26 Februari 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Kamis, 26 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Hari Ini Mantan Ketua DPRD Kalbar Dipanggil

Kasus Bansos Kalbar, 2 Maret UJ Siap Diperiksa Pontianak-RK. Polda Kalbar terlihat gencar menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kalbar yang menyeret mantan gubernur Usman Ja’far dan mantan ketua DPRD Kalbar Zulfadhli sebagai tersangka yang kini keduanya menjabat sebagai anggota DPR RI. Sayangnya Usman Jafar yang akrab disapa UJ tidak menghadiri panggilan Polda Kalbar, Rabu (25/2) untuk diperiksa. UJ hanya mengutus kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Kalbar. Hari ini (Kamis, 26/2) giliran Zulfadhli yang dipanggil Polda untuk diperiksa dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial Kalbar tahun anggaran 2006-2008. “Sesuai jadwal, harusnya tersangka UJ hadir dalam agenda pemeriksaan itu. Akan tetapi UJ tidak hadir. Alasannya sedang menjalani pemeriksaan sakit jantung di Rumah Sakit Medistra di Jakarta,” kata Kombes Pol Widodo, Dir Reskrimsus Polda Kalbar, kemarin. Dasar pemanggilan terhadap tersangka UJ dan Zulfadhli mengacu pada pasal 245 (3) KUHP point B dan C, menyangkut ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara poin C menyangkut tindak pidana khusus, sehingga tidak perlu izin kepada DPR RI. Halaman 7

Jokowi Minta KPK Tak Galak Cegah Korupsi Jakarta-RK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir, pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi yang terlalu ketat akan menciptakan situasi kontraproduktif. Maka dari itu, Presiden memperingatkan Plt Ketua KPK Taufiequrahman Ruki agar tidak terlalu ketat dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut Ruki, pesan itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara siang kemarin. Dalam kesempatan itu, Ruki mengatakan, dirinya berniat menjadikan pencegahan sebagai prioritas KPK. “Dalam pemberantasan korupsi memprioritaskan pencegahan, kalau tidak bisa dicegah baru ditindak tegas. Itu yang saya sampaikan kepada presiden,” kata Ruki kepada wartawan di Gedung KPK, Rabu (25/2). Jokowi pun menyambut baik arah kebijakan baru KPK itu. Namun, tambah Ruki, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak ingin pencegahan korupsi malah membuat anak buahnya di pusat maupun daerah menjadi terkekang. “Presiden menyampaikan jangan sampai pencegahan menimbulkan rasa takut, mengakibatkan para kepala daerah ragu-ragu melangkah sehingga penyerapan anggaran kurang,” ujar Ruki. Halaman 6

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Konon, Ada Penyimpangan di Balik Anggaran Operasional Mobil Dinas

Sekda Kalbar Dulu &

Kini Diduga Korupsi Tim Sidik Kejari Pontianak: 1. Samhori DJ 2. Rudy Astanto 3. Tohom Silalahi Jumlah yang Diperiksa/Dimintai Keterangan: 15 Orang, Termasuk Mantan Sekda Provinsi Kalbar, Syakirman. Sekda Provinsi Saat Ini (M.Zeet Assovie) Dijadwalkan Diperiksa Jumat (27/2). Dugaan Korupsi: - Operasional Mobil Dinas Sekda Provinsi Kalbar Tahun 2007 dan 2008 - Anggaran Tahun 2007: Rp.1.800.000.000 - Anggaran Tahun 2008: Rp.2.000.000.000 Tahap Penyidikan: 1. Tim Kejari Bekerja Sama Dengan BPKP Untuk Audit Kerugian Negara 2. Menatap Sejumlah Tersangka Dalam Kasus Ini 3. Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Sumber data: Tim Sidik Kejari Pontianak

Wagub: Yang Dipanggil Harus Proaktif, Kasus Ini Masih Praduga Tak Bersalah Pontianak-RK. Tiga belas hari sampai kemarin, penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sidik Kejaksaan Negeri Pontianak telah memanggil 15 orang untuk dimintai keterangan. Hasilnya, terbitlah dugaan bahwa bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Syakirman, dan yang menjabat sekarang, M. Zeet Hamdy Assovie, terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran operasional mobil dinas. Lima belas orang yang dimintai keterangan itu mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, hingga bendahara dan pelaksananya. Dise-

butkan bahwa pemeriksaan sudah 90%. Alat bukti dan unsur melawan hukum juga sudah terpenuhi. Alhasil, dalam waktu dekat, kasus ini naik ke tahap penyidikan. “Hasil dari penyelidikan dengan cara memintai keterangan lima belas orang saksi, ditemukan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 beserta perubahannya,” ungkap Ketua Tim Sidik Kejari Pontianak, Samhori DJ, kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Pontianak, Rabu (25/2). Dugaan korupsi ini terkait anggaran

operasional mobil dinas Sekda Provinsi Kalbar pada tahun 2007 dan 2008 yang masing-masing bernilai Rp1,8 milyar dan Rp2 milyar. Menurut Samhori, penyimpangan dalam penggunaan anggaran operasional itu juga ada kaitannya dengan Sekda saat ini. Sehingga, tak hanya Syakirman saja yang dipanggil, Hamdi juga akan dimintai keterangan. “Selain 15 orang yang kita mintai keterangan, kita juga meminta keterangan dengan dua orang penting lainnya, yakni mantan Sekda Provinsi dan Sekda Provinsi Kalbar saat ini. Karena ada kaitannya,” jelas dia. Dibeberkan Samhori, hal yang dinilai menyimpang dari anggaran operasional mobil dinas Sekda Provinsi Kalbar ini adalah sejumlah duit yang sudah dicairkan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan hingga kini. Halaman 7

Menelusuri Aliran Bansos Kota Pontianak

Tiga Bekas Pimpinan DPRD Terancam Jadi Tersangka

Pontianak-RK. Tiga bekas pimpinan DPRD Kota Pontianak periode 20042009 berinisial H, K dan A yang diduga menerima aliran dana korupsi Bansos terancam menjadi tersangka berikutnya, setelah mantan Walikota Buchary A Rachman dan mantan Sekda Kota Pontianak

Hasan Rusbini. “Ketiga mantan dewan yang diduga menerima aliran korupsi dana Bansos, bisa menjadi tersangka berikutnya,” tegas Didi Istianta, Asispidsus Kejati Kalbar kepada Halaman 7

Surga dan Neraka Abban Said @saidabban maﬁa beras bukan kemungkinan lagi, setiap segi & potensi kehidupan di Indonesia pasti terdapat maﬁa, tinggal sikap pemerintah

Erwin Wiradinata @erwinmanu inspeksi secara rutin ke semua gudang Bulog, jangan sampai banyak yg butuh tapi di gudang malah sampe rusak berkutu semua klik! www.rkonline.id

Petruk Dadi Ratu @jprabo Dulu saya memprediksi pemerintahan Jokowi tak akan lebih baik, tapi tak pernah menduga Jokowi akan membiarkan perlemahan kekuatan KPK.

Seorang ksatria samurai ingin mengetahui apakah ada surga dan neraka. Makanya ia datang menemui seorang Biksu yang sangat dihormati dan dikagumi. Ia berkata “Biksu yang mulia, saya datang hendak bertanya kepada Anda. Anda pasti bijak dan jujur. Jadi jika Anda tidak mengetahui jawabannya, mohon katakan tidak tahu. Setidaknya Halaman 7

Gen Penjahat Guru besar ilmu hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita mengaku tak heran dengan reaksi keras pemerintahan Australia terhadap Indonesia. Apalagi dalam rangka membela dua warga Negeri Kanguru itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bakal dieksekusi mati Halaman 7

Romli Atmasasmita

Beras Langka dan Mahal?

Di Sana Ribut, Orang Sini Belum Beleter klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Sekda Kalbar dulu & kini diduga korupsi -- Kasusnye pon yang dolok, yang kini ade ndak...?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Di Jawa sana boleh saja ribut-ribut kelangkaan beras yang tentu saja diikuti melonjaknya harga hajat hidup orang banyak itu. Sampai-sampai jadi headline sejumlah surat kabar nasional hingga berhari-hari. Tapi, di Pontianak sini belum tampak orang-orang meleterkan persoalan tersebut. Kalaupun nanti harga beras di Kalbar ikut terungkit, sebaiknya para konsumen melirik beras lokal produksi petani dari provinsi sendiri. Laporan: Gusnadi dan M. Ridho*

Salah satu pedagang beras menjual beras kepada konsumen. Saat ini, beras di Sambas belum mengalami kenaikan. M RIDHO-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Meski begitu, Dewan setempat tetap meminta dinas dan instansi terkait memantau perkembangannya. Tentu saja, agar mafia beras Kota Pontianak tidak memanfaatkan kondisi yang ada. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu pengecer beras, pasaran harga tertinggi di kisaran Rp12.600, sedangkan terendah Rp10.500. Anggota Komisi II DPRD Kota Pontianak, Mashudi, menegaskan sejauh ini harga bahan pokok yang urgen ini masih standar dan tidak Halaman 7

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 26 Februari 2015

Sukur H Nababan/Anggota Fraksi PDI Perjuangan

Kisruh KPK Vs Polri, PDI Perjuangan Merasa Megawati yang Dikriminalisasi… Pemberhentian pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi bukan bentuk kriminalisasi. Melainkan upaya penegakan hukum untuk memperkuat institusi lembaga superbody tersebut. Namun, politisi PDI-Perjuangan merasa Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang dikriminalisasi. Pasalnya, banyak yang menuding Megawati yang menyetir Presiden dalam memutuskan calon Kapolri dan menjadi penyebab konflik KPK Vs Polri. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang telah berstatus tersangka, diberhentikan sebagai pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi. Samad dijerat kasus pemalsuan dokumen. Sedangkan Bambang disidik dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010.

Berikut petikan wawancara anggota DPR dari Fraksi DPR PDI-Perjuangan, Sukur H Nababan kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. +Kenapa Megawati merasa dikriminalisasi? -Banyak pihak yang menuding bahwa Megawati yang menyetir Presiden Jokowi dalam memutuskan calon Kapolri, termasuk menonaktifkan pimpinan KPK. Padahal, itu tidak benar. Ini perlu diperjelas. +Apa yang harus diperjelas? -Kalau PDIP dan partai koalisi memberikan saran kepada Presiden dianggap bentuk intervensi. Tapi kalau Tim 9 yang memberikan saran dianggap biasa dan wajar. +Anda Kecewa? -Saya sangat kecewa dan merasa dikriminalisasi. Karena Megawati dan PDI Perjuangan tidak haus kekuasaan dan itu bisa pertanggungjawabkan.

Dirlantas Polda Kalbar

Anggota Polantas Kurang Peduli Pelanggaran Lalin Pontianak-RK. Lalu lintas (lalin) di persimpangan Jalan Tanjung Raya, Kecamatan Pontianak Timur sungguh memprihatinkan. Bila jam-jam pergi dan pulang kerja, pemandangan kemacetan yang membosankan itu selalu menghiasi. Dampaknya sampai ke daerah seberang atau Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan maupun Siantan, Kecamatan Pontianak Utara menjadi ikut lumpuh. Banyaknya pengendara bukan menjadi faktor utama penyebab kemacetan itu, melainkan karena kurang kesadaran masyarakat pelintas maupun masyarakat sekitar yang menyebabkan kemacetan itu terjadi. Merasa aman, karena polisi tak terlihat, mereka banyak yang terlihat tak memakai helm dan melanggar traffic light supaya cepat mencapai tujuan. Alhasil, kemacetan panjang pun terjadi. Tak jarang, pertengkaran mulut, bahkan kecelakaan kerap terjadi di persimpangan tersebut. Ironisnya, hal tersebut berlarut-larut terjadi. Polisi Lalu Lintas (Polantas) seakan tak dipandang atau disegani para pengguna jalan. Padahal, kantor Polsek Pontianak Timur maupun Pospol pengamanan Jembatan Kapuas I berada tak jauh dari kawasan itu. Kesemberautan lalin ini pada akhirnya ditangani langsung Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, Kombes. Pol. Supriadi. Dia bersama 25 personil Dirlantas turun ke jalan untuk mengurai kemacetan serta memberi imbauan kepada pengguna jalan. Dalam penertiban-penertiban itu, Dirlantas juga melibatkan personil Sabhara Polda Kalbar. Supriadi mengatakan, persimpangan Tanjung Raya memang paling rawan masalah pelanggaran lalin. Turunnya dia ke jalan itu dalam hal penertiban penggunaan helm dan terkait marka jalan. “Di sini (persimpangan Tanjung Raya, red) menjadi prioritas bagi kita untuk menangani tata tertib berlalu lintas,” ucap Dirlantas Polda Kalbar, Kombes. Pol. Supriadi, di persimpangan Tanjung Raya, Rabu (25/2) sore. (oxa)

+Buktinya? -Itu bisa lihat dari jumlah kursi di Kabinet Kerja. Mana paling banyak menempati kursi kabinet, PDIP atau partai koalisi. +Anda melihat konflik KPK dan Polri seperti apa? -Saya kira masalah KPK lebih kepada sikap arogansi dan egosentri dari pimpinan di lembaga tersebut. Lembaga hukum seharusnya menghapuskan sikap tersebut. Dengan begitu hubungan antarlembaga bisa berjalan baik. +Tapi akibat konflik ini, KPK seperti diamputasi? -Kami bersama partai koalisi mendukung adanya KPK dalam pemberantasan korupsi. Konflik ini jangan diartikan sebagai upaya pelemahan atau pembubaran KPK. Pemberantasan korupsi harus terus dilakukan sampai ke akar rumput. +Pimpinan KPK diberhentikan sementara, tanggapan Anda? -Sikap Presiden Jokowi sudah benar dan tepat, karena ini negara hukum. Proses hukum dua pimpinan KPK harus terus berjalan tanpa tebang pilih. Karena penetapan tersangka juga dilakukan KPK terhadap pejabat Polri dan DPR. Artinya, semua orang sama di depan hukum. +Anda menilai kasus KPK bukan kriminalisasi? -Kasus ini bukan kriminalisasi. Melainkan upaya penegakan hukum dalam membangun institusi hukum yang kredibel. Semua orang tidak ada yang kebal hukum, termasuk KPK.

agar ada kepastian hukum. Ke depan, KPK harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Termasuk lembaga hukum lainnya. +Anda kecewa Komjen Budi Gunawan gagal dilantik menjadi Kapolri? -Kami hanya mengingatkan Presiden Jokowi soal aturan pencalonan, bukan berarti dianggap berseberangan. Karena secara prosedur seharusnya dilantik lebih dulu calon Kapolri yang sudah disetujui DPR. +Apa itu instruksi resmi partai? -Pembatalan calon Kapolri bukan instruksi partai maupun ketua umum. Tapi itu hak prerogratif Presiden. Kami kaget saja dan saya masih anggap Jokowi kader PDI Perjuangan. +Bagaimana dukungan dari partai koalisi kepada Jokowi? -Partai koalisi tetap solid, tidak ada perpecahan. Termasuk Megawati dengan Surya Paloh. Mereka menghormati putusan Presiden Jokowi yang membatalkan Komjen Budi Gunawan dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.

Re-editing: Andry

+Anda mendukung proses hukum Abraham Samad dan Bambang Widjojanto? -Saya mendukung kasus ini ditindaklanjuti dengan cepat

Kasus Korupsi UPPJ Jerora Polres Sintang Kirim Surat ke Pengadilan Tipikor Foto: Kapolres Sintang, AKBP. Veris Septiyansah *Sintang-RK. Kepolisian Resort (Polres) Sintang sedang menyelidiki dugaan korupsi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Jerora. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan sekaligus pengumpulan bukti. Polisi juga telah melayangkan surat kepada ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak sebagai permohonan memeriksa dua saksi yang kini statusnya sebagai tahanan pengadilan. “Permintaan surat ke pengadilan Tipikor, hari ini (kemarin) kita sampaikan. Permohonan minta izin memeriksa Askiman dan Ramadhan. Karena keduanya sedang

dalam penahanan pengadilan (tersangkut kasus UPJJ Serawai-Ambalau),” ujar Kapolres Sintang, AKBP Veris Septiansyah, Rabu (25/2), usai mengikuti paripurna pembahasan Raperda di DPRD Kabupaten Sintang. Menurut Kapolres, pemeriksaan Askiman dan Ramadhan belum dapat diketahui kapan bisa dilaksanakan. Keterangan keduanya akan diambil jika sudah mendapatkan izin dari pengadilan. Namun pemeriksaan dipastikan berlangsung di Kota Pontianak. “Secepatnya dan mudah-mudahan bisa diperiksa. Kalau izin keluar, langsung kita periksa,” tegasnya. Kapolres menambahkan, banyak saksi yang sudah diperiksa dalam penanganan kasus UPJJ Jerora. Namun, berapa jumlah

pastinya tidak disebutkan. Kapolres menyebut sudah lebih dari lima saksi telah dimintai keterangannya. Saksi yang diperiksa dianggap mengetahui terkait kasus yang sedang ditangani dan membantu memperdalam proses penyelidikan. Polres juga sudah menyita sejumlah dokumen terkait UPJJ Jerora. Dokumen tersebut menjadi petunjuk dalam pemeriksaan saksi. Kepolisian juga telah turun ke lokasi jalan yang dibangun. Begitu juga dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kita (Polres) yang mendampingi BPKP turun ke lapangan,” timpalnya. Kapolres melanjutkan, ekspose di depan BPKP juga sudah dilakukan. Ekspose dilakukan untuk mengetahui berapada kerugian

negara. Kini tinggal menunggu hasilnya. Lantaran perhitungan audit diperlukan untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. “Kita masih menunggu hasil audit pemeriksaan,” lugasnya. Koordinator Wilayah Laskar Anti Korupsi Indonesia (Korwil LAKI) Kapuas Raya, Abang Damsik mendukung penuh langkah Polres Sintang dalam penanganan korupsi. UPJJ Jerora yang tengah diselidiki Polres diharapkan dapat dituntaskan secara cepat. Penyelesaian kasus dinilai penting guna kepastian hukum. “Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi pasti kita dukung,” ucap Damsik. Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Kondisi Jembatan Gantung Tempunak Memprihatinkan Sintang-RK. Keberadaan jembatan gantung Tempunak dinilai sudah tidak layak. Jembatan berukuran kecil itu hanya untuk kendaraan roda dua, bukan roda empat. Sehingga perlu peningkatan supaya akses mobilisasi dan transportasi masyarakat berjalan lancar. Demikian diungkapkan Kepala Desa Tanjung Perada, Kecamatan Tempunak, Asen, pekan lalu. Menurut Asen, jembatan tersebut harus diganti menjadi jembatan rangka baja dan dibuat lebar supaya bisa dilalui kendaraan roda empat. Argumen Asen tersebut bukan tanpa alasan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat di daerah itu sudah semakin meningkat. “Keberadaan jembatan yang dapat dilalui

kendaraan roda empat sangat diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat,” timpalnya. Saat ini, lanjut Asen, jembatan sudah didera kerusakan di sana-sini. Material kayu lapuk termakan usia. Banyak lantai papan patah. “Kendaraan roda dua yang melintas tak bisa sembarangan. Harus hati-hati memilih lantai papan mana yang masih kuat untuk dilalui,” ucapnya. Asen berpendapat, usulan jembatan gantung Tempunak dilakukan peningkatan menjadi jembatan rangka baja sudah sejak lama dilakukan. Bahkan dalam setiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa maupun kecamatan selalu diusulkan. Bahkan usulan tersebut bukan hanya sekali saja, melainkan berulang-ulang kali.

“Tapi sampai di kabupaten, hasilnya Musrenbang itu hilang. Akibatnya, sampai saat ini jembatan itu tak ada peningkatan,” keluhnya. Asen berharap, sebelum periode kepemimpinan Bupati Sintang, Milton Crosby berakhir, jembatan sudah ada peningkatan. “Peningkatan yang kita harapkan adalah dari jembatan gantung menjadi jembatan rangka baja,” paparnya. Bupati Sintang, Milton Crosby tak menampik bila jembatan gantung Tempunak sudah layak ditingkatkan. Diakui Milton pula bahwa usulan peningkatan jembatan tersebut sudah berulang kali masuk. Namun belum bisa terealisasi sampai saat ini karena keterbatasan anggaran. “Saya minta maaf, sampai saat ini belum dilakukan peningkatan,

anggaran kita terbatas. Makanya sejak delapan tahun silam saya menyuarakan Provinsi Kapuas Raya. Tujuannya apa? Supaya banyak dana pusat yang bisa kita pergunakan untuk membangun daerah,” ucapnya. Meski demikian, Bupati berupaya agar jembatan gantung Tempunak dapat segera ditingkatkan. Milton menyarankan agar pihak desa dan kecamatan kembali mengusulkan jembatan tersebut dalam Musrenbang. Kepada para anggota dewan di daerah pemilihan setempat untuk mengawal sampai jembatan tersebut dianggarkan dan dikerjakan. “Mudah-mudahan bila tahun ini masuk Musrenbang, tahun depan sudah dapat dikerjakan. Saya sangat mendukung itu. Sudah saatnya jembatan gantung Tempunak ditingkatkan,” ujarnya. (din)

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 26 Februari 2015

PLN Didesak Pindahkan Tiang Listrik di Badan Jalan

Bantuan Sertiﬁkasi Aset Pelaku UMKM

Herman Hoﬃ: PLN Banyak Oknum Kotor dan Naka

Sutarmidji

Pontianak-RK. Angin segar bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi yang selama ini terkendala permodalan, yang disebabkan aset berupa tanah dan bangunan yang seharusnya bisa dijadikan jaminan guna memperoleh pinjaman modal ke bank tidak bisa dilakukan sebelum bersertifikat. Namun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak, para pelaku UMKM dan koperasi bisa mengikuti program bantuan untuk sertifikasi tanah milik pelaku UMKM dan koperasi. Program BPN Kota Pontianak yang dimediasi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam rangka pemerintah membantu UMKM dalam pemenuhan persyaratan untuk mengakses permodalan di bank. Dengan bangun yang telah bersertifikat tersebut. “Silahkan para pelaku UMKM yang asetnya belum bersertifikat mendaftarkan diri ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Perindagkop) dan UKM Kota Pontianak. Biayanya ditanggung oleh DIPA BPN Kota Pontianak,” ujar Walikota Pontianak, Sutarmidji, di kediaman dinasnya, Rabu (25/2). Program ini dalam rangka pemerintah membantu UMKM dalam pemenuhan persyaratan untuk mengakses permodalan di bank. Bahkan, apabila sertifikatnya sudah selesai dan sudah jadi, para pelaku UMKM dan koperasi yang berniat melakukan peminjaman modal di bank maka tim dari Pemkot serta dari perbankan. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) akan membantu dalam mengakses ke bank supaya mereka bisa memperoleh modal usaha yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha yang digeluti. “Nah, inilah bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu UMKM mengakses diri ke bank. Saya harap ini segera dilaksanakan,” timpalnya. Program bantuan sertifikat ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak termasuk kategori UMKM. Karena itu, program ini lebih selektif dan mesti tepat sasaran. Dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sertifikasi tanah dan bangunan milik pelaku UMKM. “Nanti akan ada klarifikasi dan persyaratan yang harus mereka penuhi. Dan saya akan berusaha memantau ini supaya bantuan sertifikasi ini tidak timbul masalah di kemudian hari,” tutur Sutarmidji. Ia menegaskan, supaya jangan sampai ada salah persepsi dari masyarakat terkait bantuan sertifikasi tanah dan bangunan. Karena bantuan ini tidak diperuntukkan bagi kios-kios kecil, melainkan tempat tinggal maupun aset milik pelaku UMKM yang bisa dijadikan jaminan di bank. Selain itu, diprioritaskan untuk sertifikasi bagi aset pertama yang dimiliki. “Misalnya dia sudah punya aset banyak, kemudian membeli lagi tanah dan belum bersertifikat. Seperti itu tidak berhak mendapatkan bantuan sertifikasi. Atau sudah punya 4 hingga 6 persil yang sudah bersertifikat walaupun UMKM tetap tidak berhak. Yang berhak itu mereka yang belum punya sertifikat sama sekali,” ulasnya. (agn)

Pontianak-RK. Kerapkali menimbulkan korban atas keberadaan tiang listik di tengah badan jalan di kawasan Kota Pontianak terkait proyek pelebaran jalan, DRPD Kota Pontianak kompak memanggil PLN untuk minta kejelasan dan solusi agar secepatnya dipindahkan. Komisi II dan Komisi IV DPRD Kota Pontianak mendesak PLN memperbaiki kinerja serta jangan mengumbar janji palsu yang tak sesuai kenyataan pada masyarakat Kota Pontianak. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Herman Hoffi menegaskan, keberadaan tiang listrik di badan jalan tersebut terjadi merata terkait proyek pengembangan atau pelebaran jalan di kawasan Kota Pontianak, Herman mengharapkan, PLN segera mengatasi permasalahan ini supaya tidak ada lagi korban jiwa terkait persoalan ini. Karena sejauh laporan yang diperoleh bahwa banyak masyarakat pengguna jalan yang mengalami kecelakaan terkait keberadaan tiang listrik yang menghalangi pengguna jalan. “Penjelasan PLN itu tidak ada anggarannya. Kita bilang bahwa ini urgen. Dengan pelebaran jalan, tiang listrik menjadi kena dan berada di badan jalan dan itu sudah banyak korban. Tidak bisa disalahkan jalan mengapa dilebarkan, PLN harus bertanggung jawab bagaimana harus memindahkan tiang-tiang yang ada di tengah jalan itu,” tegas Herman Hoffi, Rabu (25/2) usai melakukan pertemuan di Kantor DPRD Kota Pontianak. Informasi yang diperoleh terkait masalah ini, pihak PLN tidak memiliki anggaran dalam pengajuannya. Namun bisa saja dianggarkan tetapi harus diajukan terlebih dahulu ke pusat. “PLN tidak punya anggaran, karena untuk infrastrukturnya diajukan ke pusat. Tapi setiap tahunnya ada yang namanya bisnis plan, tentu ada kaitannya atau program infrastruktur PLN, mestinya dimasukkan atau restrukturisasi atau

turut dibeberkannya. Yakni, terdapat salah satu wilayah di kawasan Pontianak Selatan yang hingga kini belum ada tiang listrik sehingga membuat masyarakat sekitar harus menumpang dengan salah satu rumah warga. Padahal lokasinya padat penduduk. Yang dikhawatirkan adalah jika terjadi kebakaran. Karena informasi sejauh ini, baik dari kepolisian dan masyarakat, korban kebakaran berasal dari korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik. “Di berbagai pinggiran Kota Pontianak, khususnya kawasan Pontianak Selatan, masih banyak tiang-tiang PLN yang tidak dipasang. Akibatnya di dalam satu rumah bisa sampai puluhan, bahkan satu kampung sambung menyambung (cantol, red). Permasalahan ini, PLN harus menambah tiang-tiang itu. Jangan sampai nanti terjadi kebakaran akibat arus pendek itu terjadi dari satu rumah terus merambat sampai satu kampung,” paparnya. Entah berupaya memperbaiki kinerja atau menghindar dari aksi masyarakat atas hujatan ke PLN, tindakan yang dilakukan perusahaan ini banyak memberikan janji-janji manis, namun palsu terutama jelang hari raya atau hari besar lainnya. “PLN jangan banyak berjanji. Seperti kalau lebaran atau hari besar lainnya listrik tidak akan padam, tapi kenyataannya tidak reel di lapangan. Nanti masyarakat marah dan ribut mendatangi kantor PLN. Lalu siapa yang mau disalahkan. Kalau memang tidak mampu, bilang saja demikian, terbuka,” lugasnya. Lantaran pergantian pimpinan di tubuh PLN, yang dulunya di jabat Fugi Wisa Jatmika yang kini digantikan Hitler SP Togatorop, diharapkan akan membawa perubahan dan memberikan pelayanan terbaiknya dari kepemimpinan sebelumnya. “Dengan kepala PLN yang baru ini,

harus sesuai dengan namanya Hitler. Betul-betul membersihkan mana yang tidak bersih. Karena kita ketahui bersama, di PLN banyak oknum kotor dan nakal, itu yang terpenting,” tegasnya. Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno menjelaskan, permasalahan ini memang harus ada kejelasan serta jangan saling lempar kesalahan antara PLN dan PU yang melakukan pelebaran jalan di sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Pontianak. “Tentang tiang listrik yang menjadi keluhan masyarakat, antara PLN dan PU saling menyalahkan, harus duduk satu meja untuk menyelesaikannya,” tegasnya. Sementara itu, Kepala PLN Cabang Pontianak, Hitler SP Togatorop saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak atau dinas terkait dalam mencari solusinya. Dirinya menegaskan, di PLN memang tidak ada biaya khusus untuk memindahkan tiang-tiang listrik yang berada di badan jalan di kawasan Kota Pontianak. “Kita sudah sampaikan bahwa memang kaitan dengan tiang listrik, kita koordinasikan dengan pihak yang memohon bahwa PLN tidak tersedia anggaran. Jadi, kalau memang itu harus dipindah tentu harus didiskusikan lagi. Kalaupun pemohon ada biayanya akan dilaksanakan dengan mengikuti standar PLN,” paparnya. Menurutnya, di masa kepemimpinan lama diyakininya sudah ada koordinasi. Namun sebagai orang baru, ia akan mendalami laporan ini dan meminta peran serta masyarakat Kota Pontianak supaya turut berkontribusi dalam memberikan masukan kepada PLN untuk memperbaiki sistem yang berjalan selama ini.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Kumpulkan Koin Untuk Australia

KAMMI Desak Bali Nine segera di Eksekusi Mati Pontianak-RK. Gerakan Cinta Indonesia yang merupakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi di Bundaran Digulist Untan, Rabu (25/2) mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan eksekusi mati terhadap gembong narkoba “Bali Nine” tanpa intervensi Australia. Aksi yang dilakukan sekitar pukul 16.00 WIB tersebut, puluhan mahasiswa

GANGGUAN PERNAPASAN & BATU GINJAL??? MILKUMA SOLUSINYA… Belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, itulah kewajiban seorang pelajar jika ingin menjadi sukses dan berprestasi. Namun jika sedang belajar tiba-tiba terganggu oleh hal yang tidak diinginkan, tentunya hal ini akan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Hal ini ternyata dialami oleh Yayu Nilamwati, siswi SMA tersebut sering merasakan sesak napas akibat gangguan paru-parunya menyerang. “Capek rasanya jika gangguan paru-paru ini sedang kambuh, napas saya jadi sesak, kepala juga jadi ikut sakit,” ungkapnya. Sesak napas merupakan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu atau kotoran, debu, atau tekanan psikologis bahkan faktor lingkungan lainnya seperti asap rokok. Ternyata, bukan hanya gangguan paru-paru saja yang Yayu derita, ia pun memiliki batu ginjal. Sejauh ini, upayanya untuk sembuh sudah ia jalani dengan berobat ke Rumah Sakit. “Setelah ke Rumah Sakit saya merasa sembuh tapi kesembuhan ini saya rasakan sementara waktu saja. Karena pada saat berhenti berobat sesak napas dan sakit kepala itu pun kambuh lagi.” Ungkap perempuan berusia 17 tahun itu. “Yang saya inginkan adalah terbebas dari gangguan

sejenisnya mengatasi permasalahan tiang listrik ini, kita minta harus segera dilakukan PLN,” lugasnya. Legislator PPP ini menjelaskan, PLN jangan hanya memikirkan keuntungan dengan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat. Karena masalah ini permasalahan serius dan harus dibicarakan serta harus ada titik temu untuk memindahkan tiang tersebut. Koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak ataupun dinas terkait bisa saja dilakukan guna mencarikan solusi terbaik termasuk masalah pembiayaan. “Kalau memang PLN tahun ini bisnis plannya belum masuk untuk memindahkan tiang listrik di wilayah ini, segera ada komunikasi antara PLN dengan Pemkot Pontianak untk membicarakannya. Supaya ada upaya yang dilakukan untuk memindahkan tiang listrik tersebut. PLN jangan profit oriented semata yang dikejar, tetapi harus juga memperhatikan objek pelayanan umum. Jangan sampai itu mengutamakan kepentingan pribadi atau pengusaha saja,” cetusnya. Menurutnya, suatu kenyataan terkait salah satu tempat usaha besar di Kota Pontianak yang belum lama ini diresmikan, yakni Hotel Golden Tulip. Baru saja dibangun dan sudah mendapatkan aliran listrik. Sedangkan kepentingan publik di area Pontianak Utara dan Timur hingga saat ini belum dialiri. Ini menunjukkan adanya indikasi ketidakbenaran kinerja PLN. “Salah satunya Hotel Golden Tulip ini kan baru, tapi kenapa listriknya sudah masuk dan terpasang, bahkan sudah operasional. Namun puskesmas dan boster di Siantan yang standarnya sudah bagus tapi tidak dipasang-pasang. Inikan aneh sekali. Ini tidak betul, ada yang salah berarti,” tegasnya. Tidak hanya tiang listrik yang berada di badan jalan saja menjadi sorotan dewan, melainkan kinerja buruk di tubuh PLN

paru-paru dan batu ginjal yang sekitar 5 tahun lalu saya derita agar saya dapat belajar kembali dengan nyaman dan kembali sehat untuk selamanya.” Harap warga Jeruju, Pontianak – Kalimantan Barat ini. Pada suatu ketika ia kembali berkunjung ke Rumah Sakit untuk memeriksa paru-paru dan batu gingalnya, Yayu pun kini sudah terbebas dari gangguan paru-parunya dan ternyata pada saat di-rontgen pun batu ginjalnya sudah tidak terlihat lagi. Hal ini ia alami setelah rutin mengkonsumsi Milkuma yang dianjurkan oleh temannya. “Saya merasa bersyukur karena ada teman yang menganjurkan saya untuk mengkonsumsi Milkuma dengan teratur. Sekarang saya sudah merasa sehat kembali dan terbebas dari gangguan paru-paru juga batu ginjal. Ingin sehat seperti saya? Mari kita kon-

sumsi Milkuma dengan teratur dan rasakan manfaatnya.” Tegas Yayu dengan sangat bahagia. Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan dengan gula aren yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk kesehatan. Berbeda dengan susu sapi, kandungan susu ettawa memiliki nutrisi dan gizi, baik dari segi protein, energi maupun lemak yang nilainya mendekati ASI (Air Susu Ibu). Fluorine yang terdapat dalam susu ettawa bermanfaat sebagai antiseptik alami sehingga dapat menekan perkembangbiakan bakteri jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya sesak napas akibat gangguan paruparu. Dengan adanya Sodiun (Na), Kalsium (Ca) dan Fosfor (P) sebagai elemen kimia yang sangat bermanfaat dan nutrisi lainnya, Milkuma dapat mengatasi keluhan pada ginjal. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 08232449-1452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www.milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

membentangkan spanduk serta membawa beberapa kotak untuk mengumpulkan uang koin dari pengendara yang berhenti di perempatan lampu merah. Koordinator lapangan aksi, Harry Dirgantara mengatakan, seperti yang diketahui eksekusi mati gembong narkoba Bali Nine ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan sehingga pihaknya mendesak supaya pemerintah Indonesia jangan mau diintervensi oleh Australia. “Segera lakukan eksekusi mati terhadap gembong narkoba ini. Bila Presiden memang pro terhadap pemberantasan narkoba dan tidak di bawah bayang-bayang intervensi Australia,” tegas Harry. Menurut Harry, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott menyatakan, mereka sedang mengupayakan setiap celah untuk membantu menyelamatkan dua warga negaranya yang akan dieksekusi mati di

Indonesia. Salah satu lobi Australia atas penundaan eksekusi mati tersebut, yakni dengan mengungkit bantuan saat terjadinya bencana tsunami Aceh. “Bagi kami ini sangat menjatuhkan harga diri. Untuk itu kami bergerak dengan melakukan penggalangan koin untuk Australia. Seberapa pun nanti terkumpul itulah usaha kami untuk mempertahankan marwah bangsa ini,” lugasnya. Ada pun beberapa tuntutan dalam aksi tersebut yaitu mendesak sikap tegas dari Presiden Jokowi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Mendesak presiden agar jangan terpengaruh intervensi asing terhadap penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga mendesak Perdana Menteri Australia supaya minta maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh secara terbuka.

Aksi Mahasiswa kumpulkan koin untuk Australia. ISFIANSYAH

Sementara itu, orator aksi, Imran menyuarakan, meski aksi yang dilakukan agak telat, namun hal ini tetap dilakukan sebagai bentuk gerakan nasional. “Gerakan ini akan dilakukan terus menerus hingga koin tersebut terkumpul dan akan dikumpulkan secara nasional dan diberikan kepada Australia,” paparnya. (fie)

Cegah Penyebaran DBD di Kota Pontianak

Kawasan Pendidikan dan Perumahan Sasaran Utama Fogging Pontianak-RK. Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota Pontianak menyatakan, tahun ini bakal terus berupaya mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di seantero kawasan Kota Khatulistiwa. Salah satu strateginya adalah melakukan fogging (pengasapan). “Untuk meminimalisir penderita DBD, kita akan melakukan fogging. Cara ini dianggap cukup efektif untuk membunuh sarang nyamuk,” ujar Kepala Dinkes Kota Pontianak, Sidiq Handanu Widoyono, baru-baru ini. Handanu menambahkan, selain pengasapan rutinitas, fogging kasus juga akan dilakukan setiap saat. “Fogging kasus dilakukan jika ditemukan kasus di suatu wilayah. Maka titik temu kasus hingga radius 200 meter akan kita fogging. Itu setiap saat dilakukan,” timpalnya. Tak sampai di situ, pihaknya juga bakal melakukan fogging di kawasan

pendidikan. Tujuannya untuk mengantisipasi penularan DBD. Kata Handanu, jika cuaca di Kota Pontianak sudah membaik maka pihaknya akan melakukan fogging. “Untuk sementara, fogging di sekolahsekolah belum dilaksanakan. Karena melakukan pengasapan tidak sembarangan. Kalau cuaca Pontianak masih seperti ini, hasilnya tidak bagus. Angin masih kencang dan kelembapan udaranya kurang baik,” paparnya. Saat ini, jabar Handanu, masyarakat Kota Pontianak mulai sadar akan bahaya penyakit DBD. Makanya, beberapa kawasan pemukiman telah mengharapkan Dinkes Kota Pontianak untuk melakukan fogging. “Perumahan-perumahan sudah banyak yang minta di fogging. Untuk itu, kita akan gencar melaksanakannya,” urainya. Handanu berpendapat, penyakit DBD di Kota Pontianak ini sudah endemis, bahkan di tingkat Provinsi Kalbar. Artinya,

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

penyakit tersebut sudah ada di manamana. “Penyakit ini bukan masalah perkotaan semata, malah sudah masuk ke pedesaan. Di Pontianak sendiri, kasus yang paling tinggi terjadi di wilayah Kelurahan Sungai Jawi Luar, Sungai Jawi Dalam, Sungai Bangkong dan Khatulistiwa (Pontianak Utara),” bebernya. Oleh karena itu, lanjut Handanu, pihaknya akan terus mengimbau masyarakat untuk pemberantasan sarang nyamuk. Tahun ini, instansinya mempunyai cara tersendiri dengan alat kontrol. “Kita akan memberikan masyarakat kartu kendali jentik. Nah, masyarakat diwajibkan seminggu sekali untuk memeriksa lingkungan sampai ke tempat air. Nantinya, mereka harus mencatat apa-apa yang telah dilakukan. Dari kartu ini, kita bisa melihat apakah ada gerakan dari masyarakat,” ujar Handanu.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Pilihan Tepat Hotel, Resto, Café & Rumah Makan Untuk Informasi & Pemasangan Iklan Hubungi (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Kamis, 26 Februari 2015

Menkominfo Berikan Dukungan untuk Polytron Kesiapan dan Kualitas Perangkat 4G yang Lebih Handal Jakarta-RK. Gaung 4G LTE yang sudah didengar sejak 2009 segera terealisasi di Indonesia dengan baik. Pasalnya, banyaknya dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penerapan layanan 4G yang diharapkan lebih stabil spektrum frekuensinya. 4G LTE yang dipercaya handal dalam kecepatan transfer data, coverage dan layanan tentunya harus didukung oleh Pemerintah, baik dalam hal kebijakan kepada pegusaha perangkat komunikasi, operator dan juga infrastrukturnya. Kebijakan penerapan spektrum frekuensi 4G yang lebih tinggi (1800MHz) bagi beberapa operator yang telah siap tentunya harus didukung penuh guna memberikan layanan yang lebih baik dan stabil. Barang tentu harus banyak yang dibenahi agar hal tersebut tercipta. Senin, 23 Februari 2015, PT Hartono Istana Teknologi yang berbasis di Kudus menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Bapak Rudiantara, beserta Advisor to Vice Presiden Bapak Sofyan Wanandi di Pabrik Mobile Phone Polytron yang berada di Ku-

VALAS

dus, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut juga dihadiri pejabat dan pemilik PT Hartono Istana Teknologi dan PT Djarum yang berlokasi tidak berjauhan. Perwakilan dari PT Hartono Istana Teknologi, Santo Kadarusman selaku Public Relations dan Marketing Event Manager mengatakan, kunjungan terbuka tersebut merupakan dukungan Pemerintah agar Polytron semakin kuat dalam membangun perangkat komunikasi 4G yang handal. “Harapan kami dengan tingginya dukungan pemerintah ini maka dapat meningkatkan infrastruktur dalam penerapan 4G yang lebih mantap, selain itu agar hal ini dapat menjadi dorongan sumber daya bagi Indonesia agar lebih menciptakan industri software di sektor perangkat komunikasi” ujar Santo. Menurutnya, bisnis perangkat komunikasi saat ini adalah peluang yang sangat besar dan menjajikan, karena kebutuhan masyarakat Indonesia akan smartphone masih besar pasarnya. “Namun batu sandungan bisnis ini adalah belum adanya industri hardware yang ada di Indonesia, sehingga sebagian komponen Mobile Phone Polytron masih tetap harus impor

dari negara lain,” kata Santo. Sementara itu, General Manager Mobile Phone Polytron, Usun Pringgodigdo mengatakan, dengan memiliki Research and Development milik sendiri yang berada di Kudus, Polytron dapat memproduksi smartphone dengan teknologi 4G LTE pertama di Indonesia dan telah mendaftarkan produknya sebagai perangkat yang memiliki sertifikasi 4G LTE dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 35% yang telah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan SGS. Divisi R and D tersebut juga memiliki peran dalam proses Quality Control yang juga diterapkan pada smartphone ZAP5 4G LTE terbaru keluaran Polytron. Quality control ini meliputi Safety test, Electronic Reliability, Battery Reliability Test, Mechanical Reliability Test, dan Performance and Functionality Test. Dan ZAP 5 sebagai perangkat 4G LTE keluaran lokal pertama di Indonesia memiliki world band frekuensi yang dapat digunakan di hampir semua belahan negara di dunia yaitu mulai dari spektrum frekuensi 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, hingga 2600 MHz.

Menteri Kominfo, Rudiantara didampingi Public Relations dan Marketing Event Manager PT Hartono Istana Teknologi, Santo Kadarusman (kiri) memberikan keterangan pers saat berkunjung ke Pabrik Mobile Phone Polytron, Kudus Jawa Tengah pada tanggal 23 Februari 2015. POLYTRON FOR RAKYAT KALBAR

Reporter: Julianus Ratno Redaktur: Andry

Rabu, 25 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,201.50 14,696.79 3,575.65 3,453.23 9,549.48 12,951.00

10,095.55 14,547.69 3,537.38 3,418.74 9,448.82 12,823.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

PT LG International Gelontorkan Rp1,5 Miliar, Bangun Tiga Jembatan Sungai Ayak. PT. Parna Agro Mas (PAM), anak perusahaan PT LG International memiliki komitmen yang kuat dalam merealisasikan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR). Ini terlihat dengan kebijakan mereka membiayai pembangunan tiga unit jembatan di daerah Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir. Proses pembangunan tiga unit jembatan yang berada di basis operasional perusahaan tersebut dimulai kemarin. Dengan digelarnya acara peletakan batu pertama. Proses peletakan batu pertama jembatan itu dilakukan di Sunyat, Desa Sungai Ayak 2 oleh Bupati Sekadau, Simon Petrus. Selain Bupati, kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Sekadau, Rupinus dan Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus. Hadir pula Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun dan Perwira Penghubung Kodim 1204 Sanggau, Mayor Azis serta jajaran Muspika Belitang Hilir. Hadir juga Senior Vice President PT LG International, Mr Yoon Chun Sung serta jajaran petinggi perusahaan lainnya, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Ada pun jembatan yang akan dibangun, yakni masing-masing dua unit jembatan baru. Dengan ukuran 10x6 meter dan 12x6 meter serta rehab satu unit jembatan ukuran 12x6 meter. Ketiga jembatan ini akan dibangun dengan konstruksi beton. PT. Parna harus menggelontorkan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk pembangunan jembatan ini. Senior Vice President LG International, Yoon Chun Sung mengatakan, sumber dana untuk pembangunan jembatan berasal dari LG International. Dana tersebut merupakan hasil

pengumpulan dana oleh karyawan LG. “Di Korea, karyawan kami punya kebiasaan mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial. Pembangunan tiga unit jembatan di Sungai Ayak ini juga bagian dari dana itu. Awalnya hanya di Korea saja, tapi belakangan kami mulai membagikan dana untuk anak perusahaan di seluruh dunia termasuk PT. PAM,” ujar Chun Sung dalam bahasa Korea yang diterjemahkan oleh penerjemahnya. Jauh-jauh datang dari negeri Ginseng, Chun Sung menegaskan, LG International beserta anak perusahaannya memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan CSR. “Seluruh anak perusahaan LG serius menjalankan CSR termasuk PT. PAM,” timpanya. Sementara itu, Bupati Sekadau, Simon Petrus mengapresiasi komitmen PT. PAM (LG International) dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar areal investasinya. “Kami juga berterima kasih, karena PT. PAM sudah membangun jembatan di atas jalan kabupaten. Pemkab juga merasa terbantu dengan dibangunnya tiga unit jembatan ini,” ujar Bupati. Tentu saja jika sudah selesai dibangun kelak, ketiga jembatan yang berada di jalur utama tiga Belitang itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat tiga Belitang. “Ada puluhan ribu masyarakat yang bergantung dengan jalur ini. Tentu pembangunan jembatan akan sangat membantu memudahkan arus transportasi masyarakat, khususnya Kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu,” puji Simon. Sementara itu, ketua panitia peletakan batu pertama pemban-

Bupati Sekadau, Simon Petrus didampingi unsur Forkompinda dan jajaran pimpinan perusahaan PT LG International (PAM) meletakkan batu pertama pembangunan jembatan Sunyat, kemarin. ABDU SYUKRI/RAKYAT KALBAR

gunan jembatan tersebut, Suprwan mengatakan, pembangunan tiga unit jembatan itu merupakan wujud nyata komitemen LG dalam menerapkan CSR. “Jalan Kecamatan Belitang Hilir ini tak lain adalah akses jalan tiga Belitang. Jadi dengan dibangunnya jembatan ini maka harapan kita bisa memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat tiga Belitang,” tutupnya. Sementara itu, Camat Belitang Hilir, Paulus Misi menyampaikan, CSR merupakan kewajiban para investor penanam modal. Pembangunan jembatan ini merupakan sebuah bukti kepedulian investor sesuai dengan amanah UU. “Ini suatu pembangunan bagi kita semua. Bagaimanapun juga pembangunan jembatan ini merupakan suatu negosiasi Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan pihak perusahaan dan berjalan dengan baik,” paparnya. (bdu/biz)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara ﬁsik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia. Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan. Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas. Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya. Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri. Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Sms Warga

Tanggapan Korupsi di Indonesia sudah tidak terbendung karena pelakunya didominasi sebagian para penyelenggara negara, termasuk sebagian aparat penegak hukum. Kenyataannya, hutan, hutan lindung, taman nasional, cagar alam, mangrove dan gambut hampir “punah”. Pemusnahan hutan secara besar-besaran di Kalbar berkedok perkebunan kelapa sawit. Ilegal fishing sudah terlalu lama pembiaran. Ikan di laut setiap saat dicuri nelayan asing. Narkoba merasuk ke semua lini, mulai dari kota hingga ke desa-desa yang datangnya dari berbagai penjuru dunia tak pernah berhenti. Lingkungan hidup semakin menyedihkan. PETI semakin marak, sungai-sungai keruh mengental, sulit dicegah karena terlalu lama pembiaran. Merkuri mengancam makhluk hidup. Dimana-mana limbah CPO PMS meluap mengalir ke sungai-sungai. Penyelundup berkedok kepentingan masyarakat perbatasan, karena banyak mafia kapitalis berkepentingan. Apakah di negeri ini sudah tidak ada lagi yang mengurusnya?. Ibrahim Myh. 081288673500 25-2-2015

10.56

Larang Jilbab Pekerja atau karyawan wanita Muslim (Muslimah) dilarang pakai jilbab oleh perusahaan? Jika seluruh karyawan wanita termasuk noxxx boleh-boleh saja, tapi khusus yang Muslimah sebenarnya tidak ada alasan bagi perusahaan melarangnya. Sebab jilbab selain pelengkap pakaian bagi wanita Muslim (Muslimah), juga pasti tidak mengganggu atau tidak mengurangi penghasilan perusahaan tersebut. Kalaupun katanya ada karyawan wanita mengaku wanita Muslim, tapi pakai cadar boleh-boleh saja dilarang, sebab selain meragukan wanita atau laki-laki juga bisa saja bukan karyawan perusahaan tersebut. Karena itu pengawasan oleh perusahaan ataupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terhadap karyawan wanita yang pakai jilbab pada jam kerja perlu hati-hati dan teliti, sehingga jangan ada karyawan wanita gelap bekerja di perusahaan. Semoga dimaklumi. (HAM). 085245391975 24-2-2015

17.11

Sabar Ada Batasnya Kesabaran itu ada batasnya. Manusia bukan Tuhan. Presiden Jokowi harus tegas dalam sikap segala hal bangsa ini. Jangan seperti boneka! dinina bobokan oleh tan txxxya, hancure. 085245519512 25-2-2015

12.07

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Kamis, 26 Februari 2015

Simson Siap Rebut Semua Mandat Parpol

Wow... Mahasiswa Jadi Wasekjen Hanura Jakarta-RK. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa bakti 2015-2020 pimpinan Wiranto yang dikukuhkan hari ini, mengakomodir kalangan muda. Salah satunya MuhamMuhammad Pradana Indra- mad Pradana Indrapuputra..JPNN tra, yang saat ini masih berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Politikus berusia 22 tahun ini dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kaderisasi. Ketua Umum Satuan Pelajar Mahasiswa Hanura (Sapma Hanura) ini menyatakan dirinya memang serius terjun ke dunia politik, yang sudah ditekuninya sejak dua tahun lalu. Anak muda yang biasa disapa Dana ini, mengatakan dirinya membawa misi ikut melakukan perubahan agar bangsa ini semakin baik ke depannya. â&#x20AC;&#x153;Mendorong perubahan memang bisa dilakukan siapa saja dan melalui jalur apa saja, tapi saya menyadari, hingga saat ini, masuk ke dalam sistem dan turut mewujudkan perubahan ke arah lebih baik melalui sistem tersebut, masih menjadi pilihan terbaik. Mempengaruhi dari dalam tentu lebih efektif dan cepat,â&#x20AC;? jelasnya, hari ini. Mahasiswa yang pernah menjadi delegasi Indonesia untuk International Youth Leaders Assembly di New York dan Washington DC ini menambahkan, di kalangan anak muda, dunia politik masih punya stigma negatif. â&#x20AC;&#x153;Jika tidak ada yang memulai, kapan stigma itu akan berubah?. Sementara di Indonesia, jumlah pemilih pada tiap gelaran pemilu dari kalangan anak muda sangat besar,â&#x20AC;? cetusnya. Dia memilih Hanura sebagai panggung kiprah politiknya, dengan alasan partai pimpinan Hanura ini dianggap sebagai partai terbersih. â&#x20AC;&#x153;Kedua, di Hanura politik dinasti tidak berlaku. Bahkan, tidak ada anggota keluarga pak Wiranto sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum yang aktif di Hanura. Padahal politik dinasti lazim terjadi di banyak Partai,â&#x20AC;? pungkas mantan Ketua Umum Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA) ini. (jpnn)

Sekadau-RK. Simson SKM tak main-main dengan keinginannya merebut kursi Bupati Sekadau. Untuk mewujudkan keinginan itu, Simson bahkan bertekad merebut semua mandat partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di parlemen Sekadau. â&#x20AC;&#x153;Kita akan mendaftar ke semua Parpol,â&#x20AC;? ujar Simson kepada Rakyat Kalbar usai mengembalikan berkas pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati ke DPC Partai Nasdem dan PKPI, kemarin. Saat ini Simson sudah meminang

hampir semua Parpol yang memiliki kursi di parlemen. Diantaranya, dari Demokrat, PAN, Golkar, Nasdem, dan PKPI. Sementara partai lainnya, yakni Gerindra dan Hanura juga akan dilamar jika sudah membuka pendaftaran bakal calon. â&#x20AC;&#x153;Nanti kalau mereka sudah membuka pendaftaran, kita akan mendaftar,â&#x20AC;? ucap Simson. Kepala Dinas Kesehatan Melawi ini menegaskan, meski masih belum membuka pendaftaran, namun ia mengaku sudah melakukan pendekatan dengan kalangan elite

dan jajaran pengurus Parpol tersebut, hingga tingkat bawah. Ia berharap agar semua Parpol bisa memberikan mandat untuknya maju di Pilkada Sekadau, Desember mendatang. Jika dukungan Parpol sudah didapatkan, Simon berencana akan segera membangun koalisi. Bahkan ia sudah menyiapkan nama untuk koalisi yang akan dibangunnya itu, yakni Koalisi Harmoni. â&#x20AC;&#x153;Koalisi itu tidak mengenal perbedaan agama, suku dan sebagainya,â&#x20AC;? jelas Simson. Disinggung soal pasangan yang akan digandeng dalam Pilkada nanti,

Simson mengaku belum memutuskannya. Hal itu akan diputuskan setelah koalisi terbentuk dan calonnya akan dikoordinasikan dengan jajaran Parpol peserta koalisi. Meski begitu, Simon memastikan ada tujuh nama yang sudah ditimangtimang. Dari tujuh nama itu, ada yang berasal dari kalangan birokrasi, politisi, tokoh agama hingga tokoh masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Tapi siapa orangnya, tetap akan kita koordinasikan dulu dengan jajarannya koalisi. Setelah itu, baru akan saya putuskan,â&#x20AC;? ujar Simson. (bdu)

MPG Tunda Putusan KonďŹ&#x201A;ik Partai Golkar Jakarta-RK. Mahkamah Partai Golkar (MPG) menunda pengambilan keputusan terhadap gugatan perselisihan kepengurusan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrii (Ical). Ini terjadi karena kehadiran kubu Ical di sidang terakhir ini, membawa bukti baru yang harus didalami majelis MPG. Sebelum menutup sidang, Prof. Muladi selaku ketua majelis mengatakan buktibukti yang baru diterima dari kubu Ical harus diperbaiki dan butuh klarifikasi untuk dikaji lebih dalam. Dengan alasan itulah keputusan belum diambil MPG. â&#x20AC;&#x153;Kita janji untuk mengkaji semua, kita sampaikan pada panitera. Kita putuskan minggu depan. Jadi selama klarifikasi,

yang terbaik bagi kita semua,â&#x20AC;? katanya Muladi, Rabu (25/2). Muladi juga mengaku senang karena persidangan tersebut berjalan aman dan lancar. Tidak terjadi kericuhan sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah pihak. â&#x20AC;&#x153;Dan saya sangat senang sekali. Saya kira akan terjadi petempuran yang ramai, tapi tenyata santun, sedikit ramai gak apa-apa. Kita bisa berbuat yang lebih baik,â&#x20AC;? tandasnya. Pada kesempatan itu, Agung Laksono selaku pemohon berharap majelis MPG bisa mengeluarkan putusan secepatnya, tidak boleh lebih dari bulan Februari ini.

Mahkamah Partai Golkar menunda putusan konďŹ&#x201A;ik partai. JPNN

â&#x20AC;&#x153;Kita mengharapkan percepatan dari putusan. Working load tinggi, tapi kami yakin majelis bisa lakukan percepatan.

Tidak minggu depan tapi masih Februari ini. Saya usulkan minggu ini. Kalau bisa besok atau lusa,â&#x20AC;? pintanya. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Pembohongan Publik, Tren Pramusaji Berjilbab Singkawang. Setelah berakhirnya kebiasaan menempel label halal sendiri, bukan la-

bel yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini di Kota Singkawang muncul

18 Persen KK di Monterado Miskin Bengkayang. Dari 7.283 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Monterado, sebanyak 1.694 KK atau sekitar 18 persen merupakan Rumah Tangga Miskin (RTM). â&#x20AC;&#x153;RTM merata di 11 desa. Di Desa Siaga 62 KK, Desa Nek Ginap 16 KK, Desa Beringin Baru 136 KK, Desa Gerantung 107 KK, Desa Sendoreng 208 KK, Desa Rantau 123 KK, Desa Mekar Baru 250 KK, Desa Monterado 162 KK, Desa Jahandung 189 KK, Desa Goa Boma 174 KK, dan Desa Serindu 267 KK,â&#x20AC;? papar Camat Monterado, Drs Syarifudin kepada Rakyat Kalbar, Selasa (24/2). Berdasarkan Data Wilayah

Administrasi Desa Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Tahun 2014, papar mantan Camat Suti Semarang, Kecamatan Monterado yang memiliki luas 365.813 hektar terdiri dari 29 dusun dan 105 rukun tetangga. Selain itu, terdapat 81 orang pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD). Kecamatan Monterado memiliki penduduk sebanyak 30.604 jiwa, diantaranya 15.687 laki-laki dan 14.833 perempuan. â&#x20AC;&#x153;Saya berharap program yang disajikan pemerintah dalam membangun masyarakat dapat meminimalisir jumlah RTM di Kecamatan Monterado saat ini,â&#x20AC;? pungkasnya. (kur)

lagi gaya mutakhir (tren) pramusaji berjilbab. â&#x20AC;&#x153;Ini lagi tren saya lihat, pramusajinya berjilbab, tetapi yang memasak makanannya non Muslim,â&#x20AC;? kata H Arnadi Arkan, Ketua MUI Kota Singkawang ketika hearing di DPRD Kota Singkawang, Selasa (25/2). Hal seperti ini, jelas Arnadi, tentunya merupakan pembohongan publik dan tidak boleh dibiarkan begitu saja, terutama di tempat usaha yang menyediakan mie tiaw dan lainnya. â&#x20AC;&#x153;Kalau seperti ini dibiarkan, tentunya akan membuat orang dari luar Singkawang takut mencicipi kuliner di Singkawang,â&#x20AC;? katanya. Arnadi mengingatkan, perlu dipahami bahwa halal itu bukan semata proses pembuatannya bersih atau lainnya. Tetapi harus memenuhi beberapa unsur, mulai dari bahan hingga proses pembuatannya. â&#x20AC;&#x153;Oleh karenanya dalam waktu dekat, kita akan bekerjasama dengan instansi terkait menyikapi persoalan ini,â&#x20AC;? ungkapnya. Harapannya, para pedagang di Kota Singkawang tidak melakukan pembohongan publik, seperti sekedar menempatkan pramusaji yang mengenakan jilbab. â&#x20AC;?Jangan semata-mata untuk menarik minat konsumen dari

Arnadi Arkan

kalangan Muslim, justru melakukan pembohongan,â&#x20AC;? tegasnya. Arnadi merasa berkepentingan untuk

menyampaikan hal ini, lantaran demi menjamin agar umat Islam benar-benar menikmati makanan dan minuman

yang halal lagi baik, juga agar wisatawan tidak was-was mencicipi kuliner di Singkawang. (dik)

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG .HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA â&#x20AC;&#x153;ANUGRAHâ&#x20AC;? Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

BURSA IKLAN BARIS Harian

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI â&#x20AC;˘ LEMAH SYAHWAT â&#x20AC;˘ MANI ENCER â&#x20AC;˘ IMPOTEN â&#x20AC;˘ PROSTAT â&#x20AC;˘ HERNIA â&#x20AC;˘ KANKER PAYUDARA â&#x20AC;˘ KANKER RAHIM â&#x20AC;˘ KEPUTIHAN â&#x20AC;˘ TERLAMBAT DATANG BULAN â&#x20AC;˘ BELUM PUNYA KETURUNAN â&#x20AC;˘ KISTA â&#x20AC;˘ AMANDEL â&#x20AC;˘ ASAM URAT â&#x20AC;˘ MATA RABUN â&#x20AC;˘ FLU/PILEK MENAHUN â&#x20AC;˘ TELINGA BERNANAH â&#x20AC;˘ AMBAYEN/WASIR â&#x20AC;˘ STROKE â&#x20AC;˘ DIABETES â&#x20AC;˘ GINJAL â&#x20AC;˘ TUMOR â&#x20AC;˘ LIVER â&#x20AC;˘ REMATIK â&#x20AC;˘ GONDOK â&#x20AC;˘ POLIP â&#x20AC;˘ AYAN â&#x20AC;˘ MAAG â&#x20AC;˘ SIPILIS â&#x20AC;˘ JANTUNG â&#x20AC;˘ ASAM URAT â&#x20AC;˘ ASMA â&#x20AC;˘ DARAH TINGGI/RENDAH â&#x20AC;˘ EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

CARA MUDAH

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN 0813 4806 2271 0856 5085 7244

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 26 Februari 2015

PTUN, Kubu SDA Menang SK Menkumham Dibatalkan Jakata-RK. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan yang diajukan mantan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Akhmad Gozali Harahap terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy. “Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada hakim yang sudah berjalan pada rel sebenarnya,” kata Akhmad Gozali kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (25/2). Dia bersyukur, hakim tidak terpengaruh dengan intervensi dari pihak manapun seperti dikuatirkan banyak orang. “Alhamdulillah tidak. Mereka melihat fakta yang sebenarnya,” sambung Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz ini. Karena itu, mereka meminta para pihak tergugat, Kementerian Hukum dan HAM dan Romahurmuziy untuk legowo. “Tidak perlu lagi melanjutkan ke tingkat yang lain, seperti banding. Karena PPP selama ini sudah banyak menghabiskan energi maupun waktu untuk mengurus proses ini,” jelasnya. Apalagi, sambung Akhmad Gozali, kubu Romi dalam banyak kesempatan selalu meminta mereka legowo mengikuti putusan yang sah. “Sekarang kita tagih janji mereka. Jadi jangan sekali-kali membuat gerakan apapun, selain sami’na wa atho’na terhadap kepemimpinan Djan Faridz. Seluruh kader yang di bawah, DPW, DPD, DPC, supaya bergabung bersama kita membesarkan partai,” tandasnya. Sebagaimana diketahui, beberapa saat sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan

menerima seluruh gugatan SDA dan Akhmad Gozali Harahap. “Kemudian membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014,” jelas Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti saat membacakan putusannya di ruang sidang, Gedung PTUN, Jakarta Timur. Intervensi Konflik Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Menkumham tentang pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa pemerintah telah bertindak sewenang-wenang karena mengintervensi konflik di internal PPP. “Soal adanya intervensi pemerintah ini tegas dinyatakan oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti saat membacakan putusan. Sejak jauh-jauh hari saya pun sudah menyuarakan tentang dugaan adanya intervensi tersebut. Kini semuanya terbukti,” kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, Rabu (25/2). Bila ditarik ke dalam perspektif politik, lanjut Said, maka soal intervensi pemerintah ini menarik untuk dikupas. Bagaimana pun, konflik internal PPP tidak bisa dilepaskan dari adanya tarikmenarik dukungan politik kepada pemerintah. Kubu Romi ingin berafiliasi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai partai pendukung pemerintah, sedangkan kubu Suryadharma Ali yang sekarang dipimpin oleh Djan Faridz tetap konsisten ingin bernaung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai partai penyeimbang pemerintah.

Pertanyaannya, lanjut Said, siapakah yang sesungguhnya menjadi dalang dari intervensi tersebut. Apakah intervensi itu murni ide Menkumham Yasona laoly sendirian, ataukah dia melakukannya karena ada pesanan dari partai politik tertentu, ataukah dia diperintahkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang menjadi atasannya. “Ataukah misi intervensi itu dilakukan oleh Yasona karena memang telah ada grand design yang digagas secara kolektif oleh pihak-pihak yang bersekongkol,” demikian Said. Ajukan Banding Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Romahurmuziy (Romy) memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini dilakukan setelah PTUN mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PPP versi Djan Faridz. PTUN membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan DPP PPP yang dipimpin Ketua Umum Romahurmuziy. Menkum HAM memutuskan kepengurusan tersebut berdasarkan Hasil Muktamar PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014. “Terhadap putusan tersebut, DPP PPP hasil Muktamar Surabaya beserta pimpinan Fraksi PPP mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,” kata Wakil Sekjen DPP PPP kubu Romy, Asrul Sani saat jumpa pers di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Rabu (25/2). Menurutnya, keputusan PTUN hari ini belum mengubah status hukum

kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya. Sebab, putusan itu barulah putusan tingkat pertama yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Putusan itu belum inkracht. Sampai saat ini DPP PPP yang sah dan legal mewakili PPP dalam urusan Pilkada dan kegiatan kepartaian lainnya adalah DPP kami (kubu Romy), sampai Menkumham mencabut,” tandasnya. Rommy Terancam Kemenangan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengancam keberadaan PPP kubu Romahurmuziy di pemerintahan. Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto berpendapat, dengan diterimanya gugatan PPP Djan Faridz oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan berdampak pada dukungan PPP di koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. “Dengan keputusan ini PPP kubu Rommy terancam keberadaannya di dalam pemerintah,” kata Heri kepada JPNN, Rabu (25/2). Menurut Heri, keputusan ini jelas akan mempengaruhi keberadaan dukungan KIH di parlemen dan pemerintahan. Tidak itu saja, Heri menganalisis, ini juga akan mempengaruhi komposisi DPW-DPW tingkat I dan tingkat II yang ada di seluruh Indonesia. “Ini juga akan berpengaruh pada persiapan Pilkada PPP di pilkada serentak. Apalagi penjaringan calon-calon yang siap berlaga di pilkada sudah dibuka sesuai dengan rekomendasi Mukernas minggu lalu,” pungkas doktor muda ilmu komunikasi politik ini. (jpnn)

Kasus BLBI Terancam Dicuekin

Jakarta-RK. Penanganan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terancam tidak terselesaikan. Alasannya, pimpinan KPK jilid III yang ada saat ini hanya akan fokus kepada kasus-kasus yang sudah berada di tahap penyidikan. “(BLBI) itu penyelidikan, kami akan lebih mempercepat penyidikan,” terang Wakil Ketua KPK, Zulkarnain di kantor KPK, Jakarta, Rabu (25/2). Percepatan penyidikan yang dimaksud salah satunya adalah proses penanganan perkara dugaan suap proyek pengadaan Tetraethyllead (TEL) di Pertamina tahun 2004-2005 atau akrab disebut kasus suap Innospec. “Kami semua sudah memberi perhatian terhadap perkara-perkara yang sudah lebih enam bulan agar dipercepat. Sudah mulai percepatan-percepatan itu, kan kasus Innospec saja itu sudah dari periode dua,” terang Zulkarnain. Kasus lainnya adalah kasus peny-

alahgunaan wewenang yang menjerat Hadi Purnomo semasa menjabat Dirjen Pajak. Kasus itu bertalian dengan pengurusan wajib pajak PT Bank Central Asia (BCA) Tbk tahun 1999 pada Dirjen Pajak 2003-2004. Walau begitu, saat ditanya kapan pemanggilan terhadap Hadi Purnomo dilakukan, Zulkarnain belum bisa memastikan. Dia beralasan proses tersebut sedang dalam pembahasan internal KPK. “Makanya kita perlu kondisi kondusif untuk bekerja untuk pelaksanaan di internal. Termasuk kami, periode kami, itu juga komitmen kami, kami tidak ingin periode tiga, keempat, terlalu banyak (PR) kasusnya,” demikian Zulkarnain. Kembali ke kasus SKL BLBI, sebelum ditangani KPK, kasus ini sempat ditangani Kejaksaan Agung. Namun penanganan kasus ini tak dilanjutkan. Saat itu salah satu jaksa Kejaksaan Agung, Urip Tri Gunawan malah terseret kasus suap

saat menangani kasus ini. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh tim dari KPK. Ada yang masuk dalam kategori saksi pelaku, juga saksi ahli. Mereka yakni, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (2001-2004), mantan Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan Rizal Ramli (2000-2001), mantan Menteri Keuangan Bambang Subiyanto (1998-1999), dan mantan Menkoperekonomian dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie (2001-2004). Selain itu, KPK juga memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gede Putu Ary Suta dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi. Terbaru, akhir pekan Juni 2014, KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini MS Soewandi. BLBI merupakan skema bantuan dari Bank Indonesia yang diberikan kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997-1998. Total nilainya mencapai Rp 140 triliun. Aset bank bermasalah tersebut kemudian diambil alih oleh BPPN. Hal itu dilakukan lantaran para pemilik bank gagal bayar. Namun ternyata dalam perjalanannya, penjualan aset para pemilik bank yang kala itu dimaknai sebagai solusi, hanya menutupi 26 persen dari total utangnya. SKL BLBI diterbitkan BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Harus Segera Blacklist Pemerintah diminta segera berlakukan kebijakan daftar hitam (blacklist) terhadap pelaku skandal Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (SKL BLBI). Demikian disampaikan Koordinator Pusat Advokasi dan Studi (PAS) Indonesia Taufik Riyadi dalam diskusi ‘Penuntasan Kejahatan Ekonomi Skandal BLBI: Stop Politisasi, Jalankan Penegakkan Hukum’ di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (25/2). “Kita perlu waspada kembalinya obligor-obligor BLBI yang merugikan rakyat. Pemerintah kalau mau harus mengeluarkan kebijakan blacklist,” kata Taufik. BLBI setiap tahunnya hanya dimanfaatkan oleh beberapa pihak menjadi isu seksi, padahal tidak ada langkahlangkah yang jelas dan konkret untuk mengungkap aktor utamanya. “Pemerintah harus bisa ungkap siapa aktor utamanya, Kalau tidak dilakukan maka komitmen berantas korupsi semua omong kosong,” ujar dia. Di beberapa negara, lanjut Taufik, pengusaha yang melakukan tindak pidana korupsi akan diberikan blacklist agar tidak terlibat dalam kegiatan bisnisnya lagi. Namun di Indonesia, kondisinya berbeda, orang-orang yang terlibat kasus SKL BLBI, kembali tampil menjadi orang yang lebih kaya. Sebenarnya, ungkap dia, pemanggilan sejumlah pihak terkait kejahatan SKL BLBI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan angin segar. Namun, isu KPK-Polri beberapa waktu lalu kembali menghambat penuntasan kasus BLBI. “Banyak yang menyuarakan penyelamatan KPK karena keinginan untuk menyelesaikan kasus korupsi seperti BLBI. Jokowi-JK mesti menyelesaikan kasus BLBI ini,” tegas Taufik. Jika Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tidak bisa menuntaskan kasus ini, maka mungkin saja kasus perseteruan KPK Polri merupakan grand design untuk menutupi kasus BLBI. (rmol)

Warga AS Diminta Hati-hati Washington-RK. Amerika Serikat (AS) tak mau menyepelekan ancaman Al Shabab. Pada Minggu waktu setempat (22/2), Departemen Keamanan Dalam Negeri merilis peringatan terhadap seluruh warga Negeri Paman Sam. Terutama mereka yang akan mengunjungi Mall of America, pusat perbelanjaan terbesar AS. Peringatan itu disampaikan langsung oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri

Jeh Johnson dalam program State of the Union di CNN pada Minggu lalu. ’’Saya ingin memperingatkan kepada siapa pun yang punya rencana berkunjung ke Mall of America hari ini (Minggu) supaya ekstrahati-hati,’’ paparnya. Pada Minggu, biasanya angka kunjungan ke mal-mal di AS meningkat. Tidak hanya mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, pemerintah juga

melipatgandakan pengamanan di pusat perbelanjaan terbesar di kawasan ramai Kota Minneapolis dan Kota St Paul tersebut. Sebab, dalam video ancamannya Sabtu (21/2), Al Shabab jelas-jelas menyebut Mall of America yang setiap tahun dikunjungi 40 juta orang sebagai salah satu target. ’’Kami mengerahkan personel tambahan untuk mendukung pengamanan

mal. Selain itu, kami memantau ketat segala informasi tentang keamanan,’’ terang Kepolisian Kota Bloomington, Hennepin County, Negara Bagian Minnesota. Tetapi, sejauh ini belum ada ancaman atau gangguan keamanan yang serius. Selama ini keamanan di pusat perbelanjaan yang tidak pernah sepi pengunjung itu juga sangat baik. (jpnn)

Jokowi Minta .............................................................................................................................................................dari halaman 1 Dalam pertemuan yang juga dihadiri Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti itu, Jokowi untuk kesekian kalinya berpesan agar kedua lembaga segera memperbaiki hubungan antarmereka. Jokowi menekankan bahwa konflik yang terjadi saat ini tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. “Masyarakat percaya bahwa kita tidak serius berantas korupsi. Tapi betul-betul serius. Konsolidasi, sinergi dan koordinasi dan saling ngebantu, tunjukkan bahwa kita sangat serius. Kedua tidak ada lagi ego sektoral diantara instansi penegak hukum,” papar Ruki menirukan pesan Jokowi.

Ingatkan Polri Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengaku menghormati sepenuhnya wewenang Polri dalam mengusut dugaan pidana pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Namun demikian, bukan berarti KPK akan diam saja jika dua sosok tersebut diperlakukan secara tidak benar oleh polisi. Ruki mengatakan, KPK akan terus memantau langkah-langkah yang diambil polisi dalam menangani kasus Abraham dan Bambang. Bahkan, bukan tidak mungkin KPK mengambil langkah-langkah, jika melihat adanya

penyimpangan. “Tentu saya tidak bisa berkata lebih jauh (soal kasus Bambang dan Abraham), itu kan pekarangan orang lain. Tapi saya katakan mereka itu warga kami. Tekanan kami, agar betul-betul objektif dan proper,” ujar Ruki di Gedung KPK, Rabu (25/2). Dalam pertemuan di Istana Negara siang tadi, Ruki sudah menyampaikan langsung pendapatnya itu ke Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Di kesempatan itu Ruki juga mengingatkan, bahwa penyidikan terhadap Abraham dan Bambang telah menciptakan situasi yang tidak nyaman.

Karena itu, Polri harus hati-hati benar dalam melangkah dan mengambil keputusan. “Kami bicarakan dengan (Plt) Kapolri. Ini mau diteruskan atau bagaimana, sebab menimbulkan kondisi tidak kondusif,” ujarnya. Seperti diketahui, Bambang Widjojanto ditetapkan tersangka kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan oleh Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan Abraham tersandung kasus pemalsuan dokumen yang ditangani Polda Sulselbar.

Re-editing: Hamka Saptono

Bu Guru Cantik Ajak Bekas Murid Bercinta

Ruth Vaughan dan bekas boarding school tempatnya mengajar di Oakham, Inggris. JPNN

Seorang guru muda di Oakham, Inggris bernama Ruth Vaughan terpaksa harus menerima kenyataan pahit karena dilarang mengajar lagi. Penyebabnya, guru perempuan berusia 25 tahun bermuka cantik itu mengencani bekas murid dan menjalin hubungan seksual. Tak tanggung-tanggung, siswa boarding school itu merupakan cowok keenam bagi Ruth. Ia indehoi dengan mantan siswanya yang masih berumur belasan tahun. Bekas murid yang dikencaninya pun bukan berasal dari keluarga sembarangan. Butuh biaya £30.000 atau sekitar Rp 600 juta (£ = Rp 20.000,-) per tahun bagi setiap siswa untuk sekolah di salah satu boarding school paling top di Inggris itu. Ruth mulai mengajar di boarding school itu pada bulan September 2012. Dia merupakan guru desain dan teknologi berkualifikasi. Bekas murid yang menjadi korban ‘keganasan’ Ruth itu mengaku menjalin hubungan terlarang dengan bu guru cantik tersebut selama berbulan-bulan. Bekas murid yang namanya disamarkan dengan sebutan Student A itu mengungkapkan, kisahnya berawal saat Ruth masih berusia 24 tahun. Hubungan panas itu bermula ketika antara guru dan bekas muridnya itu saling bertukar nomor telepon pada Juni 2013, pada acara perpisahan sekolah. Saat hubungan terlarang itu berlangsung, bekas murid Ruth yang akhirnya menjadi teman bobok tersebut memang sudah menjadi mahasiswa. Dasar ganjen, Ruth justru nyosor dan berinisiatif menyambangi bekas muridnya yang berusia enam tahun lebih muda. Seolah tak mengenal waktu dan tempat, Ruth bahkan nekat bercinta dengan bekas muridnya di kampus. Ruth pun mengakui kelakuannya itu di depan panel etika profesi. Melalui fasilitas videoconference, bu guru yang kini tinggal di Saudi Arabia itu mengaku sebagai pihak yang pertama kali mencium, bahkan melibatkan diri dalam aktivitas seksual dengan seorang muridnya pada akhir Agustus 2013. Kala itu Ruth baru saja kembali dari berlibur di Thailand. Ia berhubungan seksual dengan bekas muridnya itu selama minggu kedua kegiatan universitas, atau saat eks anak didiknya baru saja menjadi mahasiswa. Meski mengaku menyesal karena telah berulah ‘nakal’, namun Ruth tetap merahasiakannya. Sementara proses peradilan memutuskan dia telah menyalahgunakan posisi atas kepercayaan yang diberikan pihak sekolah, dengan masuk ke hubungan yang tak pantas, meski para murid yang diajak indehoi itu sudah lulus. Ketua Panel Perilaku Profesional di Coventry, Alan Meyrick mengatakan, panel yang dipimpinnya telah cukup yakin bahwa perilaku Ruth telah menyalahi etika profesi. “Jelas sekali bahwa hubungan itu melanggar kebijakan, kebiasaan dan etos sekolah,” katanya. (jpnn)

Esther Okade benar-benar mencintai matematika. Selama ini dia menjalani home schooling dibimbing langsung sang ibu, Efe Okade. BIRMINGHAM MAIL/JPNN

Ajaib, Usia 10 Tahun Sudah Mahasiswa Walsall-RK. Esther Okade, 10, karena keahliannya menyelesaikan soal-soal matematika, diterima masuk ke Universitas Terbuka di Inggris pada Desember tahun lalu. Esther menjadi salah satu anak termuda di Inggris yang masuk universitas. Dia berencana menyelesaikan program sarjana selama dua tahun dan kemudian melanjutkan jenjang selanjutnya hingga meraih PhD. “Dia ingin kuliah sejak usia 7 tahun. Tapi, saya takut itu terlalu dini,” ujar ibu Esther, Efe Okade. Setelah tiga tahun berlalu, Efe tidak bisa membendung lagi keinginan Esther. Bocah yang ingin memiliki bank sendiri dan menjadi miliarder tersebut bersikukuh bahwa sudah saatnya dirinya masuk universitas. Jalan menuju bangku perkuliahan dimulai sejak Agustus 2014. Esther harus menjalani serangkaian tes. Mulai wawancara via telepon hingga tes matematika. Hasilnya, dalam setiap tes, dia meraih nilai tertinggi, yaitu 100. Esther akhirnya resmi diterima pada Desember. Lantaran diterima di universitas terbuka, Esther bisa memulai perkuliahan di rumah. “Mungkin ketika berusia 19 tahun, dia bisa pergi kuliah langsung bersama dengan teman-teman sebayanya. Tapi, saat ini kami ingin dia menikmati masa kanak-kanak sekaligus kecintaannya pada matematika,” tegas Efe. Di keluarganya, Esther bukan satu-satunya jago matematika. Adiknya yang bernama Isaiah mempunyai keahlian yang serupa. Meski baru berusia 6 tahun, Isaiah mahir menyelesaikan kalkulus dan aljabar. “Sejak Isaiah di dalam kandungan, Esther telah mengajarinya (matematika),” terangnya. (jpnn)

Polri Tolak Permintaan BW Buka Gelar Perkara

Jakarta-RK. Bareskrim Mabes Polri menolak permintaan Bambang Widjojanto (BW) tentang perlunya penyidik kepolisian membuka hasil gelar perkara terkait penetapan komisioner KPK yang kini nonaktif itu sebagai tersangka kasus dugaan rekayasa kesaksian pada sidang sengketa pilkada. Alasan Polri, gelar perkara tak bisa diekspose ke publik. “Gelar perkara itu tidak pernah diekspos,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie di Jakarta, Rabu (25/2). Yang penting, lanjut Ronny, Polri sudah mengantongi setidaknya dua alat bukti untuk menetapkan BW sebagai tersangka. Sebaliknya, Ronny justru menyindir KPK dalam menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka yang juga tak pernah membuka gelar perkara. (jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 26 Februari 2015

Kasus Bansos ................................................................................................................dari halaman 1 Surga dan Neraka ..................................................dari halaman 1 dang menjalani pemeriksaan sakit jantung di Rumah Sakit Medistra di Jakarta. “Hari ini kami datang untuk memberikan surat permohonan ketidakhadiran atas pemanggilan pemeriksaan dari tim Ditreskrimsus Polda Kalbar, dan saudara UJ juga berjanji akan kooperatif dan menghormati hukum yang berlaku,” jelas Tobias. Tobias mengatakan, pihaknya paling lambat, Kamis (26/2) akan mengirimkan langsung surat keterangan dari dokter. Tobias juga berjanji tidak akan melakukan praperadilan, karena setelah dipelajari tidak ada permasalahan terhadap penetapan tersangka terhadap kliennya. Lanjut Tobias, pihaknya akan memfokuskan pada upaya-upaya pembelaan hukum terhadap kliennya, UJ, baik ditingkat penyidikan, maupun di semua tingkat pemeriksaan di tingkat pengadilan. Mestinya kasus Bansos KONI Kalbar bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2008. Termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008. BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO),

Sesuai petunjuk DPR RI, pemanggilan terhadap UJ dan Zulfadhli tak merujuk ke poin C. Penyidik Polda Kalbar diharuskan izin ke DPR RI. “Kami tindaklanjuti juga dengan izin pemanggilan dan sudah mendapat tanggapan dari DPR RI,” jelas Widodo. Dikatakan Widodo, pemanggilan terhadap tersangka UJ, justru yang datang hanya tiga tim penasihat hukumnya, diketuai Tobias Ranggi, Budi dan Dewi. “Tersangka (UJ) berjanji akan datang Senin 2 Maret nanti. Dia berjanji akan kooperatif dalam hal ini,” papar Widodo. Widodo kembali menegaskan, jika pada jadwal yang dijanjikan itu, namun tersangka UJ juga tidak datang, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan kedua. Sedianya kedua tersangka juga sudah dilakukan pencekalan untuk ke luar negeri. Untuk diketahui, berdasarkan perhitungan kerugian negara dari BPK RI, nilai kerugian untuk bantuan sosial Kalbar berkisar Rp5 miliar. “Kalau dirangkai dengan kerugian negara untuk KONI Kalbar, nilainya menjadi sekitar Rp20 miliar,” ungkap Widodo. Penasihat Hukum tersangka UJ, Tobias Ranggi mengatakan kliennya belum bisa memberikan keterangan. Alasannya se-

karena tidak meyakini beberapa kelompok penggunaan anggaran, diantaranya penggunaan dana Bansos untuk KONI. BPK Perwakilan Kalbar juga telah membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), hasilnya mengindikasikan adanya kerugian negara berupa empat penggunaan Bansos bermasalah, yakni temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh wakil bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar, serta adanya ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Sekda Kalbar...................................................................................................................dari halaman 1 Karena siapapun yang terlibat harus taat hukum,”tegasnya. Artinya, menurut Christiandy, jika sudah dipanggil harus datang. “Itu bentuk Pemprov mendukung penegakan hukum yang dilakukan aparat, baik itu kejaksaan maupun kepolisian,” imbuhnya. Jika memang dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan Sekda Kalbar dan Sekda saat ini terbukti, Wagub sangat menyayangkan. Lantaran dirinya sudah selalu, bahkan terus menerus, mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melanggar aturan tatkala menjalankan tugas birokrasi. “Sudah sering saya ingatkan dan kasus ini masih praduga tak bersalah. Pada intinya, saya mendukung penuh atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pontianak,” demikian Christiandy Sanjaya.

dijadwalkan Jumat (27/2). “Besok (hari ini,red) jam 09.00 wib, ada tujuh orang yang dimintai keterangan. Kemudian pada hari Jumatnya, kita jadwalkan memeriksa M. Zeet Assovie, sedangkan mantan Sekda Kalbar (Syakirman,red) sudah kita mintai keterangan,” tutupnya. Hamdy sendiri tak mengangkat telepon Rakyat Kalbar ketika hendak dikonfirmasi pada sekitar pukul 11.30 WIB. Saat dicoba untuk dihubungi kembali di nomor yang sama, 081157364xx, secara berulang kali pada sekitar pukul 18.22 WIB, nomor seluler tersebut sudah dalam keadaaan tidak aktif. Menurut Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, hal ini sangat serius. Ia berpesan atau menginstruksikan kepada pejabat atau siapa saja yang terlibat atau terkait harus proaktif kepada penyidik yang menangani kasus ini. “Kita minta mereka yang terlibat, untuk proaktif dan mendukung proses hukum yang dilakukan pihak kejaksaan.

Bahkan, sejumlah anggaran dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. “Intinya, alat bukti dan data-datanya sudah lengkap. Karena sudah ditemukan pidananya dalam penyelidikan yang kita lakukan selama 13 hari kemarin, dalam waktu dekat kita akan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan guna menetapkan tersangka,” ungkapnya. Dalam tahap penyidikan nanti, Samhori menerangkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut. Tak hanya itu, dalam kasus ini, Samhori menegaskan bahwa pihaknya akan menetapkan lebih dari satu tersangka. “Tidak ada perbuatan korupsi yang dilakukan satu orang, melainkan tindak pidana korupsi dilakukan secara berjamaah,” tegasnya. Ditambahkan Samhori, Syakirman telah memenuhi panggilan. Untuk permintaan keterangan kepada Hamdy

Laporan: A.Mundzirin, A.Munandar Editor: Mohamad iQbaL

Tiga Bekas .........................................................................................................................dari halaman 1 kan. “Yang jelas biarkan kami buktikan dugaan korupsi yang dilakukan Buchary dan Hasan Rusbini. Setelah terbukti dan memenuhi unsur, kita akan masuk ke tahap penyidikan terhadap ketiga mantan dewan itu. Jika tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur, maka kita tidak bisa melakukan proses hukum, jadi bisa ya, bisa tidak,” ujar Asispidsus Kejati Kalbar itu. Salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus korupsi ini, Rudi Astanto menegaskan, dalam sidang berikutnya, akan memanggil 15 saksi. “Sidang Buchary dan Hasan Rusbini, selanjutnya masih agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ada 15 saksi yang kita panggil, kita harap semuanya datang,” harap Rudi Astanto.

Pontianak itu, dikatakan Didi, nantinya akan menjadi fakta persidangan. “Kita lihat nanti persidangannya seperti apa. Dari fakta persidangan itulah, kita bisa melakukan penyidikan lagi terhadap ketiga mantan dewan itu,” bebernya. “Kalau memenuhi cukup bukti dan unsur terpenuhi, ketiga mantan dewan tetap bisa menjadi tersangka. Ya mengingat dugaan aliran dana tadi (pinjaman dan uang komitmen),” tegasnya. Dalam persidangan tentu akan terbongkar, kemana aliran-aliran dana itu mengalir. Didi masih menunggu hasil persidangan. “Karena fakta persidangan dapat menjerat ketiga mantan dewan tersebut. Sekali lagi, sepanjang memenuhi unsur dan cukup bukti,” sambung Didi. Setelah mencukupi bukti dan unsur dugaan korupsi atas aliran dana itu, barulah Kejati Kalbar fokus kepada ketiga mantan dewan itu dalam tahap penyidi-

wartawan saat ditemui di Kejari Pontianak, Rabu (25/2). Menurut Didi Istianta, ketiga mantan dewan itu saat ini dijadikan saksi terlebih dahulu untuk dua tersangka (Buchary dan Hasan Rusbini), guna pembuktian di persidangan. “Jadi bisa saja mereka (mantan pimpinan DPRD) nanti menjadi tersangka. Namun pada intinya kita saat ini fokus dengan pembuktian terhadap Buchary dan Hasan Rusbini,” jelas Didi. Ketiga mantan pimpinan DPRD Kota Pontianak itu diduga menerima aliran dana Bansos dan diwajibkan hadir dalam persidangan sebagai saksi. “Mereka wajib hadir. Karena keterangan mereka adalah keterangan saksi atas kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota dan Sekda Kota Pontianak itu,” jelas Didi. Aliran dana pinjaman, kemudian uang komitmen yang terbongkar dalam fakta persidangan kasus korupsi Bansos Kota

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS disc up to

BOOM SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

MINI HOME GYM IDC

IDC 7286 TREADMILL (6 FUNGSI)

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 26 FEB S/D 4 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

9.950

Hanya

8.550

4.588 Ribu

Hanya

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.888 Ribu

6.788 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

9.950

8.950

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.650

Hanya

3.888 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE

9.750

Hanya

4.388 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

23.250

Hanya

2.588 Ribu

22.850

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.850

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.688 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 26 FEB SD 8 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU EVEREST (DEPAN PODIUM).

jujurlah. Jangan mengada-ada, saya bisa mengetehaui ketika orang hanya berpura-pura mengetahui,” “Pertanyaan saya; apakah surga dan neraka itu ada?” kata ksatria samurai tersebut kepada sang biksu. Tetapi Biksu itu menjawab dengan ketus, “Kau terlalu bodoh untuk bisa tahu!”. Biksu itu menghina ksatria samurai. Kita mengetahui, seorang samurai adalah ksatria yang penuh harga diri, dan mereka tidak bodoh. Mereka sangat cerdas dan telah melalui latihan intensif. Jelas saja ia tersinggung. “Yang mulia, saya tidak bodoh. Jawab saja pertanyaannya. Jika anda tidak tahu bilang saja,” lanjut sang ksatria. “Dengar. Saya malas menjawab pertanyaan begundal sepertimu! Pergi,” Biksu ini memanggil sang prajurit elit sebagai begundal. Kstaria ini mulai meletakkan tangannya di gagang samurainya dan berkata, “Hati-hati berkata seperti itu! Pedang ini sangat tajam dan bisa memenggal kepalamu dengan sekali tebas!”. Biksu malah berseru dengan entengnya dan tidak kalah ketusnya, “Logam karatan itu? Kamu bahkan tidak bisa memotong kue dengan itu!”.

Bukan main tersinggungnya si ksatria tersebut. Ia mencabut samurainya dan ketika ia nyaris menebas leher Si Biksu, justru Biksu itu menatapnya lurus, dan berkata tanpa rasa takut sedikit pun. “Itulah neraka! Kamu marah, keadaan batinmu ketika kecewa dan tersinggung, itulah rasanya neraka! Kamu ingin memenggal kepalaku karena sakit hatimu? Bayangkan kamu tidak berada di sana tidak hanya sebentar, namun zaman demi zaman. Itulah neraka!” jelas Biksu. Ksatria samurai itu berkata, “Akhirnya….saya bertemu orang bijak dan tidak hanya membuat-buat cerita”. Ia nampak begitu puas dengan jawaban si Biksu tersebut. Jawaban si Biksu bukannya berbelit-belit dan tidak jelas. Sesungguhnya Biksu meminta si ksatria samurai memahaminya langsung. Ia tidak mengatakan bahwa jawabannya tertulis dalam kitab suci. Namun ia langsung mengajarkan sesuatu. Luar biasa. Mengajari orang bukan ke kepala mereka, tetapi ke hati mereka. Sehingga ketika mendengar jawaban dari si Biksu itu, Ksatria Samurai ini langsung berlutut di tanah dan bersujud kepada sang Biksu, dengan berurai air mata lalu berkata, “Anda adalah

biksu yang menakjubkan. Terimakasih banyak!” Biksu itu mentapnya dan tersenyum, “Itulah surga! Itulah perasaan yang kamu alami di hati saat ini. Mohon jagalah itu dalam hatimu hari demi hari. Itulah surga!” Cerita ini saya kutip dari buku si Cacing dan Kotoran Kesayangnya, karya Ajahn Bram. Dari cerita ini kita bisa memahami surga dan neraka dalam kehidupan ini. Tidak perlu repot-repot menunggu setelah kematian, sebagaimana yang diyakini umumnya orang beragama. Ada pula mereka yang keliru dalam memburu surga, sampai-sampai harus membunuh atau mencelakai orang lain. Mereka merasa dengan membunuh atas nama agama mereka telah menjadi manusia ‘terpilih’ yang akan ditempatkan Tuhan di surga. Mereka mengejar surga, tetapi ‘menciptakan’ neraka bagi orang lain. Itukah surga yang dijanjikan Tuhan? Bisa disimpulkan, bahwa kita sebenarnya bisa memilih untuk ‘menciptakan’ surga kita sendiri. Meski hanya kondisi sementara dan kita cenderung mengalami surga dan neraka itu lagi dan lagi. (Kiram Akbar)

Di Sana Ribut ...............................................................dari halaman 1 terjadi kelangkaan. “Kita, dinas maupun instansi terkait turut memantau ini. Tapi informasi yang kita dapat, isu pusat atas kelangkaan beras tidak ada pengaruhnya di Kota Pontianak, stok kita cukup bahkan melebihi untuk masyarakat,” ungkap dia, di kantornya, Rabu (25/2). Geografi Pontianak, yang dihimpit kabupaten-kabupaten berpotensi memproduksi beras lokal, turut mempengaruhi kondisi pasar di sana. Juga ada sejumlah faktor lainnya. “Distribusi beras, wacana pemerintah tidak mau ekspor, dan di KKR (Kabupaten Kubu Raya) melimpah ruah beras, kemudian pemerintah kota juga telah berkoordinasi dengan Dewan. Jadi, untuk apa kita menyuplai ke daerah lain jika di daerah sendiri juga memerlukan pangan. Dalam waktu dekat, kita juga akan berkoordinasi dengan Bulog, terkait ketersediaan beras di sana,” papar Mashudi. Pemerintah kota dengan instansi terkait memang sudah gencar melakukan Sidak di lapangan, terlebih saat diumumkannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Juga saat harga minyak dunia turun. “Dari awal memang sudah dipantau dan sudah kita ketahui laporannya, tidak ada perubahan harga dan tidak ada kelangkaan. Karena upaya ini dilakukan menyikapi BBM sewaktu naik, maka wajar bahan pokok juga naik. Tapi saat turun maka secara otomatis juga akan turun,” jelasnya. Melongok ke utara, loncat dua kabupaten dari Kota Pontianak, masyarakat Sambas juga masih belum merasakan kenaikan harga beras yang signifikan. Masih dijual dengan harga lama. Meski memang, banyak warga di sana mengkonsumsi beras kampung atau lokal. Budi, salah seorang pedagang Sembako di Pasar Sambas mengamini sejauh ini harga beras belum ada kenaikan. Pasokan beras lokal pun masih lancarlancar saja. “Kita masih menggunakan harga lama, jadi belum ada kenaikan harga beras. Namun, saat ini stok beras lokal masih banyak dan belum ada kenaikan harga beras lokal, “ kata Budi, di tokonya, kemarin. Hanya saja, pria 27 tahun ini mengakui beras yang ia jual termasuk stok lama. Untuk beras kampung masih dijual Rp11 Ribu per KG. Sementara beras kemasan, seperti Pandan Wangi merek koin, dijual seharga Rp240 Ribu per karung. “Tingginya harga beras kemasan karena tidak dijual kiloan, tapi per karung,” ujar Budi. Menurutnya, dengan kenai-

Gen Penjahat di Pulau Nusakambangan. Menurut Romli, Australia dalam sejarahnya memang tempat penjahat yang dibuang oleh Inggris. “Benua Australia itu tempat buangan penjahatpenjahat Inggris. Jadi otak-otak penjahat masih ada. Itu kan orang buangan semua,” kata Romli dalam diskusi di gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (25/2). Romli mengatakan, karena Australia menjadi lokasi buangan penjahat Inggris, maka siapapun yang memerintah di

kan harga beras di sejumlah daerah saat ini, bukan tidak mungkin harga di Sambas ikut naik. Sebab, harus mengikuti harga terkini. “Kalau kita beli dengan harga yang baru, otomatis harga beras akan naik. Tapi saat ini harga beras kita masih normal, “ jelas Budi. Imbuh dia, “Pada intinya kita tidak mempermasalahkan kenaikan harga, tentunya kita menurut saja, sebab yang kita jual sesuai harga agen. Kalau agen naik, ya otomatis harga (pengecer) pun naik”. Hal senada disampaikan Juni. Ia masih menjual di kisaran Rp10.000. “Kalau beras lokal sih tidak pengaruh, karena yang berpengaruh beras yang didatangkan dari Pulau Jawa oleh agen,” ujarnya. Dikonfirmasi, Nisa Azwarita, Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Sambas. Ia menegaskan bahwa harga beras di Sambas masih normal. “Untuk beras kemasan seperti beras Pandan Wangi perkilonya sekitar Rp11.000 per KG. Namun beras ini dijual dalam bentuk per karung. Ya Tergantung tokonya,” jelasnya. Masyarakat pun mayoritas mengkonsumsi beras lokal, tutur Nisa, maka kenaikan harga beras di Jawa tidak berpengaruh. “Karena kalau di sini untuk masyarakat kelas menengah ke bawah lebih suka makan beras kampong,” ungkapnya. Belum lagi, saat ini banyak petani yang baru panen sehingga stok beras pun surplus. Karena itu, kalau kenaikan harga beras memang sampai ke Kalbar, tidak berpengaruh di Sambas. Terkecuali harga Sembako lainnya, terutama telur, mengalami kenaikan. “Untuk pengaruh kenaikan harga beras, itu tergantung dari hasil produktivitas padi atau beras lokal asal pertanian Kabupaten Sambas. Namun, apabila panen sudah habis, maka Pemkab bersama dinas terkait mengadakan pasar murah di setiap kecamatan, “ tutup Nisa. Di tempat lain, berdasarkan kajian Tim Universitas Sumatera Utara (USU), program beras miskin (Raskin) bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga menjaga stabilitas harga. Menurut mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, Raskin juga telah mengurangi permintaan beras ke pasar oleh sekitar 15,5 juta sampai 18,5 juta jiwa. “Dampak Raskin terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat Raskin hanya diberikan kurang dari 12 bulan, seperti pada ta-

hun 2006 yang cuma 11 bulan dan tahun 2007 yang cuma 10 bulan,” ungkap Andi dalam keterangan persnya. Saat itu, lanjutnya, harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam. Nah, pemerintah pun melakukan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus dari Cadangan Beras Pemerintah (OPK-CBP). “Apakah kenaikan harga ini karena Raskin belum dibagi? Bahkan akan dihapus oleh Kabinet Kerja dan diganti uang tunai? Sebagai catatan, awalnya program Beras ini hanya untuk darurat pada1998-2003, kemudian menjadi program unggulan untuk perlindungan sosial yang menjangkau 15,5 juta sampai 18,5 juta jiwa pada 2003-2014. Hati-hati menghapus program ini,” tegas Andi Arief. Dan akhirnya, kemarin Perum Bulog pun menyatakan kesiapan untuk menyalurkan beras ke rumah tangga miskin dan menggelar operasi pasar di sejumlah daerah. Menurut Dirut Bulog, Lenny Sugihat, selama Januari–Februari 2015 pihaknya telah menyalurkan 175 ribu ton Raskin dan menggelontorkan 56 ribu ton beras untuk operasi pasar. “Hari ini (kemarin) siap disalurkan 25 ribu ton Raskin dan dua ribu ton beras untuk operasi pasar yang merupakan bagian dari rencana penyaluran sebesar 300 ribu ton,” kata Lenny yang telah melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Khusus DKI Jakarta dan sekitarnya, kata Lenny, Bulog sudah siap menyalurkan 1.600 ton Raskin dengan 98 truk. Rinciannya, 20 truk Raskin untuk DKI Jakarta, 15 truk untuk Karawang dan Bekasi, 10 truk untuk Tangerang, 10 truk untuk Kabupaten Bogor, 50 truk untuk Kota Bogor, 5 truk untuk Kota Depok, 3 truk untuk Serang, dan 10 truk untuk Kabupaten Lebak. Selain itu, Perum Bulog juga menyiapkan 20 truk untuk operasi pasar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Operasi pasar itu akan menyasar 58 titik pemukiman dan 12 pasar tradisional. Ia menyebutkan, Raskin diberikan kepada 15.530.587 rumah tangga sasaran (RTS) dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan. Harga Raskin yang disalurkan itu Rp 1.600/kg. Sedangkan program operasi pasar bertujuan untuk menyediakan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, dengan harga jual eceran tertinggi Rp 7.400/kg di Pulau Jawa, dan Rp 7.500/kg di luar Pulau Jawa.*

..............................................................dari halaman 1 negara benua itu pasti memiliki gen-gen penjahat dalam dirinya. Romli lantas membandingkan dengan Indonesia yang ratusan tahun menjadi jajahan Belanda. “Sekarang kita menjalani kemerdekaan ini baru 70 tahun. Jadi masih ada terlihat sisa-sisa penjajahan yang ditampilkan oleh para pemimpin kita,” ungkapnya. Terkait pemerintah Australia yang ingin mengadili sendiri warganya yang melakukan tindak kejahatan di negara

lain, Romli pun menyangsikannya. “Kan tidak mungkin juga berdarah penjahat mengadili penjahat,” tegasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 2328 VO Noka : MH1KC3112CK199497 Nosin : KC31E1195074 A/N: FRANSISKUS SUHARDONO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Presiden Barca: Isco Seperti Iniesta PRESIDEN Barcelona, Josep Maria Bartomeu memberikan pujian kepada gelandang muda Real Madrid, Isco sebagai pemain yang sangat bagus. “Isco merupakan pemain yang sangat bagus. Saya menonton pertandingan Real Madrid melawan Elche, dan dia punya permainan hebat,” ujarnya. “Saat ia bermain untuk Malaga, saya pikir dia punya kemampuan untuk menjadi seperti Andres Iniesta, dia sangat bagus,” tandasnya. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar

Kamis, 26 Februari 2015

1: 2

THE CITIZEN

BELUM HABIS

MANCHESTER City harus mengakui kehebatan Barcelona pada pertandingan leg pertama Liga Champions, Rabu (25/2) dini hari kemarin. Bermain di Etihad, City dipermalukan tim asal Katalan itu dengan skor 1:2. Adalah striker asal Uruguay, Luis Suarez menggelontorkan dua gol ke gawang Manchester City. Namun, Barcelona gagal mencatat clean sheet setelah gawang Ter Stegen dijebol Sergio Aguero. Namun Suarez percaya kekalahan tipis itu adalah hasil bagus bagi City, karena masih ada peluang bagi mereka di Camp Nou pada leg kedua (19/03). Mantan striker Liverpool itu rupanya cukup menyayangkan gagalnya penalti Lionel Messi. Di penghujung laga, peraih Ballon d’Or empat kali itu dilanggar Pablo Zabaleta di dalam area terlarang. Tetapi kiper Inggris, Joe Hart mementahkan eksekusi La Pulga. “Saya rasa City masih punya peluang. Bila mereka kalah 3-1, maka kondisinya akan jauh lebih sulit, tetapi kekalahan 2-1 adalah hasil yang bagus bagi mereka,” ujar El Pistolero.

Hasil ini sedikit berbeda dengan musim lalu di mana pada leg pertama di City of Manchester Stadium, Barca menang 2-0 dan justru kebobolan di leg kedua dengan skor akhir 2-1. Sementara itu, Pelatih Barca, Luis Enrique menegaskan akan tetap mempercayakan eksekusi pinalti kepada Leonel Messi. Pelatih berusia 47 tahun itu juga tak mempermasalahkan kegagalan Messi mengeksekusi penalti. “Pemain yang menjadi penendang penalti pasti pernah gagal, tetapi kami tetap percaya penuh terhadap Messi,” ujar Enrique. Dua gol Barca tercipta pada babak pertama, keduanya lewat kaki Suarez. Yang pertama dari umpan silang Messi di sayap kanan, sedangkan yang kedua dari umpan silang Jordi Alba di sayap kiri. Manchester City, yang tak berkutik sepanjang babak pertama, bangkit di babak kedua dan memperkecil ketinggalan lewat Sergio Aguero. Sayang, saat asa The Citiznes tengah membara usai gol itu, Gael Clichy melakukan tekel ceroboh yang berakibat kartu kuning

DESAKAN JUAL POGBA

DESAKAN agar Juventus segera menjual Paul Pogba terus menguat. Kali ini datang dari mantan punggawa Juve sendiri, Alessio Tacchinardi. Namun, dengan syarat Bianconeri harus bisa mendatangkan tiga pemain kelas dunia sebagai penggantinya. Pogba kini masuk jajaran salah satu pemain terbaik di Eropa dan dunia. Padahal, usianya masih 21 tahun. Kualitasnya yang sangat masif bahkan membuatnya menjadi incaran klub macam Real Madrid, Chelsea dan Manchester City. Tacchinardi lalu membandingkan potensi transfer Pogba ini dengan transfer Zinedine Zidane. Juve melego maestro asal Prancis itu, namun bisa mendatangkan tiga pemain kelas dunia sekaligus dalam diri Gianluigi Buffon, Lilian Thuram dan Pavel Nedved. Dari situlah, pria 36 tahun ini meyakini bahwa jika memang mantan klubnya itu mau melepas Pogba, maka mereka wajib mendatangkan setidaknya tiga pemain kelas dunia ke Turin. “Juve sangat membutuhkan Pogba, sama

seperti halnya mereka membutuhkan Carlos Tevez. Ketika mereka ditarik keluar, seluruh tim menderita. Tim Anda tak akan bisa memenangkan pertandingan dengan pemain seperti Tacchinardi, tapi dengan pemain seperti Zidane. Di usianya yang masih 21 tahun, Pogba telah melakukan hal-hal luar biasa dan fakta bahwa ia sampai dibandrol hingga 100 juta Euro kian meningkatkan tekanan kepadanya,” tutur Tacchinardi. “Jika Juve bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli tiga pemain top, menjualnya mungkin sah-sah saja. Jika tidak, mereka wajib mempertahankannya karena mustahil untuk melakukan aksi ‘jual Zidane, beli Buffon, Thuram dan Nedved’ di masa kini,” tambahnya. (*)

Entertainment

kedua. City pun harus bermain dengan 10 orang. Di menit tambahan babak kedua, harapan City untuk menembus ke perempatfinal serasa pupus saat bek City, Pablo Zabaleta, menjatuhkan Messi di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih. Beruntunglah bagi City, insting kiper Joe Hart cukup tajam untuk menebak arah tendangan La Pulga dan menepisnya. Ancaman City belum berakhir, Bola sempat kembali ke Messi dengan ketinggian sedang. Terburu-buru, Messi menyongsong bola muntah dengan tandukannya sembari menjatuhkan diri namun arahnya justru melebar. Wasit langsung meniup peluit panjang saat bola meninggalkan lapangan permainan. “Ini adalah penampilan yang sangat bagus dari tim kami, kami jauh lebih baik daripada lawan kami. Kami menampilkan permainan yang komplit dan harus puas dengan itu. Tujuannya adalah untuk memenangkan pertandingan, kami tak peduli dengan hasil pastinya,” ujar Enrique. “Kami harus ingat dengan kualitas lawan kami dan

betapa sulitnya laga ini. Saya terkesan dengan setiap pemain dan saya ucapkan selamat kepada para pemain untuk hasil ini dan sikap mereka,” pungkasnya. Kiper The Citizen, Joe Hart menyimpan keyakinan terkait peluang Manchester City lolos ke babak perempat final Liga Champions musim ini. “Kali ini kami tidak beruntung, kami tahu apa yang kami hadapi. Namun kadang, permainan tidak berjalan sesuai dengan keinginan anda dan itulah yang terjadi di babak pertama,” jelas Hart. “Namun manajer terus memberi semangat pada kami, bahkan di babak pertama. Meski kami kalah 1-2 di kandang sendiri, kami akan menatap leg kedua dengan penuh keyakinan,” pungkasnya. Hal senada diungkapkan Sergio Aguero. Ia bersumpah Manchester City akan berjuang hingga titik akhir melawan Barcelona di leg kedua nanti. “Ini bukan hasil yang kami inginkan, namun pertandingan ini masih belum usai. Seperti biasa, kami akan terus berjuang hingga titik akhir. Ayo City!” tulis Aguero di akun Twitter miliknya. (*)

JUVENTS 2 : 1 BORUSSIA DORTMUND

PERJUANGAN BELUM SELESAI

PENYERANG Juventus Carlos Tevez menegaskan bahwa timnya belum boleh puas dengan kemenangan tipis atas Borussia Dortmund. Juve baru saja menang 21 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tevez mengatakan bahwa Juve sebenarnya sudah tampil bagus. Gol yang dicetak Dortmund lewat Marco Reus pun sebenarnya terjadi akibat Giorgio Chiellini terpeleset. “Saya rasa kami tampil bagus. Gol Dortmund terjadi karena kesalahan kami, tapi secara umum kami tampil bagus. Dalam fase Liga Champions seperti ini, perjuangan belum selesai hanya dalam satu leg. Seandainya kami menang 3-0 pun, situasinya masih sulit,” ucap Tevez. Tevez juga mengatakan bahwa ia kerjasamanya bersama Alvaro Morata semakin hari semakin bagus. Dalam laga tadi, Tevez mencetak gol pertama Juve sementara Morata mencetak gol

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

kedua. Pelatih Borussia Dortmund Jurgen Klopp mengaku masih optimis bisa mengalahkan Juventus di kandangnya. Meski baru saja kalah dari Bianconeri, Klopp mengaku tidak patah arang dan akan mengejar kemenangan di Wesfalenstadion. Juventus mencetak gol lewat sepakan Carlos Tevez dan Alvaro Morata dibalas satu lewat Marco Reus. “Pada babak pertama, kami tidak layak tertinggal satu gol, tapi setelah jeda Juve pantas mendapat kemenangan. Situasi ini mengubah rencana kami. Kita lihat saja siapa yang akan menang di Dortmund. Saya rasa kami sangat kuat di kandang. Bahkan jika kali ini kami bermain imbang, saya tetap targetkan kemenangan pada leg kedua,” tegas Klopp. Klopp juga mengaku tak terlalu risau dengan kekalahan kali ini. Ia menyebut tertinggal satu gol dari lawan sekelas Juventus merupakan hal yang normal. “Jika anda berpikir soal dua pertandingan menghadapi Juventus, normal saja jika salah satunya berakhir dengan kekalahan tipis. Kami akan mencoba membalik kedudukan pada leg kedua,” pungkasnya. (*)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat

Rakyat Kalbar Kamis, 26 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Spesialis Pencuri Lilin Kelenteng Disergap

DUA DITANGKAP, DUANYA LAGI BURON

Ilustrasi. Net

Sungai Pinyuh-RK. Jajaran Polsek Sungai Pinyuh meringkus sindikat pelaku pencurian lilin kelenteng yang kerap meresahkan masyarakat. Dua pelaku telah diamankan, sedangkan dua pelaku lainnya masih buron. Dalam aksinya, pelaku menggunakan mobil untuk mengangkut lilin. Kapolsek Sungai Pinyuh, Kompol Wastono mengungkapkan, terungkapnya aksi pencurian lilin kelenteng tersebut berawal dari laporan korban, Djie Chung Liong yang juga penjaga Vihara Kong Kieu Pak Kung Sungai Pinyuh. Laporan dengan nomor: B/35/II/2015 tersebut dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2015. Dalam laporannya, korban menerangkan kejadian bermula ketika Djie Chung Liong mendapatkan informasi dari masyarakat, menyebut lilin kelenteng yang dijaganya hilang. Memastikan kebenaran informasi tersebut, Djie Chung Liong mengecek langsung. Benar saja, ketika sampai di kelenteng, dirinya mendapatkan beberapa buah lilin sudah raib. Halaman 15

2015, Polres Kapuas Hulu Tangan 21 Kasus

Mahyudi Nazriansyah

Putussibau-RK. Selama 2015, Polres Kapuas Hulu menangani 21 kasus. Selama Januari menangani 15 kasus, sementara Februari sudah enam kasus. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah SIK memaparkan, 15 kasus pada Januari lalu, terdiri dari 13 kasus kejahatan konvensional dan dua kasus Narkoba. Selama itu ada lima di antara kasus tersebut telah selesai. Sedangkan enam kasus pada bulan Februari terdiri dari lima kasus konvensional dan

Ilustrasi. Net

THM Jual Minol Tanpa Izin Walikota Suruh Tanya Polisi Pontianak-RK. Carut marut penjualan minuman beralkohol (Minol) tanpa izin di tempat hiburan malam (THM) di Kota Pontianak benar dibiarkan. Tidak ada ketegasan dari Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum untuk menginstruksikan instansinya menindak THM tersebut. Walikota Sutarmidji malah menyuruh wartawan bertanya kepada polisi. “Sudah, tanya polisi,” jawab Walikota Pontianak, Sutarmidji ketika ditanya mengenai THM yang melanggar Perda

KAPOLRESTA KAGET, BERUPAYA MINTA PERDA DAN SK WALIKOTA Kota Pontianak dan SK yang dikeluarkannya, Rabu (25/2). Diwawancarai lebih jauh tentang peredaran Minol di THM, usai pertemuannya dengan seluruh Muspida di Kota Pontianak di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak kemarin, Walikota

terkesan menghindar. Padahal Perda merupakan produk hukum Pemkot dan SK Minol malah dirinya sendiri yang mengeluarkannya. Walikota tetap meminta wartawan menanyakan kepada polisi, mengenai peredaran Minol tanpa izin di THM. “Udah…Pak polisi lah,”

katanya. Diwawancarai di tempat yang sama, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso terkejut mendengar ucapan Walikota Pontianak yang menyerahkan sepenuhnya penindakan THM menjual Minol tanpa izin kepada pihak kepolisian. “Itu nanti saya cek dulu, saya minta datanya dulu sama Pemkot Pontianak,” jawab Kombes Pol Raden Heru. Kenapa polisi belum turun ke lapangan? Kapolresta hanya mengatakan Halaman 15

PEMASOK SABU DI KAPUAS HULU DIBEKUK

satu kasus Narkoba. “Kalau untuk penyelesaian perkara bulan ini ada tujuh kasus. Penyelesaian ini, selain kasus di bulan Februari, juga ada kasus-kasus pada bulan Januari. Dalam dua hari ke depan ada dua kasus lagi yang akan selesai,” kata Kapolres, Rabu (25/2) di ruang kerjanya. Dipaparkan Mahyudi, 15 kasus kejahatan konvensional dalam dua bulan terakhir ini, diantaranya kasus pencurian, pencabulan anak di bawah umur dan lain sebagainya. “Oleh karena itu segenap elemen masyarakat harus bersatu padu dengan kepolisian untuk menjaga Halaman 15

Putussibau-RK. Setelah menjadi target operasi sejak lama, akhirnya AJ, 26, dibekuk jajaran Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu di Simpang Desa Mawan, Pengkadan, Rabu (25/2) sekitar pukul 06.00 Wib. Warga Kampung Saigon, Kecamatan Pontianak Timur ini merupakan pemasok sabu di sejumlah kawasan di Kapuas Hulu. Dari tangan AJ, petugas mengamankan barang bukti sabu sebanyak tiga paket. Satu paket di saku celana kanan dan dua paket dalam tas pelaku. Saat ini

Mendadak, 100 Personil Polres Ketapang Dites Urine

AJ sedang menjalankan pemeriksaan intensif. Pemuda ini sudah lama menjadi target Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu. Ia diduga kerap bolak-balik Pontianak-Kapuas Hulu untuk mengantar pesanan sabu kepada seorang bandar. Pengintaian terhadap AJ bermula pada Sabtu (21/2) lalu. Saat itu AJ berangkat dari Putussibau ke Pontianak menggunakan taksi. Diduga AJ usai mengantar pesanan sabu. Keberadaan AJ di Pontianak terus diawasi petugas. Halaman 15

AJ Saat Diamankan Beserta Barang Bukti Sabu Miliknya. ARMAN HAIRIADI- RK

Pesta Sabu di Rumah Kontrakan

Empat Pemuda Sungai Pinyuh Diringkus Polisi Mempawah-RK. Empat warga Sungai Pinyuh diringkus Satgas Anti Narkoba Polres Pontianak saat pesta sabu di rumah kontrakan Gang Tani, Kecamatan Sungai Pinyuh, Selasa (24/2) pukul 22.30 Wib. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mendapatkan sejumlah paket sabu. Kapolres Pontianak, AKBP Suharjimantoro melalui Kasat Narkoba Polres Pontianak, Iptu Buchari mengungkapkan, diringkusnya kelompok pemuda yang sedang mengonsumsi barang haram itu setelah mendapatkan laporan masyarakat. Warga

Ilustrasi. Net

Ketapang-RK. di Mapolres Ketapang secara mendadak dilakukan tes urine. Tes tersebut diikuti 100 anggota polisi. Tes ini langsung dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pontianak di aula Mapolres Ketapang, Rabu (25/2). Anggota yang dipilih mengikuti tes pertama ini, sebagian besar dicurigai sebagai pengguna Narkoba. “Kita sengaja melakukan tes mendadak kepada anggota yang dicurigai terlibat penyalahgunaan Narkoba,” kata Kapolres Ketapang, AKBP Hady Poerwanto kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (25/2). Kapolres mengatakan, tujuannya untuk membuktikan apakah anggota polisi itu benar sebagai pengguna Narkoba atau tidak. Kapolres menegaskan, jika terbukti, maka anggota tersebut akan ditindak. “Kita sudah komitmen jika terbukti, maka anggota itu akan ditindak sesuai pelanggaran kode etik,” tegasnya. Hady menegaskan, akan terus melakukan tes Narkoba agar jajarannya bersih. Tes juga untuk mengantisipasi agar anggotanya tidak tergoda dan menyalahgunakan Narkoba. Halaman 15

menaruh curiga atas kerapnya aktivitas perkumpulan pemuda hingga larut malam di rumah kontrakan milik AH, 40. Berbekal informasi itulah, Satgas Anti Narkoba Polres Pontianak melakukan penyelidikan di lapangan. Benar saja, polisi mencurigai adanya gerak-gerik mencurigakan yang dilakukan sejumlah pemuda di rumah pelaku. Setelah menunggu waktu yang tepat, polisi pun melakukan penggerebekan. Di dalam rumah tersebut polisi mendapatkan empat pemuda yang sedang pesta sabu. Halaman 15

Tangani Kasus Kejahatan Keuangan

Polda Kalbar dan BI Perkuat Koordinasi Pontianak-RK. Kasus tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), selalu diwanti-wanti terjadi di Kalbar. Kepolisian Kalbar dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar akan bergandengan tangan menangani dugaan kasus-kasus tersebut. Koordinasi kedua belah pihak ini dilakukan di kantor BI Kalbar, Jalan Ahmad Yani No. 2, Rabu (25/2). Nota kesepahaman itu dituangkan dalam penandatan-

ganan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) yang ditandatangani pimpinan kedua instansi, Perwakilan BI Kalbar Dwi Suslamanto dan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto. Kepala Perwakilan BI Kalbar, Dwi Suslamanto mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan kedua lembaga, bekerjasama dalam tukar menukar informasi, pengamanan, pengawalan pengangkutan uang rupiah, untuk layanan kas di daerah

terpencil. Khususnya juga untuk daerah perbatasan. “Kemudian juga untuk sosialisasi penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut terkait pada kasus-kasus dugaan tindak pidana kegiatan transfer dana, pemalsuan uang, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) serta KUPVA,” tegas Dwi. Lanjut Dwi, Kota Pontianak sendiri merupakan kota kelima setelah Batam, Denpasar, Medan dan Surabaya yang

melaksanakan penandatanganan PPK ini. Selanjutnya, di tahun 2015 ini diharapkan kerjasama seperti ini dapat terealisasi di seluruh kantor perwakilan BI dalam negeri. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, keterkaitan uang, khususnya dalam perdagangan dan penukaran uang memang sangat rentan terjadinya tindak pidana. Maka dari itu, menurutnya, sinergi antara BI dan Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite Pemkab Bentuk Tim Monitoring Peredaran Minol

Ilustrasi.

NET

Kubu Raya. Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim memastikan Pemkab Kubu Raya akan membentuk Tim Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol (Minol). Mini maket dan supermarket menjadi target pengawasan tim tersebut. “Agar minol tidak diedarkan dan diperjualbelikan di tempat yang telah ditentukan,” ungkapnya, Rabu (25/2). Ditegaskannya, pembentukan tim sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Permendag tersebut, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melarang penjualan minol golongan A dijual di minimarket. Aturan yang diteken pada 16 Januari, itu mewajibkan minol bersih di mini market paling telat 16 April mendatang. Pemkab Kubu Raya paparnya, akan menyisir seluruh mini market yang ada di wilayahnya. “Penjualan minuman keras harus diawasi, sehingga orang mudah membeli di semua tempat. Harus sesuai aturan, usia 17 tahun ke atas yang bisa membelinya,” tegasnya. Seharusnya, Nursyam menambahkan, pedagang lebih teliti dalam menjual minol hanya kepada warga berusia 17 tahun ke atas. “Caranya melihat KTP yang pembeli, apakah sudah di atas 17 tahun. Apalagi ketentuan penjualan minol sudah ada, dan tidak semua tempat diperbolehkan untuk menjualnya sesuai dengan aturannya,” ungkapnya. Selaku pribadi maupun pejabat Pemkab Kubu Raya, Nursyam menyambut baik aturan tersebut, karena banyak penyakit masyarakat berawal dari mengkonsumsi minuman keras. “Kalaupun diperbolehkan, namun ada aturannya,” pungkasnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 26 Februari 2015

Pembangunan Bundaran Tugu Jalan Soekarno Hatta

Harus Sesuai Historis dan Filosofi Daerah Kubu Raya. Tugu yang akan dibangun di bundaran Jalan Soekarno Hatta, Kubu Raya hendaknya memiliki nilai historis dan filosofi daerah. Baik dari bentuk, penataan hingga tamannya. Begitu pendapat Raja Kubu, DYMM Sy Zulfi bin Sy Ismail Alaydrus. “Tugu ini merupakan simbol suatu daerah. Tentu harus mengisahkan tentang nilai historis suatu daerah. Selayaknya kita ambil dari Kerajaan Kubu, dimana merupakan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kubu Raya itu sendiri. Baik dari sejarah, budaya, dan makna yang terkandung di dalamnya,” kata Sy Zulfi kepada wartawan, Rabu (25/2). Dijelaskan budayawan dan seniman ekonomi kreatif ini, ada beberapa nilai dan filosofi yang pernah ada semenjak berdirinya kerajaan di Kubu Raya, seperti sejarah tentang Benteng Labirin. Dimana Benteng Kubu ini merupakan salah satu 7 benteng terkuat di dunia, dan sejarah telah mencatat itu. “Hendaklah bundaran yang ada dibuat sesuai dengan Benteng Labirin, yang memiliki makna kekuatan suatu

daerah yang mampu bertahan dari segala rintangan dan hambatan, agar Kubu Raya tetap semakin jaya,” paparnya. Selain itu lanjutnya, Kubu Raya memiliki simbol yang merupakan lambang Kerajaan Kubu, seperti lambang padi yang memiliki makna kesejahteraan suatu daerah. “Kita telah memiliki konsep, bahwa tugu yang cocok adalah lambang padi. Selain Kubu Raya adalah daerah persawahan, lambang ini juga memiliki makna dan tuntunan agar masyarakat Kubu Raya tetap sejahtera dengan hasil alam yang melimpah,” timpal Sy Zulfi sambil menunjukkan usulan desain tugu, bundaran dan taman karyanya. Tidak kalah pentingnya lanjut Zulfi, lambang bulan dan bintang yang memiliki makna, bahwa Kubu Raya ada daerah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Kubu Raya kaya akan budaya, agama, dan etnis. Saya rasa kita sepakat ingin masyarakat yang sejahtera dan beriman. Nilai ini lah yang hendaknya tergambar dalam tugu yang hendak dibangun,” timpalnya.

Tugu padi dengan lambang bulan dan bintang di atasnya ini lanjutnya, diperindah dengan kolam air di sekelilingnya. “Ini memiliki nilai simbol kehidupan, keamanan Sy Zulfi bin Sy Ismail Alaydrus dan ketenangan. Tentu ini yang menjadi keinginan kita semua, bahwa masyarakat hidup dengan tenang dan aman, agar dapat selalu tumbuh membangun daerah,” paparnya. Hal yang sama dengan taman yang akan dibangun, taman berbentuk liku-liku air Desain tugu, bundaran dan taman yang memiliki nilai historis dan losofi Kubu Raya yang dikonsep Raja Kubu, DYMM Sy Zulfi bin Sy mengalir ini menggambarkan, fiIsmail Alaydrus. IST bahwa Kubu Raya memiliki alam dengan sungai-sungai kepada anak cucu dan orang luar. Karena yang mengelilinginya. Hal ini menun- negara yang modern tidaklah meningjukkan Kubu Raya sebagai daerah yang galkan sejarahnya, namun semakin mendinamis ydiyakini akan selalu berkem- cintai dan mengembangkan sejarahnya. bang dan maju ke depan. “Pengambilan Konsep ini lah yang ingin kita berikan nilai-nilai ini merupakan penghargaan, kepada daerah, sebagai masukan positif pengembangan budaya dan sejarah dae- bagi pembangunan Kubu Raya ke depan,” rah. Dengan lambang itu bisa bercerita harap Sy Zulfi. (sul)

APBD Dihabiskan untuk Jalan Poros

Bupati Tak Layak Terima Investment Award Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Banyak pemangkasan anggaran dalam APBD yang berimbas kepada masyarakat, baik sektor pertanian, pembangunan dan infrastruktur. Maknya, Anggota Komisi II DPRD Kubu Raya Jauhari menyebut, Investment Award 2014 tidak layak diterima Bupati Rusman Ali. Jauhari melihat anggran banyak dihilangkan dan dialihkan ke jalan poros. Sehingga terjadi pemangkasan draktis untuk sektor pertanian. “Dulu untuk pertanian sekitar Rp 24 miliar, tetapi tahun 2015, pertanian sekitar Rp 13 miliar. Itupun hanya ke fisik,

baik bantun bibit, benih dan alat-alat pertanian, dan hanya daerah tertentu saja yang dapat, tak semuanya mendapatkanya,” ungkapnya, Selasa (25/2) siang. Jauhari mengaku mendukung pembangunan jalan poros, tetapi harus sesuai kemampuan anggaran. Sehingga tidak terjadi pemangkasan terhadap anggaran yang lain. “Jangan sampai dihilangkan, dikurangkan anggaran yang lain. Harus diimbangi dengan pemerataan. Jangan sampai ratusan miliar dikeluarkan untuk jalan poros yang tidak bermanfat bagi masyarakat KKR, terutama wilayah pesisir,” katanya. Disinggung Bupati Kubu Raya Rusman

Ali yang pernah mendapat Investment Award 2014, Jauhari menilai sampai saat ini belum terlihat keberhasilan Bupati Rusman Ali. Pembangunan yang dilaksanakan malah tidak pro rakyat. Sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan dari berbagai sektor. “Intinya harus berimbang. Untuk ke depan, kami akan berusaha mempertahankan anggaranya, terutama sektor pertanian,” ungkap Jauhari. Di tempat yang sama, anggota DPRD Kubu Raya Joko Triono mengungkapkan, banyak pembangunan yang tidak mengarah kepada kepentingan rakyat, tetapi kepentingan beberapa kelompok yang

mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut. “Seperti Investment Award seharusnya diberikan kepada Bupati yang lama, bukan yang sekarang,” sindirnya. Joko menambahkan, pembangunan yang dilaksanakan saat ini hanya menghambur-hamburkan uang, dan tidak tepat sasaran bagi masyarakat. Sehingga sebagian besar warga Kubu Raya tidak merasakan manfaatnya. “Kami melihat pembangunan Sekunder C itu hanya menghambur-hamburkan uang. Apalagi di daerah tersebut tidak ada penghuninya, dan tidak sesuai dengan perencanaan,” ungkapnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Tertarik Terapkan e-Voting

Ilustrasi.

Bupati Resmikan SPAM IKK Segedong

300 Pelanggan dapat Diskon 43 Persen

NET

Pemerintah Kabupaten Mempawah mengaku tertarik menerapkan sistem elektronik (e-Voting) dalam penyelenggaraan Pilkades. Keberadaan sistem itu diyakini mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk menghasilkan pemilu yang transparan dan akuntabel. Sejak tahun 2009 lalu, e-voting telah digunakan dalam 20 kali pelaksanaan Pilkades di Indonesia. Bahkan pada tahun 2014 lalu, sistem elektronik ini telah diterapkan dalam proses rekapitulasi Pemilihan Legislatif di 564 TPS yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Selain dikenal cepat dan akurat dalam perhitungan, e-voting juga dijamin aman dari aksi peretas atau hacker. Sebab, e-voting tidak terhubung dengan jaringan apapun. Bahkan di desa yang tidak ada jaringan listrik sekalipun, e-voting tetap dapat dilakukan, hanya dengan mengandalkan satu unit accu atau baterai mobil. “Jika memang sepakat menggunakan e-voting, kita sudah siap mengoperasikannya. Bahkan, saat ini kita sudah memiliki enam unit. Sistem operasionalnya juga simpel dan mudah dipahami,” tegas Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, Iqbal Suparta. Sambutan positif terhadap e-voting juga disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mempawah, Kusnandi. Dia menilai penerapan e-voting pada Pilkades tidak hanya meringankan pekerjaan penyelenggara, melainkan mampu menekan potensi konflik dan memberikan kepuasan bagi para kontestan Pilkades. “Kita gembira terhadap penerapan teknologi informasi dalam proses pemilihan umum. Ini patut disambut gembira, apalagi jika sistem ini benar-benar bisa diterapkan di Kabupaten Mempawah,” harapnya. (fia)

Bupati Mempawah, H Ria Norsan me-launching sambungan air bersih SPAM IKK.. ALFI SHANDY

Segedong. Upaya meningkatkan pelayanan terus dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Galaherang Mempawah. Salah satunya, paket sambungan air bersih Sistem Pengolahan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) di-launching Bupati Mempawah H Ria Norsan, Rabu (25/2) di SD

Negeri 4 Segedong. Sebanyak 300 pendaftar pertama akan mendapatkan diskon harga sebanyak 43 persen. Plt Direktur PDAM Tirta Galaherang Mempawah, H Trisnajaya menerangkan, dalam melakukan operasional penyambungan ke pelanggan, pihaknya bekerjasama dengan

Koperasi Serba Usaha Karya Bersatu Kecamatan Segedong. “Warga yang ingin menjadi pelanggan PDAM bisa mendaftar melalui koperasi tersebut. Tarif normal penyambungan sebesar Rp 1.576.500. Namun, untuk 300 pelanggan pertama akan mendapatkan diskon 43 persen. Sehingga, cukup membayar Rp 900 ribu saja. Bahkan, untuk rumah ibadah, kita gratiskan,” ungkap Trisnajaya. Saat ini, mantan Anggota DPRD Mempawah itu menyebut, sudah ada 20 sambungan rumah tangga yang aktif sebagai pelanggan PDAM IKK Segedong. Pihaknya juga telah menyiapkan empat golongan sambungan. Yaitu, golongan pertama, untuk rumah ibadah dan sosial dengan tarif bulanan Rp 14.000 (maksimal 15 meter kubik). Kedua, untuk rumah tangga dengan tarif bulanan Rp 53.500 (maksimal 20 meter kubik). Ketiga, untuk niaga/perdagangan dengan tarif bulanan

Rp 62.500 (maksimal 20 meter kubik). Dan keempat, untuk instansi pemerintah dan sekolah dengan tarif bulanan Rp 53.500 (maksimal 20 meter kubik. Ke depan, dia mengajak seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Segedong menjaga dan merawat keberadaan PDAM. Jika melihat infrastruktur PDAM yang rusak, seperti adanya pipa bocor atau pecah, segera memberitahukan kepada petugas PDAM. “Setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat dan pelanggan semaksimal mungkin segera kita tindaklanjuti di lapangan. Hal itu sangat penting, agar pelayanan air bersih tetap berjalan maksimal. Bagi masyarakat yang wilayahnya belum dilalui pipa mohon bersabar, kami terus upayakan,” janjinya. Sementara itu, Bupati Mempawah, H Ria Norsan menyambut baik beroperasinya PDAM IKK Segedong. Norsan menyebut, Pemerintah Kabupaten

Mempawah berkomitmen melayani masyarakat dalam pengadaan air bersih. Mengingat air bersih merupakan hal yang sangat krusial. “Kami sangat gigih mencari dana ke pemerintah pusat. Dengan dana yang didapat, maka PDAM IKK Segedong pun bisa dioperasikan. Kapasitas air yang disalurkan sebesar 10 liter per detik. Dengan kecepatan itu sudah aman untuk meningkatkan jumlah pelanggan mencapai 600 sambungan. Jika telah tercapai 600 sambungan, maka akan dibangun boster. Sehingga air bisa ditembakkan langsung ke semua pelanggan, tanpa perlu menggunakan pompa,” terangnya. Hadir dalam acara launching tersebut, Ketua DPRD Mempawah H Rahmad Satria, Ketua Dewan Pengawas PDAM Ismail, Plt Camat Segedong Abdul Malik, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Segedong, dan para tokoh masyarakat Kecamatan Segedong. (fia)

Dana Pembangunan Gedung BKMT Segedong Rp 73 Juta Segedong. Usai meresmikan sambungan air bersih PDAM, Bupati Mempawah, H Ria Norsan menancapkan tiang pertama pembangunan Gedung Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Segedong, Rabu (25/2). Saat ini dana yang telah terkumpul untuk pembangunan tersebut sebesar Rp 73.152.000. “Kami menyambut baik realisasi pembangunan gedung BKMT Kecamatan Segedong. Sebab, keberadaan BKMT sangat

positif dalam rangka berkontribusi melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah. Khususnya berkenaan dengan pembinaan umat, peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat Kabupaten Mempawah,” pendapat Ria Norsan dalam sambutannya. Norsan menilai, realisasi pembangunan Gedung BKMT yang melibatkan semua pihak, termasuk partisipasi jemaah dan masyarakat merupakan hal yang sangat positif. Karena, kondisi itu

menunjukkan besarnya dukungan dan keinginan masyarakat terhadap keberadaan gedung tersebut di lingkungannya. “Mudah-mudahan keberadaan Gedung BKMT Segedong mampu menjadi teladan bagi kecamatan lain untuk melakukan hal yang sama. Sebab, pembangunan manusia itu tidak hanya bersifat fisik, tapi juga mental atau jiwa. Jadi gedung ini nantinya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembinaan

umat,” harap Norsan. Di tempat yang sama, Ketua BKMT Kecamatan Segedong, Juliani mengungkapkan, dana pembangunan yang telah terkumpul sebanyak Rp 73.152.000. Dana tersebut terdiri atas Rp 30 juta bantuan pemerintah daerah, dan Rp 43.152.000 merupakan sumbangan jemaah dan masyarakat. “Bangunan Gedung BKMT ini, lahan atas 30 meter x 17 meter. Luas lahan ini terdiri atas tiga kavling. Satu kavling

kami beli seharga Rp 10 juta, dan dua kavlingnya lagi merupakan wakaf dari camat pertama Segedong, pak Herman dan pak Abu Bakar,” papar Juliani. Selain Bupati H Ria Norsan, hadir dalam acara penancapan tiang pertama pembangunan Gedung BKMT Segedong tersebut, Ketua BKMT Provinsi Kalimantan Barat Hj Saadah, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah H Rahmad Satria, dan Anggota DPRD Mempawah Khairani. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari

Kamis, 26 Februari 2015

Anggota 1.566 Orang Aset Mencapai Rp.13 Milyar RAT Koperasi Praja Nirmala

Penandatanganan perjanjian kerjasama PT. Jasa Raharja Cabang Kalbar bersama pihak kepolisian Resort Ketapangserta kedua Rumah Sakit yakni RSUD Agoesdjam dan RSU Fatima. JAIDI CHANDRA

Korban Laka Lantas Dapat Santunan Ketapang. Jasa Raharja Cabang Kalbar menjalin kerjasama kepada dua Rumah Sakit Umum di Ketapang RSUD Dr Agoesdjam serta RSU Fatima serta membangun kerjasama dengan Kepolisian Resort Ketapang dalam penanggulangan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum secara terpadu. Penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak PT. Jasa Raharja Cabang Kalbar bersama pihak kepolisian resort Ketapang yang ditandatangani langsung Kapolres Ketapang serta kedua Rumah Sakit yakni RSUD Agoesdjam dan RSU Fatima diselenggarakan di aula RSUD Agoesdjam Ketapang Rabu (25/2). Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Eko Setyanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan kerjasama yang sama bersama 9 Rumah Sakit serta pihak kepolisian di beberapa daerah yang ada di Kalbar. “Dengan ini berarti sudah 11 Rumah Sakit dan kepolisian yang kita lakukan kerjasama,” katanya. Namun, kata Eko jika ada korban kecelakaan yang hanya memerlukan biaya pengobatan dibawah Rp. 10 juta, korban tersebut bisa mengklaim dan meminta sisa dana bantuan untuk melakukan pengobatan ketika keluar dari Rumah Sakit. “Maksimal Korban kecelakaanhanya Rp 10 juta, sedangkan untuk meninggal dunia Rp. 25 juta dan cacat tetap juga Rp 25 juta, sebab kewenangan yang diberikan pemerintah ke kita hanya segitu adanya,” jelasnya. Kapolres Ketapang Ajun Komisaris Besar (Pol) Hady Peorwanto mengapresiasi kerjasama yang dilakukan pihak terkait dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas secara terpadu ini. Hal ini mengingat Ketapang merupakan peringkat tiga terbesar di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak dan Mempawah. “Memang perlu penanganan laka lantas secara bersama dengan langkah-langkah baru, seperti halnya penandatanganan kerjasama ini, kita dari kepolisian sangat mengapresiasi kerjasama ini,” ujarnya. (jay)

Ketapang. Anggota Koperasi Praja Nirmala yang berjumlah 1.566 orang dengan modal kerja setiap tahunya terus bertambah dari Rp5,6 Milyar pada 2013 menjadi Rp6,3 milyar dengan total aset yang mencapai Rp. 13 Milyar pada 2015. Saat ini Koperasi Praja Nirmala juga telah mendapat bantuan Pemkab Ketapang guna meningkatkan pelayanan maksimal kepada anggota KPN berupa Kantor Sekretariat di Jalan MT Haryono Ketapang. “Keberhasilan KPN Praja Nirmala dalam membantu anggotanya juga berkat dukungan anggota dan Pemkab Ketapang,”

kata Harto SE, Ketua Umum Koperasi Praja Nirmala Ketapang, Rabu (25/2). Plt Sekda Ketapang Drs. HM Mansyur. M.Si yang mewakili Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si mengatakan Rapat Anggota tahunan (RAT) ke- 36 Koperasi Praja Nirmala Kabupaten Ketapang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Koperasi sebagai pelakasanaan prinsif demokrasi dalam pengelolaam Koperasi. “Rapat

Plt Sekda Ketapang Drs. H.M Mansyur. M.Si mewakili Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si membacakan sambutan dalam rapat anggota tahunan ( RAT ) ke- 36 Koperasi Praja Nirmala. HUMAS

anggota ini wajib diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam setahun,” terangnya. Dengan momen RAT ini menurut Sekda dapat mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2014, kualitas

RAT ini berperan penting sangat menentukan keberhasilan pengembangan organisasi dan usaha koperasi yang bersangkutan untuk tahun 2015. “Keputusan dalam RAT ini diharapkan benar-benar dikaji

serta mendapatkan persetujuan secara bulat oleh para anggota peserta rapat,” harapnya. Selain itu diharapkan Sekda, salah satu misi koperasi yaitu meminimalkan keluhan anggota dengan mengutamakan pelayanan prima agar terwujudnya Koperasi sebagai tempat simpan pinjam bagi anggota dengan mekanisme lebih mudah dibanding perbankan. Hadir dalam RAT Koperasi Praja Nirmala tahun 2015 tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM dan perindustrian dan Pedagangan Syahrani, Perwakilan PKP RI Provinsi Kalbar yang diwakili Komisaris Daerah Ketapang Drs M Isyrak serta seluruh pengurus dan anggota Koperasi Praja Nirmala.(Jay-Humas)

Integrasikan Program dan Kegiatan Kabupaten Musrenbang Tingkat Kecamatan Ketapang. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Karena itu, melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berbagai aspirasi dari masyarakat disinergiskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaaan Pembanunan Nasional , maupun PP nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Koordinasi dan sinkronisasi proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut, maka Pemkab Ketapang belum lama ini melakukan Musrenbang di tingkat Kecamatan. Adapun Musrenbang yang dilakukan sejak 9-18 Februari tersebut terbagi dalam beberapa kelompok. Diantaranya, Kecamatan Muara Pawan, Delta Pawan dan MHU dilaksanakan dari sejak tanggal 11-16 Februari 2015 dengan koordinator adalah Kepala Bappeda Ketapang. Se-

dangkan Kecamatan Kendawangan, MHS, dan Benua Kayong dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2015 dengan koordinator, Kabid Dallitbangsta Bappeda. Musrenbang Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, dan Sungai Laur dilakukan pada 1618 Februari 2015 dengan koordinator Kabid Ekonomi Bappeda Ketapang. Musrebang Kecamatan Hulu Sungai, Sandai, dan Nanga Tayap dilakukan pada 1618 Februari dengan koordinator Sekretaris Bappeda Ketapang. Selain itu dilakukan juga Musrenbang tingkat Kecamatan Jelai Hulu, Tumbang Titi, Pemahan, dan Sungai Melayu Rayak dari 912 Februari 2015 dengan Koordinator Kabid Fispra Bappeda Ketapang. Kegiatan yang sama juga dilakukan untuk tingkat Kecamatan Marau, Singkup, Air Upas, dan Manismata pada tanggal 9-12 Februari 2015 dengan koordinator Kabid Pem dan Sosbud Bappeda Ketapang. Dalam Musrenbang yang dilakukan, sejumlah program dan kegiatan diusulkan masyarakat. Hal ini terlihat dalam Musrenbang yang dilakukan

di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, dan Sungai Laur. Dalam Musrenbang yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas PU Ketapang, Heronimus Tanam tersebut masyarakat umumnya mengusulkan pentingnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan antar desa, dan lain sebagainya. Harapan masyarakat yang disampaikan melalui kepala desa terhadap pembanugunan infrastruktur juga terlihat dalam Musrenbang di Kecamatan Hulu Sungai, Sandai, dan Nanga Tayap. Apalagi dalam Musrebang tersebut dihadiri juga Kepala Dinas Perkebunan Ketapang, Ir.L.Sikat Gudag serta anggota DPRD Ketapang, Maria Magdalena Lili. Harapan masyarakat tersebut juga tergambarkan dalam Musrenbang di kecamatan lainnya. Menurut, Sekretaris Bappeda Ketapang, Drs M.Israk, M.Si bahwa musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang dibutuhkan Ke-

camatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ketapang. Diterangkannya, Bapedda Ketapang telah merancang program pembangunan di Kabupaten Ketapang yang terintegrasikan bersumber dari pembiayaan Kecamatan (ADD) APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR Perusahaan swasta dan BUMN. Dalam Musrenbang Tahun 2015 kali ini Bappeda telah menyusun program peningkatan pembangunan Kecamatan berbasis wilayah dengan sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. “Seperti perubahan paradigma dari pembangunan sektor ke pembangunan berbasis wilayah,” kata Sekretaris Bapedda Ketapang, M. Israk. Program pembangunan sesuai dengan karateristik wilayah ini agar pembiayaan lebih fokus dan terarah ke wilayah kecamatan kelurahan dan desa. Selain itu meningkatnya peran camat dalam pembangunan di Kecamatan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik (Dallitbangsta) Bapedda Ketapang Drs Maryadi Asmu ‘ie dalam Musrenbang di Kecamatan Kendawangan, MHS dan Benua Kayong menerangkan saat ini pemerintah pusat sudah meluncurkan e-Musrenbang. Program ini adalah aplikasi untuk mendukung terwujudnya data base program dan kegiatan prioritas daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Melalui e-Musrenbang dapat dicegah peluang masuknya program dan kegiatan setelah batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, melalui e-Musrenbang diharapkan juga terwujudnya database program dan kegiatan yang akurat sesuai dengan proritas daerah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, tepat waktu sesuai tahapan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan.(jay-Humas)

Kayong Utara Padah Bertuah

TP-PKK KKU Gelar Penyuluhan Pola Asuh Anak Upaya Perlindungan Anak di Kayong Utara

Damianus Yordan, DOKUMEN

Iwan Zoda Juara Nasional Sukadana. Petinju dari Sasana Kabupaten Kayong Utara Boxing Camp (KKU BC), Iwan “Sniper” Zoda berhasil meraih Juara Nasional kelas terbang. Usai menjinakkan Stevanus Nana Bau dari Sasana Nainggolan BC di Kejurnas Tinju Pro di Studio 5 TVRI, jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Minggu (22/2) malam. “Iwan ‘Sniper’ Zoda berhasil menang technical knock-out (TKO) di ronde keenam. Maksud kemenangan TKO adalah petinju lawan tidak mampu melanjutkan pertandingan setelah kena tinju, sehingga pertandingan diberhentikan oleh wasit pertandingan. Kalau dilanjutkan dimungkinkan akan membahayakan keselamatan nyawa petinju lawan. Bahasa mudahnya, TKO itu menang karena wasit menganggap lawan tidak dapat mengimbangi perlawanan,” kata Damianus Yordan, manajer KKU BC sekaligus pelatih Iwan ‘Sniper’ Zoda. Bang Dami, sapaan akrabnya, menerangkan keberhasilan petinju yang berjuluk Sniper ini mengalahkan lawannya, secara otomatis berhasil menyandang Juara Nasional berkat dukungan masyarakat Kayong Utara khususnya dan Kalbar pada umumnya. “Semoga keberhasilan petinju Iwan ‘Sniper’ Zoda ini dapat memacu para petinju muda Kayong Utara lainnya untuk terus menggapai prestasi, baik di tinju amatir maupun ring tinju profesional,” doa Bang Dami. (lud)

Sukadana. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kayong Utara (KKU) mengadakan acara penyuluhan tentang pola asuh anak. Bertempat di Balai Praja Sukadana, Rabu (18/2) lalu. Penyuluhan ini dihadiri Ketua TP-PKK KKU Hj Diah Permata Hildi, bersama dengan jajaran pengurus TP-PKK KKU lainnya. Dihadiri juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Provinsi Kalbar Alix Rosyad, perwakilan dari organisasi kewanitaan di KKU, beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KKU, serta tamu undangan lainnya. Kata sambutan Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, dibacakan Asisten I Setda KKU H Sy Muzahar, mengatakan pola asuh anak adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orangtua mendidik anak-anak sebagai perwujudan rasa tanggungjawab kepada anak-anaknya. “Kegiatan sosialisasi ini ber-

Penyuluhan pola asuh anak yang diadakan Tim Penggerak PKK KKU di Balai Praja Sukadana, Rabu (18/2) lalu. HUMPRO SETDA KKU

tujuan untuk memberikan suatu pemahaman dan motivasi kepada setiap orang tua bagaimana cara mendidik anak-anak di dalam lingkungan keluarga. Karena pola asuh anak sangat berperan bagi anak usia dini,” kupas dia. Pola asuh orangtua, jelas dia, membantu anak mengenal nilai-

nilai atau aturan yang ada agar anak mematuhi aturan tersebut dan bermanfaat bagi hidupnya. “Orangtua perlu mengawasi pergaulan anak dengan teman maupun lingkungannya, karena di dalam lingkungan ada pengaruh yang baik dan ada pengaruh yang buruk. Oleh sebab itu pola asuh

orangtua sangat mempunyai peranan penting dalam mendidik anak usia dini,” paparnya. Usia 0-5 tahun, lanjut dia, merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Hubungan

yang baik antara anak dan orangtua akan membantu pembinaan kepribadian anak. Keluarga atau orangtua adalah lingkungan yang mulai pertama dikenal anak dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. “Saat ini banyak terjadi penyimpangan yang terjadi, baik di lingkungan sekitar kita mau pun di luar sana bahwa semakin berkembangnya penyalahgunaan narkoba oleh anak remaja bahkan anak di bawah umur, kenakalan remaja dengan berbagai macam bentuk penyelewengan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya yang dilakukan anak-anak remaja dan anak di bawah umur yang masih dalam pengawasan orangtua. Permasalahan ini sangat perlu mendapat perhatian dengan tindak lanjutnya,” ulas dia. Ia mengajak ibu-ibu semua yang ada di sini untuk ikut berperan serta demi kebaikan dan masa depan anak-anak bangsa Indonesia. “Karena anak adalah masa depan bangsa dan aset bagi negara,” pungkas dia. (lud)

Normalisasi Sungai dan Parit Sukadana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KKU, Drs Triyanto mengharapkan banjir di kompleks Pemda KKU. pada Rabu (18/2), tidak terulang lagi. Guna menghindari itu, normalisasi sungai, parit, dan got dapat terselenggara

dengan baik. “Kantor BPBD KKU sendiri juga terkena banjir dengan ketinggian air sekitar 30 centimeter. Dari pemetaan masalah, banjir di kompleks Pemda KKU dikarenakan air hujan kiriman dari daerah lain, drainase tidak mampu

ditampung drainase, akhirnya air meluap,” keluh Triyanto. Setelah diteliti, lanjut Triyanto, rupanya drainase di sepanjang jalan provinsi banyak rumput, ilalang, dan kondisinya kurang bagus. D i mu n g k i n k a n p ro g ra m

normalisasi drainase, parit, hingga sungai sebagai penampung utama air untuk segera dikirim ke laut, kurang bekerja maksimal. “Kita harapkan rekan di Dinas PU KKU segera membikin sistem drainase yang terintegrasi dengan parit hingga sun-

gai utama, supaya ketika ada kiriman air bah dari daerah lain, segera dapat dialirkan ke laut. Kita lihat drainase di kawasan kompleks Pemda KKU sendiri banyak rumput, ilalang, maupun delta lumpur, dan lain-lain,” kupas Triyanto. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Desa Nyanggai Butuh Sarana Air Bersih

Rakyat Kalbar

Kamis, 26 Februari 2015

Jalan Sayan-Sokan Berhias Batu Kerikil Pemprov Kalbar Perlu Kucurkan Dana Pembangunan

Ilustrasi.NET

Nanga Pinoh-RK. Desa Nyanggai, Kecamatan Pinoh Selatan membutuhkan sarana air bersih. Sebabnya, selama dua tahun terakhir sumber air bersih di desa tersebut rusak sehingga warga setempat terpaksa mengkonsumsi air Sungai Mangat yang berada di belakang pemukiman penduduk. Kepala Desa Nyanggai, Atong Mehet mengatakan, sebelumnya di Desa Nyanggai memang ada sarana air bersih. Sarana air bersih tersebut dibangun oleh salah seorang perusahaan HPH pada tahun 1989 silan. Namun, karena umurnya sudah tua, fasilitas air bersih yang dibangun oleh perusahaan melalui program bina desa tersebut sudah rusak. “Karena sarana air bersih tersebut rusak sehingga dua tahun terakhir warga kami terpaksa menggunakan air dari Sungai Mangat. Untuk mandi, mencuci maupun untuk kebutuhan air minum,” Atong Mehet, beberapa waktu lalu. Menurutnya, meskipun kondisi air Sungai Mangat tidak keruh, namun air tersebut tidaklah layak untuk dikonsumsi. Guna mengatasi persoalan tersebut, pihaknya sudah mengambil inisiatif dengan mengajukan pembangunan sarana air bersih yang baru. Lokasi sumber airnya pun sama dengan lokasi sumber air sebelumnya. “Sumber air bersih yang kami ajukan tersebut untuk mendistribusikan air di Sungai Belaban yang jaraknya sekitar 1,7 kilometer dari pemukiman,” ucapnya. Atong menjelaskan, debit air di Sungai Belaban tersebut masih besar. Bahkan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Nyanggai yang berjumlah 280 kepala keluarga (KK) tersebut. Bahkan, saat musim kemarau pun sumber airnya masih besar. “Saat ini kondisi hutan yang berada di perhuluan sungai juga masih banyak. Artinya daya resapan air masih kuat untuk menampung air termasuk saat musim kemarau,” paparnya. Atong mengakui, usulan pembangunan sarana air bersih tersebut sudah diajukan oleh pihak desa kepada salah seorang anggota DPR RI dapil Provinsi Kalbar. Harapannya bisa dimasukkan di dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID). “Kami berharap pada tahun depan bisa terealisasi. Supaya masyarakat tidak lagi mengkonsumsi air Sungai Mangat seperti sekarang,” ulasnya. (aji)

Nanga Pinoh-RK. Ruas jalan provinsi di Kabupaten Melawi, mulai dari pintu masuk hingga Kecamatan Pinoh Utara sudah mulus. Namun, dari Sayan hingga Sokan masih menjadi derita bagi setempat. Hendaknya Pemerintah Provinsi Kalbar ikut mengucurkan dana hingga ruas jalan provinsi tersebut menjadi mulus hingga Sokan. Pasalnya kondisi ruas jalan terkini masih berupa tanah dengan batu-batu kerikil. Kondisi semakin sulit lantaran badan jalan kecil serta banyak belokan. Bila dibangun mestinya jalan itu dibuat lebar dan tikungan dikurangi. “Kita minta Pemprov Kalbar untuk melakukan perbaikan pada ruas jalan yang rusak itu melalui anggaran unit pemeliharaan jalan dan jembatan (UPJJ) atau langsung saja dianggarkan pada tahun 2015,” ujar warga Sokan, Solihin, kemarin. Menurutnya, sudah banyak keluhan masyarakat terkait kerusakan disepanjang ruas jalan tersebut. Kondisi jalan tanah, sudah rusak dan berlubang-lubang. Bahkan saat ini lubang di sejumlah ruas jalan pada musim hujan akan digenangi

air sehingga membahayakan pengguna jalan. Baik keluhan dari camat, kepala desa maupun masyarakat. “Kalau cerita keluhan, sudah miliaran kalau terungkap dari mulut orang Melawi. Memang sakit dan sangat sulit bila melintasi jalan provins dari Sayan sampai Sokan. Tidak ada lagi titik jalan yang beraspal. Akhirilah keluhan masyarakat ini,” ulasnya. Dia menginatkan, jalan yang sulit diakses ini jelas berdampak pada perputaran perekonomian warga Melawi. Sebenarnya, di daerah perhuluan Melawi sudah ada beberapa perusahaan yang berinvestasi. Namun, investasi ini jelas akan terganggu. Lantaran buruknya akses. Secara terpisah, warga Sokan lainnya, Dariansyah menyebut bahwa jalan provinsi itu adalah akses darat satu-satunya ke Sokan yang menghubungkan beberapa kecamatan, bahkan ke desadesa. Dirinya berharap, agar Pemprov Kalbar bisa merealisasikan permintaan masyarakat untuk perbaikan jalan berlubang dan berlumpur itu. Dia mengungkapkan, panjang ruas

Ilustrasi

jalan dari Kota Nanga Pinoh hingga ke Sokan tidak begitu panjang. Kurang lebih dari kota Pontianak ke ibu kota Kabupaten Mempawah yang bisa ditempuh hanya lebih sedikit 1 jam. Kalau Nanga Pinoh-Sokan ditempah paling cepat 2,5 jam. Bahkan, bisa lebih dari itu. “Warga kerap menyampaikan keluhan

NET

mengenai kondisi jalan ke kita. Untuk itu Pemprov Kalbar melalui DPU bisa mendengarkan aspirasi masyarakat kita, karena ini semua demi kebaikan masyarakat,” harapnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Desa Kebebu Menuju Tanjung Arak Butuh Steiger Nanga Pinoh-RK. Tokoh masyarakat Kebebu, M. Yusli mengharapkan, supaya pemerintah bisa membangun steiger penyeberangan di pinggir Sungai Melawi. Yakni, antara Desa Tanjung Arak ke Desa Kebebu. Pasalnya, selama ini masyarakat merasa kesulitan, karena harus meniti tangga satu kayu besar. Terlebih warga Tanjung Arak yang berada di seberang tidak memiliki akses jalan menuju ke pusat kota. Tak pelak, mereka mesti melintasi Sungai Melawi menuju Desa Kebebu. Desa Tanjung Arak merupakan desa yang berseberangan dengan Desa Ke-

bebu. Sebagian besar masyarakat setempat bermata pencaharian menyadap karet dan lahan karet tersebut rata-rata berada di seberang desa. Tidak hanya itu saja, anak-anak yang berada di Tanjung Arak, khususnya untuk tingkat SMP, bersekolah ke Desa Kebebu. “Jadi steiger itu merupakan fasilitas yang juga sangat mendesak bagi masyarakat di dua desa tersebut. Desa Tanjung Arak terdapat steiger, namun sudah tidak optimal lagi. Jika masyarakat Tanjung Arak menyeberangi kendaraannya, hal itu tentu sangat kesulitan karena tidak ada steiger. Apalagi jika sehabis

banjir, lumpur yang tebal bisa membuat mereka terjebak,” ujarnya. Harapan masyarakat di dua desa itu tentang adanya pembangunan steiger sudah terbilang sangat lama sekali. Ironisnya, hingga tahun ini belum juga ada dibangun. Yusli menambahkan, apalagi kalau air Sungai Melawi sedang kering, warga terpaksa menaiki tangga kayu satu batang yang cukup tinggi. “Kapan pemerintah akan membangunnya, kami warga di sana sangat membutuhkan itu. Tidak bisa membangun jalan di seberang (di belakang pemukiman

Tanjung Arak), membangun steiger pun sudah cukup bagi warga,” ucapnya. Mantan kepala Desa Kebebu ini berharap, pemerintah bisa menganggarkan pembangunan itu melalui Dishubkominfo maupun Dinas PU tahun depan. Sehingga apa yang didambadambakan oleh masyarakat selama ini bisa terealisasi. “Kita mengerti tentang keuangan pemerintah yang terbatas. Namun kalau bicara kebutuhan, steiger di Tanjung Arak sangat mendesak. Kita mohon kalau tidak tahun ini, bisa dianggarkan tahun depan. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Sepuluh Raperda Diserahkan ke DPRD Sintang

Pemilukada Sintang Dijadwalkan Desember 2015 Pasangan Calon Kepala Daerah Satu Paket

Bupati Sintang, Milton Crosby menyerahkan sepuluh Raperda ke pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, Jefray Edward.

Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby menyerahkan sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kabupaten Sintang, di ruang sidang DPRD Kabupaten Sintang dalam paripurna masa persidangan I tahun 2015, Rabu (25/2). Kesepuluh Raperda tersebut adalah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalbar, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sintang. Raperda lainnya tentang Administrasi Kependudukan, Raperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Ada pula Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang, Raperda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD AM Djoen Sintang, Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Terakhir Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. “Terhadap kesepuluh Raperda tersebut supaya dibahas dan memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis,” harap Milton. Raperda ini, lanjut Milton, sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan sesuai dengan kewenangan yang ada sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang secara seutuhnya. “Dengan disampaikannya Raperda tersebut, agar bisa diagendakan untuk proses dibahas secara bersama-sama untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang tahun 2015. Dan mampu memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan,” ucap Milton Crosby. (din)

Sintang-RK. Anggota KPUD Kabupaten Sintang, Ade M Iswadi mengungkapkan, di dalam revisi Undang-Undang Pemilukada, terdapat beberapa perubahan siginifikan sehingga perlu penyesuaian kembali guna menentukan tahapan Pemilukada Kabupaten Sintang 2015. “Ada beberapa perubahan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Seperti menyangkut calon, yakni, kembali satu

paket yang terdiri calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Kemudian uji publik juga ditiadakan,” ujarnya, Senin (23/2). Ami, begitu biasa pria ini disapa melanjutkan, di dalam revisi tersebut juga ditentukan syarat dukungan calon melalui partai atau gabungan partai. Yakni, 20 persen kursi di DPR atau 25 persen hasil suara dalam Pemilu sebelumnya. Sementara untuk calon independent, syarat ketentuan dukungan

suara juga meningkat. Menurutnya, dengan perubahan tersebut maka secara teknis perlu dipelajari kembali. Kemudian perlu penyesuaian jadwal dan tahapan untuk memaksimalkan waktu sehingga jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang bisa diselenggarakan Desember mendatang. “Secara teknis tentu dirasa tidak ada persoalan karena telah kita pela-

jari dari draft yang dibuat sebelumnya, tinggal menyesuaikan waktunya saja,” paparnya. Sementara itu, terkait anggaran, Ami menganggap hal tersebut tidak menjadi persoalan. “Pemkab Sintang telah mempersiapkan anggaran untuk menyukseskan Pilkada Sintang 2015,” paparnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Humas dan Protokoler Silaturahmi dengan Insan Pers Sintang-RK. Upaya mempererat hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan insan pers di Sintang, terus dirajut Bagian Humas dan Protokoler Setda Sintang. Bertempat di Saung Emas (Sake), Selasa (24/2), bagian yang merupakan corong informasi di Setda Sintang ini menggelar pertemuan dengan para awak media, baik cetak, elektronik maupun online. Pertemuan dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi serta berdialog tentang kerja sama yang sudah maupun yang akan dilakukan ke depan. “Kami ingin membangun kesamaan persepsi dengan insan pers di Sintang. Tentunya sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Sintang, Kurniawan. Kurniawan didampingi Kasubag Humas dan Pemberitaan Syukur Saleh dan Kasubag Protokoler Karjito. Kurniawan mengatakan, pers memiliki peran strategis dalam membangun bangsa dan negara, termasuk Pemerintah Kabupaten Sintang. Pers memiliki peran sebagai fungsi kontrol sekaligus dituntut mengedukasi masyarakat. Karena itu, pemberitaan yang dimuat harus mengacu pada kaedah-kaedah jurnalistik, satu diantaranya adalah berimbang. “Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa kami, pemerintah tidak alergi dikritik. Bahkan menurut beliau, kritikan diibaratkan sebuah kotoran yang

dilemparkan kepada tanaman. Dan pada akhirnya akan membuat tanaman tersebut tumbuh subur. Namun tentunya, kritik yang dilakukan harus berimbang. Jangan mencampur adukan antara opini dan fakta,” ucap Kurniawan. Diakui Kurniawan, keberadaan pers di Sintang turut membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program pembangunan ke masyarakat. “Kami harapkan peran ini dapat terus dimaksimalkan,” timpalnya. Pers, lanjut Kurniawan, bukanlah rival, melainkan mitra, khususnya bagi Bagian Humas dan Protokoler. Kurniawan mengibaratkan pers adalah jembatan yang menjadi penghubung pemerintah atau Humas dan Protokoler kepada masyarakat. “Mengingat saya di Bagian Humas dan Protokoler adalah baru maka komunikasi ini perlu dilakukan. Saran dan pendapat dari kawan-kawan sangat kami perlukan,” ucapnya. Ada diantara awak media yang menyampaikan keluhan terkait kurangnya keterbukaan atau sulitnya mengakses informasi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Merespon hal tersebut, Kurniawan merencanakan menyusun sebuah Standar Operasi Prosedur (SOP) yang akan disampaikan kepada setiap SKPD.

Dialog yang dilakukan awak media dengan Bagian Humas dan Protokoler Setda Sintang.

Diharapkan dari SOP ini dapat mempermudah kerja para awak media di Sintang. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kapuas Raya, Joni Sianturi menyambut, baik langkah Bagian Humas dan Protokoler Setda Sintang dalam upaya meningkatkan hubungan kerja sama dengan insan pers di Sintang. Kata Joni, jurnalis merupakan pilar ke empat dalam berbangsa dan bernegara, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Perannya selaku fungsi kontrol menjadi penyeimbang. Jurnalis bekerja di lindungi undang-undang. Karena itu, Joni berpesan agar jurnalis bekerja secara profesional. Kode etik jurnalistik harus dijunjung tinggi. “Kita akui banyak oknum-oknum yang mengaku wartawan. Ada yang disebut dengan istilah wartawan Cuma Nanya-Nanya (CNN), Wartawan Tanpa Surat Kabar (WTS) dan lain sebagainya. Hal ini tentunya mencoreng nama baik

wartawan,” tegas Joni. Karena itu, Joni berharap, Pemerintah Kabupaten Sintang tegas terhadap persoalan ini. Joni menyarankan, pemerintah melakukan pendataan terhadap keberadaan wartawan dan perusahaan tempat ia bekerja. “Tidak sembarangan membuat sebuah media. Badan hukumnya harus jelas. Apakah berbentuk PT, yayasan atau koperasi. Kemudian kesejahteraan karyawannya juga harus jelas. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan profesi wartawan itu sendiri,” lugasnya. Profesionalisme jurnalis sangat penting. Karena profesional itulah jurnalis berada sejajar dengan ketiga pilar, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Wartawan profesional, lanjut Joni, memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara, baik melalui fungsi kontrol, edukasi maupun hiburan. “Out put dan inputnya jelas. Kalau hanya nanya-nanya, ini sama saja merusak nama baik wartawan,” ujarnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

H Simon SE. ARMAN HAIRIADI

Pasar Kedah Diprioritaskan untuk Pedagang Kedamin Putussibau. Kendati belum rampung dibangun, Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pengelola Pasar Daerah memastikan Pasar Kedamin Indah (Kedah) diprioritaskan untuk pedagang kedamin. “Kita prioritaskan pedagang kedamin dulu yang menempatinya, setelah itu baru pedagang yang lain,” tutur H Simon SE, Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah saat ditemui di Kedamin, belum lama ini. UPT Pengelola Pasar Daerah menjanjikan hal tersebut, lantaran sudah ditunjuk Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disprindagkop) Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengelola Pasar Kedah. Simon mengungkapkan, Pasar Kedah di Jalan Pesantren, Kelurahan Kedamin, Kecamatan Putussibau memiliki 20 kios, 96 meja Pasar Basah dan 2 WC Umum. Khusus pasar basah memang akan diberikan pada pedagang daging. Kalau untuk kios mungkin bebas, apakah untuk berjualan Sembako atau pakaian. “Dalam satu tahun ini Pasar Kedah belum bisa ditempati atau dioperasikan. Lantaran harus dibenahi dulu, misalnya terkait penyediaan fasilitas listrik, timbunan pelataran, penyediaan air leding dan lahan parkir,” jelas Simon. Saat disinggung dengan posisi Pasar Kedah yang diisukan kurang strategis, Simon membantahnya. Menurut dia, kawasan Pasar Kedah merupakan areal pengembangan, bahkan akan dibangun komplek perumahan. Oleh karena itu, kawasan pasar Kedah akan menjadi posisi yang strategis untuk berjualan. “Di sekitar Kedah orang sudah mau buat komplek perumahan, kalau itu dibangun, pasti ramai. Awalnya pasar pagi juga dinilai tidak strategis dibandingkan pasar yang terbakar dulunya, tetapi sekarang sudah ramai. Saya optimis pasar Kedah akan difungsikan dan ramai pembeli,” pungkas Simon. (aRm)

Kamis, 26 Februari 2015

Masyarakat Masih Tahan Alat Berat Perusahaan Sawit Putussibau. Sejak pertengahan 2014 hingga kini, masyarakat perbatasan di Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu masih menahan sebelas unit alat berat milik perusahaan kelapa sawit, terdiri atas buldoser, eksavator dan lainnya. “Alat berat yang ditahan oleh masyarakat itu tidak disimpan di satu tempat, tetapi di banyak tempat. Salah satu di antaranya di desa Ensanak. Di satu tempat hanya ada dua sampai tiga unit,” ungkap kata Bambang SE MSi, Camat Empanang ditemui di Putussibau, Rabu (25/2). Masyarakat masih menahan sebelat alat berat tersebut, lantaran hingga kini antara masyarakat dengan perusahaan belum mencapai kesepakatan. “Yang saya tahu masalah penahanan sebelas unit alat berat

milik perusahaan perkebunan sawit di daerah kecamatan Empanang memang belum tuntas,” kata Bambang. Kasus tersebut telah ditangani Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Kapuas Hulu. “Karena ini sudah ditangani kabupaten, saya sebagai camat tidak enak meneruskannya,” terang Bambang. Menurut Bambang, sebetulnya masyarakat sudah siap melepaskan sebelas unit alat berat yang mereka tahan tersebut, asalkan pihak perusahaan memberikan uang Rp11 juta untuk keperluan adat terkait kasus salah garap lahan. Tetapi pihak perusahaan enggan mengabulkan permintaan masyarakat tersebut. Alhasil, sejak pertengahan 2014 hingga sekarang, alat berat tersebut belum dilepas

atau dikembalikan ke pihak perusahaan. “Informasinya, pimpinan pusat perusahaan yang tidak setuju,” ungkap Bambang. Kasus penahanan alat berat ini bukan kali pertama terjadi. Bedanya kasus-kasus serupa lainnya sudah dapat diselesaikan. “Ada empat kali saya menggelar pertemuan, antara perusahaan dengan masyarakat yang menahan alat berat,” jelas Bambang. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disetemui kesepakatan untuk melepas alat berat milik perusahaan. “Tetapi, kalau terkait sebelas unit alat berat yang ditahan ini, saya belum menjadi camat Empanang dan kasusnya sudah ditangani tim TP3K ,” jelas Gunawan yang baru sekitar tiga bulan menjadi Camat Empanang. (aRm)

Bambang SE MSi

Banyak Perusahaan Bandel Putussibau. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Dinakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu mengungkapkan, masih banyak perusahaan di Bumi Uncak Kapuas ini yang membandel. “Bandel yang dimaksud ialah kebanyakkan perusahaan masih takut melaporkan secara lengkap tentang data diri perusahaan,” jelas Subandi, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja, (Dinakertransos) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/2). Subandi mengungkapkan, selama ini perusahaan-perusahaan tersebut hanya melaporkan keberadaan mereka, misalnya lokasinya di mana dan lainnya. Tetapi tidak secara lengkap. “Untuk itu, kami akan lebih perketat

pengawasan perusahaan di sini,” tegasnya. Dia tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan-perusahaan di Kapuas Hulu enggan melaporkan data lengkap perusahaannya. “Pihak perusahaan hanya beralasan sibuk atau tidak sempat memberikan data tentang perusahannya,” kata Subandi. Kendati demikian, Subandi memastikan, akan secepatnya mendata perusahaan di Kapuas Hulu sedetail mungkin, untuk memudahkan pengawasan terhadap perusahaan, terkait kegiatan, penanggungjawab dan sebagainya. “Sampai hari ini, kita sudah mendata beberapa perusahaan. Bar u-bar u ini kami mendata perusahaan di dalam kota dan Lintas Utara. Semen-

Subandi. ARMAN HAIRIADI

tara untuk perusahaan di jalur sungai dan Lintas Selatan belum kami data,” ungkap Subandi.

Dia menjelaskan, Dinakertransos mendata secara rinci perusahaan-perusahaan di Kapuas Hulu, bukan untuk yang aneh-aneh. “Kami hanya ingin melakukan pembinaan, terutama terkait dengan tenaga kerjanya,” terang Subandi. Selama ini, tambah dia, perusahaan-perusahaan di Kapuas Hulu belum begitu menyerap tenaga kerja lokal, lantaran terdapat beberapa persyaratan yang tak bisa dipenuhi warga KapuasHulu. “Contohnya, ketika perusahaan memerlukan tenaga di bidang listrik, Kapuas Hulu belum mampu menyediakan tenaga itu. Termasuk di bidang operasional peralatan, tenaga lokal Kapuas Hulu pun belum mampu,” ungkap Subandi.

Terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, Subandi mengapreasiasi perusahaan-perusahaan di Kapuas Hulu. “Pihak perusahaan sudah cukup memberikan perhatian. Salah satunya ketika masyarakat yang bekerja disuguhkan di bidang yang profesional. Sehingga mereka tidak sembarangan memberikan pekerjaan pada masyarakat, tentunya keselamatan kerjanya juga terjamin,” ucapnya. Sementara ketika disinggung apakah ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, Subandi mengungkapkan belum ada ditemukan. “Kalau ada, kami tidak akan langsung melakukan penindakan, tetapi akan kami bina terlebih dahulu,” pungkas Subandi. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Bupati: Sudah 50 Tahun, Noyan Tak Maju-Maju Sanggau. Pemkab Sanggau terus berupaya menggenjot pembangunan di kecamatan-kecamatan. Satu di antaranya adalah kecamatan Noyan yang dinilai Bupati Sanggau, Paolus Hadi, sudah 50 tahun tak maju-maju. Ketima memimpin Musrembang di kecamatan tersebut, Selasa (24/2), Bupati berjanji membangun akses jalan dari Sejauh hinga ke Lubuk Sabuk yang diperkirakan rampung pada 2017. Akses jalan itu nanti diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Noyan. Bupati meminta kepada Camat, harus membentuk tim sebelum Musrenbang, guna mendiskusikan skala prioritas pembangunan. “Jadi mana yang benar-benar mau diprioritaskan pembangunannya, Ingat Noyan sudah 50 tahun belum maju,” tegasnya. Selain itu, Bupati juga mengatakan untuk pembangunan suatu wilayah harus melihat semua aspek, jangan hanya satu aspek saja. Tapi orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu mengaku serius akan membangun kecamatan Noyan. “Supaya kecamatan Noyan ini berubah.Cari cara bagaimana kita membangun kecamatan Noyan ini, baik infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” katanya. Jika suatu daerah sudah maju, lanjut dia, orang-orang akan datang dengan sendirinya ke Noyan. Bupati juga mengaku menerima informasi, Noyan akan dijadikan Paroki. “Saya dengar ada rencana membuka paroki di Noyan, biasanya kalau Camat ada, Paroki ada maka akan bisa ramai Noyan ini dan kemungkinan pasar juga akan bisa dibangun,” ujarnya. Pada Musrembang yang dihadiri seluruh Kades, SKPD dan Muspika Noyan itu, Camat Noyan, Mangaranap Siahaan mengakui kecamatan yang dipimpinnya itu masih belum mempunyai pasar dan juga infrastruktur yang memadai. Pihaknya berharap banyak supaya pembangunan di Noyan dapat terwujud. “Kami betul-betul harapakn uluran tangan pak Bupati supaya pembanguan ke depan dapat terwujud secara pelan-pelan,” harapnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sanggau, Abang Syafaruddin mengatakan tahun ini anggaran pembangunan kecamatan Noyan mencapai Rp3,4 milyar, mencakup berbagai aspek pembangunan. “Sekarang kita sedang mempersiapkan prosesnya. Dari survei hingga proses tender sampai Maret mendatang,” ujarnya. Dikataknya Abang, aspek dari pembangunan tersebut meliputi pembangunan ruas jalan Sejauh menuju Noyan, jalan rambat beton, jembatan di Tidu, jembatan dusun Serakim, jalan desa Idas dan desa Empoto, air bersih di Empoto, Sanitasi, pembangunan kantor desa Noyan. Kepala Desa Sungai Dangin, Yosep Jipon berharap apa yang diusulkan dalam Musrenbang dapat terealisasi. “Terutama infrastruktur jalan, jembatan, dan listrik yang sudah diharapkan masyarakat,” harapnya. Selain itu, di desa Sungai Dangin masih ada sekolah yang belum mempunyai gedung perpustakan khususnya tingkat SD. “Tenaga guru juga masih kurang, baik tingkat SD,SMP dan SMA, yakni kurnag sekitar 10 orang,” ujarnya. (KiA)

Kasat Minta Masyarakat Jangan Suap Polisi Ketua DAD: Urusan Mudah, Jangan Dipersulit Sanggau. Kasat Lantas Polres Sanggau, AKP I Nyoman Sarjana meminta peran serta masyarakat menghilangkan kebiasaan menyuap oknum petugas lalu-lintas untuk lolos dari sanksi. “Untuk menghilangkan itu, bukan hanya dari petugasnya, tapi juga dari masyarakatnya juga berperan. Jangan menawari atau menyuap petugas,” kata Kasat. Selama ini, kata Kasat, posisi polisi sering tersudutkan. Dianggap polisi lah yang meminta uang kepada masyarakat. Padahal belum tentu, bisa saja dari masyarakat yang justeru menawari. Karena itu, lagi-lagi ia meminta masyarakat juga berperan aktif memberantas praktik suap-menyuap itu. “Pemberi dan penerima samasama kena sanksi pidana. Denda pemberi suap ancamannya lima tahun, denda penerima suap tiga tahun. Jadi sanksi si pemberi justeru lebih berat,” terangnya. Satu di antara upaya mengurangi praktik tersebut, Satlantas memasang baliho berisi imbauan agar tak melakukan suap. Di baliho itu juga tertera sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima. Baliho itu dipasang di beberapa titik seperti di tempat pengurusan SIM Polres Sanggau, dan Pos Lantas di pusat jajaran selera rakyat (Pujasera). “Sama-sama jangan memberi, supaya masyarakat taat aturan. Kita berupaya menhapus stigma urusan polisi pasti duit,” tegasnya. Selama ini, Kasat mengaku

Petugas Satlantas Polres Sanggau memasang baliho imbauan tak melakukan pungli. ISTIMEWA

telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya melalui pimpinan maupun bidang Propam Polres. Namun pengawasan tak bersifat melekat, lantaran tak bisa dilakukan setiap waktu. “Petugasnya kita awasi melalui pimpinannya, masyarakat juga harus mengawasi. Karena ketika aparat bertugas di lapangan kan tidak mungkin kita awasi terus. Ini hubungan personal antara masyarakat dan petugas,” terangnya.

Upaya penekanan praktik tersebut, lanjut dia, merupakan atensi langsung dari Kakorlantas Polda Kalbar. Selain melalui baliho, Kasat juga menyilakan masyarakat datang langsung ke Polres jika ingin mengadukan keluhannya terkait pelayanan petugas. Jika sungkan, bisa juga melalui jejaring sosial Facebook, Satlantas Polres Sanggau. “Selama ini memang belum ada yang mengeluhkan, tapi stigma dengan adanya pemberitaan cenderung ke arah

situ (praktik suap, red). Tapi kalau ada petugas yang memang menjalankan tugasnya dengan baik, tolong juga diapreseasi,” pungkasnya. Upaya menekan praktik suap oleh Satlantas Polres Sanggau diapreseasi Ketua DAD Parindu, Engelbertus Acang. Terjadinya suap-menyuap lantaran ada pelaku dan penerima. “Kalau yang disuap tidak mau, tidak jadi. Begitu juga, kalau yang mau menyuap tidak ada, juga tidak jadi,” jelasnya.

Namun, ia juga mengkritisi terkait pelayanan selama ini. Menurut dia, timbulnya praktik suap itu, lantaran masyarakat tak mau banyak cincong, lantaranya sulitnya ketika berurusan dengan petugas, baik membuat SIM maupun ketika ditilang. “Kan itu. Kalau urusan mudah, jangan dipersulit. Penyebabnya di situ. Masyarakat terkadang tak mau lama-lama berurusan. Mereka berpikir ketimbang habis waktu, mending bayar saja,” kata dia. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Pilkada Landak Masuk Gelombang Kedua

Kamis, 26 Februari 2015

Promo Produk Sepeda Motor Dibubarkan Kades Ngabang. Kepala Desa (Kades) Hilir kantor kecamatan Ngabang, Yohanes membubarkan acara promosi salah satu produk sepeda motor di terminal bus Ngabang, Selasa (24/2) sekitar pukul 19:30, lantaran tidak berizin. Ketika hendak dibubarkan, pihak penyelenggara kegiatan sempat meminta perpanjangan waktu kegiatan. Namun permintaan itu tidak digubris oleh Yohanes. Acara promosi produk sepeda motor ini diisi juga dengan acara hiburan lainnya. Kades Hilir Kantor, Yohanes merasa tidak dihargai pihak penyelenggara promo-

Lomon. ANTONIUS

Ngabang. Jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) hasil revisi UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 sudah dilakukan pada 17 Februari lalu. Kabupaten Landak masuk gelombang kedua untuk akhir masa jabatan kepala daerah semester kedua 2016 dan yang masa akhir jabatan tahun 2017. “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Landak dijadwalkan pada Februari 2017 mendatang,” ujar Lomon, Ketua KPU Landak, kepada wartawan Selasa (24/2). Lomon mengatakan, Kabupaten Landak sendiri masa akhir jabatan Kepala Daerahnya pada September 2016. Sedangkan untuk jadwal Pilkada gelombang pertama untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya tahun 2015 ini sehingga dijadwalkan Pilkada pada Desember 2015. Kemudian untuk gelombang ketiga dijadwalkan Pilkada pada Juni 2018 untuk kepala daerah yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan 2019. “Sedangkan kedepan Pilkada baru akan serentak se Indonesia pada tahun 2027, baik Pemilu Presiden, DPR RI, DPD dan Pilkada Gubernur serta Pilkada bupati dan walikota,” terang Lomon. Dikatakannya, untuk Pilkada Kabupaten Landak pada Februari 2017, maka untuk masuk tahapan Pilkada pada Juni 2016. “Untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah tentu dijabat penjabat kepala daerah, itu yang menentukan pemerintah,” tutur Lomon. Menurut Lomon, untuk mekanisme Pilkada sesuai UU MD3 hasil revisi kurang lebih sama dengan pada Pilkada tahun-tahun sebelumnya, masih satu paket calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. “Memang ada syarat-syarat yang berubah, seperti syarat calon independen ada penambahan persen dukungan dan Kemudian untuk ambang batas nol persen,” terang Lomon.(ius)

Yohanes. ANTONIUS

si produk sepeda motor itu. “Sebab, pihak penyelenggara tidak pernah meminta izin, baik secara tertulis maupun lisan kepada saya sebagai kades dan ketua RT setempat. Makanya saya berhak membubarkan kegiatan tersebut,” kesal Yohanes, Rabu (25/2) di Ngabang. Diakuinya, pihak penyelenggara kegiatan memang sudah mengantongi surat izin dari Polres Landak dan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Landak sebagai pengelola terminal bus Ngabang. “Kedua surat itu yang aslinya

sudah saya sita sebagai barang bukti,” katanya. Yohanes secara tegas meminta semua pihak yang hendak menyelenggarakan kegiatan di wilayah Desa Hilir Kantor bisa mengikuti prosedur yang ada. “Setidaknya harus ada izin dulu dari kades setempat. Kemudian, dinaikan di kecamatan, polsek, polres dan ke Pemkab Landak untuk dikenakan pajaknya. Prosedur mengurus izin inipun untuk kebaikan kita bersama. Sebab jika terjadi apa-apa dalam kegiatan itu, mereka akan lari ke Kades juga,” kata Yohanes. (ius)

Diskoperindag Tunggu Surat Edaran Kemendag Berlaku Ngabang. Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan(Koperindag) kabupaten Landak masih menunggu berlakunya surat edaran kementrian perdagangan yang akan diberlaku pada April 2015 mendatang terkait penjualan minuman beralkohol. “Untuk sementara ini pihak Koperindag Landak masih tahap pemantauan, peninjauan dan menelaah, terhadap surat edaran tersebut,” ujar Kepala Diskoperindag Landak, Marius Baneng SE, di kantornya, Selasa (24/2). Surat edaran itu, kata Marius sudah ada, tapi masih ditelaah terlebih dulu karena berlakun pada April 2015 mendatang. “Jadi pak Bupati pun sedang menelaah surat edaran tersebut, terutaman untuk minuman beralkohol (Minol) kelas A, termasuk bir, apakah pantas atau tidak,” ucap Marius. Dikatakanya, sebelumnya juga ada yang bagaimana gerakan pemerintah kabupaten Landak tentang surat edaran dari kementrian perdagangan

tersebut kedepan. “Jadi kita memang belum menyikapi karena berlakunya juga April 2015 mendatang Memang sudah ada edarannya, tapi ini masih di telaah. Apakah bir ini masuk dalam larangan atau tidak. padahal masih banyak minuman lain yang lebih tinggi lagi mengandung alkohol,” kata Marius. Selain Minol, juga masalah pedangan pakaian bekas (lelong), disatu sisi memang merugikan perusahaanperusahaan garmen dan pedagangpedagang resmi. Penjual lelong menjadi pesaing terberat mereka. Dijelaskannya, pakaian lelong umumnya produk luar negeri yang kualitasnya bagus dangan harga murah. Sedangkan perusahaan garmen nasional dan produk lokal itu menjadi tersaingi. Dijelaskannya, lelong, bukanlah pakaian bekas yang sudah dipakai, tapi itu pakaian yang sudah dianggap kadarluarsa di luar negeri di jual di Indonesia. “Jadi untuk surat edaran ini masih kita telaah dan kita tungu. Kalau sudah berlaku baru kita jalani,” jelasnya. (ius)

Marius Baneng. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Kades dan Camat Bukan Patung

Aset Daerah Masih Gentayangan di Tangan Eks Pejabat

Dewan: Itu Sama Saja Penggelapan

Simon Petrus

Sungai Ayak. Bupati Sekadau, Simon Petrus, mengingatkan jajaran kepala desa dan camat se-Kabupaten Sekadau untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Hal tersebut disampaikan Simon di sela peletakan batu pertama pembangunan jembatan di Sunyat, Sungai Ayak 2, Kecamatan Belitang Hilir, kemarin. “Kades jika ada masalah di desa, selesaikan. Jangan hanya diam. Camat juga demikian, cepat selesaikan,” ujar Simon. Kades maupun Camat memang merupakan ujung tombak dalam mengamankan setiap kebijakan pemerintah daerah yang belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Artinya, kebijakan pemerintah acap kali memunculkan pro dan kontra yang berujung kepada sejumlah masalah. Simon, yang juga pernah menjabat sebagai Camat Belitang Hilir ini, meyakini jika masalah-masalah tersebut dibiarkan, tidak mustahil akan memunculkan masalah baru. Bahkan masalah yang di tingkat desa dan kecamatan sebenarnya kecil, bisa menjadi besar. “Ini penting diperhatikan karena setiap masalah yang besar berawal dari masalah yang kecil,” ingatnya. (bdu)

Muslimin. ABDU SYUKRI

Sekadau. Pemerintah daerah diminta tegas kepada eks pejabat dalam persoalan aset daerah yang masih mereka pegang. Permintaan ini disampaikan Muslimin, anggota Komisi C DPRD Sekadau yang membidangi masalah aset. “Kita minta agar pemerintah melalui instansi yang membidanginya menertibkan asetaset daerah yang ada. Misalnya, kendaraan dinas dan aset daerah lainnya,” ujar Muslimin kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Rabu (25/2). Muslimin menegaskan, saat ini memang ada sejumlah pensiunan pejabat yang tetap

menggunakan aset daerah terutama kendaraan. Padahal, secara hukum dia sudah tidak berhak lagi menggunakan fasilitas itu. “Itu sama saja dengan penggelapan. Terhadap mereka yang masih ngeyel tidak mengembalikan aset itu, laporkan saja ke kepolisian,” pintanya. Apa yang disampaikan politisi Partai Golkar itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat pimpinan Joko Widodo yang menghendaki penghematan keuangan daerah. Menurut Muslimin, pengembalian aset daerah sangat

penting dan memiliki banyak manfaat. Pertama, untuk menertibkan atau menginventarisir aset-aset daerah yang ada agar statusnya jelas. “Kalau tidak jelas, itu akan menjadi catatan lembaga pemeriksa seperti BPK. Itu juga akan merusak LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau. Bisa jadi predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah kita dapatkan selama tiga tahun berturut-turut ini melorot,” tutur Muslimin. Penertiban asset daerah, lanjutnya, juga bermanfaat

dalam menghemat keuangan daerah terutama pembelian kendaraan dinas. Kendaraan-kendaraan yang sudah dikembalikan, kalau masih bagus bisa dipergunakan pejabat yang baru. Artinya, tidak perlu menggelontorkan duit APBD lagi untuk membeli kendaraan. “Kalau para pejabat yang sudah pensiun itu memang berniat untuk memiliki aset itu, silakan di dum saja. Biar ada juga pemasukan untuk daerah. Jangan dipakai terus menerus tanpa ada kejelasan statusnya,” pungkas Muslimin. (bdu)

Kerja yang Lain Dulu, Harga Karet Naik Baru Noreh Lagi Sekadau. Sejumlah petani karet di Kabupaten Sekadau mengeluhkan kondisi harga jual karet yang rendah. Hampir setahun terakhir, harga karet terkesan jalan di tempat alias tidak mengalami kenaikan signifikan. “Sekarang harga karet masih ada di angka Rp5 ribu per kilo,” ucap Amat, salah seorang petani karet di Jalan Sekadau-Sintang

KM 7, kemarin. Amat mengaku, rendahnya harga karet itu membuat pemasukannya sebagai petani karet minim. Karena itu, ia mulai memikirkan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan “Mungkin untuk sementara waktu itu saya akan kerja bangunan dulu. Nanti kalau harga karet naik, baru noreh lagi,” ulasnya. (bdu)

Ilustrasi. NET

SAMBAS

Sambas Terigas

Fatimah Harapkan Bantuan Donatur Sambas. Siti Fatimah, 59, warga Jalan Mohammad Sohor, Kecamatan Pemangkat sudah 2 tahun mengidap tumor ganas di wajahnya. Nenek ini hingga sekarang belum bisa menjalani operasi lantaran tidak memiliki biaya. Ia pun mengharapkan uluran tangan dari donatur untuk menyembuhkan penyakitnya. Siti Fatimah menderita tumor ganas Fatimah menjelasdi pipinya. M Ridho kan, penyakit tumor ganas yang ia derita sejak 2 tahun lalu, awalnya diketahui saat dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit (RS). “Dari hasil pemeriksaan, ternyata saya diklaim terkena tumor ganas. Apabila tidak segera dioperasi, penyakit berupa bengkakan di pipi kiri akan semakin membesar dan akan berdampak kanker,” ujar Fatimah kepada wartawan, belum lama ini di Pemangkat. Dewi Rahwati, keponakan Fatimah yang selalu mendampinginya menjelaskan, hasil pengambilan sampel dari dokter menyebutkan, bibinya terkena kanker ganas. Sehingga harus dirawat ke RS di Jakarta atau Bandung. ”Karena di RSUD Pemangkat atau Sambas maupun Pontianak, penyakit bibi saya tidak bisa ditangani. Sehingga perlu dana besar buat operasinya,” ungkap Dewi. Dewi mengatakan, biaya menjadi beban berat bagi Siti Fatimah dan keluarganya, sehingga hingga saat ini kankernya belum bisa diangkat. Meski begitu, keluarga tetap berusaha semaksimal mungkin agar bibinya sembuh. “dr Ifsi di RSUD Pemangkat mengatakan, kalau operasi dapat dilakukan di Bandung atau Jakarta, karena pengangkatan tumor ganas yang berada di pipi akan berakibatkan lubang yang besar. Jadi hanya ada di Bandung atau Jakarta ada cangkok atau tambal daging untuk pasien,” ujarnya mengutip keterangan dokter. Menurut Dewi, bibinya sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Ia ingin bibinya bisa sembuh. Jika tumor tidak diangkat, maka akan menyebabkan kanker. Ia mengaku pernah berkeinan mengirimkan surat pada satu acara di televisi, seperti Panggung Impian hanya untuk kesembuhan bibinya. “Saya terus memberikan motivasi agar bibi saya tegar. Semoga ada bantuan untuk kesembuhan bibi, karena memerlukan dana besar untuk operasi di Bandung atau Jakarta,” ujarnya. (edo)

Kamis, 26 Februari 2015

Larangan Pukat Tarik dan Trawls

Warung Kopi IPM

2 Tahun Alami Kanker Ganas di Pipi

Rakyat Kalbar

Aturan Lama Tanpa Ketegasan Sambas. Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) ditanggapi beragam oleh nelayan Kabupaten Sambas. Asmadi, Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Pemangkat Citra Usaha menilai aturan tersebut telah berlaku sejak 1984, hanya selama ini tanpa ketegasan. Asmadi tidak mempermasalahkan larangan penggunaan pukat hela dan tarik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, ia meminta agar pemerintah benar-benar menegakkan aturan. “Yang jadi masalah itu kan apakah nelayan ini mau menerima peraturan tersebut. Sebab selama ini nelayan kita sudah puluhan tahun menggunakan alat tangkap tersebut,” ujarnya. Permen tersebut, jelasnya, sebenarnya merupakan peraturan lama yang hanya mau ditegaskan kembali. Ia membeberkan, sejak tahun 1984

sudah ada pelarangan trawl, namun tidak ada ketegasan sehingga sampai saat ini nelayan masih menggunakan pukat. ”Jika larangan ini benar-benar ditegakkan, maka 6 bulan ke depan bisa dipastikan pendapatan nelayan tradisional yang menggunakan pukat biasa akan meningkat menjadi 2-3 kali lipat. Namun kenyataannya di Kabupaten Sambas masih ada sekitar 300 nelayan pukat tarik,” bebernya. Penerapannya tergantung keseriusan pemerintah yang jelas peraturan ini membantu nelayan tradisional menggunakan alat tangkap biasa. “Jadi sebaiknya nelayan yang menggunakan alat tangkap trawl dan tarik dapat dialihkan pembinaannya. Artinya tidak diberhentikan, namun dialihkan bagaimana nelayan diarahkan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan,” sarannya. Sedangkan mantan Ketua HSNI Kabupaten Sambas, Majid Songke mengatakan, Permen Nomor 2 Tahun 2015 tidak tepat dalam mengatasi

permasalahan penangkapan ikan di laut seperti trawls, tarik dan jolok. “Nelayan kita selama ini menggunakan alat tersebut. Jika diterapkan, tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan Indonesia, terutama Kabupaten Sambas,” jelasnya. Seharusnya, tegas Majid Songke, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan alat tangkap trawls. Sebab berpengaruh terhadap nelayan menangkap udang ataupun ikan. “Permen ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 45 tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil,” tegasnya. Terpisah, Uray Azhari, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sambas mengatakan, Permen Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 masih belum disosialisasikan

kepada nelayan di Kabupaten Sambas. “Untuk Permen ini belum kita sosialisasikan, namun sebenarnya larangan penggunaan pukat dimaksud sudah lama digelontorkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya. Ia mengaku di Kabupaten Sambas masih banyak nelayan yang menggunakan pukat jenis ini, baik tarik dan hela di daerah perairan Pemangkat dan Selakau. Namun yang menjadi pertimbangan Pemkab Sambas, lantaran sampai sekarang permasalahan ini masih berpotensi konflik, sehingga perlu dicarikan solusinya. Misalnya, kenapa tidak kita suburkan ikan di wilayah perairan di Pemangkat dan Selakau, termasuk juga di Kecamatan Jawai. Lantaran di wilayah Pantai Selakau dan Pemangkat masih banyak mangrove yang merupakan tempat udang bertelur. “Kita sedang berupaya membuat solusi membuat apartemen ikan dan terumbu karang, dan saat ini sedang kita wacanakan dibuat apartemen ikan model zonasi,” pungkasnya. (edo)

Hj Rubaety, Anggota DPD RI foto bersama masyarakat Kecamatan Tebas usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, belum lama ini. M RIDHO

Sambungan Dua Ditangkap .....................................................................................................dari halaman 9 Mendadak ..........................................................................dari halaman 9 Djie Chung Liong kaget lantaran sehari sebelumnya dirinya masih mendapatkan lilin di kelenteng tersebut dalam keadaan utuh. Bahkan, pada hari terakhir bertugas, dirinya mulai membuka pintu kelenteng sejak pukul 06.00 pagi hingga 18.00 sore. Ketika itu ramai masyarakat Tionghoa yang datang untuk beribadah. Berbekal informasi dan pengembangan data di lapangan, polisi mencurigai gerak-gerik mobil jenis Avanza KB 1619

BD. Memastikan kecurigaan tersebut, polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan lebih lanjut. Benar saja, dari mobil tersebut polisi berhasil mendapatkan sejumlah barang bukti yang mengarah pada aksi pencurian lilin. Selain mendapatkan kendaraan yang digunakan untuk mencuri lilin, polisi juga mengamankan dua pelaku pencurian yakni Tan Nen alias Bucut, warga Kota Singkawang dan Asin, warga Sungai Purun

Kecil. Dari kedua pelaku, polisi turut mengamankan uang Rp150 ribu beserta dua pasang speaker sebagai barang bukti. “Menurut pengakuan pelaku, lilin hasil curiannya telah dijual ke salah satu tempat di Kota Pontianak. Kita terus melakukan pengembangan dan mendapatkan dua tersangka lainnya yakni Unyit dan Ahong yang saat ini masih dalam pengejaran,” beber Kapolsek Sungai Pinyuh. (fia)

Empat Pemuda ....................................................................................................dari halaman 9 Mereka adalah SA, 26, AR, 28 dan FB, 28 dan AH, 40, si pemilik rumah. Para pelaku yang tidak menduga kedatangan polisi tidak mampu berbuat banyak. Mereka pun pasrah dan tak bisa mengelak lagi dari jeratan hukum. Di rumah tersebut, polisi juga menemukan barang bukti berupa satu paket sabu dan bong. Tidak puas sampai di situ, polisi terus melakukan pengembangan terhadap hasil tangkapannya. Dari informasi yang didapat dari salah seorang pelaku, polisi kembali bergerak menuju ke rumah orangtua AH di Desa Nusapati. Di kamar

AH, polisi menemukan dua paket sabu seberat 0,94 gram yang disimpan di dalam sebuah kaleng. “Para pelaku dan barang bukti sabu yang kita amankan, selanjutnya akan diproses hukum. Proses penggerebekan dan penangkapan telah dilakukan dengan baik sebagaimana prosedur yang ada. Termasuk disaksikan oleh aparatur desa setempat,” terang Iptu Buchari. Keberhasilan Satgas Anti Narkoba Polres Pontianak tersebut merupakan yang kedua kalinya sejak dibentuk. Sebelumnya Satgas meringkus ibu rumah tangga

(IRT) warga Mempawah yang tertangkap tangan membawa paket sabu. “Kita memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas Anti Narkoba dalam menjalankan tupoksinya memberantas peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pontianak. Kita terus menekannya agar Satgas bekerja maksimal, agar lingkungan masyarakat di wilayah Polres Pontianak terbebas dari peredaran barang haram itu,” harap Kapolres Pontianak AKBP Suharjimantoro melalui Paur Humas, Aiptu Imam Widhiatmoko. (fia)

THM Jual ........................................................................................................................dari halaman 9 akan melakukan pengecekan. “Kita akan cek, Perda-nya akan kita minta sama Pemkot. Karena kalau tidak salah itu batasnya sampai April, kita coba liat aturannya dulu,” ujar Raden Heru yang mengisyaratkan seolah-olah bulan April nanti baru melakukan penindakan. Dalih Satpol PP Kasatpol PP Kota Pontianak, Ir Haryadi S Triwibowo masih menggunakan jurus lamanya, sebatas berjanji untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di THM Kota Pontianak yang menjual Minol tanpa izin. “Dalam waktu dekat ini saya dan jajaran akan melakukan Sidak di tempat karaoke. Bahkan, jika memang ada ditemukan tempat karaoke menjual Minol, maka akan ditindak secara tegas,” kata Haryadi

yang dari tahun ke tahun selalu berkata demikian. Menyikapi pelanggaran THM, selalu tegas di mulut namun tak pernah tegas di lapangan. Lemahnya pengawasan dari Pemkot Pontianak dan kepolisian, karaoke keluarga saja menjual Minol tanpa izin. “Benar dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Wakil Gubernur Kalbar, bahwa tempat karaoke memang tidak diperbolehkan untuk menjual Minol dan sejenisnya itu. Apa lagi hingga adanya penerbitan perizinan untuk tempat karaoke dalam menjual Minolnya,” ungkap Haryadi. Mengenai perizinan, kata Haryadi, instansi yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan. Izin dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. “Saya rasa aturannya sudah

jelas terkait Minol ini. Jika ditemukannya tempat karaoke yang menjual Minol dan memiliki izin pada saat Sidak nanti, itu saya anggap aneh. Karena karaoke tidak diperbolehkan menjual Minol dan sejenisnya,” tegas Kasatpol PP yang seolah-olah melempar kesalahan kepada BP2T Kota Pontianak. Menyikapi persoalan peredaran Minol di THM, Haryadi mengaku bersama BP2T, Dinas Pariwisata dan Disperindag Kota Pontianak akan melakukan rapat. Baginya masalah ini menjadi perhatian khusus. “Segala Perda, Perwa bahkan Permendagri serta SK Walikota sendiri, tidak memperbolehkan untuk menjual Minol secara bebas. Karena ada tempat-tempatnya Minol itu dijual, misalnya hotel bintang tiga,” jelasnya. (zrn/adx)

“Kegiatan ini juga sebagai langkah antisipasi kita terhadap anggota Polres Ketapang agar tak pernah menjadi penyalahguna Narkoba,” ungkap Hady. Ke depan Kapolres akan terus melakukan tes Narkoba terhadap jajarannya. “Saya ingatkan semua anggota Polres Ketapang jangan cobacoba menyalahgunakan Narkoba. Karena kita tak hanya akan melakukan tes seperti ini lagi. Tapi juga jika ada anggota dicurigai, bisa saya minta langsung dites dan jika terbukti akan ditindak tegas,” tegas Kapolres Hady. Kepala BNN Kabupaten Pontianak, Kompol A

Haris Daulay mengaku siap bekerjasama dengan pihak manapun untuk melakukan tes urine atau Narkoba. Sebab pencegahan untuk penyalahgunaan Narkoba memang menjadi prioritas dalam program BNN. “Terlebih terhadap aparat penegak hukum yang memang seharusnya bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” tegasnya. Dikatakan Haris, tes Narkoba di Polres Ketapang ini hasilnya akan diserahkan langsung kepada Kapolres Ketapang. Jika memang ada anggota polisi terbukti sebagai pengguna Narkoba, maka dilimphakna kepada Polres Ketapang. (jay)

Polda Kalbar ....................................................................dari halaman 9 Polda ini sangatlah diperlukan. Kapolda Arief mengatakan, peredaran uang dalam perdagangan dan valuta asing mempunyai potensi sebagai modus pencucian uang. Hal itu merujuk pada perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kecanggihan itu bukan merupakan hal yang mustahil untuk menyembunyikan hasil kejahatan, seperti Narkoba, terorisme atau korupsi dalam bentuk pentransferan dana mau-

pun penukaran valuta asing. “Bicara mengenai uang dalam perdagangan dan valuta asing, dua hal ini bisa sangat dimungkinkan sebagai modus pencucian uang. Nah, maka dari itu jangan sampai lembaga keuangan kita nantinya menjadi tempat pencucian uang. Kita berupaya mencegah agar hal itu tidak terjadi,” katanya. (oxa)

2015, Polres ......................................................................dari halaman 9 keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), agar tetap kondusif. Masyarakat juga perlu jadi polisi bagi diri sendiri, kalau ada potensi kriminal di lingkungan sekitar harus segera diantisipasi,” harapnya. Sehubungan dengan adanya kasus pencabulan yang menyangkut anak bawah umur, Kapolres mengimbau, agar orangtua lebih menjaga pergaulan anak. Di lain sisi berikan pengetahuan tentang seks, agar mereka paham bahayanya tindak asusila. “Setidaknya anak-anak bisa paham dan tidak mudah ditipu pelaku asusila. Kemudian berikan pula siraman rohani, sehingga mereka tidak berbuat maksiat,” imbuh Mahyudi. Kapolres menjelaskan, saat ini sedang menggelar kegiatan analisa dan evaluasi (Anev) di aula Mapolres Kapuas Hulu, Rabu (25/2). Dalam kegiatan Anev yang telah dilaksanakan selama dua hari tersebut, Polres Kapuas Hulu membahas kinerja yang dilakukan seluruh satuan kerja (Satker) serta penanganan kasus selama Januari

dan Februari tahun 2015. “Kemarin 23 Kapolsek sudah dipanggil, mereka sudah memaparkan visi misinya dalam rangka Anev tahun 2015. Pada hari kedua ini giliran Kabag, Kasat dan Kasbubag yang memaparkan,” ucap Mahyudi. Kapolres mengungkapkan beberapa kejadian dari awal tahun 2015 maupun hasil kinerja seluruh sub Satker, semuanya dibahas. Salah satunya sesuai kebijakan Kapolda tentang giat aktif policing. Kemudian melakukan giat preentif, preventif dan reprensif. Giat preentif, mulai dari sosialisasi, anjangsana, imbauan-imbauan dan lain-lain. Sementara preventif, mulai melakukan pengawalan, patroli, selalu hadir ketika memerlukan polisi. Namun bila kedua giat ini masih tidak diindahkan, maka tindakan tegas represif harus dilakukan. “Mereka akan dipaparkan kegiatan yang telah dilakukan dengan lampiran dokumentasinya sehingga bisa dilihat sejauh mana capaian kinerja mereka,” tutur Mahyudi. (arm)

Pemasok Sabu ........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Informan polisi pun memesan sabu via telepon melalui istri AJ, agar diantar ke Kapuas Hulu. Permintaan itu pun dikabulkan istri pelaku yang biasa dipanggil Amoy. Akhirnya ditransfer uang Rp1 juta. “Saat itu, pelaku bilang akan berangkat ke Kapuas Hulu pada Senin (23/2). Namun setelah ditunggu, ternyata pelaku tidak datang-datang,” ujar Iptu Edhi Trisno, Kasat Narkoba Polres Kapuas Hulu. Melalui orangnya di Pontianak, keberadaan AJ pun dicek. Ternyata AJ masih berada di kediamannya di Kampung Saigon. Gerak-gerik AJ pun terus diawasi petugas saat di Pontianak. Akhirnya pada Selasa (24/2) sekitar pukul 16.15 Wib, ada taksi yang menjemput AJ di rumahnya. Ternyata saat itu AJ akan berangkat ke Kapuas Hulu. Selama di dalam perjalanan, petugas terus membuntuti dengan mobil lain. Sementara petugas Satnarkoba

Polres Kapuas Hulu lainnya telah menunggu di Kecamatan Pengkadan. Penangkapan ini dipimpin langsung Kasat Narkoba. Setelah di Simpang Desa Mawan Kecamatan Pengkadan, taksi yang membawa AJ dihentikan. AJ pun tidak dapat berkutik ketika petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak satu paket di saku celana dan dua paket di tasnya. “Pengakuan pelaku, semua barang tersebut pesanan orang. Yaitu di Desa Tepuai Kecamatan Hulu Gurung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, dan Desa Landjak, Kecamatan Batang Lupar,” kata Edhi. Tidak mudah untuk membekuk AJ. Ia begitu licin, karena sering menggunakan istrinya saat bertransaksi. Padahal barang haram tersebut ada di tangannya. Begitu juga ketika akan dibekuk, AJ berupaya melawan petugas. “Istri pelaku yang biasa dipanggil Amoy tersebut

juga akan kita cari. Selama ini, ia juga biasa mengantar pesanan sabu bersama istrinya tersebut. Sebab, pelaku ini sudah sering mengantar pesanan sabu seseorang di Kapuas Hulu. Setidaknya menurut pengakuan pelaku, sudah lima bulan ini ia sering mengantar pesanan sabu,” jelas Kasat seraya mengatakan AJ akan dijerat dengan pasal 127, 112, dan 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah SIK memberikan apresiasi atas keberhasilan bawahannya mengungkap peredaran sabu ini. Menurutnya, sesuai imbauan Kapolda Kalbar dibentuk lima Satgas, salah satunya anti narkoba. Satgas ini dibentuk selama tiga bulan. “Kita juga ada bentuk lima Satgas ini sejak tanggal 28 Januari dan akan berakhir pada 28 Maret,” kata Kapolres.

Dibentuknya Satgas ini, karena Indonesia sudah darurat Narkoba. Apabila ada penyalahgunaan Narkoba akan ditindak tegas. Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi pun terus dilakukan. Agar jangan sampai masyarakat, terlebih pelajar terjerat Narkoba. “Untuk Kapuas Hulu sendiri, belum terbilang darurat Narkoba. Namun kita tidak mau terlena, sehingga kita aktif mencarinya. Sebab kita tidak mau Narkoba ini berkembang di Kapuas Hulu,” ungkap Mahyudi. Selama Satgas Anti Narkoba Kapuas Hulu dibentuk, kata Kapolres sudah ada tiga kasus Narkoba yang berhasil diungkap, dengan empat tersangka dan barang bukti sabu seberat 2,7 gram. “Untuk itu kita imbau kepada orangtua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semua elemen masyarakat, agar mengawasi anak-anaknya agar tidak terjeru-

mus dalam Narkoba. Sebab, bila sekali saja terjebak Narkoba, maka akan mengakibatkan kehancuran. Kasihan generasi penerus bangsa kita,” imbau Kapolres Mahyudi. AJ kepada wartawan mengaku uang yang dikirim Rp1 juta, ia hanya belikan sabu sebanyak 1/4 ji. Selain dijadikannya tiga paket, sabu tersebut ada juga yang telah ia konsumsi sendiri. Barang haram itu ia beli di kawasan Beting. “Uang Rp1 juta kemarin saya belikan sabu sebanyak 1/4 Ji, ada juga yang telah saya isap. Kalau harga 1 ji Rp900 ribu, tetapi saya belikan 1/4 ji, sisanya uangnya saya ambil,” ungkap bapak dua anak ini. Pelaku pun mengaku sudah sering membawa pesanan sabu milik bandar di Kapuas Hulu. Ini ia kerjakan, karena tidak ada pekerjaan, semenjak berhenti menjadi sopir taksi. (arm)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Kamis, 26 Februari 2015

GUBERNUR CUP 2015

GELORAKAN SEMANGAT ATLET TENIS KALBAR

Laga Tenis se-Kalbar memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Cup 2015 resmi dibuka, Rabu (25/2) di Lapangan Terbuka Tenis Sutra, Jalan MT Haryono. Upacara pembukaan itu dihadiri 165 petenis dari 12 Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI) kabupaten/kota di Provinsi Kalbar. Seluruh Pengcab telah memastikan diri ambil bagian dalam Gubernur Cup 2015 se-Kalbar yang dihelat pengurus Pelti Provinsi Kalbar. Turnamen ini sekaligus memeriahkan HUT Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar ke-58. Ketua PELTI Provinsi Kalbar, Ir Bride Suryanus Allorante, MT mengatakan, ajang tenis yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Cup merupakan program rutin PELTI Kalbar setiap tahun. Dalam kesempatan itu, Bride mengapresiasi 12 Pengcab yang siap berlaga dalam pertandingan tersebut. Peserta laga Gubernur Cup 2015 se-Kalbar itu tidak dibatasi dari kalangan umum, PNS serta TNI dan Polri. “Kita juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua KONIDA Provinsi Kalbar, Syarif Mahmud Alkadrie, SH yang telah memberikan atensi sekaligus dukungan penuh terhadap kegiatan ini serta memberikan dukungan terhadap cabang olahraga tenis di Kalbar. Tanpa dukungan dari Ketua KONIDA Provinsi Kalbar beserta stakeholder dan teman-teman semua, tentu Gubernur Cup 2015 tidak akan terselenggara dengan baik dan lancar,” ucapnya. “Kita berharap pertandingan ini bisa menggelorakan semangat olahraga. Dalam rangka menciptakan masyarakat olahraga yang menjunjung sportivitas yang paling utama,” timpal Bride. Bride menambahkan, PELTI Provinsi Kalbar juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalbar membahas Open Turnamen Gubernur Cornelis Cup tahun depan. “Rencana Open Turnamen Gubernur Cornelis Cup akan dilaksanakan tahun depan. Yakni, dengan mengundang provinsi se-Kalimantan. Doakan saja. Semoga semuanya lancar dan sesuai rencana,” harapnya. (*)

Narasi dan Foto: Ari Sandy

Sambutan Ketua Pengprov Pelti Kalbar, Ir Bride Suryanus Allorante

Ketua Pelti Kalbar menyalami tamu undangan dari Pemprov Kalbar

Sambutan Wakil Ketua Konida Kalbar, Erwin saat pembukaan pertandingan tenis

Staf Ahli Gubernur Kalbar, Togi L Tobing menyampaikan sambutan sekaligus membuka pertandingan tenis

Penyerahan Piala Bergilir Gubernur Cup dari pemenang tenis sebelumnya, yaitu Pemkot Singkawang kepada Panitia Penyelenggara

Ketua Pelti Kalbar dan Ketua Harian Pelti Kalbar

Ketua Pengprov Pelti Kalbar foto bersama Panitia Penyelenggara

Laporan Ketua Panitia, Letkol Inf Henry Batara saat upacara pembukaan pertandingan tenis

Perwakilan atlet tenis se-Kalbar foto bersama pengurus Pelti dan Pemprov Kalbar