26 Mei 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Selasa, 26 Mei 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kejati Ogah Buka Kembali Kasus Korupsi Dana Otda Sintang 2003

Sepertinya, Abeng & Sudarso Ditumbalkan Putusan Hakim PN Terlalu Ringan

JPU Banding Vonis Hasan Rusbini Pontianak-RK. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak dianggap terlalu ringan memvonis mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) pun melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT).

Berdasarkan vonis sidang, terdakwa korupsi bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 itu dihukum dua tahun penjara dan mengembalikan uang negara Rp2 miliar lebih serta denda Rp50 juta. JPU keberatan, karena tidak sesuai dengan tuntutannya. “Tuntut yang kami ajukan untuk Hasan Rusbini yakni empat tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Halaman 7

Pontianak-RK. Entah kenapa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat enggan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi dana pemekaran alias Otonomi Daerah (Otda) Kabupaten Sintang tahun 2003. Padahal, ada 37 eks anggota DPRD Sintang periode 1999-2004 yang masuk daftar terdakwa namun tak dieksekusi para jaksa yang terhormat. Dengan begitu, aktivis antikorupsi menyebut dugaan 2 bekas Dewan yang telah ditahan Kejati Kalbar merupakan korban atau tumbal.

Bahkan, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Didik Istiyanta, menganggap 37 anggota Dewan itu tidak berperkara. “Yang mana?

Halaman 7

Dua Menteri Mau Sosialisasi Dana Desa

ADD Kubu Raya Belum Disalurkan

PUAN DAN BAMBANG DATANG, KEPALA SKPD PUN HENGKANG Pontianak-RK. Ini pasti bukan revolusi mental. Lantaran harga diri direndahkan, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalbar pilih hengkang angkat kaki ketimbang bertemu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, Senin (25/5).

Kejadiannya di Kantor Bupati Kubu Raya, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Dana Desa yang akan dijelaskan oleh dua Menteri Kabinet Jokowi-JK tersebut.

Ceritanya, ketika dua menteri dalam perjalanan menuju tempat acara, para tamu termasuk sejumlah Kepala SKPD sudah tiba duluan memenuhi kursi yang disediakan protokoler.

Tapi, tiba-tiba saja para pejabat Halaman 7

Hati-Hati Gunakan Dana Desa

Kubu Raya-RK. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menambah alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Halaman 7

PTUN Cabut Pembekuan PSSI

Adang: Menpora Harus Introspeksi Pontianak-RK. Walaupun gugatan PSSI dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemarin, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih setengah hati mencabut Surat Keputusan Pembekuan PSSI bernomor 01307/2015. Meskipun, putusan PTUN itu menunjukkan aksi Menpora Imam Nahrawi membekukan aktivitas PSSI tidak tepat.

Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat, Adang Gunawan, meyakini bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN sudah sesuai dengan semangat serta cita-cita para insan persepakbolaan Indonesia. “Menpora harusnya mencoba introspeksi diri, kita harus menghormati lembaga hukum yang sudah mengeluarkan keputusan,” tutur Adang via seluler kepada Rakyat Kalbar, Senin (25/5).

Imbuh dia, “Dan, janganlah mementingkan ego perorangan dan sekelompok orang, pikirkan kepentingan yang lebih luas, yakni kemajuan sepakbola Indonesia”.

Halaman 6

Merasa diusir, para Kepala SKPD Kalbar angkat kaki meninggalkan Kantor Bupati KKR. Kursi pun melompong yang kabarnya untuk rombongan Kementerian dari Jakarta. ISFIANSYAH-RK

Dugaan Korupsi SL-PTT Kubu Raya 2014

Hutomo Mandala Putra @HutomoMP_9 Pembekuan PSSI itu kan Hanya Skenario pengalihan Isu Lantik si A dan si B, Berhubung sudah lewat, wajarlah di cabut lagi:)

Fazar nurul @fazar_nurul ayolah berdamai jangan lah kalian egois hanya karena gengsi. PSSI and menpora berdamai lah

Ahmad Jams @jams_ahmad Cari solusi lain termasuk bagaimana membersihkan para mafia sepakbola di tubuh PSSI, tanpa membekukan PSSI yg merupakan rumah bagi sepakbola tanah air.

UJIAN FORMALITAS Kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang belum genap satu tahun menjabat, kerap memunculkan pro dan kontra. Banyak di antaranya bahkan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, termasuk para pendukungnya sendiri di Pilpres lalu.

Halaman 6

Puluhan Petani Mengadu ke Kejati Kelompok tani Sungai Raya usai diperiksa di Kejati Kalbar, Senin (25/5). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Pontianak-RK. Petani di Kubu Raya akhirnya mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, mengadukan dugaan penyimpangan pro-

gram Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) tahun anggaran 2014, Senin (25/5).

Dugaan penyimpangan program SL-PTT ini muncul, setelah petani meragukan kualitas produk pupuk dan pestisida yang didistribusikan CV Multi Prima Agro, kemudian menggelar aksi unjuk rasa di kantor UKP4 Kecamatan Sungai Kakap.

“Saya sama sekali tidak tahu-menahu tentang adanya korupsi pada program SL-PTT 2014. Saya dipanggil untuk dimintai keterangan tentang program SL-PTT 2014.

PSSI Jangan Macam-macam Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta PSSI menaati semua peraturan yang dibuat pemerintah. Permintaan tersebut diucapkan JK, setelah dirinya mendorong dicabutnya SK Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Hal ini disampaikan JK Jusuf Kalla usai bertemu Menpora Imam Nahrawi, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo, dan mantan Halaman 7

Halaman 7

Yayasan Mitra Bhakti dan PP Bantu Korban Kebakaran klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Hati-hati gunakan Dana Desa --

Di dese dana bise ditapokkan di balek peti, kalok di kote dilantak semaok ati.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Tak Hanya Padamkan Api, Juga Berbagi Kasih Yayasan Pemadam Kebakaran Mitra Bhakti tidak hanya berjibaku memadamkan kobaran api. Yayasan yang bermarkas di Jalan Siam, Pontianak Selatan itu juga peduli dengan korban kebakaran.

Keluarga besar Yayasan Mitra Bhakti menjenguk Hendro, 25, beserta kedua orangtuanya A Cau, 55 dan Holda, 50, yang masih terbaring di Rumah Sakit St Antonius Pontianak, Minggu (24/5) malam.

Ketiganya merupakan korban kebakaran rumah di Gang Sudimoro, No 78, Jalan Sumatra, Pontianak Selatan, Sabtu (23/5) sekitar pukul 00.30 Wib. A Cau bukan hanya kehilangan tempat tinggal serta harta bendanya. Pria 55 tahun itu juga kehilangan putra bungsunya, Halaman 7 Keluarga besar Yayasan Mitra Bhakti bersama Pemuda Pancasila memberikan bantuan uang tunai kepada korban kebakaran.

Deska Irnansyafara, Pontianak

FOTO: TONY FOR RAKYAT KALBAR

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 26 Mei 2015

2

Hadar Nafis Gumay/Anggota KPU

Jika Islah, Kepengurusan Partai Politik Harus Didaftarkan ke Kemenkumham Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di 269 daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahap pertama, sudah akan dibuka 26-28 Juli mendatang. Namun hingga saat ini, Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak nomor dua di pileg 2014, masih terancam tidak dapat mengajukan pasangan calon.

Pasalnya, partai berlambang pohon beringin ini masih mengalami konflik internal. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Kepengurusan Kubu Agung, ternyata belum menutup panggung perselisihan.

Kubu Agung dan Menkumham masih mengajukan banding ke PT PTUN Jakarta.

Lantas bagaimana sikap KPU atas kondisi ini? Apakah hanya akan menerima pendaftaran dari kepengurusan yang memiliki SK Menkumham? Benarkah KPU akan menerima pendaftaran dari kubu Agung Laksono yang dianggap sah, karena SK Menkumham masih berlaku?

Berikut petikan keterangan yang disampaikan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, kepada wartawan JPNN, Senin (25/5). +Bagaimana nasib Golkar dalam Pilkada, pascaputusan PTUN? -Kami enggak mau bicara secara partai-partainya atau partai tertentu. Tapi intinya kalau ada partai politik peserta

pemilu yang mengalami situasi Surat Keputusan (SK) kepengurusannya disengketakan dan di dalamnya ada penundaan SK tersebut maka ya tidak bisa didaftarkan (pendaftaran bakal calon kepala daerah tidak akan diterima, red). +Jadi tidak akan diterima pendaftaran bakal calon jika belum putusan berkekuatan hukum tetap?

-Kan memang demikian dalam aturan perundang-undangannya. Dalam Peraturan KPU juga kan telah diatur sedemikian rupa. Kecuali ada kesepakatan damai, nah kesepakatan damai itu (ditandai, red) adanya satu kepengurusan dan nanti harus didaftarkan ke Kemenkumham. +Tidak cukup hanya ada pernyataan telah dilakukan Islah dari pengurus Golkar?

-Tetap harus didaftarkan ke Kemenkumham. Nah nanti Kemenkumham akan mengeluarkan SK tentang pengurus ini (yang disepakati dalam islah, red), menggantikan SK sebelumnya. Berdasarkan surat itulah pendaftaran bisa kami jalankan. +Berarti tetap acuan KPU menerima pendaftaran bakal calon itu harus SK Menkumham?

-Iya, jadi SK dari Menkumham itu sebagai dasar parpol mendaftarkan bakal calon kepala daerah. Demikian juga bagi kami (penyelenggara pilkada, red) SK dari Menkum-

ham menjadi dasar menerima pendaftaran yang diajukan partai politik. +Sebenarnya bagaimana aturan pendaftaran bakal calon kada dari parpol?

-Ada tiga syarat mutlak. Diajukan oleh parpol atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi 20 persen atau 25 persen suara sah (berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD). Kemudian diajukan oleh pengurus yang sah sesuai tingkatannya dan melampirkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai masing-masing. Nah untuk pengurus yang sah sesuai tingkatan, itu dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah dan telah mendapat legalisasi dari Kemenkumham. +Ada syarat lain?

-Intinya, keabsahan pengusulan calon kepala daerah juga mengacu pada persetujuan DPP parpol peserta pilkada. Itu dibuktikan dengan SK dari DPP. Jadi dalam aturan kami, enggak ada aturan format satu kepengurusan dua tanda tangan. Yang ada satu ketua umum dan satu sekjen. Jadi bukan dua.

Re-editing: Andry

Proyek Waterfront City segera Bergulir Taman Alun Kapuas Ditutup Pontianak-RK. Proyek pembangunan waterfront city yang menelan dana APBD Kota Pontianak Rp10 miliar tak lama lagi akan direalisasikan.

Proses tender yang sedang berjalan sudah diantisipasi Pemerintah Kota Pontianak.

Dengan memberlakukan penutupan Taman Alun Kapuas (TAK) awal Juni mendatang.

Tujuannya supaya pembangunan tak terhambat dengan aktivitas kawasan yang akan dibangun tersebut.

“Akan kita tutup habis, pedagang kita larang jual di kawasan itu, akan kita tertibkan dan dirapikan. Sejauh ini proses sudah memasuki tahap pelelangan dan tahun ini bisa mulai dikerjakan,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Senin (25/5).

Diproyeksikan, pembangunan waterfront city tersebut rencananya akan dilakukan dua sisi di tepi Sungai Kapuas. Untuk tahap awal akan dimulai sepanjang 300 meter di tepian Sungai Kapuas. Yakni mulai dari belakang

Kantor Bank BCA sampai ke Pelabuhan Senghie.

“Awal ini untuk seberang sini (sisi Kota Pontianak) dulu. Wilayah seberang sana belum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edi menuturkan, konsep pembangunan waterfront city ini bertujuan guna mengembalikan wajah Kota Pontianak yang dulunya berhadapan dengan sungai.

Tidak seperti sekarang, seolah membelakangi sungai.

“Kita ingin kembali seperti dulu yang berhadapan langsung dengan sungai sehingga Sungai Kapuas menjadi front Kota pontianak,” paparnya.

Terkait perencanaan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatikan (Dishubkoinfo) Kota Pontianak sudah melakukan antisipasi. Dengan memperingatkan sejumlah pelabuhan nakal yang beraktifitas bongkar muat di kawasan yang akan dijadikan

Kawasan operasional pelabuhan bongkar muat illegal di belakang Kantor Bank BCA Pontianak. GUSNADI/RAKYAT KALBAR

waterfront.

Kasi Angkutan Perairan Dishubkominfo Kota Pontianak, Hj. S Murny mengatakan, pihaknya telah memberlakukan pemancangan di belakang Bank BCA. Tujuannya agar tak ada aktivitas illegal lagi.

“Sebetulnya kawasan belakang Bank BCA tidak diperkenankan bongkar muat. Kita

sudah mengumumkan yang diperbolehkan hanya tiga lokasi. Yakni Kapuas Besar, Kapuas Indah dan Senghie,” ujar Murny.

Namun masih saja ditemukan pelaku usaha bandel yang melakukan bongkar muat di belakang Bank BCA. Alasannya, tiga lokasi yang diperbolehkan sudah tidak ada lagi ruang.

“Tiga kawasan bongkar muat itu mereka

bilang penuh, mereka tidak ada celah untuk bongkar muat. Makanya bergeser ke belakang BCA. Padahal itu tidak dibenarkan,” jelasnya.

Murny menilai, pada dasarnya pelaku usaha bersedia dipindahkan ke mana saja.

Asal tetap bisa beraktivitas dengan akses yang memadai. Karena Pemkot Pontianak belum ada solusi hingga saat ini sehingga aktivitas di belakang Bank BCA tanpa ada penindakan tegas.

“Mereka bukan ilegal, terdaftar dan hanya saja dermaga yang ditentukan itu tidak cukup untuk bongkar muat. Mereka mengatakan tidak masalah dipindah bongkar muat di masa saja,” ulasnya.

Setelah tiang pancang di belakang BCA ditancapkan, pelaku usaha tidak lagi diperbolehkan melakukan bongkar muat di belakang Bank BCA. Mereka tidak protes asalkan Pemkot memberlakukan waktu bongkar muat di Pelabuhan Senghie dan Nipah Kuning.

Reporter: Fikri Akbar/Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Rakyat Dibebankan Utang Rp13 Juta per Orang Jakarta-RK. Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri belum juga lepas. Alih-alih berkurang, jumlah utang luar negeri Indonesia terus menanjak. Saat ini, rakyat harus menanggung utang sebesar Rp13 juta per orang.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Maret 2015 posisi utang Indonesia mencapai Rp2.796 triliun yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp696 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.099 triliun. Dari utang pinjaman luar negeri sebesar Rp696 triliun, Rp219,6 triliun berasal dari pinjaman bilateral dari Jepang, Rp24,9 triliun dari Prancis, Rp20,4 triliun dari Jerman, dan dari negara lainnya sebesar Rp77,92 triliun.

Sementara itu, Indonesia juga berutang pada Bank Dunia sebesar Rp182,8 triliun, Asia Development Bank (ADB) sebesar Rp110,4 triliun, IDB sebesar Rp7,8 triliun dan lainnya sebesar Rp2,6 triliun. “Sudah jelas, masih banyak utang luar negeri yang sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia,” ujar Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, kemarin.

Uchok menyebutkan, dengan besarnya utang luar negeri yang dimiliki, Indonesia seolah tidak mempunyai kemandirian. Ditambah lagi, pemerintah setiap tahun terus mencetak utang baru. Dia prihatin, banyak pejabat negara tidak malu untuk melakukan lobi-lobi untuk mencari utang baru tersebut.

“Jokowi juga tidak malu lagi berutang ke Bank Dunia sebesar Rp143 triliun. Ini benar benar prestasi yang tidak disukai sejarah,” lugasnya.

Pihaknya mencatat, utang Indonesia dari era Presiden SBY ke Presiden Jokowi bertambah sebesar Rp191 triliun. “Penambahan utang ini baru sedikit dan angkanya juga baru sementara saja,” paparnya.

Dia menyebutkan, sejak APBN-P 2015 disahkan DPR, ternyata Presiden Jokowi membutuhkan anggaran untuk kebutuhan pembiayaan sebesar Rp507 triliun. Dana itu dibutuhkan untuk menutupi adanya defisit anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp222,5 triliun serta untuk pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar

Rp223 triliun dan pembiayaan nonutang sebesar Rp62 triliun.

Uchok menjelaskan, anggaran sebesar Rp507,5 triliun untuk menutupi pembiayaan seperti di atas berasal dari utang sebesar Rp502,4 triliun dan sebesar Rp 5,1 triliun dari nonutang. “Utang sebesar Rp 507,5 triliun hanya dipergunakan seperti gali lubang untuk menutupi lubang yang bernama utang. Bukan untuk kebutuhan investasi dalam bentuk proyek-proyek yang produktif,” bebernya.

Menurutnya, akhir 2015, pemerintahan Jokowi akan punya utang sebesar Rp3.303 triliun, yang akan dibebankan pembayarannya kepada pendapatan pajak. “Artinya, gara-gara pemerintah

saat ini punya utang sampai sebesar Rp3.303 triliun maka setiap orang penduduk Indonesia akan punya utang sebesar Rp13 juta per orang,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tengah bernegosiasi untuk meminjam ke beberapa lembaga untuk menutup defisit anggaran. Lembaga-lembaga itu adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Besaran pinjaman yang tengah dinegosiasikan untuk tahun ini adalah US$ 1,2 miliar. Utang ini nantinya akan digunakan untuk menutup defisit anggaran jika besarnya di luar toleransi pemerintah. (rmol)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni, Aditya Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Selasa, 26 Mei 2015

Songkeng: Winata Gunawan Jangan Kampungan Pontianak-RK. Songkeng, warga Jalan Suprapto II, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan mengaku, tidak gentar apabila Winata Gunawan berencana melaporkan dirinya ke polisi terkait tudingan provokator.

“Itu hak saudara Winata Gunawan.

Di lain pihak, kami akan meng-kick! (menuntut) balik Winata Gunawan terkait fitnah. Tuntutan itu karena Winata selalu menyinggung Hasan Kasim yang seolah-olah dibiayai kami (Songkeng dan istri, red) untuk menggugat tanah Winata yang sebenarnya memang fasilitas umum,” ucap Songkeng, Senin (25/5).

Di sebut-sebut akan diancam dilaporkan ke pihak berwajib, Songkeng bukannya malah takut, melainkan bersemangat untuk menuntut balik Winata. ”Saya ingatkan kepada Winata Gunawan. Kami yang tergabung di tiga RT akan merapatkan barisan untuk menuntut balik. RT 01, RT 02, RT 04 kawasan Suprapto II sudah bersiap.

Kalau Winata Gunawan terus mengadangada, dalam waktu dekat kami akan rapat dan merapatkan barisan untuk menuntut Winata,” tegasnya.

“Hasan Kasim, Ketua RT kami akan melaporkan Winata juga karena sering

Rasio Pegawai Pemkot Pontianak 1,1 Persen

Kalau proses hukum tanah HGB Nomor 1871 itu dimenangkan Winata, kata Songkeng, ia dan warga lainnya tidak bisa apa-apa. ”Pemkot dan BPN saja kalah. Tidak mungkin kami mau adu fisik, capek dehh,” ejeknya.

“Tidak ada-apa Winata menuduh saya. Tetapi fitnah Winata bahwa Hasan Kasim telah memakan uang warga untuk membangun jalan di atas tanah itu, tidak benar. Fitnah inilah salah satu poin yang akan dituntut balik,” imbuhnya.

Songkeng membeberkan, semua warga akan bikin surat ke Walikota Pontianak. Isinya menyatakan bahwa Ketua RT bernama Hasam Kasim telah menjalankan tugas dengan baik. ”Lebih dari 100 tanda tangan. Winata jangan pakek ngomong, pakek data.

Kami warga Suprapto II sudah cukup sabar. Winata mau bilang apa saja seterah dia, tetapi kita bicara sesuai fakta dan hukum. Kami tidak bermaksud apa-apa,” ucapnya.

Songkeng juga membantah keras tudingan Winata soal keterlibatan istrinya atas kasus tanah Suprapto. “Massa ribut saja, istri saya tidak tahu,” ujarnya.

difitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan,” lugasnya.

Songkeng menyatakan, ia tidak bermaksud mengganggu Winata Gunawan. ”Saya dan warga hanya mengikuti versi Pemerintah Kota Pontianak. Pemkotlah yang menyatakan bahwa tanah yang diakui Winata itu fasum. Bukan kami lho. Pernyataan fasum sesuai pemberitaan di koran Pontianak Post. Kepala Satpol PP, Haryadi mengatakan, ini adalah fasum. Oleh sebab itu, bangunan gubuk dan pagar yang dibangun Winata itu dibongkar,” paparnya. ”Warga di sini menganggap tanah itu fasum. Kami tidak bermaksud frontal. Ngapain frontal, tanah itu barang umum. Apalagi mau sampai berantem, jauh sekali. Jangan kampungan dong Winata, tidak boleh gitu. Bilang warga mau adu fisik, gak boleh gitu dong. Mau adu mulut sama Winata saja kami tidak sudi,’’ sindirnya. ”Ngapain berantem, hukum kita ada kok,” timpalnya.

Songkeng menyatakan, seumpamanya Winata Gunawan menang di pengadilan. Pemkot dan BPN kalah dalam gugatan. Warga akan mundur teratur. ”Masak kami mau memaksa?

Kan tidak bolehlah. Kita harus patuhi hukum,” paparnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

3

Pontianak-RK. Masalah yang kerap dikeluhkan secara nasional adalah menggerakkan birokrasi.

Kendati dana yang dianggarkan sudah siap serta perencanaan matang, namun birokrasi terkesan bergerak lambat.

Namun tidak demikian dengan Kota Pontianak yang dinilai birokrasinya bisa bergerak meskipun dengan jumlah pegawai yang hanya 1,1 persen dari jumlah penduduk.

Tetapi bisa melakukan inovasi sekaligus bisa membuat prestasi kerja dengan baik.

“Artinya birokrasi di Kota Pontianak bergerak. Nah ini yang mungkin akan dijadikan salah satu daerah percontohan atau model bagi daerah-daerah lainnya,” ujar Walikota Pontianak, Sutarmidji usai coffee morning dengan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Senin (25/5), di Aula Abdul Muis, Kantor Bappeda Kota Pontianak.

Sutarmidji mengatakan, menggerakkan birokrasi itu tidak semudah mengembalikkan telapak tangan. Namun dengan komposisi jumlah pegawai Pemkot yang demikian ramping, di bawah kepemimpinannya berhasil menggerakkan birokrasi secara optimal.

“Padahal idealnya jumlah rasio pegawai dengan jumlah penduduk 1,4 persen, tetapi kita dengan 1,1 persen mampu menggerakkan birokrasi

Ilustrasi

secara optimal,” tukas Midji.

Bahkan, kinerja jajaran Pemkot Pontianak pernah mendapat pujian dari salah seorang Bupati dari Provinsi Bali ketika melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Pontianak. Sebelum Bupati tersebut memasuki ruang kerja Walikota Pontianak, dirinya sempat berdiri sejenak di teras Kantor Walikota Pontianak seraya memperhatikan suasana di lingkungan kantor.

“Ketika ia masuk ke ruangan saya, dia bertanya.

Pak Wali bagaimana bisa di lingkungan kantor ini tidak ada pegawai yang lalu lalang? Sedangkan di kantor kami itu sudah mirip pasar, karena banyak pegawai yang berlalu lalang. Nah ini kan artinya, kinerja PNS di Pemkot Pontianak dinilai baik.

Walaupun memang ada yang perlu ditingkatkan,” ucap Midji. (agn)

Satgas Pembangunan Jalan Paralel Diberikan Pembekalan

Sutarmidji

Inovasi Kota Pontianak Raih Pujian Kemenpan

Waasintel Pengarahan Czi. G

USNADI-RK

Pontianak-RK. Wakil Asisten Intelijen Kasdam XII/TPR, Letkol. Inf. Rolando Mangatas, SE, M. Si memberikan pembekalan kepada personel Satgas Pembangunan Jalan Paralel/Jalan Inspeksi Perbatasan (JIL) wilayah perbatasan Kalbar, di Bekangdam XII/Tpr, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Sabtu (23/05).

“Wilayah perbatasan memang menjadi atensi kita, karena tingkat kerawanannya cukup tinggi di wilayah itu,” ujar Letkol. Inf. Rolando Mangatas, Senin (25/5).

Ia menjelaskan, ada pun yang menjadi pembahasannya yakni menyangkut perkembangan situasi dan yang menonjol di wilayah Kodam XII/ Tpr,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU PENGUMUMAN NOMOR : 139/KPU-Kab-019.435755/V/2015 TENTANG

khususnya di wilayah perbatasan Kalbar dengan Negara Malaysia yang menjadi perhatian personel Satgas agar dalam pelaksanaan tugas tidak mengalami hambatan yang berarti.

“Jauh-jauh memang sudah kita petakan. Tapi tetap kita sampaikan tingkat kerawanan dan lokasi yang rawan di perbatasan kita,” paparnya.

Menurutnya, tentang kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial wilayah Kalbar serta kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul di daerah parbatasan. Maraknya kegiatan-kegiatan ilegal, seperti

JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2015 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bersama ini diumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 serta hal-hal terkait sebagai berikut: 1. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni s.d 15 Juni 2015, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 2. Penyerahan dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu jalan Lintas Utara Nomor 11 Putussibau Utara 3. Dalam Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan sebagai berikut : a. Dihadiri Pasangan calon Perseorangan dan/atau Tim dengan menyampaikan Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan berupa Surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan menggunakan Formulir Model B.2KWK Perseorangan yang wajib dilampiri bukti fotokopi identitas kependudukan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokumen sebagaimana dimaksud, diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD) dengan format Microsoft Excel. b. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sebagaimana dimaksud huruf a diatas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap c. Dukungan Pasangan calon yang disampaikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 234.192 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua) Jiwa Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu paling sedikit 23.420 ( dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh) Jiwa d. Dukungan Pasangan Calon tersebar dilebih dari 50% (lima Puluh Persen) dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu paling sedikit 12 (dua belas) Kecamatan 4. Informasi lebih lanjut tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dapat menghubungi Tim Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu di Nomor Telp (0567) 22301, Sdr Rita,SH (HP 085750038761), Sdr Tedy Cahyadi.(HP 082154359553) atau melalui email hukumkapuashulu@ gmail.com Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Putussibau, 24 Mei 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU, KETUA,

LISMA ROLIZA,SH

pelanggaran lintas batas Indonesia-Malaysia menjadi perhatian khusus.

“Karena perbatasan ini masih banyak jalur rawan tindakan ilegalnya. Ini akan kita perketat kembali pengawasannya.

Agar barang illegal itu tidak masuk ke Kalbar,” tegasnya.

Waasintel memberikan penekananpenekanan kepada prajurit Satgas agar menghindari pelanggaran dan menghormati adat istiadat setempat. Pelaksanaan kegiatan pembekalan tersebut didampigi oleh Komandan Satuan Tugas Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan, Kolonel. Czi. Yos Firmansah.

Dengan peserta 231 orang dari 367 orang Satgas. Selebihnya adalah Tim Aju yang sudah lebih dahulu tiba di pos masing–masing. (agn)

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pontianak Ahmad Yani selaku pemegang Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, akan melakukan penjualan di muka umum (Lelang) Eksekusi Hak Tanggungan atas barang-barang jaminan hutang debitur atas nama : Wendy Salim berupa : Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik/SHM No.315 seluas 193 m2, atas nama Wendy Salim terletak di Jl Purnama II Komplek Villa Purnama Indah Blok C-24, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

Harga limit sebesar Rp 575.750.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan Ung Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp 172.725.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Selasa / 09 Juni 2015 Pukul : 10.00 Wib s/d selesai Tempat : PT Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak Jl. Ahmad Yani No 61 E-F Pontianak.

Syarat-Syarat Lelang : 1. Penawaran Lelang dilakukan secara lisan dimulai dengan harga limit dengan harga semakin meningkat.

2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero) Cab. Pontianak Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang.

3. Peserta Lelang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku).

4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

5. Peminat lelang dapat melihat Objek Lelang dimaksud di alamat tersebut diatas, dan dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang.

6. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang atau PT Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak A Yani.

7. Peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak dan Singkawang.

8. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang, yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan.

9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak A Yani, Jl Jendral Ahmad Yani No 61 E-F Pontianak, Telp. (0561) 583850 – Ext. 111 Hp. 0852 4575 7151.

Pontianak, 26 Mei 2015 PT Bank Syariah Mandiri KCP Pontianak A Yani Ttd Leliana Kepala KCP

Pontianak-RK. Kota Pontianak mendapat apresiasi dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Noviana Andriana berkat terobosan dan inovasi yang dilakukan.

Hal itu terungkap saat Walikota Pontianak, Sutarmidji diundang memaparkan revolusi mental dalam pelayanan publik sebagai wujud kota cerdas di Kota Pontianak dalam forum terbuka ‘Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik’ yang digelar MarkPlus, di MarkPlus Main Campus, Gedung EightyEight@Kasablanka, beberapa waktu lalu.

Dalam forum itu juga dihadiri Pemimpin Redaksi Metro TV, Putra Nababan dan Pemimpin Redaksi media online detik.com, Arifin Asydhad.

“Dari inovasi yang kita paparkan mendapat apresiasi dari Kemenpan dan beliau kaget, karena banyak sekali terobosan yang dibuat oleh Kota Pontianak. Namun sayangnya kita tidak ikut lomba,” ujar Walikota Sutarmidji, Senin (25/5) di Aula Abdul Muis, Kantor Bappeda Kota Pontianak.

Sutarmidji menilai, terobosan dan inovasi tersebut tidak hanya dilakukan Kota Pontianak, melainkan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Kalbar juga banyak melakukan berbagai inovasi. Namun sayangnya inovasi tersebut tidak terekspos serta tidak diikutsertakan dalam lomba penilaian.

“Pontianak dengan rasio jumlah pegawai hanya 1,1 persen dari jumlah penduduk, walaupun secara nasional idealnya 1,4 persen. Namun mampu mencetak prestasi dan inovasi yang luar biasa,” paparnya.

Oleh karena itu, Sutarmidji menyampaikan hal tersebut kepada seluruh kepala SKPD. Supaya mereka tahu bahwa kinerja mereka mendapat penilaian dan apresiasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia juga mengajak para kepala SKPD untuk meningkatkan prestasi dan melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa.

Menurut Sutarmidji, inovasi-inovasi yang diciptakan itu bukan untuk mendapatkan berbagai penghargaan, tetapi bagaimana melakukan percepatan-percepatan dalam capaian-capaian rencana kerja.

“Inovasi itu suatu cara untuk menciptakan perubahan dan dengan model itu mampu membuat percepatan. Inovasi tanpa suatu percepatan justru makin menghambat dan itu bukan sebagai inovasi,” lugasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Sutarmidji mengevaluasi kinerja bawahannya terkait hal-hal yang memang harus diperbaiki secara cepat, yakni pelayanan cepat dan lainnya.

“Kita juga minta dinas terkait untuk menyosialisasikan Jalan Ahmad Yani sebagai Kawasan Tertib Lalu lintas. Supaya saat ditindak masyarakat tidak kaget. Demikian juga Jalan Tanjungpura, parkir hanya boleh satu lapis. Jangan sampai dua lapis, karena menimbulkan kemacetan,” tegasnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis Minggu ke 3 Bulan Mei 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

3.000 4.000 19.000 22.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 120.000 130.000 17.000 19.200 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Jakarta-RK. Menjelang bulan suci Ramadan, harga beragam komoditas pangan mulai merangkak naik. Hal ini diperkirakan akan terus terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri jika pemerintah tidak serius dalam memonitoring pergerakan harga-harga.

“Kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan jika diperhatikan merupakan fenomena berulang setiap tahun. Seharusnya ada antisipasi yang lebih maksimal dari pemerintah baik terkait ketersediaan maupun distribusinya,” tegas anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5).

Salah satu penyebab kenaikan harga komuditas pangan, menurut Rofi, dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi dan psikologi pasar jelang bulan suci Ramadan.

Disebutkan, saat ini harga sembilan bahan pokok (sembako) pada umumnya mulai beranjak naik dikisaran Rp500 hingga Rp1.000. Seperti di pasar tradisional Kramat Jati Jakarta dan Tanah Tinggi kota Tangerang,

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Senin, 25 Mei 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,368.36 14,557.32 3,677.03 3,533.87 9,901.37 13,252.00

4

Harga Komoditas Pangan Mulai Merangkak

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK

Komoditi

Selasa, 26 Mei 2015

Beli 10,259.84 14,411.01 3,637.37 3,498.01 9,799.09 13,120.00 Sumber: Bank Indonesia

harga beras medium naik pada kisaran Rp10.800/kg, minyak goreng Rp11.300/kg, bawang putih Rp23.000/kg, gula pasir Rp12.700/kg dan daging Rp108.000/kg.

Kenaikan ini dipastikan memberatkan masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah. “Perpres (Peraturan Presiden) harus segera dikeluarkan untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran. Lebih penting lagi, harus ada kepastian bahwa Perpres itu dilaksanakan. jangan sampai ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan,” tegasnya.

Penyebab lain kenaikan harga juga dipicu oleh perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatnya biaya produksi pangan di tingkat petani akibat mundurnya musim tanam. Oleh karenanya, peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi.

“Diantaranya dengan menjaga distribusi barang, pasokan dan sistem kontrol terhadap harga,” paparnya. (jpnn)

Gagal Bantu Stabilkan Pangan, Bulog Layak Dibubarkan Jakarta-RK. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menilai, kehadiran Perum Bulog saat ini tidak banyak membantu dalam menstabilkan pangan.

Dengan fakta itu, Dwi menilai Bulog layak dibubarkan. Sebagai gantinya, Bulog bisa dilebur menjadi Lembaga Otoritas Pangan yang dibentuk pemerintah.

“Ada baiknya Bulog dilebur ke lembaga otoritas pangan atau badan otoritas pangan yang harus dibentuk pemerintah. Ini urgent, (Perum Bulog) dihapuskan dan diganti,” tegas Dwi saat diskusi Pangan Kita di Cikini, Jakarta, Senin (25/5).

Dwi menambahkan, saat ini Bulog sudah tidak memiliki misi menstabilkan pangan. Sebab, dengan status sebagai Perum, Bulog lebih fokus mencari keuntungan ketimbang menstabilkan pangan.

“Bulog sebagai penyangga pangan diturunkan sedalamnya karena dirombak jadi Perum, ini sulit. Kalau Perum kan harus untung, kalau nggak untung pimpinannya diganti. Jadi sudah tidak ada lagi misi stabilisasi pangan. Apalagi misi sejahterakan petani,” tegas Dwi. (jpnn)

KPK Pastikan Turun Tangan Awasi Implementasi Dana Desa Jakarta-RK. Pemerintah akan mencairkan anggaran dana desa untuk tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Sebanyak 74.093 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota masing-masing akan mendapat Rp252 juta.

Penggelontoran dana yang besar tersebut mengandung potensi penyelewenagan yang besar pula. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawasi penggunaannya.

“KPK telah melakukan kajian terhadap hal itu. Tentang implementasi UU Desa,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (25/5).

Priharsa mengatakan, kajian yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk mendeteksi potensi kebocoran dana desa. Cakupan kajian tersebut termasuk tentang implementasi serta perangkat peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan

Daerah Tertinggal.

Menurutnya, dalam waktu dekat KPK akan menyampaikan rekomendasi kepada kementerian yang dipimpin politikus PKB Marwan Jafar itu. “Nanti akan disampaikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah terjadinya kebocoran” paparnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah menyalurkan 51,25 persen dari total dana desa tahap I kepada 228 kabupaten/kota per 21 Mei 2015. Adapun dana desa yang akan dikucurkan pada tahap I sekitar Rp8,28 triliun atau sekitar 40 persen dari total dana desa 2015 sebesar Rp20,7 triliun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pengalokasian dana desa

Equatoriana

AN

TOYOTA ANZON Angsuran Paling Ringan !!!

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

DP 13 Jutaan !!!

Paket Menyambut Idul Fitri

Hubungi:

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ

TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

Aroma penjajahan masih melekat. Penjajahan ini bukan dari perang fisik dengan negara lain. Penjajahan modern lah sebutannya. Penjajahan ini tidak menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Melainkan dengan pengendalian ekonomi, politik, pertahanan sosial dan budaya.

Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta narkoba. Cara yang lain ada pula, dengan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat dengan budaya barat. Dengan mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mengkonsumsi narkotika.

Kini Indonesia dijajah para bandar narkotika. Hingga Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Hingga akhirnya keputusan hukuman mati pun ditimpakan kepada para pengedar barang haram tersebut. Karena telah meresahkan bahkan bisa merusak generasi penerus bangsa.

Pelaksanaan eksekusi mati yang sempat ditentang sejumlah kalangan, terutama negara yang warga negaranya akan dieksekusi, termasuk Sekjen PBB Ban Ki Moon. Namun, sikap Indonesia bagaikan pesan agar jangan main-main atau berani mengedarkan narkoba di Indonesia, karena taruhanannya nyawa bisa melayang di depan regu tembak. Padahal, hukuman mati bagi tersangka narkoba tidak hanya diberlakukan oleh Indonesia, karena beberapa negara juga memberlakukan hukuman serupa. Menurut anda?

9 jt

Ilustrasi/Ist

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

“Promo kredit Terbatas !!!

DP serba -an”

terendah untuk tahun ini sebesar Rp252 juta tiap desa.

Sedangkan jumlah dana desa tertinggi bervariasi mengikuti syarat jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan kondisi geografis.

Sebanyak 90 persen dari total dana desa sekitar Rp18,7 triliun dibagi dengan 74.093 desa di Indonesia sehingga keluar angka 252 juta rupiah per desa. Kemudian di luar dari dana itu ada tambahan 10 persen atau sekitar Rp2,7 triliun dibagi berdasarkan kriteria jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan kondisi geografis.

Anggaran yang disebut Dana Desa itu dikucurkan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen paling lambat minggu kedua April. Tahap kedua 40 persen paling lambat minggu kedua Agustus dan tahap tiga 20 persen paling lambat minggu kedua Oktober. (jpnn)

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 1529 2899 F A N D Y BB : 7646124F

Sms Warga

Sengketa Parpol

Tanggapan Negeri kita mengalami “naas” karena berdagang dengan barang-barang “membahayakan.”

Sekedar mengambil keuntungan di atas penderitaan negara dan rakyat! Belum lagi kekacauan di dalam negeri tentang perpecahan di beberapa partai. Akibat kurang telitinya Menkumham yg sempat menggoncang ketahanan dan keamanan nasional berakibat akan rontoknya persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih parah, kerusakan hutan, HL, CA dan TN akibat ilegal logging trlalu lama pembiaran berakibat akan terjadi global warming. Koruptor semakin menguasi negara.

KPK ambruk! Awas narkoba!

081288673500 24-5-2015

TENDA ADI ADI

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

MENERIMA PANGGIL AN

Dijual Ruko 3 Lantai

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

Lokasi : Sei Pinyuh Jl. Seliung Fasilitas : Ledeng, Listrik, 2 Toilet Tersedia : Dapur Siap Pakai.

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

OTOMOTIF Buka Pendaftaran Lembaga Diklat / Kursus Otomotif, Study Usaha Buka Bengkel Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 0813 4570 8984

Hubungi : Nawi 085346828777

85332578345 18-5-2015

10.01

PERCETAKAN & SOUVENIR

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Hubungi : 082151245557

15.35

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Dijual Ruko 6 Unit Ukuran : 4x18 m Alamat : Jl. Simpang Pontianak Depan Hotel Rindu Permai 700M dari Simpang Tanjung – Sanggau Harga : Rp. 2 Miliar Nego

Keputusan Peradilan TUN terhadap sengketa partai politik (Parpol) menyatakan, pemerintah c/q Menkumham mengintervensi parpol dalam hal ini PPP dan Partai Golkar. Sedangkan secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan, atau dalam hal ini tindakan pemerintah c/q Menkumham menyalahi aturan atau UU. Karena kesalahan pemerintah tersebut sudah dua kali kejadiannya, maka mau tidak mau atau senang tidak senang pemerintah harus berlapang dada dan menerima putusan TUN tersebut, dan menetapkan atau menerima kepengurusan parpol dengan benar sesuai UU yang berlaku.

Selain itu, Menkumham seharusnya mendapat sanksi dari Presiden RI, bukan dari Jokowi secara pribadi karena menteri kepanjangan tangan Presiden RI. Semoga sengketa parpol dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas.

(Menra 66).

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya Musywarah Kite

Rakyat Kalbar

Selasa, 26 Mei 2015

Pertumbuhan Ekonomi Kubu Raya Capai 6,79 Persen

Ilustrasi.

NET

Perbanyak RTH di Perbatasan Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya akan memperbanyak kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Salah satunya, memanfaatkan sisa bangunan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan perbatasan dengan Kota Pontianak.

“Setelah dibongkar oleh Satpol PP Kubu Raya beberapa waktu lalu, kawasan yang berada di perbatasan Kubu Raya dengan Kota Pontianak akan segera kami jadikan RTH,” kata Kepala Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya, Suharto.

Dia memastikan segera dilakukan pemetaan RTH dengan taman-taman di sejumlah titik di beberapa kawasan, terutama di sekitar kawasan perbatasan Kubu Raya dan Kota Pontianak. “Saat ini kita sedang melakukan pemetaan dan menginventarisasi lebih dulu RTH. Kawasan mana saja yang akan menjadi prioritas untuk dijadikan RTH,” tuturnya.

Menurut dia, setidaknya kawasan di sekitar perbatasan antara Kubu Raya dan Kota Pontianak yang akan menjadi perhatian khusus, seperti di Sungai Raya Dalam. “Sungai Raya Dalam ini menjadi perhatian kita, karena kawasan ini merupakan beranda atau pintu gerbang Kabupaten Kubu Raya, yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak.

Jadi, mesti ditata dengan baik sehingga dapat terlihat estetika lingkungannya,” katanya.

Perempatan di kawasan Sungai Raya Dalam akan dibuatkan taman. Selain ada nilai estetika, juga untuk mencegah agar para PKL tidak lagi membangun kios-kios liar. Begitu pula pada tempat-tempat lain. Termasuk untuk mencegah maraknya reklame-reklame liar di kawasan yang baru ditertibkan oleh Satpol PP dan Dispenda, lantaran memasang reklame bukan pada tempatnya dan malah membayar ke Kota Pontianak. “Penertiban PKL dan reklame liar merupakan tugas dan kewenangan Satpol PP selaku instansi penegak perda, didampingi instansi teknis terkait. Pembangunan taman merupakan sinergisitas antar instansi.

Artis harus saling mendukung untuk menata wajah Kubu Raya yang lebih baik,” kata Suharto.(sul)

5

Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyampaikan sambutan di depan Menteri Keuangan dan Gubernur Kalbar. S

YAMSUL ARIFIN

Kubu Raya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 mencapai 6,79 persen. Capaian itu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Kalbar yang hanya 6,50 persen.

“Angka pertumbuhan ekonomi di Kubu Raya berada di urutan ketiga se-Kalimantan Barat,” kata Bupati Kubu Raya, Rusman Ali. Sedangkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kubu

Raya tahun ini berada pada urutan ke-11 se-Kalbar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kubu Raya mengalami kenaikan. Indikator yang mempengaruhi penilaian IPM adalah angka

harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lamanya sekolah. Untuk Kubu Raya indikator tersebut secara berturut-turut nilainya 66,83 tahun, 89,10 persen, dan 7,12 tahun.

Angka kemiskinan di Kubu

Raya berdasarkan data BPS tahun 2013 ungkap Rusman, sebesar 6,04 persen. Sedangkan untuk Provinsi Kalbar sebsar 8,74 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kubu Raya tahun 2015 sebesar 9,26 persen dibanding tahun 2012 sebesar 6,06 persen.

Rusman Ali berterimakasih, karena pemerintah pusat telah memberikan Sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD).

Langkah ini sesuai Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan belanja negara. “Dengan adanya sosiaslisasi ini, diharapkan masyarakat bisa mengetahuai tentang adanya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan juga dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah tentang tata cara pengelolaannya,” ujarnya seraya mengatakan, tahun 2015 Kubu Raya telah mendapat dana desa dari APBN sebesar Rp 34,4 miliar. (sul)

Pemerintah Anggarkan Rp 20,7 Triliun untuk ADD Kubu Raya. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20,766 triliun untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Dana itu akan dibagikan tahun ini untuk 74.093 desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penegasan itu disamapikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat menghadiri Sosialisasi Pengguanaan Dana Desa di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (25/5) siang. Dalam APBN 2015

pagu ADD ditetapkan sebesar Rp 20,76 triliun atau naik Rp 11 triliun dari pagu dana desa dalam APBN 2015 sebesar Rp 9,066 triliun, atau 3,23 persen dari tranfer daerah.

Ba m b a n g m e n gat a k a n , pemerintah berkomitmen memenuhi ADD sebesar 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah dalam masa pemerintahan saat ini. Untuk itu, pihaknya telah menyusun road map sehingga dana desa bisa dipenuhi sebesar Rp 1 miliar pada tahun

2017 mendatang. “Sementara untuk pagu anggaran pembagian ADD yang ditetapkan dalam APBN-P untuk Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 34,44 miliar,” ungkapnya.

Bambang menuturkan, saat ini ADD untuk Kabupaten Kubu Raya belum dapat disalurkan, karena Pemkab belum menyampaikan persyaratan pencairan ADD tahap 1, yaitu Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan ADD ke masing-masing desa.

Bambang meminta Pemkab segera menyelesaikan Perbup tersebut, sehingga penyaluran ADD bisa secepatnya disalurkan.

Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya Rusman Ali berjanji segera menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk pencairan ADD. Pihaknya juga meminta pemerintahan desa segera menyampaikan RPJMDes, RKPDes dan Perdes.

“Tujuannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dan tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar, Michael Jeno meminta seluruh kepala desa di kabupaten termuda di Kalbar itu untuk berhati-hati dalam menggunakan ADD. Dia berharap, penggunaan ADD benar-benar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 118 desa yang ada di kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mempawah itu. (sul)

Kursi Rakyat Berawal dari Panggilan Jiwa, Amanah dan Ilmu

Sukari Siap Rebut Kursi Bupati Sambas

Ketua DPR Setya Novanto menerima berkas usulan revisi UU Pilkada, di Senayan, Senin (25/5). JPNN

Usulan Revisi UU Pilkada Diserahkan ke Pimpinan DPR

H Sukari SSos bersama konstituennya usai berdialog mengenai program Balon Bupati Sambas di kediamannya. M R

IDHO

Sambas-RK. Kabupaten Sambas memiliki wilayah yang luas. Perlu perjuangan besar untuk Kabupaten Sambas. Bukan karena pemerintahan saat ini tidak baik, namun saya memiliki panggilan jiwa untuk memperbaiki Kabupaten Sambas.

Itulah yang diutarakan Bakal Calon Bupati Sambas, H Sukari SSos di kediamannya, Minggu (24/5) di hadapan konstituennya dari berbagai kecamatan se Kabupaten Sambas.

Di hadapan konstituennya Sukari menegaskan, untuk pencalonan Bupati Sambas, dirinya sudah mendaftar di

Partai Gerindra, Demokrat dan PDI Perjuangan. “Segala persyaratan sudah dilengkapi, terkait wakil, saya menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik yang nantinya akan mengusung saya,” ujar Mantan Kadis Perindagkop Sambas yang juga pernah menjabat Staf Ahli Bupati Sambas dan pensiunan Kadis Pariwisata Sambas ini.

Dalam pertemuan tersebut, Sukari memaparkan berbagai programnya untuk maju sebagai Bupati Sambas.

“Tentunya perlu masukan dan saran serta pendapat, diharapkan ada dialog.

Karena saya maju ikhlas, namun per-

juangan saya juga ada di partai. Karena partai merupakan persyaratan pencalonan sebagai calon bupati, selain calon perseorangan,” jelas Sukari.

Dari hasil kunjungannya di beberapa desa, ada tiga permintaan masyarakat, pertama Infrastruktur, kedua transportasi dan ketiga tidak ada pembebasan lahan bagi perusahaan perkebunan.

Permintaan itu harus dilakukan bupati terpilih nantinya. “Masyarakat di desadesa memiliki hak dan pemerintah memiliki kewajiban. Jadi apapun program pembangunan bisa dilakukan, asal bersatu,” ujarnya.

Sukari menjelaskan, permasalahan lahan bukanlah peluang untuk mencari kesalahan. Langkah utama yang akan dilakukannya, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam waktu tidak sampai satu minggu.

Artinya perlu ada sumber yang harus dibenahi.

“Insya Allah jika diberikan kesempatan memimpin Sambas, maka permasalahan ini akan saya benahi. Dan saya tidak akan memanfaatkan kesalahan ini untuk kepentingan politik, sehingga kita mengetahui akar permasalahan,” jelasnya. (edo)

Jakarta-RK. Anggota Komisi II DPR dari enam fraksi secara resmi menyerahkan usulan revisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke pimpinan DPR, yang diterima langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto, Senin (25/5).

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, mengatakan penyerahan usulan dilakukan agar proses revisi bisa dilakukan lebih cepat.

“Pimpinan DPR mengatakan akan diproses, Kamis sudah diumumkan di rapat paripurna. Hari Kamis akan diusulkan ke Baleg. Apa yang diusulkan itu demi kesuksesan pilkada,” kata Rambe, didampingi wakil ketua komisi II dari Gerindra, Ahmad Riza Patria dan dari FPKS, Mustafa Kamal.

Dokumen usulan tersebut ditandangani oleh 27 anggota Komisi II DPR dari 6 fraksi, yakni Golkar, Gerindra, PPP, PKS, PAN dan Demokrat. Rambe tidak mempersoalkan jika nanti ada anggota yang menarik dukungannya.

“Ini undang-undang usulan bukan usulan komisi II, tapi usulan anggota komisi II. Itu yang perlu ditegaskan. Karena untuk mempercepat,” tambah Rambe.

Sementara Riza Patria menyebutkan revisi dilakukan untuk mensukseskan pilkada serentak 2015. Usulan revisi bukan untuk memundurkan tahapan pilkada yang telah berjalan. “Tahapan terus dilaksanakan sebagaimana PKPU,” tegasnya.

Dalam revisi nanti ada sejumlah poin yang akan dimasukkan, antara lain mengenai pelarangan wakil kepala daerah dua periode yang belum tertuliskan. Kemudian soal standarisasi anggaran pilkada.

“Standarisasi anggaran perlu payung hukum yang selama ini berbeda-beda. (Kada) yang mau maju dianggarkan berlebihan, yang tidak maju lagi tidak mau menganggarkan,” jelasnya.

Poin pentingnya, tambah Riza, untuk partai yang bersengketa, disepakati semua parpol ikut pilkada. Revisi sendiri akan menyentuh Pasal 2a, 7, 42a, pasal 71, pasal 166 UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. (jpnn)

Rupa-rupa

Rakyat Kalbar Selasa, 26 Mei 2015

6

Pakar Matematika Beautiful Mind Tewas dalam Kecelakaan Taxi

WARGA di lokasi bom bunuh diri di Masjid Imam Ali, di Gatif, Arab Saudi, Jumat (24/5). REUTERS/ STRINGER

Sujud Salat Jumat, Blaaarrr!

Puluhan Tewas, Ratusan Luka Sang Raja Janji Hajar ISIS RIYADH – Serangan bom bunuh diri di masjid Syiah Jumat (22/5), membuat Raja Salman dari Arab Saudi berang. Kemarin (24/5) dia berjanji memberikan pembalasan serupa bagi orangorang di balik serangan itu.

Serangan tersebut mengakibatkan 21 jamaah tewas dan 101 lainnya luka. Dua korban tewas adalah anak-anak.

Itu adalah serangan paling mematikan di Saudi selama beberapa tahun ini. Itu juga menjadi serangan pertama Islamic State of Islam and Syria (ISIS) di negeri berjuluk Petrodolar tersebut. ’’Setiap orang yang terlibat, merencanakan, mendukung, atau bersimpati terhadap kejahatan mengerikan ini harus bertanggung jawab dan menerima hukuman yang layak,’’ ujar Salman.

Pemerintah Arab Saudi menjelaskan, saat kejadian pelaku memasuki Masjid Imam Ali di Desa Al Qudaih, Provinsi Qatif. Masjid tersebut adalah milik minoritas Syiah di Saudi. Pelaku membelit

tubuhnya dengan sabuk yang penuh bahan peledak.

Saat itu jamaah sedang sujud untuk menunaikan salat Jumat ketika tiba-tiba bom meledak.

Korban tewas termasuk anak-anak.

Pihak ISIS mengklaim bahwa mereka adalah dalang di balik serangan itu. Pemerintah Saudi kemarin membenarkan klaim tersebut. Pelaku diidentifikasi bernama Saleh bin Abdul Rahman Saleh Qashimi. Dia merupakan penduduk Saudi yang ingin menjadi anggota ISIS. Pihak ISIS sendiri menjuluki Qashimi sebagai Abu ’Ammar Al Najdi. ’’Dia termasuk dalam daftar pencarian orang oleh badan keamanan nasional karena termasuk jaringan yang menerima perintah ISIS dari luar negeri,’’ ujar Kementerian Luar Negeri.

Mereka menambahkan bahwa jaringan ISIS di Saudi diidentifikasi sejak sebulan lalu. Sejauh ini, ada 26 orang yang ditahan. Seluruhnya adalah

penduduk Saudi yang ingin menjadi anggota ISIS. Serangan di Masjid Imam Ali itu terjadi saat hubungan antara warga Syiah dan Sunni di Saudi memanas. Penduduk Syiah yang mayoritas tinggal di area timur merasa dianaktirikan. Mayoritas penduduk Saudi memang Sunni. Meski begitu, penduduk Syiah lebih memilih tidak terbakar emosi terkait serangan ISIS tersebut.

Sabtu (23/5) penduduk turun ke jalan menuntut pemerintah supaya penjagaan di pos keamanan Qatif diperketat agar kejadian sama tidak terulang. ’’Mereka (korban) marah pada ISIS dan Sunni radikal, tapi tidak pada penduduk Sunni secara umum,’’ ujar Naseema Assada, salah seorang penduduk Qatif. ’’Pemerintah harus menjaga penduduknya.

Jika tidak, ini adalah salah pemerintah,’’ tambahnya. (AFP/Reuters/jpnn)

Awas, Ada Beras Plastik di Raskin Karawang-RK. Alih-alih beredar di pasar dan pengecer, ternyata beras plastik yang selama ini diburu Pemerintah Kabupaten Karawang ditemukan warga Kecamatan Tempuran dan Cilebar bercampur dengan beras miskin (raskin).

Alhasil, raskin berkualitas rendah yang didistribusikan Bulog sejak Jumat (22/5), ditahan sementara oleh Maman Kadarisman, sekretaris Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran.

“Pihak desa menahan sementara raskin dari Bulog Palumbonsari itu, karena sebelumnya saya dikontak TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) agar jangan dulu disebar ke masyarakat,” kata Maman kepada Radar Karawang, Minggu (24/5).

Ia mengungkapkan, raskin tersebut rencananya didistribusikan Sabtu (23/5). Kepada Manan, Leo mengatakan, di Desa Sukaratu dan Mekarpohaci Kecamatan Cilebar, Karawang ada temuan bahwa raskin yang beredar di sana bercampur beras plastik.

Dua jam sebelum didistribusikan, Maman dan perangkat desa pun memeriksa beras-beras dalam karung Bulog itu. “Hasilnya dalam campuran raskin yang bertumpuk menir tersebut ada butiran beras yang bentuknya sangat berbeda dan mencolok,” ujarnya.

Dari bentuknya, kata Maman, campuran raskin sebanyak 4,1 ton itu ujungnya tidak lancip tapi tumpul.

Sementara yang asli teksturnya oval.

Untuk meyakinkan lagi, pihaknya membakar beras tersebut dan hasilnya mencengangkan. Beras itu berbau menyengat khas plastik dan mengembang seperti berondong jagung.

“Jika beras asli dibakar akan hangus dan tidak ada perubahan karena padat. Namun beras yang ukurannya seperti varietas muncul ini, saat dibakar langsung berkretek dengan sengat baunya yang khas plastik,” ungkapnya.

Ketua TKSK Kecamatan Tempuran Leo mengatakan, Bulog sempat berkilah jika beras berbentuk kristal itu merupakan beras fortifikasi atau premix vitamin yang dicampur dengan raskin.

Namun, di Kecamatan Tempuran hanya empat desa yang raskinnya ada kandungan fortifikasi, dan diberi label fortifikasi dalam karung. “Keempat desa itu antara lain Lemahsubur, Ciparagejaya, Lemahkarya dan Jayanegara. Sementara Pancakarya tidak masuk program raskin fortifikasi,” ungkapnya.

Bulog Keterlaluan Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ajiep Padindang menyesalkan adanya beras raskin diduga bercampur plastik yang kabarnya didistribusikan oleh Perum Bulog di Karawang, Jawa Barat.

Menurutnya, Bulog seharusnya lebih jeli dan teliti mengecek beras yang akan didistribusikan.

”Saya sih belum dengar kabar itu, tapi kalau berita itu memang benar, keterlaluan kalau Bulog yang lakukan,” ujar Ajiep di Jakarta, Senin (25/5).

Dia berharap pemerintah turun tangan langsung mengecek keamanan dan pasokan bahan pokok pangan. Terlebih jelang bulan puasa dan Lebaran.

Jangan sampai kata Ajiep, pemerintah kembali kecolongan lagi dengan temuan-temuan lain yang beredar di pasaran. ”Harus benar-benar dicek langsung semuanya, jangan yang seperti ini terulang lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, warga Kecamatan Tempuran dan Cilebar dikabarkan menemukan beras raskin bercampur dengan beras plastik oplosan di Karawang, Jawa Barat.

Alhasil, raskin berkualitas rendah yang didistribusikan Bulog sejak Jumat (22/5), ditahan sementara oleh Maman Kadarisman, sekretaris Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran. Ia mengungkapkan, raskin tersebut rencananya didistribusikan Sabtu (23/5). ”Pihak desa menahan sementara raskin dari Bulog Palumbonsari itu, karena sebelumnya saya dikontak TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) agar jangan dulu disebar ke masyarakat,” kata Maman kepada Radar Karawang (grup JPNN), Minggu (24/5). (jpnn)

SEORANG pakar matematika ternama asal Amerika Serikat John Nash dan istrinya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan taxi di New Jersey pada Minggu (24/5).

Keduanya terlempar dari kendaraan saat kecelakaan terjadi. Keduanya diperkirakan tidak menggunakan sabuk pengaman. Sementara seorang supir taxi dan seorang penumpang di dalam mobil lainnya juga terluka.

John Nash Nash merupakan sosok yang menginsipirasi sebuah film penyabet Oscar “A Beautiful Mind”. Film keluaran tahun 2001 itu mengisahkan sosok Nash yang mengidap penyakit schizophrenia dan mencetuskan game theory. Atas dedikasinya dalam matematika, Nash pun pernah diganjar Nobel Prize for Economics pada tahun 1994 lalu.

Sementara itu, Russell Crowe yang memeran sosok Nash ikut berduka atas berpulangnya Nash. ”Hati saya tercurah untuk John dan Alicia serta keluarganya.

Seorang rekanan yang luar biasa. Beautiful minds, beautiful hearts,” tulisnya dalam akun twitternya seperti dimuat BBC. Duka senada juga disampaikan oleh sutradara film, Ron Howard. Ia menyebut bahwa alicia juga merupakan sosok yang luar biasa karena setia menjaga suaminya dengan penyakit yang diidapnya.

Nash yang lahir di Bluefield, West Virginia mengenyam pendidikan pertamanya ke Pittsburgh sebelum melanjutkan ke Princeton.

Ia menikahi Alicia Larde pada tahun 1957, setelah mempublikasikan sejumlah karya ternama seperti game theory, yakni studi matematis terkait dengan pengambilan keputusan.

Namun dalam perjalanan hidupnya, Nash diketahui mengidap schizophrenia dna menjalani sejumlah perawatan hingga Nash dan Alicia bercerai pada tahun 1962. (Rmol).

Ujian Formalitas Salah satu yang juga menimbulkan pro dan kontra, terkait kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan yang memutuskan nilai Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan.

Kebijakan tersebut, dikuatirkan berimbas buruk terhadap kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Bahkan, banyak pihak yakin, pendidikan Indonesia menjadi kritis karenanya.

Dengan tidak masuknya nilai UN dalam elemen penentu kelulusan, jelas akan membuat pelajar menggampangkan UN. Dengan kata lain, UN dianggap hanya formalitas semata untuk mendapat ijazah, nilai pas-pasan saja tidak masalah, asalkan lulus.

Mungkin dalam pikiran mereka, buat apa belajar. Toh ikut UN dengan nilai pas-pasan pun mereka akan tetap lulus. Ini yang ditakutkan, sebab pelajar menjadi malas belajar.

Soal nilai UN yang akan menjadi penentu dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, hal itu tidak otomatis membuat pelajar giat belajar untuk menjelang UN. Pasalnya, untuk tingkat SMA, perguruan tinggi cukup banyak, baik yang negeri maupun swasta.

Bagi mereka yang ekonominya pas-pasan, mungkin akan berusaha agar nilai UN tinggi. Tetapi untuk anak orang kaya, mungkin itu tidak menjadi pikiran. Mereka mempunyai uang. Nanti bisa masuk ke universitas swasta.

Atas dasar kekhawatiran itu, pemerintah perlu berpikir kembali tentang UN. Termasuk di dalamnya untuk mengubah kebijakan terkait masalah UN ini. Jangan sampai karena UN ini kita mengobankan kualitas pendidikan kita. (Abdu Syukri)

Adang: Menpora Harus Introspeksi Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Ujang Abdullah, telah menegaskan bahwa SK pembekuan PSSI tidak berlaku. “Dan, semua pihak dilarang mengambil keputusan berdasarkan SK tersebut,” tegas Ujang saat membacakan putusan.

Karena itu, Adang Gunawan menyatakan, seharusnya Menpora bisa lebih arif dan tidak buru-buru mengambil keputusan.

Bagaimana pun, akibat kisruh ini perkembangan klub-klub di daerah, terutama yang berlaga di ajang Divisi Utama, terganggu.

“Cobalah kita duduk bersama, PSSI ini apa sih masalahnya?

Jangan lalu menghancurkan cita-cita insan sepakbola. Apalagi sesama orang Jawa Timur (Menpora dan Ketua PSSI,red), kan bisa lebih mudah mencari solusinya,” ujarnya.

Kendati begitu, sejumlah pihak masih mempertanyakan apakah putusan PTUN karena kepepet untuk menghindari sanksi FIFA yang akan diberikan pada 29 Mei nanti jika kisruh PSSI-Menpora tak kelar-kelar. Salah satu sanksi FIFA itu adalah Timnas Sepakbola Indonesia tak bisa ikut SEA Games 2015.

Menurut Adang, tidak demikian. “Saya menilai bukan karena sanksi FIFA, tapi (putusan PTUN,red) ini kepada persoalan yang lebih mendasar lagi, bagaimana persepakbolaan Indonesia maju,” sebutnya.

Bagi Adang, kisruh organisasi sepakbola dengan pemerintah ini tidak terlalu berpengaruh ke Kalbar. Tapi, ia meyakini insan sepakbola Kalbar tak boleh tinggal diam. ”Kami akan terus fokus melakukan pembinaan-pembinaan dan peningkatan mutu. Malah kami sudah mewacanakan akan membuat program sekolah sepakbola di setiap daerah-daerah di Provinsi Kalbar,” bebernya.

Pengaruh alias dampak yang dimaksud Adang pernah dikemukakan Ketua PSSI Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. KONI sebagai wadah PSSI disebut ragu mengucurkan dana kepada klub sepakbola kebanggaan Kalbar, Persipon. KONI khawatir pemberian dana berakhir menjadi temuan dan bermasalah.

“Khawatir (mungkin akan) menjadi masalah. Tapi, saya menjamin, inikan sudah ada kegiatannya. Kalau inipun distop, rusaklah persepakbolaan kita di daerah ini,” kata Edi, Sabtu (24/5).

Dikatakan Wakil Wali Kota Pontianak ini, kendati beberapa jalannya liga distop, namun dana pembinaan dapat terus dikucurkan bagi Persipon. Menurutnya, KONI juga harus mempertimbangkan hal ini selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak fiktif dan dilengkapi dengan SPJ. “Koni mungkin kurang paham jadi dia ragu-ragu mau mencairkan dananya. Kalau saya bilang, selama ini kepentingannya untuk pembinaan, untuk kompetisi dan ada buktinya semua. Kita SPJkan, saya berani bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan ini dan memang sudah dialokasikan anggarannya. Karena tujuannya untuk pembinaan,” papar Edi. Menurutnya, banyak klub yang kolaps karena sponsor menarik diri. Banyak klub yang dibubarkan, termasuk Persipon. Jadi kemarin yang seharusnya berangkat ke Martapura untuk mengikuti kompetisi Divisi Utama, karena dibekukan terpaksa pemain dan pelatih kita pulangkan, diputus kontraknya sambil menunggu (keputusan) dari tim transisi PSSI,” sebut Edi. Lanjut dia, Persipon sudah ada nama dan menjadi klub kebanggaan Kalbar karena pemain-pemanya tidak hanya dari Pontianak tapi juga dari kabupaten-kabupaten lain di Kalbar. “Saya minta ke insan sepakbola untuk bersabar, sayangi fisik untuk investasi menjadi pemain profesional,” tutup Edi. Demi pembinaan pesepakbola Kalbar, semestinya KONI bisa mencairkan dana untuk Persipon. Apalagi, sudah ada putusan PTUN yang membatalkan pembekuan PSSI tersebut.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 26 Mei 2015

Hati-Hati Gunakan Dana Desa yang disebarkan ke 74.093 desa se-Indonesia. Uang tersebut harus dipergunakan sesuai peruntukannya dan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah serta pemerintah desa.

“Berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pagu Anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp20,766 triliun atau naik Rp11 triliun dari pagu dana desa yang dianggarkan pada APBN tahun 2015 sebesar Rp9,066 triliun.

Kenaikannya 3,23 persen dari transfer daerah,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ketika mensosialisasikan penggunaan dana desa di Kantor Bupati Kubu Raya, Jalan Ahmad Yani II, Sungai Raya, Senin (25/5).

Dikatakannya, pemerintah pusat telah berkomitmen memenuhi ADD sebesar 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah.

Kemenkeu telah menyusun road map tersebut, maka dana desa bisa dipenuhi sebesar Rp1 miliar per desa pada 2017 mendatang.

Untuk pagu anggaran pembagian dana desa yang ditetapkan dalam APBN-P, Kubu Raya

Puluhan Petani Mengadu ke Kejati

gampang, karena butuh proses yang cukup lama. Jangan sampai gara-gara dana desa ini, banyak yang terjebak,” tegas Cornelis.

Bupati Kubu Raya H Rusman Ali SH mengaku segera menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk pencairan ADD. “Untuk itu kita meminta kepada pemerintahan desa segera menyampaikan RPJMDes, RKPDes dan Perdes,” kata Rusman Ali. Anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar, Michael Jeno meminta kepada seluruh kepala desa berhati-hati menggunakan ADD. Dia berharap agar penggunaan ADD itu benar-benar dilakukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 118 desa di Kubu Raya, atau kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mempawah.

“Tentunya dana ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan berhati-hati. Harus digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Jeno.

mendapatkan kucuran Rp34,44 miliar.

“Untuk Kabupaten Kubu Raya, saat ini dana desa belum dapat disalurkan.

Mengingat pemerintah daerah belum menyampaikan persyaratan pencairan dana desa tahap satu, yaitu peraturan Bupati Kubu Raya mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa ke masingmasing desa,” tegas Bambang Permadi.

Menkeu meminta Pemkab Kubu Raya segera menyelesaikan Perbup tersebut, sehingga penyaluran dana desa bisa secepatnya disalurkan.

Memastikan dana desa dipergunakan dengan baik, harus dilakukan pelatihan dan pendampingan terhadap perangkat desa.

“Sanksi apabila dana tersebut tidak digunakan dengan baik dan benar, maka desa tersebut tidak akan dapat atau tidak disalurkan kembali dana desa,” ujarnya.

Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH meminta kepada seluruh kepala desa di Kalbar untuk tetap bersabar menunggu pencairan dana desa. Pemerintah daerah masih mempersiapkan semua persyaratannya. “Persoalan pencairan dana ini bukan

Laporan: Isfiansyah dan Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

Puan dan Bambang Datang eselon II itu serempak keluar, langsung menuju tempat parkir kendaraan masingmasing. Sederet kursi yang semula penuh kontan kosong melompong. Padahal, Bambang dan Puan belum tiba dan, tentu, acara belum dimulai.

Acara Hengkang Bersama yang kompak itu berlangsung tanpa komando dan banyak bicara. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Kartius, dan kolega Kepala SKPD-nya merasa diusir oleh pihak protokoler dua kementerian dan Kantor Bupati Kubu Raya.

“Kita diundang secara resmi. Apabila kita tidak hadir nanti dibilang tidak menghargai gubernur karena ini merupakan undangan dari Gubernur Kalbar,” ungkap Kartius.

Dia menegaskan, kecewa dan tersinggung dengan pihak protokoler dari Kubu Raya dan kementerian yang langsung mengusirnya. Sikap tak bersahabat sesama aparatur negara tersebut sontak membuat jengkel sejumlah kepala dinas di Provinsi Kalbar lainnya.

“Kita merasa tidak dihargai. Saat kita duduk, kita disuruh ke belakang dan

Rakyat Kalbar mengatakan tidak mengetahui kejadian tersebut dan mengaku baru tahu setelah kejadian. “Saya tidak megetahui, saat itu lagi mendampingi Menteri Keuangan di ruangan VIP. Saya baru mengetahui setelah kejadian, setelah adanya laporan,” tutur Nursyam.

Dia mengakui kalau kejadian ini karena adanya kurang koordinasi yang dilakukan protokoler Pemkab Kubu Raya dan kementerian. “Kita tidak mengetahui secara persis karena kita tidak mengetahui rombongan masing-masing menteri ini berapa jumlahnya yang datang. Kejadian ini mengalir begitu saja saat di lokasi,” katanya.

Terkait peristiwa tidak enak ini, Nursyam akan melakukan evaluasi lantaran sebelumnya sudah mengingatkan protokoler agar tidak terlalu reaktif. “Kekurangan, kelemahan, dan saya memohon maaf.

Dan, kalau perlu dipersalahkan, sayalah yang patut dipersalahkan dan saya memohon maaf,” ujarnya lagi.

dianggap tidak perlu. Ini yang membuat kita tersinggung,” tambah Kartius.

Kartius menegaskan, dirinya bersama Kepala SKPD yang lain tidak minta dihormati. Namun, cara yang dilakukan dengan mengusir itu sudah tidak menghargai undangan yang datang.

“Kami tidak minta dihormati dan tidak gila hormat, kami datang untuk memenuhi undangan. Saya tidak emosi, cuma saya tersinggung,” tegasnya sambil menambahkan, mereka menganggap kita (pejabat Kalbar,red) tidak penting dan orang pusat mengangap dirinya hebat-hebat.

“Pulang saja kita, kita datang ke Kantor Bupati karena diundang oleh gubernur. Tapi kita duduk diusir-usir, kita dibuat seperti anak kecil saja,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Kartius, bersama sejumlah pejabat Eselon II lainnya datang dengan disiplin. “Kita datang sudah tepat waktu. Seharusnya protokoler sudah siap dengan kursi-kursinya dan melakukan koordinasi,” ulasnya.

Sementara itu, Plt. Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim yang dikonfirmasi

Laporan: Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

JPU Banding Vonis Hasan Rusbini Tapi nyatanya vonis yang diberikan hakim begitu ringan, yakni dua tahun penjara dengan denda Rp2 miliar lebih. Ini sangat ringan, menjauhi dari tuntutan yang kami berikan,” tegas ketua tim JPU, Gandi Wijaya ditemui di Kejati Kalbar, Senin (25/5).

Dikatakan Gandi, timnya sudah merencanakan banding, sejak mendengar secara lisan hakim memutuskan vonis dua tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

“Kita hari ini menyatakan banding, sejak mendengar secara lisan vonis yang diberikan hakim. Kita merasa keberatan. Dan hari ini saya sendiri menyatakan banding, dan akan saya daftarkan banding ini ke Pengadilan Tinggi Pontianak,” jelasnya.

Tim JPU dikatakan Gandi, berharap pu-

mentar lebih jauh tentang putusan Hasan Rusbini yang divonis hakim PN Pontianak.

“Karena kita belum membaca salinan secara terinci. Salinan putusan belum kita dapatkan. Nanti jika sudah dapat salinan putusan, kita akan komentari,” janji Gandi.

Diakui Gandi, putusan dr Buchary A Rachman sudah sesuai, dua pertiga dari tuntutan yang diberikan. “Kalau Buchary itu dua pertiga dari tuntutan. Dan Buchary pun sudah mengembalikan kerugian negaranya. Jadi itu sudah sesuai, jika divonis satu tahun. Jadi kita tidak banding,” bebernya.

tusan banding sama dengan tuntutan yang mereka diajukan. Terlebih Hasan Rusbini telah merugikan negara. “Kita berharap dalam banding nanti, kami memang. Dan Pengadilan Tinggi memutuskan Hasan Rusbini harus dihukum sesuai dengan yang kami tuntut, yakni empat tahun dan denda Rp5 miliar,” harap Gandi.

Ditegaskan Gandi, tim JPU yang dipimpinnya sudah menyampaikan laporan bandingnya ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati). “Banding rencananya hari ini (kemarin) didaftarkan, tunggu saja perkembangannya. Karena batas banding hanya tujuh hari, atau berakhir pada Rabu, 27 Mei ini,” katanya.

Tim JPU belum dapat memberikan ko-

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak TREADMIL MOTORIZED IDC 802 NEW ORBITRACK IDC 148 + INCLINE

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

SUPER SALE disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 19 MEI S/D 26 MEI 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.850

Hanya

23.550

Hanya

9.750

Hanya

8.988 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

2.588 Ribu

17.650

Hanya

3.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

5.988 Ribu

ELEKTRIK BIKE IDC 988 (NEW)

Hanya

7.288 Ribu

GARANSI

GO GREEN

18.750

Hanya

7.588 Ribu

6.388 Ribu ELLIPTICAL BIKE

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK

8.950

7.350

Hanya

Hanya

3.388 RB

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

EASY TO ORDER & PAYMENT

SPEKS ELECTRIC BIKE IDC 988 BERAT PEMAKAI JARAK TEMPUH WAKTU CHARGE BATERY MOTOR POWER

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

: 150 KG : 45 KM : 6 SD 8 JAM : 350 WATT

Katanya itu program bantuan untuk petani,” jelas Kardiansyah, Ketua Kelompok Tani Karya Tani I, Desa Punggur Besar, Sungai Kakap, Kubu Raya, ditemui wartawan di Kejati Kalbar.

Sebelumnya dugaan penyimpangan itu sudah diadukan petani ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah. Informasi yang didapatkan Rakyat Kalbar, aduan itu sudah dilakukan penyelidikan selama dua bulan, namun belum ada hasilnya.

Kardiansyah mengakui, program SL-PTT itu memang ada. Namun oleh pelaksana proyek, hanya dimintai tanda tangannya saja untuk surat pernyataan. Isinya, proyek itu dikerjakan oleh pelaksana. “Saya baru tahu, jika proyek UKA tersebut harusnya petani yang mengerjakan, bukan pelaksana proyek,” katanya bingung.

Diakui Kardiansyah, kelompok tani di Kecamatan Sungai Kakap mendapat bantuan membeli pupuk dan pestisida dari pemerintah pusat. Bantuan itu bersumber dari APBN sebesar Rp4 miliar. Itu baru Sungai Kakap, belum lagi kecamatan lainnya. Dana tersebut dari pemerintah pusat masuk ke rekening petani.

Untuk pembelian pupuk dan pestisida, petani harus menyiapkan rencana usaha kelompok, kemudian uang bantuan dikirim ke pihak ketiga untuk membayar pupuk dan pestisida.

Kenyataannya uang tersebut bukan dikirim ke rekening pihak ketiga, tetapi ke rekening oknum tertentu.

Inilah yang dituntut puluhan petani, hingga mendatangi kantor Kejati Kalbar di Jalan Subarkah, Pontianak Selatan, kemarin. Ketika wartawan Rakyat Kalbar mendatangi Kejati, terlihat puluhan petani keluar masuk dari pintu kejaksaan. Mereka gabungan dari petani Sungai

Kakap, Sungai Ambawang dan Sungai Raya yang tergabung dalam kelompok tani. Puluhan petani itu dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Kejati atas dugaan penyimpangan program SL-PTT. “Untuk petani di Kecamatan Kakap, anggaran yang dikucurkan pusat sebesar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Sementara untuk Kecamatan Ambawang dan Sungai Raya masih belum dapat diketahui. Informasinya dana yang dikucurkan untuk kelompok tani se Kabupaten Kubu Raya hampir mencapai Rp20 miliar,” ungkap Kardiansyah seraya mengaku tidak mengetahui siapa pelaksana proyeknya, melainkan hanya diminta tanda tangan saja.

Setelah mengadu ke Kejati, penyidik meminta puluhan petani itu membawa sample pupuk dan pestisida yang mereka terima dari CV Multi Prima Agro. “Tadi kita diminta oleh jaksa untuk membawa sample-sample pupuk dan pestisida, karena besok akan dilihat langsung, sesuai atau tidak pupuk dan pestisida tersebut,” ungkap petani lainnya.

Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) Kejati Kalbar, Didik Istiyanta belum dapat menjelaskan terkait hasil keterangan puluhan petani. “Nanti saja, lagi diperiksa,” katanya sambil meninggalkan wartawan.

Menurut Didik, Kejati masih mendalami dugaan korupsi program SL-PTT 2014 di Kubu Raya. “Tunggu selesai, nanti baru saya jelaskan.

Inikan masih pemeriksaan,” ucapnya sambil menutup pintu ruangannya.

Laporan: Achmad Mundzirin dan Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

PSSI Jangan Macam-macam Ketua Umum PSSI Agum Gumelar di Istana Wapres, Senin (25/5).

“Harus sesuai aturan. Jangan macam-macam.

Pengaturan pemain dan sebagainya. Masih banyaklah. Sesuai aturan saja,” tegas JK. Wapres juga memastikan tim transisi Menpora tidak akan dibubarkan. Tim tersebut, kata JK, akan ikut mengawasi kerja PSSI. Soal izin pertandingan, juga akan diberikan kembali setelah PSSI resmi aktif kembali.

“Setelah itu direvisi, maka tentu otomatis polisi sudah mengizinkan, maka selesailah itu persoalan. Kembali normal,” imbuh JK. Hingga saat ini, keputusan resmi mengenai pencabutan SK Menpora masih dibahas Menteri Imam bersama Presiden Joko Widodo (jokowi).

Re-editing: Hamka Saptono

Sepertinya, Abeng & Sudarso Itu tidak ada perkaranya (37 mantan dewan,red),” jawab Didik dengan selembe menjawab pertanyaan Rakyat Kalbar saat ia sedang menuju ke ruangannya, Senin (25/5).

Ketika ditanya mengapa Kejati Kalbar tidak menyidik 37 mantan anggota Dewan Sintang tersebut, Didik santai saja balik bertanya. “Kok nanya’ alasannya, memang gak ada perkaranya kok. Gimana?,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejati Kalbar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang saling lempar tanggung jawab antara mereka dalam kasus ini. Seolah ada “hantu” yang menggerakkan kasus tersebut hingga kasasi di MA dan sampai dapat mengeksekusi 2 terdakwa lainnya, mantan Ketua Dewan Sintang, Mikael Abeng, dan kolega anggota Dewan, K. Sudarso.

Sesuai dengan putusan Kasasi MA nomor 1697 K/Pid.Sus/2008 dalam perkara korupsi dana Otda Kabupaten Sintang pada 2003 silam, tercatat tidak hanya 3 eks Dewan, Mikael Abeng, almarhum Gusti Effendi, dan K. Sudarso, saja yang menjadi terdakwa. Ada 37 anggota DPRD Sintang 1999-2004 yang juga masuk daftar penerima duit Otda tapi tidak dieksekusi alias ditahan Kejari Sintang.

Dalam halaman 14 putusan itu, tercatat bahwa dana Otda yang diterima oleh terdakwa Mikail Abeng (Ketua DPRD), Gusti Effendi (Wakil Ketua DPRD), K. Sudarso (Anggota DPRD), dan 37 anggota DPRD Sintang, pada tahun 2003 telah digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan peruntukkan yang semestinya, dan tanpa adanya bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah mengenai penggunaan dana tersebut.

Sehingga, perbuatan Ketua (Mikail Abeng), Wakil Ketua (Gusti Effendi), dan satu anggota DPRD Sintang bernama K. Sudarso, disebutkan sebagai: Para terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang diuraikan di atas mengakibatkan kerugian negara c.q. Keuangan Daerah Kabupaten Sintang lebih kurang sebesar Rp2.300.000.000.

Anehnya, dalam putusan MA tersebut, 37 anggota DPRD Sintang lainnya tidak masuk dalam kategori yang diadili. Sehingga yang disidangkan dan dieksekusi hanya 3 Dewan saja hingga saat ini. Padahal, tertera bahwa 37 orang anggota maupun wakil ketua DPRD Kabupaten Sintang ikut menggunakan dana Otda untuk kepentingan pribadi dan melawan hukum.

Alhasil, hukum seolah berat sebelah dan bisa seenaknya digunakan penggunanya. Pernyata-

an itu seperti tersirat dalam analisa Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Indonesia, Uchok Sky Khadafi, kemarin.

“Berarti ini hanya mengorbankan tiga orang saja. Sedang 37 orang lainnya yang juga ikut menikmati uang korupsi Otda Sintang tersebut tidak diproses hukum. Ini namanya ada diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Kejati maupun Kejari,” sesal Uchok, di Jakarta.

Menurut dia, dengan dasar putusan MA yang sudah menyatakan bahwa 37 eks anggota Dewan itu juga menerima aliran dana dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya serta digunakan untuk kepentingan pribadi, kasus ini harus dibuka kembali. “Ya betul. Kasus ini harus dibuka kembali. Kalau tidak dibuka kembali, tentunya ada apa-apanya. Kejaksaan Tinggi jangan menyembunyikan fakta, karena putusan MA itu adalah fakta,” cecar Uchok.

Lanjutnya, kasus ini memang sudah sangat lama, mengingat periode kedewanan di tahun 1999-2004. Tapi, tentunya 37 mantan Dewan Sintang lainnya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Hanya mengorbankan tiga orang dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara milyaran rupiah merupakan perbuatan tidak adil.

“Kalau 37 mantan angggota DPRD Sintang itu dibebaskan atau sama sekali tidak diproses hukum atau tidak dibuka lagi kasusnya, ini memperlihatkan Kejaksan Tinggi Kalbar masuk angin. Ini kinerja yang jelek. Dapat dikatakan memalukan sekali,” tutup Uchok.

Pernyataan Uchok tersebut senada dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tanjungpura, Dr. Hermansyah SH MH. Ia mengatakan, seharusnya 37 Legislator Kabupaten Sintang pada periode 1999-2004 yang tercantum dalam putusan MA juga diproses hukum oleh pihak Kejati Kalbar maupun Kejari Sintang.

“Sejatinya, kejaksaan dalam hal ini Kejati Kalbar dan Kejari Sintang harus menindaklanjuti putusan Kasasi MA itu, tentang keterlibatan 37 mantan dewan Sintang tersebut,” jelasnya, Kamis pekan lalu.

Imbuh Hermansyah, “Tentunya, yang disidik tentang mengapa 37 mantan Dewan Sintang menerima uang Otda tersebut. Terus keterlibatannya seperti apa, kemudian pembuktiannya bagaimana, pastinya harus sampai tuntas.

Yang jelas putusan Kasasi MA yang demikian disebut sebagai bukti awal”.

Laporan:Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Tak Hanya Padamkan Api, Juga Berbagi

8.550

Hanya

IDC 838 RECUMBENT BIKE (NEW) (NEW)

7

BATERY : 48V, 12 A KECEPATAN MAKSIMUM : 35 KM/JAM WARNA : HITAM, MERAH & BIRU

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU GIODARNO TGL 20 MEI SD 26 MEI 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 20 MEI SD 26 MEI 2015

Heri Kurniawan. Bocah 11 tahun yang duduk di kelas 5 SD itu tewas terpanggang ketika api menghanguskan rumahnya. Sedangkan A Cau dan istrinya serta anak sulungnya, Hendro, menderita luka bakar di atas 50 persen.

Keluarga besar Yayasan Mitra Bhakti datang bersama anggota Pemuda Pancasila (PP) Pontianak Selatan. Mereka bersama-sama memberikan bantuan materi kepada keluarga Hendro.

Yayasan Mitra Bhakti baru kali pertama memberikan bantuan kepada korban kebakaran, sejak terbentuk kepengurusan baru. “Program bantuan ini baru pertama kali dilaksanakan sejak pergantian Ketua Umum Yayasan Mitra Bhakti,” ujar Dewan Penasihat Yayasan Mitra Bhakti, Lim Tjhim kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Ketua Umum Yayasan Mitra Bhakti Periode III, Heng Liang An mengaku ingin lebih berperan membantu memadamkan api yang menghanguskan bangunan maupun lahan. “Selain itu kita ingin lebih bersosial. Supaya korban kebakaran dapat terbantu,” katanya.

Yayasan Mitra Bhakti memberikan bantuan uang tunai Rp15 juta. Dana tersebut merupakan sumbangan dari pengurus yayasan dan donatur.

“Uangnya langsung kita berikan ke kasir rumah sakit Antonius. Tujuannya untuk membantu meringankan biaya perawatan korban kebakaran di rumah sakit. Karena tiga korban kebakaran ini masih dalam perawatan intensif dan satunya meninggal dunia,” ungkap Heng Liang.

Program bantuan materi ini akan berjalan terus. “Kalau ada korban-korban kebakaran akan kita bantu. Namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Melihat juga korban yang benar-benar membutuhkan. Nah keluarga Hendro itu benar-benar perlu biaya, karena akan dioperasi ulang. Sebab luka bakar terlalu parah,” ucapnya.

Heng Liang mengaku senang bisa membantu korban kebakaran. “Sewaktu kita datang, mereka sangat berterima kasih kepada Yayasan Mitra Bhakti dan Pemuda Pancasila yang telah membantu mereka,” paparnya.

Dewan Penasihat Pemuda Pancasila (PP) Pontianak Selatan, Alim mengaku bangga bisa bersama-sama Yayasan Mitra Bhakti membantu korban kebakaran. “Selama ini kami juga sering membantu Yayasan Mitra Bhakti memadamkan api, apabila terjadi kebakaran,” kata Alim.*

SPORT

Mengaku Sudah Tidak Perjaka

Bek andalan PSG, David Luiz rupanya gerah dengan kabar yang menyebutkan dirinya masih virgin alias perjaka. Kabar ini memang deras beredar belakangan ini.

Awal mula beredarnya gosip ini adalah ketika David Luiz memutuskan dibaptis dan menyatakan akan menunggu hingga menikah untuk berhubungan intim dengan kekasihnya saat ini, Sara Madeira.

Merasa pemberitaan ini tak sesuai fakta, Luiz pun melakukan klarifikasi. Dalam wawancara dengan BBC, palang pintu internasional Brasil itu mengaku bahwa ia sudah tidak perjaka.

Orang-orang mengatakan di mana-mana soal apakah saya perjaka atau tidak. Saya tidak perjaka. Saya memiliki lebih dari satu pacar dalam hidup saya. tegas Luiz. (*)

MASSIMILIANO Allegri sudah mulai memikirkan bagaimana ia akan meracik strategi untuk Juventus, jelang pertandingan melawan Barcelona di Final Liga Champions pada 6 Juni mendatang di Berlin.

Salah satu pemain yang paling ditakuti Allegri adalah Lionel Messi. Peraih empat trofi Ballon d’Or tersebut dianggap sang allenatore memiliki gerakan eksplosif yang bakal menyulitkan bek-bek Juventus untuk memberikan pengawalan ketat.

“Memahami pergerakan Messi sangat sulit.

Ketika ia menguasai bola, anda tidak tahu ke mana ia akan pergi. Luis Enrique membuat timnya bermain

ANDREA Barzagli dilaporkan mengalami cedera otot saat Juventus mengalahkan Napoli di Serie A akhir pekan kemarin. Bek sentral 34 tahun Juventus itu pun terancam absen di final Liga Champions melawan Barcelona.

Dilansir Football Italia, otot paha kanan Barzagli bermasalah.

Tim medis Juventus akan

melakukan evaluasi lebih lanjut guna menentukan seberapa parah cedera tersebut.

Perkiraan awal, Barzagli diragukan bakal fit tepat waktu untuk duel kontra Barcelona di Berlin 6 Juni mendatang.

Pelatih Massimiliano Allegri pun harus bersiap untuk skenario yang paling buruk terkait kondisi Barzagli.

Musim ini, Barzagli sudah melakoni 15 penampilan untuk Juventus di kancah domestik dan Eropa. (*)

Tak Suka Medali Premier League

Manajer Chelsea, Jose Mourinho sepertinya tidak suka menyimpan medali juara Premier League miliknya. Tadi malam selepas perayaan gelar juara di Stamford Bridge, sang bos nampak memberikan medali juara tersebut kepada anak perempuannya, Matilde.

Sebenarnya Mourinho ingin memberikan medali tersebut kepada putranya, Jose jr, namun karena sang putra tidak bisa hadir, Mourinho memberikan medali tersebut kepada putrinya.

Mourinho sendiri per-

nah melemparkan medali juaranya ke tengah-tengah penonton saat Chelsea menjuarai Premier League secara beruntun di musim 2004/05 dan 2005/06. Salah satu penonton beruntung tersebut bahkan sempat menjual medali tersebut seharga 16.000 Pounds.

Bahkan sebelum membesut Chelsea, yakni saat The Special One membawa Porto menjadi juara liga Portugal di musim 2003/04, ia sudah melemparkan medali juara ke arah penonton. (*)

Selasa, 26 Mei 2015

Loyalitas Sang Kapten Il Giaolloblu LOYALITAS kapten Alessandro Lucarelli terhadap Parma sama sekali tak perlu diragukan. Bek 37 tahun Italia itu menegaskan akan tetap di Parma tak peduli apa pun yang terjadi musim panas mendatang.

Dilansir Forza Italian Football, 28 Mei ini adalah

deadline bagi klub yang bangkrut dan terdegradasi ke Serie B tersebut untuk mencari investor baru. Jika tak ada peminat, Parma bakal dipaksa bermain di liga amatir musim depan. Lucarelli menyatakan kesetiaannya.

“Saya masih terikat kontrak setahun lagi dan saya akan

dengan cara yang berbeda musim ini dan kami harus bisa memastikan kami bakal menunjukkan permainan terbaik,” jelas Allegri.

“Kami akan tampil dengan bagus dan bertahan sebaik mungkin, bukan di dekat area penalti, namun mencegah ketiga pemain depan mereka mendapat ruang,” pungkasnya.

Bagi Juventus, laga final Liga Chamions musim ini merupakan laga paling penting dalam kurun waktu 12 tahun. Juventus baru saja memastikan raihan double winners usai mereka menjuarai Coppa Italia dengan mengalahkan Lazio pekan lalu.

Namun di ajang Liga Champions, tim terakhir kali masuk ke laga puncak pada tahun 2003 silam, di mana mereka akhirnya

Barzagli Terancam Absen di Laga

Rakyat Kalbar tetap di sini. Dukungan saya untuk masa depan Parma 100 persen, baik di dalam maupun luar lapangan,” kata Lucarelli.

“Parma adalah rumah saya.

Saya harap periode gelap ini segera berakhir,” pungkas bek kelahiran Livorno tersebut.

Lucarelli direkrut Parma

kalah oleh AC Milan di babak adu penalti.

“Raihan double winners membuat saya bangga dan ini menegaskan bahwa semua kerja keras yang kami lakukan di empat tahun terakhir pada akhirnya terbayar. Namun kami masih dinanti satu pertandingan dan itu merupakan pertandingan yang paling penting dalam 12 tahun terakhir,” kata Gianluigi jelas Buffon.

“Jika semua berjalan dengan baik, kami bakal bisa mengalami momen juara kembali. Kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin,” tambahnya.

Meski mengakui Barca tim yang sangat kuat, setidaknya para penggawa Juventus saat ini sedang dalam

The Gunners Siap Penuhi Permintaan Gaji Sterling SALAH satu klub yang dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut Raheem Sterling, Arsenal dikabarkan telah bersedia untuk memenuhi permintaan gaji tinggi sang pemain.

Sterling memang sempat menolak penawaran kontrak baru dari klubnya, Liverpool yang sudah disertai dengan kenaikan gaji mencapai 90.000 Pounds per pekan.

Namun sang pemain menginginkan kenaikan gaji yang melebihi 100.000 Pounds per pekan.

Kabar terbaru dari Daily Mail menyebutkan kalau Liverpool telah menaikkan harga Sterling yang sebelumnya berada di kisaran 45 juta Pounds hingga menjadi 60 juta Pounds.

Selain Arsenal, klub-klub seperti Chelsea dan Manchester City juga dipercaya tengah mengincar tanda tangan Sterling. Namun demikian, masih menurut Daily Mail, The Gunners memiliki keuntungan karena lokasi latihan mereka sangat dekat dengan tempat tinggal keluarga dan sahabat-sahabat Sterling. Hal itu sepertinya juga masuk dalam pertimbangan gelandang 20 tahun tersebut.

Sterling disebut-sebut sudah menjatuhkan pilihan pada Arsenal, andai ia memang harus pergi dari Liverpool di akhir musim ini.

Bisa jadi Sterling terpesona dengan kemampuan Arsene Wenger, bos The Gunners yang memang dikenal cukup piawai dalam mengeluarkan kemampuan pemain-pemain muda yang pernah ia tangani sebelumnya. (*)

dari Genoa dengan biaya transfer €1,2 juta pada Juli 2008 silam. Sejak itu, Lucarelli telah memainkan total 235 pertandingan di semua ajang. Lucarelli adalah salah satu pemain paling setia dalam sejarah Parma. Loyalitasnya tanpa batas. (*)

mood positif setelah menjadi juara Coppa Italia dan meraih Scudetto.

“Kami memiliki pikiran positif, tapi dalam dua minggu, banyak hal yang bisa berubah. Di atas kertas, peluang kami sangat sulit. Tapi kami harus menunjukkan permainan terbaik kami. Jika Barcelona bisa tampil 100 persen di final, maka akan sangat sulit bagi kami,” ungkapnya.

Buffon menyebut Juve sudah mengetahui kekuatan besar Barcelona. Ada banyak hal yang bisa memengaruhi kepercayaan diri Juve, namun Buffon juga menegaskan bahwa peluang Juve tidak sepenuhnya tertutup.

“Kami tahu betapa kuatnya Barcelona.

Optimisme kami bisa saja akan luntur saat pertandingan final sudah semakin mendekat. Tapi kami bisa tampil lebih bagus dan lebih beruntung. Siapa tahu saja, mungkin kami yang akan mengangkat trofi di Berlin,” tutupnya. (*)

Wapres Cabut Pembekuan PSSI WAKIL Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla akhirnya mengambil langkah tegas dengan mencabut pembekuan PSSI yang dilakukan oleh Kemenpora.

Hal ini diputuskan usai JK menggelar rapat tertutup dengan Menpora Imam Nahrawi, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Ketua KOI Rita Subowo, serta mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar di Istana Wapres, Senin (25/5).

“Tadi sudah bertemu dengan Pak Menpora, PSSI didampingi Pak Agum Gumelar dan Bu Rita Subowo, kita membahas masalah persepakbolaan nasional,” ujar JK didampingi Agum, Hinca dan Rita.

“Disepakati, sepakbola nasional tetap jalan, tetap ada kompetisi dengan baik. Oleh karena itu, PSSI harus aktif lagi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, JK menyatakan bahwa aktivitas PSSI ke depannya bisa diawasi oleh Tim Transisi yang beberapa waktu lalu dibentuk Kemenpora.

Menpora Imam Nahrawi sendiri tak terlihat dalam pengumuman tersebut. Kabarnya ia sudah lebih dahulu meninggalkan Istana Wapres guna melapor kepada Presiden Joko Widodo.

Indonesia memang terancam sanksi FIFA jika tak segera menyelesaikan konflik sepakbola dalam negeri ini paling lambat 29 Mei mendatang. (*)

Pecahkan Rekor Zubizarreta KAPTEN Real Madrid, Iker Casillas, memecahkan rekor baru di sepakbola Spanyol, kala ia membela tim di laga pamungkas La Liga pekan lalu.

Kemenangan 7-3 yang diraih Los Blancos atas Getafe menandai kemenangan ke-334 yang diraih Casillas di La Liga. Jumlah tersebut membuat sang kiper resmi mengalahkan rekor milik kiper legendaris Barcelona, Andoni Zubizarreta, yang mengoleksi 333 kemenangan atas namanya, menurut laporan AS. Sementara itu, duduk di peringkat tiga adalah mantan bintang Real, Raul, yang mampu mencatat tak kurang dari 327 penampilan.

Casillas mencapai rekor mengagumkan ini usai ia bermain di 510 pertandingan, yang juga berarti ia mencatat persentase kemenangan 65 persen di sepanjang karir profesionalnya. (*)

Rakyat Kalbar Selasa, 26 Mei 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Lagi, Curanmor Terkapar Didor

TRAGEDI OBAT OLES DI HOTEL FLAMBOYAN

Dua Menit Saja Li Habis Nyawa Pontianak-RK. Wajah Es pucat, lututnya bergegar melihat Li, 40, teman kencannya kejang-kejang, mulut dan hidungnya berbuih, Senin (25/5) sekitar pukul 15.30 Wib. Wanita 39 tahun itu semakin panik melihat Li tergeletak tak bernyawa di atas ranjang di kamar Hotel Flamboyan tempatnya mangkal.

Hm merintih usai dilumpuhkan dengan timah panas. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Pontianak-RK. Lagi pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) ditembak polisi. Pemuda berinisial Hm, warga Jalan Tanjung Raya II, Pontianak Timur terkapar ditembus peluru, karena berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap Tim Jatanras gabungan Polresta dan Polsekta Pontianak Timur, Senin (25/5).

Hm diringkus setelah tim Jatanras Polresta Pontianak mendapat informasi adanya transaksi atau jual beli sepeda motor curian merek Yamaha Mio GT. “Berawal dari informasi di lapangan, adanya transaksi motor curian Mio GT, tim Jatanras Polresta berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsekta Pontianak Timur, Iptu Yoan,” jelas Kompol Andi Yul Lapawsean, Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Menurut Andi Yul, setelah dilakukan koordinasi, ternyata benar ada laporan polisi tentang hilangnya

Ribuan Kayu Ulin Diamankan Polisi Ketapang-RK. Jajaran Polres Ketapang mengamankan 1.065 batang kayu ulin atau belian berbagai ukuran yang dimuat di Kapal Motor (KM) Restu Ibu. Halaman 15

Es merupakan warga Kota Baru, Pontianak Kota. Dia merupakan penjaja seks komersial (PSK) yang mangkal di Hotel Flamboyan, Jalan Pahlawan, Pontianak Selatan.

Sedangkan Li merupakan pelanggan yang menggunakan jasa Es untuk memuaskan nafsunya.

Halaman 15 Jenazah Li di RS Dokkes Polda Kalbar. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Halaman 15

Dir Reskrimsus, Dir Reskrimum dan Kapolresta Diganti

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Pontianak-RK. Dua Direktur di Mapolda Kalbar, Dir Reskrimsus Kombes Widodo dan Dir Reskrimum Kombes Harry Sudwiyanto serta Kapolresta Pontianak Kombes Raden Heru pindah tugas.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Nowo Winarti mengatakan, serah terima jabatan untuk pengganti tiga direktur polisi berpangkat Kombes itu berlangsung di Mapolda Kalbar pada Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Selasa, 26 Mei 2015

10

Pameran Pendidikan Peringati Hardiknas

Sambas Rangking 4 UN SMA se-Kalbar Sambas. Hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat tahun ini menempatkan Kabupaten Sambas di rangking 4 seKalbar. Agar prestasi di bidang pendidikan semakin meningkat, Pameran Pendidikan digelar di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas sejak Senin (25/5).

Kepala Dinas Pendidikan Sambas, Drs H Jusmadi MH mengatakan, Pameran Pendidikan juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

“Bulan April dan Mei merupakan hari penting bagi pendidikan, karena di bulan tersenut anak-anak kita sedang melaksanakan Ujian Nasional,” jelasnya.

Terlaksananya UN tegasnya, tidak lepas dari peran dewan guru, kepala ekolah, dan pihak terkait. “Alhamdulillah, untuk kelulusan SMA sederajat Sambas masuk rangking 4 se-Kalbar. Karena agenda UN telah selesai dilaksanakan, sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan, pada Hardiknas ini kita laksanakan Pemeran Pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengapresiasi dilaksanakannya Pameran Pendidikan untuk memotivasi majunya dunia pendidikan di Kabupaten Sambas. Apalagi dalam pameran tersebut diterbitkan Buku Jurnal

Pendidikan, “Masih banyak perjuangan yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan, dan ini harus dilakukan secara bersama,” ajaknya.

Banyak masalah yang dihadapi dalam pendidikan, papar Juliarti, sehingga peran guru menjadi sangat penting guna mendongkrak majunya pendidikan di Kabupaten Sambas. “Melalui kegiatan Pameran Pendidikan memperingati Hardiknas ke-56, mari kita teruskan kerja keras dan kerjasama ini, karena memajukan pendidikan adalah tanggungjawab bersama. Kepada para pendidikan, saya ucapkan selamat Hardiknas,” pungkasnya. (edo)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS PENGUMUMAN Nomor : 49/KPU-Kab-019.435667/V/2015 TENTANG JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH memukul bedug tanda dibukanya Pameran Pendidikan Kabupaten Sambas di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas.. M RIDHO

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 4 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 14/KPU-Kab-019.435667/V/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, bersama ini diumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 serta hal-hal terkait sebagai berikut: 1. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni s.d 15 Juni 2015, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 2. Penyerahan dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 16 jalan Gusti Hamzah.

3. Dalam Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan sebagai berikut : a. Dihadiri Pasangan calon Perseorangan dan/atau Tim dengan menyampaikan Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan berupa Surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan yang wajib dilampiri bukti fotokopi identitas kependudukan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokumen sebagaimana dimaksud, diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD) dengan format Microsoft Excel. b. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sebagaimana dimaksud huruf a diatas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. c. Dukungan Pasangan calon yang disampaikan paling sedikit 7,5 % dari 626.995 Jiwa Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas, yaitu paling sedikit 47.025 Jiwa. d. Dukungan Pasangan Calon tersebar dilebih dari 50% (lima Puluh Persen) dari 19 Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu paling sedikit 10 Kecamatan.

4. Informasi lebih lanjut tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dapat menghubungi Tim Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas di Nomor Telp (0562) 392500, Sdr Herman (HP 081256183301), Sdr Andi Narto (HP 0812 57 006 900) atau melalui email tekniskpusambas@gmail.com Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

PT. Agronusa Investama (ANI) & PT. Buluh Cawang Plantations (BCP) ( WILMAR GROUP ) Beserta Karyawan

Mengucapkan Selamat Kepada

Yudha Alwin

Putera Kedua Rasidi SE (Alm) dan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH (Bupati Sambas)

&

Nasti Bunisa Putri Bungsu Mochtar Khan (Alm) dan Rumidas Khaironi (Alm)

Sambas, 24 Mei 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

SU’AIB, S.Pd

Yang telah melangsungkan Akad Nikah, pada hari Jum’at, 22-05-2015 di Masjid Babul Jannah, Sambas.

Semoga menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Tertanda,

Direksi PT ANI dan PT BCP

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Air PDAM Macet

Mohlis Saka. ALFI SHANDY

Kerja keras Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mempawah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus diuji. Masyarakat mengeluhkan macetnya jaringan air bersih di Desa Pasir Panjang dan Kelurahan Pasir Wan Salim yang telah berlangsung sejak lama.

“Sudah lama jaringan air bersih di Desa Pasir Panjang macet. Padahal, masalah air bersih itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Terlebih kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK),” ungkap warga Kelurahan Pasir Wan Salim, Mohlis Saka, Senin (25/5).

Mohlis yang juga Sekretaris Konsultasi Pengkajian Bantuan Hukum (KPBH) Mempawah itu menilai, upaya yang dilakukan PDAM Mempawah untuk memperbaiki pelayanan air bersih sudah dilakukan sejak lama. Mulai dari pembangunan jaringan pipanisasi hingga penataan manajemen dengan mengganti direksi.

Namun, sejauh ini belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. “Sebagai pelanggan, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang maksimal. Sebab, pelanggan sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar tagihan air setiap bulannya. Hendaknya, disiplin pelanggan itu diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, bukannya semakin semrawut,” cetusnya.

Karenanya, dia menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah selaku owner PDAM supaya lebih serius dan fokus dalam melakukan penataan dan perbaikan manajemen perusahaan milik daerah itu. Sebab, masalah yang dihadapi PDAM Mempawah bukan persoalan baru, melainkan sudah menahun. “Harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk membangun kembali PDAM yang sehat. Untuk mencapai hal itu tidak bisa hanya dengan memperbaiki manajemen, melainkan dengan pengawasan dan kontrol yang baik,” sarannya. (fia)

Masyarakat Tuntut Kepastian PT SGM

Norsan Bantah Hambat Investasi PLTG Mempawah. Bupati Mempawah, Ria Norsan membantah telah menghambat rencana PT Solusi Gilang Mandiri (SGM) untuk berinvestasi di Desa Kuala Secapah dan Kelurahan Tanjung. Padahal, masyarakat sudah sangat mendambakan perusahaan yang bergerak di bidang PLTG dan kilang minyak itu.

“Kami sudah lama mendengar adanya investasi ini. Bahkan, tanahtanah milik warga sudah diukur dan dijanjikan akan dibebaskan dengan harga yang tinggi. Namun, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Makanya, kami menuntut secepatnya berikan kepastian. Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” desak warga Desa Kuala Secapah, Razali, Senin (25/5).

Apalagi, sambung Razali, saat ini kabar yang berkembang mengenai investasi tersebut di masyarakat Desa Kuala Secapah dan Kelurahan Tanjung semakin simpang siur.

Sehingga memicu pro dan kontra terhadap pembangunan tersebut.

“Ada yang mengatakan izin dari

Bupati sudah keluar, ada pula yang bilang dihalang-halangi Pemkab dan lainnya. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bahkan gejolak di masyarakat. Untuk itu, secepatnya berikan kepastian kepada kami,” pintanya.

Terkait permasalahan itu, Bupati Mempawah, Ria Norsan menegaskan, Pemkab Mempawah senantiasa membuka diri terhadap masuknya para investor di dua daerah tersebut. Namun, tidak sembarang investor yang bisa berinvestasi di Bumi Galaherang. Pihaknya pun sangat selektif dalam menentukan investor yang akan menanamkan modalnya. “Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tentu kita sangat membutuhkan dukungan investasi. Namun, bukan berarti semua investasi bisa masuk begitu saja. Kita sangat selektif dan ada standar tersendiri dalam menentukan investasi di masyarakat,” terang Norsan membantah isu terkait adanya upaya pemerintah daerah menghalang-halangi investasi di

H Ria Norsan

Mempawah.

Norsan mengungkapkan, beberapa kriteria investasi diterapkan Pemkab Mempawah. Salah satunya investasi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, harus patuh dan taat terhadap rambu-rambu hukum.

Serta memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Mempawah. “Akhir-akhir ini ada pihak yang mengaku utusan investor berupaya melakukan pembebasan lahan di Kecamatan Mempawah

Hilir, tepatnya di Kelurahan Tanjung dan Desa Kuala Secapah. Mereka mengatakan kepada masyarakat, dalam waktu dekat akan melaksanakan investasi besar-besaran di wilayah itu,” paparnya.

Bupati mengaku sangat mengapresiasi upaya investor. Syaratnya, investor yang bersangkutan patuh dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam dunia investasi.

Termasuk, mematuhi ketentuan tata ruang wilayah, status maupun fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan Pemkab Mempawah.

“Isu yang berhembus di masyarakat, saya selaku Bupati menghalangi masuknya investasi tersebut. Hal sangat tidak benar dan telah memicu keresahan, serta kesalahpahaman di masyarakat. Makanya, saya tegaskan siapapun boleh berinvestasi di Kabupaten Mempawah.

Asalkan patuh terhadap aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Mempawah Hilir, Rochmat Effendi membenarkan kabar tentang adanya investor

yang berencana berinvestasi di wilayah Desa Kuala Secapah dan Kelurahan Tanjung. Bahkan, Camat mengaku sudah pernah bertatap muka dengan pihak investor tersebut. “Sudah pernah ketemu beberapa waktu lalu. Namanya PT Solusi Gilang Mandiri (SGM).

Mereka bergerak di bidang PLTG dan kilang minyak. Sejauh ini proses investasi masih pada tahap survei lokasi lahan,” jelas Camat.

Dalam proses plotting lahan itu, sambung Rochmat, investor akan melakukan pengecekkan terhadap kondisi, status hingga kepemilikan lahan. Hal itu sangat penting agar kegiatan investasi nantinya tidak terkendala dengan aturan dan ketentuan. “Setelah survei lahan ini tuntas, mungkin akan dilanjutkan dengan tahapan perizinan di tingkat kabupaten. Jadi, semuanya masih dalam proses. Kita berharap investasi ini dapat direalisasikan dengan baik, dalam rangka mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (fia)

PBDT 2015 Libatkan 157 Petugas Mempawah. Badan Pusat Statistik (BPS) Mempawah akan melaksanakan Pemuktahiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Sebanyak 157 petugas pendata siap diterjunkan untuk mensukseskan kegiatan tersebut di Kabupaten Mempawah.

“Salah satu tujuan PBDT, yakni mempertajam ketepatan sasaran agar dapat meminimalkan kekurangakuratan, dan berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam basis data terpadu,” terang Kepala BPS Mempawah, Firmansyah pada kegiatan Sosialisasi PBDT 2015 di Aula Kantor Bupati Mempawah, Senin (25/5) pagi.

Sosialisasi diikuti 125 peserta yang terdiri atas seluruh camat, lurah, kepala desa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) serta unit terkait lainnya. Firmansyah menjelaskan, PBDT yang dilaksanakan jajarannya itu meliputi seluruh rumah tangga yang tersebar di wilayah Kabupaten Mempawah.

Mulai dari pedesaan hingga kelurahan di sembilan kecamatan.

Pendataan akan dilakukan secara sistematis agar menghasilkan data yang akurat. “Dalam pendataan PBDT nanti, kami akan melibatkan 157 petugas pendata. Para petugas akan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam kegiatan PBDT. Mudah-mudahan proses pendataan berjalan lancar, hingga menghasilkan data yang maksimal,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah, Ria Norsan mengingatkan, agar BPS dan jajarannnya mampu bekerja profesional, berintegritas dan amanah. Supaya, data yang

dihasilkan nantinya tepat sasaran, dan bermanfaat bagi program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat. “Hasil pendataan PBDT akan menjadi dasar dalam penentuan angka bantuan perlindungan sosial di masyarakat. Seperti Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Miskin, Program Keluarga Harapan dan program pemerintah lainnya,” paparnya.

Selama ini, timpal Norsan, basis data yang tersedia hanya berdasarkan pada hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 lalu. Dampaknya, data yang digunakan pemerintah kurang valid dan tidak tepat sasaran. “Saya instruksikan agar Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Keluarga Berencana dan Bappeda

Sosialisasi PBDT 2015 di Aula Kantor Bupati Mempawah. ALFI SHANDY

untuk berperan aktif dalam kegiatan PBDT. Termasuk para camat hingga jajaran di bawahnya, agar

memberikan data-data yang objektf sesuai kondisi masyarakatnya,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Jelang Liburan

Usdek Luthermand

Penumpang Pesawat Meningkat Ketapang-RK. Menjelang liburan sekolah serta menyambut bulan puasa arus mudik masyarakat Ketapang meningkat, hal ini terlihat dari membeludaknya jumlah penumpang pesawat yang sudah terjadi sejak satu pekan belakangan ini.

Kepala Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Usdek Luthermand mengatakan, saat ini memang terjadi peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan, khususnya yang dari Ketapang menuju ke daerah lain.

“Sudah sepekan jumlah penumpang bertambah, dan kemungkinan akan terus bertambah atau membludak menjelang liburan sekolah dan bulan puasa nanti,” katanya, Senin (25/5).

Menurutnya, untuk mengantisipasi peningkatan penumpang tersebut, pihak maskapai sudah melakukan penambahan jam penerbangan, namun jumlah penumpang masih tetap banyak.

“Sekarang jam penerbangan sudah ditambah, kalau biasa penerbangan hanya dua kali sehari normalnya satu maskapai, kini untuk maskapai Kalstar menambah dua kali penerbangan,” jelasnya.

Ia menjelaskan untuk jumlah rata-rata penumpang saat ini mencapai 400- 500 penumpang dalam sehari dari 3 maskapai yang ada di Ketapang, baik yang dari Ketapang menuju luar Ketapang, maupun dari luar menuju Bandara Rahadi Oesman.

“Yang jelas peningkatan penumpang luar biasa saat ini dan kita antisipasi menjelang bulan puasa dan idul fitri mendatang,” katanya.

Untuk itu, iapun berharap pihak maskapai yang ada di Bandara Rahadi Oesman dapat menambah jam penerbangan menjelang liburan sekolah maupun hari besar keagamaan nantinya.

Ia mengungkapkan, maskapai yang ada yakni Trigana, Kallstar, Maskapai Avia Star (Rute langsung Jakarta), Avia Star Perintis (rute bandara Kecil Manis Mata - Putusibau - Sintang.

“Jadi maskapai-maskapai ini kita harapkan menambah jam penerbangan nantinya,” pungkasnya (Jay)

Selasa, 26 Mei 2015

11

Ketapang Aman Beras Sentetis Ketapang-RK. Kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran beras sentetis terjawab. Sejauh ini, kabupaten Ketapang relatif aman dari peredaran beras palsu tersebut.

Hal itu diketahui setelah tim gabungan yang dikoordinir Bagian Ekonomi Setda Ketapang menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah gudang beras di pasar Ketapang, Senin (25/5). Sidak itu sendiri merupakan tindaklanjut dari perintah Bupati Henrikus untuk segera merespon isu beredarnya beras sitentis.

Tim yang terdiri dari Kabag Perekonomian Hj Ir Nurwanti MM, Kadis Diskoperindag Drs. Syahrani, Kabag Umum H Boy Hasan S.Sos.Msi Kasub Dispre Bulog Ketapang Suseno dan diback up Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang itu, mendatangi gudang beras Setia Jaya di Jalan Basuki Rachmad.

Petugas langsung melihat dan

Tim Sidak Kabag Perekonomian Nurwanti, Kadis Koperindag Syahrani, Bulog Suseno, sedang mengetes beras di agen Setia Jaya Jalan Merdeka Ketapang. JAIDI CHANDRA

mengecek beras di gudang milik Hartono di bilangan kelurahan Kantor tersebut. Petugas menggigit dan membakar butiran beras untuk mengetahui keaslian beras. “Beras sintetis kalau dibakar akan meleleh nampak plas-

tiknya, sementara digudang ini setelah kita test dengan dibakar, beras di sini asli,” kata Nurwanti.

Selain memastikan beras yang masuk di Kabupaten Ketapang tidak ada beras sintetis yang membuat resah masyarakat, ia

juga memastikan persediaan lumbung beras di kabupaten Ketapang mencukupi untuk menghadapi Ramadhan dan hari raya.

Setelah mengecek gudang beras Setia Jaya, Tim melanjutkan sidak di gudang beras Jaya Kota Jalan

Merdeka pasar lama Ketapang, milik Atiam yang memasok beras sumpit di Kabupaten Ketapang.

“Sampai saat ini tidak ditemukan beras sintetis di Ketapang dan saat ini Ketapang sedang panen sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan beras sentetis yang dihkawatirkan masyarakat,” tambah Syahrani, Kadisperindagkop Ketapang.

Distributor beras Ketapang, Hartono menjamin ia tak memasok beras sintetis yang diimpor dari RRC seperti yang ramai dibincangkan masyarakat. “Kita memasok beras produksi dalam negeri dari Semarang. Saya jamin tidak ada beras sintetis,” tegasnya.

Pebisnis beras yang sudah puluhan tahun jadi pemasok beras di Ketapang itu tak mau melakukan hal-hal yang merugikan, apalagi merusak nama baik dan bisnisnya.

Reporter: Jaydi Chandra Editor: Kiram Akbar

Sat Pol PP Garda Terdepan Ketertiban Umum

Asisten I Sekda Ketapang Drs H Gurdhani Achmad membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP di Aula Satpol PP Kompleks Kantor Bupati Ketapang. HUMAS

Ketapang-RK. Sosialisasi peraturan perundang-undangan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang tahun 2015 resmi dibuka Asisten I Sekda Ketapang Drs H Gurdhani Achmad di Aula Satpol PP Kompleks Kantor Bupati Ketapang, Senin (25/5).

Pada kesempatan itu, Gurdhani mengatakan Satpol PP merupak-

an garda terdepan daerah dalam memelihara ketentrataman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah Dijelaskannya keberadaan Satpol PP menyikapi problem dinamika sosial ini, bukan lagi sekedar alat kepentingan daerah. “Anggota Satpol PP perlu memiliki wawasan yang luas,”

ujarnya.

Gurdhani mengingatkan sebagai seorang penegak peraturan anggota Sat Pol PP harus memiliki berbagai kecakapan baik secara fisik, mental maupun pengetahuan, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik karena setiap tugas yang dilaksanakan tidak lepas dari

potensi-potensi konflik sosial maupun bentrokkan fisik.

“Untuk menghadapi situasi ini seorang Satpol PP dituntut mengambil sikap yang tepat dan bijak sana sesuai dengan paradigma baru Sal Pol PP,” ingatnya.

Ia berharap Satpol PP menjadi aparat yang ramah bersahabat dan dapat menciptakan sua-

sana batin nuansa kesejukan bagi masyarakat tetapi tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Sosialiasi berlangsung selama tiga hari tersebut selain diikuti anggota Sat Pol PP Ketapang juga hadiri Asisten III Sekda Ketapang Hj Normaniah Andi Djamiruddin.(Jay-Humas)

Kayong Utara Padah Bertuah

Implementasi UU Desa di Kayong Utara

Dana Desa Rp1 M Bukan Lagi Mimpi

Idrus

Pemdes Jangan Nunggak Pajak Lagi Sukadana-RK. Perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayahnya sangat besar.

Akan tetapi mengacu data dari Inspektorat KKU, sekitar 95 persen desa masih menunggak bayar pajak ke negara.

Mengutip data tahun sebelumnya dari Inspektorat sekitar 95 persen desa di KKU masih belum bayar pajak ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Ditegaskasnya kalau 50 persen saja dari Pemdes yang menunggak pajak itu membayarkan, diperkirakan akan terkumpul belasan miliar rupiah. “Uang sebanyak itu mampu menjadikan jalan di Teluk Batang dan Pulau Maya menjadi lebih bagus daripada sekarang,” tegas Idrus, Wabup Kayong Utara, beberapa waktu lalu.

Wabup juga meminta kepada kepala desa (Kades) untuk mengingatkan kepada kepala dusun (Kadus) supaya bikin laporan pertanggungjawaban terhadap pemakaian dana Infradades (infrastruktur dasar pedesaan). Apalagi dana Infradades ini satu dusun menerima antara Rp10 juta sampai Rp50 juta per tahun. Kalau laporan pertanggungjawaban keuangan tidak dibikin nanti tidak bisa mencairkan dana tersebut di tahun berikutnya.

“Masih banyak kedengaran kalau Kades tidak cocok dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kami pinta supaya koordinasi antara Kades, BPD, dan para perangkat pemerintah desa berjalan baik demi kelancaran pembangunan,” pintanya. (lud)

Sukadana-RK. Menikmati alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp1 miliar perdesa, bukan lagi mimpi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara (KKU). Kabupaten ini mampu melaksanakan amanah Undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Di Kayong Utara, dana desa terkecil Rp 1,1 miliar dan yang paling besar Rp 1,75 miliar,” ujar Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, melalui kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB), Waliman, kemarin.

Dikatakannya KKU saat ini telah mampu mengimplementasi 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) secara maksimal. Dirincikan Waliman, saat ini walaupun dana dari APBN (Dana Alokasi Desa) belum maksimal.

Namun kini Pemerintah KKU telah menggelontorkan dana untuk setiap desa bekisar satu miliar perdesa berdasarkan kebijakan lokal yang mengkombinasikan antara DAD dengan ADD yang bersumber dari dana perimbangan.

Desa yang paling kecil menerima dana desa yakni, Desa Gunung Sembilan yang berada di Kecamatan Sukadana Rp 1.1 miliar, sedangkan desa yang menerima anggaran paling besar adalah desa Kamboja Kecamatan

Kepala Desa Batu Barat Kecamatan Simping Hilir, Ibnu Hajan (kanan) ketika mengikuti penyusunan APBdes yang dilaksanakan di kantor BPMPDKB KKU, kemarin. HUMAS PEMKAB KAYONG UTARA

Pulau Maya, Rp 1.75 miliar.

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dan kemampuan aparatur desa dalam mengelola agaran yang besar ini, BMPDK melalui Bidang Pemerintahan Desa memberikan berbagai pelatihan.

“Kita juga memfasilitasi perekrutan perangkat desa, dengan pendidikan minimal SMA, .

Karena, sesuai aturan kepala

desa harus minimal lulusan SMA sederajat” jelas Sekreratis BPMPDKB, Masdar, kepada Wartawan.

Belum lama ini, mereka juga memfasilitasi dalam penyusunan APBDes bagi desa-desa yang ada di Kayong Utara. Selain mendorong realisasi anggaran bagi dana desa sesuai UU Desa.

Kabupaten Kayong Utara berkomitmen untuk membe-

nahi aturan turunan dari UU ini. Komitmen ini ditunjukan dengan adanya lima Raperda dan sembilan Peraturan Bupati (Perbup) untuk pengelolaan keuangan desa. Ini termasuk aturan pengadaan barang dan jasa di desa.

Diantaranya Peraturan bupati kayong Nomor 15 tahun 2015, tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Kayong Utara.

“Ada lagi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2015, Tentang Alokasi dana desa tahun anggaran 2015 dan peraturan Bupati Kayong Utara nomor 13 tahun 2015 tentang alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kepada desa tahun anggaran 2015,” kata M Oma, Kapala Bidang Pemerintahan Desa di BPMPDPKB KKU. Saat ini APBD KKU merupakan APBD terkecil se- Kalbar jika dibandingkan lainnya yaitu hanya sebesar Rp629 miliar.

Meski demikian, Kabupaten Ini telah mampu memberikan kesehatan dan pendidikan gratis 12 tahun dan menciptakan sepuluh sarjana perdesa.

“Dilihat dari Jumlah penduduk KKU hanya sekitar 120 ribu .

Sementara jumlah desa hanya 43, komitmen bapak Bupati membuat semua ini terlaksana dengan baik,” jelasnya lagi.

Ditemui secara terpisah, Kepala Desa (Kades) Batu Barat,

Kecamatan Simpang Hilir, Ibnu Hajan menuturkan, desa yang dipimpinnya mendapatkan dana, Rp 1,6 miliar pada tahun ini. Untuk merealisasikan anggaran ini, mereka telah melakukan penyusunan APBdes.

“Kita sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dari tingkat desa hingga Kabupaten, pelatihan-pelatihan juga telah kita terima,” tuturnya. Dengan banyaknya kewenangan yang dimiliki desa, Hajan mengakui, mereka sangat berhati-hati dalam penyusunan anggaran dan terus melakukan koordinasi dengan Bagian Pemerintahan desa, mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan ADD ini.

“Jika ada hal yang kurang jelas, kami dari desa lansung berkoordinasi dan meminta saran kepada bagian Pemdes,” terang Kades yang pernah mengenyam pendidikan Sarjana Ilmu Sosial di Universitas Negeri di Pontianak.

Diakui Hajan sapaan karibnya, dibawah kepemimpinan Bupati H Hildi Hamid, Dana desa di Kayong Utara, sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat. “Kalau di Kabupaten lain, masih banyak desa yang belum mendapatkan hingga Rp 1 miliar. Kita patut bersyukur dan harus dikelola dengan baik,” timpalnya.

Repoter: Kamiriluddin

Pendamping Desa Sukadana-RK. Kayong Utara dalam menyongsong pemberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, sedang menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pendamping desa.

Perbup ini akan berisi mengenai persyaratan, tugas, pokok, dan fungsi pendamping desa.

“Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia di Kayong Utara, pemerintah daerah baru bisa memberikan persyaratan jenjang pendidikannya hanya diploma 2 (D2). Nantinya setiap satu desa akan memiliki satu pendamping desa, mereka akan mendampingi semua perangkat desa termasuk juga Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), supaya bisa menata pemerintahan desa dengan bertanggungjawab, baik dari segi adminstrasi maupun pengelolaan keuangan desanya sendiri,” ungkap H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, belum lama ini.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP 43/2014) pasal

126 ayat 1, merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa, untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa. Pendamping desa akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendamping teknis.

Pasal 127 PP 43/2014, menerangkan pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal. Konsilidasi keuangan desa melalui APB Desa. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Rakyat Kalbar

Selasa, 26 Mei 2015

12

Beras Sintetis Ditemukan di Melawi Warga yang Konsumsi Sakit Perut dan Mual Ilustrasi

Potensi Wisata Lanting Nanga Pinoh-RK. Sungai Pinoh dan Sungai Melawi banyak terdapat lanting. Lanting di dua sungai yang menghapit Kota Melawi sangat berpotensi menjadi objek wisata, waterfront city.

“Kalau lanting-lanting ini ditata dengan baik maka bisa menjadi daya tarik tersendiri sehingga orang datang ke kota ini. Ini semua tergantung pada kepedulian pemerintah daerah untuk mengembangkannya,” ujar salah seorang warga Melawi, Sugeng, kemarin.

Saran Sugeng cukup beralasan. Sebab di beberapa negara maju, pendapatan mereka bersumber dari jasa pariwisata. “Ke depan daerah kini harus berorientasi pada sektor jasa. Dalam hal ini adalah wisata,” paparnya.

Di Sungai Melawi, tepatnya di Tanjung Niaga, ratusan lanting menghiasai sungai di pinggir pasar Kota Juang. Bahkan panjangnya hampir satukilo meter. Lanting-lanting yang terbuat dari kayu ini berjajar. Ada dua atau tiga lanting yang saling bersandingan.

Bagitu pula di Sungai Pinoh, banyak sekali lanting-lanting.

Rumah yang berada di atas air ini tidak hanya ada di sekitar Kota Pinoh. Namun setiap pemukiman penduduk di Kabupaten Melawi terdapat bangunan ini.

“Setiap kecamatan yang ada dipinggir sungai pasti ada lantingnya. Di Serawai, Manukong, Elang juga banyak lanting,” ujar Sugeng.

Hampir di semua tempat, lanting terbuat dari kayu, seperti rumah yang ada di darat. Membuat satu rumah sederhana di atas air ini memerlukan dana yang lumayan besar. “Bisa mencapai belasan juta,” paparnya.

Membuat lanting, bahan yang paling mahal adalah kayu balokan yang besar. Kayu ini sebagai dasar rumah. Paling kecil sebesar pelukan orang dewasa. Kayu yang timbul di dalam air tersebut minimal tiga batang. Panjangnya seukuran rumah yang akan dibangun. Dua batang lagi diletakan di samping rumah sebagai penyanggah.

“Harga satu batang sekitar Rp2,5 juta rupiah. Karena kayu sudah hampir habis. Jadi sulit untuk mendapatkan kayu besar tersebut. Sementara kayu besar ini harus ada untuk membuat rumah,” ulasnya. (aji)

Yanti menunjukkan makanan lontong yang dibuatnya dari beras yang diduga sintetis.

Beras sintetis itu diduga dioplos bersama beras bermerk Anak Raja . Istimewa

Nanga Pinoh-RK. Beras sintetis diduga sudah beredar luas hingga ke Kabupaten Melawi. Minggu (24/5), seorang warga Gang Sakat, RT 2/ RW 2, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Yanti (21) menemukan beras yang diduga bercampur plastik.

Bahkan, dirinya sempat mengkonsumsi beras sintetis sehingga membuatnya beserta 8 orang keluarganya mengalami sakit perut dan mual-mual.

Menurut pengakuan Yanti, beras yang didapatinya itu merupakan beras yang disedekahkan seorang warga Desa Sidomulyo kepada orangtuanya.

“Warga itu memberikan sedekah kepada orangtua saya sebanyak 2 kilogram. Dengan kejadian ini, saya baru menyadari ciri-ciri beras sintetis,” ulasnya.

Karena belum menyadari dampak beras sintetis itu yang membuat mereka mual paska mengkonsumsinya. Yanti mencoba membuat lontong

dan dari situlah diketahui bahwa beras untuk membuat lontong tersebut merupakan beras yang diduga sintetis.

“Awalnya beras itu saya buat lontong.

Namun ketika dimasak, lontong itu tidak juga mau masak atau tetap keras, bahkan sampai berjam-jam. Karena merasa curiga, saya pun langsung meneliti lontong yang dimasak. Rupanya lontong yang dimasak tersebut diduga bercampur plastik. Seperti halnya bahan gabus terpotong sebesar biji beras,” bebernya.

Setelah merasa curiga, Yanti menanyakan kepada warga yang memberi orangtuanya beras untuk mengetahui dari merk apa beras tersebut berasal.

“Setelah saya tanya kepada yang memberikan beras tersebut, ternyata merk berasnya “Anak Raja”. Saat memasak lontong, baunya juga beraroma plastik sehingga saya memisahkan plastik itu dari campuran lontong itu,” jelasnya.

Yanti mengatakan, ciri-ciri beras sintetis tersebut yakni berbau plastik. Saat dilarutkan ke dalam air untuk dicuci air rendamannya cenderung jernih dan tak ada perubahan warna menjadi keruh.

Ketika dimasak, susah untuk masak alias masih tetap keras serta aromanya berbau plastik.

Terkait penemuan tersebut, Bupati Melawi, H. Firman Muntaco men-

gatakan, akan melakukan peninjauan.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk segera merazia pasar guna mengantisipasi beredarnya beras sintetis tersebut.

“Pemkab akan mengambil langkah serius dengan merazia seluruh pasar tradisional maupun toko serta mini market.

Terkait yang ditemukan di Sidomulyo itu, kita akan mengecek kebenarannya dan akan melakukan sidak ke pasarpasar besok (hari ini, red). Kalau benar beras sintetis itu beredar di Melawi jelas masyarakat dirugikan dan akan kita cari tahu sumbernya dari mana,” tegas Bupati Firman Muntaco usai membuka Rakerda Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Senin (25/5).

“Besok kita akan lihat dan pantau beras-beras di pasaran, jangan hanya sekadar isu saja. Saya juga sudah perintahkan kepada dinas terkait untuk segera merazia pasar, karena ini masalah serius terkait kesehatan. Pemkab akan melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan maupun pemantauan di lapangan,” ucapnya.

Reporter: Irawan Redaktur: Andry Soe

Evaluasi Pelaksanaan CSR di Kota Juang Nanga Pinoh-RK. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Melawi, Dadi Sunarya mendukung apabila Pemerintah Kabupaten Melawi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menunaikannya.

Dia menyebutkan, saat ini memang sudah saatnya melakukan evaluasi terhadap program CSR yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang berada di Kabupaten Melawi. Menurut Dadi, tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan program CSR kepada

perusahaan memang sudah wajar. Terlebih lagi terhadap perusahaan yang memang sudah lama menjalankan aktifitas perusahaan di Kabupaten Melawi.

“Permintaan masyarakat kepada perusahaan untuk menjalankan program CSR memang tidak salah, karena hal itu sudah diatur dalam Undangundang. Di mana setiap perusahaan diwajibkan melaksanakan CSR sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaannya. Bahkan, menurut informasi yang saya peroleh,

kalau perusahaan tidak menjalankan CSR bisa diberikan sanksi,” tegas Dadi, Senin (25/5).

Dadi mengharapkan, kepada seluruh perusahaan yang ada di Melawi supaya melaksanakan program CSR yang memang sudah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap perusahaan.

Terutama sekali di perusahaan perkebunan sawit, karena hampir di setiap kecamatan di Melawi ini sudah dimasuki oleh perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Melawi, Nahru mengatakan, untuk mengatur masalah CSR sudah ada Perda. Melaksanakan CSR itu memang kewajiban dari perusahaan.

Untuk melaksanakan itu harus ada kesepakatan antara masyarakat sekitar dengan perusahaan. Apa yang mereka diprogramkan.

Nahru menambahkan, sejauh ini CSR sudah berjalan di lapangan sesuai dengan tahapan. “Perusahaan perkebunan yang ada di Melawi ini rata-rata baru mulai. Meskipun baru, karena itu kewajiban, ya CSR harus dilaksanakan,” ujarnya. (aji)

Sintang Raya

Maju Pilkada, Tiga PNS Sintang Mengundurkan Diri Dua PNS akan Menyusul Sintang-RK. Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengambil formulir pengunduran diri ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang, karena ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sintang, yakni Ignatius Juan, Agrianus dan H Marno.

“Baru tiga PNS kita yang mengambil formulir pengunduran diri sebagai salah satu syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati nanti,” ungkap Palentinus, Kepala BKD Sintang ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/5).

Tetapi, kata Palentinus, ketiganya belum mengembalikan formulir pengunduran diri tersebut. “Sudah lama mereka mengambil formulir itu, tetapi belum ada yang mengembalikanya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ketika formulir pengunduran diri itu dikembalikan, maka BKD akan segera memrosesnya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Dengan adanya formulir pengunduran diri itu, maka ada dasar bagi PNS yang akan maju pada Pilkada nanti, itu sebagai salah satu syarat di KPU,” jelas Palentinus.

Proses pengunduruan diri ini, kata Palentinus, mesti diawali dengan penyampaian Surat Permohonan yang ditujukan ke BKD Sintang. “Kemudi-

an diproses secara berjenjang sesuai kepangkatan pemohon,” ujarnya.

Palentinus mencontohkan, PNS Golongan III, maka proses pengunduran dirinya sampai ke jenjang Gubernur. Untuk pangkat lebih tinggi maka akan sampai ke pusat. “Kalau Golongan IV, diproses hingga ke pusat,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata Palentinus, banyak PNS di lingkungan Pemkab Sintang yang menyatakan siap mencalonkan diri dalam Pilkada 2015.

Namun hingga saat ini yang dinilai benar-benar serius, baru ketiga orang tersebut. Yang lainya masih belum ada kabar. “Kalau saya lihat baru tiga orang ini yang serius, meskipun saat ini baru mengambil formulir pengunduran diri,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, dalam waktu dekat ini dua PNS juga bakal mengambil formulir pengundurn diri, yakni Lukman Riberu dan Senen Maryono.

“Jika Lukman Riberu dan Senen Maryono jadi mengambil formulir pengunduran diri, maka jumlah PNS di lingkungan Pemkab Sintang yang bakal mengundurkan diri menjadi lima orang,” kata Palentinus.

Terpisah, Bakal Calon (Balon) Bupati yang masih berstatus PNS,

Ilustrasi.

NET

Agrianus mengaku telah mengambil formulir pengunduran diri ke BKD Sintang. “Saya sudah mengambil formulir pengunduran diri itu. Karena, saya serius untuk maju pada Pilkada Sintang 2015 ini,” katanya.

Tidak hanya itu, tambah dia, sejak 1 April lalu, SK Golongan IVb-nya sudah keluar. Tetapi, fisiknya ditandatangani Sekda Sintang. “Segera mungkin saya mengurusnya. Karena, proses dan tahapan Pilkada sudah

tidak lama lagi,” ujarnya.

Agr ianus memastikan akan mengembalikan formulir pengunduran diri itu ke BKD pada 1 Juni 2015. “Pasti saya kembalikan formulir pengunduran diri itu. Karena, surat

pengunduran diri itu sangat penting bagi saya ketika mendaftarkan diri ke KPU Sintang nantinya,” katanya.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Taekwondo Sintang Hanya Mampu Raih Perak

Ilustrasi

Sintang-RK. Hingga kini, atlet taekwondo Sintang belum mampu bersaing dengan atlet-atlet taekwondo lainnya. Pada Pekan Olahraga Daerah (Popda) 2015 lalu, hanya mampu membawa pulang dua medali perak.

“Dari enam atlet yang dikirim dalam Popda tahun ini, kami hanya bisa meraih dua perak,” kata Hendri, salah seorang pendamping atlet Taekwondo kepada wartawan, Senin (25/5).

Belum maksimalnya prestasi yang diperoleh ini, kata Hendri, karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. “Perhatian pemerintah dalam hal pendanaan masih sangat minim,” ungkapnya.

Padahal, menurut dia, sokongan dana dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat atlet taekwondo memerlukan sarana dana prasarana untuk berlatih. “Untuk peralatan, selama ini

kami membeli sendiri,” kata Hendri.

Meskipun demikian, Hendri mengaku puas dengan perolehan medali perak ini, lantaran baru kali pertama Sintang ikut cabang Taekwondo dalam Popda.

Diharapkan pada even berikutnya akan lebih baik lagi.

Hal sama juga diungkapkan Pelatih Taekwodo di SMP Negeri 2 Sintang, Sarawono. Menurutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang tidak

serius dalam memerhatikan cabang olahraga Taekwondo.

“Ujung tombak pembinaan atlet taekwondo ini di dojang-dojang.

Sampai ha ri ini dojang-dojang yang ada kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Maju mundurnya olahraga ini tergantung pemerintah.

Pemerintah wajib untuk memberikan sokongan dana untuk atlet,”ujar Sarawono. (Adx)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Para Kades mengikuti sosialisasi penataan wilayah desa. ARMAN HAIRIADI

Potensi Masalah Batas Desa Putussibau-RK. Permasalahan batas desa kerap muncul ketika perkebunan dan pertambangan masuk ke desa-desa. Untuk menyelesaikannya, tentu membutuhkan peran aparatur desa dan pihak terkait.

“Ambil contoh, dulu batas antardesa sudah selesai dibuat, tetapi akan dibuka lahan kelapa sawit, itu kadang terjadi perubahan,” kata Marcellus SSos, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kapuas Hulu ketika Sosialisasi Penataan Wilayah Desa di Gedung MABM Kapuas Hulu, Senin (25/5) pagi.

Terkait persoalan itulah, BPMPD mengumpulkan seluruh Kepala Desa (Kades) untuk menjelaskan aturan tapal batas antardesa. “Seperti penetapan titik patok batas desa yang bersengketa. Penentuan batas desa itu harus mengacu pada Permendagri 27/2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa,” jelas Marcellus.

Di tempat yang sama, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Desa, BPMPD Kapuas Hulu, Abdul Halim SE mengungkapkan, sengketa batas desa yang sudah selesai itu di antaranya di Kecamatan Hulur Gurung, Selimbau, Pengkadan, Embaloh Hulu, Embaloh Hilir.

“Itu data dari Camat yang sudah dilaporkan ke BPMPD, kita harap ada yang menyusul,” katanya.

Halim menjelaskan, batas antardesa di suatu kecamatan dianggap selesai, bila semua desa sudah menentukan titik batas masing-masing. “Misalnya kalau kecamatan itu berbatasan dengan lima desa, kalau empat sudah selesai, satunya lagi belum, maka dianggap belum selesai semua untuk kecamatan tersebut,” terangnya.

Pada 2014- 2015 penyelesaian batas desa di Kapuas Hulu cukup signifikan. Dalam penyelesaian batas desa harus ada keputusan bersama antara Kepala Desa, BPD, Ketua Adat dan Camat. “Dalam berita acara harus ada unsur-unsur itu, hasilnya dilaporkan ke BPMPD,” tutup Halim. (aRm)

Selasa, 26 Mei 2015

13

Korban Kebakaran Betang Kepiat Butuh Bantuan Putussibau-RK. Warga Betang Dusun Kepiat, Desa Jongkong Hulu, Kecamatan Jongkong yang menjadi korban kebakaran masih membutuhkan bantuan, terutama kebutuhan pokok, pakaian dan bahan bangunan.

“Saat ini warga Betang ditampung di rumah-rumah warga lainnya. Ada juga menempati rumah yang belum jadi milik warga,” ungkap Walidad, Camat Jongkong saat ditemui di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu, Senin (25/5).

Walidad mengatakan, korban kebakaran Betang ini telah menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu. Tetapi, bantuan tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan korban.

Apa bila ada masyarakat atau instansi ingin membantu, Walidad berharap bantuan-bantuan tersebut dalam bentuk barang

Betang Kepiat tinggal puing akibat terbakar. IST

yang dibutuhkan. “Rata-rata warga Betang tersebut bekerja sebagai petani dan nelayan.

Karena betang tersebut memang dekat dengan danau-danau,” ujar Walidad.

Seperti diketahui, Betang Ke-

piat terbakar pada 21 Mei 2015 sekitar pukul 16.00. Api yang diduga bermula dari kompor gas itu menghanguskan 16 blok kamar yang dihuni 28 Kepala Keluarga (KK).

Kepala BPBD Kapuas Hulu,

Gunawan SE mengungkapkan, Pemkab Kapuas Hulu sudah meninjau puing-puing Betang Kepiat. Sehingga bantuan pun mulai mengalir kepada korban kebakaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri pun sudah meninjuanya dan memberikan bantuan pangan pada 23 Mei 2015. Selanjutnya Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH juga menyalurkan bantuan dari Bank Kalbar dan pihak lainnya pada 24 Mei 2015. “Bantuan Sekda berupa makanan pokok, sedangkan Bupati selain uang, juga bantuan dari Dinas Kesehatan,” ungkap Gunawan.

Dia mengungkapkan, Bupati mengharapkan bantuan keuangan yang bersifat stimulant dapat digunakan secara optimal, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk membangun rumah seperti kayu dan papan.

“Mereka mengharapkan ad-

anya bantuan berupa atap seng, tempat air fiberglass mengingat dusun tersebut sudah tersedia air bersih dari Bukit Kepiat.

Dan yang tak kalah pentingnya, mereka mengharapkan bantuan berupa closet agar tidak lagi MCK di sungai,” terang Gunawan.

Jarak tempuh dari lokasi terdekat, yaitu ibukota kecamatan Jongkong, ke Dusun Kepiat, dalam keadaan normal selama dua jam menggunakan speedboat 40 HP atau 2,5 jam menggunakan speedboat 15 HP. “Bantuan dari berbagai pihak sangat diharapkan, terutama makanan dan bahan bangunan, yang dapat diantar langsung ke kecamatan. Ada pun nomor yang bisa dihubungi, yaitu Posko BPBD 082250543666 atau 085787213336,” tutup Gunawan.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

16 Fasilisator Desa ForClime dapat Bantuan Peralatan Putussibau-RK. Fasilisator Desa yang terdiri atas 16 orang di tiga kecamatan lokasi Forests and Climate Change Proggramme (ForClime) atau Program Hutan dan Perubahan Iklim Kapuas Hulu menerima bantuan berupa laptop, printer, kamera pocket dan GPS. “Harapan saya dengan bantuan alat ini, Fasilisator Desa dapat bekerja lebih giat untuk mengakses database di lapangan.

Sehingga mempermudah dalam laporan,” kata Drs H Hasan M MSi, Kepala Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kapuas Hulu di Sekretariat Distric Proggrame Management Unit (DPMU), Senin (25/5).

Pembina DPMU Kapuas Hulu ini mengatakan, mengingatkan ForClime ini kerjasama Indonesia-Jerman, segala bantuan hendaknya dijaga dan dirawat.

Jangan sampai disalahgunakan.

“Dengan adanya alat GPS, jika masyarakat desa minta bantu tata batas desa, di sini peran Fasilisator Desa untuk membantu menggunakan GPS,” ujar Hasan.

Sementara itu, Program Adviser DPMU Kapuas Hulu, Sutedja menuturkan, ujung tombak ForClime ini Fasilisator Desa.

“Fasilisator Desa tersebut direkrut dari warga setempat yang diusulkan oleh masyarakat melalui Kades,” ujarnya.

Tugas Fasilisator Desa, jelas Sutedja, mendampingi masyarakat, mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi sampai pelaporan.

“Kalau di tingkat kecamatan lalu dibentuk namanya Pemandu Lapangan. Kita memiliki dua Pemandu Lapangan,” ungkapnya.

Sebagai orang yang sehariharinya bersama masyarakat, kata Sutedja, Fasilitator Desa harus diberikan pembekalanpembekalan pengetahuan serta kelengkapan sarana dan prasarana.

Pembekalan pengetahuan melalui training telah dilakukan dan sekarang mereka diberikan peralatan berupa laptop lengkap dengan printer, kamera poket, dan alat GPS.

Drs H Hasan M MSi menyerahkan bantuan kepada 16 Fasilitator Desa. ARMAN HAIRIADI

Laptop digunakan untuk pendampingan dan membantu masyarakat. Misalnya untuk membuat proposal, pelaporan dan sebagainya. Sementara kamera untuk dokumentasikan berbagai kegiatan. “Karena sekarang zaman teknologi canggih, semua kegiatan harus bisa dibuktikan dan diuji secara cepat dan tepat,” papar Sutedja.

Di mana lokasi dan kapan di-

lakukan, tambah dia, maka alat yang diberikan berupa GPS. “GPS ini merupakan alat untuk mengetahui di mana lokasi sesungguhnya. Bahkan sistem ini bisa di upload, bila sistemnya bagus bisa diakses atau dilihat menggunakan satelit. Ini untuk membantu mengetahui apakah kegiatan itu benar-benar dilakukan di tempat itu,” terang Sutedja.

Program ini sudah memasuki

tahun ketiga. Tujuannya, menurunkan emisi gas rumah kaca dari akibat adanya deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Kapuas hulu.

Caranya dengan memperbaiki pengelolaan hutan di Kapuas Hulu melalui suatu model yang sebut Demontration Activity (DA), semacam kegiatan percontohan ForClime di Kapuas hulu.

“Sejalan dengan itu, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kapuas hulu, terutama di daerah percontohan yang kita sebut dengan DA REDD+ program ForClime di Kapuas Hulu ini,” kata Sutedja.

Dia menambahkan, program ini berbasis masyarakat, sehingga yang melaksanakan harus masyarakat itu sendiri. “Oleh karena itu model yang dibangun di sini melalui Pemda atau Disbunhut adalah berbasiskan masyarakat. Semua rencana kegiatan, pengorganisasian, pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat di 16 desa di tiga kecamatan,” pungkas Sutedja. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

PLTMH Solusi Listrik di Pedesaan Dusun Tokang Terang Benderang

Jumadi

Dewan: Segera Bentuk Panitia Proyek Sanggau-RK. Ketua DPRD Sanggau, Jumadi mendesak Pemda mengambil langkah cepat terkait persoalan belum terbentuknya kuasa pengguna anggaran (KPA) atau panitia pelaksana proyek terutama yang menyangkut bangunan fisik.

“Kita harap Bupati segera mengambil tindakan. Bila perlu mencari orang-orang baru yang mau menjadi panitia pelaksana proyek untuk memperlancar proses pembangunan di Sanggau,” sarannya, Minggu (24/5).

Seharusnya kata Jumadi, pada Mei panitia lelang sudah melakukan tender konsultan perencana, pengawas dan tahapan lainya hingga pembentukan panitia lelang. “Kalau sekarang belum ada panitia lelang, kan sama juga menghambat proses pembangunan di Sanggau,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komis A DPRD Sanggau Jana mengatakan, apabila pembangunan terhambat lantaran tidak ada yang berani menjadi pantia pelaksana proyek dikhwatirkan penyerapan anggaran tidak maksimal. “Kalau pekerjaan terlambat, penyerapan anggaran tidak maksimal, hasilnya juga tidak maksimal karena diburu waktu sehingga asal jadi,” katanya.

Jangan sampai ada yang tidak terealisasi. Contohnya, kata dia, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga yang pembangunan fisik yang luncurannya banyak dari dana alokasi khusus (DAK).

“Kalau ada yang tidak terealisasi, bisa saja kita di-warning pemerintah pusat seolah-olah kita tidak mampu mengelola dana itu,” ujarnya.

Jika mendapat warning, otomatis tahun berikutnya kuncuran dana akan berkurang. “Kalau sudah berkurang, susah lagi mau membangun,” imbuhnya.

Dikatakannya, beredar informasi lantaran mayoritas pegawai Dinas PU Sanggau sebelumnya ditahan Kajari Sanggau terkait kasus Tipikor menyebabkan keterlambatan pembentukan panitia KPA itu. “Saya rasa, jangan disangkut pautkan dengan yang sudah statusnya menjadi tersangka, silakan saja mereka mengikuti proses hukum, kan ada pengadilan yang memutuskan mereka bersalah atau tidak,” tegasnya.

Menurut dia, jika memang bekerja sesuai prosedur, berarti tak ada masalah. Karena itu, jangan sampai vakum karena persoalan tersebut. Hal ini demi kepentingan masyarakat Sanggau yang membutuhkan pembangunan. “Kalau berlarut-larut dengan persoalan ini, otomatis kita tidak ada pembangunan terutama yang menyangkut bangunan fisik,” pungkasnya. (KiA)

Bupati saat melihat mesin PLTMH. IST

Sanggau-RK.PemkabSanggau terus berupaya mencari energi alternatif bagi penerangan, terutama di pedesaan. Satu di antaranya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Melalui PLTMH itu lah, warga dusun Tokang desa Mengkiang kecamatan Kapuas dapat terang benderang. Bupati Sanggau, Poulus Hadi secara resmi meresmikannya pada Minggu (24/5) di di halaman Rumah Betang dusun Tokang.

PLTMH berdaya 50 kilo watt yang dibangun selama rentang waktu tahun 2014-2015 itu mampu melayani kebutuhan listrik 100 rumah tangga di dusun tersebut. “Pembangunan PLTMH Tokang ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi energi terbaru terbarukan yang dibangun melalui APBD,” kata M.

Bupati saat menuju lokasi PLTMH. HUMAS

Sudrianus, Kadis ESDM Sanggau pada acara tersebut.

Dikatakannya, listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Satu sisi, kemampuan PLN yang terbatas memaksa Pemda ‘putar otak’ mencari solusi listrik melalui energi baru dan terbarukan. “Sedikitnya ada delapan jenis energi terbarukan yaitu: surya (matahari), air, angin, biofuel, biomassa, panas bumi, gelombang laut dan pasang surut,” bebernya.

Dari beberapa jenis sumber energi tersebut, energi air dan surya masih menjadi alternatif utama. Meski tak menutup kemungkinan dikembangkan sumber energi lainnya. “Kita berharap dengan dibangunnya PLTMH ini menjadi solusi mengatasi listrik, khususnya masyarakat dusun Tokang, yang sebagian besar selama ini mengguanakan genset dengan

biaya operasional cukup tinggi setiap harinya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sudrianus, dibangunya PLTMH tersebut meningkatkan rasio elektrifikasi, serta mewujudkan salah satu brand images Sanggau, ‘Sanggau Terang’. “Perlu saya laporkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi kabupaten Sanggau masih sekitar 62,57 persen. Artinya saat ini masih ada sekitar 37,43 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap masyarakat membentuk organisasi masyarakat setempat (OMS) yang berfungsi maksimal dalam pemeliharaan dan perawatan PLTMH. Sementara itu, Bupati mengatakan pemenuhan kebutuhan listrik tak akan tercapai jika hanya mengharap jaringan dari PLN. Karena itu ia sangat mengapreseasi pembangunan PLTMH

tersebut.

“Jika kita mengharapkan PLN biayanya sangat mahal dan tidak mudah. Dengan sumberdaya yang ada inilah kita manfaatkan untuk membangun PLTMH,” ujarnya.

Ditegaskannya, Pemkab Sanggau sangat konsen membangun infrastruktur dasar masyarakat termasuk listrik. Karena itu, ia berharap masyarakat sekitar harus menjaga lingkungan di sekitar area PLTMH. “Jangan sampai ada sampahsampah yang menghalang aliran sunggai. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemerintah telah mendorong untuk pemanfaatan energi terbaru dan terbarukan yang ada di sekitar kita, seperti air dan sinar matahari,” tuturnya.

Hingga saat ini Pemkab telah membangun 33 PLTMH berdaya antara 25-50 kilo watt yang tersebar di seluruh kecamatan, dan dapat melayani empat ribu lebih rumah tangga.

“Saya berharap seluruh PLTMH termasuk PLTS yang telah dibangun baik melalui dana APBD, PNPM Mandiri maupun APBN dapat berfungsi optimal. SKPD terkait agar melakukan monitoring dan evaluasi baik berkaitan dengan kondisi fisik,daya terpasang,pemanfaatan serta OMS yang mengelola,” pesannya.

Seluruh pelanggan PLTMH berkewajiban menjaga dan memelihara aset. “Karena tanpa peran masyarakat tentunya PLTMH ini tidak akan bermanfaat secara optimal,” tutup Bupati.

Repoter: Kiram Akbar

Kantor Pertanian Tak Boleh Kumuh Sanggau-RK. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot meminta seluruh jajaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka bekerja. “Kantor Pertanian ini tidak boleh kumuh. Jangan sampai kantor ini gersang,”

katanya ketika Sidak di kantor Distankanak, belum lama ini.

Ia juga meminta seluruh pegawai bisa menjadi inspirator bagi rekan-rekan kerjanya dengan bekerja sungguh-sunggu.

“Inspirator itu bukan hanya Bupati, Wakil Bupati atau Kepala Dinas,” tegasnya.

Bahkan kata dia, seorang petugas kebersihan pun bisa menjadi inspirator jika memang bekerja dengan baik.

“Jangan lihat isi dompetnya.

Bisa jadi tukang sapu itu jadi inspirasi. Misalnya dia datang tepat waktu, rajin, dan bertanggungjawab,” terangnya. (KiA)

Wabup Sanggau, Yohanes Ontot (kanan) didampingi Kadistankanak, Jhon Hendri, ketika Sidak ke Kantor Distankanak. KIRAM AKBAR

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Gelar Senam Massal

Ilustrasi/IST

Ngabang-RK. Dinas pemuda olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif kabupaten Landak, akan menggelar senam masal pada Jumat (29/5) ini.

“Kami memberikan kesempatan untuk masyarakat mengikuti senam masal pada hari tersebut. Selain itu untuk pengembangan ekonomi kreatif kepada masyarakat silakan untuk berjualan atau pameran di lokasi Radakng Aya’ Landak, kompleks stdion patih Gumantar Ngabang,” ujar Kepala Bidang Pariwisata, Supiana, Senin (25/5) kemarin.

Masyarakat disilakan berjualan atau memamerkan kuliner, hasil pertanian, hasil kerajinan, karya seni budaya, dan berbagai produk lokal di landak ini. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dimulai pukul 07:00 hingga selesai.

Panitia juga mengundang siswa sekolah sekecamatan Ngabang, seluruh SKPD, dan lapisan masyarakat. “Bagi penjual batu akik, juga boleh berjualan pada pelaksanaan tersebut dan tanpa di pungut biaya, siapapun boleh berjualan,”katanya.

Peserta senam masal yang beruntung akan dihadiahi door prize. “Jadi, semua dibagikan kupon untuk doo rprize. Pasti ada yang mendapat hadiah. Tujuan kegiatan ini juga untuk mengajak masyarakat untuk berolahraga agar selalu sehat,” katanya.(ius)

Selasa, 26 Mei 2015

14

Jumlah Raskin Tak Sebanding dengan Jumlah Warga Miskin Ngabang-RK. Kepala Desa Hilir Kantor, Yohanes mengaku sengaja tak mengambil jatah raskin lantaran jumlahnya tak sebanding dengan warga miskin di desanya.

Usulan jumlah warga miskin yang diterima melalui RT, sebanyak 1500 KK. Sementara data yang digunakan untuk penyaluran raskin hanya 88 KK. “Kalau kita paksakan dengan jumlah penerima Raskin memakai data yang lama, kasihan warga.

Paling hanya berapa kilo saja yang diterima,” ungkapnya.

Diakuinya hingga saat ini belum ada penambahan warga miskin penerima Raskin di desanya. “Datanya masih pakai data lama. Data terbaru sebanyak 1500 warga yang menerima Raskin. Artinya, jatah Raskin yang kita terima sebanyak 1 ton 125 Kg, kalau kita paksakan dibagi kepada 1500 warga miskin, tentu tidak semua warga akan menerimanya,” kata dia.

Mengantisipasi itu, desa Hilir Kantor akan mengambil jatah

Raskin untuk enam bulan. “Berarti jumlah Raskin yang diterima sebanyak 6 ton lebih. Kalau 6 ton lebih itu dibagi 80 RT di Desa Hilir Kantor, tentunya masih bisa mengakomodir data jumlah warga miskin yang diajukan dari RT ke desa itu, meskipun belum sepenuhnya,” terangnya.

Menyinggung soal harga Raskin ia mengatakan, harga yang ditetapkan sebesar Rp3 ribu per kilo per KK. “Harga inipun berdasarkan musyawarah warga. Uangnya bukan untuk desa dan dusun, tapi untuk biaya angkut. Apalagi dari Bulog tidak menyiapkan biaya angkut,” katanya.

Selain desa Hilir Kantor, dari 19 desa se-kecamatan Ngabang, desa Ambarang juga hingga saat ini belum menerima beras miskin (Raskin).

Menurut Camat Ngabang, Yosep membenarkan ada desa yang sudah mengambil untuk jatah tiga bulan. “Tapi kebanyakan desa yang mengambil untuk jatah enam

Yosep. ANTONIUS

bulan sampai Juni,” katanya.

Saat ini penyaluran Raskin hingga ke kecamatan tersalurkan dengan baik. “Kita juga melihat kualitas beras Raskin ini cukup

baik. Sebelumnya kita sudah intruksikan, bila kualitas berasnya tidak bagus, silakan diganti.

Makanya kita cek dulu kualitas berasnya bagus apa tidak, kalau

tidak bagus, jangan kita ambil,” tegasnya.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Kerajaan Brunei Dijadwalkan Hadiri Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri Ngabang-RK. Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri ke 15 yang dilaksanakan Keraton Ismahayana Landak, mulai digelar.

Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pelaksanaan sedekah kampung yang berlangsung Senin (25/5) sore.

Ketua Panitia Pelaksana Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri ke 15, H. Ya’ Jayadi mengatakan, sedekah kampung ini merupakan acara makan saprahan bersama masyarakat yang digelar di tempat terbuka seperti di jalan.

“Sedekah kampung ini akan digelar tiga hari berturut-turut,” katanya, Senin (25/5) di Keraton Ismahayana Landak.

Setelah itu, pada 28 Mei digelar acara pengantaran tumpang.

“Keesokan harinya dilaksanakan ziarah akbar ke makam raja pertama Landak, Abdul Kahar di desa Mungguk kecamatan Ngabang. Sedangkan malam harinya ada acara sakral berupa pengangkatan Pangeran Ratu Kerajaan Ismahayana Landak, Gusti Suryansyah menjadi raja

Ismahayana Landak,” lanjutnya.

Pada 30 Mei, barulah dilakukan acara seremonial berupa pemberian bintang Ismahayana dari Raja Landak kepada tujuh jajaran Forkompimda di Landak. “Ketujuh pejabat itu yakni, Bupati, Kapolres, Dandim Mempawah, Danyon Armed 16 Ngabang, Kepala Kejari, Ketua DPRD dan Camat Ngabang,” terangnya.

Acara seremonial inipun akan dihadiri oleh para pejabat di

Landak dan para raja se Kalbar.

“Yang membanggakan bagi kita, sebanyak 28 orang dari Kerajaan Brunei Darussalam akan ikut hadir dalam kegiatan Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri ini. Pada malam harinya setelah acara seremonial, sebanyak 20 orang dari utusan Kerajaan Brunei dan tiga orang dari Pontianak akan diberi gelar dari Raja Landak,” jelasnya.

Selain itu, dipastikan kegiatan tahunan Keraton Ismahayana Landak dan Pemkab Landak ini juga akan dihadiri Duta Besar Dubes

RI untuk Brunei Darussalam. “Ini merupakan sejarah bagi Keraton Ismahayana Landak. Sebab mungkin untuk pertamakalinya Keraton Landak dikunjungi seorang Dubes,” ucapnya.

Pada kegiatan Ziarah Akbar dan Tumpang Negeri ini, akan diisi juga pagelaran seni budaya Melayu Landak dan festival seni dari berbagai etnis di Landak.

“Kemudian ada juga perlombaan olahraga tradisional seperti lomba pangkak dan uri gasing serta lomba sampan,” tutupnya.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Bahas Tunjangan Non Sertifikasi Guru

Komisi C DPRD Segera Rapatkan dengan Eksekutif

DPRD Lagi Siapkan Perda UMKM

PKL Itu Dibina, Bukan Dibinasakan Sekadau. DPRD Sekadau berupaya memberikan perlindungan hukum kepada kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam menjalankan usahanya. Pembuatan regulasi berupa peraturan daerah akan digodok Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sekadau.

“Selama ini, UMKM terlebih PKL selalu dicitrakan sebagai biang kesemerawutan, kekumuhan, dan merusak keindahan kota. Padahal, sejujurnya PKL merupakan pejuang bagi keluarganya, pencipta lapangan kerja, dan pejuang perekonomian yang mandiri,” ulas Teguh Arif Hardianto,

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sekadau kepada Rakyat Kalbar, Senin (25/5).

Sebagai kabupaten baru, pertumbuhan UMKM, termasuk PKL, di Sekadau terbilang pesat. Tecatat ada 1.754 UMKM yang terdaftar. Karena itu, lanjut Teguh, badan yang ia pimpin, dulu disebut Banleg, merasa perlu segera membuat Perda UMKM tersebut.

“Adapun maksud adanya Perda ini adalah dalam rangka menciptakan payung hukum bagi UMKM. Mereka bisa mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha,” tegasnya.

Dengan adanya Perda UMKM, Politisi

Partai NasDem ini berharap, PKL dapat dibina, diberdayakan, dan direlokasi ke tempat yang lebih baik jika dipandang perlu. Dan, yang terpenting, pemerintah dapat membantu UMKM, dari sisi usaha maupun modal, agar dapat berkembang.

Diakui Teguh, hambatan terbesar UMKM adalah modal. Sehingga, pemerintah daerah perlu melakukan langkah inovatif agar usaha mikro, kecil, dan menengah, mudah mendapat akses kredit Perbankan dengan pemerintah sebagai penjamin. “Untuk itulah Perda ini diperlukan,” yakin dia.

Dampak jangka panjang jika UMKM maju dan berkembang, menurut Teguh,

mereka akan menjadi bagian memperkokoh perekonomian nasional, memberikan konstribusi PAD, dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Untuk itu melalui media ini, kita merasa perlu mendapat masukan dan saran dari semua elemen masyarakat yang berkompeten, demi terciptanya Peraturan Daerah yang sempurna. Artinya, sesuai harapan masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Karenanya, silakan masyarakat memberikan masukan,” gugahnya.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Ancam Laporkan Sengketa Lahan di Semadu ke KPK dan Mabes Polri

Anto Ngamuk di DPRD Sekadau Paulus Subarno. ABDU SYUKRI

Sekadau. Komisi C DPRD Sekadau berencana mengundang jajaran pemerintah daerah membahas tunjangan non sertifikasi guru di Bumi Lawang Kuari. Meski tidak disebutkan secara rinci kapan, kabarnya dalam waktu dekat.

“Kita akan segera mengundang instansi terkait dalam rapat kerja untuk membahas masalah tunjangan non sertifikasi guru itu,” ujar Ketua Komisi C DPRD Sekadau, Paulus Subarno, kepada Rakyat Kalbar, di kantor DPRD Sekadau, Senin (25/5).

Menurut Barno, akrab dia disapa, sejak Januari hingga memasuki Mei ini, tunjangan non sertifikasi guru di Sekadau belum cair. Ia mengaku sering mendapat telpon dari sejumlah pihak yang menanyakan hal itu.

“Makanya kita akan undang pihak eksekutif untuk mengetahui apa yang menjadi masalahnya,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, Barno mengaku sangat prihatin dengan belum dibayarkannya duit tunjangan tersebut. “Harapan kita tunjangan itu bisa segera dicairkan dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (bdu)

Sekadau. Kasus dugaan pencaplokan lahan di Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir, oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Parna Agro Mas (PAM) belum sepenuhnya berakhir. Anto, salah seorang warga Semadu, yang kesal dengan kasus tersebut pun sempat mengamuk saat mendatangi DPRD, kemarin.

“Kami minta Dewan memperjuangkan aspirasi kami,” kata Anto dengan suara lantang di hadapan sejumlah anggota Dewan, di kantor DPRD Sekadau, Senin (25/5).

Anto datang ke DPRD Sekadau sekitar jam 3 sore didampingi seorang rekan. Ia mempertanyakan perihal penyelesaian kasus tersebut yang tak kunjung ada kejelasan sampai sekarang.

Sejumlah anggota DPRD Sekadau yang ditemui Anto memahami kekesalan pria brewokan tersebut. Teguh Arif Hardianto, salah seorang anggota DPRD Sekadau, didampingi koleganya, Muhammad Jais, Musa A., dan beberapa anggota Dewan lain, yang menemui Anto pun memilih hanya mendengarkan. Saat itu, emosi Anto tengah memuncak.

Seperti diketahui, masyarakat di wilayah Desa Semadu Kecamatan Belitang Hilir memperotes keras PT Parna Agro Mas (PT PAM LG International) yang dianggap mencaplok lahan hutan produksi yang sebelumnya masuk dalam kawasan

hak guna usaha PT Finantara Intiga di kawasan Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir.

Masalah tapal batas HGU PT PAM LG Internasional dan hutan produksi di Dusun Nebuk, Dusun Tinting Binang, Dusun Seloam, di Desa Semadu ini memang sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. Lahan yang dicaplok PT PAM diperkirakan seluas 900 hektar dan sebagian sudah diserahkan ke masyarakat. Lahan tersebut saat ini dimanfaatkan oleh PT PAM untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Kekesalan Anto bukannya tanpa alasan.

Tanggal 16 Maret 2015 lalu, Dewan sudah memfasilitasi pelaksanaan rapat lintas komisi dengan melibatkan warga, TP4K, dan jajaran pemerintah daerah, untuk membahas masalah itu.

Dari hasil rapat tersebut, pemerintah berjanji akan meminta perusahaan segera menyerahkan lahan yang sudah digarapnya itu kepada masyarakat. Namun sampai sekarang belum dilakukan.

“Kita minta pemerintah daerah dan DPRD Sekadau memperjuangkan aspirasi kami. Jika tidak, kami akan laporkan masalah ini ke KPK dan Mabes Polri,” ancam Anto.

Menurutnya, bisa saja KPK atau Mabes Polri menangani persoalan ini. Ia men-

Anto, salah seorang warga Desa Semadu, saat mempertanyakan tindak lanjut kejelasan kasus pencaplokan lahan di Desa Semadu kepada sejumlah anggota Dewan Sekadau, kemarin. ABDU SYUKRI

duga ada penggelapan pajak. Sebab, tidak mungkin dua perusahaan (Finantara dan PAM) membayar pajak di obyek lokasi

yang sama.

“Kita juga minta Polres Sekadau dan Kejaksaan turun tangan,” desaknya. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Selasa, 26 Mei 2015

BENGKAYANG

15

Kotoran dalam Air Mineral “Club”

Singkawang-RK. Warga menemukan kotoran berwarna hitam dalam kemasan air mineral ukuran gelas merek Club yang diproduksi PT Tirta Sukses Perkasa Cianjur.

“Saya temukan kotoran di dalam minuman gelas ini. Kotorannya berwarna hitam,” kata A Jung Warga Kaliasin, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan ketika melaporkan hal tersebut ke Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kota Singkawang, Senin (25/5).

Dia menemukan kotoran dalam air mineral merek Club ini secara tidak sengaja. “Minuman ini saya beli satu kotak. Sebagian sudah dikonsumsi keluarga saya. Saat saya ingin minum, tiba-tiba saya melihat kotoran warna hitam di salah satu gelas,” kata A Jung.

Melihat hal tersebut, A Jung pun mengurungkan niatnya untuk menenggak air mineral tersebut. Dia menyimpannya kembali. “Jika tidak jeli, bisa saja kotoran ini ikut diminum,” ujarnya.

Dia pun mengecek tanggal kedaluarsa air mineral Club tersebut. Tenyata belum expired alias dikatakan masih layak untuk dikonsumsi. Minuman tersebut juga mengantongi izin dari BPOM RI.

Olehkarenanya, dia merasa heran, bagaimana mungkin air mineral yang mengantongi izin BPOM RI dan kemasannya ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut bisa terdapat kotoran di dalamnya.

A Jung pun merasa kuatir, lantaran keluarganya sudah meminum kemasan lainnya. Tidak menutup kemungkinan di antara keluarga sudah meminum air mineral yang memiliki kotoran itu. “Kalau tibatiba keluarga saya sakit, siapa yang bertanggungjawab,” ucapnya.

Untungnya, hingga kemarin, tidak seorang pun anggota keluarganya yang mengeluhkan sakit usai meminuman air mineral merek Club tersebut. “Saya minta pihak terkait dapat mengecek dan memverifikasi ulang izin produksi minuman tersebut, karena ini sangat tidak layak untuk dikonsumsi,” harapnya.

Bukan hanya kotoran warna hitam yang terlihat jelas dalam Club tersebut, airnya juga agak berbau.

Kalau dikonsumsi tentu membahayakan kesehatan konsumen. “Saya minta minuman ini ditarik dari peredaran,” tegas A Jung.

Laporan: Mordiadi

Awang Ishak Pemimpin Eksekutif Terbaik 2015

Tingkatkan Pengawasan Beras Singkawang-RK. Untuk mengantisipasi peredaran beras sintetis, oplosan dan pemalsuan merek, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang akan meningkatkan pengawasan terhadap para pedagang beras di Kota Amoy ini.

“Kami akan tingkatkan lagi pengawasan, bila ditemukan beras sintetis, oplosan, atau pemalsuan merek, tentunya ada pidananya,” kata Hendryan, Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Singkawang via selular, Senin (25/5).

Kalau pedagang tidak menggunakan merek dagang, misalnya karena menjual beras lokal, tidak masalah asalkan tidak dijual dalam kemasan, lain halnya kalau beras lokal dimasukkan dalam kemasan merek luar.

“Beras lokal tidak masalah kalau dijual eceran, tetapi kalau dijual dengan karung merek luar, jelas salah, seperti yang terjadi kemarin, dan itu sudah ditangani aparat kepolisian,” kata Hendryan.

Sebenarnya, pedagang bisa mendaftarkan mereka dagang ke Disperindagkop. Pengurusannya pun tidak berbelit-belit. “Tinggal kita sampaikan berkasnya ke pusat, apakah sudah ada merek yang sama atau belum, kalau ada merek yang sama tentunya harus menggubah nama merek yang baru lagi agar tidak sama,” jelas Hendryan. (dik)

Singkawang-RK. Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak menerima Penghargaan Kepemimpinan Terbaik Internasional (International Best Leadership Award) 2015 dan Eksekutif Terbaik ASEAN (ASEAN Best Executive) 2015 dari lembaga International Human Resources Development Program (IHRDP).

“Pemberian penghargaan ini didasarkan atas kajian tim dan seleksi ketat yang telah dilakukan oleh tim pengamatan, baik secara langsung maupun melalui media massa (cetak dan elektronik),” Gene Vinsent, Executive Chairman IHRDP di Twin Plaza Hotel Jakarta, Sabtu (23/05).

Dua penghargaan tentang kepemimpinan tersebut diserahkan Staf Ahli Menteri Sekretariat Negara RI, Prof Dr Sihul Sitongkir MBA. “Awang dianggap sebagai pemimpin yang berprestasi secara aktif, berdedikasi, dan menjadi panutan terhadap pembangunan sumberdaya manusia,” kata Vinsent.

Sementara itu, Walikota Singkawang, Awang Ishak mengat a k a n , p e n g ha rgaan yang diraihya KOMISI PEMILIHAN UMUM ini tidak terlepas dari KABUPATEN KAPUAS HULU d u ku n ga n s e l u r u h PENGUMUMAN aparatur pemerintah NOMOR :06/KPU-Kab/019.43567/V/2015 dan masyarakat Kota TENTANG Singkawang.

JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM “Ini akan menjadi PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2015 c a m b u k b a g i s ay a Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor: 02/Kpts/KPU-KAB.019.435673/2015 tentang Tahapan, agar terus berusaha Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor: 10/Kpts/KPU-KAB.016435673/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan mencapai yang terUntuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015, bersama ini diumumkan jadwal penyerahan dokubaik sebagai nakhoda men dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 serta hal-hal terkait sebagai berikut: 1. Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni s.d 15 Juni 2015, Pukul 08.00 s.d 16.00 untuk meningkatkan WIB pembangunan sum2. Penyerahan dokumen dukungan perseorangan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang. berdaya manusia di 3. Dalam Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan sebagai berikut : Kota Singkawang,” a. Dihadiri Pasangan calon Perseorangan dan/atau Tim dengan menyampaikan dukungan berupa surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan bermaterai cukup per desa dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan menggunakan kata Awang.

Formulir Model B.2-KWK Perseorangan yang wajib dilampiri bukti fotokopi identitas kependudukan yang sah sesuai dengan peraturan Seperti diketahui, perundang-undangan, dokumen sebagaimana dimaksud, diserahkan dalam bentuk hardcopy (Foto Copy) dan softcopy (CD) dengan Indeks Pembangunan format Microsoft Excel. b. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sebagaimana dimaksud huruf a diatas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap Manusia (IPM) Kota c. Dukungan Pasangan calon yang disampaikan paling sedikit 8,5% dari 280.364 (dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat) Singkawang pada Jiwa Jumlah Penduduk Kabupaten bengkayang, yaitu paling sedikit 23.831 ( dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu) Jiwa. d. Dukungan Pasangan Calon tersebar dilebih dari 50% (lima Puluh Persen) dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yaitu paling sedikit 9 (Sembilan) 2014 mencapai 71,17 Kecamatan lebih tinggi dari tahun 4. Informasi lebih lanjut tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dapat menghubungi Tim Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang di Nomor Telp 0813-4572-5393, Sdr AM.Mahyudin dan telepon 0852-4507-2885 atas nama saudara Kristin Prima sebelumnya 70,66. atau melalui email kpubengkayang@gmail.com.

Sementara target di Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IPM ditargetkan 71,95. (dik)

Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak menerima Penghargaan. Mordiadi

Sambungan Lagi, Curanmor Terkapar Didor ..........................................................................dari halaman 9 Ribuan Kayu Ulin .................................dari halaman 9 sepeda motor Mio GT. “Kami lakukan undercover buy dengan si penadah. Di Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur, kami menangkap penadah. Kami pun langsung melakukan pengembangan kasus,” ungkap Kasat Reskrim.

Mendapatkan informasi dari penadah motor curian, tim Jatanras

langsung meluncur ke Jalan Tanjung Raya II. “Hm bersembunyi di salah satu rumah kawasan Tanjung Raya II. Ketika hendak ditangkap, Hm mencoba melarikan diri melalui jalan belakang rumah tempatnya bersembunyi,” ujar Andi Yul. “Karena berusaha kabur, dan kita sudah berikan tembakan per-

ingatan juga, akhirnya terpaksa kita lumpuhkan dengan tembakan, tepat mengenai paha kirinya,” tegas Andi Yul. Jajaran Sat Reskrim masih menyelidiki kasus Curanmor yang melibatkan Hm ini. Masih ada seorang tersangka, resdivis kasus serupa. “Hm dan penadah saat

ini sudah kita amankan. Hm akan kita jerat dengan pasal 362 KUHP, ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sedangkan untuk penadahnya kita akan jerat dengan pasal 480 KUHP. Sedangkan rekan Hm masih kita kejar,” tegas Andi Yul. (zrn)

Dir Reskrimsus, Dir Reskrimum ...........................................................................dari halaman 9 27 Mei sekitar pukul 16.00 Wib. “Telegram Rahasia (TR) sudah keluar untuk tiga pejabat Polda Kalbar, yakni dua Direktur dan satu Kapolresta,” jelas AKBP Nowo Winarti, Senin (25/5).

Pergantian ini hal biasa di struktural organisasi Polri. “Ini hal yang biasa. Sertijab merupakan suatu

penyegaran bagi instansi Polri,” jelasnya.

Serah terima jabatan nantinya dipimpin langsung Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto dan dihadiri seluruh pejabat utama.

Tiga p e r w i ra b e r p a n g k at Kombes yang lama tersebut tidak dapat melanjutkan tugasnya di

Kalbar, karena mengikuti Sespimti 2015. “Ketiganya, Kombes Widodo, Kombes Hary dan Kombes Raden Heru menjabat di Mabes Polri,” kata mantan Kapolres Melawi itu.

Nowo memaparkan, Dir Reskrimum Polda Kalbar nantinya dijabat AKBP Awang Joko Rumitro yang sebelumnya menjabat se-

bagai mantan Wakapolrestabes Surabaya. Dir Reskrimsus Polda Kalbar dijabat Kombes Pol Agus Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit IV Dittipideksus Mabes Polri. Sedangkan Kapolresta Pontianak dijabat AKBP Tubagus Ade Hidayat. (zrn)

Saat diamankan, kayu itu sedang dibongkar di Sawmill milik H Indra Kusuma di Kelurahan Kauman, Benua Kayong, Minggu (24/5) malam.

Kayu ulin dan KM Restu Ibu langsung dipolice line untuk barang bukti.

Polisi menduga ribuan batang kayu itu dari hasil ilegal logging. “Ribuan batang kayu ulin itu milik Herman warga Jalan Gatot Subroto, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan,” kata Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto melalui Kasat Reskrim AKP Belen Anggara Pratama, kemarin.

Kayu-kayu tersebut dibawa dari Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai.

Ketika diperiksa polisi, ditemukan kejanggalan atas kuitansi pembayaran pajak dan Fako yang ditunjukkan nakhoda KM Restu Ibu. Nakhoda KM Restu Ibu hanya

memperlihatkan Fako CV Damari serta dokumen lainnya yang sesuai dengan jumlah serta kubikasi kayu.

Namun kejanggalannya perbedaan tanggal pembayaran pajak. Pada kuitansi pembayaran pajak dilakukan 02 Juli 2017, sedangkan yang tercantum dalam Fako tanggal 24 Februari 2015.

“Indikasi kejanggalan ini yang membuat kita mengamankan nakhoda KM beserta Fako dan ribuan kayu yang berada dalam motor air tersebut.

Kasus ini akan kita kembangkan,” tegas Belen.

Ribuan kayu ulin tersebut masih dalam proses pemeriksaan keabsahan yang dilakukan Dinas Kehutanan Ketapang. Pasal yang dikenakan terhadap pemiliknya, masih menunggu kajian Dinas Kehitanan. (jay)

Dua Menit Saja ......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 “Kita tidak kenal, seperti orang pada umumnya. Dia (Li) langsung masuk kamar. Kemudian minta buru-buru main (bercinta/bersetubuh) dengan saya. Saya buka pakaian saya semuanya. Kami main,” ungkap Es teman kencan Li ketika ditemui di Mapolsekta Pontianak Selatan.

Es yang mengaku belum satu bulan mangkal di kamar Hotel

Flamboyan tersebut mengatakan, hubungan badan yang dilakukannya dengan Li tidak lama. “Tidak lama, dia kan buru-buru, dua menit selesai. Dia capek dan letih, kemudian duduk, saya pakaikan bajunya.

Kemudian dia baring telentang. Tak lama kemudian dia kejang-kejang mengeluarkan busa dari hidung dan mulutnya,” cerita Es. “Saya tidak ada apa-apakan dia.

Jadi sebenarnya ya begitu. Kejadiannya sekitar setengah empat sore tadi (kemarin),” sambungnya.

Kapolsekta Pontianak Selatan, AKP Kartyana mengatakan masih menyelidiki kasus kematian Li di Kamar Hotel Flamboyan. “Li ini sebelumnya datang ke sebuah hotel dan berkencan dengan seorang wanita yang ada di hotel tersebut.

Usai berhubungan badan, Li barin-

gan dan kejang-kejang, kemudian meninggal dunia,” jelas Kartyana.

Mantan Kapolsek Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang ini mengaku mendapatkan laporan dari Es, teman bercinta Li. “Es melaporkan kepada pihak hotel. Kemudian pihak hotel melaporkan kepada kita. Kita langsung datangi TKP, kemudian mengevakuasi jenazah Li,” ujar Kartyana.

Jenazah Li sudah berada di Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan visum. “Untuk otopsi kita belum tahu, karena tunggu persetujuan dari pihak keluarga.

Yang jelas saat ini, kami sedang menunggu hasil dokter apa penyebab kematian dari Li ini. Apakah dugaan karena over dosis obat atau apa, kita belum bisa pastikan,” tandasnya.

“Kita juga ada mengamankan barang bukti lainnya, air dalam botol, kemudian dompet dan lainnya,” sambung AKP Kartyana.

Hingga kemarin, jajaran Polsek Pontianak Selatan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Es. “Es sudah ada di Polsek dan selanjutnya akan kita mintai keterangan,” tuturnya. (zrn)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Selasa, 26 Mei 2015

BAKAL CALON BUPATI Kapuas Hulu periode 2015-2020, Fransiskus Diaan, SH saat menghadiri konsolidasi internal partai di Sejiram pada tanggal 15 Mei 2015. Kedatangan Sis sapaan akrab Fransiskus yang sudah mendaftar ke partai tempatnya bernaung saat ini disambut antusias kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

FRANSISKUS DIAAN SIAP MAJU PILKADA KAPUAS HULU 2015 GUNAKAN PDIP DUKUNGAN TERUS MENGALIR

M BENDAHARA DPD PDIP Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan, SH (Empat dari kiri) yang juga Bakal Calon Bupati Kapuas Hulu dan kader Demokrat, Andi Aswad , SH yang juga bakal calon wakilnya terlihat serius menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada acara konsolidasi internal PDIP di Putussibau, 15 Mei 2015. Pada acara yang dihadiri Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Barat, M Kebing L, anggota DPR RI Dapil Kalbar dari PDIP, dr.Karolin Margret Natasa dan pengurus partai lainnya juga dirangkai dengan pengukuhan Pengurus Ranting PDIP di Putusibau, Sejiram dan Badau.

SELAIN memberikan pengarahan kepada segenap kader di Putussibau pada tanggal 15 Mei 2015, Bendahara DPD PDIP Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan, SH memperkenalkan diri sekaligus menyatakan kesiapannya maju untuk menang di Pilkada Kapuas Hulu 2015 menggunakan perahu PDIP.

BENDAHARA DPD PDIP Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan, SH dan kader Partai Demokrat yang kini duduk di DPRD Kalbar, Andi Aswad, SH mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2015-2020 ke Sekretariat DPC PDIP Kapuas Hulu, 15 Mei 2015.

PASANGAN Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan-Andi Aswad foto bersama warga saat bertandang ke rumah H. Kaloi, kediaman anggota DPRD Kalbar dua periode, Andi Aswad di Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu pada 16 Mei 2015.

ENYAMBUT Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Barat, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melakukan konsolidasi di beberapa kabupaten/kota. Bahkan, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalbar, Fransiskus Diaan SH siap bertarung dalam pesta demokrasi di Kapuas Hulu.

Konsolidasi dilakukan dari tingkat cabang, ranting, hingga anak ranting.

Tujuannya, agar kader di daerah semakin solid, terutama dalam menghadapi pilkada tahun ini. Dalam menjalankan fungsinya sebagai media kaderisasi, PDI Perjuangan tak henti-hentinya melakukan pendampingan. Pembekalan juga diberikan pada semua kader dan simpatisan di daerah.

Demi melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. PDI Perjuangan mendorong para kadernya terlibat langsung dalam pilkada di Kalbar.

Sebagai kader PDI Perjuangan, Fransiskus Diaan merasa terpanggil untuk terlibat langsung dalam pemilukada. Hal ini dipertegasnya dalam konsolidasi partai di Kabupaten Kapuas Hulu. Fransiskus Diaan SH menyatakan siap maju dalam Pilkada Kapuas Hulu menggunakan perahu PDI Perjuangan. Sebagai putra asli Kapuas Hulu ia terpanggil untuk kembali membangun kampung halamannya, setelah sukses meniti karir di luar daerah.

PDI Perjuangan sukses membuktikan diri sebagai mesin politik yang tangguh dalam mencetak para pemimpin berkualitas. Di Kalbar, prestasi PDI Perjuangan terlihat dari banyaknya kemenangan dalam pemilu, baik saat pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan pilkada provinsi dan kabupaten/kota se-Kalbar.

Tahun ini, PDI Perjuangan ingin kembali membuktikan diri dengan menargetkan tampil sebagai pemenang pada pilkada langsung di 7 kabupaten se-Kalbar, salah satunya Kapuas Hulu. (*)

Foto dan Narasi: Julianus Ratno

LUNG LINGE HATUNG 19 MEI 2015: Selamat Doo Dange, Gawai Adat Masyarakat Dayak Kayaan Mendalam.

FRANSISKUS DIAAN menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Pilkada Kapuas Hulu 2015. Bendahara DPD PDIP Kalimantan Barat yang Juga Menantu Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH ini memohon doa restu dan dukungan dari segenap kader, simpatisan serta masyarakat untuk menjadi Bupati Kapuas Hulu Periode 2015-2020.

SELURUH PESERTA berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesaat sebelum konsolidasi PDIP dibuka pada tanggal 16 Mei 2015 di Sejiram. Pada acara itu sekaligus digelar sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).

SALAH SATU KADER terbaik PDIP yang kini duduk di DPR RI Dapil Kalimantan Barat, dr.Karolin Margret Natasa memberikan arahan serta sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada kader PDIP serta para pengurus yang baru dikukuhkan di Badau, 17 Mei 2015.

ANGGOTA DPR RI dari PDIP Dapil Kalbar, dr. Karolin Margret Natasa bersama legislator Kalbar dan Kapuas Hulu dari PDIP mengunjungi konstituennya untuk berdialog secara langsung pada kesempatan reses di Desa Sayut, Kecamatan Putussibau Selatan, 18 Mei 2015.

WARGA SEJIRAM mengikuti ramah tamah bersama Fransiskus Diaan atau yang biasa dipanggil Sis.

BERSAMA WARGA KAMPUNG, Fransiskus Diaan beserta Istri Angeline Fremalco, SH pulang ke tanah kelahiran di Dusun Lung Linge Hatung, Desa Datah Diaan, Kecamatan Putusibau Utara pada tanggal 16 Mei 2015.

PENAMBANG VERI Penyebrangan Sungai Kapuas di Kecamatan Semitau dan Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang.

PULANG KAMPUNG: Fransiskus Diaan bersama istri Angeline Fremalco dan Anggota DPR-RI Dapil Kalbar dari PDIP, dr. Karolin Marget Natasa menyebrangi Sungai Sibau, Desa Mupa Kecamatan Putusibau Utara.

Kebahagiaan Keluarga Besar

dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH

Suplemen Rakyat Kalbar Selasa, 26 Mei 2015

Foto bersama keluarga kedua mempelai.

Pernikahan Yudha & Icha Adat Istiadat Melayu Sambas

Berdoa usai melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Babul Jannah.

Yudha memasangkan cincin kepa

da Icha.

Mempelai perempuan mengaji bersama Ibu-ibu BKMT sebelum menerima antar barang.

Acara antar barang.

Bupati Sambas bersama orang tua saat menuju rumah mempelai perempuan pada acara antar barang.

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH kembali menerima menantu. Istri almarhum Rasidi Tajili SE ini menikahkan putra keduanya, Yudha Alwin dengan Nasti Bunisa putri keenam pasangan Mochtar Khan (alm) dan Rumidas Khaironi (alm).

Pernikahan Yudha Alwin dikemas dengan berbagai adat istiadat Melayu Sambas bernuansa islami.

Diawali dengan pamit pengantin dari Yudha Alwin kepada Ibunda dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH di kediaman Bupati Sambas, Rabu (20/5). Kemudian dilanjutkan dengan pengajian ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), diikuti acara antaran barang di Jalan Tabrani, Desa Tanjung Bugis, Sambas, Kamis (21/5). Setelah itu akad nikah di Masjid Raya Babul Jannah, Sambas sebelum sholat

Jumat (22/5) dan mulang memulang setelah sholat Isya di hari yang sama. Dilanjutkan makan bersama atau saprahan, Sabtu (23/5). Puncak acara, resepsi pernikahan di Halaman Kantor Bupati Sambas, Minggu (24/5).

Setiap rangkaian kegiatan, baik pembukaan maupun penutupan selalu diiringi doa, agar kedua mempelai selalu dilindungi Allah Swt. Kemudian membekali kedua mempelai melalui tausiah yang disampaikan KH Syuhada Bachri, Ketua Umum Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Pusat, Jakarta.

Sedangkan acara memulangkan barang, tausiyah disampaikan Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg selaku muhakam mempelai laki-laki dan H Muda Wimin muhakam mempelai perempuan.

(Muhammad Ridho)

Yudha & Icha

Mengabadikan moment akad nikah dengan memperlihatkan buku nikah.

Arakan rombongan antar barang.

Icha memasangkan cincin kepada

Yudha.

Yudha mencium tangan Ibunda usai melangsungkan akad nikah.

Sungkeman pada acara mulang-mulangkan pengantin di kediaman mempelai wanita.

Tanjidor mengiringi antar barang.

Suplemen

Selamat Menempuh Hidup Baru

Rakyat Kalbar Selasa, 26 Mei 2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS Beserta Jajaran

Mengucapkan Selamat Kepada

Yudha Alwin Nasti Bunisa

Putera Kedua Rasidi SE (Alm) dan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH (Bupati Sambas)

Putri Bungsu Mochtar Khan (Alm) dan Rumidas Khaironi (Alm)

Yang telah melangsungkan Akad Nikah, Jumat (22/5) di Masjid Babul Jannah, Sambas.

Semoga menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Tertanda

DR Pabali Musa MAG

Drs H Jamiat Akadol MSi,MH

Wakil Bupati Sambas

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

H. ARLIZEN, AB, S.Sos

Ir. U. Santoso, Dip. He

Ir. H. Hasanusi, MM

Rustina, S.Sos

U. Joni Darwin, S.Sos

Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Administrasi Umum & Aparatur

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum & Politik

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

Arsyad, SH, M.Si

Juliansyah, SE, MM

Chifni, B, S.Sos

Ernawati,SH

Rasyiden,SH,MH

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi & Keuangan

Sekretaris Dewan Kab. Sambas

Inspektur Kab. Sambas

Ir. Daryanto, MT

Drs.Nurpinarto, MH

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sambas

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sambas

Wahidah,SE, M.Si

Yusran,S.Sos, M.Si

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sambas

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Sambas

Drs. H. Uray Heriansyah

M. Sherly, S.Sos, M.Si

Ir.Ibrahim Kasim,MM

Ir.Ferry Madagaskar,M.Si

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sambas

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Sambas

Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kab. Sambas

Kepala Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas

Drs.Darsono Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Sambas

dr. I. Ketut Sukarja Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sambas

Drs.H.Djusmadi, MH

Heryanto, S.Sos

Ir. H. Musanif

Ir. Muhammad Yayan Kurniawan, MM

Ir. Ilham Sehan

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sambas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sambas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Drs. Asmani,MH

Drs.Zainal Abidin,MM

Drs. Uray Tajudin, M.Si

Drs.Agus Supardan

Drs. H. Sunaryo

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sambas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas

Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Sambas

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sambas

Harijanto,BA, SE

Satono, S.Sos.I, MH

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sambas

Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Sambas

Ir. U. Kurnia

Yudi, S.Sos, M.Si

A. Rahmat, S.IP, M.Si

Suhendri,SE, MH

Eddy Ruskandi, SP

Kabag Humas, PDE & Sandi

Kabag Pembangunan Setda Kab. Sambas

Kabag Kesra Setda kab. Sambas

Kabag Perekonomian Setda Kab. Sambas

Kabag Sumber Daya Alam Setda Kab. Sambas

H. Razia Arfianto Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas

Edi Supriadi,AP, MM Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Sambas

Marianis, SH

Drs.Effendi

Kabag Hukum dan PUU Setda Kab. Sambas

Kabag Kemasyarakatan Setda Kab. Sambas

Drs.Syafrudin,M.Si

Samekto Hadi Suseno, SE

Arsyad,S.Pd, MM

Kabag Perlengkapan Setda Kab. Sambas

Kabag Keuangan Setda Kab. Sambas

Kabag Ortal Setda Kab. Sambas

Tajudin, BA

Supardi,S.Pd,Sd

Agustian, SIP, M.Si

Budi Jaya, S.IP, M.Si

Abrar,S.IP

Camat Selakau

Camat Selakau Timur

Camat Pemangkat

Camat Salatiga

Camat Semparuk

Drs. Barjono

Sugiarto,SH,MM

Muzani, S.Sos, M.AP

Halibus, S.Sos

Alfian, S.Sos

Camat Sejangkung

Camat Tebas

Camat Sebawi

Camat Sambas

Camat Subah

Drs.Bakhtiar, MH

Jumli, SIP

Plh - Drs. Suhaimi

Drs.Suhaimi

Nawazi.S.Sos

Camat Sajad

Camat Tekarang

Camat Jawai

Camat Jawai Selatan

Camat Teluk Keramat

Budi Susanto,SE

Usman, S.Sos,MM

Plh Anwar Sekcam

Suhut Firmansyah, S.Sos

Camat Tangaran

Camat Paloh

Camat Galing

Camat Sajingan Besar

Suplemen

Selamat Menempuh Hidup Baru

Rakyat Kalbar Selasa, 26 Mei 2015

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN)

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN)

Beserta Pengurus

Beserta Pengurus

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

Yudha Alwin

Putera Kedua Rasidi SE (Alm) dan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH (Bupati Sambas)

Yudha Alwin

Putera Kedua Rasidi SE (Alm) dan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH (Bupati Sambas)

Nasti Bunisa

Putri Bungsu Mochtar Khan (Alm) dan Rumidas Khaironi (Alm)

Nasti Bunisa

Putri Bungsu Mochtar Khan (Alm) dan Rumidas Khaironi (Alm)

Yang telah melangsungkan Akad Nikah, pada hari Jum’at, 22-05-2015 di Masjid Babul Jannah, Sambas.

Yang telah melangsungkan Akad Nikah, pada hari Jum’at, 22-05-2015 di Masjid Babul Jannah, Sambas.

Semoga menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Semoga menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Tertanda

Tertanda

Kepada

Kepada

&

&

Eddy Soeparno

H. Zulkifli Hasan

Edy Faisal

H Sukiman

Sekretaris Jenderal

Ketua Umum DPP PAN

Sekretaris

DPW PAN Kalbar Plt Ketua

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN)

Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas

Dewan Dakwah Indonesia (DDI)

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat

Yudha Alwin

Yudha Alwin

Yudha Alwin

Kepada

Putera Kedua Rasidi SE (Alm) dan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH (Bupati Sambas)

Kabupaten Sambas Kepada

Putera Kedua Rasidi SE (Alm) dan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH (Bupati Sambas)

Beserta Pengurus Kepada

Putera Kedua Rasidi SE (Alm) dan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH (Bupati Sambas)

&

&

&

Nasti Bunisa

Nasti Bunisa

Nasti Bunisa

Yang telah melangsungkan Akad Nikah, pada hari Jum’at, 22-05-2015 di Masjid Babul Jannah, Sambas.

Yang telah melangsungkan Akad Nikah, pada hari Jum’at, 22-05-2015 di Masjid Babul Jannah, Sambas.

Yang telah melangsungkan Akad Nikah, pada hari Jum’at, 22-05-2015 di Masjid Babul Jannah, Sambas.

Semoga menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Semoga menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Semoga menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Putri Bungsu Mochtar Khan (Alm) dan Rumidas Khaironi (Alm)

Putri Bungsu Mochtar Khan (Alm) dan Rumidas Khaironi (Alm)

Tertanda

Ir H Burhanuddin A Rasyid Ketua

Putri Bungsu Mochtar Khan (Alm) dan Rumidas Khaironi (Alm)

Tertanda

Drs H Karman MSi. MH Sekretaris

Ir H Burhanuddin A Rasyid Ketua

Tertanda

HM Satono SSos I. MH Sekretaris

Drs Ramzi Wakil Ketua

Misni Safari SP Sekretaris

Suplemen

Menuju Keluarga

Selasa, 26 Mei 2015

aki.

ammad Yani SH pihak mempelai laki-l

ardi Alwi MPH bersama Adik Ipar Muh

Bupati Sambas Drs Hj Juliarti Djuh

Rakyat Kalbar

Ahmad Mujahid Arusbani dan Ena

Malina dari pihak mempelai pere

mpuan.

Penganten memasuki tempat acara saprahan

Pengantin diiring saat memasuki tempat acara saprahan.

Yudha dan Icha foto bersama Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa MAG dan Istri.

Yudha dan Icha foto bersama Sekda Sambas Drs H Jamiat Akadol MSi MH dan Istri.

Sakinah, Mawaddah, Warrahmah

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Arief Sulistyanto dan istri pada acara resepsi pernikahan Putera Bupati Sambas Yudha dan Icha.

Mantan Bupati Sambas dan Undangan dari SarawakN Malaysia pada acara pernikahan Yudha dan Icha.

Sekda Sambas pada acara Saprahan pernikahan Yudha dan Icha.

Keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah menjadi dambaan pasangan suami istri. Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah perlu bekal yang diberikan kepada suami dan istri dalam menjalankan bahtera kehidupan.

Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg selaku muhakam Yudha Alwin (pengantin laki-laki) menyampaikan, suami merupakan pemimpin rumah tangga. Sejak ijab kabul dilakukan, maka sejak saat itulah Yudha Alwin putra kedua Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mutlak menjadi pemimpin rumah tangga. Konsekuensi menjadi kepala keluarga, harus memberikan nafkah istrinya.

Sedangkan Nasti Bunisa selaku istri harus melaksanakan pengabdiannya.

Pemimpin harus mampu menjalankan bahtera rumah tangga agar tidak karam.

Sehingga selama menjalankan biduk rumah tangga, pasangan pengantin harus bisa menghadapi kehidupan susah dan senang secara bersama-sama. (Muhammad Ridho)

Yudha & Icha

Pejabat Polda Kalbar pada acara resepsi pernikahan putera Bupati Sambas Yudha berpasangan dengan Icha.

Atraksi silat menyambut kedatangan penganten.

Acara Saprahan Pernikahan Yudha dan Icha.