Presiden Joko Widodo harus mengubah cara pandang BNPP yang birokratik ini menjadi kreatif dan paham betul kebutuhan masyarakat di perbatasan. Lebih lanjut Penasihat Kadinda Provinsi Riau itu menjelaskan, sudah ada penandatanganan kesepahaman antara Kadinda Riau dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kerjasama membangun sentra ekonomi seperti pasar di daerah-daerah perbatasan. Di era Gamawan Fauzi jadi Mendagri, sudah ditandatangani kerjasama dengan Mendagri untuk membangun pasar dan sentra ekonomi di semua wilayah perbatasan. Tapi sampai sekarang tidak pernah terlaksana, kata Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era SBY itu.

Re-editing: Hamka Saptono

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

SALE

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

+ Cashback

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 889

(NEW) GARANSI BISA LIPAT

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.750

Hanya

7.988 Ribu

4.888 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

FS 4110 3M +INCLINE

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

Tgl 19 s/d 25 November 2014

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

6.550

Hanya

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

+0%

disc upetor s e n P

AIR WALKER 6.850 Hanya

Hanya

4.588 Ribu

2.888 Ribu

9.988 Ribu

9.750 Hanya

3.988 Ribu

FS 802 NEW ORBITRACK

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

9.250 Hanya

9.850

4.388 Ribu

Hanya

4.688 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MANUAL

6.250

9.950

Hanya

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE

4.488 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO HAMMER TGL 19 - 25 NOP 2014

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Hak interpelasi Parlemen ini sendiri sudah berdengung sejak Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11). Interpelasi akan diajukan karena parlemen tidak puas dengan penjelasan pemerintah terhadap kebijakan kenaikan harga itu. Namun, Ade mengaku pihaknya tak mau gegabah. Pimpinan fraksi hari Kamis nanti akan tanyakan langsung pada masyarakat terkait dampak kenaikan, misalnya harga kebutuhan pokok, tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa rencana penggunaan hak interpelasi tidak terkait sama sekali dengan KMP. Ini tidak ada kaitan dengan KMP. Anggota fraksi melapor, kami (pimpinan) setuju lalu difasilitasi. Ini murni hak anggota, fraksi mana pun, ini hak anggota DPR RI, demikian Ade Komaruddin. Jokowi Santai, Partainya Juga Hanya saja, ketika persoalan interpelasi ini ditanyakan kepada Presiden, ia justru tertawa kecil. Menurutnya, bukan kali pertama pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, sehingga rencana penggunaan interpelasi pun perlu dipertanyakan. Berapa puluh kali kita naikkan BBM? Apa pernah yang namanya interpelasi itu? Apa pernah? kata Jokowi kepada JPNN, di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Sembari tertawa, Jokowi kembali bertanya, Saya tanya apa pernah interpelasi itu (soal BBM, red) diadakan?Apa pernah? . Sementara, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyatakan tak khawatir dengan sikap oposisi itu. Sebab, sebagai koalisi pendukung pemerintah, ia yakin partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah pasti akan menolaknya. Dan bila ditambah dengan Demokrat, dalam artian Demokrat tetap konsisten dengan sikap yang cukup minta penjelasan pemerintah di tingkat komisi melalui rapat kerja, maka hak interpelasi ini akan terpental dan gagal. Sikap saya sendiri dan teman-teman-teman PDIP, tentu akan melakukan penjelasan dan lobi-lobi mengapa pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM. Tentu saja ada pertimbangan yang menitikberatkan pada program pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang, kata TB Hasanuddin, di Jakarta, kemarin. Selain itu, ia juga yakin bahwa wacana dan usul interpelasi tidak terlepas dari suksesi kepemimpinan di partai politik tertentu. Bila ada pergantian kepemimpinan di partai tersebut maka kebijakan untuk mengajukan hak interpelasi juga akan berubah. Setakat ini, partai yang dalam wak-

tu dekat akan melakukan musyawarah nasional untuk memilih ketua umum baru adalah Partai Golkar Dan saya lihat hal itu wajar saja dalam politik, tutur TB Hasanuddin. TB Hasanuddin mengakui, dalam politik, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi rakyat, pasti akan selalu ada pihak yang bersikap oposisi, terutama dari KMP. Sikap ini wajarwajar saja, namun perlu juga memperhatikan beberapa hal, ujarnya. Pertama, ungkap dia, kenaikan harga BBM ini memang diputuskan dengan perhitungan demi kepentingan rakyat. Kedua, pengalokasikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM itu tepat waktu, tepat orang, dan tepat jumlah. Ketiga, tidak ada kebocoran dalam pengalokasikan dana tersebut atau lebih jelas lagi tidak ada korupsi. Kalau tiga syarat itu terpenuhi mengapa harus diramaikan. Toh ini demi kepentingan rakyat. Tapi sekali lagi KIH tidak khawatir, pemerintah mampu menjelaskan dengan detail dan dengan argumentasi yang cukup, demikian TB Hasanuddin. Agenda Terselubung Oposisi?

Pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menyebut rencana penggunaan hak interpelasi tersebut patut dicurigai sebagai alat untuk menggoyang pemerintah. Menurutnya, interpelasi adalah hal aneh dalam kondisi DPR sekarang. Sebagaimana diketahui hingga saat ini DPR belum terlihat mulai bekerja. Dua belah pihak yang berseteru, KIH dan KMP, baru saja islah. Apalagi dalam jangka pendek ini sebenarnya para anggota dewan belum sesungguhnya bekerja. Jadi saya kira (penggunaan hak interpelasi) belum tepat dan aneh, ujarnya di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman bersama antara KPU dan LIPI, di Jakarta, kemarin. Selain itu, kalau memang DPR ingin memertanyakan dasar kebijakan hingga pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Haris, DPR dapat memanggil para pembantu Presiden untuk menjelaskan. Misalnya dengan mengundang Menteri ESDM, minta penjelasannya apa sebenarnya di balik kebijakan menaikkan harga BBM itu. Kemudian tanyakan dana subsidi itu untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya. Kan tidak mesti melalui interpelasi, ujarnya. Hanya saja, Presiden Jokowi sendiri telah meminta Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran agar jajaran menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkatnya dilarang memenuhi undangan DPR untuk sementara waktu.

Re-editing : Mohamad iQbaL

Berkas Idha .......................................................................dari halaman 1

23.250

Hanya

sudah 18 orang yang meneken usulan tersebut. Rayuan maut alias lobilobi para punggawa partaipartai oposisi itupun sudah menyentuh Partai Demokrat sebagai partai yang beberapa waktu lalu memegang posisi kunci dalam voting penetapan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang di DPR. Pasalnya, dalam rapat perencanaan penggunaan hak interpelasi kemarin, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Edhie Baskoro Yudhoyono sempat terlihat hadir di sana. Meskipun kemudian, putra bungsu Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, itu menghilang ketika pimpinan fraksi-fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan PKS di DPR menggelar konferensi pers. Empat fraksi itu mengumandangkan deklarasi rencana penggunaan hak bertanya atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM kepada Presiden Jokowi. Demokrat sekarang masih konsolidasi tapi nanti pasti ikut, kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, di ruangan FPG, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). Lebih lanjut, Bambang mengatakan, dengan ditambah FPD, hak interpelasi akan didukung oleh lebih dari 300 anggota Dewan. Untuk fraksinya sendiri, Bambang pastikan solid mendukung rencana tersebut. Kecuali tiga orang anggota kita (FPG) yang memang susah dipegang, 87 anggota Fraksi Golkar lainnya pasti tandatangan, pungkasnya. Selain Bambang, konferensi pers itu dihadiri perwakilan Parpol anggota koalisi. Ade Komaruddin selaku Ketua Fraksi Golkar, Yandri Susanto dan Toto Daryanto dari Fraksi PAN, Misbakun dari Fraksi Golkar, Desmond Mahesa dan Hadi Purnomo dari Fraksi Gerindra, serta Jazuli Juwaini dan Aboe Bakar Al Habsyi dari Fraksi PKS. Kami sudah melakukan rapat pimpinan fraksi dan rapat konsolidasi, banyak anggota kami yang mempertanyakan kebijakan pemerintah naikkan harga BBM, sebut Ade Komaruddin. Atas masukan dari anggota, sambung Ade, para pimpinan fraksi sepakat untuk menggunakan hak bertanya atau hak interpelasi itu. Untuk memfasilitasi hak tersebut, maka pada hari Rabu (26 November 2014) yang akan datang hak interpelasi akan disampaikan. Kami sudah sepakat untuk menyampaikan ini juga pada pemerintah, bebernya. Dalam UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa hak interpelasi melekat dalam setiap diri anggota DPR. Mereka dapat menggunakan hak bertanya kepada pejabat negara ataupun pemerintah dengan syarat telah diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR dari dua fraksi.

ini masih mendekam di rumah tahanan Polda Kalbar. Saat hendak ditemui, petugas penjagaan tahanan Polda menyatakan, untuk membesuk Idha harus dengan surat dari Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Soalnya beliau sudah tahanan Pengadilan Negeri. Memang sudah putusan, tetapi masih ada kasusnya yang belum naik ke Kejaksaan, ujar salah seorang petugas jaga. Di kamar tahanannya, Idha tak tampak duduk di kursi dan meja yang disediakan di dalamnya. Idha kerap mengonsep pembelaan di meja yang menghadap ke terali besi tersebut. Sehelai baju koko tergantung di sandaran

kursi. Petugas penjaga mengatakan, yang bisa membesuk hanya keluarga yang bersangkutan. Abang iparnya yang kerap datang, tambahnya. Sementara istrinya, Titi Yusnawati dititipkan di tahanan Polresta Pontianak. Idha sendiri sudah divonis delapan tahun penjara dengan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Vonis tersebut untuk kasus penguasaan mobil Mercedes Benz C200 milik tersangka kasus narkotika yang ditanganinya. Kini, Idha masih menghadapi kasus korupsi terkait pengalihan tanah milik bandar Narkoba Abdul Haris dengan atas nama istrinya, Titi Yusnawati.

Dia dijerat Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan Titi dijerat dengan Undangundang Tindak Pidana Pencucian Uang. Idha sebelumnya ditangkap Polisi Diraja Malaysia pada 30 Agustus lalu, karena diduga terlibat jaringan pengedar narkotik internasional. Namun, PDRM tidak berhasil menemukan keterlibatan Idha dan jaringan narkotika tersebut.

KEHILANGAN

BPKB Sepmot KB 3406 FH NR : MH35D9204BJ355546 NM : 5D9-1355526 A/N: SANEK BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BPKB Sepmot KB 3118 FD NR : MH33P90028K060974 NM : 3P9-060916 A/N: SANEK BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BPKB Sepmot KB 5416 F NR : MH1KEV8142K493865 NM : KEV8E-1494719 A/N: F. B. BAUKUS BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Madrid Tur ke Australia

SPORT

REAL Madrid dikonďŹ rmasi bakal terlibat dalam beberapa pertandingan uji coba di musim 2015, sebagai bagian dari International Champions Cup yang akan digelar di Australia. Menurut laporan yang diturunkan oleh Fox Sports, turnamen bakal dilaksanakan di Melbourne Cricket Ground antara 18 hingga 24 Juli dan diperkirakan bakal melibatkan aliran uang hingga 50 juta dollar. (*)

Rakyat Kalbar Senin, 24 November 2014 FILIPINA VS INDONESIA

Harus Tiga Angka Satu angka yang diincar dari Vietnam sudah didapat. Tapi bukan berarti Timnas Indonesia boleh berleha. Kalau ingin peluang terus melaju ke babak selanjutnya dari Piala AFF 2014 ini terjaga, tiga angka harus didapat saat melawan Filipina, Selasa (25/11). Tapi mendapatkannya dari Filipina bukanlah perkara mudah. Pimpinan klasemen sementara itu baru saja menghajar

Laos 4-1 di laga perdananya. Filipina adalah tim bagus di turnamen ini. Mereka juga bermain bagus waktu pertandingan lawan Laos, tukas pelatih Timnas, Alfred Riedl, terkait sang lawan. Sementara pelatih Filipina, Thomas Dooley, malah merendah. Kami siap menghadapi salah satu tim terbaik turnamen ini. Indonesia adalah tim bagus. Saat ini kami dalam posisi un-

derdog, sahut pelatih kelahiran Jerman berkebangsaan Amerika Serikat ini. Ada benarnya Dooley mengaku timnya di bawah Indonesia. Sebab dari catatan sejarah, The Azkals selalu kalah jika bertemu tim Garuda Merah Putih. Filipina selalu jadi target empuk Indonesia dalam mengincar tiga angka. Untuk kali ini, bisa saja tetap demikian. Namun dengan catatan, Riedl harus membenahi

dulu pekerjaan rumah besar dari dua laga terakhir yang tak mendapatkan kemenangan. Yakni, lini tengah yang tak bisa menyediakan pasokan umpan untuk Boaz Solossa dan Serginho van Dijk. Andai Riedl benar-benar memasukkan Firman Utina atau Evan Dimaz untuk mengganti satu dari Manahati Lestusen dan Raphael Maitimo, tiga angka bisa saja didapat. (*)

MANCHESTER CITY VS BAYERN MUNCHEN

AGENDA

Peluang Terakhir

SELASA, 25 NOVEMBER 2014 AFF SUZUKI CUP 2014 16.00 WIB - Filipina vs Indonesia RCTI, Fox Sports, MNC Sports 2 (Live) 19.00 WIB - Laos vs Vietnam Fox Sports, MNC Sports 2 (Live)

n e z i t i The C

MANAJER Manchester City, Manuel Pellegrini, meminta timnya melakukan yang terbaik jelang pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions tengah pekan ini. Duel yang akan berlangsung di Etihad tersebut bakal wajib dimenangkan The Citizens, andai mereka masih ingin lolos ke babak 16 besar musim ini. Seringkali tim yang bermain buruk di fase grup justru memenangkan Liga Champions. Kami tahu bahwa kami harus menang melawan Bayern dan kami harus menunjukkan karakteristik yang tepat dan agresif dari awal. Ini kesempatan terakhir kami untuk lolos, tutur Pellegrini. Sebagai tim, kita tidak boleh berpikir

peluang

kami sudah habis, baik di Premier League atau Liga Champions. Mungkin kami tengah ada di posisi yang sulit. Saya mempercayai para pemain dan saya yakin kami akan memainkan laga yang bagus dan mendapat tiga poin, pungkasnya Gelandang Manchester City, Samir Nasri mengaku timnya beruntung masih memiliki peluang lolos di Liga Champions. Karena itu, ditegaskannya The Citizens akan t a m p i l mati-matian di laga tersisa.

The Citizens baru mengoleksi dua poin dari empat pertandingan yang telah mereka jalani di Liga Champions. Dan tengah pekan ini, mereka menghadapi Bayern Munich di lanjutan Liga Champions. Meskipun bukan perkara mudah menghadapi Bayern Munich, namun ditegaskan Nasri, kemenangan atas Swansea di Premier League meningkat-

kan kepercayaan diri mereka. Kami mulai memberikan tekanan tinggi dan memainkan permainan kami. Itu bagus untuk kepercayaan diri karena tengah pekan ini kami punya pertandingan yang sulit. Kami sangat beruntung masih memiliki peluang lolos. Biasanya, dengan dua poin dan dua pertandingan tersisa, anda out. Sekarang adalah kesempatan kami. Kami harus mengambilnya, ujarnya. Kami bisa mengambil banyak dari kemenangan melawan Swansea, tapi melawan Bayern Munich tak akan sama seperti melawan Swansea. Bukan bermaksud meremehkan Swansea, yang merupakan tim besar, tapi Bayern punya pemain kelas dunia di setiap posisi, tandasnya. Sementara itu, meski sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup E, bukan berarti Bayern bermain ala kadarnya . Xabi Alonso mengatakan Bayern Munich akan bermain tanpa ampun saat menghadapi Manchester City. Bisa jadi Bayern akan menyingkirkan City. City kini terpuruk di dasar klasemen. Jika City sampai kalah dan salah satu dari AS Roma atau CSKA Moskow menang, maka City dipastikan tersingkir. Manchester City adalah sebuah ancaman bagi kami. Jika mereka sampai lolos ke fase knockout, mereka punya kekuatan untuk mengalahkan tim mana pun di Eropa. Tugas kami adalah untuk menang. Saya ingin bermain karena pertandingan di Inggris selalu spesial, jelas Alonso. Alonso menambahkan Bayern tidak memiliki niat buruk kepada City. Hanya saja, tuntutan profesionalisme mewajibkan Bayern untuk selalu mengejar kemenangan, siapa pun lawannya. Posisi City tengah sulit, saya tahu itu. Saya sudah pernah bekerja dengan Manuel Pellegrini. Saya juga mengenal beberapa pemain City dengan baik. Saya tentu tak akan mengatakan ingin mereka terlempar dari Eropa. Tapi saya ingin menang, imbuhnya. (*)

RABU, 26 NOVEMBER 2014 UEFA CHAMPIONS LEAGUE 02.45 WIB - Manchester City vs Bayern Munich - SCTV, Festival (Live) 02.45 WIB - Schalke 04 vs Chelsea Nex Entertainment, Quad Sport (Live) AFF SUZUKI CUP 2014 16.00 WIB - Malaysia vs Thailand Fox Sports, MNC Sports 2 (Live) 19.00 WIB - Myanmar vs Singapura Fox Sports, MNC Sports 2 (Live)

CSKA VS AS ROMA

Habis-habisan LAGA antara wakil Rusia CSKA Moscow melawan jagoan Italia AS Roma di matchday 5 Grup E Liga Champions 2014/15 diprediksi bakal berlangsung sengit, Rabu (26/11). Pasalnya, kedua tim sama-sama berpeluang menemani Bayern Munich ke babak 16 besar. Bayern sudah terlebih dahulu lolos dengan 12 poin pada matchday 4. Saat ini, Roma dan CSKA masing-masing memiliki empat angka, unggul atas Manchester City yang baru punya dua. Secara matematis, Roma besutan Rudi Garcia bisa mengamankan posisi dua dengan kemenangan di Arena Khimki. Syaratnya, City gagal menang kala menjamu Bayern pada waktu yang bersamaan. Alan Dzagoev dan kawan-kawan pun sama berpeluang lolos ke babak 16 besar di matchday 5. Namun, akibat syarat yang rumit, kans mereka lebih tipis jika dibandingkan Roma. Untuk mewujudkannya, selain sambil berharap City gagal mengalahkan Bayern di Etihad, CSKA juga butuh kemenangan atas Roma dengan skor yang bisa memberi mereka keunggulan head-to-head atas Giallorossi. Pada pertemuan pertama di Olimpico bulan September silam, CSKA dibantai Roma 1-5. Gol-gol Roma waktu itu didapat melalui Juan Manuel Iturbe, Gervinho (2), Maicon dan bunuh diri Sergei Ignashevich, sedangkan CSKA hanya bisa mencetak satu lewat Ahmed Musa. Singkat kata, CSKA mengincar pembalasan setimpal atas Roma demi menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Namun, Francesco Totti dan kawankawan pasti takkan membiarkan hal itu jadi kenyataan. (*)

CHELSEA VS SCHALKE

Laga â&#x20AC;&#x2DC;Perdanaâ&#x20AC;&#x2122; Di Mateo M A N A J E R Chelsea, Jose Mourinho, tak merasa ada yang terlalu istimewa m e n j e l a n g p e rtemuannya dengan mantan pelatih T h e Blues, Roberto Di Matteo, di Liga Champions tengah pekan ini. Di Matteo, yang kini menangani Schalke, akan menyambut mantan klubnya di Gelsenkirchen pada hari Selasa dini hari, dalam laga yang akan jadi pertemuan pertamanya dengan Chelsea usai dipecat dua tahun silam. Saya tidak bermain melawan dirinya. Jika saya bermain melawan dirinya, ia akan menang karena ia bermain lebih baik dari saya. Kecuali saya lebih fit, yang mana saya tidak tahu pasti, namun normalnya ia akan menang karena ia jauh lebih baik dari saya, tutur Mourinho. Ini Chelsea melawan Schalke, bukan saya melawan Di Matteo, pungkasnya. Chelsea tengah unggul tiga poin dari Schalke di klasemen sementara Grup G. (*)

Rakyat Kalbar Selasa, 25 November 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Dalang Curanmor

Dibekuk

Ditangguhkan Jaksa Tahanan Kasus BBM Kabur PONTIANAK-RK. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar akan menyurati Polda Kalbar untuk meminta bantuan melakukan penangkapan tiga tersangka kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang melarikan diri saat menunggu proses persidangan. Kita akan surati Polda Kalbar untuk meminta bantuan penangkapan, kata Kepala Kejati Kalbar, Godang Riadi dalam Media Gathering yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Kalbar, Senin (24/11). Riadi mengatakan, pihaknya tetap berusaha menghadirkan tiga tersangka kasus BBM ilegal tersebut. Secara organisasi, Kejati Kalbar su-

BBM kapasitas delapan ton atau sebanyak 32 ton. BBM milik PT Bintang Abadi Jaya Mulia itu diamankan di tempat pembongkaran milik PT Lobunta, di Desa Mekar Utara, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Agustus lalu. Terungkapnya penyelewengan solar bersubsidi berkat informasi dari masyarakat yang mencurigai aktivitas di sekitar Tugu Khatulistiwa.

Kejati Mohon Bantuan Polda Kalbar dah melakukan upaya agar ketiga tersangka itu dapat dihadirkan pada persidangan. Proses hukumnya tetap berlanjut, tinggal menunggu ketiga tersangka tersebut dihadirkan di Pengadilan Negeri Pontianak, ujarnya. Semasa penahanan oleh Kejaksaan, Riadi menjelaskan, ketiga tersangka itu mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Penangguhan pun diberikan. Namun, di kesempatan itu, ketiganya melarikan diri ke Pulau Madura dan hingga kini belum ditemukan.

Terpisah, Kapolda Kalbar Brigjend Pol Arief Sulistyanto membenarkan pelarian diri ketiga tersangka. Arief bahkan mengaku bingung mendengar kabar tersebut, lantaran kasus itu sudah dilimpahkan ke Kejati Kalbar. Kejati Kalbar tiba-tiba meminta bantuan untuk penangkapan ketiga tersangka itu. Saya bingung, padahal sudah kami serahkan ke Jaksa, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Polda Kalbar mengungkap penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dibawa oleh empat mobil pengangkut

Halaman 15 Polisi sedang menunjukan sejumlah barang bukti berupa lima `mobil tangki biru beserta muatannya milik PT Bintang Abadi Jaya Mulya, Selasa (26/8). DOKUMEN-RK

MD diamankan di Mapolsekta Pontianak Utara beserta puluhan unit sepeda motor hasil curian. GUSNADI-RK

Beli Puluhan Unit Motor Curian, Dijual Kembali ke Daerah Timur Kalbar

PONTIANAK-RK. Polisi meringkus MD, penadah sepeda motor curian di kawasan Pontianak Utara. Sembilan unit sepeda motor curian ikut diamankan petugas ke Mapolsekta Pontianak Utara. Jajaran Polsek Pontianak Utara masih mendalami kasus ini. Di interogasi petugas, MD mengaku hanya membeli beberapa unit sepeda motor saja. Halaman 15

Curi Dompet Anak Polisi Slonong Boy Diringkus

Aziz saat digiring polisi ke ruang tahanan Polsek Pontianak Selatan. OCSYA ADE CP-RK

PONTIANAK-RK. Mencuri uang dan barang berharga milik pelajar SMA Mujahidin Pontianak, Abdul Aziz alias Aziz, 33, mendekam di balik jeruji besi. Penangkapan warga Jalan Sutoyo, Pontianak Selatan ini setelah jajaran Polsek Pontianak Selatan mendapat laporan dari dua pelajar SMA Mujahidin yang menjadi korban pencurian. Aksi kejahatan Azis rupanya terekam Halaman 15

Berantem, Sama-sama Sekarat SINGKAWANG-RK. Tiga pria sekarat di Rumah Sakit (RS) setelah berantem di Jalan Suhada, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Senin (24/11) sekitar pukul 00.30 dini hari. Kedua belah pihak saling lapor.

Sekarang laporan itu kita dalami, kata AKBP A Widihandoko SH, Kapolres Singkawang melalui Kasat Reskrim, AKP Bermawis SH MH dalam keterangan persnya, Senin (24/11). Ketiga pria tersebut diopname

di rumah sakit yang berbeda. Karso dirawat di RSUD Abdul Aziz Singkawang. Sedangkan lawannya, Momon dan Rudi dirawat di RS DKT Singkawang. Atas kasus perkelahian Halaman 15

Ngemis di Putussibau Diamankan Satpol PP PUTUSSIBAU-RK. Para gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang selama ini beraksi di kota-kota besar, kini mulai merambah Putussibau. Diantaranya Hamid dan anak perempuannya yang menderita kebutaan (tuna netra), Tolaini, diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kapuas Hulu. Keduanya mengemis di Kawasan Pasar Pagi, Putussibau, Senin (24/11) sekitar pukul 09.00. Halaman 15 Dua Gepeng, Hamid dan Tolaini yang diamankan Satpol PP Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI- RK

Kasus Bansos Siap Disidang P ONTIANAK -RK. Mantan Sekda Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar Kota Pontianak menyatakan kasus bantuan sos- Masih Diperiksa ial (Bansos) ďŹ ktif Kejaksaan Pe m k o t Po n t i anak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang melibatkan mantan Walikota Pontianak, Buchary A Rachman dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak, Hasan Rusbini siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Pontianak. Berkasnya hampir rampung untuk disidangkan, kata Didik Istiyanta, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar, Senin (24/11). Buchary sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan dan mengembalikan uang Rp1 miliar. Namun, tersangka Hasan Rusbini hingga kini belum siap dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan alasan sakit. Hingga saat ini, lanjut Didik, penyidik Kejati Kalbar masih melakukan pemeriksaan terhadap Hasan Rusbini. Halaman 15

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

GRAND PRIZE

TVS DAZZ

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

Paket Umroh PERIODE 2

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS R asau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

Kubu Raya Musyawarah Kite Laporkan Saja Pedagang yang Menimbun Sembako

Ilustrasi.

NET

SUNGAI RAYA-RK. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kubu Raya, Leydianto meminta kepada masyarakat untuk tidak segen-segan melaporkan kepada pihaknya jika menemukan agen atau pedagang menimbun sembako. Kita tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada oknum nakal yang berani menimbun kebutuhan pokok masyarakat. Sesuai Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014, para pelaku usaha nakal bisa dipenjara maksimal lima tahun dan dikenakan denda Rp50 miliar, tegas Leydianto, kemarin. Dikatakannya, sangat dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk mencegah aksi-aksi penimbunan sembako. Apalagi, aksi penimbunan itu sangat berdampak sekali pada harga jual sembako di pasaran. Laporkan jika ada oknum yang melakukan penimbunan kebutuhan pokok itu. Sudah jelas berdasarkan UU hal tersebut telah menyalahi aturan, kata Leydianto. Ia memastikan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Kubu Raya aman. Jadi semua kebutuhan pokok di pasaran saya jamin aman. Apabila terjadi kelangkaan itu pasti ada permainan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjwab, kata Leydianto. Kenaikan harga BBM tidak menggangu ketersedian sembako di Kubu Raya. Kebutuhan masyarakat seperti beras, gula, telur, daging dan minyak goreng aman, tidak sulit bagi masyarakat untuk mendapatkannya. Untuk saat ini kita belum ada rencana melakukan operasi pasar. Namun, pada saat menjelang Perayaan Hari Natal mendatang, kita akan proaktif ke lapangan. Karena kita tidak ingin para pedagang memanfaatkan harihari besar untuk meraup keuntungan dengan menaikkan harga sembako tidak wajar, tutup Leydianto. (aDx)

Rakyat Kalbar

Selasa , 25 November 2014

Anggaran PJU Satu Titiknya Rp100-Rp200 juta Suharto: Jika PLN Bilang Pemkab Nunggak PJU Dua Bulan, Itu Salah SUNGAI RAYA-RK. Jika sebelumnya nilai Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kubu Raya yang diungkapkan DPPKAD Kubu Raya dan PLN Area Pontianak berbeda. Kini, dua pejabat di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya juga menyampaikan besaran anggaran perawatan dan perbaikan yang berbeda pula. Kabid Kebersihan dan Pertanaman Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya, Suharto, mengungkapkan, anggaran PJU bukan Rp200 juta seperti yang disebutkan oleh Kasi Pertamanan dan Perkuburan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Farhan. Anggaran PJU itu itu berdasarkan titik PJU. Saat ini kita memiliki 8 titik PJU, di antaranya di Rasau Jaya Umum, Rasau Jaya II, Sungai Kakap, Ambawang dan Arteri Supadio. Dari 8 titik PJU itu, masingmasing mendapatkan anggaran yang bervariasi, ada yang Rp100 juta, Rp150 juta hingga Rp200 juta. Saat ini petugas kita sedang melakukan perbaikan PJU di Sungai Ambawang, beber Suharto

ditemui Rakyat Kalbar, Senin (24/11). Menurutnya, sepanjang Jalan Arteri Supadio tidak semua PJU menjadi tanggungjawab Pemkab Kubu Raya. Sebab, sebagiannya merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalbar. PJU ini menjadi perhatian serius kami selaku dinas teknisnya. Tak hanya itu, kami juga mendapatkan beberapa kendala di lapangan, seperti banyaknya komponen-komponen listirk dan lampu-lampu yang dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, jelas Suharto. Wakil Bupati, kata dia, juga meminta pihaknya untuk segera memperbaiki permasalahan PJU ini. Sesuai arahan Pak Wakil Bupati Kubu Raya, kedepan kita meminta kepada PLN untuk memasang meterisasi agar dalam penghitungan dan pemakaian listrik PJU itu jelas berapa kisaran per bulanya, sehingga tidak menjadi miskomunikasi lagi, kata Suharto. Mengenai PJJ, dibeberkannya, Pemkab mendapatkan hasil PAD dari PJJ sebesar Rp1,2 miliar per bulanya.

Pihak PLN langsung menyerahkannya ke Pemkab Kubu Raya, jelas Suharto. Disinggung tunggakan listrik PJU dua bulan yang dibeberkan Manager PLN Area Pontianak, Pugi Wasi Jatmika? Dengan tegas Suharto menyatakan bahwa Pemkab Kubu Raya hanya menunggak satu bulan. Kita baru satu bulan nunggak. Jika PLN Bilang Pemkab nunggak PJU dua bulan, itu salah, katanya. Suharto pun mengklaim selama ini pihaknya tidak pernah nunggak membayar rekening listrik PJU ke PLN. Biasanya kami tidak pernah nunggak. Dan hari ini (kemarin, red) juga pihak PLN baru menyerahkan tagihan rekening PJU itu ke Dinas Cipta Karya Kubu Raya. Insya Allah dalam waktu satu atau dua hari kedepan tagihan PJU senilai Rp800 juta lebih itu akan kita bayarkan ke PLN, katanya. Suharto juga meyakini tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan PPJ ataupun PJU. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan perawatan dan perbaikan terhadap lampu PJU yang

ada di Kubu Raya. Tidak ada yang diselewengkan ataupun dikorupsi anggaran PJU maupun PPJ di Kubu Raya ini, ucapnya. Sementara itu, Kepala DPPKAD Kubu Raya, Yusran Anizam menjelaskan, untuk pembayaran rekening PJU dan mengapa PJU tidak hidup itu wewenang Dinas Cipta Karya selaku dinas teknisnya. Namun untuk besaran PPJ yang disampaikan Yusran kali ini tidak lagi Rp1 miliar, tapi Rp1,2 miliar. Pemungutuan PPJ, jelas dia, diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dalam Perda itu, listrik salah satunya masuk dalam komponen pajak daerah. Besaran PPJ, dikatakan dia, untuk rumah tangga dan industri dikenakan pajak sebesar 10 persen dari total tanggihan rekening listrik. Terpisah, anggota DPRD Kubu Raya, Bambang Ganefo Putra mengatakan, masalah PJU sudah pernah dirapatkan oleh pihaknya. Dalam rapat itu pernah terjadi selisih penghitungan antara pihak PLN dengan Pemkab Kubu Raya.

Dulu besaran tagihan PLN untuk PJU berdasarkan hasil penghitungan Pemkab Kubu Raya sendiri. Jika PLN menyetor PJJ sebesar Rp1,2 miliar dan Pemkab harus bayar listrik PJU Rp700 hingga Rp800 juta perbulanya, saya rasa hitungan itu masih selisih, katanya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, lampu PJU yang ditagih oleh PLN tidak hanya di Jalan Arteri Suadio, Sungai Kakap, Rasau Jaya, dan Ambawang. Tapi juga di perkampungan masuk dalam hitungan PJU. Ia menambahkan, untuk menghemat anggaran DPRD sudah pernah menyarankan ke Pemkab pada tahun lalu untuk menggunakan tenaga surya. Memang awalnya itu akan memakan anggaran yang begitu besar untuk pengadaan tenaga suraya itu. Namun, kedepanya akan memberikan dampak bagi Pemkab sendiri ketimbang harus menggunakan tenaga listrik dari PLN, pungkas Bambang. Laporan: Syamsul Arifin, Achmad Munandar Editor: Julianus Ratno

Inilah Penyebab Kenapa Ada PKL di Ambawang Sulit Ditertibkan S UNG AI R AYA -RK. Camat Sungai Ambawang, Muhammad Jaini mengatakan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik di Sungai Ambawang sulit dilakukan. Karena, sejumlah PKL ternyata mengantongi sertifikat kepemilikan tanah di atas fasum. Satpol PP Kubu Raya juga turun ke lapangan untuk melakukan penertiban, namun upaya kami terkendala karena sejumlah PKL menunjukkan bukti serti-

fikat asli atas bangunan tempat mereka berjualan, jelasnya, kemarin. Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, kata Jaini, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan pembebasan lahan di beberapa titik di kawasan itu, namun masih ada sejumlah lahan yang masih menjadi milik masyarakat, pemerintah provinsi belum memberikan uang ganti rugi. Persoalan ini mungkin

sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Makanya untuk menyelesaikannya, kami pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, terangnya. Saat ini pembangunan di wilayah Sungai Ambawang tumbuh baik. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pembangunan swalayan mo dern, termasuk pembangunan pusat grosir yang saat ini masih tahap

pembangunan. Kita ing innya Sung ai Ambawang ini kedepan bisa lebih tertib dan bebas dari PKL yang mendirikan bangunan di atas fasilitas umum. Namun sepertinya kami memang harus berkerja keras karena ada beberapa warga yang mengaku masih mengantongi sertifikat asli kepemilikan tanah di sekitar badan jalan, kata Jaini. Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah me-

minta kepada warga untuk mengumpulkan bukti sertifikat asli kepemilikan tanah di fasilitas umum untuk selanjutnya dibahas ke tingkat pemerintah kabupaten. Saat ini sudah ada tiga sertifikat asli yang diserahkan warga, dan saya masih menunggu laporan selanjutnya dari warga untuk kemudian kita carikan solusi terbaik, agar persoalan ini bisa segera diselesaikan, pungkas Jaini. (sul/adx)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Pembangunan PI Terkendala Penentuan Lokasi Bupati Pastikan Pelabuhan di Sungai Kunyit

Ekspresikan Kesenian Melayu Guna melestarikan seni budaya Melayu, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah menggelar acara Ekspresi Kesenian Budaya Melayu se-Kabupaten Mempawah. Kegiatan tersebut akan Sukardiansyah berlangsung selama tiga hari, tanggal 28-30 November 2014 di Gedung Kartini Mempawah. Koordinator Lomba, Sukardiansyah menerangkan, pihaknya telah menetapkan beberapa kategori lomba dalam kegiatan Ekspresi Kesenian Budaya Melayu 2014 se-Kabupaten Mempawah seperti lagu Melayu, syair, vokal grup, berbalas pantun, seni tari jepin dan bertutur. Para peserta merupakan mahasiswa, pelajar, sanggar seni, para pengurus DPC MABM, organisasi pemuda dan kemasyarakatan se-Kabupaten Mempawah. Para peserta juga diwajibkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia, kata Sukardiansyah. Bagi peserta yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, pria yang akrab disapa Yance itu mengungkapkan, dipersilakan untuk datang ke Sekretariat MABM Kabupaten Mempawah di Jalan Cempaka Nomor 66 Kecamatan Mempawah Hilir. Pendaftaran telah dibuka dan berlangsung hingga Rabu (26/11) pukul 12.00. Peserta juga dapat menghubungi contact person di 085332294933 (Sukardiansyah), 08125691703 (Nurhawa) dan 085750996250 (Mas Kurnia Utami). Para peserta diwajibkan membayar administrasi sebesar Rp 10 ribu per orang atau grup. Pemenangnya akan mendapatkan uang tunai, trophy dan piagam penghargaan, sebutnya. Melalui kegiatan Ekspresi Kesenian Budaya Melayu tersebut, dirinya berharap semakin mencapai tujuannya, yakni melestarikan seni budaya Melayu, sebagai ajang promosi dan memperkenalkan budaya Melayu melalui seni budaya daerah, serta menanamkan rasa cinta terhadap seni budaya daerah. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, semakin melestarikan dan memperkaya khazanah budaya Melayu di Kabupaten Mempawah. Sehingga, seni budaya ini dapat terus maju dan berkembang di masyarakat. Khususnya menanamkan rasa kecintaan kepada generasi muda mendatang terhadap seni budaya daerah, tukasnya. (ﬁa)

Ilustrasi.

NET

MEMPAWAH. Bupati Mempawah, H Ria Norsan memastikan pembangunan Pelabuhan Internasional (PI) akan direalisasikan di Kecamatan Sungai Kunyit. Kepastian itu didapat setelah adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kita sudah sepakat ber-

sama-sama jajaran Pemprov Kalbar mulai dari Dinas PU dan Bappeda, terkait pembangunan PI yang akan direalisasikan di Kecamatan Sungai Kunyit. Kesepakatan itu sudah dilakukan beberapa waktu lalu, ungkap Norsan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/11). Hanya saja, lanjut Norsan,

yang menjadi permasalahan yakni penetapan lokasi pelabuhan. Sebab, ada dua pilihan lokasi strategis yaitu di Pantai Kijing atau Pulau Temajo. Kedua lokasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita maunya di Pantai Kijing. Pertimbangan mendasar yakni biayanya lebih murah. Kalau di Pantai Kijing, maka hanya perlu dibangun breakwater, pengerukan dan penimbunan. Perlunya dilakukan pengerukan untuk mengatasi masalah sedimentasi di Pantai Kijing, tuturnya. Opsi lain ungkap Norsan, yakni di Pulau Temajo. Apabila pembangunan itu direalisasikan di Pulau Temajo, maka diperlukan biaya besar untuk membangun jembatan. Namun, keuntungannya tidak perlu dilakukan pengerukan. Sebab, perairan

di Pulau Temajo sudah dalam dan tidak ada sedimentasi. Kendala lainnya, kita belum siap melakukan pembebasan lahan di Pulau Temajo. Sebab, kita perlu melakukan pendataan terlebih dahulu terhadap para pemilik tanah. Kalau di Pantai Kijing, semua lahan sudah siap. Kalau pun ditambah lahan pembebasan tinggal sedikit sekitar 60 hektar lagi, pendapatnya. Menyangkut anggaran, Norsan mengatakan didapat dari alokasi pemerintah pusat dan BUMN Pelindo II. Diperkirakan total anggaran pembangunan PI itu akan menghabiskan dana Rp 9 triliun. Rencananya, tahap awal akan direalisasikan pembangunan tiga buah dermaga yang akan dilaksanakan oleh Pelindo II. Informasinya dana dari pusat sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan sisanya akan

ditanggung oleh Pelindo II hingga total Rp 9 triliun. Pemkab Mempawah dan Pemprov Kalbar sudah bersepakat dengan Pelindo II di Tanjung Priok, paparnya. Untuk itu, orang nomor satu di Kabupaten Mempawah itu berharap pembangunan PI dapat segera diwujudkan. Sebab, dia meyakini realisasi PI akan menjadi gerbang untuk membangun Kabupaten Mempawah. Dia pun mencontohkan beberapa negara kecil yang berkembang dengan pelabuhannya. Misalnya Singapura, bisa maju dan berkembang berkat pengelolaan pelabuhan. Bahkan pelabuhan di Singapura masuk dalam kategori pelabuhan terbesar di dunia. Jika pembangunan ini sudah direalisasikan, maka kita optimis Mempawah akan maju dan berkembang serta sejahtera, tukasnya. (ﬁa)

Razia PETI Tanpa Tersangka M EMPAWAH . Kapolres Pontianak, AKBP Hady Poerwanto melalui Paur Humas Polres Pontianak, Aipda Imam Widhiatmoko menegaskan, tidak ada satupun tersangka yang diamankan dalam razia Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Sabtu (22/11) lalu. Pihaknya hanya mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi penambangan yang sudah ditinggal para pekerja. Ketika sampai di lokasi penambangan, sudah tidak ada pekerjanya. Hanya ada alat seperti mesin, selang, karpet, paralon dan lainnya. Namun, tidak semua peralatan itu bisa diamankan hanya sebagian saja. Sebab, kondisi lokasi yang cukup jauh dan medan yang sulit dilalui hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki, terang Imam kepada Harian Rakyat Kalbar mengklariﬁkasi berita sebelumnya, Senin (24/11) pagi. Imam mengungkapkan, dalam razia tersebut, tim menyergap dua lokasi PETI. Yakni di Desa Pasir Putih Kecamatan Sadaniang, dan Dusun Bonsoran Desa Toho Hilir Kecamatan

Toho. Penyergapan dilakukan secara serentak oleh petugas yang masingmasing dipimpin oleh Kabag Ops Polres Pontianak, AKP Andi Ondang Riuh dan Kasat Reskim Iptu Prayitno. Desa Pasir Putih, kita berhasil mengamankan empat unit mesin dompeng, mesin penyedot, selang, paralon serta alat pendulang penambangan lain. Dari informasi yang dihimpun petugas, peralatan penambangan itu milik seseorang berinisial SR, 45, paparnya. Kemudian, sambung Imam, tim kedua yang melakukan penyergapan di Desa Toho Hilir juga tidak menemukan para pekerja penambangan di lokasi. Hanya terlihat alat dan mesin penambangan yang disimpan di dalam lubang yang dalam dan terjal. Di lokasi Desa Toho Hilir, kita ditemukan empat titik lokasi penambangan. Di tempat itu, petugas mengamankan tujuh unit mesin dompeng dan peralatan penambangan lain seperti selang, karpet, paralon dan drum. Informasinya, peralatan penambangan di lokasi itu milik AG dan kawan-kawan,

Salah satu lokasi PETI yang berhasil ditemukan petugas. bebernya. Dalam razia tersebut, Polres Pontianak menerjunkan Pleton Dalmas dan Pleton Gabungan. Sedangkan

Pemerintah Kabupaten Mempawah menerjunkan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Koramil dan Polsek Toho. (ﬁa)

Kayong Utara

Rakyat Kalbar Selasa, 25 November 2014

SE Mendagri Perbolehkan Bahas KUA dan PPAS

Rencana Pembentukan KPAID KKU Jadikan Kayong Utara Ramah Anak SUKADANA. Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara, Idrus mengingatkan tumbuh kembang dan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, perlu mendapatkan perhatian penuh serta peran aktif orang tua untuk mengawasinya. Terungkap di Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan Anak di Balai Praja Kantor Bupati Kayong Utara, Kamis (20/11). Rakor yang dibuka Wabup Idrus, mewakili Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, mengusung tajuk Solusi Penanganan Kenakalan Remaja dan Sosialisasi Pembentukan Pengurus KPAID Kabupaten Kayong Utara (KKU) . Sosialisasi dan rencana pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) KKU, menghadirkan narasumber yang Ketua KPAID Provinsi Kalimantan Barat, Alik R Rosyad ST. Mengenai tema yang diangkat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara menyambut baik karena melihat perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih sekarang ini. Tentunya akan berdampak pada gaya hidup dan pergaulan anak-anak dan remaja kita. Itu bisa kita lihat dari model berpakaian atau busana, perilaku atau sikap, dan lain sebagainya, kata Idrus. Tentunya, lanjut dia, perkembangan itu mesti disikapi secara positif dan terbuka agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak-anak dan remaja Kayonng Utara. Masa remaja secara umum merupakan peralihan atau transisi dari masa anak-anak ke masa remaja, untuk mencari jati diri dan tumbuh kembang anak. Pada masa transisi inilah, sangat perlu perhatian lebih dari lingkungan keluarga. Khususnya orangtua untuk membimbing dan mengarahkan anak ke hal-hal yang dapat membangun karakternya, jelas Idrus. Dalam analisis dia, perubahan pada diri remaja dapat berupa psikis dan ﬁsik. Perubahan psikis maupun ﬁsik pada remaja dapat berupa positif maupun negatif. Perilaku negatif dewasa ini, dikenal dengan kenakalan remaja. Idrus juga mengupas kenakalankenakalan remaja tersebut disebabkan ketidakselarasan, gangguan emosi, dan gangguan sebagai akibat tekanantekanan yang terjadi dari lingkungan

Wabup Idrus, Ketua KPAID Kalbar Alik R Rosyad (tengah), dan Kabag Kesos Setda KKU Hj Elyani di Rakor Perlindungan Anak di Balai Praja Sukadana, Kamis (20/11). KAMIRILUDDIN

keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya akan mengakibatkan tumbuh kembang remaja itu akan berdampak negatif, jelasnya. Kenakalan remaja di Kabupaten Kayong Utara akhir-akhir ini sudah dapat terdeteksi seperti penyimpangan yang dilakukan para pelajar kita seperti merokok, ngelem (mabuk dengan menghirup lem khusus, red), narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), pelecehan seksual, free sex (seks bebas, red), dan pernikahan dini, tutur Idrus. Keadaan ini mengakibat, imbuh dia, ada pelajar putus sekolah tengah jalan, tidak dapat menyelesaikan belajar hingga selesai. Faktor penyebabnya adalah lingkungan pergaulan remaja, baik lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat serta penerapan dan pemanfaatan media yang kurang mendidik. Dari beberapa kasus di atas, maka Pemkab Kayong Utara mendorong untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), secara legal formal memiliki payung hukum sehingga keamanan, kenyamanan dalam berperilaku di masyarakat. Khususnya anak remaja kita, bisa terpantau dengan baik, ajaknya. Kegiatan ini, Insya Allah akan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi kita untuk lebih meningkatkan pengawasan, perlindungan dan kepedulian kita pada anak-anak, remaja dan praremaja, karena itu adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama, harap dia. Ketua KPAID Kalbar, Alik R Rosyad mengatakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2002 (UU 23/2002) tentang Perlindungan Anak. Setahun kemudian terbit Keputusan Presiden (Keppres) 77/2003 tentang KPAI. KPAI memandang perlu diben-

tuknya KPAID di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota, sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkisstruktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif, dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah, papar Alik. Dikatakan dia, KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak. Mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, yakni KPAI, Komisi Nasional (Komnas) HAM, dan Komnas Perempuan, papar Alik. Sedangkan visi KPAI, Alik menerangkan, terwujudnya Indonesia ramah anak Kemudian misinya, Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak. Seperti eningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI, kata Alik. (lud)

Ketua Sementara DPRD KKU Sarnawi (kiri) didampingi wakil ketua sementara Alias memimpin sidang audiensi masyarakat di DPRD KKU, Senin (24/11) petang. KAMIRILUDDIN

SUKADANA. Politisi PDI Perjuangan KKU, H Alhusaini SH mengatakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memperbolehkan Ketua Sementara DPRD boleh membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015. Kami baru dapat surat edaran dari Mendagri, Ketua Sementara DPRD boleh membahas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2015, kata H Alhusaini di sidang audiensi kelompok masyarakat di DPRD KKU, Senin (24/11) petang. Pernyataan legislator H Alhusaini ini, menjawab pert a ny a a n b e b e r a p a o r a n g mengatasnamakan kelompok masyarakat mengadakan audiensi ke DPRD KKU. Kelompok masyarakat itu pada intinya mempertanyakan belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD (AKD), belum dibahasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara (KKU) tahun 2015, dan gagalnya paripurna pada Jumat (7/11) tentang penetapan calon Ketua DPRD KKU deﬁnitif.

Di dalam kelompok orang itu ada beberapa bekas calon legislatif yang tidak duduk di pemilihan legislatif tahun 2014 ini. Kelompok orang itu mengatasnamakan masyarakat dari kecamatan Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang, dan Pulau Maya. Sidang dipimpin Ketua Sementara DPRD KKU Sarnawi dari Partai Demokrat, didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD KKU Alias dari PKB. Kalau dikatakan alat kelengkapan dewan belum terbentuk, sebenarnya sudah terbentuk dan dalam proses penetapan saja. Dikatakan belum dibahasnya APBD KKU tahun 2015, kita sudah bahas KUA dan PPAS. Surat edaran Mendagri memperbolekan Ketua Sementara DPRD untuk melakukan pembahasan KUA dan PPAS. Kita bahas KUA dan PPAS sekarang ini agak lama karena ada kenaikan harga dasar bahan bakar minyak (BBM), sehingga mempengaruhi hitungan anggaran tahun 2015 nanti. Kalau sudah selesai, nanti kita sampaikan ke bapak Bupati H Hildi Hamid guna bahas bersama jajarannya, untuk mensinkronkan per-

hitungan anggaran 2015. Kemudian barulah bapak Bupati menyampaikan nota pengantarnya ke DPRD, jelas H Alhusaini. Ia mengaku heran, ketika pembahasan anggaran tahun 2013 pihak DPRD KKU tepat waktu, tidak ada yang apresiasi. Namun giliran sedikit terlambat karena ada eskalasi (penyesuaian) harga terhadap kenaikan BBM, dibilang lambat. Kemudian dikatakan paripurna penetapan Ketua DPRD KKU definitif pada Jumat (7/11) gagal, kami menolak anggapan itu. Sebab paripurna berhasil kita laksanakan, sidangnya dibuka dan ditutup sebagaimana mestinya, dihadiri sekitar 23 anggota dari jumlah total 25 anggota DPRD KKU. Jadi tidak benar pernyataan paripurna kala itu gagal. Terkait belum ditetapkannya Ketua DPRD KKU deﬁnitif itu masalah internal Partai Demokrat, sebab kita juga tidak mau nanti kalau ditetapkan yang ini atau itu, ujungnya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), timpal H Alhusaini dari daerah pemilihan kecamatan Simpang Hilir. (lud)

Metro KETAPANG

Biaya Merawat Orgil

Jangan Bebankan ke Pemkot Singkawang

Ilustrasi/Ist

SINGKAWANG. Biaya perawatan Orang Gila (Orgil) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalbar, tidak perlu dibebankan langsung kepada pemerintah daerah asal pasien. Sebab, sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar selaku pemilik RSJ. Janganlah dibebankan ke kabupaten/kota. Pasien RSJ itu kan se-Kalbar, masaklah RSJ harus menagih satu per satu ke setiap bupati/walikota, itukan bertele-tele, kata Awang Ishak, Walikota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/11). Awang menjelaskan, RSJ ini milik Pemprov Kalbar, tentunya biaya perawatan pasien di dalamnya merupakan tanggungjawab Pemprov Kalbar. Ini sebenarnya persoalan sederhana, tetapi tidak disederhanakan, katanya. Informasi mengenai enggannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memasukkan Orgil dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menurut Awang cukup mengherankan. Apalagi kalau mengingat alasannya, bahwa pasien RSJ tidak memiliki Nomor Induk Kependidikan (NIK). Kalau memang yang bersangkutan tidak memiliki NIK, bagaimana bisa dikatakan dia warga Singkawang atau daerah lain. Sebelumnya seperti pernah diberitakan, utang Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang kepada RSJ Kalbar mencapai Rp 1,2 miliar. Ini biaya perawatan 67 warga Singkawang di RSJ milik Pemprov Kalbar yang berdiri di Kota Singkawang. Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Singkawang, Drs Muslimin MSi mengungkapkan, utang Pemkot Singkawang tersebut terhitung hingga September 2014. Tidak menutup kemungkinan akan semakin besar hingga akhir tahun. (dik)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Mahyudin : Semua Kecamatan Dapat Anggaran K ETAPANG . Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Ketapang, Drs H Mahyudin MSi menjelaskan, semua kecamatan di Ketapang mendapat porsi anggaran baik dari APBD Kabupaten, Provinsi dan anggaran dari pusat. Mahyudin, memaparkan anggaran pada 2015 mendatang masing-masing kecamatan seperti Delta Pawan sebesar Rp. 24.003.373.853, Muara Pawan Rp 44.460.877.500, Matan Hilir Utara Rp18.517.354.271. Benua Kayong Rp15.800.351. 239 dan Matan Hilir Selatan Rp46.169.525.995. Mahyudin mengatakan, kemudian untuk kacamatan Kendawangan

Rp50.790.38.491, Marau Rp10.445.845.501, Tumbang Titi Rp65.905.952.440, Manis Mata Rp9.987.364.572, N a n g a T a y a p Rp44.084.181.629, Sandai Rp12.723.521.751 dan Sungai Laur Rp 3.727.489.571. Lebih lanjut di jelaskanya, kecamatan Rp 10.090.235.250, S i m p a n g D u a Rp 12.803.013.951, Air Upas Rp 2.915.259.502, Simpang Hulu Rp7.103.343.381, Hulu Sungai Rp5.909.474.501, Sungkup Rp 1.638.545.571, Sei Melayu Rayak Rp3.873.007.500 serta kecamatan Pemahan Rp 5.520.283.071. Jadi semua Kecamatan mendapat angg aran untuk pembangunan, masuk

Mahyudin

dalam RAPBD 2015, tapi inikan belum Final, jelas Mahyudin, Senin (24/11). Menurutnya, berkas anggaran harus diihat secara utuh dan melihat berkas secara lengkap, karena ada ang-

garan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta anggaran lainya dari provinsi maupun dari pusat. Ini baru RAPBD yang disampaikan belum semua. Draf itu belum masuk anggaran dari DAK, provinsi dan sumber anggaran lain-lain, ungkapnya. Mahyudin menjelaskan, untuk nilai anggaran setiap Kecamatan juga berbeda-beda, lantaran pembangunan berdasarkan potensi karekteristik masing-masing wilayah Kecamatan dan program pemerintah ada yang berskala prioritas. Misalnya pembangunan jalan Ketapang-Manis Mata tentu yang dibangun terlebih dahulu mulai dari jalan poros seperti Jalan Pelang- Batu

Tajam. Misalnya tahun ini ada pembangunan Jalan PelangBatu Tajam denga anggaran yang besar. Sedangkan di Kecamatan Manis Mata belum ada anggaran. Tapi tahun berikutnya Jalan Pelang-Batu Tajam tidak ada lagi mendapat anggaran, tapi bisa saja di Kecamatan Manis Mata itu, jelasnya. Mahyudin mengungkapkan, karena anggaran terbatas, jadi tidak bisa membangun sekaligus. Maunya Pemerintah pembangunan bisa dilakukan secara sekaligus. Kalau bisa pembangunan sekali saja, bisa tuntas. Tapi kan APBD kita masih terbatas, jadi itu perlu dimaklumi, pungkasnya (Jay)

Tunggakan Rekening Listrik Capai Rp 1,2 M BENGKAYANG. Hingga Senin (24/11), tunggakan pembayaran rekening listrik di Kabupaten Bengkayang mencapai Rp 1.274.764.825. Dari 24 ribu lebih pelanggan, sebanyak 14.843 pelanggan menunggak hingga tiga bulan lebih. Begitu penegasan Manager PT PLN Ranting Bengkayang, Arief Joko ditemui di kantornya. Guna menekan makin membengkaknya tunggakan, ia mengimbau warga Bengkayang agar beralih ke listrik prabayar. Tujuannya untuk mencegah makin bertambahnya tunggakan yang harus dibayar oleh pelanggan. Juga mencegah pemutusan aliran listrik oleh PLN, karena lamanya tunggakan dibiarkan, ujarnya. Ia menegaskan, banyak keuntungan jika menggunakan listrik prabayar. Apalagi selama ini tidak bisa dipungkiri, tenaga pencatat meteran masih terbatas sehingga kurang maksimal. Ini harus dipahami warga, sehingga demi kemudahan bersama lebih baik menggunakan listrik prabayar, ucapnya. Selama ini timbul kekhawatiran warga terhadap listrik

prabayar, terutama adanya alarm bunyi pada meteran. Ia menegaskan, bunyi alarm sebagai pemberitahuan kalau token listrik mendekati habis. Saya menganjurkan, terutama untuk rumah kosong disarankan agar segera beralih ke prabayar, karena berdasarkan data rumah kosong yang tidak digunakan, pemiliknya sering menunggak, dan membengkaknya tunggakan sudah mencapai miliaran, ujar Joko. Sementara itu, Elistiana, 45, warga Jalan Basuki Rahmat Bengkayang ini enggan menggunakan listrik prabayar. Baginya mengisi token listrik sunguh merepotkan. Apalagi ia sering mendengar tersedotnya token listrik yang sudah diisi. Saya pilih tetap membayar setiap bulan. Saya pun tidak pernah menunggak membayar tagihan. Kalau menggunakan yang prabayar, saya khawatir kalau malam hari tiba-tiba pulsa listrik habis, kan jadi terganggu. Kalau bayar tiap bulan, sekedar terlambat beberapa hari listrik tidak langsung padam, tuturnya. (kur)

Pepohonan di Jalan Basuki Rahmat mengganggu jaringan aliran listrik. Pemangkasan dahan yang mengganggu layak segera dilakukan. KURNADI

Melawi Membangun Laboh Ju PAD Melawi Perlu Ditingkatkan NANGA PINOH-RK. Saat ini masih banyak potensi-potensi di Kabupaten Melawi yang berpeluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Melawi harus lebih cerdas melihat serta manfaatkan segala peluang tersebut. Supaya target PAD mengalami peningkatan. Saat ini pendapatan daerah terbesar hanya dari pajak bahan galian C. Sementara potensipotensi lain masih banyak yang belum digarap atau dikelola secara maksimal, lugasnya. Pemuda yang akrab disapa Udin ini mengatakan, ada pun potensi-potensi yang berpeluang untuk dikelola tersebut, seperti pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Selama ini kontribusi dari perkebunan kepada daerah kecil, karena lebih banyak kepada pemerintah pusat sehingga bagaimana eksekutif dan legislatif memikirkan sehingga dari sektor perkebunan bisa memberikan kontribusi kepada daerah. Sebab yang terjadi selama ini di daerah tidak mendapatkan apa-apa. Sebagian besar distorkan ke pusat, sementara lahan untuk perkebunan tersebut berada di daerah, ujarnya. Udin berpendapat, salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemda adalah bagaimana membuat semacam kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berinvestasi di Kabupaten Melawi sehingga Pemda bisa mendapatkan kontribusi dari keberadaan perusahaan tersebut. Biar ada payung hukum yang jelas tentunya perlu dibuat semacam Peraturan Daerah. Perda tersebut bisa dibuat oleh Pemda, bahkan DPRD melalui Perda Inisiatif, tuturnya. Selain itu, kata Udin, masih ada kaitannya juga dengan perkebunan, Pemda juga bisa membangun pabrik mini pengolah kelapa sawit. Apalagi saat ini sudah banyak kebun sawit swadaya milik masyarakat, sementara pabrik sawit yang ada di Melawi hanya ada satu, di Desa Batu Buil. Kalau ada pabrik mini tentu masyarakat yang memiliki kebun sawit swadaya atau pribadi tidak bingung untuk mencari pabrik pengolahan TBS tersebut. Pabrik mini tersebut bisa saja dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) biar ada kontribusinya kepada daerah, ucapnya. Menurutnya, saat harga karet yang sudah anjlok seperti sekarang ini, ke depan memang tidak menutup kemungkinan akan banyak lahan perkebunan karet diganti dengan tanaman sawit. Apalagi kalau mendengar di Kabupaten Melawi sudah ada pabrik mini tentu masyarakat akan semakin bersemangat mengembangkan kebun sawit. Walaupun dibuat secara swadaya sesuai kemampuan mereka masing-masing. (aji)

Rakyat Kalbar

Selasa, 25 November 2014

Harga Bensin di Melawi Tembus Rp 12.500 Pemerintah Belum Lagi Tetapkan HET NANGA PINOH-RK. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah membuat para pengecer menjual BBM dengan harga yang tinggi. Di Nanga Pinoh, harga bensin mencapai Rp 10 ribu per liter. Lebih parah lagi, di Kecamatan Tanah Pinoh (Kota Baru) jenis premium di tingkat pengecer mencapai Rp 12.500 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut tentu berdampak secara signikan terhadap kenaikan harga sejumlah barang lainnya, termasuk sembako. Salah satunya cabe rawit. Yang biasanya dijual pedagang dengan harga Rp 60.000 per kilogram, pasca kenaikan BBM menjadi naik Rp 100.000 per kilogram.

Kenaikan harga BBM tersebut tentu membuat masyarakat menjerit. Pasalnya kenaikannya mengakibatkan barang lainnya menjadi ikut naik. Ironisnya hingga kini, belum ada tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Melawi beserta jajaran dalam menyikapi meroketnya harga jual premium yang menembus angka Rp 12.500 di tingkat pengecer. Padahal kondisi tersebut tentu akan menambah beban kehidupan masyarakat. Kepala Disperindagkop Kabupaten Melawi, Apelles Itang, saat dikonfirmasi mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan yakni menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET ). HET

yang akan kita tetapkan itu berkisar Rp. 10 ribu per liter, yang mana nantinya apabila sudah diberikan surat edaran atas HET, maka para pengecer diwajibkan untuk mematuhinya, tegas, kemarin. Apelles menambahkan, sebagaimana yang sudah diatur, pengecer atau kios kecil jangan berjualan di sekitaran SPBU. Sebab di dalam aturan jarak penjualan BBM eceran atau kios minimal satu kilometer dari SPBU. Kemudian setelah HET nantinya kita tetapkan, maka kita akan menyosialisasikannya kepada masyarakat, ucapnya. Dalam kesempatan itu, Apelles mengharapkan para pengecer khususnya yang

Ilustrasi.

NET

memiliki kios untuk membuat surat izin usaha mereka yang disertai dengan izin lingkungan. Terkait kenaikan harga barang lainnya yang mengal-

ami kenaikan akibat dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Reporter: Sukartaji Editor: Andry

Bela Berbagai Kasus Perdata PNS

Kini Bagian Hukum Jadi Pengacara Pemkab NANGA PINOH-RK. Mulai tahun ini, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi membela kepentingan pemerintah daerah di dalam persidangan tanpa melibatkan pihak ketiga atau pengecara dari luar. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ujar Kabag Hukum Setda Kabupaten Melawi, Hasanuddin didampingi Kasubag Bagian Hukum, Zulkarnain, kepada sejumlah wartawan, belum lama ini. Hasanuddin menjelaskan, pada tahun lalu, setiap penanganan kasus yang melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi masih menggunakan pihak ketiga sebagai pendamping atau pengacara. Namun mulai tahun 2014, bagian

hukum sudah maju sebagai pengacara sendiri. Karena itu, mulai tahun ini, setiap kasus perdata yang menyangkut PNS akan ditangani oleh bagian hukum sebagai pengacaranya. Tapi kalau kasus pidana, kami tidak bisa menjadi pembela, namun hanya menjadi pendamping untuk memotivasi mereka saat menjalani proses hukum, ucapnya. Hasanuddin mengungkapkan, sejak penanganan kasus perdata dilimpahkan kepada bagian hukum, memang banyak kendala yang mereka hadapi. Diantaranya, belum adanya kantor pengadilan di Kabupaten Melawi sehingga semua kasus disidangkan di Kabupaten Sintang. Dalam beracara, terpaksa harus mondar-mandir ke Kabupaten Sintang. Pasalnya sarana transportasi umum terbilang masih kurang, ter-

paksa pegawai bagian hukum menggunakan kendaraan bermotor sendiri. Kebanyakan menggunakan sepeda motor, tetapi kalau musim hukum terpaksa meminjam mobil pada bagian umum supaya bisa beracara secara tepat waktu. Bahkan, tak jarang ruangan kantornya sepi pada jam kerja. Mereka bukan tidak bekerja, namun beracara, di Kabupaten Sintang. Hingga itu adanya tugas tambahan sebagai pengacara ini membuat bagian hukum menjadi kekurangan pegawai. Kadang tidak ada satu pun di kantor. Sebab pada saat bersamaan kita menangani 3 proses peradilan, ujarnya. Nah, di saat beracara, banyak pegawai saat diminta keterangan sebagai saksi enggan datang untuk memberikan keterangan sehingga menghambat proses penyelesaian masalah. Sidang terpaksa di-

undur pada waktu lainnya. Dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2014 tersebut memang sedikit menambah beban bagian hukum, karena dengan banyaknya kasus yang masuk sehingga dalam seminggu petugas kami sampai tiga kali untuk hadir di pengadilan Negeri Sintang, paparnya. Lantas, sambung Hasanuddin, pada tahun ini ada empat kasus perdata yang melibatkan pegawai yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Melawi. Keempat kasus tersebut langsung ditangani oleh bagian hukum. Dari empat kasus tersebut, dua kasus diantaranya sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Sintang. Pada persidangan dua kasus tersebut dari pihak Pemkab Melawi menang di pengadilan. Kita di bagian hukum berupaya semaksimal mungkin dalam beracara

untuk membela kepentingan pemerintah Kabupaten Melawi, ujarnya. Ada pun salah satu kasus yang dimenangkan oleh Pemkab Melawi tersebut, yakni kasus sengketa tanah di Yayasan Emaus Nanga Pinoh. Pada kasus tersebut terlibat seorang Camat Nanga Pinoh yang saat itu sebagai PPAT (Pejabat Pengesah Akta Tanah). Karena PPAT melekat pada jabatan camat sehingga camat digugat oleh ahli waris. Pada kasus tersebut camat sebagai tergugat kedua, tuturnya. Sedangkan untuk dua kasus lagi yang belum selesai, sampai sekarang masih dalam proses pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Menurut Hasan, melihat dari kasusnya, kemungkinan besar dari Pemkab Melawi juga akan menang dalam penanganan dua kasus tersebut. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita PKK Harus Mampu Wujudkan Masyarakat Berkualitas

Bupati Sintang, Milton Crosby menanam pohon saat memberikan pengarahan pada Safari KB Kes Tingkat Kabupaten Sintang 2014, di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Senin (24/11). SINTANG-RK. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus diarahkan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Kegiatannya bisa bermacam-macam. Namun arah dan tujuan akhirnya tetap sama, yakni masyarakat berkualitas. Demikian disampaikan Bupati Sintang, Milton Crosby saat memberikan pengarahan pada safari PKK Keluarga Berencana Kesehatan (Safari KB Kes) Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2014, di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Senin ( 24/11). Gerakan PKK, kata Milton, harus mampu membuat keluarga menjadi sejahtera, berdaya, maju, mandiri dan selalu memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Gerakan PKK juga mendorong supaya anak-anak di Kabupaten Sintang bisa sehat, berpendidikan, sejahtera dan tumbuh kembang secara baik. Menurut Milton, Kabupaten Sintang dalam kegiatan bidang keluarga berencana sudah menunjukan perkembangan yang baik. Namun masih ada masalah dan tantangan seperti upaya menekan angka kelahiran, menyediakan pelayanan KB yang mudah dijangkau, meningkatkan komunikasi, menyediakan informasi dan edukasi supaya terbentuk keluarga yang ideal, tangguh dan meningkatkan pendapatan. Untuk itulah, Milton mengingatkan kepada seluruh Tim Penggerak PKK, pengelola KB seperti penyuluh dan berbagai pihak agar meningkatkan kinerjanya, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, berkoordinasi dan bersinergi dengan para pemuka agama, tokoh masyarakat, pengusaha, pelaku seni, tokoh adat dan para pemimpin informal lainnya supaya turut membantu menyosialisasikan agar masyarakat mau ikut program KB. Peranan keluarga saat ini sangat besar dalam pembangunan nasional, termasuk dalam memperbaiki generasi penerus bangsa dan pembinaan anakanak, ucap Milton. (din)

Manajemen PLN Sintang Dinilai Mirip Tukang Sate Matius: Akibatnya Warga Nyaris Saling Bunuh S I N T A N G -RK. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sintang didesak supaya menjalankan manajemen organisasi secara benar, bukan malah sebaliknya. Jangan ada pilih kasih maupun memprioritaskan instalatir maupun salah satu gerai tertentu dalam mengeluarkan KWH meteran. PLN harus netral. Biarkan masyarakat memilih instalatir atau gerai yang mereka inginkan. Dan PLN tinggal memproses sesuai prosedur. Jangan memprioritaskan instalatir atau gerai tertentu, ujar Kepala Desa Kelapa Sepan, Kecamatan Kayan Hilir, Matius, pada wartawan ketika, di Sintang, Sabtu (22/11). Matius menilai, manajemen PLN dalam mengurus KWH meteran kurang baik. Terkesan ada keberpihakan terhadap instalatir dan gerai tertentu. Matius mencontohkan, persoalan yang terjadi di desanya. KWH meteran milik

warga tak diproses secara adil. Ada warga yang mengajukan melalui instalatir dan gerai tertentu, namun proses keluarnya KWH meteran tersebut sangat lama. Sebaliknya, jika melalui instalatir dan gerai yang diduga ada keberpihakan PLN malah proses keluarnya KWH meteran tersebut cepat. Hal ini telah menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Akibat hal itu sesama warga saling berkelahi, bahkan hampir mau saling membunuh, beber Matius. Matius menyesalkan, hal itu bisa terjadi. Menurutnya, bila PLN bekerja sesuai prosedur serta dengan manajemen yang baik, hal itu tidak akan terjadi. Kalau memang ada masalah, tunda dulu KWH meterannya. Selesaikan persoalan yang terjadi. Kalau sudah selesai baru KWH meterannya boleh dikeluarkan. Jangan ada yang dikeluarkan dan ada yang masih ditahan, lugasnya.

Matius melanjutkan, informasi yang berkembang di masyarakat PLN tidak berlaku netral. PLN memihak kepada instalatir dan gerai tertentu. Inikan ironis. Ada gerai dan instalatir yang sudah bisa mengeluarkan KWH meteran mencapai ratusan, sementara ada instalatir lainnya baru beberapa unit saja. Ini ada apa, tuding Matius. Matius minta PLN segera menyelesaikan masalah ini. Ia tak ingin terjadi pertumpahan darah sesama warganya. Segera proses KWH meteran milik warga. Jangan ditahantahan. Terserah warga mau melalui gerai mana dan instalatir mana, timpalnya. Hal senada disampaikan Tarsis Sius Sekoyan, Pjs. Desa Sungai Pengga, Kecamatan Kayan Hilir. Menurutnya, kenyamanan dan keamanan di desanya telah terganggu karena sikap PLN yang diduga tidak berlaku netral. Kami tidak pernah memak-

sakan masyarakat mau pilih instalatir atau gerai mana. Kami serahkan ke masyarakat. Tapi kami minta PLN juga jangan menghambat. Bila memang pilihan warga bukan ke instalatir atau gerai yang ada keberpihakan PLN, harap dimaklumi dan jangan dihambat, pintanya. Harapan masyarakat, kata Tarsis, listrik nyala secara bersama-sama. Jangan ada yang nyala dan ada yang tidak. Selama ini, pengajuan yang masuk melalui gerai atau diurus instalatir tertentu bisa cepat prosesnya. Nah, masyarakat yang sudah melalui instalatir dan gerai lainnya malah terus menunggu-nunggu. Harusnya diproses sama. Persoalan inikan jelas menimbulkan kecemburuan sosial, tegasnya. Ia mendesak PLN supaya bisa membuat regulasi yang jelas tentang pengaturan instalatir dengan gerai. Tidak etis kiranya kalau

gerai juga memiliki instalatir. Kan yang mengeluarkan KWH meteran melalui gerai. Bisa saja gerai itu memprioritaskan instalatirnya. PLN harus bersikap bijak menyikapi persoalan-persoalan seperti ini, pinta Tarsis. Terpisah, Manajer PLN Rayon Sintang, Yudianto tak menampik terjadi permasalahan terkait KWH meteran di Desa Kelapa Sepan, Kecamatan Kayan Hilir. Menurutnya, persoalan itu terjadi karena ada klaim dari masing-masing instalatir. Ada info double. Jadi masih kita selesaikan, elak Yudi. Yudi menampik, bila disebut ada keberpihakan PLN terhadap gerai atau instalatir tertentu. PLN memproses sesuai prosedur. Bagi mereka yang benarbenar sudah menyelesaikan administrasi. Tidak ada bukti kalau PLN memihak, kilah Yudi. Reporter: Suhardin Editor: Andry

Petugas Damkar Gembleng Satpam Jinakkan Api S INTANG -RK. Bertepat di halaman Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) Sintang, sejumlah security atau satpam perumahan maupun perkantoran mendapatkan bimbingan tata cara pemadaman api. Bimbingan ini merupakan upaya Damkar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait cara mengatasi resiko kebakaran. Kegiatan ini merupakan rutinitas kita dalam membina masyarakat untuk mengatasi atau mencegah terjadi kebakaran di lingkungan masyarakat, ujar Komandan Pleton Damkar Kabupaten Sintang, Agus. Bimbingan ini diikuti puluhan para satpam perumahan dan perkantoran. Bahkan beberpa diantaranya diikuti dari Kabupaten Me-

lawi dan Sekadau. Diharapkan setelah dibekali bimbingan ini mereka mengetahui langkah awal apabila terjadi kebakaran di sekitarnya. Ke depannya akan dilaksanakan kembali dan pesertanya kami undang dari daerah lain, timpalny. Berbagai materi dan pratek diberikan oleh petugas damkar kepada para security. Peserta diberikan pembekalan mengenai penggunaan alat keselamatan, cara penggunaan alat pemadam api ringan hingga penggunaan unit damkar. Dalam hal ini kita berbagi ilmu dalam mengatasi persoalan kebakaran, ucapnya. Agus melanjutkan, dalam menjalankan tug as t iap petugas dituntut keterampilan dan kesigapannya dalam

memadamkan api. Keterbatasan peralatan tidak bisa dijadikan petugas untuk tidak sigap. Walau keterbatasan dengan peralatan, kami berjanji akan berkerja sebaik mungkin. Masyarakat perlu ketahui bahwa kami, damkar, tidak tidur. Kami siap turun bila terjadi kebakaran, tegasnya. Agus mengajak, seluruh masyarakat untuk senantiasa bersama-sama menjaga keamanan lingkungannya dari musibah kebakaran. Dengan tidak sembarangan meletakkan dan meninggalkan peralatan yang rawan menimbulkan percikan api. Untuk perusahaan maupun pertokoan diharapkan dan diwajibkan menyimpan alat pemadam api ringan. Hal ini sebagai upaya langkah awal untuk memadamkan api.

Satpam saat mengikuti pembekalan . Ke depannya, damkar Kabupaten Sintang akan membentuk satuan rescue untuk menangani kebakaran di luar pemukiman. Ada pun untuk mengintensif mobilitas jangkauan

akan dibentuk posko kedua. Posko kedua dibuat agar pemadaman kebakaran dapat efektif dan efesien menjangkau wilayah terjauh secara cepat, ujarnya. (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Selasa, 25 November 2014

Berharap Ada Program Pengganti PNPM-MPd

Ningkau Nuan

Air yang menggenangi Terminal Dalam Kota, Putussibau.

Rakyat Kalbar

ARMAN

Nasharuddin: Kemungkinan Besar PNPM-MPd di Tahun 2015 Tidak Ada Lagi

HAIRIADI

Terminal Dalam Kota Tergenang Air PUTUSSIBAU-RK. Para sopir berharap terminal dalam kota dapat diperbaiki. Pasalnya, bila hujan deras, terminal yang berada di Jalan Diponegoro tersebut selalu tergenang air. Menurut Alif, salah seorang sopir angkutan dalam kota, biasanya jika air sudah tergenang di terminal akan lama surutnya. Kecuali jika kondisi kemarau atau tidak ada hujan dalam beberapa hari. Soalnya selokan di sini juga sudah tersumbat dan butuh perbaikan, katanya, Senin (24/11). Kondisi ini, kata Alif, menyulitkan penumpang untuk datang. Penumpang terpaksa harus menyingsing celananya menuju bus. Namun terkadang juga mereka menunggu bus datang di lokasi yang kering. Terminal kota ini memang perlu perhatian dari pemerintah daerah karena segala fasilitas sudah banyak yang rusak. Selain itu kondisi terminal juga sudah kumuh dan tidak layak. Kondisi seperti ini mempengaruhi pendapatan kita. Penumpang kita saja sudah semakin sepi sekarang, ucapnya. Hal serupa diungkapkan Aswan, sopir angkutan dalam kota lainnya yang berharap pemerintah daerah segera memperbaiki terminal tersebut. Sebab, terminal ini menjadi tempat mereka mengais rejeki. Apalagi para sopir bus maupun pemilik kios telah membayar retribusi kepada pemerintah. Seharusnya dari restribusi itubisa digunakan sebagai perbaikan terminal ini. Sopir bus bayar retribusi Rp2 ribu per hari, sementara pemilik kios bayar Rp60 ribu-Rp120 ribu per pintu per bulan, ungkapnya. Menurut Aswan, akibat terus buruknya terminal ini dan diperparah dengan naiknya harga BBM saat ini, penghasilan mereka makin berkurang. Untuk mencari uang Rp 150 ribu saja saya dan sopir lainnya merasa kesulitan, ujar Aswan. Harapan terminal dalam kota diperbaiki, tidak hanya datang dari para sopir. Suangan, salah satu penumpang mengaku mengeluh jika harus naik bus dalam kondisi terminal tergenang seperti itu. Sudahlah kumuh, terminal ini tergenang air pula, ucapnya. Suangan berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan terminal dalam kota tersebut. Sebab, di terminal itu lah bus-bus dalam kota berkumpul. Sebagai pengguna terminal tentu saja saya terganggu dengan genangan yang ada, ujarnya. (aRm)

P U T U S S I B A U -RK. Penanggung Jawab Operasional (PJo) PNPM-MPd Kabupaten Kapuas Hulu, H. M. Nasharudin, SE, mengatakan pada 27 November mendatang pihaknya berencana menggelar semiloka dengan DPRD Kapuas Hulu. Kegiatan yang akan dilaksanakan di gedung DPRD itu untuk koordinasi dan membangun komitmen bersama mengenai keberlanjutan PNPM-MPd. Menurutnya, masyarakat m a s i h b a ny a k b e r h a r a p PNPM-MPd tetap dilanjutkan, termasuk kalangan anggota DPRD. Mereka menilai PNPM-MPd banyak manfaatnya, terutama membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bahkan, kata Nasharudin,

H. M. Nasharuddin. ARMAN HAIRIADI

ada peningkatan kapasitas SDM, baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintahan desa. Kita harap walaupun PNPM-MPd tidak ada lagi, tetapi ada program pemberdayaan masyarakat yang sama dengan

PNPM-MPd, ujarnya, Senin (25/11). Dijelaskan Nasharudin, sebenarnya pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah pada tahun 2015 PNPM-MPd masih dilanjutkan atau tidak. Namun, biasanya untuk pelaksanaan PNPM-MPd berikutnya, pada tahun ini sudah diminta daftar lokasi dan alokasi dana PNPM-MPd. Tapi sekarang belum ada diminta, kemungkinan besar PNPM-MPd di tahun 2015 tidak ada lagi, terangnya. Nasharudin yang juga Kabid Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa (KSED) Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB) Kapuas Hulu ini menambahkan, pi-

haknya juga mendapatkan surat dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kemendagri Nomor 414.2/9203/PMD. Surat tertanggal 10 November 2014 itu perihal percepatan pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM-MPd. Dalam surat ini, dijelaskan dia, daerah diminta melakukan percepatan pencairan atau realisasi anggaran DUB, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, mengingat dalam UU Nomor 27/2014 tentang APBN 2015 tidak diatur lagi lanjutan pelaksanaan anggaran PNPM-MPd tahun 2014 ke tahun 2015, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Artinya, kata Nasharudin, realisasi pencairan anggaran

DUB-APBN tahap III tanpa harus menunggu pencairan dana APBD sebagai pengganti kebijakan penghematan anggaran pemerintah sebesar 11,8 persen setelah pencairan DUB tahap II. Jadi kemungkinan tidak masuk di APBN 2015, makanya pencarian dan pelaksanaan PNPM-MPd tahun ini harus sudah selesai, bebernya. Pemerintah daerah, sambung Nasharudin, juga diminta untuk melakukan pemantauan dan peng awasan dalam rangka memastikan keberlanjutan pendayagunaan serta pemanfaatan hasil PNPM-MPd di masa mendatang. LAPORAN: ARMAN HAIRIADI EDITOR: JULIANUS RATNO

Hingga November, PA Putussibau Tangani 92 Perkara Perceraian Masih Didominasi Faktor Selingkuh PUTUSSIBAU-RK. Sepanjang Januari hingga November 2014, Pengadilan Agama (PA) Putussibau telah menangani 92 perkara perceraian. Penyebab utama gugatan perceraian itu didominasi faktor selingkuh. Kebanyakan perkara yang kita tangani itu karena faktor selingkuh. Namun ada juga karena ditinggal suami, terjadi perselisihan, dan lainlain, kata Plh Kepala Pengadilan Agama Putussibau, Darto Aristo SH.I di ruang kerjanya, Senin (24/11). Dalam permohonan kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, kata

Darto, terdapat dua kategori. Cerai talak, yakni permohonan cerai diajukan suami. Pola lainnya, cerai gugat atau permohonan cerai yang diajukan istri. Ringkasnya, kasus cerai yang telah divonis, dominan kasus cerai yang permohonannya diajukan istri, jelasnya. Ia memprediksi kasus perceraian pada tahun ini akan lebih banyak ketimbang tahun lalu yang hanya 99 perkara. Pada tahun ini, setiap bulannya ada saja pihak yang mengajukan cerai. Sebulan itu biasanya ada 5-10 perkara yang kita tangani, kata Darto.

Darto Aristo. ARMAN HAIRIADI

Ia menyayangkan kasuskasus perceraian yang langsung ke Pengadilan Agama. Alangkah baiknya, pasangan suami-istri tersebut berkomu-

nikasi terlebih dahulu kepada keluarga atau orangtuanya serta tokoh adat tempat mereka berada. Kan kita menginginkan mereka berdamai terlebih dahulu, kebanyakan saat ini ada masalah rumah tangga mereka menyelesaikannya langsung ke pengadilan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu ke keluarga, ujar Darto. Kebanyakan yang mengajukan cerai rata-rata masih berusia muda, dimana usia perkawinan mereka baru menjelang 5-10 tahun. Heran juga kenapa kasus perceraian ini banyak terjadi, padahal jika dilihat dari segi usia yang mengajukan gugatan cerai itu sebelumnya usianya sudah memenuhi untuk menikah,

pasangan suami-istri ini ratarata sudah mapan, dan sudah mempunyai anak. Kita juga tidak tahu kenapa mereka itu selingkuh, kata Darto. Selama menangani perkara, menurut dia, kebanyakan dari pihak perempuan yang melakukan gugatan cerai. Berbagai macam alasan istri menggugat cerai. Seperti istri merasa terlalu dikuasai suaminya. Karena suami yang mencari uang di luar sehingga semaunya berbuat, termasuk selingkuh, ucap Darto. Ia pun mengimbau kepada pasangan yang akan menikah agar dapat berpikir matang dan dewasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebab, pernikahan yang dilakukan tersebut sangat suci. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

PU Beli Tronton Seharga Rp1,2 M SANGGAU. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sanggau menambah satu aset dengan membeli kendaraan alat berat berupa satu unit tronton. Kendaraan itu dimasukkan dalam satu paket di APBD 2014 seharga sekitar Rp 1,2 miliar. Sekretaris Dinas PU Sanggau, Rodie Sanen menerangkan kendaraan ini sangat diperlukan untuk membantu operasional PU. Terutama mengangkut alat berat lain ke luar kecamatan-kecamatan yang perlu penanganan. Itu satu unit alat berat tronton, jenis Hino, selama ini kita belum punya ini jadi kita kesulitan kalau ada perbaikan misal di luar kecamatan biasanya kita sewa untuk mengangkut itu (alat berat), jelasnya, Minggu (24/11). Dengan menyewa otomatis mengeluarkan tambahan biaya. Begitupun, waktu yang diperlukan untuk membawa kendaraan alat berat jika tidak menggunakan tronton memerlukan waktu lama. Ia menerangkan jika sudah mempunyai sendiri alat tersebut bisa digunakan untuk operasional PU maupun disewakan. Namun, ia mengakui jika menyewakan alat berat itu harus melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Kalau sewa harus ada SK Bupati terkait harga sewa. Tapi utamakan untuk layanan kita tapi tidak menutup kemungkinan bisa disewakan, jelasnya. Dengan bertambahnya, tronton maka beberapa aset alat berat di Dinas PU Sanggau bertambah. Sebelumnya, dia merinci beberapa alat berat sudah dimiliki di antaranya loader, grader, stombal, eksavator dan lainnya. Untuk tronton itu sudah diujicoba ke perhubungan jadi sudah bisa kita gunakan untuk operasional, tutupnya. (KiA)

Terus Diguyur Hujan, Sanggau Masih Aman Banjir Tagana Siap 24 Jam S A N G G A U . Terus diguyur hujan selama sepekan dengan intesitas rendah hingga tinggi, berpotensi menimbulkan banjir di kabupaten Sanggau. Pada Senin (24/11) khusus di kota Sanggau, hujan turun sejak subuh hingga siang hari. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sanggau, Vicky L Putra mengakui Sanggau sekarang sudah memasuki musim pancaroba. Artinya, pergantian musim yang tak

menentu baik dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya. Meski memastikan masih aman banjir, tapi ia meminta warga tetap waspada dan antisipasi segala potensi bencana yang mungkin datang kapan saja. Musim pancaroba (sekarang), hujan turun tapi belum membuat banjir, ujarnya, Senin (24/11). Dikatakan, ada tujuh kecamatan di Bumi Daranante, julukan Kabupaten

Sanggau yang rawan banj i r. A d a d a e r a h - d a e r a h rawan banjir terutama Noyan, Beduwai, Kembayan, Sosok ( Tayan Hulu), Batang Tarang, Mukok dan Kapuas, jelasnya. Te r k a i t a n t i s i p a s i d a n penanganan kemungkinan adanya pengungsi saat banjir, pihaknya sudah menyiapkan. Tinggal menunggu laporan jika memang kebutuhan itu diperlukan. Stok logistik sudah siap, hanya distribusinya kita menunggu laporan dari daerah atau kecamatan yang mengalami banjir, jelasnya. Ketua Tagana Sanggau,

Ag u s t u s A r m e n g a t a k a n sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai bencana termasuk banjir pihaknya selalu siap siaga. Pihaknya, juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait peralatan, logistik untuk pengungsi atau lainnya. Untuk Sanggau, persiapan menghadapi banjir untuk sementara personel kita tetap siag a, sepert i biasanya Tagana siap 24 jam, jelasnya. Di ibu kota kabupaten, dikatakan jumlah person e l s e b a ny a k 2 3 o r a n g . Pihaknya, juga sudah meminta untuk personel Taga-

na di beberapa kecamatan untuk siaga. Namun, peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya siaga menghadapi berbagai macam bencana termasuk banjir. Pihaknya, di beberapa lokasi sudah melakukan upaya seperti melakukan simulasi dalam penanganan siaga bencana. Himbauannya, kita minta masyarakat apabila kemungkinan ada bencana untuk bisa masing-masing menjaga diri, memang ada beberapa titik rawan kita minta cepat melapor meskipun di sana ada Kepala Desa, Camat dan lainnya, imbaunya. (KiA)

Bupati Kenang Masa Sekolah di Don Bosco S A N G G A U . Bupati Poulus Hadi berkesempatan menjadi pembina apel di SMA Don Bosco, sebagai bentuk menggalakkan misi Sanggau Pintar, Senin (27/11) pagi. Di hadapan 490 siswa

Bupati Sanggau memberikan arahan ketika menjadi pembina apel di SMA Don Bosco. HUMAS

ditambah Kepala Sekolah dan dewan guru, orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu sempat mengenang masa-masa sekolah di SMA Don Bosco dengan segala keterbatasan yang ada. Kemampuan orangtua yang Cuma PNS golongan dua. Bahkan sampai pensiun bapak saya hanya mampu bersepeda. Namun inilah kenyataan dengan semangat dan tekad untuk menuntut ilmu sehingga sesuatu yang tidak disangka akan terjadi dan menjadi kenyataan, ungkapnya. Dikatakannya, tujuan utama bersekolah adalah menjadi pintar dan cerdas. Dengan kecerdasan, segalanya akan mudah.

Untuk itu tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Ikuti tata-tertib yang telah ditentukan dan yang lebih utama adalah semangat untuk bersekolah, ujarnya memotivasi. Kepada ratusan siswa itu pula, mantan Wakil Bupati ini berpesan untuk tekun belajar, membuka wawasan. Kecanggihan teknologi saat ini, kata dia, memungkinkan siapapun untuk mengakses informasi yang berguna. Jangan sampai teknologi digunakan dengan hal hal negatif. Itu tidak ada gunanya bahkan sangat merugikan, pesannya. Ia juga meminta anakanak di desa-desa untuk

bersekolah. Ceritakan kepada mereka suka-cita bersekolah. Ketemu dengan banyak orang saling kenal satu sama lain yang berasal dari daerah yang berbeda, gurunya yang ramah dan perhatian serta lingkungan sekolah yang indah dan nyaman, katanya. Ditegaskannya, tak ada lagi alasan tak bersekolah. Terlebih saat ini tingkat perekonomian masyarakat Sanggau kian membaik. Ini dibuktikan, angka kemiskinan setiap tahun semakin berkurang. Persentase kemiskinan di Sanggau hanya 4,2 persen. Tapi jangan sebaliknya karena tingkat ekonomi semakin baik semang at

sekolah semakin berkurang karena sudah merasa berkecukupan sehingga melakukan hal hal negatif seperti kebut-kebutan di jalan atau mengonsumsi narkoba, bebernya. Ia mengajak setiap unsur bahu-membahu mewujudkan Sangg au Pintar . Seperti diketahui rata-rata tingkat pendidikan di Sanggau baru 6,6 tahun. Artinya baru tamatan SD. Kepada para guru didiklah anakanak deng an mencurahkan seg ala pengetahuan dan kemampuan yang ada s e h i n g g a n a n t i ny a a k a n lahir anak anak yang benar benar siap sebagi generasi penerus bangsa, pesannya. (KiA-hms)

Rakyat Kalbar

Landak Edoâ&#x20AC;&#x2122;

Selasa, 25 November 2014

Bupati: Petani Jangan Hanya Terima Bantuan

Bupati menyerahkan bibit karet kepada ketua kelompok tani Mandiri. ANTONIUS

M ANDOR . Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, menyerahkan bantuan bibit karet pada kelompok tani Mandiri di desa Mandor kecamatan Mandor, Senin (24/11). Dalam sambutannya Bupati berpesan bibit karet tersebut harus ditanam, dirawat supaya hasilnya bisa untuk masyarakat sendiri. Petani yang menerima bantuan bibit, jangan hanya terima bantuan saja tapi tidak ditanam atau dipelihara, ujar Bupati. Dikatakannya, karet sangat banyak digunakan negara-negara lain. Semua banyak menggunakan hasil karet, maka petani jangan tidak mau menanam karet. Karet sangat di perlukan oleh semua negara, tapi harga karet masih murah, ini pasti ada sebabnya. Kita harus mencari penyebabnya, mungkin mutu karet yang di buat nilainya sangat rendah. Petani membuat karetnya tidak sesuai standar, banyak

campuran yang tidak layak, ujar Adrianus. Dicontohkannya, banyak petani karet yang mencampur karetnya dengan benda lain, sehingga pembeli karet tidak berani membeli karetnya dengan harga tinggi. Petani harus membuat karet yang standar nilainya baik. Jangan membuat hasil karet yang nilainya jelek, di campur dengan benda lain. Tapi buatlah karet yang baik agar harganya standar, pesan Bupati. Menurutnya, harga pasaran karet tidak ada masalah tetap baik, tapi kualitas karet juga baik. Bupati mengingatkan, jangan masyarakat melihat harga karet rendah lalu kebun karetnya di tanam kelapa sawit. Sawit itu seperti anak manja. Kalau tidak di rawat di pupuk susah berbuah dan buahnya kecil-kecil harganya juga murah, katanya. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Landak,

Alpius, mengatakan kabupaten Landak merupakan perkebunan karet dan kelapa sawit yang terluas. Kita tetap mengembangkan perkebunan karet untuk rakyat di Landak. Kita juga sudah berkerjasama dengan investor luar Landak, kata Alpius. Dikatakannya, selain karet juga di kembangkan tanaman yang memiliki komoditi unggulan, yakni tanaman kopi, coklat dan lainnya. Kita juga kerja sama dengan dinas perkebunan provinsi Kalbar, untuk membantu perkembangan perkebunan di wilayah landak. Pada 2015 mendatang, akan kita kembangankan lagi, kurang lebih 50 hektare untuk perkebunan rakyat, katanya. Ia berharap, kebun yang dibangun harus dirawat dengan baik, agar bermamfaat untuk petani. Kami hanya memberi bantuan, merawatnya itu petani, tutupnya. (ius)

Masyarakat Tetap Ambil Bantuan PSKS NGABANG. Mesk para Kepala Desa (Kades) sekecamatan Ngabang sepakat penyaluran dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dipending, namun tidak menyurutkan langkah warga miskin untuk mengambil bantuan tersebut. Buktinya, Senin (24/11) warga miskin di kecamatan Ngabang berbondong-bondong mendatangi Kantor Pos Ngabang mengambil bantuan itu. Namun lagilagi penyaluran dana PSKS sebesar Rp200 ribu per bulan per Rumah Tangga Sasaran (RTS), tidak tepat sasaran. Masih banyak warg a y a n g e k o n o m i ny a t e rgolong mampu, ikut-ikutan antri mengambil bantuan sebesar Rp400 ribu yang diterima dua bulan yakni Nopember dan Desember. Dari 738 RTS di kecamatan Ngabang, sekitar 200-an RTS sudah mengambil. Dijadwalkan, penyaluran dana PSKS bagi warga miskin di kecamatan Ngabang akan dilakukan hingga Kamis (27/11) mendatang. Kepala Cabang Kantor Pos Ngabang, Gurianto mengatakan, pihaknya tetap menyalurkan bantuan PSKS ini meskipun para Kades sekecamatan Ngabang meminta supaya penyalurannya dipending. Kami tetap menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan data RTS yang kami terima. Kalau masyarakat penerima bantuan sudah membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) saat mengambil bantuan di Kantor Pos Ngabang, tetap kita layani, ujar Gurianto, Senin (24/11) di kantornya.

Masyarakat Kecamatan Ngabang tengah menghitung jumlah uang dari bantuan PSKS sebesar Rp. 400 ribu. ANTONIUS

Dikatakannya, meskipun pelayanan pengambilan bantuan PSKS bagi kecamatan Ngabang sudah berakhir Kamis nanti, pihaknya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya juga bersyukur penyaluran bantuan PSKS dihari pertama di Kantor Pos Ngabang ini berlangsung aman, tertib dan lancar. Tidak ada masyarakat yang mengantri dengan berdesak-desakan, katanya. Sementara itu, koordinator Kades sekecamatan Ngabang, Yohanes menjelaskan, pernyataan yang sudah dibuat para Kades itu bukan berarti masyarakat dilarang mengambil bantuan itu. Kami tidak berniat melarang masyarakat mengambil bantuan itu. Tapi kami memang tidak akan mengumumkan pembagian bantuan PSKS ini, terang Yohanes. Ia beralasan, para kades se Kecamatan Ngabang memang tidak tahu-menahu soal data RTS penerima bantuan. Sebab para Kades memang belum menerima

data RTS penerima bantuan PSKS. Ini data lama. Kami belum pernah melakukan pendataan terhadap penduduk, terutama yang berkaitan dengan PSKS ini, aku Yohanes. Ia sendiri tidak khawatir jika ada warga miskin yang tidak mendapat bantuan mengajukan komplain. Saya tentunya akan menjawab apa adanya sesuai apa yang saya ketahui. Apalagi kami tidak dilibatkan dalam pendataan, kata Kades Hilir Kantor ini. Namun demikian, untuk saat ini pihak Pemerintah Desa Hilir Kantor sudah mengambil data keluarga yang tergolong layak menerima bantuan disetiap RT. Data terbaru ini nantinya akan kita sampaikan kepada instansi terkait melalui camat untuk diteruskan ke pusat, ucap Yohanes. Camat Ngabang, Yosep menduga data masyarakat penerima bantuan PSKS ini merupakan data penyaluran Beras Miskin (Raskin) tahun 2011 lalu.

Hampir diseluruh desa terjadi pengurangan data masyarakat penerima bantuan PSKS. Sebab, pada data raskin terdahulu, ada pengurangan kuota raskin yang menyebabkan berkurangnya RTS penerima bantuan Raskin, jelasnya. Ia mengakui, pengurangan jumlah RTS ini tida berkoordinasi dengan pihak desa. Inilah yang menimbulkan masalah. Makanya, data RTS harus dimuktahirkan kembali melalui desa, sehingga pendataan ini benar-benar tepat sasaran. Apalagi untuk ke depannya akan disalurkan lagi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), terang mantan Camat Sengah Temila ini. Ia mengaku memang tidak keberatan jika para Kades se-kecamatan Ngabang meminta penyaluran bantuan PSKS ini dipending. Apalagi para Kades ini sudah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Sebab, hal ini tentunya akan berimbas juga kepada kades sampai ke Ketua RT. Hasil kesepakatan para kades ini akan segara kita sampaikan ke Pak Bupati, janjinya. Untuk di Kantor Pos Ngabang, sebanyak 6.375 RTS akan menerima bantuan PSKS tersebut. Data RTS itu terdiri dari Kecamatan Kuala Behe sebanyak 294 RTS, Kecamatan Air Besar sebanyak 359 RTS, Kecamatan Jelimpo sebanyak 1.594 RTS dan Kecamatan Ngabang sebanyak 738 RTS. Penyaluran bantuan PSKS di Kantor Pos Ngabang akan dilaksanakan mulai kemarin hingga 4 Desember mendatang.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Bupati Kampanye Lawan Demam Berdarah

Berantas Jentik Plus Hidup Sehat Pelatihan internet yang dilakukan Dishubkominfo Budpar beberapa waktu lalu. ABDU SYUKRI

Bikin Warung Hingga Pelatihan Gratis SEKADAU. Rendahnya tingkat penggunaan internet di Kabupaten Sekadau membuat pemerintah melalui dinas terkait melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hal itu. Mulai dari membangun fasilitas pendukung hingga memberikan pelatihan internet gratis. Banyak cara yang sudah kita lakukan untuk memasyarakatkan internet, ujar Kepala Bidang Kominfo Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dishubkominfo Budpar) Sekadau, Anwar SSos, kepada Rakyat Kalbar, beberapa waktu lalu. Dimulai dari, kata Anwar, membangun Warung Internet Masyarakat (WIM). Saat ini, pihaknya sudah membuat WIM yang terletak di kawasan bundaran tugu PKK Kabupaten Sekadau. Di bangunan itu kita sediakan fasilitas internet. Masyarakat bisa menggunakan internet di sana secara gratis, tuturnya. Selain WIM, Dishubkominfo Budpar juga terus berupaya memaksimalkan Mobil Pelayanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Secara bergiliran, menurut Anwar, internet berjalan itu mondar mandir ke sejumlah kecamatan di Sekadau. MPLIK kita fungsikan secara maksimal untuk memberikan layanan internet ke masyarakat ke kecamatan-kecamatan yang ada di Sekadau ini, ulasnya. Tak cuma WIM dan MPLIK, Anwar memaparkan, Dishubkominfo Budpar juga memberikan pelatihan internet gratis secara berkala. Diagendakan tiap tahun, pelatihan melibatkan aparatur desa, organisasi pemuda, hingga elemen-elemen masyarakat lainnya. Masyarakat juga kita berikan pelatihan. Ini kita lakukan agar masyarakat bisa lebih kenal dengan internet, pungkasnya. (bdu)

Agar Internet Mewabah

SEKADAU. Demam Berdarah Dengue (DBD) masih jadi momok menakutkan di Sekadau. Virus Dengue, yang dibawa nyamuk Aedes Aegypti, telah menimbulkan sejumlah korban. Data dari Dinas Kesehatan Sekadau, lebih dari 200 orang di seantero Bumi Lawang Kuari terjangkit DBD. Bahkan, tercatat 3 orang meninggal dunia, ditambah satu orang lainnya juga diduga meninggal akibat penyakit itu. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatannya, sudah mengambil langkah penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Bupati Sekadau, Simon Petrus, sendiri ikut turun tangan. Dalam beberapa kali lawatannya ke sejumlah daerah, ia terus mengingatkan agar masyarakat lebih waspada. Masyarakat harus hati-hati dengan demam berdarah, kata Simon saat menghadiri sebuah acara di Belitang Hulu, belum lama ini.

Menurut dia, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memerangi DBD. Salah satunya memberantas jentik nyamuk. Memberantas jentik nyamuk bisa dilakukan dengan 3 M. Menguras, membersihkan, dan menutup tempat penampungan

air secara rutin agar nyamuk tak bisa bersarang, imbuh Bupati. Simon juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga berharap agar semuanya membudayakan pola hidup bersih dan sehat, tukas Simon. (bdu)

Simon Petrus S Sos M Si. ABDU SYUKRI

Menilik Pelayanan Kesehatan di Pedalaman Sekadau

Kesadaraan Imunisasi Tumbuh Hanya Dihambat Faktor Alam S EKADAU . Warga di pedalaman terlihat sudah menyadari betapa penting imunisasi bagi Balita-nya. Hal itu terbukti dari partisipasi para ibu yang terus meningkat kala pelayanan imunisasi dibuka. Cuma faktor alam yang kerap menghalangi mereka. Hanya kadang ibu-ibu jarang ikut imunisasi karena cuaca hujan dan lokasi jauh dijangkau berjalan kaki. Sedangkan kalau cuaca cerah, mereka antusias datang imunisasi, ujar Toni, warga Mijau, Kecamatan Belitang Hulu, kepada wartawan di Sekadau, belum lama ini. Dusun Mijau merupakan bagian dari Desa Terduk Dampak, Kecamatan Belitang Hulu. Dusun

itu berjarak sekitar 7 kilometer dari pusat Pemerintahan Desa Terduk Dampak. Sementara jarak dari dusun ke Kota Kecamatan Belitang Hulu berjarak sekitar 35 kilometer lebih. Dusun ini adalah dusun paling terakhir yang berbatas langsung dengan daerah Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. Tepatnya dengan Dusun Sungai Areh. Toni mengabarkan, warga di dusunnya cukup antusias jika ada tenaga medis datang ke dusun mereka. Kalau ada bidan atau mantri yang datang ke kampung selalu ramai dikerumuni warga yang berobat, kisahnya. Padahal, jika hendak bertandang

ke desa Terduk Dampak, masyarakat yang punya kendaraan bermotor menempuh dengan kendaraan roda dua. Jika tidak punya, mereka harus berjalan kaki sekitar satu setengah jam. Seperti diceritakan Toni, di sana mereka memerlukan pelayanan kesehatan pembantu. Sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Mijau masih mengantungkan pelayanan kesehatan ke pemerintah desa. Kalau bawa anak-anak imunisasi kita harus turun Engkudu atau ke Dampak, tapi sekarang jauh lebih enak daripada 8 tahun yang lalu. Waktu itu kalau mau berobat hanya ada di Balai Sepuak, ungkapnya. (bdu)

Berantas Buta Huruf Harus Kontinyu SEKADAU. Anggota DPRD Sekadau, Yuhilda Harahap, meminta pemerintah lebih giat dalam memerangi buta aksara di Sekadau. Ini penting dilakukan demi mempercepat target pemberan- Yuhilda Harahap tasan buta aksara. Kita harapkan pemerintah lebih getol lagi memerangi buta aksara itu, ucap Yuhilda, kemarin. Hingga sekarang, pemerintah Sekadau sudah melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan buat aksara. Upaya itu sudah menyentuh hingga ke tingkat dusun. Upaya pemberantasan buta aksara itu tidak bisa kita lakukan secara sporadis. Harus dilakukan secara kontinyu karena mungkin saja masih ada penyandang buta aksara yang dulunya belum tersentuh, tandas Yuhilda. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Selasa, 25 November 2014

Lindungi Penyu, Tingkatkan Kesadaran Masyarakat SAMBAS. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, upaya melestarikan penyu tidak hanya dilakukan dari aspek lingkungan. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi ekosistem penyu jauh lebih penting. Seperti kita tahu, selama ini telur dan penyu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Perlu ditumbuhkan penyadaran masyarakat, bahwa habitat penyu terancam punah jika tidak dijaga. Sehingga tidak saja dari aspek lingkungan, aspek menyadarkan juga penting dilakukan, kata Kapolda kepada wartawan, usai acara pelepasan tukik dan peresmian Taman Bacaan KCI di Desa Temajuk, Sabtu (22/11). Kapolda mengimbau masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual telur penyu dan daging penyu,

agar secara bertahap dialihkan ke mata pencarian maupun pekerjaan lain. Sehingga dengan sendirinya kesadaran masyarakat untuk menjaga penyu akan meningkat, dan tidak hanya memburu penyu. Bahkan dampaknya masyarakat setempat akan menolak warga lain yang akan mencari telur penyu, maupun daging penyu disini, ujarnya. Jika sudah seperti ini, lanjut Kapolda, maka tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi. Sehingga mereka akan berkolaborasi dengan aparat dan penegakan hukum dalam melestarikan habitat penyu. Sebab, dari ribuan tukik yang dilepaskan ke pantai, diperkirakan yang bisa bertahan hidup menjadi penyu dewasa hanya sekitar 10 ekor. Malah hanya nol koma sekian persen saja. Supaya tidak punah, tugas kitalah melestarikannya, ajaknya.

Tumpahan Salok

Lestarikan Mangrove SAMBAS. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kecamatan Paloh mengajak seluruh elemen masyarakat melestarikan Mangrove di tepian pantai. Apalagi mangrove dapat mencegah terjadinya abrasi pantai, termasuk melestarikan hutan mangrove yang banyak tumbuh di Muara Sungai Paloh. Mangrove banyak tumbuh di perairan Muara Paloh. Bahkan saat kita melewati Sungai Sumpit-Ceremai, tampak tanaman Mangrove berada di bibir muara. Sayangnya tidak diimbangi dengan penanaman mangrove di pesisir pan-

tai. Padahal fungsi mangrove dapat mencegah terjadinya abrasi, kata Muraizi, Pokmaswas Paloh kepada Rakyat Kalbar, Minggu (23/11) di Desa Ceremai, Kecamatam Paloh. Pria yang eksis melestarikan penyu ini mengungkapkan, menjaga kelestarian ekosistem sangat penting dan perlu kebersamaan. Agar pelestarian alam dapat terjaga, dan abrasi tidak terjadi, marilah kita bersama-sama melestarikan tanaman mangrove, khususnya di daerah pantai yang terancam abrasi, ajaknya. (edo)

Guna menjaga kelestarian penyu di Kabupaten Sambas, Sabtu (22/11), Dandim, Bupati, Kapolda dan Ketua Bhayangkari Polda Kalbar melepas tukik di Pantai Temajuk, Kecamatan Paloh. M Ridho

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengaku sangat mendukung upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan, khususnya konservasi alam melestarikan penyu yang dilakukan berbagai pihak, baik WWF, BKSDA, Pokdarwis dan Pokmaswas. Dengan kebersamaan melestarikan penyu, semoga dapat menjaga habitat ini tetap lestari, harapnya. Di tempat yang sama, Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH kepada wartawan mengaku mengapreasiasi semua pihak yang terlibat dalam pelestarian penyu di wilayah pantai Kabupaten Sambas. Atas nama Pemkab Sambas, tentunya kami sangat berterimakasih dengan siapapun maupun kelompok manapun yang telah berupaya melestarikan penyu di pantai Kabupaten Sambas, katanya.

Bupati menegaskan, pesisir pantai Paloh merupakan daerah konservasi bagi hewan yang dilindungi, dalam hal ini penyu. Bahkan, Pemkab Sambas akan mendukung upaya-upaya positif untuk kelestarian habitat maupun jenis satwa penyu. Saya selaku Bupati tentunya sangat mendukung ini secara moril, dan Insya Allah program pelestarian penyu dapat berjalan sesuai harapan bersama, ungkapnya. Langkah dan bentuk dukungan Pemkab Sambas dalam pelestarian penyu, papar Juliarti, bisa dilakukan dari sisi peraturan atau SK Bupati, program kerja hingga pembinaan terhadap masyarakat. Diharapkan pelestarian penyu di wilayah Kabupaten Sambas dapat bersama-sama melestarikannya, sehingga keberadaan penyu tetap berkembang biak, ajaknya. (edo)

TTPP DBD Sambas Gelar PSN Massal S AMBAS . Tim Terpadu Penanggulangan Penyakit (TTPD) Demam Berdarah Denggue (DBD) Kabupaten Sambas, Selasa (25/11) hari ini menggelar kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara massal. Sasarannya rumah penduduk, sekolah, rumah ibadah dan fasilitas umum di seluruh desa se-Kabupaten Sambas. Hal tersebut disampaikan H Chifni B Ssos, Staf Ahli Bupati Sambas mewakili Bupati Sambas kepada wartawan, Senin (24/11). Chifni yang juga Ketua Umum TTPP DBD Kabupaten Sambas menegaskan, dalam gerakan PSN, Bupati Sambas telah menginstruksikan agar semua berperan serta melaksanakan PSN serentak secara massal. PSN dilakukan karena keterbatasan bubuk abate, dan kita masih menunggu kiriman abate dari Pemprov dan pusat. Jadi untuk sementara kita gencarkan PSN serentak, ujarnya. Chifni mengungkapkan, Bupati saat Rapat

Antisipasi DBD di Aula Kantor Bupati, beberapa waktu lalu mengatakan, PSN dilakukan secara serempak tanggal 25 November 2014 di seluruh kabupaten/kota se Kalbar. PSN akan melibatkan seluruh elemen, baik instansi vertikal maupun instansi di lingkungan Pemkab Sambas. PSN dilakukan di 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Sambas, kata mantan Asisten II Setda Sambas ini. Chifni menegaskan, saat ini Kabupaten Sambas memang belum berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun tetap harus waspada, mengingat saat ini sudah memasuki siklus lima tahun penyebaran DBD. Berkaca pada jumlah kasus tahun 2009 yang sempat menyebabkan KLB DBD di Kabupaten Sambas, maka PSN harus digencarakan, ajaknya. Dari data Dinas Kesehatan, ujar Chifni, jumlah kasus DBD di Kabupaten Sambas sebanyak 266 kasus, Demam Dengue (DD)

berjumlah 361 kasus, dan Dengue Syok Sindrom (DSS) berjumlah 42 kasus, serta meninggal dunia mencapai 9 jiwa. Pemkab Sambas mengimbau masyarakat Kabupaten Sambas agar melakukan PSN serentak tanggal 25 November 2014. Caranya dengan 3M Plus, abatesasi, dan fogging atau pengasapan, jelasnya. Kegiatan 3M, katanya, dapat dilakukan dengan menguras, menyikat tempat-tempat penampungan air bak mandi, bak wc, dan lainnya sekurang-kurangnya seminggu sekali. Setelah itu, tutup rapat tempat-tempat penampungan air, serta mengubur, menyingkirkan, atau memusnahkan barangbarang bekas yang dapat menampung air hujan, seperti kaleng dan ban bekas serta plastik bekas, karena barang-barang tersebut merupakan tempat berkembangnya Nyamuk Aides Aigefty. Ayo, lakukan 3M pada PSN serentak, imbaunya. (edo)

Sambungan Dalang Curanmor ..................................................................................................dari halaman 9 Ngemis di Putussibau ........................................dari halaman 9 Namun hasil pengembangan kasus pencurian sepeda motor (Curanmor), ternyata ada 26 unit sepeda motor yang ditampung MD. Saya melakukannya baru di tahun 2014 ini. Kalau yang lain saya tidak kenal, hanya Mad Jilud saja yang kenal. Mereka datang ke saya membawa motor curiannya, ungkap MD ditemui di Mapolsekta Pontianak Utara, Senin (24/11). Ia menjelaskan, dari hasil pembelian sepeda motor curian dari para pelaku Curanmor, MD menjual atau menggadaikannya kepada orang lain. Saya beli motor kecil paling tinggi Rp3 jutaan, kalau motor besar sekitar Rp4 jutaan. Sebagian saya jual di daerah hulu (timur Kalbar) dan juga saya gadaikan bagi yang mau, jelasnya. MD mengaku mengetahui bahwa sepeda motor yang dia tampung itu hasil curian. Namun dia berkelit tidak ada memerintahkan pelaku untuk

mencuri. Iya saya tahu kalau itu curian, saya tidak ada meminta harus motor apa. Apa saja yang diantarkan ke saya, saya terima dan kembali dijual dan digadaikan, ujar MD. Warga Pontianak Utara yang kesehariannya sebagai sopir taksi ini mengatakan, menjual motor curian hanya sendiri tanpa ada perantara dari pihak manapun. Saya jual sendiri ke hulu, pakai taksir saja, kalau berminat langsung motornya diantarkan ke orangnya sesuai dengan alamat yang mereka berikan, lanjutnya. Kapolsekta Pontianak Utara, Kompol Wisnubroto mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka Curanmor yang telah diringkus, sepeda motor curian yang dijual kepada MD jumlahnya 26 unit. Kasusnya dikembangkan lagi dan ternyata banyak didapati kasus-kasus lain yang turut melibatkan tersangka MD

sebagai penadah motor hasil curian, ungkap Wisnu. Tempat Kejadian Perkara (TKP) Curanmor yang dijual kepada MD di Kota Pontianak dan luar Kota Pontianak. Sembilan sepeda motor yang diamankan polisi diantaranya hasil curian di di wilayah hukum Polsekta Pontianak Utara, Polsekta Pontianak Timur, Tenggara, Pontianak Barat, Sungai Raya, Sambas, Landak, dan Sandai. Kita mengimbau korban yang merasa kehilangan sepeda motor untuk dapat mendatangi Polsekta Pontianak Utara. Untuk mengetahui apakah benar kendaraan yang telah diamankan ini benar kepemilikan korban, jelas Wisnu. MD dijerat polisi dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. Sementara kita masih kembangkan kasus ini, tegas Wisnu. (agn)

Curi Dompet .................................................................................................................dari halaman 9 CCTV di sekolah itu. Kapolsek Pontianak Selatan, Kompol Dudung Setyawan mengungkapkan, penangkapan terhadap Aziz telah dilakukan pada 21 November lalu. Kejadiannya, Kamis tanggal 20 November kemarin, dia (Aziz, red) telah masuk ke ruang kelas XI IPA dan mengambil sejumlah uang dan barang berharga milik pelajar, ungkap Dudung, Senin (24/11) siang. Keterangan dari dua korban tersebut, dijelaskan Dudung, saat itu mereka tengah berada di kantin samping kelas. Sehingga ruang kelas kosong dan leluasa bagi tersangka untuk menjalankan aksinya. Dua korban yang merupakan anak dari anggota Polri ini mendapat jadwal masuk sekolah pada pukul 13.00 pada tiap harinya. Karena mereka datangnya awal, sekitar jam 12 siang, mereka menyimpan dulu tasnya di kelas, kemudian mereka ke kantin sambil menunggu jam masuk,

jelas Dudung. Polisi cukup cepat atau sehari setelah menerima laporan, berhasil menangkap Aziz si slonong boy ini. Hal itu juga ditunjang dengan bantuan pihak sekolah yang cukup kooperatif. Pihak sekolah kopikan rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itu, kita bisa mengenali tersangka, papar Dudung. Tak berkilah, slonong boy inipun berhasil ditangkap setelah polisi melihat kopian rekaman CCTV itu. Adapun barang yang diambil Aziz, uang Rp150 ribu dalam dompet berwarna cokelat milik korban, laptop, handphone dan tablet. Kini Aziz berikut barang bukti masih diamankan di Polsek Pontianak Selatan selama 20 hari sejak dari penahanan sebelum ke proses persidangan. Kepada sejumlah wartawan, Aziz mengaku memang berniat untuk mencuri. Namun niatnya hanya mencuri helm milik pelajar SMA Mujahidin Pontianak. Waktu

itu saya mau pulang ke rumah, istirahat makan. Saya lewat depan SMA Mujahidin, mau mengambil (mencuri, red) helm di kelas. Karena kelasnya kosong dan helm pun tak ada, saya lihat ada tas. Lalu saya ambil dompet di dalamnya, aku Aziz. Rencananya, uang hasil curian ini akan digunakannya membayar hutang kepada temannya. Ia mengaku baru kali pertamanya melakukan aksi pencurian. Sebelumnya Aziz juga pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di Dinas PU Pengairan Provinsi Kalbar. Catatan di Polsek Pontianak Selatan, Aziz baru sekali melakukan pencurian. Tidak tahu di Polsek lainnya, sambung Dudung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aziz dijerat pasal 363 KUHPidana subsider pasal 362 dengan ancaman penjara paling lama lima tahun penjara. (oxa)

Laporan: Ocsya Ade CP

Kasus Bansos.................................................................................................................dari halaman 9 Tersangka Hasan Rusbini selalu sakit apabila kami panggil untuk diperiksa, katanya. Kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini, Kejati Kalbar baru menetapkan dua tersangka. Nilai kerugian Negara untuk sementara Rp10 miliar. Tersangka bisa saja bertambah, papar Didik. Didik memaparkan, dalam kasus ini sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan sekitar 400-500 lembar. Mereka yang dipanggil para penerima dana bantuan sosial saat itu. Para penerima bantuan tersebut dipanggil berdasarkan data dari proposal yang masuk ke Pemkot Pontianak. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Desember 2009

menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp21,46 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bansos tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 di Pemkot Pontianak. Indikasi ditemukan pada pengelolaan dana Bansos Kota Pontianak sebesar Rp16 miliar tidak sesuai peruntukan, di antaranya menimbulkan indikasi kerugian daerah Rp12,5 miliar. Realisasi dana Bansos tahun 2007 sebesar Rp1,7 miliar dan dana APBD lainnya sebesar Rp3,2 miliar digunakan untuk menutup pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Indikasi kerugian daerah juga ditemukan pada pemberian dana Bansos tahun 2006 sampai dengan 2008 sebe-

sar Rp2,2 miliar, tidak sampai kepada penerima bantuan. Realisasi belanja Bansos sebesar Rp935 juta didasarkan pada proposal permohonan dana bantuan ďŹ ktif dan Pajak Penghasilan (PPh) atas kontrak pemain Persipon minimal sebesar Rp939,75 juta tidak dipungut dan disetor ke kas negara. BPK RI juga menemukan permasalahan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos Rp3 miliar untuk pembangunan sirkuit balap motor pada Pengurus Cabang Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak tidak jelas, penatausahaan dana bantuan sosial KONI Kota Pontianak kurang memadai, dan dana sebesar Rp8,4 miliar belum dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan. (oxa)

Kedua Gepeng itu kami amankan berdasarkan laporan Disnakertransos (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial) Kapuas Hulu. Waktu kami tangkap mereka berdua sedang memintaminta, waktu kami bawa ke kantor mereka juga tidak melawan, kata Suherman SH, PPNS Satpol PP Kapuas Hulu. Dari pengakuan keduanya, mereka berasal dari Madura, Jawa Timur. Mereka berdalih di Putussibau hanya melakukan aksi minta-minta selama dua minggu. Setelah itu mereka akan kembali ke Kota Pontianak dan mengemis di sana. Dari hasil mintaminta tersebut mereka akan kembali ke Madura setiap dua bulan sekali. Suherman mengaku cu-

riga ada otak di balik aksi minta-minta bapak dan anak tersebut. Hanya saja keduanya mengaku melakukan hal itu atas kemauan sendiri. Mereka tidak mengaku ada yang menyuruh. Mereka hanya mengaku sudah empat hari berada di Putussibau, namun kunjungan kali ini bukan yang pertama, sudah beberapa kali mereka ke Kapuas Hulu, tuturnya. Di Kapuas Hulu, Hamid dan Tolaini setiap pagi meminta-minta di Pasar Pagi Putussibau dengan menyisir kios di sepanjang jalan. Sedangkan pada malam harinya mereka mengemis di depan Mini Market Andi Mart. Setiap aksinya, mereka mengaku paling sedikit dapat Rp60 ribu. Tapi pada penangkapan tadi pagi, baru

setengah hari mereka beraktivitas sudah dapat Rp200 ribu. Besok (hari ini, red) mereka akan dipulangkan ke Pontianak untuk selanjutnya di kembalikan ke Madura. Untuk pemulangan keduanya akan diakomodir Disnakertransos, terang Suherman. Suherman menuturkan, kasus Gepeng merupakan yang pertama kalinya di Kapuas Hulu. Ia pun menegaskan, Satpol PP akan menertibkan Gepeng-Gepeng bila ada, agar tidak menjamur di Kapuas Hulu. Kita imbau masyarakat kalau ada Gepeng yang demikian, laporkan saja pada kami. Kami siap menertibkan Gepeng bersama dengan masyarakat, jelas Suherman. (arm)

Berantem ............................................................................dari halaman 9 tersebut, Jeri Paramita (kubu Karso) melaporkan Momon dan kawan-kawannya mengeroyok Karso. Dalam laporannya, Jeri mengaku melihat Karso sedang berkelahi dengan Momon. Kemudian Jeri berupaya melerai, tetapi Momon tetap memukul Karso. Tidak beberapa lama datang Roby yang langsung memukul punggung Karso dengan kayu. Hanya hitungan menit, datang lagi beberapa orang yang ikut memukul Karso. Dikeroyok seperti itu, Karso pun melarikan diri, sampai diselamatkan warga sekitar. Sementara itu, Karso juga dilaporkan oleh Ferry Haryanto (Kubu Momon) atas kasus penganiayaan. Dalam

laporannya, Ferry menyebutkan Karso ke rumah Geri yang sedang kumpul bersama teman-temannya. Tiba-tiba Karso menusuk Momon dan Rudy. Ferry pun mengaku terkena sayatan pisau Karso ketika berusaha melerai. Keterangan tersebut tentunya sesuai versinya masing-masing. Polisi tentunya tidak mudah percaya begitu saja mendengarkan laporan dari kedua belah pihak. Berbagai informasi sedang dikumpulkan. Kasat Reskrim Bermawis menemukan informasi sementara, bahwa perkelahian itu berawal dari pandang memandang. Lalu Momon bertanya, mengapa lihatlihat. Tetapi itu tidak digubris oleh Karso. Sehingga

sepeda motor Karso dirusak, lalu kelahilah mereka, katanya. Tetapi, informasi ini masih perlu didalami juga kebenarannya, apakah memang karena persoalan saling pandang atau ada motif lain. Apakah ada unsur lain, dendam misalnya, masih kita dalami. Dugaan sementara Momon di bawah pengaruh minuman keras, kata Bermawis. Dari perkelahian tersebut, ungkap Bermawis, Rudi luka tusuk di tubuh bagian kanan, Momon luka di lengan kanan karena senjata tajam dan luka pukul di pelipis. Sedangkan Karso luka di kepala bagian belakang. Ketiganya sama-sama diopname di rumah sakit, ujarnya. (dik)

Ditangguhkan Jaksa ............................................dari halaman 9 Saat itu ada lima mobil tangki yang digunakan mengangkut BBM bersubsidi yang ditahan. Empat diantaranya milik PT Bintang Abadi Jaya Mulia dengan nomor polisi, yakni KB 9561 SB, KB 9560 SB, KB 9567 SA, KB 9622 SA, dan satu unit mobil tangki milik PT Lobunta suatu perusahaan kontraktor di PT WHW . Pe n y e l e w e n g a n B B M bersubsidi ini merupakan hasil dari kencing mobil tangki bersubsidi dan in-

dustri, transfer mobil tangki Pertamina bersubsidi, bahkan dari kapal, untuk dijual kembali ke industri dengan harga per liter solar bersubsidi itu Rp8 ribu, kemudian dijual ke PT Lobunta seharga Rp12.400 per liter. Untuk mengelabui petugas kepolisian, PT Bintang Abadi Jaya Mulia seolah-olah mengantongi izin pembelian atau delivery order (DO) dari Pertamina dan berbagai izin lainnya, sehingga terlihat resmi, tetapi perusahaan

itu tidak terdaftar di Pertamina. Dalam kasus ini, sedikitnya ada empat tersangka yang ditetapkan oleh Polda Kalbar, yakni Fa dan Su sebagai pemilik, dan Ik serta Su sebagai pengurus PT Bintang Abadi Jaya Mulia. Mereka diancam pasal 53 huruf b dan d, atau pasal 55 UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas. Namun, ketiganya berhasil kabur.

Laporan: Ocsya Ade CP

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Selasa, 25 November 2014

DEBUT CHELSEA ISLAN

PERDANA Sukses dengan perannya di dunia akting, Chelsea Islan belajar menari. Debut perdananya saat tampil di Ajang Indonesia Menari 2014 di Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) lalu. Bintang serial Tetangga Kok Gitu terlihat percaya diri menyuguhkan kebolehannya. Senang banget, karena memang ini pertama kalinya aku menari dilihatin orang banyak, ujar Chelsea. Dia mengenal dunia tari sejak kecil. Kemampuannya itu didapatinya saat terjun ke dunia teater. Hanya saja, belakangan ini kemampuannya memang tidak digunakan kembali. Peran-peran yang dimainkan di dunia akting tidak banyak menggunakan bakat yang dimiliki menjadi alasannya. Saya disini seperti kembali menimba banyak ilmu soal tarian Indonesia dan tradisi Indonesia. Ternyata tarian dan budaya Indonesia itu luas, kata bintang ﬁlm Street Society . Perempuan kelahiran Amerika Serikat, 2 Juni 1995 ini mengakui Indonesia memang memiliki banyak tarian tradisional. Sayangnya, tidak banyak yang memahaminya. Makanya, ia ingin berkontribusi

untuk mengajak anak-anak muda, khususnya generasi penerus bangsa, dalam memperhatikan budaya nasional. Ini baru pertama kali aku lihat mall isinya anak-anak pakai baju adat, pakai baju tradisional semua. Nggak pernah ada kan yang seperti ini di hari biasa, terang bintang ﬁlm Refrain itu. Lewat aksi ini, dia pun berharap semangatnya dalam mencintai budaya bangsa menular kepada anak-anak muda lainnya. Dengan demikian, banyak generasi muda mau belajar budaya lewat tarian. Sangat susah untuk anak muda sekarang pakai baju-baju adat, pakai batik aja mereka males. Mudah-mudahan ini menginspirasi mereka semua, tegasnya. Tidak mau setengah hati, untuk belajar kembali Chelsea pun berguru pada penari latar Madonna, Eko Sutriyanto. Saya belajar nari itu tiga hari sama Mas Eko Sutriyanto, dan bisa. Itu karena semangat dan cinta terhadap budaya Indonesia, ungkapnya. (Jp)

TITI KAMAL

Merasa Kian

Teratur

Titi Kamal mengaku ritme hidupnya semakin teratur sejak dikaruniai seorang anak laki-laki, Arjuna Zayan Sugiono. Dulu ia cukup cuek menjalani kegiatannya. Namun, semenjak memiliki anak ia tinggalkan pola hidup yang cuek itu. Jadi lebih teratur hidupnya. Dulu lebih asal. Kalau ada acara, pasti bangunnya mepet. Kalau sekarang harus bangun dari jauh-jauh sebelum acara karena harus mandiin anak dulu, nyuapin makan anak, kata Titi, Senin (24/11). Meski memiliki babysitter, Titi tetap menyiapkan segala kepentingan anak sendiri tak terkecuali untuk santapan sang anak. Buat makanan, dia makan kaya kita tapi nggak pake sambel dan bumbu. Kaya sup bening, aku yang siapin, ungkap istri aktor kawakan Christian Sugiono itu. Dia katakan, keberadaan babysitter hanya membantu saat dirinya kerepotan. (Jp)

CITA CITATA

‘Bobo’ Bareng Ivan? Ivan Gunawan sepertinya tak akan mengejar lagi cinta Ayu Ting Ting. Artis sekaligus desainer itu telah dekat dengan penyanyi dangdut, Cita Citata. Apalagi foto itu beredar setelah cinta Ivan disambut dingin oleh Ayu. Kedekatan Ivan Gunawan dengan Cita Citata bukan isapan jempol belaka. Pose Ivan dan Cita mulai beredar di Instagram. Ivan sepertinya tak malu lagi mengunggah kedekatannya dengan Cita. Akun instagramnya memuat foto sedang bersantai dengan Cita. Ivan juga tampak bobo bareng dengan pendangdut tersebut di sebuah sofa. Lantas apa tanggapan Ayu Ting Ting yang pernah dekat dengan Ivan? Ya nggak apa-apa. Itu kan haknya dia di Instagram masing-masing, kata Ayu seperti dilansir dari Indopos, Senin (24/11). Ibu satu anak ini enggan ikut campur mengingat sudah tak terlalu dekat dengan Ivan. Sementara itu, fans memberikan dukungan agar Cita dan Ivan segera pacaran. Kak Ivan sukanya yang imut-imut. Serasi banget, kata seorang netter. Kalau emang cocok, lamar saja. Selain Ivan, Husein Alatas juga sempat dekat dengan Ayu. Begitu pula dengan para bintang Bollywood sepert Shaheer Sheikh dan Vin Rana. Namun sejauh ini ibu dari Bilqis itu masih fokus mengurus anak dan bekerja. Lantaran foto tersebut, tak sedikit yang menganggap bahwa Cita memiliki hubungan spesial dengan Ivan. Nah, bagaimana reaksi Cita terkait kabar itu. Oh, aku juga pasang, ya nggak apa-apa. Sebelumnya dia (Ivan) sering pasang foto sama orang lain, ujar Cita seperti dikutip dari kapanlagi. Saat disinggung apakah Cita tak takut harus bersaing dengan Ayu, pelantun lagu Sakitnya Tuh Disini itu tak gentar sedikit pun. Bahkan kata Cita, banyak juga yang menganggap kedekatannya itu dijadikan sebagai alat . Nggak juga. Banyak juga kok yang dibilang aku sebagai alat saja buat manas-manasin dia (Ayu), jelasnya. Cita tak menampik memang dekat dengan Ivan. Ia mengaku sering minta masukan dari desainer bertubuh bongsor itu untuk karirnya di dunia entertainment yang terbilang masih seumur jagung. (idp/kpl)

MEY CHAN

Tak Puas Hanya Nyanyi Perkembangan dunia musik digital membuat personel grup musik Duo Maia, Mey Chan terus berevolusi. Tidak puas hanya bisa melantunkan tembang lagu. Perempuan yang memiliki nama lengkap Dita Angraeni ini belajar elektronik musik atau yang akrab dikenal dengan DJ (Disc Jockey). Kecintaanya terhadap house music membuat dirinya semakin mudah memainkan alat musik itu. Beberapa aksi sempat disuguhkan dia, salah satunya di salah satu diskotik di bilangan Jakarta Barat, Jumat (21/11) malam lalu. Aku memang suka house music, makanya kenapa nggak belajar saja, tegas Mey Chan. Dia pun mengaku mengoleksi beragam alat musik itu. Selepas beraktivitas, dirinya pun terkadang memainkan alat musik tersebut di rumahnya. Selain melepas lelah, aktivitas tersebut untuk mengembangkan hobinya. Aku beli juga alat-alatnya, lengkap semua di rumah. Ini karena nge-DJ itu bikin puas, jelasnya. Untuk mendalami permainannya, perempuan kelahiran Malang, Jawa Timur, 14 Mei 1986 itu mengaku berguru kepada Maia Estianty. Sebagai sahabat dan partner dalam bermain musik, Mey Chan mengaku bunda Maia, sapaan akrab mantan istri Ahmad Dhani itu jago memainkan alat musik tersebut. Belajar DJ dari Maia. Dia kan jago banget, tegasnya. Tidak butuh waktu lama, bagi sosok Mey Chan menguras kemampuan Maia dalam memainkan alat musik itu. Dirinya pun berani tampil sendiri tanpa

didampingi sang empunya. Semakin tinggi kemampuannya, seleranya pun semakin beda. Terkadang keduanya pun sempat berbeda pendapat dalam memainkan sebuah karya. Kalau masalah taste musik, aku sama Maia alirannya beda. Dulu sering debat soal aliran itu, ceritanya. Kendati demikian, Mey Chan tidak pernah melupakan karirnya di dunia musik bersama Duo Maia. Aktivitas DJ ini hanya sekadar hobi. Namun jika ada tawaran, dirinya tidak akan menolak. Semakin banyak jam terbang yang dimilikinya. Penyanyi yang sempat menjajal kemampuannya di dunia akting lewat ﬁlm XXL ‒ Double Extra Large merasa kemampuannya semakin bertambah. Pastinya aku lebih ke nyanyi. DJ kan hanya hobi saja. Gimmick abis nyanyi, langsung ngeDJ, terangnya. (idp)